PUU Tahun 2016

65/PUU-XIV/2016

Permohonan Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pemohon: Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, diwakili oleh Andi Hugeng,

Tanggal Registrasi: 2016-08-25

Tanggal Putusan: 2017-02-07

UU Diuji: UU 15/2011, UU 8/2015, UU 1/2015, UU 1/2014

Majelis Hakim: ["I Dewa Gede Palguna (K) Aswanto (A) Patrialis Akbar (A) Rizki Amalia (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 15 Tahun 2011]] tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 1 ayat (5)]] - [[Pasal 8 ayat (3)]] - [[Pasal 10 ayat (3)]] - [[Pasal 8 ayat (1)]] - [[Pasal 22]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Teks Putusan

# Putusan [[65/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[65/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Diterima - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 15 Tahun 2011]] tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur ## Timeline - **2016-08-25**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2016-09-19**: Perbaikan permohonan diterima - **2017-02-07**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[003/PUU-I/2003]] - [[003/PUU-III/2005]] - [[005/PUU-I/2003]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[022/PUU-I/2003]] - [[060/PUU-II/2004]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[140/PUU-VII/2009]] - [[27/PUU-VII/2009]] - [[79/PUU-IX/2011]] ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 15 Tahun 2011]] tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 1 ayat (5)]] - [[Pasal 8 ayat (3)]] - [[Pasal 10 ayat (3)]] - [[Pasal 8 ayat (1)]] - [[Pasal 22]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**