PUU
Tahun 2026
64/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pemohon: Ariyanto Zalukhu (Pemohon I), Dra. Desimeni Larosa, M.Pd. (Pemohon II), Christina W. Zega, S.Sos., M.M. (Pemohon III), Masnidarti Harefa (Pemohon IV), dan Vendy Setiawan (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:24:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 64/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
Ariyanto Zalukhu
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Komp Dit Jen Moneter C-51, RT 005, RW 003,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Dra. Desimeni Larosa, M.Pd.
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Komp Dit Jen Moneter C-51, RT 005, RW 003,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Christina W. Zega, S.Sos, M.M.
Pekerjaan
:
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat
:
Komp Moneter, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Masnidarti Harefa
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
2
Alamat
:
Jalan Diponegoro No. 376, RT 006, RW 003,
Desa
Sisobahili
Tabaloho,
Kecamatan
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Vendy Setiawan
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Kp. Pasir Bayur, RT 002, RW 004, Desa
Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Februari 2026 memberi kuasa
kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.,
Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Maytri Gestart Ignatius, Rachma
Ananda Sulaiman, dan Herdika Praja Dwi Utama, yang kesemuanya Tim pada
Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan
S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 10 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 10 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
3
Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 64/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 10 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh
karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
5
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, para
Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3 s.d P-7).
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang
dialami
sehubungan
dengan
berlakunya
UU
yang
diujikan
konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara
Nomor 11/PUU- V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh
UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
6
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang.”
c. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 19 ayat (1) menyatakan:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), para
Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik
(aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a) Bahwa Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia yang sekaligus
anggota masyarakat hukum adat yang secara nyata menguasai,
mengelola, dan memanfaatkan tanah adat sebagai wilayah hidupnya,
yang diperoleh dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum
adat yang hidup dan diakui dalam komunitasnya, meskipun tanah tersebut
belum dilekati sertipikat hak atas tanah.
b) Bahwa ketiadaan sertipikat tersebut bukan karena tidak adanya hak,
melainkan karena faktor struktural, seperti keterbatasan ekonomi, akses
terbatas
terhadap
pelayanan
pendaftaran
tanah,
minimnya
pendampingan negara, serta masih berlakunya sistem penguasaan tanah
berbasis adat yang secara sosial dan historis telah lama diakui.
c) Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang mewajibkan pendaftaran
tanah untuk memperoleh kepastian hukum, secara nyata menempatkan
tanah adat yang dikuasai Pemohon I dalam posisi rentan, karena secara
7
normatif tanah yang belum terdaftar diposisikan sebagai tanah tanpa
kepastian hukum, meskipun hak tersebut telah ada secara faktual dan
historis lebih dahulu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
d) Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual dan sekaligus
potensial, karena secara aktual Pemohon I berada dalam kondisi
ketidakpastian hukum atas tanah adat yang dikuasainya, dan secara
potensial menghadapi risiko konkret tanah adat tersebut diklaim,
didaftarkan oleh pihak lain, atau diposisikan sebagai tanah negara melalui
mekanisme administratif, tanpa adanya perlindungan khusus bagi hak
adat. Risiko tersebut bukan bersifat hipotetis, melainkan konsekuensi
langsung dari norma a quo yang tidak memberikan pengecualian,
pengakuan khusus, maupun mekanisme perlindungan terhadap tanah
adat, serta mengalihkan asas rekognisi hak adat menjadi pengakuan
administratif semata, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945.
e) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara langsung disebabkan
oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA, karena norma tersebut tidak memberikan
pengecualian dan perlindungan khusus bagi tanah adat, dan tidak
meletakkan tanggung jawab pada negara atas risiko kesalahan
pendaftaran; serta Menjadikan pendaftaran tanah sebagai prasyarat
pengakuan hak, sehingga menggeser asas rekognisi hak adat menjadi
pengakuan administratif semata sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2)
UUD NRI 1945.
f) Bahwa akibat norma a quo, Pemohon I mengalami kerugian hak
konstitusional yang nyata di mana tanah adat yang dikuasai berisiko
diklaim pihak lain atau didaftarkan sebagai tanah negara melalui
mekanisme administratif dan Pemohon I tidak dapat mempertahankan
haknya secara efektif, karena sertipikat dianggap alat bukti utama
akibatnya terjadi ketidakpastian hukum dan hilangnya rasa aman atas hak
milik dan penguasaan tanah, yang seharusnya dijamin negara dalam 28H
ayat (4) UUD NRI 1945.
8
g) Bahwa
apabila
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
penafsiran
konstitusional terhadap Pasal 19 ayat (1) UUPA dengan menegaskan
bahwa kepastian hukum tidak boleh menghapus atau meniadakan
pengakuan terhadap hak adat yang telah ada dan dikuasai secara nyata,
maka kerugian konstitusional Pemohon I dapat dihentikan dan dicegah
secara nyata.
h) Dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal
standing), karena berlakunya Pasal 19 ayat (1) UUPA secara nyata dan
faktual merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yang bersifat aktual,
dan dapat terus berlanjut selama norma a quo diberlakukan tanpa
pembatasan konstitusional.
i) Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia
dan merupakan ahli waris sah dari pemilik tanah adat (Bukti P-13) yang
diperoleh secara sah oleh orang tua Pemohon melalui Akta Jual Beli pada
tanggal 6 Agustus 1956, 25 Januari 1958, dan 07 Oktober 1969 (Bukti P-
8 s.d. P-10), yang sebagian dari surat tersebut dibuat sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) dan sebagian lagi setelahnya.
j) Bahwa meskipun Pemohon II sampai dengan Pemohon IV dan
keluarganya telah menguasai dan mengelola tanah a quo secara fisik
dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak dilakukan pendaftaran dan
penerbitan sertipikat bukan karena tidak adanya hak, melainkan karena
faktor struktural, yaitu keterbatasan ekonomi, akses informasi, serta
kondisi sosial masyarakat adat/lokal pada masa itu, yang secara faktual
masih mengandalkan bukti perolehan hak lama dan penguasaan nyata.
k) Bahwa pada tahun 2023, seorang oknum ASN yang bertugas di sebuah
dinas di Kota Gunungsitoli menyatakan telah mendaftarkan dan
memperoleh sertipikat hak atas tanah tersebut melalui mekanisme
pendaftaran tanah dengan luas ±3.700 m² yang secara faktual
bertumpang tindih dengan tanah yang sejak lama dikuasai dan dikelola
oleh keluarga Pemohon II sampai dengan Pemohon IV berdasarkan akta
jual beli 07 Oktober 1969. Klaim ini disertai tindakan nyata berupa upaya
memasuki dan menguasai bidang tanah yang masih berada dalam
9
penguasaan faktual Pemohon. Sepanjang tahun 2023 hingga 2025 telah
dilakukan enam kali mediasi antara Pemohon II sampai dengan Pemohon
IV dan pihak yang mengklaim tersebut guna mencari penyelesaian secara
kekeluargaan, namun tidak tercapai kesepakatan.
l) Bahwa dalam setiap mediasi, pihak tersebut tetap menyatakan memiliki
sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan menempatkan
sertipikat tersebut sebagai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan
penguasaan nyata dan akta jual beli 07 Oktober 1969 Pemohon II sampai
dengan Pemohon IV. Pemohon II sampai dengan Pemohon IV telah
meminta kejelasan dan transparansi mengenai riwayat penerbitan
sertipikat dimaksud, termasuk dasar pengukuran, verifikasi penguasaan
dan kepemilikan, serta pemberitahuan kepada pihak yang menguasai
tanah, namun tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Selanjutnya,
tanah tersebut dialihkan oleh pihak yang mengklaim tersebut kepada
pihak ketiga melalui transaksi jual beli.
m) Bahwa pada awal tahun 2024, ketika pembangunan di atas tanah tersebut
masih dalam tahap fondasi, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV telah
menyampaikan keberatan secara langsung kepada pihak pembeli atas
status tanah yang masih berada dalam penguasaan Pemohon. Namun
pihak pembeli tetap melanjutkan transaksi dan pembangunan dengan
alasan bahwa penjual memiliki sertipikat hak atas tanah, sehingga
sertipikat tersebut dianggap memberikan jaminan kepastian hukum dalam
peralihan hak dimaksud. Saat ini sebagian di atas tanah tersebut telah
berdiri bangunan permanen milik pihak ketiga.
n) Bahwa selain peristiwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV juga menghadapi klaim atas
bidang tanah lain seluas ±1.000 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 6 Agustus 1956 dan selama ini berada dalam penguasaan
nyata Pemohon oleh seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Nias.
Sekitar bulan Maret 2025, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
mengetahui adanya klaim dari pihak lain yang menyatakan bahwa atas
tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas namanya pada
tahun 2023, yang menurut pengakuannya proses pendaftarannya telah
dimulai sejak tahun 2020. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan empat
10
kali pertemuan/mediasi antara Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
dan pihak yang mengklaim tersebut guna mencari penyelesaian secara
kekeluargaan. Namun dalam setiap pertemuan, pihak tersebut tetap
menyatakan bahwa sertipikat yang dimilikinya merupakan bukti hak yang
sah dan memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan penguasaan
faktual dan akta jual beli Pemohon II sampai dengan Pemohon IV. Ketika
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV meminta akses atau kejelasan
mengenai data fisik dan data yuridis sertipikat dimaksud guna
memastikan kesesuaian dengan riwayat penguasaan tanah, namun tidak
memperoleh kesempatan untuk mengetahui atau menguji kebenaran data
tersebut. Meskipun Pemohon II sampai dengan Pemohon IV tidak
diberikan akses terhadap dokumen dimaksud, pihak yang mengklaim
tetap melakukan tindakan nyata berupa pembangunan bangunan
permanen di atas tanah a quo, yang menunjukkan bahwa keberadaan
sertipikat tersebut telah dijadikan dasar legitimasi kepemilikan.
o) Bahwa tindakan pembangunan permanen, penguasaan fisik, serta
pengalihan hak melalui transaksi kepada pihak ketiga tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan sertipikat dalam praktik diperlakukan
sebagai dasar legitimasi yang bersifat menentukan dan memiliki daya ikat
penuh, meskipun pihak yang secara nyata menguasai dan terdampak
tidak pernah dilibatkan, diberitahukan, ataupun diberikan kesempatan
yang memadai untuk mengetahui dan menguji kebenaran data fisik
maupun data yuridis dalam proses pendaftaran tanah dimaksud.
p) Bahwa meskipun prosedur pendaftaran tanah oleh BPN mengatur
pengumuman hasil pengukuran di kantor desa/kelurahan dan Kantor
Pertanahan dan penyelesaian keberatan melalui musyawarah untuk
mufakat, namun hal ini tidak menjamin bahwa Pemohon II sampai dengan
Pemohon IV memperoleh informasi secara nyata. Dalam praktiknya,
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV tidak mengetahui adanya
pengumuman atau potensi sanggahan, sehingga tidak diberikan
kesempatan untuk menanggapi atau melindungi haknya secara efektif.
Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebelumnya telah
menguasai tanah secara nyata, mengelola tanah tersebut, dan memiliki
alas hak berupa akta jual beli, sehingga pengharusan untuk “memantau
11
pengumuman” yang tidak pernah secara nyata diberitahukan kepada
pemohon adalah tidak relevan dan tidak wajar, karena hak yang telah ada
tidak seharusnya bergantung pada mekanisme formal yang tidak
menyentuh pemegang hak secara faktual. Bahwa pengumuman formal
yang hanya dipajang di kantor atau diterbitkan di media cetak tidak dapat
dianggap cukup, karena tanpa pemberitahuan nyata dan dapat
dipertanggungjawabkan, hak Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
untuk melindungi kepentingannya menjadi terabaikan.
q) Bahwa keadaan tersebut tidak berdiri sebagai persoalan individual
semata, melainkan merupakan konsekuensi dari rumusan pasal a quo
yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk
menjamin kepastian hukum, tanpa secara eksplisit mengatur kewajiban
adanya mekanisme perlindungan efektif terhadap hak yang telah ada
sebelumnya, termasuk kewajiban verifikasi kebenaran materiil atas
penguasaan faktual dan riwayat perolehan hak berdasarkan akta jual beli
yang lebih dahulu ada.
r) Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) UUPA secara formalistik dan
administratif menempatkan hak Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
atas tanah adat atau tanah lama dalam posisi tergeser dibandingkan hak
administratif
yang
lahir
kemudian,
semata-mata
karena
telah
diterbitkannya sertipikat, meskipun hak tersebut telah lama ada, dikuasai
secara nyata, dikelola, dan didukung oleh alas hak berupa akta jual beli,
sehingga mekanisme pendaftaran formal berpotensi mengabaikan hak
historis dan hak masyarakat hukum adat yang telah ada sebelumnya.
s) Bahwa akibat langsung dari berlakunya norma a quo, Pemohon II sampai
dengan Pemohon IV mengalami kerugian hak konstitusional yang nyata
dan aktual, berupa:
1) Hilangnya penguasaan dan pemanfaatan tanah adat/tanah lama, yang
menjadi sumber kehidupan keluarga Para Pemohon;
2) Terampasnya hak milik dan hak atas tempat tinggal yang dijamin Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945;
3) Hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil,
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena
12
sertipikat diposisikan sebagai bukti mutlak tanpa ruang pembuktian
hak lama;
t) Selain kerugian aktual tersebut, norma a quo juga menimbulkan kerugian
potensial yang konkret dan berkelanjutan, karena menempatkan
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV dalam posisi rentan terhadap
gugatan perdata, penggusuran, serta potensi kriminalisasi, semata-mata
karena diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki sertipikat, meskipun
haknya telah ada dan dikuasai secara nyata jauh sebelum penerbitan
sertipikat pihak lain.
u) Bahwa
apabila
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
penafsiran
konstitusional terhadap Pasal 19 ayat (1) UUPA, khususnya dengan
menegaskan pengecualian dan perlindungan terhadap tanah adat dan
tanah lama yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun, serta
meletakkan tanggung jawab hukum pada negara atas kesalahan
pendaftaran tanah, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon
dapat dicegah dan dipulihkan.
v) Dengan demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV memiliki
kedudukan hukum (legal standing), karena berlakunya Pasal 19 ayat (1)
UUPA secara nyata dan faktual merugikan hak konstitusional Para
Pemohon, yang bersifat aktual, dan dapat terus berlanjut selama norma a
quo diberlakukan tanpa pembatasan konstitusional.
w) Bahwa Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang pernah
terlibat membantu kegiatan administratif di Kantor Pertanahan sebagai
tenaga sukarela (Bukti P-11) yang tidak memiliki status sebagai Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun
tenaga honorer, sehingga tidak dibekali kewenangan hukum, tanggung
jawab administratif formal, maupun perlindungan konstitusional dari
negara.
x) Bahwa dalam praktiknya, akibat cacat administrasi dalam proses
pendaftaran tanah, antara lain berupa kesalahan data yuridis,
ketidaksesuaian dokumen, dan kekeliruan prosedural dalam sertipikat di
Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Bukti P-14)
sehingga pihak terkait atau masyarakat menghubungi secara berulang,
13
menekan, serta melakukan komunikasi masif dan mengganggu Pemohon
V untuk meminta perbaikan administrasi sertipikat tanah, seolah-olah
Pemohon V bertanggung jawab atas cacat tersebut (Bukti P-12), padahal
Pemohon V secara hukum tidak memiliki kewenangan apa pun untuk
memperbaiki, memutuskan, ataupun bertanggung jawab atas produk
administrasi pertanahan. Ketiadaan pengaturan tanggung jawab negara
dalam Pasal 19 UUPA telah menyebabkan beban akibat kegagalan
administratif negara dialihkan secara tidak sah kepada individu warga
negara, termasuk Pemohon V, sehingga tanggung jawab institusional
negara berubah menjadi beban personal warga negara tanpa dasar
hukum. Akibat kondisi tersebut, Pemohon V secara nyata mengalami
gangguan serius terhadap rasa aman, ketenangan hidup, dan kepastian
hukum, termasuk tekanan psikologis yang berkelanjutan akibat
komunikasi yang masif, tidak proporsional, dan di luar kendali Pemohon
V hingga terpaksa menghentikan keterlibatan serta mengurungkan upaya
pengembangan karirnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
y) Bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian konstitusional yang nyata
dan aktual, berupa:
1) Hilangnya rasa aman dan perlindungan hukum sebagai warga negara;
2) Hilangnya kepastian hukum yang adil akibat tidak jelasnya pihak yang
bertanggung jawab atas cacat administrasi negara;
3) Timbulnya beban dan risiko personal akibat kegagalan sistem
administrasi negara.
4) Selain kerugian yang telah terjadi tersebut, norma a quo juga
menimbulkan kerugian potensial yang konkret dan berkelanjutan,
karena selama Pasal 19 UUPA tidak dimaknai mencakup tanggung
jawab negara atas cacat administrasi pendaftaran tanah, Pemohon V
tetap berada dalam resiko berulangnya tekanan, pembebanan
tanggung jawab yang tidak sah, serta ketidakpastian hukum yang
melekat pada setiap kegagalan administratif negara. Akibatnya, hak
konstitusional Pemohon V sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945 telah dilanggar secara nyata, dan kerugian tersebut
bukan bersifat hipotetis, melainkan telah terjadi dan berpotensi terus
14
berulang selama Pasal 19 UUPA tetap diberlakukan tanpa dimaknai
mencakup
tanggung
jawab
negara
atas
cacat
administrasi
pendaftaran tanah. Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan
penafsiran konstitusional terhadap Pasal 19 ayat (1) UUPA dengan
menegaskan bahwa kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan
pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum harus dimaknai
sebagai kewajiban penyelenggaraan pendaftaran tanah yang
menjamin kebenaran materiil data fisik dan data yuridis serta
mengandung pertanggungjawaban hukum Pemerintah atas setiap
kesalahan dan cacat administrasi yang timbul dalam proses
pendaftaran tanah, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh
Pemohon V dapat dicegah dan dipulihkan.
5) Dengan demikian, Pemohon V memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan pengujian konstitusional atas perkara a
quo, karena secara langsung, faktual, berkelanjutan dan personal
dirugikan oleh keberlakuan norma a quo.
8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (aktual) maupun
sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya para
Pemohon akan menguraikan hubungan sebab akibat (causal link) antara
kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:
a) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I timbul secara langsung karena
Pasal 19 ayat (1) UUPA menempatkan pendaftaran tanah sebagai
prasyarat utama pengakuan dan kepastian hukum atas hak atas tanah,
tanpa memberikan pengecualian dan perlindungan khusus terhadap
tanah adat yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun. Akibat
norma a quo, tanah adat yang dikuasai Pemohon I diposisikan sebagai
tanah tanpa kepastian hukum hanya karena belum terdaftar, sehingga
membuka ruang klaim, pendaftaran, atau penguasaan oleh pihak lain
melalui mekanisme administratif, yang secara langsung menghilangkan
perlindungan atas hak adat dan milik Pemohon I sebagaimana dijamin
dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945.
b) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata dengan berlakunya Pasal 19
15
ayat (1) UUPA, karena norma tersebut menjadikan sertipikat hasil
pendaftaran tanah sebagai tolok ukur utama kepastian hukum tanpa
mewajibkan verifikasi historis dan sosiologis terhadap hak lama dan
penguasaan nyata yang telah ada sebelum maupun setelah berlakunya
UUPA. Akibatnya, hak administratif yang lahir kemudian melalui
mekanisme pendaftaran tanah memperoleh kedudukan hukum yang lebih
kuat daripada hak lama Pemohon II sampai dengan Pemohon IV yang
diperoleh secara sah dan dikuasai secara turun-temurun, sehingga
secara faktual menimbulkan tumpang tindih sertipikat, hilangnya
penguasaan tanah, serta terampasnya hak milik dan kepastian hukum
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagaimana seharusnya
dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI 1945.
c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon V secara langsung disebabkan
oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA yang tidak mengatur secara tegas tanggung
jawab negara atas cacat administrasi pendaftaran tanah. Ketiadaan
pengaturan tersebut menyebabkan kegagalan administratif negara
dialihkan kepada individu warga negara, termasuk Pemohon V yang tidak
memiliki kewenangan maupun tanggung jawab administratif formal. Akibat
norma a quo, Pemohon V secara faktual menanggung tekanan, gangguan
rasa aman, serta beban personal akibat kesalahan sistem pendaftaran
tanah negara, yang seharusnya menjadi tanggung jawab institusional
negara, sehingga melanggar hak Pemohon V atas kepastian hukum yang
adil dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
d) Bahwa
apabila
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
penafsiran
konstitusional bersyarat terhadap Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
sebagaimana dimohonkan para Pemohon, dengan memaknai frasa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” sebagai kewajiban
aktif negara untuk menjamin kebenaran materiil data fisik dan data yuridis
dalam pendaftaran tanah, serta menanggung tanggung jawab hukum atas
setiap
kesalahan
dan
cacat
administrasi
yang
timbul
dari
penyelenggaraan
pendaftaran
tanah,
tanpa
mengesampingkan
16
keberlakuan hak-hak yang telah ada secara historis dan sosiologis,
termasuk hak masyarakat hukum adat serta tanah adat dan tanah lama
yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun, maka cacat normatif
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dapat dipulihkan dan kerugian
konstitusional yang dialami para Pemohon tidak akan terjadi dan tidak
akan terulang di kemudian hari. Dengan demikian, unsur hubungan
sebab-akibat (causal link) dan kemungkinan pemulihan kerugian
(possibility of restitution) telah terpenuhi secara konstitusional.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata
dialami para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara
a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak
konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Frasa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam Pasal
19 ayat (1) UUPA tidak dimaknai sebagai penyelenggaraan pendaftaran
tanah yang menjamin kebenaran materiil data fisik dan data yuridis
serta mengandung pertanggungjawaban hukum Pemerintah atas setiap
kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945
1. Bahwa seluruh uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian
konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
secara nyata menunjukkan bahwa perkara a quo mengandung persoalan
konstitusional yang bersifat serius dan fundamental. Persoalan
konstitusional tersebut terletak pada perkara a quo sebagai satu kesatuan
norma yang mengatur pertanggungjawaban negara atas kelalaian cacat
administrasi pendaftaran tanah.
2. Bahwa Pasal 28 D (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
17
3. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA secara eksplisit menyatakan tujuan
pendaftaran tanah adalah “untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah”. Frasa tersebut menegaskan bahwa negara melalui aparatur
pemerintah memikul peran sentral dan dominan dalam mewujudkan
kepastian hukum di bidang pertanahan.
5. Bahwa frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam
Pasal 19 ayat (1) UUPA mengandung kontradiksi normatif, karena di satu
sisi menjanjikan kepastian hukum sebagai tanggung jawab negara,
namun disisi lain tidak meletakkan kewajiban negara untuk menjamin
kebenaran materiil serta menanggung akibat hukum dari pendaftaran
tanah yang diselenggarakannya sendiri. Padahal, kepastian hukum dalam
perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekadar kepastian
administratif,
melainkan
kepastian
substantif
yang
memberikan
perlindungan nyata dan prediktabilitas hukum bagi pemegang hak,
termasuk jaminan bahwa tindakan negara tidak justru menjadi sumber
ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan konsep the rule of law yang
dimaknai sebagai a legal system in which rules are clear, well-understood,
and fairly enforced, yaitu sistem hukum yang normanya jelas, mudah
dipahami, dan ditegakkan secara adil.
6. Bahwa permohonan a quo tidak bertujuan meniadakan kewenangan
Pemerintah dalam pendaftaran tanah, melainkan menegaskan kewajiban
konstitusional negara agar kewenangan tersebut disertai tanggung jawab
hukum atas kebenaran materiil dan akibat kesalahan pendaftaran tanah.
7. Bahwa kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri pokok
dari Negara Hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum”, di mana hal ini merupakan prasyarat
yang tidak bisa ditiadakan.
18
8. Menurut pendapat Frans Magnis Suseno mengenai Negara Hukum,
terdapat
empat
alasan
fundamental
yang
mewajibkan
negara
menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum,
yaitu: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3)
legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budi (Frans Magnis Suseno,
Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta:
Gramedia, 1994, hlm. 295).
9. Lebih lanjut Van Apeldoorn memaknai kepastian hukum sebagai hal-hal
yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam keadaan tertentu.
Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan,
bahwa yang berhak akan memperoleh haknya, dan bahwa keputusan
dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga merupakan bentuk
perlindungan yang sah terhadap tindakan kesewenang-wenangan, dalam
arti seseorang dapat memperoleh apa yang secara wajar diharapkannya
dari hukum.
10. Bahwa pasal a quo memberikan kewenangan kepada negara untuk
melakukan pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, serta pendaftaran
hak-hak atas tanah. Namun norma tersebut tidak menegaskan tanggung
jawab negara atas kebenaran materiil data fisik dan data yuridis yang
dicatat, khususnya dalam konteks tanah lama dan tanah adat. Pasal a
quo lebih menitikberatkan aspek administratif pendaftaran tanah dengan
alasan demi kepastian hukum tanpa menjamin perlindungan substantif
terhadap pemegang dan penguasa tanah yang secara historis telah
menguasai tanah tersebut. Padahal kepastian hukum merupakan asas
fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, sebagaimana
dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian
hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan
kemanfaatan.
11. Dalam konteks Pasal 19 UUPA, terdapat ketegangan normatif antara
tujuan “menjamin kepastian hukum” dengan sistem publikasi negatif yang
secara inheren mengakui kemungkinan kesalahan tanpa mekanisme
pertanggungjawaban negara. Kondisi ini menimbulkan distorsi norma,
karena kewajiban pendaftaran dibebankan kepada warga negara,
sementara risiko kesalahan justru dilepaskan dari negara.
19
12. Karena konstruksi Pasal 19 UUPA negara mewajibkan warga negara
untuk mendaftarkan tanah sebagai syarat memperoleh pengakuan
hukum, namun pada saat yang sama tidak menempatkan dirinya sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pendaftaran
tersebut. Konsekuensinya, seluruh risiko kesalahan administrasi dan
yuridis dialihkan kepada warga negara.
13. Bahwa hukum mengandung kepastian apabila hukum tersebut mampu
mengikat dan mengarahkan perilaku manusia, baik individu maupun
kelompok, agar berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh norma
hukum. Nilai kepastian inilah yang seharusnya melekat pada setiap
peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 19 UUPA, agar mampu
menciptakan keadilan dan ketertiban. Kepastian hukum mengandung
unsur kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif, serta
dapat dilaksanakan. Ketentuan hukum yang menyerahkan risiko
kesalahan pendaftaran tanah sepenuhnya kepada warga negara, tanpa
jaminan kebenaran materiil dari negara, justru menghilangkan fungsi
hukum sebagai pedoman.
14. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan
perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Dalam praktik pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA, ketiadaan
tanggung jawab negara atas cacat administrasi dan yuridis menunjukkan
tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara utuh.
15. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum
yang mewajibkan negara menjamin kepastian hukum. Sejalan dengan itu,
Pasal a quo menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan
“untuk menjamin kepastian hukum”. Namun, jaminan tersebut tidak
terwujud karena pendaftaran tanah dilaksanakan melalui sistem publikasi
negatif yang hanya mencatat data administratif tanpa menjamin
kebenaran materiil hak atas tanah. Akibatnya, hak yang telah didaftarkan
tetap tidak memperoleh kepastian akhir dan masih dapat dipersoalkan.
20
16. Pasal 19 UUPA secara tersirat menyatakan bahwa Indonesia
menggunakan sistem publikasi negatif, namun dengan unsur-unsur positif
yang mengikuti, sehingga daya pembuktian sertipikat di Indonesia bukan
mutlak atau tidak mutlak, melainkan kuat. Jadi, sertipikat hak atas tanah
merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan suatu tanah.
17. Bahwa dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sertipikat hak atas
tanah ditempatkan sebagai alat bukti yang kuat namun tidak bersifat
mutlak. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus
diterima
sebagai
benar
sepanjang
tidak dibuktikan
sebaliknya,
sebagaimana bersumber dari buku tanah dan surat ukur. Konstruksi ini
menunjukkan bahwa sekalipun negara menyelenggarakan pengukuran,
perpetaan, dan pembukuan tanah, negara tetap membuka kemungkinan
bahwa data yang dihasilkannya sendiri dapat dipatahkan di kemudian
hari. Artinya kepastian hukum yang dijanjikan Pasal 19 ayat (1) UUPA
bersifat sementara dan kondisional, bukan kepastian yang final.
18. Padahal asas kepastian hukum pada hakikatnya dimaknai sebagai
keadaan di mana hukum memberikan kekuatan konkret dan perlindungan
nyata bagi pencari keadilan. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian
hukum memiliki dua segi, yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal
konkret dan adanya keamanan hukum. Dalam perkara pendaftaran tanah,
pemegang sertipikat tidak dapat memprediksi apakah haknya benar-
benar aman dan terlindungi, sehingga sertipikat kehilangan fungsi
sebagai alat jaminan kepastian hukum. Di saat yang bersamaan,
ketidakpastian ini secara nyata mengancam hak atas tanah lama dan
tanah adat, karena penguasaan masyarakat adat yang telah berlangsung
secara turun-temurun tidak memperoleh perlindungan yang setara ketika
berhadapan dengan mekanisme pendaftaran formal negara.
19. Bahwa dalam konteks tanah lama dan tanah adat, ketentuan Pasal 19
UUPA justru berpotensi berubah menjadi instrumen penghapusan hak,
karena penguasaan yang sah secara historis, sosial, dan komunal dapat
dikalahkan oleh produk administratif negara semata, tanpa adanya
jaminan kebenaran materiil serta tanpa mekanisme perlindungan khusus
bagi hak-hak yang telah ada sebelumnya. Pada saat yang sama, bagi
pemegang sertipikat yang diperoleh dengan itikad baik, rezim Pasal 19
21
UUPA juga menciptakan kerentanan hukum, karena sertipikat yang
diterbitkan oleh negara tidak memberikan kepastian final, melainkan
sewaktu-waktu dapat digugat dan dibatalkan tanpa kesalahan pada pihak
pemegang hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah
a quo gagal mewujudkan kepastian hukum substantif, karena tidak
didukung oleh keselarasan antara substansi hukum, aparatur pelaksana,
dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M.
Friedman.
20. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa sistem pendaftaran tanah a
quo tidak hanya gagal melindungi hak-hak lama dan hak adat, tetapi juga
gagal memberikan kepastian hukum substantif bagi pemegang sertipikat,
sehingga negara justru menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi
seluruh subjek hak atas tanah. akhirnya kondisi ini menciptakan konflik
horizontal antar warga negara, karena negara memposisikan diri hanya
sebagai pencatat administratif, sementara sengketa akibat kesalahan
pendaftaran dipaksa diselesaikan melalui konflik perdata atau pidana
antar individu, yang seharusnya tidak terjadi apabila negara menjalankan
fungsi penjamin kepastian hukum.
21. Dalam kerangka hukum pertanahan nasional, negara tidak hanya
berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah, tetapi juga memikul
tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kepastian hukum atas
hak-hak atas tanah warga negara sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 19
ayat (1) UUPA. Namun demikian, ketika terjadi kesalahan administratif
dalam proses pendaftaran tanah baik berupa kekeliruan pencatatan,
penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan keadaan hukum yang
sebenarnya, maupun terjadinya sertipikat ganda, Pasal 19 UUPA tidak
secara normatif menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas akibat hukum dari kesalahan tersebut.
22. Bahwa sekalipun pemerintah menyatakan telah memenuhi asas publisitas
dalam pendaftaran tanah melalui pengumuman di Kantor Pertanahan
setempat,
keadaan
geografis
dan
kondisi
sosial
masyarakat
mengindikasikan pengumuman di Kantor Pertanahan belum dapat
memenuhi asas publisitas secara menyeluruh.
22
23. Bahwa dari sisi geografis, kondisi wilayah Indonesia yang luas dan
terfragmentasi menciptakan akses fisik yang tidak merata ke Kantor
Pertanahan. Wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur peta yang
akurat, sumber daya teknis yang kuat, dan keterhubungan layanan digital
yang mumpuni menciptakan proses pendaftaran dan pengumuman publik
atas data pertanahan menjadi kurang responsif. Perbedaan data spasial
antar wilayah dan kurangnya standarisasi teknologi di tingkat lokal
memperburuk ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap layanan
publikasi tanah yang bersifat publik dan universal. Oleh sebab itu,
dimungkinkan terjadinya kesalahan pendaftaran tanah, baik data fisik
maupun data yuridis.
24. Bahwa dari sisi sosial masyarakat, data Badan Pusat Statistik dalam
laporannya Statistik dan Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2024
menunjukkan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia berada pada level
yang cukup tinggi, dengan rentang mobilisasi antar pulau lebih dari 40%.
Tingkat mobilisasi yang tinggi tersebut menyulitkan masyarakat untuk
terus memantau pengumuman pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
yang sekiranya dapat bersinggungan dengan tanah yang dimilikinya. Hal
tersebut semakin kompleks jika sekiranya masyarakat yang berdomisili
pada suatu wilayah, tetapi memiliki hak atas tanah di beberapa tempat di
luar wilayah domisilinya. Kondisi demikian dapat menciptakan kesalahan
data fisik dan data yuridis karena kehadiran masyarakat untuk memantau
proses pendaftaran tanah dan pengumumannya menjadi terbatas.
25. Bahwa dalam sistem hukum nasional, prinsip pertanggungjawaban dalam
pelayanan publik secara tegas diakui, antara lain dalam Pasal 15 huruf h
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang
mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan
pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
26. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) UUPA merupakan bentuk pelayanan publik yang bersumber dari
kewenangan publik negara (ius imperii), sehingga secara sistemik tunduk
pada prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Pelayanan Publik.
23
27. Bahwa kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah
guna menjamin kepastian hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai
kewajiban administratif formal dalam menerbitkan sertipikat, melainkan
harus dimaknai sekaligus sebagai kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban hukum atas setiap kesalahan, kelalaian, atau cacat
administrasi yang timbul dalam proses penyelenggaraannya.
28. Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka frasa “untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA harus
dimaknai sebagai penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menjamin
kebenaran
materiil
data
fisik
dan
data
yuridis,
disertai
pertanggungjawaban hukum pemerintah atas setiap kesalahan dan cacat
administrasi yang timbul dalam proses pendaftaran tanah, serta menjamin
bahwa kepastian hukum tersebut tidak mengesampingkan hak-hak yang
telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum
adat.
B. Reduksi Prinsip Rekognisi Atas Tanah Lama dan Tanah Adat Melalui
Penafsiran Pasal 19 ayat (1) UUPA Yang Bertentangan dengan Pasal 18B
ayat (2) UUD NRI 1945
29. Bahwa pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
30. Bahwa frasa “mengakui dan menghormati” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD
NRI 1945 mengandung prinsip rekognisi konstitusional, yaitu pengakuan
negara terhadap eksistensi dan hak-hak yang telah hidup secara faktual,
historis, dan sosiologis dalam masyarakat hukum adat. Prinsip ini
menegaskan bahwa hak masyarakat hukum adat bersifat pre-existing,
sehingga tidak bergantung pada penciptaan, pemberian, atau legitimasi
administratif negara.
31. Bahwa pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat
hukum adat dalam hubungannya dengan negara serta menjadi landasan
24
konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya
masyarakat hukum adat diperlakukan. Pasal tersebut adalah satu
pernyataan tentang;
a. kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati
masyarakat adat, serta
b. hak konstitusional masyarakat hukum adat untuk memperoleh
pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.
32. Bahwa apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut sekaligus
merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara
negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan
masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang.
33. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: “Untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.”
34. Bahwa konstruksi Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menempatkan
pendaftaran tanah sebagai prasyarat utama kepastian hukum, secara
sistemik menggeser prinsip rekognisi konstitusional terhadap hak
masyarakat hukum adat menjadi pengakuan administratif semata.
Akibatnya, hak adat dan tanah lama berada dalam posisi yang secara
struktural dikalahkan oleh legitimasi administratif, sehingga pengakuan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945 kehilangan daya efektifnya. Kewajiban pendaftaran tanah sebagai
syarat kepastian hukum, tanpa verifikasi historis dan sosiologis yang
memadai, menyebabkan hak ulayat dan penguasaan tanah adat yang
telah ada secara turun-temurun rentan tersisih oleh hak yang lahir
kemudian semata-mata karena formalitas administratif. Dalam konteks
demikian, pendaftaran tanah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen
perlindungan hak yang telah ada, melainkan berpotensi menegasikan
keberadaan hak adat itu sendiri.
35. Jauh sebelum lahirnya UUPA dan bahkan sebelum terbentuknya negara,
masyarakat hukum adat dan penduduk setempat telah menguasai,
25
mengelola, dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun berdasarkan
hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penguasaan
tersebut dilakukan secara nyata, terbuka, dan berkesinambungan, serta
diakui secara sosial dalam komunitasnya. Negara kemudian hadir melalui
Pasal 19 UUPA dengan membentuk sistem pendaftaran tanah sebagai
instrumen
administrasi
modern,
namun
tanpa
secara
tegas
mengintegrasikan dan melindungi realitas penguasaan tanah lama dan
tanah adat tersebut.
36. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945 disadari pula oleh para pendiri bangsa pada saat perumusan UUD
NRI 1945. Kesadaran para pendiri negara terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD NRI 1945
(sebelum amandemen) yang menyatakan:
Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.
Selanjutnya dalam penjelasan II pasal tersebut, dinyatakan:
dalam territoire negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landschappen, dan volksgemeenschappen seperti
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di
Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan
oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa”. Penjelasan lanjutan dari pasal tersebut menyatakan,
“Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”;
37. Bahwa hak asal-usul pada masyarakat dengan susunan asli yang
dimaksud dalam penjelasan di atas dapat dipersamakan dengan hak
tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.
Prinsip pengakuan terhadap masyarakat dengan susunan asli ini
dijelaskan secara implisit oleh AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko
bahwa, “pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini
mempergunakan asas rekognisi. Asas ini berbeda dengan asas yang
dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi
dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi didasarkan pada
26
prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah”.
38. Bahwa seluruh prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan
hak tradisional ini dijabarkan melalui asas rekognisi, yang menegaskan
bahwa hak yang telah ada secara historis dan sosial harus diakui oleh
negara tanpa memerlukan pemberian formal.
39. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan
mereka sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak-hak asal-usul,
termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya.
Pengakuan tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kemampuan
masyarakat hukum adat dalam mengatur hubungan sosial internal, serta
dalam mengelola dan menata tata kelola tanah dan sumber daya alam di
wilayah mereka.
40. Sebagaimana Maria Sumardjono (1999) menyatakan bahwa kriteria
pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan
hak-haknya meliputi:
a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu
sebagai subjek hak ulayat;
b. Adanya wilayah atau tanah dengan batas-batas tertentu sebagai
lebensraum (ruang hidup) yang menjadi objek hak ulayat;
c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan
tindakan tertentu yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam,
dan perbuatan-perbuatan hukum.
41. Dapat disimpulkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat
(hak ulayat) merupakan hak asal-usul yang telah ada sebelum lahirnya
negara dan Undang-Undang Pokok Agraria, yang keberadaannya bersifat
nyata, hidup, dan diakui secara sosial dalam masyarakat, serta
memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional. Oleh karena itu,
hak ulayat tidak dapat diposisikan sebagai hak yang lahir dari pemberian
administratif negara, melainkan sebagai hak yang wajib diakui, dihormati,
dan dilindungi oleh negara melalui asas rekognisi, termasuk dalam setiap
kebijakan dan mekanisme pendaftaran tanah.
27
42. Namun demikian Pasal 19 ayat (1) UUPA secara terang mendistorsi
seluruh prinsip pengakuan terhadap hak kolektif dan kedaulatan
masyarakat adat atas wilayah serta sumber daya mereka karena:
a. Menjadikan
pendaftaran
tanah
sebagai
satu-satunya
dasar
pengakuan hak;
b. Tidak mengakomodasi verifikasi materiil atas hak ulayat atau hak
perseorangan adat;
c. Menggeser
pengakuan
konstitusional
menjadi
pengakuan
administratif semata;
d. Menimbulkan risiko hilangnya hak yang telah ada secara faktual dan
sosial, yang seharusnya diakui sebagai hak konstitusional.
43. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16
Juni 2011, Mahkamah menegaskan bahwa penguasaan negara atas
bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3)
UUD NRI 1945 harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sebagai
ukuran
utama
dalam
pengurusan,
pengaturan,
dan
pengelolaannya. Dengan adanya anak kalimat dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran
utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau
pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
44. Bahwa dalam putusan ini, Mahkamah juga menyatakan bahwa
penguasaan tersebut wajib memperhatikan dan melindungi hak-hak yang
telah ada, baik hak perseorangan maupun hak kolektif masyarakat hukum
adat (hak ulayat), serta hak-hak konstitusional lainnya yang dijamin UUD
NRI 1945 (vide paragraf [3.15.4].
45. Bahwa prinsip tersebut mengandung batas konstitusional bahwa setiap
tindakan negara di bidang agraria tidak boleh menghapus, menegasikan,
atau mengabaikan hak yang telah ada sebelumnya atas dasar
kewenangan administratif semata.
46. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA mewajibkan negara menyelenggarakan
pendaftaran tanah untuk “menjamin kepastian hukum,” namun apabila
28
kepastian hukum dipahami semata-mata sebagai tujuan administratif
formal tanpa subordinasi pada kebenaran materiil dan perlindungan hak
yang telah ada, termasuk hak perseorangan maupun hak kolektif
masyarakat hukum adat (hak ulayat), serta hak-hak konstitusional lainnya
yang dijamin UUD NRI 1945, hal ini berpotensi menggeser fungsi
penguasaan negara dari instrumen konstitusional yang bertujuan untuk
melindungi hak warga dan menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat
menjadi sekadar mekanisme formalisasi administratif, serta berisiko
meniadakan hak historis dan hak masyarakat hukum adat yang dikuasai
secara nyata dan turun-temurun.
47. Bahwa
hal
tersebut
bertentangan
dengan
batas
konstitusional
penguasaan negara sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan
Nomor 3/PUU-VIII/2010, karena penguasaan negara atas bumi, air, dan
kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
dan wajib memperhatikan hak-hak yang telah ada, sehingga setiap
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) harus
subordinatif pada perlindungan hak yang telah ada dan tidak semata-mata
menekankan legalitas administratif.
48. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012, Mahkamah kembali lagi menegaskan bahwa masyarakat hukum
adat merupakan subjek hukum yang diakui dan dihormati secara
konstitusional, serta memiliki hak asal-usul atas wilayah dan tanah
adatnya. Mahkamah juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas
bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945 tidak bersifat absolut, melainkan
mengandung
kewajiban
konstitusional
negara
untuk
mengatur,
mengelola, dan melindungi hak-hak yang telah ada demi sebesar-besar
kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat hukum adat. Namun demikian,
prinsip konstitusional tersebut tidak tercermin secara konsisten dalam
pengaturan Pasal 19 UUPA, karena pendaftaran tanah lebih dimaknai
sebagai proses administratif formal tanpa tanggung jawab dan kewajiban
negara untuk memastikan perlindungan terhadap kebenaran materiil dan
hak adat yang telah ada sebelumnya.
29
49. Bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal-
usulnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
juga merupakan bagian dari prinsip universal yang juga diakui dan
dikembangkan dalam hukum internasional. Prinsip rekognisi telah
menjadi standar global yang mengikat secara moral dan normatif, serta
dijadikan rujukan dalam pembentukan dan penafsiran hukum nasional di
berbagai negara.
50. Bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat (UNDRIP). Dalam Pasal 3 Deklarasi tersebut dinyatakan
bahwa, “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib
sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan
status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi,
sosial, dan budaya mereka.”
51. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa “Masyarakat adat, dalam
melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas
otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan
urusan internal dan lokal mereka, termasuk cara-cara dan sarana untuk
mendanai fungsi-fungsi otonom tersebut.”
52. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(UNDRIP), ILO Convention No. 169, dan Pasal 8 (j) Convention on
Biological Diversity (CBD, 1992) juga menegaskan hak kolektif
masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak-hak ini
mencakup pengakuan wilayah, partisipasi dalam pengelolaan sumber
daya, serta manfaat ekonomi yang berbasiskan kelestarian lingkungan.
53. UNDRIP Pasal 26 ayat (1) berbunyi:
Indigenous peoples have the right to the lands, territories and
resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise
used or acquired.
Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan
sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara
tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber
daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
54. UNDRIP Pasal 26 ayat (2) berbunyi:
30
Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the
lands, territories and resources that they possess by reason of
traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as
those which they have otherwise acquired.
Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan
sumber daya sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan
tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional
lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber
daya yang dimiliki dengan cara lain.
55. Pasal 26 ayat (3) UNDRIP berbunyi:
States shall give legal recognition and protection to these lands,
territories and resources. Such recognition shall be conducted with due
respect to the customs, traditions and land tenure systems of the
indigenous peoples concerned.
Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan
atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya
tersebut.
Pengakuan
itu
harus
dilakukan
sejalan
dengan
penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem
penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
56. Konvensi ILO 169 memuat beberapa pasal penting yang secara khusus
mengatur tentang isu tanah. Dalam Pasal 14 berbunyi:
The rights of ownership and possession of the peoples concerned over
the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In
addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard
the right of the peoples concerned to use lands not exclusively
occupied by them, but to which they have traditionally had access for
their subsistence and traditional activities.
Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
Hak kepemilikan dan penguasaan masyarakat yang bersangkutan
atas tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain
itu, tindakan harus diambil dalam kasus yang tepat untuk melindungi
hak masyarakat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah yang
tidak secara eksklusif ditempati oleh mereka, tetapi yang secara
tradisional telah mereka akses untuk mata pencaharian dan kegiatan
tradisional mereka.
57. Convention on Biological Diversity (CBD, 1992) memberikan tempat yang
sangat penting bagi peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam
pelestarian biodiversitas. Dalam Pasal 8(j), konvensi ini menetapkan
bahwa negara-negara pihak wajib: “Menghormati, melestarikan dan
mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan
31
komunitas lokal yang relevan dengan pelestarian dan pemanfaatan
berkelanjutan keanekaragaman hayati…” konvensi ini menghubungkan
pengetahuan tradisional masyarakat adat dengan strategi pelestarian
lingkungan global, serta mengakui hak mereka atas hasil komersialisasi
dari pengetahuan tersebut. CBD juga menjadi dasar bagi berkembangnya
rezim akses dan pembagian manfaat (Access and Benefit Sharing/ABS)
yang mewajibkan negara untuk melindungi hak masyarakat adat atas
pengetahuan genetik dan kultural mereka, serta memastikan mereka
mendapat manfaat dari pemanfaatannya.
58. Bahwa instrumen hukum internasional seperti UNDRIP, ILO Convention
No. 169, CBD, dan Declaration on the Right to Development menegaskan
konsensus bahwa hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah
merupakan hak kolektif yang pre-existing dan tidak bergantung pada
pengakuan
administratif
negara,
sehingga
negara
berkewajiban
mengakui, melindungi, dan menjamin keberlangsungannya, termasuk
melalui penghormatan terhadap sistem penguasaan tanah adat dan
prinsip free, prior and informed consent.
59. Bahwa setiap kebijakan atau norma hukum nasional yang mengabaikan
keberadaan dan penguasaan tanah adat, atau menundukkannya semata-
mata pada mekanisme administratif tanpa pengakuan substantif,
bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan
dalam hukum internasional dan selaras dengan Pasal 18B ayat (2) UUD
NRI 1945.
60. Oleh karena itu, guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum
adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, frasa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam Pasal 19 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus dimaknai sebagai
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan dengan tetap
menghormati hak yang telah ada secara sah, serta tidak dapat ditafsirkan
sebagai legitimasi untuk mengesampingkan hak milik yang telah ada
secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat
yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
32
C. Inkonsistensi Tanggung Jawab Negara Dalam Pasal 18 ayat (1) Dan 19
ayat (1) UUPA Antara Pencabutan Hak dan Pendaftaran Tanah
Bertentangan dengan Jaminan Kepastian Hukum
61. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum.”
62. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa untuk kepentingan
umum termasuk kepentingan bangsa dan negara hak-hak atas tanah
dapat dicabut oleh pemerintah, dengan syarat wajib disertai pemberian
ganti kerugian yang layak serta dilakukan menurut tata cara yang diatur
oleh undang-undang. Adapun Pasal 18 UUPA, yang berbunyi:
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan Undang-undang.
Sementara pasal 19 UUPA ayat (1) menyebutkan bahwa:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
63. Bahwa konstruksi Pasal 18 UUPA secara tegas menempatkan negara
sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari
tindakan publik yang dilakukan negara sendiri, yaitu pencabutan hak atas
tanah. Negara tidak hanya berwenang mencabut hak, tetapi juga memikul
kewajiban konstitusional untuk memberikan kompensasi kepada
pemegang hak yang dirugikan.
64. Bahwa pencabutan hak atas tanah merupakan bentuk intervensi negara
yang paling ekstrem terhadap hak milik warga negara, karena secara
langsung menghilangkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan
objek tanahnya. Namun demikian, justru dalam tindakan yang paling
invasif tersebut, UUPA secara eksplisit menempatkan tanggung jawab
pada negara.
65. Sementara dalam konteks pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 UUPA, negara mewajibkan warga negara untuk mendaftarkan
33
tanahnya sebagai prasyarat memperoleh pengakuan dan kepastian
hukum. Namun Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
mengandung antinomi hukum internal, karena di satu sisi menjanjikan
“kepastian hukum oleh Pemerintah” melalui pendaftaran tanah, namun di
sisi lain secara normatif tidak menempatkan kewajiban negara untuk
menjamin kebenaran materiil data pendaftaran dan menanggung akibat
hukum atas kesalahan administratif yang timbul. Akibatnya, kepastian
hukum yang dijanjikan tidak pernah benar-benar diwujudkan, melainkan
dialihkan menjadi beban dan risiko hukum yang harus ditanggung oleh
warga negara.
66. Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu
tunduk pada moralitas internal, oleh karena itu dalam pembentukannya
harus memperhatikan empat syarat berikut ini:
a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga
sebagai hasrat untuk kejelasan;
b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah
setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan
kegiatannya kepadanya;
d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang
diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
67. Sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, suatu sistem hukum yang
sah secara moral mensyaratkan bahwa aturan-aturan hukum tidak boleh
saling bertentangan satu sama lain, karena kontradiksi internal akan
menghilangkan kemampuan hukum untuk membimbing perilaku dan
menjamin kepastian. Dalam konteks hukum agraria, ketentuan Pasal 18
UUPA dan Pasal 19 UUPA menunjukkan adanya pertentangan normatif
dalam pengalokasian tanggung jawab negara.
68. Diperkuat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa “setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum
yang adil serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum.”
34
69. Pasal 18 UUPA secara tegas meletakkan tanggung jawab penuh pada
negara apabila negara melakukan pencabutan hak atas tanah untuk
kepentingan umum, yang diwujudkan melalui kewajiban pemberian ganti
kerugian yang layak. Sementara Pasal 19 UUPA yang mewajibkan
pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk “menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah” tidak disertai dengan penegasan tanggung jawab
negara atas akibat hukum dari kesalahan pendaftaran, penerbitan
sertipikat yang keliru, atau cacat yuridis dalam data fisik dan data yuridis
yang dihasilkannya sendiri.
70. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa dalam satu rezim hukum yang sama,
negara bertanggung jawab ketika secara aktif mencabut hak, tetapi
melepaskan tanggung jawab ketika melalui mekanisme administratif yang
diwajibkannya justru menimbulkan kerugian hak atas tanah. Keadaan
tersebut menciptakan pertentangan antar norma dalam UUPA, sehingga
bertentangan
dengan
prinsip
konsistensi
hukum
sebagaimana
disyaratkan oleh moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller.
71. Di Australia, sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang bersifat mutlak. Pasal 39 Land Titles Act
1980 bagian V-The Effect of Registration menyatakan:
a. A folio of the Register is evidence of the particulars recorded in the
folio.
b. Except as otherwise provided in this Act, a folio of the Register is
conclusive evidence that –
c. the person named in the folio as registered proprietor of or as taking
an estate or interest in the land described in the folio is entitled to
that land for that estate or interest; and
d. that land has been duly brought under this Act.
Terjemahan bebasnya sebagai berikut:
a. Lembaran Register merupakan bukti rincian yang tercatat dalam
lembaran tersebut.
b. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, lembaran
Register merupakan bukti pasti bahwa-
c. orang yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut sebagai
pemilik terdaftar atau sebagai penerima hak milik atau kepentingan
atas tanah yang dijelaskan dalam lembaran tersebut berhak atas
tanah tersebut untuk hak milik atau kepentingan tersebut; dan
d. tanah tersebut telah didaftarkan secara sah berdasarkan Undang-
Undang ini.
35
72. Bahwa seseorang yang terdaftar sebagai pemegang hak dalam suatu
buku tanah berhak mendapatkan indefeasible title atau hak yang tidak
dapat diganggu gugat, yang tidak dapat dibatalkan oleh putusan hakim.
Bagi pihak yang dirugikan karena pendaftaran hak atas tanah atas nama
orang lain atau pemilik tanah yang sebenarnya, penolakan atau
keberatannya dapat dicatatkan dalam sebuah daftar yang dikenal sebagai
caveat. Selain itu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya yang dirugikan
karena adanya pendaftaran tanah tersebut, akan mendapatkan Title
Insurance yang bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kekeliruan
tersebut.
73. Ketika terjadi kesalahan pendaftaran dalam sistem publikasi positif
Australia, risiko kesalahan tersebut tidak dibebankan kepada warga
negara, melainkan ditanggung oleh negara melalui mekanisme caveat
dan skema kompensasi atau title insurance. Pemilik tanah yang dirugikan
akibat kesalahan administrasi pendaftaran tidak dipaksa berkonflik secara
horizontal dengan sesama warga, melainkan memperoleh pemulihan
melalui tanggung jawab negara sebagai penyelenggara sistem
pendaftaran.
74. Perbandingan
ini
menunjukkan
perbedaan
mendasar
dalam
pengalokasian risiko hukum bahwa di Australia, negara yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah juga memikul tanggung jawab atas
akibat hukumnya; sedangkan di Indonesia, negara mewajibkan
pendaftaran tanah tetapi menolak menanggung risiko kesalahan
pendaftaran. Perbedaan ini bukan semata perbedaan teknis administratif,
melainkan mencerminkan perbedaan paradigma konstitusional tentang
siapa yang bertanggung jawab atas kepastian hukum.
75. Bahwa dalam suatu Negara Hukum, peraturan perundang-undangan
tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus memuat dan
mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Jimly
Asshiddiqie, dengan mengutip Wolfgang Friedman dalam Law in a
Changing Society, membedakan antara organized public power (the rule
of law dalam arti formil) dan the rule of just law (the rule of law dalam arti
materil). Dalam konteks ini, keadilan hukum yang dibangun dengan cara
mengalihkan risiko dan beban kesalahan kepada warga negara
36
merupakan kepastian hukum yang tidak adil. Pasal 19 ayat (1) UUPA
secara formal memenuhi prinsip rule of law karena diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun secara materiil gagal mewujudkan rule of
just law karena tidak menjamin keadilan dan perlindungan nyata atas hak
atas tanah yang telah didaftarkan.
76. Bahwa secara logika hukum dan yuridis tidak dapat dibenarkan apabila
negara bertanggung jawab penuh dalam tindakan pencabutan hak yang
sifatnya luar biasa tetapi menolak tanggung jawab dalam tindakan
administratif pendaftaran tanah, yang justru diklaim bertujuan “untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” sebagaimana frasa Pasal
19 ayat (1) UUPA. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi
internal (internal inconsistency) dalam UUPA, di mana negara mengakui
prinsip tanggung jawab publik dalam satu rezim pengaturan, namun
mengabaikannya dalam rezim lain yang sama-sama bersumber dari
kewenangan publik negara sebagaimana dikemukakan Fockema sebagai
antinomi hukum.
77. Lebih jauh Lord Lloyd menyatakan bahwa suatu sistem hukum
memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimum, karena tanpa itu
tidak dapat dikatakan sebagai sistem hukum yang bekerja. Ketidakpastian
dalam sistem pendaftaran tanah berpotensi menimbulkan konflik sosial
dan konflik horizontal antar warga, artinya negara hadir sebagai penjamin
kebenaran, tidak hanya sebagai pencatat administratif yang bebas dari
tanggung jawab hukum atas sebuah kesalahan.
78. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2025
setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia, naik 15,6%
dibanding 2024. Konflik tersebut melibatkan area seluas 914,57 ribu
hektare (ha), serta berdampak kepada 123.612 keluarga di 428 desa.
79. Fakta empiris menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan
insidental, melainkan struktural. Data Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) mencatat ratusan konflik agraria setiap tahun yang berdampak luas
terhadap keluarga dan komunitas, yang salah satu akarnya adalah
lemahnya kepastian hukum akibat ketiadaan tanggung jawab negara
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.
37
80. Pasal 18 UUPA tidak dipersoalkan sebagai objek pengujian, melainkan
dijadikan pembanding normatif untuk menunjukkan bahwa secara
sistematis UUPA sesungguhnya mengenal dan mengakui prinsip
tanggung jawab negara atas tindakan publiknya, sehingga ketiadaan
tanggung jawab serupa dalam Pasal 19 UUPA merupakan penyimpangan
dari logika internal undang-undang itu sendiri.
81. Bahwa Permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk membatalkan
kewenangan negara dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah
sebagaimana Pasal 19 UUPA, melainkan untuk menegaskan dan
menguatkan
tanggung
jawab
konstitusional
negara
agar
penyelenggaraan pendaftaran tanah benar-benar mewujudkan kepastian
hukum yang berkeadilan, dengan menjamin kebenaran materiil serta
perlindungan efektif terhadap hak atas tanah yang telah ada dan diperoleh
secara sah.
82. Pengertian kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menuntut
perlindungan substantif terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks
pertanahan, kepastian hukum yang adil meniscayakan jaminan atas hak
yang telah diperoleh dan dikuasai secara sah, serta perlindungan nyata
dari negara terhadap akibat kesalahan administratifnya sendiri. Ketiadaan
tanggung jawab negara atas produk pendaftaran tanah telah mendorong
maraknya sengketa dan konflik agraria yang berdampak langsung pada
hilangnya tanah, tempat tinggal, dan sumber penghidupan warga negara.
Keadaan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat
konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI
1945.
83. Oleh karena itu, absennya tanggung jawab negara dalam pelaksanaan
kewenangan administratif pendaftaran tanah menciptakan paradoks
perlindungan hukum, di mana tindakan administratif negara justru
memberikan perlindungan yang lebih rendah dibanding pencabutan hak
secara formal sebagaimana Pasal 18 UUPA. Kondisi ini menunjukkan
ketidakkonsistenan normatif dan secara nyata bertentangan dengan
38
prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
D. “Frasa ‘Untuk Menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah’ dalam
Pasal 19 ayat (1) UUPA Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD
1945 Sepanjang Dimaknai Melegitimasi Pengambilalihan Hak Milik atas
Tanah Adat dan Hak Bersertipikat melalui Mekanisme Administratif
84. Bahwa Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.
85. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menempatkan hak milik baik
yang bersumber dari penguasaan adat, tanah lama, maupun hak yang
telah disertipikatkan sebagai hak asasi manusia yang memperoleh
perlindungan
konstitusional
tanpa
membedakan
asal-usul
administratifnya.
86. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
87. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA kerap dimaknai bahwa kepastian hukum
hak atas tanah hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah.
Penafsiran demikian telah melahirkan praktik yang menempatkan
sertipikat sebagai dasar utama pengakuan hak, dan alat bukti terkuat dan
hampir mutlak; serta legitimasi administratif untuk mengesampingkan hak
yang telah ada sebelumnya
88. Namun demikian, Pasal a quo tidak mengatur secara eksplisit tentang
kewajiban negara untuk menjamin kebenaran materiil data fisik dan data
yuridis, tanggung jawab negara atas kesalahan pendaftaran tanah; dan
perlindungan terhadap hak-hak yang telah ada secara historis, khususnya
tanah adat dan tanah lama.
89. Padahal, tanggung jawab negara dalam konteks kerentanan tanah adat
dan konflik pertanahan tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan
39
juga bersifat konstitusional, moral, dan internasional. Kewajiban tersebut
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang mewajibkan negara melindungi warga negara dari
perampasan hak milik.
90. Dalam konteks masyarakat hukum adat, hak atas tanah lahir dari relasi
historis, sosial, dan kultural yang telah berlangsung jauh sebelum
hadirnya sistem pendaftaran tanah modern. Tanah adat dan tanah lama
yang dikuasai secara nyata dan turun-temurun merupakan hak milik
dalam pengertian konstitusional, meskipun belum dilekati sertipikat hak
atas tanah. Oleh karena itu, secara konstitusional, tanah adat dan tanah
lama tidak dapat diposisikan sebagai hak yang lebih rendah dibandingkan
hak atas tanah yang lahir dari pendaftaran administratif.
91. Sementara norma a quo secara tekstual menempatkan pendaftaran tanah
sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang
pertanahan, dalam praktik penafsiran yang demikian justru menimbulkan
ketidakpastian hukum. Di satu sisi, tanah adat dan tanah lama yang belum
terdaftar secara administratif menjadi rentan dikalahkan oleh hak yang
lahir kemudian semata-mata karena legitimasi pendaftaran. Di saat yang
bersamaan, pemegang sertipikat juga berada dalam posisi rawan digugat
dan kehilangan kepastian hukum apabila di kemudian hari terbukti bahwa
sertipikat tersebut diterbitkan tanpa verifikasi kebenaran materiil atas
penguasaan tanah yang telah ada sebelumnya.
92. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sekitar 80.000 desa, dengan
kurang lebih 5.000 desa masih berstatus desa adat, terdapat ratusan ribu
hektar tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat hukum adat namun
tidak memiliki kepastian hukum administratif. Kondisi ini menyebabkan
kedudukan hukum tanah menjadi tidak jelas, bukan karena ketiadaan hak,
melainkan karena absennya pengakuan administratif negara.
93. Bahwa tanah-tanah dalam wilayah desa adat tersebut pada umumnya
dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat dan tunduk dan
diatur berdasarkan hukum adat setempat serta belum atau tidak
seluruhnya terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan negara.
40
94. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan ratusan ribu hektar tanah adat
dan tanah lama berada dalam keadaan kedudukan hukum yang tidak jelas
secara administratif, meskipun secara historis, sosiologis, dan faktual
penguasaannya nyata, berkelanjutan, dan tidak pernah terputus.
Ketidakjelasan administratif ini bukan disebabkan oleh ketiadaan hak,
melainkan oleh ketidakhadiran negara dalam melakukan pengakuan dan
perlindungan aktif terhadap hak-hak yang telah ada sebelum sistem
pendaftaran tanah diberlakukan.
95. Secara praktik, frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah”
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA kerap ditafsirkan menempatkan
pendaftaran tanah sebagai satu-satunya sumber kepastian hukum.
Penafsiran demikian secara sistemik telah melahirkan banyak sengketa
tanah, terutama di wilayah desa adat, karena tanah yang belum terdaftar
diperlakukan sebagai tidak memiliki perlindungan hukum yang setara.
96. Akibat dari praktik tersebut, sertipikat hak atas tanah yang lahir kemudian
diperlakukan sebagai alat bukti hak terkuat dan hampir mutlak dan
mengalahkan penguasaan tanah adat yang telah berlangsung puluhan
bahkan ratusan tahun serta menjadi dasar legitimasi administratif untuk
menyingkirkan hak yang telah ada secara historis dan sosiologis.
97. Menurut temuan perwakilan Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and
Rural Development (ANGOC) dalam forum regional mengenai monitoring
konflik tanah di Jakarta pada tanggal 26–27 Februari menegaskan bahwa
tingginya konflik agraria di Indonesia berkorelasi erat dengan lemahnya
perlindungan hak atas tanah, khususnya terhadap masyarakat adat dan
kelompok rentan, serta kuatnya pendekatan administratif dan represif
dalam pengelolaan pertanahan.
98. Bahwa data konflik agraria tahun 2023 tercatat 241 letusan konflik agraria
di berbagai wilayah Indonesia yang mengakibatkan perampasan seluas
638.188 hektar tanah, mencakup tanah pertanian, wilayah adat, wilayah
tangkap, serta kawasan permukiman, dengan jumlah korban terdampak
mencapai 135.608 kepala keluarga. Data ini menunjukkan bahwa konflik
agraria tidak hanya berdampak pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga
41
secara langsung mengancam keberlangsungan hidup, tempat tinggal,
dan sumber penghidupan masyarakat.
99. Bahwa dari keseluruhan konflik tersebut, 110 letusan konflik agraria
disertai dengan penggunaan pendekatan represif, yang mengakibatkan
608 pejuang hak atas tanah menjadi korban, baik dalam bentuk
kriminalisasi, kekerasan, maupun pembatasan hak-hak sipil lainnya.
Fakta ini mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik agraria di
Indonesia kerap ditempuh melalui mekanisme koersif, alih-alih melalui
perlindungan hak dan penyelesaian hukum yang berkeadilan.
100. Bahwa secara komparatif, tingkat konflik agraria di Indonesia berada pada
posisi paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya,
seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Indonesia
menyumbang 74% dari total insiden konflik, 94% dari total korban individu,
serta 84% dari total rumah tangga terdampak di antara enam negara
tersebut. Dominasi angka ini menegaskan bahwa persoalan konflik
agraria di Indonesia memiliki karakter yang lebih akut dan struktural
dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
101. Bahwa Pasal 17 DUHAM secara tegas menyatakan bahwa setiap orang
berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain, dan tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-
mena.
102. Lebih lanjut, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas tempat
tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta tidak boleh diusir secara
sewenang-wenang. Ketentuan ini menempatkan penguasaan dan
pemanfaatan tanah baik tanah adat, tanah lama, maupun tanah yang
telah disertipikatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus
dilindungi secara substantif, bukan semata-mata secara administratif.
103. Bahwa situasi tersebut membuka ruang bagi pihak lain untuk memperoleh
sertipikat atas tanah yang secara historis dan sosiologis telah dikuasai
masyarakat adat, sehingga negara secara tidak langsung melegitimasi
pengambilalihan hak milik melalui mekanisme administratif. Kondisi ini
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang melarang
42
pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, termasuk melalui
kebijakan administratif yang mengabaikan keadilan substantif.
104. Prinsip ini menegaskan bahwa hak atas tanah, baik yang berasal dari
penguasaan adat maupun yang telah dilekati sertipikat, tidak boleh
dicabut atau dikesampingkan melalui mekanisme administratif yang
mengabaikan keadilan substantif.
105. Berdasarkan seluruh dalil di atas, jelas bahwa sumber utama kerentanan
hak milik justru terletak pada desain normatif Pasal 19 ayat (1) UUPA yang
menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum
tanpa secara tegas mewajibkan negara menjamin kebenaran materiil data
fisik dan data yuridis serta melindungi hak-hak yang telah ada
sebelumnya. Kekosongan tanggung jawab normatif tersebut menjadikan
pengambilalihan hak milik termasuk tanah adat dan tanah lama melalui
mekanisme administratif bukan sekadar kemungkinan praktik, melainkan
konsekuensi sistemik dari norma a quo.
106. Oleh karena itu, frasa a quo adalah konstitusional dan tidak bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai sebagai
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menjamin akurasi dan
keabsahan data fisik serta data yuridis, disertai pertanggungjawaban
hukum Pemerintah atas setiap kesalahan administrasi, serta tidak dapat
ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengesampingkan hak-hak yang
telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum
adat.
IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
43
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang
frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” tidak dimaknai
sebagai kewajiban Pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah
dengan menjamin akurasi dan keabsahan data fisik serta data yuridis dalam
setiap tahapannya yang disertai pertanggungjawaban hukum atas setiap
kesalahan atau cacat administrasi yang timbul dalam proses pendaftaran
tanah,
serta
tidak
dapat
ditafsirkan
sebagai
legitimasi
untuk
mengesampingkan hak-hak yang telah ada secara historis dan sosiologis,
termasuk hak masyarakat hukum adat yang telah dikuasai secara nyata dan
turun-temurun sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ariyanto
Zalukhu;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dra.
Desimeni Larosa, M.Pd.;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Christina
W. Zega, S.Sos., M.M.;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama
Masnidarti Harefa;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Vendy
Setiawan;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Akta Jual Beli pada tanggal 06 Agustus 1956;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Akta Jual Beli pada tanggal 25 Januari 1958;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Akta Jual Beli pada tanggal 07 Oktober 1969;
44
11. Bukti P-11
: Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemohon V oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Screenshot Spam Chat WhatsApp dari Masyarakat
kepada Pemohon V;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat keterangan Pemohon II sampai dengan
Pemohon IV sebagai ahli waris sah dari pemilik tanah adat;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Cacat administrasi dalam proses pendaftaran
tanah di Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten
Cianjur.
Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga
mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Yamin S.S., S.H., M.Hum., M.H. yang
keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026 dan didengarkan
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026, pada pokoknya sebagai
berikut.
Pada tanggal 24 September 2026 yang akan datang Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya
disingkat UUPA) genap berusia 66 tahun. Sejak awal disusun oleh Panitia Agraria,
UUPA berada dalam pertarungan ideologi dan dinamika sosial politik. Hal ini tampak
dalam rumusan Pasal 5 UUPA yang menetapkan bahwa hukum adat adalah dasar
bagi hukum agraria nasional. Hukum adat berlaku atas bumi, air, dan ruang
angkasa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Negara,
persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia –yang kemudian oleh Budi Harsono
dimaknai bahwa yang dimaksud sosialisme Indonesia adalah Pancasila.
Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pendaftaran tanah
dirumuskan dalam Pasal 19 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Adapun rumusan Pasal 19 UUPA adalah sebagai berikut:
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
45
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Kegiatan Negara (Pemerintah c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
yang diamanahkan dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi ruang lingkup yang luas, namun
dalam praktiknya justru bersikap pasif dan berpotensi bertentangan dengan Pasal
18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dirumuskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Kewenangan yang begitu besar dalam memaknai ruang lingkup
pendaftaran tanah merugikan masyarakat adat dan para pencari keadilan yang
menjadi korban maladministrasi pendaftaran. Dalam praktik Kepala Daerah yang
berkolaborasi dengan Kepala Kantor Pertanahan/ATR sering mengeluarkan produk
hukum yang menetapkan kawasan hutan lindung yang beririsan dengan
tanah/hutan adat yang sudah ada turun-temurun ratusan, bahkan mungkin ribuan
tahun, sehingga tidak ada aktivitas warga. Masyarakat adat tercabut dan terusir dari
ruang hidupnya. Beberapa saat kemudian diubah dari kawasan hutan lindung
diubah menjadi hutan produksi, lalu muncul Hak Pengelolaan Hutan dan Hak Guna
Usaha, serta diberi izin untuk perkebunan atau pertambangan yang pada akhirnya
merusak kosmologi masyarakat adat.
Dengan demikian, ketentuan Pasal 19 UUPA yang seharusnya memberi
kepastian hukum justru menjadi instrumen untuk mengambil hak-hak konstitusional
masyarakat hukum adat. Di samping itu, dalam praktik juga terjadi diskriminasi
pelayanan pendaftaran tanah akibat tidak jelasnya ketentuan yang masih
mempertahankan alam pikir kolonialisme, misalnya bagi etnis Tionghoa harus di
hadapan Notaris/PPAT, dalam pengurusan waris, sedangkan etnis lainnya cukup
surat pernyataan ahli waris yang diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat. Hal lain ruang
46
lingkup kewenangan pendaftaran tanah yang begitu luas tidak disertai tanggung
jawab atas produk yang dihasilkan sendiri karena tidak berkoordinasi dengan
perangkat administrasi daerah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga sering
ditemukan sertifikat ganda, sehingga masyarakat terpaksa memperjuangkan hak
atas tanahnya.
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026, kemudian dokumen fisiknya diterima
Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut.
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU
5/1960 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
B. PANDANGAN UMUM DPR RI
1. Bahwa tujuan pembentukan UU 5/1960 di dalam Negara Republik Indonesia,
yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama
masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Pada itu
hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah
satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur
tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan
penghambat dari pada tercapainya cita-cita hal itu disebabkan terutama
karena hukum agraria yang berlaku sebagian tersusun berdasarkan tujuan
dan sendi-sendi pemerintah jajahan. Selain itu adanya politik hukum
pemerintah jajahan tersebut hukum agraria tersebut mempunyai sifat
dualisme, yaitu dengan tujuan berlakunya dan hukum adat di samping
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana
47
selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga
tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa. Oleh karena itu, bagi rakyat
asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.
2. Bahwa hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang di-maksudkan
tujuan UU 5/1960 dan harus sesuai juga dengan kepentingan rakyat dan
Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam
segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan
penjelmaan dari pada asas kerohanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu
Ketuhanan. Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan
dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari
pada ketentuan dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Garis-
garis besar dari pada haluan Negara yang tercantum di dalam. Manifesto
Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam
Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.
3. Bahwa hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan
mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-
hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan
dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-
undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara
sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat
sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan
perekonomian. Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai
dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat
Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria
yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum
adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan
dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan
sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat
kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.
4. Bahwa di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu undang-undang
pokok agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam
48
keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat.
Berhubung dengan itu ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat 2 UU
5/1960, bahwa: “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan
hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional diperhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang
didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan
hukum rakyat kota dan rakyat perdesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat
dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut
selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan
yang ekonomis lemah.
5. Bahwa dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat
dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan
hukum pada hakekatnya akan terselenggarakan pula. Sebagai yang telah
diterangkan di atas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru
pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah, menurut hukum adat sebagai
yang disebut dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g UU
5/1960. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam
masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan
(guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) Pasal 16
ayat 1 huruf b dan c UU 5/1960).
6. Bahwa pembentukan UU 5/1960 dilandasi oleh cita-cita untuk menjadikan
hukum agraria sebagai sarana dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan,
dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Penjelasan Umum UUPA
ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk: (a)
meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional sebagai alat untuk
mencapai kemakmuran dan keadilan sosial, khususnya bagi rakyat tani; (b)
mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan melalui
penghapusan dualisme; serta (c) memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Dalam rangka mewujudkan tujuan kepastian hukum tersebut, UU 5/1960
mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen hukum
yang berfungsi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi
49
pemegang
hak
atas
tanah.
Pelaksanaannya
dilakukan
dengan
memperhatikan kepentingan serta kondisi negara dan masyarakat,
kebutuhan
lalu
lintas
sosial
dan
ekonomi,
serta
kemampuan
penyelenggaraan dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan menyediakan data dan informasi
yang akurat bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah,
guna memudahkan perbuatan hukum atas tanah yang telah terdaftar,
sehingga pada akhirnya mendukung terwujudnya tertib administrasi
pertanahan secara menyeluruh.
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa pertama-tama dasar wilayah itu diletakkan dalam ketentuan Pasal
25A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa: “Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.” dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi
bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran
rakyat”. Artinya, bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai
keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, tidak semata-mata
menjadi tanah, air maupun kekayaan alam yang terkandung adalah hak dari
para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan
pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau
pulau yang bersangkutan. Melainkan harus dimaknai sebagai suatu
hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia
sebagai hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas,
yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.
2. Bahwa hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa itu adalah
hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak
ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan, yang pada kiranya dapat
ditegaskan dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat
dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain atas bagian dari bumi Indonesia. Dalam pada itu hanya permukaan
bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. Selain
50
hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-
bangunan, hak-pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan
dengan undang-undang lain.
3. Bahwa patut untuk para Pemohon pahami, UU 5/1960 berpangkal pada
pendirian, ditujukan untuk mencapai apa yang ditentukan dalam ketentuan
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak perlu dan tidaklah pula
pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak
sebagai pemilik tanah, melainkan lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi
kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa.
Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara.
4. Bahwa dari paradigma berpikir demikian frasa “dikuasai” dalam konstitusi
bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi
wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa
Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaannya.
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian
dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
5. Bahwa sebagai konsekuensi dari kewenangan negara untuk mengatur,
menentukan, dan menyelenggarakan hubungan hukum di bidang agraria,
negara melalui UU 5/1960 membentuk sistem administrasi pertanahan, salah
satunya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah. UU 5/1960 secara
tegas mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi
para pemegang hak. Penjelasan Umum UU 5/1960 menegaskan bahwa
pendaftaran tanah merupakan suatu “rechtskadaster”, yakni sistem
51
pendaftaran yang bertujuan memberikan kepastian hukum, baik bagi
pemegang hak maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Maka dalam
konteks ini, Pasal 19 UU 5/1960 ditujukan kepada pemerintah sebagai
perintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara bertahap
dengan memperhatikan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, serta
kemampuan kelembagaan dan sumber daya yang tersedia, sehingga pada
akhirnya tercapai sistem kadaster yang meliputi seluruh wilayah.
6. Bahwa untuk memahami makna dan semangat Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960
secara tepat, tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan politis lahirnya
UU 5/1960 itu sendiri. Sebelum berlakunya UU 5/1960, sistem hukum agraria
Indonesia bersifat dualisme yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian
hukum, tetapi juga menjadi alat penindasan yang menempatkan rakyat asli
dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum. Bagian konsideran UU
5/1960 secara tegas menyatakan bahwa hukum agraria kolonial “tidak
menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli.” Lahirnya UU 5/1960, termasuk
Pasal 19 ayat (1) di dalamnya, merupakan jawaban sejarah atas penderitaan
tersebut. Pendaftaran tanah sebagaimana dimandatkan Pasal 19 ayat (1) UU
5/1960 justru dibentuk untuk melindungi, bukan mengecualikan, hak-hak
rakyat atas tanah, termasuk hak-hak yang telah ada secara historis. Oleh
karena itu, membaca Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 sebagai norma yang
mengancam kepastian hukum adalah pembalikan terhadap semangat
dekolonisasi yang melatarbelakangi kelahiran UU 5/1960 itu sendiri.
7. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak dapat dipahami sebagai norma
yang berdiri sendiri. Setidaknya terdapat 4 (empat) lapisan yang memuat
bentuk perlindungan hak atas tanah dalam UU 5/1960, yaitu:
a. Pertama, lapisan pengakuan hak adat sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 3 UU 5/1960 mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang
masih ada, dan Pasal 5 UU 5/1960 menetapkan hukum adat sebagai
dasar hukum agraria nasional. Kedua ketentuan ini merupakan fondasi
yang memastikan bahwa hak-hak yang telah ada secara historis tetap
diakui dan dilindungi.
b. Kedua, lapisan pengaturan hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 sampai
dengan Pasal 18 UU 5/1960 mengatur berbagai jenis hak atas tanah yang
memberikan kepastian atas jenis dari masing-masing hak.
52
c. Ketiga, lapisan pendaftaran dan pembuktian hak dalam Pasal 19 ayat (1)
UU 5/1960 memerintahkan penyelenggaraan sistem pendaftaran sebagai
instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum secara formal atas hak-
hak yang telah diakui pada lapisan sebelumnya.
d. Keempat, lapisan penyelesaian sengketa. Meskipun UU 5/1960 tidak
mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan,
namun sistem hukum nasional telah menyediakan berbagai forum dan
mekanisme penyelesaian, meliputi: gugatan pembatalan sertifikat melalui
PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri berdasarkan hukum
acara perdata, upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta mediasi
pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun
2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Keberadaan
forum-forum
ini
justru
menegaskan
bahwa
telah
menyediakan mekanisme korektif yang memadai di luar norma Pasal 19
ayat (1) UU 5/1960 itu sendiri.
8. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “Untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam Pasal 19 ayat (1) UU
5/1960 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dimaknai sebagai
kewajiban menjamin kebenaran materiil (data fisik dan data yuridis) serta
tidak mengatur pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dalam proses
pendaftaran tanah, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa perlu terlebih dahulu dipahami mengenai konsep dan pengaturan
pendaftaran tanah dalam sistem hukum agraria nasional yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah
sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 telah diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (PP 24/1997) dan peraturan pelaksana lainnya, antara lain
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
53
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta
perubahannya.
b. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)
UU 5/1960 meliputi serangkaian kegiatan, yaitu pengukuran, perpetaan,
dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah beserta
peralihannya; serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan definisinya, pendaftaran tanah
dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan,
pengolahan,
pembukuan,
dan
penyajian
serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya. Adapun tujuan pendaftaran tanah
sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PP 24/1997 adalah:
1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2) untuk
menyediakan
informasi
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan.
c. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pendaftaran tanah
tersebut, kepada pihak yang berhak diterbitkan sertifikat sebagai tanda
bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.
Sertifikat ini, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 jo. Pasal
32 PP 24/1997, memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan
data dalam surat ukur dan buku tanah. Kekuatan pembuktian ini
54
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak, karena dalam
praktiknya sertifikat menjadi dasar utama dalam pembuktian kepemilikan
maupun dalam berbagai perbuatan hukum atas tanah.
d. Bahwa terkait dengan kebenaran data dalam sertifikat sebagaimana yang
dipermasalahkan oleh Para Pemohon, hal tersebut tidak dapat dilepaskan
dari sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut. Dalam praktik hukum
agraria, sebagaimana juga dikemukakan oleh Arie S. Hutagalung
(Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah: 2005), tidak terdapat
penerapan sistem publikasi yang sepenuhnya murni, baik positif maupun
negatif. Indonesia sendiri menganut sistem publikasi negatif yang
mengandung unsur positif, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan
Umum PP 24/1997, dikarenakan menghasilkan surat-surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32
ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU 5/1960. Dalam sistem ini, sertifikat
merupakan alat bukti yang kuat, namun bukan bukti yang mutlak. Artinya,
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus dianggap
benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Penerapan sistem
publikasi pendaftaran tanah yang dianut dalam kebijakan pertanahan di
Indonesia salah satunya dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No.
459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menentukan bahwa:
Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang
berlaku di Indonesia, maka pendaftaran tanah nama seseorang di
dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilih tanah
tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak
lain.
e. Bahwa lebih lanjut, untuk memberikan kepastian hukum yang seimbang,
PP 24/1997 juga mengatur batasan dan perlindungan hukum yang jelas,
antara lain melalui ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Di satu sisi,
data dalam sertifikat diakui sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun di
sisi lain, tetap dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan
keberatan/gugatan apabila merasa memiliki hak yang lebih kuat. Dalam
hal ini, terdapat pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun untuk
mengajukan keberatan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan secara
sah kepada pihak yang beritikad baik dan menguasai secara nyata objek
55
tanah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk
menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap
pemilik hak yang sesungguhnya.
f. Bahwa dalam kerangka teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Elza
Syarief (Persetifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom: 2014), sistem
publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia justru bertujuan
memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang sebenarnya
melalui penerapan asas nemo plus juris, yaitu seseorang tidak dapat
mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya. Oleh karena itu,
meskipun telah diterbitkan sertifikat, pihak yang merasa memiliki hak yang
lebih kuat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya melalui
mekanisme peradilan. Hal ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran
tanah tidak menutup kemungkinan koreksi atas kesalahan atau
ketidaktepatan data, melainkan justru menyediakan mekanisme korektif
sebagai bagian dari perlindungan hukum.
g. Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara
konseptual telah dirancang untuk menyeimbangkan antara kepastian
hukum dan keadilan. Di satu sisi, sertifikat memberikan perlindungan
hukum yang kuat kepada pemegang hak, dan di sisi lain, sistem publikasi
yang dianut tetap membuka kemungkinan koreksi terhadap kesalahan
data atau sengketa hak melalui mekanisme pembuktian di pengadilan.
Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya kontradiksi
normatif dalam ketentuan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
Secara substantif, permasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon
sesungguhnya berkaitan dengan aspek persoalan implementasi norma,
bukan persoalan konstitusionalitas itu sendiri.
9. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo
mereduksi prinsip rekognisi atas tanah lama dan tanah adat sehingga
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI
memberikan keterangan, sebagai berikut:
a. Bahwa kepemilikan dan keberadaan tanah adat yang menurut negara itu
sejatinya telah dijamin oleh ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun
1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan dari
56
masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, artinya terlebih dahulu dikonfirmasi keabsahan dari
masyarakat adat untuk mengetahui benar atau tidak terdapatnya hak-hak
yang melekat padanya.
b. Bahwa ditegaskan pengakuan hak adat yang melekat pada masyarakat
adat semestinya dipenuhi syarat-syaratnya yang senyatanya juga
diakomodasi oleh UU 5/1960. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2
ayat (4) UU 5/1960 Hak menguasai dari Negara tersebut di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.
c. Bahwa keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sangat
ditentukan berlaku tidaknya hukum adat dalam masyarakat yang
bersangkutan. Karena itu dalam Pasal 5 UU 5/1960 yang menyatakan:
Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan
bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-
peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan
peraturan
perundangan
lainnya,
segala
sesuatu
dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Sehubungan, Penjelasan Pasal 5 UU 5/1960 menyatakan hukum
adat dijadikan dasar dari hukum agraria mengingat penjelasan
umum Angka 3.
d. Bahwa perlu ditekankan kembali hak adat yang dimaksud pada
kepenguasaan tanah yang diberikan kewenangannya kepada adat, harus
memenuhi sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Pada
intinya hak adat dimaksud bukanlah individu yang merupakan anggota
adat melainkan komunal dari masyarakat adat. Selain itu, Masyarakat
hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi
unsur antara lain:
1) masyarakatnya
masih
dalam
bentuk
paguyuban
(rechtsgemeenschap);
2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
57
3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang
masih ditaati; dan
5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
e. Bahwa kemudian pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat
adat ditetapkan melalui peraturan daerah yang pada kerangka
implementasinya, peraturan daerah tersebut harus disusun dengan
mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi
masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah
yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Sehingga
peraturan daerah nantinya memuat:
1) tata cara penelitian,
2) pihak-pihak yang diikutsertakan,
3) materi penelitian, dan
4) kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.
Dengan demikian pemahaman para Pemohon bahwa norma a quo
mereduksi prinsip rekognisi atas tanah lama dan tanah adat sehingga
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan
pemahaman yang keliru. Sebaliknya konstruksi pengakuan keberadaan hak
ulayat dari masyarakat adat harus dilihat secara luas bahkan dari ketentuan
norma perundang-undangan lain dan teknis.
10. Bahwa secara nyata hak ulayat itu ada dan berlaku dalam ketentuan undang-
undang maupun tataran praktik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya
sengketa di pengadilan hingga tidak jarang memproduksi putusan-putusan
hakim yang memenuhi keadilan substantif. Meskipun sengketa tanah sering
dijumpai sebagai sengketa hukum yang kompleks namun peran hakim
menjadi sangat krusial. Dalam kerangka law and society, hukum dipahami
sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup (living law), sehingga hakim
dituntut untuk membaca konflik tanah adat sebagai perjumpaan antara
hukum negara, hukum adat, dan relasi kuasa yang melingkupinya. Meskipun
terdapat UU 5/1960 namun hakim dapat aktif menggali nilai keadilan
substantif yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh
58
Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan
sebaliknya.
11. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan ketentuan a quo telah
menyimpangi norma keadilan sebab dapat melegitimasi pengambilan hak
milik atas tanah adat dan hak bersertifikat melalui mekanisme administratif
maka pemaknaan yang Para Pemohon peroleh belum sampai kepada
maksud hak-hak adat dalam kerangka konstitusi itu sendiri. Sebaliknya Para
Pemohon memaknai kepemilikan hak atas tanah masih ditempatkan pada
paradigma individu dan hal tersebut bukan masuk dari pada pengakuan pada
konteks kewenangan yang diberikan kepada masyarakat dalam hubungan
dan pelaksanaan hak ulayat.
12. Bahwa mencermati kembali dalil-dalil para Pemohon, sesungguhnya
mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat sebagai hak dari masyarakat
adat telah diakomodir kerangka regulasi baik melalui UU 5/1960, UU 41/1999,
maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
serta PP 24/1997. Ketentuan tersebut adalah bentuk penjaminan warga
negara atas amanah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan
itu, Para Pemohon juga menyadari dan mendalilkan bahwa persoalan yang
Para Pemohon alami disebabkan oleh faktor struktural, akses informasi,
kondisi sosial masyarakat adat/lokal (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8, 10,
dan 25) yang secara regulasi dan mekanisme telah disediakan. Dengan
demikian ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 sejatinya harus dimaknai
sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah
pada paradigma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pembentuk
undang-undang telah memasukkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 Nomor 148 yang saat ini sedang dalam
proses penyusunan. Di dalam RUU tersebut terdapat materi pokok-pokok
yang pada intinya mengatur tentang:
a. Pengoptimalan sumber daya bagi masyarakat hukum adat, termasuk
dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
b. Perlindungan, hak dan kewajiban, dan pemberdayaan masyarakat hukum
adat;
59
c. pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui tahapan identifikasi,
verifikasi dan validasi, hingga penetapan sebagai masyarakat hukum
adat;
d. Penentuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta batas wilayah
adat dan tanah ulayat yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum
Adat; serta
e. Lembaga adat dan penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat.
14. Bahwa memahami konteks kerugian Para Pemohon sebagai kasus kongkret
sebagaimana dikemukakan, dengan tinggi dan banyaknya konflik agraria di
Indonesia, DPR telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus)
Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan
I Tahun Sidang 2025–2026 pada Kamis 2 Oktober 2025. Pansus terdiri atas
29 orang anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi partai politik.
Komposisi pansus tersebut yaitu melibatkan lintas komisi karena persoalan
agraria yang kompleks dinilai multi-sektor dan menyentuk berbagai bidang,
seperti pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, hingga
pembangunan infrastruktur. Pansus penyelesaian konflik agraria ini
merupakan bentuk komitmen DPR dalam rangka menyelesaikan maslah
agraria. Pembentukan pansus menjadi keputusan saat rapat audiensi degan
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).
D. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai konsekuensi dari kewenangan negara untuk mengatur,
menentukan, dan menyelenggarakan hubungan hukum di bidang agraria,
negara melalui UU 5/1960 membentuk sistem administrasi pertanahan, salah
satunya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi
para pemegang hak termasuk untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah
yang telah ada secara historis.
2. Pasal 3 UU 5/1960 mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih
ada, dan Pasal 5 UU 5/1960 menetapkan hukum adat sebagai dasar hukum
agraria nasional. Kedua ketentuan ini merupakan fondasi yang memastikan
bahwa hak-hak yang telah ada secara historis tetap diakui dan dilindungi.
60
3. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pendaftaran tanah
tersebut, kepada pihak yang berhak diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti
hak yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Sertifikat ini,
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 jo. Pasal 32 PP 24/1997,
memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yang
tercantum di dalamnya
4. Berdasarkan Penjelasan Umum PP 24/1997 sistem pendaftaran tanah di
Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,
yang artinya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus
dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu
tetap dibuka kemungkinan koreksi terhadap kesalahan data atau sengketa
hak melalui mekanisme pembuktian di pengadilan yang dalam sistem hukum
nasional telah disediakan berbagai forum dan mekanisme penyelesaian,
meliputi: gugatan pembatalan sertifikat melalui PTUN, gugatan perdata,
maupun melalui upaya administratif.
5. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap
memiliki kekuatan hukum mengikat.
Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden
memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026
dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026,
serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026,
pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA mengenai frasa “untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah” dinilai hanya mengatur sistem
pendaftaran tanah yang bersifat administratif dan tidak menjamin kebenaran
materiil, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta
menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih sertipikat, sengketa
tanah, dan risiko hilangnya hak atas tanah, termasuk tanah adat dan tanah
lama.
61
2. Bahwa norma a quo telah menggeser prinsip pengakuan terhadap hak yang
telah ada (rekognisi), khususnya hak masyarakat hukum adat.
3. Bahwa norma a quo tidak mengatur secara tegas tanggung jawab negara
atas kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, sehingga mengakibatkan
kesalahan administrasi dialihkan kepada individu warga negara (dalam hal ini
Pemohon V yang bekerja sebagai tenaga sukarela pada Kantor Pertanahan).
4. Bahwa dalam praktiknya, sertipikat hasil pendaftaran tanah diperlakukan
sebagai alat bukti yang utama, sehingga berpotensi mengesampingkan hak
atas tanah yang telah ada sebelumnya, baik berdasarkan penguasaan nyata
maupun alas hak lama.
5. Bahwa mekanisme pendaftaran tanah, termasuk pengumuman administratif,
tidak menjamin keterlibatan atau pemberitahuan yang memadai kepada
pihak yang menguasai tanah, sehingga tidak memiliki kesempatan yang
cukup untuk mempertahankan haknya.
6. Bahwa ketentuan a quo belum memberikan perlindungan yang memadai
terhadap tanah adat dan tanah lama, serta tidak mempertimbangkan
keterbatasan akses masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, sehingga
berpotensi mengabaikan hak-hak yang telah ada secara historis dan
sosiologis.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan
terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut
Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-
tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan
Pasal 19 ayat (1) UUPA yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:
A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
62
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
harus dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan,
dikutip:
“Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Para Pemohon
Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian
konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan spesifik
adanya kerugian konstitusional dimaksud, karena kerugian yang
63
didalilkan pada pokoknya berupa sengketa pertanahan, tumpang tindih
sertipikat, dan konflik penguasaan tanah yang bersifat faktual dan
kasuistik.
2. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian
konstitusional yang jelas dan spesifik. Para Pemohon seharusnya dapat
memberikan fakta hukum berupa permohonan pendaftaran tanah yang
produknya antara lain lain surat ukur, peta bidang tanah, dan sertipikat
hak atas tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
demikian, jelas dan terang bahwa Para Pemohon tidak dapat
membuktikan adanya kerugian konstitusional yang jelas dan spesifik.
3. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon pada pokoknya berupa
sengketa pertanahan, tumpang tindih sertipikat, serta konflik kepemilikan,
yang merupakan persoalan implementasi atau pelaksanaan teknis
pendaftaran tanah, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 19
ayat (1) UUPA, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) yang langsung antara norma yang diuji dengan kerugian yang
dialami.
4. Bahwa
terhadap
permasalahan
tersebut,
sistem
hukum
telah
menyediakan mekanisme penyelesaian yang memadai, antara lain
melalui gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, maupun mekanisme
administrasi pertanahan, sehingga dalil kerugian Para Pemohon tidak
tepat diajukan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
5. Bahwa dalil para Pemohon yang mendasarkan pada Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan norma yang diuji, karena hak-hak tersebut
tetap diakui dan dilindungi dalam sistem hukum pertanahan.
Bahwa Pemohon merupakan individu yang bukan merupakan bagian dari
masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap objek tanah yang
disampaikan merupakan bekas tanah milik adat yang berbeda dengan
definisi tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
64
dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya
disebut Permen ATR/KaBPN 14/2024).
6. Bahwa dalil kerugian yang disampaikan, termasuk gangguan rasa aman
dan tekanan psikologis, merupakan dampak dari dinamika sengketa
konkret, bukan kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma a
quo.
7. Bahwa permohonan para Pemohon pada hakikatnya mempersoalkan
pilihan kebijakan hukum (open legal policy) terkait sistem pendaftaran
tanah dan tanggung jawab negara, yang merupakan kewenangan
pembentuk
undang-undang
dan
bukan
merupakan
persoalan
inkonstitusionalitas norma.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon
tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,
maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi
secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
III. KETERANGAN
PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UUPA
Pembentukan UUPA tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendasar
bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem hukum agraria yang sesuai
dengan jati diri, cita-cita, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Sebagai
suatu undang-undang yang bersifat fundamental, UUPA disusun dengan
berlandaskan tiga pijakan utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan
65
yuridis, sebagaimana tercermin dalam Konsideran Menimbang, Berpendapat
dan Memori Penjelasan UUPA.
Secara filosofis, UUPA berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Tanah, air, dan ruang angkasa
dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi
penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena
itu, penguasaan dan pemanfaatannya tidak semata-mata ditujukan untuk
kepentingan individu, melainkan harus diarahkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa hak atas tanah tidak
bersifat absolut, melainkan mengandung fungsi sosial. Negara dalam hal ini
hadir sebagai pengatur dan pengelola, guna menjamin keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan
demikian, landasan filosofis UUPA menempatkan tanah sebagai sarana
untuk mencapai keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Dari aspek sosiologis, UUPA lahir sebagai respons terhadap kondisi nyata
masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih bercorak agraris dan
menghadapi berbagai persoalan struktural di bidang pertanahan. Sistem
hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA menunjukkan adanya dualisme
antara hukum adat dan hukum barat peninggalan kolonial, yang tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga ketidakadilan dalam
penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, terdapat ketimpangan
penguasaan tanah, praktik eksploitasi, serta lemahnya perlindungan
terhadap rakyat kecil, khususnya petani. Kondisi tersebut mendorong
perlunya pembentukan suatu sistem hukum agraria nasional yang bersifat
unifikatif, sederhana, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh
rakyat Indonesia. UUPA hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui
pengakuan terhadap hukum adat, pengaturan ulang struktur penguasaan
tanah, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan
sumber daya agraria.
Sementara itu, secara yuridis, UUPA dibentuk sebagai upaya pembaruan
hukum dengan menggantikan peraturan-peraturan agraria kolonial yang tidak
sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan dan kepentingan nasional. UUPA
secara tegas mencabut berbagai ketentuan hukum kolonial, seperti
66
Agrarische Wet 1870 dan Asas Domein Verklaring, yang menempatkan
negara sebagai pemilik tanah. Sebagai penggantinya, diperkenalkan konsep
Hak Menguasai oleh Negara, yang menempatkan negara sebagai organisasi
kekuasaan rakyat yang berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan
hubungan hukum atas tanah, tanpa menjadikannya sebagai pemilik dalam
arti privat. Selain itu, UUPA juga meletakkan dasar bagi kepastian hukum
melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah serta pengaturan jenis-jenis hak
atas tanah. Dengan demikian, landasan yuridis UUPA mencerminkan upaya
sistematis untuk membangun hukum agraria nasional yang terpadu,
berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UUPA merupakan
instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis di
bidang pertanahan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai filosofis
bangsa, kebutuhan sosial masyarakat, serta pembaruan sistem hukum
nasional khususnya di bidang agraria. Ketiga landasan tersebut saling
berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan
tujuan utama UUPA, yaitu terciptanya kemakmuran, keadilan, dan kepastian
hukum di bidang agraria.
B. Dasar-Dasar dan Tujuan Hukum Agraria Nasional
Bahwa berdasarkan Memori Penjelasan atas UUPA adapun yang menjadi
dasar-dasar hukum agraria nasional yaitu:
1) Dasar kenasionalan berdasarkan pasal 1 ayat (1), yang menyatakan,
bahwa: “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan Pasal 1
ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi,
air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional”.
Yang berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa menjadi hak dari bangsa
Indonesia dan tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.
Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah
samata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang
67
bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa
Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan
semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling
atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.
2) Asas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-
undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal
dalam hukum agraria yang baru. UUPA memberi wewenang kepada
Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk:
a. mengatur
dan
menyelenggarakan
peruntukan,
penggunaan,
persediaan dan pemeliharaannya.
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian
dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
3) Pengakuan Hak Ulayat dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.
4) Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, Ini berarti bahwa hak
atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan,
bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan)
semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga
bermanfaat
baik
bagi
kesejahteraan
dan
kebahagiaan
yang
mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan
perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum
68
(masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan
perseorangan.
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling
mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2
ayat (3)).
5) Asas kebangsaan tersebut dalam Pasal 1 maka menurut Pasal 9 jo. Pasal
21 ayat (1) hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan
pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat (2)).
Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang
luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum
tidak dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (2)). Adapun
pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum
mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak
perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada
jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus
(hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut Pasal 28, 35
dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang
bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum
luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (Pasal 17).
6) Dasar Persamaan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-
tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya”. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus
didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan
nasional (Pasal 12 ayat (1)) dan Pemerintah berkewajiban untuk
mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam
lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (Pasal 13 ayat (2)).
7) Landreform diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu asas
yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-
perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu
69
dinegara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut
“landreform” atau “agrarian reform” yaitu, bahwa “Tanah pertanian harus
dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.
8) Penggunaan Tanah dilakukan secara terpimpin dan teratur, untuk
mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut di atas
dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai
peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa
untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana Umum
(National planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang
kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning)
dari tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya planning itu maka
penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga
dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan
rakyat.
Tujuan pembentukan UUPA, disebutkan dalam memori penjelasan sebagai
berikut:
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan
dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur.
b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan.
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
C. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Sebagai produk hukum yang bersifat fundamental, UUPA tidak hanya
berfungsi sebagai pengaturan teknis di bidang pertanahan, tetapi juga
sebagai instrumen konstitusional dalam mengelola sumber daya agraria
nasional. Hal ini tercermin dalam Memori Penjelasan UUPA yang
menegaskan
bahwa
pembentukan
undang-undang
ini
merupakan
pelaksanaan langsung dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3)
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan dan peran
70
UUPA secara komprehensif, penting untuk mengkaji jangkauan serta arah
pengaturannya dalam perspektif konstitusi.
Dari segi jangkauan pengaturan, UUPA memiliki cakupan yang luas dan
mendasar, meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Cakupan ini menunjukkan
bahwa UUPA tidak hanya mengatur tanah dalam arti sempit, tetapi seluruh
sumber daya agraria sebagai satu kesatuan sistem. Selain itu, UUPA juga
mengatur hubungan hukum antara negara dengan sumber daya agraria,
hubungan antara individu dengan tanah, serta hubungan hukum antarindividu
yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dengan
demikian, UUPA mencakup baik aspek hukum publik maupun hukum privat,
yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem hukum agraria
nasional yang terpadu.
Lebih lanjut, jangkauan pengaturan UUPA juga mencakup penataan hak-hak
atas tanah melalui pengenalan jenis-jenis hak yang bersifat nasional, seperti
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pengaturan
ini sekaligus menggantikan sistem hukum agraria kolonial yang sebelumnya
bersifat dualistik. Di samping itu, UUPA juga mengatur aspek penguasaan
dan penggunaan tanah, termasuk pembatasan kepemilikan, penerapan
fungsi sosial, serta perencanaan penggunaan tanah. Hal ini menunjukkan
bahwa UUPA tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai
instrumen kebijakan dalam mengarahkan struktur penguasaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria.
Sementara itu, dari segi arah pengaturan, UUPA secara tegas diarahkan
untuk mewujudkan tujuan konstitusional, yaitu sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Prinsip ini merupakan penjabaran langsung dari ketentuan Pasal 33
ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, konsep Hak Menguasai oleh
Negara yang diperkenalkan dalam UUPA harus dipahami bukan sebagai
bentuk kepemilikan negara dalam arti privat, melainkan sebagai kewenangan
publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber
daya agraria demi kepentingan umum.
71
Selain itu, arah pengaturan UUPA juga menekankan pada terwujudnya
keadilan sosial dalam bidang agraria. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan
pembatasan penguasaan tanah, pencegahan monopoli, serta perlindungan
terhadap golongan ekonomi lemah, khususnya petani. Dalam kerangka ini,
UUPA mengandung semangat reformasi agraria yang bertujuan untuk
menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil dan merata. Arah ini
sejalan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD NRI 1945.
Di samping itu, UUPA juga diarahkan untuk membangun sistem hukum
agraria nasional yang bersifat unifikasi dan berakar pada hukum adat.
Penghapusan dualisme hukum agraria kolonial dan pengakuan terhadap
hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional menunjukkan adanya
upaya untuk membentuk sistem hukum yang sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia. Namun demikian, pengakuan tersebut tetap ditempatkan
dalam kerangka kepentingan nasional dan negara, sehingga tercipta
keseimbangan antara nilai lokal dan kebutuhan nasional. Dalam
keseimbangan dimaksud, penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai
penghubung yang mentransformasikan perlindungan hak-hak adat dari
sekadar pengakuan sosiologis menjadi kepastian hukum yang diakui secara
kuat dalam tata administrasi pertanahan.
Sebagai poin penting dari arah pengaturan tersebut, UUPA memandatkan
perlunya jaminan kepastian hukum yang diwujudkan secara nyata melalui
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
19 UUPA. Pendaftaran tanah dalam kerangka ini bukanlah sekadar
instrumen administratif pelengkap, melainkan prasyarat mutlak (conditio sine
qua non) untuk melindungi hak-hak warga negara, mencegah sengketa yang
merugikan rakyat, dan menciptakan tertib administrasi pertanahan yang
mendukung pembangunan nasional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jangkauan pengaturan UUPA
mencakup seluruh aspek hubungan hukum yang berkaitan dengan sumber
daya agraria, baik dalam dimensi publik maupun privat. Sementara itu, arah
pengaturannya secara konsisten diarahkan untuk mewujudkan tujuan
konstitusional, yaitu kemakmuran rakyat, keadilan sosial, unifikasi hukum
nasional, serta kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa UUPA
72
merupakan instrumen hukum yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga
memiliki kedudukan strategis dalam kerangka sistem hukum dan
pembangunan nasional Indonesia.
D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para
Pemohon
No
Pasal yang Diuji
Batu Uji (UUD NRI 1945)
1.
Pasal 19 ayat (1) UUPA
(1) Untuk
menjamin
kepastian hukum oleh
Pemerintah
diadakan
pendaftaran
tanah
di
seluruh wilayah Republik
Indonesia
menurut
ketentuan-ketentuan
yang
diatur
dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 28D ayat (1)
(1) Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil
serta
perlakuan
yang
sama
dihadapan hukum.
Pasal 18B ayat (2)
(2) Negara
mengakui
dan
menghormati
kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-
hak tradisonalnya sepanjang masih
hidup
dan
sesuai
dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesaturan Republik
Indonesia,
yang
diatur
dalam
undang-undang.
Pasal 28H ayat (4)
(4) Setiap orang berhak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih
secara
sewenang-wenang
oleh
siapa pun.
1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA dinilai bersifat
administratif dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga
menimbulkan sengketa dan risiko hilangnya hak atas tanah, Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA justru merupakan dasar bagi
negara
untuk
menyelenggarakan
pendaftaran
tanah
guna
mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan alat bukti
hak berupa sertipikat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Sistem
pendaftaran tanah nasional yang berlaku tidak semata-mata bersifat
administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum
73
pembuktian hak atas tanah yang terintegrasi, yang tetap membuka
ruang pengujian melalui mekanisme peradilan guna menjamin
keadilan bagi para pihak khususnya menjamin perlindungan kepada
pemilik hak yang sebenarnya.
b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997).
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP 24/1997 merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi
pengumpulan,
pengolahan,
pembukuan
dan
penyajian
serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Frasa “rangkaian
kegiatan”
menunjukkan
adanya
berbagai
kegiatan
dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah. Frasa “terus menerus” menunjuk
kepada pelaksanaan kegiatan bahwa sekali dimulai tidak akan ada
akhirnya. Frasa “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus
berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang sesuai.
Dengan demikian, pendaftaran tanah merupakan suatu proses di
mana bukan hanya meliputi aspek formal namun juga aspek materiil
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat yang
memberikan kepastian hukum, kepastian hak dan kepastian pemilik
sertipikat hak atas tanah.
c. Bahwa tujuan diadakannya pendaftaran tanah untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan, dan agar Pemerintah dengan
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar
untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimana
Pasal 3 PP 24/1997.
d. Bahwa tidak adanya sifat mutlak pada sertipikat bukan merupakan
74
kelemahan norma, melainkan konsekuensi dari sistem pendaftaran
tanah
yang
menganut
publikasi
negatif
bertendensi
positif,
sebagaimana Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, di mana sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat namun tetap dapat diuji. Hal ini
merupakan
bentuk
kehati-hatian
negara
untuk
mencegah
ketidakadilan akibat kesalahan administrasi, sekaligus memberikan
ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mempertahankan haknya
melalui mekanisme hukum. Pengaturan tersebut sejalan dengan
prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menjamin keadilan dan akses terhadap upaya hukum. Bahwa
permasalahan klaim kepemilikan tanah pada umumnya disebabkan
oleh persoalan implementasi, seperti iktikad tidak baik pemohon
pendaftaran dalam memberikan data riwayat tanah, pemalsuan
dokumen, atau konflik keperdataan antar subjek hukum. Hal tersebut
bukanlah akibat langsung dari norma Pasal 19 ayat (1) UUPA.
Terhadap
kemungkinan
terjadinya
kesalahan
dalam
proses
pendaftaran
tanah,
peraturan
perundang-undangan
telah
menyediakan mekanisme koreksi, pembatalan, dan penyelesaian
sengketa, baik melalui jalur administratif maupun peradilan, sehingga
hak-hak masyarakat tetap memperoleh perlindungan hukum.
e. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA merupakan pilar utama dalam
transformasi hukum agraria nasional dengan alasan:
1) Transformasi dari Hukum Kolonial ke Unifikasi Hukum Nasional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah mandat
konstitusional untuk mengakhiri dualisme hukum (Hukum Barat
dan Hukum Adat) yang bersifat diskriminatif di masa lalu.
Pendaftaran
tanah
bukan
sekadar
prosedur
administratif,
melainkan instrumen unifikasi hukum. Tanpa adanya pendaftaran
tanah yang diatur oleh negara, masyarakat akan terus terjebak
dalam ketidakpastian alas hak yang beragam dan tumpang tindih.
Pasal a quo justru memberikan wadah dan pengakuan bagi hak-
hak lama (seperti hak adat) untuk dikonversi menjadi hak-hak baru
yang diakui dan dapat dipertahankan dalam sistem hukum modern.
2) Bahwa ketentuan Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Perlindungan
75
Negara. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mewajibkan negara
memberikan perlindungan. Pendaftaran tanah adalah cara negara
melaksanakan kewajiban tersebut. Negara hadir melalui Pasal 19
ayat (1) untuk mengadministrasikan hak- hak warga agar memiliki
kekuatan pembuktian yang kuat. Justru dengan tidak adanya
pendaftaran tanah, risiko konflik horizontal antar masyarakat akan
jauh lebih tinggi. Sengketa yang terjadi saat ini bukanlah akibat dari
adanya pasal a quo, melainkan akibat dari dinamika sosial dan
iktikad tidak baik para pihak yang seringkali memalsukan dokumen
permohonan hak atas tanah.
3) Bahwa kepastian hukum tidak hanya berlaku bagi pemilik tanah,
tetapi juga bagi pihak lain dan negara. Kepastian hukum yang adil
menuntut adanya keterbukaan informasi. Pasal 19 ayat (1)
memastikan bahwa objek tanah jelas letaknya, luasnya, dan siapa
pemiliknya. Tanpa adanya data pendaftaran tanah, transaksi
pertanahan akan menjadi penuh risiko bagi pihak lain yang
beriktikad
baik,
yang
pada
akhirnya
akan
mengganggu
perekonomian nasional dan investasi.
4) Bahwa sifat sertipikat sebagai alat bukti kuat (bukan mutlak) dalam
sistem pendaftaran tanah Indonesia yang bersifat negatif
bertendensi positif. Jika sistem dibuat mutlak (positif), maka hak-
hak masyarakat adat atau pemegang hak lama yang belum
terdaftar bisa hilang saat pihak lain mendaftarkan tanah tersebut.
Dengan sistem saat ini, Pasal 19 ayat (1) memberikan
perlindungan kepada pemegang sertipikat sekaligus tetap
membuka ruang bagi pencari keadilan untuk membuktikan
sebaliknya di pengadilan.
f. Bahwa Pemerintah secara berkelanjutan melakukan pembenahan
sistem pendaftaran tanah, termasuk melalui digitalisasi data
pertanahan dan peningkatan kualitas pelayanan, guna meminimalisir
potensi kesalahan, serta memperkuat kepastian dan perlindungan
hukum di bidang pertanahan.
g. Bahwa selain itu, sebagai mandat Pasal 2 PP 24/1997 sistem
pendaftaran tanah juga diselenggarakan dengan asas sederhana,
76
aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka, yang menunjukkan bahwa
negara secara normatif telah merancang sistem yang tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga menjamin transparansi, akurasi data,
serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga tidak
ada pendaftaran tanah yang dilakukan secara sepihak tanpa ruang
sanggahan dari pihak yang berkepentingan.
h. Bahwa dalam rangka memitigasi sengketa serta meminimalkan risiko
hapusnya hak atas tanah, masyarakat sebagai pemegang hak atas
tanah baik yang telah bersertipikat maupun yang belum, diwajibkan
untuk melakukan penguasaan tanah secara fisik, memanfaatkan
tanah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, serta memasang dan
memelihara tanda batas (patok) sebagaimana diatur dalam Pasal 17
s.d. 19 PP 24/1997, demi menjamin kepastian letak dan luas objek
tanah. Memelihara tanah, termasuk menjaga kesuburan dan
mencegah kerusakan, adalah kewajiban pemegang hak atas tanah.
Dalam konteks sengketa, memelihara juga berarti menjaga secara
fisik agar tidak dikuasai pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15
UUPA.
Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan norma a
quo tidak memberikan kepastian hukum adalah keliru dan tidak beralasan
menurut hukum. Ketentuan tersebut justru merupakan instrumen untuk
menjamin tertib hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat
dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa norma a quo telah menggeser prinsip rekognisi,
khususnya terhadap hak masyarakat hukum adat menjadi pengakuan
administratif semata, Pemerintah memberikan keterangan sebagai
berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak menghapus maupun
menggeser prinsip rekognisi terhadap hak masyarakat hukum adat,
melainkan mengatur mekanisme pendaftaran tanah sebagai sarana
administrasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
atas hak tersebut. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tetap
dijamin dalam kerangka hukum nasional, sepanjang memenuhi
77
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga pendaftaran tanah justru berfungsi memperkuat
eksistensi dan perlindungan hak-hak tersebut.
b. Bahwa pendaftaran tanah tidak dimaksudkan sebagai syarat lahirnya
hak (konstitutif), melainkan sebagai alat untuk mencatat dan
membuktikan hak yang telah ada (deklaratif), termasuk hak yang
bersumber dari hukum adat. Pengaturan administratif dalam
pendaftaran tanah merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan
negara hukum yang membutuhkan sistem pencatatan yang tertib,
transparan, dan akuntabel, tanpa meniadakan keberadaan hak-hak
yang telah ada sebelumnya.
c. Bahwa hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak
ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang
menurut kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan
nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
selanjutnya sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat
masyarakat hukum adat yang selaras dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah telah membuat ketentuan
khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan
pendaftaran tanah hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas
hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran
tanah sebagaimana tercantum dalam Permen ATR/KaBPN 14/2024.
Fungsi Protektif Negara dalam Ruang Lingkup NKRI, Negara memiliki
kewajiban untuk menjaga kesatuan hukum demi keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI
sebagaimana diamanatkan Pasal 19 adalah syarat mutlak bagi negara
untuk menjalankan fungsi toezichthouden (pengawasan). Tanpa
pendaftaran, hak-hak masyarakat adat justru berada dalam posisi
yang paling rentan karena tidak memiliki ‘perisai administratif’ untuk
melawan klaim sepihak dari pihak lain atau investasi yang tidak
bertanggung jawab. Maka, menganggap pendaftaran sebagai
‘pergeseran
rekognisi’
adalah
mengabaikan
realitas
bahwa
pendaftaran justru merupakan mekanisme perlindungan bagi hak
78
masyarakat adat itu sendiri di era hukum modern.
Norma a quo tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi keberadaan
kesatuan masyarakat hukum adat. Secara filosofis, UUPA menjadikan
hukum adat sebagai dasar hukum nasional (Pasal 5 UUPA). Jadi
secara konseptual, UUPA tidak dibangun untuk menghapus hak-hak
adat, justru pasal a quo berfungsi sebagai jembatan harmonisasi agar
keberagaman hak adat dapat hidup berdampingan secara tertib
dengan hukum nasional. Tidak ada satu pun frasa dalam pasal a quo
yang
secara
eksplisit
atau
implisit
yang
mengamanatkan
penghapusan hak masyarakat hukum adat yang belum terdaftar, tanah
adat menjadi tanah negara, atau masyarakat adat kehilangan haknya.
Oleh karenanya, menuduh pasal ini sebagai penyebab ‘hilangnya
rekognisi’ adalah kesimpulan yang keliru dari maksud normatif dalam
pasal a quo.
Bahwa, Pasal a quo tetap konstitusional serta secara jelas dan nyata
tidak terdapat pertentangan langsung antara norma a quo dengan
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal a quo tidak menggeser prinsip
rekognisi, melainkan mentransformasikan perlindungan hak dari ruang
lingkup komunal-tradisional ke dalam ruang lingkup kepastian hukum
nasional. Pendaftaran tanah adalah sarana yang disediakan negara
untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat yang telah
diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tidak terabaikan akibat
ketiadaan catatan resmi yang diakui dalam sistem hukum publik.
d. Bahwa dalam praktiknya, Pemerintah telah menyediakan mekanisme
pengakuan dan pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat,
termasuk melalui penetapan wilayah adat dan skema pendaftaran
tanah sistematis, sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan
terhadap hak tersebut. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak
masyarakat hukum adat juga memiliki dasar konstitusional yang kuat
sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945,
sehingga pengaturan pendaftaran tanah tidak dapat dimaknai sebagai
penghilangan prinsip rekognisi.
e. Bahwa dalam konteks perkara a quo, apabila Para Pemohon
mendalilkan adanya hak atas tanah yang bersumber dari penguasaan
79
turun-temurun atau hukum adat, maka hak tersebut pada prinsipnya
tetap diakui, namun perlu dibuktikan kebenarannya dan didaftarkan
agar memperoleh penguatan dalam sistem hukum formal, sehingga
tidak dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah mengesampingkan
keberadaan hak tersebut.
f. Pencatatan administratif terhadap tanah masyarakat hukum adat
merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi keberadaan
masyarakat hukum adat sehingga menghindari sengketa dengan
pihak lain.
g. Bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak sedang menegasikan hak-hak
masyarakat hukum adat, melainkan sedang melaksanakan kewajiban
konstitusional untuk melakukan pendaftaran tanah guna memberikan
kepastian hukum. Pencatatan administratif adalah titik temu antara
Hak Asasi (rekognisi) dan Kedaulatan Negara (administrasi), di mana
keduanya harus berjalan beriringan guna menjamin bahwa hak
tersebut dapat dipertahankan secara hukum di hadapan subjek hukum
lainnya.
h. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa hak
ulayat tidak dapat diposisikan sebagai hak yang lahir dari pemberian
administratif negara, Pemerintah sependapat bahwa hak ulayat
memang bukan merupakan hak yang lahir dari pemberian negara,
melainkan hak yang telah ada dan diakui keberadaannya. Namun
demikian, pendaftaran tanah tidak dimaksudkan untuk “menciptakan”
atau “memberikan” hak ulayat tersebut, melainkan mencatat dan
mengadministrasikan hak yang telah ada agar memperoleh kepastian
dan perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan
demikian, pengaturan administratif dalam pendaftaran tanah tidak
mengubah sifat asal-usul hak ulayat, melainkan justru memperkuat
pengakuan dan perlindungannya.
i. Bahwa sebagai bentuk nyata pengakuan negara yang selaras dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Permen
ATR/KaBPN 14/2024. Peraturan ini secara spesifik menjamin bahwa
80
Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kini dapat didaftarkan
dan diberikan alas hak perlindungan tertinggi berupa Hak Pengelolaan
atau Hak Milik Bersama. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan
pendaftaran tanah sangat menghormati dan memfasilitasi prinsip
rekognisi.
Dalam pertimbangan peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa
hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak ulayat
dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya
sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat
hukum adat yang selaras dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan
masyarakat,
diatur
ketentuan
khusus
mengenai
penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak
ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat
hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah.
Bahwa oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya
pergeseran dari rekognisi menjadi sekadar administratif adalah tidak
tepat, karena norma a quo justru merupakan instrumen untuk
mengintegrasikan pengakuan hak adat ke dalam sistem hukum
nasional guna memberikan perlindungan yang lebih pasti. Bahwa dalil
Para Pemohon mengenai rekognisi, khususnya terhadap hak
masyarakat hukum adat tidak berhubungan dengan permasalahan
Pemohon I, II s.d. IV karena tanah yang diklaim oleh Para Pemohon
merupakan tanah bekas hak milik adat, dalam hal ini Para Pemohon
tidak dapat membedakan antara tanah masyarakat hukum adat
dengan hak kepemilikan keperdataan perseorangan pada tanah bekas
hak milik adat, sehingga dalil Para Pemohon adalah keliru dan tidak
berdasar secara hukum.
3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa norma a quo tidak mengatur tanggung jawab negara
secara tegas, sehingga kesalahan dalam proses pendaftaran tanah
berakibat dibebankan kepada individu warga negara, Pemerintah
81
memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA harus dibaca secara
sistematis dengan keseluruhan pengaturan di bidang pertanahan,
yang pada pokoknya menempatkan negara sebagai pihak yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin tertib
administrasi dan perlindungan hukum.
b. Bahwa kewenangan negara dalam mengatur dan menyelenggarakan
pendaftaran tanah merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD
NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tanggung jawab
negara melekat dalam fungsi pengaturan, pengurusan, dan
pengawasan. Dalam Pasal 2 UUPA telah menegaskan adanya hak
menguasai dari negara yang memberi kewenangan kepada negara
untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah,
termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai bagian dari
tanggung jawab tersebut.
c. Bahwa dalam pelaksanaannya, tanggung jawab negara tidak hanya
tercermin dalam norma Pasal 19 ayat (1) UUPA, tetapi juga dalam
berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme koreksi,
pembatalan, dan penyelesaian apabila terjadi kesalahan administrasi,
baik melalui jalur administratif maupun peradilan.
Beberapa peraturan pelaksana sebagai bentuk tanggung jawab
negara di antaranya:
1) PP 24/1997 seperti pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang
menegaskan kedudukan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat
serta membuka kemungkinan pembatalan apabila terbukti terdapat
cacat hukum;
2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, yang mengatur secara teknis tata cara pembetulan
kesalahan
administrasi
serta
pencatatan
perubahan
dan
pemeliharaan data pendaftaran tanah;
82
3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mengatur mengenai
mekanisme
penanganan
sengketa,
konflik,
dan
perkara
pertanahan, termasuk pembatalan sertipikat yang mengandung
cacat administrasi.
4) Selain itu, terdapat pula mekanisme melalui peradilan, seperti
Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan keputusan
administrasi pertanahan (termasuk penerbitan sertipikat), atau
Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa keperdataan
terkait hak atas tanah.
d. Bahwa dalam konteks kasus Pemohon V, apabila terdapat dugaan
adanya cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah karena
kesalahan yuridis dan ketidaksesuaian dokumen, maka hal tersebut
merupakan permasalahan yang dapat diuji melalui mekanisme
administratif maupun peradilan, sehingga tidak tepat disimpulkan
sebagai ketiadaan tanggung jawab negara. Dalam implementasinya
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014)
mengenai asas contarius actus, di mana memungkinkan pejabat atau
badan yang berwenang mengeluarkan suatu keputusan juga
berwenang mengubah, mencabut dan membatalkan apabila terjadi
kesalahan administrasi. Sistem hukum pertanahan memberikan ruang
pemulihan bagi pihak yang dirugikan, baik melalui pembatalan
sertipikat, perbaikan data pendaftaran, maupun putusan pengadilan,
sehingga perlindungan terhadap hak individu tetap terjamin.
e. Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan bentuk
tindakan pemerintahan yang lahir dari kewenangan jabatan dan bukan
merupakan tindakan pribadi demi kepentingan personal pejabat yang
bersangkutan. Bahwa dalam UU 30/2014, tanggung jawab hukum atas
sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melekat pada jabatan
dan institusi secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Pasal 1
angka 3 serta Pasal 21 UU 30/2014, yang menegaskan bahwa Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan bertindak sebagai instrumen negara
83
dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.
f. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon, khususnya Pemohon V, yang
menyatakan mengalami gangguan serius terhadap rasa aman,
ketenangan hidup, serta tekanan psikologis akibat komunikasi yang
masif dan mengganggu, Pemerintah berpendapat bahwa kondisi
tersebut lebih merupakan akibat dari dinamika sosial dan sengketa
konkret di lapangan, bukan akibat langsung dari berlakunya norma
Pasal 19 ayat (1) UUPA. Tekanan psikologis atau dampak sosial yang
dialami individu tidak dapat secara serta-merta dikualifikasikan
sebagai kerugian konstitusional yang bersumber dari norma undang-
undang, melainkan berkaitan dengan aspek implementasi, hubungan
antar pihak, atau kondisi faktual tertentu.
g. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon V, perlu diperhatikan
secara saksama apakah yang bersangkutan dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah bertindak
dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan, serta tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang
maupun kesewenang-wenangan. Hal ini selaras dengan mandat Pasal
17 dan Pasal 18 UU 30/2014, sehingga setiap tindakan administrasi
yang dilakukan dalam koridor tersebut mutlak menjadi tanggung jawab
institusi dan bukan merupakan tanggung jawab personal.
h. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA sudah sangat tegas meletakkan
tanggung jawab Pemerintah. Ketidakpuasan atas hasil pendaftaran
atau adanya kesalahan teknis di lapangan adalah persoalan
implementasi hukum, bukan persoalan konstitusionalitas norma.
Membatalkan atau menyatakan pasal ini tidak memiliki kepastian
hukum justru akan menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum)
yang mengakibatkan negara kehilangan dasar hukum untuk mengurus
pertanahan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan
agraria yang jauh lebih besar dan merugikan seluruh rakyat Indonesia.
Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan norma a quo tidak mengatur
tanggung jawab negara secara tegas sehingga beban kesalahan
pendaftaran ditanggung individu adalah argumentasi yang tidak
84
memiliki landasan hukum yang kuat (legal groundless). Bahwa sistem
pendaftaran tanah di Indonesia sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPA
merupakan mandat konstitusional yang memposisikan Negara untuk
hadir secara aktif dalam melindungi kepemilikan tanah warga Negara
dari ketidakpastian, antara lain:
1) Pendaftaran Tanah adalah “Kewajiban Pemerintah” (Mandate of
Responsibility). Frasa dalam Pasal 19 ayat (1) berbunyi “oleh
Pemerintah
diadakan
pendaftaran
tanah”
secara
eksplisit
menetapkan bahwa subjek hukum yang bertanggung jawab dalam
pendaftaran tanah adalah Negara melalui Pemerintah. Norma ini
justru menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah
bukanlah beban sukarela masyarakat, melainkan kewajiban aktif
Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Adanya kesalahan
dalam proses pendaftaran tidak berarti pasal ini kehilangan daya
konstitusionalnya,
melainkan
menunjukkan
adanya
mal-
administrasi pada level pelaksanaan yang telah disediakan
jalurnya melalui mekanisme gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, Indonesia
menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Hal ini
merupakan bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan
perlindungan bagi individu agar tidak kehilangan haknya akibat
kesalahan administratif. Justru karena negara menyadari adanya
potensi kesalahan manusia dalam pendaftaran, hukum agraria
Indonesia tidak menganut sistem positif mutlak. Jika sistem
pendaftaran bersifat administratif mutlak (positif), maka kesalahan
pendaftaran akan langsung menghapus hak pemilik asli. Dengan
sistem saat ini, individu diberikan hak untuk melakukan koreksi
melalui pengadilan jika terdapat kesalahan prosedur. Ini adalah
bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan ruang koreksi
demi keadilan materiil.
3) Transformasi ke Sistem Digital sebagai Mitigasi Risiko. Negara
secara konsisten memperkuat tanggung jawabnya dengan
memperbarui ketentuan pendaftaran tanah ke arah digitalisasi. Hal
85
ini dilakukan justru untuk meminimalisir kesalahan manusia
(human error) yang dituduhkan Para Pemohon. Pasal 19 ayat (1)
memberikan
fleksibilitas
bagi
pemerintah
untuk
terus
meningkatkan standar tanggung jawabnya melalui Peraturan
Pemerintah yang adaptif terhadap teknologi.
4) Prinsip Kehati-hatian (Due Diligence) oleh Negara Pendaftaran
tanah melalui proses pengumuman (public notice) selama jangka
waktu tertentu adalah bukti nyata negara menjalankan tanggung
jawabnya untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika
terjadi klaim kepemilikan tanah dapat diselesaikan melalui proses
peradilan perdata dan apabila terjadi perselisihan Pemerintah juga
telah
mengakomodir
melalui
tata
cara
penanganan
dan
penyelesaiannya sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan.
i. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku, perlindungan terhadap
individu dari tindakan yang tidak proporsional, termasuk komunikasi
yang mengganggu atau tekanan sosial, telah diatur melalui berbagai
mekanisme hukum, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, maupun
administratif, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian
konstitusionalitas norma a quo.
j. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mendasarkan pada Pasal
15 huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut justru
menguatkan posisi Pemerintah, karena mewajibkan penyelenggara
pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan
standar
yang
telah
ditetapkan.
Kewajiban
tersebut
telah
diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui
pengaturan teknis, standar operasional prosedur, serta peningkatan
kualitas layanan. Oleh karena itu, apabila dalam praktik masih terdapat
kekurangan atau kesalahan, hal tersebut merupakan persoalan
implementasi yang dapat diperbaiki melalui mekanisme pengawasan
dan upaya hukum yang tersedia, dan bukan menunjukkan adanya
86
cacat konstitusional pada norma a quo. Dengan demikian,
penggunaan ketentuan tersebut oleh Para Pemohon tidak relevan
untuk menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945,
melainkan justru menegaskan adanya kewajiban negara yang telah
diatur dan dijalankan dalam sistem hukum yang berlaku.
Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan norma a
quo tidak mengatur tanggung jawab negara adalah tidak tepat, karena
tanggung jawab tersebut telah melekat dalam sistem hukum pertanahan
dan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga, ketentuan Pasal 19 ayat (1)
UUPA tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa sertipikat diperlakukan sebagai alat bukti utama
sehingga berpotensi mengesampingkan hak atas tanah yang telah ada
sebelumnya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat,
bukan mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP
24/1997. Negara memberikan pengakuan atas data yang didaftarkan,
namun tetap membuka ruang pengujian materiil di pengadilan.
Terhadap kasus yang dialami Para Pemohon, di mana terdapat klaim
bahwa tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun atau
berdasarkan alas hak lama kemudian diterbitkan sertipikat atas nama
pihak lain, hal tersebut merupakan persoalan pembuktian hak dan
keabsahan proses administrasi, bukan akibat langsung dari norma a
quo.
b. Bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah
sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Negara memberikan
pengakuan atas data kepemilikan tanah yang didaftarkan melalui
penerbitan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, namun tetap
membuka kemungkinan koreksi apabila terdapat kekeliruan atau
terdapat pihak lain yang dapat membuktikan hak yang lebih sah.
Sistem ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran,
tetapi juga memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang
87
memperoleh tanah dengan itikad baik, sekaligus tidak memberikan
perlindungan hukum kepada pihak yang memperoleh atau menguasai
tanah dengan itikad tidak baik. Jika sertipikat terbukti diterbitkan
secara cacat hukum, sertipikat tersebut dapat dibatalkan, sehingga
dalil bahwa pendaftaran tanah mengesampingkan hak lama telah
dimitigasi oleh sistem hukum itu sendiri.
c. Bahwa sertipikat tidak serta-merta mengesampingkan hak atas tanah
yang telah ada sebelumnya, karena pihak yang merasa dirugikan tetap
dapat mengajukan keberatan atau gugatan melalui mekanisme hukum
yang tersedia untuk membuktikan haknya. Pengakuan terhadap hak
atas tanah yang telah ada, termasuk yang bersumber dari hukum adat
atau penguasaan lama, tetap dijamin dalam sistem hukum pertanahan
nasional sepanjang dapat dibuktikan secara sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
d. Bahwa dalam proses pendaftaran tanah, dokumen hak lama
diperlukan sebagai dasar verifikasi (petunjuk) dalam proses
pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 PP 24/1997,
yang menyatakan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas
tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-
alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar
kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya. Dengan demikian, pendaftaran tanah
justru merupakan bentuk formalisasi dan penguatan yuridis terhadap
hak lama ke dalam sistem administrasi pertanahan, bukan untuk
menegasikan keberadaannya.
e. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya pertentangan
antara Pasal 18 dan Pasal 19 UUPA adalah tidak tepat, karena kedua
ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda secara prinsipil, di
mana Pasal 18 UUPA mengatur tindakan negara yang bersifat aktif
berupa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang
menimbulkan kewajiban pemberian ganti kerugian, sedangkan Pasal
19 UUPA mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai
88
instrumen administratif untuk menjamin kepastian hukum. Tidak
dicantumkannya penegasan tanggung jawab negara akibat adanya
kesalahan pendaftaran dalam Pasal 19 UUPA bukan berarti negara
melepaskan tanggung jawab, melainkan karena tanggung jawab
tersebut telah diatur dalam mekanisme lain, seperti pembetulan data,
pembatalan sertipikat, dan penyelesaian sengketa melalui jalur
administratif maupun peradilan. Oleh karena itu, perbedaan
pengaturan tersebut justru menunjukkan konsistensi dan pembagian
fungsi norma dalam sistem hukum pertanahan, sehingga tidak
terdapat pertentangan norma sebagaimana didalilkan Para Pemohon.
Selain itu juga sejalan dengan prinsip dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena
tetap menjamin adanya pengakuan, perlindungan, dan akses terhadap
keadilan bagi setiap orang, sehingga dalil Para Pemohon mengenai
adanya pelanggaran prinsip hak asasi manusia adalah tidak beralasan
menurut hukum.
f. Bahwa Hak Masyarakat Hukum Adat Bersifat Deklaratif, Bukan
Konstitutif. Terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah menegaskan
bahwa pendaftaran tanah menurut UUPA tidak menciptakan hak baru
dari ketiadaan (bukan konstitutif). Hak adat yang belum terdaftar tidak
lantas hilang atau otomatis menjadi tanah negara. Pendaftaran tanah
justru merupakan instrumen mutlak untuk mentransformasi hak-hak
lama tersebut agar memiliki kekuatan pembuktian nasional dan
terlindungi dari klaim pihak lain.
g. Bahwa Pendaftaran Tanah Adalah Alat Bukti dan Instrumen Unifikasi
Hukum. Pendaftaran tanah (Pasal 19 UUPA) dan prinsip rekognisi
(Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945) adalah dua hal yang saling
melengkapi. Kehadiran sertipikat sebagai alat bukti utama ditujukan
untuk unifikasi hukum dan mengakhiri ketidakpastian akibat
beragamnya alas hak di masa lalu (seperti girik, petuk, atau alas hak
adat), Tanpa adanya alat bukti utama yang seragam dan terdaftar, hak-
hak warga negara justru akan terus rentan terhadap sengketa, konflik
atau perkara pertanahan. Bahwa Sistem Publikasi Negatif Bertendensi
Positif Memitigasi Risiko Terabaikannya Hak Lama. Berdasarkan
89
Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, Indonesia tidak menganut sistem
publikasi positif mutlak. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat,
namun bukan mutlak. Artinya, hukum senantiasa membuka ruang
keadilan
bagi
pemegang
hak
lama
untuk
menggugat
dan
membatalkan sertipikat di pengadilan apabila terbukti bahwa
pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan cacat hukum atau
melanggar hak pihak lain.
h. Batasan Perlindungan Hukum (Rechtsverwerking). Untuk menjamin
stabilitas sosial dan ekonomi, hukum memberikan batasan waktu agar
hak lama tidak selamanya menjadi “bom waktu” bagi pemegang
sertipikat yang beriktikad baik. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.
24 Tahun 1997. “Negara memberikan perlindungan kepada pemegang
sertipikat yang telah menguasai tanah selama 5 tahun sejak sertipikat
terbit dengan iktikad baik. Prinsip perlindungan hukum ini
(rechtsverwerking) bertujuan agar setiap orang bertanggung jawab
atas haknya. Jika seseorang memiliki hak lama tetapi membiarkan
pihak lain mendaftarkan dan menguasai tanah tersebut tanpa
keberatan selama bertahun-tahun, maka demi ketertiban hukum, hak
tersebut dianggap dilepaskan.” Prinsip ini bertujuan agar setiap warga
negara untuk aktif bertanggung jawab atas hak miliknya.
i. Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik. Bahwa jika sertipikat tidak
diperlakukan sebagai alat bukti utama, maka sektor ekonomi dan
perbankan akan terganggu karena tidak ada kepastian mengenai
subjek/pemilik sah sebuah objek tanah. Sertipikat sebagai bukti utama
merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pembeli beriktikad
baik yang bertransaksi berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh
Kementerian ATR/BPN.
j. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan hak lama
dikesampingkan adalah keliru secara logika hukum. Sertipikat justru
merupakan pengakuan negara terhadap hak materiil. Seseorang yang
memiliki
hak
lama
didorong
oleh
Pasal
19
UUPA
untuk
mendaftarkannya
agar
hak
materiil
tersebut
mendapatkan
perlindungan formil. Konflik yang muncul biasanya bukan disebabkan
oleh norma pasal tersebut, melainkan karena pengabaian pemilik hak
90
lama untuk melakukan pendaftaran atau adanya tumpang tindih
penguasaan fisik.
Status sertipikat sebagai alat bukti utama adalah pengejawantahan
dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Negara memberikan ruang
bagi pemilik hak (termasuk hak lama) untuk mendapatkan kepastian
yang adil melalui pendaftaran. Tanpa memposisikan sertipikat sebagai
bukti utama, negara gagal menjalankan fungsinya untuk melindungi
hak milik pribadi dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
Sertipikat
tidak
mengesampingkan
hak
lama,
melainkan
mensyaratkan hak lama tersebut untuk diuji dan dicatat demi
ketertiban umum.
Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan sertipikat
mengesampingkan hak yang telah ada sebelumnya adalah tidak tepat,
karena sistem hukum tetap memberikan ruang perlindungan dan
pembuktian bagi hak-hak tersebut secara adil dan proporsional.
5. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa mekanisme pendaftaran tanah tidak menjamin
keterlibatan pihak yang menguasai tanah, sehingga tidak memperoleh
kesempatan yang memadai untuk mempertahankan haknya, Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa mekanisme pendaftaran tanah dalam sistem hukum nasional
telah mengatur adanya asas keterbukaan dan pengumuman, antara
lain melalui Pasal 26 PP 24/1997 yang mewajibkan pengumuman data
fisik dan data yuridis untuk memberikan kesempatan kepada pihak
yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Dalam praktik pendaftaran tanah, khususnya melalui program
pendaftaran tanah sistematis, dilakukan pengumpulan data lapangan,
penelitian riwayat tanah, serta pelibatan aparat desa/kelurahan dan
masyarakat setempat, yang bertujuan untuk memastikan adanya
partisipasi dan verifikasi terhadap penguasaan tanah. Dengan adanya
mekanisme pengumuman tersebut, pihak yang merasa memiliki atau
menguasai tanah, termasuk sebagaimana didalilkan oleh Para
Pemohon, pada prinsipnya telah diberikan kesempatan untuk
91
menyampaikan keberatan sebelum diterbitkannya sertipikat.
Asas Keterbukaan dan Pengumuman juga dibuktikan melalui
penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi (Contradictio Delimitatie).
Dalam proses pendaftaran tanah (khususnya pengukuran), negara
mewajibkan adanya keterlibatan aktif pihak yang menguasai tanah
dan tetangga perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1)
PP 24/1997 yang menegaskan bahwa masyarakat (khususnya
tetangga batas) dilibatkan dalam penentuan batas tanah untuk
menghindari tumpang tindih.
“Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan
penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang
berbatasan.”
Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) PP 24/1997 merupakan instrumen
utama keterlibatan masyarakat (termasuk pemilik tanah tetangga dan
pihak ketiga) untuk memastikan kebenaran data tanah.
“Daftar isian data fisik dan data yuridis yang telah disahkan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,
diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data
yuridis yang diumumkan tersebut.”
Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pemerintah memberikan penguatan
terhadap aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
pendaftaran tanah. Pasal ini secara spesifik mengatur mengenai masa
pengumuman dalam rangka pendaftaran tanah, baik yang dilakukan
secara sistematik (seperti PTSL) maupun sporadik, yang menyatakan:
92
Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis:
a) dalam Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan selama 14
(empat belas) hari kalender;
b) dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama 30 (tiga puluh)
hari kalender.
b. Bahwa apabila dalam kasus konkret Para Pemohon terdapat dalil tidak
adanya pemberitahuan atau keterlibatan, hal tersebut merupakan
persoalan implementasi atau pelaksanaan di lapangan, dan tidak
dapat dianggap sebagai bukti norma pendaftaran tanah bertentangan
dengan UUD NRI 1945.
c. Bahwa sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia juga
memberikan ruang bagi pihak yang tidak sempat mengajukan
keberatan dalam tahap pengumuman untuk tetap mempertahankan
haknya melalui mekanisme hukum, baik melalui gugatan perdata
maupun gugatan tata usaha negara terhadap penerbitan sertipikat.
d. Bahwa
pengaturan
mengenai
mekanisme
pengumuman
dan
keberatan
tersebut
sejalan
dengan
prinsip
negara
hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta
prinsip perlindungan hak warga negara, karena tetap menjamin
adanya prosedur yang adil dan terbuka dalam proses pendaftaran
tanah.
e. Bahwa pihak yang menguasai tanah juga diberikan kesempatan untuk
menunjukkan kepemilikannya melalui pemasangan dan pemeliharaan
tanda batas yang mendapat persetujuan tetangga berbatasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 19a Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen
ATR/KaBPN 16/2021). Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang
menyatakan tidak adanya jaminan keterlibatan pihak yang menguasai
tanah adalah tidak tepat, karena sistem hukum telah menyediakan
93
mekanisme partisipasi dan keberatan, sedangkan kekurangan dalam
pelaksanaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma
a quo inkonstitusional.
6. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya
mendalilkan bahwa ketentuan a quo belum memberikan perlindungan
yang memadai, khususnya terhadap tanah adat dan tanah lama,
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa UUPA secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak
masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA
sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara, sehingga tidak benar apabila dinyatakan bahwa norma a quo
mengabaikan keberadaan hak adat. Pengakuan terhadap hak-hak
tersebut juga sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang
memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya,
yang
pelaksanaannya
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan.
b. Bahwa pendaftaran tanah, termasuk tanah adat dan tanah lama
dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum
yang lebih kuat, melalui pencatatan dan penerbitan alat bukti hak,
sehingga keberadaan hak tersebut memperoleh kepastian dan
pengakuan dalam sistem hukum nasional. Tanpa pendaftaran tanah,
tanah adat dan tanah lama justru berada dalam kondisi paling rentan
terhadap penyerobotan oleh pihak lain.
c. Bahwa Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai kebijakan
untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendaftaran tanah,
antara lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), penyederhanaan prosedur, serta pengurangan biaya, guna
menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial,
maupun geografis. Kebijakan perluasan jangkauan pendaftaran tanah
khususnya PTSL merupakan upaya Pemerintah untuk mengatasi
hambatan struktural masyarakat di masa lalu (seperti keterbatasan
ekonomi dan akses) dalam mendaftarkan tanahnya. Melalui PTSL,
94
negara melakukan pendaftaran tanah dengan memetakan seluruh
bidang tanah desa demi desa, secara partisipatif melibatkan aparat
desa/adat setempat untuk mengidentifikasi riwayat tanah-tanah lama.
d. Bahwa transformasi pendaftaran tanah, mulai dari era Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah hingga
PTSL, merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional
Negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.
Pemerintah
menegaskan
bahwa
pendaftaran
tanah
tidak
dimaksudkan untuk mengeliminasi hak-hak lama, melainkan untuk
memberikan kepastian hukum yang konkret melalui transformasi bukti-
bukti kepemilikan hak lama (seperti girik, petuk, atau surat keterangan
desa) menjadi sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Berdasarkan
Pasal 24 PP 24/1997 jo. PP 18/2021, pendaftaran tanah atas tanah
bekas milik adat dilakukan melalui mekanisme “Pengakuan Hak”.
Artinya, negara mengakui hak lama tersebut untuk kemudian
dibukukan menjadi Hak Milik bersertipikat.
e. Bahwa Negara telah mengatur secara khusus mengenai pengakuan
atas eksistensi masyarakat hukum adat sesuai amanat Pasal 18B ayat
(2) UUD NRI 1945, Negara hadir untuk mengadministrasikan hak
tersebut agar memiliki kepastian dan perlindungan terhadap klaim
pihak lain. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Permen ATR/KaBPN 14/2024. Regulasi ini memastikan bahwa tanah
ulayat tidak sekadar diakui keberadaannya secara sosiologis, tetapi
diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran tanah melalui pemberian
alas hak definitif berupa Hak Pengelolaan (HPL). Dengan terdaftarnya
tanah ulayat, wilayah masyarakat adat mendapat kepastian hukum
dan terhindar dari sengketa pertanahan.
f. Kebijakan pendaftaran tanah merupakan upaya Negara untuk
mengonversi klaim-klaim hak yang bersifat belum pasti menjadi hak
yang memiliki kepastian hukum yang mutakhir. Oleh karenanya, dalil
Para Pemohon yang menyatakan bahwa sistem pendaftaran tanah
mengesampingkan hak adat adalah tidak berdasar, karena justru
melalui instrumen hukum, hak adat memperoleh pengakuan formal
dan perlindungan dari klaim pihak lain dalam sistem administrasi
95
nasional.
g. Bahwa transformasi pembuktian hak lama (bekas milik adat) seperti
Girik, Petuk, atau kekitir secara hukum diakui sebagai dasar
kepemilikan yang sah. Namun, sifatnya yang informal menimbulkan
kerentanan. Dengan mekanisme perlindungan melalui PP 24/1997 jo.
PP 18/2021 jo. Permen ATR/KaBPN 16/2021, negara memberikan
ruang bagi pemegang hak lama untuk dikonversi menjadi Hak Milik
secara formal.
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Negara tetap
memberikan pengakuan terhadap tanah adat dan hak lama sesuai
prinsip pelepasan hak (Rechtsverwerking) tidak terjadi secara
otomatis, melainkan harus melalui proses verifikasi lapangan yang
ketat untuk memastikan tidak ada pengambilalihan sewenang-
wenang sesuai Pasal 28H ayat 4 UUD NRI 1945.
Pendaftaran
tanah
tidak
menghilangkan
hak
milik,
tetapi
mengadministrasikan, mencatat, dan melindungi hak tersebut.
Sertipikat hak atas tanah lahir untuk memperkuat perlindungan,
memberikan kepastian, dan mencegah perampasan hak atas tanah
termasuk hak milik dan peralihannya. Oleh karena itu, Pasal 19 ayat
(1) UUPA pasti bukan norma pencabutan hak, bukan juga norma
pengambilalihan hak, dan bukan pula norma pembatasan hak milik.
Sebaliknya, norma ini merupakan mekanisme perlindungan hak
konstitusional atas tanah.
Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah
sistem yang inklusif-menghargai sejarah (hak lama), yang secara
teoritis hak atas tanah dapat lahir terlebih dahulu (hak tanah bekas hak
milik adat), sedangkan pendaftaran tanah adalah instrumen publikasi
dan pembuktian adanya hak atas tanah. Sehingga hak ulayat tetap
diakui dan memberikan kepastian masa depan (sertipikasi). Bahwa
dalam konteks kasus yang diuraikan Para Pemohon, apabila terdapat
tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun atau berdasarkan alas
hak lama namun belum terdaftar, hal tersebut tidak serta-merta
menunjukkan
tidak
adanya
perlindungan
hukum,
melainkan
96
menunjukkan pentingnya proses pembuktian dan pendaftaran agar
hak tersebut memperoleh penguatan dalam sistem hukum formal.
h. Bahwa terhadap kemungkinan terjadinya pengabaian hak atas tanah
adat atau tanah lama dalam proses pendaftaran, sistem hukum tetap
menyediakan mekanisme keberatan, pembuktian, dan penyelesaian
sengketa, sehingga hak-hak tersebut tetap dapat dilindungi dan
dipulihkan.
Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma a
quo tidak memberikan perlindungan yang memadai adalah tidak tepat,
karena secara normatif maupun dalam kebijakan pelaksanaannya,
negara justru telah menyediakan instrumen untuk melindungi, mengakui,
dan memperkuat hak atas tanah, termasuk tanah perseorangan bekas
milik adat maupun melindungi tanah ulayat masyarakat hukum adat,
sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada
bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dan
bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang
Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa:
1. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan
permohonan uji materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal
verband) sebab akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Para
Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan pasal-pasal yang diajukan
pengujiannya oleh Para Pemohon;
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah konstitusional, karena menjadi
dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk mewujudkan tertib
administrasi,
kepastian,
dan
perlindungan
hukum,
serta
tidak
mengesampingkan prinsip rekognisi, termasuk terhadap hak masyarakat
hukum adat;
3. Dalil Para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian hukum adalah tidak
beralasan, karena sistem pendaftaran tanah telah memberikan alat bukti
yang kuat, dilengkapi mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa, serta
kedudukan sertipikat yang tidak mutlak justru merupakan pilihan sistem
97
hukum yang sah untuk menjamin keadilan;
4. Tanggung jawab negara dalam pendaftaran tanah telah diatur secara
menyeluruh, termasuk melalui mekanisme pembetulan, pembatalan, dan
upaya hukum, sehingga perlindungan terhadap hak atas tanah, termasuk
tanah adat dan tanah lama tetap terjamin;
5. Permasalahan yang didalilkan Para Pemohon merupakan persoalan
implementasi, yang penyelesaiannya telah tersedia dalam sistem hukum
yang berlaku dan tidak menunjukkan adanya inkonstitusionalitas norma a
quo;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para
Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga
adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara
bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon.
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitusional review) ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,
98
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN
Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
pada tanggal 19 Mei 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan
Presiden atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang dimohonkan oleh Sdr. Zico Leonard
Djagardo Simanjuntak, dkk., dari Kantor Hukum Leo & Partners, selaku kuasa
hukum dari Ariyanto Zalukhu, dkk., selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai
registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 tanggal
10 Februari 2026 dan Perbaikan Permohonan tanggal 5 Maret 2026.
Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan
Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut:
I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,
S.H., M.H.
1. dengan melihat Pasal 19 ayat (1) ini memang tidak ada … sepertinya tidak
ada masalah karena memang ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah
untuk … apa namanya … menyelenggarakan yang namanya pendaftaran
tanah, itu sebagai dasar hukumnya … payung hukumnya. Akan tetapi, kalau
kita baca dari keinginan Pemohon ini, sebetulnya Pemohon ini tidak
bermaksud untuk menghilangkan pasal itu … Pasal 19 ayat (1) itu. Tetapi,
Pemohon ingin ini diberi pemaknaan, khususnya frasa untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah. Jadi, bukan pendaftaran tanahnya yang
… tetapi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, ini frasa ini, ya,
awal dari pasal tersebut norma itu yang dia ... ingin dia garis bawahi, kasih
tanda petik untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Sepertinya
Pemohon ini pengin kepastian hukum itu lebih ketat lagi, kan begitu.
2. apakah ada kajian di Kementerian ATR/BPN kalau ada, apakah ini
disebabkan karena stelsel pendaftaran tanah atau stelsel … apa namanya …
99
pengumuman, ya, publikasi, publikasi sertifikat tanah itu yang negatif
bertendensi positif itu, yang dulu sanggup menjawab kebutuhan, yang saat
ini sudah tidak sanggup lagi dengan sistem stelsel negatif bertendensi positif
itu? Apakah kalau misalnya ini menjadi stelselnya yang menjadi positif,
sehingga bahasanya, ya, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah,
berarti tanggung jawab ada sama Pemerintah nih.
3. kalau
terjadi
maladministrasi
oleh
Pemerintah,
Pemerintah
harus
bertanggung jawab. Jadi kalau ada salah salah, terjadi duplikasi, dua sertifikat
yang muncul, ini resmi lho dari kementerian dua-duanya. Kok bisa? Nah,
kalau ada hal-hal begini, siapa yang tanggung jawab? Nah, penginnya
Pemerintah yang tanggung jawab. Ya, jangan terlepas dari … ya, memang
ada mekanisme. Ya, silakan gugat ke pengadilan, silakan gugat ke TUN, kan
begitu. Nah, terlepas dari mekanisme gugat-mengugat itu, kenapa tidak
Pemerintah itu sudah lebih make sure, gitu. Bahwa ini kami jamin bahwa
setiap sertifikat yang terbit dari Pemerintah, itu tidak bakal bisa dibuat
duplikasinya, sehingga tidak bakal ada yang namanya sertifikat ganda, gitu.
Bisa enggak Pemerintah melakukan itu? Nah, coba kalau memang bisa,
langkah-langkahnya seperti apa? Supaya inilah yang dia inginkan
masyarakat kita ini, seiring dengan bertambahnya kesadaran hukum
masyarakat kita.
4. ada enggak, sistem yang bisa disampaikan nanti dalam keterangan
tambahan oleh Pemerintah, sistem yang memberikan, ya, informasi lebih
awal kepada masyarakat yang misalnya melakukan transaksi jual-beli tanah
misalnya, dia sudah bisa memastikan bahwa tanah yang dia beli itu atau
tanah yang dijanjikan oleh apakah itu developer, atau real estate, atau apalah
semua ya, yang terjadi jual beli tanah itu, itu dipastikan bahwa ketika dia bisa
… publik bisa mengecek, karena ini berkaitan dengan pendaftaran ... apa
namanya ... berkaitan dengan pengumuman ini. Jadi, kalau dia bisa
mengecek bahwa tanah yang dia beli ini atau lahan yang dibeli ini itu bebas
dari misalnya sengketa. Jadi, dia sudah bisa ngecek gitu, oh, ini, nah,
sekarang dengan teknologi yang ada, apakah di ATR/BPN ini ada
teknologinya yang bisa publik mendapatkan akses untuk mengetahui bahwa
lihat dengan ... apa namanya ... lahan tempat ini atau peta ini seperti ini, di
zoom-zoom-zoom lihat terus sampai ke ... ya, anggaplah seperti ini misalnya
100
ruang sidang ini, ini tengah-tengah ini bisa kita lihat, oh, ini yang di tengah-
tengah hijau ini, ini betul-betul bebas. Jadi, kalau Anda beli tanah di sini, itu
aman dari persoalan sengketa, gitu kan, sengketa tanah. Nah, kalau ini yang
hitam itu, hijau-hijau ini, ini lagi berperkara nih, berproses nih, perkaranya di
pengadilan sampai ke Mahkamah Agung belum inkrah, nih. Sehingga
masyarakat ketika beli, itu betul-betul dia mendapatkan kepastian yang ... apa
namanya ... yang paripurna, yang absolut, gitu.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya menyampaikan bahwa Pasal 19 ayat
(1) UUPA telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah,
dan Pemohon pada dasarnya hanya menghendaki penegasan makna frasa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” agar kepastian hukum
lebih diperkuat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA secara jelas telah memberikan
dasar hukum dan mandat konstitusional kepada Pemerintah untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam
rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Jaminan kepastian
hukum sebagaimana dimaksud dalam norma a quo pada hakikatnya telah
diwujudkan melalui sistem administrasi pertanahan yang meliputi
pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak, penerbitan
sertipikat, serta pemeliharaan data pendaftaran tanah.
b. Bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya dimaksudkan
sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah agar memperoleh
kepastian mengenai subjek hak, objek hak, maupun status hukum tanah
yang bersangkutan.
c. Bahwa Pemerintah berpandangan keinginan Para Pemohon agar frasa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dimaknai lebih kuat
pada dasarnya merupakan harapan agar negara semakin optimal dalam
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di bidang
pertanahan, khususnya dalam mencegah terjadinya sengketa, tumpang
101
tindih hak, maupun penerbitan sertipikat yang bermasalah. Terhadap hal
tersebut, Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan penguatan
sistem pendaftaran tanah, antara lain melalui digitalisasi layanan
pertanahan, peningkatan validitas data fisik dan data yuridis, percepatan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut
PTSL), serta penguatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian
sengketa pertanahan;
d. Bahwa kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA
diletakkan secara proporsional berdasarkan sistem publikasi (stelsel)
pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, yaitu stelsel negatif
bertendensi positif. Berdasarkan stelsel ini, sertipikat tanah yang
diterbitkan oleh Pemerintah merupakan alat pembuktian yang kuat
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 32
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Artinya, data fisik dan data yuridis yang
tercantum dalam sertipikat harus dianggap benar dan sah demi hukum
sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain
dan/atau pembuktian di persidangan. Sistem ini diterapkan untuk
melindungi pemegang hak yang beriktikad baik, tanpa menutup hak
warga negara lain yang mungkin memiliki bukti materiil yang lebih kuat
untuk mencari keadilan. Jaminan kepastian hukum juga telah diperkuat
Pemerintah melalui penerapan lewat waktu sebagaimana diatur dalam
Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Ketentuan ini menegaskan
bahwa apabila suatu sertipikat telah diterbitkan secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperolehnya dengan iktikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memiliki hak
atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pembatalan hak apabila
telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut.
Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum pertanahan kita telah
memberikan kepastian hukum setelah masa transisi 5 (lima) tahun
terlampaui.
e. Bahwa selain perlindungan hukum bagi pemegang hak, Pemerintah juga
memiliki instrumen korektif internal apabila ditemukan adanya cacat
administrasi
dan/atau
cacat
yuridis
termasuk
tumpang
tindih
(overlapping), dalam penerbitan suatu sertipikat. Sesuai dengan
102
peraturan
perundang-undangan
mengenai
penanganan
sengketa
pertanahan, Pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan
produk hukumnya sendiri yang cacat administrasi demi memulihkan
keadaan dan menjaga kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam :
1) PP 24/1997 seperti pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang
menegaskan kedudukan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat serta
membuka kemungkinan pembatalan apabila terbukti terdapat cacat
administrasi;
2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang
mengatur secara teknis tata cara pembetulan kesalahan administrasi
serta pencatatan perubahan dan pemeliharaan data pendaftaran
tanah;
3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian
Kasus
Pertanahan,
yang
mengatur
mengenai
mekanisme penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan,
termasuk pembatalan sertipikat yang mengandung cacat administrasi.
f. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 19 ayat (1) UUPA sesungguhnya
telah memuat kewajiban negara untuk menghadirkan kepastian hukum di
bidang pertanahan, sehingga yang diperlukan bukanlah perubahan
makna norma, melainkan penguatan implementasi penyelenggaraan
pendaftaran
tanah
secara
efektif,
akuntabel,
dan
memberikan
perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya mempertanyakan apakah
permasalahan pertanahan disebabkan oleh sistem publikasi negatif
bertendensi positif yang saat ini berlaku, serta kemungkinan perlunya
penguatan tanggung jawab Pemerintah apabila sistem pendaftaran tanah
diarahkan menjadi stelsel positif, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia pada dasarnya
merupakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang
103
berarti sertipikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang tidak dapat
dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan
pertimbangan:
1) Filosofis, memadukan antara menjamin kepastian hukum dengan
keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kepastian hukum harus diujudkan
melalui mekanisme yang hati-hati dengan keharusan memenuhi Asas
Spesialitas, Asas Contradictoire Delimitatie, Asas Publisitas atau
Openbaarheid, dan Asas Rechtsverwerking. Jaminan keadilan harus
diwujudkan dengan menempatkan fungsi sertipikat sebagai alat
pembuktian yang kuat sehingga memberikan kesempatan kepada
warga masyarakat yang sungguh-sungguh berhak atas tanah untuk
menggugat kepemilikan tanah ke pengadilan yang akan memberikan
putusan pihak yang sungguh-sungguh berhak. Jaminan kemanfaatan
diujudkan melalui mekanisme pembatasan jangka waktu tertentu
proses pengumpulan dan verifikasi data fisik dan data yuridis sehingga
sertipikat segera dapat diterbitkan dan digunakan oleh subyek yang
tercantum dalam sertipikat.
2) Sosiologis yaitu:
a) Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk yang
di antaranya ditandai adanya: (1) kenyataan historis bahwa
sebagian besar kepemilikan tanah tidak didukung dengan alat bukti
tertulis dan hanya didasarkan pada penguasaan fisik tanah dan
pemanfaatan secara terus menerus yang berlaku dalam hukum
adat dan dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan
yang
mengarah
pada
pelemahan
penguasaan
fisik
dan
pemanfaatan tanah secara terus menerus; (2) perbedaan
kemampuan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan dan
mempertahankan hak kepemilikan (bargaining power) sehingga
kelompok masyarakat yang lemah posisi tawarnya akan berada
dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Dalam kondisi demikian
itulah
diperlukan peranan pengadilan
untuk
menilai
dan
memberikan putusan subyek yang sungguh-sungguh berhak atas
tanah;
104
b) Kedua, keterbatasan kemampuan negara secara finansial dan
politik hukum untuk menyediakan dana yang dapat digunakan
untuk membayar kompensasi jika dianut sistem positif. Kondisi ini
memang bersifat relatif yang tergantung pada semangat politik
hukum negara untuk menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Indonesia.
b. Bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif tetap memberikan
jaminan kepastian hukum melalui proses pengumpulan, penelitian,
pengumuman data fisik dan data yuridis, serta penerbitan sertipikat hak
atas tanah oleh pejabat yang berwenang.
c. Bahwa berbagai permasalahan pertanahan yang masih terjadi, seperti
tumpang tindih sertipikat, sengketa batas bidang tanah, maupun
kesalahan administrasi, tidak semata-mata disebabkan oleh sistem
publikasi negatif bertendensi positif, melainkan juga dipengaruhi oleh
faktor historis, ketidaklengkapan data pertanahan, peralihan hak yang
tidak tercatat, penggunaan dokumen yang tidak valid, serta belum
meratanya kualitas data dan infrastruktur pertanahan.
d. Bahwa Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap
sistem
pendaftaran
tanah
guna
meningkatkan
kepastian
dan
perlindungan hukum, antara lain melalui percepatan program PTSL,
digitalisasi layanan pertanahan, integrasi data spasial dan yuridis, serta
peningkatan pengawasan dan validasi data pertanahan. Kementerian
ATR/BPN melalui penerapan dokumen elektronik dalam kegiatan
pendaftaran tanah, yaitu sertipikat elektronik memastikan keamanan dan
integrasi sertipikat elektronik dalam sistem administrasi pertanahan,
diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran informasi sertipikat,
pemalsuan, duplikasi, dan sengketa tumpang tindih. Penerapan sertipikat
elektronik memainkan peran krusial dalam mewujudkan efisiensi,
keamanan, dan kepastian untuk mengurangi kemungkinan sengketa
tanah.
Dengan
adanya
sertipikat
elektronik,
pengelolaan
dan
penyimpanan dokumen juga menjadi lebih efisien. Dokumen dalam
bentuk file PDF yang disimpan dalam brankas elektronik dapat diakses
dengan cepat dan aman oleh pemegang hak melalui aplikasi resmi seperti
Sentuh Tanahku.
105
e. Bahwa terhadap pandangan mengenai kemungkinan penerapan sistem
publikasi positif, Pemerintah berpandangan bahwa sistem demikian
mensyaratkan kesiapan data pertanahan yang lengkap, akurat,
terintegrasi, dan mencakup seluruh bidang tanah secara nasional,
termasuk mekanisme tanggung jawab negara yang lebih luas terhadap
setiap produk administrasi pertanahan yang diterbitkan. Selain itu, dalam
penerapan sistem publikasi positif, jika terjadi kesalahan administrasi oleh
negara yang merugikan pemilik tanah sebenarnya, negara wajib
memberikan ganti rugi finansial mutlak. Hal ini mensyaratkan adanya
Dana Jaminan (Assurance Fund/Title Insurance) dari APBN. Secara fiskal
dan kesiapan tata kelola, Indonesia belum memiliki instrumen Assurance
Fund ini. Jadi, mempertahankan stelsel negatif bertendensi positif adalah
suatu langkah kehati-hatian negara demi melindungi keuangan negara
dari gugatan finansial massal akibat residu permasalahan tanah masa
lalu.
Apabila Indonesia memaksakan penerapan stelsel positif saat, hal itu
justru akan melegalkan kejahatan mafia tanah. Mafia tanah yang berhasil
menerbitkan sertipikat dengan dokumen palsu akan dilindungi secara
mutlak oleh negara, dan pemilik asli akan kehilangan tanahnya
selamanya. Sistem publikasi negatif bertendensi positif memberi ruang
bagi “kebenaran materiil” untuk membatalkan “kebenaran formal” yang
cacat hukum.
Bahwa tanpa harus mengubah sistem publikasi menjadi sistem publikasi
positif yang membutuhkan kesiapan sosiologis dan fiskal negara yang
besar, Pemerintah secara de facto telah memperkuat tanggung jawabnya
melalui penerapan dokumen elektronik, integrasi data spasial dan yuridis
sebagai bentuk konkret dari peningkatan tanggung jawab dan kehadiran
negara dalam menjamin keamanan hak atas tanah masyarakat.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya menekankan perlunya tanggung
jawab Pemerintah atas terjadinya maladministrasi pertanahan, termasuk
penerbitan sertipikat ganda, serta mempertanyakan langkah konkret
Pemerintah untuk menjamin agar setiap sertipikat yang diterbitkan memiliki
106
kepastian hukum dan tidak menimbulkan duplikasi, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa setiap penerbitan sertipikat hak atas tanah dilakukan melalui
tahapan administratif, teknis, dan yuridis yang meliputi pengukuran,
penelitian data fisik dan data yuridis, pengumuman, pembukuan hak,
hingga penerbitan sertipikat oleh pejabat yang berwenang. Sertipikat
ganda atau tumpang tindih hak atas tanah pada umumnya dapat terjadi
karena berbagai faktor, antara lain belum lengkapnya data pertanahan
pada masa lalu, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, peralihan hak
yang tidak tercatat, penggunaan dokumen yang tidak sah, kesalahan
administratif,
maupun
sengketa
penguasaan
tanah
yang
telah
berlangsung sebelumnya.
Terhadap kondisi demikian, Pemerintah tidak melepaskan tanggung
jawab, melainkan tetap menyediakan mekanisme administratif maupun
mekanisme
peradilan
untuk
melakukan
koreksi,
pembatalan,
penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak masyarakat sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)
PP 24/1997, di mana sertipikat merupakan alat bukti yang kuat namun
tetap dapat diuji, hal ini merupakan bentuk kehati-hatian negara untuk
mencegah ketidakadilan akibat kesalahan administrasi, sekaligus
memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mempertahankan
haknya melalui mekanisme hukum.
b. Bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap maladministrasi selama ini
tidak hanya mengarahkan penyelesaiannya melalui litigasi, melainkan
terdapat tindakan korektif yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui pembatalan produk hukum
atau hak atas tanah karena cacat adminitrasi. Pembatalan Hak Atas
Tanah karena cacat administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dapat
dibatalkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak sertipikat
diterbitkan dan khusus untuk pembatalan karena cacat administrasi
kategori tumpang tindih hak atas tanah tidak terbatas pada jangka waktu.
107
c. Bahwa langkah kongkrit pemerintah untuk menghindari maladministrasi
terutama menghindari penerbitan sertipikat ganda dalam proses
pendaftaran tanah sampai dengan diterbitkan sertipikat dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Susunan panitia pemeriksaan tanah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, salah satu anggotanya adalah
kepala desa/lurah setempat atau perangkat desa/kelurahan atau
nama lain yang serupa dengan itu dengan tujuan kepala desa/lurah
setempat atau perangkat desa/kelurahan atau nama lain yang serupa
dengan itu dapat memberi pertimbangan ataupun sanggahan
terhadap tanah yang dimohon Hak Atas Tanah mengingat kepala
desa/lurah setempat atau perangkat desa/kelurahan atau nama lain
yang serupa dengan itu merupakan pihak yang berinteraksi secara
langsung dengan warga ataupun yang memiliki kewenangan terkait
wilayah adalah kepala desa/lurah setempat;
2) Salah satu persyaratan penerbitan sertipikat yaitu persetujuan dari
pemilik yang berbatasan langsung dengan harapan membantu
mengkonfirmasi tanah yang dimohonkan benar-benar milik pemohon
dan belum pernah diterbitkan sertipikat, serta batas bidang tanah yang
dimohon sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penerbitan
sertipikat ganda;
3) penggunaan NIB untuk setiap bidang tanah yang telah dilakukan
pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam
Kegiatan Pendaftaran Tanah, antara lain setiap bidang tanah yang
sudah ditetapkan batas batasnya diberi nomor identifikasi bidang
tanah, serta digunakan sebagai nomor referensi dalam setiap tahap
kegiatan Pendaftaran Tanah untuk selanjutnya bidang tanah tersebut
dipetakan (plotting) ke dalam Peta Pendaftaran;
4) pengenaan kewajiban kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada Sertipikat
108
dengan data elektronik pada pangkalan data melalui layanan informasi
pertanahan elektronik, serta memastikan dan yakin objek fisik bidang
tanah yang akan dialihkan dan/atau dibebani hak tidak dalam
sengketa sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai
pemindahan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.
d. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah preventif
guna meminimalisasi terjadinya sertipikat ganda dan meningkatkan
kepastian hukum di bidang pertanahan, antara lain melalui:
1) percepatan program PTSL;
2) digitalisasi data dan layanan pertanahan;
3) integrasi data spasial dan data yuridis pertanahan;
4) pemanfaatan peta tunggal dan sistem informasi geospasial;
5) peningkatan validasi dan verifikasi data pertanahan; dan
6) penguatan pengawasan internal dan tata kelola administrasi
pertanahan.
Langkah preventif Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir terjadinya
sertipikat ganda tersebut antara lain diatur dalam:
1) Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang intinya dalam
satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas
tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2) Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
tentang
Penanganan
dan
Penyelesaian
Kasus
Pertanahan,
dinyatakan dalam hal terdapat satu atau beberapa sertipikat tumpang
tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian
maka
terhadap
sertipikat
dimaksud
dilakukan
Penanganan
109
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan apabila hasil
penanganan tersebut diperoleh terdapat cacat administrasi dan/atau
cacat yuridis maka dapat dibatalkan;
3) Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, antara lain
diatur bahwa setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas
batasnya diberi nomor identifikasi bidang tanah, serta digunakan
sebagai nomor referensi dalam setiap tahap kegiatan Pendaftaran
Tanah untuk selanjutnya bidang tanah tersebut dipetakan (plotting) ke
dalam Peta Pendaftaran.
e. Bahwa Pemerintah juga terus mengembangkan sistem informasi
pertanahan berbasis elektronik agar masyarakat dapat memperoleh
akses informasi yang lebih terbuka, transparan, dan akurat mengenai
status bidang tanah, sehingga dapat meminimalisasi risiko sengketa
maupun tumpang tindih hak. Komitmen tersebut telah dan terus
diwujudkan secara konkret oleh Kementerian ATR/BPN melalui:
1) Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), yang disediakan
untuk menunjang kinerja pelayanan pengaturan dan penataan, serta
penyelesaian
masalah
agraria
dan
tata
ruang/pertanahan.
Penggunaan KKP antara lain bertujuan untuk memudahkan akses
masyarakat terhadap layanan pertanahan, meningkatkan mutu
layanan dasar publik bidang pertanahan, serta memodernisasi
layanan dan tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan;
2) Aplikasi Mobile “Sentuh Tanahku”, merupakan aplikasi resmi yang
dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memberikan
kemudahan
kepada
masyarakat
dalam
mengakses
layanan
pertanahan secara digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat
dengan mudah melihat, memantau informasi terkait tanah serta
sertipikat elektronik yang dimilikinya. Aplikasi ini hadir dengan prinsip
lengkap, mudah, jelas, dan aman, sehingga semua data pertanahan
tersimpan rapi dan dapat diakses langsung dari genggaman tangan,
dengan aplikasi sentuh tanahku masyarakat tidak perlu lagi datang ke
110
kantor pertanahan hanya untuk sekedar mencari informasi atau
memantau dokumen;
3) Portal Geospasial “Bhumi ATR/BPN”, merupakan sebuah situs peta
interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial. Bhumi
ATR/BPN terintegrasi dengan geoportal ATLAS sebagai platform
penyimpanan data geospasial yang dikelola oleh unit-unit kerja di
Kementerian ATR/BPN. Tujuan utama BHUMI ATR/BPN adalah untuk
memudahkan akses terhadap data spasial yang bersifat otoritatif dan
data lainnya bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya, serta
membantu dalam menyediakan informasi publik secara terbuka;
4) Layanan informasi peta pertanahan dan informasi tata ruang
(GISTARU) yang terbuka dan dapat di akses secara umum oleh
masyarakat luas dan tidak dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi
Pertanahan Secara Elektronik. Layanan Gistaru (Geographic
Information System Tata Ruang), merupakan aplikasi berbasis website
yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi
Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
secara online;
5) Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah melalui
penerbitan sertipikat elektronik yang mengubah sertipikat dalam
format blanko menjadi Dokumen Elektronik yang dapat disimpan
secara digital dan dapat dicetak menggunakan Secure Paper.
Dengan perkembangan teknologi informasi dan pembenahan administrasi
pertanahan yang terus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN melalui
transformasi digital tersebut, merupakan bukti upaya Pemerintah
mewujudkan sistem pendaftaran tanah yang semakin akurat, terpercaya,
dan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih optimal kepada
masyarakat.
f. Bahwa oleh karena itu, permasalahan maladministrasi dalam bidang
pertanahan pada dasarnya tidak menunjukkan inkonstitusionalitas norma
111
a quo, melainkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah
untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pendaftaran tanah dan
perlindungan hukum bagi masyarakat.
4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya mempertanyakan adanya sistem dan
teknologi pada Kementerian ATR/BPN yang dapat memberikan akses
informasi kepada masyarakat untuk memastikan status tanah, termasuk ada
atau tidaknya sengketa, guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih
optimal dalam transaksi pertanahan, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya bertujuan
menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti hak, tetapi juga menyediakan
informasi pertanahan yang dapat diakses masyarakat guna menjamin
transparansi dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum
atas tanah. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus melakukan
transformasi digital dalam pelayanan pertanahan, antara lain melalui
pembangunan sistem informasi pertanahan elektronik, digitalisasi data
bidang tanah, serta pengembangan peta pertanahan berbasis geospasial.
Melalui penguatan sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh
informasi mengenai status bidang tanah, termasuk data pendaftaran,
letak bidang tanah, batas-batas tanah, maupun informasi administratif
lainnya yang berkaitan dengan objek tanah.
Pemerintah juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan
dengan sistem informasi spasial dan data penanganan perkara guna
meningkatkan akurasi serta keterbukaan informasi pertanahan, termasuk
sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya sengketa dan
tumpang tindih hak atas tanah.
b. Akses informasi Pertanahan yang dapat diakses masyarakat untuk
memastikan status tanah, termasuk ada atau tidaknya sengketa, guna
mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal dalam transaksi
pertanahan, Pemerintah telah:
1) mengatur dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan
112
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
16 Tahun 2021 antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum
melaksanakan
pembuatan
akta
mengenai
pemindahan
atau
pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun memiliki kewajiban untuk memastikan kesesuaian data fisik dan
data yuridis pada Sertipikat dengan data elektronik pada pangkalan
data melalui layanan informasi pertanahan elektronik, serta
memastikan objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan/atau
dibebani hak tidak dalam sengketa;
2) telah menyediakan Portal Geospasial “Bhumi ATR/BPN” yang
terintegrasi dengan geoportal ATLAS sebagai platform penyimpanan
data geospasial yang dikelola oleh unit-unit kerja di Kementerian
ATR/BPN untuk memudahkan akses terhadap data spasial yang
bersifat otoritatif dan data lainnya bagi masyarakat, pemerintah dan
lembaga lainnya, serta membantu dalam menyediakan informasi
publik secara terbuka, sehingga masyarakat secara mandiri dapat
mengetahui luas dan NIB suatu bidang tanah;
3) telah menyediakan aplikasi Mobile “Sentuh Tanahku” yang dapat
mengakses informasi mengenai letak, luas, tipe hak dan NIB suatu
bidang tanah dengan catatan masyarakat yang akan melakukan
transaksi telah memiliki nomor sertipikat hak atas tanah, maka dapat
memperoleh informasi awal terkait bidang tanah.
4) telah menyediakan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT) agar masyarakat memperoleh informasi mengenai sengketa,
blokir, sita, atau proses perkara terhadap bidang tanah yang terdaftar
di kantor pertanahan.
c. Bahwa Pemerintah menyadari harapan masyarakat agar tersedia sistem
informasi pertanahan yang semakin terbuka, terintegrasi, dan mudah
diakses secara digital untuk memberikan kepastian hukum yang lebih
optimal sebelum masyarakat melakukan transaksi pertanahan. Oleh
karena itu, Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola data
pertanahan, penguatan infrastruktur digital, validasi data, serta
113
peningkatan sistem informasi pertanahan sebagai bagian dari upaya
mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan
memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.
d. Bahwa Pemerintah menyadari harapan masyarakat agar tersedia sistem
informasi pertanahan yang semakin terbuka, terintegrasi, dan mudah
diakses secara digital untuk memberikan kepastian hukum yang lebih
optimal sebelum masyarakat melakukan transaksi pertanahan. Oleh
karena itu, Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola data
pertanahan, penguatan infrastruktur digital, validasi data, serta
peningkatan sistem informasi pertanahan sebagai bagian dari upaya
mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.
II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh,
S.H., M.H.
1. dalam proses pendaftaran ini, Pak Dalu, apakah ada afirmasi bagi
masyarakat adat dalam pendaftaran tanah walaupun ada Permen ATR itu,
ya, tetapi menurut saya ini perlu ada afirmasi. Karena apa? Kesadaran hukum
masyarakat itu kan kita ... namanya masyarakat adat ini umumnya kan di
daerah. Kalau kita baca dalam dalil Pemohon itu ada sejumlah kurang-lebih
5 ribu, ya, desa adat dan seterusnya. Artinya, negara harus hadir proaktif, ya,
yang saya tangkap dalam persoalan ini. Karena gini, banyak yang terjadi,
misalnya gini pernah ada permohonan ke MK, minta supaya ada menteri
hukum adat, ya. Itu menunjukkan bahwa negara ini abai terhadap
keberadaan hukum adat.
2. Sudah berapa banyak pendaftaran tanah terkait dengan masyarakat adat,
baik yang didaftarkan oleh perseorangan maupun oleh masyarakat adat itu?
Saya lihat kalau di beberapa daerah, misalnya di Kalimantan Tengah,
kebetulan kepala daerah itu dia adalah ketua masyarakat adatnya, ya,
sehingga proses politik kebijakan daerah berpihak kepada masyarakat adat.
Nah, kalau terbuka seperti ini, posisi masyarakat adat kalau tadi keterangan
dari Pemerintah, Pak Sekjen, itu kan ada dualism, ya, hukum yang berlaku,
hukum adat dan juga hukum kolonial. Tapi dalam perkembangan terakhir
lahirnya PP maupun Permen ATR BPN, itu quote unquote justru posisi
114
masyarakat adat ini agak lemah. Nah, karena itu nanti tolong diberi
keterangan tambahan, sudah berapa banyak pendaftaran yang dilakukan
oleh masyarakat adat ataupun oleh perseorangan dari masyarakat adat
dalam rangka untuk kepastian hak atas tanah dari masyarakat adat.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P.
Foekh, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P.
Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya mempertanyakan adanya afirmasi dan
langkah proaktif negara dalam proses pendaftaran tanah bagi masyarakat
hukum adat, khususnya untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan
terhadap hak-hak masyarakat adat, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya pada prinsipnya telah dijamin dalam Pasal
18B ayat (2) UUD NRI 1945 serta tercermin dalam berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pertanahan. UUPA
juga mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari
masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA.
b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanah
masyarakat hukum adat, Pemerintah telah membentuk berbagai
kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan yang memberikan ruang bagi
identifikasi, inventarisasi, penatausahaan, serta pendaftaran tanah ulayat
dan tanah masyarakat hukum adat. Pemerintah menyadari masih
terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
masyarakat hukum adat, antara lain keterbatasan akses informasi, kondisi
geografis, perbedaan sistem penguasaan tanah adat, serta belum
meratanya tingkat kesadaran dan administrasi hukum masyarakat di
berbagai daerah. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan langkah
afirmatif dan proaktif melalui koordinasi dengan pemerintah daerah,
pendampingan kepada masyarakat hukum adat dilakukan dengan
pendekatan partisipatif menggunakan prinsip Free, Prior, Informed,
115
Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA), percepatan inventarisasi dan pemetaan wilayah
adat, serta penguatan pelayanan pertanahan di daerah-daerah yang
memiliki masyarakat hukum adat.
c. Bahwa Pemerintah juga terus mendorong sinergi antara data pertanahan,
data wilayah adat, dan informasi geospasial guna memberikan
perlindungan hukum yang lebih baik terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Pemerintah pada prinsipnya
tidak mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat, melainkan terus
berupaya memperkuat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum
hak atas tanah masyarakat hukum adat melalui kebijakan dan
penyelenggaraan administrasi pertanahan yang inklusif dan berkeadilan.
d. Bahwa Pemerintah tidak abai terhadap tanah adat sebagaimana Pasal 16
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, bidang tanah ulayat yang tidak
diajukan penegasan sebagai Hak Pengelolaan tetap memiliki status
sebagai tanah ulayat dan dilindungi. Kementerian ATR/BPN melalui
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 juga memperkuat
keberadaan
tanah
ulayat
dengan
melakukan
penyelenggaraan
administrasi pertanahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Disamping
itu, dilakukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
secara eksplisit yang juga diperuntukan kepada salah satunya objek
tanah ulayat milik masyarakat adat, tanah wakaf, dan rumah ibadah,
dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan aparat desa dan tokoh
adat setempat.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P.
Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
perkembangan dan jumlah pendaftaran tanah masyarakat hukum adat, serta
perlunya penguatan perlindungan dan kepastian hak atas tanah bagi
masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa
Pemerintah
terus
melakukan
inventarisasi,
identifikasi,
pencatatan, dan penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat
sebagai bagian dari upaya memberikan pengakuan, perlindungan, dan
116
kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di bidang
pertanahan. Dalam penyelenggaraannya, tanah ulayat masyarakat
hukum adat yang telah dicatat dapat ditegaskan menjadi hak pengelolaan
atas nama kesatuan masyarakat hukum adat atau ditetapkan menjadi hak
milik bagi kelompok anggota masyarakat hukum adat sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran
Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
b. Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat
memerlukan tahapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat
dan wilayah adatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang dalam pelaksanaannya
melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi sosial,
dan sistem hukum adat di masing-masing daerah.
c. Bahwa berbagai kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan yang
diterbitkan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan
dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat, termasuk
memberikan mekanisme administratif bagi pencatatan, pemetaan, dan
pendaftaran tanah adat dalam sistem pertanahan nasional. Pemerintah
terus melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, organisasi masyarakat sipil (NGO) guna mempercepat
inventarisasi, pemetaan, serta pendaftaran tanah masyarakat hukum adat
secara lebih komprehensif dan terintegrasi.
d. Bahwa terkait data jumlah pendaftaran tanah masyarakat hukum adat
maupun pendaftaran hak perseorangan anggota masyarakat hukum adat,
dari tahun 2023 sampai dengan bulan April 2026 sudah diterbitkan 74
Sertipikat HPL dari 27 Kesatuan MHA dengan total luas 1.037,25 ha dan
Daftar Tanah Ulayat (DTU) dari 50 MHA sejumlah 201 bidang dengan luas
2.589,24 ha, terdiri dari:
1) Pada tahun 2023, telah terbit 9 sertipikat HPL tanah ulayat dari 4
masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (KAN Sungai
Kamuyang, KAN Sungayang, dan KAN Tanjuang Haro Sikabu-Kabu
117
Padang Panjang) serta Provinsi Papua (MHA Sawoi Hnya) dengan
luas total 842,23 ha.
2) Pada tahun 2024, telah terbit 33 sertipikat HPL tanah ulayat dari 12
masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (KAN Tanjuang
Bonai), Provinsi Jawa Barat (Lembaga Adat Kampung Naga), Provinsi
Bali (Desa Adat Bangah, Desa Adat Asah Duren, dan Desa Adat
Puseh), Provinsi Jambi (MHA Tanah Baserau-Tanah Baimbeo),
Provinsi Kalimantan Barat (Dayak Iban Menua Sungai Utik, Suku
Dayak Iban Menua Kulan, Suku Dayak Iban Menua Ungak, dan Dayak
Sami), serta Provinsi Aceh (Mukim Siem dan Mukim Seulimeum)
dengan luas total 129,84 ha.
3) Pada tahun 2025, telah terbit 20 sertipikat HPL tanah ulayat dari 5
masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Barat (MHA Dayak
Iban Menua Kelayam dan Dayak Iban Menua Sungai Utik), Provinsi
Sumatera Barat (MHA KAN V Koto Air Pampan), Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Suku Beo Were), dan Provinsi Bali (Desa Adat
Mancingan) dengan luas total 44,42 ha.
4) Pada tahun 2026, telah terbit 12 sertipikat HPL tanah ulayat dari 7
masyarakat hukum adat di Provinsi Jawa Barat (MHA Kampung Adat
Cirendeu dan MHA Kampung Dukuh), Provinsi Sumatera Barat (KAN
Nan XX Lubuak Bagaluang, KAN Koto Tangah, dan KAN Sijantang),
serta di Provinsi Bali (Desa Adat Batusesa dan Desa Adat Gulinten)
dengan luas total 20,74 ha.
III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H.,
M.Hum.
1. Jadi tanah ulayat dapat didaftarkan sebagai hak pengelolaan atau hak milik
bersama bagi anggota masyarakat. Nah, mohon saya diberikan tambahan
keterangan, kalau kita melihat Permen ATR 14 Tahun 2024 ini kan mencabut
Permen Agraria Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019. Nah, apakah ini berarti
bahwa pendaftaran tanah ulayat itu mulai dilakukan Pemerintah pada tahun
2019? Kemudian apabila itu dimulai pada tahun 2019, bagaimana
pendaftaran dan permasalahan tanah-tanah ulayat ini sebelum tahun 2019?
Karena menurut catatan yang saya dapat, yang saya lihat ... di data yang
saya lihat itu per tahun 2025 saja itu, itu terkait dengan tanah ulayat itu ada
118
sekitar 135 kasus, 135 kasus meliputi luas tanah 1.057.738 hektare dan
termasuk ada pula 69 proyek pertambangan. Kemudian, ini bagaimana
penyelesaiannya, kasus-kasus ini sampai 135 kasus ini? Padahal tadi Bapak
beberapa kali saya dengar menyampaikan negara menjamin kepastian dan
perlindungan hukum. Jadi selama ini seperti apa negara itu, khususnya
ATR/BPN menjamin hal-hal tersebut karena sampai 2025 saja, banyak sekali
kasus yang terkait dengan tanah ulayat ini. Ini kita baru bicara tanah ulayat,
belum kita berbicara tadi yang disampaikan Prof. Guntur terkait dengan
tanah-tanah yang lain, tanah lama atau sertifikat-sertifikat yang lain.
2. tadi menyampaikan sertifikat itu bersifat kuat, tetapi tidak mutlak, itu. Nah,
tolong kami … saya diberikan penjelasan lagi, direfleksikan lagi terkait
dengan yang dimaksud dengan hak yang lebih sah itu. Jadi, ada hak
sertifikat, itu dapat dibatalkan lagi apabila ada hak yang lebih sah. Nah, jadi
apakah hak yang lebih sah ini, lebih tinggi daripada sertifikat hak milik? Di
mana itu dijelaskan dalam Undang-Undang Agraria tentang hak yang lebih
sah ini? Kalau adalah hak yang lebih sah, nanti dikhawatirkan ada lagi yang
lebih tinggi lagi, hak yang paling sah. Jadi, di mana letak kepastian dan
perlindungan hukum ini bagi masyarakat?
3. Nah, Pemerintah menjamin adanya hak sertifikat hak milik yang telah
didaftarkan. Kita tahu juga banyak sekali kasus yang sudah memiliki sertifikat
hak milik, kemudian sudah menempati puluhan tahun, turun-temurun, tetapi
tiba-tiba hak miliknya ini diblokir oleh BPN. Pak Sekjen mungkin masih ingat
itu kasus di Surabaya, yang ada tiba-tiba BUMN kemudian mengakui bahwa
memegang hak eigendom, padahal hak eigendom itu sudah harus dibatalkan
apabila tidak didaftarkan pada tahun 1980, karena kan di Undang-Undang 60
itu menyatakan 20 tahun harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, dia akan
gugur, kan seperti itu. Nah, ini malah kurang-lebih 330 hektare yang kurang-
lebih 100.000 KK dan ada 3 kecamatan. Sudah jadi perkotaan ini, Pak.
Mereka sudah mempunyai sertifikat hak milik. Belum bersengketa
pengadilan, sudah diblokir oleh BPN. Di mana letak kepastian dan
perlindungan hukum masyarakat seperti itu? 100.000 KK kurang-lebih di
sana, mohon juga kami diberikan penjelasan.
4. bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi kepada Agraria kalau
tiba-tiba sertifikatnya dikeluarkan tanpa sepengetahuan masyarakat. Tiba-
119
tiba ada sertifikat muncul atas nama pengembang, yang pasti sertifikat itu
muncul atas nama orang yang lebih berduit daripada yang punya, gitu lho. Itu
juga harus dibenarin di dalam internal itu.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada
intinya mempertanyakan
perkembangan
pengaturan dan pendaftaran tanah ulayat sebelum dan sesudah berlakunya
pengaturan terbaru, serta langkah Pemerintah dalam menjamin kepastian
dan perlindungan hukum terhadap berbagai permasalahan tanah ulayat yang
masih terjadi, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat
hukum adat telah diatur pada Pasal 3 UUPA, sehingga pengakuan
terhadap keberadaan tanah ulayat bukanlah hal yang baru muncul sejak
diterbitkannya peraturan menteri di bidang pertanahan. Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 yang intinya mengatur tata cara
dan batasan penguasaan tanah ulayat (tanah adat) agar dapat
dimanfaatkan baik oleh warga masyarakat hukum adat maupun oleh
Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga
masyarakat hukum adat, dengan tetap melindungi hak kepemilikan asli
masyarakat hukum adat.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5
Tahun 1999 diatur:
1) Anggota masyarakat hukum adat berhak menguasai tanah ulayat
sesuai hukum adat mereka. Jika diinginkan, hak tersebut dapat
didaftarkan menjadi hak atas tanah resmi yang diakui oleh Negara
(sesuai Undang-undang Pokok Agraria/UUPA);
2) Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga
masyarakat hukum adat bisa mendapatkan hak atas tanah ulayat dari
Negara, dengan syarat tanah tersebut harus sudah dilepaskan terlebih
dahulu oleh masyarakat adat yang bersangkutan melalui tata cara
hukum adat yang berlaku;
120
3) Jika Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan
warga masyarakat hukum adat membutuhkan tanah ulayat untuk
keperluan pertanian atau lainnya yang menggunakan Hak Guna
Usaha (HGU) atau Hak Pakai, pelepasan tanah tersebut hanya
bersifat sementara (berlaku untuk jangka waktu tertentu), bukan
diserahkan selamanya;
4) Apabila masa waktu penggunaan telah habis, atau tanah tersebut
ditelantarkan sehingga HGU/Hak Pakai-nya hapus, maka penggunaan
tanah selanjutnya wajib mendapat persetujuan baru dari masyarakat
hukum adat (selama hak ulayatnya masih diakui ada);
5) Negara tidak boleh memberikan atau memperpanjang jangka waktu
HGU atau Hak Pakai melebihi batas waktu yang telah disepakati
antara pihak luar dengan masyarakat hukum adat tersebut.
c. Selanjutnya Kementerian ATR BPN mengatur melalui:
1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan
Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan
Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu antara lain diatur
Hak atas tanah yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat
diberikan dalam bentuk Hak Komunal;
2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang
meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar
tanah;
3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menyempurnakan
kebijakan administratif dan teknis dalam rangka inventarisasi,
penatausahaan, pemetaan, serta pendaftaran tanah ulayat dan hak
121
masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi pertanahan
nasional dengan:
a) penyelenggaraan administrasi pertanahan Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat yang meliputi inventarisasi
dan identifikasi,
pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan Daftar Tanah Ulayat;
b) Terhadap bidang tanah ulayat yang telah dicatat dalam Daftar
Tanah Ulayat dapat diajukan permohonan Hak Pengelolaan oleh
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri;
c) Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai Hak
Pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki
status sebagai tanah ulayat.
d. Bahwa terhadap berbagai sengketa dan permasalahan tanah ulayat yang
terjadi, Pemerintah terus melakukan langkah penyelesaian melalui
mekanisme inventarisasi, verifikasi, mediasi, fasilitasi penyelesaian
sengketa,
serta
koordinasi
dengan
pemerintah
daerah
dan
kementerian/lembaga
terkait.
Pemerintah
juga
terus
melakukan
penguatan kebijakan melalui percepatan pemetaan wilayah adat,
integrasi data pertanahan dan data geospasial, serta penguatan
administrasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum dan
mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.
e. Bahwa keberadaan sejumlah kasus tanah ulayat pada dasarnya
menunjukkan masih adanya tantangan dalam proses penataan
administrasi pertanahan nasional, namun hal tersebut tidak berarti negara
mengabaikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.
Pemerintah
tetap
berkomitmen
untuk
memperkuat
pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat dan hak
masyarakat hukum adat melalui kebijakan pertanahan yang inklusif dan
berkeadilan.
f. Bahwa Pemerintah melalui salah satu kebijakannya, yaitu One Map Policy
merupakan salah satu mitigasi risiko terjadinya tumpang tindih perizinan
maupun hak atas tanah. Melalui Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024,
tanah ulayat yang telah dilakukan administrasi pertanahan Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dalam Daftar Tanah Ulayat maupun yang telah
diberikan Hak Pengelolaan menjadi salah satu sumber data pada One
122
Map Policy, sehingga instansi sektoral tidak dapat lagi secara sepihak
menerbitkan izin konsesi atau tambang di atas wilayah yang telah
dipetakan sebagai tanah ulayat tanpa persetujuan Masyarakat Hukum
Adat (MHA) pemegang Hak Pengelolaan (HPL) ataupun Masyarakat
Hukum Adat yang telah tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan makna “hak yang lebih
sah” sebagai dasar pembatalan sertipikat, termasuk dasar pengaturannya
serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum hak atas
tanah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia,
sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sifat “kuat” tersebut
mengandung arti bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya
melalui mekanisme hukum yang sah, data yang tercantum dalam
sertipikat harus dianggap benar dan memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang haknya.
b. Bahwa istilah “hak yang lebih sah” bukan merupakan jenis hak baru
ataupun tingkatan hak yang berada di atas sertipikat hak milik, melainkan
merujuk pada adanya pihak lain yang berdasarkan putusan pengadilan,
alat bukti, atau fakta hukum dapat membuktikan bahwa proses penerbitan
sertipikat tersebut mengandung cacat administrasi, cacat yuridis,
tumpang tindih hak, atau dilakukan berdasarkan dasar penguasaan yang
tidak sah.
c. Bahwa pembatalan atau koreksi terhadap suatu sertipikat bukan
dilakukan karena adanya “hak yang lebih tinggi”, melainkan sebagai
konsekuensi dari mekanisme pengujian hukum terhadap keabsahan
proses penerbitan hak atas tanah sesuai prinsip negara hukum dan asas
tertib administrasi pertanahan. Mekanisme tersebut justru merupakan
bentuk perlindungan hukum agar setiap penerbitan sertipikat tetap dapat
diuji apabila ditemukan adanya kesalahan administratif, penyalahgunaan
kewenangan, atau pelanggaran terhadap hak pihak lain yang sah menurut
hukum.
123
d. Bahwa prinsip sertipikat sebagai alat bukti yang kuat namun tetap dapat
diuji melalui mekanisme hukum tidak menghilangkan kepastian hukum,
melainkan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap
pemegang sertipikat dan perlindungan terhadap pihak lain apabila terjadi
kesalahan atau cacat dalam proses administrasi pertanahan.
e. Bahwa lebih lanjut, guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak
atas tanah, Pemerintah telah menetapkan pengaturan daluwarsa
pengajuan keberatan atas penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sistem
hukum telah memberikan kepastian mutlak bahwa apabila suatu sertipikat
hak atas tanah telah diterbitkan secara sah dan tanahnya dikuasai secara
nyata dengan iktikad baik, maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan, pihak lain kehilangan hak untuk menuntut pembatalannya. Hal
tersebut merupakan bukti bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia
memberikan
ruang bagi pembuktian
materiil, namun
sekaligus
menetapkan batasan waktu untuk memberikan kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik yang telah
menguasai tanah secara turun-temurun namun haknya tetap dapat diblokir,
termasuk dalam kasus klaim hak lama seperti eigendom, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan memberikan
perlindungan hukum kepada pemegang hak sebagai alat bukti yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya,
sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya menurut mekanisme hukum
yang berlaku.
b. Bahwa tindakan administratif berupa pencatatan blokir dalam administrasi
pertanahan pada dasarnya bukan merupakan penghapusan atau
pembatalan hak atas tanah, melainkan langkah administratif yang bersifat
sementara guna menjaga status quo terhadap suatu objek tanah yang
sedang menghadapi klaim, keberatan, sengketa, atau proses hukum
124
tertentu. Pencatatan blokir dilakukan untuk mencegah terjadinya
peralihan, pembebanan, atau tindakan hukum lain atas tanah yang
berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut selama permasalahan
pertanahan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, guna menjamin
kepastian hukum, tindakan pemblokiran ini tidak dapat dilakukan secara
sewenang-wenang dan tanpa batas waktu, melainkan tunduk pada tata
cara dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
c. Bahwa terhadap berbagai persoalan pertanahan yang memiliki latar
belakang historis, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak lama seperti
eigendom, Pemerintah tetap berpedoman pada ketentuan konversi hak
dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan
Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan
dalam rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-Hak
Barat. Dalam Keppres tersebut antara lain dinyatakan tanah hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang
jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24
September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
d. Terhadap tanah-tanah yang berasal dari hak lama tersebut dilakukan
penelitian, verifikasi, dan penanganan administrasi pertanahan guna
menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak
masyarakat secara berkeadilan berdasarkan ketentuan pendaftaran
tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah, guna menjamin tertib administrasi,
kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 95 juga telah
ditegaskan kembali terhadap alat bukti tertulis, tanah bekas hak barat
dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara. Apabila pemilik tanah bekas hak barat akan
125
melakukan pendaftaran, maka dipersyaratkan untuk melengkapi dengan
surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan
bertanggung jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:
1) Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik
orang lain dan statusnya adalah Tanah yang Dikuasai Langsung oleh
Negara bukan Tanah bekas milik adat;
2) Tanah secara fisik dikuasai;
3) penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara.
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan
4) penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.
e. Bahwa terhadap perkara atau sengketa pertanahan tertentu yang bersifat
konkret dan spesifik, penyelesaiannya pada prinsipnya dilakukan melalui
mekanisme administratif maupun peradilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat yang beritikad baik. Permasalahan
implementasi administratif pada kasus yang bersifat konkret dan spesifik
tersebut tidak meniadakan dan tidak menggugurkan kewajiban
konstitusional Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum pendaftaran
tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA.
4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada intinya menyoroti perlunya mekanisme pengawasan
dan pelaporan oleh masyarakat terhadap penerbitan sertipikat tanpa
sepengetahuan
pihak
yang
menguasai
tanah,
termasuk
perlunya
pembenahan
internal
dalam
administrasi
pertanahan,
Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas
keterbukaan, kehati-hatian, dan publikasi, termasuk melalui tahapan
pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran, serta pengumuman
data pertanahan sebelum diterbitkannya hak atas tanah. Mekanisme
pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada
masyarakat atau pihak yang
berkepentingan menyampaikan keberatan, sanggahan, atau informasi
apabila terdapat ketidaksesuaian, tumpang tindih penguasaan, maupun
dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran tanah.
126
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang kemudian
digantikan
dengan
Peraturan
Pemerintah
No.24
Tahun
1997
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021,
pelaksanaan pendaftaran tanah harus memenuhi Asas Publisitas yang
berarti kantor pertanahan mengumumkan data fisik dan data yuridis
selama jangka waktu tertentu guna memberi kesempatan bagi pihak lain
untuk mengajukan keberatan. Serta Asas Contradictoire Delimitatie yang
menekankan bahwa penentuan batas tanah yang didaftar harus
berdasarkan kesaksian dan kesepakatan dari para pemilik tanah yang
saling berbatasan, sehingga apabila sertipikat terbit tanpa sepengetahuan
pemilik tanah, dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran prosedural
terhadap Asas Publisitas dan fungsi pemeriksaan lapangan.
c. Bahwa terkait Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan oleh Masyarakat,
apabila masyarakat menemukan atau menjadi korban penerbitan
sertipikat sepihak semacam ini, hukum positif menyediakan jalur berlapis
melalui mekanisme:
1) Jalur Administrasi Pertanahan (Kementerian ATR/BPN) Berdasarkan
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, masyarakat dapat mengajukan
Pengaduan Kasus Pertanahan (Sengketa/Konflik) melalui loket
pengaduan Kantor Pertanahan (Kantah), aplikasi Sentuh Tanahku.
Pembatalan Sertipikat karena Cacat Administrasi: Jika berdasarkan
penelitian tim BPN ditemukan adanya kesalahan prosedur, tumpang
tindih (overlapping), atau pemalsuan dokumen alas hak (misalnya girik
atau surat desa palsu), Menteri ATR/BPN atau Kepala Kanwil memiliki
kewenangan
melakukan
Pembatalan
Keputusan
Pemberian
Hak/Sertipikat secara sepihak tanpa harus melalui pengadilan.
Kementerian ATR/BPN
juga
memiliki
diskresi
hukum
untuk
menginisiasi pemeriksaan mandiri (ex-officio) jika tercium adanya
indikasi cacat administrasi yang masif meskipun masyarakat belum
melapor secara formal.
2) Jalur Yudisial (Peradilan) apabila jalur mediasi atau pengaduan di BPN
menemui jalan buntu, masyarakat penguasa fisik dapat menempuh
dua opsi peradilan:
127
a) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menguji keabsahan
Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat yang diterbitkan oleh
Kepala Kantah). Target utamanya adalah membatalkan sertipikat
tersebut karena cacat prosedur atau bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
b) Pengadilan Negeri (Perdata): Fokus pada pembuktian kepemilikan
materiil atau hak substantif atas tanah guna menyatakan bahwa
penguasa fisik adalah pemilik yang sah secara hukum, serta
menuntut pembatalan sertipikat lawan atas dasar Perbuatan
Melawan Hukum (PMH).
d. Bahwa Pemerintah terus melakukan penguatan sistem pengawasan
internal, digitalisasi layanan pertanahan, peningkatan transparansi data
pertanahan, serta pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat
guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam proses penerbitan
sertipikat hak atas tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN melalui
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan
Kasus Pertanahan telah mengatur langkah-langkah strategi pencegahan
kasus pertanahan melalui kegiatan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, peningkatan sistem informasi, pengkajian regulasi, sosialisasi
serta koordinasi dan kerja sama. Dengan demikian, keterlibatan
masyarakat, keterbukaan informasi pertanahan, serta penguatan tata
kelola administrasi pertanahan merupakan bagian yang saling berkaitan
dalam upaya mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di bidang
pertanahan.
IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum.
1. mohon bisa diberikan data yang lengkap, sejauh mana sebetulnya
inventarisasi, termasuk identifikasi itu sudah dilakukan? Karena terus terang
saja kalau saya baca data-data peraturan regulasi yang diterbitkan oleh
ATR/BPN, itu termasuk yang luar biasa percepatan perkembangan
regulasinya. Apakah kemudian percepatan perkembangan regulasi itu diikuti
pula kemudian dengan data sejauh mana tadi dinyatakan ada Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL itu. Sejauh mana, Pak, itu hasil
dari percepatan program tersebut? Itu kan sudah ATR … peraturannya sudah
128
berganti kalau enggak salah, ada 3 kali itu mungkin pergantian di situ. Data
yang saya perlukan adalah satu, yang terkait dengan peta bidang tanahnya
seperti apa, kemudian sertifikat hak atas tanahnya itu kemudian apakah
mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan namanya percepatan
program tadi, sejauh mana per tahun itu dia mengalami peningkatan
percepatan itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Termasuk, apakah betul
sebetulnya terkait dengan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat itu baru
bisa diakses itu sebetulnya tahun-tahun 2023 itu? Apakah betul terjadi
demikian? Mohon nanti dapat dijelaskan lebih jauh lagi soal aksesibilitasnya
bagi masyarakat hukum adat.
2. Ini kebetulan saya juga membaca PP 2 … PP 2021 di sini. Ini memang di
dalam Pasal 5 ayat (2) itu disebutkan hak pengelolaan yang berasal dari
tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat, mungkin di
beberapa aturan ATR juga ada begitu. Apakah sesungguhnya yang terkait
dengan HPL itu sesuatu yang sifatnya opsional ataukah dia wajib, harus
kemudian diberikan kepada masyarakat hukum adat? Karena ini kan untuk
menyelesaikan sengketa horizontal, Pak. Apakah bisa kemudian dia secara
vertikal ataukah memang kemudian ada bentuk opsionalnya untuk bisa
menyelesaikan itu?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
perkembangan inventarisasi dan identifikasi tanah, pelaksanaan PTSL,
termasuk data peta bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah, serta
aksesibilitas pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN secara berkelanjutan
melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL sebagai bagian
dari upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas
tanah kepada masyarakat. Pelaksanaan PTSL berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
129
Nomor 6 Tahun 2018 mencakup kegiatan perencanaan, penetapan lokasi,
persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan
satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis,
penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan
data yuridis, serta pengesahan, penegasan konversi/pengakuan
hak/pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah,
pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, serta pelaporan.
b. Bahwa
Pemerintah
terus
melakukan
penguatan
regulasi
dan
penyempurnaan kebijakan di bidang pertanahan guna mendukung
percepatan pelaksanaan PTSL, termasuk penyesuaian regulasi terhadap
perkembangan kebutuhan administrasi pertanahan, teknologi informasi,
dan tata kelola pelayanan publik. Penyesuaian regulasi pelaksanaan
PTSL guna mendukung percepatan pendaftaran tanah antara lain dengan
menerapkan penerbitan sertipikat eletronik untuk kegiatan sertipikat hak
atas tanah program Prioritas Nasional, yaitu PTSL berdasarkan
Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 468/SK-HR.01/VI/2024 tentang
Penerbitan Sertipikat Elektronik Untuk Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah
Program Prioritas Nasional serta Surat Edaran Direktur Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah NOMOR 7/SE-HR .O7 /VI / 2024
tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Yuridis Dan Penerbitan Sertipikat
Elektronik Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanggal
7 Juni 2024.
c. Perkembangan regulasi tersebut pada prinsipnya juga diikuti dengan
peningkatan capaian pelaksanaan PTSL dari tahun ke tahun, baik dalam
aspek jumlah bidang tanah terpetakan, jumlah bidang tanah terdaftar,
maupun jumlah sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan. Pada tahun
2017 capaian PTSL sebanyak 4.056.651 bidang, kemudian tahun 2018
meningkat menjadi 5.505.923 bidang. Pada tahun 2019 juga tetap
mengalami peningkatan menjadi 6.295.340 bidang, namun dengan
adanya pandemi Covid 19, capaian PTSL tahun 2020 mengalami efisiensi
menjadi sebanyak 3.195.871 bidang. Pada tahun 2021, kegiatan PTSL
mencapai capaian tertinggi sebanyak 7.076.358 bidang. Selanjutnya
seiring dengan bertambahnya jumlah bidang tanah bersertipikat maka
capaian PTSL juga kian menurun mengingat berkurangnya jumlah bidang
130
tanah yang belum terdaftar ataupun bersertipikat. Pada tahun 2022,
capaian PTSL sebanyak 3.792.345 bidang, kemudian tahun 2023
sebanyak 4.086.940 bidang serta tahun 2024 sebanyak 3.704.735
bidang. Pada tahun 2025 dengan adanya efisiensi anggaran, maka
berpengaruh pula pada capaian PTSL menjadi sebanyak 1.166.174
bidang. Untuk capaian PTSL Tahun 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei
2026 sebanyak 217.767 bidang.
d. Bahwa Pemerintah menyadari pentingnya validitas dan kualitas data
pertanahan, sehingga selain mengejar percepatan pendaftaran tanah,
Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas data fisik dan data
yuridis, integrasi data spasial, serta digitalisasi sistem administrasi
pertanahan melalui penerapan:
1) Website Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), yang disediakan
untuk menunjang kinerja pelayanan pengaturan dan penataan, serta
penyelesaian
masalah
agraria
dan
tata
ruang/pertanahan.
Penggunaan KKP antara lain bertujuan untuk memudahkan akses
masyarakat terhadap layanan pertanahan, meningkatkan mutu
layanan dasar publik bidang pertanahan, serta memodernisasi
layanan dan tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan;
2) Aplikasi Mobile “Sentuh Tanahku”, merupakan aplikasi resmi yang
dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memberikan
kemudahan
kepada
masyarakat
dalam
mengakses
layanan
pertanahan secara digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat
dengan mudah melihat, memantau informasi terkait tanah serta
sertipikat elektronik yang dimilikinya. Aplikasi ini hadir dengan prinsip
lengkap, mudah, jelas, dan aman, sehingga semua data pertanahan
tersimpan rapi dan dapat diakses langsung dari genggaman tangan,
dengan aplikasi sentuh tanahku masyarakat tidak perlu lagi datang ke
kantor pertanahan hanya untuk sekedar mencari informasi atau
memantau dokumen;
3) Portal Geospasial “Bhumi ATR/BPN”, merupakan sebuah situs peta
interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial. Bhumi
ATR/BPN terintegrasi dengan geoportal ATLAS sebagai platform
penyimpanan data geospasial yang dikelola oleh unit-unit kerja di
131
Kementerian ATR/BPN. Tujuan utama BHUMI ATR/BPN adalah untuk
memudahkan akses terhadap data spasial yang bersifat otoritatif dan
data lainnya bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya, serta
membantu dalam menyediakan informasi publik secara terbuka;
4) Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah melalui
penerbitan sertipikat elektronik yang mengubah sertipikat dalam
format blanko menjadi Dokumen Elektronik yang dapat disimpan
secara digital dan dapat dicetak menggunakan Secure Paper.
e. Bahwa terkait aksesibilitas pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum
adat, Pemerintah pada prinsipnya terus membuka ruang pengakuan,
inventarisasi, pemetaan, dan penatausahaan tanah masyarakat hukum
adat. Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Hak Ulayat masyarakat
hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran
Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan sepanjang
kenyataannya masih ada dengan maksud mencatat Tanah Ulayat dalam
Daftar Tanah Ulayat. Tahapan pengadministrasian tersebut terdiri dari
inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan serta pencatatan
Daftar Tanah Ulayat yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah
daerah dan instansi terkait sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan sifat
pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat kepada masyarakat hukum
adat, termasuk apakah bersifat wajib atau opsional dalam rangka
penyelesaian sengketa pertanahan, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bahwa pengaturan mengenai hak pengelolaan yang berasal dari tanah
ulayat pada prinsipnya dimaksudkan sebagai salah satu instrumen hukum
dalam rangka memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian
hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat.
Ketentuan mengenai penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat tidak
132
dimaksudkan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak untuk seluruh
masyarakat hukum adat, melainkan disesuaikan dengan kondisi faktual,
kebutuhan, keberadaan masyarakat hukum adat, serta karakteristik
penguasaan tanah di masing-masing daerah.
b. Berdasarkan konstruksi hukum positif, pendaftaran Tanah Ulayat menjadi
Hak Pengelolaan pada hakikatnya bersifat opsional (pilihan hukum),
bukan kewajiban mutlak yang menghapus eksistensi adat asli jika tidak
dilakukan. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), hak ulayat diakui sepanjang
“menurut kenyataannya masih ada”. Pengakuan ini bersifat deklaratif.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14/2024, proses
menjadi dua klaster yang mempertegas sifat opsional tersebut meliputi:
1) Pengadministrasian Tanah Ulayat: Dilakukan untuk mencatat Tanah
Ulayat ke dalam Daftar Tanah Ulayat. Tahap ini murni bersifat
pendataan dan perlindungan agar tidak diklaim pihak lain.
2) Pendaftaran Tanah Ulayat Menjadi HPL: Berdasarkan analisis
mekanisme pasal-pasalnya, pendaftaran ini didasarkan pada
permohonan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada Menteri.
Kata “permohonan” dalam hukum administrasi menunjukkan adanya
ruang kesukarelaan (voluntary initiative) dari subjek hukum adat
tersebut, bukan otomatisasi sepihak oleh negara (mandatory).
Partisipasi masyarakat hukum adat dimaksud dinilai dengan cara
melakukan pendampingan kepada masyarakat hukum adat dengan
pendekatan partisipatif menggunakan prinsip Free, Prior, Informed,
Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA). Melalui pendekatan Padiatapa, diharapkan
MHA mendapatkan hak atas informasi (Informed) sebelum (Prior)
sebuah kegiatan pendaftaran tanah ulayat dilaksanakan dalam
wilayah mereka. Dengan berbekal informasi tersebut, MHA dapat
secara bebas tanpa tekanan (Free) untuk menyatakan persetujuannya
(consent) atau menolak. Melalui pendekatan ini, MHA memiliki hak
untuk memutuskan jenis pendaftaran tanah ulayat macam apa yang
mereka akan lakukan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka.
133
c. Bahwa pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat merupakan salah
satu bentuk mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam penataan
administrasi pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan,
namun bukan satu-satunya bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat
hukum adat. Pengaturan dan penetapan hak atas tanah yang berasal dari
tanah ulayat tetap memperhatikan hasil identifikasi dan verifikasi
masyarakat hukum adat, keberadaan wilayah adat, kesesuaian tata
ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Bahwa terkait penyelesaian sengketa pertanahan, baik yang bersifat
horizontal maupun yang melibatkan hubungan antara masyarakat dengan
negara atau pihak lain, Pemerintah pada prinsipnya mendorong
penyelesaian melalui penataan administrasi pertanahan, mediasi,
fasilitasi, pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta mekanisme
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Bahwa pengaturan mengenai hak pengelolaan atas tanah ulayat harus
dipahami sebagai bagian dari instrumen kebijakan pertanahan yang
bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dengan tetap
memperhatikan prinsip keadilan, keberagaman masyarakat hukum adat,
dan kebutuhan penyelesaian sengketa pertanahan.
[2.5]
Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden
mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL.,
MPA. dan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. yang keterangannya diterima
Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2026 dan didengarkan dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026, pada pokoknya sebagai berikut.
1. Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA.
Pertama, terhadap dalil pemohon bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) hanya memberikan kepastian hukum yang bersifat administratif dan
sementara, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut.
Pemahaman UUPA secara kontekstual diawali dengan konsepsi bahwa UUPA
itu dibangun dengan landasan filosofis Pancasila, sebagaimana dijabarkan
dalam pasal-pasal UUPA sebagai berikut: 1.
134
1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa: Pasal 1 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 49.
2. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab: Pasal 11 ayat (1), Pasal 24,
Pasal 41 dan Pasal 53
3. Dasar Persatuan Indonesia: Pasal 1 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 21 ayat
(1), (2) dan (3)
4. Dasar Demokrasi: Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 26 ayat (1)
5. Dasar Keadilan Sosial: Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 7, Pasal
10, Pasal 17 dan Pasal 53.
Pancasila meletakkan dasar penguasaan/pemilikan tanah dalam
keseimbangan antara kepentingan orang perseorangan dan kepentingan umum.
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sarana untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kepemilikan tanah bagi seseorang itu
menunjukkan martabat bagi yang mempunyainya, dan bagi kelompok
masyarakat tertentu yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam, tanah
dan segala isinya itu merupakan ruang hidup.
Oleh karena kemampuan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya itu berbeda, maka negara memberikan perhatian lebih kepada
kelompok rentan agar tercapai keadilan dalam akses dan pemanfaatan sumber
daya alam termasuk tanah.
Penerbitan UUPA merupakan upaya untuk melakukan reformasi hukum di
bidang agraria/pertanahan yang pada masa kolonial tidak berpihak kepada
kepentingan rakyat. Reformasi
dilakukan
melalui
perombakan
sistem
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka
tercapainya unifikasi hukum dalam pengaturan tentang penyediaan dan
pemeliharaan tanah, hubungan hukum antara orang dengan tanah, dan
perbuatan hukum terkait dengan tanah, dengan menjadikan hukum adat sebagai
dasar hukum agraria nasional. Jika UUPA dan aturan pelaksananya
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, maka tujuan untuk mewujudkan
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti memberikan keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan dalam pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah
akan dapat terwujud.
Landasan yuridis UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) yang memberikan
kewenangan menguasai oleh Negara yang disebut sebagai Hak Menguasai
Negara (HMN). Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain dalam
135
Putusan Nomor 009/PUU-I/2003 terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2002 tentang Ketenagalistrikan, HMN berisi kewenangan Negara untuk
membuat kebijakan (beleid), mengatur (regelend), mengurus (bestuursdaad),
mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudendaad) tata kelola
sumber daya alam.
Sebagai perwujudan kewenangan Negara untuk mengatur, maka Negara
sebagai mandataris dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia (Pasal 1 dan 2 UUPA) diberikan kewenangan untuk, antara lain:
“menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat (2) huruf b). Hubungan hukum
antara orang dengan tanah melahirkan hak atas tanah yakni Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Pasal 16). Hak atas tanah itu
melahirkan
kewenangan
untuk
menggunakan/memanfaatkan
tanah
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2).
Kewenangan Negara dalam HMN itu dibatasi dengan tujuannya, yakni
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan bahwa kewenangan itu disertai
dengan pertanggungjawaban Negara terhadap penyelenggaraan tata kelola
pertanahan kepada rakyat sebagai pemberi mandat.
Dalam konteks hak atas tanah, sebesar-besar kemakmuran rakyat itu
sesuai dengan tafsir MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terhadap
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil dimaknai sebagai manfaat yang dapat diperoleh
pemegang hak atas tanah yang menguasai, memiliki dan menggunakan tanah
untuk berbagai kegiatan sesuai dengan isi kewenangan hak atas tanah yang
dipunyai sebagaimana diatur dalam UUPA.
Dalam
konteks
pendaftaran
tanah
tanah,
Negara
memberikan
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Terhadap dalil pemohon bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA hanya memberikan
kepastian hukum yang bersifat administratif dan sementara, dapat disampaikan
penjelasan sebagai berikut.
Negara memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi
setiap pemegang hak atas tanah yang memperoleh tanah dengan itikad baik,
menguasainya, dan mendaftarkan tanahnya yang berujung pada pemberian
sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA.
136
Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah dapat membuktikan
kepemilikannya atas tanah yang bersangkutan, karena sertifikat memberikan
informasi terkait dengan (1) jenis hak atas tanah yang dimiliki; (2)
pemegang/subjek hak atas tanah; (3) keterangan fisik tentang tanahnya (objek);
dan (4) segala peristiwa dan perbuatan hukum terkait dengan tanah tersebut.
Sesuai dengan asas keterbukaan dalam pendaftaran tanah, di samping
memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, pendaftaran
tanah itu juga bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan keterangan tentang
suatu hak atas tanah dalam kaitannya dengan suatu perbuatan hukum. Bagi
negara, pendaftaran tanah mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
Stelsel pendaftaran tanah yang berlaku sampai dengan saat ini adalah
stelsel negatif bertendensi positif. Dalam stelsel negatif murni, yang didaftar
adalah peralihan hak atas tanah (registration of deeds). Akan tetapi dalam stelsel
negatif yang berlaku di Indonesia yang didaftar adalah hak atas tanah
(registration of title) sebagaimana yang berlaku dalam stelsel positif. Dalam
stelsel negatif, di samping memperoleh kepastian hukum, pemegang hak yang
sebenarnya yang memperoleh tanahnya dengan itikad baik dan menguasai
tanahnya diberikan perlindungan hukum. Jika terdapat sertifikat tanah atas nama
pihak lain yang terbit di atas bidang tanah yang sama, pemegang hak yang
sebenarnya dapat mengajukan pembatalan sertifikat tersebut. Dalam
pendaftaran tanah yang menganut stelsel positif, maka sekali sertifikat terbit tidak
dapat dibatalkan. Artinya, pemegang hak atas tanah yang sebenarnya tidak
dapat menuntut pembatalan sertifikat tersebut.
Walaupun menganut stelsel negatif, proses penerbitan sertifikat harus
dilakukan dengan seksama. Penerbitan sertifkat harus melalui beberapa
tahapan yakni (a) pembuatan peta dasar pendaftaran; (b) penetapan batas
bidang tanah; (c) pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran; (d) pembuatan daftar tanah; dan (e) pembuatan surat ukur
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 22 jo Pasal 29 dan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP
24/1997). Di samping itu, Kepala Kantor Pertanahan dapat menolak untuk
melakukan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dengan alasan-alasan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45.
137
Sebagai konsekuensi dari stelsel negatif, sertifikat merupakan alat bukti
hak yang kuat [Pasal 32 ayat (1)]. Artinya, jika data yang tercantum dalam
sertifikat sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah, maka
keterangan-keterangan yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan
hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan
sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.
Pembatalan sertifikat didasarkan pada cacat hukum dalam penerbitannya
baik berupa cacat prosedur maupun substansi dan ditempuh melalui keputusan
hukum Tata Usaha Negara (TUN) karena Surat Keputusan penerbitan hak yang
menjadi dasar penerbitan sertifikat itu merupakan produk TUN.
Perlindungan dan kepastian hukum substantif suatu sertifikat berlaku
terhadap setiap pemegang hak atas tanah yang memperoleh tanahnya dengan
itikad baik, menguasainya, dan mendaftarkan hak atas tanahnya. Prasyarat ini
bersifat kumulatif. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, hal tersebut berpotensi
untuk menimbulkan masalah dikemudian hari. Dengan demikian, Pasal 19 ayat
(1) UUPA memberikan kepastian hukum substantif dan tidak bertentangan
dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.
Kedua, terhadap dalil bahwa Pasal 19 ayat (1) tidak secara eksplisit
mengatur tentang pertanggungjawaban negara atas produk hukumnya, dapat
dijelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas cacat administrasi walaupun
hal itu tidak tercantum dalam klausul Pasal 19 ayat (1). Pasal 19 ayat (1) UUPA
berisi norma yang untuk implementasinya memerlukan aturan pelaksana.
Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka
peraturan terkait tata kelola pertanahan, termasuk pendaftaran tanah,
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai
lembaga pelayanan publik, Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib
melaksanakan prinsip pertanggungjawaban sesuai Pasal 15 huruf h Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pertanggungjawaban
Pemerintah atas produk hukum administrasinya (produk TUN) diatur dalam UU
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika suatu keputusan
mengandung cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, maka keputusan
tersebut dapat dibatalkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan
keputusan, atasan Pejabat Pemerintahan tersebut; atau untuk melaksanakan
Putusan Pengadilan (Pasal 66).
138
Berkenaan dengan pendaftaran tanah, pertanggungjawaban negara itu
diatur dalam peraturan perundang-undangan pertanahan dalam bentuk
Peraturan Menteri, dan yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan (Permen ATR/KaBPN 21/2020). Perihal pembatalan produk
hukum karena adanya cacat administrasi dan yuridis, atau untuk melaksanakan
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 29
sampai dengan Pasal 44.
Pemerintah bertanggung jawab atas cacat administrasi/cacat hukum
dalam penerbitan produk hukumnya. Ketika terhadap produk hukum tersebut
diajukan keberatan oleh warga negara, hal itu diselesaikan oleh Pejabat
Pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau atasan Pejabat yang
bersangkutan, atau dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang
inkracht. Dalam rangka menegakkan prinsip rule of law, kewajiban negara untuk
mempertanggungjawabkan setiap keputusannya yang cacat administrasi/cacat
hukum itu diimbangi dengan hak setiap warga negara untuk menyampaikan
keberatan terhadap suatu keputusan dalam rangka memperoleh penyelesaian
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap
pemegang hak yang memperoleh tanah dengan itikad baik, menguasai, dan
mendaftarkannya; dan keseimbangan antara tanggung jawab Pemerintah terkait
dengan produk hukumnya dengan hak warga negara yang berkeberatan
terhadap produk hukum tersebut, telah memenuhi amanat Pasal 28 D ayat (1)
UUD NRI 1945.
Ketiga, terhadap dalil yang menyatakan bahwa sistem pendaftaran
mengabaikan hak historis dan recognisi hak adat, dapat diberikan penjelasan
sebagai berikut.
UUPA menghapuskan dualisme hukum agraria kolonial dengan
mengadakan unifikasi hukum pertanahan yang berdasarkan Hukum Adat
sebagaimana dapat dicermati dalam Penjelasan Umum angka III (1); Pasal 5
dan Penjelasan Pasal 5; Penjelasan Pasal 16; dan Pasal 56. Intinya konsepsi,
asas-asas dan lembaga hukum adat merupakan dasar untuk merumuskan
norma hukumnya secara tertulis di dalam pasal-pasal UUPА.
139
Khususnya terkait dengan macam hak atas tanah yang dapat dipunyai
oleh orang perseorangan dan badan hukum, telah diatur dalam Pasal 16 yakni
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Penyelesaian
hak-hak lama yang semula diatur menurut KUHPerdata (hak atas tanah barat)
dan hak-hak yang diatur menurut hukum adat dilakukan melalui Ketentuan
Konversi UUPA, yakni Pasal I dan III untuk hak atas tanah bekas hak barat, dan
Pasal II dan Pasal VI untuk hak atas tanah adat. Untuk melaksanakan Ketentuan
Konversi tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2
Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak
Indonesia Atas Tanah (PMPA 2/1962) yang menetapkan tata cara konversi hak-
hak lama (pra UUPA) menjadi hak-hak baru sesuai dengan UUPA.
UUPA mengakui keberadaan hak lama, yakni hak milik perseorangan
yang diperoleh menurut hukum adat yang diperoleh dengan itikad baik dan
dikuasai oleh pemegang hak. Jika hak lama yang dikuasai oleh pemegang hak
itu disertai dengan bukti tertulis, diberikan penegasan dan dengan pemenuhan
persyaratan dapat diterbitkan sertifikat tanahnya (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3). Jika
hak lama tersebut dikuasai secara fisik oleh pemegang hak namun tidak disertai
dengan bukti tertulis, hak lama tersebut diakui dan sesuai dengan Pasal 7 dapat
diterbitkan sertifikatnya.
Dalam perkembangannya, perihal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1)
PP 24/1997 terkait dengan penguasaan tanah disertai bukti tertulis, dan Pasal
24 ayat (2) terkait dengan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau
lebih
secara
berturut-turut
oleh
yang
bersangkutan
dan
pendahulu-
pendahulunya dan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik, secara
nyata, tidak diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan oleh masyarakat hukum
adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan, diperkuat dengan kesaksian
orang-orang yang dapat dipercaya; telah diberikan kesempatan bagi pihak lain
untuk mengajukan keberatan dan telah dilakukan penelitian tentang kebenaran
hal-hal tersebut di atas. Melalui penguasaan tanah yang sedemikian itu
walaupun tidak disertai dengan bukti tertulis dapat diterbitkan sertifikat tanahnya.
Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah mengakui dan memberikan
perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak atas tanah adat, baik yang
dikuasai dengan disertai bukti tertulis, maupun yang hanya dikuasai secara fisik
tanpa bukti tertulis.
140
Hasil penelitian terkait pemegang hak atas tanah beserta riwayat
perolehan tanahnya dan kondisi fisik tanahnya diumumkan di Kantor Panitia
Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan
untuk pendaftaran tanah sistematis dan diumumkan di Kantor Pertanahan dan
Kantor Kepala Desa/Kelurahan dalam pendaftaran tanah sporadis. Jika
dianggap perlu dapat diumumkan di tempat lain, dan dapat pula diumumkan
melalui media massa (Pasal 26). Ketidaktahuan atas pengumuman/informasi
terkait kebenaran data tentang subjek dan objek suatu bidang tanah yang diteliti
kebenarannya itu tidak dapat dijadikan dalil bahwa pendaftaran tanah itu tidak
memenuhi asas publisitas. Dalam ilmu hukum terdapat asas yang menyatakan
bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Artinya, ketika perihal informasi
terkait kebenaran data yuridis dan data fisik sebidang tanah telah diumumkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semua
warga negara dianggap telah mengetahuinya.
Lebih lanjut, terkait dengan dalil tentang hak historis dan recognisi hak
adat dan mengaitkannya dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945
disampaikan penjelasan sebagai berikut.
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional
yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-haknya, antara lain hak atas
wilayahnya yang disebut sebagai hak ulayat yang kepemilikannya bersifat
komunal. Perihal hak ulayat keberadaannya diakui dalam Pasal 3 UUPA.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat MНА
(objek) dan untuk meminimalisasi konflik tanah ulayat MHA, Pemerintah
menerbitkan Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/KaBPN 14/2024). Dalam Permen
ATR/KaBPN 14/2024 negara wajib melakukan pengadministrasian tanah ulayat
Kelompok Masyarakat Hukum Adat (KMHA) tanpa membedakan apakah KMHA
tersebut sudah atau belum mendapatkan penetapan MHA dari Pemerintah
Daerah letak tanah ulayat; dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat (KA
MHA) yang akan berujung pada pencatatannya dalam Daftar Tanah Ulayat
(DTU). Salinan DTU diberikan kepada MHA yang bersangkutan dan pemerintah
daerah letak tanah ulayat; Salinan DTU dapat dijadikan pertimbangan dalam
141
rangka penetapan MHA (Pasal 14). Atas permohonan KMHA/KA MHA tanah
ulayat yang telah dicatat dalam DTU dapat dimohon untuk didaftarkan dengan
Hak Pengelolaan (HPL) atas nama KMHA, atau hak milik atas nama KA MHA
sebagai tanah bersama. Pendaftaran tanah ulayat itu bersifat opsional (Pasal 15
dan Pasal 17).
Di samping diselenggarakan oleh Pemerintah, pengadministrasian tanah
ulayat MHA dapat dimohon oleh MHA yang bersangkutan [Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (3)].
Adapun status tanah pemohon adalah hak milik adat orang perseorangan
yang diperoleh melalui warisan. Pendaftaran tanah orang perseorangan baik
yang diberikan di atas Tanah Negara maupun yang berdasarkan pada hukum
adat, diselenggarakan menurut PP 24/1997. Terdapat perbedaan rezim
pengaturan bagi pendaftaran tanah orang perseorangan di satu pihak, dengan
pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat MHA yang bersifat
komunal di lain pihak.
Dengan
demikian,
tidak
ada
relevansinya
mengaitkan
permasalahan/sengketa keperdataan sebagai implementasi pendaftaran tanah
orang perseorangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945.
Keempat, terkait dalil bahwa pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1)
mencerminkan kewajiban negara yang pasif, dapat dijelaskan sebagai berikut.
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.
Siapa
yang
mempunyai
kewajiban
dan
bertanggung
jawab
untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah? Dalam PP No 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (PP 10/1961) disebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah
diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah” (Pasal 1). Lebih lanjut, dalam Pasal 5 PP 24/1997
ditegaskan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan
Nasional”. Dalam PP 24/1997 di samping ditegaskan bahwa pejabat
penyelenggara pendaftaran tanah adalah Pemerintah, di dalamnya antara lain
diatur tentang: (a) objek yang didaftar; (b) syarat-syarat pendaftaran; (c) tata cara
penerbitan sertifikat; dan (d) produk hukum yang dihasilkan. Tanggung jawab
Pemerintah atas kesalahan/cacat administratif atau yuridis produk hukumnya
telah diatur secara khusus dalam Permen ATR/KaBPN 21/2020.
142
Dilihat dari inisiatifnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk
pertama kali dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah (pendaftaran tanah
sistematis) dan atas permohonan pemegang hak atas tanah (pendaftaran tanah
sporadis). Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada rencana kerja
dan wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran
tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang bersangkutan
(Pasal 13 PP 24/1997). Pada masa lalu pendaftaran tanah sistematis ditempuh
melalui PP 10/1961 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun
1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pada tahun 2017
Pemerintah menyelenggarakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
yang dimaksudkan untuk menuntaskan pendaftaran 126 juta bidang tanah di
wilayah RI.
Kelima, tidak relevan untuk mengaitkan persandingan Pasal 18 UUPA
dengan Pasal 19 ayat (1) terkait tanggung jawab negara. Pasal 18 UUPA itu
mengatur tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang
wajib disertai dengan pemberian ganti rugi oleh pemerintah. Pengambilalihan
tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
Atasnya, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum.
Pengaturan
tentang
pencabutan/pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu telah memenuhi
amanat Pasal 28 H ayat (4) juncto Pasal 28 J ayat (2).
Terhadap sengketa keperdataan antara dua pihak karena tumpang tindih
klaim pemilikan tanah sebagai akibat penerbitan sertifikat oleh pihak lain di atas
bidang tanah yang sama, yang dirasakan sebagai kerugian oleh pemegang hak
atas tanahnya, penerbitan sertifikatnya dapat digugat keabsahannya dan
diselesaikan dengan pembatalan sertifikat melalui upaya administrasi, dan
apabila hal itu tidak membuahkan hasil, dapat diajukan gugatan TUN, gugatan
perdata, bahkan terbuka kemungkinannya untuk dapat digugat secara pidana.
2. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
A. PENDAHULUAN
Norma hukum dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA
143
berupa norma hukum pada tingkatan asas-asas hukum. Secara substantif, asas-
asas hukum itu terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: Pertama, asas-asas
hukum yang bersifat umum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan
sumber daya agraria; Kedua, asas-asas hukum yang berkaitan dengan hak atas
tanah; Ketiga, asas-asas hukum yang berkaitan dengan konversi hak-hak lama
yaitu bekas hak barat dan bekas hak adat menjadi salah satu hak atas tanah
yang ada dalam UUPA.
Dalam kedudukannya sebagai asas hukum, norma dalam UUPA
termasuk Pasal 19 dalam kasus a quo harus dipahami secara jernih dan
komprehensif sehingga dapat ditelusuri secara utuh makna, perilaku yang
dituntut, tujuan, subyek yang dituju, dan kondisi-kondisi yang dituntut untuk
terlaksananya atau penjabaran setiap asas hukum. Memahami asas hukum
secara jernih mengandung tuntutan untuk mengidentifikasi teks dan konteks dari
asas hukum dimaksud. Teks menunjuk pada makna harfiyah dari setiap istilah
atau kata dan makna keseluruhan dari rumusan asas hukum tersebut,
sedangkan konteks menunjuk pada aspek historis dan sosiologis dari rumusan
asas hukum dimaksud yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang
melatarbelakangi ketika asas hukum dirumuskan dan ketika dilaksanakan.
Memahami asas hukum secara komprehensif mengandung makna agar satu
asas hukum dipahami dalam kaitannya dengan asas hukum atau norma hukum
lain yang terdapat dalam satu undang-undang karena hukum itu merupakan satu
sistem.
Kegagalan untuk memahami satu asas hukum secara jernih dan
komprehensif menjadi sumber kegagalan memahami secara utuh baik secara
teks dan konteks maupun dalam hubungannya dengan asas hukum lain yang
terdapat
dalam
satu
peraturan
perundang-undangan
yang
sama.
Konsekuensinya, akan terjadi ketidaksempurnaan penjabaran asas hukum yang
dimaksud ke dalam norma hukum kongkret dan pelaksanaan asas hukum oleh
aparat pelaksana hukumnya.
B. MEMAHAMI ASAS HUKUM PASAL 19 UUPA SECARA JERNIH DAN
KOMPREHENSIF
Jika mencermati ketentuan Pasal 19 UUPA, ada sejumlah catatan yang
harus disampaikan dan dijelaskan, yaitu:
144
1. Ada minimal 4 (empat) asas hukum yang terkandung dalam Pasal 19
yaitu: Pertama, asas kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan menjamin
kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1); Kedua, asas
sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan
bukan mutlak sebagaimana dirumuskan dalam ayat (2) huruf c; Ketiga,
asas
penyesuaian
penyelenggaraan
pendaftaran
tanah
dengan
kemampuan
negara
serta
kondisi
sosial
ekonomi
masyarakat
sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3); Keempat, asas keadilan korektif
atau asas diskriminasi positif dalam pengenaan pembiayaan pendaftaran
tanah kepada masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam ayat (4).
2. Subyek yang dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran
tanah oleh Pasal 19 adalah pemerintah dan bukan warga masyarakat.
Asas hukum yang dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) sangat jelas
menunjuk Pemerintah sebagai subyek yang dibebani kewajiban. Pasal ini
sama sekali tidak mengandung perintah kepada warga masyarakat untuk
mendaftarkan hak atas tanah yang dipunyai, sedangkan perintah kepada
warga masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya ditentukan
dalam Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38
3. Frasa “menjamin kepastian hukum” yang terkandung dalam asas hukum
dalam Pasal 19 ayat (1) mengandung makna yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Diksi “menjamin” mengandung 2 (dua) sisi yang berbeda namun saling
berhubungan, yaitu: di satu sisi membebankan kewajiban kepada
Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum, namun di sisi lain
memberikan hak kepada warga masyarakat untuk memperoleh
kepastian hukum. Dengan kandungan 2 (dua) sisi dari diksi
“menjamin” tersebut, maka tidak diperlukan lagi adanya penekanan
kewajiban kepada pemerintah yang harus ditambahkan dalam asas
hukum Pasal 19 ayat (1) UUPA;
b. Diksi “kepastian hukum” mengandung 3 (tiga) parameter, yang dalam
konteks pendaftaran tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Parameter pertama yaitu jelas yang menunjuk data fisik dan data
yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus didasarkan pada
145
data faktual atau kebenaran materiil. Data fisik yang mencakup
letak lokasi tanah, batas-batas tanah, luas tanah, dan penggunaan
tanah harus sesuai dengan kondisi riil/faktual. Begitu juga data
yuridis yang mencakup ada-tidaknya kepemilikan tanah, macam
haknya,
subyek
yang
mempunyanya,
dan
asal-usul
kepemilikannya
harus
sesuai
dengan
kondisi
riil/faktual.
Kesesuaian data fisik dan data yuridis dengan kondisi riil/faktual
merupakan suatu keniscayaan agar data yang tercantum dalam
dokumen sertipikat tidak membuka adanya penafsiran yang
berbeda;
2) Parameter kedua yaitu konsisten yang menunjuk pada adanya
keselarasan atau keajegan data fisik dan data yuridis antara yang
ada dalam berbagai dokumen pendaftaran tanah dengan kondisi
riil/faktual dan antara yang ada dalam sertipikat dengan yang ada
dalam berbagai dokumen persyaratan pelaksanaan pendaftaran
tanah;
3) Parameter ketiga yaitu dapat diprediksi atau prediktabel yang
menunjuk pada konsekuensi hukum bahwa pendaftaran tanah itu
pasti akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada warga masyarakat pemegang hak atas tanah jika data fisik
dan data yuridis sudah jelas serta konsisten
c. Jika dicermati dari aspek konteks baik secara historis maupun
sosiologis, perumusan asas hukum yang tertuang dalam Pasal 19 ayat
(1) a quo dan keseluruhan asas hukum dalam Pasal 19 lebih
dilatarbelakangi oleh keinginan politik hukum pemerintah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum kepada kepemilikan hak atas
tanah yang berasal dari hak-hak adat. Secara historis, sejak zaman
Hindia Belanda, kepemilikan tanah dari golongan bumi-putera yang
bersumber dari hukum adat tidak pernah mendapatkan perlindungan
hukum karena pemberlakuan asas domeinverklaring. Secara
sosiologis, kepemilikan tanah yang bersumber dari hukum adat itu
tersebar di seluruh wilayah nusantara, yang sampai sekarang terus
berkembang dengan seluruh dinamika sosial, politik, dan ekonomi
yang mengiringi. Oleh karenanya, jaminan kepastian hukum sebagai
146
tujuan dari pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban pemerintah
menjadi tujuan utama harus dimaknai lebih ditujukan pada kepemilikan
tanah warga masyarakat yang bersumber dari hukum adat. Hal ini juga
diperkuat oleh asas hukum yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA bahwa
hukum pertanahan nasional bersumber dari nilai sosial, asas hukum,
dan lembaga yang ada dalam hukum adat.
d. Dengan demikian, rumusan asas hukum dalam Pasal 19 ayat (1)
UUPA a quo mengandung semangat untuk memberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua warga
masyarakat, terutama kepemilikan tanah yang bersumber dari hukum
adat. Dengan kandungan semangat yang demikian, pendaftaran tanah
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA a quo tidak
mungkin mengandung semangat untuk meniadakan, menghapus,
atau meminggirkan kepemilikan tanah yang bersumber dari hukum
adat jika memang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
4. Pendaftaran tanah yang asas hukumnya terumuskan dalam Pasal 19
UUPA hanya berkedudukan sebagai proses lanjutan dari keseluruhan
proses penyelenggaraan administrasi pertanahan. Artinya, dalam
kedudukannya sebagai proses lanjutan, bekerjanya Pasal 19 UUPA yang
mengatur pendaftaran tanah harus didahului oleh bekerjanya Pasal-Pasal
lainnya dalam UUPA yang mengatur asas-asas hukum lain. Pasal-Pasal
lain dalam UUPA yang mendahului bekerjanya Pasal 19 UUPA, yaitu:
a. Asas hukum yang terumuskan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Pasal
31, dan Pasal 37 huruf a UUPA yang menetapkan pemberian hak atas
tanah melalui penetapan pemerintah;
b. Asas hukum yang terumuskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA yang
pada intinya menentukan bahwa hak atas tanah terutama hak milik
dapat diperoleh melalui tata cara yang diatur dalam hukum adat;
c. Asas hukum yang terumuskan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, serta
Pasal I sampai Pasal VIII Ketentuan Konversi UUPA yang menentukan
ada-tidaknya hak atas tanah tertentu yang akan dikonversi menjadi
salah satu hak atas tanah dalam UUPA; dan
d. Asas hukum yang terumuskan dalam Pasal 37 huruf b dan Pasal 41
ayat (1) UUPA yang menentukan terciptanya hak atas tanah tertentu
147
melalui perjanjian antara pemegang Hak Milik dengan yang meminta
hak atas tanah tertentu tersebut.
Pasal-Pasal tersebut di atas beserta peraturan pelaksanaan sebagai
jabarannya, yang mengatur penetapan dan penilaian adanya hak atas
tanah tertentu yang kemudian akan ditindaklanjuti proses administrasi
pendaftaran tanahnya dalam rangka penerbitan sertipikat sebagai alat
pembuktian yang kuat. Dengan demikian, bekerjanya Pasal 19 tidak
berfungsi untuk menetapkan dan menilai adanya hak atas tanah karena
itu fungsi dari Pasal-Pasal lain dalam UUPA, namun Pasal 19 hanya
berfungsi mengadministrasi lebih lanjut hak atas tanah yang sudah
dinyatakan ada berdasarkan hasil bekerjanya Pasal-Pasal UUPA lainnya.
Oleh karenanya, asas hukum dalam Pasal 19 UUPA tidak mungkin dinilai
sebagai penyebab langsung dari ada-tidaknya hak atas tanah yang
dipunyai warga masyarakat.
5. Asas hukum yang terkandung dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat lainnya
tidak berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap
keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Asas pengakuan dan
penghormatan terhadap keberadaan hak ulayat terumuskan dalam Pasal
3 UUPA, yang di antaranya memberikan pedoman bahwa kewenangan
masyarakat hukum adat yang bersumber hak ulayat dapat dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih berlangsung. Artinya, hak
ulayat yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum Indonesia
merdeka sampai sekarang masih berlangsung. Untuk menilai dan
menentukan keberlangsungan keberadaannya sampai sekarang
diperlukan kriteria yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan dikemukakan oleh para ahli hukum agraria;
b. Pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hak ulayat oleh
masyarakat hukum adat harus diselaraskan dengan kepentingan
nasional (bangsa) dan negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis
dari
pengintegrasian
semua
kelompok
masyarakat
termasuk
masyarakat hukum adat menjadi bagian dari Bangsa Indonesia dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
148
Dengan tidak adanya hubungan hierarki hukum antara ketentuan Pasal
19 UUPA dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945, maka
suatu pemikiran yang tidak logis jika mempertentangkan antara keduanya
dan menilai Pasal 19 ayat (1) mengandung inkonsistensi dengan
ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945. Jika kemudian
dikembangkan
kebijakan
sebagai
peraturan
pelaksanaan
untuk
melakukan pencatatan (pendaftaran) terhadap hak ulayat masyarakat
hukum adat yang keberadaannya masih berlangsung, maka pencatatan
(pendaftaran) itu tidak dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
yang diujudkan dalam bentuk penerbitan sertipikat. Pencatatan
(pendaftaran) hak ulayat itu hanya dimaksudkan untuk mempertegas
batas wilayah kewenangan antara masyarakat hukum adat yang satu
dengan lainnya.
6. Asas hukum yang menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah berfungsi
sebagai alat pembuktian yang kuat tidak terumuskan dalam Pasal 19 ayat
(1) namun dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c. Asas hukum demikian
merupakan pilihan yang dinilai sesuai dengan kemampuan Negara dalam
menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada
awal-awal kemerdekaan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan fungsinya sebagai alat pembuktian yang kuat, keterangan berupa
data fisik dan data yuridis tanah yang tercantum dalam sertipikat hak atas
tanah harus diterima sebagai keterangan yang benar jika tidak ada alat
pembuktian lain yang menyatakan sebaliknya. Jika ada pembuktian lain
yang menyatakan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan, maka
data fisik dan/atau data yuridis dilakukan perubahan.
Dengan pemahaman sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam
UUPA berarti UUPA menganut sistem negatif yang menempatkan
sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan bukan sistem positif
yang menempatkan sertipikat sebagai alat pembuktian yang mutlak yaitu
menutup kemungkinan adanya perubahan dengan berbagai konsekuensi
hukum dan ekonomis. Di sinilah kemudian muncul penilaian bahwa sistem
negatif yang dianut UUPA tidak mampu memberikan jaminan kepastian
hukum dan negara dinilai tidak bertanggungjawab. Namun demikian jika
mencermati peraturan pelaksanaan Pasal 19 UUPA yaitu Peraturan
149
Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang kemudian digantikan dengan
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021, pelaksanaan pendaftaran
tanah dilengkapi dengan beberapa asas hukum, yaitu:
a. Asas Spesialitas yang menyatakan bahwa semua data fisik dan data
yuridis harus diperoleh dari kegiatan lapangan berupa identifikasi,
pengumpulan, verifikasi, dan pengukuran sehingga data fisik dan data
yuridis mengandung kebenaran materiil atau sesuai dengan
realitanya;
b. Asas Contradictoire Delimitatie yang menekankan bahwa penentuan
batas tanah yang didaftar harus berdasarkan kesaksian dan
kesepakatan dari para pemilik tanah yang saling berbatasan;
c. Asas Openbaarheid atau Asas Publisitas yang mewajibkan semua
data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi
harus diumumkan kepada masyarakat sebelum data yang dimaksud
dicantumkan dalam buku tanah dan sertipikat. Pengumuman tersebut
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan
untuk
mengajukan
keberatan
dan
dilakukan
perubahan jika keberatan itu mengandung kebenaran;
d. Asas Rechtsverwerking yang menyatakan bahwa seorang dianggap
telah melepaskan hak atas tanah untuk diberikan kepada pihak lain
jika
yang
bersangkutan
meninggalkan
tanah
dan
tidak
memanfaatkannya serta membiarkan orang lain menguasai dan
memanfaatkan tanah tanpa berusaha memberikan peringatan atau
membangun hubungan hukum dengan pihak lain tersebut
Jika tuntutan 3 (tiga) Asas hukum tersebut sungguh-sungguh
dilaksanakan, maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam
sertipikat sangat mencerminkan data faktual yang sebenarnya sehingga
jaminan kepastian hukum terwujud. Di samping itu, secara normatif, asas
hukum yang terumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) dengan semua asas
hukum jabarannya dalam peraturan pelaksanaannya dapat menjadi
instrumen yang efektif untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Jika dalam realitanya jaminan kepastian hukum itu tidak sepenuhnya
terwujud, maka persoalannya bukan terletak pada rumusan asas
150
hukumnya namun kelemahannya berada pada pelaksanaan norma
hukumnya.
7. Sebagai perbandingan secara teoritis dan normatif antara sistem
pendaftaran yang negatif bertendensi positif dengan sistem negatif murni
dan sistem positif dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 1
Perbandingan Antara Sistem Positif dan Sistem Negatif
Dengan Sistem Negatif Bertendensi Positif (Campuran)
ASPEK
SISTEM POSITIF
SISTEM NEGATIF
SISTEM CAMPURAN
TUJUAN
Jaminan Kepastian
Hukum
Jaminan Kepastian
Hukum
Jaminan Kepastian
Hukum
MEKANISME
Proses lama &
biaya tinggi
Proses
pembuktian
sangat
teliti/cermat
&
meyakinkan
Proses
dibatasi
dalam
rentang
waktu ttt & biaya
relatif murah
Pembuktian
didasarkan pada
persangkaan
fakta
yang
konsisten (feitelijk
vermoe
den/kracht)
Proses
dibatasi
dalam
rentang
waktu ttt & biaya
relatif murah
Pembuktian
didasarkan
pada
persangkaan fakta
yang
konsisten
(feitelijk
vermoe
den/kracht)
Dilengkapi dengan
asas: Spesialitas,
Contradictoire
Delimitatie,
Publisitas,
&
Rechtsverwerking/
Hak Wenang Pilih
FUNGSI
SERTIPIKAT
Alat Bukti Mutlak
Alat Bukti Kuat
Alat Bukti Kuat
TANGGUNG
JAWAB
NEGARA
Jika ada kesalahan,
Negara
harus
memberi
kompensasi
Jika ada kesalahan,
negara
tidak
perlu
memberi kompensasi
&
merubah
data
dalam sertipikat
Jika ada kesalahan,
negara
tidak
perlu
memberi kompensasi
&
merubah
data
dalam sertipikat
KEBAIKAN
Jaminan
Kepastian
hukum sangat tinggi
thd
data
fisik
&
yuridis
Proses relatif lebih
cepat
Proses
relatif
lebih
cepat
KELEMAHAN
Pemerintah
harus
menyediakan
dana
untuk
memberi
kompensasi
Jaminan
kepastian
hukum bersifat relatif
Jaminan
kepastian
hukum bersifat relatif
Catatan:
a. UUPA dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang kemudian
diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menganut
151
sistem Negatif Bertendensi Positif dengan mendasarkan pada
pertimbangan:
Filosofis yaitu untuk memadukan antara menjamin kepastian
hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kepastian
hukum harus diujudkan melalui mekanisme yang hati-hati dengan
keharusan memenuhi Asas Spesialitas, Asas Contradictoire
Delimitatie, Asas Publisitas atau Openbaarheid, dan Asas
Rechtsverwerking dan Hak Wenang Pilih. Jaminan keadilan harus
diujudkan dengan menempatkan fungsi sertipikat sebagai alat
pembuktian yang kuat sehingga memberikan kesempatan kepada
warga masyarakat yang sungguh-sungguh berhak atas tanah
untuk menggugat kepemilikan tanah ke pengadilan yang akan
memberikan putusan pihak yang sungguh-sungguh berhak.
Jaminan kemanfaatan diujudkan melalui mekanisme pembatasan
jangka waktu tertentu proses pengumpulan dan verifikasi data fisik
dan data yuridis sehingga sertipikat segera dapat diterbitkan dan
digunakan oleh subyek yang tercantum dalam sertipikat.
Sosiologis yaitu: Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
majemuk yang di antaranya ditandai adanya: (1) kenyataan historis
bahwa sebagian besar kepemilikan tanah tidak didukung dengan
alat bukti tertulis dan hanya didasarkan pada penguasaan fisik
tanah dan pemanfaatan secara terus menerus yang berlaku dalam
hukum adat dan dalam perkembangannya terdapat perubahan-
perubahan yang mengarah pada pelemahan penguasaan fisik dan
pemanfaatan tanah secara terus menerus; (2) perbedaan
kemampuan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan dan
mempertahankan hak kepemilikan (bargaining power) sehingga
kelompok masyarakat yang lemah posisi tawarnya akan berada
dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Dalam kondisi demikian
itulah
diperlukan peranan pengadilan
untuk
menilai
dan
memberikan putusan subyek yang sungguh-sungguh berhak atas
tanah; Kedua, keterbatasan kemampuan negara secara finansial
dan politik hukum untuk menyediakan dana yang dapat digunakan
untuk membayar kompensasi jika dianut sistem positif. Kondisi ini
152
memang bersifat relatif yang tergantung pada semangat politik
hukum negara untuk menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Indonesia.
b. Politik hukum untuk merubah sistem negatif bertendensi positif
menjadi sistem positif tetap terbuka untuk dilakukan namun harus
didasarkan pada kajian yang menyeluruh sebelum memutuskan
perubahan tersebut.
C. KESIMPULAN
Dari uraian pendapat hukum di atas yang didasarkan pada proses
pemahaman yang jernih dan komprehensif, dapatlah dikemukakan ringkasan
sebagai berikut:
1. Secara normatif, frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah” yang dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA sudah
mengandung makna, yaitu:
a. Pemerintah dibebani kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian
hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat melalui proses
pendaftaran tanah;
b. Dalam frasa “menjamin” mengandung makna dari 2 sisi yaitu di satu
sisi ada beban kewajiban dan sekaligus tanggung jawab dari
pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak atas
tanah warga masyarakat dan di sisi lain ada hak dari warga
masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum
c. Dalam kewajiban tersebut sudah terkandung tanggung-jawab
pemerintah untuk menjamin bahwa: Pertama, data fisik dan data
yuridis tanah yang dicantumkan dalam Sertipikat itu mengandung
kebenaran materiil yang diperoleh dari kegiatan lapangan; Kedua,
data fisik dan data yuridis itu harus konsisten antara yang ada dalam
sertipikat dengan yang ada dalam semua dokumen pendaftaran tanah
serta antara yang ada dalam sertipikat dan dokumen lainnya dengan
yang ada dalam kenyataannya; dan Ketiga, konsekuensi hukum dari
data fisik dan data yuridis yang mengandung kebenaran materiil dan
digunakan secara konsisten pasti akan mewujudkan jaminan
kepastian hukum
153
Dengan kandungan makna demikian, asas hukum yang tertuang dalam
Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut tidak mungkin mengandung
pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Jika proses
pendaftaran tanah tidak memberikan jaminan kepastian hukum, maka hal
tersebut bukan diakibatkan oleh rumusan asas hukum yang tertuang
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, namun diakibatkan oleh penjabaran asas
hukum ke dalam peraturan pelaksanaan dan/atau pelaksanaan
pendaftaran tanah.
2. Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak menjadi dasar dari proses pengakuan dan
penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga
tidak logis jika Pasal 19 ayat (1) UUPA secara hirarkhi hukum dinilai
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Jika kemudian
ada kebijakan untuk melakukan pencatatan terhadap keberadaan hak
ulayat masyarakat hukum adat, maka pencatatan itu harus ditempatkan
sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) UUPA dan BUKAN
PASAL 19 ITU SENDIRI
3. Pasal 19 ayat (2) huruf c mengandung asas hukum dianutnya sistem
negatif dalam pendaftaran tanah dan jika semua asas hukum yang
dikembangkan dalam PP No.10 Tahun 1960 yang kemudian diganti
dengan PP No.24 Tahun 1997 yaitu Asas Spesialitas, Asas Contradictoire
Delimitatie, dan Asas Publisitas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,
maka jaminan kepestian hukum pasti dapat diujudkan. Jika faktanya
terdapat kasus yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum, maka
yang harus dipersoalkan adalah pelaksanaan pendaftaran tanahnya.
[2.6]
Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para
Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2026 dan kesimpulan
Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2026, masing-masing pada
pokoknya sebagai berikut.
KESIMPULAN PARA PEMOHON
Memperhatikan jalannya persidangan, sangatlah terang benderang bahwa
permasalahan agraria adalah permasalahan yang nyata. Bahkan ahli dari
pemerintah pun mengamini hal demikian. Ahli Pemerintah Maria Sri Wulani
154
Sumardjono ketika menjawab pertanyaan dari Pemohon perihal kasus yang dialami
menjawab, “Dari Pemohon. Ya, saya sebetulnya ingin ikut menangis juga. Artinya,
Pemerintah itu kan dilematis juga.
Tahun 60 tiba-tiba ada UU PA, tolong daftarkan tanah, diadakan. Diadakan
kan enggak boleh berhenti. Diadakan di seluruh wilayah menurut peraturan
pemerintah, jadi komplet. Pemerintah pada saat itu tentu belum pernah ada
pendaftaran tanah untuk tanah-tanah non-hak atas tanah barat. Lah, gagap sekali”.
Kita dapat melihat bahwa UU PA yang diadakan pada tahun 1960 ini
sangatlah tidak memperhatikan kondisi lapangan dan pemerintah sendiri kewalahan
melaksanakannya.
Selain
itu
ahli
Pemerintah
lainnya
Nurhasan
Ismail
mengungkapkan fakta bahwa sudah sejak tahun 2000 UU PA hendak direvisi namun
tidak kunjung terlaksana.
Ahli Pemohon Yamin menyampaikan bahwa UU PA “...perlu direvisi. Kenapa?
Dulu malah undang-undang ada RUU Pertanahan, ada RUU Desa, RUU
Masyarakat Hukum Adat. Desa jalan, Pertanahan mandek, MHA juga mandek. RUU
Masyarakat Hukum Adat, mandek. Terkait dengan ini kenapa perlu direvisi... Tadi
dalam praktik apalagi, terhadap masyarakat hukum adat yang makin teraniaya. Dia
harus mendaftar, tadi Prof. Maria juga menyampaikan, untuk diakui saja kan melalui
rezim Kemendagri. Karena ketok palunya di bupati. Kalau bupati bilang enggak ada,
enggak ada. Itu soal subyek. Apalagi obyek yang kadang-kadang waktu jadi kepala
daerahnya ada investor modalin, nanti minta imbalan ganti dari hutan. Awalnya
hutan lindung, tiba-tiba jadi hutan produksi. Nah, itu. Itu yang tidak ada kepastian.”
Sudah 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Dan 66 tahun juga
Undang-Undang ini tidak berhasil menyelesaikan permasalahan agraria. Karena itu
lah kami mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji
pasal jantungnya, agar seluruh sistem dirombak dari yang tadinya stelsel publikasi
negatif ke stelsel publikasi positif, dengan tidak mengurangi hak masyarakat adat.
Karena kami memandang sistem yang sekarang ini sudah tidak pantas
dipertahankan.
Namun ternyata, memperhatikan jalannya persidangan, ternyata Majelis
Hakim bahkan mempertanyakan hal-hal yang jauh lebih progresif daripada kami,
ketika mempertanyakan kepada Pembentuk Undang-Undang maupun ahli. Ternyata
Majelis Hakim melihat banyak sekali hal-hal yang harusnya juga diakomodiir di
155
dalam Undang-Undang Pokok Agraria, mulai dari digitalisasi dan keterbukaan
sistem pendaftaran tanah, lemahnya lembaga masyarakat adat dalam penguasaan
tanah, bahkan hingga blokir yang tidak seimbang, dan juga banyak berbagai hal
lainnya.
Karena itu, seandainya pun petitum kami ternyata tidak seprogresif
pandangan Majelis Hakim sekalian, Majelis Hakim bisa juga memutus seperti
Putusan 126/PUU-XXIV/2026 tentang revisi Undang-Undang Advokat, di mana
dalam pertimbangan mendeskripsikan hal-hal yang seharusnya dicantumkan dalam
substansi revisi dan amar putusannya menggunakan frasa, “...dengan antara lain
berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”.
Jika kita menggunakan proportionality test, lebih baik perkara ini dikabulkan
untuk melindungi hak konstitusional. Walaupun sudah 66 tahun UU Pokok Agraria
berlaku, secara nyata aturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
zaman dan tidak kunjung menyelesaikan permasalahan agraria.
Ergo (dengan demikian), maka tepatlah untuk seluruh perkara a quo
dikabulkan seluruhnya. Atau setidak-tidaknya, dikabulkan sebagian dengan amar
putusan memerintahkan revisi Undang-Undang Pokok Agraria dengan antara lain
berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
KESIMPULAN PRESIDEN
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak dalam posisi
dirugikan,
dikurangi,
atau
setidak-tidaknya
dihalang-halangi
hak
konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang
dimohonkan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan spesifik
adanya kerugian konstitusional dimaksud, karena kerugian yang didalilkan
pada pokoknya berupa sengketa pertanahan, tumpang tindih sertipikat, dan
konflik penguasaan tanah yang bersifat faktual dan kasuistik.
2. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian
konstitusional yang jelas dan spesifik. Para Pemohon seharusnya dapat
memberikan fakta hukum berupa permohonan pendaftaran tanah yang
156
produknya antara lain surat ukur, peta bidang tanah, dan sertipikat hak atas
tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,
jelas dan terang bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya
kerugian konstitusional yang jelas dan spesifik.
3. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon pada pokoknya berupa
sengketa pertanahan, tumpang tindih sertipikat, serta konflik kepemilikan,
yang merupakan persoalan implementasi atau pelaksanaan teknis
pendaftaran tanah, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 19 ayat
(1) UUPA, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)
yang langsung antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami.
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, sistem hukum telah menyediakan
mekanisme penyelesaian yang memadai, antara lain melalui gugatan
perdata, gugatan tata usaha negara, maupun mekanisme administrasi
pertanahan, sehingga dalil kerugian Para Pemohon tidak tepat diajukan
dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
5. Bahwa dalil Para Pemohon yang mendasarkan pada Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan norma yang diuji, karena hak-hak tersebut tetap
diakui dan dilindungi dalam sistem hukum pertanahan.
6. Bahwa Pemohon merupakan individu yang bukan merupakan bagian dari
masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap objek tanah yang
disampaikan merupakan bekas tanah milik adat yang berbeda dengan
definisi tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya
disebut Permen ATR/KaBPN 14/2024).
7. Bahwa dalil kerugian yang disampaikan, termasuk gangguan rasa aman dan
tekanan psikologis, merupakan dampak dari dinamika sengketa konkret,
bukan kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma a quo.
157
8. Bahwa permohonan Para Pemohon pada hakikatnya mempersoalkan pilihan
kebijakan hukum (open legal policy) terkait sistem pendaftaran tanah dan
tanggung jawab negara, yang merupakan kewenangan pembentuk undang-
undang dan bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak
memenuhi syarat kerugian konstitusional secara kumulatif sebagai pihak yang
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan
demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan
sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun,
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
II. KETERANGAN PEMERINTAH
Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi
melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 18 Mei 2026 dan
dibacakan pada persidangan tanggal 19 Mei 2026 yang pada intinya
menyatakan:
1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA Dinilai Pemohon Bersifat
Administratif dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum
Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA justru
merupakan dasar bagi negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah
guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan alat bukti
hak berupa sertipikat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Sistem
pendaftaran tanah nasional yang berlaku tidak semata-mata bersifat
administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum pembuktian
hak atas tanah yang terintegrasi, yang tetap membuka ruang pengujian
melalui mekanisme peradilan guna menjamin keadilan bagi para pihak
khususnya menjamin perlindungan kepada pemilik hak yang sebenarnya.
158
Pelaksanaan ketentuan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam PP 24/1997,
yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis tanah.
Sistem ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan nasional.
Tidak adanya sifat mutlak pada sertipikat bukan merupakan kelemahan
norma, melainkan konsekuensi dari sistem publikasi negatif bertendensi
positif, di mana sertipikat merupakan alat bukti yang kuat namun tetap dapat
diuji melalui mekanisme hukum demi menjamin keadilan. Sengketa
pertanahan yang terjadi pada umumnya lebih disebabkan oleh persoalan
implementasi, seperti pemalsuan dokumen, iktikad tidak baik para pihak, atau
konflik keperdataan, bukan akibat langsung dari norma Pasal 19 ayat (1)
UUPA. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan telah menyediakan
mekanisme koreksi, pembatalan, dan penyelesaian sengketa melalui jalur
administratif maupun peradilan untuk melindungi hak masyarakat.
Selain itu, Pasal 19 ayat (1) UUPA merupakan pilar utama dalam transformasi
hukum agraria nasional sebagai: 1) wujud transformasi dari hukum kolonial
ke unifikasi hukum nasional; 2) sebagai wujud perlindungan negara untuk
mengadministrasikan hak-hak warga agar memiliki kekuatan pembuktian
yang kuat; 3) wujud negara dalam memastikan objek tanah jelas letak, luas,
dan siapa pemiliknya; dan 4) wujud perlindungan kepada pemegang
sertipikat sekaligus membuka ruang pencari keadilan untuk membuktikan
sebaliknya. Pemerintah secara berkelanjutan juga melakukan pembenahan
sistem pendaftaran tanah, termasuk melalui digitalisasi data pertanahan dan
peningkatan kualitas pelayanan, guna meminimalisir potensi kesalahan, serta
memperkuat kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan.
Dalam rangka memitigasi sengketa serta meminimalkan risiko hapusnya hak
atas tanah, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah juga memiliki
kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan memelihara tanah serta
batas-batasnya guna mencegah sengketa.
159
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA Dianggap Pemohon Menggeser
Prinsip Rekognisi
Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak menghapus
maupun menggeser prinsip rekognisi terhadap hak masyarakat hukum adat,
melainkan mengatur mekanisme pendaftaran tanah sebagai sarana
administrasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak
tersebut. Pendaftaran tanah tidak dimaksudkan sebagai syarat lahirnya hak
(konstitutif), melainkan sebagai alat untuk mencatat dan membuktikan hak
yang telah ada (deklaratif), termasuk hak yang bersumber dari hukum adat.
Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak ulayat dan
hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan negara
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. Negara melalui sistem pendaftaran
tanah justru menjalankan fungsi perlindungan agar hak masyarakat adat
memiliki kepastian hukum dan tidak rentan terhadap klaim sepihak maupun
konflik dengan pihak lain.
Pemerintah juga telah menyediakan mekanisme pengakuan dan pendaftaran
hak atas tanah masyarakat hukum adat, termasuk melalui penetapan wilayah
adat, pendaftaran tanah sistematis, dan penerbitan Permen ATR/KaBPN
14/2024 yang secara khusus mengatur administrasi pertanahan dan
pendaftaran tanah hak ulayat.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah
menghormati dan memfasilitasi prinsip rekognisi, bahkan memberikan
perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak ulayat melalui pencatatan
resmi dalam sistem hukum nasional. Selain itu, apabila Para Pemohon
mendalilkan adanya hak atas tanah yang bersumber dari penguasaan turun-
temurun atau hukum adat, hak tersebut pada prinsipnya tetap diakui, namun
perlu dibuktikan kebenarannya dan didaftarkan agar memperoleh penguatan
dalam sistem hukum formal. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang
menyatakan adanya pergeseran dari rekognisi menjadi sekadar administratif
adalah tidak tepat, karena norma a quo justru mengintegrasikan pengakuan
hak adat ke dalam sistem hukum nasional untuk memberikan perlindungan
yang lebih pasti.
160
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA Dinilai Pemohon Tidak Mengatur
Tanggung Jawab Negara Secara Tegas
Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA harus
dibaca secara sistematis dengan keseluruhan pengaturan di bidang
pertanahan, yang pada pokoknya menempatkan negara sebagai pihak yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin tertib
administrasi dan perlindungan hukum. Kewenangan tersebut merupakan
pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hak menguasai negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang memberikan kewenangan
kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan
tanah, termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Tanggung jawab
negara tidak hanya tercermin dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, tetapi juga
dalam berbagai peraturan pelaksana yang menyediakan mekanisme koreksi,
pembatalan, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kesalahan
administrasi, baik melalui jalur administratif maupun peradilan.
Apabila terdapat dugaan adanya cacat administrasi dalam proses
pendaftaran tanah, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang dapat
diuji melalui mekanisme administratif maupun peradilan, sehingga tidak tepat
disimpulkan sebagai ketiadaan tanggung jawab negara. Dalam konteks ini,
penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan bentuk tindakan
pemerintahan yang lahir dari kewenangan jabatan dan bukan merupakan
tindakan pribadi demi kepentingan personal pejabat yang bersangkutan.
Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengalami gangguan
serius terhadap rasa aman, ketenangan hidup, serta tekanan psikologis
akibat komunikasi yang masif dan mengganggu, Pemerintah berpendapat
bahwa kondisi tersebut lebih merupakan sengketa konkret di lapangan,
bukan akibat langsung dari berlakunya norma a quo. Tekanan psikologis atau
dampak sosial yang dialami individu tidak dapat secara serta-merta
dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional yang bersumber dari norma
undang-undang,
melainkan
berkaitan
dengan
aspek
implementasi,
hubungan antar pihak, atau kondisi faktual tertentu.
Sistem pendaftaran tanah Indonesia justru dirancang sebagai bentuk
tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk
161
melalui sistem publikasi negatif bertendensi positif yang membuka ruang
koreksi apabila terjadi kesalahan administrasi. Pemerintah juga terus
memperkuat tanggung jawab tersebut melalui digitalisasi sistem pertanahan,
penerapan prinsip kehati-hatian, pengumuman publik, serta penyediaan
mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan.
4. Menurut Pemohon Sertipikat Diperlakukan Sebagai Alat Bukti Utama
Sehingga Berpotensi Mengesampingkan Hak Atas Tanah yang Telah
Ada
Pemerintah menyampaikan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat
bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997. Sistem pendaftaran tanah yang dianut
Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif, di mana negara
mengakui data yang terdaftar melalui penerbitan sertipikat, tetapi tetap
membuka kemungkinan koreksi apabila terdapat kekeliruan atau terdapat
pihak lain yang dapat membuktikan hak yang lebih sah. Jika sertipikat yang
diterbitkan terdapat cacat administrasi maka sertipikat tersebut dapat
dibatalkan, sehingga dalil bahwa pendaftaran tanah mengesampingkan hak
lama telah dimitigasi oleh sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan
yang dialami Para Pemohon terkait klaim tanah berdasarkan penguasaan
turun-temurun atau alas hak lama pada dasarnya merupakan persoalan
pembuktian hak dan keabsahan proses administrasi, bukan akibat langsung
dari norma Pasal 19 ayat (1) UUPA.
Sistem hukum pertanahan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak
lama, termasuk yang bersumber dari hukum adat atau penguasaan lama,
sepanjang dapat dibuktikan secara sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam proses pendaftaran tanah, hak lama justru
dijadikan dasar verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP 24/1997
melalui bukti tertulis, keterangan saksi, maupun pernyataan pihak yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala
Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan
hak-hak pihak lain yang membebaninya. Dengan demikian, pendaftaran
tanah merupakan bentuk pencatatan dan penguatan yuridis terhadap hak
lama ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, bukan untuk
mengesampingkan atau menghapus keberadaannya.
162
Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 UUPA tidak saling
bertentangan, di mana Pasal 18 mengatur tindakan negara yang bersifat aktif
berupa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang
menimbulkan kewajiban pemberian ganti kerugian, sedangkan Pasal 19
mengatur
penyelenggaraan
pendaftaran
tanah
sebagai
instrumen
administratif untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu juga sejalan
dengan prinsip dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM karena tetap menjamin
adanya pengakuan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan bagi setiap
orang. Sistem pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan kepada
pemegang sertipikat yang beriktikad baik sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP
24/1997, sekaligus tetap membuka akses keadilan bagi pemegang hak lama
untuk mengajukan gugatan apabila terdapat cacat hukum dalam penerbitan
sertipikat. Kedudukan sertipikat sebagai alat bukti utama juga penting untuk
menjamin kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan perlindungan bagi pihak
ketiga yang beriktikad baik.
5. Menurut Pemohon Mekanisme Pendaftaran Tanah Tidak Menjamin
Keterlibatan Pihak yang Menguasai Tanah
Pemerintah menyampaikan bahwa mekanisme pendaftaran tanah dalam
sistem hukum nasional telah mengatur adanya asas keterbukaan dan
pengumuman, antara lain melalui Pasal 26 PP 24/1997 yang mewajibkan
pengumuman data fisik dan data yuridis untuk memberikan kesempatan
kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Dengan adanya
mekanisme pengumuman tersebut, pihak yang merasa memiliki atau
menguasai tanah, termasuk sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon,
pada prinsipnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan
sebelum diterbitkannya sertipikat. Dalam praktiknya, proses pendaftaran
tanah terdapat kegiatan pengumpulan data lapangan, penelitian riwayat
tanah, serta melibatkan aparat desa/kelurahan dan masyarakat setempat
guna memastikan adanya verifikasi terhadap penguasaan tanah. Selain itu,
penerapan asas kontradiktur delimitasi mewajibkan keterlibatan pemilik tanah
dan tetangga berbatasan dalam penetapan batas tanah untuk mencegah
terjadinya tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Ketentuan mengenai pengumuman tersebut juga diperkuat dalam PP
18/2021 yang mengatur masa pengumuman dalam rangka pendaftaran
163
tanah, baik dalam pendaftaran sistematik maupun sporadik. Pemegang atau
penguasa tanah juga diberikan kesempatan menunjukkan kepemilikannya
melalui pemasangan dan pemeliharaan tanda batas yang disetujui oleh
tetangga berbatasan. Dengan demikian, sistem hukum pertanahan pada
dasarnya telah menyediakan ruang keterlibatan, verifikasi, dan keberatan
bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Sistem hukum pertanahan
juga tetap memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk
mempertahankan haknya melalui gugatan perdata maupun gugatan tata
usaha negara terhadap penerbitan sertipikat.
6. Menurut Pemohon Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA Belum Memberikan
Perlindungan yang Memadai Terhadap Tanah Adat dan Tanah Lama
Pemerintah menyampaikan bahwa UUPA secara tegas mengakui dan
menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 UUPA dan sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945,
sehingga tidak tepat apabila norma a quo dianggap mengabaikan
keberadaan hak adat. Pendaftaran tanah, termasuk terhadap tanah adat dan
tanah lama, justru dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan
perlindungan hukum yang lebih kuat melalui pencatatan dan penerbitan
sertipikat sebagai alat bukti hak. Tanpa adanya pendaftaran, tanah adat dan
tanah lama justru lebih rentan terhadap penyerobotan maupun klaim pihak
lain.
Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperluas akses
pendaftaran tanah, antara lain melalui program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), penyederhanaan prosedur, dan pengurangan
biaya agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun
geografis tetap dapat mendaftarkan tanahnya. Melalui PTSL, negara
melakukan pendaftaran tanah dengan memetakan seluruh bidang tanah
desa demi desa, secara partisipatif melibatkan aparat desa/adat setempat
untuk mengidentifikasi riwayat tanah-tanah lama. Transformasi sistem
pendaftaran tanah dari PP 10/1961 hingga PTSL merupakan manifestasi dari
tanggung jawab konstitusional negara untuk memberikan perlindungan
hukum yang memadai. Pemerintah menegaskan bahwa pendaftaran tanah
tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi hak-hak lama, melainkan untuk
memberikan kepastian hukum yang konkret melalui transformasi bukti-bukti
164
kepemilikan hak lama (seperti girik, petuk, atau surat keterangan desa)
menjadi sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat.
Pemerintah juga telah menerbitkan Permen ATR/KaBPN 14/2024 yang
memastikan bahwa tanah ulayat tidak sekadar diakui keberadaannya secara
sosiologis, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran tanah melalui
pemberian alas hak definitif berupa Hak Pengelolaan (HPL). Dengan
terdaftarnya tanah ulayat, wilayah masyarakat adat mendapat kepastian
hukum dan terhindar dari sengketa pertanahan.
Kebijakan pendaftaran tanah merupakan upaya negara untuk mengonversi
klaim-klaim hak yang bersifat belum pasti menjadi hak yang memiliki
kepastian hukum yang mutakhir. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang
menyatakan bahwa sistem pendaftaran tanah mengesampingkan hak adat
adalah tidak berdasar, karena justru melalui instrumen hukum, hak adat
memperoleh pengakuan formal dan perlindungan dari klaim pihak lain dalam
sistem administrasi nasional.
Pendaftaran
tanah
tidak
menghilangkan
hak
milik,
tetapi
mengadministrasikan, mencatat, dan melindungi hak tersebut. Sertipikat hak
atas tanah lahir untuk memperkuat perlindungan, memberikan kepastian, dan
mencegah perampasan hak atas tanah termasuk hak milik dan peralihannya.
Oleh karena itu, Pasal 19 ayat (1) UUPA bukan norma pencabutan hak, bukan
juga norma pengambilalihan hak, dan bukan pula norma pembatasan hak
milik. Sebaliknya, norma ini merupakan mekanisme perlindungan hak
konstitusional atas tanah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia pada
dasarnya bersifat inklusif karena tetap menghormati keberadaan dan sejarah
hak-hak lama. Secara teoritis, hak atas tanah dapat lahir terlebih dahulu,
sedangkan pendaftaran tanah berfungsi sebagai instrumen publikasi dan
pembuktian adanya hak atas tanah. Dengan demikian, hak ulayat tetap diakui
dan memberikan kepastian masa depan melalui mekanisme sertipikasi.
Terhadap kemungkinan terjadinya pengabaian hak atas tanah adat atau
tanah lama dalam proses pendaftaran, sistem hukum tetap menyediakan
mekanisme keberatan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa, sehingga
hak-hak tersebut tetap dapat dilindungi dan dipulihkan.
165
III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI
Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UUPA tanggal 19 Mei
2026, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan pertanyaan dan
tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah
telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tanggal 25 Juni 2026
dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25
Juni 2026 melalui email dan melalui loket persuratan Mahkamah Konstitusi, yang
menerangkan bahwa:
1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya:
a. menyampaikan bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA telah menjadi dasar
hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah, dan Para Pemohon pada
dasarnya hanya menghendaki penegasan makna frasa “untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah”, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1) Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUPA telah memberikan dasar hukum dan
mandat konstitusional kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan
pendaftaran tanah sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian
hukum mengenai subjek, objek, dan status hak atas tanah.
2) Bahwa keinginan Para Pemohon pada dasarnya merupakan harapan
agar perlindungan hukum di bidang pertanahan semakin optimal, dan
terhadap hal tersebut Pemerintah terus memperkuat penyelenggaraan
pendaftaran tanah melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas
data,
percepatan
PTSL,
serta
penguatan
pengawasan
dan
penyelesaian sengketa pertanahan.
3) Bahwa kepastian hukum telah diwujudkan melalui sistem publikasi
negatif bertendensi positif, di mana sertipikat merupakan alat bukti
yang kuat, memberikan perlindungan bagi pemegang hak yang
beriktikad baik, serta didukung ketentuan daluwarsa 5 (lima) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 24/1997.
4) Bahwa Pemerintah memiliki mekanisme korektif terhadap sertipikat
yang mengandung cacat administrasi, termasuk kewenangan untuk
166
membatalkan produk hukumnya sesuai peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan perubahan makna
Pasal 19 ayat (1) UUPA, melainkan penguatan implementasi
penyelenggaraan pendaftaran tanah secara efektif, akuntabel, dan
memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.
b. mempertanyakan apakah permasalahan pertanahan disebabkan oleh
sistem publikasi negatif bertendensi positif yang saat ini berlaku, serta
kemungkinan perlunya penguatan tanggung jawab Pemerintah apabila
sistem pendaftaran tanah diarahkan menjadi stelsel positif, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem
publikasi negatif bertendensi positif, di mana sertipikat merupakan alat
bukti yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui
mekanisme hukum. Sistem ini dipilih untuk menyeimbangkan
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap
memberikan kesempatan kepada pihak yang benar-benar berhak
untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana
diperkuat juga oleh Ahli Pemerintah:
a) Prof.
Dr.
Maria
S.W.
Sumardjono,
S.H.,
MCL.,
MPA.
menyampaikan dalam persidangan bahwa sistem pendaftaran
tanah Indonesia menganut stelsel negatif yang mengandung unsur
positif, sehingga sertipikat merupakan alat bukti yang kuat namun
tetap dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi atau
terdapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, sehingga sistem pendaftaran tanah stelsel
negatif yang mengandung unsur positif tetap memberikan
perlindungan hukum kepada pemilik hak yang sebenarnya.
b) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. menyampaikan dalam
persidangan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia
menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif sebagai
upaya
menyeimbangkan
kepastian
hukum,
keadilan,
dan
kemanfaatan. Sistem tersebut dijalankan berdasarkan asas
spesialitas, asas rechtsverwerking, asas kontradiktur delimitasi,
dan asas publisitas, yang secara bersama-sama menjadi dasar
167
terwujudnya
kepastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
pendaftaran tanah.
2) Bahwa berbagai permasalahan pertanahan tidak semata-mata
disebabkan oleh sistem publikasi negatif bertendensi positif,
melainkan dipengaruhi oleh faktor historis, ketidaklengkapan data
pertanahan, peralihan hak yang tidak tercatat, penggunaan dokumen
yang tidak sah, pengabaian kewajiban pemegang hak atas tanah
untuk menjaga dan memelihara tanda batas, serta belum optimalnya
kualitas data dan infrastruktur pertanahan.
3) Bahwa Pemerintah terus memperkuat sistem pendaftaran tanah
melalui percepatan PTSL, digitalisasi layanan, integrasi data spasial
dan yuridis, peningkatan validasi data, serta penerapan sertipikat
elektronik guna meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepastian
hukum serta meminimalisasi pemalsuan, duplikasi, dan sengketa
pertanahan.
4) Bahwa Pemerintah berpandangan belum tepat menerapkan sistem
publikasi positif, karena memerlukan kesiapan data pertanahan yang
lengkap, mekanisme tanggung jawab negara yang lebih luas, serta
Dana Jaminan (Assurance Fund) yang hingga saat ini belum tersedia.
Oleh karena itu, mempertahankan sistem publikasi negatif bertendensi
positif merupakan langkah yang lebih tepat untuk melindungi
kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan oleh mafia tanah, dan
tetap memberikan ruang bagi pembatalan sertipikat yang diterbitkan
secara tidak sah.
c. menekankan perlunya tanggung jawab Pemerintah atas terjadinya
maladministrasi pertanahan, termasuk penerbitan sertipikat ganda, serta
mempertanyakan langkah konkret Pemerintah untuk menjamin agar
setiap sertipikat yang diterbitkan memiliki kepastian hukum dan tidak
menimbulkan duplikasi, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1) Bahwa sertipikat ganda atau tumpang tindih hak atas tanah umumnya
terjadi
karena
faktor
historis
dan
administratif,
seperti
ketidaklengkapan data pertanahan, ketidaksesuaian data fisik dan
yuridis, peralihan hak yang tidak tercatat, penggunaan dokumen yang
168
tidak sah, pengabaian kewajiban pemegang hak atas tanah untuk
menjaga dan memelihara tanda batas, maupun sengketa yang telah
ada sebelumnya. Terhadap kondisi tersebut, Pemerintah tetap
bertanggung jawab dengan menyediakan mekanisme administratif
maupun peradilan untuk melakukan koreksi, pembatalan, dan
pemulihan hak.
2) Bahwa Pemerintah memiliki mekanisme korektif untuk menangani
maladministrasi di bidang pertanahan, termasuk kewenangan
membatalkan sertipikat yang mengandung cacat administrasi, serta
menerapkan berbagai langkah pencegahan, seperti keterlibatan
pemerintah desa dalam pemeriksaan tanah, persetujuan pemilik tanah
yang berbatasan, penggunaan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), dan
kewajiban verifikasi data oleh PPAT sebelum pembuatan akta.
3) Bahwa Pemerintah terus memperkuat upaya preventif guna
mencegah terjadinya sertipikat ganda dan meningkatkan kepastian
hukum, melalui percepatan PTSL, digitalisasi layanan pertanahan,
integrasi data spasial dan yuridis, pemanfaatan peta tunggal,
peningkatan validasi data, serta penguatan pengawasan dan tata
kelola administrasi pertanahan.
4) Bahwa
Pemerintah
juga
mengembangkan
sistem
informasi
pertanahan
berbasis
elektronik,
antara
lain
melalui
Sistem
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), aplikasi Sentuh Tanahku,
Portal Geospasial Bhumi ATR/BPN, layanan GISTARU, dan sertipikat
elektronik, sebagai bentuk transformasi digital untuk meningkatkan
transparansi, akurasi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu,
permasalahan
maladministrasi
pertanahan
tidak
menunjukkan
inkonstitusionalitas Pasal 19 ayat (1) UUPA, melainkan menjadi
bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah dalam menyempurnakan
penyelenggaraan pendaftaran tanah.
d. mempertanyakan adanya sistem dan teknologi pada Kementerian
ATR/BPN yang dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat
untuk memastikan status tanah, termasuk ada atau tidaknya sengketa,
guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal dalam transaksi
pertanahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
169
1) Bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya bertujuan
menerbitkan sertipikat sebagai alat bukti hak, tetapi juga menyediakan
informasi pertanahan yang transparan dan dapat diakses masyarakat,
sehingga memberikan perlindungan hukum dan mendukung kepastian
hukum dalam setiap transaksi pertanahan. Untuk itu, Pemerintah terus
melakukan transformasi digital melalui pengembangan sistem
informasi pertanahan elektronik, digitalisasi data, dan peta pertanahan
berbasis geospasial.
2) Bahwa Pemerintah telah menyediakan berbagai sarana akses
informasi pertanahan, antara lain kewajiban verifikasi data oleh PPAT
melalui layanan informasi pertanahan elektronik, Portal Geospasial
Bhumi ATR/BPN, aplikasi Sentuh Tanahku, dan layanan Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), sehingga masyarakat dapat
memperoleh informasi mengenai status, letak, luas, NIB, serta adanya
sengketa, blokir, atau sita atas suatu bidang tanah.
3) Bahwa Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola data
pertanahan, melalui integrasi data spasial dan yuridis, penguatan
infrastruktur digital, validasi data, serta pengembangan sistem
informasi pertanahan yang lebih terbuka dan terintegrasi guna
meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan
hukum bagi masyarakat.
2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P.
Foekh, S.H., M.H., yang pada intinya:
a. mempertanyakan adanya afirmasi dan langkah proaktif negara dalam
proses pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat, khususnya untuk
meningkatkan
perlindungan
dan
pengakuan
terhadap
hak-hak
masyarakat adat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya telah dijamin dalam Pasal 18B
ayat (2) UUD NRI 1945 dan UUPA, yang mengakui keberadaan hak
ulayat sepanjang masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara.
2) Bahwa Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat hukum
170
adat,
melalui
identifikasi,
inventarisasi,
penatausahaan,
dan
pendaftaran tanah ulayat, serta terus melakukan langkah afirmatif
melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pendampingan kepada
masyarakat hukum adat, percepatan inventarisasi dan pemetaan
wilayah adat, serta pelayanan pertanahan yang partisipatif.
3) Bahwa Pemerintah terus mengintegrasikan data pertanahan, data
wilayah adat, dan informasi geospasial guna memperkuat pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
hukum adat melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan yang
inklusif dan berkeadilan.
4) Bahwa Pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap tanah
ulayat, termasuk terhadap tanah ulayat yang belum diajukan
penegasan sebagai HPL, serta memperkuat administrasi pertanahan
masyarakat hukum adat melalui Permen ATR/KaBPN 14/2024 dan
pelaksanaan Program PTSL yang mencakup objek tanah ulayat
dengan melibatkan masyarakat dan tokoh adat.
b. meminta penjelasan mengenai perkembangan dan jumlah pendaftaran
tanah masyarakat hukum adat, serta perlunya penguatan perlindungan
dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat adat dalam kebijakan
pertanahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa Pemerintah terus melakukan inventarisasi, identifikasi,
pencatatan, dan penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat
sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemberian kepastian
hukum, termasuk melalui penegasan HPL atau hak milik bagi
masyarakat hukum adat sesuai Permen ATR/KaBPN 14/2024.
2) Bahwa pendaftaran tanah masyarakat hukum adat dilakukan setelah
adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan
wilayah adatnya, yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Bahwa Pemerintah terus memperkuat perlindungan hak atas tanah
masyarakat hukum adat melalui kebijakan pencatatan, pemetaan, dan
pendaftaran
tanah
adat,
serta
koordinasi
dengan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat
171
sipil guna mempercepat inventarisasi dan pendaftaran tanah
masyarakat hukum adat secara terintegrasi.
4) Bahwa hingga April 2026 Pemerintah telah menerbitkan 74 Sertipikat
HPL dari 27 Kesatuan MHA dengan total luas 1.037,25 Ha dan Daftar
Tanah Ulayat (DTU) dari 50 MHA sejumlah 201 bidang dengan luas
2.589,24 Ha, yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam
memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat
masyarakat hukum adat.
3. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum., yang pada intinya:
a. mempertanyakan perkembangan pengaturan dan pendaftaran tanah
ulayat sebelum dan sesudah berlakunya pengaturan terbaru, serta
langkah Pemerintah dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum
terhadap berbagai permasalahan tanah ulayat yang masih terjadi,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah
diatur sejak UUPA, khususnya Pasal 3, dan diperkuat melalui berbagai
regulasi
pertanahan
yang
mengatur
tata
cara penguasaan,
pemanfaatan, serta perlindungan tanah ulayat dan hak-hak
masyarakat hukum adat.
2) Bahwa berbagai peraturan di bidang pertanahan memberikan
mekanisme administratif bagi pengelolaan tanah ulayat, mulai dari
inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, pencatatan dalam
Daftar Tanah Ulayat, hingga pemberian HPL kepada masyarakat
hukum adat, tanpa menghilangkan status tanah ulayat bagi tanah yang
tidak diajukan sebagai HPL.
3) Bahwa Pemerintah terus melakukan penyelesaian sengketa dan
penguatan perlindungan tanah ulayat melalui inventarisasi, verifikasi,
mediasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah, percepatan pemetaan wilayah adat, integrasi data pertanahan
dan geospasial, serta penguatan administrasi pertanahan guna
mencegah sengketa di masa mendatang.
4) Bahwa keberadaan permasalahan tanah ulayat tidak menunjukkan
diabaikannya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat,
172
melainkan menjadi bagian dari tantangan penataan administrasi
pertanahan yang terus diperbaiki melalui kebijakan pertanahan yang
inklusif dan berkeadilan.
5) Bahwa melalui kebijakan One Map Policy dan Permen ATR/KaBPN
14/2024, data tanah ulayat yang telah diadministrasikan menjadi
bagian dari sistem data nasional, sehingga dapat mencegah tumpang
tindih perizinan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat
terhadap wilayah masyarakat hukum adat.
b. mempertanyakan makna “hak yang lebih sah” sebagai dasar pembatalan
sertipikat, termasuk dasar pengaturannya serta implikasinya terhadap
kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas
data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sehingga harus
dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui
mekanisme hukum yang berlaku.
2) Bahwa istilah “hak yang lebih sah” bukan merupakan jenis hak baru
ataupun tingkatan hak yang berada di atas sertipikat hak milik,
melainkan merujuk pada adanya pihak lain yang berdasarkan putusan
pengadilan, alat bukti, atau fakta hukum dapat membuktikan bahwa
proses penerbitan sertipikat tersebut mengandung cacat administrasi,
cacat yuridis, tumpang tindih hak, atau dilakukan berdasarkan dasar
penguasaan yang tidak sah.
3) Bahwa
mekanisme
pembatalan
sertipikat
merupakan
bentuk
pengujian terhadap keabsahan proses penerbitan hak atas tanah,
sehingga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan bagi
pemegang sertipikat dan perlindungan terhadap pihak lain yang
dirugikan akibat kesalahan administrasi atau pelanggaran hukum.
4) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah telah
menetapkan batas waktu pengajuan keberatan terhadap sertipikat,
sehingga setelah 5 (lima) tahun sejak sertipikat diterbitkan secara sah
dan tanah dikuasai dengan iktikad baik, pihak lain tidak lagi dapat
menuntut pembatalannya.
173
c. mempertanyakan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
pemegang sertipikat hak milik yang telah menguasai tanah secara turun-
temurun namun haknya tetap dapat diblokir, termasuk dalam kasus klaim
hak lama seperti eigendom, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1) Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas
data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sehingga
memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak sepanjang
tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang
berlaku.
2) Bahwa pencatatan blokir merupakan tindakan administratif yang
bersifat sementara, bukan pembatalan hak atas tanah, yang bertujuan
menjaga status quo terhadap objek tanah yang sedang dalam
sengketa atau proses hukum, serta pelaksanaannya dibatasi oleh tata
cara dan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Bahwa terhadap tanah yang berasal dari hak-hak lama, termasuk hak
barat (eigendom), Pemerintah tetap berpedoman pada ketentuan
konversi dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, melalui
penelitian, verifikasi, dan penanganan administrasi pertanahan guna
menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak
atas tanah.
4) Bahwa penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat konkret
dilakukan melalui mekanisme administratif maupun peradilan, dengan
tetap melindungi pihak yang beritikad baik, sehingga permasalahan
implementasi dalam kasus tertentu tidak mengurangi kewajiban
konstitusional Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum di bidang
pendaftaran tanah.
d. menyoroti perlunya mekanisme pengawasan dan pelaporan oleh
masyarakat terhadap penerbitan sertipikat tanpa sepengetahuan pihak
yang menguasai tanah, termasuk perlunya pembenahan internal dalam
administrasi pertanahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
174
1) Bahwa
penyelenggaraan
pendaftaran
tanah
dilaksanakan
berdasarkan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan publisitas, melalui
pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran, serta
pengumuman data pertanahan agar masyarakat dapat mengajukan
keberatan atau sanggahan sebelum hak atas tanah diterbitkan.
2) Bahwa sistem pendaftaran tanah mewajibkan penerapan Asas
Publisitas dan Asas Contradictoire Delimitatie, sehingga penentuan
batas tanah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pemilik
tanah
yang
berbatasan,
dan
penerbitan
sertipikat
tanpa
sepengetahuan pihak yang berkepentingan merupakan pelanggaran
terhadap prosedur pendaftaran tanah.
3) Bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penerbitan sertipikat dapat
menempuh mekanisme penyelesaian melalui jalur administratif
maupun peradilan, termasuk pengaduan kepada Kementerian
ATR/BPN untuk memohonkan pembatalan sertipikat karena cacat
administrasi, serta gugatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri sesuai
klasifikasi perkaranya.
4) Bahwa Pemerintah terus memperkuat pengawasan, digitalisasi
layanan, transparansi data pertanahan, dan mekanisme pengaduan
masyarakat,
termasuk
melalui
kebijakan
pencegahan
kasus
pertanahan, guna meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan
serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di bidang
pertanahan.
4. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum., yang pada intinya:
a. meminta penjelasan mengenai
perkembangan inventarisasi dan
identifikasi tanah, pelaksanaan PTSL, termasuk data peta bidang tanah
dan sertipikat hak atas tanah, serta aksesibilitas pendaftaran tanah bagi
masyarakat hukum adat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1) Bahwa Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program PTSL
sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak
atas tanah melalui tahapan pendaftaran yang komprehensif, mulai dari
pengumpulan data fisik dan yuridis hingga penerbitan sertipikat.
175
2) Bahwa untuk mendukung efektivitas PTSL, Pemerintah terus
memperkuat regulasi, menerapkan sertipikat elektronik, serta
menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi informasi
dan kebutuhan tata kelola administrasi pertanahan.
3) Bahwa pelaksanaan PTSL menunjukkan capaian yang signifikan dari
tahun ke tahun, baik dalam aspek jumlah bidang tanah terpetakan,
jumlah bidang tanah terdaftar, maupun jumlah sertipikat hak atas
tanah yang diterbitkan. Pada tahun 2017 capaian PTSL sebanyak
4.056.651 bidang, tahun 2018 meningkat menjadi 5.505.923 bidang,
tahun 2019 juga tetap mengalami peningkatan menjadi 6.295.340
bidang, namun dengan adanya pandemi Covid-19, capaian PTSL
tahun 2020 mengalami efisiensi menjadi sebanyak 3.195.871 bidang.
Tahun 2021, kegiatan PTSL mencapai capaian tertinggi sebanyak
7.076.358 bidang. Selanjutnya seiring dengan bertambahnya jumlah
bidang tanah bersertipikat maka capaian PTSL juga kian menurun
mengingat berkurangnya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar
ataupun bersertipikat. Pada tahun 2022, capaian PTSL sebanyak
3.792.345 bidang, kemudian tahun 2023 sebanyak 4.086.940 bidang
serta tahun 2024 sebanyak 3.704.735 bidang. Pada tahun 2025
dengan adanya efisiensi anggaran, maka berpengaruh pula pada
capaian PTSL menjadi sebanyak 1.166.174 bidang. Untuk capaian
PTSL Tahun 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 sebanyak
217.767 bidang.
4) Bahwa selain percepatan pendaftaran, Pemerintah juga meningkatkan
kualitas data pertanahan melalui digitalisasi administrasi, integrasi
data spasial dan yuridis, serta pengembangan layanan elektronik
seperti KKP, Sentuh Tanahku, Bhumi ATR/BPN, dan sertipikat
elektronik guna meningkatkan akurasi, transparansi, dan kepastian
hukum.
5) Bahwa Pemerintah juga membuka akses yang lebih luas bagi
masyarakat
hukum
adat
melalui
inventarisasi,
pemetaan,
penatausahaan, dan pencatatan tanah ulayat berdasarkan Permen
ATR/KaBPN 14/2024, dengan melibatkan pemerintah daerah dan
instansi terkait sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
176
b. mempertanyakan sifat pemberian HPL atas tanah ulayat kepada
masyarakat hukum adat, termasuk apakah bersifat wajib atau opsional
dalam
rangka
penyelesaian
sengketa
pertanahan,
Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa pengaturan HPL atas tanah ulayat merupakan instrumen untuk
memperkuat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum hak
masyarakat hukum adat, serta tidak bersifat wajib bagi seluruh
masyarakat hukum adat, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masing-masing.
2) Bahwa pendaftaran tanah ulayat menjadi HPL bersifat opsional
berdasarkan permohonan masyarakat hukum adat, didahului dengan
pengadministrasian
tanah
ulayat,
serta
dilaksanakan
melalui
pendekatan partisipatif berdasarkan prinsip Free, Prior, Informed,
Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA) sehingga menghormati hak masyarakat hukum
adat untuk menentukan pilihannya.
3) Bahwa HPL bukan satu-satunya bentuk pengakuan terhadap hak
masyarakat hukum adat. Penetapan hak atas tanah ulayat tetap
didasarkan pada inventarisasi dan identifikasi serta verifikasi
masyarakat hukum adat, keberadaan wilayah adat, kesesuaian tata
ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Bahwa
penyelesaian
sengketa
pertanahan
yang
melibatkan
masyarakat hukum adat dilakukan melalui penataan administrasi
pertanahan, mediasi, fasilitasi, pengakuan hak masyarakat hukum
adat, serta mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
5) Bahwa pengaturan HPL atas tanah ulayat merupakan bagian dari
kebijakan pertanahan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keberagaman
masyarakat hukum adat, dan kebutuhan penyelesaian sengketa
pertanahan.
IV. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON
Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2026
dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon serta Ahli
177
dan/atau Saksi Presiden, Ahli Para Pemohon telah menyampaikan keterangan
sebagai berikut:
Ahli Para Pemohon Dr. Yamin, S.S., S.H., M.Hum., pada intinya menyampaikan:
a. Bahwa secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, UUPA termasuk Pasal 19
masih mengandung berbagai persoalan, sehingga perlu diuji terhadap UUD
NRI 1945. Pembentukan UUPA tidak terlepas dari dinamika politik pada
masanya, sedangkan dalam praktik pengelolaan pertanahan masih lebih
berorientasi pada aspek ekonomi daripada perlindungan terhadap nilai-nilai
sosial dan kosmologis masyarakat.
b. Bahwa dalam praktik, masyarakat hukum adat masih sering kehilangan ruang
hidup dan hak-hak tradisionalnya akibat berbagai kebijakan pemerintah,
seperti penetapan kawasan hutan maupun pemberian izin pemanfaatan
sumber daya alam, sehingga hubungan historis dan kosmologis masyarakat
adat dengan tanah belum memperoleh perlindungan yang memadai.
c. Bahwa Pasal 19 UUPA hanya mengatur kewenangan pemerintah dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah, namun belum mengatur secara
memadai tanggung jawab negara atas kesalahan atau kerugian yang
ditimbulkan oleh produk hukum pertanahan. Mekanisme yang tersedia saat
ini lebih menitikberatkan pada sanksi administratif, sedangkan pemulihan hak
masyarakat tetap harus ditempuh melalui proses peradilan yang panjang dan
tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.
d. Bahwa negara seharusnya berperan lebih aktif dalam memberikan
pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk
melalui
pencatatan
keberadaan
masyarakat
hukum
adat
tanpa
membebankan kewajiban administratif kepada masyarakat yang telah eksis
sebelum terbentuknya negara.
e. Bahwa ketentuan Pasal 19 UUPA seharusnya selaras dengan UUD NRI
1945, fungsi negara, pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945,
serta nilai-nilai Pancasila, sehingga diperlukan pengujian konstitusional
terhadap norma tersebut.
Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan
tanggapan sebagai berikut:
178
a. Terkait pandangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
UUPA, termasuk Pasal 19 masih mengandung berbagai persoalan filosofis,
sosiologis, dan yuridis sehingga perlu diuji terhadap UUD NRI 1945, serta
bahwa pengelolaan pertanahan selama ini dinilai lebih berorientasi pada
aspek ekonomi daripada perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan
kosmologis masyarakat, Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai
berikut:
1) Keberadaan permasalahan implementasi tidak serta-merta menunjukkan
adanya inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih mencerminkan
tantangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan yang terus
disempurnakan oleh Pemerintah.
2) Secara filosofis, UUPA justru dibentuk sebagai pelaksanaan amanat
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah
penguasaan negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pendaftaran
tanah dalam Pasal 19 UUPA merupakan instrumen untuk mewujudkan
kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, tertib administrasi
pertanahan, serta keadilan dalam pemanfaatan sumber daya agraria. Hal
tersebut sebagaimana disampaikan juga oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr.
Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA., yang pada intinya
menyampaikan bahwa:
a) UUPA dibentuk berdasarkan landasan filosofis Pancasila dan Pasal 33
ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga hak menguasai negara tidak
dimaknai sebagai hak memiliki, melainkan kewenangan negara untuk
mengatur, mengurus, mengelola, membuat kebijakan, dan mengawasi
pemanfaatan sumber daya agraria guna sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
b) Pasal 19 ayat (1) UUPA juga memberikan kepastian hukum yang
bersifat substantif, tidak hanya administratif, karena pendaftaran tanah
menjamin kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, jenis hak,
serta peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah. Perlindungan
tersebut diberikan kepada setiap pihak yang memperoleh hak atas
179
tanah dengan iktikad baik, menguasai tanah secara fisik, dan
mendaftarkannya.
3) Secara sosiologis, UUPA telah mengakomodasi keseimbangan antara
kepentingan pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak-
hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Hal tersebut
tercermin, antara lain, dalam pengakuan terhadap hak ulayat
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, sehingga tidak tepat apabila
dinyatakan bahwa sistem hukum pertanahan nasional semata-mata
berorientasi pada kepentingan ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai sosial
maupun kosmologis masyarakat.
4) Perkembangan kebijakan pertanahan juga menunjukkan komitmen
Pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan hak masyarakat
melalui penyempurnaan regulasi, percepatan pendaftaran tanah,
digitalisasi
administrasi
pertanahan,
penguatan
pengakuan
dan
administrasi tanah ulayat masyarakat hukum adat, serta peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan. Berbagai kebijakan
tersebut merupakan wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional negara
dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat.
Bahwa dengan demikian, dalil Ahli Para Pemohon yang mendasarkan
permohonannya pada adanya persoalan filosofis, sosiologis, maupun praktik
penyelenggaraan pertanahan pada dasarnya merupakan kritik terhadap
implementasi kebijakan pertanahan, bukan terhadap konstitusionalitas norma
Pasal 19 UUPA. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar
untuk menyatakan Pasal 19 UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945.
b. Terkait pandangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
dalam praktik masyarakat hukum adat masih menghadapi hilangnya ruang
hidup dan hak-hak tradisional akibat berbagai kebijakan pemerintah,
sehingga hubungan historis dan kosmologis masyarakat adat dengan tanah
belum memperoleh perlindungan yang memadai, Pemerintah menyampaikan
pandangan sebagai berikut:
1) Secara
konstitusional,
pengakuan
dan
penghormatan
terhadap
masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
180
1945, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di bidang agraria dan pertanahan, termasuk Pasal
3 UUPA yang mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa
sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai
dengan kepentingan nasional.
2) Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap masyarakat hukum
adat, Pemerintah telah membangun kerangka kebijakan yang semakin
komprehensif
melalui
berbagai
regulasi
mengenai
inventarisasi,
identifikasi, pemetaan, pencatatan, dan pendaftaran tanah ulayat
masyarakat hukum adat. Pengaturan tersebut antara lain diwujudkan
melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan hak ulayat masyarakat
hukum adat yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem pertanahan
nasional. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL.,
MPA., juga telah menyampaikan bahwa UUPA tidak mengabaikan hakhak
historis maupun hak adat, melainkan diakomodir melalui ketentuan
konversi hak-hak lama, baik hak barat maupun hak adat. Hak atas tanah
yang berasal dari hukum adat tetap dapat didaftarkan berdasarkan bukti
tertulis maupun pembuktian penguasaan fisik sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan. Adapun hak perseorangan yang berasal dari
hukum adat berbeda rezim pengaturannya dengan hak ulayat masyarakat
hukum adat.
3) Secara historis, Ahli Pemerintah Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.,
juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
terhadap hak-hak atas tanah, khususnya hakhak yang berasal dari hukum
adat, sehingga Pasal 19 ayat (1) telah mengandung kewajiban sekaligus
tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan
tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
4) Dalam menjamin pemenuhan jaminan kepastian hukum tersebut,
Pemerintah secara aktif melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah
adat, penatausahaan tanah ulayat, serta penguatan integrasi data
pertanahan dan data geospasial guna mencegah terjadinya tumpang
tindih penguasaan tanah maupun pemberian hak yang berpotensi
181
mengabaikan kepentingan masyarakat hukum adat. Upaya tersebut juga
dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah agar perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
5) Apabila dalam praktik masih ditemukan sengketa atau permasalahan
yang berkaitan dengan tanah adat, hal tersebut tidak serta-merta
menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat
hukum adat, melainkan merupakan bagian dari dinamika penyelesaian
persoalan pertanahan yang harus ditangani melalui mekanisme
administrasi, mediasi, fasilitasi, maupun mekanisme hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dalil Ahli Para Pemohon yang menyatakan hubungan
historis dan kosmologis masyarakat adat dengan tanah belum memperoleh
perlindungan yang memadai tidak beralasan menurut hukum, karena negara
justru terus memperkuat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum
terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak atas tanahnya melalui
kebijakan pertanahan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
c. Terkait pandangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
Pasal 19 UUPA dinilai belum mengatur secara memadai tanggung jawab
negara atas kesalahan administrasi pertanahan, sehingga pemulihan hak
masyarakat masih bergantung pada proses peradilan yang panjang,
Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut:
1) Pasal 19 UUPA merupakan norma dasar penyelenggaraan pendaftaran
tanah untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan pengaturan
mengenai tanggung jawab negara dan penyelesaian sengketa diatur lebih
lanjut dalam peraturan pelaksana.
2) Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr.
Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., frasa “untuk menjamin kepastian hukum”
mengandung dua makna, yaitu di satu sisi merupakan kewajiban negara
untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan,
dan di sisi lain merupakan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan
kepastian hukum tersebut. Kemudian, kepastian hukum dalam
pendaftaran tanah tersebut diwujudkan melalui kejelasan, konsistensi,
182
dan kepastian akibat hukum (predictability), yang hanya dapat dicapai
apabila data fisik dan data yuridis tanah diperoleh melalui penelitian
lapangan yang menghasilkan kebenaran materiil, dituangkan secara
konsisten dalam dokumen pendaftaran tanah, serta memberikan
konsekuensi hukum yang dapat diprediksi.
3) Kemudian, terkait tanggung jawab negara terhadap produk hukum di
bidang pertanahan juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, sehingga tidak perlu ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal
19 ayat (1) UUPA. Apabila terdapat sertipikat atau keputusan pertanahan
yang mengandung cacat administrasi atau cacat hukum, tersedia
mekanisme pembatalan melalui prosedur administratif maupun putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana
disampaikan juga oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono,
S.H., MCL., MPA.
4) Pemerintah juga telah menyediakan mekanisme administratif berupa
pembetulan data, pembatalan sertipikat yang cacat administrasi atau
cacat yuridis, pengaduan, mediasi, dan penyelesaian kasus pertanahan,
sehingga pemulihan hak masyarakat tidak semata-mata bergantung pada
proses peradilan. Mekanisme peradilan tetap diperlukan sebagai
perwujudan due process of law, khususnya untuk menyelesaikan
sengketa mengenai pembuktian hak dan menjamin perlindungan hukum
bagi seluruh pihak.
5) Pemerintah juga terus memperkuat pencegahan maladministrasi melalui
digitalisasi layanan pertanahan, sertipikat elektronik, integrasi data, serta
penguatan pengawasan internal guna meningkatkan kepastian hukum.
Dengan demikian, persoalan yang dikemukakan Ahli Para Pemohon
merupakan persoalan implementasi administrasi pertanahan, bukan
menunjukkan adanya inkonstitusionalitas Pasal 19 UUPA.
d. Terkait pandangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
negara perlu lebih aktif mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat,
termasuk
melalui
pencatatan
keberadaannya
tanpa
membebankan
kewajiban administratif kepada masyarakat hukum adat, Pemerintah
menyampaikan pandangan sebagai berikut:
183
1) Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya telah
dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA.
Keberadaan masyarakat hukum adat tidak lahir karena pencatatan
administratif, melainkan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih
ada dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pencatatan dan penatausahaan tanah ulayat sebagaimana diatur dalam
peraturan pelaksanaan UUPA bukan dimaksudkan untuk membebani
masyarakat hukum adat dengan kewajiban administratif, melainkan
sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, mencegah
tumpang tindih penguasaan tanah, serta memperkuat perlindungan hak
masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi pertanahan nasional.
3) Pemerintah telah mengedepankan pendekatan partisipatif dalam
penyelenggaraan
administrasi
tanah
ulayat,
termasuk
melalui
inventarisasi, pemetaan, dan pencatatan yang melibatkan masyarakat
hukum adat, pemerintah daerah, serta menerapkan prinsip Free, Prior,
Informed, Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan (PADIATAPA), sehingga setiap proses dilakukan
berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat, bukan secara sepihak
oleh negara.
Dengan demikian, pengaturan administrasi pertanahan terhadap tanah ulayat
merupakan
bentuk
konkret
pelaksanaan
kewajiban
negara
untuk
memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada
masyarakat hukum adat, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai
pengingkaran terhadap hak-hak yang telah ada sebelum terbentuknya
negara.
e. Terkait pandangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
Pasal 19 UUPA perlu diuji konstitusionalitasnya agar selaras dengan UUD
NRI
1945,
fungsi
negara,
serta
nilai-nilai
Pancasila,
Pemerintah
menyampaikan pandangan sebagai berikut:
1) Pasal 19 UUPA justru merupakan perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3)
UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk
mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma Pasal 19 UUPA
telah mencerminkan fungsi negara dalam memberikan perlindungan,
184
kepastian hukum, dan pelayanan publik di bidang pertanahan melalui
penyelenggaraan
sistem
pendaftaran
tanah
yang
dilaksanakan
berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.
2) Nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan dalam penyelenggaraan
hukum pertanahan, yang diwujudkan melalui UUPA beserta berbagai
kebijakan dan peraturan pelaksanaannya yang terus disempurnakan
guna menghadirkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan
hak masyarakat, termasuk melalui digitalisasi layanan pertanahan,
pelaksanaan PTSL, serta penguatan perlindungan terhadap masyarakat
hukum adat.
3) Berbagai persoalan yang masih dijumpai dalam praktik penyelenggaraan
pendaftaran tanah merupakan persoalan implementasi dan tata kelola
administrasi pertanahan, bukan menunjukkan adanya pertentangan
norma Pasal 19 UUPA dengan UUD NRI 1945.
Dengan demikian, tidak terdapat alasan konstitusional untuk menyatakan
Pasal 19 UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena norma a quo
tetap relevan dan konstitusional sebagai dasar penyelenggaraan pendaftaran
tanah dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah,
dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang
Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan
permohonan uji materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal
verband) sebab akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Para
Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan pasalpasal yang diajukan
pengujiannya oleh Para Pemohon;
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah konstitusional, karena menjadi
dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk mewujudkan tertib
administrasi,
kepastian,
dan
perlindungan
hukum,
serta
tidak
185
mengesampingkan prinsip rekognisi, termasuk terhadap hak masyarakat
hukum adat;
3. Dalil Para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian hukum adalah tidak
beralasan, karena sistem pendaftaran tanah telah memberikan alat bukti
yang kuat, dilengkapi mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa, serta
kedudukan sertipikat yang tidak mutlak justru merupakan pilihan sistem
hukum yang sah untuk menjamin keadilan;
4. Tanggung jawab negara dalam pendaftaran tanah telah diatur secara
menyeluruh, termasuk melalui mekanisme pembetulan, pembatalan, dan
upaya hukum, sehingga perlindungan terhadap hak atas tanah, termasuk
tanah adat dan tanah lama tetap terjamin;
5. Permasalahan yang didalilkan Para Pemohon merupakan persoalan
implementasi, yang penyelesaiannya telah tersedia dalam sistem hukum
yang berlaku dan tidak menunjukkan adanya inkonstitusionalitas norma a
quo;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak bertentangan
dengan ketentuan UUD NRI 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para
Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah
tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana
menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon.
VI. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitutional review) ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA terhadap UUD NRI
1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
186
3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan
Kesimpulan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,
atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.7]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah” dalam norma Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
187
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
188
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan
pengujian materiil frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah”
dalam ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960.
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, mendalilkan
memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D,
dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia sekaligus
anggota masyarakat hukum adat yang secara nyata menguasai, mengelola, dan
memanfaatkan tanah adat sebagai wilayah hidupnya, yang diperoleh dan
diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat yang hidup dan diakui
dalam komunitasnya, meskipun tanah tersebut belum melekat sertipikat hak atas
tanah. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya
frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam norma Pasal
19 ayat (1) UU 5/1960 karena menempatkan pendaftaran tanah sebagai
prasyarat utama pengakuan dan kepastian hukum atas hak atas tanah, tanpa
memberikan pengecualian dan perlindungan khusus terhadap tanah adat yang
telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun. Akibat norma a quo, tanah adat
189
yang dikuasai Pemohon I diposisikan sebagai tanah tanpa kepastian hukum
hanya karena belum terdaftar, sehingga membuka ruang klaim, pendaftaran,
atau penguasaan oleh pihak lain melalui mekanisme administratif, yang secara
langsung menghilangkan perlindungan atas hak adat dan milik Pemohon I
sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) serta Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing adalah
perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan ahli waris sah dari
pemilik tanah adat [vide Bukti P-13] yang diperoleh secara sah oleh orang tua
melalui Akta Jual Beli pada tanggal 6 Agustus tahun 1956, 25 Januari tahun
1958, dan 7 Oktober tahun 1969 [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10] yang
sebagian dari surat tersebut dibuat sebelum berlakunya UU 5/1960. Pada tahun
2023 seorang oknum ASN yang bertugas di sebuah dinas di Kota Gunungsitoli
menyatakan telah mendaftarkan dan memperoleh sertipikat hak atas tanah
tersebut melalui mekanisme pendaftaran tanah dengan luas ±3.700 meter
persegi yang secara faktual bertumpang tindih dengan tanah yang selama ini
dikuasai dan dikelola oleh keluarga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
berdasarkan Akta Jual Beli 7 Oktober tahun 1969. Selain itu, Pemohon II,
Pemohon II, dan Pemohon IV juga menghadapi klaim atas bidang tanah lain
seluas ±1.000 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Agustus
1956 dan selama ini berada dalam penguasaan nyata Pemohon oleh seorang
oknum Anggota DPRD Kabupaten Nias;
5. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang menjadikan sertipikat hasil
pendaftaran tanah sebagai tolok ukur utama kepastian hukum tanpa mewajibkan
verifikasi historis dan sosiologis terhadap hak lama dan penguasaan nyata yang
telah ada sebelum maupun setelah berlakunya UU 5/1960. Akibatnya, hak
administratif yang lahir kemudian melalui mekanisme pendaftaran tanah
memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat daripada hak lama Pemohon II
sampai dengan Pemohon IV yang diperoleh secara sah dan dikuasai secara
turun-temurun, sehingga secara faktual menimbulkan tumpang tindih sertipikat,
hilangnya penguasaan tanah, serta terampasnya hak milik dan kepastian hukum
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagaimana seharusnya dijamin
dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945.
190
6. Bahwa Pemohon V merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang
pernah terlibat membantu kegiatan administratif di Kantor Pertanahan sebagai
tenaga sukarela [vide Bukti P-11]. Pemohon V merasa mengalami kerugian
akibat berlakunya Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang tidak mengatur secara tegas
tanggung jawab negara atas cacat administrasi pendaftaran tanah. Ketiadaan
pengaturan tersebut menyebabkan kegagalan administratif negara dialihkan
kepada individu warga negara, termasuk Pemohon V yang tidak memiliki
kewenangan maupun tanggung jawab administratif formal. Pemohon V
mengalami tekanan, gangguan rasa aman, serta beban personal akibat
kesalahan sistem pendaftaran tanah negara, yang seharusnya menjadi
tanggung jawab institusional negara. Berlakunya norma a quo melanggar hak
atas kepastian hukum yang adil dan rasa aman Pemohon V sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa apabila frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam
ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 sebagai kewajiban aktif negara
untuk menjamin kebenaran materiil data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran
tanah, serta menanggung tanggung jawab hukum atas setiap kesalahan dan
cacat administrasi yang timbul dari penyelenggaraan pendaftaran tanah, tanpa
mengesampingkan keberlakuan hak-hak yang telah ada secara historis dan
sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat serta tanah adat dan tanah
lama yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun, maka kerugian yang
dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak akan terjadi dan tidak akan
terulang di kemudian hari.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di
atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat
menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
tersebut bersifat spesifik dan aktual maupun potensial disebabkan karena
berlakunya frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah” dalam
ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang jika tidak dimaknai sebagai
kewajiban negara untuk menjamin kebenaran data pendaftaran tanah, bertanggung
jawab atas kesalahan administrasi, serta tetap melindungi hak-hak yang telah ada
secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat atas tanah
191
adat dan tanah lama dapat menimbulkan tumpang tindih sertipikat, hilangnya
penguasaan tanah, serta terampasnya hak milik dan kepastian hukum. Oleh karena
itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon I sampai dengan
Pemohon V, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan tersebut
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, serta apabila permohonan a quo dikabulkan,
anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I sampai
dengan Pemohon V tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU
5/1960 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah” dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang tidak dimaknai sebagai
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menjamin kebenaran materiil data
fisik dan data yuridis serta mengandung pertanggungjawaban hukum
Pemerintah atas setiap kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon, konstruksi Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang
menempatkan pendaftaran tanah sebagai prasyarat utama kepastian hukum,
192
secara sistemik menggeser prinsip rekognisi konstitusional terhadap hak
masyarakat hukum adat menjadi pengakuan administratif semata. Akibatnya,
hak adat dan tanah lama berada dalam posisi yang secara struktural dikalahkan
oleh legitimasi administratif, sehingga pengakuan konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kehilangan daya
efektifnya. Kewajiban pendaftaran tanah sebagai syarat kepastian hukum, tanpa
verifikasi historis dan sosiologis yang memadai, menyebabkan hak ulayat dan
penguasaan tanah adat yang telah ada secara turun-temurun rentan tersisih oleh
hak yang lahir kemudian semata-mata karena formalitas administratif.
3. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan dalam UU 5/1960 berkenaan
dengan pertanggungjawaban negara tidak konsisten karena dalam Pasal 18 UU
5/1960 secara tegas mewajibkan negara bertanggung jawab atas akibat hukum
dari pencabutan hak atas tanah melalui pemberian ganti kerugian, sehingga
menunjukkan
bahwa
setiap
tindakan
publik
yang
mengurangi
atau
menghilangkan hak warga negara disertai dengan pertanggungjawaban negara.
Namun, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang menjanjikan penyelenggaraan
pendaftaran tanah “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” tidak
mengatur kewajiban negara untuk menjamin kebenaran materiil data
pendaftaran maupun bertanggung jawab atas kesalahan administratif yang
terjadi. Akibatnya, kepastian hukum yang dijanjikan tidak pernah benar-benar
diwujudkan, melainkan dialihkan menjadi beban dan risiko hukum yang harus
ditanggung oleh warga negara.
4. Bahwa menurut para Pemohon, menempatkan pendaftaran tanah sebagai satu-
satunya sumber kepastian hukum, mengakibatkan hak atas tanah yang telah ada
baik secara historis, sosiologis, dan berdasarkan hukum adat menjadi rentan
dikesampingkan hanya karena belum terdaftar secara administratif. Penafsiran
tersebut tidak hanya mengakibatkan tanah adat dan tanah lama kehilangan
perlindungan hukum yang setara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi
pemegang sertipikat yang beritikad baik karena sertipikat tetap dapat dibatalkan
apabila kemudian ditemukan cacat pada proses pendaftarannya. Dengan
demikian, norma a quo dinilai belum memberikan perlindungan yang seimbang
terhadap seluruh pemegang hak atas tanah, sehingga untuk menjamin hak milik
dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945, frasa tersebut harus
dimaknai
sebagai kewajiban pemerintah
193
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang menjamin keakuratan dan
keabsahan data fisik serta data yuridis, disertai pertanggungjawaban hukum atas
setiap kesalahan administrasi, tanpa mengesampingkan hak-hak yang telah ada
secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para
Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk
menyatakan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang frasa “untuk menjamin kepastian hukum
oleh
Pemerintah”
tidak
dimaknai
sebagai
kewajiban
pemerintah
dalam
menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan menjamin akurasi dan keabsahan
data
fisik
serta
data
yuridis
dalam
setiap
tahapannya
yang
disertai
pertanggungjawaban hukum atas setiap kesalahan atau cacat administrasi yang
timbul dalam proses pendaftaran tanah, serta tidak dapat ditafsirkan sebagai
legitimasi untuk mengesampingkan hak-hak yang telah ada secara historis dan
sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat yang telah dikuasai secara nyata
dan turun-temurun sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan
mengajukan satu orang ahli yaitu Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H. yang
keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026 serta didengarkan
dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2026. Selain itu, para Pemohon juga telah
menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2026
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang
bahwa
Dewan
Perwakilan
Rakyat
(DPR)
telah
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 19 Mei 2026 dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 9 Juni
2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang
diterima Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026 yang telah didengar dalam
194
persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 dan keterangan tambahan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026. Selain itu, Presiden juga
mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H.,
MCL., MPA. dan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. yang keterangannya diterima
Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2026 dan didengarkan dalam persidangan pada
tanggal 25 Juni 2026. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan
tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2026 (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, alat bukti yang diajukan para pihak,
keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan ahli para
Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon,
kesimpulan tertulis Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan
konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah Pasal 19
ayat (1) UU 5/1960 khususnya frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah” yang tidak secara eksplisit mewajibkan pemerintah menjamin
kebenaran materiil data fisik dan data yuridis serta bertanggung jawab atas setiap
cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa landasan yuridis UU 5/1960 bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, UU
5/1960 dibentuk sebagai undang-undang yang menjadi dasar di bidang agraria yang
meletakkan dasar-dasar sistem hukum agraria nasional melalui pengaturan
hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan tanah. Pembentukan UU 5/1960
merupakan bagian dari politik hukum nasional untuk mengakhiri dualisme hukum
pertanahan warisan kolonial dan membangun sistem hukum agraria nasional yang
berlandaskan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya [vide Pasal 5 UU 5/1960].
195
Dalam sistem UU 5/1960, tanah tidak semata-mata dipahami sebagai objek
ekonomi, melainkan juga sebagai sumber kehidupan, ruang sosial, dan dasar
penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pertanahan diarahkan untuk
mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak, keadilan
sosial, dan pengakuan terhadap kenyataan historis-sosiologis penguasaan tanah di
masyarakat.
Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945, UU 5/1960 mengatur hak menguasai dari Negara sebagaimana
tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Sebagai mandataris seluruh rakyat Indonesia,
negara diberikan kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum
antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal
2 ayat (2) huruf b UU 5/1960. Kewenangan tersebut menjadi dasar lahirnya
hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah yang diwujudkan dalam
berbagai hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai, dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU 5/1960. Setiap
hak
atas
tanah
memberikan
kewenangan
kepada
pemegangnya
untuk
menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah sesuai dengan isi dan tujuan
pemberian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 5/1960.
Bahwa berkenaan dengan hak menguasai negara, Mahkamah telah
berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15
Desember 2004, yang menyatakan,
... perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari
konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di
dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh
UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan
(beleid)
dan
tindakan
pengurusan
(bestuursdaad),
pengaturan
(regelendaad),
pengelolaan
(beheersdaad)
dan
pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). ...
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm.
334].
196
Bahwa pendirian demikian ditegaskan ulang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 008/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 9 Juli 2005, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya termasuk
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2026. Penafsiran tersebut
mempertegas bahwa kewenangan negara dalam bidang agraria tidak hanya
mencakup pembentukan norma, tetapi juga penyelenggaraan administrasi
pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai dari Negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam kerangka tersebut, Pasal
19 UU 5/1960 merupakan bagian dari sistem administrasi pertanahan yang
bertujuan menjamin kepastian hukum melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia. Norma tersebut tidak menempatkan
pendaftaran tanah sebagai sumber lahirnya hak atas tanah, melainkan sebagai
instrumen administrasi dan pembuktian terhadap hak yang telah lahir atau
ditetapkan berdasarkan ketentuan lain dalam UU 5/1960. Dengan demikian,
pelaksanaan Pasal 19 UU 5/1960 merupakan tahapan lanjutan dalam administrasi
pertanahan dan bukan mekanisme untuk menetapkan ataupun menilai ada atau
tidaknya hak atas tanah. Penentuan mengenai lahirnya hak atas tanah tetap
didasarkan pada ketentuan-ketentuan lain dalam UU 5/1960.
Lebih lanjut, pengaturan mengenai pendaftaran tanah merupakan
implementasi jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap pemegang
hak atas tanah yang memperoleh tanah dengan iktikad baik, menguasainya secara
nyata, dan mendaftarkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pada saat yang sama, sistem tersebut juga mencerminkan
keseimbangan antara tanggung jawab negara atas produk hukum yang
diterbitkannya dengan hak setiap warga negara untuk mengajukan keberatan
terhadap produk hukum tersebut melalui mekanisme yang disediakan oleh
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selain menjamin kepastian hukum,
pelaksanaan hak menguasai negara juga harus tetap memperhatikan keberadaan
hak-hak masyarakat adat. Berkenaan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar
197
kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi ukuran
utama bagi negara dalam menentukan kebijakan pengurusan, pengaturan, maupun
pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam. Dengan demikian, pelaksanaan hak
menguasai negara tidak hanya harus berorientasi pada kepentingan umum, tetapi
juga wajib memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak perorangan maupun
hak kolektif masyarakat hukum adat, serta hak-hak konstitusional lain yang dijamin
oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012, hlm. 171]. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 juga menegaskan bahwa syarat pengakuan masyarakat hukum adat dalam
frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” harus
dimaknai sebagai masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran Mahkamah dimaksud
didasarkan pada karakter hukum adat sebagai living law, yaitu hukum yang diterima,
dijalankan, dan ditaati oleh masyarakat karena mencerminkan rasa keadilan serta
tetap memperoleh pengakuan dari konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 176-177].
[3.11.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan sepanjang frasa “untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang tidak
dimaknai sebagai penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menjamin kebenaran
materiil data fisik dan data yuridis serta mengandung pertanggungjawaban hukum
Pemerintah atas setiap kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut.
Bahwa pendaftaran tanah yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian
tindakan administratif, bukan sekadar kegiatan administrasi yang berdiri sendiri
namun juga merupakan rangkaian instrumen hukum yang bertujuan memberikan
kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Oleh karena itu, secara
yuridis, administrasi pertanahan dalam konteks Pasal 19 UU 5/1960 merupakan
sarana pembuktian, pencatatan, dan perlindungan hak dalam sistem hukum agraria
nasional. Dengan demikian, frasa “untuk menjamin kepastian hukum” dalam Pasal
19 ayat (1) UU 5/1960 tidak dapat dimaknai hanya sebagai kepastian administratif
dalam arti formal, melainkan sebagai upaya negara untuk menciptakan tertib hukum
pertanahan melalui mekanisme pencatatan dan pembuktian hak atas tanah.
198
Berkaitan dengan hal tersebut, pendaftaran tanah merupakan bagian dari
administrasi pertanahan yang dalam bentuk konkret merupakan kewajiban negara
sebagai negara hukum untuk menyediakan sistem administrasi yang dapat
memberikan perlindungan terhadap hubungan hukum antara subjek hukum dengan
tanah yang dikuasainya.
Di samping pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan dalil para
Pemohon bahwa frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam
Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 mengandung kontradiksi normatif, menurut Mahkamah
hal tersebut tidak dapat dimaknai secara absolut bahwa negara memberikan
jaminan mutlak terhadap seluruh data pertanahan tanpa kemungkinan adanya
kesalahan atau sengketa. Kepastian hukum dalam sistem hukum pertanahan
Indonesia dibangun melalui mekanisme pendaftaran, pembuktian, dan tersedianya
prosedur koreksi apabila terdapat kesalahan. Oleh karena itu, makna kepastian
hukum bukan berarti menutup seluruh kemungkinan adanya sengketa, melainkan
menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan suatu hak dapat diketahui,
dibuktikan, dipertahankan, dan diuji apabila terjadi perselisihan. Terlebih, dalam
konteks administrasi pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah telah
memberikan ruang koreksi bagi para pihak berkepentingan yang sebenarnya hal
tersebut tidak terlepas dari bentuk perlindungan hukum apabila terdapat penerbitan
sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur.
Bahwa berkaitan dengan kepastian hukum yang diberikan melalui Pasal
19 ayat (1) UU 5/1960 tidak berarti sertipikat harus selalu diperlakukan sebagai alat
bukti yang mutlak dan tidak dapat dikoreksi. Oleh karena itu, dalam UU 5/1960
melalui Pasal 19 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa sertipikat merupakan alat
pembuktian yang kuat, sehingga pilihan pembentuk undang-undang untuk
menggunakan istilah “alat bukti yang kuat” menunjukkan bahwa sistem hukum
pertanahan, khususnya berkaitan dengan pendaftaran tanah di Indonesia sejak awal
tidak menganut sistem publikasi positif murni, melainkan sistem publikasi negatif
yang mengandung unsur positif. Artinya, di Indonesia tidak menggunakan sistem
publikasi positif murni, namun tidak juga menggunakan sistem publikasi negatif
murni.
Lebih lanjut, dalam sistem publikasi negatif murni, yang menjadi objek
pendaftaran pada dasarnya adalah peristiwa peralihan hak atas tanah. Sementara
itu, dalam sistem publikasi positif, negara memberikan jaminan penuh terhadap
199
kebenaran data yang tercantum dalam sertipikat sehingga sertipikat tidak mudah
dibatalkan. Oleh karena itu, jika dicermati secara faktual sistem yang dianut
Indonesia berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), dan tanpa bermaksud menilai
legalitas peraturan pemerintah dimaksud adalah sistem publikasi negatif
bertendensi positif. Dalam sistem ini, yang didaftarkan adalah hak atas tanah
sebagaimana karakteristik sistem publikasi positif, sekalipun negara tidak
memberikan jaminan mutlak bahwa setiap data yang tercantum dalam sertipikat
selalu benar secara absolut. Dengan demikian, secara administratif pemegang hak
yang sebenarnya atas tanah yang bersangkutan tetap memiliki kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pembatalan apabila terdapat sertipikat yang diterbitkan
atas nama pihak lain terhadap bidang tanah yang sama dan tidak sesuai prosedur
hukum. Hal ini berbeda dengan sistem publikasi positif murni yang memberikan
perlindungan mutlak kepada pemegang sertipikat sejak pertama kali diterbitkan.
Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sertipikat dalam sistem hukum
pertanahan Indonesia merupakan alat bukti yang kuat, akan tetapi bukan berarti
merupakan alat bukti yang bersifat absolut. Oleh karena itu, data yang tercantum
dalam sertipikat harus dianggap benar sepanjang sesuai dengan data fisik dan data
yuridis yang terdapat dalam surat ukur dan buku tanah serta sepanjang tidak
terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian, tidak
dimilikinya sifat mutlak dari sertipikat tanah bukan berarti menunjukkan kelemahan
dari norma Pasal 19 UU 5/1960, melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari
pilihan sistem hukum pendaftaran tanah yang dianut dan sistem dimaksud tetap
membuka ruang koreksi demi melindungi pemegang hak yang sebenarnya.
Lebih lanjut, pilihan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif
tersebut secara konstitusional dapat dibenarkan karena berupaya menyeimbangkan
tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Kepastian hukum diberikan melalui kewajiban pendaftaran tanah dan penerbitan
sertipikat. Keadilan diwujudkan melalui adanya ruang pembuktian apabila terdapat
kesalahan atau ketidaksesuaian antara data dalam sertipikat dengan keadaan
sebenarnya. Sementara kemanfaatan dapat dinilai dengan menjadikan sertipikat
sebagai alat bukti yang kuat agar hubungan hukum atas tanah dapat berlangsung
secara tertib dan terukur. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sistem publikasi
negatif bertendensi positif tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang
200
hanya dikarenakan dalam praktik masih ditemukan sengketa pertanahan, tumpang
tindih sertipikat, atau cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat.
Berkenaan dengan adanya sengketa pertanahan, menurut Mahkamah hal
tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain riwayat penguasaan tanah
yang tidak terdokumentasi secara lengkap, peralihan hak yang tidak dicatatkan,
dokumen yang tidak valid, kesalahan pengukuran, adanya iktikad tidak baik dari
pihak tertentu, maupun kelemahan dalam penerapan asas publisitas dan asas
kontradiktur delimitasi (prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung) sebagaimana
diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 PP 24/1997. Kondisi faktual dimaksud
memang menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pertanahan, tetapi tidak serta-
merta hal tersebut menjadi parameter bahwa norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
[3.11.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan konstruksi Pasal 19 ayat
(1) UU 5/1960 yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai prasyarat utama
kepastian hukum yang secara sistemik menggeser prinsip rekognisi konstitusional
terhadap hak masyarakat hukum adat menjadi pengakuan administratif semata.
Akibatnya, hak adat dan tanah lama berada dalam posisi yang secara struktural
dikalahkan oleh legitimasi administratif, sehingga pengakuan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kehilangan
daya efektifnya. Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut Mahkamah
mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 jika
dicermati secara saksama bukan merupakan norma yang melahirkan ataupun
menghapus suatu hak atas tanah. Sebab, norma tersebut hanya mengatur
kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka
menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pendaftaran tanah bukanlah
mekanisme untuk menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak ada, melainkan
instrumen untuk memberikan kepastian hukum baik secara administratif maupun
yuridis, guna memberikan perlindungan, dan pembuktian terhadap hak yang telah
ada sebelumnya.
201
Bahwa secara historis, UU 5/1960 pada dasarnya dibentuk untuk
menghapus dualisme hukum agraria kolonial dengan melakukan unifikasi hukum
pertanahan nasional berdasarkan hukum adat sebagai sumber utama hukum
pertanahan nasional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak lama yang
berasal dari hukum adat maupun hak-hak barat sebelum berlakunya UU 5/1960
tetap diberikan ruang melalui ketentuan konversi dalam Bagian Kedua UU 5/1960,
yaitu Pasal I dan Pasal III untuk hak atas tanah yang berasal dari hak barat serta
Pasal II dan Pasal IV untuk hak atas tanah yang berasal dari hak adat. Dengan
demikian, keberadaan sistem pendaftaran tanah tidak dapat dipahami sebagai
bentuk penghapusan terhadap hak lama atau hak yang bersumber dari hukum adat.
Sebaliknya, sistem pendaftaran tanah justru merupakan sarana untuk memberikan
pengakuan administratif dan yuridis terhadap hak tersebut agar memiliki kepastian
dan kekuatan pembuktian dalam lalu lintas hukum pertanahan. Di samping itu,
pengakuan terhadap hak lama juga ditegaskan dalam Pasal 24 PP 24/1997.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dan sekali lagi tanpa bermaksud menilai legalitas
peraturan pemerintah dimaksud, pembuktian hak lama dapat dilakukan melalui bukti
tertulis, keterangan saksi, maupun apabila bukti tertulis tidak tersedia, melalui
penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh
yang bersangkutan maupun pendahulunya, sepanjang penguasaan tersebut
dilakukan dengan iktikad baik, secara nyata, tidak dipermasalahkan oleh pihak lain,
serta diakui atau dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan
setempat. Oleh karena itu, dengan adanya mekanisme tersebut, sistem pendaftaran
tanah sebenarnya tetap memberikan ruang perlindungan terhadap hak atas tanah
yang berasal dari hukum adat, baik hak yang telah memiliki bukti tertulis maupun
hak yang hanya didasarkan pada penguasaan fisik secara turun-temurun. Dengan
demikian, berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud, tidak tepat argumentasi yang
menyatakan pendaftaran tanah sebagai mekanisme yang secara otomatis
menghilangkan hak-hak historis masyarakat atas tanah, sebagaimana juga yang
didalilkan oleh para Pemohon.
Lebih lanjut, berkenaan permasalahan yang dipersoalkan oleh para
Pemohon, apabila dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, perlu
dibedakan secara konseptual antara hak ulayat masyarakat hukum adat yang
bersifat komunal dengan hak milik perorangan atau alas hak lama yang berasal dari
hukum adat. Sementara itu, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan
202
pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk
hak tradisional tersebut adalah hak ulayat yang keberadaannya juga diakui dalam
Pasal 3 UU 5/1960. Namun demikian, perlindungan konstitusional terhadap
masyarakat hukum adat tidak berarti bahwa setiap persoalan tanah yang memiliki
hubungan historis dengan hukum adat harus selalu dipandang sebagai persoalan
hak ulayat. Dalam hukum pertanahan terdapat perbedaan mendasar antara tanah
ulayat yang bersifat komunal dengan hak milik perorangan yang berasal dari hukum
adat.
Bahwa apabila yang dipersoalkan adalah hak milik perorangan, hak waris,
atau alas hak lama yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum individual dengan
tanah, maka penyelesaiannya berada dalam rezim pembuktian hak perorangan atas
tanah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami para
Pemohon, dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami
oleh para Pemohon, apabila tanah yang dipersoalkan merupakan tanah yang
diperoleh melalui hubungan hukum individual, seperti jual beli, waris, atau
penguasaan perorangan berdasarkan alas hak lama, maka penyelesaiannya berada
dalam ranah pembuktian hak perorangan atas tanah. Oleh karena itu, hal tersebut
berbeda dengan tanah ulayat yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat
sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hubungan hukum komunal dengan
wilayah tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
tetap harus dijamin, tetapi penyelesaian sengketa hak perorangan tetap harus
dilakukan berdasarkan mekanisme pembuktian hak atas tanah.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, pembedaan antara hak
ulayat dan hak milik perorangan menjadi penting, karena masing-masing memiliki
karakter hukum yang berbeda. Hak ulayat merupakan hak komunal yang melekat
pada masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat, sedangkan hak
milik perorangan merupakan hak individual yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat tidak dapat
dicampuradukkan dengan persoalan atau sengketa mengenai kepemilikan
perorangan atas tanah yang berasal dari hukum adat.
Dalam perkembangan pengaturan pertanahan, negara juga telah
memberikan instrumen khusus untuk melindungi keberadaan tanah ulayat
203
masyarakat hukum adat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat (Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14/2024). Tanpa bermaksud menilai
legalitas dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14/2024 dimaksud, ditegaskan
bahwa kelompok masyarakat hukum adat dapat memperoleh pencatatan tanah
dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU), yang salinannya diberikan kepada masyarakat
hukum adat yang bersangkutan dan pemerintah daerah setempat. Pencatatan
dalam DTU tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses
penetapan masyarakat hukum adat. Selain itu, atas permohonan kelompok
masyarakat hukum adat atau kepala adat masyarakat hukum adat, terhadap tanah
ulayat yang telah dicatat dalam DTU dapat dimohonkan untuk didaftarkan dengan
Hak Pengelolaan (HPL) atas nama kelompok masyarakat hukum adat atau tanah
milik atas nama kepala adat masyarakat hukum adat sebagai tanah bersama.
Dengan demikian, sistem hukum pertanahan Indonesia tetap menyediakan
mekanisme khusus bagi perlindungan tanah ulayat yang berbeda dengan
mekanisme pendaftaran tanah perorangan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, keberadaan Pasal 19 ayat (1) UU
5/1960 tidak menggeser prinsip rekognisi terhadap hak adat. Sebaliknya, ketentuan
tersebut merupakan bagian dari sistem hukum pertanahan nasional yang bertujuan
memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk hak atas tanah, termasuk
hak yang berasal dari hukum adat. Oleh karena itu, mengaitkan setiap sengketa hak
perorangan atas tanah adat dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tanpa
terlebih dahulu membedakan karakter hak yang disengketakan justru dapat
menimbulkan kekeliruan secara konseptual.
[3.11.4] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan berkenaan dengan
pertanggungjawaban negara yang tidak konsisten karena dalam Pasal 18 UU
5/1960 secara tegas mewajibkan negara bertanggung jawab atas akibat hukum dari
pencabutan hak atas tanah melalui pemberian ganti kerugian, sehingga
menunjukkan bahwa setiap tindakan publik yang mengurangi atau menghilangkan
hak warga negara disertai dengan pertanggungjawaban negara. Namun, dalam
ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak mengatur kewajiban negara untuk
menjamin kebenaran materiil data pendaftaran maupun bertanggung jawab atas
204
kesalahan administratif yang terjadi. Berkenaan dengan dalil para Pemohon
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa secara teoritis, pendaftaran tanah memang dapat dipersoalkan
apabila dilaksanakan dengan cara yang meniadakan hak yang telah ada,
menimbulkan ketidakpastian hukum, atau menyebabkan perlakuan yang tidak adil
terhadap pemilik hak lama, masyarakat hukum adat, atau pihak lain yang memiliki
kepentingan hukum terhadap tanah. Namun sebaliknya, sepanjang pendaftaran
tanah dipahami sebagai mekanisme pembuktian dan tertib administrasi yang tetap
membuka ruang koreksi melalui lembaga peradilan maupun melalui mekanisme
administratif, maka pendaftaran tanah justru memperkuat perlindungan terhadap
hak atas tanah.
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan administrasi pertanahan sebagai bagian dari fungsi pengaturan
demi kepentingan umum. Oleh karenanya, pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 merupakan sarana administratif untuk
menjamin kepastian hukum, bukan instrumen untuk meniadakan hak yang sah,
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga, dalam konteks ini, penting
untuk dipahami mengenai tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah yang melekat dalam frasa “diselenggarakan oleh Pemerintah”
dalam ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960, yang menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara yang bukan semata-mata kegiatan
administratif yang dibebankan kepada warga negara. Dengan demikian, kegiatan
pendaftaran tanah sekalipun tidak secara terperinci diatur dalam UU 5/1960, namun
apabila dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terjadi cacat kewenangan, cacat
prosedur, maupun cacat substansi dalam penerbitan produk administrasi
pertanahan, sistem hukum telah menyediakan mekanisme koreksi. Berkenaan
dengan hal tersebut, mekanisme tersebut dapat berupa pembatalan administratif,
keberatan administratif, gugatan ke peradilan tata usaha negara, gugatan perdata,
bahkan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila
ditemukan adanya unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman dimaksud
sejalan dengan tujuan pembentukan UU 5/1960 sebagai hukum dasar pertanahan
nasional yang dalam penyelenggaraannya pendaftaran tanah dimaksud membantu
menghindari sengketa, memperkuat alat bukti hak, serta memberikan dasar hukum
yang tertib terhadap peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah.
205
Bahwa dalam konteks negara hukum, administrasi pertanahan
merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, karena negara membutuhkan
sistem pencatatan yang transparan, dapat diuji, dan dapat memberikan kepastian
mengenai hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Oleh karena itu,
pendaftaran tanah merupakan upaya negara dalam melindungi hak warga negara
dan dalam konteks ini keberadaan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 mengandung
perintah penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh pemerintah sebagai bentuk
pelayanan publik sebagai bentuk konkret instrumen penyelenggaraan administrasi
negara. Dengan demikian, eksistensi norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak dapat
dikatakan membebaskan negara dari tanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendaftaran tanah. Sebaliknya, norma tersebut menjadi dasar kewajiban negara
untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang mampu memberikan
perlindungan hukum bagi seluruh pemegang hak atas tanah.
[3.11.5] Bahwa lebih lanjut para Pemohon mendalilkan apabila menempatkan
pendaftaran tanah sebagai satu-satunya sumber kepastian hukum, mengakibatkan
hak atas tanah yang telah ada baik secara historis, sosiologis, dan berdasarkan
hukum adat menjadi rentan dikesampingkan hanya karena belum terdaftar secara
administratif. Penafsiran tersebut tidak hanya mengakibatkan tanah adat dan tanah
lama kehilangan perlindungan hukum yang setara, tetapi juga menciptakan
ketidakpastian bagi pemegang sertipikat yang beritikad baik karena sertipikat tetap
dapat dibatalkan apabila kemudian ditemukan cacat pada proses pendaftarannya.
Norma a quo dinilai belum memberikan perlindungan yang seimbang terhadap
seluruh pemegang hak atas tanah, sehingga untuk menjamin hak milik dan
kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.
Bahwa pendaftaran tanah tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang
memberikan legitimasi untuk menghilangkan hak pihak lain, melainkan sebagai
sistem yang bertujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu,
keberadaan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat juga tidak berarti bahwa sertipikat
menjadi bukti yang tidak dapat dibantah, karena dalam sistem hukum pertanahan
Indonesia tetap memberikan ruang untuk menguji kebenaran materiil apabila
terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerbitan sertipikat.
206
Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa sifat sertipikat
sebagai alat bukti yang kuat merupakan pilihan kebijakan hukum yang bertujuan
menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi pemegang sertipikat dengan
perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak sebenarnya [vide Penjelasan Umum
PP 24/1997]. Oleh karenanya, apabila sertipikat dianggap sebagai bukti mutlak
tanpa kemungkinan koreksi, maka sistem tersebut justru berpotensi mengabaikan
prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sesungguhnya.
Sebaliknya, apabila setiap sertipikat selalu dianggap tidak memiliki kepastian hukum
karena selalu terbuka kemungkinan untuk digugat tanpa batas, maka tujuan
pendaftaran tanah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum juga tidak
akan tercapai. Dengan demikian, sistem publikasi negatif bertendensi positif yang
dianut dalam UU 5/1960 merupakan pilihan yang berupaya menyeimbangkan
kepentingan hukum yang berbeda tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam pertimbangan hukum sebelumnya.
Bahwa norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak menentukan bahwa
tanah yang belum terdaftar menjadi tanah tanpa hak atau kehilangan perlindungan
hukum. Namun, norma tersebut pada hakikatnya hanya memerintahkan pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum.
Dengan kata lain, pendaftaran tanah bukanlah mekanisme yang menghapus
keberadaan hak yang telah diperoleh secara sah, melainkan mekanisme untuk
memberikan pengakuan administratif dan pembuktian secara yuridis terhadap hak
tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat keadaan di mana suatu sertipikat
diterbitkan atas tanah yang sebelumnya telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain,
maka persoalan tersebut harus diuji melalui mekanisme antara lain, pembuktian
mengenai riwayat hak, keabsahan alas hak, proses penerbitan sertipikat, serta
terpenuhi atau tidaknya prosedur administrasi pertanahan. Dalam hal ini, hal
tersebut termasuk berkaitan dengan persoalan implementasi norma, sebagaimana
yang dialami oleh para Pemohon, yang disebabkan bukan akibat langsung dari
keberadaan Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960.
Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, persoalan
pertanahan yang banyak muncul dalam praktik tidak serta-merta menunjukkan
adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960.
Norma a quo pada dasarnya tidak mengandung ketentuan yang menghapus hak
lama, meniadakan hak masyarakat hukum adat, atau memberikan kewenangan
207
kepada negara untuk mengabaikan hak-hak warga negara atas tanah. Oleh
karenanya, norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 justru merupakan norma yang
meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran
tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum yang diwujudkan melalui
pencatatan data fisik dan data yuridis mengenai tanah, penerbitan tanda bukti hak,
serta penyediaan mekanisme hukum apabila di kemudian hari terdapat keberatan
atau sengketa mengenai kebenaran data yang telah tercatat. Dengan demikian,
apabila terdapat persoalan tumpang tindih klaim, sertipikat yang diterbitkan secara
tidak tepat, atau tidak terlindunginya pihak yang memiliki dasar hak yang sah, maka
diperlukan pemeriksaan terhadap proses penerbitan sertipikat, implementasi dari
peraturan pelaksana, serta tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat
pertanahan, bukan berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (1)
UU 5/1960.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil
para Pemohon berkenaan dengan frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah” dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 karena tidak memberikan
perlindungan yang seimbang atas hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
telah ternyata frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam
ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 tidak bertentangan dengan
pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-
hak tradisionalnya, jaminan kepastian hukum yang adil, serta jaminan terhadap hak
milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan
oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
208
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
209
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam norma Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 187 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 188 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan pengujian materiil frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam ketentuan norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia sekaligus anggota masyarakat hukum adat yang secara nyata menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah adat sebagai wilayah hidupnya, yang diperoleh dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat yang hidup dan diakui dalam komunitasnya, meskipun tanah tersebut belum melekat sertipikat hak atas tanah. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah” dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 karena menempatkan pendaftaran tanah sebagai prasyarat utama pengakuan dan kepastian hukum atas hak atas tanah, tanpa memberikan pengecualian dan perlindungan khusus terhadap tanah adat yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun. Akibat norma a quo, tanah adat 189 yang dikuasai Pemohon I diposisikan sebagai tanah tanpa kepastian hukum hanya karena belum terdaftar, sehingga membuka ruang klaim, pendaftaran, atau penguasaan oleh pihak lain melalui mekanisme administratif, yang secara langsung menghilangkan perlindungan atas hak adat dan milik Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan ahli waris sah dari pemilik tanah adat [vide Bukti P-13] yang diperoleh secara sah oleh orang tua melalui Akta Jual Beli pada tanggal 6 Agustus tahun 1956, 25 Januari tahun 1958, dan 7 Oktober tahun 1969 [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10] yang sebagian dari surat tersebut dibuat sebelum berlakunya UU 5/1960. Pada tahun 2023 seorang oknum ASN yang bertugas di sebuah dinas di Kota Gunungsitoli menyatakan telah mendaftarkan dan memperoleh sertipikat hak atas tanah tersebut melalui mekanisme pendaftaran tanah dengan luas ±3.700 meter persegi yang secara faktual bertumpang tindih dengan tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh keluarga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan Akta Jual Beli 7 Oktober tahun 1969. Selain itu, Pemohon II, Pemohon II, dan Pemohon IV juga menghadapi klaim atas bidang tanah lain seluas ±1.000 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Agustus 1956 dan selama ini berada dalam penguasaan nyata Pemohon oleh seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Nias; 5. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang menjadikan sertipikat hasil pendaftaran tanah sebagai tolok ukur utama kepastian hukum tanpa mewajibkan verifikasi historis dan sosiologis terhadap hak lama dan penguasaan nyata yang telah ada sebelum maupun setelah berlakunya UU 5/1960. Akibatnya, hak administratif yang lahir kemudian melalui mekanisme pendaftaran tanah memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat daripada hak lama Pemohon II sampai dengan Pemohon IV yang diperoleh secara sah dan dikuasai secara turun-temurun, sehingga secara faktual menimbulkan tumpang tindih sertipikat, hilangnya penguasaan tanah, serta terampasnya hak milik dan kepastian hukum Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagaimana seharusnya dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 190 6. Bahwa Pemohon V merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang pernah terlibat membantu kegiatan administratif di Kantor Pertanahan sebagai tenaga sukarela [vide Bukti P-11]. Pemohon V merasa mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 19 ayat (1) UU 5/1960 yang tidak mengatur secara tegas tanggung jawab negara atas cacat adm
