65/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 65/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh: 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nama : Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. Pekerjaan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang; 2. Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung Nama : Didit Srigusjaya, S.H., M.H. Pekerjaan : Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang; Nama : Hendra Apolo, S.T., M.Si. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang; Nama : H. Muhhamad Amin, S.T. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang; 2 Nama : Amri Cahyadi, S.T. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang; dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Juli 2020 memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., Gala Adhi Dharma, S.H., Tato Trisetya, S.H., M.Kn., Aris Sucahyo, S.H., Abriansyah Harahap, S.H., Aldi Putranto, S.H., dan Christin Natalia, S.H., M.H. dan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/DPRD/2020, bertanggal 24 Agustus 2020, memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., Gala Adhi Dharma, S.H., Tato Trisetya, S.H., M.Kn., Aris Sucahyo, S.H., Abriansyah Harahap, S.H., dan S.H., Aldi Putranto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Dharma Sutomo & Rekan, yang berkantor di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota Nomor 04, Kompleks Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang-Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 146/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor 65/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI [1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Mahkamah Konstitusi berwenang/memiliki kompetensi obsulut mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [2] Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diundangkan pada tanggal, 10 Juni 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) yaitu yang menghapus dan merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan disisipkannya Pasal 100A; Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/ mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi. II. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON [1] Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, menyatakan, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 4 Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. [2] Para Pemohon adalah lembaga negara a. Bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan Negara; b. Bahwa institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara tidak hanya terbatas pada lembaga negara yang berada di pusat dan/atau tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945, tetapi termasuk institusi-institusi yang ada di daerah yang menjalankan/melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara; c. Bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom [Pasal 1 angka 3 UUD 1945] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah [Pasal 1 angka 4 UUD 1945]; d. Bahwa keberadaan lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang; (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; e. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang berbunyi sebagai berikut: 1. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 5 c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UUD 1945, Para Pemohon adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagai “lembaga Negara” dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; g. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juncto Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diganti dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 4 Desember 2000; h. Bahwa, Pemohon, Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M. adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022; i. Bahwa, DIDIT SRUGUSJAYA, S.H., M.H, HENDRA APOLO, S.T., M.SI; H. MUHAMMAD AMIN,S.T. dan AMRI CAHYADI, S.T. adalah pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung priode tahun 6 2019-2024, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.19-5352 Tahun 2019 tentang Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Oktober 2019. Pasal 18 UUD 1945 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 dan beberapa kriteria dan pendapat ahli tersebut, Pemerintahan Daerah (Pemda) dikualifikasikan sebagai Lembaga Negara dan oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3] Hak Konstitusional Pemohon a. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa para Pemohon memiliki “hak konstitusional” yaitu antara lain: b.1. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”; b.2. Pasal 18 (5) UUD 1945 menyatakan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. b.3. Hak konstitusional pemohon yang dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah menjalankan otonomi seluas- luasnya tersebut diterjemahkan dalam bentuk konkrit dan rinci dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-undang Nomor: 09 Tahun 7 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk dalam hal mengatur dan mengurus urusan di sektor energi dan sumber daya mineral; b.4. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mengatur dan mengurus urusan di sektor energi dan sumber daya mineral ini pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan di sektor energi dan sumber daya mineral termasuk pembentukan organisasi (SKPD) Dinas Energi dan Pertambangan provinsi, Kepulauan Bangka Belitung; Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki “hak konstitusional” untuk mengajukan permohonan a quo. [4] Kerugian Konstitusional Pemohon a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-III/2005, dan putusan-putusan berikutnya memperjelas pengertian “kerugian konstitusional” yang menentukan 5 [lima] syarat adanya kerugian konstitusional yaitu adalah: a.1. harus adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945; a.2. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang; a.3. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; a.4. ada hubungan sebab akibat [causalitas verband] antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang 8 dimohon pengujian; a.5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [Ad.a.1] harus adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Lembaga Negara oleh UUD 1945 diberikan “hak konstitusional” yaitu antara lain: 1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) UUD 1945]; 2. menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. [Pasal 18 (5) UUD 1945]; 3. berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; 4. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. [Ad.a.2] hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang; Bahwa, dengan dihapusnya, dicabutnya ketentuan norma Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 dan diberlakukannya Pasal 173B oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk melaksanakan otonomi dibidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang telah diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya tersebut yang dalam bentuk konkrit dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang- undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk dalam hal mengatur dan mengurus urusan di sektor energi dan suber daya mineral telah 9 secara nyata dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut. [Ad.a.3] Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; Akibat dicabut dan dihapusnya dan diubahnya ketentuan norma Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 100A; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan disisipnya ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B dan Pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, berarti hilangnya kewenangan dan hak otonomi Pemohon dalam urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang telah berjalan selama 20 [dua puluh] tahun dan telah memberikan kemanfaatan sangat besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang jika undang-undang a quo diberlakukan akan berpotensi hancurnya struktur ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan timah. [Ad.a.4] Ada hubungan sebab akibat [causalitas verband] antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohon pengujian. Bahwa, semenjak kewenangan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang telah berjalan selama 20 [dua puluh] tahun dan telah memberikan kemanfaatan sangat besar bagi Pemerintah daerah dan masyarakat termasuk provinsi 10 Kepulauan Bangka Belitung, investasi di sektor pertambangan dan industeri berbasis mineral timah selama ini telah tumbuh dan berkembang pesat. Tumbuh dan berkembangnya smelter di luar BUMN [PT.TIMAH.Tbk] telah memberikan kesempatan kerja dan usaha serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai komoditi ekspor, sektor timah telah memberikan kontribusi penerimaan devisa bagi Negara yang tidak kecil. Kondisi ini berbeda terbalik ketika urusan pertambangan ini dilakukan secara sentralistik oleh Pemerintah Pusat, dimana sering [marak] terjadi penyelundupan biji timah [ORE] ke Negara tetangga. Persoalan dan masalah pertambangan sebagaimana diintrodusir dalam konsideran “menimbang” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan disebabkan karena faktor kewenangan otonomi daerah dan regulasinya, sehingga kebijakan untuk mengembalikan sentralisasi urusan pertambangan di Pemerintah Pusat bukan menjadi solusi, tetapi lebih disebabkan oleh berubah-ubahnya kebijakan dan tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan melakukan kebijakan sentralisasi sektor pertambangan, Pemerintah Pusat telah pernah diberikan dan memiliki kewenangan penuh untuk mengurus sektor pertambangan ini dan gagal. Jika undang-undang yang dimohon pengujian ini akan diberlakukan, berarti urusan pemerintahan di bidang pertambangan kembali kepada sentralisasi kewenangan pengurusan sektor pertambangan kepada Pemerintah Pusat, jika ini terjadi tidak hanya dapat merugikan hak konstitusional hak otonomi Pemohon tetapi juga akan merugikan masyarakat sehingga akan dapat memicu konflik antar masyarakat daerah dengan Pemerintah Pusat dan hal ini pernah dan sering terjadi. Disinilah adanya hubungan akibat 11 [causalitas verband] yang nyata antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohon pengujian. [Ad.a.5] Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional akibat pencabutan hak konstitusional Pemohon berupa hak otonomi di sektor pertambangan yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 100A; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151; Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 169B; Pasal 173B dan pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/ mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hal-hal yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN, RUANG LINGKUP PASAL, AYAT DAN FRASA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DILAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 [1] Bahwa Negara Indonesia menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 [amandemen] dikonstruksikan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang; [2] Bahwa berdasarkan amanah Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 [amandemen] tersebut disusun Undang-Undang Republik Indonesia 12 Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah DIUBAH KEDUA KALI dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai Undang-Undang yang dibentuk atas perintah UUD 1945, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikualifikasikan sebagai undang-undang pokok yang mengatur kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah; [3] Bahwa, pasca reformasi 1998 dengan diamandemennya Pasal 18 UUD 1945 dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi pergeseran/perubahan politik hukum pemerintahan daerah Indonesia dari politik hukum pemerintahan daerah yang sentralistik ke politik hukum pemerintahan daerah yang desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas- luasnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ini sebagai jawaban terhadap permasalahan ketimpangan antara pusat dengan daerah; [4] Bahwa, reformasi yang dinilai cukup mendasar sebagai dampak pengaruh reformasi bidang politik dan administerasi itu adalah yang terjadi dalam bidang atau sistem Pemerintah di Indonesia. Dimaksud dengan perubahan mendasar ini adalah dalam dalam masalah Pemerintahan Daerah. Secara lebih konkret berhubungan dengan paradigma yang meliputi pola-pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dalam perkembangan terakhir melahirkan cita pemerintahan yang berotonomi luas. Keluasaan dan sekaligus keleluasaan otonomi daerah dimaksud adalah dengan berupaya menjadikan potensi daerah sebagai sumber daya yang 13 dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup rakyat daerah yang bersangkutan. [Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H., “Hukum Pemerintahan Daerah, PENDULUM OTONOMI DAERAH Dari Masa Ke Masa”, 2013, hal 97] [5] Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 [Amandemen], menegaskan politik hukum Pemerintahan Daerah Indonesia menganut asas otonomi dan tugas pembantuan dimana pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; Pasal18 UUD 1945 (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; Frasa “menjalankan otonomi seluas-luasnya” mengandung makna dimana “daerah” sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi seluas-luasnya berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. [6] Bahwa, ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, “Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang lainnya yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. 14 Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g maka seluruh kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebelumnya diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah, dihapus dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk pasal-pasal yang pemohon mohon untuk diuji adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 [Amandemen]; Pasal 18A UUD 1945 (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. [7] Bahwa, ketentuan Pasal 173B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, “mencabut dan menyatakan Tidak Berlakunya “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang memberikan Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi 15 dan tugas pembantuan serta mejalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Selain itu ketentuan Pasal 173B Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlakunya ketentuan yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum perundangan-undangan yaitu dengan “Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlakunya ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang lainnya”. Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlakunya kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengakibatkan terjadinya disharmonisasi undang- undang; [8] Pembagian kewenangan pengurusan urusan pertambangan mineral dan batubara yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah proporsional, adil dan selaras yang dilihat dari perspektif konstitusi telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 [Amandemen] dan sebaliknya dicabut dan dihapus dan diubahnya ketentuan norma Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 100A; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan disisipnya ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B dan Pasal-pasal yang lainnya 16 sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 [Amandemen]; [9] Bahwa, ketika Pemerintah menerbitkan/memberlakukan Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan belum diganti/diubah, namun demikian dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah sebagai undang-undang pokok yang memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangga sendiri termasuk di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, maka sebagai konsekuensi filosofis dan yuridis ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang melimpahkan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian kewenangan daerah di bidang pertambangan ini dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan. Fakta ini menunjukan bahwa dalam perspektif kewenangan kelembagaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus mengacu [menyesuaikan] dengan 17 ketentuan aturan undang-undang pokok dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan sebaliknya. [10] Bahwa, dalam konsideran menimbang huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang sa’at ini diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang effektif, effisien dan komperhensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Akan tetapi faktanya terbalik, materi substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justeru dilihat dari paradimatis filosofi pemerintahan daerah menimbulkan masalah yaitu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 [Amandemen]. Selain itu perubahan UU Minerba ini yang sentralistik tidak effektif dan effisien dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara baik dilihat dari aspek Pemerintah Pusat dan dari aspek masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pemberian perizinan berusaha yang sentralistik di Pemerintah Pusat termasuk Izin Pertambangan Rakyat [IPR] oleh Menteri dan hal-hal teknis lainnya. Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terburu-buru menyebabkan perubahan undang-undang Minerba ini tidak komperhensif. [11] Bahwa, dengan otonomi mengurus urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, in casu penambangan timah di 18 provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fakta ini tergambar dari Pendapatan Domestik Bruto [PDB] provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cukup tinggi, hal ini berbanding terbalik ketika diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang sentralistik; [12] Bahwa, Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang berciri kepulauan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 mengatur Kewenangan Provinsi di Laut ayat (1) menyatakan, “Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya”, ayat (2) menyatakan “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administeratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27”; Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit dan tegas menyatakan: Pasal 18A UUD 1945 (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 19 Bahwa, ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 ini telah dintrodusir kedalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, kewenangan mengelola sumber daya alam di laut termasuk eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27”. Dengan demikian penghapusan/perubahan hak otonomi di sektor pertambangan yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 dan Pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diaturnya Pasal 100A; Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah inkonstitusional dan telah bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945. [13] Bahwa, dicabut/dihapusnya ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan disisipnya ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B dan disisipnya ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B Pasal 100A kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 20 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yaitu asas adil dan selaras; [14] Bahwa, agar tidak terjadinya kekosongan hukum akibat dikabulkannya permohonan para Pemohon ini, mohon agar ketentuan penghapusan/pencabutan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 serta Pasal-pasal lain sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikembalikan dalam keadaan semula kedalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas dan bukti- bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: [1] Menerima dan mengabulkan, permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [2] Menyatakan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut dan merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 serta pasal-pasal lain sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan dan ketentuan Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B dan disisipnya 21 ketentuan 100A; Pasal 169B ayat (5) huruf g; Pasal 173B Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tidak konstitusional; [3] Menyatakan, seluruh ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang menghapus, merubah dan mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”; [4] Menyatakan, mengembalikan Pasal 4 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 (2); Pasal 21; Pasal 35 (1); Pasal 37; Pasal 40; Pasal 48 huruf a dan huruf b; Pasal 67; Pasal 122; Pasal 140; Pasal 151 serta Pasal- pasal lain sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam keadaan semula kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Atau: Jika majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Nomor 1904023110690001 atas nama Erzaldi Rosman; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 22 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 23 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi” UU 3/2020; 24 2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti para Pemohon [vide bukti P-2] dengan Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, pada Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari JDIH Sekretariat Negara tidak terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B ayat (5) huruf g sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Lebih lanjut, para Pemohon juga tidak menguraikan isi pasal yang dimaksudkan tersebut dalam permohonan sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan oleh para Pemohon; 3. Bahwa dalam permohonan, para Pemohon mencantumkan frasa “pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi” tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon; 4. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk “Menyatakan, seluruh ketentuan Pasal–Pasal Undang- undang Repubik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang menghapus, merubah dan mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”, tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut; 5. Bahwa para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan untuk mengembalikan pasal-pasal UU 3/2020 yang diuji kepada keadaan semula yakni sebelum perubahan UU 3/2020 sebagaimana petitum angka 4. Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada Paragraf [3.3] di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur). [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas 25 (kabur), Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum para Pemohon dan permohonan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur); [4.3] Kedudukan Hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, 26 Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia