65/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 65/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Handrey Mantiri, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35.A, RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ong Yenny Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Pasar Pagi Nomor 132, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023, telah memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum “Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BSPN PDI Perjuangan)”, yang berkedudukan dan berkantor di DPP PDI Perjuangan, Gedung B, Lantai 4, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30B, 2 RT.001/RW.02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada 20 Juni 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: 3 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undangundang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945. 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menguji UU terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”. 6. Bahwa MKRI dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitutional), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum undang-undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya. 7. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, MKRI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MKRI terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of The Constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna 4 ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MKRI. 8. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan: Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. Yang dimaksud pengujian materil berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, dimana Para Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional para Pemohon. Maka dengan demikian MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan para Pemohon ini. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Para Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan “Hak 5 Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah: a. Hak individual, berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan b. Hak individual, berupa hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara. 5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini para Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP (bukti P-1 dan P2). Oleh karenanya para Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat para Pemohon terangkan dalam perkara a quo yaitu Hak Konstitusional yang diatur di: a. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sesuai dengan i-HKWN berkait dengan hak individual para Pemohon untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali; dan b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan 7 i-KWN berkait dengan hak individual PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, karena dalam kedudukannya sebagai Pemilih dan/atau sebagai Calon Anggota DRPD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 (Pemohon II), para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk: a. memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945; dan b. mendapatkan Kepastian Hukum yang adil khususnya dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 8. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan, WNI, beragama Kristen, dibuktikan dengan KTP NIK: 3172061102780003 (bukti P-1), dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 51, Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35A, RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-5). b. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan, WNI, beragama Budha, dibuktikan dengan KTP NIK: 3173045803730002 (bukti P-2), dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPSHP pada TPS Nomor 5, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-6), sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Dapil 9, sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang Penetapan dan 8 Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023 (Bukti P-7). Bahwa Pemohon II juga bukan petahana anggota DPR-RI yang memiliki kewenangan atributif membentuk Undang-Undang (legislator) yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang/Perppu, melainkan sebagai petahana anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024 (Bukti P-9). c. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan: Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. d. Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. Karena begitu pentingnya pelarangan tersebut, UU Pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 521 UU Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). e. Bahwa pelarangan yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tersebut, yang seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. f. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terjadinya ketidakpastian 9 hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (contradictio in terminis). Adanya sifat contradictio in terminis tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di Penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Terlebih lagi, pada Pemilu 2019, larangan kampanye yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang apabila dilanggar akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 berdasarkan Pasal 521, ternyata oleh Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pidana Pemilu. Hal ini tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan (Bukti P-10): (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. g. Bahwa menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan: Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 10 h. Berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akibatnya Pemohon II tidak dapat mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 nanti, apakah kampanye di fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang dengan ancaman pidana penjara dan denda, atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari pidana Pemilu. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. i. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu karena telah melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil. j. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya “The Principles of Democratic Election (Democracy Papers), di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun partai politiknya: Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government. k. Bahwa Asas Adil di dalam Penjelasan Umum UU Pemilu menerangkan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. l. Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf a mustahil diwujudkan karena: 11 1) penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah. Sebab sebagaimana diketahui Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, diusung dan di dukung oleh Partai Politik. Dikhawatirkan kepala daerah nantinya tidak akan bersikap netral karena yang akan diberikan fasilitas nantinya cenderung para caleg yang berasal dari partai politik pendukung dan pengusungnya saja. 2) penggunaan tempat ibadah tidak akan adil bagi caleg yang berlatar belakang non muslim seperti Pemohon II yang beragama budha, sebab jika dibandingkan antara jumlah tempat ibadah antara masjid dan vihara di Dapil 9 DKI (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) pada tahun 2022 berdasarkan data BPS DKI Jakarta, jumlah masjid dan mushollah sebanyak 756 buah dan jumlah vihara hanya 96 buah (vide Bukti-11) [https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/605/1/jumlah- sarana-ibadah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki- jakarta.html]. Disamping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah menurut para Pemohon cenderung berpotensi menciptakan politik identitas (berdasarkan agama). Sebab tentu saja Pemohon I tidak dapat menghadiri kampanye-kampanye di tempat-tempat ibadah yang bukan dari agama Pemohon I. Di samping itu para Pemohon khawatir nantinya calon terpilih hanya akan memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama saja, sehingga ini menjadi tidak adil bagi Pemohon I yang berkedudukan sebagai pemilih dengan latar belakang agama Kristen. Bahwa berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama (vide bukti P-8) [Jobpie Sugiharto, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta,” News, Tempo, Desember 2017, https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada- brutal-gubernur-dki-jakarta]. Oleh karena itu seharusnya kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang netral dan non- 12 religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat- tempat kampanye tersebut walaupun agamanya berbeda-beda. 3) penggunaan tempat pendidikan tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan lulusan pesantren. m. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengecualian larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dalam hal memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. C. POKOK PERMOHONAN 9. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan: Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. 10. Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. 11. Bahwa karena begitu pentingnya pelarangan tersebut, UU Pemilu melengkapinya dengan Sanksi Pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 521 UU Pemilu yang berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana 13 dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 12. Bahwa larangan kampanye khususnya di tempat ibadah sama dengan apa yang diberlakukan di Malaysia saat ini. Di Malaysia, khususnya di Negara Bagian Selangor, aturan tentang kampanye di Masjid juga dilarang. Larangan itu ditetapkan oleh Departemen Agama Islam Selangor yang didasarkan kepada Keputusan Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) yang memutuskan untuk menjaga masjid dan surau sebagai zona aman dan bebas dari unsur pengaruh politik partai apapun, sehingga tidak digunakan sebagai arena politik dan pusat propaganda politik partai. Keputusan MAIS tersebut didasarkan kepada Perintah Sultan Selangor pada tahun 2018 yang memerintahkan agar masjid dan surau menjadi tempat ibadah yang damai dan sejahtera serta tidak dipolitisasi. Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan tindakan berdasarkan Bagian 12 (a) atau (b) Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Selangor) 1995. Penunjukan sebagai pengurus masjid juga dapat dibatalkan oleh MAIS. Selain Selangor, negara bagian lain di Malaysia yang juga melarang atau membatasi aktivitas politik di masjid dan surau antara lain Johor, Terengganu, dan Perak. Di Perak, bahkan Departemen Agama Islam-nya melarang anggota parlemen, anggota dewan negara dan individu yang memegang jabatan di partai politik manapun mengajar atau berceramah di masjid dan surau. Bahkan sejak bulan April 2023, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah mendesak umat Islam di seluruh Malaysia untuk menjaga masjid agar tidak berubah menjadi arena politik. Raja Malaysia tidak menghendaki masjid dicampuri unsur-unsur politik agar institutisi masjid tidak terpecah belah (vide Bukti P-12) [https://khazanah.republika.co.id/berita/rxtn3f430/malaysia-larang- kampanye-di-masjid-pengurus-masjid-masih-ada-yang-ngeyel] 13. Bahwa pelarangan yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas 14 undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. 14. Bahwa berdasarkan Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ”Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, pada angka 176, 177, 178 dan 186 dijelaskan bahwa (Bukti P-13): 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan. 186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian. 15. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, telah melanggar Angka 176 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak memuat uraian kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing yang ada di dalam norma, melainkan membuat norma baru yang berbeda dengan 15 materi pokok sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma. Padahal Angka 176 telah menegaskan bahwa: ...penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 16. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. telah melanggar Angka 177 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena mencantumkan rumusan yang berisi norma, di mana rumusan yang berisi norma tersebut kemudian dijadikan dasar hukum (atau setidak-tidaknya dijadikan rujukan hukum) dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu khususnya di Pasal 69 ayat (4), yang mengecualikan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai bagian dari tindak pidana Pemilu. Padahal angka 177 telah menegaskan bahwa: ”Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Pasal 69 Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 yang telah menjadikan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai dasar hukum selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Bukti P-10): Pasal 69 (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; 16 f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur Sipil Negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. 17. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu 17 atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, telah melanggar Angka 178 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena telah menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung, di mana di dalam materi pokok telah ditegaskan bahwa kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang, diubah dengan memperbolehkannya dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab. Padahal angka 178 telah menegaskan bahwa: Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 18. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. telah melanggar Angka 186 huruf a, huruf b dan huruf e Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, karena: a. membuat penjelasan yang bertentangan dengan materi pokok, dimana kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h tegas dilarang, justru di penjelasannya diperbolehkan sehingga bertentangan, padahal Angka 186 huruf a Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: ”tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh”. b. membuat penjelasan yang bersifat memperluas dan menambah pengertian norma, dimana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h diperluas dengan cara memperbolehkannya dengan syarat dilaksanakan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 11 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi 18 pasal: ”tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh”; dan c. membuat penjelasan yang memuat rumusan bersifat delegatif di mana pembolehan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dengan syarat dilaksanakan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab, tentunya akan berkonsekuensi membutuhkan aturan delegatif karena harus diatur lebih teknis berkait dengan tata cara dan persyaratannya, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: tidak memuat rumusan pendelegasian. 19. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang telah melanggar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertuang di Lampiran II angka 176, 177, 178 dan 186 UU RI No 12 Tahun 2011 tersebut, setelah para Pemohon pelajari ternyata diadopsi dari undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Bukti P-14). Aturan tersebut tertuang di ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf h, yang berbunyi: (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; Di Penjelasan pasalnya juga disebutkan dengan frasa yang sama persis, yang berbunyi: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan ”tempat pendidikan” pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi”. 20. Bahwa berdasarkan risalah pembahasan RUU Pemilu yang melahirkan UU RI No 8 Tahun 2012 tersebut, pembahasan tentang ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf h terjadi pada saat dilaksanakannya Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada tanggal 5 dan 6 Maret 2012, yang dibuktikan dari: a. Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 19 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Senin, 5 Maret 2012 (Bukti P- 15); dan b. Risalah Rapat Timus-Timsin RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Selasa, 6 Maret 2012 (Bukti P-16). 21. Bahwa berdasarkan original intent selama perdebatan di dalam rapat Timus- Timsin, sikap fraksi-fraksi adalah sebagai berikut: a. Fraksi PKS (Al Muzzammil Yusuf), menyampaikan pandangan yang pada intinya bahwa larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada dasarnya tidak perlu diatur ke dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena menurut F-PKS kekhawatiran banyak pihak bahwa nantinya akan terjadi konflik karena perbedaan pilihan selama ini terbukti tidak pernah terjadi, karena masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik (Bukti P-15, hal.27, 28 dan 29); b. Fraksi PDIP (Arif Wibowo), menyampaikan pandangan yang pada intinya tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang. Namun setiap peserta masih boleh menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah maupun tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka melaksanakan kampanye. Dapat dikatakan masuk kategori kampanye apabila terdapat peserta, petugas dan pelaksana kampanye dan materi- materi yang disampaikan adalah materi kampanye. Itulah yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masuk kategori pidana pemilu. Namun jika hanya sebatas menghadiri undangan acara-acara yang bukan bagian dari acara kampanye, dan saat hadir tidak menyampaikan materi-materi kampanye, maka hal tersebut bukan masuk kategori kampanye sehingga masih diperbolehkan (Bukti P-15, hal.28, 29 dan 30); c. Fraksi Partai Golkar (Ibnu Munzir), menyampaikan pandangan yang pada intinya juga tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang dengan alasan untuk menghindari terjadinya diskriminasi kepada peserta 20 kampanye. Dengan larangan tersebut maka semua peserta sama-sama tidak dapat kampanye di tempat-tempat tersebut sehingga akan berlaku adil kepada seluruh peserta dengan latar belakang agama dan pendidikan yang berbeda. Selebihnya, F-PG juga memberikan pandangan bahwa peserta tetap diperbolehkan menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka kampanye (Bukti P-15, hal.32); d. Fraksi PPP (Muhamad Arwani Thomafi), menyampaikan pandangan yang pada intinya tetap menghendaki kampanye (khususnya) di tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang karena berdasarkan pengalamannya telah mengakibatkan perpecahan. Hanya karena beda pilihan dengan imam masjid, banyak jamaah yang akhirnya memindahkan sholat berjamaahnya ke masjid lain. Begitu pula dalam hal sekolah dan pesantren, karena berbeda orientasi politik dengan pihak pengelola sekolah dan/atau pesantren, orang tua murid lalu memindahkan anak-anaknya ke sekolah/pesantren lain. Oleh karena itu F-PPP menghendaki pelarangan tersebut tetap dipertahankan (Bukti P- 15, hal.33); e. Fraksi PKB (Muh. Hanif Dhakiri), menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan 2 (dua) opsi, yaitu: dilarang dalam hal tempatnya (dilarang kampanye dengan alasan apapun di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan) atau diperbolehkan kampanye dengan syarat tanpa menggunakan atribut kampanye (Bukti P-15, hal.34); f. Fraksi Partai Demokrat (Saan Mustopa), menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan fakta-fakta kejadian dimana banyak pertemuan di kampung-kampung karena tidak memiliki tempat akhirnya menggunakan mushollah, masjid atau sekolah sebagai tempat pertemuannya. F-PD secara tersirat menghendaki agar kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan karena keterbatasan tempat (Bukti P-15, hal.27, 29, 30 dan 31); 21 g. Fraksi PAN (Totok Daryanto), menyampaikan pandangan yang pada intinya larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau tempat pendidikan berharap tetap disepakati saja. Hal-hal mengenai apakah menghadiri undangan dalam acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada masa kampanye apakah masuk kategori pelanggaran kampanye atau tidak disarankan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU karena sifatnya teknis (Bukti P-15, hal.32); 22. Bahwa berdasarkan pandangan fraksi-fraksi tersebut di atas, dapat diketahui bersama bahwa mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP dan F- PAN) tetap menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dilarang. Namun setiap peserta tetap diperbolehkan menghadiri undangan- undangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan sepanjang diundang dan bukan dalam rangka/agenda kampanye Pemilu. Hanya F-PKS yang menghendaki larangan tersebut dicabut dan diserahkan kepada kebijakan lokal. Sementara F-KB salah satu opsinya sama dengan F-PAN menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan tanpa atribut kampanye. 23. Bahwa karena mayoritas fraksi menghendaki tetap dilarang, maka Ketua Rapat kemudian menyimpulkan bahwa kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang. Dalam hal apabila ada undangan dari tempat-tempat ibadah dan/atau tempat-tempat pendidikan, selama tidak dalam rangka atau bukan bagian dari agenda kampanye diperbolehkan yang ditunjukkan dengan syarat: harus diundang dan datang secara pribadi bukan sebagai peserta Pemilu. Keterangan tersebut diusulkan oleh Ketua Rapat untuk dijelaskan di bagian penjelasan pasal saja dan disetujui oleh seluruh peserta rapat (Bukti P-16, hal.3). 24. Bahwa yang menjadi persoalan adalah ternyata frasa yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru berbeda. Seharusnya yang perlu dijelaskan bahwa setiap peserta kampanye dapat menghadiri tempat- tempat ibadah apabila mendapatkan undangan sepanjang undangan tersebut bukan dalam rangka kampanye. Contoh-contoh yang seharusnya dapat diberikan di dalam Penjelasan pasal misalnya: menghadiri undangan perayaan hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Waisak, Galungan dan lain-lain), undangan ceramah/khotbah di 22 tempat-tempat ibadah, undangan tasyakuran peresmian tempat ibadah, undangan dies natalis kampus, undangan reuni sekolah dan lain-lain. Kehadiran tersebut harus atas nama pribadi, bukan sebagai peserta Pemilu sehingga tidak diperbolehkan menggunakan atribut-atribut partai dan tidak boleh menyampaikan materi-materi kampanye. Seharusnya hal-hal seperti itulah yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal jika mengacu kepada original intent. Sementara materi yang dimuat di Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru berbeda. Kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang oleh penanggungjawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Padahal berdasarkan original intent kampanye tetap dilarang, yang diperbolehkan itu hanya menghadiri undangan-undangan yang bukan bagian dari kampanye, dan kehadirannya harus secara pribadi bukan sebagai peserta sehingga tidak boleh memakai atribut kepartaiannya. Sebagaimana yang tertuang di dalam Penjelasan Pasal, sepanjang frasa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Frasa di dalam penjelasan tersebut secara umum akan ditafsirkan bahwa fasiltas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dapat digunakan kampanye oleh peserta pemilu sepanjang diundang pihak penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Tafsir umum ini akhirnya dipakai oleh KPU untuk menyatakan bahwa kampanye di fasiltas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana Pemilu sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. 25. Bahwa karena kesalahan frasa yang dimuat di dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya contradictio in terminis. Adanya sifat contradictio in terminis antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dilihat: dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas 23 melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di Penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. 26. Bahwa karena adanya sifat contradictio in terminis tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Sebab para Pemohon dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye Pemilu 2024 nanti. Disatu sisi, para Pemohon harus mematuhi ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dengan tidak berkampanye di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan, namun di sisi yang lain para Pemohon khawatir peserta yang lain tetap melakukan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dengan mendasarkannya kepada Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h. Terlebih lagi Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU No 23 Tahun 2013 tentang Kampanye Pemilu mengecualikannya dari tindak pidana pemilu. Walaupun Peraturan KPU tersebut digunakan untuk Pemilu 2019 namun sampai saat ini belum dicabut dan digantikan dengan Peraturan KPU yang baru. Akibat adanya 2 (dua) aturan yang berbeda yang menyebabkan ketidakpastian hukum berdampak pada ketidakadilan kepada para Pemohon khususnya Pemohon II sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan latar belakang agama minoritas (Budha). Sehingga dapat dibuktikan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 27. Bahwa tentang kepastian hukum, menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan: Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem 24 norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 28. Bahwa berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akibatnya Pemohon II tidak dapat mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 nanti, apakah kampanye di fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang dengan ancaman pidana penjara dan denda atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari pidana Pemilu. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 29. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaran Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 30. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya “The Principles of Democratic Election (Democracy Papers), di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun partai politiknya: Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government. 25 31. Bahwa Asas Adil di dalam Penjelasan Umum UU Pemilu menerangkan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. 32. Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf a mustahil diwujudkan karena: a. penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah. Sebab sebagaimana diketahui Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, diusung dan di dukung oleh Partai Politik. Dikhawatirkan kepala daerah nantinya tidak akan bersikap netral karena yang cenderung akan diberikan fasilitas nantinya hanyalah para caleg yang berasal dari partai politik pendukung dan pengusungnya saja. b. penggunaan tempat ibadah, jelas tidak akan adil bagi caleg yang berlatar belakang non muslim seperti Pemohon II yang beragama budha, sebab jika dibandingkan antara jumlah tempat ibadah antara masjid dan vihara di Dapil 9 DKI (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) pada tahun 2022 berdasarkan data BPS DKI Jakarta, jumlah masjid dan mushollah sebanyak 756 buah dan jumlah vihara hanya 96 buah (Bukti P-11). Di samping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah menurut para Pemohon cenderung berpotensi menciptakan politik identitas (berdasarkan agama). Sebab tentu saja Pemohon I tidak dapat menghadiri kampanye-kampanye di tempat-tempat ibadah yang bukan dari agama Pemohon I. Di samping itu para Pemohon khawatir nantinya calon terpilih hanya akan memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama saja, sehingga ini menjadi tidak adil bagi Pemohon I yang berkedudukan sebagai pemilih dengan latar belakang agama Kristen. Bahwa berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama (bukti P-8) [obpie Sugiharto, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta,” News, 26 Tempo, Desember 2017, https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal- gubernur-dki-jakarta]. Oleh karena itu seharusnya kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang netral dan non-religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat-tempat kampanye tersebut apapun latar belakang agamanya. c. penggunaan tempat pendidikan, jelas tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan pesantren. 33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengecualian larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karena itu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 34. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye akan membuat Pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk mengijinkan digunakannya fasilitas Pemerintah (gedung pemerintah, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada caleg yang berangkat dari partai politik yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja. 35. Bahwa potensi tidak netralnya Presiden dan/atau Kepala Daerah dalam pelaksanaan kampanye tersebut tentunya akan mencederai sekaligus 27 melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab Presiden dan/atau Kepala Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka Presiden dan/atau Kepala Daerah seharusnya mewakili (merepresentasikan) kepentingan seluruh rakyat, sehingga tidak boleh berpihak atau membiarkan dirinya dimanfaatkan dan digunakan oleh salah satu kekuatan politik. 36. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan tempat ibadah untuk kampanye juga akan berpotensi melemahkan prinsip-prinsip negara kesatuan karena peserta pemilu dan para pemilih akan terjebak ke dalam politik identitas khususnya agama. Padahal hak untuk beragama merupakan hak konstitusional warga negara yang paling hakiki yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945), sehingga harus dijauhkan dari anasir-anasir politik agar tidak dimanfaatkan oleh salah satu kepentingan politik tertentu dalam Pemilu. 37. Bahwa di samping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah juga akan mengakibatkan para pemilih terjebak pada pilihan-pilihan atas latar belakang agama para caleg. Padahal seharusnya dalam konteks negara kesatuan, pilihan-pilihan politik harus tetap diarahkan kepada visi dan misi tiap calon tanpa melihat latar belakang agamanya. Jika ini dibiarkan tentu saja akan mengancam eksistensi negara kesatuan kita sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. 38. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye juga akan berpotensi melahirkan penyelenggaraan Pemilu yang akan membelah institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye. Dan ini tentunya akan mencederai sistem pendidikan kita yang memiliki tujuan pokok mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat (bangsa) tanpa menbedakan latar belakang agama, ras, suku, golongan maupun latar belakang pendidikannya. 39. Di samping itu, perlu kiranya para Pemohon tegaskan kembali bahwa para pendidik pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah yang harus 28 bersikap netral dalam pemilu sehingga tidak boleh berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Para pendidik harus tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. 40. Bahwa dengan dihapusnya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, para Pemohon meyakini bahwa tidak akan lagi terjadi ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketidakadilan bagi para Pemohon. Di samping itu penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal kampanye juga tidak lagi berpotensi melemahkan negara kesatuan dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat kita. D. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 29 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP An. Handrey Mantiri, S.H; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP An. Ong Yenny; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 51, Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35A, RT.008/RW.006, Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, An. Handrey Mantiri; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 5, Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, An. Ong Yenny; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023, Dapil 9, An. Ong Yenny; 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel Jobpie Sugiharto, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta,” News, Tempo, Desember 2017, https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017- pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta; 9. Bukti P-9 : Fotokopi profil Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon II, diambil dari website DPRD DKI Jakarta; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu; 30 11. Bukti P-11 : Fotokopi Jumlah Sarana Ibadah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita yang dimuat di Harian Republika tanggal 15 Juli 2023, Malaysia Larang Kampanye di Masjid Masih Ada yang Ngeyel; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 5 Maret 2012; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 6 Maret 2012. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 31 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, in casu frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 32 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas 33 undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dan khusus Pemohon II juga merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa UU 7/2017 sebenarnya telah menentukan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dalam norma Pasal 521 UU 7/2017; 3.2. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye dengan syarat “jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”; 34 3.3. Bahwa adanya contradictio in terminis antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan Penjelasannya a quo, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; 3.4. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo juga bertentangan dengan asas adil dalam pemilu, karena menurut para Pemohon, adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan justru akan menyebabkan perlakuan yang sama dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu, menjadi mustahil diwujudkan mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama para Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2] serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang [vide bukti P-5 dan bukti P-6]. Di samping itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih. Sekalipun Pemohon II (Ong Yenny) yang pada saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus juga sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI- P Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023 [vide bukti P-7]. Namun, Pemohon II juga menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024; Bahwa para Pemohon juga telah menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya bagian undang-undang 35 yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma penjelasan a quo adalah hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu tahun 2024 sebagaimana dijamin juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional demikian, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik (khusus) terkait dengan hak untuk memilih (right to vote) yang dimiliki oleh Pemohon I (Handrey Mantiri). Sedangkan terkait dengan kerugian hak konstitusional Pemohon II (Ong Yenny), walaupun yang bersangkutan merupakan bagian dari partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sebagai salah satu organ pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah, dalam perkara a quo, kerugian hak konstitusional Pemohon II (Ong Yenny) secara spesifik lebih pada pemenuhan dan perlindungan hak sebagai pemilih untuk berkompetisi secara adil dalam proses pemilu (fair elections) yang merupakan hak eksklusif Pemohon II. Sehingga, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut secara potensial dapat dipastikan terjadi karena Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang adil. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilu, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 36 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah secara tegas menentukan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa pengecualian. Namun, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye walaupun dengan syarat tertentu; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo justru bertentangan (contradictio in terminis) dengan materi norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) telah secara tegas menentukan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan serta tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; 37 4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan original intent pembentukan UU 7/2017, mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP dan F-PAN) pada dasarnya tetap menghendaki kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah dilarang. Namun, masih diperbolehkan menghadiri undangan-undangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan sepanjang mendapatkan undangan dan bukan dalam rangka/agenda kampanye. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo justru berbeda dan bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh, in casu Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo juga telah bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu karena adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan justru akan menyebabkan perlakuan yang sama dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu, menjadi mustahil diwujudkan mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu; 6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 38 [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa secara doktriner, pemilu merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Sebab, pemilu mencerminkan prinsip fundamental perihal kekuasaan politik berasal dari rakyat dan digunakan untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan peran sentral dalam menjalankan demokrasi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, pengaturan terkait dengan pemilu perlu dituangkan dalam norma konstitusi. Pengaturan di tingkat konstitusi bertujuan untuk memastikan proses politik dan suksesi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara. Latar belakang pemahaman tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam proses amandemen UUD 1945, di mana akhirnya para pengubah UUD 1945 sepakat untuk menuangkan pengaturan tentang pemilu dalam batang tubuh UUD 1945 untuk dijadikan dasar acuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara umum, pengaturan terkait pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 telah menentukan prinsip- prinsip pelaksanaan pemilu. Sementara itu, perihal pengaturan yang lebih detail dan teknis diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini sekaligus memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menentukan aturan main yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks waktu dan kondisi yang berkembang di masyarakat. [3.11.2] Bahwa salah satu materi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis adalah pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan 39 peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selain memberikan pengertian tersebut, UU 7/2017 pun menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab [vide Pasal 267 ayat (1) UU 7/2017]. Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan stereotype, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak “terjerumus” ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu. [3.12] Menimbang bahwa untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara a contrario, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya 40 memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (equality) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara a quo, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. [3.13] Menimbang bahwa salah satu tempat yang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai 41 tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai- nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. [3.14] Menimbang bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, negara diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana menyuburkan nilai-nilai moral dan etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki terbentuknya negara berdasarkan agama tertentu, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan karena hal tersebut justru akan mematikan pluralitas kebangsaan. Di bawah panduan nilai- nilai ketuhanan, Pancasila dapat memberikan landasan moral, etis, dan spiritual sebagai dasar filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan etika sosial dan politik dalam kehidupan publik dengan memupuk rasa perikemanusiaan dan persatuan. Berpijak dari pemahaman tersebut, larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global. [3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan dalam permohonan a quo, yaitu apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Berkenaan 42 dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye. Secara historis, norma serupa sebelumnya telah diatur juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Penjelasan atas ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) huruf h UU 8/2012 ternyata sama dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam UU 8/2012 yang dimaksud dengan ”tempat pendidikan” pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Sedangkan, sanksi bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 299 UU 8/2012]. 43 Selanjutnya, materi norma yang sama diatur pula dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun dalam penjelasan hanya dijelaskan mengenai maksud ”tempat pendidikan” adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Selain itu, dalam Pasal 270 UU 10/2008 ditegaskan ancaman pidananya jika melanggar larangan kampanye dimaksud, berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 270 UU 10/2008]. Sebelum UU 10/2008, ternyata norma larangan dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 74 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003) yang menyatakan, “Dalam kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan penjelasan hanya untuk tempat pendidikan, dikecualikan apabila atas prakarsa/mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu serta tidak menganggu proses belajar mengajar. Sekalipun terdapat pengecualiannya namun ditentukan pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud yakni: peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain [vide Pasal 76 ayat (2) UU 12/2003]. Sedangkan, terkait dengan ancaman pidana atas pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut adalah berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 44 rupiah) [vide Pasal 138 ayat (2) UU 12/2003]. Jika ditelusuri lebih jauh, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999), juga memuat norma larangan kampanye yang serupa, namun hanya terbatas pada larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah [vide Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999]. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa adanya larangan ini dimaksudkan agar kampanye dapat berjalan dengan bebas, lancar, aman, tertib, serta tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa [vide Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU 3/1999]. Sebagai undang-undang yang dihasilkan di era awal reformasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999 rumusannya lebih singkat dibandingkan dengan undang-undang pemilu lainnya, bahkan tidak terdapat pengaturan sanksi pidana yang lengkap atas pelanggaran larangan Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999. [3.15.2] Bahwa berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 521 UU 7/2017]. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan 45 pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. [3.15.3] Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya 46 memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan a quo sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”. Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.15.1] dan Sub-paragraf [3.15.2] di atas secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan 47 penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal a quo tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma a quo berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan a quo. 48 [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal a quo sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan a quo, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 49 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 50 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha 51