PUU
Tahun 2026
65/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon: Henoch Thomas, S.E., S.H.,M.M. (Pemohon I) dan Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-29T14:04:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 65/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
: Henoch Thomas, S.E., S.H., M.M.
Pekerjaan
: Advokat/Pengusaha
Alamat
: Jalan Pakin I APT MITRA BAHARI TWR 605
RT/RW 002/004 Penjaringan Jakarta Utara.
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
: Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.
Pekerjaan
: Advokat/Mahasiswa
Alamat
: Jalan
Gili
Gede
Suradadi
Barat,
Kel/Desa Karang Baru, RT/RW. 001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II;
3.
Nama
: ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
: Jalan
Perjuangan
GG
F
Nomor
88
RT/RW 009/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
: Popy Desiyantie, S.H., M.H
Pekerjaan
: Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
: Kebon Jayanti Nomor 93, RT/RW 002/002,
Kebon Jayanti, Kiaracondong.
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon IV;
5.
Nama
: Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat/ Kurator & Pengurus
Alamat
: Jalan Januar Elok VII QG 2/17, RT/RW 003/011,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon V;
6.
Nama
: Uswatun Hasanah, S.H.
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Jalan
Pangkalan
Jati
IV
Nomor
12
RT/RW 011/005 Cipinang Melayu, Makassar.
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon VI;
7.
Nama
: Steven Izaac Risakotta, S.H.
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Jalan
Perjuangan
GG
F
Nomor
88
RT/RW 009/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VII;
8.
Nama
: Elyas Marulitua, S.H.
Pekerjaan
: Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
: Jalan Taruna dalam V/37 A, RT/RW 007/010,
Pulo Gadung.
selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VIII;
9.
Nama
: Irfan Wahyudi, S.H.
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: APT
Green
Pramuka
city
PI/25/NH
Jalan Jend.A Yani Kav 49, RT/RW 013/009.
Rawasari Cempaka Putih.
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon IX;
3
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 5 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 10 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 10 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4
Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum”;
4
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah
untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi...”
4. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap
ketentuan Norma pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:
Pasal 66 ayat (1) Huruf a dan b.
5
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
Pasal 66 ayat (3)
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
Pasal 66 ayat (4)
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5491] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945"
5. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain berwenang
menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam undang-undang
yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang
untuk memberikan penafsir terakhir Konstitutional (the final interpreter of
constitution) terhadap pasal- pasal undang-undang yang memiliki pengertian
tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah
dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang
bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan tafsir
konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum
dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak
Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights)
agar tidak runtuhnya “Republik Indonesia sebagai Negara Hukum”
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon
in casu pengujian konstitusional Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 02/2014
6
JN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
'UUD NRI 1945".
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
7
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu
apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
9. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa ”hak
konstitusional”
para
Pemohon
telah
dirugikan
dengan
berlakunya
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”
pada ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU 2/2014 JN [bukti P-
11], yang menyatakan:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
Pasal 66 ayat (3)
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
Pasal 66 ayat (4)
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
10. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I “Henoch Thomas,
S.H., S.E., M.M.” (vide Bukti P01 - identitas Pemohon I), Pemohon II “Syamsul
8
Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL” (vide Bukti P02 – identitas
Pemohon II), Pemohon III “ST Luthfiani, S.H., M.H. “ (vide Bukti P03 –
identitas Pemohon III), Pemohon IV” Popy Desiyantie, S.H., M.H,” (vide Bukti
P04 – identitas Pemohon IV), Pemohon V “Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.”
(vide Bukti P05 – identitas Pemohon V), Pemohon VI “Uswatun Hasanah,
S.H.” (vide Bukti P06 – identitas Pemohon VI), Pemohon VII “Steven Izaac
Risakotta, S.H” (vide Bukti P05 – identitas Pemohon VII), Pemohon VIII “Elyas
Marulitua, S.H.” (vide Bukti P08 – identitas Pemohon VIII), Pemohon IX “Irfan
Wahyudi, S.H.” (vide Bukti P09 – identitas Pemohon IX) yang hak-hak
konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan
pemberlakuan norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 2/2014 JN”
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam perkara a quo;
11. Bahwa ”hak konstitusional” para Pemohon untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum” dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil”
telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
12. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 10 (Sepuluh) tersebut para
Pemohon akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitutional para
Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – HENOCH THOMAS, S.E., S.H., M.M.
13. Di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon I
yang juga berprofesi sebagai pengusaha, Yang dirugikan dengan adanya
terkait dengan norma tersebut yang di buktikan dengan Laporan Polisi,
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., yang terhambat akibat
dari pemberlakuan norma dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) “UU
30/2014 JN”
[VIDE BUKTI P-14]
13.1 Bahwa, Pemohon I yang juga pelapor dan yang dirugikan melaporkan
dugaan tindak pidana Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan
9
Keterangan palsu dalam data otentik, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 263 KUHP dan /atau pasal 266 KUHP Undang – Undang Nomor 1
tahun 1946 atau pasal 391 KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/
2025/SPKT POLDA METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan
pada aktualnya terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di
mintai keterangan dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr.
Fathiah Helmi, S.H. dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di:
Graha Irama Lt.6 Ruang C Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2
Kuningan Jakarta Selatan 12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat
dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN
(Majelis Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-14]
12.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon I sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang
dimana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-14]
12.4 Bahwa, norma tersebut membuat laporan Pemohon I terhambat dan
tidak memiliki Kepastian, serta APH (Aparat Penegak Hukum) penyidik
kesulitan untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang Dimana hal tersebut membuat proses hukum dengan
“Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk permintaan
data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan bertentangan dengan
10
prinsip due process of law, maka hal tersebut merugikan Pemohon I
keberlakuan norma di pasal a quo.
12.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Pemohon I tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala dalam
melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap pelaku
dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta
Authentik;
12.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Pemohon I.
12.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon I;
Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara menjadi terlanggar,
Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi
karena mempengaruhi rasa keadilan, spesifik karena berkaitan dengan
pelaporan yang tidak mendapatkan kepastian atas pelaporan Pemohon I,
Bahwa dengan terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap
Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon I telah jelas-jelas nyata melanggar
”hak konstitusional” Pemohon I hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
11
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
14. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon II memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
14.1 Bahwa, Pemohon II yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
14.2 Bahwa, Pemohon II juga Memiliki Client yang juga sebagai pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau
pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan dimintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
12
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
14.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon II sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang
dimana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
14.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon II dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang Dimana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon II keberlakuan norma di pasal a quo.
14.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon II tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam
Akta Authentik;
13
14.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon II.
14.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon II;
Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon II, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon II telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon II hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
C. PEMOHON III – ST LUTHFIANI, S.H., M.H.
15. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
14
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon III memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
15.1 Bahwa, Pemohon III yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
15.2 Bahwa, Pemohon III juga Memiliki Client yang juga sebagai Pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau
Pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
15.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon III sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang
dimana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
15
Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
15.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon III dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang Dimana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon III keberlakuan norma di pasal a quo.
15.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon III tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam
Akta Authentik;
15.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon III.
15.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya
16
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon III;
Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon III, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon III telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon III hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
D. PEMOHON IV – POPY DESIYANTIE, S.H., M.H,
16. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon IV memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
16.1 Bahwa, Pemohon IV yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
16.2 Bahwa, Pemohon IV juga Memiliki Client yang juga sebagai Pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
17
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau
pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
16.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon IV sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang
dimana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
16.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon IV dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang di mana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
18
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon IV keberlakuan norma di pasal a quo.
16.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon IV tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta
Autentik;
16.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon IV.
16.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Autentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon IV;
Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon IV, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon IV telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon IV hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
19
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang
frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
E. PEMOHON V – FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.
17. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon V memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
17.1 Bahwa, Pemohon V yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
17.2 Bahwa, Pemohon V juga Memiliki Client yang juga sebagai pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau
pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
20
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
17.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon V sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang di
mana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
17.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon V dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang Dimana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon V keberlakuan norma di pasal a quo.
17.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon V tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam
Akta Autentik;
21
17.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon V.
17.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon V;
Akibatnya, hak Pemohon V sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon V, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon V telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon V hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
UU JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang”.
F. PEMOHON VI – USWATUN HASANAH, S.H.
18. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VI yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
22
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VI memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
18.1 Bahwa, Pemohon VI yang juga sebagai saksi pelapor STTLP/B/8156/
XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., dengan nomor panggilan
B/410/XI/RES.1.9/2025/Ditreskrimum, Jum’at 21 November 2025.
[VIDE BUKTI P-16]
18.2 Bahwa, setelah Pemohon VI memberikan keterangannya sebagai
saksi pelapor, hal mana yang membutuhkan keterangan notaris, akan
tetapi tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari “majelis
kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk memeriksa
Notaris yang membuat Akta Autentik yang di dalamnya diduga
dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon VI;
Akibatnya, hak Pemohon VI sebagai warga negara telah jelas-jelas nyata
dilanggar ”hak konstitusional” Pemohon VI hal mana ada hubungan sebab-
akibat (causal verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat
(3) dan ayat (4) UU 30/2014 JN sepanjang frasa/kalimat “dengan
persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”.
G. PEMOHON VII – STEVEN IZAAC RISAKOTTA, S.H
19. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VII yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VII memiliki
23
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
19.1 Bahwa, Pemohon VII yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
19.2 Bahwa, Pemohon VII juga Memiliki Client yang juga sebagai pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau
pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
19.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon VII sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang di
mana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
24
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
19.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon VII dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang di mana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon VII keberlakuan norma di pasal a quo.
19.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon VII tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam
Akta Autentik;
19.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon VII.
19.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Autentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon VII;
25
Akibatnya, hak Pemohon VII sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon VII, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon VII telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon VII hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
UU JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang”.
H. PEMOHON VIII – ELYAS MARULITUA, S.H
20. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VIII yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VIII memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
20.1 Bahwa,
Pemohon
VIII
yang
juga
sebagai
saksi
pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., dengan nomor
panggilan B/410/XI/RES.1.9/2025/Ditreskrimum, Jum’at 21 November
2025.
[VIDE BUKTI P-16]
20.2 Bahwa, setelah Pemohon VIII memberikan keterangannya sebagai
saksi pelapor, hal mana yang membutuhkan keterangan notaris, akan
tetapi tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari “majelis
kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk memeriksa
26
Notaris yang membuat Akta Autentik yang di dalamnya diduga
dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon VIII;
Akibatnya, hak Pemohon VIII sebagai warga negara telah jelas-jelas nyata
dilanggar ”hak konstitusional” Pemohon VIII hal mana ada hubungan sebab-
akibat (causal verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3)
dan ayat (4) UU 30/2014 JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan
majelis kehormatan Notaris berwenang”.
I. PEMOHON IX – IRFAN WAHYUDI, S.H.
21. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IX yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon IX memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangn proses penegakan hukum.
21.1 Bahwa, Pemohon IX yang juga sebagai kuasa Hukum dari pelapor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA., berdasarkan
surat kuasa khusus yang di berikan.
[VIDE BUKTI P-15]
21.2 Bahwa, Pemohon IX juga Memiliki Client yang juga sebagai pemohon I
dalam Permohonan ini yang melaporkan dugaan tindak pidana
Pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam
data otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan /atau
Pasal 266 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391
KUHP dan /atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, dengan nomor pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA
27
METRO JAYA, Pada 22 November 2025, dengan pada aktualnya
terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di mintai keterangan
dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah Helmi, S.H.
dengan Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6
Ruang C Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
penyidik sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis
Kehormatan Notaris) sekalipun hal tersebut di perlukan untuk
kepentingan proses hukum yang berjalan.
[VIDE BUKTI P-12]
21.3 Bahwa, Pelaporan Client Pemohon IX sudah naik tahap penyidikan
berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/
2026/Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang
dimana didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan
yang di perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan
meminta alat bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan
Jabatan Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan
12950, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan
Notaris).
[VIDE BUKTI P-12]
21.4 Bahwa, norma tersebut membuat Pemohon IX dan penyidik kesulitan
untuk meminta Salinan data otentik, untuk menjadi alat bukti
perbandingan yang Dimana hal tersebut membuat proses hukum
dengan “Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)” untuk
permintaan data otentik tersebut, Adapun hal tersebut dengan
bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut
merugikan Pemohon IX keberlakuan norma di pasal a quo.
21.5 Bahwa, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan
norma pasal a quo, karena ternyata Laporan Polisi yang dibuat oleh
Client Pemohon IX tersebut, penyidikannya oleh Penyidik Kepolisian
28
Republik Indonesia (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala
dalam melakukan proses Penyidikan untuk menentukan/mengungkap
pelaku dugaan tindak pidana membuat Keterangan Palsu ke Dalam
Akta Autentik;
21.6 Bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian
Daerah Metro Jaya) dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik
adalah dikarenakan Penyidik terhambat dan belum mendapatkan
ijin/persetujuan dari “majelis kehormatan Notaris berwenang”, hal mana
diakui oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Daerah
Metro Jaya) sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon IX.
21.7 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian pemberian ijin/persetujuan dari
“majelis kehormatan Notaris berwenang” kepada Penyidik untuk
memeriksa Notaris yang membuat Akta Autentik yang di dalamnya
diduga dimasukkan Keterangan Palsu, maka Penyidik terkendala untuk
melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan
terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Client Pemohon IX
Akibatnya, hak Pemohon IX sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat
aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan
proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon IX, Bahwa dengan
terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang
dibuat oleh Client Pemohon IX telah jelas-jelas nyata melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon IX hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
UU JN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang”.
22. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a
dan b UU Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi:
Pasal 66 ayat 1:
29
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
Dengan frasa “persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang”,
ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas persetujuan dalam
konteks penegakan hukum karena bersifat “kewenangan absolute” sekalipun
bukan lembaga negara seperti Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi,
pengacara) sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang
berakibat pada ketidakpastian hukum para Pemohon, dan Bahwa
ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-olah sebagai persetujuan
MKN yang memiliki wewenang, Penafsiran demikian berimplikasi langsung
MKN dapat mengendalikan seluruh proses hukum (due process of law), maka
para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD
NRI 1945 yang termaktub di dalam:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
23. Bahwa, norma yang diuji oleh para Pemohon yaitu Pasal 66 ayat (3) UU
Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi
Pasal 66 ayat (3)
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan
Dengan frasa “jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan”,
ketentuan a quo menjelaskan secara jelas dan tegas Majelis Kehormatan
Notaris dalam konteks penegakan hukum karena bersifat “kewenangan
absolute” sekalipun bukan lembaga negara seperti Aparat Penegak Hukum
(Hakim, Jaksa, Polisi, pengacara) sehingga menimbulkan ketidakjelasan
norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum Para
Pemohon , dan Bahwa ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-
olah sebagai persetujuan MKN yang hanya memiliki wewenang, Penafsiran
demikian berimplikasi langsung MKN dapat mengendalikan dan /atau
30
menghambat seluruh proses hukum (due process of law), maka para
Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI
1945 yang termaktub di dalam:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
24. Bahwa, Norma yang di uji oleh Para Pemohon yaitu Pasal 66 ayat (4) UU
Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi:
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Dengan frasa “majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan
persetujuan”, ketentuan a quo menjelaskan secara Kontradiktif dengan
Norma Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN, yang pada
pokoknya memiliki kewenangan absolute menyutujui dan atau Tidak
Menyetujui sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang
berakibat pada ketidakpastian hukum para Pemohon, dan Bahwa
ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-olah sebagai Kewenangan
MKN yang memiliki kewenangan mutlak, Penafsiran demikian berimplikasi
langsung MKN dapat mengendalikan dan/atau menghambat seluruh proses
hukum (due process of law), maka para Pemohon Kehilangan hak
konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di
dalam:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
25. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang dialami para Pomohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat
31
(1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris “UU 2/2014 JN” Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian
permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami para
Pemohon tidak akan /atau tidak lagi terjadi.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 66
ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014 JN) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014
JN)” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945., Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat
spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah
mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.
A. PERSPEKTIK TEORI HUKUM TATA NEGARA
1. Bahwa
tentang
negara
hukum,
menurut
Wirjono
Projodikoro,
penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum
yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat
32
perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari
Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang
berlaku.
2)
semua
orang-orang
penduduk
dalam
berhubungan
kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang
berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia
dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada
hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau
alat-alat perlengkapan negara.”
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3) Pemerintahan
berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid
van
bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan
perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak
33
konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap
terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
3. Bahwa, sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun
1945,
telah
terjadi
perubahan
mendasar
dalam
sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya
bersifat struktural, tetapi juga substansial. Pada naskah asli UUD 1945,
prinsip negara hukum tidak tercantum dalam batang tubuh konstitusi,
melainkan dalam Penjelasan UUD yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukan
kekuasaan semata (Machtsstaat). Artinya, prinsip tersebut masih bersifat
34
penjelasan, belum secara normatif. Kemudian, amandemen keempat UUD
NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
secara tegas, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berbagai
mekanisme negara hukum diperkuat, seperti pembentukan Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2003 sebagai penjaga dan penafsir konstitusi,
diakuinya jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun
1945, serta penegasan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum.
4. Bahwa konsep negara hukum Rechtstaat maupun Rule of Law menuntut
adanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut
Friedrich Julius Stahl, terdapat empat unsur utama negara hukum, yaitu:
(a) perlindungan hak asasi manusia;
(b) pembagian kekuasaan;
(c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
(d) peradilan administrasi.
Sebagaimana ditegaskan pula oleh A.V. Dicey bahwa tiga prinsip negara
hukum, yakni:
(a) supremasi hukum;
(b) persamaan di hadapan hukum; dan
(c) jaminan hak asasi manusia.
(Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008)
5. Bahwa, menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-
jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan
setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap
orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang
berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man. (Jimly
Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005)
6. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar,
yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan
(sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini
35
bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan
membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut
Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam
perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang
adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa
manfaat bagi warga negara.
7. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan,
yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya,
“kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap
tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh
sesuatu
yang
diharapkan
dalam
keadaan
tertentu.
Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum
masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,
1999).
8. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya
tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu
meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang
berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity)
b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum
bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang
tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat
bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait
dengan asas kepastian hukum itu adalah:
-
Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
-
Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan
pemerintahan;
36
-
Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan
secara layak;
-
Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional,
adil dan manusiawi;
-
Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan
undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
-
Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya
dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.
9. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang
atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau
kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya
jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan
pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan
yang sama bagi semua warga negara.
A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan
yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk
mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas
demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
-
Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang
diselenggarakan secara berkala;
-
Pemerintah
bertanggung
jawab
dan
dapat
dimintai
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
-
Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
politik dan mengontrol pemerintah;
-
Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian
rasional oleh semua pihak;
-
Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
-
Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
-
Rancangan
undang-undang
harus
dipublikasikan
untuk
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
37
B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini
terkandung hal-hal sebagai berikut:
-
Asas-asas umum peerintahan yang layak;
-
Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
-
Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya,
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya,
pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.
(Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)
10. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan
Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang mengemukakan konsep “the
internal morality of law” atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip
pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip
tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum.
Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: “(a) failure
to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc
basis: (b) a failure to publicize or at least to make available to the affected
party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of retroactive
legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the
integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of
retrospective change; (d) a failure to make rules understandable; (e) the
enactment of contradictory rules; (f) rules that require conduct beyond the
powers of the affected party; (g) introducing such frequent changes in the
rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (h) a
failure of congruence between the rules as announced and their actual
administration. (Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1969).
11. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan
fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang
tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
38
12. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know;
to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan
sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh
terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
B. PERSETUJUAN MKN BERPOTENSI MENJADI BENTUK KETIDAKPATUHAN
KONSITUTIONAL (constitutional disobedience)
13. Bahwa Secara historis, pengaturan ini berakar dari UU 30/2004, di mana
lembaga yang berwenang memberi izin pemeriksaan adalah Majelis
Pengawas Daerah (MPD). Setelah ketentuan ini dibatalkan Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan No. 49/PUU-X/2012 karena dianggap melanggar
prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam merevisi aturan
tersebut, justru pada UU 2/2014, muncul kembali norma serupa dengan
mengganti MPD menjadi MKN, tanpa perubahan substantif dalam
mekanisme dan konsekuensi hukumnya.
14. Bahwa, Persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU
Nomor 2 Tahun 2014 berpotensi menjadi bentuk ketidakpatuhan
konstitusional (constitutional disobedience) karena substansinya serupa
dengan ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
49/PUU-X/2012.
Meskipun
lembaganya berganti nama dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi
MKN, esensi pengaturan tetap sama, yaitu penyidik, jaksa, atau hakim
memerlukan persetujuan lembaga tertentu untuk memeriksa notaris. Kondisi
ini menandakan bahwa pembentuk undang-undang secara tidak langsung
mengabaikan keputusan MK yang seharusnya menjadi pedoman dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa, ketentuan persetujuan MKN berpotensi mengganggu prinsip
independensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, MKN memiliki
kewenangan menolak atau menunda permintaan pemeriksaan terhadap
notaris, yang dapat menghambat proses penyidikan. Situasi ini tidak hanya
memperlambat akses terhadap keadilan (justice delayed), tetapi juga
menciptakan ruang impunitas bagi notaris yang diduga terlibat dalam perkara
pidana. Ketika lembaga non-yudisial seperti MKN memiliki posisi menentukan
39
dalam proses penegakan hukum, maka prinsip kesetaraan di hadapan
hukum (equality before the law) menjadi tereduksi.
16. Dari perspektif konstitusional, keberadaan norma ini juga berpotensi
menyimpang dari asas supremasi konstitusi dan prinsip due process of law.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan “quasi-yudisial” kepada MKN
tanpa mekanisme banding atau kontrol hukum terhadap keputusannya.
Dengan demikian, MKN seolah-olah berperan sebagai “penentu” sah
tidaknya suatu pemeriksaan, yang semestinya merupakan ranah lembaga
peradilan.
Pola
demikian
berpotensi
menimbulkan
tumpang
tindih
kewenangan dan melemahkan sistem check and balance yang diatur dalam
UUD NRI 1945.
17. Bahwa, keberlakuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 menunjukkan bahwa
persetujuan MKN berpotensi menjadi wujud nyata ketidakpatuhan
konstitusional apabila terus dibiarkan. Norma dasar konstitusional yang
dilanggar seperti hak atas keadilan dan independensi peradilan; kedua,
mekanisme pemberitahuan administratif. Dengan demikian, penghormatan
terhadap prinsip supremasi konstitusi dapat terjaga tanpa mengabaikan
perlindungan terhadap profesi notaris
18. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas
telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 66 ayat (1) ayat (3),
ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UU 2/2014 JN) yang menyatakan bahwa “dengan persetujuan
majelis kehormatan Notaris berwenang”.
19. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas
telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UU 2/2014 JN) yang menyatakan bahwa :
Pasal 66 ayat (1) :
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
40
Pasal 66 ayat (3)
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
Pasal 66 ayat (4)
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
20. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) [selanjutnya disebut UU Kepolisian] dan Pasal 1
angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Hukum Acara Pidana [selanjutnya disebut KUHAP], menyatakan
pada pokoknya: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Bahwa Pasal 1 angka 13 UU Kepolisian dan Pasal 1 angka 2 KUHAP (UU
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana), menyatakan
pada pokoknya: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
22. Bahwa Pasal 2 UU Kepolisian, menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat”;
23. Bahwa Pasal 13 UU Kepolisian, menyatakan: “Tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
24. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, menyatakan: “Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: g. melakukan penyelidikan
41
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”;
25. Bahwa, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat
(1) huruf i KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara
Pidana), pada pokoknya menyatakan: “Dalam rangka menyelenggarakan
tugas, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi”, memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya
sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
26. Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai
dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Client para Pemohon, maka
Kepolisian Republik Indonesia/Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
huruf f UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana [selanjutnya disebut KUHAP].
27. Bahwa, Pemohon I yang melaporkan dugaan tindak pidana Pemalsuan dan
atau menyuruh menempatkan Keterangan palsu dalam data otentik,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan /atau pasal 266 KUHP
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 391 KUHP dan /atau Pasal
394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan nomor pelaporan
LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA METRO JAYA, Pada 22 November 2025,
dengan pada aktualnya terdapat saksi yang di panggil oleh penyidik untuk di
mintai keterangan dan di mintai untuk alat bukti yaitu Saksi a/n Sdr. Fathiah
Helmi, S.H. dengan Jabatan Notaris/PPAT yang ber alamat di: Graha Irama
Lt.6 Ruang C Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta
Selatan 12950., akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik
sebelum mendapatkan Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris)
sekalipun hal tersebut di perlukan untuk kepentingan proses hukum yang
berjalan.
28. Bahwa, Pelaporan Pemohon I sudah naik tahap penyidikan berdasarkan
Surat
perintah
Penyidikan
Nomor
SP.
Sidik/17/I/RES.1.9/2026/
Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026, yang dimana
didalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan yang di
42
perlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan meminta alat
bukti dari Notaris/PPAT Sdr. Fathiah Helmi, S.H. dengan Jabatan
Notaris/PPAT yang beralamat di: Graha Irama Lt.6 Ruang C Jalan
HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta Selatan 12950, akan
tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan
Persetujuan dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris).
[VIDE BUKTI P-11]
29. Bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan/penyidikan untuk dapat
menentukan Tersangka/Pelaku sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut,
Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya membutuhkan untuk mendengar
Keterangan Notaris sebagai Saksi selaku yang membuat Akta Authentik yang
di dalamnya diduga terdapat Keterangan Palsu;
30. Bahwa, dikarenakan yang dipanggil adalah Notaris, maka Penyidik
Kepolisian Daerah Metro Jaya terlebih dahulu meminta ijin kepada Majelis
Kehormatan Notaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Norma Pasal 66
ayat (1) UU JN [vide Bukti P-11], pasal yang menjadi objek pengujian dalam
permohonan ini), hal ini dibuktikan dengan Bukti Permintaan persetujuan
[Vide bukti P-12] yang diterbitkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro
Jaya;
31. Bahwa ternyata permintaan ijin yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian
Daerah Metro Jaya berpotensi tidak diberikan/dikabulkan oleh Majelis
Kehormatan Notaris, karena pemberlakuan norma a quo pada Pasal 66 ayat
(3) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan
persetujuan. , Mengingat ada pilihan dapat menerima atau menolak sekalipun
Permintaan PENYIDIK Kepolisian Daerah Metro Jaya.
32. Bahwa, sehubungan dengan proses penyidikan Laporan Polisi yang dibuat
oleh Client Para Pemohon dan Penyidik maupun Para Pemohon tidak dapat
melakukan upaya hukum apa pun terhadap penolakan tersebut, maka oleh
karena itu Para Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya
untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap
warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan
kepastian hukum yang adil” bagi para Pemohon secara khusus dan
masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [vide Bukti P-10];
43
33. Bahwa, dengan Potensi tidak diberikan/dikabulkan permintaan ijin yang
diajukan Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh Majelis Kehormatan
Notaris, Berpotensi menimbulkan kendala bagi Penyidik Kepolisian Daerah
Metro Jaya dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat
Pemohon I dan /atau Client Para Pemohon sehubungan dengan dugaan
Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik
sebagaimana dimaksud dalam Keterangan palsu dalam data otentik,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP
Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 atau Pasal 391 KUHP dan /atau Pasal
394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan nomor pelaporan
LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA METRO JAYA, Pada 22 November 2025,
dan Surat perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/17/I/RES.1.9/2026/
Ditreskrimum/Polda Metro jaya Tanggal 06 Januari 2026 yang dikeluarkan
oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan proses
penyidikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon I yang juga sebagai
Client Pemohon II s/d Pemohon IX.
34. Bahwa, nyatalah dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa/kalimat
“dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada
ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN, telah menimbulkan kendala bagi Penyidik
Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam melakukan proses Penyidikan terhadap
Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon I, hal mana telah melanggar ”hak
konstitusional” Pemohon I yang juga sebagai Client Pemohon II s/d Pemohon
IX. untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap
warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan
kepastian hukum yang adil” bagi Pemohon I yang juga sebagai Client
Pemohon II s/d Pemohon IX. secara khusus dan masyarakat Indonesia pada
umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 [Vide bukti P-10];
a. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, pada poin angka 17, maka
frasa/kalimat
“dengan
persetujuan
Majelis
Kehormatan
Notaris
Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN tidak perlu
diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris,
baik sebagai Ahli atau Saksi ataupun Tersangka karena terlibat dalam
sebuah Tindak Pidana tidak “dengan persetujuan Majelis Kehormatan
44
Notaris Berwenang“ tetapi cukup dengan diberitahukan kepada
Organisasi Notaris atau Majelis Pengawas Notaris, hal mana sejalan
dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan;
b. Bahwa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut lalu lintas
hukum dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti
yang memiliki nilai pembuktian yang kuat, yaitu perlunya akta authentic.
c. Bahwa akta autentik yang dikenal dengan akta notaris adalah alat bukti
yang secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga
mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknya tersebut. (R.
Soegondo Notodisoerjo [1993] menyatakan bahwa “Akta notaris dapat
diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak
mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan
penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka
yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang
diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar”);
d. Bahwa akta notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk
mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih
ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari;
e. Bahwa pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan
pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan
Notaris sebagai pejabat umum yang harus dapat selalu mengikuti
perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat
serta menjaga akta - akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan
kepastian hukum;
f. Bahwa apabila akta authentik/akta notaris yang dibuat oleh Notaris
tersangkut
kasus
pidana,
maka
Notaris
harus
dapat
mempertanggungjawabkan bahwa akta yang dibuatnya tersebut harus
terbebas dari indikasi perbuatan pidana, oleh karenanya mengharuskan
notaris hadir dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan pada
Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan
di pengadilan;
45
g. Bahwa perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan
perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun Tersangka/Terdakwa
menjadi sangat penting, dengan alasan sebagai berikut:
I.
sebagai Ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya
dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang
berwenang
membuat
akta
autentik
sehingga
diperlukan
pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan
dengan kewenangan dan tanggungjawab notaris serta hal yang
dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim, maupun pihak pencari keadilan;
II.
sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya
dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai
pejabat
umum
yang
membuat
akta
autentik,
diperlukan
kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti
pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam
prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak;
III.
sebagai Tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu
kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka
berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana
yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik
dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh
penyidik,
sehingga
notaris
harus
mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut di muka hukum;
35. Bahwa selain hal tersebut di atas, perlunya pemanggilan dan kehadiran
notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun
Tersangka/Terdakwa menjadi sangat penting, dengan banyaknya ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta
Notaris, diantaranya sebagai berikut:
36. Bahwa apabila Notaris terbukti terlibat melakukan salah satu Tindak Pidana
(dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan
dan/atau melakukan, yaitu menyuruh orang lain memakai surat palsu,
menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta
menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau
46
tidak malakukan sesuatu terkait dengan jabatannya), maka juga harus
dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah;
37. Bahwa hal-hal tersebut di atas, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) huruf i KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Hukum Acara
Pidana), di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib untuk menghadiri
pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa. Hal ini juga
berlaku bagi Notaris sebagai Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan Pasal
65 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan “bahwa Notaris bertanggung jawab
atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan
kepada penyimpanan protokol notaris. Artinya tanggung jawab notaris tidak
berakhir meskipun notaris telah pensiun/purna tugas”, sehingga setiap saat
dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat, jika terindikasi
adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta authentik yang
dibuatnya, di mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP, “alat bukti
keterangan.
38. Jadi pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana
tidaklah perlu harus mendapat ijin dari “Majelis Kehormatan Notaris” seperti
yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), Ayat (4) UU Jabatan
Notaris, UU 2/2014 JN hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung
jawab atas akta yang diterbitkannya.
39. Bahwa oleh karena itu, pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuat dan
terindikasi
adanya
perbuatan
pidana
dalam
proses
pembuatan/
penerbitannya, maka Penyidik dalam penyidikan sangat memerlukan
keterangan Notaris, sehingga Notaris harus bertanggung jawab secara
hukum, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses
pembuktian dalam persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
40. Bahwa terkait dengan perlindungan dan sanksi Notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya selaku pejabat umum/publik, telah dengan sangat tegas
dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 65 huruf A UU Jabatan Notaris yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65A, Berbunyi:
Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai
sanksi berupa:
47
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian . . .
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerapan/pemberlakuan
frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang”
pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN sudah tidak tepat lagi;
42. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11] tersebut
sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
Berwenang” adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [VIDE bukti P-10], karena apabila
frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang”
pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris [vide bukti P-11], tersebut tetap
berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan
modus menggunakan Akta Authentik yang dibuat oleh Notaris berlindung
dibalik Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], dengan harapan
Notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya;
43. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU
2/2014 JN [VIDE bukti P-11], para Pemohon telah merasa sangat dirugikan
hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam
hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan
”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Client para Pemohon,
Para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya
sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
[VIDE bukti P-10], oleh karena itu sudah seharusnya frasa/kalimat “dengan
persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal
66 ayat (1) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], dinyatakan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-11]
serta
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat/dinyatakan
inkonstitutional;
44. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “Persetujuan” pada ketentuan
Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], para Pemohon telah
48
merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan
”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia,
tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil”
bagi Client para Pemohon, para Pemohon secara khusus dan masyarakat
Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [VIDE bukti P-10], oleh karena itu secara
Mutatis Mutandis sudah seharusnya frasa/kalimat “persetujuan pada
ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], dinyatakan
bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 [bukti P-11] serta tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat/dinyatakan inkonstitutional;
45. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “Persetujuan” pada ketentuan
Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], para Pemohon telah
merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan
”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia,
tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil”
bagi Client para Pemohon, para Pemohon secara khusus dan masyarakat
Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide bukti P-10], oleh karena itu secara Mutatis
Mutandis sudah seharusnya frasa/kalimat “persetujuan pada ketentuan Pasal
66 ayat (3) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], dinyatakan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-11]
serta
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat/dinyatakan
inkonstitutional;
46. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu menyatakan frasa/
kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat
(1) UU JN [vide bukti P-11], bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [vide bukti P-10], sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan Inkonstitutional, maka
akan dapat memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para
Pemohon sebagai Pengacara pelapor selaku pencari keadilan bahkan oleh
setiap warga masyarakat pencari keadilan, khususnya terkait dengan
pengungkapan kejahatan yang terkait/berhubungan dengan Akta Autentik
atau yang terkait/berhubungan dengan Notaris; Bahwa dengan demikian,
49
”persamaan kedudukan dalam hukum” dan ”perlindungan dan kepastian
hukum yang adil” adalah merupakan hak konstitusional setiap warga
masyarakat Indonesia sekaligus pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun;
47. Bahwa apabila frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [vide
bukti P-11], ini tidak dicabut/tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat/tidak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [vide bukti P-10], maka tidak akan menutup
kemungkinan “Mafia Kejahatan”, khususnya yang terkait/berhubungan
dengan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris berlindung dibalik ijin
pemeriksaan Notaris dari persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
Berwenang, yang pada akhirnya akan memelihara dan melindungi pelaku
kejahatan, dan akan melumpuhkan/menghilangkan hak konstitusional
maupun hak asasi manusia para Pencari Keadilan, sehingga amanat yang
terkandung dalam UUD NRI 1945 tidak akan tercapai dan terwujud
sebagaimana mestinya;
48. Bahwa oleh karena itu, mutlak frasa/kalimat “Persetujuan” pada ketentuan
Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (2), Ayat (3) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11],
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 [vide bukti P-10], agar setiap Pencari Keadilan tidak dicederai hak-hak
konstitusionalnya maupun hak-hak asasinya dan pelaku kejahatan tidak
dapat berlindung dibalik ijin pemeriksaan Notaris dari Majelis Kehormatan
Notaris;
49. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN
50
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491]. (UU 2/2014
Jabatan Notaris) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”, Beralasan menurut hukum untuk di
kabulkan.
50. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491].
(UU Jabatan Notaris) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”. mohon kepada yang mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili
permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan,
penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan
Notaris berwenang: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491],
Bertentangan Secara Bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 66 ayat (1):
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan pemberitahuan kepada majelis kehormatan Notaris berwenang:
3. Menyatakan Frasa Pasal 66 ayat (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban
51
menerima atau menolak permintaan persetujuan. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5491] Bertentangan secara bersyarat (Conditionally
Unconstitutional) dengan undang - undang Dasar Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 66 ayat (3)
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberikan jawaban.
4. Menyatakan Frasa Pasal 66 ayat (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak
memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491], Bertentangan
secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang – Undang
Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 66 ayat (4)
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris
dianggap menerima pemberitahuan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yaitu
sebagai berikut:
52
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama
Henoch Thomas;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama
Syamsul Jahidin;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama ST
Luthfiani;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama
Popy Desiyantie, S.H.;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama
Fredy Limantara;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama
Uswatun Hasanah;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII atas nama
Steven Izaac Risakotta;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama
Elyas Marulitua;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama
Irfan Wahyudi;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Metro Jaya perihal Permohonan Ijin Pemeriksaan Notaris
Fatiah Helmi, S.H. kepada Ketua Majelis Kehormatan
Notaris Jakarta bertanggal 6 Februari 2026;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
X/2012;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor
STTLP/B/8156/XI/2025/SPKT/POLDA
METRO
JAYA
bertanggal 12 November 2025;
15. Bukti P-15
:
Fotokopi Fotokopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya perihal Undangan Wawancara Klarifikasi
Perkara kepada Elyas Marulitua Situmorang bertanggal 20
November 2026;
16. Bukti P-16
:
Fotokopi Fotokopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya perihal Undangan Wawancara Klarifikasi
Perkara
kepada
Uswatun
Hasanah
bertanggal
20
November 2026;
53
17. Bukti P-17
:
Fotokopi
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
029/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/VIII/2025 bertanggal 27
Agustus 2025.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
54
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon II
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir
dengan alasan karena terdapat kepentingan nyata akan terjadi dan dikhawatirkan
oleh Pemohon II. Berkenaan dengan permohonan hak ingkar dimaksud, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 April 2026 memutuskan untuk menolak
permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara
norma yang dimohonkan pengujian atau objek permohonan dengan kekhawatiran
Pemohon II perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
55
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2014, selengkapnya
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014
(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.
56
Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja
terhitung
sejak
diterimanya
surat
permintaan
persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban
menerima atau menolak permintaan persetujuan.
Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX mengkualifikasikan
dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
KTP [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9];
4. Bahwa Pemohon I merupakan advokat dan pengusaha melaporkan adanya
dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan
palsu ke dalam akta autentik terhadap diri Pemohon I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Tentang Hukum Pidana atau Pasal 391 dan/atau Pasal 394 UU Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU 1/2023) dengan nomor
pelaporan LP/B/8156/XI/2025/SPKT POLDA METRO JAYA, Pada 22 November
2025 [vide Bukti P-14]. Terhadap laporan dimaksud, penyidik Polri melakukan
pemanggilan kepada saksi yang merupakan seorang notaris untuk dimintai
keterangan dan alat bukti. Namun, proses hukum untuk memanggil dan meminta
alat bukti dari notaris dimaksud tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum
mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sehingga,
laporan yang diajukan oleh Pemohon I terhambat dan tidak memiliki kepastian
hukum serta aparat penegak hukum (APH) kesulitan dalam meminta salinan akta
autentik untuk menjadi alat bukti perbandingan bagi APH.
5. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan
Pemohon IX merupakan advokat yang dalam menjalankan profesinya sebagai
kuasa hukum Pemohon I sebagaimana surat kuasa khusus [vide Bukti P-17]
untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon I atas dugaan tindak pidana
pemalsuan data autentik. Dalam mewakili kepentingan kliennya (Pemohon I),
57
hak Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan
Pemohon IX sebagai kuasa hukum dalam memberikan pembelaan yang efektif
terhadap
klien
menjadi
terlanggar
dikarenakan
terkendalanya
proses
pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon
IX. Hal tersebut disebabkan adanya proses hukum oleh penyidik yang
memerlukan persetujuan dari MKN dalam melakukan pemanggilan kepada saksi
yang merupakan seorang notaris dalam meminta salinan data autentik untuk
menjadi alat bukti perbandingan.
6. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VIII merupakan advokat yang dalam hal ini
bertindak sebagai saksi pelapor dalam laporan Pemohon I [vide Bukti P-16 dan
Bukti P-15] dalam memberikan keterangan perihal laporan Pemohon I ke APH.
Pemohon VI dan Pemohon VIII yang merupakan kuasa hukum Pemohon I tidak
mendapatkan kepastian adanya pemberian ijin/persetujuan dari MKN kepada
penyidik Polri untuk dapat memeriksa notaris yang membuat akta autentik yang
di dalamnya diduga terdapat keterangan palsu.
7. Bahwa persetujuan MKN dalam proses penegakan hukum oleh APH seperti
yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2014 telah
menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian
hukum. Pemberlakuan pasal-pasal a quo telah merugikan hak konstitusional
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI,
Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagaimana dijamin oleh Pasal
27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan
hukumnya dimaksud, Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1] dan pengusaha
telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan
aktual yang dialami sebagai pelapor dugaan adanya tindak pidana pemalsuan
dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik [vide
Bukti P-14]. Di samping itu, Pemohon I telah pula dapat menjelaskan adanya
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
58
Tahun 1945 terhadap pelaporan yang dilakukan Pemohon I. Dalam hal ini
terkendalanya pemeriksaan atau penyidikan oleh APH dikarenakan adanya
persyaratan berupa persetujuan MKN dalam memeriksa saksi dan alat bukti yang
melibatkan profesi notaris. Artinya, anggapan kerugian dimaksud memiliki
keterkaitan dengan norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I
dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tersebut tidak lagi
terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya masalah konstitusionalitas
norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
Selanjutnya, berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon
VII dan Pemohon IX yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti
P-7, dan Bukti P-9] bertindak sebagai kuasa hukum dalam mewakili kepentingan
hukum Pemohon I [vide Bukti P-17]. Ihwal ini, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX beranggapan norma Pasal 66 ayat
(1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 telah merugikan hak konstitusional dalam
memberikan pembelaan yang efektif kepada klien disebabkan terkendalanya proses
pemeriksaan dan penyidikan yang dibuat oleh Pemohon I selaku klien. Pemohon II,
Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX juga telah
dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami
serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma
yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialami. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon II, Pemohon
III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX bersifat spesifik dan
aktual. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX tidak lagi terjadi. Dengan
demikian, terlepas terbukti atau tidak ihwal inkonstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII dan Pemohon IX memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
59
Selain itu, Pemohon VI dan Pemohon VIII telah pula menjelaskan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi
sebagai advokat [vide Bukti P-6 dan Bukti P-8] yang juga sebagai saksi pelapor
dalam laporan Pemohon I yang dimintakan keterangan oleh penyidik Polri dalam
proses tindak lanjut perkara dimaksud [vide Bukti P-16 dan Bukti P-15]. Dalam
proses laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh penyidik Polri dengan alasan
diwajibkan adanya pemberian izin/persetujuan dari MKN sebagaimana yang diatur
dalam norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014. Di samping itu,
Pemohon VI dan Pemohon VIII telah pula dapat menjelaskan adanya hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon VI dan Pemohon VIII dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon VI dan Pemohon VIII
dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tersebut tidak
akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidak persoalan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat
Pemohon VI dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon
IX (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), menurut Mahkamah, para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh
Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
60
1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dengan persetujuan majelis kehormatan
notaris berwenang” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 telah melanggar
hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan persamaan kedudukan di
depan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Persetujuan MKN
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 berpotensi
menyebabkan ketidakpatuhan konstitusional (constitutional disobedience) dan
mengganggu prinsip independensi penegakan hukum. Menurut para Pemohon,
MKN dalam memiliki kewenangan menolak atau menunda permintaan
pemeriksaan terhadap notaris sehingga menciptakan ruang impunitas bagi
notaris yang terlibat dalam perkara pidana dan menghambat proses penyidikan.
2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila akta autentik/akta notaris yang dibuat
oleh
notaris
tersangkut
kasus
pidana,
maka
notaris
harus
dapat
mempertanggungjawabkan bahwa akta dimaksud bebas dari indikasi perbuatan
pidana dan oleh karenanya mengharuskan kehadiran notaris dalam
pemeriksaan baik di tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan
sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Menurut para Pemohon,
apabila notaris terbukti terlibat dalam perbuatan tindak pidana (baik dengan
sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau
melakukan, yaitu menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh
memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta menerima hadiah
atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu
terkait dengan jabatannya), maka perbuatan dimaksud harus dijatuhi sanksi
pidana apabila terbukti bersalah.
3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 berpotensi
menyimpang dari asas supremasi konstitusi dan prinsip due process of law
karena memberikan kewenangan quasi-yudisial kepada MKN tanpa mekanisme
banding atau kontrol hukum terhadap keputusan MKN. Hal ini berimplikasi
terhadap peran MKN seolah-olah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu
pemeriksaan oleh APH yang semestinya merupakan ranah lembaga peradilan.
Pola dimaksud berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan
melemahkan sistem check and balance yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
61
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 65 UU 2/2014 menyatakan bahwa notaris
bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris
telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris. Ketentuan dimaksud
bermakna bahwa notaris setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya
atas akta yang dibuat apabila terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses
pembuatan akta autentik yang dibuatnya. Sehingga menurut para Pemohon,
pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan pidana tidak harus
mendapat izin dari MKN.
5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa ”persetujuan” dalam norma Pasal 66 ayat
(3) UU 2/2014 dalam permintaan izin yang diajukan oleh APH berpotensi tidak
diberikan/dikabulkan oleh MKN karena dalam norma Pasal 66 ayat (3) UU
2/2014 terdapat pilihan bagi MKN dalam memberikan jawaban berupa menerima
atau menolak permintaan persetujuan yang diajukan oleh APH. Menurut para
Pemohon, ketentuan dimaksud dapat merugikan hak konstitusional para
Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum
sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
6. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “persetujuan” dalam norma Pasal 66 ayat
(4) UU 2/2014 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam
mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum dan perlindungan serta
kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para
Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan:
1. Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan pemberitahuan kepada majelis kehormatan Notaris berwenang:”;
2. Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
62
hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban”;
3. Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan
Notaris dianggap menerima pemberitahuan”.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Berkenaan
dengan hal ini, permohonan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia untuk menjadi
Pihak Terkait dalam permohonan a quo, Rapat Permusyawaratan Hakim pada
tanggal 8 April 2026 menolak permohonan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
sebagai Pihak Terkait karena dinilai tidak relevan.
[3.11]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil
permohonan a quo, terhadap permohonan pengujian Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4) UU 2/2014, Mahkamah ternyata telah pernah memutus permohonan
pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 72/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 26 Agustus 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
20 Mei 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2020. Oleh
karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para
Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
63
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat
dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap norma
pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh
Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar
pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Setelah mempelajari secara
saksama, telah ternyata Permohonan Nomor 72/PUU-XII/2014 tentang pengujian
norma dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 di mana dalam
amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
Ihwal
putusan
tersebut,
Mahkamah
belum
mempertimbangkan
konstitusionalitas norma sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Nomor
72/PUU-XII/2014. Adapun, dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XVII/2019, tentang
pengujian norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU 2/2014 terhadap Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Permohonan
Nomor 16/PUU-XVIII/2020, tentang pengujian norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Secara faktual, dasar pengujian yang
digunakan dalam permohonan a quo telah digunakan permohonan sebelumnya
yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU 2/2014.
Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025,
Mahkamah memeriksa alasan permohonan a quo dan membandingkan dengan
alasan konstitusionalitas permohonan-permohonan sebelumnya dalam mendalilkan
64
inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU 2/2014. Ternyata
alasan permohonan a quo berbeda dengan alasan Permohonan Nomor 22/PUU-
XVII/2019 dan Permohonan Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan a quo,
para Pemohon mendalilkan adanya upaya memperlambat akses terhadap keadilan
dan menciptakan ruang impunitas bagi notaris yang diduga terlibat dalam perkara
pidana sehingga dapat mengganggu prinsip independensi penegakan hukum dan
prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, terlepas secara substansial
permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan
Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, karena terdapat perbedaan alasan
konstitusionalitas dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus
Mahkamah sebelumnya, terhadap norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
UU 2/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali.
[3.12]
Menimbang bahwa karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2014 tidak terhalang oleh Pasal 60 UU
MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
dalil permohonan para Pemohon.
[3.13]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) dan ayat
(4) UU 2/2014, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil permohonan
a quo, telah ternyata isu konstitusionalitas yang didalilkan memiliki esensi yang
hampir sama dengan persoalan konstitusionalitas norma yang telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019. Dalam hal ini,
pertimbangan hukum Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22/PUU-XVI/2019 antara lain menyatakan sebagai berikut:
Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan
Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik
harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat
mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil
Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau
Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut
Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik
terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan
terhadap seorang notaris.
65
Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami
norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam
kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU a quo termasuk kewenangan dari
MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses
penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut
telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang
menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal
66 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak
memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”
Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris
bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan
Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU
Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat
menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam
melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan
pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris
sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi
keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.
Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal
66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya,
meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan
Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [sic!]. Menurut Pemohon justru dengan
adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparatur penegakan
hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan
mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [sic!],
padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU
Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.
Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan
Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal
66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya
hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon
dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara
keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN
dalam
melakukan
pembinaan
notaris,
khususnya
dalam
mengawal
pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala
sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat
(1) huruf f UU Jabatan Notaris].
Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat
(4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,
66
sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah
Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang
adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik,
penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris
ataupun
memeriksa
berkas-berkas
lain
untuk
keperluan
peradilan
sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan
menurut hukum.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas
yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena Mahkamah telah
berpendirian bahwa persetujuan MKN dalam proses peradilan, penyidik, penuntut
umum atau hakim guna mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris yang
berada dalam penyimpanan notaris bahkan memanggil notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 adalah
dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada notaris yang pada dirinya
bertindak sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas, yaitu untuk melindungi
keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, bukan sebagai
upaya menghalangi proses hukum. Adapun, pencantuman Pasal 66 ayat (4) UU
2/2014 dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas
kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris,
yang dalam hal ini UU 2/2014 mengatur apabila MKN tidak memberikan jawaban
dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permintaan dari APH, MKN dianggap menyetujui permintaan APH
dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud, hingga
saat ini Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk
bergeser dari pendirian hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XVI/2019. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2019 mutatis mutandis berlaku pula
dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo.
[3.14]
Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil
para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 66 ayat (3) UU
2/2014 yang mengatur batas waktu bagi MKN dalam memberikan jawaban atas
permintaan yang dilakukan oleh APH untuk mengambil fotokopi minuta akta atau
protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris dan bahkan memanggil
67
notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, telah menyebabkan perlakuan berbeda atau
tidak terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum sehingga bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Terkait dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan filosofi
UU 2/2014 mengenai alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang berkenaan
dengan perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum dalam rangka
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibuat di hadapan atau
oleh pejabat yang berwenang dan dalam kaitan ini UU 2/2014 telah memberikan
kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi
tersebut [vide Konsiderans ”Menimbang” huruf b dan huruf c UU 2/2014]. Di samping
itu, dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum kepada masyarakat,
diperlukan adanya perlindungan dan jaminan bagi notaris sebagai bentuk jaminan
yang diberikan negara dalam terselenggaranya kepastian hukum kepada profesi
notaris. Namun, jaminan tersebut bukan diberikan tanpa batas. Dalam hal ini,
rumusan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 telah memberikan batas waktu kepada MKN
selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dapat memberikan jawaban atas surat
permintaan persetujuan dari APH. Terhadap permintaan persetujuan pengambilan
fotokopi minuta akta atau protokol notaris atau pemanggilan notaris oleh APH, dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut MKN
melaksanakan tugasnya untuk memanggil dan memeriksa notaris. Mekanisme ini
ditempuh dalam rangka memberikan kesempatan kepada notaris untuk dapat
menjelaskan kepada MKN mengenai adanya proses hukum yang sedang berjalan
yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris atau bahkan pemanggilan
terhadap diri notaris itu sendiri oleh APH. Dalam mekanisme pemanggilan
dimaksud, MKN tidak hanya memeriksa notaris yang berkenaan dengan permintaan
persetujuan oleh APH melainkan pula menjalankan fungsinya dalam rangka
pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Upaya ini dilakukan sekaligus
sebagai bentuk pembinaan terhadap segala tindakan dalam lingkup kode etik
jabatan notaris, yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan
notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris. Mekanisme ini penting
dilakukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesi notaris
sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum
kepada masyarakat.
68
Selanjutnya, dalam perihal permintaan persetujuan mengambil fotokopi
minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris dan
bahkan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan oleh APH, ketentuan
Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 mengatur bahwa MKN wajib memberikan jawaban
apakah menerima atau menolak permintaan persetujuan dimaksud. Pemaknaan
kata “wajib” dalam norma dimaksud adalah dalam rangka memberikan tanggung
jawab kepada MKN untuk dapat memberikan jawaban baik berupa persetujuan atau
penolakan untuk kepentingan tahapan penyidikan dan proses peradilan serta juga
memberikan kepastian hukum kepada APH selaku institusi yang sedang menangani
persoalan hukum berkenaan dengan pekerjaan yang ditangani oleh notaris. Artinya,
jawaban atas permintaan APH tidak selalu berupa persetujuan melainkan juga dapat
berupa penolakan terhadap permintaan tersebut. Hal ini tentunya berdasarkan atas
hasil pemeriksaan MKN terhadap notaris atas tindakan penerbitan akta yang
dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, persetujuan oleh MKN pada hakikatnya tidak
dimaksudkan sebagai bentuk instrumen penghambat proses penyidikan maupun
pelaksanaan pemeriksaan terhadap notaris, melainkan sebagai mekanisme dalam
menjamin terlaksananya prosedur hukum secara proporsional dan akuntabel. Selain
itu, mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi notaris
sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam menjaga
dan melindungi keberadaan minuta akta sebagai dokumen negara yang bersifat
rahasia. Keberadaan minuta akta ini menjadi penting karena akta otentik yang dibuat
notaris berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna (volledig bewijskracth)
bagi para pihak yang membuatnya [vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata]. Sehingga notaris selaku pejabat pembuat akta wajib untuk melindungi dan
merahasiakan minuta akta dimaksud. Hal tersebut telah sesuai dengan sumpah/janji
jabatan notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan
dengan akta yang dibuatnya dan tentang apa yang dimuat di dalamnya serta segala
keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta [vide Pasal 16 ayat (1)
huruf f UU 2/2014]. Perlindungan dan jaminan terhadap jabatan notaris oleh MKN
dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi setiap
pihak. Selain itu, masih dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap
jabatan notaris, apabila MKN memberikan persetujuan terhadap permintaan APH,
MKN dapat pula mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan APH.
Dengan demikian, pengaturan batas waktu bagi MKN dalam memberikan jawaban
69
atas permintaan yang dilakukan oleh APH untuk mengambil fotokopi minuta akta
atau protokol notaris yang dalam penyimpanan notaris dan bahkan memanggil
notaris untuk hadir dalam pemeriksaan tidak dapat dikatakan/dinilai sebagai bentuk
perlindungan hukum yang tanpa batas.
[3.15]
Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan
dalam Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.14] tersebut di atas, pada pokoknya, materi
yang dimohonkan para Pemohon adalah memaknai kata “persetujuan” dalam norma
Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 menjadi kata “pemberitahuan”
menyebabkan norma dimaksud menjadi kehilangan “semangat” untuk memberikan
perlindungan hukum secara proporsional bagi profesi notaris. Dalam hal ini, menurut
Mahkamah, apabila kata “persetujuan” dimaknai menjadi “pemberitahuan”, dalam
batas penalaran yang wajar, tidak diperlukan adanya jawaban dari MKN karena kata
“pemberitahuan” dapat dikatakan tindakan sepihak dari yang memberi tahu tanpa
memerlukan reaksi atau respon dari pihak yang diberi tahu suatu informasi. Terlebih,
terkhusus untuk norma Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014, memaknai kata “persetujuan”
menjadi kata “pemberitahuan”, maka frasa “wajib memberikan jawaban” menjadi
tidak relevan lagi untuk dipertahankan.
[3.16]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma
Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 adalah tidak beralasan menurut
hukum.
[3.17]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014 telah ternyata tidak
bertentangan dengan hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan
hukum, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan
sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.18]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
70
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Rabu, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
71
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul
Sani dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri oleh para Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Muchtar Hadi Saputra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab notaris serta hal yang dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun pihak pencari keadilan; II. sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak; III. sebagai Tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum; 35. Bahwa selain hal tersebut di atas, perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi maupun Tersangka/Terdakwa menjadi sangat penting, dengan banyaknya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta Notaris, diantaranya sebagai berikut: 36. Bahwa apabila Notaris terbukti terlibat melakukan salah satu Tindak Pidana (dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau melakukan, yaitu menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau 46 tidak malakukan sesuatu terkait dengan jabatannya), maka juga harus dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah; 37. Bahwa hal-hal tersebut di atas, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana), di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa. Hal ini juga berlaku bagi Notaris sebagai Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan “bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris. Artinya tanggung jawab notaris tidak berakhir meskipun notaris telah pensiun/purna tugas”, sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat, jika terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta authentik yang dibuatnya, di mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP, “alat bukti keterangan. 38. Jadi pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari “Majelis Kehormatan Notaris” seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), Ayat (4) UU Jabatan Notaris, UU 2/2014 JN hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya. 39. Bahwa oleh karena itu, pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuat dan terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan/ penerbitannya, maka Penyidik dalam penyidikan sangat memerlukan keterangan Notaris, sehingga Notaris harus bertanggung jawab secara hukum, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian dalam persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 40. Bahwa terkait dengan perlindungan dan sanksi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum/publik, telah dengan sangat tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 65 huruf A UU Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A, Berbunyi: Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa: 47 a. peringatan tertulis; b. pemberhentian . . . b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. 41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerapan/pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN sudah tidak tepat lagi; 42. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11] tersebut sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [VIDE bukti P-10], karena apabila frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris [vide bukti P-11], tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan Akta Authentik yang dibuat oleh Notaris berlindung dibalik Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], dengan harapan Notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya; 43. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Client para Pemohon, Para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [VIDE bukti P-10], oleh karena itu sudah seharusnya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-11] serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan inkonstitutional; 44. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “Persetujuan” pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], para Pemohon telah 48 merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Client para Pemohon, para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [VIDE bukti P-10], oleh karena itu secara Mutatis Mutandis sudah seharusnya frasa/kalimat “persetujuan pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN [VIDE bukti P-11], dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-11] serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan inkonstitutional; 45. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “Persetujuan” pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Client para Pemohon, para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide bukti P-10], oleh karena itu secara Mutatis Mutandis sudah seharusnya frasa/kalimat “persetujuan pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 2/2014 JN [vide bukti P-11], dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-11] serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan inkonstitutional; 46. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu menyatakan frasa/ kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UU JN [vide bukti P-11], bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [vide bukti P-10], sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan Inkonstitutional, maka akan dapat memulihkan kerugian konstitusion
