65/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 65/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Nama : Capt. Samuel Bonaparte Alamat : Bekelan, DK Kersan RT.002, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ridha Sjartina Alamat : Jalan Anggrek 4 Nomor 181, Depok; Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Satrio Laskoro Alamat : Kompleks Depsos Nomor 33, RT. 008 RW.002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur; Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU- XIII/2015 pada tanggal 19 Mei 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Para Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji Undang-Undang adalah sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan sebagai berikut: “(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang- Undang, yaitu: a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon beserta kerugian spesifik dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: a. Kualifikasi sebagai para Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan/berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen karena tidak diwajibkannya kepada pelaku usaha unutk mencantumkan/menyatakan nama dan domisili badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang dijual/diproduksinya tersebut dalam produk dan/atau dokumen transaksinya, sehingga dalam hal dilakukan atau akan dilakukan penuntutan atas tanggung jawab untuk suatu barang dan/atau jasa tersebut maka para Pemohon menemui kesulitan karena tidak adanya keterangan yang jelas mengenai nama dan domisili badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dijualnya tersebut. b. Kerugian Konstitusional para Pemohon Terkait dengan parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang dialami dan/atau berpotensi dialami tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut: a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. b. Hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat dirinya sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya, atau setidaknya ada potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam rangkamenegakkan hukum, mendapatkan keadilan dan mendapatkan kepastian hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena: a. Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen melanggar hak konstitusional para Pemohon atau setidaknya terdapat potensi kerugian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 hak Konstitusional para Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar untuk mendapatkan kepastian hukum sepanjang diartikan secara sempit terbatas pada hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan tanpa adanya hak untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut. Bahwasanya berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen sudah secara tegas dinyatakan tujuan dari UU Perlindungan Konsumen itu sendiri, antara lain: Perlindungan konsumen bertujuan: i. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; ii. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; iii. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; iv. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; v. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; vi. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dengan kata lain UU Perlindungan konsumen tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari sikap kesewenang-wenangan pelaku usaha sehingga timbul kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasanya. Adanya UU Perlindungan Konsumen ini juga diharapkan membawa kedudukan antara produsen dan konsumen menjadi seimbang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Walaupun dalam UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen, pada prakteknya konsumen mendapatkan kesulitan untuk menemukan kepastian hukum. khususnya pada pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen walaupun dengan tegas menyatakan hak bagi para Pemohon/konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tetapi ketentuan tersebut tidak menyatakan hak para Pemohon/konsumen atas informasi terkait nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab sehingga hal tersebut membawa kerugian ataupun berpotensi membawa kerugian kepada para Pemohon/konsumen. Contoh adanya kerugian dan potensi kerugian yang dialami antara lain: 1) Kerugian nyata Pemohon I akibat tidak adanya informasi yang jelas mengenai alamat perusahaan pengembang perumahan dimana Pemohon I membeli kaveling di Taman Arcadia Mediterania yang dijual oleh PT Bumi Habitat Lestari secara tunai bertahap (soft cash) lalu terjadi suatu sengketa mengenai denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan secara sepihak kepada Pemohon I. Atas sengketa tersebut kemudian Pemohon I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2014/PN.Dpk, karena tanah kaveling yang dibeli oleh Pemohon I berada di Depok, sementara itu semua dokumen transaksi ditahan oleh perusahaan pengembang termasuk draft Surat Perjanjian Jual Beli yang tidak pernah diberikan kepada Pemohon I. Pihak pengembang perumahan tersebut kemudian dengan mudahnya mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena domisili dari pengembang perumahan tersebut berada di Jakarta Pusat yang kemudian dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, perlu dicatat bahwa gugatan tersebut didaftarkan pada 12 Februari 2014 dan diputus dengan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari pelaku usaha pada 8 Desember 2014, atau setelah hampir satu tahun proses perkara berjalan (saat ini perkara tersebut dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 2) Kerugian nyata Pemohon I akibat tidak adanya informasi yang jelas mengenainama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa tersebut adalah dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter, dimana anak Pemohon I (Yerusalem Bonaparte, 7 tahun) menjadi korban dugaan malpraktik di rumah sakit Awal Bros daerah Bekasi (Tergugat II) saat ditangani oleh dokter umum Muhammad Arief Fadli (Tergugat III) dan dokter spesialis bedah plastik dr. Muchtar, Sp.Bp. (Tergugat IV). Akibat dugaan perbuatan tersebut, Pemohon I mengajukan gugatan terhadap badan hukum PT Famon Awal Bros Medika (Tergugat I) yang berdomisili di Jakarta Pusatyang sepanjang pengetahuan Pemohon I adalah pengelola rumah sakit tersebut beserta kedua dokter yang menangani anak Pemohon I untuk meminta pertanggung jawaban mereka dengan nomor registrasi perkara 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam perjalanan di persidangan, secara tidak sesuai dengan hukum acara perdata, sebuah badan hukum benama PT Famon Global Awal Bros (berdomisili di Bekasi) menyampaikan Surat Jawaban atas Gugatan tersebut dan mengajukan eksepsi error in persona dan eksepsi kompetensi relatif, Majelis Hakim kemudian menerima eksepsi kompetensi relatif tersebut yang telah diputuskan pada tanggal 28 April 2015 (Padahal pihak tersebut tidak/bukan merupakan pihak dalam perkara dan masuk kedalam perkara secara tidak sesuai dengan hukum acara perdata); Walaupun atas putusan sela terkait dengan eksepsi error in persona maupun atas eksepsi kompetensi relatif sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, para Pemohon/konsumen berhak untuk mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki pihak yang digugat serta memperbaiki alamat pihak yang digugat, namun hal ini menjadi bertentangan dengan asas hukum acara perdata terkait dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 3) Kerugian potensial dalam rangka mendapatkan hak Konstitusional dari Pemohon II dan Pemohon III jika terjadi suatu kejadian malpraktik yang dialami oleh orang tua dari Pemohon II dan III atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 bahkan Pemohon II dan III sendiri yang menjadi korban malpraktik dari rumah sakit, dokter, dan/atau petugas medis rumah sakit, karena Pemohon II dan Pemohon III ataupun keluarga dari Pemohon II dan Pemohon III merupakan manusia biasa yang tentunya tidak luput dari penyakit, dan ketika mengidap penyakit tertentu maka mungkin saja diperlukan perawatan lebih lanjut oleh rumah sakit. Dalam hal rumah sakit dan/atau dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut diduga melakukan perbuatan malpraktik seperti yang dialami oleh Pemohon I, maka akan sangat menyulitkan bagi keluarga Pemohon II dan Pemohon III untuk menuntut pertanggungjawaban karena tidak adanya pencantuman nama pelaku usaha dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab atas rumah sakit tersebut; 4) Kerugian potensial dari Pemohon II selaku konsumen dari gerai waralaba donat internasional yang seringkali membeli makanan dan juga minuman dari gerai waralaba donat tersebut. Dalam dokumen transaksi gerai waralaba donat internasional tersebut, tidak dicantumkan nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk makanan dan minuman yang dijualnya. Jika terjadi suatu kondisi dimana Pemohon II mengalami kerugian apapun, contohnya: keracunan makanan atau minuman setelah mengkonsumsi makanan dan/atau minuman tersebut, maka sangat memungkinkan Pemohon II akan mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas gerai waralaba donat internasional tersebut atas ketiadaan informasi nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggung jawab; 5) Kerugian potensial Pemohon III sebagai konsumen dari penyedia layanan parkir, salah satunya layanan parkir di mal dimana Pemohon III seringkali datang ke mal untuk berbelanja. Tentunya sebagai konsumen penyedia layanan parkir, Pemohon III berhak atas ruang parkir yang layak dan aman serta terjamin dari penyelenggara parkir. Namun sangat disayangkan ketika Pemohon III berkunjung ke salah satu mal di daerah Pasar Minggu dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 melakukan pembayaran parkir di mal tersebut, tidak tercantum nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan parkir mobil tersebut. Apabila Pemohon III mengalami kerusakan atau kehilangan mobil di mal tersebut, maka Pemohon III akan sangat mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari pengelola parkir tersebut karena bisa saja pengelola mal tersebut yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir tersebut, atau mungkin saja perusahaan perparkiran lain dimana Pemohon III selaku konsumen pastinya mendapatkan kesulitan informasi dari nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab; 6) Kerugian potensial para Pemohon sebagai konsumen the premiere di bioskop XXI dimana para Pemohon datang untuk menonton di bioskop tersebut. Ketika para Pemohon mencermati struk pembayaran dan juga tiket pertunjukan film, tidak terdapat nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap bioskop XXI tersebut. Jika terjadi suatu hal yang merugikan para Pemohon/konsumen di bioskop tersebut maka tentunya para Pemohon/konsumen akan sangat kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban yang diakibatkan ketiadaan informasi nama dan domisili lengkap dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas bioskop tersebut; 7) Kerugian potensial para Pemohon selaku konsumen pengguna layanan jasa jalan tol dimana para Pemohon bersama-sama pergi ke Bekasi dengan menggunakan layanan jasa jalan tol Lingkar Luar Jakarta melalui pintu gerbang tol Ampera I. Namun ketika memperhatikan struk pembayaran layanan jasa jalan tol tersebut, para Pemohon mendapati bahwa tidak ada keterangan mengenai nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggung jawab atas jalan tol yang dilalui oleh para Pemohon tersebut. Jika terjadi suatu kejadian yang merugikan para Pemohon akibat dari layanan jasa jalan tol yang tidak baik, maka para Pemohon/konsumen akan sangat kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 8) Kerugian potensial para Pemohon selaku konsumen restoran dimana para Pemohon pernah makan secara bersama-sama di restoran D’Cost Seafood Gajah Mada. Ketika selesai makan dan membayar seluruh tagihan, para Pemohon mendapati bahwa tidak ada keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha yang bertanggung jawab atas restoran D’Cost tersebut. Jika terjadi suatu hal yang merugikan para Pemohon/konsumen terkait dengan makanan dan/atau minuman yang dijual seperti misalnya keracunan makanan atau terjadi hal merugikan lainnya, maka para PEMOHON/konsumen tentunya mengalami kesulitan untuk mengetahui nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam rangka menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha; 9) Kerugian potensial para Pemohon selaku konsumen pengguna jasa angkutan bus Damri dimana para Pemohon merupakan pengguna bus Damri yang senantiasa menggunakan layanan bus Damri tersebut jika menuju bandara Soekarno-Hatta. para Pemohon merasakan bahwa Bus Damri tersebut sangatlah bermanfaat bagi para Pemohon dengan adanya faktor biaya yang lebih murah dibandingkan harus menggunakan kendaraan taksi. Namun pada saat mencermati karcis bus Damri pada saat menggunakan layanan bus tersebut, para Pemohon mendapati bahwa dalam karcis tersebut hanya mencantumkan nama pelaku usaha, yaitu “Perum Damri” namun tidak ada domisili lengkap dari Perum Damri tersebut. Jika terjadi suatu hal yang merugikan terhadap para Pemohon sehubungan dengan penggunaan jasa angkutan bus Damri tersebut, sudah tentu para Pemohon akan mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari Perum Damri karena tidak adanya keterangan mengenai domisili lengkap dari Perum Damri tersebut. Atas hal-hal yang telah diuraikan diatas sehubungan dengan kerugian dan/atau potensi kerugian para Pemohon, untuk itu para Pemohon berpandangan seharusnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tersebut juga mencakup mengenai informasi nama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang dijual oleh pelaku usaha kepada para Pemohon/konsumen secara lengkap yang dicantumkan dalam produk dan/atau dokumen transaksi barang dan/atau jasa yang dijual. Berdasarkan uraian diatas, para Pemohon berpendapat bahwa pasal a quo melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sepanjang hanya dimaknai secara sempit bahwa hak para Pemohon/konsumen hanya terbatas pada informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa saja. b. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen merugikan hak konstitusional para Pemohon atau setidaknya terdapat kerugian potensial hak Konstitusional para Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar dengan tidak adanya kewajiban pencantuman nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksi tersebut dalam produk dan/atau dokumen transaksi. Pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen berusaha menciptakan kondisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana pelaku usaha juga telah diwajibkan dalam Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ironisnya walaupun UU Perlindungan Konsumen ini diharapkan membawa kedudukan antara produsen dan konsumen menjadi seimbang, pada prakteknya pelaku usaha tersebut masih saja melakukan pelanggaran (sebagai contoh, pernyataan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” yang merupakan klausa baku yang sudah jelas dilarang namun faktanya masih ditemui didalam praktek usaha). Pada pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen walaupun dengan tegas menyatakan kewajiban bagi pelaku usaha atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, tetapi ketentuan tersebut tidak menyatakan kewajiban pelaku usaha atas informasi terkait nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi sehingga hal tersebut membawa kerugian ataupun berpotensi membawa kerugian kepada para Pemohon/konsumen. Demi menjamin adanya perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum perlu kiranya ditetapkan suatu kewajiban pencantuman nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksi didalam produk dan/atau dokumen transaksinya. Dengan pencantuman nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha tersebut dalam produk dan/atau dokumen transaksi maka menunjukkan itikad baik dari pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksinya sehingga konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban kepada badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab tersebut. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Serta Untuk Melindungi Diri Pribadi, Keluarga, dan Martabat Diri 7. Bahwa Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen berbunyi: Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen Hak Konsumen adalah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 ... c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabat diri sepanjang hanya diartikan secara sempit hak para Pemohon/konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tanpa adanya hak untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual. 8. Bahwa ketentuan UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf c tidak menyatakan secara tegas hak para Pemohon/konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual. Dalam hal terjadi sengketa terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha, para Pemohon/konsumen tidak memiliki pengetahuan secara pasti mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha. Sehingga ketika mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri, seringkali pelaku usaha mengajukan eksepsi bahwa gugatan konsumen adalah error in persona karena salah pihak ataupun mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena salah alamat pihak yang digugat. 9. Contoh konkret kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional para Pemohon berdasarkan penalaran wajar yang dapat dialami adalah sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya pada angka 5, dimana pada pokoknya, ketidakadaan informasi yang jeas mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab akan sangat menyulitkan dan menimbulkan kerugian kepada konsumen pada umumnya dan para Pemohon pada khususnya untuk meminta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 pertanggung jawaban dari pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksinya. Dalam suatu produk/barang dan/atau jasa, tidak jarang melibatkan beberapa badan hukum/pelaku usaha hingga penjualannya. Apabila nama badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab tidak dicantumkan, maka amat sangat sulit bagi konsumen untuk melakukan penuntutan atas haknya, terlebih dari itu, amat sangat mungkin terjadi saling melempar tanggung jawab antar badan hukum/pelaku usaha tersebut. 10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa: Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dengan keberlakuan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang hanya memberikan secara sempit hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan telah melanggar hak konstitusional atau berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tanpa adanya hak untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut. Ketiadaan informasi dimaksud telah menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum serta melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabatnya. B. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Serta Untuk Melindungi Diri Pribadi, Keluarga, Dan Martabat Diri 11. Bahwa Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Kewajiban Pelaku Usaha adalah: ... b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabat diri sepanjang hanya diartikan secara sempit bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan tanpa adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantukan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual dalam produk dan/atau dokumen transaksi yang dijual dan/atau diproduksi. Lebih lanjut, Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen pun sebenarnya telah mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dikutip di bawah ini: Kewajiban Pelaku Usaha adalah: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ... Itikad baik merupakan hal yang sangat bias dan cenderung sangat subjektif. Untuk itu diperlukan suatu bentuk dari “itikad baik” tersebut, diantaranya dengan kewajiban untuk mencantumkan informasi mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab didalam produk dan/atau dokumen transaksi atas setiap barang dan/atau jasa yang dijual/diproduksinya tersebut sebagai bentuk bahwa pelaku usaha siap bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksinya. Dengan tidak adanya informasi nama dan domisili lengkap badan usaha/pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat merugikan para Pemohon/konsumen dalam hal dilakukan atau akan dilakukan penuntutan atas tanggung jawab terhadap suatu barang dan/atau jasa di mana para Pemohon/konsumen menemui/akan menemui kesulitan karena tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 adanya keterangan mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diproduksinya tersebut. 12. Dalam hal terjadi sengketa terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha, para Pemohon/konsumen tidak memiliki pengetahuan mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual. Padahal ketika terjadi suatu sengketa dan para Pemohon/konsumen hendak mengajukan gugatan atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha, nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kepada siapa gugatannya tersebut ditujukan dan kepada pengadilan negeri mana gugatan tersebut harus didaftarkan. 13. Bahwa selain itu atas ketiadaan informasi nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha mengakibatkan badan hukum/pelaku usaha yang digugat dapat berkilah dengan menggunakan eksepsi error in persona karena salah pihak ataupun mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena salah alamat pihak yang digugat, dan sangat mungkin sekali dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut salah satunya disebabkan karena tidak diwajibkannya oleh UU Perindungan Konsumen pencantuman nama badan usaha/pelaku usaha yang bertanggung jawab, hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabat diri. 14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa: Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dengan keberlakuan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang hanya mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, tanpa adanya kewajiban untuk mencantumkan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. Ketiadaan informasi dimaksud telah menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabatnya. I. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa UU Perlindungan Konsumen merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual suatu barang dan/atau jasa tersebut nyata adalah hal yang sebenarnya secara implisit sudah ada dalam UU Perlindungan Konsumen (hak informasi atas suatu barang/jasa tidak dikecualikan informasi dari pembuat/penjual yang bertangung jawab atasnya), sehingga para Pemohon sebenarnya hanya meminta agar hal tersebut disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dan jaminan barang dan/atau jasa serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab”. 3. Menyatakan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab”. 4. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai frasa “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab”. 5. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab”. 6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 7. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dengan bukti P-33 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon II; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon III; 4. Bukti P-4 : Fotokopi kemasan produk makanan ringan merk “Chitato”; 5. Bukti P-5 : Fotokopi kemasan produk makanan ringan merk “Taro net”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi kemasan produk roti merk “Le Gitt”; 7. Bukti P-7 : Fotokopi kemasan produk minuman merk “Pocari Sweat”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi kuitansi pembayaran Rumah Sakit St. Elisabeth atas nama Pemohon I; 9. Bukti P-9 : Fotokopi kuitansi pembayaran Halimun Medical Centre atas nama Pemohon I; 10. Bukti P-10 : Fotokopi kemasan obat batuk merk “Pectorin”; 11. Bukti P-11 : Fotokopi struk pembayaran tol Ampera 1 (Jalan tol lingkar luar Jakarta); 12. Bukti P-12 : Fotokopi struk pembayaran parkir di Pejaten Village; 13. Bukti P-13 : Fotokopi struk pembayaran Indomaret; 14. Bukti P-14 : Fotokopi kemasan rokok merk “Djarum Black Mild”; 15. Bukti P-15 : Fotokopi struk pembayaran Dunkin Donuts; 16. Bukti P-16 : Fotokopi struk pembayaran D’Cost Seafood Gajah Mada; 17. Bukti P-17 : Fotokopi karcis bus Damri Nomor 1367382; 18. Bukti P-18 : Fotokopi karcis pertunjukan the Premiere di bioskop XXI Lotte Shopping Avenue; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2015; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Nomor 11/PUU-V/2007; 26. Bukti P-26 : Fotokopi artikel berjudul “Sengketa Merek, PRADA Kalah Lawan Pengusaha Kali Anyar-Jabar”; 27. Bukti P-27 : Fotokopi artikel berjudul “Gugatan PRADA di Indonesia Salah Alamat”; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 26 Agustus 2014; 29. Bukti P-29 : Fotokopi artikel berjudul “Masalah Kompetensi Relatif Dalam Perkara Merek yang Melibatkan Pihak Asing”; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B); 31. Bukti P-31 : Fotokopi Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering); 32. Bukti P-32 : Fotokopi buku Hukum Acara Perdata (M. Yahya Harahap, S.H.); 33. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1914 K/Pdt/2012; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan satu orang ahli yaitu Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2015, serta mengajukan tiga orang saksi yaitu Heni Hendrawati, Deddy Firdaus Yulianto, dan Benny Batara, yang telah memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2015, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 AHLI PARA PEMOHON Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. Berbagai teori menjelaskan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hukum positif di Indonesia telah mengatur pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebut UU 12/2011). Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang meliputi beberapa usur yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Berdasarkan asas yang telah ditentukan oleh UU 12/2012 tersebut maka perumusan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b tidak memenuhi beberapa unsur tersebut yaitu, adanya (1) ketidakjelasan tujuan yang terjadi, apabila tujuan dan pengaturan tidak sejalan, (2) dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pertama, unsur kejelasan tujuan. Setiap Undang-Undang pasti memiliki tujuan pembentukan masing-masing. Tujuan dapat diketahui terlebih dahulu dengan melihat alasan-alasan mengapa Undang-Undang itu dibentuk, yaitu dengan melihat pada konsiderans atau alasan pembentukan Undang-Undang. Pada konsiderans dinyatakan bahwa sebelum adanya Undang-Undang ini, belum adanya ketentuan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia maka Undang-Undang ini dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UU 8/1999) juga memberikan definisi yang memperkuat tujuan dan alasan pembentukan Undang-Undang ini. Definisi perlindungan konsumendalam Undang- Undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Untuk memperjelas tujuan dari Undang-Undang ini, maka Pasal 3 UU 8/1999 ini kemudian lebih spesifik mengatur mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang ini. Terkait dengan pasal yang diajukan dalam permohonan ini, tujuan Undang-Undang 8/1999 yang terkait adalah pengaturan tujuan dalam Pasal 3 huruf d dan e yaitu: Pasal 3 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Perlindungan konsumen bertujuan: a. …….. ; b. ……...; c. ………; d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; f. …….. Ketiga poin tersebut di atas, konsiderans, definisi dan tujuan terlihat menunjukkan benang merah bahwa Undang-Undang ini ingin mewujudkan adanya perlindungan konsumen di Indonesia. Kembali pada norma pasal yang menjadi obyek permohonan yaitu: 1. Pasal 4 Huruf c Hak Konsumen adalah: Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 2. Pasal 7 Huruf b Kewajiban pelaku usaha adalah: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Apabila dikaitkan dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini, maka perumusan kedua pasal ini belum dapat maksimal menunjukkan adanya perlindungan konsumen yang lebih lengkap. Konsumen belum akan mendapat perlindungan konsumen yang baik apabila, hak konsumen hanya sebatas mengetahui kondisi dan jaminan atas produk yaitu baik barang dan jasa saja. Tapi hak yang ada belum memuat hakatas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai pelaku usaha yang bertanggung jawab yaitu meliputi nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Pelaku memang telah dibebankan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminandan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, tapi dengan belumnya dibebankan kewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai nama dan domisili dari pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual maka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak akan maksimal dan tidak akan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang ini. Kelengkapan informasi atas pelaku usaha berupa nama dan domisili lengkapnya menjadi sesuai dengan tujuan Undang-Undang pada Pasal 3 yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Dengan pemberian informasi lengkap atas pelaku usaha, akan membuat pelaku usaha menyadari bahwa pelaku usaha berani bertanggung jawab apabila produk barang/jasa tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak memenuhi perlindungan konsumen. Sehingga kelak kelengkapan informasi menjadi sejalan dengan usaha peningkatan kesadaran pelaku. Maka, dari kesimpulan di atas kedua perumusan tidak dengan kuat menjelaskan bahwa norma-norma yang dirumuskan memberikan perlindungan konsumen dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang ini. Kedua, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pelaksanaan Undang-Undang harus dipastikan dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan mendapatkan kehasilgunaan. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka kedua pasal yang dimohon diujikan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan bagi konsumen, bila tidak ada informasi yang jelas mengenai nama, domisili yang lengkap dari pelaku usaha yang bertanggung jawab apabila terjadi penuntutan pertanggungjawaban pelaku usaha. Apabila terjadi hak konsumen tercederai, lalu konsumen memerlukan pertanggungjawaban dari pelaku namun dalam produk yang ada tidak mencantumkan domisili lengkap, maka akan terjadi ketiadaan kedayagunaan Undang-Undang ini sehingga tidak menciptakan kehasilgunaan dari Undang-Undang tersebut. Mengenai pengaturan substansi pada kedua pasal tersebut, terdapat poin-poin lain yang menunjukkan bahwa kedua pasal yaitu Pasal 4 huruf c dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Pasal 7 huruf b tersebut harusnya tidak dirumuskan sebagaimana pada UU 8/1999 yaitu sebagai berikut: 1. Pihak yang dituju Undang-Undang menjadi penekanan pengaturan demi terciptanya pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentukan. Setiap Undang-Undang selalu memiliki pihak. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen pun demikian, memiliki pihak yang dituju agar pihak pihak memberikan perlindungan pada konsumen, harusnya menempatkan Pelaku Usaha, sebagai pihak yang dituju lebih “utama” untuk melakukan beberapa perilaku tindakan untuk melindungi konsumen. Sedangkan konsumen adalah pihak yang mendapatkan manfaat apabila peran utama tersebut dijalankan dengan sesuai. Mengingat bahwa pelaku usaha menjadi pihak yang dituju yang utama, maka pelaku usaha memang harus lebih jelas diatur siapakah dia, nama dan domisi-nya berada sehingga sebagai pihak yang dituju akan lebih mudah untuk dimintakan pelaksanaan hak dan pertanggungjawaban. Khususnya dalam pencantuman nama dan domisi pada produk/jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Hal tidak disebutkan pada Pasal 7 huruf b. 2. Tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengaturan Undang-Undang Hak dan Kewajiban dalam pengaturan Undang-Undang harus saling terkait. Dilihat dari teknik perancangan Undang-Undang, lebih baik memiliki pengaturan kewajiban saja dibanding hanya memiliki pengaturan hak. Hal tersebut didasarkan oleh pemikiran bahwa perlindungan atas hak, tidak akan terwujud apabila tidak ada kewajiban yang dijalankan. Dalam konteks Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini, hak konsumen pada Pasal 4 tidak akan terwujud apabila kewajiban pada Pasal 7 tidak dilaksanakan dengan tepat. Ketika kedua pengaturan antara hak dan kewajiban diatur bersamaan dalam sebuah Undang-Undang maka seyogyanya kedua pasal tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, diatur hak konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha dalam hal informasi kondisi dan jaminan barang/jasa. Namun pengaturan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha ini menjadi tidak akan bermanfaat apabila hanya informasi mengenai barang/jasa tanpa merujuk pada siapa pembentuk/pencipta barang/jasa yang harus bertanggungjawab apabila ada permasalahan. Sehingga pengaturan pada hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 dan kewajiban ini antara Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang 8/1999 ini harus sejalan. 3. Kelengkapan pengaturan bagi tujuan pembentukan Undang-Undang. Informasi bagi perlindungan Konsumen harusnya tidak hanya pada produk tapi juga pada siapa pembuat produk sebagai indikator penjamin adanya perlindungan konsumen yang lebih baik. Batang tubuh dalam sebuah Undang- Undang harus berisi kelengkapan pengaturan. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diharapkan, substansi pengaturan batang tubuh harus lengkap. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, ternyata hanya memfokuskan pada informasi produk barang/jasa semata, tapi belum memasukan kewajiban atas informasi pelaku usaha yang bertanggung jawab yaitu nama dan domisili pelaku usaha tersebut. Dengan berbagai argumentasi yang dilihat dari asas pembentukan dan beberapa poin di atas, maka ahli menyatakan bahwa kedua pasal tersebut memang belum mencukupi untuk dinyatakan melindungi konsumen secara maksimal. Pasal 4 huruf c, perlu juga ada perintah informasi tentang pelaku usaha secara lengkap selain hak atas info tentang kondisi barang. Pasal 7 huruf b perlu dilengkapi dengan nama dan domisili yang jelas pelaku usaha 4. Substansi yang lengkap pada batang tubuh Undang-Undang akan menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan delegasi dan/atau pelaksana yang mungkin dibentuk. Undang-Undang perlindungan konsumen akan menjadi pedoman atau panduan bagi peraturan perundang-undangan di tingkat bawah. Substansi yang lengkap untuk menjamin adanya perlindungan konsumen berdasar Undang-Undang ini menjadi hal krusial. Dengan memasukan juga informasi yang tidak hanya informasi produk barang/jasa tapi juga informasi atas pelaku usaha baik nama dan domisili akan menjadi substansi yang lengkap untuk menjamin perlindungan konsumen, dan itu harus dituliskan Undang-Undang ini. Apabila Undang-Undang tidak mengatur kewajiban mencantumkan nama dan domisi pelaku usaha dalam produk barang/jasa, sangat mungkin peraturan delegasi/peraturan pelaksana pada urusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 bidang perlindungan konsumen tidak juga memasukan unsur ini. Sehingga dirasa perlu Undang-Undang mengatur hal tersebut. SAKSI PARA PEMOHON 1. Heni Hendrawati • Saksi berasal Bogor, pendidikan terakhir SMP; • Saksi adalah baby sitter; • Saksi belum pernah membeli barang kadaluwarsa; • Saksi suka membeli saus tomat namun saksi hanya memperhatikan merk, pada label yang saksi ingat hanya PT Heinz Karawang Indonesia tanpa tahu alamatnya; • Saksi pernah berobat ke Puskesmas Tanjungsari, namun saksi tidak memperhatikan struk pembayaran sehingga tidak mengetahui ada tidaknya informasi lain mengenai puskesmas tersebut; • Saksi tidak ingat mengenai kode produk, misalnya DL atau ML; • Saksi pernah mendengar mengenai Badan POM namun saksi tidak mengetahui nomor telepon atau alamat BPOM tersebut apabila bahan makanan yang dibeli saksi mengandung benda berbahaya atau saksi mengalami keracunan; • Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas benda-benda yang saksi beli; • Saksi tidak mengetahui istilah pangan olahan maupun istilah nonpangan; 2. Deddy Firdaus Yulianto • Saksi adalah advokat sekaligus konsultan hak kekayaan intelektual; • Sebagai advokat, saksi pernah mengajukan gugatan; • Ketika menangani kasus mengenai merek, saksi mengalami kesulitan mencari alamat tergugat. Terkait hal tersebut, saksi melakukan pencarian alamat tergugat di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Untuk pencarian alamat tersebut, saksi harus bayar dan untuk hasilnya memerlukan waktu dua bulan; • Saksi juga melakukan pencarian independen ke alamat yang dari hasil pencarian tersebut; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 • Selain merek, saksi mendapatkan informasi mengenai alamat perusahaan di Dinas Perdagangan yaitu tanda dasar perusahaannya, yang kewenangan Dinas Perdagangan tersebut perwilayah, misalnya jika perusahaan diduga berada di Jakarta Selatan maka saksi mencari di Dinas Perdagangan Jakarta Selatan; • Sebagai pihak lawan, saksi mengalami kesulitan mencari informasi mengenai perusahaan dimaksud. Selain itu untuk mencari informasi perusahaan tertentu di Dinas Perdagangan, saksi dikenakan biaya Rp 800.000 (dua tahun lalu), termasuk surat keterangan beserta TDP; • Terkadang hasil pencarian dari Dinas Perdagangan yang diterima saksi tidak valid, padahal menurut peraturan, perusahaan wajib memperbaharui data apabila terdapat perubahan data di anggaran dasar; • Untuk mengetahui misalnya sebuah perusahaan menjual barang dan/atau jasa hanya memberikan keterangan PT AIUEO, Jakarta, Indonesia, tanpa informasi Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, atau Pusat maka saksi mencari secara keseluruhan ke Jakarta Pusat, se-Jakarta Selatan, Jakarta Barat, atau Jakarta Timur; • Saksi hanya mengetahui Balai POM yang ada di Jakarta (Salemba), sedangkan untuk seluruh Indonesia, saksi tidak mengetahui; • Saksi menjadi lawyer sejak 2007 dan belum memiliki kantor sendiri; • Dalam KTP saksi tertulis karyawan swasta, padahal yang benar adalah advokat (dari organisasi Peradi); • Saksi adalah corporate lawyer, sehingga saksi jarang melakukan litigasi; • Saksi mencari alamat perusahaan kaitan dengan legal audit dan kaitan saksi sebagai konsultan HAKI; • Saksi mencari alamat di Dinas Perdagangan dalam konteks mencari tahu perusahaan yang mungkin akan digugat. Salah satu kasus misalanya di Jakarta Pusat, sampai saat ini perkara masih berlangsung. Belum ada bukti kesulitan terhadap kepastian domisili tergugat. Saksi mendapatkan informasi bahwa alamat tergugat salah dari juru sita, namun belum ada kepastian dari hakim bahwa alamat tergugat salah atau tidak; 3. Benny Batara Tumpal Hutabarat • Saksi adalah karyawan swasta; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 • Apabila membeli makanan, saksi biasanya memeriksa kandungan nutrisi, tanggal kadaluwarsa, dan daerah/negara pembuat; • Saksi pernah menemui masalah dalam membeli makanan, yaitu ketidaksesuaian antara kandungan nutrisi yang ada di label dengan makanan itu sendiri. Misalnya ketika saksi membeli abon ikan patin, dalam kandungan nutrisi tertulis kandungan DHA dan kandungan Omega 3, padahal saksi tidak mengetahui hal tersebut benar atau tidak. Terakhir terbukti bahwa hal tersebut salah. Selain itu ada makanan yang mengatakan tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa pemanis atau perasa buatan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar dan saksi tidak mengetahui harus mengadu kemana; • Biasanya saksi hanya membaca nama kota dan negaranya saja, sedangkan untuk nama produsennya tidak terlalu diperhatikan saksi; • Saksi tidak mengetahui satupun alamat Balai Besar POM di Indonesia (dari 19 Balai Besar POM sebagaimana ditanyakan Pemohon); • Saksi tidak mengetahui tentang klasifikasi bahan pangan olahan, nonpangan, ataupun pangan segar serta badan-badan yang bertanggung jawab atau kementerian yang bertanggung jawab masing-masing atas hal- hal tersebut; • Saksi menerangkan bahwa dalam produk coca cola, mizone, dan aqua tertulis PT yang berbeda-beda antara yang memproduksi, memberikan lisensi, dan yang mendistribusi sehingga apabila konsumen meninggal karena meminum produk tersebut maka orang akan kesulitan mencari siapa yang bertanggung jawab; • Saksi pernah membeli suatu jasa yaitu Gojek, namun tidak ada informasi mengenai Gojek tersebut sehingga apabila saksi mengalami kecelakaan maka saksi tidak mengetahui PT mana yang bertanggung jawab; • Tidak ada struk transaksi apabila menggunakan jasa Gojek; • Saksi menggunakan Telkomsel namun saksi tidak mengetahui alamat Telkomsel tersebut; • Saksi tidak memperhatikan struk pembayaran apabila berobat di rumah sakit, selain harga dan nama rumah sakit. Adapun untuk nama PT atau yayasan saksi tidak pernah melihat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 • Saksi membeli abon sepuluh hari yang lalu; • Saksi tidak melakukan uji laboratorium terhadap abon ikan patin yang telah dibelinya; • Saksi mengetahui bahwa kandungan omega 3 adanya di ikan laut sedangkan ikan patin adalah jenis ikan air tawar; [2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Juli 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2015, sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan Pasal a quo UU Perlindungan Konsumen karena tidak diwajibkannya kepada pelaku usaha untuk mencantumkan/menyatakan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang dijual/diproduksinya di dalam produk dan/atau dokumen transaksinya sehingga Para Pemohon menemui kesulitan untuk melakukan penuntutan atas tanggung jawab untuk suatu barang dan/atau jasa tersebut. 2. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 huruf c UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hanya memberikan secara sempit hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa, namun tidak mencantumkan hak untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum atau pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut, sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum. 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf b UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili lengkap badan hukum atau pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual dalam produk dan/atau dokumen transaksi yang dijual dan/atau diproduksi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, menurut Pemerintah dalam permohonannya para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara hak konstitusional yang dirugikannya dengan berlakunya ketentuan a quo yang mengatur tentang hak konsumen untuk memperoleh informasi, sehingga dengan adanya ketentuan a quo justru Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha dan apabila tidak dipenuhi kewajibannya, pelaku usaha akan dikenai sanksi baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam UU a quo. Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas, anggapan Para Pemohon bukan merupakan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma terhadap batu ujinya melainkan masalah penerapan norma yang ditafsirkan berbeda oleh para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah memohon Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan aneka barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian hukum atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 pelayanan di bidang jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. UU Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Di samping itu, UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, masih ada ketentuan peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan tanggungjawab Pelaku Usaha, selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan dalil para Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 4 huruf c UU a quo yang menyatakan bahwa “Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.” dan ketentuan Pasal 7 huruf b UU a quo yang menyatakan bahwa “Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”, sehingga menurut Para Pemohon ketentuan a quo pada intinya dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 4 huruf c UU a quo memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha terkait barang dan/atau jasa, sedangkan Pasal 7 huruf b UU a quo mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen. Dengan kata lain, telah timbul hubungan hukum yang tercermin pada hak dan kewajiban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 antara konsumen dan pelaku usaha terkait pemenuhan informasi dalam rangka perlindungan konsumen. Adapun informasi yang menjadi hak konsumen maupun kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal a quo bersifat limitatif dan secara tegas telah ditentukan, yaitu terkait dengan “kondisi dan jaminan” barang dan/atau jasa, terhadap pemenuhan standar barang atau standar jasa, kewajiban pencantuman label, atau petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan atau sesuai dengan fakta dari barang dan/atau jasa tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai pentingnya informasi barang dan/atau jasa sehingga terhindar dari kerugian yang mungkin timbul. Bahwa pengaturan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan dengan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah terkait dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa terhadap pemenuhan standar, kewajiban pencantuman label, atau petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UU a quo dimaksudkan mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan/atau jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan hak kepada konsumen. 3. Perumusan kedua Pasal a quo dilatarbelakangi suatu kondisi bahwa sebelum diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen, konsumen belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi suatu barang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 dan/atau jasa. Tidak memadainya informasi yang disediakan oleh pelaku usaha maupun yang diterima oleh konsumen pada barang dan/atau jasa mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Adapun tujuan dan maksud adanya informasi tersebut agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat memilih produk terbaik sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan sehingga dapat terhindar dari kerugian akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. 4. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah Permohonan Para Pemohon dalam petitumnya untuk menambahkan informasi terkait dengan nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap barang dan/atau jasa pada Pasal a quo, menjadi tidak tepat dikarenakan pengaturan dalam Pasal a quo hanya untuk kondisi barang dan/atau jasa bukan untuk informasi mengenai pelaku usaha. Sedangkan masalah Permohonan Para Pemohon terkait dengan nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab dalam hal kerugian konsumen, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UU a quo yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”. 5. Bahwa terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon dalam angka 2 halaman 7 permohonan, menurut Pemerintah sebenarnya permasalahan yang dihadapi para Pemohon dapat diajukan ke Peradilan umum khususnya yang menangani kasus tindak pidana ataupun perdata dengan dasar peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur unsur-unsur tindak pidana malpraktek yang dialami Para Pemohon, sehingga permasalahan Para Pemohon dapat terselesaikan. Dengan demikian terhadap permohonan para Pemohon terkait penambahan frasa “serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab” pada Pasal a quo adalah kabur (Obscuur Libel), karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 tanggung jawab pelaku usaha sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat dalil para Pemohon tentang tidak dicantumkannya nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa, bukan merupakan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma melainkan masalah dalam penerapan norma tersebut, sehingga Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya tidak diperlukan penambahan frase sebagaimana dimohonkan para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Selain itu, Presiden juga menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2015, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 I. Pertanyaan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang pada pokoknya menanyakan: 1. Kenapa Pemerintah tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mencantumkan domisili perusahaannya padahal merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk mencantumkan domisili perusahan tersebut? Bagaimana prosedur dan bentuk pemberian sanksi oleh Pemerintah? Kenapa dalam in casuistis ini ternyata tidak ada tindakan Pemerintah? Apakah perintah Undang-Undang ini tidak ditegakkan oleh Pemerintah? Peraturan pelaksanaan mengenai kewajiban pencantuman nama dan alamat pelaku usaha diatur dalam ketentuan label, yaitu: a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan, untuk produk pangan; dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1O/M-DAG/PER/1/2014, untuk produk non pangan. Pemerintah telah memberikan teguran sekaligus larangan memperdagangkan barang terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia secara lengkap baik pada produk pangan maupun produk non pangan. Pemberian teguran dilakukan melalui peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhadap setiap temuan pelanggaran label. Dalam hal pelaku usaha mengabaikan peringatan tertulis tersebut, pelaku usaha dikenakan sanksi adminisratif berupa pencabutan Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Angka Pengenal lmpor (API). Pada tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 10 (sepuluh) surat teguran dan pada tahun 2015 sebanyak 50 (lima puluh) surat teguran kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang. Tindak lanjut terhadap pelanggaran kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia hasil pengawasan tahun 2014 untuk produk yang tidak sesuai ketentuan dilakukan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 a. publikasi; b. pemberian teguran tertulis; c. penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha; d. penegakan hukum melalui penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-PK), antara lain, terhadap produk telepon seluler di Batam, printer multi fungsi berwarna di Medan, Baja Lapis Seng (BjLS) dan Baja Tulangan Beton (BjTB) di Tanjung Pinang, lampu swaballast di Pekanbaru, serta telepon seluler di Jakarta; dan e. pembekuan atau pencabutan Nomor Pendaftaran Barang milik importir. Untuk tahun 2015 tindak lanjut hasil pengawasan terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan dilakukan: a. pemusnahan produk yang tidak sesuai dengan SNI wajib yaitu: 1) pompa air listrik merek MTY type GP-125 di Tangerang sebanyak 75 unit; 2) selang karet untuk kompor gas merek Gaskita kode produksi SC-0911 di Jakarta sebanyak 1.990 unit; 3) pompa air listrik merek National Ataqua type GP-125 dan DB-125, merek National Aqua type DB-125 dan merek INS-International 108 di Surabaya sebanyak 147 unit; 4) lampu Swaballast merek Citylamp Platinum di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 18.420 unit; b. penarikan barang dari peredaran yang tidak sesuai dengan SNI wajib yaitu: 1) pompa air listrik merek MTY tipe GP-125 di Tangerang sebanyak 75 unit; 2) pompa air listrik merek National Ataqua tipe GP-125 dan DB-125, merek National Aqua tipe DB-125 dan merek INS International 108 di Surabaya sebanyak 147 unit; 3) pompa air listrik merek National Eco tipe GP-125 (sedang da!am proses penarikan); 4) selang karet untuk kompor gas merek Gaskita kode produksi SC-0911 di Jakarta sebanyak 1.990 unit; 5) lampu swaballast merek Citylamp Platinum 131.420 unit yang terdiri dari 18.420 unit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 24.500 unit dari wilayah diluar Provinsi Kepulauan Riau, 23.450 unit di wilayah Batam dan 27.550 unit ditarik di wilayah Jakarta dan 37.500 unit lainnya sedang dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 proses Jokalisasi menuju Jakarta; 6) saklar merek Visalux tipe VS8200 sebanyak 13.700 unit; 7) tv tabung rekondisi merek Mitochiba 14 inci (sedang dalam proses penarikan); 8) dan meter air minum merek Aminb ½ inci (sedang dalam proses penarikan); c. pembekuan sebanyak 72 Nomor Pendaftaran Barang (NPB), terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan antara lain produk regulator dan selang karet, setrika listrik, saklar, kotak kontak, lampu swaballast, baterai, ban truk ringan dan ban mobil penumpang, tepung terigu, sepeda, kabel, rusuk kontak d. pencabutan sebanyak 20 NPB terhadap produk keramik berglasir, Bj.D, produk melamin, lampu swaballast, dan korek api gas. e. publikasi terhadap 58 produk sesuai ketentuan dan 39 produk yang tidak sesuai dengan keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L). Untuk produk obat dan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan surat teguran terkait pelanggaran label, antara lain sebagai berikut: 1. Surat Direktur Pengawasan Distribusi Prociuk Terapetik dan PKRT Nomor PW.13.01.342.08.15.2393 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Peringatan I kepada PT Bernofarm, JI. Gatot Subroto No. 68, Banjarkemantren km. 18, Buduran, Sidoarjo dimana tidak memenuhi ketentuan penandaan obat merek "AMBROXOL" yang tidak mencantumkan HET; 2. Surat Direktur Pengawasan Distribusi Prociuk Terapetik dan PKRT Nomor PW.13.01.342.07.14.1625 tanggal 17 Juli 2014 perihal Peringatan Keras I kepada PT Eisai Indonesia, JI. Lanbau Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Bogar dimana tidak memenuhi ketentuan penandaan obat merek "SOLAXIN" yang tidak mencantumkan cara penyimpanan; 3. Surat Direktur lnspeksi dan Sertifikasi Pangan Nomor IN.08.04.532.04.15.08546 tanggal 26 April 2015 perihal Teguran Halal kepada PT. Beauty Mind International, JI. Sultan lskandar Muda Na.10 Simprug Gallery Blok L M Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 tidak sesuai dengan penandaan/label yang disetujui pada saat pendaftaran karena mencantumkan logo/tulisan "Halal" tanpa melalui prosedur yang berlaku pada produk merek "MELILEA". 4. Surat Direktur lnspeksi dan Sertifikasi Pangan Nomor IN.08.04.532.04.15.08546 tanggal 26 April 2015 perihal Teguran Haiai kepada Thong Sing Yuen, JI. Yos Sudarso, Komp. Pergudangan Wahana Citra Buana, Blok A No. 3 Ampar, Batam, Kepulauan Riau, dimana tidak sesuai dengan penandaan/label yang disetujui pada saat pendaftaran karena mencantumkan Jogo/tulisan "Halal" yang berlaku di luar negeri pada produk merek "MAKNYONYA". Selain itu, dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia atau memuat informasi yang tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen terhadap barang yang produksi dalam negeri maupun asal impor yang diperdagangkan di pasar dalam negeri, maka terhadap pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi pidana baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diakukan dalam periode Januari sampai dengan Juni 2015 terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan antara lain sebagai berikut: a. Teguran tertulis terhadap 45 pelaku usaha. lsi teguran tertulis adalah: 1) larangan memperdagangkan barang dan perintah penarikan barang dari peredaran; 2) ancaman pemberian sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha atau legalitas lain; 3) ancaman pemberian sanksi pidana apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan. b. pemusnahan produk yang tidak sesuai dengan SNI wajib; c. penarikan barang yang tidak sesuai dengan SNI wajib dari peredaran; d. pembekuan dan pencabutan sebanyak 92 Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Pada tahun 2014, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, BPOM telah melakukan pengawasan label pangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 terhadap 4.156 produk pangan yang terdiri dari 3.651 produk dengan pendaftaran MD/ML dan 505 produk dengan pendaftaran PIRT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 3.651 produk MD sebanyak 298 (8,16%) label Tidak Memenuhi Ketentuan dan dari 505 produk PIRT sebanyak 338 (66,93%) label Tidak Memenuhi Ketentuan, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut: No. Jenis Pelanggaran Label MD/ML Label PIRT 1. Tidak Lengkap/Tidak Mencantumkan Nama dan Alamat Produsen/Importir 13 Pelanggaran 21 Pelanggaran 2. Tidak Mencantumkan Kode Produksi/No. Bets 215 Pelanggaran 303 Pelanggaran 3. Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa 74 Pelanggaran 88 Pelanggaran 4. Komposisi Tidak Lengkap/Tidak Sesuai 65 Pelanggaran 99 Pelanggaran 5. Berat Bersih/Netto 57 Pelanggaran 141 Pelanggaran 6. Tanpa Bahasa Indonesia 9 Pelanggaran 7 Pelanggaran 7. Klaim Menyesatkan 3 Pelanggaran 2 Pelanggaran Catatan: *) MD : Makanan Dalam Negeri ML : Makanan Luar Negeri PIRT: Pangan Industri Rumah Tangga Pada tahun 2015 (sampai dengan Juli 2015), pengawasan label pangan yang telah dilaporkan oleh Balai/Balai Besar POM diketahui dari 2.313 produk pangan yang terdiri dari 1.674 produk dengan pendaftaran MD/ML dan 328 produk dengan pendaftaran PIRT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 1.674 produk MD sebanyak 178 (10,63%) label tidak memenuhi ketentuan dan dari 328 produk PIRT sebanyak 238 (72,56%) label tidak memenuhi ketentuan, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut: No. Jenis Pelanggaran Label MD/ML Label PIRT 1. Tidak Lengkap/Tidak Mencantumkan Nama dan Alamat Produsen/Importir 7 Pelanggaran 23 Pelanggaran 2. Tidak Mencantumkan Kode Produksi/No. Bets 155 Pelanggaran 221 Pelanggaran 3. Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa 19 Pelanggaran 67 Pelanggaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 4. Komposisi Tidak Lengkap/Tidak Sesuai 22 Pelanggaran 56 Pelanggaran 5. Berat Bersih/Netto 14 Pelanggaran 101 Pelanggaran 6. Tanpa Bahasa Indonesia 1 Pelanggaran 0 Pelanggaran 7. Klaim Menyesatkan 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran Tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan berupa pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan Keras. Surat tindak lanjut diberikan selain terhadap pelanggaran tersebut di atas juga terhadap pelanggaran terkait masa ijin edar produk (NIE telah habis masa berlakunya) dan desain label tidak sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran. Terhadap produk Pangan lndustri Rumah Tangga (PIRT) yang tidak memenuhi ketentuan, Balai/Balai Besar POM telah melakukan tindak lanjut berupa mengirimkan surat rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan setempat. Bahwa pada pelanggaran terhadap label belum ada kasus yang sampai pada tingkat pidana. Hal tersebut di atas telah dilakukan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di pasar dalam negeri, yang melanggar ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian pemerintah sudah menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. 2. Bagaimana sistem pemberian registrasi terhadap barang maupun jasa yang diberikan oleh Pemerintah? Bagaimana jika barang tersebut bermasalah dan merugikan masyarakat? Sistem pemberian registrasi barang diatur sebagai berikut: a. untuk pangan olahan baik produk dalam negeri maupun asal impor selama ini dilakukan oleh BPOM sebelum produk tersebut diedarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan (Pasal 3). Dalam melakukan penilaian penandaan/label, persetujuan diberikan apabila penandaan/label produk telah memenuhi persyaratan. Untuk pangan olahan dalam negeri, diberikan penandaan MD (makanan dalam negeri) dan untuk pangan olahan asal impor diberikan penandaan ML (makanan luar negeri). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 b. untuk produk non pangan yang termasuk dalam SNI wajib, dilakukan pendaftaran barang, untuk produk asal impor diberikan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan untuk produk dalam negeri diberikan Nomor Registrasi Produk (NRP). Selain ketentuan pendaftaran tersebut, terhadap produk non pangan baik produk dalam negeri maupun asal impor yang akan dipasarkan di pasar dalam negeri, diwajibkan juga memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) untuk 127 jenis produk elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika, barang sarana bahan bangunan, barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), dan barang lainnya antara lain tekstil dan produk tekstil lainnya, wajib berlabel dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI); 2) untuk 45 jenis produk telematika dan produk elektronika, wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan jaminan purna jual dalam bahasa Indonesia di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Prociuk Telematika dan Elektronika. Dalam hal barang dan jasa tersebut bermasalah dan merugikan masyarakat/konsumen, maka yang dapat dilakukan sebagai berikut: a. masyarakat/konsumen dapat menggugat langsung kepada pelaku usaha. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 tempat kedudukan konsumen (perdata). Sedangkan pelanggaran pidana, dapat diadukan oleh masyarakat/konsumen kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM. Dari pengaduan masyarakat/konsumen, maka Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan khusus. Apabila hasil pengawasan tersebut terbukti bahwa terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan. b. Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada BPOM melalui unit layanan pengaduan konsumen yang terdapat pada kantor BPOM pusat maupun pada Balai Besar/Balai POM yang terdapat di ibukota provinsi. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung (datang langsung atau melalui telepon) maupun tidak langsung (melalui surat, email, faximile, dan sms). Pengaduan akan ditindaklanjuti berdasarkan jenis pengaduannya. Terkait pengaduan kerugian materi yang dialami oleh konsumen, BPOM tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Namun demikian, melalui Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut di atas, konsumen dapat meminta ganti rugi langsung kepada pelaku usaha atau melakukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaduan sebagaimana tersebut di atas, tertuang dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik, dengan mekanisme sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Pemohon Badan POM Masyarakat dapat melakukan pengaduan konsumen atau permintaan informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen dengan telepon ke contact center (1500533), SMS (081219999533), email (halobpom@pom.go.id), website (www.pom.go.id), twitter (@bpom_ri) atau facebook (Bpom RI). Berdasarkan data Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM, selama kurun waktu bulan Januari-Juni 2015 telah tercatat 14.664 pengaduan konsumen. 3. ldealnya UU Perlindungan Konsumen juga harus mewajibkan pelaku usaha mencantumkan contents dan aspek bahaya lainnya yang harus diketahui oleh masyarakat, namun ternyata banyak sekali yang tidak mencantumkan hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan content dan aspek bahaya lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat ayat (1) huruf d, huruh g, dan huruf huruf i, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lebih spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan Pengaduan Konsumen/ Permintaan Informasi melalui: 1. Telepon 2. Email/Website 3. SMS Menerima pengaduan/permintaan informasi beserta sampelnya (jika ada) dan mencatat identitas Pemohon, sampel produk, tanggal pengaduan/permintaan informasi dan tanda tangan petugas Menerima Informasi Lengkap Validasi Belum Lengkap Memberikan Klarifikasi Klarifikasi Pembahasan/ Rujukan Menerima Informasi Memberikan informasi Hasil tindak lanjut pengaduan/permintaan informasi melalui: 1. Telepon 2. Email/Website 3. SMS 4. Faksimili 5. Surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 pelaksanaannya untuk pangan olahan 4. Mohon Pemerintah menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan jasa! Pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Khusus jasa, telah dilakukan pengawasan terhadap promosi berhadiah langsung, promosi potongan harga, pencantuman harga pada toko modem, pencantuman harga pada rumah makan, pengiklanan, pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, serta layanan puma jual. Pelanggaran yang ditemukan di bidang jasa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015, antara lain sebagai berikut: a. Promosi berhadiah langsung di Solo (1-4 April 2014), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M­ DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan "dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah" dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa". Terhadap pelanggaran tersebut telah diberikan teguran secara lisan dan tertulis. b. Promosi berhadiah langsung di Mataram (16-18 Oktober 2014), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau sesolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti". Terhadap pelanggaran tersebut telah diberikan teguran secara lisan dan tertulis. c. Promosi potongan harga di Samarinda (18-21 Maret 2014), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 tentang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha dalam menawarkan barang danlatau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan" dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan. Terhadap pelanggaran tersebut telah diberikan teguran secara lisan dan tertulis. d. Pengiklanan di Bandung (4-6 Februari 2015), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia" dan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap pelanggaran tersebut telah diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Adapun pengawasan terhadap jasa kesehatan yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan berupa praktik dokter dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi. Sedangkan Pengawasan terhadap Rumah Sakit dilakukan secara internal maupun Eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitan. Dalam rangka pengawasan Eksternal Rumah Sakit, pemerintah membentuk Badan Pengawas Rumah sakit (BPRS). Sementara Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit, sementara Pengawasan Internal Rumah Sakit dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit yang dibentuk oleh pemilik rumah sakit. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah/pemerintah daerah, dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi menggunakan media elektornik/media cetak, penurunan kelas Rumah Sakit pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, hingga pencabutan ijin praktik tenaga kesehatan dan/atau ijin operasional Rumah Sakit. Selain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 itu masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKJ). Jika yang menimbulkan kerugian Pemohon adalah Rumah Sakit sebagai badan hukum, dapat diakses di Kementerian Hukum dan HAM. 5. Bagaimana bentuk koordinasinya antar kementerian? Selain pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian termasuk Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan juga membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) yang beranggotakan antara lain Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Sadan lntelijen Negara, Badan Reserse Kriminai Polri, dan Kamar Dagang dan lndustri sebagai wadah koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar dan penegakan hukum. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengawasan barang beredar telah ditandatangani Nota Kesepahaman, yaitu: a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, yang dilanjutkan dengan Pedoman Kerjasama antara Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Badan Reserse Kriminal Polri; b. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Direktorat, Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Karantina Pertanian tentang Kerja Sama Pengawasan Barang untuk Produk Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar; c. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Perlindungan Konsumen dengan Sadan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Sadan Karantina Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Kerja Sama Pengawasan Barang yang Dilarang atau Dibatasi (Lartas) di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran serta Pengawasan Barang Beredar di Pasar. Untuk pengawasan produk, sarana produksi dan distribusi, BPOM melakukan pengawasan secara rutin. Pengawasan dilakukan oleh unit kerja pusat maupun unit pelaksana teknis di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia, juga dilakukan bersama bersama penegak hukum lain seperti, Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan llegal, Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Gabungan Daerah. 6. Tolong berikan gambaran selama ini. Apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk penindakan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing­masing lembaga? Pengawasan yang dilakukan selama ini oleh masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut: a. Hasil Pengawasan Kementerian Perdagangan terhadap Produk Non Pangan: Pengawasan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A. Jenis Pelanggaran 102 518 565 293 113 1591 1. SNI 28 179 218 149 39 613 2. MKG 51 87 145 35 21 339 3. Label 23 247 157 109 53 589 4. Distribusi (Formalin, MB) - 5 45 - - 50 B. Penandaan sesuai - 1 36 174 58 269 C. Dalam proses uji lab - - - - 34 34 Total barang yang diawasi 102 519 601 467 205 1894 *pengawasan hingga Juni 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 Selanjutnya, Kementerian Perdagangan bersama Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia melakukan pemantauan terhadap barang yang ditarik dari peredaran untuk dilarang diperdagangkan, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait produk yang tidak sesuai ketentuan, melakukan pengkajian kemungkinan dilakukan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terus melakukan pembinaan/memberikan teguran terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perdagangan. b. Hasil Pengawasan BPOM terhadap Penandaan Label Tahun 2014 1) Penandaan/label Obat No. Jenis Penandaan Memenuhi Ketentuan (MK) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) 1 Dus 7.611 33 2 Brosur 6.961 15 3 Strip/Blister 5.196 64 4 Etiket 1.601 13 5 Catch cover/amplop 442 0 6 Ampul/vial 207 2 Jumlah 22.018 127 Jumlah 22.145 2) Penandaan Obat Tradisional (dari total 3.513 produk) No. Keadaan Jumlah Persentase 1 Memenuhi Ketentuan 2.264 64,45% 2 Tidak Memenuhi Ketentuan 1.249 35,55% 3) Penandaan Suplemen Kesehatan (dari total 1.474 produk) No. Keadaan Jumlah Persentase 1 Memenuhi Ketentuan 1.215 82,43% 2 Tidak Memenuhi Ketentuan 259 17,57% 4) Penandaan Kosmetika (dari total 9.875 produk) No. Keadaan Jumlah Persentase 1 Memenuhi Ketentuan 7.349 74,42% Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 2 Tidak Memenuhi Ketentuan 2.526 25,58% 5) Pelanggaran Label Produk Pangan Jenis Pelanggaran Label MD Label PIRT Tidak Mencantumkan Nama dan Alamat Produsen/Importir 13 pelanggaran 21 pelanggaran Tidak Mencantumkan Kode Produksi/No. Batch 215 pelanggaran 303 pelanggaran Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa 74 pelanggaran 88 pelanggaran Komposisi Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai 65 pelanggaran 99 pelanggaran Berat Bersih/Netto 57 pelanggaran 141 pelanggaran Tanpa Bahasa Indonesia 9 pelanggaran 7 pelanggaran Klaim Menyesatkan 3 pelanggaran 2 pelanggaran Total 436 pelanggaran 661 pelanggaran 6) Persetujuan pencantuman tulisan halal pada label produk pangan Kategori Persetujuan Pendaftaran MK TMK MD 187 23 ML 2 69 PIRT/SP 11 10 TIE 0 10 Jumlah 200 112 Penindakan yang dilakukan dari hasil pengawasan BPOM sebagaimana telah diuraikan di atas. (poin 1.1) II. Pertanyaan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pada pokoknya menanyakan: Bahwa ancaman pidana pada ketentuan Pasal 61 atau Pasal 62 tidak jelas, apakah dengan sanksi alternatif atau kumulatif baru bisa terjaring dengan Pasal 62 untuk diberi sanksi pidana? Mestinya ketika tidak memenuhi Pasal 8, baru bisa dipidanakan atau baru bisa dikenakan denda. Penerapan sanksi yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Pasal 8 ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 pengenaannya bersifat alternatif bukan kumulatif karena setiap perbuatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j merupakan perbuatan hukum yang berbeda. Oleh karena itu tidak harus terpenuhi semua unsur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j untuk bisa dikenakan sanksi pidana. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban melengkapi informasi berupa petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia pada produk mesin printer multifungsi dengan sanksi berupa pidana penjara percobaan 1 (satu) tahun dan pemusnahan barang bukti sebanyak 742 (tujuh ratus empat puluh dua) buah mesin printer multifungsi. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. III. Pertanyaan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang pada pokoknya menanyakan: Apakah Pemerintah telah menyiapkan sarana yang tepat untuk daftar-daftar produk barang, jasa, dan lain sebagainya, dalam rangka melindungi konsumen? Sehingga Pemohon dan masyarakat lainnya tidak akan kesulitan bilamana mereka dirugikan untuk melakukan ataupun meminta pertanggungjawaban dari produk-produk yang merugikan mereka. Masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban terhadap produk yang merugikan dapat mengakses data/informasi mengenai daftar-daftar produk sebagai berikut: a. nama dan alamat pelaku usaha untuk produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan pangan olahan, melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan: www.pom.go.id atau melalui contact center 1500533; b. nama dan alamat pelaku usaha untuk alat kesehatan baik jenis maupun profil pelaku usaha, melalui website Kementerian Kesehatan: infoalkes.depkes.go.id; c. nama dan alamat pelaku usaha yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan, dan bentuk usaha lainnya yang bergerak di semua sektor usaha melalui website Kementerian Perdagangan http://sipo.kemendag.go.id atau dapat menghubungi kantor Pelayanan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi OKI Jakarta dan PTSP di seluruh kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan yang dicari. Khusus untuk OKI Jakarta melalui website: bptsp.jakarta.go.id termasuk informasi mengenai Rumah Sakit. Selain itu, Presiden mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LLM. dan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. yang didengar keterangannya secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2015, sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LLM. 1. Permohonan (dikutip dari Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 65/PUU-­‐XIII/2015) 1.1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 huruf c UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hanya memberikan secara sempit hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa kepada konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/jasa tersebut (cetak tebal oleh ahli); 1.2. Bahwa dalam hal terjadi sengketa terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual pelaku usaha, konsumen tidak memiliki pengetahuan secara pasti mengenai pelaku usaha, konsumen tidak memiliki pengetahuan secara pasti mengenai pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap setiap barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha, sehingga ketika mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri, seringkali pelaku usaha menjawab bahwa gugatan konsumen adalah error in persona karena salah pihak ataupun mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena salah alamat pihak yang digugat; 1.3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 huruf c UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hanya memberikan secara sempit hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 barang dan/jasa kepada konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/jasa tersebut (cetak tebal ahli); 1.4. Bahwa Pasal 7 huruf b UU 8/1999 hanya memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan tanpa adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau dijual dalam produk dan/atau dokumen transaksi yang dijual dan/atau diproduksi (cetak tebal oleh Penulis); 1.5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena akibat berlakunya pasal a quo para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas barang dan/jasa yang para Pemohon beli dari badan hukum/pelaku usaha (cetak tebal oleh Penulis). 2. Keterangan Ahli 2.1. Inti Permohonan Inti permohonan dari Pemohon adalah bahwa UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) harus mengatur kewajiban Pelaku Usaha barang dan/atau jasa untuk mencantumkan nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau dijual dalam produk dan/atau dokumen transaksi yang dijual dan/atau diproduksi (selanjutnya disebut Kewajiban termaksud); 2.2. UUPK telah mengatur Kewajiban termaksud secara umum Pasal 8 UUPK Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; Namun terdapat pihak yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk barang. Dalam hal terdapat keraguan tentang maksud dan tujuan suatu ketentuan, Ilmu Hukum telah memberikan metode untuk menemukan maksud dan tujuan suatu ketentuan, yang disebut Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding). Metode ini telah dikuliahkan pada mahasiswa Semester awal di semua Fakultas Hukum di Indonesia. Dengan demikian, ketika pengemban profesi hukum, terutama hakim, menghadapi keraguan tentang maksud dan tujuan suatu ketentuan, maka yang bersangkutan dilarang keras menemukan (dhi. menafsirkan) dengan sekendak hatinya demi memenuhi kepentingannya. Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) yang dimaksud terdiri atas: a. Penafsiran 1. Autentik 2. Gramatikal 3. Historis 4. Sistematis 5. Sosiologis 6. Antisipatoris b. Konstruksi 1. Analogi 2. Argumentum a contrario 3. Penghalusan hukum Berdasarkan Metode Penemuan Hukum tersebut di atas, jika digunakan Metode Penafsiran Gramatikal, maka akan diperoleh maksud dan tujuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, sebagai berikut: Subyek kalimat (heading) ayat 1 Pasal ini mengatur bahwa ketentuan huruf i berlaku untuk barang dan/atau jasa, dengan rincian sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 a. Kalimat “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan”, memang dimaksudkan untuk mengatur tentang barang, TIDAK MUNGKIN untuk mengatur jasa; TETAPI b. Kalimat “nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, mengatur baik barang dan/atau jasa, karena tidak secara tersurat (explicit) dinyatakan bahwa “nama dan alamat pelaku usaha barang serta keterangan lain untuk penggunaan barang yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”. Selain itu, dengan menggunakan Metode Penafsiran Gramatikal, maka anak kalimat “yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, berarti Pasal 8 ayat (1) huruf i berfungsi sebagai kaidah penunjuk bahwa terdapat ketentuan di luar UUPK tentang pemasangan/pembuatan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam hal penggunaan Metode Penafsiran Gramatikal tidak dapat diterima, maka dapat digunakan Metode Konstruksi Analogi sebagai berikut: Jika Pasal 8 Ayat (1) huruf i UUPK diterima sebagai Pasal yang mengatur tentang “barang” saja, maka terdapat pertanyaan tentang bagaimana pengaturan tentang “jasa”? Melalui penggunaan Metode Konstruksi Analogi, yang berarti mencari dan menemukan unsur esensial yang sama/identik dari barang dan jasa. Unsur esensial yang sama/identik dari barang dan jasa terdiri atas: a. Barang dan jasa merupakan obyek transaksi antara Pelaku Usaha dan Konsumen; b. Baik konsumen barang maupun konsumen jasa harus mendapat perlindungan secara hukum; c. Jika kewajiban Pelaku Usaha untuk mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain bermaksud dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 bertujuan melindungi konsumen, maka kewajiban tersebut berlaku baik bagi Pelaku Usaha Barang maupun bagi Pelaku Usaha Jasa. Kesimpulan: UUPK telah mengatur Kewajiban termaksud secara umum, sedangkan rincian tentang Kewajiban termaksud terdapat dalam ketentuan di luar UUPK tentang pemasangan/pembuatan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan barang dan/atau jasa. 2.3. UUPK Bukan tempat mengatur Kewajiban termaksud secara rinci. Tentu timbul pertanyaan mengapa rincian tentang Kewajiban termaksud, terdapat dalam ketentuan di luar UUPK tentang pemasangan/pembuatan nama dan alamat pelaku usaha barang dan/atau jasa. Mengapa tidak diatur saja di dalam UUPK? Sebagaimana diatur dalam UUPK, konsumen yang berhak atas perlindungan adalah konsumen akhir dari barang dan/atau jasa. Sedangkan barang dan/atau jasa yang beredar dalam masyarakat beragam sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengatur variasi Kewajiban termaksud di dalam UUPK. Variasi Kewajiban termaksud dapat digambarkan sebagai berikut: No. Barang/Jasa Jenis Pelaku Usaha Mana Harus melaksanakan KEWAJIBAN TERMAKSUD Tempat/Letak Pencantuman KEWAJIBAN TERMAKSUD 1 Barang • Bergerak o Produk tunggal o Gabungan beberapa produk • Importir? o Distributor? o Agen? • Pemasok? • Dealer? • Grosir? • Pengecer? • Makelar? • Pada produk tunggal? • Jika produk gabungan? • Tidak Bergerak (kecuali lahan) • Importir? o Distributor? o Agen? • Pemasok? • Makelar? • Pada produk tunggal? • Jika produk gabungan? • Tidak Bertubuh (surat berharga) • Bank? • Pegawai bank? • Pialang saham? • Pada dokumen mana? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 • Analis saham? • Manajer investasi? • Penanggung asuransi? • Agen penanggung asuransi? 2 Jasa • Profesional • Orang perseorangan? • Firma? • Yayasan? • Perhimpunan? • Perseroan Terbatas? • Pada dokumen mana? • Komersial • Bank? • Pegawai bank? • Pialang saham? • Analis saham? • Manajer investasi? • Penanggung asuransi? • Agen penanggung asuransi? • Pada dokumen mana? Sebagai contoh akan diuraikan masing-masing 1 (satu) jenis barang dan 1 (satu) jenis jasa sebagai berikut: a. Barang Bergerak berupa minuman ringan. Suatu minuman ringan diproduksi oleh dua perusahaan secara gabungan, yaitu: • Perusahaan yang memproduksi isi minuman ringan; dan • Perusahaan yang membotolkan isi minuman ringan tersebut. Dalam hal ini, perlu diatur Pelaku Usaha mana harus melaksanakan Kewajiban termaksud dan Tempat/Letak Pencantuman Kewajiban Termaksud. b. Jasa Profesional berupa layanan Rumah Sakit Di sebuah rumah sakit terdapat: • Dokter-in, dokter yang berstatus sebagai pegawai dari Rumah Sakit; atau • Dokter‐out, yaitu dokter yang bukan pegawai rumah sakit, tetapi karena keahliannya diminta oleh rumah sakit untuk melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 tindakan medis di rumah sakit tersebut, dengan menggunakan peralatan milik rumah sakit tersebut. Dalam hal ini perlu diatur Pelaku Usaha mana harus melaksanakan kewajiban termaksud dan tempat/letak pencantuman kewajiban termaksud. Uraian di atas menyuguhkan fakta bahwa betapa sangat beragam Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban termaksud dan tempat/letak pencantuman kewajiban termaksud. Berhubung tingkat keberagaman yang sangat tinggi tersebut, Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK memuat anak kalimat “yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, yang memuat kaidah penunjuk bahwa terdapat ketentuan di luar UUPK tentang pemasangan/pembuatan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan barang dan/atau jasa. Kesimpulan: Berhubung sangat banyak variasi Pelaku Usaha yang harus melaksanakan Kewajiban termaksud dan variasi Tempat/Letak Pencantuman Kewajiban Termaksud, maka TIDAK MUNGKIN diatur dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang (dhi.UUPK), melainkan diatur dalam ketentuan lain di bawah UUPK. 2.4. UUPK telah mengatur tentang mekanisme perolehan informasi ketika terjadi peristiwa yang merugikan konsumen barang dan/atau jasa Pasal 23 UUPK mengatur bahwa Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat: a. digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); atau b. mengajukan ke badan peradilan (Pengadilan Negeri); di tempat kedudukan konsumen Pasal tersebut mengatur mekanisme untuk memperoleh ganti rugi konsumen barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha barang dan/ atau jasa, yaitu dengan urutan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 1. Konsumen kembali kepada Pelaku Usaha yang dianggap merugikan dirinya; 2. Jika Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sehingga terjadi sengketa konsumen, maka Pelaku Usaha dapat digugat melalui BPSK atau Pengadilan Negeri. Ketika konsumen kembali kepada Pelaku Usaha, maka konsumen dapat meminta informasi tentang identitas orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab untuk mengganti rugi atas kerugian konsumen, atau menurut Pemohon tentang nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/jasa tersebut. Selanjutnya, prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat digambarkan sebagai berikut: Gugatan konsumen ke BPSK → 21 hari kerja → Putusan BPSK (f&M) Terhadap Putusan BPSK: 1. Pelaku Usaha menerima Putusan → 7 hari kerja → Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan; atau 2. Para pihak dapat mengajukan keberatan → 14 hari kerja → PN (21 hari kerja) → Putusan PN → 14 hari kerja → MA (30 hari) → Putusan MA Apabila keduanya tidak dijalankan maka BPSK menyerahkan putusannya kepada penyidik sesuai Hukum Acara Pidana. 2.5. Error in persona Gugatan Pemohon ke Pengadilan Negeri yang dinyatakan error in persona merupakan masalah Hukum Formal atau Hukum Acara Perdata yang tidak berhubungan langsung dengan uji material UUPK yang merupakan Hukum Material. 2.6. Kesimpulan a. UUPK telah mengatur Kewajiban termaksud secara umum, sedangkan rincian tentang Kewajiban termaksud terdapat dalam ketentuan di luar UUPK tentang pemasangan/pembuatan nama dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan barang dan/atau jasa; b. Berhubung sangat banyak variasi Pelaku Usaha yang harus melaksanakan Kewajiban termaksud dan variasi Tempat/Letak Pencantuman Kewajiban Termaksud, maka TIDAK MUNGKIN diatur dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Undang- Undang (dhi.UUPK), melainkan diatur dalam ketentuan lain di bawah UUPK; c. Ketika konsumen kembali kepada Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 23 UUPK, maka konsumen dapat memperoleh informasi tentang identitas orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab untuk mengganti rugi atas kerugian konsumen, atau menurut Pemohon tentang nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/jasa tersebut; d. Gugatan Pemohon ke Pengadilan Negeri yang dinyatakan error in persona merupakan masalah Hukum Formal atau Hukum Acara Perdata yang tidak berhubungan langsung dengan uji material UUPK yang merupakan Hukum Material. 2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. Pertanyaan hukum: Apakah norma Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945? Sebelum menjawab pertanyaan hukum di atas, ahli akan menyampaikan apa yang menjadi latar belakang para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK. Permohonan para Pemohon diawali dengan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kasus malpraktek dan ternyata gugatan tersebut salah alamat dan kemudian diajukan eksepsi oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kandas sebelum ada putusan; Juga kasus jual beli kaveling dari perusahaan pengembang, dimana konsumen yang merasa dirugikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 mengajukan gugatan kepada pengembang, namun diajukan eksepsi oleh Tergugat tentang kewenangan relatif mengadili karena menurut Tergugat, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada PN yang berwenang. Dalam kasus jual beli kaveling tersebut, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang oleh karena dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli tidak diserahkan kepada konsumen (bukan karena nama dan domisili pengembang tidak dicantumkan dalam akta jual beli), pencantuman klausula baku dalam bon pembelian, yang menyatakan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” semuanya adalah tentang kasus-kasus penerapan norma UUPK dalam praktek. Jadi, setelah membaca permohonan para Pemohon untuk pengujian Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD 1945 dalam Perkara No 65/PUU-XIII/2015 di Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon adalah bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma terhadap batu ujinya yaitu UUD 1945 melainkan tentang Penerapan norma UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena merupakan penerapan norma, maka merupakan wilayah Hukum Acara (dhi. Hukum Acara Perdata). Yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata formal adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil, dengan perantaraan kekuasaan negara. Esensi dari Hukum Acara Perdata meliputi 3 hal yaitu: 1. Mengatur bagaimana mengajukan tuntutan hak; 2. Bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara; 3. Bagaimana cara melaksanakan putusan hakim. Untuk mengajukan tuntutan hak, yang harus diperhatikan oleh Penggugat adalah menentukan dengan tepat tentang: a. Apa yang menjadi masalah hukum? b. Apa yang menjadi dasar gugatan? c. Siapa yang akan digugat? d. Dimana gugatan diajukan? e. Bagaimana gugatan diajukan? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 Dalam hubungannya dengan permohonan para Pemohon, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan bahkan keadilan, khususnya dalam penerapan norma tersebut? Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa, hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa. Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa, kewajiban Pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Terhadap ke dua pasal tersebut, para Pemohon menyatakan dalam permohonan nya agar Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b dimaknai “ .... serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab”. Tujuan para Pemohon adalah agar konsumen yang akan menggugat pelaku usaha tidak salah orang dan tidak salah alamat, artinya tidak ada eksepsi dari tergugat tentang kewenangan relatif dan error in persona. Karena itu apabila dikaji secara hukum, apakah dengan adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab, maka masalah yang dihadapi para Pemohon akan terselesaikan, artinya dalam pengajuan gugatan akan terbebas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat? Untuk mengajukan suatu gugatan dalam bidang perlindungann konsumen, maka Penggugat harus memahami UUPK secara utuh, bagaimana landasan filosofisnya, dan politik hukum Pemerintah pada saat UUPK tersebut disusun dan tidak bisa pasal-pasal dalam UUPK hanya dibaca dan dipahami secara parsial. Secara filosofis, UUPK dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Politik hukum Pemerintah dalam penyusunan UUPK adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cara mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini terbukti dari isi UUPK yang lebih banyak mengatur perilaku Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 pelaku usaha ketimbang mengatur tentang perilaku konsumen. Dasar pemikirannya adalah, apabila perilaku pelaku usaha diatur melalui peraturan perundangan dan pelaku usaha menaatinya, maka produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha akan aman dan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga pada gilirannya konsumen akan terlindungi. Pada saat UUPK disusun, disadari sepenuhnya, bahwa perdagangan barang di Indonesia tidak selalu dilakukan oleh produsen saja, namun yang terbanyak justru sudah melalui mata rantai perdagangan, mulai dari produsen, distributor, subdistributor, grosir, pengecer, barulah pengecer inilah yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tetapi ada juga perdagangan dilakukan melalui agen, importir, waralaba, kerjasama dsb, yang secara hukum akan mempunyai akibat hukum yang berbeda, dan tentu saja akan sangat penting untuk menentukan pihak yang paling bertanggungjawab apabila terjadi kerugian pada konsumen. Karena itu Pasal 8 UUPK, menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ... dst” (cetak tebal oleh penulis). Kata memproduksi menunjuk kepada produsen, sedang kata memperdagangkan, bisa menunjuk kepada produsen, distributor, subdistributor, grosir, pengecer. Demikian juga tentang jasa, masih ada yang diperdagangkan melalui mata rantai perdagangan, misalnya waralaba. Dengan pola perdagangan yang banyak ragamnya, secara hukum akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam menentukan pelaku usaha mana yang paling bertanggungjawab, karena itu pengaturan tentang pencantuman nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab akan menjadi sangat beragam pula, sehingga harus diatur dalam peraturan yang spesifik tentang pelaku usaha tertentu, bukan di dalam UUPK. Dalam praktek, bisa terjadi bahwa kerugian yang dialami konsumen, bukan karena kesalahan dari produsen, namun kesalahan dari salah satu pelaku usaha dalam mata rantai perdagangan. Bisa terjadi barang rusak dalam pengangkutan, salah penyimpanan oleh distributor atau pengecer. Barang kadaluarsa tetap dijual oleh pengecer padahal produsen sudah mencantumkan peringatan dalam produk “best before, waktu kadaluarsa“. Makanan yang dijual oleh pengecer dengan membuka bungkus dari distributor. Misalnya pengecer membeli permen 1 kg kemudian dijual eceran dengan cara membagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 dalam bungkusan yang lebih kecil. Apabila kesalahan bukan pada produsen, maka tidak adil dan salah (menurut hukum acara) apabila produsen yang digugat. Contoh lain di bidang jasa, misalnya pasien berobat ke Rumah sakit, dan ternyata ditangani oleh dokter out, dimana dokter tersebut hanya menggunakan fasilitas yang ada di Rumah sakit, maka apabila terjadi kerugian pada konsumen karena kesalahan dokter tersebut, tidak adil dan salah apabila Rumah Sakit yang digugat, kecuali fasilitas rumah sakit yang digunakan oleh dokter tidak memenuhi standar. Dalam bidang jasa konstruksi, pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan adalah pihak yang bersalah, bisa Penyedia jasa (Perencana, Pelaksana atau Pengawas) atau Pengguna jasa, tergantung pihak mana yang bersalah telah menimbulkan kerugian (vide Pasal 25-27 UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi). Jadi pada prinsipnya, untuk menentukan pelaku usaha yang paling bertanggungjawab adalah dengan menentukan lebih dahulu pelaku usaha mana (dalam mata rantai perdagangan) yang bersalah menurut hukum. Karena itu, apabila seperti dimohonkan oleh para Pemohon bahwa pelaku usaha harus mencantumkan nama badan hukum dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab, tidak akan menyelesaikan masalah dalam hukum Acara, karena belum tentu pihak yang paling bertanggungjawab adalah badan hukum yang nama dan domisinya dicantumkan dalam produk tersebut. Artinya, sekalipun produsen mencantumkan nama badan hukum dan domisili, tidak berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat, bebas dari eksepsi baik itu tentang kewenangan relatif maupun tentang pihak yang digugat (error in persona). Perlu dipahami bahwa selain UUPK, ada UU lain yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dalam hubungan hukum tertentu, misalnya UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Metrologi, UU tentang Perseroan Terbatas, UU Jasa Konstruksi dsb, yang harus diperhatikan oleh konsumen yang dirugikan apabila akan mengajukan gugatan. Pasal 4 huruf c UUPK yang memberikan hak kepada konsumen dan Pasal 7 huruf b UUPK yang memberikan kewajiban kepada pelaku usaha, justru dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha sehingga terwujud keadilan. Demikian pula pengaturan tentang “siapa yang paling bertanggungjawab” apabila produk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 yang diperdagangkan merugikan konsumen, adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama konsumen yang rentan, maka Pasal 19 jo Pasal 23 UUPK, mengatur, apabila ada konsumen yang dirugikan, yang pertama kali dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah kembali ke Pelaku usaha, agar pelaku usaha bertanggungjawab. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab atau tidak memberi tanggapan atas keluhan konsumen, maka barulah konsumen dapat menggugat pelaku usaha. Pasal 45 ayat (2) UUPK juga sudah mengatur tentang lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang ada di setiap Kabupaten/Kota atau melalui Pengadilan Negeri. Apabila di kabupaten atau kota setempat belum terdapat Badan Penyelesaian konsumen, maka gugatan bisa diajukan di BPSK terdekat. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan masalah hukum di atas dan uraian tentang Pendapat Hukum, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Permohonan para Pemohon bukan merupakan konstitusioanlitas keberlakuan norma terhadap UUD 1945 namun merupakan penerapan norma UUPK; b. Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan bahkan keadilan, khususnya dalam penerapan norma tersebut; c. Apabila Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK dimaknai “... serta nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggungjawab”, justru akan menimbulkan ketidak adilan terutama untuk meminta pertanggung- jawaban dari pelaku usaha yang paling bertanggungjawab. Selain itu, akan menjadi masalah apabila produk yang diperdagangkan wujudnya kecil seperti permen yang dijual secara eceran, dimana harus dicantumkan nama dan domisili pelaku usaha. Bagaimana pula apabila obyek perjanjiannya berupa jasa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 2. Saran 2.1. Bagi konsumen yang akan menggugat pelaku usaha, gunakan Pasal 23 UUPK dengan kembali kepada pelaku usaha untuk minta pertanggungjawaban. Apabila hal ini tidak berhasil, barulah mengajukan gugatan melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di setiap kabupaten atau kota, atau apabila di kabupaten atau kota setempat belum ada BPSK, bisa diajukan melalui BPSK terdekat. 2.2. Bagi konsumen yang hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan maka harus memahami hukum acara secara baik, selain hukum material yang menjadi dasar gugatan, harus dipahami secara komprehensif. [2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) yang masing-masing menyatakan: Pasal 4 huruf c : “Hak konsumen adalah: c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” Pasal 7 huruf b : “Kewajiban pelaku usaha adalah: b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; [3.5.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf c UU 8/1999 dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan: 1. Pasal 4 huruf c - Pemaknaan yang sempit mengenai hak konsumen hanya terbatas pada informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa saja tanpa mencakup informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dan/atau dijual oleh pelaku usaha merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, antara lain: a. Pihak pengembang perumahan yang dibeli Pemohon I mengajukan eksepsi kompetensi relatif atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon I yang kemudian dikabulkan oleh PN Depok. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya informasi yang jelas mengenai alamat perusahaan pengembang perumahan yang dibeli oleh Pemohon I; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 b. Adanya dugaan malpraktik dokter di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi terhadap anak Pemohon I menyebabkan Pemohon I mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Namun pihak rumah sakit mengajukan eksepsi error in persona dan eksepsi kompetensi relatif yang kemudian dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap dugaan malpraktik tersebut; c. Pemohon II akan mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap gerai waralaba donat internasional yang dikonsumsi Pemohon II apabila Pemohon II mengalami kerugian setelah mengkonsumsi makanan/minuman dari gerai dimaksud. Hal tersebut karena tidak adanya informasi yang jelas dalam dokumen transaksi mengenai nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab atas makanan/minuman yang dijual pada gerai waralaba donat internasional tersebut; d. Sebagai konsumen dari penyedia layanan parkir, Pemohon III akan mengalami kesulitan meminta pertanggungjawaban dari pengelola parkir di salah satu mal di Pasar Minggu apabila mobil yang diparkir Pemohon III mengalami kerusakan atau hilang dalam area parkir tersebut karena tidak tercantumnya nama dan domisili pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap layanan parkir dalam dokumen transaksi dimaksud; e. Pada struk pembayaran tiket pertunjukan film di bioskop XXI, restoran D’Cost Seafood Gajah Mada, dan pada karcis bus Damri tidak terdapat nama dan domisili lengkap pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap bioskop, restoran, dan bus Damri tersebut. Sehingga apabila para Pemohon sebagai konsumen mengalami kerugian di bioskop, restoran dan bus Damri tersebut, para Pemohon akan mengalami kesulitan meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha dimaksud; f. Pemohon II dan Pemohon III berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dialami oleh Pemohon I; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 2. Pasal 7 huruf b - Pasal 7 huruf b yang tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi mengenai nama dan domisili lengkap badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha yang merugikan atau berpotensi merugikan para Pemohon; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon a quo telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-3], konsumen barang dan/atau jasa. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo (yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan ini), telah jelas bagi Mahkamah bahwa Pemohon I telah menjelaskan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999, dimana kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi apabila permohonan a quo dikabulkan. Dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa terhadap Pemohon II dan Pemohon III selaku konsumen barang dan/atau jasa juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dialami oleh Pemohon I pada khususnya dan kerugian konstitusional sebagai konsumen pada umumnya, disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah terkait legal standing Pemohon I di atas berlaku pula terhadap Pemohon II dan Pemohon III. Dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan UUD 1945, yang pada pokoknya menyatakan penafsiran yang sempit mengenai Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tanpa mencantumkan informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum; [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7; mendengar keterangan para saksi yaitu Heni Hendrawati, Deddy Firdaus Yulianto, dan Benny Batara; mendengar keterangan ahli Fitriani Ahlan Sjarif, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Presiden dan DPR, serta jawaban tertulis Presiden terhadap pertanyaan hakim dalam persidangan; mendengar keterangan ahli Presiden yaitu Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] dan [3.10] di atas, menurut Mahkamah, UU 8/1999 telah dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. UU 8/1999 hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat tanpa mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan untuk mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi [vide Pasal 3 huruf d UU 8/1999]. Tujuan perlindungan konsumen tersebut diwujudkan, antara lain, dalam Pasal 4 huruf c yang mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta Pasal 7 huruf b yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Bahwa yang dimaksud dengan informasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non- elektronik. Adapun informasi dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999, sebagaimana keterangan Presiden, adalah informasi yang bersifat limitatif yakni mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa terhadap pemenuhan standar, kewajiban pencantuman label, petunjuk penggunaan (manual), dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia yang telah ditetapkan atau sesuai dengan fakta dari barang dan/atau jasa tersebut. Informasi dimaksud merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi barang dan/atau jasa sehingga diharapkan konsumen dapat memilih produk terbaik sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 dengan keinginan dan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Informasi ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan keberdayaan dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun dari sisi pelaku usaha, pemberian informasi mengenai barang dan/atau jasa selain merupakan wujud pemberian hak kepada konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan merugikan konsumen. Selain itu, adanya kewajiban bagi pelaku usaha memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa akan menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang pada akhirnya menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kedua keadaan tersebut merupakan wujud dari asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 8/1999, yakni keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spirituil. Adapun hakikat dari keseimbangan dalam UU 8/1999 adalah keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak itu sendiri. [3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon mengenai tidak dicantumkannya informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika akan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, hal tersebut merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sebab kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili pada produk barang dan/atau jasa sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UU 8/1999. Adapun bunyi Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 selengkapnya adalah: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Larangan terhadap pelaku usaha tersebut membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo. Tujuan adanya pengaturan tersebut adalah mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang rusak, tercemar, dan/atau menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut telah pula diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU 8/1999. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat pertentangan norma Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Agustus, tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id