65/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si. Pekerjaan : Wartawan Alamat : Baranangsiang Indah S3 No. 5 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat 2. Nama : Rudi Andries, S.T.,M.B.A. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan H.M. Ismail 23D Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 3. Nama : Desy Natalia Kristanty, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Mampang Prapatan XI Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 4. Nama : Marlon S.C. Kansil, S.Pi.,M.Si. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Lingkungan II Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawaesi Utara 5. Nama : Dr. Meity Anita Lingkani, M.B.A. 2 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Mayjen Sardan Marbun No. 5 Palm Hill Golf Kelurahan Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2024 memberi kuasa kepada H. Daniel Edward Tangkau, S.H., yang beralamat di kantor Law Office D&R (Daniel Edward Tangkau, S.H.,C.L.A. dan rekan), jalan Karimun No. 9, Pontianak, Provinsi Kalimatan Barat; Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor 65/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juli 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa merujuk pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar.” 3 3. Bahwa merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;” 4. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”,yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 5. Bahwa merujuk Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir, yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU P3”, yang menyatakan : 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan rujukan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dapat dipastikan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undanagn yang dalam hal ini adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945; 7. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik itu dalam hal materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian undang-undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan pengujian materiil atas Bab XII Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK antara lain menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 5 d. lembaga privat.” Bahwa merujuk pada Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) UU MK antara lain menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) beserta dengan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu : 2.1 Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2.2 Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa sehubungan syarat kedudukan hukum Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”), menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kestauan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara.” 6 4. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa : “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila : a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesif (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon akan menjelaskan apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, ada pun penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Pertama, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021; b. Kedua, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan atas dasar bahwa Pemohon merasa atau menganggap bahwa: 7 (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku; (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; (3) Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; (4) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; dan (5) Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Atas dasar tersebut, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi. B. Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu Pemohon akan menguraikan hal-hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan a quo, maka berikut uraian dari Pemohon : 1. Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah untuk menguji Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi yang mana dirasa telah merugikan Hak Pemohon; 8 2. Bahwa merujuk pada Pasal 416 ayat (1) UU Pemilihan Umum, yang mana mengatur bahwa presiden yang terpilih merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provisi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia; 3. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno yang berlangsung pada 24 April 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat. Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional; 4. Bahwa sehubungan dengan telah diumumkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 oleh KPU RI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 sudah dilindungi keamanannya oleh Paspampers. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pengamanan Paspampers ini dimulai segera setelah keputusan resmi tersebut; 5. Bahwa mengingat belum dilantiknya maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029, maka untuk saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum aktif menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden; 9 6. Bahwa saat ini, tugas kepresidenan masih dipegang oleh Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019- 2024; 7. Bahwa sehubungan dengan itu, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 juga dilindungi keamanannya oleh Paspampers; 8. Bahwa sehubungan dengan tugas kepresidenan yang dipegang oleh Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, serta telah diumumkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029, maka saat ini Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memiliki dua tim yang bertugas mengawal dan melindungi kedua tokoh penting, yaitu Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto; 9. Bahwa terhadap dua tim yang bertugas mengawal dan melindungi kedua tokoh penting, yaitu Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tentu saja menggunakan uang negara, maka untuk itu dapat terjadi pemborosan uang negara, terutama jika anggaran yang digunakan untuk pengamanan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan atau situasi yang ada. Hal ini mencerminkan pengeluaran pemerintah yang tidak efisien. 10. Bahwa terhadap kejadian ini Pemohon mengalami kerugian secara ekonomi dari berbagai aspek, seperti kenaikan bahan Pokok, banyak nya usaha yang tutup dan banyak mengalami kerugian karena ekonomi yang tidak stabil serta biaya pendidikan yang tinggi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa pemohon merasa dengan adanya dua tim yang bertugas mengawal dan melindungi kedua tokoh penting, yaitu Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, terjadi pemborosan uang negara untuk 10 itu sudah seharusnya Presiden terpilih untuk segera dilantik agar tidak ada dua tim Paspampers yang mana dapat menyebabkan terjadinya pemborosan terhadap uang negara; 2. Bahwa pemohon merasa dirugikan dari sisi ekonomi yang tidak stabil yang di mata dunia Indonesia memiliki dua matahari yaitu memiliki dua pemimpin negara atau dua Presiden ini sangat tidak baik di mata Dunia dan merugikan secara ekonomi dan Pemohon meminta kepastian hukum terhadap posisi pemimpin Negara Republik Indonesia; 3. Bahwa dengan ditambahkannya frasa “MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh KPU” dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilihan Umum akan mencegah terjadinya Pemborosan Uang Negara serta akan mencegah terjadinya pengeluaran pemerintah yang tidak efisien. IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan a quo, maka berikut uraian dari Pemohon : 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini; 2. Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah menguji Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 11 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka presiden dan wakil presiden yang terpilih. Haruslah segera dilantik. Oleh anggota MPR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. Sejak ditetapkan oleh KPU. 4. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global, maka Pemohon mengusulkan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ditambahkan dan disempurnakan bahwa apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh KPU. V. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menambahkan dan menyempurnakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono); 12 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon atas nama Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S.C. Kansil, S.Pi., Meity Anita Lingkani, dan Audrey G. Tangkudung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 13 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang menyatakan: Pasal 39 UU MK: (1) “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.” (2) “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.” Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021: “Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan.” [3.3.2] Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presien adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara 14 di setiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Mahkamah telah memberikan nasihat, agar para Pemohon menguraikan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Risalah Sidang Perkara tanggal 17 Juli 2024, hlm. 8]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2024, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 31 Juli 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, para Pemohon menguraikan alasan permohonan yang pada intinya norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dianggap tidak sempurna, karena implementasi ketentuan tersebut menyebabkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Menurut para Pemohon, hal tersebut menimbulkan pemborosan keuangan negara karena harus membiayai pasukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk dua pasangan, yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Hal ini mengakibatkan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi dari berbagai aspek, seperti kenaikan bahan-bahan pokok, banyaknya usaha yang tutup dan mengalami kerugian karena ekonomi yang tidak stabil, serta biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu ditambahkan dan disempurnakan menjadi "apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU RI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU RI". [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan Pasal 15 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat dinilai permohonan a quo memenuhi syarat formal permohonan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 31 ayat (1) UU MK: “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021: “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat sura elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. c. Petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 16 d. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.” [3.4.2] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan (posita) dan petitum para Pemohon yang termuat dalam perbaikan permohonan, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah perbaikan yang telah dilakukan oleh para Pemohon disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Berkenaan dengan perbaikan permohonan a quo, para Pemohon secara faktual telah memperbaiki permohonan antara lain dengan menambahkan dalil adanya dua tim pasukan pengamanan presiden yang bertugas untuk mengawal dan melindungi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024- 2029 telah menimbulkan pemborosan keuangan negara. Selanjutnya, para Pemohon mengusulkan ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ditambahkan dan disempurnakan, yakni “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh KPU.” Namun para Pemohon, tidak menjelaskan atau memberikan argumentasi mengenai urgensi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR sesegera mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, selain alasan timbulnya pemborosan uang negara. Para Pemohon juga tidak menjelaskan tentang di mana letak inkonstitusionalitas norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dan pertentangannya dengan norma UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlu ditambahkan atau disempurnakan dengan frasa sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2024, 17 Mahkamah telah menasihati para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjelaskan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan norma UUD NRI Tahun 1945 [vide Risalah Sidang tanggal 17 Juli 2024, hlm. 8]. Bahkan dalam persidangan tersebut, Mahkamah juga telah mengingatkan para Pemohon tentang ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Lebih lanjut, Mahkamah mengingatkan bahwa apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 sebelum tanggal 20 Oktober 2024, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, karena Joko Widodo dan Ma’ruf Amin berarti akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 kurang dari 5 (lima) tahun [vide Risalah Sidang tanggal 17 Juli 2024, hlm. 9-11]. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terlepas apakah terdapat atau tidak inkonstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, khususnya berkenaan dengan keharusan untuk adanya uraian dalam permohonan tentang pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.4.3] Bahwa selain ketiadaan uraian permohonan tentang pertentangan norma tersebut di atas, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menambahkan dan menyempurnakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono) [vide perbaikan permohonan hlm. 7]. 18 [3.4.4] Bahwa terhadap petitum permohonan sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.4.3] di atas, Mahkamah menilai petitum para Pemohon yang demikian bukanlah petitum yang lazim sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, karena sama sekali tidak menyatakan bahwa norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, petitum permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur (obscuur). [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur (obscuur), terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 20 ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri