64/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 64/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. H. Marion., S.H., M.H. Tempat tanggal lahir : Jambi, 26 April 1960 Pekerjaan : Advokat Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Perumahan Pondok Damai Nomor 5A RT.04 RW.08 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PUU/ PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor 64/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Juli 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 dan 17 Juli 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa selanjutnya oleh Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 a quo kemudian Kembali diulang dalam Pasal 10 ayat (1) UU. RI. No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU.RI.No.8/2011) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. 4. Undang-Undang RI.No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti Tambahan P-11) juncto UU.RI.No.13 Tahun 2022 (Bukti Tambahan P-12) tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama Pasal 9 ayat (1) menyatakan; “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”, di Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 5. Bahwa, atas dasar Ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU. RI. No. 24 Tahun 2003 dan UU. RI.No.8 Tahun 2011 Juncto UU.RI.No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana 3 UU.RI.No.7 Tahun 2020 tersebut memperkuat Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU.RI.No.24 Tahun 2003 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Bukti P- 7), maka, Pemohon mengajukan Permohonan Dalam Perkara Pengujian materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa, Identitas pribadi saya selaku Pemohon, telah sesuai atau seiring dan sejalan dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-8). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU. RI. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan WNI, b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang, c. Badan hukum publik dan privat, atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK No.2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adaya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:006/ PUU-III/2005 Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Pemohon/Para Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuji. b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat Spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat 5 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan Sebab-Akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adaya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka, kerugian Konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa 5 (lima) Syarat sebagaimana tersebut di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Negara Hukum melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 dalam Pengujian formil Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2005), perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak dan berbagai Asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi untuk kepentingan Publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan lain-lainnya, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian, baik formil maupun materil dari Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi/Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Bangsa Indonesia Negara Hukum". 6. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia negara hukum adalah Wajib sebagai Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan mengenai Kewajiban Membayar Pajak. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 a quo pemohon/para Pemohon telah memenuhi syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut telah terpenuhi oleh Pemohon/para Pemohon, sebagaimanamestinya. 7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Indonesia negara hukum, maka, tugas utama mewakili Rakyat dan atau Warga Negara Indonesia tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap Kinerja (Prestasi Kerja) kemudian dianalisa dan dievaluasi serta dapat dipertanyakan secara demokratis oleh Rakyat 6 guna mengetahui sampai sejauhmana hasil Kinerja Anggota DPR tersebut dalam rangka menilai telah sesuai dengan aspirasi atau kehendak Rakyat yang diinginkan. DPR memiliki tiga tugas utama dan salah satu di antaranya yakni pembentukan dan pembuatan undang-undang (Legislasi). 8. Selaku sebuah Lembaga yang menjalankan fungsi Legislasi, tentu saja tugas utama DPR untuk menciptakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 12 Tahun 2011 (Bukti Tambahan P-11) tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juncto UU. RI. No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 9. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranan DPR yang diisi Sumber Daya Manusia, maka, kecenderungan untuk melakukan Penyimpangan baik di sengaja maupun tidak sengaja tentu saja dapat terjadi, mengingat DPR merupakan lembaga politik yang mana diwarnai oleh berbagai Kepentingan yang senantiasa mewujudkan hukum sebagai produk politik. Hal tersebut sangat disadari Para Ahli dan atau Pemikir Ketatanegaraan. Dengan demikian, untuk memperbaiki Kekhilafan atau penyimpangan yang terjadi di DPR termaksud, maka, dibentuklah sebuah Institusi/Lembaga Hukum yang mampu melakukan penilaian terhadap hasil Produk Legislasi DPR yang berupa Undang-Undang tersebut. Di Indonesia Negara Hukum ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan tugas oleh UUD NRI 1945 untuk menilai hasil Legislasi DPR dalam bentuk Undang-Undang itu berkesesuaian atau tidak dengan ide-ide dan norma konstitusional. 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, benar benar telah terjadi kerugian bagi Pemohon/Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 21 UU.RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menabrak UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 31 juncto Pasal 16, UU Ri No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Kerugian yang dimaksud dengan uraian di atas mengenai Kerugian Warga 7 Negara dengan kegagalan terwujudnya Nilai-nilai Konstitusionalisme Advokat Indonesia Negara Hukum. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN. 1. Bahwa saya atas nama Dr. H. MarIon, S.H., M.H., yang dalam hal ini,Selaku Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang secara Sah menurut hukum adalah seorang yang Berprofesi Advokat dan Advokat merupakan Profesi terhormat(officium nobile) dalam Bahasa Latin Hukum tersebut serta Advokat berstatus sebagai penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum(APH) sebagaimana tertulis(Lex Scriptum/Scripta) di dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Demikian juga Sdr. Dr.Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut adalah seorang Advokat yang Sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Sah pula sebagai seorang Penasihat Hukum (PH) sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir atau Angka 13 yang berbunyi: "Penasihat Hukum adalah Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum”. Jadi, Saya atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., yang dalam hal ini selaku Pemohon, "Memang Belum Kenal Dekat dan bersahabat dengan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut dan juga Yang Bersangkutan Tidak Pernah Memberi Kuasa kepada Saya untuk mewakilinya, namun, Saya atas nama Dr. H. Marion, S.H.,M.H., selaku Pemohon yang mengajukan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ini dan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut adalah Advokat Yang Sebenar- benarnya tidak lain daripada yang Sebenarnya. Sehingga Saya dan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut tidak dapat dikenakan ketentuan Pidana dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 31 yang selengkapnya berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi, bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 8 paling banyak Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta) rupiah”. Pasal 31 ini secara tegas dan Jelas (Lex Certa) melarang Orang yang "Bukan Advokat" Berpraktik Seolah-olah Sebagai Profesi Advokat. Selain itu, Saya atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., yang dalam hal ini selaku Pemohon, dan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., yang kini sedang dalam rangka Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama dibawah Otoritas APH KPK yang telah menetapkannya selaku tersangka Perintangan Penyidikan Dalam Perkara Korupsi Tersangka atau Terdakwa atas nama Sdr.Lukas Enembe/Gubernur Provinsi Papua-NKRI Non Aktif dengan tuduhan melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa Penyidik KPK selaku Aparat Penegak Hukum(APH) Melakukan Tindakan Hukum Yang Tidak Tepat dan Tidak Adil Terhadap Profesi Advokat Yang Berstatus Penegak Hukum/Aparat Penegak Hukum Yang Setara atau Sejajar dengan Penegak Hukum atau Aparat Penegak Hukum(APH) Lainnya yang diakui dan dihormati sebagai Sesama Petugas Penegakan Hukum Yang Setara atau Sejajar Dalam Sistem Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 2. Bahwasanya advokat dan KPK sama-sama berstatus sebagai penegak hukum atau aparat penegak hukum (APH) yang setara atau sejajar yang diikat oleh perilaku etis dan hukum dalam tugas penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Namun demikian,dalam rangka implementasi Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan antara APH KPK dan APH Advokat di tinjau dari Tujuan Hukum/Penegakan Hukum, yakni menuju terwujudnya Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, tentunya secara Pasti/Kepastian Hukum (lex stricta) dibedakan oleh Visi dan Misi serta Strategi dan Kebijakannya masing-masing Guna tertib dan tegaknya hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam UU.RI. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Hukum Pidana Formil (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209) di Indonesia Negara Hukum Tercinta yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 9 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika. 3. Adapun Alasan-alasan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian yang jelas oleh Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut di atas tidak konstitusional atas Advokat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Juncto Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) juncto 28J ayat (1) dan ayat (2). Karena ketika Pasal 21 tersebut diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum(APH) Lainnya kepada Advokat sebagai Penegak Hukum juga tanpa terlebih dahulu melalui Dewan Kehormatan Advokat,seperti Contoh Konkrit Penyidik APH KPK yang telah melakukan Tindakan/Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31Tahun 1999 tentang Perintangan Penyidikan oleh Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut Dalam Perkara Korupsi Tersangka dan atau Terdakwa Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua-NKRI non Aktif, maka, Tindakan APH KPK tersebut merupakan Tindakan hukum yang bersifat diskriminasi yang mana merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Advokat Dalam Aspek Substansi yakni Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam keadaan damai. 10 b. Bahwa Ketentuan Norma hukum yang dikonstruksi dalam Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang kemudian digunakan oleh APH Lainnya seperti APH KPK yang menerapkan Pasal 21 termaksud kepada Advokat Resmi pada umumnya dan khususnya kepada seorang Advokat a.n. Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., secara konkrit tersebut menunjukkan dengan Jelas (Lex Certa) bahwasanya sadar atau tidak sadar APH KPK yang Setara atau Sejajar selaku sesama penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang secara hierarkhi menurut UU.RI.No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juncto UU.RI.No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganan di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Pelanggaran Hak Konstitusional Advokat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum yang wajib dihormati oleh Setiap Orang termasuk APH KPK dan APH lainnya dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, yang mana bahwa Tindakan APH KPK yang menetapkan Advokat pada umumnya dan khususnya Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan dengan menerapkan Pasal 21 termaksud adalah/merupakan Pelanggaran Hak Konstitusional Saya Dr. H. Marion, S.H., M.H., atas nama Seluruh Advokat termasuk Advokat Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening., S.H., M.H., tersebut yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang adalah hak konstitusional Saya Dr. H. Marion, S.H., M.H., (Advokat Resmi) selaku Pemohon yang saya anggap telah dirugikan oleh penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaksud. c. Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 Butir 1 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat), dan yang dimaksud dengan Jasa Hukum 11 adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.(Vide Pasal 1 Butir 2 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat (Vide Pasal 1 Butir 3 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Di samping itu, apakah yang dimaksud dengan organisasi advokat?. Menurut UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir/Angka 4.Organisasi Advokat (OA) adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Selain itu, advokat atau para advokat diberikan suatu hak untuk dapat membela dirinya oleh undang-undang advokat sebagai wujud penghargaan atas hak konstitusional seorang advokat yang sah secara yuridis yang disebut dengan"Hak Pembelaan Diri". Dalam undang- undang ini yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesinya. d. Bertalian dengan implementasi Jasa Hukum seorang Advokat tersebut di atas, maka, menurut Undang-Undang Advokat ini, bahwa Advokat mempunyai hak dalam hal Manajemen Keuangan yang berupa suatu Honorarium. "Honorarium itu Apa?. Dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan honorarium itu adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Sementara mengenai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. (vide Pasal 1 Butir 9 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Selanjutnya Asas Hukum mengenai Honorarium tersebut telah pula dikuatkan dengan Pasti (Lex Stricta) dan tersurat/tertulis (Lex Scripta/Lex Scriptum) serta Jelas (Lex Certa) dalam Norma hukum Pasal 21 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat pada : - Ayat (1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. 12 - Ayat (2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 4. Bahwa semua hal yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan secara Das solen dan/atau secara law in book, bahwa hal-hal tersebut inheren dalam Advokat sebagai subjek hukum dan atau korporasi yang memiliki legal standing atau status sebagai penegak hukum yang tegas dan jelas (Lex Certa) sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama Pasal 5 Ayat: (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Wilayah Kerja advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. a. Bahwa bunyi lengkapnya Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas menegaskan bahwa Advokat Sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang Sejajar atau Setara dengan APH KPK dan APH atau Intansi Penegak Hukum Lainnya di negara Indonesia adalah negara hukum tercinta dan terbanggakan ini. sehingga seyogianya atau seharusnya status advokat sebagai bagian konfrehensif-integral sesama aparat penegak hukum yang setara atau sejajar tersebut dihormati dan dihargai oleh APH Lainnya dengan menghilangkan Orientasi APH Lainnya termasuk APH KPK terhadap Advokat sebagai Penegak Hukum yang juga sebagai potensi subjek hukum pidana dengan Selalu mengenyampingkan UU. RI. No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang merupakan dasar hukum advokat sebagai penegak hukum atau sebagai aparat penegak hukum yang setara atau sejajar dengan APH lainnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia negara hukum. b. Bahwa keberadaan (eksistensi) Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaksud secara analisa hukum saya sebagai Advokat, yang dalam hal ini selaku Pemohon, menganalisis bahwa rumusan dalam norma hukum Pasal 21 tersebut dengan hak dan kewajiban advokat serta aspek Prosedural Rights dalam sistem peradilan pidana serta advokat dan penegakan hukum di Indonesia negara hukum, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan 13 adanya suatu bentuk kesalahan (Schuld) sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan Kerugian Konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bukan hanya yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), melainkan juga dalam Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) Dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. c. Bahwa Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai Pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. - Ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan Perlindungan terhadap Perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. - Ayat (4) Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung-jawab negara terutama Pemerintah. - Ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. d. Demikian pula Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 selengkapnya berbunyi: - Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. - Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 14 e. Bahwasanya saya atas nama Dr. H.Marion, S.H., M.H., adalah Advokat Resmi yang dalam hal ini, selaku Pemohon, Perlu menegaskan bahwa eksistensi Pasal 21 Dalam UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar berpotensi sebagai ancaman dan dapat merugikan hak konstitusional Pemohon dan semua orang selaku advokat resmi secara spesifik atau khusus yaitu advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin secara konstitusional oleh norma hukum fundamental baik oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun oleh Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) serta oleh Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum konstitusi negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sehingga anasir-anasir yang termuat atau terkandung dalam Pasal 21 UU RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat Pemohon kategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia Pemohon sebagai advokat berstatus sebagai penegak hukum yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka dikemudian hari atau di masa-masa yang akan datang oleh aparat penegak hukum lainnya dengan perspektif advokat itu identik dengan subjek hukum pidana semata-mata dengan mengabaikan advokat juga berstatus penegak hukum yang setara atau sejajar dalam tugas penegakan hukum dengan petugas atau Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya di Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana perlindungan hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya penegakan hak asasi manusia advokat dalam UUD NRI Tahun 1945. f. Di samping itu pula bahwasanya menurut analisa hukum Pemohon, penerapan Pasal 21 UU RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Advokat Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., berstatus sebagai Penegak Hukum sebagai Profesi Terhormat (officium nobile) tersebut oleh Penyidik APH kpk merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) APH KPK terhadap Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selengkapnya berbunyi 15 sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”, yang mana undang-undang ini bersifat Lex Specialis Derogat Legi Generaly, mengingat bahwa Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut tidak termasuk atau tergolong, "Yang Bukan Advokat" yang dimaksud oleh undang-undang advokat Indonesia yang berlaku hingga pada masa sekarang ini dan seterusnya, sepanjang belum dicabut sebagaimana- mestinya. g. Dengan demikian, saya atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., adalah advokat resmi selaku Pemohon, dengan tegas berpendapat bahwa penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap advokat berstatus sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya di indonesia negara hukum adalah sangat tidak tepat dan juga tidak baik dan tidak benar" serta tindakan APH KPK tersebut secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai terhadap harkat dan martabat dan derajat advokat sebagaimana Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan" (Prof. Dr. Abdussalam, SIK., S.H., M.H.). Sehingga eksistensi dan penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah sangat bertentangan dan atau tak seiring dan sejalan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan hanya oleh Pasal 28D ayat (1), melainkan juga yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dari UUD NRI 1945 tersebut sebagai hukum konstitusi indonesia negara hukum tercinta. h. Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia "Advokat" melalui penerapan dan eksistensi Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditegakkan atau diterapkan oleh Penyidik APH KPK yang menetapkan dengan enteng atau gampang 16 terhadap advokat atau PH Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut sebagai tersangka "Perintangan Penyidikan" dalam perkara korupsi dari klien resminya atas nama Sdr. Lukas Enembe (LE) tersebut adalah juga berlawanan atau bertentangan dengan pengertian atau definisi hak asasi manusia menurut ketentuan hukum indonesia negara hukum tentang hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam UU.RI.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto UU.RI.No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mabusia juncto UU.RI.No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, 1948 (The Universal Declaration of Human Rights, 1948 yang berisi 30 Pasal sebagai Norma Hukum Universal Bagi Hak–Hak Manusia Untuk Hukum). i. Sehubungan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia advokat Pemohon dapat membuktikannya dengan Bukti Awal yang Memadai yang telah dimiliki oleh Pemohon sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia "Advokat". Apa Saja Bukti Awal yang Memadai tersebut?. Bahwa Bukti Awal dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Adanya penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap advokat sebagai "subjek hukum pidana semata-mata". Padahal advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya termasuk APH KPK yang setara dalam tugas menegakkan hukum atau dalam penegakan hukum di Indonesia Negara Hukum. 2. Adanya tindakan APH KPK menetapkan penegak hukum advokat dan Advokat atau PH Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut menjadi Bukti petunjuk sebagai penyimpangan APH KPK terhadap batasan definisi hak asasi manusia dan batasan definisi tentang apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia Negara Hukum dan menurut UU.RI.No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tersebut memberikan definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 17 makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap Orang Demi Kehormatan serta Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia. Demikian pula di dalam UU.RI.No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama penjelasan Pasal 4 dari Undang- Undang Kepolisian tersebut menjelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga Hak Masyarakat, Bangsa dan Negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan Prinsip-Prinsip yang terkandung Dalam The Universal Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya. j. Selanjutnya timbul pertanyaan demikian: "Apakah Semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Merupakan Pelanggaran Hukum?. Untuk itu, Perlunya suatu pengertian dan pemahaman mengenai Apakah yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM)?. Menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia Negara Hukum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir/Angka 6 menyatakan, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau Kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. k. Bahwasanya dengan berupaya memaknai definisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengertian pelanggaran hak asasi manusia (Pelanggaran HAM) tersebut di atas dikaitkan dengan status advokat pada umumnya dan khususnya Advokat atau PH Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., sebagai Tersangka Melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jelas menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia (Pelanggaran HAM) itu di lakukan oleh aparat negara, yang dalam hal ini, oleh APH KPK terhadap APH Advokat sebagai sesama penegak hukum yang sejajar atau setara menurut undang-undang/peraturan perundang-undangan republik indonesia yang seyogianya dan atau seharusnya patuh untuk di taati oleh semua aparat penegak hukum di Negara Indonesia adalah negara hukum menuju perkembangan konsep negara hukum pancasila. Namun demikian, bahwa pelanggaran hak asasi manusia (Pelanggaran HAM) yang terjadi terhadap Pemohon sebagai Advokat dan Advokat atau PH Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut, yang dilakukan oleh APH KPK dapat dipastikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan. Dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai terhadap advokat tersebut tentunya merupakan pula pelanggaran hukum atas hak konstitusional Pemohon yang Pemohon anggap telah dirugikan oleh eksistensi dan penerapan Pasal 21 UU.RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Advokat atau PH Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut, akan tetapi Pasal 21 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi juga suatu saat atas Pemohon dan merugikan hak konstitusional Pemohon, yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. l. Bahwa atas dasar hukum baru serta hal-hal yang telah Pemohon uraikan secara tegas dan Jelas tersebut di atas, maka, Eksistensi Pasal 21 UU.RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditegakkan atau diterapkan oleh APH KPK adalah sengaja menabrak asas berlakunya suatu undang yang mendasari undang- undang advokat yang menegaskan secara pasti (Lex Stricta) dan Jelas (Lex Certa) dan tersurat atau tertulis (Lex Scripta atau Lex Scriptum) bahwa Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum (APH) yang setara atau sejajar dengan APH Lainnya,malahan profesi advokat tetap saja di 19 posisikan Sebagai "Subjek Hukum Pidana" oleh APH lainnya dalam praktik penegakan hukum di lapangan secara dunia nyata (Das sein) dan atau hukum dalam tindakan (Law In Action), di mana yang seharusnya tidak boleh terjadi demikian terhadap advokat sebagai APH yang setara atau sejajar dengan APH KPK tersebut. m. Bahwa selanjutnya menurut analisa hukum Advokat a.n. Dr. H. Marion, S.H., M.H., yang dalam hal ini selaku Pemohon, berpendapat bahwa eksistensi Pasal 21 tersebut sama sekali tidak mengatur hal-hal yang spesifik atau khusus mengenai advokat sebagai objek perintangan penyidikan dalam hal perkara korupsi, sebab advokat itu adalah profesi terhormat (officium nobile) dan mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) atau advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan Mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan dijamin serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang adalah Konstitusi Indonesia Negara Hukum, sehingga penerapan Pasal 21 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU.RI) No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus dinyatakan secara tegas sebagai pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak berlaku secara Khusus kepada advokat yang telah memenuhi syarat sah menurut UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum. Sebab menurut norma hukum atau ketentuan pidana dalam Undang- Undang Advokat Indonesia Negara Hukum, bahwa advokat yang dapat di pidana Penjara selama 5 (lima) tahun itu adalah "yang bukan advokat", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berlaku pada masa sekarang ini di Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sedangkan Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., yang ditersangkakan perintangan penyidikan tersebut adalah Advokat yang sah menurut hukum sama seperti Pemohon juga yang adalah Advokat Resmi menurut Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat termaksud. 20 n. Bahwa atas dasar analisis hukum Pemohon tersebut di atas, semua orang atau Pihak lain dapat membayangkan secara Rasional dengan membandingkan demikian:"Advokat Resmi saja bisa ditetapkan sebagai tersangka berarti bahwa walaupun advokat sah atau resmi tetap dipandang oleh APH KPK selama ini sebagai "yang bukan advokat" yang di identikan sebagai subjek hukum pidana semata-mata dengan senantiasa mengabaikan kedudukan hukum (Legal Standing) dan/atau Advokat sebagai status penegak hukum yang setara atau sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dan itulah hukum dalam tindakan (Law in action) yang tidak seiring dan sejalan dengan hukum dalam dunia cita-cita atau hukum dalam dunia norma (Law In Book) sebagaimana suatu kasus konkrit yang kini dialami oleh Advokat atau Penasihat Hukum Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., termaksudkan. Dengan demikian, bahwa tindakan hukum APH KPK yang telah dialami oleh Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut secara tegas dan nyata merupakan tindakan atau perbuatan APH KPK yang amat sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. o. Bahwa oleh karena itu,Menurut Pemohon, Eksistensi dan Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menabrak status advokat sebagai penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 31 juncto Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Jelas (Lex Certa) merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama sangat bertentangan dengan bukan hanya Pasal 28D ayat (1) melainkan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jadi, sekali lagi Pemohon tegaskan bahwasanya penerapan atau implementasi Pasal 21 Dalam UU.RI. No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penetapan advokat Indonesia yang juga merupakan salah satu sistem penegakan hukum 21 Indonesia negara hukum tentunya sangat merugikan kedudukan hukum (legal standing) dan atau status advokat sebagai aparat Penegak Hukum (APH) yang sejajar atau setara dengan APH KPK dan atau aparat penegak hukum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Ayat (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. - Ayat (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka, penerapan atau implementasi Pasal 21 UU.Ri. No. 31 Tahun 1999 yang menetapkan Advokat dalam hal perintangan penyidikan perkara korupsi sangat merugikan hak konstitusional Advokat Resmi Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut termasuk pula merugikan hak konstitusional advokat resmi atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., sebagai Pemohon. Sehingga secara jelas (Lex Certa) dan secara pasti (Lex Stricta) serta secara tertulis (Lex Scripta/Lex Strictum) bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. PETITUM. Berdasarkan pada alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan dengan jelas tersebut di atas serta bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili, memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Diajukan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Menabrak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 31 juncto Pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, bertentangan bukan hanya dengan Pasal 28D ayat (1) melainkan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) 22 dan ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat khusus terhadap advokat sebagai status penegak hukum yang setara atau sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia Negara Hukum. 4. Menyatakan Advokat Sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum dan hak asasi manusia, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. 5. Menyatakan profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya harus saling menghargai antara sesama penegak hukum lainnya. 6. Menyatakan advokat tidak boleh ditetapkan secara langsung oleh APH KPK atau penegak hukum lainnya yang sejajar atau setara sebagai tersangka subyek pidana sebelum terlebih dahulu (Lex Pra evia) dikenakan tindakan oleh keputusan dewan kehormatan profesi advokat sebagaima mestinya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum. 7. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya Tiga Puluh hari Kerja Sejak Putusan Diucapkan. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berpendapat atau Berpandangan Lain, Mohon putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAS); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), atas nama H. Marion, S.H., M.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H.; 23 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa meskipun pada perihal permohonan a quo tertulis, “Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara Materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menabrak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Jo Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) Jo Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, tidak sebagaimana lazimnya penulisan sebuah perihal dalam permohonan pengujian undang-undang karena seolah-olah mempertentangkan dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU 31/1999) dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288). Namun, Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 21 UU 31/1999 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada tanggal 5 Juli 2023, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) 25 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021; [3.3.2] Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya substansi kedua permohonan a quo adalah sama, serta telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Juli 2023. Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan- Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 21 UU 31/1999. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tugas dan fungsinya antara lain sebagai pembentuk dan pembuat undang-undang. Adapun DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya yang diisi oleh sumber daya manusia dianggap terdapat kecenderungan untuk melakukan penyimpangan terhadap produknya. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai institusi/lembaga hukum yang mampu melakukan penilaian terhadap hasil produk legislasi DPR. Selain itu, Pemohon belum menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas berlakunya UU 31/1999 yang dimohonkan pengujian dan yang dianggap merugikan atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku Advokat yang berkaitan dengan pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon; Selain itu, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang 26 dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan masalah konkret yang dialami oleh saudara Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. selaku Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam perkara korupsi dengan tersangka atau terdakwa saudara Lukas Enembe (Gubernur Provinsi Papua Non Aktif), sehingga menurut Mahkamah, posita yang demikian tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk menilainya. Selanjutnya permintaan Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum, sekalipun telah diberi nasihat oleh Majelis Panel, dapat ditemukan Petitum angka 2, “Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Menabrak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, Bertentangan bukan hanya dengan pasal 28D ayat (1) melainkan juga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) Jo Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Petitum angka 3, “Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Khusus Terhadap Advokat sebagai Status Penegak Hukum Yang Setara atau Sejajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya di Indonesia Negara Hukum”. Menurut Mahkamah, rumusan kedua petitum a quo adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sementara di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 21 UU 31/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan kedua petitum tersebut saling bertentangan satu sama lainnya dan Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya secara bersamaan. Petitum yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif. Terlebih lagi, ditemukan Petitum angka 4, “Menyatakan Advokat Sebagai Profesi Terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan Profesinya Berada dibawah Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki Kebebasan yang didasarkan kepada Kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan”, Petitum angka 5, “Menyatakan Profesi Advokat adalah Selaku 27 Penegak Hukum Yang Sejajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya harus Saling Menghargai antara Sesama Penegak Hukum lainnya”, Petitum angka 6, “Menyatakan Advokat Tidak Boleh Ditetapkan Secara Langsung oleh APH KPK atau Penegak Hukum Lainnya yang Sejajar atau Setara Sebagai Tersangka Subyek Pidana Sebelum Terlebih Dahulu (Lex Pra evia) Dikenakan Tindakan oleh Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebagaimamestinya Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum”, dan Petitum angka 7, “Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya Tiga Puluh hari Kerja Sejak Putusan Diucapkan”. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 24 Juli 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XXI/2023, Senin, tanggal 24 Juli 2023, hlm. 11-12] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena adanya ketidakjelasan kedudukan hukum, posita yang tidak relevan, serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 28 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.26 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 29 oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah