64/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 64/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat, yang diwakili oleh Rizki Hidayat selaku Direktur Eksekutif dan Yoga Prawira Suhut selaku Direktur Keuangan Alamat : Jalan Gelong Baru Utara II D Nomor 6, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation), yang diwakili oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Ketua Pengurus Alamat : Jalan Balap Sepeda Nomor 61, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Kusuma Al Rasyied Agdar Maulana Putra Pamungkas Alamat : Sidomulyo, RT 003, RW 004, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 April 2025 dan 24 Mei 2025 memberikan kuasa kepada Arief Hidayat, S.H., M. Haikal Firzuni, S.H., 2 Muhammad Dziqirullah, S.H., M. Syahdat, S.H., Avicenna, S.H., dan M. Fahrul Rhozi Lubis, kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang beralamat di Jl. Mapalus Blok C Nomor 11, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 April 2025 dengan Nomor 64/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah 3 Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK" jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009", menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 4 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:" 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP", berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa objek permohonan pengujian formil (objectum litis) yang Pemohon 5 ajukan dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa batu uji atas objek permohonan (objectum litis) a quo adalah ketentuan- ketentuan yang terkandung di dalam UUD NRI 1945, yaitu: a. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. b. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. c. Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. d. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. e. Pasal 22D ayat (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaltan dengan pajak, pendidikan, dan agama. f. Pasal 22D ayat (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. g. Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 6 keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. h. Pasal 23 ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. i. Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. j. Pasal 23E ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. k. Pasal 23E ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. I. Pasal 23E ayat (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. m. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. n. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 6endidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. o. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. o. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 7 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. q. Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. r. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. s. Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. t. Pasal 33 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 9. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan pengujian formil undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU MK yang pada pokoknya menyatakan: "dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan". 10. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang juga mempertimbangkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/1/2005.2006 sebagai dasar, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: "[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/l/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR 8 telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; 11. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil h a r u s selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;" 12. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" (Bukti P-3). 13. Perlu Pemohon jelaskan bahwa dalam pengujian perkara a quo digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikarenakan perubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah perubahan sebagian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara a quo menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian formil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi 9 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo. II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 15. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah telah memberikan penegasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf 3.34: "Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo, Mahkamah memandang perlu memberikan batas waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil undang-undang". 16. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 telah memberikan penegasan terkait dengan pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari "sejak" undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 17. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 menegaskan: "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". 18. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 24 Februari 2025. 19. Bahwa jangka waktu paling lama mengajukan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah pada tanggal 9 April 2025. 10 20. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil a quo pada tanggal 9 April 2025. 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon masih dalam tenggat waktu dalam mengajukan Permohonan a quo. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 22. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 23. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945". 24. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan MK yang hadir berikutnya, MK telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 11 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 25. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 juga menentukan kualifikasi lain yaitu "Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika menggunakan istilah di Inggris terkenal ungkapan, "No Taxation Without Representation, No Participation Without Tax". Sementara itu, di Amerika Serikat terdapat pula ungkapan, "Taxation Without Representation is Robbery". Di samping itu, MK juga menegaskan bahwa "Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang". 26. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai status badan hukum publik telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan". 27. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: "Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan 12 pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata". 28. Bahwa Pemohon I merupakan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat ("LKBHMI Cabang Jakarta Barat"), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Nomor: 161/KPTS/A/SEK/11/1445 (Bukti P-4), yang berada di bawah Badan Koordinator Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ("Bakornas LKBHMI"), yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar juncto Pasal 31 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Anggaran Dasar "Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi." Pasal 31 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga "Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)."; Bakornas LKBHMI merupakan badan yang berada di bawah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, suatu perkumpulan yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 dan telah ditegaskan kembali pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 17, tanggal 18 Oktober 2006, dibuat di hadapan Erika Feni Masyitho, Notaris di Depok (Bukti P-5) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 122.AH.01.06.Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008 (Bukti P-6), dengan beberapa kali pembaharuan dan terakhir diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Kartini Madjid, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang (Bukti P-7) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001363.AH.01.08. Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021 (Bukti P-8 ); LKBHMI Cabang Jakarta Barat berstatus sebagai badan hukum publik karena kepentingan yang menyebabkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam beserta badan-badan dan lembaga-lembaga di dalamnya didasarkan atas 13 kepentingan umum atau kepentingan publik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (Bukti P-9) juncto Pasal 5 huruf (b) Pedoman Dasar Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bukti P-10), yang berbunyi: Pasal 4 Anggaran Dasar "terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT." Pasal 5 huruf (b) Pedoman Dasar "Secara ekstern organisasi, lembaga konsultasi bantuan hukum mahasiswa islam berfungsi untuk melaksanakan program kerja HMI melalui darma bakti kemasyarakatan yang berhubungan dengan hukum."; LKBHMI Cabang Jakarta Barat dalam melaksanakan program kerja dharma bakti yang berhubungan dengan hukum bersifat "semi otonom", yaitu dapat menjalankan fungsinya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (Pasal 4 Anggaran Dasar), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Pedoman Dasar Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam, yang berbunyi: "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam bersifat semi otonom."; Pemohon I sebagai organisasi yang selalu memiliki keberpihakan pada pengawalan atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana peranan aktif yang dapat dilakukan oleh setiap anak bangsa dalam mengamalkan amanat Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." 14 29. Bahwa Pemohon II merupakan Badan Hukum Publik yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara tata cara pembentukan dan/atau ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji dengan aktivitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari Pemohon II. 30. Bahwa Pemohon Il adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan bernama Yayasan Citta Loka Taru ("Lokataru Foundation"), yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2, tanggal 6 April 2017, dibuat di hadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur (Bukti P-11), yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0006719.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 11 April 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Citta Loka Taru (Bukti P-12), dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 28 Januari 2025, dibuat di hadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur (Bukti P-13), yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0010070, tanggal 5 Februari 2025 (Bukti P-14); 31. Bahwa Pemohon II merupakan organisasi nirlaba yang ditujukan untuk memberi kontribusi dalam setiap situasi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. 32. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon Il (Bukti P-15), disebutkan bahwa tujuan Yayasan Citta Loka Taru ("Lokataru Foundation") adalah: - Ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan dan memajukan bangsa dengan jalan melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam memajukan hukum dan hak asasi manusia; - Melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah dalam hukum, hak asasi manusia dan kebijakan baik yang berasal dari permintaan pihak lain ataupun atas dasar inisiatif yayasan; - Menjalin hubungan kerja dengan institusi-institusi ilmiah, akademis, pengambil kebijakan publik dan profesi guna menunjang kegiatan yayasan; - Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar maupun diskusi baik dengan 15 kalangan profesional, akademisi, pengambil kebijakan publik, mahasiswa. Maupun anggota masyarakat serta mengupayakan badan pembinaan kader- kader intelektual di bidang hukum melalui program rekrutmen, magang, kompetisi dan lain sebagainya; dan - Melakukan studi banding ilmu hukum dan hak asasi manusia. 33. Bahwa hasil penelitian-penelitian Pemohon Il adalah sebagai berikut: - “Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Ekonomi Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia" (Bukti P-16); - “Laporan Penelitian Formulasi dan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia" (Bukti P-17); - “Melawan Pengkerdilan Ruang Sipil "Meningkatkan Kapasitas dan Resiliensi Pembela HAM di Sektor Bisnis dan HAM" (Bukti P-18); - “Omnibus Law Tak Mengenal Mahasiswa: Hasil Survei Persepsi Mahasiswa Mengenai Omnibus Law Cipta Kerja” (Bukti P-19); - “Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi” (Bukti P-20); - “Benang Kusut di BUMN: Catatan Kepemimpinan Erick Thohir Selama Menjabat Menteri BUMN" (Bukti P-21). - “Pembangunan Tanpa Informasi: Refleksi Kritis Hak Atas Informasi Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Dalam Rangka 1 Dasawarsa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)” (Bukti P-22). - “Akreditasi Fasilitas Kesehatan: Meningkatkan Mutu Atau Menghambat Akses?” (Bukti P-23). - “Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik” (Bukti P-24). 34. Bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon II tersebut membuktikan bahwa Pemohon Il berperan secara aktif dalam melakukan penelitian, advokasi dan publikasi isu-isu publik dan kaitannya dengan kebijakan publik. 35. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon Il juga memiliki kaitan dan kepentingan konstitusional dalam menjaga mekanisme kontrol serta check and balances dalam proses pembentukan undang-undang a quo. 36. Bahwa Pemohon II berstatus sebagai badan hukum publik karena kepentingan 16 yang menyebabkan yayasan Lokataru Foundation berdiri didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Pendirian, yang berbunyi: "Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan"; 37. Bahwa Pemohon Il dalam mencapai maksud dan tujuannya dalam bidang sosial dan kemanusiaan, senantiasa melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka (1) Akta Pendirian, yang berbunyi: "Ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan dan memajukan bangsa dengan jalan melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya, dalam memajukan hukum dan hak asasi manusia.". 38. Bahwa Pemohon Il terbukti memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan undang-undang a quo, dengan demikian terbukti pula bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. 39. Bahwa Pemohon Ill adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-25) yang secara sah tercatat sebagai pemegang sanam pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., ("WIKA") dengan jumlah 13.300 lembar saham yang dibuktikan dengan Client Portofolio PT Ajaib Sekuritas Asia tertanggal 30 April 2025 (Bukti P-26). Bahwa salah satu keuntungan yang dapat diperoleh Pemohon Ill dari berinvestasi saham pada suatu perusahaan terbuka khususnya dalam hal ini adalah saham WIKA adalah dari selisih kenaikan harga saham (capital gain). Bahwa sebelum memutuskan membeli saham WIKA, Pemohon III telah melakukan berbagai macam analisa baik fundamental maupun teknikal yang salah satunya dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang kebijakan perusahaan yang tela ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang informasinya diperoleh dari media baik digital maupun non digital, hal tersebut dilakukan guna menghindari kerugian karena adanya penurunan harga saham. Bahwa Pemohon Ill telah membeli saham WIKA sejak tahun 2023, sebelum Pemohon IlI membeli saham WIKA sampai dengan terbitnya Undang- 17 Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 24 Februari 2025, Pemohon IlI sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi akan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang ternyata di dalamnya mengatur adanya badan yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pada WIKA yang sahamnya dimiliki oleh Pemohon III. Bahwa selama lima hari berturut-turut sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada 24 Februari 2025, yakni pada tanggal 24 sampai 28 Februari 2025, secara umum harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan tajam, termasuk saham- saham yang akan dikelola oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa penurunan harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEl tersebut merupakan reaksi negatif terhadap pengumuman suatu peristiwa yang dianggap sebagai berita buruk (bad news) yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada 24 Februari 2025 secara tergesa-gesa tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah menimbulkan kerugian secara aktual kepada Pemohon III. Maka, berdasarkan hal tersebut, Pemohon IIl memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo. Bahwa proses penyebarluasan terkait dengan pembentukan rancangan undang-undang a quo tidak dilakukan secara optimal oleh DPR dan Pemerintah kepada Pemohon I dan Pemohon Il sebagai badan hukum publik yang memiliki tujuan dan kepentingan untuk membela kepentingan umum serta kepada Pemohon Ill sebagai pemegang saham. Sebagaimana UU P3 Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: "(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 18 memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.," Sebagaimana penjelasan Pasal 88 Ayat (1) yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang a quo tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak Sehingga berdasarkan penjelasan legal standing Para Pemohon di atas, maka sangat beralasan hukum jika Para Pemohon seharusnya dilibatkan dan mendapatkan informasi serta dapat memberikan tanggapan atau masukan pada proses pembentukan undang-undang a quo; 40. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemohon I dan Pemohon I dan subjek hukum lainnya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum secara konstitusional. Proses pembentukan undang-undang a quo yang terburu-buru mempersempit ruang partisipasi publik, sehingga menghalangi Para Pemohon I dan Pemohon Il untuk masuk terlibat untuk memberikan masukan sebagai bentuk kontrol terhadap proses pembentukan undang-undang a quo, hal tersebut selaras dengan tujuan dan kepentingan dibentuknya Pemohon I dan Pemohon Il sebagai badan hukum publik yang bergerak aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan publik agar selaras kebermanfaatannya dengan kepentingan publik. 41. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, dijamin hak konstitusional perorangan warga negara, proses pembentukan undang-undang a quo yang tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna (meaningful participation) kepada publik sehingga menghalangi Para Pemohon selaku warga negara dan/atau subjek hukum untuk turut ikut serta dalam pembentukan undang-undang a quo guna membangun masyarakat, bangsa dan negara. 42. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Para Pemohon dijamin haknya secara konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, oleh karena proses pembentukan 19 undang-undang a quo tidak mengedepankan asas partisipasi publik yang bermakna dan tidak adanya penyebarluasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagaimana hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UU P3. Sehingga dengan telah berlakunya undang-undang a quo Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum yang mana merupakan hak konstitusional Para Pemohon. 43. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 pada intinya Para Pemohon sebagai subjek hukum berhak mendapatkan jaminan hak dari segi ekonomi maupun cabang produksi yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, agar memperoleh kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, yang mana Para Pemohon tidak mendapatkan proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, padahal undang-undang yang berlaku berdampak secara langsung kepada para Pemohon I dan Pemohon Il sebagai badan hukum publik yang berperan aktif untuk mengupayakan terciptanya kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan publik. Begitupun juga terhadap Pemohon III sebagai pemegang saham yang memiliki dampak langsung akibat berlakunya undang-undang a quo 44. Bahwa penjelasan Para Pemohon pada poin-poin di atas terkait tidak adanya keterbukaan informasi dan penyebarluasan proses pembentukan undang- undang a quo yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU P3, yang mengakibatkan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, dibuktikan dengan sulitnya Para Pemohon mendapatkan informasi resmi dari media cetak atau media sosial Pembentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang a quo, di mana Para Pemohon justru baru mendapatkan informasi bahwa undang-undang a quo masuk dalam prolegnas tahun 2025 bukan melalui website resmi DPR melainkan melalui website lain dengan link berikut https://legisteraktif.id/ yang mana validasi atau kebenaranya masih diragukan oleh Para Pemohon karena tidak dipublikasikan melalui website resmi DPR (Bukti P- 27), dan Pemohon juga tidak menemukan informasi dan dokumen apapun terkait dengan undang-undang a quo melalui website resmi DPR (Bukti P-28). 20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, terbukti Para Pemohon memiliki kaitan dan kepentingan konstitusional serta Para Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional baik secara aktual maupun potensial dalam proses pembentukan undang-undang a quo sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2), ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Para Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 45. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan, izinkan Para Pemohon untuk menjelaskan duduk persoalan dari pengajuan Permohonan a quo. 46. Bahwa menurut Para Pemohon, duduk persoalan tersebut adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menurut hemat Para Pemohon sangatlah kilat, tidak transparan, dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna serta tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. 47. Bahwa Para Pemohon mengikuti dan mencermati setiap perkembangan proses pembentukan undang-undang a quo melalui kanal berita yang bukan berasal dari Pembentuk Undang-Undang, melainkan dari kanal berita media cetak maupun daring (online). Para Pemohon mendapatkan temuan-temuan atas perkembangan pembentukan undang-undang a quo sebagai berikut sebagaimana dalam (Bukti P-29). 48. Bahwa Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pertama kali dibahas oleh Komisi VI DPR-RI pada bulan Januari 2025. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2025, Komisi VI DPR-RI menyepakati untuk membawa RUU Nomor 1 Tahun 2025 ke Rapat Paripurna DPR-RI. Lalu, tanggal 4 Februari 2025, pada Rapat Paripurna, DPR bersama dengan Presiden menyepakati bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Lebih lanjut, pada tanggal 24 Februari 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 resmi dan sah diundangkan. 49. Para Pemohon terus meninjau, mencermati dan menelaah sejak awal proses pembahasan, persetujuan bersama DPR dan Presiden, pengesahan sampai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa Undang- 21 Undang a quo disusun sampai dengan diundangkan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, yakni sejak Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Hal tersebut tentunya penting untuk ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat, Undang-Undang a quo merupakan undang-undang yang memiliki dampak luas dan berkenaan dengan hal-hal strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 50. Bahwa atas dasar hal tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebagai bentuk mekanisme kontrol yang dijamin oleh konstitusi demi melindungi kepentingan konstitusional Para Pemohon, tidak hanya itu, lebih luas lagi, sebagal bentuk pembelaan atas prinsip-prinsip yang hidup di dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. 51. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut. A. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PROVISI 52. Bahwa menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) suatu norma hukum, dalam arti keberlakuan suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. 2. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. 53. Bahwa dengan memperhatikan adanya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 22 54. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah secara nyata nenimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 55. Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang a quo diundangkan. 56. Bahwa memperhatikan juga telah terbit peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 57. Bahwa oleh karena itu, agar Pemohon tidak semakin dirugikan hak konstitusionanya dan demi keadilan serta kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) yang menunda keberlakuan atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hingga adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo. 58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi karena tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2), 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945, pembentukan melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan pembahasan tidak dilakukan secara partisipatif. 59. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut telah menimbulkan implikasi tidak adanya validitas atau legitimasi hukum (legal validity) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, karena itu hukum yang tidak dibuat dengan benar hakikatnya bukanlah hukum. 60. Bahwa segala hal yang menjadi implikasi tersebut telah berdampak buruk bagi perekonomian nasional pada umumnya dan BUMN pada khususnya apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tetap diberlakukan. Untuk itu agar kerja perekonomian nasional tetap bisa berjalan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 2025 tersebut melalui putusan sela sampai ada putusan Mahkamah dalam Permohonan a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang agar keberlangsungan kerja-kerja BUMN tidak terganggu dan dilandasi dasar hukum yang memadai. 61. Bahwa memang Pasal 58 UU MK menyatakan "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun menurut Para Pemohon, pasal tersebut hanya berlaku untuk pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang (pengujian materiil) karena jika seluruh undang- undang yang diuji ditunda pemberlakuannya maka akan berdampak pada pasal lain yang tidak diuji, sehingga penundaan tersebut tidak dimungkinkan. Sementara itu, Permohonan a quo adalah permohonan pengujian formil yang apabila dikabulkan oleh MK berkonsekuensi pada dibatalkannya keseluruhan undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan a quo. Maka, untuk mencegah semakin besarnya kerugian hak konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut sebelum ada putusan akhir Mahkamah dalam Permohonan a quo. 62. Bahwa berdasarkan kerugian konstitusional Para Pemohon yang telah diuraikan oleh Para Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon Permohonan a quo, adalah alasan yang berdasarkan secara hukum, sah, dan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti terdapat kepentingan konstitusional Para Pemohon yang sifatnya objektif dan dalam batas penalaran yang wajar, agar kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi, memberikan dasar dan alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan dan menjatuhkan Putusan Provisi (putusan sela). B. ALASAN - ALASAN POKOK PERMOHONAN 24 1) DALIL PERTAMA: PERIHAL TIDAK ADANYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 63. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pembentuk Undang-Undang tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna (meaningful participation) kepada publik, hal tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini. 64. Bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. 65. Sehingga Partisipasi masyarakat merupakan Hak Konstitusional yang mutlak dimiliki oleh masyarakat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 66. Bahwa meaningful participation sebagaimana Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (a) Rapat dengar pendapat umum; (b) Kunjungan kerja; (c) Sosialisasi; dan/atau (d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 67. Bahwa kemudian berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan: "Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara eseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive 25 and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent)." 68. Bahwa tidak adanya meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo dapat diuraikan oleh Para Pemohon sebagai berikut: - Video Panitia Kerja RUU BUMN Komisi VI DPR RI RDP dengan akademisi, dengan tautan sebagai berikut: https://www.youtube.com/live/OZMW-RuIHTM ; (Bukti P - 30A); - Video Panitia Kerja RUU BUMN Komisi VI DPR RI dengan akademisi, dengan tautan sebagai berikut: https://www.youtube.com/watch?v=7onxJ_rCKho ; (Bukti P - 30B); - Berita dengan tajuk: "DPR : RUU BUMN ditargetkan selesai Akhir 2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2025, dengan link sebagai berikut: https://www.beritasatu.com/network/beritakotaid/436484/dpr-ruu-bumn- ditargetkan-selesai-akhir-2025 (Bukti P-31). 69. Bahwa Para Pemohon memantau, mencermati dan menelaah secara aktif setiap perkembangan dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Bukti P-31A yang Para Pemohon ajukan adalah bukti bahwa Pembentuk Undang- Undang a quo memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup (pada detik ke 49 sampai dengan menit 1.01) Video tersebut berdurasi 14 menit 25 detik, namun pada menit ke 4 detik 13, sampai dengan video tersebut selesai, layar tidak menampilkan apapun. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari rapat yang diputuskan bersifat tertutup. Para Pemohon tidak dapat melihat dan mencermati kelanjutan dari rapat tersebut karena layar video tersebut tidak menampilkan apapun. Bukti P-31A tersebut adalah bukti yang paling otentik, valid dan konkret untuk membuktikan bahwa pembentuk undang-undang a quo tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan meaningful participation dalam proses 26 pembentukan undang-undang a quo. Tidak mungkin ada partisipasi publik yang bermakna jika tidak ada keterbukaan dalam prosesnya. 70. Bahwa Bukti P-31B yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti masih banyaknya perdebatan dan silang pendapat mengenai materi muatan undang- undang a quo terkait dengan pemisahan BUMN dari keuangan negara. Dengan belum tuntasnya perdebatan tersebut, materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian nukum dalam penyelenggaraan undang-undang a quo khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BUMN. A. Bahwa Para Pemohon Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang a quo. 71. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Il selaku organisasi yang memiliki tugas untuk melakukan konsultasi dan advokasi hukum kepada Publik tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo. 72. Bahwa tidak pernah dilibatkannya Para Pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo dapat dilihat dari pembentuk undang-undang yang tidak pernah terbuka terhadap usulan dan aspirasi Publik dan Pemohon. 73. Bahwa sebenarnya, pembentuk undang-undang dapat membuat kanal yang dapat diakses oleh Publik agar Publik dapat memberikan usulan dan saran atas Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, namun pembentuk undang- undang tidak melakukannya. 74. Bahwa apabila pembentuk undang-undang melibatkan Pemohon, maka sebenarnya Pemohon memiliki masukan-masukan yang konstruktif yang Pemohon himpun dari Publik. Masukan-masukan yang konstruktif tersebut berkenaan dengan materi muatan sehingga aspirasi Publik yang dihimpun oleh Pemohon dapat membantu pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang a quo agar lebih komprehensif dan mewakili kepentingan Publik. 75. Bahwa karena pembentuk undang-undang sama sekali tidak pernah melibatkan Publik dan Para Pemohon, maka Publik dan Pemohon tidak dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif tersebut kepada pembentuk undang- 27 undang. 76. Bahwa hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon, sebab Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang telah berlaku, mengikat Pemohon tanpa Pemohon dilibatkan, diikutsertakan dan tanpa mempertimbangkan masukan - masukan dari Pemohon. 77. Bahwa proses pembentukan undang-undang a quo berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru. Oleh karena itu, Para Pemohon berpandangan proses pembentukan dalam jangka waktu singkat ini menjadi faktor minimnya partisipasi publik, yang mana hal ini bertolak belakang dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIIl/2020 yaitu Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang- undang sebenarnya juga merupakan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. 78. Berdasarkan Pasal 5 Huruf g UU P3 mengenai asas keterbukaan, Para Pemohon berpandangan bahwa perencanaan, penyusunan dan proses pembentukan, pengesahan, dan publikasi undang-undang a quo tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. B. Bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang A Quo Sangat Cepat dan Tidak Ada Transparansi Kepada Publik Serta Sulitnya Para Pemohon Mengakses Dokumen-Dokumen Primer Yang Berkaitan Dengan Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 79. Bahwa Para Pemohon juga mengikuti dan mencermati perkembangan proses pembentukan Undang-Undang a quo, yang mana dalam pandangan Pemohon, proses pembentukan Undang-Undang a quo sangatlah cepat dan tidak ada transparansi dan tidak ada pelibatan publik di dalamnya. 80. Bahwa Para Pemohon selalu mengikuti dan mencermati setlap perkembangan proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan membaca dan menelaah berita, baik berita cetak maupun secara berita digital. Pemohon mengikuti dan 28 mencermati, bahwa berita-berita yang beredar pun kesulitan dalam mewartakan materi muatan yang valid dalam Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 81. Bahwa terdapat banyak perbedaan pemberitaan terkait dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, hal tersebut membuat Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu kerugian Pemohon karena Pemohon tidak dapat memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Pemohon dan lingkungan sosial Pemohon, sebagaimana hak konstitusional Pemohon pada Pasal 28F UUD NRI 1945. 82. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik RUU Nomor 1 Tahun 2025 dan Draft Rancangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. 83. Bahwa Para Pemohon sudah berulang kali mengakses website resmi DPR-RI dan website resmi kementerian terkait untuk mendapatkan Daftar Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik RUU Nomor 1 Tahun 2025 dan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, namun Para Pemohon tidak dapat mengaksesnya karena dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia di dalam website DPR-RI, selaku Pembentuk Undang-Undang (Bukti P- 28). 84. Bahwa Para Pemohon telah melakukan segala upaya melakukan penelusuran menggunakan internet browser hanya mendapatkan Draft Rancangan Undang- Undang BUMN Tahun 2021, (Bukti P-32) bukan Draft Rancangan Undang- Undang BUMN dengan tahun yang terbaru. 85. Adapun materi muatan dalam Draft Rancangan Undang-Undang BUMN Tahun 2021 tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 86. Tentunya, perbedaan antara Draft Rancangan Undang-Undang BUMN pada tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut merupakan bukti bahwa pembentuk undang-undang tidak menjamin dan tidak melaksanakan meaningful participation dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo. 87. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak menjamin dan tidak melaksanakan meaningful participation sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2), 29 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945. 2) DALIL KEDUA : PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 88. Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan perdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi asas-asas berikut: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 89. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: a. asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil); b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil); c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (merupakan asas formil dan asas materil); d. dapat dilaksanakan (merupakan asas formil); e. kedayagunaan dan kehasilgunaan (merupakan asas materil); f. kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan asas materil); dan g. keterbukaan (merupakan asas formil). 90. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penggunaan asas formil dan asas materil tersebut menunjukan bahwa penggunaan asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal 30 yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Yang mana artinya, keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau dikesampingkan satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. 91. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak berdasarkan pada asas-asas tersebut, khususnya asas kejelasan tujuan; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Telah Melanggar Asas Kejelasan Tujuan 92. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 93. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memiliki tujuan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menentukan: (1) Tujuan pendirian BUMN adalah: a. memperoleh keuntungan; b. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; d. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat; e. sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan f. membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain. (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. (3) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri. 94. Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 31 2025 menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional". 95. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak berdasarkan dan tidak selaras dengan asas kejelasan tujuan dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 4B yang menentukan bahwa: "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN". 96. Bahwa apabila sejak awal Pembentuk Undang-Undang sudah menentukan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, adalah hal yang sangat keliru dan tidak memiliki pijakan konstitusional sama sekali. Sebab, keuntungan atau kerugian BUMN haruslah dibaca sebagai keuntungan atau kerugian negara juga. 97. Bahwa Menentukan sejak awal bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN adalah tidak dapat dibenarkan, baik dalam kerangka konstitusi maupun ekonomi. Sebab, dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, BUMN dapat menerima modal yang berasal dari APBN dan non-APBN sebagai upaya meningkatkan kerja-kerja bisnis dan produktifitas BUMN. 98. Bahwa modal BUMN yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis yakni setiap keuntungan atau kerugian BUMN bukan hanya sekedar keuntungan atau kerugian BUMN, melainkan juga keuntungan atau kerugian negara. Sebab, modal BUMN yang berasal dari APBN tersebut ialah modal yang berasal dari negara, sehingga setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 99. Bahwa Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengandung 32 kontradiksi dengan asas kejelasan tujuan. Sebab, ketentuan Pasal 4B tersebut menempatkan keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, bukan keuntungan atau kerugian negara. Dengan memposisikan hal demikian, ketentuan Pasal 4B tersebut membawa BUMN tidak sejalan dan bertentangan dengan tujuan pendirian dan penyelenggaraan BUMN itu sendiri, yakni sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 100. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melanggar asas kejelasan tujuan. 101. Bahwa Para Pemohon merujuk pada keterangan Yang Mulia Arief Hidayat, pada tanggal 30 Agustus 2017 pada Diskusi Forum Hukum BUMN yang diselenggarakan oleh Forum Hukum BUMN yang dilansir oleh Website Resmi Mahkamah Konstitusi dengan link https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13951 (Bukti P - 33). Pada saat itu, Yang Mulia Arief Hidayat yang hadir sebagai Narasumber selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan bahwa BUMN merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN merupakan wujud keterlibatan negara dalam perekonomian nasional. Melalui BUMN, negara melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa, serta mengelola sumber-sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Menurut Yang Mulia Arief Hidayat, hal demikian cukup untuk mengatakan bahwa BUMN mempunyai peran vital dan menentukan dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya bidang perekonomian. 102. Bahwa lebih lanjut, Yang Mulia Arief Hidayat menekankan bahwa dari perspektif ketatanegaraan, kedudukan BUMN tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, pertama sekali saya akan mengulas soal Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan Pasal 33 dikatakan sebagai karya agung bangsa ini. Pada ketentuan ini pula demokrasi ekonomi ke-Indonesia-an ditegaskan. Di sinilah kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan pada posisi sentral substansial. Dalam posisi demikian, kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhannya. Suatu representasi sosial ekonomi yang harus ditegakkan. Hatta menyebutnya sebagai sistem ekonomi sosialisme-religius. 33 103. Masih dalam keterangan Yang Mulia Arief Hidayat, "Jadi jelas, dari perspektif UUD 1945, BUMN merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Eksistensi BUMN dibutuhkan semata-mata membawa negeri ini menggapai tujuan dalam menyejahterakan rakyat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit BUMN yang menurut sebagian kalangan berjalan, akan tetapi tidak atau belum sesuai dengan harapan. Hal itu antara lain disebabkan pengelolaan yang katakanlah belum optimal, ditambah dengan kontrol dan pengawasan yang juga tidak maksimal," 104. Bahwa lebih lanjut, masih dalam bukti yang sama, Para Pemohon sepaham dengan keterangan Yang Mulia Arief Hidayat, yang menyatakan bahwa, ada pembahasan yang paling substansial, yakni BUMN dikelola dengan perlakuan dan cara-cara tak ubahnya seperti korporasi swasta. Menurut Arief, hal tersebut menjadi masalah. Yang Mulia Arief Hidayat mengatakan, pengelolaan BUMN merupakan implementasi konkret dari Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, tidak seharusnya pengelolaannya bergeser dari semangat dan makna keberadaan Pasal 33 UUD 1945. 105. Sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional, Menurutnya, BUMN harus ditegaskan sebagai kepanjangan tangan negara untuk diarahkan pada tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Jadi, tata kelola BUMN tidak boleh diperlakukan dengan intensi pengelolaan korporasi swasta, apalagi hanya mengutamakan pendekatan bisnis atau business to business. Maka, yang perlu diperhatikan dalam tata kelola BUMN ialah kembali kepada fitrahnya untuk selalu bersandar pada amanat Pasal 33 UUD 1945. 106. Terakhir, Yang Mulia Arief Hidayat menjelaskan perusahaan holding BUMN dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu perusahaan induknya berbentuk perseroan dan perusahaan induknya berbentuk perusahaan umum "Dengan menggunakan ukuran konsep penguasaan negara untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kiranya holding BUMN yang berbentuk perum dinilai akan lebih ramah konstitusi dibandingkan holding BUMN berbentuk perseroan. Terlebih lagi, untuk BUMN yang mengelola sumber daya alam, dengan memposisikan Kementerian BUMN sebagai perusahaan induk berinvestasi, sehingga dapat dipahami dan dipandang lebih rasional," 107. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang 34 Para Pemohon ajukan, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan pembentukan undang-undang. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 108. Bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 109. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa: (1) Tujuan pendirian BUMN adalah: a. memperoleh keuntungan; b. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; d. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta masyarakat; e. sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi; f. sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan g. membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain. (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. (3) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri. 110. Bahwa ketentuan Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa: 35 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden. 111. Bahwa ketentuan Pasal 3F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa: (1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; d. bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan OPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 112. Bahwa ketentuan Pasal 3G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan banwa: (1) Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau 36 b. sumber lain. (2) penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. dana tunai; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. 113. Bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa: "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan". 114. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dibuktikan dengan meninjau beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan diuraikan Pemohon pada poin-poin di bawah ini. 115. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengandung kontradiksi antar ketentuan Pasal dengan ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Kontradiksi antar ketentuan Pasal tersebut dapat ditinjau dengan menganalisis ketentuan Pasal 4B kepada ketentuan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1). 116. Bahwa ketentuan Pasal 4B yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN". Ketentuan Pasal 4B tersebut mengandung kontradiksi dimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN". Kontradiksi antar ketentuan Pasal 4B dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) sangat terlihat jelas, yang mana modal BUMN b e r a s a l dari APBN d a n non-APBN. 117. Bahwa dengan merujuk kepada definisi APBN sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 37 Negara ("Undang-Undang Tentang Keuangan Negara"), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 118. Bahwa BUMN yang mendapatkan modal yang berasal dari APBN secara nyata adalah mendapatkan dan mengelola modal yang berasal dari keuangan negara, sehingga setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN adalah keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN dan Negara. 119. Bahwa adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki pijakan yang logis, jika modal BUMN yang berasal dari APBN tidak dihitung sama sekali sebagai modal dari keuangan negara serta menghilangkan eksistensi modal yang berasal dari keuangan negara tersebut. Setiap modal yang berasal dari keuangan negara haruslah dihitung sebagai keuntungan atau kerugian negara pula, meskipun modal tersebut dikelola oleh BUMN. 120. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut secara nyata dan tegas mengandung kontradiksi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sehingga terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, tepatnya yaitu kontradiksi pada materi muatan antar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 121. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hal tersebut dapat ditinjau dengan merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menentukan: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" 122. Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Keuangan Negara menentukan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 38 b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 123. Bahwa lebih lanjut, penjelasan kekayaan pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf i adalah "kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian/lembaga, atau perusahaan negara/daerah". 124. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Keuangan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam rezim Keuangan Negara. Sehingga, tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 3H ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan". Sebab, penyertaan modal Badan yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan adalah bagian integral dari rezim keuangan negara. 125. Bahwa dengan masuknya penyertaan modal negara dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan sebagai bagian dari rezim keuangan negara, maka seharusnya keuntungan atau kerugian Badan merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 39 126. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Keuangan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam rezim Keuangan Negara. Sehingga, tidaklah tepat jika ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN". 127. Bahwa dengan masuknya penyertaan modal negara dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN sebagai bagian dari rezim keuangan negara, maka seharusnya keuntungan atau kerugian BUMN nerupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 128. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ("Undang-Undang Perbendaharaan Negara") telah menentukan: "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD". 129. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara menentukan: "Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; e. pengelolaan kas; f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; j penyelesaian kerugian negara/daerah; k. pengelolaan Badan Layanan Umum; I. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD". 40 130. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk keuangan negara yang integral dengan perbendaharaan negara. 131. Bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan". Sebab, penyertaan modal Badan yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan adalah keuangan negara yang integral dengan perbendaharaan negara. 132. Bahwa adalah tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan jika Pembentuk Undang-Undang menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan, sebab, ketentuan tersebut seakan-akan menempatkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan merupakan hal yang terpisah dari perbendaharaan negara, sedangkan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara melalui APBN. 133. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam keuangan tepat jika ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN". 134. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 seakan-akan menyatakan banwa pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN adalah terpisah dari keuangan negara dan perbendaharaan negara. 135. Bahwa Ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut tidak dapat dibenarkan secara asas maupun secara peraturan perundang- undangan jika Pembentuk Undang-Undang menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN semata, tanpa melepaskan keuntungan atau kerugian tersebut juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 41 136. Bahwa berdasarkan uraian d a n analisis sebagaimana di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terbukti melanggar asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Kejelasan Rumusan 137. Bahwa penjelasan dari Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 138. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melanggar Asas Kejelasan Rumusan dapat dianalisis dengan meninjau ketentuan Pasal 3G ayat (1), ketentuan Pasal 3X ayat (1) dengan ketentuan Pasal 3E ayat (1), ketentuan Pasal 3H ayat (2) dan ayat (3), ketentuan Pasal 3K. 139. Bahwa ketentuan Pasal 3E ayat (1) menentukan bahwa: "Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini'. 140. Bahwa ketentuan Pasal 3G ayat (1) menentukan bahwa: "Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau b. sumber lain". 141. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) menentukan bahwa: "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara". 142. Bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) menentukan bahwa: "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan". 143. Bahwa ketentuan Pasal 3K menentukan bahwa: "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan". 144. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan antara ketentuan Pasal 3G ayat (1), ketentuan Pasal 3X ayat (1) dengan ketentuan Pasal 3E ayat (1), ketentuan Pasal 3H ayat (2) dan ayat (3), ketentuan Pasal 3K. 145. Bahwa ketentuan Pasal 3E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian 42 kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. Yang mana artinya, Badan merupakan penyelenggara negara, sebab Badan melaksanakan kewenangan pengelolaan BUMN yang mana kewenangan tersebut merupakan pelimpahan dari Presiden. 146. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) mengandung kontradiksi dengan ketentuan Pasal 3E ayat (1), yang mana Pasal 3X ayat (1) menyatakan bahwa "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara". 147. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) terbukti tidak selaras dengan ketentuan Pasal 3E ayat (1), dimana Badan dalam melaksanakan kewenangannya yang bersumber pada ketentuan Pasal 3E ayat (1) telah secara tegas ditentukan bahwa Badan adalah pelaksana kewenangan pengelolaan BUMN yang berasal dari kewenangan Presiden. Maka, seharusnya Badan adalah penyelenggara negara. Tidak dimungkinkan ketika Badan yang mendapatkan kewenangan mengelola BUMN dari pelimpahan kewenangan Presiden, namun Badan tersebut bukan merupakan penyelenggara negara. 148. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 3E ayat (1), juga membuktikan bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) tidak memenuhi Asas Kejelasan Rumusan karena mengandung kontradiksi antar ketentuan pasal serta menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. 149. Bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 3G ayat (1), yang mana ketentuan Pasal 3H Ayat (2) menyatakan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan", sedangkan, ketentuan Pasal 3G ayat (1) menentukan bahwa "Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau b. sumber lain". 150. Bahwa konsekuensi dari penyertaan modal negara yang diberikan kepada Badan adalah mengalirnya keuangan negara kepada Badan dalam melaksanakan kewenangannya, maka sudah seharusnya setiap keuntungan atau kerugian Badan merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan Negara. 151. Bahwa penyertaan modal negara kepada Badan tidak dapat dilepaskan dari rezim keuangan negara dan perbendaharaan negara, maka dari itu, setiap keuntungan atau kerugian Badan juga harus dinyatakan sebagai keuntungan atau kerugian Negara, karena modal Badan tersebut berasal dari Negara. 43 152. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 3H ayat (2) mengandung kontradiksi yang sangat fundamental dengan ketentuan Pasal 3G ayat (1). Bukan hanya bertentangan secara norma dan sistematika, namun bertentangan dengan rezim keuangan negara yang berlaku. 153. Bahwa kontradiksi antara ketentuan Pasal 3H ayat (2) dengan ketentuan Pasal 3G ayat (1) membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak memenuhi Asas Kejelasan Rumusan. 154. Bahwa eksistensi ketentuan Pasal 3K yang menentukan bahwa: "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan". Ketentuan Pasal 3K tersebut telah memberikan penegasan bahwa: (1) Badan merupakan penyelenggara negara, sehingga BPK berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan; (2) Keuntungan atau kerugian Badan merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan Negara, sehingga BPK berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan; (3) Modal Badan yang berasal dari penyertaan modal negara berimplikasi bahwa Badan tidak terpisah dengan rezim keuangan negara, dan karenanya k o n s e k u e n s i u n t u k m e l a k u k a n pertanggungjawaban keuangan negara kepada publik melalui mekanisme pertanggungjawaban yang telah ditentukan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 155. Bahwa terlihat jelas terdapat banyak sekali kontradiksi ketentuan antar Pasal dengan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Hal tersebut tentunya sangat tidak dapat ditolerir karena dengan banyaknya kontradiksi ketentuan, maka bukan hanya tidak memenuhi Asas Kejelasan Rumusan, melainkan tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut. 156. Bahwa selain bertentangan antar ketentuan Pasal dengan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 3X ayat (1) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang dalam Pertimbangan Hukumnya 44 halaman 226, menyatakan bahwa: "Mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang- undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat "hal-hal lain mengenai keuangan negara" yang secara konstitusional diperintahkan untuk "diatur dengan undang-undang". Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan Undang-Undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003]. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945). Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat". 157. Bahwa ternyata, selain bertentangan antar Pasal dengan Pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga 45 bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK, serta pertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. 158. Bahwa berdasarkan uraian dan serangkaian analisis tersebut di atas, Terbukti Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Kejelasan Rumusan. D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Keterbukaan 159. Bahwa penjelasan dari Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan. 160. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setiap proses pembentukannya tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Para Pemohon, dimana Pemohon tidak dapat mengakses Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 161. Bahwa Para Pemohon mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hanya melalui kanal-kanal berita, baik cetak maupun digital. Pemohon tidak menerima dan tidak dapat mengakses sumber primer proses pembentukan Undang-Undang a quo. Adapun berita-berita seputar proses pembentukan Undang-Undang a quo tidak dapat diverifikasi kebenarannya, karena antar kanal berita menyajikan informasi yang berbeda-beda terkait dengan proses pembentukan maupun materi muatan Undang-Undang a quo. 162. Bahwa Para Pemohon sudah berulang kali mencari dan mengakses website DPR-RI untuk mendapatkan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025, namun Pemohon tidak mendapatkannya. 163. Bahwa menurut Pemohon, Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang adalah hal yang sepatutnya dapat diakses secara mudah oleh 46 Pemohon dan oleh Publik, sebab Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang adalah merupakan hak konstitusional Pemohon dan Publik untuk mendapatkannya. 164. Bahwa publikasi Naskah Akademik Draft Rancangan Undang-Undang adalah kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam nenyusun dan membentuk undang-undang, sebagaimana amanat Pasal 88 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 165. Bahwa kemudian, Para Pemohon tidak hanya mempersoalkan terkait dengan tidak adanya transparansi dan keterbukaan p e m b e n t u k a n Undang-Undang a quo, Pemohon juga mempersoalkan terkait dengan tidak adanya Partisipasi Publik Yang Bermakna. 166. Bahwa Para Pemohon selaku organisasi yang selama ini melakukan kerja-kerja konsultasi dan advokasi hukum kepada publik, kepentingan konstitusional untuk dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, namun, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak melakukan pelibatan dan tidak membuka partisipasi yang bermakna tersebut kepada Pemohon. Padahal, Pemohon memiliki masukan-masukan yang bersifat konstruktif dalam hal ini materi muatan dalam Undang-Undang a quo. 167. Bahwa materi muatan yang konstruktif tersebut yang hendak diusulkan oleh Pemohon akhirnya tidak dapat diusulkan dalam materi muatan Undang-Undang a quo, sebab Pembentuk Undang-Undang tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan Partisipasi Publik Yang Bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang quo. 168. Partisipasi Publik Yang Bermakna sebagaimana amanat ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menentukan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 47 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 169. Bahwa kemudian, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pertimbangan Hukumnya, M a h k a m a h Konstitusi telah memberikan panduan atas pelibatan dan partisipasi publik yang bermakna, hal tersebut dapat ditinjau sebagai berikut: "[3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang- undang a d a l a h partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen 48 dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden". 170. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pembentukan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Asas Keterbukaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 171. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan serangkaian analisis sebagaimana Alasan Permohonan Nomor 2 di atas, Terbukti B a h w a P r o s e s Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tidak Sesuai Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yaitu Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Asas Kejelasan Tujuan dan Asas Keterbukaan. 172. Bahwa d e n g a n terbuktinya Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 49 Tahun 2025 Tidak Sesuai dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atas, maka terbukti pula Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3) DALIL K E T I G A : PERIHAL TIDAK DILIBATKANNYA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 173. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, bemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah". 174. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan". 175. Bahwa ketentuan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU MD3") menentukan: "Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD". 176. Bahwa ketentuan Pasal 258 UU MD3 menentukan: 50 (1) DPD mempunyai fungsi: a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. 177. Bahwa ketentuan Pasal 249 UU MD3 menentukan: (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 51 d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, d a n penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang- undang yang berkaitan dengan APBN; h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan oerimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. 178. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, DPD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, khususnya dalam proses pembahasan, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 termasuk ke dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan "pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya". sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945. 179. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak secara eksplisit 52 menyatakan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, namun, ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah mengatur dan menentukan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 180. Bahwa hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah undang- undang yang memenuhi kualifikasi sebagai undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dapat ditemukan pada konsiderans Undang-Undang a quo, yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang: bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara". 181. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan rancangan undang-undang yang DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahasnya. 182. Bahwa DPD tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat ditemukan dalam konsiderans Undang-Undang a quo pada bagian: "Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 53 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". 183. Bahwa dengan meninjau konsiderans tersebut, dapat ditemukan bahwa tidak adanya landasan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mandatory constitutional dari DPD untuk dilibatkan dan ikut membahas Undang-Undang a quo. 184. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, bukan hanya bermasalah secara prosedural semata, namun juga memiliki konsekuensi konstitusional, yakni Undang-Undang a quo kehilangan legitimasi konstitusionalitasnya. 185. Bahwa kewenangan konstitusional DPD tidak dapat dikesampingkan ataupun dihilangkan meskipun suatu rancangan undang-undang sangat urgensi untuk segera diundangkan. 186. Bahwa dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, hal tersebut adalah pentuk peniadaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan perwakilan daerah. 187. Bahwa lebih lanjut, kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 adalah satu tarikan nafas dengan ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 188. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kewenangan DPD dalam proses pembentukan rancangan undang-undang berkaitan erat pula dengan kewenangan konstitusional DPD dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang a quo. Maka dari itu, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah perintah konstitusi yang tidak dapat dikesampingkan, sebab ketentuan 54 Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945. 189. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, bukan hanya mengandung persoalan konstitusional pada tataran kewenangan DPD, namun juga berimplikasi pada hilangnya legitimasi daerah dalam Undang-Undang a quo. Kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 adalah cerminan dari 'ruh' perwakilan daerah yang menjadi bagian integral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 'Ruh' perwakilan daerah tersebut nenjadi penting dan memiliki nilal konstitusional dalam perumusan suatu undang-undang. Artinya, setiap perumusan undang-undang, kepentingan konstitusional daerah diwakili dan tidak dapat dikesampingkan eksistensi maupun peranannya. 190. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, berkelindan pula dengan pengesampingan kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang a quo. 191. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Terhadap kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013 dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan: "Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya DPD berkesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya atas RUU tersebut karena pandangan dan pendapat tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 hlm. 243). 192. Bahwa lebih lanjut dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut juga ditegaskan: 55 [3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 71 huruf f dan huruf g, serta pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 bermakna bias dan mengaburkan esensi Pemohon dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangannya. Selain itu, tugas Badan Anggaran dalam pembahasan RUU tidak mempertimbangkan pertimbangan Pemohon; Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, makna "memberikan pertimbangan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;" 193. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan dimaksud, DPR dan Presiden mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan DPD atas suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Penggunaan frasa "... yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama” dalam putusan a quo sesungguhnya menegaskan bahwa kewajiban DPR dan Pemerintah meminta pertimbangan DPD tidak sekadar didasari judul rancangan undang-undang melainkan dilandasi pada aspek substansi yang terkandung dari rancangan undang-undang yang dalam hal ini berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 194. Bahwa untuk menerangkan ihwal keterlibatan DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, persoalan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon sebagai bagian dari dalil argumentasinya mengenai pengujian formil konstitusionalitas jikalau dirumuskan sebagai suatu pertanyaan adalah sebagai berikut: Apakah DPD harus terlibat dalam pembahasan rancangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025? 195. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Para Pemohon merujuk pada ketentuan konstitusional yang memberi mandat, sekaligus kewenangan, yang dimiliki DPD dalam persinggungannya dengan prosedur penyusunan suatu rancangan undang-undang. Ketentuan dimaksud termaktub dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Dewan Perwakilan Daerah ikut 56 membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama". 196. Bahwa mengawali bangunan argumentasi untuk menjawab pertanyaan di atas, Pemohon memulai dengan menggunakan pendekatan tekstual. Dalam hal ini, klausula konstitusional tersebut di atas, hendaknya, dibaca dalam 2 (dua) bagian. Pertama, klausula yang memuat frasa berisi kewenangan DPD berupa "...ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;..." Kedua, klausula yang memuat kewenangan DPD berupa "...memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama". 197. Bahwa Kedua klausula yang memuat kewenangan DPD dalam keterlibatannya pada prosedur penyusunan suatu rancangan undang-undang memiliki pola yang sama, yaitu berkenaan dengan ruang lingkup keterlibatan DPD dan perihal isi rancangan undang-undang yang menuntut derajat keterlibatan DPD dalam pembahasannya. Pada klausula pertama ditetapkan bahwa ruang lingkup kewenangan DPD dalam pembahasan Rancangan UU adalah "ikut membahas" sedangkan pada klausula kedua ruang lingkupnya adalah sebatas pada "memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Berkenaan dengan kedua klausula dimaksud, Mahkamah pernah memberikan tafsir atas pembedaan ruang lingkup kewenangan DPD ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013. Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan perbedaan bobot dan ruang lingkup kewenangan DPD antara "ikut membahas" dengan "memberikan pertimbangan kepada DPR". 57 198. Dalam kewenangannya DPD untuk "ikut membahas" suatu rancangan undang- undang, Mahkamah memberi tafsir sebagai berikut: "...pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat / oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat /. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat I| dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan." (vide Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, pada [3.18.2]. 199. Bahwa sedangkan dalam klausula kedua mengenai ruang lingkup kewenangan DPD untuk "memberikan pertimbangan kepada DPD", Mahkamah menegaskan: "... makna "memberikan pertimbangan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama" (vide Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, pada [3.18.5]). 200. Bahwa setelah membedakan ruang lingkup kewenangan DPD, klausula dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 juga membedakan isi dari masing-masing rancangan undang-undang yang menuntut keterlibatan DPD. Dalam kewenangan untuk "ikut membahas", isi atau materi rancangan undang-undang yang mengharuskan DPD terlibat sejak awal pembahasan terdiri dari 4 (empat) substansi, yaitu: (1) otonomi daerah; (2) hubungan pusat dan daerah; (3) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini, kata penghubung yang digunakan dalam klausula tersebut adalah "berkaitan dengan". Frasa ini bermakna bahwa rancangan undang-undang yang menjadi pembahasan tidak serta merta memiliki tajuk utama mengenai keempat persoalan di atas. Akan tetapi, sepanjang persoalan yang dibahas dalam rancangan undang-undang mengandung persoalan yang menyangkut atau bersinggungan dengan keempat substansi di atas maka DPD harus ikut atau terlibat membahas suatu rancangan 58 undang-undang semenjak tahap awal. 201. Bahwa pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah dimanakah posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 untuk diletakkan dalam kaitan dengan kewenangan DPD pada prosedur pembentukannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah dengan membedah materi muatan yang merupakan intisari dari persoalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dalam Bagian Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan: "Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta masyarakat Pengaturan dalam Undang-Undang ini 59 menegaskan definisi BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Selain itu, pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengaturan mengenai modal Badan atau BUMN berasal dari APBN dan non- APBN. Penyertaan modal negara ke Badan atau BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai badan hukum, tugas dan kewenangan serta organ Badan. Ada beberapa penambahan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero atau Perum, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas". 202. Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 2 5 menegaskan materi muatan yang hendak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah mengenai peran dan fungsi BUMN dalam melaksanakan usahanya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai tujuan negara, yang mana modal BUMN tersebut berasal dari APBN dan non-APBN. 203. Bahwa merunut pada uraian mengenai materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana Para Pemohon telah uraikan di atas, tidak dapat dinegasikan, substansi yang diatur dalam Undang-Undang a quo berkaitan, atau setidaknya bersinggungan, dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Ihwal kaitannya dengan kewenangan DPD dalam pembahasan undang-undang yang terkait dengan persoalan tersebut, ruang lingkup DPD berarti h a r u s "ikut membahas", bukan hanya "memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, frasa "ikut membahas" memiliki makna bahwa DPD harus terlibat dalam pembahasan sejak Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampalkan pendapat mini sebagal tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian, DPD juga ikut menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. 204. Bahwa sebelum Pemohon tiba pada kesimpulan akhir mengenai apakah 60 terdapat kelalaian prosedural atas tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai konstruksi pendekatan tekstual yang menjadi bangunan argumentasi dalam alasan Permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, secara implisit, Mahkamah menyampaikan pesan mengenai hakikat dari kewenangan DPD yang bertolak dari keberadaannya yang diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dalam hal ini adalah UU 27/2009) dan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini adalah UU 12/2011). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: "... seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan Pemohon yang ditentukan oleh UUD 1945 562 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945". 205. Bahwa lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah juga menyinggung ihwal proporsionalitas kedudukan DPD sebagai sebuah lembaga negara dengan ruang lingkup kewenangan yang sejatinya dimiliki oleh sebuah lembaga negara dengan kapasitas selayaknya DPD, antara lain, yaitu: "Lagi pula, sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua Undang-Undang a quo. Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan". 206. Bahwa berangkat dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut, secara tersirat, Mahkamah ingin mendudukkan posisi DPD sebagai lembaga legislatif perwujudan perwakilan daerah yang perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah 61 serta menampilkan aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerah dalam hubungan antara pusat dan daerah. Dalam kerangka mewujudkannya, secara prosedural, tak pelak, DPD pun harus terlibat aktif maupun dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan yang terkait dengan kepentingan pembangunan di daerah, termasuk urusan keuangan negara in casu Badan Usaha Milik Negara yang pada dasarnya Badan Usaha Milik Negara mendapatkan modalnya salah satunya dari keuangan negara (APBN). Oleh sebab itu, turut serta dan terlibat secara aktif dalam proses oembentukan rancangan undang-undang yang materi muatannya terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah oaru, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bukanlah menarik dengan paksa DPD dalam proses tersebut melainkan memosisikan DPD dalam kedudukan konstitusional sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, tidak ada ruginya mellbatkan DPD untuk setiap rancangan undang- undang yang substansinya bersentuhan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. 207. Bahwa dalam kaitannya dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, akhirnya, Para Pemohon tiba pada kesimpulan: semestinya DPD terlibat atau dilibatkan sesuai dengan kewenangannya dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dimaksud, baik ikut membahas atau setidak-tidaknya memberikan pertimbangan. Dengan tidak turut sertanya DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, secara prosedural, pembentukan Undang-Undang a quo tidak dilakukan secara patut dan layak berdasarkan ketentuan konstitusi sehingga tidak memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki UUD 1945. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 a quo. 208. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah antara lain menyatakan, "... cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang." ([3.17.9]). 209. Bahwa oleh karena telah jelas DPD tidak terlibat dan/atau dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, berarti sudah 62 cukup untuk menyatakan bahwa terdapat cacat formil dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 210. Bahwa Para Pemohon merujuk pada Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, sebagaimana pada Putusan MK Nomor 130/PUU- XXI/2023, yang pada pokoknya memberikan pendapat terkait dengan inkonstitusionalitas suatu undang-undang yang tidak melibatkan DPD dalam proses pembentukannya. 211. Bahwa berkenaan dengan isu keterlibatan DPD ini, penting untuk dipahami terlebih dahulu ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan bajak, pendidikan, dan agama". 212. Terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal penting yaitu kewenangan DPD untuk ikut membahas dan memberi pertimbangan. Mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013, Sub-paragraf [3.18.2], bahwa: ''...Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa "ikut membahas" adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama 63 UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, "ikut membahas" harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; oembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat / oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat Il dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) UU 27/2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU 12/2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas 64 RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945". 213. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas pada pokoknya mengabulkan Permohonan Para Pemohon berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Selanjutnya, Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah dan menambah materi proses pembentukan undang-undang dengan memasukkan DPD mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pembahasan, namun tidak termasuk persetujuan terhadap undang-undang karena telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penegasan keterlibatan DPD mulai dari tahapan perencanaan termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa DPD ikut melaksanakan penyusunan Prolegnas bersama dengan DPR dan Pemerintah. 214. Menimbang bahwa desain konstitusional telah menentukan bahwa pembentukan undang-undang (law making process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan. 215. Berdasarkan 5 (lima) tahapan pembentukan undang-undang di atas, DPD hanya dapat terlibat dalam dua proses atau tahapan, yaitu (1) tahapan pengajuan dan (2) tahapan pembahasan yang termasuk dapat memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu. Dalam hal ini, apabila ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dibaca secara sistematis, setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DPD juga turut serta membahasnya sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi jika rancangan undang-undang bukan merupakan usulan DPD maka keterlibatan DPD dalam pembahasan undang-undang hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang terbagi dalam kewenangan untuk "ikut membahas" dan untuk "memberikan pertimbangan". 65 216. Bahwa oleh karena kewenangan DPD untuk ikut membahas rancangan undang- undang merupakan kewenangan yang bersifat terbatas (limitatif), yaitu hanya terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan (1) otonomi daerah; (2) hubungan pusat dan daerah; (3) pembentukan, demekaran, dan penggabungan daerah; serta (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Maka h a r u s terlebih dahulu mempertimbangkan apakah undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan undang-undang yang termasuk dalam lingkup kewenangan DPD untuk membahasnya? 217. Bahwa untuk menjawab isu konstitusional di atas, Mahkamah harus mempertimbangkan terlebih dahulu maksud frasa "yang berkaitan dengan" sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa penilalan apakah suatu undang-undang berkaitan dengan materi tertentu tidaklah didasarkan pada pemaknaan secara luas ataupun sempit masing-masing materi m u t a n sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Apalagi dalam konteks pengujian formil, Mahkamah seharusnya bertolak dari ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang menyatakan: (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 218. Bahwa berdasarkan sudut pandang materi muatan tersebut, maka frasa "berkaitan dengan" dalam ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 haruslah dimaknai sebagai penjabaran dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: Penjabaran Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 otonomi daerah; Pasal 18 hubungan pusat dan daerah Pasal 18A dan Pasal 18B pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pasal 18 66 pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pasal 33 219. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu undang-undang merupakan perintah UUD NRI Tahun 1945 dan/atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal atau beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945, Lampiran II UU P3 yang mengatur ketentuan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, setidaknya pada poin 28 sampai dengan poin 33 menunjukkan bahwa dasar hukum "Mengingat" sebuah undang-undang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui apakah suatu rancangan undang-undang berkaitan dengan materi sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, sehingga DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahasnya. 220. Bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dalam dasar hukum "Mengingat"-nya memuat Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Bilamana dikaitkan dengan ketentuan dalam Lampiran I UU P3 tersebut, maka Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar kewenangan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 a quo, sedangkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi materi muatan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 a quo. Dengan demikian, undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan DPD untuk ikut membahasnya sesuai ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 221. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 2 5 adalah undang- undang yang berdampak luas dan strategis, pembentuk undang-undang harus secara cermat memperhatikan keterlibatan DPD dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang quo, dengan setidak-tidaknya meminta pertimbangan DPD. Hal ini menjadi penting dalam rangka politik hukum otonomi daerah, keterlibatan DPD merupakan balancing antara kepentingan pusat dan daerah, maka keberadaan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan klausula yang melindungi kepentingan daerah (protection clause). 222. Bahwa kemudian, Para Pemohon merujuk pada Saldi Isra dalam bukunya Pergeseran Fungsi Legislasi yang pada pokoknya menggariskan pentingnya 67 DPD dalam proses pembentukan rancangan undang-undang. 223. Dalam Pergeseran Fungsi Legislasi karya Saldi Isra pada halaman 315, Saldi Isra menyatakan bahwa, ihwal kewenangan DPD ikut membahas rancangan undang-undang, DPD mendalilkan bahwa Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengikutsertakan DPD dalam seluruh proses pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan konstitusional DPD. Begitu pula Pasal 150 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 68 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 telah meniadakan kewenangan DPD untuk mengajukan dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang justru merupakan jantung dari pembahasan rancangan undang-undang. 224. Bahwa berikutnya, Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 68 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 telah mereduksi kewenangan DPD dengan mengatur bahwa pembahasan rancangan undang- undang tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan DPD. 225. Bahwa ketentuan Pasal 150 ayat (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (4) huruf a, dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 menghilangkan kewenangan DPD, karena setiap rancangan undang-undang sepanjang yang berkaitan dengan kewenangan DPD seharusnya dibahas oleh DPR yang diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR in casu bukan fraksi, Presiden yang diwakili oleh Menteri yang ditunjuk dan DPD yang diwakili oleh Alat Kelengkapan. 226. Bahwa ihwal dalil kewenangan DPD dalam ikut membahas rancangan undang- undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut: "...kewenangan DPD untuk membahas rancangan undang-undang telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 68 agama". 227. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa "ikut membahas" dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Presiden dan DPR, untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan "ikut membahas" adalah wajar, karena Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, "ikut membahas" harus dimaknai DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan rancangan undang-undang harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh Komisi atau Panitia Khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas DIM, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Bahwa kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan 228. Bahwa lebih lanjut, Saldi Isra menegaskan yakni Mahkamah Konstitusi berupaya mendudukan secara konstitusional keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, penegasan tersebut diperlukan karena selama sebuah lembaga negara diberikan wewenang untuk membahas suatu rancangan undang-undang, menghilangkan wewenang dalam ikut membahas berarti menghilangkan salah satu mahkota dalam fungsi legislasi. 229. Bahwa masih dalam penegasan yang sama oleh Saldi Isra, pertimbangan 69 secara spesifik sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi pun memberikan kesimpulan yang dapat dinilai relatif elastis dan umum demi melindungi kewenangan konstitusional DPD. Pertama, seluruh ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. 230. Bahwa kesimpulan elastis tersebut dapat dibaca dalam frasa "sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, dan dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi". Pertimbangan mengembalikan semangat konstitusi dan semangat pembentukannya tentu saja akan menghadirkan perdebatan baru. Terlepas dari kemungkinan adanya perdebatan, semangat di balik Putusan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan peran kepada DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Kedua, kesimpulan Mahkamah Konstitusi tersebut mengedepankan signifikansi kehadiran sebuah lembaga seperti DPD yang dalam teori lembaga perwakilan rakyat, sekalipun kewenangannya tidak sama, kehadirannya harus mampu memberi makna terutama dalam membangun mekanisme checks and balances. Tambah lagi, salah satu dasar argumentasi pembentukan DPD adalah faktor kepentingan daerah. Berkaitan dengan argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar, adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua undang-undang. Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, di masing-masing Provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan". Ketiga, yang jauh lebih menarik adalah kesimpulan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, baik yang 70 dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh DPD, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. 231. B a h a Para Pemohon m a s h dalam pandangan Saldi Isra dalam Pergeseran Fungsi Legislasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas memperjelas fungsi legislasi DPD, tetapi juga mengembalikan makna pembahasan bersama yang diatur konstitusi yaitu pembahasan dilakukan antar institusi (DPR-DPD-Presiden atau DPR- Presiden) dan bukan antara fraksi-fraksi DPR dengan DPD dan/atau Presiden. Artinya, dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, proses legislasi akan berlangsung jauh lebih efektif dan efisien. Jauh lebih elementer, dibandingkan dengan proses yang lebih dan efisien, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 berupaya mengembalikan makna konstitusional yang hakiki dari frasa "pembahasan persama" dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Khusus bagi DPD, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentu menjadi sebuah reberhasian memperjuangkan kewenangan konstitusional dalam fungsi legislasi. 232. Bahwa sebagai sebuah desain besar (grand design) fungsi legislasi, substansi paradigma baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 seharusnya tidak dibiarkan mati suri. Selain menggambarkan ketidakpatuhan terhadap produk hukum, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi, membiarkan pelaksanaan pola pembentukan undang-undang dengan pengaturan dan praktik yang dilakukan sekarang jelas tidak sejalan dengan semangat Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semestinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tidak dipandang sebagai cara alias strategi untuk memperkuat kewenangan legislasi DPD semata, tetapi harus dibaca dan dimaknai sebagai amanat konstitusional untuk memperbaiki pengaturan dan praktik yang telah berlangsung sejak awal perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, paradigma baru pembentukan undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 harus diadopsi ke dalam substansi undang-undang. 71 233. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, Undang-Undang a quo bukan hanya menjadi cacat formil, namun juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional. 234. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagaimana di atas, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dan sudah sepatutnya dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum y a n g mengikat. 4) DALIL KEEMPAT : PERIHAL TIDAK DILIBATKANNYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 235. Bahwa sebelum menguraikan Dalil Keempat, Para Pemohon hendak memotret lanskap sejarah proses pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang salah satunya adalah pembahasan terkait dengan lembaga BPK dalam desain konstitusi Indonesia. 236. Bahwa Para Pemohon merujuk pada Naskah Komprehensif Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Buku VII Tentang Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam pembahasannya, dapat ditemukan para Pengubah UUD menekankan arti penting kedudukan dan fungsi BPK aspek perekonomian nasional. Bahkan, para Pengubah UUD, membuatkan Bab tersendiri bagi BPK dalam desain UUD NRI Tahun 1945, yakni Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. 237. Klarifikasi dan penjelasan mengenai pengawasan BPK dikaitkan dengan fungsi DPR yang prinsinya juga melakukan pengawasan datang dari Hobbes Sinaga dari F-PDIP. Terkait hal ini, Hobbes Sinaga mengingatkan perubahan Pasal 5 dengan Pasal 20. Hobbes juga menilainya dari aspek yang diawasi BPK dan aspek yang diawasi DPR. Menurutnya, BPK mengawasi dari aspek materilnya. Dalam keterangannya, Hobbes Sinaga menyatakan dalam Pembahasan pada Perubahan Ketiga, yakni: "Sekarang persoalannya di bidang pengawasan itu ada dua hal yang harus diawasi. Yang pertama adalah, mengenai kebijakan pemerintah itu dilakukan oleh DPR. Selama ini kita mengatakan DPR itu melakukan pengawasan politik, 72 tanpa kita perinci atau kita artikan yang dimaksud dengan pengawasan politik itu apa. Dari sudut hukum tata negara itu yang kami katakan dengan yang kita awasi, DPR mengawasi kebijakan pemerintah. Apa yang, artinya yang menjadi kebijakan pemerintah di dalam melaksanakan APBN. Itu ukuran. Kemudian, karena tidak mungkin DPR melaksanakan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara, oleh sebab itu ada satu alat perlengkapan negara yang dibentuk yaitu namanya Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Negara ini, dia mengawasi keuangan negara yang lahir dari APBN. Saya mash ikut waktu di Tim Kecil dulu, Tim Perumus, itu akhirnya kita tempatkan, Pak Fuad juga ada pada waktu itu. Sebenarnya apa yang diawasi oleh BPK itu? Yang diawasi adalah yang lahir dari APBN. Jadi artinya yang lahir dari APBN itu, termasuk juga kekayaan negara yang manifestasi dari APBN itu. Karena kalau ada gedung-gedung, ada sebidang tanah di sana yang dikuasai oleh demerintah, itu juga kan hasil pembelian dari APBN yang dulu. Jadi semua itu, katakanlah yang berhubungan langsung dengan APBN. Sedangkan pengawasan atau pemeriksaan keuangan di tingkat eksekutif, ya memang akan ada. Eksekutif juga bisa bebas melakukan itu. Jadi yang kita katakan satu-satunya badan negara atau alat perlengkapan negara yang melakukan pemeriksaan keuangan itu adalah khusus di tingkat atas yaitu mengenai APBN dan apa yang dihasilkan oleh APBN itu termasuk kekayaan negara. Jadi memang di sini persoalannya mungkin sebatas-sebatas itu, kebawah tidak jelas sehingga mungkin juga BPK bisa memeriksa BI, bisa memeriksa ini dan segala macam". 238. Bahwa Para Pemohon menelusuri perdebatan dan dinamika yang terjadi d a l a m pembahasan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Perubahan Ketiga, materi muatan mengenai BPK disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi dan anggota MPR pada saat itu. Hal tersebut menegaskan oahwa para pengubah Undang-Undang Dasar menempatkan BPK pada ‹edudukan dan fungsi yang sangat fundamental dan esensial dalam desain UUD NRI Tahun 1945 pasca Amandemen. Artinya, baik secara yuridis-normatif, secara kajian ekonomi maupun secara politis, para Pengubah UUD memiliki pemahaman yang sama mengenai kedudukan dan fungsi BPK. Maka dari itu, tidak diperbolehkan satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang mengesampingkan bahkan menghilangkan 73 kewenangan konstitusional BPK. Apabila hal tersebut terjadi, in casu dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 maupun dalam materi muatan Undang-Undang a quo, tentunya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 239. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 240. Bahwa ketentuan Pasal 23E UUD NRI 1945 menentukan: (1) Untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 241. Bahwa ketentuan Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang". 242. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang B a d a n Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang tentang BPK"), menentukan: (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 74 (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK. 243. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang tentang BPK menentukan: (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. 244. Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tentang BPK menentukan: (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan s e c a r a tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan 75 peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. 245. Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tentang BPK menentukan: (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajlb disampaikan kepada BPK; e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 76 g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h. membina jabatan fungsional Pemeriksa; i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dim a k s ud p a d a ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. 246. Bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tentang BPK menentukan: "BPK dapat memberikan: a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; b. pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". 247. Bahwa BPK tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Hal tersebut dapat ditemukan pada konsideran Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 bagian 'Mengingat', yang mana hanya merujuk pada ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 248. Bahwa pembentuk undang-undang a quo tidaklah menjadikan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D yang mengatur mengenai Bab Hal Keuangan sebagai rujukan dan juga tidak menjadikan ketentuan Pasal 23E sampal dengan Pasal 23G yang mengatur mengenai Bab Badan Pemeriksa Keuangan. 249. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah undang-undang yang berkaitan dengan Hal Keuangan sebagaimana diatur dalam Bab VII UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena berkenaan dengan Hal Keuangan Negara, sudah seharusnya pembentuk undang-undang merujuk dan menjadikan Pasal-Pasal dalam Bab VII dan Bab VIIA UUD NRI Tahun 1945 sebagai rujukan dan dasar konstitusional. 77 250. Bahwa bagi Para Pemohon, hal tersebut bukan hanya persoalan kekurangan merujuk Pasal konstitusi semata, lebih besar lagi, hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap prinsip check and balances. 251. Para Pemohon memahami bahwa BPK bukan merupakan pembentuk undang- undang, namun BPK memiliki kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, sebab Undang-Undang a quo adalah berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh BUMN. 252. Bahwa dengan merujuk pada substansi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025, dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya, namun terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengesampingkan kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN atas pengelolaan keuangan negara tersebut. 253. Bahwa adapun Pemohon akan menyebutkan ketentuan-ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9F, Pasal 9G dan Pasal 71A, yang akan diuraikan di bawah ini. 254. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan : "Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN". 255. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut, modal BUMN yang berasal dari APBN adalah menempatkan BUMN ke dalam rezim keuangan negara, yang mana BPK seharusnya berwenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN. 256. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan: "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 257. Bahwa ketentuan Pasal 4B tersebut secara implisit menyatakan sejak awal, keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, bukan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. Padahal, ketentuan Pasal 4 ayat (1) sudah sangat jelas menyatakan bahwa modal BUMN berasal 78 dari APBN dan non-APBN, ketentuan Pasal 4B tersebut bukan hanya mengandung contradictio in terminis dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), namun juga menghilangkan kewenangan konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN. 258. Bahwa ketentuan Pasal 9F menentukan: (1) Anggota Pasal 9F Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalalannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan kepentingan balk langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul a t a u berlanjutnya kerugian tersebut. (2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 259. Bahwa ketentuan Pasal 9F tersebut telah menempatkan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada posisi yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Pasal 9F tersebut memang memberikan batasan, namun batasan dalam Pasal 9F tersebut sangatlah bertentangan dengan kewenangan konstitusional BPK, sebagaimana amanat Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tentang BPK. 260. Bahwa ketentuan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara". 261. Bahwa menempatkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 79 Pengawas BUMN bukan merupakan negara adalah kekeliruan yang sangat fatal dan bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sendiri, sebab kedudukan dari Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN menjadi kabur dan tidak adanya mekanisme kontrol serta pengawasan yang optimal. Lebih lagi, tidak ada satupun landasan konstitusional atas ketentuan Pasal 9G tersebut. 262. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan". 263. Bahwa ketentuan Pasal 71A tersebut sangatlah mengandung kontradiksi dan pertentangan dengan ketentuan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945, sebab, kedua amanat konstitusional tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 264. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut juga tidak dapat dilaksanakan, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tentang BPK. 265. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang mengesampingkan bahkan menghilangkan kewenangan konstitusional BPK, juga berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya kewenangan BPK dalam menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Tentang BPK. 266. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD, memiliki konsekuensi hukum yakni DPR, DPD, dan DPRD tidak dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 267. Bahwa dengan dihilangkannya kewenangan konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN atas pengelolaan keuangan negara, maka BPK juga tidak dapat melaporkan hasil pemeriksaan kepada instansi yang berwenang, apabila di dalam laporan BPK tersebut, terdapat unsur tindak pidana. 80 268. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah secara langsung mengesampingkan, bahkan 'menghilangkan' pasal-pasal jantung kewenangan konstitusional BPK itu sendiri. 269. Bahwa Para Pemohon juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIl/2019, yang dalam Pertimbangan Hukumnya menegaskan: "[3.17.1] Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (vide UU 15/2004 dan UU 15/2006). Apabila dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan BPK tersebut sudah jelas adalah institusi/lembaga yang mengelola keuangan negara yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara". 270. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yang telah Para Pemohon uraikan sebelumnya menunjukan kekeliran Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan dan membentuk Undang- Undang a quo. Kekeliuan tersebut disebabkan oleh karena Pembentuk Undang- Undang tidak melibatkan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo. Pemohon memahami, BPK memang bukanlah lembaga negara yang berwenang untuk membentuk undang-undang serta tidak ada satupun ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang eksplisit menyatakan BPK harus dilibatkan dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Namun, BPK memiliki mandatory constitutional dan kepentingan konstitusional untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Kepentingan konstitusional BPK tersebut bukan hanya pada tataran pelaksanaan wewenang, 81 tugas, dan fungsi BPK semata, namun BPK juga memiliki kapasitas untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan kepada pembentuk undang-undang, khususnya pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. 271. Bahwa meskipun BPK tidak memiliki kewenangan ataupun hak secara langsung untuk dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, namun, BPK dalam melaksanakan kewenangannya, sebagai pelaksana mandat kedaulatan rakyat dalam kekuasaan pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, adalah mandat untuk memeriksa dan menjaga kedaulatan keuangan negara yang berasal dari rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 272. Bahwa meskipun BPK tidak memiliki kewenangan ataupun hak secara langsung untuk dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, namun, dalam eksistensi lembaga BPK terdapat amanat dan mandat konstitusional untuk mencapai cita-cita demokrasi ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi 'pintu masuk' bagi BPK untuk dilibatkan dan wajib diminta pertimbangannya dalam proses pembentukan undang-undang yang berkait dengan dengan keuangan negara dan perekonomian nasional, dalam konteks ini adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 273. Bahwa pelibatan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi penting dan fundamental, karena setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan, terdapat kewenangan konstitusional BPK yang harus dilaksanakan oleh BPK dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 23E, 23F d a n 23G UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Tentang BPK, Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara, dan undang- undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 274. Bahwa melibatkan lembaga negara dalam proses pembentukan undang- undang adalah hal yang lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari seluruh 82 stakeholder serta untuk memastikan formil dan/atau substansi dari suatu rancangan undang-undang tidak keluar dari prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme. 275. Bahwa tidak dilibatkannya BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, secara implisit telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI 1945. 276. Bahwa tidak dilibatkannya BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, secara eksplisit telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 23E ayat (1), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23E ayat (3) dan Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945. 277. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, terbukti proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD NRI 1945. 5) DALIL KELIMA : TIDAK ADANYA VALIDITAS ATAU LEGITIMASI HUKUM (LEGAL VALIDITY) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 KARENA MENYIMPANGI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUD NRI TAHUN 1945 SEHINGGA UNDANG-UNDANG A QUO TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN. 278. Bahwa hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah memenuhi syarat-syarat validitas atau legitimasi hukum (legal validity), sehingga aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif dan berlaku di masyarakat. Karena itu apabila suatu kaidah hukum yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam teori validitas atau legitimasi hukum (legal validity), hakikatnya bukanlah hukum [Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Edisi Pertama, 2013]. 279. Bahwa menurut Munir Fuady, agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan 83 internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan. 2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah). 3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan. 4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan. 6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. 7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. [Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Edisi Pertama, 2013]. 280. Bahwa menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) suatu norma hukum, dalam arti keberlakuan suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 4. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. 5. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. 6. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau oertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. [Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Edisi Pertama, 2013]. 281. Bahwa benar pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional dari DPR, namun tidak berarti DPR dapat menjalankannya sesuka hati tanpa memenuhi rambu-rambu yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 84 282. Bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang yang ditentukan UUD 1945 juncto UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana Dalil Pertama sampai dengan Dalil Keempat Para Pemohon, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tidak memenuhi persyaratan validitas atau legitimasi hukum (legal validity), y a n g oleh karenanya berdasarkan doktrin-doktrin konstitusional y a n g diakui pemahamannya tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat diberlakukan kepada masyarakat sehingga perlu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, seluruh dalil Para Pemohon terbukti, yakni (1) tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation); (2) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; (3) tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; (4) tidak dilibatkannya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak memiliki validitas atau legitimasi hukum (legal validity) karena menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 . Bahwa dengan demikian, Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2), Pasal 22D ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23G ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dengan terbuktinya inkonstitusionalitas Proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025, maka sudah sepatutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. 85 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Pemohonan a quo. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut: 1. P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 2. P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 86 4. P-4 : Fotokopi Akta Nomor 01 tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Kartini Madjid, S.H., M.Kn., 5. P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001363.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021 6. P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat Nomor: 161/KPTS/A/SEK/11/1445 7. P-7 : Fotokopi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam 8. P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rizki Hidayat dan Yoga Prawira Suhut c.q. Pemohon 9. P-9 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Yoga Prawira 10. P-10 : Fotokopi Pasal 5 Pedoman Dasar Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam 11. P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 2 bertanggal 6 April 2017 dibuat di hadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur 12. P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0006719.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 11 April 2017 13. P-13 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 11, tanggal 28 Januari 2025, dibuat di hadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur 14. P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0010070, tanggal 5 Februari 2025 15. P-15 : Fotokopi Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Citta Loka Taru 16. P-16 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Ekonomi Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia” 17. P-17 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Laporan Penelitian Formulasi dan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia” 18. P-18 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Melawan Pengkerdilan Ruang Sipil "Meningkatkan Kapasitas dan Resiliensi Pembela HAM di Sektor Bisnis dan HAM” 87 19. P-19 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Omnibus Law Tak Mengenal Mahasiswa: Hasil Survei Persepsi Mahasiswa Mengenai Omnibus Law Cipta Kerja” 20. P-20 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi” 21. P-21 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Benang Kusut di BUMN: Catatan Kepemimpinan Erick Thohir Selama Menjabat Menteri BUMN” 22. P-22 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Pembangunan Tanpa Informasi: Refleksi Kritis Hak Atas Informasi Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Dalam Rangka 1 Dasawarsa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)” 23. P-23 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Akreditasi Fasilitas Kesehatan: Meningkatkan Mutu Atau Menghambat Akses?” 24. P-24 : Fotokopi Penelitian Pemohon II dengan judul “Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik” 25. P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III 26. P-26 : Fotokopi Client Portofolio PT Ajaib Sekuritas Asia tertanggal 30 April 2025 27. P-27 : Print-out Tangkapan Layar Website https://legisteraktif.id/wp- content/uploads/2025/01/Buku-RUU-Prioritas-2025- Prolegnas-2025-2029.pdf 28. P-28 : Print-out Tangkapan Layar Website atau Situs Resmi DPR RI 29. P-29 : Print-out Berita dengan tajuk “Begini Poin Lengkap Aturan RUU BUMN yang Baru Disahkan DPR, Ada Soal Danantara” dengan link website: https://money.kompas.com/read/2025/02/04/111554726/begi ni-poin-lengkap-aturan-ruu-bumn-yang-baru-disahkan-dpr- ada-soal-danantara?utm source=chatgpt.com Berita dengan tajuk “Tok! DPR Akhirnya Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang” dengan link website: https://kabar24.bisnis.com/read/20250204/15/1836600/tok- dpr-akhirnya-sahkan-ruu-bumn-jadi-undang-undang?utm source=chatgpt.com 30. P-30A : Video Panja RUU BUMN Komisi VI DPR dengan Akademisi 31. P-30B : Video Panja RUU BUMN Komisi VI DPR dengan Akademisi 88 32. P-31 : Print-out Berita dengan tajuk “DPR: RUU BUMN Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2025” yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2025 33. P-32 : Fotokopi Draft Rancangan Undang-Undang BUMN Tahun 2021 34. P-33 : Print-out Berita dengan tajuk “Ketua MK: BUMN Salah Satu Pilar Perekenomian Indonesia” yang diterbitkan pada Rabu, 30 Agustus 2017 35. P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XI/2013 36. P-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XI/2013 37. P-36 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 38. P-37 : Fotokopi Pasal 94A huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 39. P-38 : Fotokopi Lampiran II halaman 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 40. P-39 : Fotokopi print-out Majalah Tempo Edisi 4-10 Agustus 2025, halaman 80-81 dengan Judul Berita Headlines “Tantangan dan Resiko Danantara” Selain itu, untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Bivitri Susanti dan Bhima Yudhistira Adhinegara, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Dwi Prasetyo dan Muhammad Fauzan Alaydrus, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan ahli affidavit yaitu Despan Heryansyah yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Bivitri Susanti Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi dan semua komunitas hukum dan politik dihadapkan pada pertanyaan mendasar bagaimana uji formil dilakukan? Apakah 89 tepat untuk merontokkan keseluruhan undang-undang karena proses legislasi, yang memang pada dasarnya adalah sebuah proses politik? Dalam mengulas uji formil, banyak pihak -terutama saya- mengalami kecemasan atau ketidakyakinan tentang proses uji formil yang seakan mempertanyakan kerja legislatif. Bahkan, dalam persidangan perkara uji formil yang melibatkan saya sebagai ahli pemohon, timbul pertanyaan besar: bagaimana mungkin kesepakatan-kesepakatan politik diukur secara legal? Apakah jadinya bila "terpeleset" sedikit saja, misalnya hanya mengundang 4 dari 5 pemangku kepentingan, maka sebuah undang- u n d a n g menjadi cacat formil? Nampaknya kebingungan ini terjadi karena kita meletakkan uji formil sebagai pengujian undang-undang belaka, yang memang biasanya cenderung kaku meski diwarna berbagai metode interpretasi konstitusi. Karena sudah ada putusan 91/PUU-XVIII/2020 juga ada ada kecenderungan untuk mengkonkritkan "partisipasi bermakna" sehingga kita kerap berkutat hanya pada tahap-tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan (UU 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022, selanjutnya disebut "UU PPp"). Padahal ada aspek penting yang sudah kerap dibahas oleh Mahkamah maupun para hakim dan mantan hakim dalam banyak forum dan dalam banyak karya ilmiah, yaitu tentang keberatan konstitusional atau constitutional complaint. Karena kerangka pengujian undang-undang (PUU), tak mudah mencari perbandingan putusan di MK negara lain tentang "uji formil," karena di negara- negara yang konstruksi pengadilan konstitusionalnya mirip dengan Indonesia, mereka akan cenderung meletakkannya sebagai sebuah pengawasan terhadap perilaku lembaga negara. Karena itu, barangkali kita perlu beranjak ke luar dari kerangka "pengujian undang-undang" dan melihatnya dalam sudut pandang constitutional complaint. Ketika mulai ada perumusan yang lebih jelas tentang uji formil, muncul kerangka yang sangat luas: apapun yang bukan soal substansi, mulai dari kesesuaian materi muatan sampai proses legislasi. Dengan kerangka PUU, kita biasanya berfokus pada undang-undangnya sebagai objectum litis. Padahal yang perlu dielaborasi dengan kerangka luas itu sebenarnya adalah perilaku pembentuk undang-undang ketika membuat undang-undang itu, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. 90 Ini hanya tawaran kerangka berpikir agar nanti elaborasi pembuktiannya bisa lebih bebas. Pemohon perkara a quo mempersoalkan perilaku pembentuk undang- undang yang melanggar mandat konstitusional dalam beberapa hal. Tidak hanya soal partisipasi bermakna, tetapi juga dalam hal asas pembentukan peraturan perundang-undangan, keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada akhirnya, para pemohon menutup dalilnya dengan menyatakan bahwa undang-undang a quo tidak mempunyai validitas atau legitimasi hukum (legal validity) karena menyimpangi ketentuan- ketentuan dalam UUD 1945 sehingga tidak dapat diberlakukan. ISU Ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh para pemohon dalam permohonan perkara a quo dan ada beberapa isu yang akan saya bahas dalam Keterangan tertulis ini. 1. Apakah ada partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang a quo? 2. Bagaimana tidak diikutsertakannya Dewan Perwakilan Daerah menyebabkan undang-undang a quo tidak mempunyai legitimasi? KERANGKA PENGATURAN Selain UUD 1945 dan Undang-Undang a quo, beberapa rujukan dasar hukum yang digunakan dalam mengelaborasi isu-isu di atas adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang- Undangan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. ANALISIS 91 1. Apakah ada partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang a quo? Agar tidak mengulang uraian dalam Keterangan dalam perkara-perkara sebelumnya, saya langsung membahas partisipasi bermakna dengan menilik Pasal 96 UU PPP, dengan memberikan gambaran ideal partisipasi bermakna. Gambaran ini hanyalah yang bisa saya imajinasikan saat ini, dengan referensi pada proses di negara lain, dan bisa berkembang di masa yang akan datang. Pasal 96 UU PPP (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada 92 masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Partisipasi Bermakna yang Ideal Partisipasi Bermakna Penjelasan Prasyarat: publikasi semua dokumen dalam laman resmi DPR dan/atau Pemerintah: Naskah Akademik dan Naskah RUU, beserta perkembangan pembahasannya (perubahan pada naskah RUU), dengan mencantumkan tanggal pembahasan. Hak untuk didengar Berbentuk: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Ukuran: 1) Diumumkan sebagai forum partisipasi, terbuka untuk umum (bukan rapat informal) 2) Peserta mendapatkan semua dokumen yang akan dibahas dalam waktu yang cukup (misalnya minimal dua hari kerja) sebelum kegiatan partisipasi dilaksanakan. 3) Rekaman proses dipublikasikan pada laman resmi DPR dan/atau Pemerintah Hak untuk dipertimbangkan Hal-hal yang sudah didapat dari proses mendengar, dipertimbangkan masak-masak oleh DPR dan Pemerintah, tergantung pada Alat Kelengkapapan atau unit kerja yang ditugaskan. DPR dan/atau Pemerintah harus menggunakan ukuran kebijakan yang jelas untuk politik hukum undang-undang, untuk itu, harus ada naskah akademik. Ukuran: 1) Bentuk rapat bisa tertutup, tetapi rekaman proses mendengar digunakan dalam rapat. 93 2) Kesimpulan rapat terbuka untuk umum, mengenai masukan mana saja yang ditolak dan diterima. Hak untuk mendapat jawaban atas pertimbangan Peserta partisipasi mendapatkan surat jawaban mengenai masukannya (diterima atau tidak) beserta alasannya. Melibatkan pihak yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 1) Pemerintah dan DPR memiliki database pemangku kepentingan, yang akan diundang langsung. 2) Proses penyusunan maupun pembahasan dalam Tingkat I dibuka minimal satu masa sidang penuh (pembahasan Tingkat II tidak termasuk dalam masa sidang ini). Bila ada legislasi yang membutuhkan proses cepat, harus disetujui dulu sebagai “legislasi jalur cepat” (fast track legislation), yang terlebih dulu dibuatkan kriterianya dalam undang-undang. Pada saat ini, tentu saja ada beberapa hal yang belum tersedia karena melibatkan urusan teknis, seperti adanya legislasi jalur cepat dan database pemangku kepentingan. Tetapi hal-hal lainnya sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang sangat mungkin dilakukan, dengan intensi baik dari pembentuk undang-undang. Nyatanya, dalam pembahasan undang-undang ini, kembali muncul pertanyaan mengenai partisipasi bermakna, dalam proses yang juga sangat cepat. Berikut ini catatan saya, dengan cara menelusuri berita, karena tidak ada penjelasan proses yang biasanya (karena saya memang peneliti legislasi) dulu ada: 1. Meskipun Surat Presiden sudah diterima sejak akhir 2024, Rapat Paripurna untuk memulai pembahasan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025. 2. Rapat Komisi VI untuk Pembentukan Panja untuk UU BUMN dilakukan pada Jumat 24 Januari 2025. 3. Rapat Komisi VI yang menyepakati naskah untuk dibawa ke Rapat Paripurna: 1 Februari 2025. 4. Rapat Paripurna yang menyetujui RUU BUMN: 4 Februari 2025. Artinya, hanya tersedia 3 (tiga) hari untuk pembahasan, bila tidak menghitung Sabtu (25 Januari), Minggu (26 Januari), libur Isra' Miraj (Senin, 27 Januari), dan libur Imlek 94 (Rabu, 29 Januari). Saya menemukan setidaknya 1 RDPU dengan agenda mendengar masukan dari Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I (FHUI) dan Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum. (FH UGM). Mohon dikoreksi bila saya keliru mencatat, tetapi karena keterbatasan informasi, hanya ini yang bisa saya catat, lengkap dengan referensinya. Dari proses yang sangat singkat ini, 3 hari, apa yang bisa didapat dalam hal hak- hak partisipasi bermakna di atas. Tentu saja sangat minimal, padahal pemangku kepentingan BUMN sangat banyak. Termasuk misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (yang juga didalilkan dalam permohonan), pegawai berbagai BUMN, maupun penegak hukum yang juga bisa membantu DPR dan pemerintah untuk membicarakan aspek terkait BUMN yang sering menjadi lahan korupsi. Dalam proses juga dokumen tidak dipublikasikan. Saya juga tidak mendapatkannya pada situs resmi setelah mencoba mengaksesnya karena ingin mengkaji soal pengecualian aset BUMN dari kekayaan negara yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa terhambat. Ketiadaan dokumen, sempitnya waktu pembahasan, dan terbatasnya forum tentu tidak memungkinkan adanya partisipasi bermakna seperti yang diuraikan oleh Mahkamah. 2. Bagaimana tidak diikutsertakannya Dewan Perwakilan Daerah menyebabkan undang-undang a quo tidak mempunyai legitimasi? Keikutsertaan DPD RI diatur dalam UUD 1945, UU PPP, UU MD3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Meskipun undang-undang a quo tidak secara eksplisit menyatakan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, namun substansinya mengatur dan menentukan mengenai "pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya." Hal ini misalnya terlihat dalam konsiderans "Menimbang," yang mengatakan: “a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara 95 bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara". Tidak ikutnya DPD tak hanya nampak dari proses, tetapi juga dari konsiderans Mengingat, yang tidak menyebut Pasal 22D UUD 1945 yang menjadi dasar keterlibatan DPD RI. "Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Keterlibatan DPD terletak pada dua tindakan hukum, yaitu "ikut membahas" dan "memberi pertimbanga kepada DPR." Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 (27 Maret 2013), Mahkamah memberi tafsir "ikut membahas" sebagai berikut: "...pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat Il dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan." (vide Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, pada [3.18.2]. Sedangkan dalam hal "memberikan pertimbangan kepada DPD", Mahkamah menegaskan: 96 ". makna "memberikan pertimbangan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama" (vide Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, pada [3.18.5]). Dalam hal ini, kata penghubung yang digunakan dalam klausula tersebut adalah "berkaitan dengan". Frasa ini bermakna bahwa rancangan undang-undang yang menjadi pembahasan tidak serta merta memiliki tajuk utama mengenai keempat persoalan di atas. Akan tetapi, sepanjang persoalan yang dibahas dalam rancangan undang-undang mengandung persoalan yang menyangkut atau bersinggungan dengan keempat substansi di atas maka DPD harus ikut atau terlibat membahas suatu rancangan undang-undang semenjak tahap awal. Apakah benar undang-undang a quo berkaitan dengan kewenangan DPD? Dalam Bagian Penjelasan Umum tertulis: "Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaadl, mengelola beheersdaad, d a n mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan 97 tujuan Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta masyarakat Pengaturan dalam Undang-Undang ini menegaskan definisi BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Selain itu, pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengaturan mengenai modal Badan atau BUMN berasal dari APBN dan non- APBN. Penyertaan modal negara ke Badan atau BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai badan hukum, tugas dan kewenangan serta organ Badan. Ada beberapa penambahan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero atau Perum, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas". Penjelasan Umum yang dikutip langsung di atas menunjukkan, politik hukum dan substansi undang-undang a quo adalah mengenai peran dan fungsi BUMN dalam melaksanakan usahanya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai tujuan negara, yang mana modal BUMN tersebut berasal dari APBN dan non-APBN dan berkaitan dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Karena itu, ruang lingkup DPD berarti harus "ikut membahas", bukan hanya "memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, frasa "ikut membahas" memiliki makna bahwa DPD harus terlibat dalam pembahasan sejak Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan 98 pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian, DPD juga ikut menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat I| dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Keseluruhan hal di atas tidak dilakukan dalam proses legislasi dalam perkara a quo. KESIMPULAN Keterangan tertulis ini membahas dua isu yaitu tidak adanya partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang a quo dan tidak diikutsertakannya Dewan Perwakilan Daerah. Keduanya menyebabkan undang-undang a quo tidak mempunyai legitimasi, tidak mempunyai daya ikat. Bisa dipahami, ada implikasi politik dan ekonomi yang menuntut perhatian Mahkamah. Hal-hal itu dapat dielaborasi secara verbal. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) UU perubahan BUMN ditujukan untuk pembentukan Danantara. Ini tidak bisa digolongkan sebagai Undang-Undang yang dapat dilakukan fast track legislation. 2) Ada tanggungjawab dari pembentuk undang-undang untuk melibatkan publik. Tanggung jawabnya itu bentuknya tentu saja nanti bisa pengumuman kepada publik. Jadi, poin dari publikasi adalah pengumumannya yang harus diperbesar, terlepas kemudian tidak ada yang ikut. 3) Seharusnya ada database stakeholder, sehingga nantinya institusi-institusi yang relevan menjadi ikut dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. 4) Asas umumnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali ada kesepakatan politik. Jikapun case by case ada kesepakatan politik dengan carry over maka harus ada dokumentasi tertulisnya. 5) Ukuran waktu berapa lama, itu harus dibahas lebih dalam lagi. Namun jika merujuk pada prinsip proportionalitas, maka menjadi tidak masuk akal jika UU yang mengatur perihal BUMN dibahas hanya dalam waktu 3 (tiga) hari. 6) Dalam pembahasan UU a quo, idealnya seharusnya ada cost and benefit analysis termasuk dampaknya dengan dibentuknya Danantara. Pembahasan UU BUMN ini justru minim. Apa yang dikatakan bahwa ada dari 2020, 2023, dan 2024, itu semua masih di tahap penyusunan. Sedangkan tahap 99 pembahasannya itu sendiri hanya 3 (tiga) hari. Sehingga menjadi tidak adil, kecuali disepakati dalam sebuah kesepakatan politik tertulis, kalua apa yang dibahas pada periode yang lalu, diklaim sebagai bagian dari proses pembentukan Undang-Undang BUMN. 7) Perihal RPJMN Prolegnas, biasanya RPJMN ini dibuat menjelang berakhirnya suatu pemerintahan, di mana Bappenas akan membuat draf teknokratik, yang memang isinya mengandung ketersambungan, yang isinya mengacu juga kepada RPJP panjang. Ketika Presiden terpilih, tapi belum dilantik, Bappenas akan mengecek visi-misinya dan akan menyesuaikannya, sehingga jadilah draf RPJMN dari Pemerintahan. Harusnya sejak pembahas pengusulan di Prolegnas, sudah ada identifikasi perihal UU mana yang DPD harus ikut. DPD lah sebenarnya yang harusnya menjaga konsep desentralisasi yang dalam NKRI diberikan dalam UUD 1945. 2. Ahli Bhima Yudhistira Adhinegara Ahli menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai berikut: 1. Partisipasi publik pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek ekonomi masyarakat, investor dan pelaku usaha. Sebagai konteks, aset konsolidasi BUMN tahun 2024 mencapai Rp10.950 triliun setara dengan 49,4% Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB harga berlaku). Artinya, perubahan satu saja kebijakan BUMN berdampak terhadap berbagai indikator perekonomian nasional, apalagi dalam konteks perubahan status pengalihan aset ke Danantara serta pengalihan dividen yang sebelumnya disetorkan ke APBN kini beralih ke Danantara. 2. Dalam proses penyusunan UU Nomor 1 Tahun 2025, masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna, padahal masyarakat sebagai pembayar pajak (tax payer) telah berkontribusi nyata melalui APBN terhadap modal awal pendirian BUMN dan PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN. Masyarakat kesulitan mengakses Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang BUMN maupun Daftar Inventarisasi Masalah RUU BUMN. 3. Selain akses masyarakat dalam proses perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2025, investor baik investor institusional dan investor ritel tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan undang-undang tentang BUMN. Tercatat 100 ada 6.381.444 SID per 31 Desember 2024, sebagian memiliki kepemilikan saham BUMN yang melantai di bursa saham. Keputusan UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN berpengaruh pada pembentukan persepsi dan harga saham BUMN di bursa saham. Para investor ritel berhak mendapatkan akses informasi pembahasan RUU BUMN sejak awal, dan diumumkan poin-poin perubahan yang berpengaruh pada kinerja BUMN publik khususnya pada RUPS sebelum dan/ atau di saat pembahasan rancangan undang-undang. Praktik meaningful participation yang didalamnya termasuk syarat right to be explained atau berhak mendapatkan penjelasan seharusnya termasuk penjelasan perubahan status dan pengelolaan BUMN kepada investor di bursa saham. 4. Proses penyusunan UU BUMN juga tidak melibatkan secara bermakna deposan atau masyarakat yang memiliki simpanan di bank Himbara sehingga menimbulkan berbagai kegaduhan dan reaksi berupa seruan tarik uang dari bank BUMN yang kontraproduktif. Jumlah rekening simpanan di Bank Himbara per April 2024 menurut Lembaga Penjamin Simpanan mencapai 336,5 juta unit, dengan nominal Rp3.799 triliun. Kekhawatiran dari pemilik dana baik perusahaan maupun perorangan terkait dengan risiko dari Danantara merupakan kekhawatiran yang beralasan. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya informasi yang jelas, utuh dan disampaikan kepada para pemilik simpanan bank BUMN. Para pemilik dana di bank BUMN merasa pelibatan partisipasi yang tidak terbuka selama proses pembahasan UU BUMN No. 1 Tahun 2025, membuat rasa aman pemilik dana simpanan di bank BUMN menurun. 5. Keterlibatan secara bermakna dari institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama penyusunan UU terkait dengan BUMN merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena berdampak pada pengelolaan aset konsolidasi BUMN paska UU No.1 Tahun 2025 berlaku. BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan, pengawasan hingga penilaian terhadap BUMN menjadi pihak yang tidak banyak terlibat dalam proses perumusan UU No.1 Tahun 2025. Tanpa keterlibatan bermakna BPK khususnya pada pembahasan Pasal 71 Ayat 2 menimbulkan konsekuensi terhadap lemahnya pengawasan BUMN maupun Danantara. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Di Alaska, negara bagian Amerika, saat itu bicara tentang uang dari hasil minyak hendak dikelola ke mana. Hal tersebut diperdebatkannya kurang-lebih selama 101 16 tahun. Jadi, artinya untuk hal yang sifatnya memang dampak skalanya besar, maka bisa menjadi pertimbangan untuk membahasnya jauh lebih lama. 2) Isu Danantara itu yang pertama adalah soal dividen pemerintah sehingga legal standing pembayar pajak harus dipertimbangkan. 3) Saat Danantara mulai beroperasi, di kuartal kedua 2025 menunjukkan adanya perlambatan ekonomi. 4,7% saja ekonominya sudah sangat berat. Jadi, artinya Danantara ini menjadi leverage ekonomi atau justru menjadi beban dari perekonomian karena proses untuk bisa membuat Danantara tadi dianggap sebagai proses yang bermasalah. 3. Saksi Agus Dwi Prasetyo Saksi menyampaikan perihal kronologi terkait proses pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di DPR yang terkesan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi: 1. Pada tanggal 23 Januari 2025, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan DIM RUU BUMN ke DPR RI. Dalam keterangan pers, Menteri BUMN mengatakan ada tiga poin penting dalam RUU BUMN tersebut. Pertama, RUU BUMN menegaskan kewenangan presiden dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada BUMN. Kedua, dilakukan penegasan atas tugas dan kewenangan Menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan BUMN. Ketiga, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 2. Selanjutnya dari informasi yang saya terima, DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN setelah pemerintah menyerahkan DIM. Panja tersebut diketuai Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. 3. Pada tanggal 30 Januari, untuk pertama kali saya mendengar Panja RUU BUMN menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan agenda mendengar masukan dari Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I (FH UI) dan Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, (FH UGM). Rapat tersebut disepakati tertutup oleh Panja. Sementara narasumber menyampaikan paparan via Zoom. 4. Karena dilakukan secara tertutup, saya tidak dapat mengikuti proses pembahasan RUU BUMN. Namun, saya sempat berdiskusi dengan salah seorang tenaga ahli (TA) anggota Komisi VI terkait dengan pembahasan RUU BUMN tersebut. TA itu 102 mengatakan bahwa RUU BUMN akan segera disahkan awal Februari. Karena tidak paham dengan substansi RUU BUMN tersebut, saya lantas menanyakan apa urgensinya RUU BUMN disahkan pekan depan? TA tersebut menyinggung mengenai Danantara yang nantinya akan mengelola investasi. 5. Pada tanggal 1 Februari 2025, saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah dan DPR kembali membahas RUU BUMN dalam Rapat Kerja Tingkat I. Dalam agenda rapat tersebut, ada Menteri Hukum, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara yang diagendakan ikut dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI dan pimpinan DPR. Rapat tersebut menyetujui RUU BUMN dibawa ke Rapat Kerja Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI Anggia Ermarini. 6. Selanjutnya, dalam undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025, diagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU BUMN. Dalam rapat paripurna tersebut, RUU BUMN akhirnya disahkan menjadi UU. Sehingga, total hanya kurang dari sepekan pembahasan, RUU BUMN tersebut disahkan menjadi UU. 7. Sependek sepengetahuan saya, tidak pernah ada agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan publik secara luas dalam pembahasan RUU BUMN tersebut. Anggota Panja RUU BUMN juga tidak pernah menyampaikan kepada publik mengenai siapa saja pihak non akademisi yang dilibatkan dalam pembahasan RUU BUMN. 8. Sebagai seorang wartawan, kami juga tidak pernah mendapatkan DIM yang dibahas oleh Panja RUU BUMN. Bahkan, sampai RUU tersebut disahkan menjadi UU, kami belum bisa menemukan DIM RUU BUMN tersebut. 4. Saksi Muhammad Fauzan Alaydrus Saksi adalah seorang mahasiswa fakultas hukum, hadir untuk memberikan kesaksian sebagai berikut: 1. Sebagai warga negara indonesia, saya merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan n e g a r a berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Saya memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam penyelengaraan negara, termasuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap proses pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan arah masa depan bangsa. 103 2. Sebagai individu yang pernah menjalani peran sebagai mahasiswa, saya berkewajiban secara moral dan konstitusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara guna memastikan keselarasan dengan prinsip- prinsip konstitusi. Bahwa peran mahasiswa dalam sistem ketatanegaraan bukan sekedar sebagai subjek pendidikan tinggi, melainkan sebagai bagian integral dari elemen pengawasan yang sah terhadap jalannya pemerintahan. 3. Sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti periode 2023-2024. Dalam hal ini saya tidak bertindak sebagai perorangan, melainkan bersama segenap civitas akademika Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-UT), BEM FH Universitas Trisakti dan Organisasi Mahasiswa lingkup Universitas Trisakti secara kolektif, yang secara aktif melakukan berbagai bentuk upaya kajian substantif, advokasi, diskusi publik dan gerakan sosial untuk mengawal kebijakan negara dan proses legislasi. Yang telah saya buktikan dan berikan kepada pemohon dengan SK Pengukuhan dari dekanat Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 4. Kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti telah melakukan pengawalan intensif terhadap proses legislasi dan isu-isu nasional melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk kajian akademik, advokasi, diskusi publik, serta gerakan sosial. Kegiatan yang telah kami laksanakan a n t a r a lain: - Kajian Hari Ham Sedunia. - Kajian RUU KUHAP. - Kajian Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan. - Diskusi Publik Revisi UU Polri. - Diskusi Publik "Membedah RUU KUHAP: Urgensi dan Problematika" - Diskusi Publik dan Road Show Ada dan Berlipat Ganda, "Merawat Ingat Menolak Lupa: Meneruskan Perjuangan Hak Asasi Manusia dan Melawan Impunitas" bersama KontraS. - Aksi Peringatan Darurat mengawal RUU TNI digerbang Pancasila gedung DPR RI. - Aksi Sosial dengan Tagline : Mahasiswa Trisakti Adili Jokowi di Depan kampus Universitas Trisakti. 5. Pada 23 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025, telah berlangsung tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang- 104 Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berujung pada pengesahan Undang-Undang a quo oleh DPR RI. Yang dalam kurun waktu tersebut saya menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk periode tahun 2024-2025. 6. Pada praktiknya, keterlibatan publik sebagai pemangku kepentingan konstitusional berjalan secara tidak optimal. Proses pembahasan berlangsung dalam tempo yang singkat dan dilakukan secara tertutup, sehingga tidak m e m b e r i k a n ruang deliberatif yang memadai sebagaimana telah diamanatkan oleh prinsip partisipasi publik. 7. Hal ini dibuktikan dengan upaya akademis yang dilakukan oleh Biro Kajian Aksi dan Strategis BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara mengalami hambatan signifikan akibat keterbatasan akses yang seharusnya disediakan secara terbuka oleh DPR RI. Minimnya ketersediaan dokumen berupa draft Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Undang-Undang a quo telah menghalangi proses pengkajian terhadap suatu kebijakan negara maupun suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari tanggung jawab akademik dan konstitusional kami sebagai bagian dari civitas akademika. 8. Selanjutnya, upaya kami dari BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti yaitu kami secara aktif dan berkala mengakses situs resmi DPR RI di www.dpr.go.id sebagai sumber utama informasi legislasi publik. Namun hingga hari ini draft Rancangan Undang-Undang maupun Naskah Akademik Undang-Undang a quo masih tidak tersedia. Semua upaya kami lakukan dalam mengakses dan mendapatkan dokumen resmi untuk pengkajian substantif tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik menjadi dasar partisipasi pun tidak difasilitasi. 9. Secara geografis, Universitas Trisakti berjarak kurang lebih 6 hingga 7 kilometer dari gedung DPR RI. Namun demikian, dalam praktiknya, kami BEM Fakultas Hukum dan segenap civitas akademika Universitas Trisakti tidak pernah menerima undangan ataupun dilibatkan secara langsung dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. 10. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius, mengingat institusi akademik yang secara geografis hanya berjarak 7 kilometer dari gedung DPR RI, seperti 105 Universitas Trisakti tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo. Fakta ini mencerminkan lemahnya mekanisme partisipasi publik yang bermakna. 11. Kemudian, apabila kampus-kampus yang berada dalam radius dekat tidak memperoleh akses atau keterlibatan, bagaimana kampus-kampus di daerah yang berjarak puluhan, ratusan, hingga ribuan kilometer dari pusat pemerintahan seperti yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan lainnya. 12. Hal ini secara nyata menunjukan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak konstitusional partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. khususnya dari kalangan akademisi dan mahasiswa sebagai bagian dari elemen pengawasan publik. Keterangan ahli affidavit Despan Heryansyah: Pada saat ini, setelah lebih dari 27 tahun Indonesia melakukan reformasi, banyak sekali keluhan bahwa supremasi hukum tumpul, hukum tidak supreme, hukum menjadi komoditas, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, dan sebagainya. Terutama, yang belakangan paling banyak muncul ke permukaan dan kerap kali menjadi topik perdebatan adalah absennya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk kebijakan negara lainnya). Mengapa itu terjadi? Bagaimana memakndai prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Jika menggunakan pendekatan "politik hukum" yang kenalkan oleh Prof. Mahfud MD., situasi ini dapat terjadi karena konfigurasi politik yang tidak demokratis, sehingga hukum-hukumnya berwatak konservatif. Hukum konservatif adalah lawan dari hukum responsif. Dalam studinya, Mahfud MD menyatakan karakter hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Jika konfigurasi politik berjalan secara demokratis maka akan lahir hukum-hukum yang berwatak responsif. Sebaliknya, jika konfigurasi politik berlanggam otoriter maka hukum-hukum yang lahir akan berwatak ortodoks atau konservatif. Hukum responsif ditandai oleh tiga hal, yaitu pembuatannya pastisipatif, isinya aspiratif sebagai gambaran kehendak publik, dan cakupannya dirinci secara limitatif. Sedangkan hukum ortodoks atau 106 konservatif juga ditandai oleh tiga hal, yaitu pembuatannya sentralistik, isinya potivistik-instrumentalistik, dan cakupan isinya bersifat opened-interpretative. Pasca reformasi 1998, konfigurasi politik Indonesia memang sudah tidak otoriter sebagaimana orde baru yang lalu, namun mengapa karakter produk hukumnya tidak responsif? Mengapa masih banyak UU yang dibuat tidak partisipatif? Jawabannya, adalah karena konfigurasi politik pasca reformasi bergeser namun tidak ke arah yang lebih demokratis. Jadi, dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik Indonesia saat ini belum demokrasi, maka karakter produk hukumnya masih konservatif. Hukum konservatif itu lahir karena pergeseran praktik demokrasi dari prinsipnya. Sekarang ini ada kecenderungan demokrasi di Indonesia sudah bergeser ke praktik politik yang oligarkis atau poliarkis. Tepatnya kedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan demokrasi sudah bergeser ke dominasi elit seperti yang ada sekarang adalah kedaulatan rakyat yang secara substantif bias, menjadi kedaulatan elit. Ada yang menyebut bahwa secara politik negara Indonesia sekarang ini bergeser dari negara demokrasi (pada awal reformasi) menjadi negara oligarki, ada pula yang menyebut bergeser dari demokrasi ke poliarki seperti yang pernah dikonsepkan oleh Robert A. Dahl. Secara prosedural, pemilihan jabatan eksekutif di level pusat dan daerah dan legislatif di level pusat dan daerah, memang sudah demokratis, dalam artian dipilih langsung oleh rakyat dan diselenggarakan oleh lembaga pemilihan umum yang independen. Namun, secara substansial, jika dilihat dari produk hukum yang dilahirkan, terutama dari aspek pengabaian partisipasi bermakna masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi tidak dipenuhi. Isinya, tidak berangkat dari kehendak publik, namun representasi dari elit politik, penguasa, dan pengusaha. Jika pun terjadi penggalangan partisipasi, lebih pada aspek seremonial dan asal mendapatkan aspirasi saja, tidak jelas kemana hasil aspirasi akan di bawa dan siapa yang dilibatkan dalam partisipasi tersebut. Beberapa UU yang sangat fenomenal, dalam mengabaikan partisipasi masyarakat diantaranya adalah UU KPK, UU MK, UU Ciptakerja, terbaru adalah UU TNI dan UU BUMN. Dari kacamata HAM dan Demokrasi, semua UU ini dinilai dibuat dengan mengenyampingkan atau bahkan mengabaikan partisipasi masyarakat secara memadai. Sekalipun pemerintah dan DPR menganggap partisipasi sudah dijaring sedemikan rupa, namun tidak memenuhi standar meaningfull participation sebagaimana dipersyaratkan oleh MK, yaitu hak untuk menyampaikan partisipasi, 107 hak untuk diakomodir pastisipasinya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas partisipasi yang sudah diberikan. Bagaimana mungkin? Jika menilik lebih jauh, bagaimana penjaringan partisipasi yang selama ini dilakukan oleh pembentuk UU, adalah setidaknya dalam tiga bentuk. Pertama, melakukan kunjungan ke beberapa universitas, dan meminta masukan atas draf yang sudah disiapkan. Jumlah universitas yang dikunjungi biasany a sangat terbatas, selai itu pembicaraan lebih banyak diisi oleh basa-basi, bukan mendiskusikan secara mendalam topik bahasan rancangan peraturan. Kedua, melakukan FGD dengan beberapa perwakilan akademisi dan masyarakat sipil yang ada di daerah. Dalam pengalaman penulis, beberapa peserta dalam acara ini dimintai pendapatnya secara langsung, dalam waktu yang sangat terbatas. Sehingga, selain tidak dapat menyampaikan semua narasi masukan, juga tidak semua peserta dapat berbicara dalam forum diskusi. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu atau setidaknya tidak diberi tahu, kemana hasil diskusi ini ditujukan selanjutnya. Ketiga, mengundang beberapa orang narasumber atau ahli untuk memberikan keterangan di hadapan pembentuk undang-undang. Isunya sama, dalam acara ini biasanya yang diundang adalah ahli yang memiliki "perspektif" yang sama dengan UU yang sedang dibahas, sehingga tidak ada diskusi atau perdebatan panjang di dalamnya. Terlebih lagi, masukan ahli juga tidak jelas apakah dipertimbangkan atau tidak di dalam naskah rancangan undang-undang. Tiga model penjaringan aspirasi yang selama ini dilakukan, termasuk dalam pembentukan UU BUMN, tidaklah dapat dikatakan sudah memenuhi standar partisipasi yang bermakna. Karena tidak mempertimbangkan, mendiskusikan, dan menjaring dengan cukup memadai aspirasi dari masyarakat. Seharusnya, partisipasi masyarakat mengutamakan dua aspek penting: Pertama, membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara, namun tetap memberikan ruang yang lebih besar bagi warga negara atau kelompok, atau jaringan masyarakat sipil yang memang aktif dalam isu-isu tertentu yang sedang dibahas. Artinya, masyarakat dan jaringan masyarakat sipil yang sehari-hari bekerja dalam isu militer misalnya, selayaknya diberikan ruang yang lebih besar untuk memberikan masukan dan terlibat dalam diskusi pembentukan UU TNI. Kedua, berangkat dari poin pertama, maka dalam diskusi-diskusi publik yang diselenggarakan oleh pembentuk undang-undang, harus mengutamakan untuk mengundang jaringan masyarakat sipil yang betul-betul mendalami isu tertentu yang 108 sedang dibahas. Mengundang pakar pidana dalam diskursus pembentukan lembaga negara misalnya, tidak akan menghasilkan masukan apa-apa karena memang itu bukan bidangnya. Ketiga, ada ruang lanjutan bagi masyarakat yang sudah memberikan partisipasi untuk mendiskusikan lebih lanjut atas aspirasi yang sudah disampaikannya. Jadi, bukan forum sekali selesai, artinya setelah diundang dan dimintai masukan, lalu masukan itu tertinggal begitu saja di notulensi rapat, tidak ada diskusi lanjutan untuk mengakomodir masukan. Selama ini misalnya, penolakan atau catatan jaringan masyarakat sipil atas sebuah Rancangan Undang-Undang, tidak pernah direspon secara memadai oleh pembentuk undang-undang, petisi yang kerap dikirimkan dan tandatangani oleh ribuan masyarakat, dibiarkan begitu saja dan RUU tetap lanjut. Harus dipahami, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Jika mengacu pada ketentuan konstitusi dan konvensi internasional, yang memerintahkan negara untuk menjaring partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, maka sejatinya pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR), menyediakan sarana dan mekanisme yang jelas, terbuka, dan mudah bagimasyarakat untuk menyampaikan partisipasinya. Harus ada mekanisme yang lebih baik dari pada seminar, sosialisasi, dan FGD seperti yang selama ini dilakukan. Tiga mekanisme itu, harus memenuhi standar substansial partisipasi, agar tidak terkensan formalitas seperti yang selama ini terjadi. Artinya, partisipasi masyarakat sebagai hak, tidak dapat dilihat dari kacamata "karena dia adalah hak, maka tidak masalah jika masyarakat tidak mau menggunakan haknya" semata, karena itu adalah gambatan pemerintah yang apatis dan naif. Hak masyarakat harus dipandang sebagai kewajiban negara/pemerintah untuk 109 memenuhinya. Sehingga, hak partisipasi dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menyediakan prosedur dan mekanisme yang memadai, agar setiap warga dapat menikmati hak yang dimilikinya. Situasi dimana masyarakat kesulitan mendapatkan Naskah Akademik dan draf RUU seperti halnya dalam proses pembentukan RUU TNI dan RUU BUMN, bahkan mendapatkan draf namun bukan draf RUU yang sedang dibahas di DPR, tidak dapat dibiarkan terjadi lagi di masa depan. Ini adalah wajah dari karakter produk hukum yang konservatif. Lalu apa hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum ini dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi? Menurut penulis, Mahkamah Konstitusi yang saat ini diharapkan dapat menjaga agar karakter produk hukum kita tetap responsif, sekalipun di tengah dinamika konfigurasi politik yang tidak demokratis. Secara substansial artinya Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar sebuah undang-undang dibentuk dengan mengakomodir partisipasi masyarakat, tidak hanya melalui kanal formal prosedural, melainkan secara substansial telah melewati diskusi publik yang memadai. Konfigurasi politik, tentu tidak berada dalam jangkauan Mahkamah Konstitusi untuk memastikannya agar menjadi lebih demokratis, namun karakter sebuah UU, apakah responsif atau konservatif, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi saat dilakukan judicial review. Keterangan terhadap Perkara: 1. Bagian konsiderans sebuah undang-undang bukan berisi semua UU atau Pasal yang menjadi rujukan UU tersebut, artinya tidak perlu semua UU dan Pasal yang menjadi rujukan perlu disebutkan di dalam konsiderans. Dalam praktik aktual pembentukan peraturan perundang-undangan, UU dan Pasal yang disebutkan di dalam ketentuan konsidrans cukup UU dan Pasal yang betul-betul menjadi rujukan utama dan/atau menjadi dasar pembentukan sebuah UU. Namun, sekalipun tidak disebutkan, bukan berarti sebuah UU tidak tunduk pada pada semua Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 adalah norma tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga semua peraturan yang ada di bawahnya harus tunduk pada semua ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sekalipun tidak secara tegas disebutkan di dalam konsiderans, ketentuan di dalam semua Pasal UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan. 110 2. Ahli menilai bahwa belakangan ini ada upaya yang terstruktur untuk menyempitkan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, memaknai "urusan/ kepentingan daerah" atau "berkaitan dengan otonomi daerah", selama ini maknanya disempitkan hanya sebuah UU yang mengatur otonomi daerah secara tekstual yang melibatkan DPD, atau sebuah UU yang mengatur esksistenti daerah tertentu. Bagi ahli, ini adalah penafsiran yang keliru, baik secara konsep maupun normatif. Pertama, kelahiran DPD sejak awal adalah ditujukan untuk mewujudkan check and balances dalam fungsi legislasi. Sehingga, original intent Pasal 22D adalah memperkuat wewenang DPD, bukan memangkasnya seperti yang kerap dipertontonkan oleh DPR dan pemerintah. Kedua, urusan daerah sejatinya dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, atau menyangkut kepentingan daerah secara luas. Dengan begitu, UU tentang Tambang misalnya, sangat erat hubungannya dengan kepentingan daerah, karena di daerah-lah tambang berada, daerah dan masyarakat daerah yang akan mendapatkan dampak langsung dan tidak langsung atas pengaturan tambang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga, pengaturan tambang di dalam UU, tidak hanya menyangkut wewenang pemerintah pusat namun juga hak daerah dan masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPD wajib dilibatkan dalam pembentukan UU Tambang. Begitupun halnya dengan UU Kehutanan, daerahlah yang secara langsung bersentuhan dengan hutan dan masyarakat daerahlah yang merasakan segala dampak atas pengelolaan hutan. Dengan begitu, UU BUMN sejatinya sangat kental dengan kepentingan daerah sehingga harus melibatkan DPD dalam proses pembentukannya, karena dua hal. Pertama, karena pengelolaan BUMN akan menyangkut kepentingan daerah dan hak masyarakat daerah, sebagaimana ahli paparkan sebelumnya. Kedua, secara normatif Pasal 22D menyebut, "pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya", yang ketentuan ini sangat kental hubungannya dengan BUMN. Dapat dipastikan bahwa semua pengelolaan BUMN akan sangat berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, sehingga wewenang DPD untuk ikut membahas sangatlah kuat. 3. Tahapan dalam pembentukan pertaraturan perundang-undangan adalah syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila 111 ada satu syarat yang dilangkahi atau tidak terpenuhi, maka artinya sebuah UU harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dibatalkan. Keterpenuhan syarat formil tidak dapat dikesampingkan atau sama pentingan dengan syarat materil, karena syarat formil berfungsi untuk memastikan pembentukan sebuah UU memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bermakna. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dirancang dan dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara sebagai mana diatur dalam APBN. Artinya, segala penggunaan anggaran yang berasal dari APBN harus dapat diawasi oleh BPK, ini merupakan amanat UUD. UU BUMN mengatur bahwa salah satu sumber anggaran BUMN adalah APBN, sehingga secara otomatis BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggarannya. Logika sederhananya, tugas dan fungsi BPK adalah untuk mengawasi penggunaan anggaran tidak menyalahgunakan wewenang dan anggaran, sehingga jika memang pengelolaan BUMN dilakukan dengan baik, mengapa harus takut diawasi oleh BPK. Hal ini kecuali jika sejak semua pengelolaan BUMN ke depan memang direncanakan untuk menghalalkan penyalahgunaan. 5. Jika UU BUMN dimaknai secara tekstual, memang kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan telah di cabut, yang artinya tidak akan ada lagi laporan PK kepada DPR, DPD, dan DPRD dalam pengelolaan BUMN. Ini bertentangan dengan konsep dasar pengawasan (controling) yang menjadi salah satu kewenangan utama kekuasaan legislatif. 6. Pelibatan lembaga negara lain, terutama yang terdampak atas pemberlakuan sebuah UU adalah dalam rangka menjalankan prinsip partisipasi. Dalam pandangan ahli, pembentukan UU BUMN dilakukan secara singkat dan tertutup oleh pembentukan UU. Tidak ada partisipasi memadai yang diakomodir dalam proses pembentukannya. Sehingga, ahli berpandangan ini bertentangan dengan prinsip partisipasi sebagaimana yang diatur dalam UUD, UU, dan Putusan MK. Konsekuensinya, MK harus menyatakan UU tersebut cacat formil dan membatalkannya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2025 yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah tanggal 25 Juli 2025 dan 29 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 112 I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 1/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 1/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 64 Para Pemohon Perkara 64 mengajukan pengujian formil terhadap UU 1/2025 dengan dalil pada intinya berupa: 1. Pembentukan UU a quo tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) karena Para Pemohon tidak pernah dilibatkan, dilakukan dengan cepat, dan publik sulit mengakses dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21- 24). 2. Proses pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 25-41). 3. Proses pembentukan UU a quo tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena UU a quo termasuk dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan “pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya” yang terlihat dari konsiderans UU a quo tidak mencantumkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 42-60). 4. Proses pembentukan UU a quo tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena UU a quo berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara oleh BUMN dan BPK memiliki mandatory constitutional (vide Perbaikan Permohonan hlm. 60-69) Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 113 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945 Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang--undang. 114 Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945 (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 115 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g, Pasal 68 ayat (1), Pasal 88, Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. ...; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. ...; e. ...; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan PUU Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 96 UU Pembentukan PUU (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 116 (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 2. Pasal 165 ayat (2), Pasal 249, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 165 ayat (2) UU MD3 Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD. Pasal 249 UU MD3 (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 117 f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Pasal 258 UU MD3 (1) DPD mempunyai fungsi: a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. 3. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 6 UU BPK 118 (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK. Pasal 7 UU BPK (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing- masing lembaga perwakilan. (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Pasal 8 UU BPK (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 119 (5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Pasal 9 UU BPK (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h. membina jabatan fungsional Pemeriksa; i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. Pasal 11 UU BPK BPK dapat memberikan: a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. 120 4. Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2) huruf b, Pasal 121 ayat (1) Pasal 123 ayat (1), dan Pasal 124 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020) Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) huruf b Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020) Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. ...; b. ...; dan 121 c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang- undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 122 Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Perkara 64 Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya. 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo. Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 123 II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang tanggal 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.” Dalam penerapannya pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK, yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki 124 legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon Perkara 52 merupakan mahasiswa yang saat ini sebagai mahasiswa aktif yang mendalami ilmu ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendapatnya mengenai persyaratan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian secara formil dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, yaitu persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam menjelaskan kedudukannya, Para Pemohon Perkara 52 tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan materi norma yang terdapat di dalam UU 1/2025. Selanjutnya, tidak ada satu pun ketentuan pasal dalam UU 1/2025 yang mengurangi hak Para Pemohon Perkara 52 sebagai mahasiswa di kampusnya dalam menyuarakan pandangannya untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan kestabilan pemerintah dalam ketatanegaraan. 125 2. Bahwa salah satu Pemohon Perkara 64 merupakan lembaga di bawah badan khusus yang dibentuk dan dikembangkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam sebagai perkumpulan berbadan hukum publik berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Nomor: 161/KPTS/A/SEK/11/1445 dan merupakan badan yang berada di bawah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (vide Perbaikan Permohonan Perkara 64 hlm.11). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Perkara 64 tersebut merupakan bagian dari perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam dan bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka Pemohon Perkara 64 bukanlah badan hukum publik yang memenuhi kriteria sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di MK. Adapun jika Pemohon Perkara 64 tersebut hadir sebagai wakil dari perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam, Pemohon Perkara 64 tersebut tidak menguraikan legalitas dirinya sebagai pihak yang berhak mewakili perkumpulan di peradilan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. 3. Para Pemohon Perkara 64 yang mendalilkan organisasinya memiliki tugas untuk mengadvokasi masyarakat untuk menjaga kepentingan hukum masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar dapat memahami hukum secara jelas dan benar tidak memiliki pertautan langsung dengan materi muatan yang diatur dalam UU 1/2025. Para Pemohon Perkara 64 bukan merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Negara. Pemohon bukan merupakan adressat dari UU 1/2025 yang terdampak langsung dengan keberlakuan UU 1/2025. Pemohon tetap dapat menjalankan tugas-tugas organisasinya untuk memberikan pemahaman yang jelas dan benar mengenai arah kebijakan pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini. 4. Bahwa dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa pada pokoknya Para Pemohon harus menguatkan dalil 126 kedudukan hukumnya dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan adanya upaya secara aktif (real action) dalam proses pembentukan undang-undang, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat Para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan Para Pemohon dalam proses pembentukan undang-undang. DPR RI telah membuka akses kepada publik terhadap konsep NA dan draf RUU a quo yang sedang disusun melalui laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107. Melalui laman tersebut, Badan Keahlian DPR RI telah mengunggah konsep NA dan draf RUU a quo yang dapat diunduh oleh publik untuk kemudian dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut. Namun demikian tidak terdapat satu pun masukan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada DPR RI terkait dengan konsep NA dan draf RUU a quo. Dengan demikian Para Pemohon terbukti tidak melakukan aksi nyata (real action) dalam proses pembentukan UU 1/2025. 5. Para Pemohon menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 127 6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon Perkara 64 tidak dapat dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian formil karena tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 yang telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Selain itu Para Pemohon Perkara 64 juga menggunakan ketentuan dalam UU BPK sebagai batu uji dalam dalil Para Pemohon terkait keterlibatan BPK dalam pembentukan UU 1/2025 padahal UU BPK tidak mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 1/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pendirian BUMN dilakukan untuk menjalankan tujuan negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme usaha. 128 2. Kinerja BUMN harus mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 3. Bahwa pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN adalah dengan melakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional. 4. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian materi muatan pengaturan tentang BUMN terhadap perkembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum, maka diperlukan pembentukan UU 1/2025. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 1/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 1/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat dalam Prolegnas jangka menengah Tahun 2020-2024 maupun Prolegnas Prioritas Tahunan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan DPR RI sebagai berikut: 129 1) Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 1). 2) Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 11 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). 3) Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 3). 4) Keputusan DPR RI Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo pada nomor 4 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 (vide Lampiran 4). 5) Keputusan DPR RI Nomor: 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dengan keterangan “Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022” dan nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 5). 6) Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 7 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dengan keterangan “Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022” (vide Lampiran 6). 130 Pada DPR RI Periode 2024-2029 RUU BUMN masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 pada urutan nomor 107 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 7). b. Tahap Penyusunan 1) Tahap penyusunan diawali dari adanya Nota Dinas Nomor TU/1145/KOM.VI/DPR RI/II/2020 perihal Permintaan Penyiapan NA dan draf RUU a quo kepada Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (vide Lampiran 8). Pada tahun 2020 tersebut RUU a quo tercantum dalam nomor 11 Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. 2) Berdasarkan permintaan tersebut, Badan Keahlian DPR RI mengadakan tiga kali diskusi dengan pakar/akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap konsep NA dan draf RUU a quo (vide Lampiran 8 s.d. Lampiran 15 dan Lampiran 20 s.d. Lampiran 21). Selain itu, dilakukan uji konsep ke dua provinsi, yaitu D.I.Yogyakarta dan Jawa Barat (vide Lampiran 16 s.d. Lampiran 19 dan Lampiran 38) dan pada akhirnya mempublikasikan konsep NA dan draf RUU a quo dalam Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang- Undang (“SIMAS PUU”) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat melalui laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/106 (vide Lampiran 22) dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 (vide Lampiran 23). 3) Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dan berdiskusi dengan banyak pakar/akademisi baik melalui kegiatan RDPU (vide Lampiran 24 s.d. Lampiran 27) maupun kunjungan kerja ke empat universitas (vide Lampiran 28 s.d. Lampiran 31). Hasil dari audiensi tersebut digunakan untuk menyempurnakan konsep NA dan RUU a quo dalam berbagai 131 Rapat Panja yang diselenggarakan sejak tanggal 8 November 2021 sampai 14 Desember 2021 (vide Lampiran 32 s.d. Lampiran 35). 4) Pada tanggal 14 Desember 2021, Komisi VI menyampaikan NA dan RUU a quo kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (vide Lampiran 36). 5) Pada tanggal 19 Januari 2022, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengan acara penjelasan Komisi VI sebagai pengusul RUU a quo terkait dengan harmonisasi RUU a quo (vide Lampiran 37). 6) Pada tanggal 6 September sampai dengan 13 September 2023 Badan Legislasi DPR RI melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU a quo kemudian Badan Legislasi DPR RI menyerahkan hasil pengharmonisasian ke Komisi VI (vide Lampiran 39). 7) Pada tanggal 2 Oktober 2023 Komisi VI menyampaikan NA dan RUU a quo kepada pimpinan DPR RI untuk diagendakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan (vide Lampiran 40). 8) Pada tanggal 3 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 41). 9) Selanjutnya pada tanggal 25 September 2024 DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dengan nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI (vide Lampiran 42). c. Tahap Pembahasan 1) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden Prabowo mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R- 64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). 2) Pada tanggal 22 Januari 2025 Wakil Ketua DPR RI menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas RUU a quo berdasarkan 132 Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). 3) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Lampiran 45) dengan agenda: a) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. b) Penyampaian Pandangan Presiden. c) Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. d) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya dibentuk Panitia Kerja Pembahasan RUU a quo melalui Rapat Intern Komisi VI pada tanggal 23 Januari 2025 (vide Lampiran 46). 4) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Lampiran 47 s.d. Lampiran 53). 5) Selanjutnya dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM, pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, kegiatan Perumusan dan Sinkronisasi, dan laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Rapat Panja (vide Lampiran 54 s.d. Lampiran 57). 6) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas 133 pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Lampiran 58). 7) Pada tanggal 4 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (vide Lampiran 59). Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Lampiran 60). d. Tahap Pengesahan Pada tanggal 24 Februari 2025 Presiden mengesahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. e. Tahap Pengundangan Pada tanggal 24 Februari 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 1/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. Berdasarkan uraian tersebut maka jelas terlihat bahwa proses pembentukan UU 1/2025 telah melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 2. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 52 yang menyatakan praktik pembentukan program legislasi RUU BUMN oleh DPR secara faktual menyerupai pembentukan RUU carry over meskipun secara hukum positif RUU BUMN bukan merupakan carry over sehingga perubahan ketiga atas UU BUMN tidak melalui prosedur 134 pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana pembentukan RUU non-carry over (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. b. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 1/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 1/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 135 c. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. d. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. 136 e. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. f. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode 137 sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. g. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam Prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. h. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang- undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 1/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 1/2025. i. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan 138 pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan sejatinya tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian, sejatinya terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. j. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. Kemudian pada akhirnya, dalam konteks pembentukan undang-undang perlu dipenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. RUU a quo telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama. k. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 41). Berdasarkan persetujuan dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR RI bersurat ke Presiden Joko Widodo dengan nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 139 perihal penyampaian RUU usul DPR RI pada tanggal 25 September 2024 (vide Lampiran 42). l. Kemudian setelah pelantikan Presiden Prabowo dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, Presiden bermaksud untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 dengan merespons surat dari Wakil Ketua DPR RI sebelumnya dengan menunjuk Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara sebagai wakil Pemerintah dalam tahap pembahasan RUU a quo. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui Surat kepada Ketua DPR RI Nomor: R-64/Pres/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). m. Maksud Presiden untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai sejak tahun 2020 tersebut disambut oleh DPR RI dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo melalui Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). n. Berdasarkan uraian tersebut telah tersirat adanya kesepakatan antara DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 tanpa mengulang dari tahap perencanaan. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periodisasi kepresidenan dan keanggotaan DPR RI. o. Bahwa melanjutkan pembahasan RUU antar-periode keanggotaan DPR RI merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan tersebut maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia-sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang-undang sedari awal. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengejar ketertinggalan 140 proses legislasi dalam merespons kebutuhan hukum dalam rangka penguatan BUMN dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. p. Undang-Undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk melanjutkan pembahasan RUU antar-periode keanggotaan DPR RI karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 3. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 52 yang menyatakan RUU a quo terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftar dalam Prolegnas Prioritas, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dokumen prolegnas prioritas terdiri dari 2 (dua) bagian yang salah satunya adalah tabel daftar RUU Kumulatif terbuka yang terdiri atas: 1) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional 2) Daftar Rancangan Undangan-Undangan Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 3) Daftar Rancangan Undang-Undangan Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. b. RUU a quo masuk ke dalam kategori kumulatif terbuka akibat adanya beberapa putusan MK yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam UU 19/2003, antara lain: 141 1) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 2) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) pada pokoknya MK menyatakan bahwa kekayaan BHMN-PT masih termasuk kekayaan negara. Oleh karena itu terhadap BUMN berlaku ketentuan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU Keuangan Negara. BUMN atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. 3) Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang UU BPK yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa dari perspektif transaksi pemisahan kekayaan negara yang menjadi modal BUMN tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan sehingga kekayaan BUMN tetap sebagai kekayaan negara dan kewenangan negara di bidang pengawasan tetap 142 berlaku. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Harjono yang salah satu pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 4) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan BUMN Persero, seperti pembentukan anak perusahaan, sebab DPR bukanlah bagian dari RUPS maupun Dewan Komisaris dan BUMN merupakan subjek hukum berupa badan hukum (rechtpersoon) yang berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam hubungannya dengan BUMN, pengawasan DPR harus diletakkan dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, seperti pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang oleh Pemerintah dialokasikan untuk BUMN. 5) Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya 143 berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6) Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa putusan tersebut maka terlihat adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara yang perlu segera untuk diselesaikan dengan memberikan penegasan dalam undang-undang. Mengingat daftar RUU Kumulatif terbuka masuk ke dalam bagian Prolegnas Prioritas maka RUU a quo juga termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan. c. Bahwa masuknya UU 1/2025 dalam Daftar Kumulatif Terbuka tidak harus berkaitan dengan adanya Putusan MK yang menguji UU 19/2003 dan menyatakan sebagian materi muatannya inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Masuknya sebuah RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK juga didasari pada pertimbangan hukum MK yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi). Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. Bahwa pertimbangan 144 hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. d. Sebagai contoh adalah perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. e. Bahwa terkait dengan daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK, DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. f. Bahwa pada DPR RI periode 2019-2024 RUU a quo selalu masuk dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan dari Tahun 2020-2024. Artinya pada saat penyusunan pada tahun 2020, RUU BUMN masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Apabila menggunakan istilah luncuran yang terdapat dalam dokumen Prolegnas tersebut maka seharusnya pada Tahun 2025 RUU a quo juga dianggap sebagai luncuran. 145 g. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU tiap tahunnya. Bahwa Komisi VI DPR RI dibantu oleh Badan Keahlian DPR RI, telah menyiapkan dan melakukan proses penyusunan 3 (tiga) RUU, yang telah mendapat dukungan dan memenuhi aspirasi masyarakat, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen, RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU Badan Usaha Milik Negara. Bahwa terkait dengan perkembangan penyusunan ketiga RUU tersebut, hanya RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN yang telah mencapai tingkat persetujuan DPR RI untuk menjadi RUU inisiatif DPR melalui Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI tertanggal 25 September 2024. Oleh karena terdapat alokasi jumlah RUU per Komisi yang dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka Komisi VI DPR RI berkeputusan bahwa RUU yang masuk dalam daftar prioritas adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan RUU tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua RUU tersebut masih dalam proses penyusunan, sedangkan RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN sudah menyelesaikan tahap penyusunan dan dapat dilanjutkan proses pembentukannya melalui pintu kumulatif terbuka tanpa judulnya harus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dengan demikian pada tahun 2025 Komisi VI DPR RI tetap dapat melanjutkan proses penyusunan 2 RUU dan pembahasan 1 RUU sesuai dengan perencanaan. h. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU, suatu RUU dapat diajukan di luar Prolegnas apabila terdapat urgensi nasional. Dalam konteks BUMN terdapat suatu urgensi dimana banyak BUMN mengalami kerugian yang terindikasi dari banyaknya praktik korupsi sehingga diperlukan perbaikan tata kelola BUMN. Selain itu return of 146 asset BUMN terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 hingga 2020 dengan laba bersih hanya Rp28,67 triliun. Pada tahun 2019 hanya beberapa BUMN yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen yang menunjukkan kondisi kinerja keuangan yang kurang baik. Perkembangan bisnis global juga mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka untuk berkompetisi global sehingga diperlukan konsolidasi sumber daya yang dimiliki, salah satunya dengan membentuk holding company. Oleh karena itu diperlukan langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN dan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. i. Persetujuan antara DPR RI dan Presiden terkait urgensi perlunya segera dilakukan pembahasan perubahan UU BUMN tercermin dari disampaikannya surat Presiden kepada DPR RI yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo dan Penugasan kepada Komisi VI untuk membahas RUU tersebut bersama Pemerintah. j. Oleh karena itu proses perencanaan untuk mengubah UU 19/2003 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas pada saat penyusunannya, merupakan tindak lanjut akibat putusan MK, dan adanya urgensi untuk segera melakukan perubahan. 4. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 52 yang menganggap proses pembentukan UU 1/2025 melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan Bahwa pembentukan UU 1/2025 berdasarkan perencanaan yang telah disusun sejak Periode Keanggotaan 2019-2024 dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan tiap tahunnya masuk dalam Prolegnas Prioritas. Selanjutnya pada Periode Keanggotaan 2024-2029, RUU Perubahan Atas UU 19/2003 masuk 147 dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan tersebut telah dipublikasikan melalui website www.dpr.go.id khususnya dalam laman https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas. b. Tahap Penyusunan 1) Pada tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI berdasarkan permintaan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Proses penyusunan tersebut melibatkan sejumlah pakar/akademisi dan praktisi BUMN melalui forum diskusi dan kegiatan uji konsep NA dan RUU. Konsep NA dan draf RUU a quo kemudian dipublikasikan dalam laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap konsepsi tersebut. 2) Kemudian Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyusunan NA dan RUU dan melalukan berbagai audiensi secara terbuka dengan pakar/akademisi melalui kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke berbagai universitas. 3) Hasil penyusunan NA dan RUU a quo dimintakan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Rapat Paripurna tersebut disiarkan secara langsung dalam Youtube dengan pranala https://www.youtube.com/watch?v=zowHdEYXvgk&list=PL0xc46 57cib58JRpvpPEcDD6y3Ri9a8pA&index=6. c. Tahap Pembahasan Keterbukaan dalam kegiatan pembahasan RUU a quo dapat dilihat melalui kegiatan berikut: 1) Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 23 Januari 2025 disiarkan secara langsung dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=LSyVub5mFDs. 148 2) Kegiatan RDPU pada tanggal 30 Januari 2025 disiarkan secara live melalui kanal TV Parlemen saat melakukan RDPU Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dapat diakses melalui link https://www.youtube.com/live/2MuGIJPbwOI?si=6NqI09_yu8imk Xp0. 3) Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI pada tanggal 1 Februari 2025 disiarkan secara langsung dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=JVlSBB1ggtc. 4) Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang disiarkan secara live dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=vAPdYOzk-_Q. 5) Informasi terkait pembentukan UU 1/2025 juga ada dalam media sosial DPR RI yaitu TV Parlemen yang dapat diakses melalui link https://youtu.be/T5maYv4Vptc?si=f02ywpwCuvuew7zr. 6) Selain itu berbagai media lain juga diberikan kesempatan dalam meliput langsung kegiatan dalam proses pembentukan UU 1/2025 contohnya sebagaimana dapat diakses dalam link https://www.youtube.com/live/cXxDCli5u_g?si=Mvc_Oo- bcfxMcwYM dan link https://youtu.be/NopCC80QBwY?si=39kM7z-RKRdmudmB. 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 64 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), maka DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut: 149 a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. DPR RI senantiasa mengundang berbagai macam pihak yang berkepentingan untuk mendengar masukan dan masukan dalam rangka memperkaya substansi UU a quo tersebut. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini juga 150 sejalan dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). d. Terkait dengan pemenuhan right to be heard, proses pembentukan UU a quo telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan masukan- masukan dari segala pihak yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan BUMN, baik pada tingkat penyusunan RUU hingga pada tahap pembahasan. Saat tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI telah mendengar masukan dari berbagai pakar/akademisi dan praktisi, yaitu: 1) Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M., LL.M.; 2) Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.; 3) Dr. Riant Nugroho; 4) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; 5) Rismawati, S.H., M.H.; 6) Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum.; 7) Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.; 8) Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D.; 9) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H; 10) PT. Bio Farma (Persero); 11) PT. Pindad (Persero); dan 12) PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero). 151 e. Kemudian pada tahap penyusunan NA dan RUU a quo, Komisi VI DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar/akademisi dalam kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke universitas, yaitu: 1) Dr. Tanri Abeng, MBA; 2) Dr. Toto Pranoto; 3) Fazar Harry Sampurno; 4) Akademisi Universitas Gadjah Mada; 5) Akademisi Universitas Padjadjaran; 6) Akademisi Universitas Hasanuddin; 7) Akademisi Universitas Brawijaya. f. Dalam berbagai forum diskusi tersebut, DPR RI telah mendengarkan masukan dari pakar/akademisi terkait dengan materi muatan dalam RUU a quo, antara lain: 1) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. “Berbagai proses liberalisasi aktifitas ekonomi yang terjadi secara global, regional dan bilateral menjadikan persaingan bisnis semakin kompetitif. Berbagai perjanjian internasional, baik berbentuk multilateral, regional dan bilateral yang telah disepakati Indonesia mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka dari perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan- perusahaan dari Negara-negara ASEAN untuk berkompetisi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan berbagai perusahaan di Indonesia “dipaksa” untuk mengkonsolidasikan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Terbentuknya Holding Company pada berbagai perusahaan di Indonesia menjadi pilihan yang dianggap tepat untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tidak terkecuali BUMN juga menghadapi masalah yang sama.” 2) Dr. Tanri Abeng, MBA “Sangat mengkhawatirkan kinerja BUMN yang kualitasnya terus menurun misalnya ROA tahun 2008 3,9% tahun 2018 menjadi 1,90% dan tahun 2020 merosot lagi ke 0,34% dengan laba bersih hanya 28,67 Triliyun. Harus ada langkah-langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN ini. Hal ini sangat banyak tergantung kepada kompetensi dan kapasitas dari Direksi dan Komisaris (intellegent, integrity energy and courage dengan proses pengambilan keputusan/persetujuan dari Menteri BUMN sebagai RUPS dengan sense of urgency khususnya dalam kondisi kritis ini).” 3) Akademisi Universitas Padjadjaran “Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN masih belum optimal dan terjadi inefesiensi di beberapa BUMN yang 152 berpeluang merugikan negara. Dari 113 BUMN, hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh BUMN kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen menyumbangkan 85% dari total penerimaan negara atas laba (setoran dividen) pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak BUMN tidak memiliki kinerja keuangan yang baik dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.” 4) Dr. Sukarni, S.H., M.H. “Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan holding, antara lain pertama, Efisiensi: Tujuan pembuatan holding adalah tercipta efisiensi sehingga apabila sinergi BUMN berakhir menjadi holding, harus ada payung hukum dalam undang-undang. Kedua, Potensi monopoli akibat pembentukan holding, baik secara vertikal maupun horizontal, perlu payung hukum dalam UU. Apabila yang melakukan praktik monopoli adalah holding dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Pasal 51 UU 5/1999 bisa diberlakukan.” 5) Akademisi Universitas Gadjah Mada “Terkait dengan monopoli usaha, perlu dilakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Persaingan Usaha mengingat BUMN yang diberikan monopoli hanyalah BUMN yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, terkait dengan monopoli, perlu didefinisikan kriteria kondisi “berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” sehingga tidak menyebabkan salah atau multitafsir.” g. Pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan RDPU untuk menerima penjelasan dan masukan dari pakar/akademisi, yaitu: 1) Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.; 2) Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum.; 3) Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.; 4) Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM.; 5) Dr. Toto Pranoto h. Panja menerima penjelasan terkait masukan terhadap Undang- Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dari Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto. Selanjutnya, masukan-masukan tersebut akan menjadi 153 bahan pertimbangan Panja dalam Pembahasan RUU a quo antara lain: 1) Profesor Universitas Paramadina (Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D.): Tujuan pertumbuhan ekonomi 8% harus didukung melalui Danantara yang harus diposisikan untuk bersaing secara internasional. Untuk menumbuhkan 8%, tidak mungkin tanpa industrialisasi. Danantara punya kesempatan yang besar, dengan aset 9000 triliun, untuk membuat Indonesia tidak masuk middle income trap. Danantara tidak boleh diposisikan sebagai BUMN yang dipisah. Harus ada pernyataan yang jelas agar Danantara bersaing di tingkat internasional. ... BUMN Perbankan sudah bertransformasi secara kuat dan tidak boleh diganggu dimana BUMN Perbankan merupakan 2/3 bagian dari BPI Danantara. Oleh karena itu, BPI Danantara harus bervisi global seperti Temasek. Tata kelola BUMN yang sudah bagus, khususnya BUMN Perbankan, dilindungi secara baik pada holding BPI Danantara. 2) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM.): Konsep Badan Pengelola Investasi lebih baik dalam bentuk konsep usaha swasta. Jika dalam bentuk badan hukum publik banyak menimbulkan grey area. Perlu dipertegas kewenangan dari posisi antara BPI dan Kementerian BUMN. Peran DPR dalam pengelolaan BUMN diantaranya melakukan persetujuan rencana privatisasi dan penerimaan negara atas penugasan dan setoran dividen. Selama BUMN tidak mandiri dan selalu disokong oleh negara melalui PMN, konsep BPI Danantara dalam RUU ini sulit untuk terwujud. Intinya BUMN harus dibuat atau dibentuk menjadi mandiri sehingga BPI Danantara akan berfungsi secara optimal. 2) Akademisi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia (Dr. Toto Pranoto): Tugas BPI Danantara tidak hanya mengelola dana investasi BUMN (investment portofolio) tetapi juga mengembangkan bisnis atau industri baru. BPI Danantara harus memiliki struktus organisasi yang kuat yang berfokus pada agility dan praktek GCG yang sehat. Karakteristik ideal Struktur Organisasi BPI Danantara diantaranya Independensi dan Profesionalisme, Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Fleksibilitas dan Adaptabilitas, Holding Investasi dan Holding Operasional, Fokus pada Investasi. 154 i. Salah satu bentuk pemenuhan right to be considered adalah masukan dari pakar/akademisi tersebut dibahas dalam rapat-rapat pembentukan UU 1/2025, termasuk di dalam Rapat Panja mengingat RDPU dilaksanakan oleh Panja RUU a quo. Beberapa pembahasan tersebut sebagai berikut: 1) Ketua Rapat/Wakil Ketua Komisi VIi DPR RI (Eko Hendro Purnomo, S.Sos./F-PAN): Untuk pendalaman dari RDPU ini ya di sini sudah banyak yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu di sebelah kiri saya ada Kakanda Herman Khaeron, kami persilakan Kakanda. 2) F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.,): Terima kasih ya Adinda. Saya baru duduk langsung pertama memang saya pertama hadir ya Pak ya Prof ya. Terima kasih Pak Eko yang bijaksana dan baik hati, tidak sombong. Sebagai Ketua Panja Revisi Undang-Undang BUMN Pak Adi, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI, Prof Yetti dan Prof Paripurna yang saya hormati, saya muliakan di forum ini. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan ini mengulang sebetulnya. Dulu kami membahas undang-undang ini di era Pak Demer ini sebagai pimpinan komisi dulu dan memang lama dibahas. Kami sudah mengelaborasi berbagai pandangan, masukan, pendapat, dan rasa-rasanya ini sudah menuju kepada titik kulminasi untuk menyimpulkan beberapa persoalan dengan BUMN. 3) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum.): Baik terima kasih Ibu-Bapak sekalian. Saya akan menjawab secara umum semua pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum dianggap menjawab dengan senang hati, saya akan menjawab jika ada semacam penjelasan atau klarifikasi dari Bapak-bapak dan Ibu penanya. Pertanyaan tentang apakah kekayaan PT dalam hal ini Persero merupakan kekayaan maaf apakah kekayaan aset yang ada dalam PT itu masuk di dalam ranah keuangan negara? Jawabannya ada dua. Berdasarkan filosofi hukum PT maka aset yang ada dalam PT adalah milik PT, tetapi berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang- Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK mengklaim bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam PT adalah kekayaan negara. Jadi kita hidup dalam kontroversi ini selama 20 tahun dan dengan berkembangnya sistem manajemen resiko, berkembangnya prinsip-prinsip kesehatan suatu perusahaan dan seterusnya, maka sudah waktunya ditinjau kembali. Supaya apa? Supaya ada kejelasan dan business judgement rule itu bisa mendapatkan 155 proporsi yang sebenar-benarnya. Saya terus terang banyak mendapati ya orang yang mengambil keputusan bisnis yang kemudian berkalikali harus menghadapi penegak hukum untuk menjelaskan. Apakah bisnis yang diambil itu keputusan yang diambil itu satu berdasarkan itikad baik, dua tidak ada conflict of Interest, tiga sudah diupayakan apa tidak terjadi kerugian, tetapi namanya bisnis kan ada resiko. Nah kalau resiko ini kemudian di masuki ranah pidana korupsi maka ada dua kemungkinan, yang pertama pengambil kebijakan manajemen di BUMN itu selalu play safe aja dia gitu, enggak berani mengambil keputusan-keputusan yang sekiranya akan rugi. Sehingga apa daya saing terhadap perusahaan-perusahaan lain secara internasional itu tidak maksimal gitu. Maka saya mengusulkan ini dimasukkan bahwa aset apa PT adalah milik PT itu sendiri gitu. Tidak berarti direksi jika melakukan kesalahan tidak bisa dipidana: 1. pengadaan barang dan jasa; 2. penyuapan; 3. pencurian; 4. penggelapan. Itu semua masuk kalau terbukti kan gitu, tapi kalau itu masuk ranah keuangan negara menjadi sangat luas dan berdasarkan undang- undang anti korupsi dianggap memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum, itu betul-betul menjerat decision-decision yang seharusnya bisa diambil menjadi terhambat gitu. Nah ini mohon dipertimbangkan. Kemudian mengenai Danantara. Tadi ada kontroversi apakah ini badan hukum privat, badan hukum publik, apakah ini badan hukum, dan seterusnya. Pasal 1653 KUHPerdata mengatakan bahwa badan yang didirikan oleh penguasa maka dia bisa menjadi badan atau dia menjadi badan hukum gitu. Jadi cara terjadinya itu bisa dua. Yang paling gampang disebutkan dalam undang-undang Danantara adalah badan hukum, selesai. Maka jadilah dia badan hukum, lahir dia badan hukum, tetapi PP Perpres pun bisa mengatakan ini badan hukum, meskipun ini terbuka untuk di-challenge, tetapi dari segi fungsinya dia bisa dikatakan sebagai badan hukum gitu, tapi 1653 mengatakan asal didirikan oleh penguasa, maka dia merupakan badan hukum. Nah badan hukum yang seperti apa Ini memang dia bisa masuk diharapkan Danantara supaya bisa membuat konsolidasi aset ini menjadi lincah begitu dan fleksibel. Apakah ini badan usaha atau badan hukum publik dan seterusnya memang ada teori-teorinya, tetapi kita memiliki satu teori yang namanya badan hukum sui generis seperti yang ada di LPI berdasarkan omnibus law. Jadi ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi ini apa dari segi teori. j. Kemudian terkait dengan pemenuhan right to be explained, pada tanggal 1 Maret 2022 Wakil Ketua Komisi VI DPR menjelaskan 156 bahwa RUU a quo perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 mengingat UU 19/2003 sudah berlaku selama 19 tahun dan Komisi VI telah menyelesaikan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu usulan perubahannya adalah Kementerian BUMN hanya memegang peran regulator, sedangkan peran operator dilaksanakan oleh Badan Pengelola BUMN (vide https://www.youtube.com/watch?v=SOpG10AWIhg). k. Rapat Kerja Komisi VI DPR dan Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2025 telah menyepakati untuk melanjutkan RUU a quo pada Tahap Pembicaraan Tingkat Dua pada Rapat Paripurna selanjutnya (vide https://www.youtube.com/watch?v=c2enPwTiIfM). l. Pada tanggal 4 Februari 2025 Ketua Komisi VI DPR RI menjelaskan poin-poin DIM perubahan yang disetujui antara pembentuk undang- undang dalam Rapat Paripurna, salah satunya BUMN didorong bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global (vide https://www.youtube.com/watch?v=9lwyummDrCo). 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 64 yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 1/2025 dilakukan dengan sangat cepat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa UU Pembentukan PUU tidak menetapkan lamanya jangka waktu pembentukan sebagai tolok ukur formil pembentukan undang- undang, melainkan menekankan pada pemenuhan setiap proses tahapan yang harus dilaksanakan. Proses penyusunan suatu undang-undang dengan seluruh tahapan-tahapannya sebagaimana termuat dalam UU Pembentukan PUU merupakan suatu proses yang panjang, namun tidak dapat dimaknai proses tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan berlarut-larut. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. 157 b. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang- undang tersebut. Lama atau tidaknya proses pembentukan suatu undang-undang tidaklah dapat menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu undang-undang telah disusun sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Namun yang terpenting adalah apakah proses pembentukan suatu undang-undang tersebut sudah menempuh atau melalui seluruh tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang- undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang- undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." c. Bahwa proses pembentukan UU 1/2025 telah melalui proses perencanaan, penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo di Komisi VI DPR RI, pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah, pengesahan, dan pengundangan. Dengan demikian, proses penyusunan UU a quo tidak dapat dinilai cacat secara formil semata- mata karena hanya disusun dalam waktu cepat. Proses penyusunan UU a quo justru dapat memberikan gambaran proses pembentukan 158 suatu undang-undang yang efektif, dengan tetap menaati ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon Perkara 64 yang pada pokoknya menyatakan proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kejelasan rumusan, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut ini: a. Terkait dengan asas kejelasan tujuan bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam paragraf [3.15.4], halaman 366: “...dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil;” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim MK telah jelas menyatakan bahwa pemenuhan asas kejelasan tujuan dilepaskan dari permasalahan apakah norma UU 1/2025 menyimpang dari tujuan penyusunan undang-undang dan adanya kekhawatiran adanya kerugian hak konstitusional. Oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara 64 yang membangun argumentasi dengan membenturkan materi muatan Pasal 4B UU 1/2025 dengan tujuan pendirian dan penyelenggaraan BUMN dalam Pasal 2 UU 1/2025 tidak berdasar dan tidak termasuk dalam ranah pengujian formil. 159 b. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 1/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: “Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata, tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. ... Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global.” Selain itu dalam konsiderans Menimbang UU 1/2025 juga telah termaktub tujuan dari pembentukannya yang pada intinya menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian materi muatan pengaturan mengenai BUMN terhadap perkembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. c. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa Bab III UU Pembentukan PUU mengatur mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan menyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU bahwa 160 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi lima hal, yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. d. Bahwa materi muatan UU 1/2025 pada pokoknya mengatur tentang: 1) penegasan definisi BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung; 2) asas dalam penyelenggaraan BUMN, yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 3) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan hukum, tugas, kewenangan, dan organnya; 4) penambahan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas; 5) pengaturan tegas mengenai Danantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak usaha BUMN, dan/atau pembubaran BUMN; 6) pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka kepentingan negara; 7) pengaturan mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN; 8) pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 9) Pemerintah pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap 161 memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN; 10) pengaturan mengenai satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya; 11) pengaturan mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk perusahaan umum; 12) pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan UMKM dan koperasi serta pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan mengutamakan masyarakat sekitar; 13) tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antar BUMN, anak usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi yang diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Sebagaimana telah dinyatakan dalam konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU 1/2025, bahwa dibutuhkan penyesuaian materi muatan pengaturan mengenai BUMN terhadap perkembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian materi muatan tersebut telah tepat untuk dirumuskan dalam undang-undang sesuai dengan jenis dan hierarkinya dan dalil Pemohon Perkara 64 yang dibangun dengan membenturkan antar materi muatan dalam UU 1/2025 ataupun dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tidak tepat untuk menjadi pokok permohonan dalam pengujian formil. e. Terkait dengan asas kejelasan rumusan, DPR RI menyampaikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: [3.15.4] b) berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang 162 berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil; (hlm. 366-367). Bahwa Pemohon Perkara 64 mendalilkan adanya kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam UU 1/2025 sehingga proses pembentukan UU 1/2025 dianggap tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah jelas disampaikan oleh Majelis Hakim MK bahwa pemenuhan asas kejelasan rumusan dapat terlihat dengan mendalami lebih lanjut pasal demi pasal dalam UU 1/2025, sehingga perlu dinilai melalui pengujian materiil. 8. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 64 yang menyatakan bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak melibatkan DPD RI yang terlihat dari konsiderans UU 1/2025 tidak mencantumkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI merasa perlu menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. UU a quo tidak memiliki keterkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 163 penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian RUU a quo tidak terkait dengan kewenangan DPD RI untuk membahas RUU bersama dengan DPR RI dan Presiden. b. Bahwa terkait dengan perumusan dasar hukum dalam konsiderans suatu undang-undang, merujuk pada UU Pembentukan PUU khususnya Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Angka 28 sampai dengan Angka 31 Lampiran II UU Pembentukan PUU yang menguraikan sebagai berikut: 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. 29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Berdasarkan uraian tersebut maka pencantuman Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dalam bagian Mengingat suatu undang-undang tidak berkaitan dengan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan undang-undang tersebut. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melibatkan DPD dalam tiap rapat pembahasan, namun bagian “Mengingat” undang-undang tersebut mencantumkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena UU a quo merupakan usul inisiatif dari DPR RI dengan Naskah Akademik dan RUU berasal dari DPR RI, maka bagian “Mengingat” UU a quo telah tepat dengan tidak mencantumkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 melainkan Pasal 164 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian dalil Pemohon Perkara 64 yang mengaitkan konsiderans suatu undang-undang dengan keterlibatan DPD RI dalam pembahasannya merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. d. Kemudian terkait dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa materi muatan UU 1/2025 tidak berkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu dasar hukum pembentukan UU 1/2025 adalah ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak menguasai negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Adapun keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang lebih tepat dalam hal pengaturan mengenai badan usaha milik daerah dalam undang- undang tentang pemerintahan daerah dan badan usaha milik desa dalam undang-undang tentang desa. 9. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 64 yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo tidak melibatkan BPK karena UU a quo berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara oleh BUMN dan BPK memiliki mandatory constitutional, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagaimana berikut ini: a. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka BPK bukan merupakan lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. b. Berdasarkan Pasal 68 ayat (6) UU Pembentukan PUU dan Pasal 94 ayat (8) Peraturan DPR 2/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa 165 dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Adanya frasa “dapat” dalam kedua ketentuan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain bukan merupakan suatu obligatif melainkan bersifat fakultatif. Selain itu, keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain juga mempertimbangkan keterkaitan materi muatan rancangan undang- undang dengan lembaga tersebut. c. Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan para pakar telah dirumuskan bahwa politik hukum dalam UU a quo adalah BUMN merupakan entitas badan hukum tersendiri yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh aset dan kewajibannya, sehingga keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Adapun BPK merupakan lembaga yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam konteks ini, materi muatan UU 1/2025 tidak memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Oleh karena itu BPK bukan merupakan lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan UU 1/2025. 10. Bahwa terkait dengan permohonan provisi dan petitum Para Pemohon perkara 64 DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan permohonan provisi Para Pemohon Perkara 64, dalam putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017 pada bagian menimbang MK menyatakan: “Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 58 UU MK]. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan 166 provisi, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan: [3.15] ... Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang- undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kausistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. b. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Para Pemohon Perkara 64 yang memohon adanya putusan provisi maka terlebih dahulu harus dapat menguraikan dan menjelaskan adanya alasan yang kuat dan rasional bagi MK untuk mengabulkan permohonan provisi tersebut. Pada faktanya tidak ada kepentingan mendesak Para Pemohon Perkara 64 yang berprofesi sebagai yang berkaitan langsung dengan pokok permohonan provisi. Apabila permohonan provisi a quo dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut tidak akan berdampak apapun terhadap Para Pemohon Perkara 64 sebagai anggota organisasi yang bukan merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan aktivitasnya. Permohonan Provisi Para Pemohon untuk menunda keberlakuan UU a quo sampai adanya Putusan Akhir tidak relevan untuk dikabulkan karena permohonan a quo akan diputus dalam waktu segera. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengikat Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan pengujian formil 167 wajib diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Presiden dan/atau DPR memberikan keterangannya dalam persidangan agar menjamin kepastian hukum. c. Bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon yang pada intinya meminta agar UU a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UD NRI Tahun 1945, DPR RI menanggapi bahwa, petitum Para Pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan uraian positanya yang menjadikan beberapa peraturan perundang-undangan dan Putusan MK sebagai batu uji seperti UU tentang Pembentukan PUU, UU MD3, UU BPK, Peraturan DPR 1/2020, Peraturan DPR 2/2020, dan Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Oleh karena itu petitum Para Pemohon kabur (obscuur). III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI A. Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juni 2025, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 1. Terkait dengan pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat bermakna dalam tahapan pembentukan UU 1/2025, sebagaimana juga ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam tahapan penyusunan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Saat tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI telah mendengar masukan dari berbagai pakar/akademisi dan praktisi BUMN, yaitu: a) Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M., LL.M. yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Lampiran 9). 168 b) Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2020 (vide Lampiran 10) dengan materi paparan pada Lampiran 11. c) Dr. Riant Nugroho pada tanggal 23 September 2020 (vide Lampiran 12) dengan materi paparan pada Lampiran 13; 169 d) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. pada tanggal 23 September 2020 (vide Lampiran 12 dan Lampiran 14) dengan materi paparan pada Lampiran 15. e) Rismawati, S.H., M.H. dan Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum. selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16 dan Lampiran 17). 170 f) PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16). g) Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020. Materi yang dipaparkan oleh Arief Rahman terdapat dalam Lampiran 18 dan laporan kegiatan terdapat dalam Lampiran 19. (1) Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. 171 (2) Irna Nurhayarti, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. h) PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020 (vide Lampiran 19). 172 i) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H pada tanggal 28 April 2021 (vide Lampiran 20) dengan materi narasumber pada Lampiran 21. 173 j) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., dan Dr. Muhammad Hamdi SE, MBA. pada tanggal 2 September 2023 dengan materi narasumber pada Lampiran 38. 2) Pada tahap penyusunan NA dan RUU a quo, Komisi VI DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar/akademisi dalam kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke universitas, yaitu: 174 a) Dr. Tanri Abeng, MBA, Dr. Toto Pranoto, dan Fazar Harry Sampurno pada kegiatan RDPU tanggal 23 Juni 2021 (vide Lampiran 24 s.d. Lampiran 27). b) Akademisi Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum., Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H,, LL.M., M.Dev. Prac. (Adv), Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., dan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 27-29 Agustus 2021 (vide Lampiran 28). 175 c) Akademisi Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N., Dr. Nyulistiowati, S.H., M.H., C.N., Dr Anita Afriana, S.H., M.H., dan Rai Mantili S.H., M.H. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat tanggal 27-29 Agustus 2021 (vide Lampiran 29). d) Akademisi Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur tanggal 6-8 September 2021 (vide Lampiran 30). 176 e) Akademisi Universitas Hasanuddin, yaitu Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6-8 September 2021 (vide Lampiran 31). b. Terkait dengan proses pembahasan UU/2025 mulai dari tanggal 25 November 2024 hingga 4 Februari 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI, Surat Presiden Nomor: : R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). 2) Selanjutnya Pimpinan DPR RI menugaskan Pimpinan Komisi untuk membahas RUU a quo melalui Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). 3) Pada tanggal 23 Januari 2025 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide 177 Lampiran 45) dan dapat dilihat dari pranala https://www.youtube.com/watch?v=LSyVub5mFDs 4) Pada tanggal 30 Januari 2025 DPR RI telah melaksanakan RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum. (vide Lampiran 47) dengan materi yang dipaparkan narasumber tersebut dalam Lampiran 48 dan Lampiran 49. 5) Selanjutnya pada tanggal yang sama, pada 30 Januari 2025 DPR RI melanjutkan RDPU Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Lampiran 50) dan disiarkan langsung dalam platform Youtube dengan pranala 178 https://www.youtube.com/watch?v=7onxJ_rCKho. Adapun materi paparan dari tiap narasumber disampaikan dalam Lampiran 51 s.d. Lampiran 53. a) Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D. (FEB-UI) b) Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. (FH-UI) 179 c) Dr. Toto Pranoto 6) Pada 31 Januari 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah degan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU a quo (vide Lampiran 54). 180 7) Pada tanggal 1 Februari 2025 DPR RI melanjutkan Rapat Panja dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU a quo serta Pembentukan Timus dan Timsin (vide Lampiran 55). Rangkaian rapat pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (vide Lampiran 56) dan Rapat Panja untuk mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (vide Lampiran 57). Selanjutnya diadakan Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Pemerintah untuk membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, mendengar pendapat akhir mini fraksi, mendengar pendapat akhir Presiden, dan mengambil keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Lampiran 58). Rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui platform Youtube melalui pranala https://www.youtube.com/watch?v=S0208KNzhv0&t=70s. 8) Pada tanggal 4 Februari 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat 181 II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (vide Lampiran 59). Rapat tersebut disiarkan langsung melalui platform Youtube dan dapat diakses melalui pranala https://www.youtube.com/watch?v=vAPdYOzk-_Q. 2. Terkait dengan partisipasi masyarakat yang memberikan dampak terhadap dinamika perumusan materi muatan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 sebagaimana ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Berdasarkan RDPU dengan para pakar/akademisi pada tahap pembahasan, diperoleh masukan dan pendapat terkait dengan dua belas pokok perubahan UU 19/2003, yaitu: 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan memberikan kuasa atribusi kepada Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN. 2. Untuk penguatan pengelolaan BUMN, perlu dilakukan pemisahan antara fungsi regulator, Pembina dan pengawas BUMN dengan fungsi pengelolaan dan konsolidator aset BUMN. 3. Pembentukan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang merupakan suatu badan hukum yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Menteri BUMN dalam melaksanakan fungsi sebagai pengelola dan konsolidator aset BUMN. 182 4. BPI Danantara akan bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden dan diawasi oleh Menteri BUMN. 5. BPI Danantara memiliki organ yang terdiri dari: a) Dewan Pengawas (ex-officio Menteri BUMN; ex-officio Kementerian Keuangan; dan 1 pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden; dan b) Badan Pelaksana (Ketua dan Wakil Ketua) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Presiden dapat membentuk dewan penasihat dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Badan. 7. Menteri BUMN Bersama Badan akan mendirikan Holding Investasi dan Holding Operasional. Negara c.q. Menteri BUMN akan menjadi pemegang 1 lembar saham seri A Dwi Warna dan BPI Danantara akan memiliki 99,9% saham seri B. 8. Holding investasi akan berfokus pada pengelolaan dividen dan leveraging asset BUMN sedangkan holding operasional akan fokus pada pengelolaan BUMN. 9. Dengan adanya Badan, holding investasi dan holding operasional diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan di BUMN tidak lagi bergantung kepada APBN. Dalam perubahan UU BUMN ini, kebutuhan pendanaan yang berasal dari APBN dibatasi untuk penugasan khusus atau apabila Badan mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas. 10. Dalam rancangan perubahan ketiga UU BUMN juga diatur peran dan keterlibatan DPR dan Menteri keuangan. 11. Peran DPR dalam pengelolaan BUMN antara lain: a. Memberikan persetujuan atas rencana privatisasi, dan pemberian modal negara atas penugasan dan setoran dividen; b. Memberikan konsultasi kepada Menteri dan BPI Danantara untuk penyusunan RKAP holding investasi dan holding operasional serta hapus buku dan hapus tagih; dan 183 c. Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di BUMN. 12. Peran Menteri keuangan dalam pengelolaan BUMN antara lain: a. Berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk penentuan alokasi dividen yang akan diberikan kepada negara serta pemberian PMN untuk penugasan khusus; b. Menempatkan perwakilan di dewan pengawas badan; dan c. Keanggotaan komite (privatisasi dan penyelamatan). b. Masukan dan pendapat dari para pakar/ahli kemudian dipertimbangkan dan menghasilkan rumusan akhir yang berbeda dari rumusan awal atau pokok perubahan awal, antara lain: Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir Pokok Perubahan UU 19/2003 1. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara (BPI Danantara) yang merupakan suatu badan hukum yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Menteri BUMN dalam melaksanakan fungsi sebagai pengelola dan konsolidator aset BUMN. 2. BPI Danantara akan bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden dan Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum. Terdapat ambiguitas kewenangan BPI. Dalam RUU, kewenangan diberikan oleh Menteri Keuangan tetapi laporannya dan pertanggungjawabannya diberikan kepada Presiden. Seharusnya pada saat kewenangan diberikan oleh Menteri Keuangan, pelaporannya pun disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. Konstruksi kelembagaan dan kewenangan menteri BUMN dan BPI Pasal 3E UU 1/2025 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang- Undang ini. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 184 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir diawasi oleh Menteri BUMN. akan rancu. Konsep ini menjadikan BPI sebagai bagian dari Kementerian BUMN (delegasi). Dengan demikian, BPI tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada Menteri BUMN. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden. Pokok Perubahan UU 19/2003 Peran DPR dalam pengelolaan BUMN antara lain memberikan persetujuan dan rencana privatisasi, dan pemberian modal Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. a. Penyertaan modal negara pada BUMN bukan suatu keharusan. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dari DPR. Perlu Pasal 4A UU 1/2025 (3) Menteri mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka: a. pendirian Badan, 185 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir negara atas penugasan dan setoran dividen. dibedakan dan diperhatikan BUMN yang mendapatkan PMN. b. Prosedur pengajuan PMN: BUMN -> Menteri BUMN -> Menteri Keuangan -> DPR. c. Penugasan negara kepada BUMN harus diikuti dengan pembiayaan yang tidak merugikan kegiatan usaha BUMN. Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. perubahan penyertaan modal negara kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. penambahan penyertaan modal negara kepada Badan; dan/atau d. penugasan Pemerintah Pusat, kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN untuk mendapat persetujuan. Pasal 1 angka 1 UU 19/2003 Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. a. Perlu dipertimbangkan Persero yang Pasal 1 UU 1/2025 Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan: 186 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. memiliki saham 1% dwiwarna dapat dikualifikasikan sebagai BUMN. b. Apakah Holding Investasi ingin dianggap sebagai “badan usaha milik negara”? Jika ya, maka dengan rencana kepemilikan BPI 99% dan Kementerian BUMN 1%, tidak memenuhi definisi BUMN. a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: b. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau c. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. c. Selain itu terdapat pula masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang terdampak, yaitu PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16) dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020 (vide Lampiran 19) sebagai berikut: Narasumber Masukan PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) 187 Narasumber Masukan 1. Hakikat BUMN sebagai fungsi sosial untuk kesejahteraan, melaksanakan pelayanan bagi kepentingan umum, tetap harus mencari keuntungan yang berarti komersial hybrid, sebagai tuntutan untuk pengelolaan secara profesional, akan mengaburkan hakikat BUMN, maka perlu pemilihan hakikat keberadaan BUMN yang telah mengalami pergeseran makna. Hal ini perlu perumusan yang tegas. 2. Diperlukan pengaturan yang tegas mengenai sumber modal untuk dapat berlaku sebagai badan privat yang mencari keuntungan kepemilikan (50 + 1) % atau skema pembagian 50% : 50% untuk bidang yang tidak termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak (lihat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945). 3. Penegasan mengenai tempat kedudukan memberikan kepastian bahwa BUMN harus mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI. Penentuannya dalam anggaran dasar juga sesuai dengan ketentuan dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Pertanggungjawaban Direksi terdiri dari tanggung jawab internal dan eksternal serta diuji dengan “Business Judgment Rule”. 5. RUU BUMN mengatur ketentuan pemilihan direktur utama Persero dengan melibatkan Menteri dan DPR melalui alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Sistem demikian menjadikan BUMN sebagai “alat bagi kepentingan kelompok tertentu/penguasa”. Sebaiknya dalam pemilihan direktur utama Menteri tidak perlu melibatkan DPR. Menteri dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden cukup menggunakan daya upaya profesional dalam penjaringan calon direktur utama. BUMN didirikan tidak semata-mata memperoleh keuntungan, namun dapat dimaknai pula memperoleh keuntungan. Sebaiknya berkaitan dengan hal ini perlu ditegaskan bahwa pendirian BUMN dimaksudkan untuk memperoleh 188 Narasumber Masukan keuntungan, namun tetap melakukan pelayanan publik terlebih untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (untuk diposisi ini, ingat modalnya tetap negara harus (50+1)%. 6. Perlu ditegaskan mengenai kondisi dan waktu DPR melakukan pengawasan terhadap BUMN. Misalnya dalam proses untuk memilih perangkat kelengkapan BUMN seperti direksi dan juga dewan komisaris. Berkaitan dengan pemilihan direksi juga perlu ditegaskan mengenai kapan DPR dilibatkan atau tidak dilibatkan. Hal ini perlu diatur sebagai bentuk perwujudan hak prerogatif Presiden dalam memilih pembantunya. Adanya penegasan pengaturan demikian juga akan menjadi tonggak adanya BUMN yang sungguh independen tanpa campur tangan politik. Selanjutnya apabila telah terbentuk perangkat kelengkapan BUMN yang pemilihannya tanpa campur tangan politik, maka DPR dapat masuk dalam fungsi pengawasan tetapi bukan mengintervensi kepengurusan BUMN. 7. Dalam hal privatisasi, DPR perlu dilibatkan untuk memberikan persetujuannya. Namun untuk pembubaran, DPR tidak perlu dimintai persetujuan tetapi hanya pemberitahuan saja sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas Pemerintah dengan DPR dalam forum konsultasi. 8. Dewan Komisaris diwajibkan menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas setelah ditetapkan pengangkatannya untuk disampaikan kepada Menteri dan/atau RUPS. Selain itu juga dilakukan pengawasan baik secara internal dan eksternal oleh negara dan oleh pemegang saham. Kondisi demikian akan menyulitkan gerak langkah Dewan Komisaris dalam menjawab tantangan zaman untuk menyelenggarakan pengelolaan BUMN secara profesional dan komersial. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu ditegaskan salah satu mekanisme saja, yakni jika telah ditetapkan dalam bentuk swasta maka cukup pakta integritas kepada RUPS. 189 Narasumber Masukan 9. Bab tentang Ketentuan Penutup. Masa penyesuaian BUMN yang telah berdiri terhadap ketentuan UU BUMN yang baru sebaiknya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyesuaian BUMN menurut UU yang lama ke yang baru tidaklah mudah, terlebih untuk memandirikan BUMN dari intervensi pihak lain, khususnya pihak legislator sebagai lembaga politik dan punya agenda politik sendiri terhadap keberadaan BUMN. Belum lagi kesiapan penataan modal negara yang disertakan dalam modal BUMN yang harus disinkronkan dengan UU Keuangan Negara, hal ini terkait tanggung jawab dan pengelolaannya. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) 1. Pasal 3 ayat (1) huruf d a. Menambah penjelasan terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; b. bahwa “cakupan penyelenggaraan kemanfaatan umum” yang dimaksud termasuk cagar budaya. Alasannya bahwa TWC dibentuk dengan penugasan pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi 190 Narasumber Masukan Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. 2. Penyertaan Modal Negara Setuju untuk tetap mengatur adanya PMN kepada BUMN, khusus untuk penugasan pemerintah/proyek pemerintah yang berkaitan dengan multiplier effect bagi masyarakat. Namun untuk business as usual, PMN tidak diperkenankan. 3. Pasal 20 Menambah persyaratan untuk calon anggota Direksi, yaitu tidak pernah terkena kasus korupsi. 4. Pasal 75 – Anak Perusahaan Selain anak perusahaan yang dibentuk untuk pengembangan usaha induk, perlu ditambahkan bahwa persyaratan pendirian anak perusahaan karena memang dipersyaratkan regulasi untuk berdiri. Misalnya pada proyek infrastruktur dimana 1 PT berdiri untuk mengelola 1 jenis proyek. 5. Bab XVI tentang Pembinaan dan Kerjasama a. Proporsi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar 4% akan mengurangi kemampuan BUMN untuk berkinerja. b. Tidak semua BUMN memiliki kemampuan untuk menyalurkan program kemitraan, sehingga seringkali menyerahkan kepada BUMN lain (dalam hal ini PT. PNM (Persero) untuk mengelola, walaupun penilaian terhadap perusahaan menjadi turun, hingga 75%). 3. Terkait dengan pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 191 1) Bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak terlepas dari adanya urgensi nasional yang guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Sejak awal periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, Komisi VI DPR RI telah memprioritaskan pembahasan revisi UU 19/2003 pada tahun 2025. Hal ini dilaksanakan untuk BUMN lebih kompetitif dan mampu mengejar ketertinggalan dari pesaing global. Adanya urgensi tersebut dalam praktiknya juga ditegaskan dengan menempatkan RUU a quo menjadi prioritas utama yang dibuktikan bahwa UU 1/2025 merupakan undang-undang yang pertama kali diundangkan pada masa keanggotaan baru (https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53833/t/Revisi+UU+BUMN+M endesak%2C+Amin+AK%3A+Perlu+Regulasi+yang+Adaptif+dan +Modern). 2) Terkait dengan asas kejelasan tujuan, juga telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. 3) Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 1/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 1/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun 192 kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 4) Bahwa hal tersebut juga telah secara langsung disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof Arief Hidayat dalam Sidang Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan direvisinya UU 1/2025 dikaitkan dengan tujuan negara serta visi dan misi negara pada sistem pembangunan nasional yang dibangun jangka panjang yang selaras tertuang dalam 8 (delapan) misi utama Presiden yang disebut dengan Asta Cita. b. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 1/2025 telah mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik dan yang dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. 2) Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 1/2025 merupakan manifestasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang 193 produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat Indonesia. 3) Pembentukan UU 1/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis yang mendasarkan pada efektivitas pelaksanaan undang-undang sebelumnya. Beberapa permasalahan dalam praktik penyelenggaraan BUMN yang perlu diperjelas yaitu mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Perbedaan interpretasi mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Perbedaan interpretasi berimplikasi pada tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan negara, khususnya jika terjadi pengambilan keputusan oleh direksi dalam menjalankan perseroan. Kerugian BUMN dalam paradigma keuangan negara dapat dianggap sebagai kerugian negara (state loss) dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan kerugian BUMN dalam paradigma korporasi, dianggap sebagai kerugian usaha (bussiness loss). Dalam paradigma korporasi, jika terjadi kerugian usaha, direksi dilindungi oleh prinsip BJR yang dilaksanakan berdasarkan fiduciary duty dan statutory good faith, persoalan praktik pemisahan anak perusahaan (spin off) dan berbagai persoalan lainnya. Dengan memperhatikan aspek sosiologis tersebut, maka penyusunan UU 1/2025 telah jelas menerapkan prinsip dapat dilaksanakannya norma U 1/2025 ke depan. 4) Penerapan asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang dalam pembentukan UU 1/2025, juga tidak terlepas dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Penyesuaian pengaturan dilakukan melalui penyempurnaan baik terkait dengan UU tentang BUMN itu sendiri maupun sinkronisasi dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan BUMN antara lain, UU tentang Akuntan Publik, UU tentang Kementerian Negara, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Keuangan Negara, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang 194 Perbendaharaan Negara, UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan dilakukannya penyesuaian pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maka telah UU 1/2025 secara yuridis dapat dilaksanakan. 5) Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. c. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. 2) Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi 195 seluruh rakyat Indonesia melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan strategis. Dalam konteks ini BUMN berperan dalam perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. 3) Bahwa tercapainya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga telah dibuktikan dengan adanya kenaikan signifikan beberapa saham BUMN bahkan non-BUMN setelah dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adanya BPI Danantara telah menciptakan sentimen positif terhadap BUMN karena mendorong integrasi dan digitalisasi antar BUMN, terutama dalam sistem informasi keuangan, pengadaan, dan logistik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kebocoran atau korupsi. Pembentukan BPI Danantara yang mendapatkan dukungan regulasi dan politik telah memberikan rasa aman bagi investor. Hal ini menunjukkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi berdasarkan UU 1/2025 telah memenuhi proyeksi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 1/2025. (https://www.cnbcindonesia.com/research/20250612074205-128- 196 640262/5-saham-ini-terbang-usai-kena-angin-segar- danantara?mtype=mpc.w.B-boxccxmpcxmp-modelB) 4. Terkait dengan pencantuman RUU Perubahan Atas UU 19/2003 dalam dokumen perencanaan dan terkait dengan pembentukan UU 1/2025 sebagai tindak lanjut Putusan MK, sebagaimana permintaan Yang Mulia Prof dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Bahwa penyusunan NA dan RUU a quo telah dilakukan pada tahun 2020 oleh Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. Permintaan tersebut didasarkan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang menempatkan RUU a quo pada nomor 11. Dengan demikian proses penyusunan NA dan RUU a quo dimulai pada saat RUU a quo terdapat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. b. Daftar Prolegnas Prioritas Tahunan terdiri dari dua tabel, yaitu tabel yang memuat judul RUU dan tabel yang memuat Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Meskipun RUU Perubahan Atas UU 19/2003 tidak termasuk dalam 41 judul RUU pada Tabel Pertama, namun RUU a quo telah memenuhi kriteria untuk ditempatkan sebagai RUU a quo dalam kategori kumulatif terbuka akibat adanya Putusan MK. Pada Tabel Kedua telah menyebutkan secara eksplisit judul RUU yang berstatus sebagai RUU kumulatif terbuka akibat Putusan MK. Akan tetapi rumusan kalimat dalam Tabel tersebut menggunakan frasa “antara lain” yang menunjukkan bahwa dimungkinkan adanya pengusulan RUU selain dari judul RUU yang tercantum dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Penggunaan frasa tersebut juga untuk mengantisipasi adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti Putusan MK dalam bentuk perubahan undang-undang pada tahun berjalan tanpa melalui proses perubahan Prolegnas. c. Selain adanya Putusan MK yang perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU 19/2003, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang memberikan penafsiran mengenai kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN. Berdasarkan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberi ketegasan bahwa 197 kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian negara selama modalnya bukan berasal APBN atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut tidak menerima/menggunakan fasilitas negara. Artinya, diperlukan ketelitian untuk dapat memilah dan menelusuri sumber permodalan anak perusahaan BUMN tersebut untuk dapat menentukan apakah kerugian yang timbul merupakan kerugian negara atau tidak. Meskipun Surat Edaran ini hanya berlaku di lingkup Mahkamah Agung, namun pada praktiknya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian sebab setiap persoalan hukum yang menyangkut kerugian keuangan negara, pada akhirnya akan diperiksa di pengadilan di bawah Mahkamah Agung. d. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan MK dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka terlihat adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara. Oleh karena banyaknya perdebatan terkait status kekayaan BUMN yang memberikan dampak pada pelaksanaannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka DPR RI bersama dengan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang mengambil langkah terhadap arah politik hukum UU 19/2003 dengan menegaskan status dan kedudukan BUMN dalam UU 1/2025. e. Berikut akan diuraikan materi muatan revisi UU 19/2003 yang berkaitan erat dan merupakan bentuk konkret tindak lanjut atas pertimbangan hukum MK dalam berbagai putusan tersebut, antara lain: 1) Ketentuan Pasal 62D ayat (1) dan ayat (4) UU 1/2025 yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dan BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih. Materi muatan ini merupakan konsekuensi hukum dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan 198 dari lingkup piutang negara, sehingga terhadap penyelesaiannya dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing BUMN. 2) Ketentuan Pasal 5 UU 1/2025 yang menyatakan bahwa modal BUMN yang berasal dari APBN dan non-APBN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Materi muatan ini mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan negara yang turut serta menjadi modal usaha BUMN, pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules) dan bukan pada goverment judgement rules serta berimplikasi diperlukan penyesuaian pengaturan terkait pengawasan BUMN. Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah juga menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan ranah pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, mendasarkan pada pertimbangan tersebut pembentuk undang-undang telah melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan prinsip tata kelola dan pengawasan terhadap BUMN dalam UU 1/2025. 3) Ketentuan Pasal 8 menegaskan bahwa BUMN berbentuk badan hukum yang terdiri atas Persero dan Perum. Selain itu, Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 juga telah mengatur tegas mengenai kedudukan dan mekanisme RUPS sebagai organ tertinggi perseroan. Materi muatan dalam pasal-pasal tersebut menindaklanjuti Putusan MK Nomor 12 dan 14/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa BUMN merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum (rechtspersoon atau legal person). Sebagai badan hukum maka terhadap BUMN juga berlaku segala ketentuan dan prinsip- prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas termasuk menempatkan segala keputusan tertinggi dalam RUPS. 5. Terkait dengan pelaksanaan penyerapan aspirasi dan masukan masyarakat melalui teknologi digital, sebagaimana juga ditanyakan 199 oleh Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam website DPR RI, telah dibuka satu laman khusus dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/32/informasi-tugas). Dalam laman tersebut terdapat empat bagian, yaitu: 1) “Pengaduan ke DPR RI” (vide https://pengaduan.dpr.go.id/); 2) “Pengaduan ke Pemerintah” (vide https://dpr.lapor.go.id/); 3) “Partisipasi Masyarakat” (vide https://www.dpr.go.id/tentang- dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/informasi-tugas); dan 4) “Kunjungan Masyarakat” (vide https://humas.dpr.go.id/). b. Pada bagian “Partisipasi Masyarakat”, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasinya terhadap proses pembentukan undang-undang maupun terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Melalui laman Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU), masyarakat dapat memberikan aspirasi dan masukan secara online dalam dua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yaitu pada saat “Rencana Penyusunan NA dan RUU” dan telah terdapat “Konsep Awal NA dan RUU”. Dengan adanya SIMAS PUU, penyusunan NA dan RUU dapat dengan mudah menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memudahkan masyarakat dalam memberi masukan terhadap NA dan RUU kapanpun dan dimanapun. c. Pada kegiatan “Rencana Penyusunan NA dan RUU”, masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi dengan cara menjawab pertanyaan yang telah tersedia dalam laman tersebut dan/atau dengan cara mengunggah masukan tertulis melalui laman tersebut. Adapun dalam hal telah terdapat “Konsep Awal NA dan RUU”, masyarakat dapat mengunduh dokumen konsep awal NA dan konsep awal RUU yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR RI. Terhadap dokumen tersebut, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan aspirasi dengan cara menjawab pertanyaan yang telah tersedia dalam laman 200 tersebut dan/atau dengan cara mengunggah masukan tertulis melalui laman SIMAS PUU. d. Terhadap masukan yang telah diberikan oleh masyarakat, secara prosedural Badan Keahlian DPR RI akan menindaklanjuti setelah mencermati terlebih dahulu masukannya untuk menentukan pada bagian apa masukan tersebut dapat dimasukkan ke dalam NA dan RUU. Hal ini untuk memastikan bahwa masukan masyarakat tepat sasaran. Kemudian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian dan mendiskusikan dengan para pakar/ahli terhadap masukan tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan NA dan RUU. e. SIMAS PUU memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa membatasi masyarakat ke dalam kelompok usia, pekerjaan, jenis kelamin, kepentingan, dan lainnya, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan NA dan RUU. Masukan masyarakat melalui SIMAS PUU dapat digunakan dalam perbaikan materi muatan NA dan RUU. f. Bahwa selain memanfaatkan sistem teknologi informasi, keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 melakukan terobosan dengan membentuk satu alat kelengkapan baru, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Pembentukan ini berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j UU MD3 yang menyatakan bahwa “DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dan “Anggota DPR berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. 201 g. Bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024, telah dibentuk BAM DPR RI yang bertugas untuk: 1) menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung; 2) menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat; 3) menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti; 4) melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD; 5) melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan 6) menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. h. Meskipun telah terdapat platform dan aplikasi yang membuka ruang partisipasi publik, DPR RI senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi publik dengan menggunakan teknologi informasi. B. Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2025, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 1. Terkait dengan pelibatan DPD RI dalam pembahasan RUU a quo sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalam praktiknya undang-undang yang materi muatannya langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti UU tentang Mineral dan Batu Bara dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah mengikutsertakan DPD RI dalam pembahasan. Begitu pula dalam pembahasan UU tentang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang juga mengikutsertakan DPD RI. b. Adapun terkait dengan kelembagaan yang salah satu bidang usahanya mengelola sumber daya alam diatur dalam undang-undang yang tersendiri. Lembaga tersebut memiliki tingkatan yang berbeda, 202 yaitu tingkat nasional yang dikelola oleh BUMN, tingkat daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah, dan tingkat desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. c. Mendasarkan pada kewenangan DPD RI, maka keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa akan lebih relevan. 2. Terkait dengan pintu masuk pembahasan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa RUU Perubahan Atas UU 19/2003 telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Jangka Menengah Tahun 2020-2025 dan selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dirinci berikut: 1) terdapat pada nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1); 2) terdapat pada nomor 11 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2); 3) terdapat pada nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3); 4) terdapat pada nomor 4 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (vide Lampiran 4); 5) terdapat pada nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 (vide Lampiran 5); 6) terdapat pada nomor 7 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2024 (vide Lampiran 6). Oleh karena proses penyusunan NA dan RUU telah mulai dilakukan pada tahun 2020, maka pembentukan UU 1/2025 berdasarkan pada Prolegnas Prioritas Tahunan. b. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU tiap tahunnya. Bahwa Komisi VI DPR RI dibantu oleh Badan Keahlian DPR RI, selama tahun 2024 telah 203 menyiapkan dan melakukan proses penyusunan 3 (tiga) RUU yang telah mendapat dukungan dan memenuhi aspirasi masyarakat, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen, RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU Badan Usaha Milik Negara. Bahwa terkait dengan perkembangan penyusunan ketiga RUU tersebut, hanya RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN yang telah mencapai tingkat persetujuan DPR RI untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR melalui Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI tertanggal 25 September 2024. c. Oleh karena terdapat alokasi jumlah RUU per Komisi yang dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka Komisi VI DPR RI berkeputusan bahwa RUU yang masuk dalam daftar prioritas adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan RUU tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua RUU tersebut masih dalam proses penyusunan, sedangkan RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN sudah menyelesaikan tahap penyusunan dan dapat dilanjutkan proses pembentukannya melalui pintu kumulatif terbuka karena adanya Putusan MK tanpa harus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dengan demikian pada tahun 2025 Komisi VI DPR RI tetap dapat melanjutkan proses penyusunan 2 RUU dan pembahasan 1 RUU sesuai dengan perencanaan. 3. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri BUMN selaku wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pendapat Pemerintah mengenai suatu rancangan undang- undang yang diusulkan oleh DPR RI disampaikan pada tahap pembahasan, yakni dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan 204 Tingkat II. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 68 ayat (4) huruf c UU tentang Pembentukan PUU, dalam Pembicaraan Tingkat I Presiden menyampaikan pendapat dalam dua kali kesempatan, yaitu “Pandangan Presiden” pada saat Rapat Kerja dengan agenda pengantar musyawarah dan “Pendapat Mini Presiden” pada akhir Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c UU tentang Pembentukan PUU, Presiden menyampaikan “Pendapat Akhir Presiden”. Adapun berdasarkan Pasal 65 UU tentang Pembentukan PUU Presiden dapat menugasi menteri untuk melakukan pembahasan undang-undang bersama dengan DPR RI, dengan demikian seluruh pendapat yang disampaikan oleh menteri- menteri yang ditugasi merupakan suatu satu-kesatuan yang mewakili Presiden. b. Bahwa pendapat yang bersifat satu-kesatuan tersebut dalam pembentukan UU 1/2025, juga disampaikan dalam beberapa tahapan antara lain: 1) Penyampaian pandangan dari Presiden terkait dengan RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri BUMN pada Rapat Kerja 23 Januari 2025 (vide Lampiran 45). 2) Penyampaian pendapat mini Presiden terkait RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam Rapat Kerja 1 Februari 2025 (vide Lampiran 58). 3) Penyampaian pendapat akhir Presiden terkait dengan RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri BUMN dalam Rapat Paripurna 4 Februari 2025 (vide Lampiran 59). 4. Terkait dengan evaluasi Prolegnas sebagaimana yang ditanyakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., DPR RI memberikan keterangan bahwa evaluasi dapat dilakukan terhadap Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan. Evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun berikutnya. Adapun Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat 205 dilakukan sewaktu-waktu. Dalam konteks pembentukan UU 1/2025 yang dilanjutkan pada tahun 2025, tidak diperlukan evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2025 karena RUU Perubahan Atas UU 19/2003 telah memenuhi syarat kumulatif terbuka akibat adanya Putusan MK. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan 206 c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DAFTAR LAMPIRAN KETERANGAN DPR Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 3 23 Maret 2021 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 4 15 Desember 2022 Fotokopi Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 207 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 5 3 Oktober 2023 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 6 3 Oktober 2023 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 7 19 November 2024 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 8 24 Februari 2020 Fotokopi Nota Dinas Nomor TU/1145/KOM.VI/DPR RI/II/2020 perihal Permintaan Penyiapan NA dan draf RUU a quo kepada Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang-undang 9 18 Juni 2020 Fotokopi Surat Undangan Diskusi dengan Dr. Pininta Ambuwaru, Tambahan Catatan Masukan Narasumber, dan Rekaman Audio Diskusi 10 16 Juli 2020 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. 11 16 Juli 2020 Materi Paparan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. 12 23 September 2020 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Dr. Riant Nugroho 13 23 September 2020 Materi Paparan Dr. Riant Nugroho 208 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 14 23 September 2020 Pointer Moderator Diskusi dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S 15 23 September 2020 Materi Paparan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S 16 10 – 12 September 2020 Poin Moderator Kegiatan Uji konsep NA dan RUU ke Provinsi Jawa Barat 17 10 – 12 September 2020 Materi Paparan Rismawati, S.H., M.H. 18 7 – 9 Oktober 2020 Materi Paparan Arief Rahman 19 7 – 9 Oktober 2020 Fotokopi Laporan Uji Konsep RUU BUMN ke Provinsi D.I.Yogyakarta 20 28 April 2021 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. 21 28 April 2021 Fotokopi Materi Paparan Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. 22 Tangkapan Layar SIMAS PUU draf NA RUU BUMN dalam https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/106 23 Tangkapan Layar SIMAS PUU konsep awal RUU BUMN dalam https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail- ruu/id/107 24 23 Juni 2021 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Komisi VI DPR RI dengan Dr. Tanri Abeng MBA, Dr. Toto Pranoto, dan Fazar Harry Sampurno 209 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 25 23 Juni 2021 Pointers Materi Dr. Tanri Abeng MBA 26 23 Juni 2021 Materi Paparan Toto Pranoto 27 23 Juni 2021 Materi Paparan Harry Sampurno 28 27 – 29 Agustus 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Gadjah Mada 29 27 – 29 Agustus 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Padjadjaran 30 6 – 8 September 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Brawijaya 31 6 – 8 September 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Hasanuddin 32 8 November 2021 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Panja Penyusunan NA dan RUU a quo 33 16 November 2021 Fotokopi Risalah Rapat Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II 34 26 -27 November 2021 Fotokopi Catatan Rapat Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI 35 14 Desember 2021 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VI DPR RI dengan agenda Laporan Panja Penyusunan NA dan RUU a quo 210 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 36 14 Desember 2021 Fotokopi Surat Pimpinan Komisi VI kepada Pimpinan Badan Legislasi Nomor: B/16783/LG.01.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Undang- Undang dan Naskah Akademik tentang BUMN 37 19 Januari 2022 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR dengan acara Penjelasan Pengusul terkait Harmonisasi RUU a quo 38 2 September 2023 Fotokopi Laporan Singkat Uji Konsep RUU BUMN ke D.I.Yogyakarta 39 13 September 2023 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan acara Pengambilan Keputusan atas Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU dan Surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor: B/686/LG.01.01/IX/2023 kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian RUU 40 2 Oktober 2023 Fotokopi Surat Pimpinan Komisi VI DPR RI kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B/703/LG.01.01/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permintaan Penjadwalan dalam Rapat Paripurna DPR RI 41 3 Oktober 2023 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI pengambilan keputusan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI 42 25 September 2024 Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Presiden Joko Widodo dengan nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI 211 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 43 25 November 2024 Fotokopi Surat Presiden Prabowo kepada Ketua DPR RI Nomor: R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 44 22 Januari 2025 Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo 45 23 Januari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan 46 23 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VI DPR RI Pembentukan Panja Pembahasan RUU BUMN 47 30 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum 48 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I 49 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum 50 30 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto 51 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. 52 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM. 53 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Dr. Toto Pranoto 212 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 54 31 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas Daftar Inventariasi Masalah (DIM) RUU a quo 55 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Pembahasan DIM dan Pembentukan Timus Timsin 56 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 57 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Laporan Timus Timsin 58 1 Februari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II 59 4 Februari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang 60 4 Februari 2025 Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI Selain itu, untuk memperkuat keterangannya, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Pininta Ambuwaru yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 213 Saksi Pininta Ambuwaru: 1. Saksi dalam kapasitas sebagai pihak yang diundang oleh DPR pada tahun 2020 untuk membahas draft rancangan Undang-Undang BUMN. 2. Pada saat diskusi pada tahun 2020, Saksi menggarisbawahi antara lain bahwa batasan pengertian BUMN yang perlu dipilih, apakah masuk dalam rezim keuangan negara atau rezim koorporasi. 3. Saksi juga memberikan usulan pada saat itu bahwa BUMN dibagi berdasarkan klasifikasi, berdasarkan apa yang tujuan awalnya. Apabila BUMN tersebut didirikan untuk melayani kepentingan umum, maka tidak perlu dibebani untuk menciptakan keuntungan, tetapi apabila BUMN tersebut dibentuk untuk memberikan dividen bagi negara, maka seharusnya BUMN tersebut tidak lagi masuk dalam ranah keuangan negara. Hal ini karena berdasarkan pengalaman dan praktik yang terjadi akan sedikit menghambat bagi BUMN untuk bergerak lebih cepat karena panjangnya dan karena rezim keuangan negara itu menyebabkan banyak direksi BUMN untuk mengambil tindakan. 4. Penting juga ketentuan tentang anak perusahaan ataupun cucu BUMN, berapa persen sebenarnya yang dimiliki oleh BUMN sehingga bisa masuk dalam ranah yang disebut dengan anak perusahaan. 5. Kemudian hal penting lain yang waktu itu dibahas dengan DPR adalah mengenai apabila BUMN tersebut harus diperiksa oleh BPK, maka dicantumkan secara jelas, bagaimana BPK bisa memeriksa BUMN yang bersangkutan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2025, serta tambahan keterangan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara 64/PUU-XXIII/2025: a. Pemohon 2 mendalilkan bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna (meaningful participation) kepada publik dengan alasan: 1) Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025; dan 214 2) Proses pembentukan UU BUMN 1/2025 sangat cepat dan tidak ada transparansi kepada publik, serta sulit mengakses dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukannya seperti: Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Naskah Akademik, dan draft RUU BUMN Perubahan. b. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. c. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak melibatkan: 1) Dewan Perwakilan Daerah yang perlu memberikan pertimbangan terkait kebijakan pembangunan di daerah; dan 2) Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan pertimbangan terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU MK”, jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 215 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, Para Pemohon harus dapat membuktikan: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. B. Tanggapan Pemerintah Atas Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat- syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. 2. Bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dalam Perkara 64/PUU- XXIII/2025 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I dalam Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang dalam hal ini merupakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai badan hukum¸ karena berdasarkan perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon, 216 hanya melampirkan Akta Pendirian Himpunan Mahasiswa Islam dan perubahannya (vide bukti Pemohon Nomor P-5 sampai dengan P-8). 2) Bahwa terhadap Pemohon II dalam Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang merupakan organisasi nirlaba bernama Yayasan Citta Loka Taru tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual maupun potensial dari diundangkannya UU BUMN 1/2025. 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon III dalam Perkara 64/PUU- XXIII/2025 yang menyatakan terbitnya UU BUMN 1/2025 mengakibatkan sentimen negatif atas saham PT WIKA (Persero) Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional dapat disampaikan bahwa fenomena turunnya nilai saham PT WIKA (Persero) Tbk dalam pasar modal tidak dapat serta merta hanya dikaitkan dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Naik turunnya harga saham dalam pasar modal secara umum dipengaruhi oleh dinamika pasar modal dan kinerja perusahaan itu sendiri. 3. Kemudian, dalam Putusan MK yang mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon juga dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Pemohon pengujian formil dalam memberikan masukan terhadap UU yang diuji. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara 217 aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14-15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan MK tersebut, perlu dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025. 4. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa DPR telah mempublikasikan dokumen Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui kanal DPR pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 agar dapat diakses masyarakat. 5. Dengan telah dipublikasikannya dokumen yang didalilkan Para Pemohon tidak dapat diakses tersebut, semakin menguatkan tidak adanya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon karena tidak ada satupun bukti Para Pemohon telah memberikan masukan dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, meskipun akses terhadap dokumen yang dibutuhkan Para Pemohon telah dibuka oleh DPR. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian 218 Para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pembentukan UU BUMN 1/2025. Uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan Para Pemohon tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah undang-undang, serta tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU BUMN I/2025 Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dalil Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan latar belakang pembentukan UU BUMN I/2025, sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas 219 yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. 2. Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk, menetapkan kebijakan (beleid), mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan tujuan Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 5. Peran dan kontribusi strategis BUMN tersebut semakin vital dengan adanya cita-cita pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui 8 (delapan) misi utama (Asta Cita), yang antara lain berfokus pada kemandirian bangsa, 220 penciptaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Dengan visi dan misi Pemerintah tersebut, peran dan kontribusi BUMN dituntut semakin kuat dalam mendukung program pemerintahan dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU BUMN 1/2025 adalah sebagai berikut: 1. Para Pemohon tidak mendapatkan akses terhadap DIM, Naskah Akademik, dan draf RUU BUMN Perubahan pada tahap pembentukan. 2. Proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pembentukan UU BUMN 1/2025 melanggar prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). bahwa terhadap pengujian formil tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna yang salah satunya didasarkan atas dalil bahwa Para Pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen terkait proses pembentukan RUU BUMN Perubahan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa akses terhadap Naskah Akademik dan draf RUU BUMN Perubahan telah dimuat pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 b. Kemudian terkait dengan akses terhadap DIM telah Pemerintah berikan kepada stakeholder yang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung sebagaimana tertuang dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 221 Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). 2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menyampaikan proses pembentukan RUU BUMN Perubahan, periode 2025-2029, perlu Pemerintah sampaikan bahwa RUU BUMN Perubahan telah dilakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Pada tahun 2019, RUU BUMN Perubahan ditetapkan dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-1). 2) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020- 2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-2), Pemerintah telah melakukan Pembahasan Lanjutan Masukan terhadap RUU BUMN Inisiatif DPR yang diperoleh melalui website https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 dan 222 dilaksanakan melalui rapat tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1. Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); 2. R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3. Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; 4. Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; 5. Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 6. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 3) Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: a) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN 19/2003). b) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. c) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 223 d) Pembahasan masukan dari para Ahli Hukum yang telah disampaikan oleh Prof. Paripurna Sugarda, Prof. Eddie O.S. Hiariej, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Satya Arinanto, DR. Dian Simatupang, dan Toto Pranoto. e) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Nindyo Pramono, dan Dr. Dian Puji Simatupang. f) Penyampaian hasil draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO (RUU BUMN versi Pemerintah) pada tanggal 7 Januari 2021. g) Pembahasan lanjutan draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO (RUU BUMN versi Pemerintah) pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6) 4) DPR kemudian mengirimkan RUU BUMN inisiatif DPR melalui Surat Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal penyampaian RUU Usul DPR RI (vide Bukti PK-7). 5) Kemudian, pada bulan Oktober tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung kesinambungan proses pembentukan RUU yang sedang berlangsung berdasarkan Prolegnas periode tahun 2020 – 2024, maka Presiden tetap mengeluarkan Surat Presiden tanggal 25 November 2024 dengan merujuk pada Surat penyampaian RUU oleh DPR tanggal 25 September 2024 di atas, meskipun pada saat itu telah ditetapkan Prolegnas periode tahun 2025 – 2029. 6) Bahwa pada tanggal 19 November 2024 ditetapkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program 224 Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025. 7) Pemerintah kemudian melalui melalui Surat Presiden Nomor R- 64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-8) menyampaikan Wakil Pemerintah yang ditugaskan untuk membahas RUU BUMN inisiatif DPR. 8) Selanjutnya pada rapat kerja Komisi VI DPR RI tanggal 23 Januari 2025 dilakukan penyerahan DIM oleh Pemerintah kepada DPR RI (vide Bukti PK-9). DIM Pemerintah tersebut disusun berdasarkan bahan yang diperoleh dari kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 di atas. (vide Bukti PK-3 dan Bukti PK-6). 9) Komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan proses pembentukan RUU BUMN Perubahan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas: a) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. b) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda 225 dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. c) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. 10) Selain adanya Putusan MK tersebut di atas, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU BUMN 19/2003 yang telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun yaitu perlunya membentuk sebuah badan pengelola investasi BUMN sebagai lembaga sui generis untuk mendukung Asta Cita Presiden dalam rangka mendorong kemandirian bangsa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Selain itu, revisi UU BUMN 19/2003 juga diperlukan untuk: a) menegaskan bahwa aset BUMN merupakan kekayaan BUMN itu sendiri dan bukan merupakan kekayaan negara; b) menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara; dan c) optimalisasi pengelolaan BUMN dengan adanya pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional. Dengan demikian, RUU BUMN Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional pembentukan BPI Danantara dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan MK, dan 3) keinginan bersama pembentuk undang-undang untuk melanjutkan pembentukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang 226 ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi VI di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU BUMN Perubahan. b. Bahwa tahap perencanaan RUU BUMN Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut Perpres 87/2014), RUU BUMN diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Prolegnas periode 2020-2024, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnas periode 2025-2029, RUU BUMN Perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel kumulatif terbuka Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. c. Pada tahap penyusunan RUU BUMN Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 P3 jo. Pasal I angka 5 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 49 P3 secara terbuka. Dalam rangka penyusunan RUU BUMN, Pemerintah dan DPR (selanjutnya disebut Pembentuk UU) telah melakukan penjaringan masukan melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM oleh Pemerintah yang dibahas dalam Rapat Pembahasan Tingkat I (vide Bukti PK-3 dan Bukti PK-6). d. Pada tahap pembahasan RUU BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2011 dalam 227 beberapa rapat pembahasan (Dokumentasi Kegiatan Tahap Pembahasan) sebagai berikut: 1) Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Tingkat I dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian proses pembahasan sebagai berikut: a) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN (vide Bukti PK-8). b) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Bukti PK-9) dengan agenda: (1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan. (2) Penyampaian Pandangan Presiden. (3) Penyerahan DIM dari Pemerintah. (4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. c) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Bukti PK-10). d) Selanjutnya dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 (vide Bukti PK-11). e) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Bukti PK-12). 2) Pembicaraan Tingkat II 228 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 (vide Bukti PK-13), yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Bukti PK-14). e. Pada tahap pengesahan RUU BUMN Perubahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU P3 jo. ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B/1638/LG.01.03/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-14) f. Setelah diajukan permohonan pengesahan sebagaimana huruf e tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU 13/2022, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang- undang (memberikan nomor undang-undang dan tambahan lembaran negara). 3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pembentukan UU BUMN 1/2025 melanggar prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation), Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 229 a. Bahwa terkait terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2022; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 selengkapnya menyatakan: Ketentuan Pasal 96 UU 13/2022 selengkapnya menyatakan: Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 230 penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 231 b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan (meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-undangan), maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya. c. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan [3.26.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di atas). d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya, Pemerintah telah membuka akses kepada 232 masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung sebagaimana telah diuraikan pada Keterangan Pemerintah angka 1 dan angka 2 di atas, sehingga terpenuhinya atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah Pemerintah membuka akses dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak. e. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 ini merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (vide Pasal 5 huruf g P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (vide Pasal 96 UU P3). 4. Bahwa terkait permohonan provisi Para Pemohon Perkara 64/PUU- XXIII/2025, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Terkait permohonan provisi, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan bahwa permohonan provisi harus dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan: “[3.15] ... Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang- undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kausistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan.” 233 b. Menurut Pemerintah, tidak ada kepentingan mendesak Para Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan proses pembentukan UU BUMN 1/2025. Apabila permohonan provisi a quo dikabulkan oleh MK pun, maka hal tersebut tidak akan berdampak apapun terhadap Para Pemohon Perkara 64/PUU- XXIII/2025 sebagai anggota organisasi yang bukan merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan aktivitasnya. c. Dengan demikian, menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menolak permohonan provisi Para Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU BUMN 1/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres 87/2014; 3. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU BUMN Perubahan telah dimulai sejak tahun 2020 menunjukan bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation; dan 4. Para Pemohon tidak memiliki kepentingan yang relevan dan mendesak atas proses pembentukan UU BUMN 1/2025, sehingga permohonan Provisi Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 sudah sepatutnya untuk ditolak. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) UU BUMN 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 234 Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU- XXIII/2025. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Tambahan keterangan Presiden: Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Nah, ini dalam perkembangannya, apakah ada evaluasi? Karena saya lihat di prioritas 2025 itu, tidak ada sebetulnya rancangan undang undang BUMN- nya di 2025, mohon dikoreksi nanti, karena dia sudah ada di dalam long list- nya 2025-2029, tetapi di … apa … prioritasnya itu saya cari-cari, apa saya salah buka lamannya, tapi saya lihat kok benar ini ada logo DPR di situ, tetapi kok tidak masuk di situ? Nah, ini masuknya ke mana? Mohon nanti bisa dijelaskan soal ini. Ini saya kira, baik Pemerintah maupun DPR, ini kami memang butuh sekali dokumen-dokumen itu untuk bisa mem … apa … memberi terang-benderang proses perjalanan dari Undang-Undang 235 1/2025 ini. Itu tidak hanya soal asas keterbukaan, tetapi dari hulunya, yaitu tujuannya dulu, sampai kemudian proses keterbukaannya di situ. 2. Mohon bisa dijelaskan. Kalau di Pemerintah, saya tidak tahu ada … apakah kitab … DPR, Pemerintah punya juga semacam ini? Dulu setahu saya di BPHN pernah mencoba membangun mekanisme partisipasi publik lewat e- participation itu. Apakah ada seperti itu? Karena saya membayangkan kalau kemudian proses ini tidak dibangun secara digital, itu kan kita ada efisiensi anggaran dan sebagainya, itu kan menyulitkan sebetulnya. Nah, sejauh mana sebetulnya mekanisme digital ini juga berkembang? Baik itu di DPR maupun di Pemerintah untuk bisa mengantisipasi mekanisme asas keterbukaan itu sendiri. 3. Kemudian yang berikutnya, termasuk asas dapat dilaksanakan itu, Bu, termasuk dari Pemerintah juga nanti. Asas dapat dilaksanakan ini kan berkaitan dengan untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Efektivitasnya seperti apa, baik itu kemudian dilihat dari sisi filosofisnya, sosiologisnya, maupun dari yuridisnya. 4. Saya ke Pemerintah ini, kepada Sekretaris BUMN. Mohon nanti ada tambahan, Pak, keterangan dari Pemerintah, ya. Pertama, menyangkut soal kelompok-kelompok masyarakat itu. Kalau di sini kan sudah ahli-ahli, sudah ada nih, Pak. Kelompok masyarakat, apakah memang ada yang dilibatkan terkait dengan proses itu? Kemudian keterlibatan seperti apa? Mohon nanti ditambahkan keterangan itu. Termasuk kemudian, apakah betul, Pak, itu memang sulit untuk diakses sampai sekarang? Itu juga mohon nanti ditambahkan keterangan soal hal itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Pada intinya meminta penjelasan jalur masuk UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti PK-15). b. Pemerintah dapat jelaskan bahwa meskipun dalam tabel Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan judul RUU BUMN Perubahan, namun adanya frasa “antara lain” pada Daftar 236 Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya RUU lain selain RUU Perubahan UU Perkoperasian dan RUU Perubahan Keempat UU MK, sehingga kolom tersebut tidak dapat dibaca hanya 2 (dua) RUU saja yang masuk dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. c. Pemerintah menyampaikan Putusan MK yang menimbulkan akibat dan kemudian ditindaklanjuti melalui RUU BUMN Perubahan adalah sebagai berikut: 1) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. 2) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. 237 3) Putusan MK No 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. 4) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. 5) Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6) Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan 238 bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. d. Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU BUMN 19/2003 demi melaksanakan visi misi Presiden Periode 2025-2029. Presiden telah menyampaikan surat Nomor R-64/Pres/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 hal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Ketua DPR RI (vide Bukti PK-15). Surat tersebut menunjuk Menteri BUMN, Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU BUMN Perubahan, penunjukkan wakil pemerintah merupakan wujud dari political will pemerintah untuk mendukung pembahasan RUU BUMN Perubahan yang merupakan salah satu regulasi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan visi misi Presiden Periode 2025-2029. Presiden Periode 2025-2029 telah menetapkan delapan prioritas nasional pembangunan yang disebut dengan Asta Cita. Salah satu misi Presiden Periode 2025-2029 yang dituangkan dalam Asta Cita adalah untuk “Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.”, selanjutnya disebut Prioritas Nasional 5. Selanjutnya, dalam dokumen RPJMN yang termuat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, diperoleh penjelasan arah/tujuan Pembangunan Prioritas Nasional 5 tersebut adalah untuk memajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, dan produktivitas ekonomi, serta integrasi ekonomi domestik dan global. 239 Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Prioritas Nasional 5 tersebut perlu adanya dukungan regulasi dan penataan kelembagaan. Salah satu kebutuhan regulasi tersebut adalah undang- undang tentang pembentukan Danantara sebagai Lembaga sui generis. Pembentukan Danantara dimaksudkan untuk mengelola investasi, mengelola BUMN dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu, selain itu Danantara juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional. Selain pembentukan Danantara, RUU BUMN Perubahan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan perkembangan mekanisme partisipasi masyarakat secara digital, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Kementerian BUMN melalui website JDIH Kementerian BUMN yang dapat diakses pada laman https://jdih.bumn.go.id/ telah menyediakan suatu platform bernama Tanya Hukum BUMN yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Kementerian BUMN termasuk diantaranya untuk mengajukan pertanyaan maupun aspirasi. Platform pada JDIH Kementerian BUMN tersebut memberikan kesempatan pada user untuk menyampaikan identitasnya termasuk e-mail, hal ini dimaksudkan agar setiap masukan/pertanyaan yang diperoleh dapat ditanggapi oleh Kementerian BUMN kepada user yang bersangkutan. b. Bahwa Pemerintah telah memberikan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam laman https://bumn.go.id/pelayanan/terhubung/kontak serta https://jdih.bumn.go.id/. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan tinjauan asas 240 dapat dilaksanakan pada UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah jelas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyampaikan dalam pertimbangan 3.15.4 “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, ….”. b. Namun demikian, dapat disampaikan juga bahwa penjelasan asas dapat dilaksanakan yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dilihat dalam konsideran menimbang yang pada pokoknya menyatakan: 1) dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara; 2) pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional; 241 3) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional; 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah. Kemudian, secara filosofis pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembentukan BUMN ini tercermin pada Nilai Pancasila Sila Kelima dan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor - sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya, menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan- kekuatan swasta besar dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Secara yuridis, kebutuhan untuk mengubah UU tentang BUMN menjadi penting karena terdapat materi muatan yang perlu dilakukan penyesuaian dan diubah dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU tentang BUMN. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pengaturan BUMN. 4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan kelompok masyarakat yang dilibatkan dan akses terhadap informasi terkait RUU BUMN Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah 242 melibatkan kelompok masyarakat berupa direksi dan karyawan BUMN. Pemerintah menilai bahwa pelibatan kelompok masyarakat tersebut sangat diperlukan mengingat BUMN termasuk di dalamnya pejabat dan karyawan merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung oleh adanya RUU BUMN Perubahan. Direksi dan karyawan tersebut telah dilibatkan sebagai Tim Kerja dan Tim PMO dengan tugas untuk menampung dan menyusun masukan. Masukan yang diberikan tersebut diantaranya telah dihimpun dari aspirasi langsung anggota tim maupun BUMN lain serta dari akademisi dan pemerhati BUMN. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi tersebut juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dari PT Bank Mandiri (Persero), PT BRI (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero), kelompok kerja ini mempunyai tugas untuk menyusun kajian berdasrkan tema yang telah ditentukan (vide Bukti PK-6). b. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa DPR telah mempublikasikan dokumen Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui kanal DPR pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 agar dapat diakses masyarakat. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Bahkan, ya, saya ini langsung mengaitkan ke Pak Wamen dari Pemerintah, Presiden. Tadi, Pak Wamen menyebutkan bahwa … apa … di halaman 27 dan sebetulnya juga ini menggantung, belum dijawab secara langsung oleh Pak Wamen sendiri, nih. Nah, di sini disebutkan oleh Pak Wamen bahwa di halaman 27 itu, “Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, ya, meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 merupakan sinergi antara ini pembentuk undang-undang, ya, dan masyarakat.” Ini kan normatifnya seperti ini, tapi bagaimana ini kelihatan dalam kenyataannya? Apakah memang Pemerintah, dalam arti … dalam arti pembentuk undang-undang, apakah pembentuk undang-undang ini sudah menyediakan akses itu? Paling tidak, kalau misalnya disebutkan pemberi … apa … pembentuk undang-undang tidak menghalangi masyarakat untuk memberikan masukan. Bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa masyarakat tidak terhalangi, dia punya haknya untuk berpartisipasi? 243 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pemberian akses oleh pembentuk undang-undang kepada Masyarakat untuk berpartisipasi, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah memberikan akses kepada stakeholder yang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung sebagaimana tertuang dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). b. Bahwa dalam proses pembentukan RUU BUMN 1/2025, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait RUU BUMN Inisiatif DPR yang diperoleh melalui website https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); 2) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; 4) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; 5) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 244 6) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan 245 i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). 7) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). Dengan demikian masukan dari para stakeholder telah ditampung oleh pemerintah (telah memenuhi prinsip meaningful participation right to be heard, right to be considered dan right to be explained). c. Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: 1) Penyampaian masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 Januari 2021 (vide Bukti PK-6 dan PK-25). 2) Pembahasan lanjutan masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6) d. Bahwa hasil dari serangkaian kegiatan pada tahun 2020-2021 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM setelah disampaikannya RUU BUMN inisiatif DPR (vide Bukti PK-26). 246 e. Bahwa Pemerintah juga telah menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat secara digital melalui: 1. Kementerian BUMN melalui website JDIH Kementerian BUMN yang dapat diakses pada laman https://jdih.bumn.go.id/ telah menyediakan suatu platform bernama Tanya Hukum BUMN yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Kementerian BUMN termasuk diantaranya untuk mengajukan pertanyaan maupun aspirasi. Platform pada JDIH Kementerian BUMN tersebut memberikan kesempatan pada user untuk menyampaikan identitasnya termasuk e-mail, hal ini dimaksudkan agar setiap masukan/pertanyaan yang diperoleh dapat ditanggapi oleh Kementerian BUMN kepada user yang bersangkutan. 2. Bahwa Pemerintah telah memberikan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam laman https://bumn.go.id/pelayanan/terhubung/kontak serta https://jdih.bumn.go.id/. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN, para Akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Apakah Para Pemohon ini pernah menyampaikan aspirasi tertentu, baik secara tertulis atau dengan datang ke DPR? Itu kami mohon itu ditegaskan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang menanyakan apakah Para Pemohon pernah menyampaikan aspirasi tertentu, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan uraian Pemerintah sebelumnya, dalam rangka pembentukan UU BUMN 1/2025 yang telah dilakukan sejak tahun 2020, Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat yang memang 247 mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN, para Akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN dalam beberapa kali rapat dan FGD. Dengan demikian, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak termasuk dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan yang dapat diberikan akses pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah saat itu. 2. Bahwa Kementerian BUMN telah memiliki laman JDIH yang dapat diakses melalui https://jdih.bumn.go.id/. Laman JDIH Kementerian BUMN tersebut telah ada sejak tahun 2016 dan sejak saat itu telah memiliki fitur untuk mempermudah masyarakat mengajukan pertanyaan, termasuk bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi mengenai RUU BUMN. Selain laman JDIH tersebut, Kementerian BUMN juga memiliki platform sosial media berupa instagram dan facebook, namun tidak ada masukan maupun pertanyaan dari pemohon mengenai RUU BUMN. 3. Kemudian, pada tahap Pembahasan Tingkat I di DPR tahun 2025, DPR juga telah dibuka akses Para Pemohon untuk memberikan masukan pada setiap rapat pembahasan sebagai berikut: a. Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI yang disiarkan secara langsung (live) dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=JVlSBB1ggtc; b. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang disiarkan secara live melalui kanal TV Parlemen saat melakukan RDPU Panja Pembahasan RUU BUMN Perubahan dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/live/2MuGIJPbwOI?si=6NqI09_yu8imkXp0; dan c. Selain itu, beberapa media lain juga diberikan kesempatan meliput langsung kegiatan dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 (Contohnya sebagaimana dapat diakses dalam link https://www.youtube.com/live/cXxDCli5u_g?si=Mvc_Oo-bcfxMcwYM dan link https://youtu.be/NopCC80QBwY?si=39kM7z-RKRdmudmB). 248 Seluruh kanal Youtube yang telah disediakan DPR saat Pembahasan Tingkat I RUU BUMN Perubahan tidak menutup kolom komentar bagi penontonnya, sehingga Para Pemohon seharusnya dapat menyampaikan masukannya pada saat itu. 4. Bahwa dari seluruh kanal Youtube tersebut tidak ada satupun masukan dari Para Pemohon, meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk Undang- Undang. Dengan demikian, menurut Pemerintah, menjadi semakin kuat alasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak melakukan aksi nyata (real action) dalam pembentukan UU BUMN 1/2025, sehingga sudah selayaknya Para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU BUMN 1/2025. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H. Tindak lanjut putusan-putusan MK selama ini seperti apa, ya? Karena seringkali putusan MK itu bisa segera disikapi oleh pembentuk undang-undang, tetapi kadang-kadang juga ini baru terwujud ketika 2-3 tahun atau bahkan DPR periode berikutnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini, terutama untuk relevansi dengan pengujian formil. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H., yang menanyakan tindak lanjut putusan MK oleh pembentuk undang-undang, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK dapat langsung menindaklanjuti putusan MK atau menginventarisir dulu beberapa putusan MK yang kemudian dituangkan dalam bentuk perubahan atau penggantian undang-undang, sebagai contoh tindak lanjut putusan MK yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah adalah Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tahun 2022 dalam bentuk perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengakomodir metode omnibus law, pengaturan lebih lanjut partisipasi masyarakat, dan prinsip meaningful participation. 249 2. Kemudian, contoh pemerintah menindaklanjuti putusan MK dengan cara menginventarisir beberapa putusan MK adalah pada pembentukan UU BUMN 1/2025 ini. Undang-Undang ini mengakomodir beberapa Putusan MK sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan aset BUMN adalah “segala bentuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.” 2) Pasal 62D ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang memberikan wewenang BUMN untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. b. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh 250 Kementerian/Lembaga. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1A ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. c. Putusan MK No 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1a ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 251 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. d. Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 62a ayat (1) yang mengatur bahwa aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. e. Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan 252 huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah memperoleh keuntungan. 2) Pasal 4A ayat (1) yang mengatur bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pasal 4A ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. f. Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 UU BUMN 1/2025 yang mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi, meliputi: 253 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau 4) Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. V. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Tapi, masalah yang harus dilakukan adalah partisipasi dari masyarakat yang bermakna. Untuk itu dibuktikan bukti, dokumen, risalah, foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, ini diperkuat. Karena permintaan dari teman-teman Pemohon mahasiswa yang sekarang mulai sadar konstitusi ini, menghendaki konsepsi negara hukum dalam pembentukannya adalah demokratis. Jadi, tidak perlu saya ulang, tolong diperkuat aspek the meaningful participation-nya, baik teman-teman dari DPR maupun dari Pemerintah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang meminta penjelasan lebih lanjut telah terpenuhinya aspek meaningful participation, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa sebagaimana uraian Pemerintah sebelumnya, Pemerintah telah memberikan akses terhadap masyarakat yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU P3: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 254 penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). c. Pemberian akses oleh Pemerintah dilakukan pada kegiatan pembentukan UU BUMN 1/2025 sejak tahun 2020 melalui beberapa rapat dan FGD sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: a) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); b) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); c) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; d) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; e) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; f) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; g) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; h) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); 255 b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). 7) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). d. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah telah memberikan akses kepada stakeholder yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak 256 langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN dan para Akademisi (Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik). Adapun masukan dari stakeholder tersebut juga telah dibahas dan mendapatan tanggapan dari Pemerintah melalui TIM PMO (vide Bukti PK-6), sehingga Pemerintah telah memenuhi prinsip meaningful participation. e. Kemudian, sebagaimana uraian Pemerintah atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. di atas, DPR juga telah memberikan akses pada tahap Pembahasan Tingkat I di DPR melalui kanal Youtube, namun tidak ada satupun masukan dari Para Pemohon pada saat itu meskipun telah dibuka akses bagi Para Pemohon berkomentar menyampaikan masukan. Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi prinsip meaningful participation. VI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Kalau dibandingkan Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, sebetulnya tadi menjelaskan ada peristiwa 25 November 2024, 23 Januari 2025, 30 Januari 2025, yang menghadirkan para pakar itu, 31 Januari sampai 1 Februari 2025, pembahasan tim, 4 Februarinya lanjutan di Tingkat II, tolong ini bukti-bukti semua kegiatan ini disampaikan ke Mahkamah. Karena begini, puncak atau top dari partisipasi publik itu ada di pembahasan. Jadi, kenapa dikatakan begitu? Semua yang dipersiapkan yang awal itu, Bu Anggi dan Pak Wamen, itu mungkin saja berubah ketika pembahasan dan itu sudah di ... apa ... pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, perubahan itu, itu memang jauh lebih baik kalau menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam proses itu. Nah, tolong kami ditunjukkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa pada tahapan ini, ini lho, yang terlibat dalam proses pembahasan itu. Ini diingatkan lagi nih, Pak Wamen, Ibu Anggi, dan teman-teman dari DPR, itu kumulatif artinya tidak boleh ada yang missed di persiapan, penyampaian, pembahasan, persetujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan kumulatif itu. Nah, tugas pembentuk undang-undang menjelaskan dan membuktikan kepada Mahkamah setiap tahapan ini begini lho, ini buktinya. Sederhana soal-soal seperti ini. 2. Mohon kami nanti dilengkapi, Pak, rekaman atau risalah pembahasan undang-undang apa ini … BUMN ini. Jadi, kalau ada video pembahasannya, sekaligus risalahnya, harusnya ada bukan kalau. Jadi, tolong diserahkan ke Mahkamah rekaman video pembahasan dan risalah pembahasannya itu. 257 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang meminta agar dibuktikan siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan sebelumnya, dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah melibatkan berbagai stakeholder meliputi: Direktur pada BUMN, akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN. Adapun para stakeholder tersebut terlibat dalam beberapa rapat dan FGD yang diselenggarakan Pemerintah sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: a) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); b) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); c) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; d) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; e) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; f) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; g) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; h) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: 258 a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). b. Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2025 DPR juga telah menyelenggarakan RDPU dengan mengundang pakar dan akademisi sebagai berikut: Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., 259 M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto. c. Bahwa seluruh masukan dari para stakeholder juga telah diberikan tanggapan oleh pembentuk undang-undang. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang meminta agar menyampaikan bukti-bukti pembahasan UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah mengikuti Pembahasan RUU BUMN Perubahan pada kegiatan berikut: 1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 23 januari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri berdasarkan Undangan dari Wakil Ketua DPR RI Nomor B/895/LG.01/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 (vide Bukti PK-27). Hasil kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Risalah (vide Bukti PK-28) dan Laporan Singkat (vide Bukti PK-29) yang disusun oleh DPR RI. 2. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Rapat tersebut dihadiri berdasarkan undangan dari Kepala Sekretariat Komisi VI DPR RI Nomor B/86/LG.01/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 (vide Bukti PK- 30). Hasil kegiatan tersebut teah dituangkan dalam Risalah (vide Bukti PK- 31) dan Laporan Singkat (vide Bukti PK-32) yang disusun DPR RI. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-32 , sebagai berikut: 1. PK-1 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah 260 2. PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah 3. PK-3 : Fotokopi Risalah rapat Pembahasan Lanjutan Masukan terhadap RUU BUMN Inisiatif DPR tanggal 24 September 2020 4. PK-4 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 5. PK-5 : Fotokopi Surat Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-338/MBU/10/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara 6. PK-6 : Rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN, meliputi: 1. Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 3. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 4. Pembahasan masukan dari para Ahli Hukum yang telah disampaikan oleh Prof. Paripurna Sugarda, Prof. Eddie O.S. Hiariej, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Satya Arinanto, DR. Dian Simatupang, dan Toto Pranoto. 261 5. Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bamk Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Nindyo Pramono, dan Dr. Dian Puji Simatupang. 6. Penyampaian hasil draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 januari 2021. Pembahasan lanjutan draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021. 7. PK-7 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI 8. PK-8 : Fotokopi Surat Presiden Nomor R-64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 9. PK-9 : Fotokopi Lapsing Penyerahan DIM oleh Pemerintah pada rapat kerja Komisi VI DPR RI tanggal 23 januari 2025 10. PK-10 : Fotokopi Surat/Lapsing RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto pada tanggal 30 Januari 2025. 11. PK-11 : Fotokopi Surat/Lapsing Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 262 12. PK-12 : Fotokopi Surat/Lapsing Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU BUMN Perubahan pada tanggal 1 Februari 2025 13. PK-13 : Fotokopi Surat Undangan DPR RI Nomor B.1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari perihal Undangan Rapat Paripurna DPR tanggal 4 Februari 2025 14. PK-14 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 kepada Presiden perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI 15. PK-15 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16. PK-16 : Fotokopi Hasil Kajian Kelompok Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 17. PK-17 : Fotokopi Hasil Kajian Kelompok Kerja PT Bank Mandiri (Persero) 18. PK-18 : Fotokopi Hasil Kajian Kelompok Kerja PT Hutama Karya (Persero) 19. PK-19 : Fotokopi Materi Prof. Paripurna Sugarda 20. PK-20 : Fotokopi Materi Prof. Eddie O.S. Hiariej 21. PK-21 : Fotokopi Materi Prof Nindyo Pramono 22. PK-22 : Fotokopi Materi Prof. Satya Arinanto 23. PK-23 : Fotokopi Materi Dr. Dian Puji Simatupang 24. PK-24 : Fotokopi Materi Toto Pranoto 25. PK-25 : Fotokopi Draft RUU BUMN hasil masukan Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara 26. PK-26 : Fotokopi DIM RUU BUMN Perubahan 263 27. PK-27 : Fotokopi Undangan DPRI RI Nomor B/895/LG.01/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Rapat Kerja Komisi VI DPR RI 28. PK-28 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI tanggal 23 Januari 2025 29. PK-29 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bidang Perdagangan, Kawasan Perdagagan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasa Persaingan Usaha, dan BUMN 30. PK-30 : Fotokopi Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/86/LG.01/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 31. PK-31 : Fotokopi Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tanggal 1 Februari 2025 32. PK-32 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Komisi VI DPR RI (Bidang Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, dan BUMN) Selain itu, untuk memperkuat keterangannya, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., serta 1 (satu) orang saksi bernama Robertus Billitea, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 21 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Perkara No. 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara No.64/PUU-XXI/2025, keduanya merupakan perkara pengujian formil Undang - Undang No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) terhadap UUD 1945. Oleh 264 karena perkaranya merupakan perkara pengujian formil, maka dalil - dalil atau pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon lebih terletak pada proses, tata-cara ataupun prosedur pembentukan UU No.1 Tahun 2025 sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Sehubungan dengan itu, beberapa dalil ataupun pokok permohonan yang diajukan, baik oleh para Pemohon pada Perkara No. 52/PUU-XXIII/2025 maupun oleh para Pemohon pada Perkara No. 64/PUU-XXI/2025, semuanya sudah ditanggapi, dijawab ataupun direspon dengan disampaikannya Keterangan DPR dan Keterangan Presiden di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2025. Karena itu, untuk menghidari pengulangan ataupun duplikasi dengan Keterangan DPR dan Keterangan Presiden, maka saya tidak akan menanggapinya lagi, dengan alasan bahwa pokok - pokok permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon lebih ditujukan pada proses pembentukan UU No. 1 / 2025 yang memang menjadi kewenangan DPR dan Presiden terlibat di dalamnya dan oleh karenanya kedua lembaga Negara itulah yang lebih tahu proses pembentukan UU a quo. Sungguhpun begitu, ada beberapa hal penting dari pokok permohonan para Pemohon yang perlu saya berikan pendapat yang sifatnya berupa penegasan dan / atau menambahkan / melengkapi apa yang sudah disampaikan dalam Keterangan DPR dan Keterangan Presiden, yaitu sebagai berikut: Pertama, perihal masuknya Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (sekarang menjadi UU No. 1 Tahun 2025) dalam Daftar Komulatif Terbuka. Ada beberapa alasan masuknya RUU a quo dalam Daftar Komulatif Terbuka, yaitu: 1. Akibat dari adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu Putusan MK No. 77/PUU - IX/2011, Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No.12/PUU-XVI/2018 ; 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b., terdapat keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU. Dalam hal ini, keadaan tertentu lainnya yang dimaksud adalah banyaknya BUMN yang mengalami kerugian yang terindikasi korupsi, sehingga diperlukan upaya 265 optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. Terkait dengan masuknya RUU a quo dalam Daftar Komulatif Terbuka, maka, - sebagai perbandingan, sekaligus referensi - terdapat Putusan MK No. 90/PUU- XVIII/2020 tentang pengujian formil atas UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan a quo, Mahkamah memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa : 1. Bahwa perubahan UU MK merupakan usulan Daftar Komulatif Terbuka dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK ; 2. Usulan RUU dalam Daftar Komulatif Terbuka dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya selama memenuhi ketentuan yang berlaku ; 3. Perubahan undang - undang melalui Daftar Komulatif Terbuka memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Revisi Ketiga UU MK dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan MK, sehingga menjadi tidak relevan apabila Perubahan RUU a quo masih mempersyaratkan pembahasan termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembahasan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka (seperti halnya pembentukan Revisi Ketiga UU BUMN) tidak memerlukan mekanisme pembahasan yang sama dengan mekanisme pembahasan undang - undang pada umumnya, termasuk dalil para Pemohon yang menilai bahwa proses pembentukan UU No. 1 Tahun 2025 dilakukan dengan sangat cepat. Terhadap dalil a quo, UU P3 tidak menentukan tolok ukur ataupun parameter jangka waktu cepat atau tidaknya proses pembentukan undang - undang. Lama atau tidaknya proses pembentukan undang-undang tidak dapat dijadikan ukuran penilaian apakah suatu undang - undang telah disusun sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik. Namun yang terpenting adalah apakah proses pembentukan suatu undang - undang sudah menempuh ataupun melalui seluruh tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang - undangan. Sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh - sungguh dan penuh kehati - hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan pada asas - asas yang 266 digariskan dalam ketentuan Pasal 5 UU P3, maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation, merupakan bagian dari upaya pembentuk undang - undang untuk menyelesaikan undang - undang pada umumnya (vide Putusan MK No. 25/PUU- XX/2022). Kedua, tentang tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pembentukan UU No. 1 Tahun 2025 Reasoning ataupun ratio legis tidak dilibatkannya DPD dan BPK dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025, adalah didasarkan pada alasan - alasan yang bersumber pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang - undang". Ketentuan a quo mengandung makna bahwa "original power" pembentukan undang – undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, DPR adalah Legislator (wetgever); 2. Sunggupun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR, namun ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang - undang kepada DPR dan setiap rancangan undang - undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (vide Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian, pembentukan undang - undang menurut UUD 1945 merupakan "sharing power" DPR dan Presiden. 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945, semula adalah Utusan Daerah yang merupakan bagian dari Anggota Majelis Permusyarawaratan Rakyat (MPR). Namun kemudian Utusan Daerah dilembagakan dalam bentuk DPD sejalan dengan keinginan untuk membangun Sistem Perwakilan Dua Kamar (Becameral system), maka melalui amandemen Ketiga UUD 1945, dibentuklah DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22 D UUD 1945. Khusus dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang - undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 267 hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang - undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikanpertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang - undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang - undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Atas dasar ketentuan a quo, pertanyaan yang timbul dari ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, adalah: apakah yang dimaksud dengan frasa "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang - undang........" Sepintas lalu, frasa ini seperti memberi peran kepada DPD, padahal tidak demikian. Ketentuan ini menguatkan pendirian bahwa DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam membentuk undang - undang (sekalipun di bidang yang berkaitan dengan masalah daerah). Frasa DPD ikut membahas itu secara hukum berarti, hanya DPR lah yang memiliki kekuasaan membentuk undang - undang, demikian pula mengenai hak inisiatif. Oleh sebab itu, dalam Pasal 22 D ayat (1) dipergunakan kata dapat (dapat mengajukan kepada DPR...). Dengan perkataan lain, DPD sama sekali tidak memiliki original power dalam pembentukan undang - undang ataupun kekuasaan legislative lainnya. Karena itu, menjadi sangat beralasan secara konstitusional DPD tidak dilibatkan dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ketika pada tanggal 15 Juli 1945 dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Prof. Soepomo yang diminta oleh Ketua Badan tersebut (Dr. Radjiman) untuk menjelaskan pasal - pasal dari Rancangan Undang - Undang Dasar, antara lain mengatakan :"Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang dulu dinamakan "Algemene Rekenkamer" yang peraturannya 268 ditetapkan dengan undang - undang. Meskipun sistem pemerintahan Hindia Belanda tidak sama dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan karena itu tentunya tugas dan fungsi Rekenkamer tidak sama dengan tugas dan fungsi BPK, namun ada baiknya apabila diperoleh sekadar gambaran mengenai lembaga pemeriksa keuangan Hindia Belanda itu. "Algemene Rekenkamer" itu sendiri diatur dalam 'Undang - Undang Dasar' Hindia Belanda yang disebut dengan Indische Staatsregeling (IS). Pasal 117 IS menetapkan adanya Algemene Rekenkamer dengan tugas melakukan pengawasan atas penguasan mata uang nasional (Landsgeldmiddelen) dan atas tanggungjawab Pejabat yang bertanggung jawab untuk itu (Rekenplichtigen). Meskipun Algemene Rekenkamer dijadikan rujukan oleh Prof. Soepomo dalam Rapat BPUPKI, namun karena adanya sistem pemerintahan yang berbeda antara Pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka tugas Algemene Rekenkamer yang diatur dalam IS berbeda dengan tugas BPK yang diatur dalam UUD 1945. Pada awalnya BPK diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 (sebelum amandemen). Namun setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, BPK diatur dalam BAB VIII A Pasal 23 E ayat (1) yang menyebutkan: (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan sesuai dengan undang – undang. Undang-Undang organik yang mengatur lebih lanjut ketentuan a quo adalah UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kedua UU a quo disebutkan tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, yang terdiri atas: a. Pemeriksaan Keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan; b. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas 269 c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal - hal lain yang berkenaan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Atas dasar itu, menjadi beralasan BPK tidak dilibatkan dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025, karena : 1. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksa atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, sedangkan UU No.1 Tahun 2025, - sesuai dengan nama UU nya tentang BUMN dan BUMN itu sendiri merupakan entitas badan hukum tersendiri yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan seluruh aset dan kewajibannya, sehingga keuangan BUMN bukan merupakan keuangan Negara ; 2. Karena keuangan BUMN bukan merupakan keuangan Negara, maka BPK tidak berwenang melakukan audit terhadap keuangan BUMN, sehingga menjadi tidak relevan melibatkan BPK dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025 ; 3. Pembentukan undang - undang menurut UUD 1945 merupakan sharing power DPR dan DPR, sedangkan BPK tidak memiliki kewenangan dalam membentuk undang - undang, m a k a tidak ada kewajiban melibatkan BPK dalam pembentukan undang - undang. Sungguhpun demikian, jika diperlukan, BPK masih bisa memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, dengan syarat : 1. Bila diminta oleh Alat Kelengkapan DPR yang membidangi BUMN (in casu Komisi VI DPR - RI); dan 2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (atas permintaan Alat Kelengkapan DPR yang membidangi BUMN) bukanlah Pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Kinerja, melainkan terbatas pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK, biasanya diminta oleh aparat penegak hukum. Jika terhadap BUMN, BPK harus masuk sebagaimana kementerian karena dipakai uang negara. Namun BUMN sebagai badan hukum 270 perdata maka ia memiliki kekayaan yang terpisah. Ketika BUMN mendapat keuntungan maka dividennya masuk ke negara, namun jika ada kerugian maka itu adalah resiko sebagai badan usaha, rezimnya hukum perdata. Kerugian BUMN dalam menjalankan usahanya bukanlah kerugian negara. 2) Sejak awal ada persoalan pada ketentuan tentang kewenangan DPD ini yang dibatasi hanya sebatas berkaitan otonomi daerah. Padahal semua UU bisa berdampak pada daerah. Keberadaan DPD seperti pelengkap saja untuk memenuhi prinsip bicameral. Karena fungsi pembentukan UU pada dasarnya ada pada DPR. 3) Konsiderans mengingat berbeda dengan konsiderans menimbang. Konsideran menimbang itu ada pokok-pokok pikiran yang berkenaan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosologis. Sementara dasar hukum mengingat itu berkaitan dengan dasar kewenangan suatu institusi untuk melahirkan satu undang- undang. 4) Penyarapan aspirasi ini dibentuk secara cepat. Perihal cepat atau tidak itu tidak ada ukuran dalam UU P3. Secara faktual sebagaimana pada tahun 2020 pembentukan UU 1/2025 sudah dimulai, jadi tidak bisa dikatakan pembentukan yang cepat. 2. Ahli Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. I. Pendahuluan Permohonan ini merupakan pengujian formil, yang berarti pokok perkaranya adalah keabsahan prosedur pembentukan UU berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama: a. Pasal 20 dan Pasal 22A UUD NRI 1945; b. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022); c. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; d. Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR; e. Preseden di Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. 271 Selama ini MK secara konsisten menetapkan bahwa suatu UU dapat dinyatakan inkonstitusional secara formil jika terbukti: a. Tidak memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna. c. Tidak mematuhi asas keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses legislasi. d. Tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Il. Penjelasan mengenai Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Dalam Keterangan Ahli ini perkenankan saya menjelaskan secara khusus mengenai dua hal, yaitu asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang sering menjadi perdebatan/diskusi. A. Asas keterbukaan Asas keterbukaan merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan undang-undang. Dasar hukumnya adalah: 1) Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, yang menentukan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 2) Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan unsur wajib dari asas keterbukaan, dan mencakup: a. Tersedianya akses terhadap dokumen dan proses pembentukan RUU; b. Adanya waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan; 272 c. Masukan dari masyarakat dipertimbangkan secara substansial. Tindak lanjut asas keterbukaan dituangkan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 yang pada intinya pasal ini memberi pengakuan bahwa: a. Setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses legislasi; b. Partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan; c. Partisipasi bisa dilakukan dalam berbagai forum terbuka, seperti RDPU, seminar, diskusi, dan sebagainya. Unsur-unsur di atas merupakan bagian dari asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang mengedepankan prinsip demokrasi partisipatoris. Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU tersebut diarahkan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi, yaitu: a. Orang atau kelompok yang terdampak langsung oleh materi muatan RUU (dikaitkan dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 misalnya: pekerja BUMN dalam RUU BUMN); b. Orang atau kelompok yang secara logis mempunyai kepentingan langsung atas isi regulasi (dikaitkan dengan pembentukan UU BUMN 1/2025misalnya: pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi). Mereka wajib dipertimbangkan secara substantif karena paling mengetahui persoalan di lapangan dan berpotensi dirugikan atau diuntungkan oleh regulasi tersebut. Meskipun prioritas diberikan pada pihak yang terdampak langsung, UU tidak melarang masyarakat umum (tanpa hubungan langsung) untuk: a. Memberikan masukan tertulis secara sukarela, b. Mengikuti forum publik (webinar, diskusi), c. Menyampaikan kritik atau aspirasi secara terbuka. Sepanjang disampaikan secara sah dan dalam batas hukum, semua bentuk partisipasi tetap sah menurut asas keterbukaan. Pembedaan ini bukan diskriminasi, tapi bersifat fungsional: a. Agar pembentuk UU dapat memprioritaskan dan menimbang masukan yang paling relevan dan substantif; 273 b. Untuk menghindari overload dari pendapat yang terlalu umum atau tidak terkait langsung. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun disebut bahwa masyarakat adalah orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan, hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak publik secara umum, melainkan untuk menegaskan bahwa masukan dari pihak yang relevan dan terdampak harus diprioritaskan dan dipertimbangkan secara lebih substansial. Oleh karena itu, asas keterbukaan tetap menjamin ruang partisipasi bagi semua, selama dijalankan secara proporsional dan konstruktif. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam proses pembentukan UU dalam negara hukum yang demokratis. Namun, pemenuhan asas ini harus dinilai secara obyektif berdasarkan fakta dan konteks, bukan sekadar asumsi atau penilaian sepihak. Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam proses pembentukan UU adalah bahwa proses pembentukan UU dilakukan melalui prosedur resmi yang terbuka, misalnya Draft RUU telah dimuat di situs resmi DPR dan Pemerintah, pembahasan dilakukan dalam rapat-rapat DPR yang terbuka untuk untuk publik, sebagian di antaranya disiarkan atau tersedia transkripnya. Selanjutnya, masih dalam rangka keterbukaan adalah bahwa pembentukan UU dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembentukan UU BUMN 2025 misalnya antara lain melibatkan direksi dan karyawan BUMN serta akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Dengan demikian, asas keterbukaan dalam pembentukan UU tidak menuntut kehadiran semua pihak dalam setiap forum, melainkan menjamin adanya akses, kesempatan, dan transparansi yang wajar dan proporsional. Dalam kaitannya dengan pembentukan UU BUMN 2025, prinsip tersebut telah dijalankan secara substantif dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis atau substansial terhadap asas keterbukaan. B. Partisipasi bermakna (meaningful participation) Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96. Pasal 96 274 ini merupakan tindak lanjut dari asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g yang mengatur secara umum, tidak mengatur secara rinci dan pengaturan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat didelegasikan kepada Peraturan Presiden (Perpres). Sampai saat ini Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan UU No. 12 Tahun 2011 belum dilakukan revisi. Selain itu, dasar hukum partisipasi bermakna adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 (Pengujian formal terhadap UU Cipta Kerja). MK menekankan bahwa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) adalah syarat mutlak dalam pembentukan UU. MK memperkenalkan istilah "partisipasi yang bermakna" (meaningful participation) dan menyatakan bahwa keterbukaan tidak hanya formalitas, tapi juga substansi. MK menetapkan standar minimal partisipasi bermakna adalah: a. tersedianya akses terhadap pembahasan; b. adanya ruang yang memadai untuk memberikan masukan; dan c. masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses pembentukan. Mengenai partisipasi yang bermakna, agar ada kepastian dan kejelasan perlu ada kriteria yang dituangkan dalam regulasi. Karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai partisipasi bermakna, saya berpendapat bahwa partisipasi yang bermakna paling tidak mengandung tiga elemen kunci: a. Tersedianya akses informasi 1) RUU dan Naskah Akademik harus tersedia secara terbuka di kanal resmi, misalnya di situs DPR atau pemerintah; 2) Rapat-rapat pembahasan dapat dipantau masyarakat, termasuk siaran langsung atau dokumentasi hasil rapat; 3) Ada transparansi mengenai waktu, agenda, dan pokok pembahasan. Artinya, tidak cukup hanya ada pembahasan di DPR, tetapi publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi serta prosesnya. b. Kesempatan yang wajar untuk memberikan masukan 1) Pembentuk UU harus menyediakan ruang dan waktu yang proporsional agar publik dapat menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis; 2) Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi publik, atau kanal daring. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang harus ikut serta; cukup dengan membuka kanal partisipasi dan memberikan waktu yang wajar. 275 c. Masukan dipertimbangkan secara substansial 1) Masukan masyarakat tidak harus seluruhnya diterima, tapi harus didokumentasikan, dicatat, dan dievaluasi secara serius dalam pembahasan; 2) Jika ditolak, disertai alasan yang logis dalam risalah atau laporan. Jadi, partisipasi bermakna bukan "persetujuan bersama", melainkan keterlibatan yang dihargai secara prosedural. Sebagai penutup perkenankan saya menyampaikan pertanyaan apakah semua pihak harus dilibatkan dalam pembentukan UU dan sampai kapan harus menunggu? Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa: a. Pembentuk UU tidak wajib mengundang setiap warga atau organisasi secara personal; b. Pembentuk UU juga tidak harus menunggu semua pihak memberi masukan; c. Yang penting adalah akses dan ruang sudah disediakan secara proporsional dan terbuka. Sedangkan mengenai batas waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan adalah mengikuti tahapan legislasi, dan tidak boleh menghambat prinsip efektivitas pembentukan UU. Partisipasi publik tidak berarti semua pihak harus bicara, tetapi bahwa semua pihak diberi kesempatan untuk bicara. Dengan demikian, makna partisipasi bermakna menurut hukum positif Indonesia adalah terbukanya akses terhadap informasi, tersedianya ruang wajar untuk menyampaikan pendapat, serta adanya pertimbangan terhadap masukan masyarakat. Pelibatan atau partisipasi publik bukan berarti setiap masukan harus diakomodasi/diterima. "Partisipasi yang bermakna" tidak identic dengan "menyetujui semua masukan." Pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) tetap berwenang menilai, memilah, dan memutuskan substansi yang disepakati secara konstitusional. Dalam konteks pembentukan UU BUMN, pembentuk UU tidak wajib menunggu semua orang memberikan pendapat, tetapi wajib menyediakan kanal dan waktu yang memadai secara proporsional. Oleh karena itu, sepanjang akses dan forum telah disediakan, maka prinsip partisipasi publik telah terpenuhi secara hukum dan konstitusional. Ketika pembentuk UU telah menyediakan seluruh dokumen RUU dan Naskah Akademik secara terbuka, mempublikasikannya melalui kanal resmi, dan membuka ruang partisipasi publik dalam tahap pembentukan, maka kewajiban konstitusional pembentuk UU terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi bermakna telah 276 dipenuhi. Jika masyarakat tidak menggunakan kesempatan itu dan baru menyampaikan keberatan setelah UU diundangkan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan proses pembentukan UU cacat secara formil. Partisipasi adalah hak aktif masyarakat, bukan kewajiban pembentuk UU untuk menunggu tanpa batas." Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Ada 5 tahapan pembentukan undang-undang, maka asas keterbukaan dan meaningful participation itu adalah pada setiap tahapan tersebut. 2) Menurut ahli, jika tidak memenuhi asas keterbukaan dan meaningful participation pada satu tahap, maka seharusnya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3) Rambu-rambu pembentukan undang-undang itu harus dibuat dan dimasukkan dalam peraturan. 4) Akan lebih fair jika ditentukan waktu untuk memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang. 3. Saksi Robertus Billitea Kehadiran saski adalah sebagai saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri serangkaian tahapan partisipasi publik yang bermakna yang dilakukan oleh Pemerintah dalam proses pembentukan UU Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dalam proses tersebut diatas, Saksi bertugas sebagai Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("PT BPUI (Persero)") dari tahun 2020 sampai 2023.  Pada tanggal 24 September 2020, Saksi menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Rapat tersebut bertujuan untuk membahas masukan terhadap Rancangan Perubahan Undang Undang BUMN.  Pada bulan Oktober 2020, Kementerian BUMN membuat Tim Percepatan Perbaikan Regulasi BUMN yang bertugas membahas perbaikan atau perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur BUMN yang salah satunya adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003. 277 Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK- 338/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, saya sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dilibatkan sebagai Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Tim Kerja.  Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut melibatkan Direksi dan Karyawan BUMN sebagai bagian dari Tim Kerja dan Tim PMO. Tim Kerja terdiri dari: 1. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero); 2. Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); 3. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tim PMO terdiri dari: 1. Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); 2. Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 3. Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 4. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 5. Kepala Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); 6. Kepala Divisi Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Tugas dari Tim PMO antara lain untuk (i) melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan perbaikan regulasi BUMN; (ii) membentuk tim pendukung untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan (iii) melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan implementasi percepatan perbaikan regulasi BUMN.  Sedangkan tugas Tim Kerja antara lain untuk (i) merekomendasikan konsep keputusan strategis kepada Tim Pengarah terkait percepatan perbaikan regulasi BUMN; dan (ii) memberikan arahan/keputusan terkait percepatan perbaikan regulasi BUMN, atas hal-hal yang berada di bawah lingkup kewenangan BUMN.  Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk yang menjadi bagian dari Tim Project Management Office (PMO) dengan tugas menyusun kajian yang akan digunakan sebagai landasan bagi Tim Percepatan Perbaikan Regulasi dalam 278 memberikan masukan/usulan terhadap rancangan UU BUMN.  Saksi mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut, yaitu: 1. Focus Group Discussion (FGD) dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. 2. Pembahasan hasil kajian masing-masing Pokja tersebut pada tanggal 19 November 2020 dan 24 November 2020. 3. Kajian kelompok kerja Hutama Karya membahas tentang penugasan, dimana salah satu usulan pengaturan dalam RUU BUMN adalah (i) dukungan Pemerintah kepada BUMN yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat termasuk penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BUMN dan (ii) pemisahan pembukuan antara penugasan dengan kegiatan usaha utama. 4. Kajian kelompok kerja Bank Mandiri membahas tentang (i) program kemitraan dan bina lingkungan (sekarang menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan); (ii) karyawan dan sumber daya manusia; (iii) sanksi administratif; dan (iv) kepailitan dan PKPU. Untuk masukan dari kelompok kerja Bank Mandiri terhadap RUU BUMN antara lain mengenai (i) talent pool dan talent mobility karyawan BUMN, dan (ii) penerapan business judgment rules dalam pengelolaan BUMN. 5. Kajian kelompok kerja Bank BRI membahas tentang pengelolaan aset BUMN, dimana berdasarkan hasil kajian dan benchmark disimpulkan dan diusulkan untuk menjadi subtansi RUU BUMN bahwa paradigma hukum yang menempatkan BUMN ke dalam ranah keuangan dan perbendaharaan negara adalah tidak tepat karena PMN dalam BUMN telah terkonversi menjadi saham sehingga BUMN merupakan entitas yang terpisah dengan Negara sebagai pemegang saham. Oleh karenanya pertanggung jawaban terhadap kerugian BUMN tidak dapat diartikan sebagai bentuk kerugian negara secara 279 langsung tetapi harus dipandang sebagai kerugian BUMN sebagai badan hukum. 6. Pembahasan hasil kajian ahli hukum yaitu: a. Kajian Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, LL.M. selaku ahli hukum perusahaan. Dalam kajiannya, Prof Paripurna membahas mengenai usulan perubahan terhadap RUU BUMN, yang antara lain (i) perubahan definisi BUMN dimana kepemilikan negara pada BUMN tidak mayoritas tetapi memiliki hak pengendali dan (ii) pengertian aset BUMN adalah bukan milik negara tetapi milik BUMN itu sendiri sehingga pengelolaannya tunduk pada prinsip GCG (Good Corporate Governance); b. Kajian Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana yang menyarankan bahwa harus ada ketegasan dalam RUU BUMN bahwa (i) kekayaan BUMN adalah kekayaan terpisah dan tidak merupakan bagian dari kekayaan atau keuangan negara; (ii) pelanggaran yang terjadi dalam konteks BUMN tunduk terhadap undang-undang a quo; dan (iii) harus ada parameter yang tegas dan jelas terkait business judgment rules; c. Kajian Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis yang membahas tentang corporate social responsibility (CSR) dan Penugasan BUMN. Terhadap RUU BUMN, beliau mengusulkan agar ketentuan CSR harus diatur secara jelas dan tegas; d. Kajian Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara, yang antara lain membahas tentang Badan Pengelola BUMN; e. Kajian Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara. Kajian membahas antara lain tentang pengaturan pemisahan kekayaan negara sebagai penegasan kekayaan BUMN sebagai kekayaan dan keuangan BUMN; dan f. Kajian Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB Ul dan Pemerhati BUMN yang membahas tentang (i) isu strategis BUMN; (ii)kelembagaan (klasifikasi BUMN dengan tujuan komersial dan tujuan pelayanan publik (PSO)); (iii) governance (prinsip business judgment rules); dan (iv) corporate action. 280 7. Presentasi Progress p e n y u s u n a n RUU BUMN dari Tim PMO kepada Kementerian BUMN pada tanggal 7 Januari 2021, menyampaikan concern yang mengacu pada poin-poin masukan FGD pada tanggal 21 Oktober 2020 tersebut. 8. Pada tanggal 9 Februari 2021, Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan Surat kepada Menteri BUMN yang antara lain berisikan usulan pengaturan terhadap Rancangan Undang Undang tentang BUMN. Dapat Saya sampaikan bahwa salah satu masukan dari Tim Kerja dan Tim PMO terhadap Rancangan Undang Undang BUMN adalah mengenai Badan Pengelola BUMN. 9. Dapat Saya sampaikan bahwa masukan yang disampaikan oleh Tim Kerja dan Tim PMO telah diterima oleh Pemerintah yang kemudian dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025. Konsep-konsep yang telah dihasilkan oleh Tim Kerja dan Tim PMO tersebut diantaranya adalah megenai: a. Pembentukan Badan Pengelola BUMN dalam rangka Pengelolaan BUMN. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. b. Penegasan delegasi kewenangan atributif pengelolaan BUMN dari Presiden kepada Menteri BUMN dan Kepala Badan Pengelola BUMN. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. c. Prinsip "business judgement rule" termasuk dalam rangka penguatan posisi pengurus BUMN dalam hal pengambilan keputusan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2), Pasal 9F, dan Pasal 62A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. d. Penegasan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara (termasuk kewenangan untuk hapus buku dan hapus tagih). Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1A ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2), pasal 4a ayat (5), pasal 62D, dan pasal 62E. e. Pengelolaan Dividen sebagai sumber dana untuk penyertaan modal yang bersifat korporasi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 3F, dan Pasal 4 ayat (5); dan 281 f. Pengembangan sumber daya manusia (karyawan BUMN), dimana karyawan BUMN dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu (talent mobility). Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 87.  Narasi yang Saksi sampaikan secara keseluruhan menegaskan bahwa Perubahan Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Proses penjaringan aspirasi kepada stakeholder terkait dan para akademisi juga pengamat BUMN telah dimulai dari tahun 2020 yang mana pada saat itu saya dilibatkan selaku Direktur Utama PT BPUI (Persero). Proses tersebut memberikan kesempatan kepada saya dan para stakeholder lain baik dari direksi maupun karyawan BUMN untuk menyampaikan masukan kepada Kementerian BUMN. Selain itu, masukan dalam bentuk kajian juga telah disampaikan para akademisi dan pengamat BUMN. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut telah menghasilkan konsep- konsep yang pada perkembangannya telah menjadi pasal-pasal dalam Undang- Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, DPR, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: KESIMPULAN PARA PEMOHON: I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENGADILI PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 282 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”, menyatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; 283 d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa objek permohonan pengujian formil (objectum litis) yang Pemohon ajukan dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan berdasarkan batu uji UUD NRI Tahun 1945 antara lain: a. Pasal 1 ayat (2) b. Pasal 1 ayat (3) c. Pasal 20A ayat (1) 284 d. Pasal 22A e. Pasal 22D ayat (2) f. Pasal 22D ayat (3) g. Pasal 23 ayat (1) h. Pasal 23 ayat (2) i. Pasal 23C j. Pasal 23E ayat (1) k. Pasal 23E ayat (2) l. Pasal 23E ayat (3) m. Pasal 27 ayat (1) n. Pasal 28C ayat (1) o. Pasal 28C ayat (2) p. Pasal 28D ayat (1) q. Pasal 33 ayat (2) r. Pasal 33 ayat (3) s. Pasal 33 ayat (4) t. Pasal 33 ayat (5) 9. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan pengujian formil undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU MK yang pada pokoknya menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon juga merujuk dan menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) sebagai batu uji dalam Permohonan a quo. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang mana Para Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian formil 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo. II. PERMOHONAN A QUO MASIH DALAM TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG 12. Bahwa berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah telah memberikan penegasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf 3.34: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo, Mahkamah memandang perlu memberikan batas waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang- undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil undang-undang”. 13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 telah memberikan penegasan terkait dengan pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 14. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 menegaskan: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. 15. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 24 Februari 2025. 16. Bahwa jangka waktu paling lama mengajukan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah pada tanggal 9 April 2025. 286 17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil a quo pada tanggal 9 April 2025. 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon masih dalam tenggat waktu dalam mengajukan Permohonan a quo. III. PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO 19. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 20. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 21. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan MK yang hadir berikutnya, MK telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 287 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 22. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 juga menentukan kualifikasi lain yaitu “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika menggunakan istilah di Inggris terkenal ungkapan, “No Taxation Without Representation, No Participation Without Tax”. Sementara itu, di Amerika Serikat terdapat pula ungkapan, “Taxation Without Representation is Robbery”. Di samping itu, MK juga menegaskan bahwa “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”. 23. Bahwa Pemohon I merupakan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat (“LKBHMI Cabang Jakarta Barat”), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Nomor: 161/KPTS/A/SEK/11/1445 , yang berada di bawah Badan Koordinator Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (“Bakornas LKBHMI”), yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar juncto Pasal 31 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Anggaran Dasar “Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.” Pasal 31 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga “Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).”; Bakornas LKBHMI merupakan badan yang berada di bawah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, suatu perkumpulan yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 dan telah ditegaskan kembali pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 17, tanggal 18 Oktober 2006, dibuat dihadapan Erika Feni Masyitho, Notaris di Depok dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-122.AH.01.06.Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008, dengan 288 beberapa kali pembaharuan dan terakhir diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Kartini Madjid, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001363.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021. LKBHMI Cabang Jakarta Barat berstatus sebagai badan hukum publik karena kepentingan yang menyebabkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam beserta badan-badan dan lembaga-lembaga di dalamnya didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam juncto Pasal 5 huruf (b) Pedoman Dasar Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam, yang berbunyi: Pasal 4 Anggaran Dasar “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”. Pasal 5 huruf (b) Pedoman Dasar “Secara ekstern organisasi, lembaga konsultasi bantuan hukum mahasiswa islam berfungsi untuk melaksanakan program kerja HMI melalui darma bakti kemasyarakatan yang berhubungan dengan hukum.”; LKBHMI Cabang Jakarta Barat dalam melaksanakan program kerja dharma bakti yang berhubungan dengan hukum bersifat “semi otonom”, yaitu dapat menjalankan fungsinya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (Pasal 4 Anggaran Dasar), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Pedoman Dasar Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam, yang berbunyi: “Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam bersifat semi otonom.”; Pemohon I sebagai organisasi yang selalu memiliki keberpihakan pada pengawalan atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana peranan aktif yang dapat dilakukan oleh setiap anak bangsa dalam mengamalkan amanat Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: 289 Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 “1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 24. Bahwa berdasarkan uraian atas kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon I sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang memiliki hak konstitusional sebagaimana Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 25. Bahwa selain memiliki hak konstitusional. Pemohon I juga dirugikan hak konstitusionalnya atas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebab dalam proses pembentukannya telah secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I yang dijamin pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Kesimpulan Alasan-Alasan Permohonan. 26. Bahwa uraian tersebut di atas juga sekaligus membantah Keterangan DPR dan Presiden yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum karena dianggap bukan sebagai badan hukum dan tidak memiliki kerugian secara spesifik atas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 27. Bahwa Pemohon II merupakan Badan Hukum Publik yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara tata cara pembentukan dan/atau ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji dengan aktivitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari Pemohon II. 28. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan bernama Yayasan Citta Loka Taru (yang selanjutnya disebut sebagai “Lokataru Foundation”), yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2, tanggal 6 April 2017, dibuat di hadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri 290 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006719.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 11 April 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Citta Loka Taru, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 28 Januari 2025, dibuat dihadapan Virly Yusrini, Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0010070, tanggal 5 Februari 2025. 29. Bahwa Pemohon II merupakan organisasi nirlaba yang ditujukan untuk memberi kontribusi dalam setiap situasi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. 30. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II, disebutkan bahwa tujuan Lokataru Foundation adalah: - Ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan dan memajukan bangsa dengan jalan melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam memajukan hukum dan hak asasi manusia; - Melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah dalam hukum, hak asasi manusia dan kebijakan baik yang berasal dari permintaan pihak lain ataupun atas dasar inisiatif yayasan; - Menjalin hubungan kerja dengan institusi-institusi ilmiah, akademis, pengambil kebijakan publik dan profesi guna menunjang kegiatan yayasan; - Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar maupun diskusi baik dengan kalangan profesional, akademisi, pengambil kebijakan publik, mahasiswa. Maupun anggota masyarakat serta mengupayakan badan pembinaan kader-kader intelektual di bidang hukum melalui program rekrutmen, magang, kompetisi dan lain sebagainya; dan - Melakukan studi banding ilmu hukum dan hak asasi manusia. 31. Bahwa Pemohon II juga telah melakukan penelitian-penelitian terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibuktikan berdasarkan Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-24. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemohon II secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan publik in casu Undang- Undang a quo. 291 32. Bahwa terbukti Pemohon II memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 33. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo yang sangat kilat, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) serta materi muatan yang terkandung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, telah secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon II sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Kesimpulan Alasan-Alasan Permohonan. 34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. 35. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia selaku pemegang saham pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai “BUMN”) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “PT WIKA”), yang dibuktikan dengan Bukti P-25 sampai dengan P-26. 36. Bahwa Pemohon III selaku pemegang saham pada BUMN PT WIKA tidak pernah diberitahu, tidak pernah dimintakan pendapatnya dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo. Pemohon III selaku pemegang saham memiliki hak untuk menentukan jalannya perusahaan, namun pembentuk undang-undang tidak menjamin bahkan mereduksi hak Pemohon III tersebut. 37. Bahwa pada proses pembentukan Undang-Undang a quo, saham milik Pemohon III pada BUMN PT WIKA mengalami penurunan nilai, namun Pemohon III tidak dapat menjual saham miliknya dikarenakan sedang ada konsolidasi BUMN-BUMN karena Undang-Undang a quo sedang dalam proses pembentukannya. 38. Bahwa Pemohon III mengalami kerugian karena tidak dapat menjual saham miliknya. Saham milik Pemohon III terus mengalami penurunan nilai sampai dengan saat ini. 39. Bahwa terbukti Pemohon III memiliki hak dan kepentingan secara langsung dengan proses pembentukan Undang-Undang a quo, Pemohon III juga terbukti memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 292 40. Bahwa hak konstitusional Pemohon III sebagaimana dijamin oleh Pasal Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah secara nyata dilanggar oleh proses pembentukan Undang-Undang a quo. 41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. 42. Bahwa oleh karena hak konstitusional beserta kerugian konstitusional setiap Pemohon telah diuraikan dan terbukti, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo, sehingga sudah secara patut agar Permohonan a quo dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 43. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan, izinkan Para Pemohon untuk menjelaskan duduk persoalan dari pengajuan Permohonan a quo. 44. Bahwa menurut Para Pemohon, duduk persoalan tersebut adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menurut hemat Para Pemohon sangatlah kilat, tidak transparan, dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna serta tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. 45. Bahwa Para Pemohon mengikuti dan mencermati setiap perkembangan proses pembentukan undang-undang a quo melalui kanal berita yang bukan berasal dari Pembentuk Undang-Undang, melainkan dari kanal berita media cetak maupun daring (online). Para Pemohon mendapatkan temuan-temuan atas perkembangan pembentukan undang-undang a quo sebagai berikut sebagaimana dalam Bukti P-29. 46. Bahwa Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pertama kali dibahas oleh Komisi VI DPR-RI pada bulan Januari 2025. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2025, Komisi VI DPR-RI menyepakati untuk membawa RUU Nomor 1 Tahun 2025 ke Rapat Paripurna DPR-RI. Lalu, tanggal 4 Februari 2025, pada Rapat Paripurna, DPR bersama dengan Presiden menyepakati bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Lebih lanjut, pada tanggal 24 Februari 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 resmi dan sah diundangkan. 293 47. Para Pemohon terus meninjau, mencermati dan menelaah sejak awal proses pembahasan, persetujuan bersama DPR dan Presiden, pengesahan sampai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa Undang- Undang a quo disusun sampai dengan diundangkan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, yakni sejak Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Hal tersebut tentunya penting untuk ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat, Undang-Undang a quo merupakan undang-undang yang memiliki dampak luas dan berkenaan dengan hal-hal strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 48. Bahwa atas dasar hal tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebagai bentuk mekanisme kontrol yang dijamin oleh konstitusi demi melindungi kepentingan konstitusional Para Pemohon, tidak hanya itu, lebih luas lagi, sebagai bentuk pembelaan atas prinsip-prinsip yang hidup di dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. 49. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut. A. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PROVISI Bahwa menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) suatu norma hukum, dalam arti keberlakuan suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. 2. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. 50. Bahwa dengan memperhatikan adanya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 294 51. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. 52. Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang a quo diundangkan. 53. Bahwa memperhatikan juga telah terbit peraturan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. 54. Bahwa oleh karena itu, agar Pemohon tidak semakin dirugikan hak konstitusionalnya dan demi keadilan serta kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) yang menunda keberlakuan atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hingga adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo. 55. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi karena tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2), 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945, pembentukan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, dan pembahasan tidak dilakukan secara partisipatif. 56. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut telah menimbulkan implikasi tidak adanya validitas atau legitimasi hukum (legal validity) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, karena itu hukum yang tidak dibuat dengan benar hakikatnya bukanlah hukum. 57. Bahwa segala hal yang menjadi implikasi tersebut telah berdampak buruk bagi perekonomian nasional pada umumnya dan BUMN pada khususnya apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tetap diberlakukan. Untuk itu agar kerja perekonomian nasional tetap bisa berjalan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut melalui putusan sela sampai ada putusan Mahkamah dalam 295 Permohonan a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang agar keberlangsungan kerja-kerja BUMN tidak terganggu dan dilandasi dasar hukum yang memadai. 58. Bahwa memang Pasal 58 UU MK menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun menurut Para Pemohon, pasal tersebut hanya berlaku untuk pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang (pengujian materiil) karena jika seluruh undang- undang yang diuji ditunda pemberlakuannya maka akan berdampak pada pasal lain yang tidak diuji, sehingga penundaan tersebut tidak dimungkinkan. Sementara itu, Permohonan a quo adalah permohonan pengujian formil yang apabila dikabulkan oleh MK berkonsekuensi pada dibatalkannya keseluruhan undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan a quo. Maka, untuk mencegah semakin besarnya kerugian hak konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut sebelum ada putusan akhir Mahkamah dalam Permohonan a quo. 59. Bahwa berdasarkan kerugian konstitusional Para Pemohon yang telah diuraikan oleh Para Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon Permohonan a quo, adalah alasan yang berdasarkan secara hukum, sah, dan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti terdapat kepentingan konstitusional Para Pemohon yang sifatnya objektif dan dalam batas penalaran yang wajar, agar kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi, memberikan dasar dan alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan dan menjatuhkan Putusan Provisi. ALASAN - ALASAN POKOK PERMOHONAN 296 DALIL PERTAMA : TERBUKTI TIDAK ADANYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 60. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pembentuk Undang-Undang tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna (meaningful participation) kepada publik, hal tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini. 61. Bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. 62. Sehingga Partisipasi masyarakat merupakan Hak Konstitusional yang mutlak dimiliki oleh masyarakat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 63. Bahwa tidak adanya meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo dapat diuraikan oleh Para Pemohon sebagai berikut: - Video Panitia Kerja RUU BUMN Komisi VI DPR RI RDP dengan akademisi, dengan tautan sebagai berikut: https://www.youtube.com/live/OZMW- RuIHTM ; (Bukti P - 30A); - Video Panitia Kerja RUU BUMN Komisi VI DPR RI dengan akademisi, dengan tautan sebagai berikut: https://www.youtube.com/watch?v=7onxJ_rCKho ; (Bukti P-30 B); - Berita dengan tajuk: “DPR : RUU BUMN ditargetkan selesai Akhir 2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2025, dengan link sebagai berikut: https://www.beritasatu.com/network/beritakotaid/436484/dpr-ruu-bumn- ditargetkan-selesai-akhir-2025 (Bukti P-31). 64. Bahwa Para Pemohon memantau, mencermati dan menelaah secara aktif setiap perkembangan dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Bukti P-31A yang Para Pemohon ajukan adalah bukti bahwa Pembentuk Undang-Undang a quo memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup (pada detik ke 49 sampai dengan menit 1.01) Video tersebut berdurasi 14 menit 25 17detik, namun pada menit ke 4 detik 13, sampai dengan video tersebut selesai, layar tidak menampilkan apapun. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari rapat yang 297 diputuskan bersifat tertutup. Para Pemohon tidak dapat melihat dan mencermati kelanjutan dari rapat tersebut karena layar video tersebut tidak menampilkan apapun. Bukti P-31A tersebut adalah bukti yang paling otentik, valid dan konkret untuk membuktikan bahwa pembentuk undang-undang a quo tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Tidak mungkin ada partisipasi publik yang bermakna jika tidak ada keterbukaan dalam prosesnya. 65. Bahwa Bukti P-31B yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti masih banyaknya perdebatan dan silang pendapat mengenai materi muatan undang- undang a quo terkait dengan pemisahan BUMN dari keuangan negara. Dengan belum tuntasnya perdebatan tersebut, materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan undang-undang a quo khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BUMN. 66. Bahwa sampai dengan Kesimpulan ini diajukan, Para Pemohon masih tetap tidak bisa mengakses dan tidak mendapatkan Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah, dan Draft RUU a quo versi yang terbaru. 67. Bahwa di dalam keterangan tertulisnya, DPR menyatakan bahwa Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah, dan Draft RUU a quo versi yang terbaru dapat diakses pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail- na/id/106 dan laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/107. 68. Bahwa berdasarkan penelusuran atas kedua laman tersebut, Pemohon hanya menemukan Naskah Akademik Tahun 2021 dan Draft RUU BUMN Tahun 2021, bukan versi yang terbaru. Maka, keterangan DPR tersebut tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi bahwa pembentuk undang-undang telah melaksanakan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. 69. Bahwa quodnon adanya publikasi pada kedua laman tersebut pada Angka 67 di atas, laman tersebut bukanlah laman utama DPR selaku pembentuk undang- undang. DPR memiliki laman utama yaitu pada https://www.dpr.go.id/yang mana seharusnya seluruh dokumen-dokumen primer rancangan undang- undang dipublikasikan pada laman tersebut. 70. Bahwa kedua laman pada Angka 67 tersebut adalah laman yang tidak umum diketahui oleh Para Pemohon maupun oleh publik, sehingga Para Pemohon dan publik juga pasti tidak mengetahui eksistensi dari laman tersebut, mengingat 298 DPR memiliki laman utama yang resmi. Penggunaan laman yang tidak resmi oleh DPR adalah bentuk nyata dari tidak terlaksananya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. 71. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo tidak melaksanakan partisipasi publik yang bermakna. DALIL KEDUA : TERBUKTI BAHWA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Telah Melanggar Asas Kejelasan Tujuan 72. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 73. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memiliki tujuan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menentukan: (1) Tujuan pendirian BUMN adalah: a. memperoleh keuntungan; b. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; d. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat; e. sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan f. membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain. (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. (3) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri. 299 (4) Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional”. 74. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak berdasarkan dan tidak selaras dengan asas kejelasan tujuan dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 4B yang menentukan bahwa: “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 75. Bahwa apabila sejak awal Pembentuk Undang-Undang sudah menentukan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, adalah hal yang sangat keliru dan tidak memiliki pijakan konstitusional sama sekali. Sebab, keuntungan atau kerugian BUMN haruslah dibaca sebagai keuntungan atau kerugian Negara juga. 76. Bahwa Menentukan sejak awal bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN adalah tidak dapat dibenarkan, baik dalam kerangka konstitusi maupun ekonomi. Sebab, dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, BUMN dapat menerima modal yang berasal dari APBN dan non-APBN sebagai upaya meningkatkan kerja-kerja bisnis dan produktifitas BUMN. 77. Bahwa modal BUMN yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis yakni setiap keuntungan atau kerugian BUMN bukan hanya sekedar keuntungan atau kerugian BUMN, melainkan juga keuntungan atau kerugian negara. Sebab, modal BUMN yang berasal dari APBN tersebut ialah modal yang berasal dari negara, sehingga setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 300 78. Bahwa Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengandung kontradiksi dengan asas kejelasan tujuan. Sebab, ketentuan Pasal 4B tersebut menempatkan keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, bukan keuntungan atau kerugian negara. Dengan memposisikan hal demikian, ketentuan Pasal 4B tersebut membawa BUMN tidak sejalan dan bertentangan dengan tujuan pendirian dan penyelenggaraan BUMN itu sendiri, yakni sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 79. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melanggar asas kejelasan tujuan. 80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan pembentukan undang- undang. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 81. Bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 82. Bahwa terbukti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut di bawah. 83. Bahwa Undang-Undang a quo menentukan “Kerugian atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan” dan juga menentukan “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 84. Bahwa dengan merujuk kepada definisi APBN sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“Undang-Undang Tentang Keuangan Negara”), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 301 85. Bahwa BUMN yang mendapatkan modal yang berasal dari APBN secara nyata adalah mendapatkan dan mengelola modal yang berasal dari keuangan negara, sehingga setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN adalah keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN dan Negara. 86. Bahwa adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki pijakan yang logis, jika modal BUMN yang berasal dari APBN tidak dihitung sama sekali sebagai modal dari keuangan negara serta menghilangkan eksistensi modal yang berasal dari keuangan negara tersebut. Setiap modal yang berasal dari keuangan negara haruslah dihitung sebagai keuntungan atau kerugian negara pula, meskipun modal tersebut dikelola oleh BUMN. 87. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut secara nyata dan tegas mengandung kontradiksi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sehingga terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, tepatnya yaitu kontradiksi pada materi muatan antar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 88. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hal tersebut dapat ditinjau dengan merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menentukan: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” 89. Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara menentukan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; 302 f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 90. Bahwa lebih lanjut, penjelasan kekayaan pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf i adalah “kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian/lembaga, atau perusahaan negara/daerah”. 91. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Keuangan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam rezim Keuangan Negara. Sehingga, tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 3H ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan”. Sebab, penyertaan modal Badan yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan adalah bagian integral dari rezim keuangan negara. 92. Bahwa dengan masuknya penyertaan modal negara dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan sebagai bagian dari rezim keuangan negara, maka seharusnya keuntungan atau kerugian Badan merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 93. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Keuangan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam rezim Keuangan Negara. Sehingga, tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 303 94. Bahwa dengan masuknya penyertaan modal negara dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN sebagai bagian dari rezim keuangan negara, maka seharusnya keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 95. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (“Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara”) telah menentukan: “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. 96. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara menentukan: “Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; e. pengelolaan kas; f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; j. penyelesaian kerugian negara/daerah; k. pengelolaan Badan Layanan Umum; l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD”. 97. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara tersebut, dapat ditemukan fakta hukum pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk keuangan negara yang integral dengan perbendaharaan negara. 98. Bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam 304 melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan”. Sebab, penyertaan modal Badan yang berasal dari APBN memberikan konsekuensi logis bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan adalah keuangan negara yang integral dengan perbendaharaan negara. 99. Bahwa adalah tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan jika Pembentuk Undang-Undang menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan, sebab, ketentuan tersebut seakan-akan menempatkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan merupakan hal yang terpisah dari perbendaharaan negara, sedangkan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara melalui APBN. 100. Bahwa dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara dapat ditemukan fakta hukum bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN termasuk ke dalam keuangan negara yang integral dengan perbendaharaan negara. Sehingga, tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menentukan “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 101. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 seakan- akan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN adalah terpisah dari keuangan negara dan perbendaharaan negara. 102. Bahwa Ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut tidak dapat dibenarkan secara asas maupun secara peraturan perundang- undangan jika Pembentuk Undang-Undang menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN semata, tanpa melepaskan keuntungan atau kerugian tersebut juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. 103. Bahwa berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terbukti melanggar asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. 305 C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Melanggar Asas Keterbukaan 104. Bahwa penjelasan dari Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 105. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setiap proses pembentukannya tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Para Pemohon, dimana Pemohon tidak dapat mengakses Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 106. Bahwa Para Pemohon mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hanya melalui kanal-kanal berita, baik cetak maupun digital. Pemohon tidak menerima dan tidak dapat mengakses sumber primer proses pembentukan Undang-Undang a quo. Adapun berita-berita seputar proses pembentukan Undang-Undang a quo tidak dapat diverifikasi kebenarannya, karena antar kanal berita menyajikan informasi yang berbeda-beda terkait dengan proses pembentukan maupun materi muatan Undang-Undang a quo. 107. Bahwa Para Pemohon sudah berulang kali mencari dan mengakses website DPR-RI untuk mendapatkan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025, namun Pemohon tidak mendapatkannya. 108. Bahwa menurut Pemohon, Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang adalah hal yang sepatutnya dapat diakses secara mudah oleh Pemohon dan oleh Publik, sebab Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang adalah merupakan hak konstitusional Pemohon dan Publik untuk mendapatkannya. 109. Bahwa publikasi atas Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang adalah kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk undang-undang, sebagaimana amanat Pasal 88 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 306 110. Bahwa kemudian, Para Pemohon tidak hanya mempersoalkan terkait dengan tidak adanya transparansi dan keterbukaan proses pembentukan Undang- Undang a quo, Pemohon juga mempersoalkan terkait dengan tidak adanya Partisipasi Publik Yang Bermakna. 111. Bahwa Para Pemohon selaku organisasi yang selama ini melakukan kerja-kerja konsultasi dan advokasi hukum kepada publik, memiliki kepentingan konstitusional untuk dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, namun, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak melakukan pelibatan dan tidak membuka partisipasi yang bermakna tersebut kepada Pemohon. Padahal, Pemohon memiliki masukan-masukan yang bersifat konstruktif dalam hal ini materi muatan dalam Undang-Undang a quo. 112. Bahwa materi muatan yang konstruktif tersebut yang hendak diusulkan oleh Pemohon akhirnya tidak dapat diusulkan dalam materi muatan Undang- Undang a quo, sebab Pembentuk Undang-Undang tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan Partisipasi Publik Yang Bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang quo. 113. Partisipasi Publik Yang Bermakna sebagaimana amanat ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menentukan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 114. Bahwa kemudian, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan atas pelibatan dan partisipasi publik yang bermakna, hal tersebut dapat ditinjau sebagai berikut: “[3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan 307 undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang- undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk 308 dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden”. 115. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, terbukti Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Asas Keterbukaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 116. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan serangkaian analisis sebagaimana Alasan Permohonan Nomor 2 di atas, Terbukti Bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tidak Sesuai Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yaitu Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Asas Kejelasan Tujuan dan Asas Keterbukaan. DALIL KETIGA : PERIHAL TIDAK DILIBATKANNYA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 117. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. 118. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- 309 undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan”. 119. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, DPD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, khususnya dalam proses pembahasan, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 termasuk ke dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan “pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya” sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945. 120. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyatakan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, namun, ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah mengatur dan menentukan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 121. Bahwa hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah undang- undang yang memenuhi kualifikasi sebagai undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dapat ditemukan pada konsiderans Undang-Undang a quo, yang pada pokoknya menyatakan: “Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara”. 122. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan rancangan undang-undang yang DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahasnya. 310 123. Bahwa DPD tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat ditemukan dalam konsiderans Undang-Undang a quo pada bagian: “Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. 124. Bahwa dengan meninjau konsiderans tersebut, dapat ditemukan bahwa tidak adanya landasan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mandatory constitutional dari DPD untuk dilibatkan dan ikut membahas Undang-Undang a quo. 125. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, bukan hanya bermasalah secara prosedural semata, namun juga memiliki konsekuensi konstitusional, yakni Undang-Undang a quo kehilangan legitimasi konstitusionalitasnya. 126. Bahwa kewenangan konstitusional DPD tidak dapat dikesampingkan ataupun dihilangkan meskipun suatu rancangan undang-undang sangat urgensi untuk segera diundangkan. 127. Bahwa dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, hal tersebut adalah bentuk peniadaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan perwakilan daerah. 128. Bahwa lebih lanjut, kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 adalah satu tarikan nafas dengan ketentuan 311 Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”. 129. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kewenangan DPD dalam proses pembentukan rancangan undang-undang berkaitan erat pula dengan kewenangan konstitusional DPD dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang a quo. Maka dari itu, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah perintah konstitusi yang tidak dapat dikesampingkan, sebab ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945. 130. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, bukan hanya mengandung persoalan konstitusional pada tataran kewenangan DPD, namun juga berimplikasi pada hilangnya legitimasi daerah dalam Undang-Undang a quo. Kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 adalah cerminan dari ‘ruh’ perwakilan daerah yang menjadi bagian integral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ‘Ruh’ perwakilan daerah tersebut menjadi penting dan memiliki nilai konstitusional dalam perumusan suatu undang-undang. Artinya, setiap perumusan undang-undang, kepentingan konstitusional daerah diwakili dan tidak dapat dikesampingkan eksistensi maupun peranannya. 131. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, berkelindan pula dengan pengesampingan kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang a quo. 132. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 312 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Terhadap kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013 dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan: “Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya DPD berkesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya atas RUU tersebut karena pandangan dan pendapat tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 hlm. 243). 133. Bahwa lebih lanjut dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut juga ditegaskan: “[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 71 huruf f dan huruf g, serta Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 bermakna bias dan mengaburkan esensi Pemohon dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangannya. Selain itu, tugas Badan Anggaran dalam pembahasan RUU APBN tidak mempertimbangkan pertimbangan Pemohon; Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;” 134. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, Undang-Undang a quo bukan hanya menjadi cacat formil, namun juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional. 135. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagaimana di atas, terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 dan sudah sepatutnya 313 dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. DALIL KEEMPAT : PERIHAL TIDAK DILIBATKANNYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 136. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah undang-undang yang berkaitan dengan Hal Keuangan sebagaimana diatur dalam Bab VII UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena berkenaan dengan Hal Keuangan Negara, sudah seharusnya pembentuk undang-undang merujuk dan menjadikan Pasal-Pasal dalam Bab VII dan Bab VIIA UUD NRI Tahun 1945 sebagai rujukan dan dasar konstitusional. 137. Bahwa bagi Para Pemohon, hal tersebut bukan hanya persoalan kekurangan merujuk Pasal konstitusi semata, lebih besar lagi, hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap prinsip check and balances. 138. Para Pemohon memahami bahwa BPK bukan merupakan pembentuk undang- undang, namun BPK memiliki kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, sebab Undang-Undang a quo adalah berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh BUMN. 139. Bahwa dengan merujuk pada substansi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025, dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya, namun terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengesampingkan kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN atas pengelolaan keuangan negara tersebut. 140. Bahwa adapun Pemohon akan menyebutkan ketentuan-ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9F, Pasal 9G dan Pasal 71A, yang akan diuraikan di bawah ini. 141. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan : “Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN”. 142. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut, modal BUMN yang berasal dari APBN adalah menempatkan BUMN ke dalam rezim 314 keuangan negara, yang mana BPK seharusnya berwenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN. 143. Bahwa ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan: “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. 144. Bahwa ketentuan Pasal 4B tersebut secara implisit menyatakan sejak awal, keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, bukan juga merupakan keuntungan atau kerugian negara. Padahal, ketentuan Pasal 4 ayat (1) sudah sangat jelas menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN, ketentuan Pasal 4B tersebut bukan hanya mengandung contradictio in terminis dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), namun juga menghilangkan kewenangan konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN. 145. Bahwa ketentuan Pasal 9F menentukan: (1) Anggota Pasal 9F Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 146. Bahwa ketentuan Pasal 9F tersebut telah menempatkan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada posisi yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Pasal 9F tersebut memang memberikan batasan, namun batasan 315 dalam Pasal 9F tersebut sangatlah bertentangan dengan kewenangan konstitusional BPK, sebagaimana amanat Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tentang BPK. 147. Bahwa ketentuan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”. 148. Bahwa menempatkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan negara adalah kekeliruan yang sangat fatal dan bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sendiri, sebab kedudukan dari Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN menjadi kabur dan tidak adanya mekanisme kontrol serta pengawasan yang optimal. Lebih lagi, tidak ada satupun landasan konstitusional atas ketentuan Pasal 9G tersebut. 149. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan”. 150. Bahwa ketentuan Pasal 71A tersebut sangatlah mengandung kontradiksi dan pertentangan dengan ketentuan Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945, sebab, kedua amanat konstitusional tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 151. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut juga tidak dapat dilaksanakan, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tentang BPK. 152. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang mengesampingkan bahkan menghilangkan kewenangan konstitusional BPK, juga berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya kewenangan BPK dalam menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Tentang BPK. 153. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya penyerahan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD, memiliki konsekuensi hukum yakni DPR, DPD, dan DPRD tidak dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 316 154. Bahwa dengan dihilangkannya kewenangan konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN atas pengelolaan keuangan negara, maka BPK juga tidak dapat melaporkan hasil pemeriksaan kepada instansi yang berwenang, apabila di dalam laporan BPK tersebut, terdapat unsur tindak pidana. 155. Bahwa ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah secara langsung mengesampingkan, bahkan ‘menghilangkan’ pasal-pasal jantung kewenangan konstitusional BPK itu sendiri. 156. Bahwa Para Pemohon juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVII/2019, yang dalam Pertimbangan Hukumnya menegaskan: “[3.17.1] Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (vide UU 15/2004 dan UU 15/2006). Apabila dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan BPK tersebut sudah jelas adalah institusi/lembaga yang mengelola keuangan negara yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. 157. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yang telah Para Pemohon uraikan sebelumnya menunjukan kekeliruan Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan dan membentuk Undang-Undang a quo. Kekeliruan tersebut disebabkan oleh karena Pembentuk Undang-Undang tidak melibatkan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo. Pemohon memahami, BPK memang 317 bukanlah lembaga negara yang berwenang untuk membentuk undang-undang serta tidak ada satupun ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang eksplisit menyatakan BPK harus dilibatkan dalam proses pembentukan suatu undang- undang. Namun, BPK memiliki mandatory constitutional dan kepentingan konstitusional untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Kepentingan konstitusional BPK tersebut bukan hanya pada tataran pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi BPK semata, namun BPK juga memiliki kapasitas untuk memberikan masukan dan pertimbangan- pertimbangan kepada pembentuk undang-undang, khususnya pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. 158. Bahwa meskipun BPK tidak memiliki kewenangan ataupun hak secara langsung untuk dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, namun, BPK dalam melaksanakan kewenangannya, sebagai pelaksana mandat kedaulatan rakyat dalam kekuasaan pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, adalah mandat untuk memeriksa dan menjaga kedaulatan keuangan negara yang berasal dari rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 159. Bahwa meskipun BPK tidak memiliki kewenangan ataupun hak secara langsung untuk dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, namun, dalam eksistensi lembaga BPK terdapat amanat dan mandat konstitusional untuk mencapai cita-cita demokrasi ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi ‘pintu masuk’ bagi BPK untuk dilibatkan dan wajib diminta pertimbangannya dalam proses pembentukan undang-undang yang berkait dengan dengan keuangan negara dan perekonomian nasional, dalam konteks ini adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 160. Bahwa pelibatan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi penting dan fundamental, karena setelah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan, terdapat kewenangan konstitusional BPK yang harus dilaksanakan oleh BPK dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 23E, 23F dan 23G UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Tentang BPK, Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Tentang Perbendaharaan 318 Negara, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 161. Bahwa melibatkan lembaga negara dalam proses pembentukan undang- undang adalah hal yang lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari seluruh stakeholder serta untuk memastikan formil dan/atau substansi dari suatu rancangan undang-undang tidak keluar dari prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme. 162. Bahwa tidak dilibatkannya BPK dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, secara implisit telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI 1945. 163. Bahwa tidak dilibatkannya BPK dalam proses pembentukan Undang- Undang a quo, secara eksplisit telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 23E ayat (1), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23E ayat (3) dan Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945. 164. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, terbukti proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD NRI 1945. DALIL KELIMA : TIDAK ADANYA VALIDITAS ATAU LEGITIMASI HUKUM (LEGAL VALIDITY) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 KARENA MENYIMPANGI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUD NRI TAHUN 1945 SEHINGGA UNDANG-UNDANG A QUO TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN. 165. Bahwa benar pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional dari DPR, namun tidak berarti DPR dapat menjalankannya sesuka hati tanpa memenuhi rambu-rambu yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 166. Bahwa menurut Munir Fuady, agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang 319 Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan- aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan. 2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah). 3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan. 4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan. 6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. 7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. [Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Edisi Pertama, 2013]. 167. Bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang yang ditentukan UUD 1945 juncto UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana Dalil Pertama sampai dengan Dalil Keempat Para Pemohon, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tidak memenuhi persyaratan validitas atau legitimasi hukum (legal validity), yang oleh karenanya berdasarkan doktrin-doktrin konstitusional yang diakui pemahamannya tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat diberlakukan kepada masyarakat sehingga perlu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, seluruh dalil Para Pemohon terbukti, yakni (1) tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation); (2) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; (3) tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; (4) tidak dilibatkannya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak memiliki 320 validitas atau legitimasi hukum (legal validity) karena menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 . Bahwa dengan demikian, Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2), Pasal 22D ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23G ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dengan terbuktinya inkonstitusionalitas Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, maka sudah sepatutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. V. FAKTA - FAKTA HUKUM SELAMA PERSIDANGAN DPR Tidak Menunjukan Itikad Baiknya Selama Proses Persidangan 168. Bahwa selama proses persidangan, kami mencatat bahwa DPR seringkali tidak hadir pada persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa keterangan. Bahkan DPR tidak hadir pada saat sidang agenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025. 169. Bahwa tidak hadirnya DPR pada saat sidang agenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU- XXIII/2025 adalah bukti bahwa DPR tidak memiliki itikad baik untuk mendengar masukan dan pembuktian dari Para Pemohon. 170. Bahwa selain tidak hadirnya DPR pada saat sidang, DPR juga terlambat menyerahkan Keterangan Tertulisnya kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana keterangan tertulis tersebut sangatlah penting bagi Para Pemohon dan bagi publik, sebab di dalam keterangan tertulis tersebutlah Para Pemohon dapat mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang a quo. 171. Bahwa DPR baru menyerahkan keterangan tertulisnya kepada Mahkamah sebelum sidang terakhir. Dalam perkembangan persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga kerap kali meminta dan mempertanyakan keterangan tertulis beserta bukti-bukti dari DPR, namun DPR tidak 321 melaksanakannya dengan segera, sehingga proses pembuktian menjadi terhambat, dan Para Pihak belum mendapatkan dokumen resmi tersebut. DPR Tidak Dapat Membantah Satupun Dalil Para Pemohon 172. Bahwa berdasarkan keterangan secara langsung dan keterangan tertulis DPR, DPR tidak dapat membantah satupun dalil Para Pemohon. DPR justru tidak memahami secara presisi dalil-dalil dari Para Pemohon, yang pada pokoknya DPR menyatakan: 1) Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. Dalil tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Para Pemohon sebagaimana Perbaikan Permohonan dan bukti-bukti, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karena hal tersebut, maka dalil DPR tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil DPR tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. 2) Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melaksanakan partisipasi publik yang bermakna. Dalil tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Para Pemohon, sebagaimana di dalam Perbaikan Permohonan dan bukti-bukti, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karena hal tersebut, maka dalil DPR tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil DPR tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Justru, dalil-dalil dan bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh DPR melemahkan dalil dari DPR sendiri karena tidak memiliki kualitas pembuktian yang layak dan sah. 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bukan merupakan undang- undang yang berkaitan dengan keuangan negara sehingga tidak perlu melibatkan DPD dan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo. Dalil DPR tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil DPR tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh DPR pun tidak dapat mempertahankan dalil dari DPR itu sendiri karena bukti- 322 bukti dan saksi yang diajukan oleh DPR tidak memiliki kualitas pembuktian yang layak dan sah. Presiden Tidak Dapat Membantah Satupun Dalil Para Pemohon 173. Bahwa keterangan secara langsung maupun keterangan tertulis dari Presiden tidak membantah satupun dalil-dalil Para Pemohon. Justru, Presiden tidak memahami substansi Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Presiden menyatakan: 1) Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo. Dalil tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Para Pemohon sebagaimana Perbaikan Permohonan dan bukti-bukti, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karena hal tersebut, maka dalil Presiden tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil Presiden tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. 2) Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah melaksanakan partisipasi publik yang bermakna. Dalil tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Para Pemohon, sebagaimana di dalam Perbaikan Permohonan dan bukti-bukti, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karena hal tersebut, maka dalil Presiden tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil Presiden tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Justru, dalil-dalil dan bukti-bukti serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Presiden melemahkan dalil dari Presiden sendiri karena tidak memiliki kualitas pembuktian yang layak dan sah. 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bukan merupakan undang- undang yang berkaitan dengan keuangan negara sehingga tidak perlu melibatkan DPD dan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo. Dalil Presiden tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusionalnya, sehingga dalil Presiden tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Presiden pun tidak dapat mempertahankan dalil dari Presiden itu sendiri karena bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh DPR tidak memiliki kualitas pembuktian yang layak dan sah. Bahkan, Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Presiden tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Para Pemohon 323 pada saat di persidangan. Ahli yang diajukan oleh Presiden tidak menjawab secara substansial pertanyaan dari Para Pemohon terkait dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, justru salah satu ahli dari Presiden malah mengkritisi norma Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan mendegradasi kewenangan konstitusional dari DPD. Tentunya, hal tersebut adalah kekeliruan yang sangat fatal dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam UUD NRI Tahun 1945. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 324 Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN DPR: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena selama persidangan Para Pemohon tidak dapat menunjukkan suatu bukti yang bersifat konkret dan aktual yang dapat memberikan gambaran terhadap pertautan kepentingan Para Pemohon dengan proses pembentukan UU a quo. Salah satu Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mewakili perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam karena Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam. Para Pemohon hanya menegaskan kepentingannya secara umum dan abstrak, sebagai mahasiswa maupun sebagai organisasi kemahasiswaan, namun tidak dapat membuktikan adanya pertautan langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 maupun putusan-putusan lainnya yang telah memberikan parameter yang tegas dan konkret sebagai landasan legal standing para pemohon dalam perkara pengujian formil. 1. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 1/2025 a. Tahapan Pembentukan UU 1/2025 dan Pemenuhan Partisipasi Publik 1) Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU Perubahan Atas UU 19/2003) masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan dalam website resmi DPR RI dan masyarakat dapat mengunduhnya, termasuk dokumen evaluasi Prolegnas dan kegiatan sosialisasi Prolegnas. 2) Tahap Penyusunan Kegiatan penyusunan diawali oleh Badan Keahlian DPR pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan oleh Komisi VI DPR RI hingga menjadi usul inisiatif DPR RI berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 3 Oktober 2023. Pada tahap ini kegiatan melibatkan pakar, yaitu Dr. N. Pininta Amburawu 325 S.H., M.M., LL.M., Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., Dr. Riant Nugroho, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Rismawati, S.H., M.H., Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum., Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., Dr. Tanri Abeng, MBA, Dr. Toto Pranoto, Fazar Harry Sampurno, dan para akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya. Selain itu kegiatan penyusunan NA dan RUU juga melibatkan praktisi BUMN, yaitu PT. Bio Farma (Persero), PT. Pindad (Persero), dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero). Hasil penyusunan konsep NA dan konsep RUU oleh Badan Keahlian DPR RI telah dipublikasikan dalam Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. 3) Tahap Pembahasan Rapat pembahasan dimulai setelah adanya Surat Presiden tanggal 25 November 2024 perihal penunjukan wakil Pemerintah dan Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 22 Januari 2025 perihal penugasan Komisi VI untuk membahas RUU. Sejak tanggal 23 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025 dilakukan berbagai rapat dengan agenda, yaitu Rapat Kerja, RDPU dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II. 4) Tahap Pengesahan dan Pengundangan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 24 Februari 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097). Bahwa berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 326 NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi partisipasi publik yang dibuktikan dengan keterangan Saksi Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M. bahwa beliau diminta untuk memberikan masukan terhadap RUU a quo dan telah menerima konsep NA dan draf RUU. Terhadap masukan dari pakar, akademisi, dan praktisi tersebut, pembentuk undang- undang lalu mempertimbangkannya sehingga menghasilkan rumusan akhir yang berbeda dari rumusan awal atau pokok perubahan awal. Kemudian DPR RI telah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan proses pembentukan UU 1/2025, mulai dari dimasukkannya RUU a quo dalam Prolegnas dan poin-poin perubahan yang disetujui antara pembentuk undang- undang dalam Rapat Paripurna. b. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode Kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang yang tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, termasuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode tanpa mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. Kesepakatan tersebut terlihat dari adanya Surat Presiden Nomor: R-64/Pres/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal penunjukan wakil Pemerintah dan disambut oleh DPR RI dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo tertanggal 22 Januari 2025. c. Prolegnas Proses penyusunan NA dan RUU a quo telah dimulai sejak tahun 2020 berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Kemudian terdapat perkembangan bisnis global yang membutuhkan langkah besar dan cepat untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dengan memisahkan fungsi pengawasan dan operasional serta memberikan kepastian hukum terkait status keuangan BUMN yang tidak termasuk keuangan negara. Akibat adanya berbagai Putusan MK yang memperlihatkan adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara, maka proses pembahasan RUU a quo dilakukan berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam 327 Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mengusulkan dua RUU lain dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan melanjutkan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka. d. Pelibatan DPD RI dan BPK RI dalam pembahasan RUU a quo 1) Materi muatan UU 1/2025 berkaitan dengan kelembagaan yang salah satu bidang usahanya dapat berupa pengelolaan sumber daya alam, bukan berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan sumber daya alam, seperti UU tentang Mineral dan Batu Bara dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dalam pembahasannya mengikutsertakan DPD. Dengan demikian materi muatan RUU a quo tidak terkait dengan kewenangan DPD RI untuk turut membahas RUU bersama dengan DPR RI dan Presiden. Adapun materi muatan RUU yang lebih sesuai untuk mengikutsertakan DPD RI adalah terkait dengan kelembagaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa. 2) BPK bukan merupakan lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. BPK juga bukan merupakan lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan UU 1/2025. Adapun keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain diatur dalam Pasal 68 ayat (6) UU Pembentukan PUU dan Pasal 94 ayat (8) Peraturan DPR 2/2020 yang pada intinya mengatur bahwa dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak obligatif melainkan bersifat fakultatif bagi pembentuk undang-undang. 3) Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ahli Presiden, yaitu Prof. I Gde Pantja Astawa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa original power pembentukan undang-undang berada di tangan DPR RI. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka pembentukan undang-undang menurut konstitusi merupakan sharing power antara DPR RI dan Presiden. Selain itu Ahli juga menyatakan 328 bahwa keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara sehingga BPK tidak berwenang melakukan audit terhadap keuangan BUMN, sehingga menjadi tidak relevan melibatkan BPK dalam pembentukan UU 1/2025. Dengan demikian menjadi sangat beralasan secara konstitusional untuk tidak melibatkan DPD RI dan BPK dalam pembentukan UU 1/2025. e. Bersama ini DPR RI juga memberikan Keterangan Tambahan terkait dengan pemenuhan kuorum dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. Berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tersebut (vide Lampiran 59), pada permulaan rapat telah dihadiri 469 orang Anggota DPR RI dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan kuorum rapat. 2. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang harus dibatasi dalam satu periode pemerintahan karena adanya perbedaan konfigurasi politik, DPR RI memberikan tanggapan bahwa keberlanjutan proses pembentukan antar-periode justru untuk menemukan titik keseimbangan materi muatan terhadap konfigurasi politik pada periode yang baru, sehingga diperlukan kesepakatan politik dan agar materi muatan RUU menjadi relevan dengan visi politik periode saat ini. Apabila proses pembentukan undang-undang dibatasi hanya pada periode yang sama, maka dapat mengakibatkan proses pembentukan menjadi tidak efektif dan efisien karena proses harus dimulai lagi dari awal tahapan. b. DPR RI berpandangan selaras dengan Keterangan Ahli bahwa pembentukan SIMAS PUU merupakan suatu sistem yang dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan suatu undang-undang dengan menggunakan teknologi informasi sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang yang lebih ideal. SIMAS PUU telah digunakan dalam proses pembentukan UU 1/2025 untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat. c. Menurut Ahli Para Pemohon, BPK RI unsur yang memiliki signifikasi untuk dilibatkan dalam proses pembahasan UU a quo. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan pandangan bahwa BPK RI tidak diletakkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pembentukan undang- 329 undang. Diperlukan pembatasan yang tegas terhadap pihak-pihak mana saja yang memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan undang-undang sehingga relevan untuk dilibatkan dalam proses tersebut sebagaimana yang telah dilakukan DPR RI dalam pembentukan UU 1/2025. Namun demikian DPR RI tidak menutup ruang bagi siapa pun untuk dapat menyalurkan aspirasinya terhadap pembentukan UU 1/2025. d. Pada sidang tanggal 16 Juli 2025, Saksi Para Pemohon Perkara 64/PUU- XXIII/2025 menyampaikan bahwa proses pembentukan UU a quo dimulai pada 23 Januari 2025. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan bahwa Saksi tidak mempertimbangkan proses panjang pembentukan UU a quo yang telah dilaksanakan sejak dimasukkannya RUU a quo dalam Prolegnas pada tahun 2020. Selain itu, Saksi juga menyampaikan bahwa kampusnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan UU 1/2025. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melibatkan berbagai universitas yang tersebar di seluruh Indonesia yang keterwakilannya dihadirkan melalui pakar-pakar dan akademisi yang turut menyampaikan ide dan gagasannya berkaitan dengan materi muatan pada UU a quo. Dalam hal tidak terdapat undangan maupun kunjungan dari pembentuk undang-undang, akademisi dapat secara pro aktif memberikan masukan. Pemikiran dari para pakar dan akademisi menjadi hal yang vital dan patut dikedepankan, demi terciptanya suatu bangun model pengelolaan BUMN yang ideal dalam materi muatan UU a quo. Dengan demikian fakta yang disampaikan oleh Saksi tersebut menjadi tidak relevan dengan proses pembentukan UU 1/2025. 3. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 1/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. KESIMPULAN PRESIDEN: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan 330 pertautan yang langsung dengan UU BUMN 1/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, dalam menguji kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus dapat membuktikan: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. 2. Bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon 1 dalam Perkara 52/PUU- XXIII/2025 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, serta Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UI (DPM UI) tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru lebih memberikan kepastian hukum mengenai sistem pengelolaan BUMN yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, dan pembayar pajak tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28F UUD 1945 dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali terhadap Pemohon 1. 3) Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak tidak dapat membuktikan hubungan 331 kausalitas hak pemohon pembayar pajak yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 terhadap dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon pembayar pajak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 010/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pertimbangan bahwa pembayar pajak tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian, mengutip hasil penelitian Dian Agung dan Enny Nurbaningsih yang berjudul ”Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang- Undangoleh Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020, dapat dipahami bahwa ratio legis penetapan pembayar pajak dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan paradigma dari penafsiran seluas-luasnya menjadi terbatas dengan ketentuan pembatasan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon 1 sebagai pembayar pajak pertambahan nilai tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan terkait dengan UU BUMN. Hadirnya UU BUMN justru dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN melaksanakan fungsi BUMN sebagai sumber pendapatan negara, pelayanan umum, dan penugasan dari negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. a. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dalam Perkara 64/PUU- XXIII/2025 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I dalam Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang dalam hal ini merupakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai badan hukum¸ karena berdasarkan perbaikan permohonan yang disampaikan 332 Pemohon, hanya melampirkan Akta Pendirian Himpunan Mahasiswa Islam dan perubahannya (vide bukti Pemohon Nomor P-5 sampai dengan P-8). 2) Bahwa terhadap Pemohon II dalam Perkara 64/PUU- XXIII/2025 yang merupakan organisasi nirlaba bernama Yayasan Citta Loka Taru tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual maupun potensial dari diundangkannya UU BUMN 1/2025. 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon III dalam Perkara 64/PUU- XXIII/2025 yang menyatakan terbitnya UU BUMN 1/2025 mengakibatkan sentimen negatif atas saham PT WIKA (Persero) Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional dapat disampaikan bahwa fenomena turunnya nilai saham PT WIKA (Persero) Tbk dalam pasar modal tidak dapat serta merta hanya dikaitkan dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Naik turunnya harga saham dalam pasar modal secara umum dipengaruhi oleh dinamika pasar modal dan kinerja perusahaan itu sendiri. 2. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian Para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pembentukan UU BUMN 1/2025. Uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan Para Pemohon tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah undang-undang, serta tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). 333 Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 20 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-6 dan Bukti PK-15 s.d. PK- 25), penyusunan (vide Bukti PK-7 s.d. Bukti PK-8), pembahasan (vide Bukti PK-9 s.d. Bukti PK-13 dan PK-26 s.d. PK-32), pengesahan (vide Bukti PK-14), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang keterlibatan dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui beberapa kegiatan rapat yang melibatkan stakeholder. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., serta keterangan Saksi Pemerintah Robertus Billitea pada persidangan tanggal 23 Juli 2025 dan telah dinyatakan bahwa Pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU BUMN 1/2025. III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Persidangan tanggal 24 Juni 2025 dan tanggal 16 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU BUMN 1/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Dr. Daniel 334 Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 23 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU BUMN 1/2025 telah dimulai sejak tahun 2019 (Prolegnas 2020-2024), sehingga penyerapan masukan UU BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU BUMN Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2019 sebagai berikut: a. Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU BUMN Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020- 2024 (Prolegnas 2020-2024) sebagai berikut: 1) Pada tahun 2019, RUU BUMN Perubahan ditetapkan dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-1); 2) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020- 2024 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan pada nomor urut 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK- 2); 3) Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 05 (vide Bukti PK-4); 4) Pada tahun 2022, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada 335 tahun 2022 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada nomor urut 6 yang kemudian diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor: 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020- 2024 pada nomor urut 4; 5) Pada tahun 2023, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 pada nomor urut 5; dan 6) Pada tahun 2024, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 pada nomor urut 7. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Prolegnas periode 2020-2024 tersebut, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnas periode 2025- 2029, RUU BUMN Perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel kumulatif terbuka Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Bukti PK-15). b. Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU BUMN Perubahan pada kurun waktu tahun 2020-2025, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 336 1) Bahwa dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020. 2) Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait RUU BUMN Perubahan Inisiatif DPR yang diperoleh melalui laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 sebagai berikut: a) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT BPUI (Persero); 2) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero) Tbk; 4) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum PT BRI (Persero) Tbk; 5) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 6) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). b) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. c) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. d) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT arya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. e) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: 337 1) Kajian dari Pokja PT BRI (Persero) Tbk menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); 2) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); 3) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); 4) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19); 5) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20); 6) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21); 7) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22); 8) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23); dan 9) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). f) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga 338 oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). g) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). Dengan demikian, masukan dari para stakeholder telah ditampung oleh pemerintah dan telah memenuhi prinsip meaningful participation, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan masukannya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained). 3) Kemudian, pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK- 5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: a) Penyampaian masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 Januari 2021 (vide Bukti PK-6 dan PK-25). b) Pembahasan lanjutan masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6). 4) Bahwa hasil dari serangkaian kegiatan pada tahun 2020-2021 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM setelah disampaikannya RUU BUMN inisiatif DPR. (vide Bukti PK-26). c. Pada tahap pembahasan RUU BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2011 dalam beberapa rapat pembahasan (Dokumentasi Kegiatan Tahap Pembahasan) sebagai berikut: 1) Pembicaraan Tingkat I 339 Pembahasan Tingkat I dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian proses pembahasan sebagai berikut: a) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN (vide Bukti PK-8). b) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Bukti PK-9, PK-27, PK-28, dan PK-29) dengan agenda: (1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan. (2) Penyampaian Pandangan Presiden. (3) Penyerahan DIM dari Pemerintah. (4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. c) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Bukti PK-10). d) Selanjutnya dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 (vide Bukti PK-11 dan PK 30). e) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Bukti PK-12, PK-31, dan PK-32). 2) Pembicaraan Tingkat II 340 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 (vide Bukti PK-13), yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Bukti PK- 14). d. Pada tahap pengesahan RUU BUMN Perubahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU P3 jo. ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B/1638/LG.01.03/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-14). e. Pada tahap pengundangan, Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan RUU BUMN Perubahan menjadi UU BUMN 1/2025 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. 2. Pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi Asas Dapat Dilaksanakan. a. Bahwa telah jelas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait uji formil Undang-Undang 341 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyampaikan dalam pertimbangan 3.15.4 “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, ….”. b. Namun demikian, dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa penjelasan asas dapat dilaksanakan yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dilihat dalam konsideran menimbang yang pada pokoknya menyatakan: 1) dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara; 2) pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional; 3) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional; 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 342 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah. c. Kemudian, secara filosofis pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembentukan BUMN ini tercermin pada Nilai Pancasila Sila Kelima dan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor - sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya, menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Secara yuridis, kebutuhan untuk mengubah UU tentang BUMN menjadi penting karena terdapat materi muatan yang perlu dilakukan penyesuaian dan diubah dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU tentang BUMN. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pengaturan BUMN. 3. UU BUMN 1/2025 merupakan wujud tindak lanjut Pembentuk Undang- Undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menyampaikan bahwa Putusan MK yang menimbulkan akibat dan kemudian ditindaklanjuti melalui RUU BUMN Perubahan adalah sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian 343 utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan aset BUMN adalah “segala bentuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.” 2) Pasal 62D ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang memberikan wewenang BUMN untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. b. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 344 2) Pasal 1A ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. c. Putusan MK No 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1a ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. d. Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap 345 aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 62a ayat (1) yang mengatur bahwa aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. e. Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat 346 jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah memperoleh keuntungan. 2) Pasal 4A ayat (1) yang mengatur bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pasal 4A ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. f. Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 UU BUMN 1/2025 yang mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi, meliputi: 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau 347 4) Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Bahwa Pemerintah telah menguraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang merupakan satu kesatuan, beserta bukti-buktinya sebagai berikut: A. Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-14 yang telah disampaikan pada tanggal 20 Juni 2025; dan B. Tambahan Bukti PK-15 sampai dengan Bukti PK-32 yang telah disampaikan pada tanggal 23 Juli 2025. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 (16 Juli 2025): a. Masyarakat kesulitan untuk memperoleh NA dan DIM RUU BUMN Perubahan dan masyarakat tidak dilibatkan ketika pembahasan substansi; dan b. Saat ini terdapat 3.799 Triliun nasabah di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan apakah mereka dilibatkan ketika pembentukan RUU BUMN Perubahan, mengingat ada pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi dan terdampak adanya perubahan UU a quo. ontoh negara lain (Norwegia, Alaska) menunjukkan proses pembentukan sovereign wealth fund yang transparan dan partisipatif. c. Aset BUMN mencapai Rp10.950 triliun (49,4% PDB), sehingga perubahan pengelolaan melalui Danantara memiliki dampak signifikan. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 (16 Juli 2025): 348 a. Uji formil sebagai salah satu bentuk constitutional complaint dan Indonesia terkunci dengan UU sebagai pengatur, sehingga mengakibatkan penilaiannya akan cenderung teknokratik yang sulit untuk mau menilai yang sifatnya politik. Terkait persoalan teknis dapat diselesaikan dengan baik karena ada perangkatnya seperti DPR, BKD, Kemenkum, BPHN. Sehingga yang tersisa adalah persoalan politik yaitu tindakan para pembentuk undang-undang, yang harus diukur dari kepatutan. Selain itu terikat pula oleh prinsip good democratic governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-undang harus dipandang sebagai kebijakan (policy) berbasis bukti dan empati (evidence and empathy based), bukan sekadar produk teknokratik; b. Siklus pembahasan suatu Undang-Undang harus berada dalam satu periode pemerintahan yang sama. Klaim bahwa sebuah RUU telah dibahas sejak lama, misalnya dari tahun 2020, tidak dapat serta merta dianggap sebagai satu proses yang berkelanjutan, karena konfigurasi politik, tujuan, bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJP dan RPJMN) pada setiap periode pemerintahan dapat berbeda. Oleh karena itu, proses pembentukan yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya tidak bisa dihitung sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang yang sedang diuji. c. Elemen partisipasi bermakna yaitu: (1) hak untuk didengar seperti RDP, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya; (2) hak untuk dipertimbangkan dimana didapat dari proses mendengar, dan dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah; (3) hak untuk mendapat jawaban atas pertimbangan, dimana peserta partisipasi mendapatkan surat jawaban mengenai masukannya diterima atau tidak beserta alasannya; (4) melibatkan pihak yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan; d. Lapisan pemangku kepentingan yang harus diidentifikasi: individu yang punya kepedulian dan/atau terdampak, kelompok warga 349 terdampak tergantung isunya, organisasi non-pemerintah (profesi, kepedulian), akademisi sesuai bidangnya; dan e. Pada Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, DPD harus terlibat dalam pembahasan sejak Tingkat I dan juga ikut menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Ahli mengusulkan agar Mahkamah menilai "kepatutan" dari kesepakatan politik antara Pemerintah dan DPR. Pemerintah berpandangan bahwa usulan ini berisiko menggeser peran Mahkamah Konstitusi dari penjaga konstitusi (guardian of the constitution) menjadi penilai kebijakan politik (political appraiser). Sesuai Pasal 20 UUD 1945, kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Proses di dalamnya, termasuk lobi dan kesepakatan politik, adalah bagian dari ranah legislatif dan eksekutif yang tidak dapat diintervensi sejauh tidak melanggar prosedur yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan UU P3. Uji formil harus didasarkan pada tolok ukur yang objektif dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menilainya berdasarkan konsep "kepatutan" yang abstrak dan tidak terukur akan menciptakan ketidakpastian hukum. Setiap Undang-Undang dapat dianulir hanya karena proses politiknya dianggap "tidak patut" oleh sebagian pihak, yang mana ini sangat subjektif. 2. Ahli berpendapat bahwa proses legislasi harus diisolasi dalam satu periode pemerintahan lima tahunan. Pandangan ini, meskipun ideal secara teoretis, sangat tidak praktis dan dapat menghambat efektivitas jalannya pemerintahan. Pembahasan undang-undang yang kompleks dan fundamental, seperti UU BUMN 1/2025, sering kali membutuhkan waktu, riset, dan sumber daya yang melampaui satu periode legislatif. Memaksa proses untuk selalu dimulai dari nol setiap lima tahun adalah sebuah pemborosan sumber daya negara dan akan menyebabkan stagnasi legislasi. 350 3. Terkait partisipasi masyarakat yang bermakna, Pemerintah menegaskan telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU P3. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang partisipasi melalui berbagai mekanisme yang diamanatkan Undang-Undang. Hak untuk didengar dan dipertimbangkan bukan berarti setiap masukan harus diterima sepenuhnya. Pemerintah dan DPR memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pembentuk undang-undang berdasarkan pertimbangan yang lebih luas untuk kepentingan nasional. Hal ini telah disampaikan dalam keterangan ahli Pemerintah oleh Prof Wicipto Setiadi yang pada intinya menyatakan masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perorangan yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan atas materi muatan rancangan undang-undang, yaitu Badan Usaha Milik Negara (Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) dan tidak ada kewajiban untuk menerima seluruh masukan masyarakat. 4. Terkait usulan Ahli yang memberi ukuran yang jelas mengenai hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained), seperti bentuk kegiatan (RDPU, seminar), siapa yang harus diundang, dan bagaimana masukan tersebut diolah maka menurut Pemerintah ukuran tersebut tidak terikat secara hukum. Beban pembuktian seharusnya berada pada Pemohon untuk menunjukkan bahwa ruang partisipasi sama sekali tidak ada, bukan sekadar mengklaim bahwa partisipasi yang ada tidak sesuai dengan kerangka ideal menurut seorang Ahli. 5. Sistem sovereign wealth fund Norwegia/Alaska yang menjadi rujukan Ahli tidak sepenuhnya relevan karena Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan hukum berbeda dan Danantara bukan sovereign wealth fund murni, tetapi merupakan badan hukum yang melakukan pengelolaan BUMN secara menyeluruh termasuk pengelolaan dividen, pemberdayaan aset dan pengelolaan operasional BUMN. B. SAKSI PARA PEMOHON 1. Agus Dwi Prasetyo sebagai Saksi dari Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 (16 Juli 2025): 351 a. Pada tanggal 23 Januari 2025, Menteri BUMN menyerahkan DIM ke DPR RI sekaligus memberikan keterangan mengenai perubahan RUU BUMN Perubahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada BUMN, penegasan atas tugas dan kewenangan Menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan BUMN, dan pembentukan BPI Danantara; b. Pada undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 diagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU BUMN Perubahan, namun kemudian disahkan menjadi UU; dan c. Tidak pernah ada agenda RDP yang melibatkan publik secara luas dan anggota Panja tidak pernah menyampaikan kepada publik mengenai siapa saja pihak non-akademisi yang terlibat pembahasan. 2. Muhammad Fauzan Alaydrus sebagai Saksi dari Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 (16 Juli 2025): a. Keterlibatan publik berjalan tidak optimal, dimana pembahasan dilakukan dalam waktu sangat singkat sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi publik; b. Aktif mengakses dan memantau website DPR RI dan lainnya untuk memperoleh informasi, namun hingga saat ini tidak terdapat DIM UU a quo; dan c. Tidak pernah sekalipun diundang ketika pembahasan RUU, termasuk RUU BUMN Perubahan. Terhadap Keterangan Saksi Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Dokumen Naskah Akademik dan RUU BUMN telah dipublikasikan secara resmi dan daring di laman DPR (https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107). Hal ini membuktikan akses terbuka bagi publik yang ingin membaca atau mengunduh dokumen tersebut, menunjukkan bahwa asas keterbukaan telah dipenuhi sesuai Pasal 5 huruf g UU P3. 352 2. Sejak tahun 2020, rangkaian FGD, RDPU, dan penyerapan aspirasi telah dilakukan: a. FGD dengan Komisi VI DPR dan para ahli hukum (Prof. Paripurna, Prof. E.O.S. Hiariej, dan lain-lain.). b. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi BUMN dibentuk sejak 2020. c. Pokja BUMN seperti BRI, Mandiri, dan Hutama Karya dilibatkan dalam kajian perubahan. hal ini juga telah disampaikan oleh saksi Pemerintah Robertus Billitea yang menyatakan bahwa saksi terlibat dalam proses penyerapan aspirasi perubahan UU BUMN. Hal ini juga telah disampaikan dalam keterangan tertulis ahli Pemerintah. 3. Tidak diundangnya organisasi mahasiswa atau individu tertentu tidak otomatis berarti bahwa prinsip keterbukaan atau partisipasi bermakna dilanggar, karena: a. UU tidak mewajibkan DPR atau Pemerintah mengundang semua elemen masyarakat. b. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menegaskan bahwa keterlibatan bermakna harus dibuktikan dengan upaya nyata (real action) untuk terlibat, misalnya dengan mengirimkan masukan, opini tertulis, atau menghadiri forum publik. c. Dalam kasus ini, saksi tidak dapat membuktikan adanya inisiatif aktif untuk memberikan masukan—mereka hanya mengklaim tidak diundang. 4. Proses pembahasan UU BUMN telah berlangsung sejak 2020, termasuk dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020– 2024, dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan 2021, bukan baru muncul di 2025 dan pembahasan di Komisi VI dan panja DPR sudah dilakukan sejak lama, sehingga tuduhan “tiba-tiba dan kilat” tidak sesuai fakta. 5. Klaim Saksi tentang tidak adanya partisipasi publik tidak tepat, karena Pemerintah dan DPR telah membuka ruang partisipasi dan informasi secara daring serta bersifat asumtif dan tidak didukung bukti konkrit tentang keterbatasan akses atau pelanggaran konstitusi. V. KESIMPULAN 353 Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya bukti konkret yang menunjukkan keterpautan langsung Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. 2. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pembentuk UU BUMN 1/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan stakeholder dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained), sehingga pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan 64/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 354 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan 64/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan 64/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 355 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 356 Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 1/2025 diundangkan pada tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 9 April 2025. Adapun permohonan para 357 Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, 358 Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan 359 Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 360 d. lembaga negara. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), 361 dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat yang diwakili oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan. Pemohon I yakni LKBHMI Cabang Jakarta Barat, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Nomor 161/KPTS/A/SEK/11/1445 yang berada di bawah Badan Koordinator Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI), yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar juncto Pasal 31 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun Bakornas LKBHMI merupakan badan yang berada di bawah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, suatu perkumpulan yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 dan telah ditegaskan kembali pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 17, bertanggal 18 Oktober 2006, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 122.AH.01.06.Tahun 2008, bertanggal 18 Desember 2008. Sebagai organisasi yang mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon I merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan UU 1/2025. 3. Bahwa Pemohon Il adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan bernama Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation). Yayasan Pemohon II didirikan berdasarkan Akta Pendirian di hadapan Notaris Nomor 2, tanggal 6 April 2017, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006719.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 1 April 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Citta Loka Taru. Pemohon Il mendalilkan bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya dalam bidang sosial dan kemanusiaan, dirinya senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon II, hasil-hasil penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa Pemohon Il berperan secara aktif dalam melakukan penelitian, advokasi dan publikasi isu-isu publik dan juga 362 yang berkaitan dengan kebijakan publik, sehingga memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan UU 1/2025. 4. Bahwa Pemohon Ill adalah perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan BUMN yakni PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan jumlah 13.300 lembar saham sebagaimana Client Portofolio yang diterbitkan perusahaan sekuritas yakni PT. Ajaib Sekuritas Asia tertanggal 30 April 2025. Menurut Pemohon III, terbitnya UU 1/2025 pada tanggal 24 Februari 2025 menyebabkan penurunan harga saham perusahaan- perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, termasuk saham yang dimiliki Pemohon III. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa suatu permohonan pengujian undang-undang yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum Pemohon karena masih terdapat kemungkinan Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pleno dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan suatu perkara ke sidang pleno, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum Pemohon yang baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon tersebut setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu permohonan telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan 363 hukum Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak. 2. Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat (LKBHMI Cabang Jakarta Barat) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat (HMI Cabang Jakarta Barat) yang berada di bawah Badan Koordinator Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) [vide Bukti P-6]. Namun demikian, kedudukan hukum Pemohon I yang diwakili oleh Rizki Hidayat dan Yoga Prawira Suhut, masing-masing sebagai Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan LKBHMI Cabang Jakarta Barat tidak dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut dalam AD/ART-nya apakah Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan pada tingkat cabang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili organisasi Pemohon I dalam mengajukan permohonan. Sebab, Pemohon I merupakan badan yang berada di bawah organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) maka sepatutnya yang berwenang mengajukan pengujian undang-undang a quo adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI sebagai organisasi induk. Dengan demikian, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. 3. Bahwa Pemohon II adalah Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation) yang merupakan badan hukum yang diwakili oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Ketua Pengurus. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti- bukti para Pemohon, telah ternyata Pemohon II bukanlah badan hukum publik sebagaimana didalilkan, melainkan badan hukum privat yang berbentuk yayasan yang tujuan pendiriannya berorientasi pada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan sebagaimana akta pendirian di hadapan notaris bertanggal 6 April 2017 [vide Bukti P-11]. Selain itu, Pemohon II bukanlah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung, sehingga Pemohon II tidaklah terdampak langsung dengan keberlakuan UU 1/2025. Artinya, Pemohon II tidak dapat menjelaskan dan membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual maupun potensial dari diundangkannya UU 1/2025, maupun pertautannya dengan UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian. Dengan 364 demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. 4. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia yang juga pemegang saham pada salah satu BUMN, yakni PT. Wijaya Karya (PT. WIKA) dengan jumlah 13.300 lembar saham [vide Bukti P-27]. Pemohon III merasa dirugikan sebagai pemegang saham PT. WIKA akibat adanya badan yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pada BUMN yang berdampak saham dimaksud mengalami penurunan akibat adanya UU 1/2025. Artinya, Pemohon III telah dapat menjelaskan dan membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual atau setidaknya potensial dengan diundangkannya UU 1/2025. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan langsung serta hubungan sebab akibat atas berlakunya UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 1/2025, Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak memilliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Sedangkan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dalam Provisi [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Mahkamah menyatakan menunda keberlakuan atau pelaksanaan UU 1/2025 hingga adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo, dengan alasan menurut Pemohon pada pokoknya terdapat ketentuan norma dalam UU 1/2025 yang menentukan 365 peraturan pelaksana dari UU 1/2025 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang a quo diundangkan. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan a quo, selain tidak terdapat alasan khusus yang mengharuskan menunda keberlakuan UU 1/2025, alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi muatan UU 1/2025 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat (speedy trial) untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.6] di atas. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan UU 1/2025 sangatlah kilat, tidak transparan, dan tidak memenuhi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) karena Pemohon tidak pernah dilibatkan dan publik sulit mengakses dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo. 2. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai dengan asas- asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas 366 kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan. 3. Bahwa menurut Pemohon, proses pembentukan UU 1/2025 seharusnya melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena UU a quo termasuk dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 4. Bahwa menurut Pemohon, proses pembentukan UU 1/2025 seharusnya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena UU a quo berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara oleh BUMN. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan UU 1/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, 2 (dua) orang ahli yaitu Bivitri Susanti dan Bhima Yudhistira Adhinegara, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Dwi Prasetyo dan Muhammad Fauzan Alaydrus, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2025. Selain itu Pemohon juga menyerahkan keterangan tertulis ahli yaitu Despan Heryansyah yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025, serta kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2025 yang keterangan tertulisnya beserta lampirannya diterima oleh Mahkamah tanggal 25 Juli 2025 dan 29 Juli 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Pininta Ambuwaru yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga menyerahkan kesimpulan yang diterima 367 Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.18] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2025, serta tambahan keterangan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-32, 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., serta 1 (satu) orang saksi bernama Robertus Billitea, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan saksi DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis DPR, dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.21] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.21.1] Bahwa telah menjadi pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia, yakni ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Amanat konstitusi tersebut menjadi prinsip tentang cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sektor-sektor yang strategis dan berkaitan dengan hajat 368 hidup orang banyak memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga negara harus hadir untuk menjamin agar manfaat atas cabang-cabang produksi yang penting tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwa perwujudan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan strategis tersebut bukan berarti bahwa negara harus memiliki atau mengelola sendiri semua sektor tersebut secara langsung. Penguasaan negara lebih menekankan pada fungsi dari negara yaitu menetapkan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang- cabang produksi tersebut. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian didirikan sebagai perpanjangan tangan dari negara dalam menjalankan tujuan negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dan kebutuhan strategis dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 1/2025]. Dalam rangka menjamin dan meningkatkan kinerja BUMN, maka disusunlah Undang-Undang tentang BUMN sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BUMN sebagai sumber pendapatan negara, pelayanan umum, dan penugasan dari negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [3.21.2] Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003), bentuk-bentuk usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (UU 9 Prp. 1969). Pada saat berlakunya UU 9 Prp. 1969, usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam 3 bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), 369 dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kemudian pada tahun 2003, dengan disahkan UU 19/2003, BUMN menjadi terdiri dari Perum dan Persero. Sehingga, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2003 mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero [vide Pasal 93 ayat (1) UU 19/2003]. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan [vide Pasal 1 angka 1 UU 19/2003]. Dalam perjalanannya, UU 19/2003 telah mengalami beberapa perubahan terhadap beberapa pasal yang ada di dalamnya, yakni termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) yang menjadi objek permohonan dalam perkara a quo. [3.22] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 1/2025 sangatlah kilat, tidak transparan, tidak memenuhi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), serta tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Selain itu, menurut Pemohon, proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.22.1] Bahwa berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, antara lain sebagai berikut. [3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (lawmaking process) merupakan serangkaian kegiatan yang 370 dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), yang kemudian menentukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) pembahasan, (iv) pengesahan, dan (v) pengundangan. Pada tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), in casu yang diajukan atau atas usul inisiatif DPR, maka setelah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh suatu RUU untuk dapat diteruskan pada tahapan pembahasan, baik untuk RUU yang berasal dari anggota DPR maupun dari komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Proses tersebut dimulai dari penyiapan RUU dan naskah akademik (NA) yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan penyusunan konsep, pembahasan konsep hingga penyebarluasan RUU untuk selanjutnya dimintakan masukan dari masyarakat hingga diserahkan kepada badan legislasi guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU untuk kemudian disetujui dalam rapat paripurna agar dilakukan pembahasan dengan Presiden. Sementara itu, dalam tahapan pembahasan, khususnya setelah Pembicaraan Tingkat I yang telah ditentukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dalam hal ini oleh Presiden, maka setiap perubahan substansial RUU a quo harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden serta DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setiap tahapan dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, memiliki arti yang penting dan tidak dapat 371 diabaikan. Hal ini karena masing-masing tahapan berfungsi menjamin terciptanya produk legislasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, selaras dengan prinsip- prinsip konstitusional, dan asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengabaian terhadap salah satu atau beberapa tahapan tersebut, berpotensi menimbulkan cacat formil dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, pemenuhan secara konsisten dan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu undang-undang, merupakan syarat konstitusional yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara [vide Pertimbangan Hukum pada Sub-paragraf [3.11.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 17 Juli 2025]. [3.22.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena Pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen terkait proses pembentukan rancangan undang-undang (RUU) BUMN Perubahan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas keterbukaan. Keterpenuhan asas keterbukaan tersebut berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebut sebagai partisipasi bermakna (meaningful participation). Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pembentuk undang-undang telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap UU 12/2011 melalui UU 13/2022, antara lain dalam Pasal 96 UU 13/2022 yang mengatur lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat sebagai berikut. Pasal 96 UU 13/2022: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 372 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU 13/2022 tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses legislasi. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Adapun masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi untuk didengar masukannya. Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan undang-undang merupakan sinergi antara pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat [vide Pasal 5 huruf g UU 13/2022 beserta Penjelasannya] dan masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif [vide Pasal 96 UU 13/2022]. Artinya, dengan terpenuhi atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari 2 (dua) pihak yaitu apakah pembentuk undang-undang membuka akses kepada masyarakat dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keterangan, dokumen, dan bukti yang diajukan para pihak disertai fakta yang terungkap dalam persidangan, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan UU 1/2025, ditemukan fakta sebagai berikut: 373 1. Bahwa rencana perubahan undang-undang tentang BUMN (UU 19/2003) telah ada dalam perencanaan yang telah disusun sejak Periode Keanggotaan DPR Tahun 2019-2024 sebagaimana termuat dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maupun Prolegnas Prioritas Tahun 2020 [vide Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keterangan DPR]. Selanjutnya pada Periode Keanggotaan DPR Tahun 2024-2029, RUU Perubahan Atas UU 19/2003 kembali dimuat dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 [vide Lampiran 7 Keterangan DPR]. Dokumen perencanaan tersebut dipublikasikan pula melalui website resmi DPR yakni https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas; 2. Bahwa sejak tahun 2020, DPR melalui Badan Keahlian telah mengadakan diskusi dengan pakar/akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap konsep naskah akademik (NA) dan draft RUU Perubahan Atas UU 19/2003 [vide Lampiran 8 s.d. Lampiran 15, Lampiran 20, dan Lampiran 21 Keterangan DPR]. Selain itu, pada bulan September dan Oktober 2020 dilaksanakan pula uji konsep ke daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat [vide Lampiran 16 s.d. Lampiran 19, dan Lampiran 38 Keterangan DPR]; 3. Bahwa Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan NA dan draft RUU Perubahan Atas UU BUMN serta berdiskusi dengan beberapa pakar/akademisi baik melalui kegiatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) [vide Lampiran 24 s.d. Lampiran 27 Keterangan DPR] maupun kunjungan kerja ke 4 (empat) universitas [vide Lampiran 28 s.d. Lampiran 31 Keterangan DPR]. Hasil dari audiensi tersebut digunakan untuk menyempurnakan konsep NA dan draft RUU Perubahan Atas UU BUMN dalam berbagai Rapat Panja yang diselenggarakan sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 [vide Lampiran 32 s.d. Lampiran 35 Keterangan DPR]; 4. Bahwa DPR melalui Badan Keahlian telah membuka akses kepada publik terhadap konsep NA dan RUU Perubahan Atas UU BUMN yang sedang disusun melalui laman puuekkukesra.dpr.go.id, yakni khususnya pada menu SIMAS PUU. Melalui laman tersebut, Badan Keahlian DPR juga membuka akses publik untuk dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner yang tersedia pada laman tersebut [vide Lampiran 22 dan Lampiran 23 Keterangan DPR] 5. Bahwa hasil penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU BUMN dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk menjadi 374 usul inisiatif DPR. Rapat Paripurna tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube [vide https://www.youtube.com/watch?v=zowHdEYXvgk&list=PL0xc4657cib58JRpvp PEcDD6y3Ri9a8pA&index=6]. Bahwa selain itu, sejak tahun 2020 pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi terkait RUU Perubahan Atas UU BUMN, yaitu: 1. Penyelenggaraan rapat untuk mendengar masukan terhadap RUU BUMN pada tanggal 24 September 2020 oleh Kementerian BUMN dengan mengundang Robertus Bilitea (Direktur Utama PT. Bahana PUI), R. Muhammad Irwan (Direktur Hukum & SDM PT PPA), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia), Kris Hananto (Wakil Kepala Divisi Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia), Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. (Ahli Hukum Kekayaan Negara), Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. (Ahli Hukum Pidana), dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Publik) [vide Bukti PK-3 dan Keterangan Saksi Robertus Billitea]. 2. Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi VI DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020 [vide Bukti PK-6]. 3. Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dari PT. Bank Mandiri (Persero), PT. BRI (Persero), dan PT. Hutama Karya (Persero), yang mempunyai tugas untuk menyusun kajian berdasarkan tema yang telah ditentukan [vide Bukti PK-6]. 4. Pelaksanaan FGD dengan para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN, antara lain, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Pupuk Indonesia (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT. Danareksa (Persero), serta dihadiri oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. [vide Bukti PK-6] 5. Kementerian BUMN menyediakan laman yang dapat diakses melalui https://jdih.bumn.go.id/ dan https://bumn.go.id/pelayanan/terhubung/kontak. 375 Fitur yang terdapat dalam laman Kementerian BUMN tersebut dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengajukan pertanyaan, termasuk bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi maupun memberikan masukan mengenai RUU BUMN. Bahwa selanjutnya, terkait dengan asas keterbukaan, Mahkamah menemukan fakta pula bahwa rapat-rapat yang berkaitan dengan perubahan RUU 1/2025 disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, sebagai berikut: 1. Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023 untuk menyetujui bahwa hasil penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU BUMN menjadi usul inisiatif DPR, yang disiarkan secara langsung dalam kanal Youtube [vide Lampiran 41 Keterangan DPR berupa Risalah Rapat DPR tanggal 3 Oktober 2023 dan https://www.youtube.com/watch?v=zowHdEYXvgk&list=PL0xc4657cib58JRpvp PEcDD6y3Ri9a8pA&index=6] 2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 23 Januari 2025 disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube [vide Lampiran 45 Keterangan DPR berupa Risalah Rapat DPR tanggal 23 Januari 2025 dan https://www.youtube.com/watch?v=LSyVub5mFDs]. 3. Kegiatan RDPU pada tanggal 30 Januari 2025 disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen melalui kanal Youtube [vide https://www.youtube.com/live/2MuGIJPbwOI?si=6NqI09_yu8imkXp0] 4. Rapat Kerja Tingkat I yang diselenggarakan Komisi VI DPR dengan dihadiri Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 1 Februari 2025 disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi DPR [vide https://www.youtube.com/watch?v=JVlSBB1ggtc]. 5. Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 yang disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, dengan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi DPR [vide https://www.youtube.com/watch?v=vAPdYOzk-_Q]. 6. DPR juga menyediakan informasi terkait pembentukan UU 1/2025 melalui media sosial DPR yaitu TV Parlemen yang dapat diakses melalui Youtube [vide https://youtu.be/T5maYv4Vptc?si=f02ywpwCuvuew7zr]. 376 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa telah ada upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan partisipasi bermakna, yakni dengan memberikan akses kepada masyarakat dan juga mendengarkan masukan dari orang atau kelompok yang mengetahui persoalan di lapangan serta terdampak langsung oleh materi muatan RUU Perubahan Atas UU BUMN yaitu para direktur atau perwakilan BUMN, termasuk mendengarkan masukan dari sejumlah akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Selain itu, RUU dan NA telah disediakan oleh pembentuk undang-undang melalui laman resmi milik DPR yaitu puuekkukesra.dpr.go.id, yakni pada menu SIMAS PUU. Melalui laman tersebut, DPR juga membuka akses kepada publik untuk dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut [vide Lampiran 22 dan Lampiran 23 Keterangan DPR berupa Tangkapan Layar SIMAS PUU]. Di samping itu, rapat-rapat pembahasan telah disiarkan pula secara langsung melalui kanal Youtube untuk dapat disaksikan oleh publik. Bahwa dengan telah membuka akses kepada publik maka terlepas dari ada atau tidak adanya masukan dari masyarakat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa proses perubahan UU BUMN telah memenuhi prinsip partisipasi dan keterbukaan. Jikapun terdapat masukan dari masyarakat namun masukan tersebut ternyata tidak dimuat sebagai materi UU 1/2025 maka hal tersebut tidak pula menegasikan makna partisipasi dan keterbukaan tersebut, mengingat digunakan atau tidak digunakannya masukan tersebut dalam UU 1/2025 adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan korelasi masukan tersebut terhadap materi yang dimuat dalam UU 1/2025. Meskipun demikian, sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi, Mahkamah tetap mendorong pembentuk undang-undang untuk ke depannya selalu dan senantiasa mendengar dan memprioritaskan masukan dari masyarakat (stakeholders) sebagai bahan pertimbangan substantif berkaitan dengan materi suatu undang-undang, sekaligus memastikan bahwa undang-undang yang disusun adalah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya rapat pembahasan RUU 1/2025 di DPR dengan akademisi yang dilaksanakan secara tertutup, Mahkamah perlu mengutip Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) 377 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17/2014, yang menyatakan bahwa semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI 1/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Tatib DPR RI 1/2020, pada Pasal 276 ayat (1) telah mengatur mengenai rapat tertutup yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang- undang menyatakan bahwa rapat dilakukan tertutup maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan, dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia maka terkait dengan pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan [vide Pertimbangan Hukum Sub- paragraf [3.11.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 17 Juli 2025]. Meskipun demikian, Mahkamah memahami bahwa terdapat akses terbatas yang diperoleh oleh Pemohon karena adanya beberapa rapat dilaksanakan secara tertutup, hal demikian menurut Mahkamah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang agar lebih selektif dalam menentukan rapat yang dapat dilaksanakan secara tertutup dan menyampaikan alasan mengapa rapat perlu dilaksanakan secara tertutup, serta sekaligus melakukan evaluasi terhadap desain aturan tata tertib rapat agar sedapat mungkin mengedepankan pelaksanaan rapat secara terbuka sehingga tetap sejalan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pembentukan UU 1/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU 1/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum. 378 [3.22.3] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah mempersoalkan pembentukan UU 1/2025 yang menurut Pemohon berlangsung sangat kilat. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan untuk melakukan perubahan undang-undang tentang BUMN (UU 19/2003) telah dimulai pada tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020- 2024 yang menempatkan RUU tentang Perubahan Atas UU 19/2003 dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah [vide Bukti PK-1 dan Lampiran 1 Keterangan DPR]. 2. Kemudian pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 menempatkan RUU tentang Perubahan Atas UU 19/2003 ke dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 [vide Bukti PK-2 dan Lampiran 2 Keterangan DPR]. Meskipun perubahan atas UU BUMN tersebut belum terlaksana di tahun 2020, pada tahun 2021 RUU tentang Perubahan Atas UU 19/2003 kembali dimuat dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 sebagaimana Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 [vide Bukti PK-4]. Bersamaan dengan hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan perubahan UU BUMN tersebut, Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 [vide Bukti PK-5] telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN, yaitu inventarisasi poin-poin yang dinilai penting, penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI DPR, Pembentukan Pokja khusus yang melibatkan sejumlah BUMN, pembahasan dengan mendengar masukan dari para ahli hukum, serta pelaksanaan FGD dengan sejumlah Direksi BUMN. Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan suatu draft rancangan perubahan UU BUMN versi Pemerintah pada tanggal 7 Januari 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan draft RUU BUMN pada tanggal 29 s.d. 30 Januari 2021 [vide Bukti PK-6]. 379 3. Pada tahun 2022, RUU tentang Perubahan Atas UU 19/2003 telah memasuki tahap harmonisasi pada Badan Legislasi DPR dan kembali dimuat dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 sebagaimana Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 [vide Lampiran 4 Keterangan DPR]. Demikian pula pada tahun 2023, RUU tentang Perubahan Atas UU 19/2003 yang telah memasuki tahap harmonisasi pada Badan Legislasi DPR, kembali dimuat dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 sebagaimana Keputusan DPR Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 [vide Lampiran 5 Keterangan DPR]. 4. Pada tanggal 3 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Paripurna DPR yang menyetujui bahwa RUU BUMN menjadi usul inisiatif DPR [vide Lampiran 41 Keterangan DPR berupa Risalah Rapat hlm. 70 dan hlm. 73]. DPR kemudian mengirimkan RUU BUMN inisiatif DPR melalui Surat Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditujukan kepada kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI [vide Bukti PK-7 dan Lampiran 42 Keterangan DPR]. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2024 terjadi pergantian Presiden dan pada tanggal 19 November 2024 ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025. Untuk melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 19/2003, Pemerintah kemudian melalui melalui Surat Presiden Nomor R-64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [vide Bukti PK-8] menyampaikan wakil pemerintah yang ditugaskan untuk membahas RUU BUMN. 5. Pada tahun 2025, rancangan perubahan atas UU BUMN menjadi RUU yang dimuat dalam Prolegnas periode 2025-2029, sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 380 Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 [vide Bukti PK-15]. 6. Pada tahap penyusunan RUU Perubahan atas UU BUMN, sebelumnya pembentuk undang-undang telah melakukan penjaringan masukan melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM oleh Pemerintah yang dibahas dalam Rapat Pembahasan Tingkat I [vide Bukti PK-3, Bukti PK-6, dan PK-26]. Maksud Presiden untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai sejak tahun 2020 tersebut disambut oleh DPR dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo melalui Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 bertanggal 22 Januari 2025 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [vide Lampiran 44 Keterangan DPR]. Selanjutnya pada rapat kerja Komisi VI DPR tanggal 23 Januari 2025 dilakukan penyerahan DIM oleh Pemerintah kepada DPR RI [vide Bukti PK-9]. DIM Pemerintah tersebut disusun berdasarkan bahan yang diperoleh dari kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 [vide Bukti PK-3 dan Bukti PK-6]. 7. Selanjutnya, tahap pembahasan pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan [vide Bukti PK-9] dengan agenda: (1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan; (2) Penyampaian Pandangan Presiden; (3) Penyerahan DIM dari Pemerintah; dan (4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan sejumlah pakar dan akademisi [vide Bukti PK-10]. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 [vide Bukti PK-11]. Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU BUMN, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU BUMN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II [vide Bukti PK-12]. 8. Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR dilaksanakan pada tanggal 4 381 Februari 2025 berdasarkan Undangan DPR Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR tanggal 4 Februari 2025 [vide Bukti PK-13], yang dihadiri Pimpinan DPR, Anggota DPR, serta unsur Pemerintah yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara [vide Lampiran 59 Keterangan DPR]. Selanjutnya pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 bertanggal 4 Februari 2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 [vide Bukti PK-14]. 9. Pada tahap pengesahan, dengan telah disetujuinya RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna DPR sebagaimana surat DPR kepada Presiden melalui Surat Ketua DPR Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 tanggal 4 Februari 2025, maka Menteri Sekretaris Negara melaporkan hal tersebut kepada Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU dimaksud, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang-undang dengan memberikan nomor undang-undang dan tambahan lembaran negara [vide Keterangan Presiden hlm. 23]. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya proses pembentukan rancangan undang- undang (RUU) BUMN telah dimulai dengan tahapan perencanaan pada tahun 2019 sebagaimana Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang salah satunya memuat RUU Atas Perubahan UU 19/2003 [vide Bukti PK-1]. Selanjutnya pada tahap penyusunan dilakukan dengan menyiapkan konsep RUU dan naskah akademik (NA) termasuk menerima masukan dari berbagai pihak yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU BUMN melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM [vide Bukti PK-3, Bukti PK-6, dan Bukti PK-26]. Hingga tahun 2024, RUU Atas Perubahan UU 19/2003 selalu dimuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas. Bahkan pada saat ditetapkannya Prolegnas 2025- 2029, RUU Atas Perubahan UU 19/2003 tetap dimuat dalam daftar Prolegnas. Setelah pelantikan Presiden dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, Presiden 382 melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 dengan menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU Atas Perubahan UU BUMN yang disambut pula oleh DPR dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo [vide Lampiran 43 dan Lampiran 44 Keterangan DPR]. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan sejumlah pakar dan akademisi [vide Bukti PK-10]. Selanjutnya, dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 [vide Bukti PK-11]. Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah yang membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU BUMN, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draft RUU BUMN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II [vide Bukti PK-12]. Adapun pembicaraan tingkat II telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 4 Februari 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR, Anggota DPR, serta unsur Pemerintah yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara [vide Bukti PK-13 dan Lampiran 59 Keterangan DPR]. Setelah itu, RUU Perubahan Atas UU 19/2003 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 24 Februari 2025 menjadi UU 1/2025. Dengan demikian, proses pembentukan UU 1/2025 telah memenuhi semua tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) pembahasan, (iv) pengesahan, dan (v) pengundangan. Bahwa Mahkamah memahami bahwa meskipun proses penyusunan UU 1/2025 mencakup antar-periode keanggotaan DPR, pada dasarnya telah terdapat kesepakatan antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai pada periode DPR sebelumnya tanpa mengulang dari tahap perencanaan. Kesepakatan untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 tersebut dapat dinilai sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periodisasi kepresidenan dan keanggotaan DPR, sekaligus menghindari inefisiensi anggaran akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak diselesaikan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR. Bahwa adapun perihal cepat atau lambatnya penyelesaian dan pembahasan suatu undang-undang, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.27] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 383 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut: ”… menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati- hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang- undang pada umumnya ... Terlebih lagi, menurut Mahkamah, terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan” Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan, maka terkait dengan cepat atau tidaknya waktu penyelesaian undang-undang, hal tersebut merupakan hal yang dipandang sebagai bagian dari upaya pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan suatu undang-undang dengan sebaik- baiknya. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa pembentukan UU 1/2025 sangatlah kilat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22.4] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022 yang mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi asas-asas sebagai berikut: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 384 d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dalam mendalilkan pembentukan UU 1/2025 yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, Pemohon mempersoalkan beberapa pasal yang ada dalam UU 1/2025. Hal tersebut terlihat dari dalil Pemohon perihal ketidaksesuaian UU 1/2025 dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan karena menurut Pemohon di dalam UU 1/2025 terdapat kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya [vide Permohonan Pemohon hlm. 27 dan hlm. 31]. Demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU 1/2025 tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, menurut Pemohon disebabkan terdapat kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya [vide Permohonan Pemohon hlm. 32]. Selain itu, dalam mendalilkan UU 1/2025 melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Pemohon mempersoalkan rumusan pasal dalam UU 1/2025 yang mengatur perihal pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN [vide Permohonan Pemohon hlm. 35]. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah merupakan dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya substansial terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2025. Oleh karena itu, dalil demikian lebih relevan digunakan sebagai dalil dalam permohonan pengujian materiil. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai asas keterbukaan yang menurut Pemohon dilanggar dalam pembentukan UU 1/2025, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.22.2] di atas. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan adalah tidak berdasar, sehingga dalil a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.22.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan perihal proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK. Terhadap dalil tersebut Mahkamah perlu mengutip 385 ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”. Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka sepanjang rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden adalah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka DPD ikut dan terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Adapun UU 1/2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN [vide Konsiderans Menimbang huruf c UU 1/2025]. Pengelolaan BUMN tersebut dapat dipahami sebagai fungsi manajerial yang sifatnya strategis demi optimalisasi kinerja BUMN. Tanpa bermaksud menilai materi substansi dari UU 1/2025, apabila dicermati secara saksama, UU 1/2025 memuat ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola BUMN yang meliputi antara lain struktur organisasi BUMN, penggabungan dan pengawasan BUMN, hingga pengelolaan aset BUMN. Dengan demikian, materi muatan RUU a quo tidak terkait dengan kewenangan DPD yang dimaksud oleh Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan dalam UU 1/2025 berbeda dengan materi muatan RUU yang lebih sesuai untuk mengikutsertakan DPD seperti antara lain RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pelindungan Masyarakat Adat, serta RUU tentang Daerah Kepulauan. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon perihal perlunya keterlibatan BPK dalam proses pembentukan UU 1/2025, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang adalah DPR dan Presiden [vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Adapun 386 terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, maka DPD ikut serta dalam proses pembahasan bahkan dapat mengajukan melalui DPR perihal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah [vide Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Berkaitan dengan lembaga BPK, Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Selanjutnya, Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK merupakan lembaga yang berwenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, fungsi dan tugas BPK adalah dijalankan terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan kementerian/lembaga yang menggunakan keuangan negara. BPK berwenang memastikan bahwa keuangan negara telah digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks UU 1/2025, peran BPK akan dilaksanakan setelah UU 1/2025 disahkan oleh pembentuk undang-undang yakni dalam fase pelaksanaan dari UU 1/2025 sepanjang terdapat keuangan negara yang digunakan. Sedangkan sebelum UU 1/2025 disahkan dan masih dalam tahap penyusunan rancangan undang-undang maka hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang. Andaipun BPK hendak diundang dan dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang untuk melihat urgensi keterlibatan lembaga lain, in casu BPK, dalam proses pembentukan undang- undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang pada intinya mengatur bahwa dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak bersifat obligatif melainkan fakultatif bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan 387 melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukkan UU 1/2025 secara formil tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UU 1/2025 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak berasalan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan provisi Pemohon III tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan Pemohon III tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 388 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon III. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 4 (empat) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 1. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, saya mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) terkhusus mengenai penilaian Mahkamah atas pokok permohonan dengan uraian pendapat hukum sebagai berikut. [6.1.1] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) dilakukan secara tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna sehingga tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang. Selain itu, pembentukan UU 1/2025 dilaksanakan dalam waktu singkat yaitu sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Pemohon menguraikan pula 389 bahwa terjadi kesulitan dalam mengakses dokumen primer terkhusus RUU BUMN dan naskah akademik serta dokumen pendukung lainnya berkaitan dengan proses pembentukan UU 1/2025. Oleh karena itu, pembentukan UU 1/2025 telah melanggar asas keterbukaan di samping pelanggaran lainnya yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, serta tidak dilibatkannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pembentukan UU 1/2025. Berkenaan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah telah melakukan periksa silang atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga diperoleh keyakinan bahwa fakta tersebut benar telah terjadi dan dalam batas penalaran yang wajar dapat dibuktikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, setelah pula mempertimbangan fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan. [6.1.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR dalam keterangannya menyampaikan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan rancangan undang- undang tersebut telah dilaksanakan oleh DPR periode sebelumnya (2019 s.d. 2024) sehubungan telah masuknya RUU BUMN dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 [vide Keterangan DPR hlm. 22]. Berkenaan dengan itu, pada tanggal 25 September 2024, DPR periode 2019 s.d. 2024 juga telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai rancangan undang-undang usulan DPR tentang perubahan undang-undang Badan Usaha Milik Negara yang disertai naskah akademik [vide Keterangan DPR hlm. 24 dan hlm. 25]. Lebih lanjut, DPR RI periode saat ini (2024 s.d. 2029) telah memasukkan RUU BUMN dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025 s.d. 2029 pada urutan nomor 107 [vide Keterangan DPR hlm. 23]. DPR dalam keterangannya menyampaikan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat memberikan masukan terhadap pembentukan RUU BUMN a quo, telah dilaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan beberapa pakar dan akademisi tanggal 30 Januari 2025 [vide Keterangan DPR hlm. 25, hlm. 78 s.d. hlm. 80]. Selanjutnya, rapat pembahasan DIM dilaksanakan tanggal 31 Januari s.d. 1 Februari 2025 [vide keterangan DPR hlm. 26]. Adapun pada tanggal 4 Februari 2025 dilaksanakan rapat paripurna tingkat II dengan hasil persetujuan agar RUU BUMN disahkan menjadi undang-undang [vide Keterangan DPR hlm. 26]. 390 [6.1.3] Bahwa berkenaan dengan upaya pembentuk undang-undang memenuhi asas keterbukaan, DPR pada pokoknya telah menyiarkan sebagian rapat pembahasan RUU BUMN dalam kanal pemberitaan serta menyampaikan penjelasan terkait pembahasan rapat kepada media massa [vide Keterangan DPR hlm. 40-42]. Pemerintah menyampaikan bahwa DPR telah mempublikasikan dokumen naskah akademik dan RUU BUMN melalui kanal DPR. [vide Keterangan Presiden hlm. 10-11]. Sejalan dengan itu, DPR dalam keterangannya menyampaikan telah membagikan draft RUU BUMN dan Naskah Akademik melalui aplikasi SIMAS PUU dengan keterangan sebagai berikut: “...DPR RI telah membuka akses kepada publik terhadap konsep NA dan draf RUU a quo yang sedang disusun melalui laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail- ruu/id/107. Melalui laman tersebut, Badan Keahlian DPR RI telah mengunggah konsep NA dan draf RUU a quo yang dapat diunduh oleh publik untuk kemudian dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut.” [vide Keterangan DPR hlm. 19]. Bahwa terhadap fakta hukum mengenai proses pembentukan UU 1/2025 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan pada pokoknya berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang [vide Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU PPP]. Adanya hak masyarakat memberikan masukan tersebut menyebabkan pembentuk undang-undang berkewajiban menyampaikan informasi mengenai pembentukan undang-undang [vide Pasal 96 ayat (5) UU PPP]. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memberikan masukan, setiap naskah akademik dan rancangan undang-undang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat [vide Pasal 96 ayat (4) UU PPP]. Uraian di atas mengindikasikan bahwa hak masyarakat dalam memberikan masukan akan terhambat apabila pembentuk undang-undang tidak menginformasikan mengenai pembentukan undang-undang ataupun apabila naskah akademik dan rancangan undang-undang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ketentuan ini merupakan turunan dari adanya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang dimaksudkan antara lain 391 agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU PPP]. [6.1.4] Bahwa selain mencermati ketentuan UU PPP di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya telah mempertimbangkan mengenai pentingnya peran partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dengan tiga prasyarat pemenuhannya, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), dengan uraian sebagai berikut: [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan 392 kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomu- nikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa mencermati ketentuan UU PPP dan tiga prasyarat partisipasi bermakna serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mengenai proses pembentukan UU 1/2025 sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa RUU BUMN bulan Mei 2021 beserta naskah akademik memang telah diunggah dalam laman SIMAS PUU. Lebih lanjut, jika dicermati pula adanya keterangan DPR yang menyampaikan bahwa telah dilakukan serangkaian rapat-rapat lanjutan di tahun 2022, 2023, dan 2024, hingga RUU BUMN usulan DPR tersebut dikirimkan kepada Presiden tanggal 25 September 2024. Namun demikian, berdasarkan penelusuran yang saya cermati, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tidak terdapat informasi lebih lanjut dalam kanal-kanal resmi DPR baik dalam SIMAS PUU maupun dalam laman DPR mengenai dokumen naskah RUU BUMN dan naskah akademik yang menjadi usulan DPR yang telah dikirimkan kepada Presiden di bulan September 2024 dimaksud. Selain itu, DPR periode saat ini (2024-2029) juga tidak mengunggah RUU BUMN yang dibahas pada bulan Januari dan Februari 2025 dalam kanal-kanal resmi DPR berikut perkembangan pembahasannya hingga kemudian disahkan tanggal 24 Februari 2025. 393 [6.1.5] Bahwa berkenaan dengan pendapat DPR dan pemerintah bahwa telah dilaksanakan penyusunan RUU BUMN oleh DPR periode sebelumnya, saya berpendapat, setelah mencermati draft RUU BUMN bulan Mei 2021 yang terdapat dalam SIMAS PUU pada pokoknya draft tersebut mempunyai perbedaan substansial dengan UU 1/2025. Seharusnya, DPR periode saat ini (2024-2029) dapat melakukan penyebarluasan dokumen RUU BUMN dan naskah akademik serta dokumen pendukung lainnya dalam kanal-kanal resminya sejak masuknya RUU BUMN dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, tahapan perencanaan dan penyusunan yang dilaksanakan di periode pemerintahan sebelumnya tidak serta merta menunjukkan keterpenuhan atas asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena tidak terdapat upaya dari pembentuk undang-undang periode saat ini untuk menyebarluaskan informasi dokumen RUU BUMN, naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya berikut perkembangan pembahasannya dalam rangka memudahkan masyarakat yang terdampak untuk memberikan masukan serta memenuhi tiga prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna yang dilandasi pemenuhan atas hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, ataupun untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Bahwa pemerintah dalam keterangannya menguraikan perubahan UU BUMN didasari adanya urgensi nasional pembentukan BPI Danantara serta dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 [vide Keterangan Presiden hlm. 18 s.d. 20]. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengoptimalkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Asas keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik yang dimaksudkan agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU PPP]. [6.1.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata proses pembentukan UU 1/2025 tidak sejalan prinsip-prinsip dalam tata cara pembentukan peraturan 394 perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pengejawantahan mandat dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Salah satu asas yang tidak dipenuhi yaitu asas keterbukaan yang dimaksudkan agar masyarakat memperoleh akses terhadap informasi serta memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menilai “... jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.” Dengan demikian, ketidakterpenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna menyebabkan proses pembentukan UU 1/2025 adalah cacat formil. [6.1.7] Bahwa sekalipun saya berkesimpulan berkenaan proses pembentukan UU 1/2025 terdapat tahapan yang tidak terpenuhi dan seharusnya undang-undang a quo dinyatakan cacat formil. Namun demikian, setelah saya mencermati adanya perkembangan praktik ketatanegaraan di mana UU 1/2025 juga telah memuat beberapa ketentuan mengenai tata kelola lembaga sehingga saya berpendapat jika dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, terlepas ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo secara materiil, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dapat di atasi secara sederhana hanya dengan memberlakukan UU BUMN yang lama. Disamping itu, putusan Mahkamah berkaitan dengan pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) tersebut telah lazim diterapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, saya memilih untuk di satu sisi tidak membenarkan proses pembentukan UU 1/2025 cacat formil sehingga harus tetap dilakukan perbaikan atas undang-undang a quo tetapi di sisi lain UU 1/2025 yang sudah diberlakukan tersebut tidak bisa secara seketika dinyatakan tidak berlaku. Terlebih, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, telah menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja telah cacat formil dan menyatakan inkonstitusional bersyarat namun undang- 395 undang dimaksud tetap diberlakukan selama proses perbaikan, apalagi berkenaan dengan undang-undang yang dinyatakan konstitusional bersyarat. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan pembentukan UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan perkara ini diucapkan dengan dipenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam tahap perbaikan pembentukan undang- undang a quo. 2. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra [6.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 64/PUU- XXIII/2025 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 1/2025 (1) tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna; (2) terdapat pelanggaran atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (3) tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan dalil- dalil dimaksud, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 1/2025 cacat secara formal karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat/pandangan berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada paragraf berikut. [6.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan ketiga pokok persoalan tersebut, perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai hal yang berkenaan dengan ukuran konstitusional ketika Mahkamah melakukan pengujian formil pembentukan suatu undang-undang. Prinsip partisipasi bermakna diejawantahkan, salah satunya, dengan perlindungan atas hak-hak fundamental warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu (1) hak untuk didengar, (2) hak untuk dipertimbangkan masukannya, dan (3) hak memperoleh penjelasan dari pembentuk undang-undang atas norma yang diadopsi sebagai bagian dalam 396 undang-undang yang dibahas. Ketiga hak fundamental tersebut harus senantiasa tercermin dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, yaitu sejak tahap perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan hingga pengundangan. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 antara lain menyatakan: “…partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara (Sub- paragraf [3.17.8])”. Pertimbangan hukum tersebut di atas menegaskan, perlindungan hak konstitusional untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga tercermin secara tersurat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Cakupan hak konstitusional yang dikandung pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh dimaknai secara sempit hanya berkenaan dengan kesempatan untuk menjadi pemilih atau mengajukan diri berkontestasi sebagai peserta dalam pemilihan umum atau mengisi jabatan-jabatan publik dalam posisi di pemerintahan. Pemaknaan frasa “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga harus dikaitkan dengan prinsip partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, warga negara memiliki hak konstitusional yang didasari oleh adanya kepentingan bersama ketika menyusun undang-undang. [6.5] Menimbang bahwa proses pembentukan undang-undang tidak lagi dimaknai sebagai proses eksklusif yang menjadi monopoli lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang dalam urusan legislasi. Lembaga pembentuk undang-undang tidak lantas memiliki keistimewaan untuk menyusun dan membahas suatu undang- undang dengan dasar pertimbangan bahwa pengisian keanggotaan lembaga pembentuk undang-undang merupakan perwujudan dari sistem perwakilan atas penerapan asas kedaulatan rakyat (demokrasi). Perkembangan zaman telah menuntut lebih dari sekedar penyampaian aspirasi melalui perwakilan. Kebutuhan saat ini adalah bahwa warga negara juga berkepentingan terlibat langsung secara aktif untuk tidak lagi sekedar mencerminkan demokrasi perwakilan melainkan mewujudkan demokrasi partisipatif. 397 [6.6] Menimbang bahwa tujuan untuk membentuk pemerintahan, sebagaimana dimaktubkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah untuk “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tujuan bernegara tersebut, dalam hakikatnya terkandung makna proses berpemerintahan perlu menekankan prinsip keterbukaan sebab yang dilindungi bukanlah golongan atau kelompok tertentu melainkan segenap bangsa Indonesia. Makna hakiki demikian harus pula dijelmakan dalam proses pembentukan undang-undang. Bahkan lebih dari itu, prinsip partisipasi bermakna memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dibanding perwujudan asas keterbukaan. Proses pembentukan undang-undang dalam rapat ataupun sidang yang dinyatakan terbuka serta mempermudah akses masyarakat/publik untuk sekedar mengetahui proses pembentukan undang-undang tidak cukup untuk dimaknai telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Dalam hal ini, keberadaan lembaga-lembaga pembentuk undang-undang tidak hanya sekadar menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang kemudian menyiarkan proses dan fungsi yang dijalankannya kepada masyarakat. Lebih dari itu, pembentuk undang-undang perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang. Oleh sebab itu, dalam UU 12/2011 (dan perubahannya) pun terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang harus dilihat sebagai bentuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahui dan sehingga merasa memiliki atas kebijakan-kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang, terlebih undang-undang yang memiliki dampak terhadap kehidupannya sehari-hari. [6.7] Menimbang bahwa pelibatan masyarakat tidak boleh dilihat secara sempit sebagai upaya yang hanya akan mengulur-ulur waktu dan memperlambat proses pembahasan suatu rancangan undang-undang yang berlarut-larut serta menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan undang-undang. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang- undang justru akan mengukuhkan sistem demokrasi perwakilan. Pembahasan rancangan undang-undang yang ditambah dengan adanya keterlibatan masyarakat akan memperkokoh legitimasi produk undang-undang yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. 398 Dalam putusan Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others (2006), Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan antara lain berpandangan bahwa konsekwensi fungsi legislasi yang membuka partisipasi publik seluas- luasnya, yaitu menyuntikkan gairah kehidupan bagi kesinambungan gerak demokrasi perwakilan. Dalam hal ini, putusan dimaksud antara lain menyatakan: “…The participation by the public on a continuous basis provides vitality to the functioning of representative democracy. It encourages citizens of the country to be actively involved in public affairs, identify themselves with the institutions of government and become familiar with the laws as they are made. It enhances the civic dignity of those who participate by enabling their voices to be heard and taken account of. It promotes a spirit of democratic and pluralistic accommodation calculated to produce laws that are likely to be widely accepted and effective in practice. It strengthens the legitimacy of legislation in the eyes of the people. Finally, because of its open and public character it acts as a counterweight to secret lobbying and influence peddling (Paragraf 115).” Berdasarkan hal tersebut di atas, keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu (1) mendorong warga negara untuk terlibat secara aktif dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan demi kemaslahatan bersama, sehingga timbul rasa memiliki dan menjadi bagian dari negara dan pemerintahan juga setidaknya mengetahui aturan hukum sebab terlibat dalam pembahasannya; (2) meningkatkan martabat kewarganegaraan sebab suara-suaranya didengar dan merasa diperhatikan dan dipertimbangkan; (3) memajukan semangat kerakyatan dan mengakomodasi kebhinekaan; (4) mengukuhkan legitimasi dari produk hukum yang dihasilkan; dan (5) meminimalisir pembahasan undang-undang yang dilakukan secara tertutup, diam-diam dan penuh rahasia serta praktik jual-beli kepentingan politik. [6.8] Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, berkenaan dengan pemeriksaan permohonan pengujian formil UU 1/2025 khususnya persoalan yang diutarakan oleh para pemohon bahwa proses pembentukan UU 1/2025 tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna dan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dipertimbangkan secara saksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut: Bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna, menurut pemohon, adalah dikarenakan proses pembentukan UU 1/2025 yang berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru. Terhadap dalil ini, perlu diperiksa 399 fakta yang disesuaikan dengan kronologi proses pembentukan UU 1/2025 pada setiap tahapannya. Berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, lini masa proses pembentukan undang-undang yang menjadikan penetapan program legislasi nasional (prolegnas) 2025-2029, sebagaimana termuat pada Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tanggal 19 November 2024 sebagai titik tolak tahapan perencanaan yang dilanjutkan pada tahap pembahasan adalah Pembicaraan Tingkat I 25 November 2024 Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN 23 Januari 2025 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan dengan agenda:  Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan.  Penyampaian Pandangan Presiden.  Penyerahan DIM dari Pemerintah.  Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. 30 Januari 2025 RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto 31 Januari s.d. 1 Februari 2025 Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM 1 Februari 2025 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan 400 RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II Pembicaraan Tingkat II Pada tanggal 4 Februari 2025 dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI, berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Pembentuk undang-undang, baik Pemerintah dan DPR, menyampaikan keterangan yang senada dalam persidangan bahwa pembahasan rancangan undang-undang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada periode keanggotaan DPR tahun 2019- 2024. Oleh sebab itu, kurun waktu tahap pembahasan rancangan undang-undang antara pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan Tingkat II dapat dilakukan dalam tempo yang singkat sebab, menurut keterangan pembentuk undang-undang, penyusunan naskah akademik draf rancangan undang-undang dan Daftar Inventarisasi Masalah telah dilakukan sebelum pergantian periodesasi keanggotaan DPR. Bahwa sebelum tiba pada uraian mengenai tahap pembahasan UU 1/2025 yang berlangsung singkat, perlu terlebih dahulu memeriksa mengenai proses perencanaan UU 1/2025. Dalam hal ini, Perubahan UU BUMN merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan DPR. Hingga akhir keanggotaan DPR periode 2019-2024, proses pembentukan belum memasuki tahapan pembahasan yang ditandai dengan dimulainya pembicaraan Tingkat I. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan yang disampaikan pemerintah bahwa DPR mengirimkan Rancangan UU BUMN inisiatif DPR melalui Surat Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal penyampaian RUU Usul DPR RI (vide Bukti PK-7 = Keterangan DPR Lamp. 42). Lebih lanjut, dalam keterangan Pemerintah disampaikan “… pada bulan Oktober tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung kesinambungan proses pembentukan RUU yang sedang berlangsung berdasarkan Prolegnas periode tahun 2020–2024, maka Presiden tetap mengeluarkan Surat Presiden tanggal 25 November 2024 dengan merujuk pada Surat penyampaian RUU oleh DPR tanggal 25 401 September 2024 di atas, meskipun pada saat itu telah ditetapkan Prolegnas periode tahun 2025 – 2029.” Bahwa apabila dicermati secara saksama Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, Rancangan UU Perubahan UU BUMN tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 maupun daftar Rancangan UU Kumulatif Terbuka (Lampiran II Keputusan DPR a quo). Dalam hal ini, rancangan undang- undang Perubahan UU BUMN masuk pada daftar Prolegnas Tahun 2025-2029 nomor 107. Selain itu, dalam Keputusan DPR tersebut tidak tertera keterangan yang menyatakan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN merupakan rancangan undang-undang operan/luncuran (carry over). Merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, mekanisme rancangan undang- undang operan dapat diusulkan apabila telah masuk pembicaraan Tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, argumentasi yang menyatakan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN adalah rancangan undang-undang operan meski tidak tertera dalam keterangan pada Keputusan DPR yang menetapkan Prolegnas 2025-2029 tidaklah dapat dibuktikan secara cukup dan meyakinkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan atau dinilai proses pembentukan UU 1/2025 pada tahap perencanaan memiliki masalah tersendiri dalam pembentukannya. [6.9] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan UU 1/2025 berlangsung kilat dan terburu-buru sehingga mengabaikan prinsip partisipasi bermakna, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan pemerintah dan DPR serta fakta persidangan, rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 23 Januari, 30 Januari, 31 Januari dan 1 Februari 2025. Untuk menghindari prasangka dan sikap prejudice yang berkesimpulan bahwa frekuensi penyelenggaraan rapat sangat sedikit sehingga mustahil dapat menghasilkan sebuah produk legislasi, penting untuk mengukurnya dengan memperhatikan jumlah dan tingkat kesulitan materi muatan yang menjadi pokok bahasan. Sebab, dapat saja rapat pembahasan suatu produk 402 undang-undang dilakukan secara cepat dengan jumlah pertemuan yang sedikit sepanjang materi muatan yang hendak diatur juga mudah dan sedikit. Bahwa tanpa bermaksud menilai materi muatan UU 1/2025, dengan membaca isi dari UU 1/2025, terdapat banyak materi muatan baru yang disisipkan sebagai perubahan dari UU BUMN. Apabila dibandingkan antara draf rancangan undang- undang yang disusun DPR tahun 2020 dengan draf rancangan undang-undang yang diselesaikan dan menjadi UU 1/2025 terdapat perbedaan yang mendasar, dalam hal jumlah norma yang diubah dan ditambahkan, dengan materi muatan baru yang hendak disisipkan. Salah satu diantaranya adalah pengaturan materi muatan baru yang disisipkan antara Bab IB dan Bab II, yakni Bab IC dengan judul bab “Badan Pengelola Investasi” (vide Pasal I angka 7 dan angka 8 UU 1/2025). Dengan kata lain, penambahan materi muatan ini baru dimasukkan dalam draf RUU Tahun 2024-2025 dan tidak termasuk dalam agenda ketika menyusun rancangan perubahan UU BUMN pada periode keanggotaan DPR Tahun 2019-2024. Bahwa materi muatan yang sedemikian banyak, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mudah untuk menemukan kesepakatan politik dan diselesaikan pembahasannya hanya dalam 4 (empat) kali pertemuan. Belum lagi, bilamana unsur penerapan prinsip partisipasi bermakna ditambahkan sebagai alat ukur untuk memeriksa sejauh mana pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU BUMN a quo memerhatikan keterlibatan aktif dari masyarakat memberi masukan serta seberapa besar masukan tersebut dipertimbangkan dalam rapat-rapat pembahasan. Selain itu, terdapat pula keluhan dari masyarakat dalam mengakses dokumen yang benar dan mutakhir dalam upaya mengikuti perkembangan pembahasan. Padahal, proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Tujuannya, antara lain untuk menghindari sedapat mungkin proses pembahasan yang dilakukan secara diam-diam dan penuh rahasia (secret lobbying) serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada proses tawar menawar demi kepentingan politik golongan (influence peddling). [6.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan di atas, saya berpendirian bahwa proses pembentukan UU 1/2025 mengandung cacat formil. Dalil pemohon berkenaan dengan proses pembentukan UU 1/2025, khususnya dalam tahap pembahasan, tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna 403 dan melanggar asas keterbukaan adalah beralasan menurut hukum. Dalam hal ini, sebagai penjaga konstitusi dan sekaligus penjaga hak konstitusional warga negara untuk keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan undang-undang, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa proses pembentukan UU 1/2025 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus memperbaiki proses pembentukan UU 1/2025 dan memberikan kesempatan bagi masyarakat/publik untuk partisipasi secara bermakna (meaningful participation) dalam proses perbaikan dimaksud. Untuk itu, dipersyaratkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun memperbaiki proses yang dinilai cacat formil dimaksud. Dengan diberikan waktu untuk memperbaiki dimaksud, permohonan para Pemohon a quo harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih [6.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 64/PUU- XXIII/2025 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 1/2025 tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 1/2025 cacat secara formal sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf berikut. [6.11.1] Bahwa untuk memahami proses pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025), penting untuk terlebih dahulu menguraikan kronologi perencanaannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Perubahan terhadap UU 19/2003 (UU BUMN) sesungguhnya telah direncanakan sejak tahun 2019, yaitu ketika RUU BUMN dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas 2020–2024 sebagai inisiatif DPR dengan Nomor Urut 55, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019–2020 tentang Program 404 Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020–2024. Namun, pada saat itu belum terdapat kejelasan mengenai status prioritas pembahasannya. Kemudian, pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024, RUU BUMN diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2020 dengan Nomor Urut 11, namun faktanya pembahasan belum sempat dilakukan. Selanjutnya, Tahun 2021, RUU BUMN kembali diprioritaskan dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dengan menggeser nomor urutnya menjadi 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah. Namun, secara faktual juga sama, RUU BUMN juga belum dibahas sehingga pada tahun 2022, RUU BUMN diajukan kembali dalam Prioritas 2022 Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. Sebagaimana kondisi sebelumnya, oleh karena RUU BUMN belum juga dibahas, kembali lagi RUU tersebut diajukan dalam prolegnas prioritas tahun 2023 nomor urut 5 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Oleh karena RUU BUMN belum juga dibahas maka dalam prolegnas prioritas 2024 kembali diajukan dengan nomor urut 7 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Dalam Daftar Prolegnas prioritas tersebut ditegaskan bahwa RUU BUMN merupakan “Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022”. Artinya, menegaskan status RUU BUMN sebagai RUU yang pembahasannya tertunda dari tahun-tahun sebelumnya Perkembangan selanjutnya, dengan adanya pergantian periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, dilakukan terlebih dahulu penetapan Prolegnas jangka menengah 2025-2029 (longlist) dan RUU BUMN kembali masuk dalam Nomor urut 107 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 405 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, yang ditetapkan tanggal 19 November 2024. Apabila dicermati secara saksama dalam daftar RUU prioritas 2025, RUU BUMN tidak disebutkan sebagai prioritas lagi karena pada tanggal 25 November 2024 Presiden Prabowo telah mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo serta adanya penugasan kepada Komisi VI DPR RI untuk membahas RUU BUMN berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 tanggal 22 Januari 2025. Namun demikian, pembahasan RUU BUMN pada Tingkat I baru dilakukan pada tanggal 23 Januari 2025 pada saat dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan dengan agenda: 1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU BUMN; 2) Penyampaian Pandangan Presiden; Penyerahan DIM dari Pemerintah; dan pengesahan jadual rapat pembahasan RUU BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU BUMN melalui rapat internal. [6.11.2] Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, RUU BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai RUU “carry over”, atau RUU lanjutan pembahasan antarperiode keanggotaan DPR. Hal ini disebabkan karena pembahasan Tingkat I terhadap RUU BUMN baru dimulai pada tanggal 23 Januari 2025, yakni dalam periode keanggotaan DPR RI masa jabatan 2024–2029. Dengan demikian, RUU BUMN tidak memenuhi ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019), yang menyatakan: Dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status “carry over” hanya dapat diberikan kepada RUU yang telah memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya. Dalam hal ini, pembahasan DIM merupakan bagian integral dari proses pembahasan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 406 (1) UU 12/2011, yang meliputi agenda penyampaian pengantar musyawarah; pembahasan DIM; dan penyampaian pendapat mini. Artinya, meskipun DIM telah disusun sebelumnya, namun selama belum dibahas dalam forum resmi pembahasan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, RUU yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai RUU yang telah memasuki tahapan pembahasan dalam arti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU 15/2019. Penyusunan DIM pada tahap pra pembahasan lebih dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan teknokratis, termasuk dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan/atau rancangan RUU, bukan sebagai bagian dari Pembahasan Tingkat I. [6.11.3] Bahwa di samping tidak dapat dikategorikan sebagai RUU “carry over”, RUU BUMN juga tidak dapat masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT). Terkait dengan adanya pandangan DPR bahwa RUU BUMN tidak dimasukkan dalam daftar prioritas 2025 karena merupakan DKT sesungguhnya hanya karena persoalan administratif internal yang membatasi kuota pengajuan RUU oleh masing-masing komisi di DPR, yaitu hanya satu atau dua RUU [vide Keterangan DPR halaman 97- 98]. Jika dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 memang benar dinyatakan RUU yang masuk dalam DKT adalah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk dalam Keterangan DPR maupun Presiden sebagai dasar klaim bahwa RUU BUMN merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah, antara lain: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU- IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, di mana pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan kekayaan BHMN-PT masih termasuk kekayaan negara; serta beberapa putusan di mana Mahkamah menolak permohonan dengan berbagai pertimbangan di antaranya: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU keuangan Negara; b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2003; c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- 407 XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003; dan d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 [vide keterangan DPR halaman 34 s.d 36]. Jika dicermati secara saksama, substansi dalam RUU BUMN telah meluas melampaui isu-isu hukum yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara tersebut. Bahkan dalam beberapa putusan yang dirujuk, Mahkamah menolak permohonan dan tidak mempertimbangkan norma-norma tertentu sebagai ratio decidendi putusan. Oleh karena itu, jika dijadikan sebagai dasar untuk memasukkan RUU BUMN sebagai bagian dari DKT [vide Keterangan DPR halaman 37] maka hal tersebut “tidaklah murni” sebagai DKT, sehingga RUU BUMN tetap menjadi bagian dari RUU yang harus masuk dalam Prolegnas jangka menengah (long list) dan juga RUU prioritas dengan dilengkapi naskah akademik dan draft RUU. Dalam kaitan dengan RUU Prioritas 2025, RUU BUMN seharusnya tetap dimasukkan dalam RUU Prioritas 2025 karena tidak memenuhi persyaratan sebagai RUU “carry over” agar memenuhi prosedur atau tata cara tahapan perencanaan dalam pembentukan perundang-undangan. [6.11.4] Bahwa dengan melihat rangkaian proses atau prosedur di atas menunjukkan bahwa RUU BUMN sesungguhnya baru masuk Pembahasan Tingkat I pada tanggal 23 Januari 2025 dan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan waktu yang singkat dan materi muatan yang banyak berubah dari UU 19/2003 maka dalam batas penalaran yang wajar diperlukan manajemen waktu yang terorganisir dengan baik agar dapat menyerap aspirasi berbagai kepentingan pihak yang terdampak oleh aturan tersebut. Dalam konteks ini, memang telah dilakukan beberapa kegiatan oleh DPR dan pemerintah yang melibatkan ahli dalam proses perencanaan dan penyusunan RUU BUMN [vide Keterangan DPR halaman 23 dan 24 serta Keterangan Pemerintah halaman 16 dan 17]. Berkenaan dengan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, jika dikaitkan dengan tahapan proses pembentukan undang-undang yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, maka tahapan pembahasan termasuk sangat krusial karena akan menentukan materi muatan apa saja yang pada akhirnya diatur. Oleh karena itu pada tahapan Pembahasan Tingkat I ini tetap 408 harus dilakukan kegiatan penyerapan aspirasi publik. Dalam hal ini, masukan yang telah diberikan pada tahapan perencanaan dan penyusunan, sebelum dilakukan Pembahasan Tingkat I tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Namun demikian, oleh karena proses pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tahapan maka keseluruhan tahapan ini harus mengikuti proses, prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 berikut perubahannya, termasuk peraturan tata tertib yang ada dalam lingkup atau internal pembentuk undang-undang. Oleh karena adanya ketidakjelasan proses atau prosedur tersebut muncul persoalan yang mempermasalahkan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU BUMN sebagaimana ketentuan Bab XI UU 12/2011 berikut perubahannya. Dalam kaitan ini, kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah sebelum Pembahasan Tingkat I dimulai, tidak dapat diklaim secara formal telah melaksanakan partisipasi publik pada tahapan pembahasan RUU. Dalam proses pembahasan RUU di Tingkat I tersebut sangat mungkin terjadi dinamika yang menyebabkan berkembangnya kebutuhan yang mengubah draft awal RUU BUMN. Sekalipun pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar dan akademisi namun pada tanggal 1 Februari 2025 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah untuk membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I [vide Keterangan DPR halaman 25]. Artinya, dalam jangka waktu pembahasan RUU yang singkat tersebut, tidak terdapat ruang bagi masyarakat/publik atau pihak yang terdampak atau pun concerns untuk memberikan masukan dan mendapatkan respons atas masukan tersebut sehingga memenuhi setidaknya partisipasi bermakna (meaningful participation), yang telah ditegaskan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU 13/2022 dan Penjelasan Umum UU 13/2022 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menghendaki penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Ketidaktersediaan ruang yang memadai untuk melakukan partisipasi publik dalam masa Pembahasan Tingkat I dari tanggal 23 Januari s.d 3 409 Februari 2025 serta tidak mudahnya draft RUU BUMN tersebut diakses sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan pemenuhan hak masyarakat sebagaimana maksud partisipasi yang bermakna sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Terlebih, pada tanggal 4 Februari 2025 telah dilakukan Pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR yang menyetujui perubahan UU 19/2003 dengan UU 1/2025. [6.11.5] Bahwa selain persoalan partisipasi publik, hal lain yang menjadi dalil keberatan Pemohon adalah tidak jelasnya pelibatan DPD dalam proses perubahan UU BUMN, meskipun dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 disebutkan bahwa naskah akademik dan RUU BUMN disiapkan oleh DPR/DPD dengan Nomor Urut 107 Dalam konteks inilah Pemohon mempersoalkan keterlibatan DPD yang tidak ada kejelasannya sekalipun disebutkan dalam Prolegnas. Berkenaan dengan hal ini, DPR menyatakan bahwa, “terkait dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa materi muatan UU 1/2025 tidak berkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu dasar hukum pembentukan UU 1/2025 adalah ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak menguasai negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara tersebut digunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Adapun keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang lebih tepat dalam hal pengaturan mengenai badan usaha milik daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan badan usaha milik desa dalam undang-undang tentang desa” [vide Keterangan DPR halaman 6]. Persoalannya adalah pada saat Prolegnas 2025-2029 ditetapkan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025, DPR/DPD disebutkan sebagai kelembagaan yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU BUMN. Namun, pada saat di Pembahasan Tingkat I keberadaan DPD sudah tidak ada lagi karena yang mewakili DPR adalah Komisi VI DPR RI. Dalam kaitan ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tidak dilibatkannya DPD tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa 410 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [vide Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Bertolak dari ketentuan konstitusional tersebut, apabila substansi UU 1/2025 dianggap tidak terkait langsung dengan bidang kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, maka seharusnya sejak awal DPD tidak dicantumkan sebagai lembaga pengusul dalam Prolegnas 2025–2029. Sebaliknya, jika DPD telah disebutkan sebagai lembaga yang menyusun naskah akademik dan draft RUU, maka keberlanjutan peran tersebut seharusnya dijamin dan dijelaskan sepanjang proses pembahasan, termasuk dalam Pembahasan Tingkat I. Dengan demikian, tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU 1/2025, tanpa adanya penjelasan resmi, menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukannya. [6.11.6] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51A ayat (3) UU MK ditentukan “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Tata cara dimaksud merujuk pada Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU 12/2011 beserta perubahannya, termasuk peraturan yang terdapat dalam lingkup DPR (Tata Tertib DPR) dan Pemerintah (Perpres No 87/2014), yang keseluruhannya berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat prosedur yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses perubahan UU BUMN, baik dari aspek partisipasi publik yang bermakna maupun konsistensi peran lembaga yang terlibat dalam tahapan perencanaan dan pembahasan. Di sisi lain, perlu juga ditegaskan bahwa perubahan terhadap UU BUMN memang diperlukan, antara lain untuk menyesuaikan dengan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang 411 telah memberikan tafsir konstitusional mengenai aspek status hukum kekayaan BUMN, hubungan keuangan negara, dan karakteristik hukum BUMN dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dengan memperhatikan pentingnya substansi pengaturan tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya ketaatan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perbaikan prosedur tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dengan demikian, menurut saya, UU 1/2025 konstitusional bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan tersebut. 4. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Arsul Sani [6.12] Menimbang terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon III yang selengkapnya terurai sebagai berikut. 1. bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 64/PUU-XXII/2025 pada pokoknya memohonkan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU 19/2003) tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025), yang menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana didalilkan dalam permohonan para Pemohon. 2. bahwa ihwal kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat berbeda sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon III. 3. bahwa Pemohon III pada pokoknya mendalilkan mengalami kerugian konstitusional terkait dengan proses legislasi atau pembentukan UU 1/2025. Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan sebagai pemegang saham sebuah badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk perusahaan persero yang telah menjual sebagian sahamnya di pasar modal (go-public) di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang dikenal dengan singkatan WIKA. Selanjutnya, Pemohon IlI mendalilkan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi ihwal proses legislasi untuk melakukan perubahan ketiga atas UU 19/2003, yang kemudian disahkan dan diundangkan sebagai UU 1/2025. Lebih lanjut, 412 Pemohon III menyatakan bahwa sejak terbitnya UU 1/2025 pada tanggal 24 Februari 2025, secara umum harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI mengalami penurunan tajam, termasuk harga saham WIKA. Menurut Pemohon III, penurunan harga saham ini merupakan reaksi negatif atas disahkan dan diundangkannya UU 1/2025 yang proses legislasinya didalilkan telah dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). Untuk itu, Pemohon III mennganggap proses pembentukan UU a quo telah menimbulkan kerugian secara aktual terhadap dirinya. 4. bahwa berkenaan dengan kerugian konstitusional dalam permohonan pengujian formil atas undang-undang, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam sejumlah Putusan Mahkamah. Dalam kaitan ini, saya merujuk pada sejumlah Putusan Mahkamah terakhir yang berkelindan satu sama lain terkait pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni Putusan-Putusan Mahkamah: Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, Nomor 79/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan 55/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf [3.6] sebagai berikut. [3.6] … ….. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah mensyaratkan adanya “upaya nyata dalam proses pembentukan undang- 413 undang” dari mereka yang hendak menjadi pemohon pengujian formil atas undang-undang. Selain itu menurut Mahkmah, uraian kerugian hak konstitusional juga harus relevan dengan proses legislasi atau pembentukan undang-undang tersebut, sehingga patut menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang. 5. bahwa apabila pertimbangan hukum Mahkamah vide Putusan Mahkamah tersebut di atas diterapkan dalam permohonan a quo, maka terkait dengan kedudukan hukum Pemohon III, saya berpendapat Pemohon III seharusnya juga tidak diberikan kedudukan hukum sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena sebagaimana dapat dibaca dari permohonan para Pemohon maupun dari bukti yang diajukan pada persidangan, Pemohon III tidak menguraikan dengan jelas pertautan langsung Pemohon III dengan proses legislasi atas UU 1/2025 dalam bentuk upaya nyata yang telah dilakukan Pemohon III berkaitan dengan dan selama proses legislasi atas UU 1/2025. Dalam hal ini, Pemohon III tidak membuktikan bahwa dirinya telah menyampaikan pendapat, keberatan atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan proses legislasi sebelum disahkan dan diundangkannya UU 1/2025. Dilihat dari permohonan para Pemohon, uraian terkait kedudukan hukum Pemohon III hanya menerangkan ihwal kerugian yang dialami Pemohon III sebagai pemegang saham WIKA karena adanya penurunan harga saham WIKA yang terjadi sejak disahkan dan diundangkannya UU 1/2025 yang menurut Pemohon III telah dibuat tanpa melalui proses pembentukan undang- undang yang partisipatif dengan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian menurut saya, Pemohon III telah tidak membuktikan pertautan dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang diakibatkan penurunan harga saham WIKA dengan proses legislasi tersebut. 6. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, saya berpendapat bahwa Pemohon III tidak seharusnya diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah terhadap para Pemohon lain. Oleh karena itu, Mahkamah seyogianya memutuskan permohonan a quo tidak dapat diterima. 414 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 415 PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan