64/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 64/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh: 1. Nama : Giring Ganesha Djumaryo Jabatan : Ketua Umum PSI Alamat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 2. Nama : Dea Tunggaesti Jabatan : Sekretaris Jenderal PSI Alamat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2022, memberi kuasa kepada Carlo Axton Lapian, S.H., Francine Eustacia V.W. (Francine Widjojo), S.H., M.H., Michael, S.H., Pandu Satyahadi Putra, S.H., dan Rian Ernest Tanudjaja, S.H., M.P.A, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI yang berkedudukan hukum di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 64/PUU-XX/2022 pada 8 Juni 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 1 Juli 2022 dan diterima Mahkamah pada 1 Juli 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Bahwa pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (bukti P-05) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (“UU Mahkamah Konstitusi”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 3 Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 2. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.” yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) menyatakan bahwa: “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.” 3. Bahwa Pemohon adalah parpol yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-07) dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Badan Hukum (bukti P-08). 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon serta susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Pemohon terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 4 (AD/ART) dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” (PSI) Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti P-09) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-19.AH-11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024 (bukti P-10). 5. Pasal 1 angka (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PKPU 6/2018”) (bukti P-35) menegaskan bahwa: “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.” 6. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon yang menyatakan bahwa: “Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai.” dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon yang berbunyi: “Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.” serta susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024 (bukti P-09 dan bukti P-10) maka Pemohon dalam hal ini sah dan berwenang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal. 7. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mewakili Pemohon tersebut juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Januari 2019 (Bukti P-36), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 (Bukti P-17); dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 tanggal 24 November 2021 (Bukti P-06). 8. Berdasarkan uraian di atas dan Angka 3.8 (halaman 47) Pertimbangan 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 (bukti P-11) maupun fakta bahwa Pemohon tidak pernah ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) atas pengesahan UU Pemilu serta kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan UUD 1945 yang menjadi batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 6 3. Pemohon adalah parpol yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 (1,89%) (bukti P-37) dan Pemohon berencana untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. 4. Bahwa Pemohon secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 karena verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik (parpol) yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dan adil serta setara kedudukannya dan tidak diskriminatif sebagai sesama parpol yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2024. 5. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan harus diartikan bahwa siapapun wajib mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok kecil atau minoritas. Perlakuan yang berbeda terkait cara verifikasi parpol antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dengan parpol tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, sebagai akibat dari lahirnya Objek Permohonan, telah merugikan Pemohon karena: (i) Pemohon yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 mendapat perlakuan yang tidak sama dan tidak setara dengan parpol lainnya yang lolos/memenuhi ketentuan 7 parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019; dan (ii) Pemohon mendapatkan beban lebih berat menjalani verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2024 meskipun Pemohon telah lolos verifikasi administrasi dan faktual dalam pemilu tahun 2019; padahal persamaan kedudukan di dalam hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diterapkan bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali. Namun paska lahirnya Objek Permohonan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang memberikan makna baru pada Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu), telah terjadi pembedaan syarat verifikasi antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan yang tidak lolos, dan secara nyata melanggar, mencederai, dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai parpol calon peserta pemilu yang seharusnya memiliki pengakuan, kesempatan, kedudukan, dan hak yang sama dengan parpol calon peserta pemilu lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan harus didapatkan sama dan setara untuk seluruh parpol, dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan tahap akhir proses pemilu. Pasca lahirnya Objek Permohonan, terhadap parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 hanya perlu dilakukan verifikasi secara administrasi, sedangkan terhadap parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 diwajibkan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pembedaan perlakuan tersebut tentu saja telah memberikan kesempatan serta peluang yang lebih besar terhadap parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 untuk kembali menjadi peserta pemilu berikutnya, sedangkan Pemohon merasakan beban kerja lebih berat, yang merugikan kesempatan Pemohon untuk menjadi parpol calon peserta pemilu tahun 8 2024. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak terpenuhi dan hal ini telah merugikan hak konstitusional Pemohon. d. Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Konsekuensi daripada lahirnya Objek Permohonan (Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 yang memberikan makna baru pada Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu) telah mendiskriminasi parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019. Diskriminasi tersebut terlihat pada hasil verifikasi administrasi yang dimiliki oleh parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 yang dianggap sudah pasti benar dan akurat karena tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali, sedangkan terhadap parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, termasuk Pemohon, didiskriminasi karena pernyataannya dan datanya diragukan kebenaran dan akurasinya serta diharuskan kembali untuk diverifikasi secara faktual, meskipun Pemohon telah lolos verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2019. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa Pemohon bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut, oleh karenanya Pemohon dengan ini mengajukan pengujian terhadap Objek Permohonan. 6. Selain itu, dengan banyaknya pertambahan jumlah penduduk Indonesia, pemekaran daerah baru di Indonesia, dinamisnya perpindahan anggota parpol ke parpol lain terlebih menjelang diselenggarakannya pemilu di Indonesia, konflik internal yang memicu perpecahan parpol calon peserta pemilu Indonesia, dinamisnya suara pemilih yang dapat berubah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara pemilu, dan hal-hal lainnya yang akan diuraikan Pemohon pada alasan permohonan di bawah ini, dapat berpengaruh kepada setiap parpol tanpa terkecuali (baik parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 maupun parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019), sehingga masuknya suatu parpol ke dalam 9 parlemen (karena lolos parliamentery threshold dalam pemilu tahun 2019) tidak lantas mengakibatkan mereka sudah pasti memenuhi syarat menjadi parpol yang dapat dipilih pada pemilu di tahun 2024. 7. Lebih lanjut, pencantuman nama anggota maupun pengurus, alamat kantor parpol termasuk yang berada di kabupaten/kota, dan syarat lainnya yang dikirimkan parpol kepada KPU pada proses verifikasi administrasi, namun ketika dilakukan pemeriksaan secara langsung (biasa disebut sebagai proses verifikasi faktual) ternyata masih berpotensi ditemukannya ketidaksesuaian data. 8. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan, pengakuan, hak, kedudukan, dan kesempatan yang sama dan adil bagi sesama parpol yang akan ikut pemilu tahun 2024; hak untuk mendapat kepastian bahwa seluruh parpol baik yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 maupun yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 untuk memenuhi syarat yang dituangkan UU Pemilu tanpa terkecuali; dan hak Pemohon untuk diakui dan tidak didiskriminasi keberadaannya terhadap parpol lainnya secara spesifik, faktual, dan/atau potensial telah dilanggar dan dirugikan oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dengan tidak diperlukannya pemeriksaan kembali secara faktual terhadap berkas pemenuhan pemilu yang dikirimkan oleh parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan berada di dalam parlemen karena dianggap “sudah pasti benar dan akurat” sedangkan bagi parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 wajib dan tetap diperiksa secara faktual serta dipersamakan perlakuannya dengan parpol yang baru dan belum pernah mengikuti pemilu, meskipun Pemohon telah lolos verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2019. 9. Berdasarkan uraian di atas, dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi di dalam proses menuju pemilu 2024 dan pemilu dapat terlaksana secara adil dan tidak diskriminatif karena seluruh parpol calon peserta pemilu mendapat pengakuan, hak, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama, adil, 10 dan tidak diskriminatif serta wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual tanpa pengecualian atau perlakuan khusus. IV. Tentang Pengujian Kembali 1. Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi mengatur bahwa: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 2. Dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) diatur lebih lanjut sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 3. Bahwa objek permohonan yaitu Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu semula berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.” telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 menjadi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan parpol yang lulus verifikasi oleh KPU.” kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 diubah menjadi: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap parpol baru”; sehingga telah berubah sebagai norma yang memiliki sifat baru dan memiliki kekuatan mengikat layaknya norma pada umumnya yang terdapat pada undang-undang. 4. Lebih lanjut, berdasarkan Angka 3.9.2 Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 (bukti P-06) maka sebagai konsekuensi 11 yuridis terhadap norma baru yang sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka Objek Permohonan yaitu Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, dapat dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dengan alasan permohonan yang berbeda sebagaimana diuraikan di bawah ini. V. Alasan Permohonan 1. Bahwa Objek Permohonan saat ini juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 57/PUU-XX/2022 dan Pemohon memiliki alasan permohonan yang berbeda terhadap pengujian Objek Permohonan sebagai berikut: Perkara Batu Uji Alasan Permohonan Amar Putusan 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-13) Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pasal 173 ayat (1) frasa “telah ditetapkan” bersifat diskriminatif dikarenakan parpol berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 sedangkan parpol yang ikut serta pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi ulang. Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 60/PUU-XV/2017 (Bukti P-17) Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Bahwa setiap parpol, baik lama maupun baru harus diverifikasi setiap kali akan mengikuti pemilu untuk memastikan bahwa parpol tersebut adalah telah memenuhi syarat yang diterapkan oleh peraturan yang berlaku dan karenanya layak untuk ikut sebagai parpol peserta pemilu. Verifikasi tersebut harus selalu dilakukan sekalipun tidak ada perubahan dalam peraturan terkait pemilu mengingat adanya dinamika internal parpol maupun dinamika dalam demografi indonesia. Menolak seluruhnya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. 12 Perkara Batu Uji Alasan Permohonan Amar Putusan 55/PUU- XVIII/2020 (Bukti P-19 dan P-29) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Politik penyederhanaan parpol dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif dengan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) (vide halaman 37 Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020). Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan parpol yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.” 48/PUU-XII/2021 (Bukti P-06) Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 22 E ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 Penerapan perlakuan 2 (dua) ketentuan tentang verifikasi kepada 3 (tiga) kategori parpol yang berbeda dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 13 Perkara Batu Uji Alasan Permohonan Amar Putusan 57/PUU-XX/2022 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap parpol yang lolos Parliamentary Threshold mencederai asas equality before the law dan keadilan serta verifikasi faktual yang tidak diterapkan dalam Pemilu 2024. Belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan a quo Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Agar setiap parpol mendapat pengakuan, hak, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama, adil, dan tidak diskriminatif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 maka verifikasi administrasi dan faktual diberlakukan bagi seluruh parpol calon peserta pemilu tanpa kecuali, baik bagi parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 maupun parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019. Belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2. Berdasarkan uraian di atas maka permohonan yang diajukan Pemohon tidak ne bis in idem serta memenuhi syarat bahwa objek permohonan dapat diuji berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. 3. Paska berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang memberikan makna baru pada Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu (yang melahirkan objek permohonan), telah terjadi pembedaan syarat verifikasi antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, hal mana merupakan perbedaan perlakuan yang mencederai dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku parpol calon peserta pemilu, yang seharusnya mendapat pengakuan, hak, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama, adil, dan tidak diskriminatif dari parpol calon peserta pemilu lainnya dalam hal verifikasi khususnya verifikasi faktual, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 14 A. Umum 1) Bahwa sesungguhnya parpol didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, dan parpol menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 2) Ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud parpol sebagai subjek hukum untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan pengakuan, hak, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, tanpa ada pengecualian perlakuan khususnya terhadap partai yang telah lolos verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2014 namun tidak memenuhi parliamentary threshold maupun terhadap partai baru yang hanya karena lahir belakangan mendapatkan persyaratan yang tidak setara atau terdapat pembedaan dari parpol yang telah ada. 3) Bahwa setiap parpol, baik lama ataupun baru, harus selalu diverifikasi setiap kali akan mengikuti pemilu untuk memastikan bahwa parpol tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan karenanya layak untuk ikut sebagai parpol calon peserta pemilu, dan verifikasi tersebut (khususnya verifikasi faktual) harus selalu dilakukan sekalipun tidak ada perubahan dalam peraturan terkait pemilu mengingat adanya dinamika dalam internal parpol, suara pemilih, maupun dinamika dalam demografi Indonesia. 4) Adanya dinamika tersebut mengakibatkan tidak ada satupun parpol yang lepas dari perubahan sekalipun telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya atau dengan kata lain, verifikasi atas parpol secara administrasi dan faktual harus selalu dilakukan mengingat perubahan, baik internal maupun eksternal, hampir dapat dipastikan selalu terjadi dari waktu ke waktu sehingga verifikasi administrasi dan faktual tersebut penting dilakukan untuk mencegah dan memastikan tidak adanya degradasi kualifikasi seluruh parpol calon peserta pemilu. 15 5) Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan perlakuan berbeda atau tidak setara, yang tidak adil dan diskriminatif dengan memberikan keistimewaan pada 9 (sembilan) parpol yang memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4% di pemilu tahun 2019 untuk tidak mengikuti verifikasi faktual pemilu berikutnya, di mana kesembilan parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-39) sehingga pengakuan, hak, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak tercapai dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai salah satu parpol calon peserta pemilu tahun 2024 di mana Pemohon juga telah lolos verifikasi faktual dalam pemilu tahun 2019 dan pada pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 telah ditetapkan menggunakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau undang-undang yang sama digunakan dalam pemilu tahun 2019. B. Pentingnya Verifikasi Faktual 1) Pasal 1 angka (27) PKPU 6/2018 (Bukti P-35) mendefinisikan verifikasi sebagai berikut: “Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.” 2) KPU menetapkan parpol peserta pemilu berdasarkan hasil verifikasi tersebut sebagaimana dinyatakan Pasal 3 ayat (2) dan (3) PKPU 6/2018 (Bukti P-35) yang berbunyi: (2) “KPU melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” 3) Bahwa setiap parpol calon peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, 16 serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PKPU 6/2018 (Bukti P-35) sebagai berikut: “Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang [UU Pemilu].” 4) Dalam pedoman “International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections” yang dirancang oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (yang mana Indonesia merupakan anggota), dikatakan bahwa semua parpol dan calon yang bersaing dalam pemilu harus diperlakukan atas dasar perlakuan yang setara. Lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa terkait registrasi parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu: harus memberikan keseragaman dalam proses pendaftaran sehingga proses yang sama berlaku untuk semua politik partai di semua tingkatan (bukti P-40). 5) Verifikasi administrasi merupakan seleksi awal terhadap parpol calon peserta pemilu dan juga menjadi syarat untuk dilakukan tahap berikutnya berupa verifikasi faktual. Sebagaimana terlihat dalam proses tahapan pemilu tahun 2019, setelah diberikan kesempatan melakukan perbaikan verifikasi administrasi terhadap 14 parpol, terdapat 2 parpol yaitu Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga kedua parpol tersebut tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual, berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/ XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 (bukti P-41) setelah dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap: a. Surat pendaftaran parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019; b. Surat pernyataan memiliki kepengurusan dan alamat kantor tetap parpol tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; c. Surat pernyataan memiliki anggota parpol pada kepengurusan parpol tingkat kabupaten/kota; d. Surat pernyataan memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan parpol tingkat pusat, dan memperhatikan 17 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan e. Surat pernyataan status kantor tetap parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; yang masing-masing disampaikan oleh kepengurusan parpol tingkat pusat beserta lampirannya. 6) Selanjutnya dalam verifikasi faktual pemilu tahun 2019, di tingkat nasional KPU memeriksa dan meneliti bukti-bukti berikut ini: ● Kesesuaian antara nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum yang tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ‘Menkumham’ tentang susunan kepengurusan parpol tingkat pusat dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimiliki oleh masing-masing pengurus; ● Kesesuaian antara jumlah 30% keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan Menkumham tentang susunan kepengurusan parpol tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir; dan ● Kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya; yang dilakukan pada setiap parpol, dan ditemukan fakta bahwa: a. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memenuhi syarat verifikasi faktual namun terdapat perbedaan keterwakilan perempuan dari yang dilaporkan 9 dari 28 pengurus ternyata dalam verifikasi faktual adalah 8 dari 25 pengurus berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat nomor 89/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 (bukti P-95); b. Berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 (bukti P-41) Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi sehingga tidak dilanjutkan verifikasi faktual. Setelah dilakukan perbaikan, 18 Partai Berkarya memenuhi syarat verifikasi faktual berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 4/PL.01.1-BA/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 (bukti P-96). 7) Verifikasi faktual merupakan proses lanjutan yang krusial bagi parpol yang lolos verifikasi administratif. Bila verifikasi faktual tidak dilakukan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya mengandalkan kebenaran dan keakuratan dokumen yang diserahkan parpol berdasarkan kejujuran dan integritas dari parpol yang bersangkutan, sedangkan faktanya dalam verifikasi faktual pun masih ditemukan data fiktif baik terkait keanggotaan, kepengurusan, maupun kantor parpol sebagaimana diuraikan di bawah ini. 8) Politik begitu dinamis dan kedudukan parpol dalam pemilu sangat tergantung dari suara pemilihnya di mana jumlah suara pemilih suatu parpol dapat bertambah atau berkurang signifikan ketika ada perubahan jumlah parpol peserta pemilu, isu konflik internal parpol, perpindahan pengurus dan/atau anggota parpol (bukti P-39 dan bukti P-45) sebagaimana terlihat dalam tabel Partai Politik Nasional Peserta Pemilu di bawah ini. 9) Perubahan dinamika politik tersebut juga dapat mempengaruhi eksistensi parpol itu sendiri termasuk atas pengurus dan anggotanya sehingga wajib dilakukan pengkinian data yang dicek kebenaran dan kesesuaiannya melalui verifikasi faktual dan dapat berujung pada temuan keanggotaan dan/atau KTP ganda maupun fiktif, pengurus parpol yang pindah parpol namun belum ada pengkinian data di parpol lamanya, dan tidak terpenuhinya syarat minimum keterwakilan perempuan di parpol sebagaimana diuraikan di bawah ini. Perolehan Kursi DPR dalam Pemilu Sebelumnya bukan Jaminan Lolos Verifikasi Faktual pada Pemilu Berikutnya 10) Faktanya pada verifikasi faktual tahun 2008, hanya 11 dari 35 parpol atau hanya 31,43% yang lolos verifikasi faktual di tingkat KPU Banyumas, dan dari 15 (lima belas) parpol yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu tahun 2004 seluruhnya tidak lolos verifikasi faktual termasuk PDIP dan Golkar 19 (bukti P-16). 11) Kepesertaan dan perolehan suara parpol dalam pemilu dapat terlihat dari tabel berikut ini (rangkuman dari bukti P-39 dan bukti P-45): Partai Politik Nasional Peserta Pem ilu No. Partai Politik Akronim 1999 2004 2009 2014 2019 2024 Berdasarkan Putusan M K 55/PUU-XVIII/2020 1 Partai Dem okrasi Indonesia Perjuangan PDIP 33.75% 18.53% 14.01% 18.96% 19.33% Tidak verifikasi faktual 2 Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra 4.46% 11.81% 12.57% Tidak verifikasi faktual 3 Partai Golongan Karya Partai Golkar 22.43% 21.57% 14.45% 14.75% 12.31% Tidak verifikasi faktual 4 Partai Kebangkitan Bangsa PKB 12.62% 10.56% 4.95% 9.04% 9.69% Tidak verifikasi faktual 5 Partai Nasional Dem okrat Nasdem 6.74% 9.05% Tidak verifikasi faktual 6 Partai Keadilan Sejahtera (dahulu Partai Keadilan) PKS 1.36% 7.34% 7.89% 6.77% 8.21% Tidak verifikasi faktual 7 Partai Dem okrat PD 7.45% 20.81% 10.19% 7.77% Tidak verifikasi faktual 8 Partai Am anat Nasional PAN 7.11% 6.44% 6.03% 7.57% 6.84% Tidak verifikasi faktual 9 Partai Persatuan Pem bangunan PPP 0.52% 8.15% 5.33% 6.53% 4.52% Tidak verifikasi faktual 10 Partai Persatuan Indonesia Perindo 2.67% 11 Partai Berkarya Berkarya 2.09% 12 Partai Solidaritas Indonesia PSI 1.89% 13 Partai Hati Nurani Rakyat Hanura 3.77% 5.27% 1.54% 14 Partai Bulan Bintang PBB 1.94% 2.62% 1.79% 1.46% 0.79% 15 Partai Gerakan Perubahan Indonesia Partai Garuda 0.50% 16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKP Indonesia/PKPI 1.01% 1.26% 0.90% 0.91% 0.22% 17 Partai Kebangkitan Nasional Ulam a PKNU 1.47% 18 Partai Dam ai Sejahtera PDS 2.14% 1.46% 19 Partai Karya Peduli Bangsa PKPB 2.12% 1.40% 20 Partai Bintang Reform asi PBR 2.44% 1.21% 21 Partai Peduli Rakyat Nasional PPRN 1.21% 22 Partai Dem okrasi Pem baruan PDP 0.86% 23 Partai Barisan Nasional Barnas 0.73% 24 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia PPPI 0.72% 25 Partai Dem okrasi Kebangsaan (dahulu Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan) PDK 1.16% 0.65% 26 Partai Republika Nusantara RepublikaN 0.61% 27 Partai Patriot (dahulu Partai Patriot Pancasila) 0.95% 0.53% 28 Partai Persatuan Daerah PPD 0.58% 0.53% 29 Partai Nasionalis Banteng Kem erdekaan (dahulu Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) PNBK Indonesia 1.07% 0.45% 30 Partai Kedaulatan 0.42% 31 Partai M atahari Bangsa PM B 0.40% 32 Partai Pem uda Indonesia PPI 0.40% 33 Partai Karya Perjuangan PKP 0.34% 34 Partai Pelopor 0.78% 0.33% 35 Partai Nasional Indonesia M arhaenism e PNIM 0.81% 0.31% 36 Partai Indonesia Sejahtera PIS 0.31% 37 Partai Kesatuan Dem okrasi Indonesia (dahulu Partai Kasih Demokrasi Indonesia) PKDI 0.31% 38 Partai Buruh (dahulu Partai Buruh Sosial Demokrat) 0.56% 0.26% 39 Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (dahulu Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru) PKBIB (dahulu PPIB) 0.59% 0.19% 40 Partai Persatuan Nahdlatul Um m ah Indonesia PPNUI 0.79% 0.14% 41 Partai Sarikat Indonesia PSI 0.60% 0.14% 42 Partai Penegak Dem okrasi Indonesia PPDI 0.75% 0.13% 43 Partai M erdeka 0.74% 0.11% 44 Partai M asyum i 0.43% 45 Partai Daulat Rakyat 0.40% 46 Partai Nasional Indonesia 0.36% 47 Partai Syarikat Islam Indonesia 0.36% 48 Partai Kristen Nasional Indonesia 0.35% 49 Partai Nasional Indonesia - Front M arhaenis 0.35% 50 Partai Bhinneka Indonesia (dahulu Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia) PBI 0.34% Pem ilihan Um um (Pem ilu) 20 12) Dari tabel di atas terdapat fakta bahwa: a. Partai politik nasional peserta pemilu pada tahun 1999 berjumlah 48 parpol, tahun 2004 berjumlah 24 parpol, tahun 2009 berjumlah 38 parpol, tahun 2014 berjumlah 12 parpol, dan tahun 2019 berjumlah 16 parpol. b. Kedudukan parpol dalam pemilu sangat tergantung dari suara pemilihnya yang dapat bertambah atau berkurang signifikan, termasuk terhadap parpol yang sudah lama terbentuk, sebelumnya memiliki kursi di DPR, seperti: - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33,75% suara di pemilu tahun 1999 namun di pemilu tahun 2004 Partai Politik Nasional Peserta Pem ilu No. Partai Politik Akronim 1999 2004 2009 2014 2019 2024 Berdasarkan Putusan M K 55/PUU-XVIII/2020 51 Partai Nasional Indonesia - M assa M arhaen 0.33% 52 Partai Ikatan Pendukung Kem erdekaan Indonesia 0.31% 53 Partai Kebangkitan Um m at 0.28% 54 Partai Kebangkitan M uslim Indonesia 0.27% 55 Partai Um m at Islam 0.25% 56 Partai Abul Yatam a 0.20% 57 Partai Katolik Dem okrat 0.20% 58 Partai Republik 0.20% 59 Partai M usyaw arah Kekeluargaan Gotong Royong 0.19% 60 Partai Indonesia Baru 0.18% 61 Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 0.17% 62 Partai Cinta Dam ai 0.16% 63 Partai M asyum i Baru 0.14% 64 Partai Nasional Bangsa Indonesia 0.14% 65 Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 0.14% 66 Partai Uni Dem okrasi Indonesia 0.13% 67 Partai Buruh Nasional 0.11% 68 Partai Kebangsaan M erdeka 0.10% 69 Partai Nasional Dem okrat 0.09% 70 Partai Aliansi Dem okrat Indonesia 0.08% 71 Partai Rakyat Dem okratik 0.07% 72 Partai Islam Dem okrat 0.06% 73 Partai M usyaw arah Rakyat Banyak 0.06% 74 Partai Pekerja Indonesia 0.06% 75 Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 0.06% 76 Partai Rakyat Indonesia 0.05% 77 Partai Solidaritas Pekerja 0.05% 78 Partai Um m at M uslim in Indonesia 0.05% 79 Partai Pilihan Rakyat 0.04% 80 Partai Pem ersatu Bangsa PPB 81 Partai Reform asi PR Jum lah peserta partai politik nasional peserta pem ilu 48 24 38 12 16 Partai politik yang m em iliki kursi di Dew an Perw akilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Partai politik yang tidak lolos persyaratan adm inistrasi Partai politik yang tidak m em enuhi ketentuan keterwakilan perem puan m inim al 30% di tingkat pusat Dirangkum dari berbagai sum ber: https://infopem ilu2.kpu.go.id/silon2019/veriftdklengkap/ https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pem ilu-legislatif-tahun-1955-2019.htm l Pem ilihan Um um (Pem ilu) 21 hingga tahun 2019 jumlah persentase suaranya hanya berkisar dari 14% sampai 19% atau dapat berkurang lebih dari setengahnya. - Partai Golongan Karya (Golkar) di pemilu tahun 1999 dan 2004 di atas 20% namun di pemilu tahun 2019 berkurang jauh hingga menjadi sekitar 12% atau berkurang hampir setengahnya. - Partai Demokrat (PD) melonjak signifikan menjadi 20,81% dalam pemilu tahun 2009 setelah sebelumnya hanya 7,45% di pemilu tahun 2004, namun dalam pemilu tahun 2014 berkurang setengahnya menjadi 10,19% dan makin menurun di pemilu tahun 2019 menjadi 7,77%. - Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh kursi di DPR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 namun dalam 3 pemilu setelahnya (tahun 2009 hingga 2019) tidak memperoleh kursi di DPR. - Partai yang sebelumnya memiliki kursi di DPR dalam pemilu tahun 2004 namun dalam pemilu berikutnya tahun 2009 tidak lagi memperoleh kursi di DPR yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Bahkan dari partai-partai ini ada yang tidak lolos persyaratan administrasi di pemilu tahun 2014 maupun tidak memenuhi syarat minimum keterwakilan perempuan dalam pemilu tahun 2019. c. Verifikasi faktual di pemilu tahun 2009 dengan pengecekan kantor dan anggota secara faktual (bukti P-16) diduga kuat berdampak pada berkurangnya jumlah parpol peserta pemilu 2014 sebanyak 26 parpol atau 68,42% dibandingkan pemilu tahun 2009, dari semula 38 parpol menjadi hanya 12 parpol. d. Di tahun 2014 terdapat 18 parpol yang tidak lolos persyaratan administrasi. e. Upaya penyederhanaan parpol tidak berpengaruh signifikan paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 karena 22 faktanya bertambah 4 parpol di pemilu tahun 2019 dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 atau bertambah 33,33%, dari semula 12 parpol menjadi 16 parpol. 13) Pada tahun 2019 terdapat parpol yang sudah lulus administrasi namun lolosnya parpol pada verifikasi administrasi di suatu daerah tersebut, tidak menjamin untuk partai tersebut bisa lolos verifikasi faktual yang diselenggarakan oleh KPU. Berikut ini beberapa parpol yang lolos verifikasi administrasi namun setelah dilakukan verifikasi faktual ditemukan bahwa partai tersebut tidak lolos verifikasi faktual pada beberapa daerah di tahun 2019 (bukti P-38, bukti P-38a sampai bukti P-38p): No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi 1. PDIP (Bukti P-38d) Kabupaten Agam (Provinsi Sumatera Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Siak (Provinsi Riau) Jumlah kepengurusan, domisili, dan keanggotaan tidak memenuhi syarat Kabupaten Paniai (Provinsi Papua) Kecamatan dan domisili kantor tidak memenuhi syarat Kabupaten Intan Jaya (Papua) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 137 anggota). Yang diajukan 255 tapi yang memenuhi syarat hanya 96 anggota. 2. Partai Gerindra (Bukti P-38g) Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Buru (Provinsi Maluku) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 76 anggota). Yang diajukan 120 tapi yang memenuhi syarat hanya 66 anggota. 3. Partai Golkar (Bukti P-38h) Kabupaten Subang (Provinsi Jawa Barat) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) Kepengurusan tidak memenuhi syarat. 23 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua) Kepengurusan, domisili kantor, kantor tetap, dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat. Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 4. PKB (Bukti P-38l) Kabupaten Aceh Timur (Provinsi Aceh) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Langsa (Provinsi Aceh) Kepengurusan, domisili kantor, kantor tetap dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat. Kabupaten Karo (Provinsi Sumatera Utara) Kepengurusan dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minum 399 anggota). Yang diajukan 535 tapi yang memenuhi syarat hanya 40 anggota. Kabupaten Simalungun (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 1.000 anggota). Yang diajukan 1.786 anggota tapi tidak ada yang memenuhi syarat. Kabupaten Mentawa (Provinsi Sumatera Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Kampar (Provinsi Riau) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Bengkalis (Provinsi Riau) Kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) Kepengurusan kecamatan, kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Bungo (Provinsi Jambi) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Lampung Tengah (Provinsi Lampung) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi standar. 24 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Bangka Barat (Provinsi Bangka Belitung) Kecamatan dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 189 anggota). Yang diajukan 307 tapi yang memenuhi syarat hanya 20. Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Yogyakarta (Provinsi D. I. Yogyakarta) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Blitar (Provinsi Jawa Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Sumenep (Provinsi Jawa Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kota Madiun (Provinsi Jawa Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Bangli (Provinsi Bali) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Karangasem(Provins i Bali) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Minahasa Tenggara (Provinsi Sulawesi Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Banggai (Provinsi Sulawesi Tengah) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Poso (Provinsi Sulawesi Tengah) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 25 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Soppeng (Provinsi Sulawesi Selatan) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Enrekang (Provinsi Sulawesi Selatan) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 294 anggota). Yang diajukan 305 tapi yang memenuhi syarat hanya 293. Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Buton Selatan (Provinsi Sulawesi Tenggara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan Kabupaten Halmahera Timur (Provinsi Maluku Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan Kabupaten Jawawijaya (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan, dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 268 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 238 anggota). Kabupaten Sarmi (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Pegunungan Bintang (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Yahukimo (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) Kepengurusan di kecamatan tidak sesuai syarat. Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 26 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 5. Partai NasDem (Bukti P-38m) Kabupaten Puncak Jaya (Provinsi Papua) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 215 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 207 anggota). Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua) Kepengurusan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Mappi (Provinsi Papua) Kabupaten, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) Kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua) Kepengurusan, domisili kantor, kantor tetap dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 137 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 40 anggota). 6. PKS (Bukti P-38k) Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Aceh) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Aceh Timur (Provinsi Aceh) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Aceh Utara (Provinsi Aceh) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Tapanuli Utara (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Humbang Hasundutan (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Samosir Tidak mengajukan kepengurusan 27 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi (Provinsi Sumatera Utara) kecamatan. Kabupaten Nias Utara (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Nias Barat (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Gunungsitoli (Provinsi Sumatera Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Mentawai (Provinsi Sumatera Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Kepulauan Anambas (Provinsi Kepulauan Riau) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Bangli (Provinsi Bali) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Lombok Utara (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Timor Tengah Utara (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Ngada (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Sumba Tidak mengajukan kepengurusan 28 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur) kecamatan. Kabupaten Sabu Raijua (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Katingan (Provinsi Kalimantan Tengah) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Gunung Mas (Provinsi Kalimantan Tengah) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Mahakam Ulu (Provinsi Kalimantan Timur) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Bombana (Provinsi Sulawesi Tenggara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan Kabupaten Pahuwato (Provinsi Gorontalo) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Maluku Barat Daya (Provinsi Maluku) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Taliabu (Provinsi Maluku Utara) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 29 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Puncak Jaya (Provinsi Papua) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 215 anggota). Yang diajukan 200, tapi yang memenuhi syarat hanya 199. Kota Jayapura (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Kaimana (Provinsi Papua Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan dan kantor pusat tidak memenuhi syarat. Kabupaten Tambrauw (Provinsi Papua Barat) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 7. Partai Demokrat (Bukti P-38e) Kabupaten Bondowoso (Provinsi Jawa Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kotawaringin Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. Kabupaten Puncak (Provinsi Papua) Tidak mengajukan kepengurusan kecamatan. 8. PAN (Bukti P-38a) Kabupaten Simalungun (Provinsi Sumatera Utara) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 2.433 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 200). Kabupaten Pati (Provinsi Jawa Tengah) Kepengurusan, domisili kantor, kantor tetap dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 1.000 anggota tapi yang memenuhi tidak ada yang memenuhi syarat atau 0). Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Maluku Tengah (Provinsi Maluku) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Mimika (Provinsi Papua) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 306 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 240). 30 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Toukara (Provinsi Papua) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 137 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 76 anggota). Kabupaten Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat) Kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. 9. PPP (Bukti P-38o) Kota Langsa (Provinsi Aceh) Kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Tapanuli Utara (Provinsi Sumatera Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Samosir (Provinsi Sumatera Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Mentawa (Provinsi Sumatera Barat) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Padang Panjang (Provinsi Sumatera Barat) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau) Kepengurusan, domisili kantor, dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Oki (Provinsi Sumatera Selatan) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. 31 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Kabupaten Lebak (Provinsi Banten) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Bangli (Provinsi Bali) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Ngada (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Sumba Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Sumba Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Gunung Mas (Provinsi Kalimantan Tengah) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Kepulauan Sangihe (Provinsi Sulawesi Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Talaud (Provinsi Sulawesi Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Provinsi Sulawesi Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Enrekang (Provinsi Sulawesi Selatan) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Tana Kepengurusan di kecamatan tidak 32 No. Nama Parpol Daerah Syarat yang Tidak Dipenuhi Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan) memenuhi syarat. Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Konawe (Provinsi Sulawesi Tenggara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Maluku Barat Daya (Provinsi Maluku) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Halmahera Tengah (Provinsi Maluku Utara) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. Kabupaten Yalimo (Provinsi Papua) Kepengurusan di kecamatan dan kantor tetap tidak memenuhi syarat. Kabupaten Puncak (Provinsi Papua) Kepengurusan, domisili kantor, kantor tetap dan anggota tidak memenuhi syarat (minimum 158 anggota tapi tidak ada yang memenuhi syarat atau 0). Kabupaten Raja Ampat (Provinsi Papua Barat) Jumlah anggota tidak memenuhi syarat (minimum 80 anggota tapi yang memenuhi syarat hanya 60 anggota). Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat) Kepengurusan di kecamatan tidak memenuhi syarat. 14) Berdasarkan fakta-fakta dalam tabel hasil verifikasi faktual di atas, terlihat jelas bahwa verifikasi administrasi tidak menjamin kebenaran dan kesesuaian data, bahkan dari parpol-parpol yang memenuhi ketentuan parliamentary threshold di pemilu tahun 2019 dan/atau sudah berulang kali memiliki kursi di DPR yang secara otomatis dianggap benar dan sesuai persyaratannya serta dianggap pasti mampu memenuhi persyaratan dalam pemilu berikutnya berdasarkan Putusan Mahkamah 33 Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga seluruh parpol tanpa kecuali wajib dan perlu dicek kebenaran dan kesesuaian persyaratannya sebagai parpol calon peserta pemilu melalui verifikasi faktual. 15) Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU ditemukan adanya keanggotaan fiktif dan/atau KTP ganda, kepengurusan fiktif, tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di tingkat pusat, kantor fiktif sebagaimana diuraikan di bawah ini. Keanggotaan Fiktif dan/atau KTP Ganda 16) Dalam pendaftaran parpol calon peserta Pemilu, verifikasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran: a. Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara KTP elektronik, yang disampaikan oleh pengurus parpol tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung; dan b. Daftar nama dan alamat anggota parpol yang disampaikan oleh pengurus parpol tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2- Parpol; untuk kemudian dicocokkan dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (c) PKPU 6/2018 (Bukti P-35). 17) Ditemukan juga keanggotaan ganda seperti yang terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2017 telah ditemukan 1.105 KTP palsu dan juga ditemukan 676 anggota parpol ganda (bukti P-15). 18) Masih soal keanggotaan ganda, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan adanya 3.046 data ganda anggota parpol (Bukti P-97), KPU Klaten yang menemukan 492 KTP ganda (Bukti P-98), KPU Kabupaten Semarang menemukan 476 data ganda keanggotaan parpol baik di KTA dan KTP (Bukti P-99). Selain itu ditemukan juga 9 Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 TNI/Polri dan 7 orang yang belum usia 17 tahun terdaftar sebagai anggota parpol (bukti P-99). 34 19) Dalam buku yang diterbitkan oleh KPU berjudul “Verifikasi Partai Politik Peserta pemilu tahun 2019 Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum” (bukti P-42), KPU menjelaskan pentingnya untuk melaksanakan verifikasi faktual dalam pemilu guna memastikan supaya sebuah partai “sehat”. Selain itu, terdapat juga berbagai kecurangan parpol dalam mengakali syarat parpol yang diatur dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, verifikasi faktual menjadi hal yang penting dan wajib dilaksanakan, sebagaimana dikutip dari buku tersebut sebagai berikut: (Halaman 10) “Namun, dilihat dari perspektif yang berbeda, sebenarnya verifikasi parpol tak hanya berperan sebagai salah satu mekanisme penyederhanaan parpol. Verifikasi parpol juga bisa “memaksa” parpol untuk menjadi lebih tertib administrasi, sekaligus membuka jalan menuju modernisasi kepartaian dan profesionalisme pengelolaan partai. Syarat yang harus dipenuhi oleh parpol untuk menjadi peserta pemilu sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu indikator minimal untuk melihat apakah partai itu “sehat”, punya basis organisasi dan keanggotaan yang riil atau sekedar partai yang eksis di atas “kertas”. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 [Sic!] tentang Pemilu, partai disyaratkan, di antaranya, untuk memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di dalam satu provinsi, serta 50 persen kecamatan dalam tiap kabupaten/kota. Selain itu, juga memiliki keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk dalam satu kabupaten/kota. Tidak kalah penting, memiliki kantor, serta memenuhi representasi perempuan minimal 30 persen pada kepengurusan tingkat pusat. Dari syarat itu, secara logis, kepengurusan partai dan keanggotaan partai merupakan komponen yang sangat vital dalam partai. Pipi R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin (2014) menuturkan, anggota parpol dan simpatisan partai memerankan peranan penting dalam berjalannya fungsi kepartaian. Pertama, sudah tentu anggota dan simpatisan ikut pemilihan umum. Kedua, anggota dibutuhkan oleh parpol untuk menyebarkan ideologi partai, sekaligus menjembatani partai dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, apakah mungkin sebuah 35 partai bisa menjalankan fungsinya jika hanya memiliki pengurus, tetapi tidak punya anggota? begitu juga sebaliknya. Sulit membayangkan partai bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika memiliki anggota tetapi tidak ada struktur kepengurusan yang jelas, atau jika struktur kepengurusan ada, tetapi terjadi dualisme kepengurusan akibat konflik internal.” (Halaman 37) “Sesuai rapat konsultasi, pada malam harinya, anggota KPU menggelar rapat pleno di Kantor KPU, membicarakan kesimpulan rapat bersama DPR dan Pemerintah. Sebab, bagi KPU, usulan memberi pemaknaan penelitian administrasi dengan menggunakan SIPOL sebagai verifikasi bisa jadi ancaman terhadap kualitas peserta pemilu. Ini karena, partai akan lolos menjadi peserta pemilu tanpa melalui verifikasi faktual untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual di lapangan.” (Halaman 102-105) “Di Kota Yogyakarta, DIY, misalnya, ada parpol yang menyerahkan hasil fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang buram hingga tidak bisa terbaca. Dari sekitar 400-an jumlah KTP yang diserahkan, hanya 36 KTP yang bisa dibaca. Sementara itu, kopian KTP yang terbaca, sebagian ganda, yakni satu orang didaftarkan lebih dari satu kali. “Untuk tulisan yang buram, kami sampai mencoba membacanya dengan menggunakan suryakanta (kaca pembesar), tapi tetap tidak terbaca,” ungkap anggota KPU Kota Yogyakarta Aris Munandar, mengenang peristiwa yang berlangsung Oktober 2017.” “Pada kasus lainnya, ada parpol yang menyerahkan 300-an daftar nama anggotanya, juga fotokopian KTP dengan jumlah sama. Namun, saat diperiksa, KTP itu hanya milik sekitar 30-an orang yang dikopi berkali-kali untuk memenuhi jumlah tersebut. Di kasus berbeda, salah satu parpol “baru”, menginput data dengan mencantumkan profesi anggota parpolnya yang berbeda di Kota Yogyakarta, semua sebagai guru. Namun, saat verifikasi, data tersebut tidak akurat. Tidak ada satu nama yang didaftarkan tersebut yang bekerja sebagai guru. Sebagian berprofesi sebagai juru parkir, porter, dan ada pula yang bekerja sebagai penjual tiket di terminal bus. Di beberapa kasus, ada pula KTP milik 36 keluarga anggota KPU di Kota Yogyakarta serta pegawai KPU yang ikut didaftarkan, padahal mereka tak pernah menjadi anggota parpol. Selain itu, fotokopi KTP dan KTA parpol juga disusun acak, sehingga membuat petugas memeriksa kesulitan mencocokkan daftar nama anggota dengan KTP dan KTA-nya. Kondisi ini juga tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, tetapi juga di daerah lain di Provinsi DIY. Bahkan, hal yang sama juga terjadi di provinsi lain. Padahal, parpol sudah diberi informasi untuk menyusun daftar nama dan KTP dan KTA dengan teratur untuk memudahkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Alhasil, petugas harus putar otak untuk memeriksa dokumen yang tak beraturan itu. Di KPU Gunungkidul, petugas berusaha menyusun ulang KTP dan KTA disesuaikan dengan urutan namanya. Namun, hal ini memakan waktu lama. Kopian KTP yang diserahkan juga sebagian dipertanyakan. Adang Nugroho, anggota KPU Gunungkidul, misalnya, pernah menemukan KTP yang diserahkan salah satu parpol baru, benar dari sisi nama dan nomor induk kependudukan, tetapi tidak sinkron dari sisi nama dusun dan desa yang tidak disebutkan. Saat verifikasi ke lokasi, saat desa yang tertera di KTP didatangi, tidak ada nama dusun yang dicantumkan di sana. Dalam fotokopi KTP itu, gambar potongan bola dunia dengan lokasi Indonesia yang menjadi latar belakang KTP-el itu terlihat sangat jelas, berbeda dari kopian KTP-el pada sebelumnya. Kasus serupa juga terjadi di daerah lain. Di beberapa kabupaten di Papua, muncul berbagai kasus “unik”. Misalnya ada kopian KTP-el yang fotonya menampilkan seseorang yang mengenakan dasi dan jas dan berwajah bukan penduduk asli Papua, tetapi tertera dengan nama, termasuk nama marga orang asli Papua. Tidak hanya itu, ada foto yang sama persis, tetapi dengan nama yang berada di daerah yang sama. Hal yang serupa terjadi di Provinsi Bengkulu. Muncul temuan ada foto seseorang yang muncul di berapa daerah di Provinsi Bengkulu, dengan identitas nama dan alamat berbeda. Namun, semuanya didaftarkan sebagai anggota satu parpol. Saat informasi itu didiskusikan di grup Whatsapp SIPOL KPU, kemudian foto yang sama juga ternyata ditemukan di provinsi lain, seperti di Bangka Belitung, tetapi dengan 37 identitas yang berbeda. Semua dilaporkan oleh satu parpol baru. “Wajah” dalam foto itu kemudikan diberikan julukan yang sama se-Indonesia, yakni “SI Gundul”. Kopian KTP-El tersebut juga tampak jelas, tidak kabur, dan rapih. Selain itu, di DKI Jakarta juga ada temuan KTP-el yang berisi informasi “salah” dalam jumlah cukup banyak, misalnya bertuliskan “Kabupaten Jakarta Barat”. Temuan-temuan yang “unik” itu kebanyakan berasal dari parpol baru. Pada saat verifikasi faktual, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu parpol di sebuah daerah di Sulawesi Tengah menghadirkan lima orang yang dipilih sendiri oleh pengurus partai itu sebagai sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan parpol. Saat verifikator KPU di daerah itu, mencoba menguji apakah memang orang yang didatangkan itu benar pemilik identitas yang didaftarkan oleh parpol. Alih-alih menyebut nama yang ada di daftar yang diserahkan oleh parpol, tim verifikator itu memanggil satu per satu nama mereka sendiri. Kemudian satu per satu orang-orang yang dihadirkan oleh parpol itu berdiri.” 20) Bahwa Pemohon juga telah berusaha mendapatkan data hasil temuan verifikasi faktual parpol tahap awal (sebelum dilakukan perbaikan) pada tahapan pemilu tahun 2019 dengan bersurat kepada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU melalui surat nomor 122.A.7/DPP/2022 tanggal 21 Juni 2022 (bukti P-43). Adapun data tersebut menurut Pemohon sangatlah penting untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa tahapan verifikasi faktual sangatlah penting untuk melakukan pemeriksaan serta validasi terhadap dokumen verifikasi administrasi. Namun disayangkan usaha Pemohon ini tidaklah berbuah manis, karena seluruh data hasil temuan verifikasi faktual tahap awal (sebelum dilakukan perbaikan) tersebut berada di PPID KPU tingkat kabupaten dan kota, dan tidak terdata secara sentral di KPU pusat. Kepengurusan Fiktif 21) Parpol peserta pemilu berkewajiban memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (100%), 75% pada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf 38 (b), (c), dan (d) (bukti P-04). 22) KPU Kalimantan Selatan dalam verifikasi faktualnya tahun 2008 menemukan pengurus fiktif di mana Danu Hanura tercatat sebagai Ketua Parti Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB) namun ketika dikonfirmasi ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat dengan PDKB baik langsung maupun tidak langsung (bukti P-16). 23) KPU Gianyar pada tahun 2017 menemukan ratusan pengurus fiktif, anggota di bawah umur, anggota ganda, dan juga ASN serta polisi yang beranggota di parpol. Bahkan ada juga beberapa anggota parpol yang tidak mengetahui statusnya yang dikategorikan sebagai anggota parpol (bukti P-44). Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan di Tingkat Pusat 24) Pasal 173 ayat (2) huruf (e) UU Pemilu mewajibkan parpol untuk menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (bukti P-04). 25) Dalam pemilu tahun 2019, terdapat 4 dari 27 parpol peserta pemilu atau 14,8% yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% di tingkat pusat, yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Pemersatu Bangsa, Partai Reformasi (PR), dan Partai Republika Nusantara (RepublikaN) (bukti P-45). 26) Pada tahun 2012, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Golkar gagal penuhi verifikasi faktual karena kurangnya keterwakilan perempuan, sehingga mereka harus mengikuti masa perbaikan (bukti P-46). Kantor Fiktif dan Tidak Terpenuhinya Syarat Mempunyai Kantor Tetap 27) Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf (g) UU Pemilu mewajibkan parpol peserta pemilu memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu (bukti P-04). 28) Faktanya pada tahun 2019 KPU menemukan sejumlah parpol (termasuk yang sudah lolos parliamentary threshold ke DPR) yang tidak memiliki kantor kepengurusan di kabupaten/kota di antaranya: a. Partai Golkar tidak memiliki kantor pengurus di Kabupaten Intan 39 Jaya (Provinsi Papua) (bukti P-38); dan b. Partai Hanura tidak memiliki kantor pengurus di Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua) dan Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat) (bukti P-38). 29) Pada tahun 2008 ketika dilakukan verifikasi faktual terhadap 22 parpol KPU Kalimantan Selatan menyatakan: c. PDKB tidak memenuhi syarat pada tingkat provinsi karena ditemukan alamat kantornya yang diduga fiktif (bukti P-16); dan d. Partai Pemersatu Bangsa (PPB) tidak lolos verifikasi karena alamat kantor PPB di Jl. Rinjani 39, Palangkaraya yang ternyata rumah warga dan tidak ada papan nama PPB (bukti P-16). 30) Verifikasi faktual adalah wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi sebagaimana diuraikan dalam Angka 32 Posita (Halaman 20-21) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (bukti P-13), di mana keberadaan kantor parpol tingkat provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai berikut: No. Partai Politik Alamat Pengurus Provinsi di Maluku Utara 1 Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bunga Sedap Malam, Kompleks Pohon Pala, Kota Ternate 2 Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Melati (depan Hotel Bukit Pelangi), Kota Ternate 3 Partai Keadilan Sejahtera Jl. Juma Puasa No. 20, Kelurahan Santiong, Kota Ternate 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate 5 Partai Demokrat Jl. Ahmad Yani No. 03, RT 001, RW 01, Kelurahan Tanah Raja Kota, KecamatanTernate Tengah, Kota Ternate 6 Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Raya Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate 31) Di tahap awal undangan uji coba sistem informasi parpol tahun 2022, KPU mengungkapkan bahwa 45 dari 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham beralamat fiktif, yang mana hal serupa juga terjadi di 40 tahun 2007 (Bukti P-47) sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut: Tahun Undangan Uji Coba Sistem Informasi parpol (Sipol) Terkirim ke parpol yang Terdaftar di Kemenkumham Diterima Pengurus parpol Tidak Diterima karena Alamat Fiktif 2022 75 30 45 (60%) *) 2017 73 33 40 (55%) *) Per tanggal 9 Juni 2022 karena alamat tidak benar (kosong; alamat tersebut adalah rumah sakit, rumah warga, kantor travel, toko sembako). Perpecahan Parpol akibat Konflik Internal 32) Perpecahan parpol akibat konflik internal dapat terjadi pada parpol manapun, termasuk parpol yang memiliki kursi di DPR, mulai dari terpecah antar kubu hingga melahirkan parpol baru, sebagai berikut: a. Partai Golkar (bukti P-48) Sejak era reformasi, Partai Golkar beberapa kali mengalami konflik internal dan menelurkan partai-partai baru: i. Paska munas Golkar tahun 1998 terbentuk 2 parpol baru yaitu Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan (kini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). ii. Paska munas Golkar tahun 2004 terbentuk 2 parpol baru yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat. iii. Paska munas Golkar tahun 2009 terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat yang menjelma menjadi Partai NasDem. iv. Pada tahun 2014 perpecahan di Partai Golkar melahirkan 2 kubu yaitu kubu pimpinan Aburizal Bakrie hasil munas di Nusa Dua, Bali dan kubu pimpinan Agung Laksono hasil munas di Jakarta. v. Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami perpecahan di mana diajukan keberatan oleh hampir 2/3 pesertanya atas tidak sahnya keputusan musyawarah daerah Partai Golkar Sulsel tahun 2020 terkait dipilihnya Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulsel (bukti P-49). b. PPP (bukti P-48) Persoalan internal PPP di tahun 2014 melahirkan 2 kubu yaitu kubu Djan Faridz hasil muktamar Jakarta dan kubu Romahurmuziy hasil 41 muktamar Surabaya, yang melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga peninjauan kembali, dan berakhir dengan Djan Faridz mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP muktamar Jakarta tahun 2018. c. PKB (bukti P-48) Pada tahun 2007-2008 terjadi perseteruan antara Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB dengan keponakannya yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di mana Gus Dur memecat Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB. Cak Imin, yang tidak terima dengan pemecatan tersebut, menggelar musyawarah luar biasa di Hotel Mercure Ancol dengan hasil melengserkan posisi Gus Dur yang digantikan Aziz Mansyur, yang diadakan sehari setelah kubu Gus Dur menggelar musyawarah luar biasa tanggal 30 April 2008 - 1 Mei 2008 di Parung, Bogor. Konflik internal ini berlanjut ke pengadilan dan kemudian pemerintah mengesahkan kepengurusan Cak Imin. d. Partai Hanura (bukti P-48) Parpol yang lahir dari konflik paska munas Golkar 2004 ini juga mengalami konflik internal sebagai berikut: i. Dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Daryatmo; ii. Rotasi pengurus fraksi Hanura dan anggota komisi di DPR pada bulan Februari 2018 paska konflik kubu OSO dan Daryatmo (bukti P-100). iii. Pemecatan Ketua Umum Oesman Sapta Odang oleh kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding dalam musyawarah nasional luar biasa. iv. Perseteruan kubu OSO dan kubu Wiranto karena kubu Wiranto menolak mengakui OSO yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Hanura dalam musyawarah nasional Hanura III tanggal 18 Desember 2019. e. Partai Berkarya (bukti P-48 dan bukti P-50) i. Konflik internal melahirkan 2 kubu yaitu kubu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto dan kubu Muchdi Pr, di mana kubu 42 Muchdi Pr menggelar musyawarah nasional luar biasa tanggal 11-12 Juli 2020 di Jakarta yang mengangkat Muchdi Pr sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. ii. Paska munaslub tanggal 25-27 Mei 2022 kembali terjadi gejolak di internal Partai Berkarya yang berdampak adanya boikot kegiatan dari pengurusnya selain menyiapkan verifikasi calon parpol peserta pemilu tahun 2024. f. Partai Demokrat (bukti P-48) Konflik terjadi setelah beberapa kader senior Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara yang melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan digantikan oleh Moeldoko sehingga timbul dualisme kepemimpinan partai atau perpecahan menjadi dua kubu. g. Partai Gelora (bukti P-51) Dinamika internal di dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian melahirkan Partai Gelora. Partai Gelora sendiri dipimpin oleh mantan Presiden PKS, M. Anis Matta. Jabatan Presiden PKS sangatlah signifikan karena Presiden PKS memimpin Dewan Pengurus Pusat dari PKS. Artinya, dinamika di internal PKS pasca keluarnya Anis Matta yang merupakan mantan Presiden PKS diduga kuat signifikan terjadi. Tidak hanya beliau, nama besar di PKS juga bergabung dalam Partai Gelora yakni Fahri Hamzah (selama di PKS, menjabat sebagai mantan Wakil Ketua DPR dan tiga periode menjabat di DPR); Achmad Rilyadi (salah satu pendiri PKS, mantan anggota DPR dari PKS), Mahfuz Sidik (mantan anggota DPR 3 periode dari PKS dan mantan ketua fraksi PKS di DPR). Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Gelora mengakui bahwa sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS (Bukti P- 50). Artinya, dalam penalaran yang wajar, tentulah dinamika serta hubungan antara PKS, Anis Matta, dan Partai Gelora akan berujung kuat kepada perubahan komposisi keanggotaan dan kepengurusan di dalam PKS. Sehingga jelas PKS yang merupakan sebuah parpol yang telah lulus verifikasi (baik administrasi maupun faktual) pemilu 43 tahun 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, tetaplah perlu menjalani verifikasi faktual untuk memastikan kualitas dan validitas pengurus dan anggotanya. h. Partai Ummat (bukti P-52) Hampir mirip dengan kasus lahirnya Partai Gelora, Partai Ummat berawal dari perpecahan di Partai Amanat Nasional (PAN), yang berawal dari mundurnya Amien Rais dari PAN paska Kongres V PAN bulan Februari 2020. Adapun PAN sendiri sebenarnya didirikan oleh Amien Rais, seorang sosok politisi senior yang berhasil turut menumbangkan Orde Baru. Amien Rais sendiri merupakan Ketua Umum DPP PAN yang pertama. Artinya, dalam penalaran yang wajar, tentulah dinamika serta hubungan antara PAN, Amien Rais (pendiri PAN), dan Partai Ummat akan berujung kuat kepada perubahan komposisi keanggotaan dan kepengurusan di dalam PAN. Sehingga jelas PAN yang merupakan sebuah parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, dan sudah lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019, tetaplah perlu menjalani verifikasi faktual untuk memastikan kualitas dan validitas pengurus dan anggotanya. 33) Konflik-konflik di internal parpol tentulah mengakibatkan perubahan jumlah keanggotaan pada parpol sehingga penting untuk dilakukan pengecekan, tidak hanya pendataan (administrasi) namun juga perlu dilakukan pengecekan secara langsung atau verifikasi faktual dengan mendatangi anggota partai secara acak untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya sebagai pengurus dan/atau anggota parpol tersebut. Pemekaran dan Pembentukan Wilayah 34) Perubahan dinamika daerah di Indonesia dimulai dari pertambahan jumlah penduduk serta pemekaran beberapa daerah akan berakibat pada berubahnya syarat bagi parpol calon peserta pemilu untuk lolos verifikasi parpol yang diselenggarakan oleh KPU. 35) Salah satu contoh bentuk dinamika daerah yang terjadi dapat dilihat pada pemekaran daerah yang Pemohon rangkum sebagai berikut: 44 a. Pemekaran wilayah Papua dengan penambahan 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan yang rancangan undang-undangnya baru saja disetujui dan disahkan menjadi undang-undang tanggal 30 Juni 2022 sehingga total provinsi di Indonesia dari 34 menjadi 37 provinsi (bukti P-57). Sebagai akibatnya, setiap parpol calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu wajib memenuhi kepengurusan di seluruh provinsi (100%) sehingga wajib memiliki kepengurusan di ketiga provinsi baru di Papua tersebut mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, beserta seluruh kelengkapan seluruh persyaratan terkait, termasuk di antaranya kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, yang wajib dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaiannya. b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan yang berlaku tanggal 13 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Perda Pekanbaru 2/2020”) (bukti P-12): 1) Pemekaran Kecamatan Binawidya (dahulu Tampan) menjadi Kecamatan Tuahmadani (Pasal 3 huruf (a) juncto Pasal 5 huruf (a) Perda Pekanbaru 2/2020) dan diperluas dengan ditambah wilayah Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki (Pasal 4 ayat (1) Perda Pekanbaru 2/2020). 2) Pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim (Pasal 3 huruf (b) Perda Pekanbaru 2/2020). 3) Penggabungan sebagian wilayah Kecamatan Rumbai (dahulu Rumbai Pesisir) (Pasal 5 huruf (c) Perda Pekanbaru 2/2020) dengan Kecamatan Rumbai Barat (dahulu Rumbai) (Pasal 5 huruf (b) Perda Pekanbaru 2/2020) menjadi Kecamatan Rumbai Timur (Pasal 3 huruf (c) Perda Pekanbaru 2/2020) dan diperluas dengan ditambah wilayah Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai (Pasal 4 ayat (2) Perda Pekanbaru 2/2020). c. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan 45 Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang berlaku tanggal 28 Januari 2020 (selanjutnya disebut “Perda Way Kanan 1/2020”) (bukti P-12): 1) Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu menjadi Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Umpu Semenguk berdasarkan Pasal 2 Perda Way Kanan 1/2020; dan 2) Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk sebagai hasil pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu tersebut berdasarkan Pasal 5 Perda Way Kanan 1/2020. d. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur yang berlaku tanggal 30 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Perda Sarolangun 10/2020”) (bukti P-12): Dibentuk Kecamatan Mandiangan Timur dalam wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandiangin berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Perda Sarolangun 10/2020. e. Pasal 3 Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue yang berlaku tanggal 10 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Qanun Sabang 4/2020”) (bukti P-12): Dibentuk Kecamatan Sukamakmue yang merupakan penggabungan dari pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun Sabang 4/2020. f. Rencana di tahun 2022 terkait penambahan jumlah provinsi di Pulau Sulawesi, semula 6 yang rencananya ditambah 5 calon provinsi baru (bukti P-53) yaitu: 1) Provinsi Nusa Utara yang merupakan rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara termasuk rencana pemekaran terhadap Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe; 2) Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang merupakan rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara; 46 3) Provinsi Sulawesi Timur yang merupakan rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Provinsi Luwu Raya yang merupakan rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan termasuk rencana pemekaran Kabupaten Luwu; dan 5) Provinsi Kepulauan Buton yang merupakan rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara. 36) Konsekuensi dari pemekaran daerah tersebut antara lain: a. Perlu dibuatnya pengurus tambahan pada: 1) Provinsi-provinsi baru untuk memenuhi persyaratan kepengurusan pada seluruh provinsi di Indonesia (100%) berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf (b) UU Pemilu; 2) Kabupaten/kota baru untuk memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf (c) UU Pemilu yang mensyaratkan parpol calon peserta pemilu memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 3) Kecamatan-kecamatan baru untuk memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf (d) UU Pemilu yang mensyaratkan parpol calon peserta pemilu memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. b. Perubahan nama kecamatan yang berdampak pada penyesuaian data administrasi kependudukan khususnya alamat sesuai KTP elektronik bagi para pengurus maupun anggota parpol calon peserta Pemilu yang terdampak pemekaran untuk dicocokkan dengan daftar alamat dalam Sipol yang sudah diperbarui dengan perubahan alamat tersebut, sebagaimana juga disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (c) PKPU 6/2018; Sehingga verifikasi faktual memegang peranan penting, yang harus dipenuhi oleh seluruh parpol calon peserta Pemilu 2024 termasuk oleh parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, untuk membuktikan kelengkapan dan kebenarannya melalui verifikasi faktual dan karenanya jika ada pembedaan golongan parpol yang dilakukan verifikasi faktual berdasarkan Pasal 47 173 ayat (1) UU Pemilu yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 maka secara nyata terjadi diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan baik dari hak, kedudukan, perlakuan, maupun pengakuan pada parpol calon peserta pemilu tahun 2024 (termasuk Pemohon). Penambahan Jumlah Penduduk 37) Verifikasi faktual juga diperlukan karena adanya dinamika daerah lainnya yaitu perihal penambahan jumlah penduduk yang juga berpengaruh dengan syarat sebagai parpol yaitu setiap parpol wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (c) UU Pemilu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan KTP Elektronik, sehingga dengan bertambahnya penduduk mengakibatkan perubahan pada syarat jumlah kepengurusan maupun keanggotaan parpol di tingkat kabupaten, kota maupun kecamatan. 38) Penambahan jumlah penduduk negara Republik Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2022 yang menyebabkan bertambahnya syarat keanggotaan yang harus dipenuhi oleh setiap parpol diuraikan dalam contoh berikut ini: a. Provinsi Jawa Timur (bukti P-54) Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur per Juni 2022 No Nama Daerah 2019 2020 2021 2022 Jumlah minimum penambaha n anggota parpol yang wajib diverifikasi karena penambaha n jumlah penduduk antara tahun 2019- 2022 1 Kab. Pacitan 555 304 586 110 589 108 592 916 37 2 Kab. Ponorogo 871 370 949 318 955 839 964 253 93 48 No Nama Daerah 2019 2020 2021 2022 Jumlah minimum penambaha n anggota parpol yang wajib diverifikasi karena penambaha n jumlah penduduk antara tahun 2019- 2022 3 Kab. Trenggalek 696 295 731 125 734 888 739 669 43 4 Kab. Tulungagung 1 039 284 1 089 775 1 096 588 1 105 337 0 5 Kab. Blitar 1 160 677 1 223 745 1 231 013 1 240 322 0 6 Kab. Kediri 1 574 272 1 635 294 1 644 400 1 656 020 0 7 Kab. Malang 2 606 204 2 654 448 2 668 296 2 685 900 0 8 Kab. Lumajang 1 042 395 1 119 251 1 127 094 1 137 227 0 9 Kab. Jember 2 450 668 2 536 729 2 550 360 2 567 718 0 10 Kab. Banyuwangi 1 613 991 1 708 114 1 718 462 1 731 731 0 11 Kab. Bondowoso 775 715 776 151 778 525 781 417 6 12 Kab. Situbondo 682 978 685 967 688 337 691 260 9 13 Kab. Probolinggo 1 168 503 1 152 537 1 155 894 1 159 965 0 14 Kab. Pasuruan 1 627 396 1 605 969 1 611 805 1 619 035 0 15 Kab. Sidoarjo 2 249 476 2 082 801 2 091 930 2 103 401 0 16 Kab. Mojokerto 1 117 688 1 119 209 1 125 522 1 133 584 0 17 Kab. Jombang 1 263 814 1 318 062 1 325 914 1 335 972 0 18 Kab. Nganjuk 1 054 611 1 103 902 1 109 683 1 117 033 0 19 Kab. Madiun 682 684 744 350 750 143 757 665 75 20 Kab. Magetan 628 977 670 812 674 133 678 343 50 21 Kab. Ngawi 830 108 870 057 873 346 877 432 47 22 Kab. Tuban 1 249 692 1 301 635 1 203 127 1 209 543 0 23 Kab. Bojonegoro 1 172 790 1 198 012 1 307 602 1 315 125 0 24 Kab. Lamongan 1 189 106 1 344 165 1 356 027 1 371 509 0 25 Kab. Gresik 1 312 881 1 311 215 1 320 570 1 332 664 0 49 No Nama Daerah 2019 2020 2021 2022 Jumlah minimum penambaha n anggota parpol yang wajib diverifikasi karena penambaha n jumlah penduduk antara tahun 2019- 2022 26 Kab. Bangkalan 986 672 1 060 377 1 071 712 1 086 620 14 27 Kab. Sampang 978 875 969 694 976 020 984 162 6 28 Kab. Pamekasan 879 992 850 057 853 507 857 818 0 29 Kab. Sumenep 1 088 910 1 124 436 1 129 822 1 136 632 0 b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bukti P-55) Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per Juni 2022 No Kabupaten 2019 2020 2021 2022 Jumlah minimum penambahan anggota parpol yang wajib diverifikasi karena penambahan jumlah penduduk antara tahun 2019-2022 1 Kulonprogo 432 058 437 373 442 724 448 131 16 2 Bantul 1 022 788 1 036 489 1 050 308 1 064 286 0 3 Gunungkidul 749 229 758 316 767 464 776 705 27 4 Sleman 1 231 246 1 248 258 1 265 429 1 282 804 0 5 Yogyakarta 433 267 438 761 444 295 449 890 16 39) Konsekuensi dari penambahan jumlah penduduk tersebut mewajibkan parpol untuk menambah jumlah anggota untuk memenuhi syarat kepemilikan jumlah anggota yang mencapai 1000 atau 1/1000 pada kabupaten/kota selayaknya yang terurai dalam pasal 173 ayat (2) huruf (c) UU Pemilu. 40) Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan atau verifikasi faktual penting dilakukan 50 untuk menjamin kualitas parpol calon peserta pemilu karena salah satu persyaratan menjadi peserta pemilu adalah harus dapat dibuktikan kebenaran dan kesesuaiannya (bukti P-56). Perpindahan Keanggotaan Parpol 41) Dalam satu periode (lima tahun) kepengurusan parpol, baik pengurus maupun anggotanya akan dinamis atau bias tidak selalu sama. Pada prakteknya akan selalu ada pergantian pengurus dan anggota akibat adanya pengurus atau anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau berpindah menjadi pengurus dan/atau anggota parpol lain, bahkan ada kepengurusan ganda dalam suatu parpol tertentu. Sebelum pemilu tahun 2014 terdapat setidaknya 18 politisi pengurus parpol yang berpindah parpol sebagai terurai dalam Halaman 19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017 (bukti P-17). 42) Fenomena politisi pindah parpol kerap dijumpai jelang perhelatan pemilu, termasuk politisi di DPR yang juga melakukan pindah parpol sebelum mendaftar ke KPU sebagai calon legislatif (bukti P-58 dan bukti P-59). 43) Perpindahan keanggotaan parpol kadangkala baru diketahui di kemudian hari oleh parpol asal setelah anggota dan/atau atau pengurusnya berpindah ke parpol lain seperti perpindahan Irwan Nasir dari PAN ke Partai NasDem tanpa mengajukan surat pengunduran diri maupun mengembalikan KTA-nya (Bukti P-60), dan karenanya penting untuk dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran data parpol khususnya terkait kepengurusan dan keanggotaan. 44) Perpindahan keanggotaan parpol juga terjadi ketika masih menjabat sebagai anggota legislatif di partai asalnya. Ada juga yang berpindah parpol hanya dalam hitungan bulan, hingga berujung pada ungkapan ‘petualang politik’ atau ‘kutu loncat’. Ada pula yang karena diberhentikan parpol asalnya ataupun dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana terlihat dari daftar berikut ini: No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) 1 Okky Asokawati (Bukti P-58 dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP Partai NasDem Partai NasDem (Bukti P- 61) 51 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) P-59) 2 Krisna Mukti (Bukti P-58 dan P-59) Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (anggota DPR 2014- 2019) Partai NasDem Tidak diketahui 3 Venna Melinda (Bukti P-58 dan P-59) Partai Demokrat (anggota DPR dapil Jawa Timur VI periode tahun 2014- 2019) Partai NasDem Partai NasDem (Bukti P-62) 4 Fauzi H. Amro (Bukti P-58, P-59, dan P-63) - Partai Bintang Reformasi - Partai Persatuan Indonesia/Perindo (Deklarator dan Sekretaris Dewan Sosial DPP Perindo) - Partai Hanura (anggota DPR dapil Sumatera Selatan I periode 2014-2019, di bulan Februari 2018 ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Hanura) Partai NasDem (anggota DPR dapil Sumsel I periode tahun 2019-2024) Partai NasDem (anggota DPR dapil Sumsel I periode tahun 2019-2024) 5 Roberth Rouw (Bukti P-58) - Partai Gerindra (anggota DPR periode tahun 2014- 2018 kemudian dilakukan PAW karena pindah ke Partai NasDem) - Partai NasDem Partai NasDem (anggota DPR dapil Papua periode tahun 2019-2024) Partai NasDem (anggota DPR dapil Papua periode tahun 2019-2024) (Bukti P-64) 6 Sri Wulan (Bukti P-58) - Partai Gerindra (pindah di tahun 2018 ke Partai NasDem) - Partai NasDem Partai NasDem (anggota DPR dapil Jawa Tengah III periode tahun 2014-2019) Partai NasDem 7 Rita Zahara (Bukti P-58) Partai Gerindra Partai NasDem Tidak diketahui 8 Sjachrani Mataja (Bukti P-58) Partai Gerindra (anggota DPR Komisi VI periode tahun 2014-2018, dikenakan PAW Partai NasDem Tidak diketahui 52 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) dalam rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2018) 9 Lucky Hakim (Bukti P-58) - Partai Amanat Nasional/PAN (anggota DPR dapil Jawa Barat 6 periode tahun 2014-2018, mundur dari PAN tahun 2018) - Partai NasDem Partai NasDem Tidak diketahui 10 Indira Chundra Tita (Bukti P-58) PAN (anggota DPR periode tahun 2014- 2019) Partai NasDem Tidak diketahui 11 Arif S. Suditomo (Bukti P-58 dan P-59) Partai Hanura (anggota DPR dan Wakil Bendahara Fraksi Hanura periode tahun 2014- 2019) Partai NasDem Tidak diketahui 12 Rufinus Hotmaulana Hutauruk (Bukti P-58) Partai Hanura (anggota DPR dapil Sumatera II periode tahun 2014-2019) Partai NasDem (dapil Bali) Tidak diketahui 13 Dossy Iskandar Prasetyo (Bukti P-58) Partai Hanura (anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi Hanura periode tahun 2014-2019 yang diganti bulan Februari 2018) Partai NasDem (dapil Jawa Timur VIII) Tidak diketahui 15 Wanda Hamidah (Bukti P-58) PAN (anggota DPRD DKI Jakarta periode tahun 2009 - 2014, diberhentikan dari PAN bulan September 2014 karena tidak sejalan dengan kebijakan partai (Bukti P-73) Partai NasDem Tidak diketahui 16 Mamat Rahayu Abdullah (Bukti P-59) - Partai Golongan Karya/Golkar (Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi IX DPR, mengundurkan diri dari Partai Golkar Partai NasDem Tidak diketahui 53 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) bulan Januari 2013) - Partai NasDem (bergabung Maret 2013) 17 Ahmad Adly Fayruz (Bukti P-59) - Partai Keadilan Sejahtera/PKS (bergabung sejak Februari 2018) - Partai NasDem (diketahui pindah di bulan Agustus 2018 atau hanya dalam 6 bulan) Partai NasDem Tidak diketahui 18 Christian John (Bukti P-59) - Partai Demokrat - Partai NasDem (diketahui pindah bulan Agustus 2018 dan hanya 6 bulan di parpol sebelumnya) Partai NasDem Tidak diketahui 19 Dadang Rusdiana (Bukti P-59) - Partai Golkar (anggota DPRD Kabupaten Bandung periode tahun 1999-2004) - Partai Hanura (anggota DPR periode tahun 2014- 2019 yang diganti bulan Februari 2018) Partai NasDem (dapil Jawa Barat II) Meninggal dunia tanggal 4 April 2021 (Bukti P-65) 20 Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (Bukti P-66 dan P-67) Partai Golkar (anggota DPR dapil DIY periode tahun 2014-2019) (Bukti P- 66) Partai Berkarya Tidak diketahui paska konflik Partai Berkarya setelah munaslub tanggal 25-27 Mei 2022 (Bukti P-67) 21 Eggi Sudjana (Bukti P-59) Partai Pemersatu Bangsa/PBB (calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2013) PAN 22 Abraham Lunggana alias H. Lulung Abraham (Bukti P-68 dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) PAN (anggota DPR dapil Jakarta III periode tahun 2019-2021) - PPP (September 2021) (Bukti P-68) - Meninggal 54 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) P-59) dunia tanggal 14 Desember 2021 (Bukti P-68) 23 Sarifuddin Sudding (Bukti P- 59) Partai Hanura (anggota DPR dapil Sulawesi Tengah dan Ketua Fraksi Hanura periode tahun 2014- 2019 yang diganti bulan Februari 2018, diberhentikan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Daerah pada bulan Februari 2018) (Bukti P-66) PAN (anggota DPR dapil Sulteng periode tahun 2019- 2024) (Bukti P- P-69) PAN (anggota DPR dapil Sulteng periode tahun 2019-2024) (Bukti P-69) 24 Achmad Dimyati Natakusumah (Bukti P-66 dan P-69) PPP (dapil DKI Jakarta III) (Bukti P- 66) PKS (anggota DPR dapil Banten I periode tahun 2019-2024) (Bukti P-69) PKS (anggota DPR dapil Banten I periode tahun 2019-2024) (Bukti P-69) 25 Mukhtar Tompo (Bukti P-70) - Anggota DPRD Sulsel periode tahun 2009-2014 - Anggota DPR Komisi VII periode tahun 2014-2019 PAN (per tanggal 27 Agustus 2021) 26 Bayu Airlangga (Bukti P-71) Partai Demokrat (anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim) Partai Golkar (per tanggal 21 Mei 2022) 27 Ilham Arief Sirajuddin (Bukti P-49) Partai Demokrat Partai Golkar (akhir Mei 2022) 28 Annas Maamun (Bukti P-72) Partai Golkar (Ketua DPD I Golkar Riau tahun 2014) Partai Nasdem (per tanggal 13 Oktober 2021) (Bukti P-73) 29 Irwan Nasir (Bukti P-73) PAN (Ketua PAN Riau) Partai Nasdem (per tanggal 13 Oktober 2021) 55 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) 30 Effendhi Djufrianto (Bukti P-74) Partai Golkar Hanura PKS 31 Samsul Hadi (Bukti P-75) PKB PKB PPP 32 Ferry Sauneville Lesa (Bukti P-76) PDIP PDIP Demokrat 33 Arie Septia Adinata (Bukti P-77) Nasdem NasDem NasDem 34 Saan Mustopa (Bukti P-17) Partai Demokrat (Wakil Sekjen Partai Demokrat Partai NasDem (Ketua DPW NasDem Jabar) Partai NasDem (Komisi II DPR RI) (Bukti P-66) 35 Harry Wicaksono (Bukti P-17) Partai Demokrat (Ketua DPP) Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Depok, Jawa Barat) Tidak diketahui 36 Gede Pesek Suardika (Bukti P-17) Partai Demokrat Partai Hanura (Wakil Ketua Umum) Partai Kebangkitan Nusantara (Ketua Umum) (Bukti P-78) 37 Tridianto (Bukti P-17) Partai Demokrat (Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap) Wakil Sekjen Partai Hanura Tidak diketahui 38 I Ketut Pasek (Bukti P-17) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Bali Partai Hanura Tidak diketahui 39 Wayan Ratna (Bukti P-17) Ketua PAC Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali Partai Hanura Tidak diketahui 40 I Nengah Sudiarta (Bukti P-17) Ketua PAC Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Partai Hanura Tidak diketahui 41 Yos Sudarso (Bukti P-17 dan P-79) Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sulteng Partai NasDem Tidak diketahui 42 Hardi D Yambas DPD Provinsi Sulteng Partai NasDem Tidak diketahui 56 No . Nama Partai Politik sebelum pemilu tahun 2019 Partai Politik saat pemilu tahun 2019 Partai Politik saat ini (Juni 2022) (Bukti P-17 dan P-80) Partai Demokrat 43 Andy Ikhsan Hamid (Bukti P-81) Ketua DPAC Ulujadi PAN, Kota Palu, Sulteng Partai PAN Partai Nasdem (Bukti P-81) 44 Andi Kristianto (Bukti P-17) Ketua DPAC Mantikulore, Kota Palu, Sulteng Partai NasDem Tidak diketahui 45 Suwitno Burase (Bukti P-17) Ketua DPAC Palu Utara, Kota Palu, Sulteng Partai NasDem Partai Berkarya (Bukti P-82) 46 Calis Labanu (Bukti P-17 dan P-83) Ketua DPAC Tawaeli Demokrat, Kota Palu, Sulteng Partai NasDem Tidak diketahui 47 Muhammad Thahar Rum (Bukti P-17) Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Kabupaten Luwu Utara, Sulsel) Vakum dari dunia politik (per tanggal 1 Desember 2021) (Bukti P-84) 48 Rusdi Masse (Bukti P-17) Kader Partai Golkar Sulsel Partai NasDem (Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan) NasDem (Bukti P-85 dan P-69) 49 Awang Faroek (Bukti P-17) Partai Golkar Partai NasDem NasDem (Bukti P-P-69) 50 Anna Sophanah (Bukti P-17) Partai Golkar Partai NasDem Tidak diketahui 45) Pemohon juga adalah parpol yang mengalami dinamika kepengurusan internal partai. Di bawah ini adalah grafik pergantian pengurus Pemohon pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun 2015 - 2022 (bukti P-86). 57 46) Berikutnya, Pemohon menyajikan data jumlah pengurus yang wajib ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kurang lebih hampir 3.000 jabatan pengurus (bukti P-86): Jabatan di DPW (Tingkat Provinsi) Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Jumlah Jabatan di DPW (a): 7 Jumlah Provinsi di Indonesia (b): 34 Jumlah Pejabat DPW di Indonesia (a) dikali (b): 238 58 Jabatan di DPD (Tingkat Kab/Kota) Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Jumlah Jabatan di DPD (c): 5 Jumlah Kab/Kota di Indonesia (d): 545 Jumlah Pejabat DPD di Indonesia (c) dikali (d): 2725 Jumlah Pejabat DPW dan DPD di Indonesia: 238 + 2725 2963 47) Pada grafik pergantian pengurus Pemohon pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di atas, terlihat bahwa di tahun 2017 dan 2022, yang merupakan periode menjelang masa verifikasi, pergantian jabatan pengurus di internal Pemohon bisa mencapai kurang lebih 600 jabatan pengurus. Pada sisi lain, bila pergantian pengurus di Pemohon sejak tahun 2019-2022 dijumlahkan, artinya ada sekitar kurang lebih 1.400 pergantian jabatan pengurus di organisasi parpol Pemohon. Data tersebut menunjukkan bahwa pergantian pengurus di dalam organisasi parpol Pemohon sepanjang tahun 2019-2022 bisa mencapai 46% (kurang lebih 1400/3000) dari total seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota Pemohon, yang mana potensi pergantian pengurus tersebut tidak hanya khas dan terbatas kepada Pemohon, namun juga terjadi pada parpol-parpol lain, baik yang lolos parliamentary threshold ataupun tidak. Karenanya Objek Permohonan yang hanya menerapkan verifikasi administrasi kepada partai yang lolos parliamentary threshold tidaklah cukup. Verifikasi faktual wajib diberlakukan untuk memastikan kualitas infrastruktur partai tetap terjaga dan yang terpenting adalah memastikan kebenaran dan kesesuaiannya agar tidak terjadi data-data fiktif seperti yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya hasil temuan verifikasi faktual oleh KPU. 48) Dinamika yang dialami Pemohon juga dialami Partai Bulan Bintang (PBB). Berdasarkan korespondensi antara Pemohon dengan perwakilan Partai Bulan Bintang melalui Bapak Husni Jumat selaku Ketua Bidang 59 Pembentukan dan Pembinaan Infrastruktur PBB, diperoleh informasi bahwa “dapat dipastikan dalam setiap bulan terjadi proses penerbitan Surat Keputusan tidak kurang dari lima Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu Kepengurusan karena terjadi perpindahan (keluar masuk) fungsionaris termasuk pimpinan harian/pimpinan teras partai. Hal ini terjadi pada hampir semua tingkatan/jenjang kepengurusan dan didominasi oleh tingkat kabupaten kota.” (bukti P-87) Berdasarkan informasi tersebut, Pemohon mencoba menganalisa sebagai berikut: bila ada lima pergantian per bulan, maka dalam lima tahun antar pemilu saja, bisa diasumsikan ada 300 pergantian pengurus di PBB pada hampir semua tingkatan kepengurusan di PBB. Jelas bahwa dinamika di internal parpol adalah hal yang lumrah terjadi dan karenanya menerapkan verifikasi faktual adalah jalan terbaik untuk memeriksa kualitas infrastruktur partai. 49) KPU dalam keterangannya sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2017, sebagaimana dikutip dari Angka 13 (Halaman 84) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017 (bukti P-17) menegaskan bahwa verifikasi yang dimaksud pada Pasal 173 ayat (3) UU a quo (yang mana ketentuannya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) tak lain dan tak bukan ialah verifikasi faktual. KPU sebagai bagian dari pelaksanaan UU Pemilu dan lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu dan juga memastikan kualifikasi dan kompetensi parpol calon peserta pemilu sendiri juga telah mengamini bahwa jantung dari verifikasi, tak lain dan tak bukan adalah verifikasi faktual. 50) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan keistimewaan luar biasa pada parpol yang lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan memenuhi parliamentary threshold pemilu tahun 2019 untuk tidak mengikuti verifikasi faktual dan hanya mengikuti verifikasi administrasi saja, sedangkan mungkin saja jika dilakukan verifikasi faktual ulang maka partai tersebut bisa tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu berikutnya. 60 51) Apalagi parpol adalah badan hukum yang bersifat dinamis sebagaimana juga diuraikan dalam Angka 3.13.7 Poin (3) (Halaman 116-117) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (Bukti P-18) yang juga dikutip dalam Angka 3.13.7 Poin (3) (Halaman 55- 56) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 (bukti P-19 dan bukti P-29), di mana dinamika parpol tidak dapat dihindarkan, mulai dari kantor tetap yang hanya berjangka waktu sampai tahapan terakhir pemilu maupun perpecahan internal parpolnya, yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat verifikasi faktual. 52) Verifikasi administrasi harus didukung dengan verifikasi faktual untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya sehingga parpol yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos karena tidak dilakukan verifikasi faktual, baik partai yang sudah berdiri lama dan/atau memiliki kursi di DPR, apalagi untuk partai yang sekadar nama atau dibentuk dadakan (bukti P-16). 53) Verifikasi faktual juga diperlukan untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, akuntabel, dan profesional berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu agar tidak terjadi manipulasi data karena pencatutan nama, perpindahan anggota maupun pengurus yang tidak diperbarui datanya sehingga timbul keanggotaan dan atau kepengurusan parpol ganda, keanggotaan yang tidak memenuhi syarat (bukti P-20). 54) Adil merupakan esensi penting dalam pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU Pemilu bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 55) Selain itu, Pasal 4 UU Pemilu mengamanatkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu antara lain bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. 56) Lebih lanjut, verifikasi administrasi dan faktual dilakukan seluruhnya oleh KPU sedangkan KPU wajib memperlakukan seluruh peserta pemilu, termasuk Pemohon, secara adil dan setara berdasarkan Pasal 14 huruf (b) UU Pemilu. 61 57) Kewajiban memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara tersebut harus dilakukan oleh KPU di semua tingkatan mulai termasuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 huruf (b) dan Pasal 20 huruf (b) UU Pemilu. 58) Namun Objek Permohonan justru memberikan perlakuan tidak adil dengan memberikan keistimewaan pada parpol yang lolos parliamentary threshold pemilu tahun 2019 tentunya sangat mencederai asas equality before the law dan keadilan, serta merugikan hak konstitusional Pemohon selaku parpol yang akan menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual sebagai persyaratan mengikuti pemilu tahun 2024. 59) Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi tersebut seluruh syarat dan ketentuan bagi parpol untuk mengikuti pemilu tahun 2024 dan seterusnya tidak dapat dan tidak boleh dibeda-bedakan, baik karena alasan parpol memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan rakyat, sebagaimana pertimbangan dalam dissenting opinion halaman 70-71 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 (bukti P-21) yang mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017: “Dalam hal bahwa satu parpol tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi parpol dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu.” 60) Pembedaan perlakuan bagi parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 maupun terhadap parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 telah mencederai hak konstitusional Pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 61) Selain itu, pembedaan perlakuan di atas juga tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan pada tiap warga negara di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta jaminan 62 perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C. Verifikasi Faktual Harus Dilakukan bagi Seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tanpa Kecuali 1) Terdapat 16 (enam belas) parpol peserta Pemilu tahun 2019 dan hanya 9 (sembilan) parpol saja yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN) (bukti P-39). 2) Bahkan pada tahun 2012, terdapat beberapa partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang gagal memenuhi verifikasi faktual sehingga mereka harus mengikuti masa perbaikan (bukti P-46) sehingga tidak menutup kemungkinan juga bahwa apabila dilakukan verifikasi faktual untuk pemilu tahun 2024 akan ditemukan parpol yang memenuhi ketentuan parliamentary threshold tahun 2019 namun bisa juga gagal ketika menjalani proses verifikasi faktual. Padahal di tahun 2009, Golkar maupun PKS telah berada di parlemen karena lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2009, namun fakta tersebut tidak memastikan mereka memenuhi persyaratan pemilu yang ada untuk pemilu tahun 2014. Sama halnya dengan pemilu di tahun 2024 nanti, bahwa belum tentu parpol yang berada di parlemen tahun 2019 karena lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, lalu sudah pasti lolos verifikasi faktual. Oleh karenanya, verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, terutama demi melaksanakan prinsip persamaan derajat atau kesetaraan baik dari pengakuan, hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh parpol calon peserta pemilu. D. Esensi dan Perspektif Keadilan guna mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 1) Dalam teori keadilan oleh John Rawls, beliau menyatakan; "Setiap orang 63 harus memiliki hak yang sama atas sistem dari kebebasan dasar yang sama untuk semua" - John Rawls . Salah satu kebebasan mendasar yang harus memiliki hak yang sama kepada semua warga menurut Rawls adalah "political liberty" yang ia perjelas sebagai hak untuk memilih dan menjabat dalam kantor publik.(bukti P-22) Filsuf T.M. Scanlon membagikan keadilan dalam penyamarataan antara 2 hal (bukti P-23): (1) equality of outcome dan (2) equality of opportunity. Dalam halnya outcome, tentu tak mungkin bahwa segala hasil disamaratakan karena hasil dari kinerja setiap orang berbeda yang mana hasil akan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tenaga orang tersebut. Proponen terhadap equality of outcome jelas terlihat di pemahaman komunis yang ingin menyamaratakan kemampuan finansial semua warga. Di lain sisi; equality of opportunity, John Rawls mencetuskan ide bahwa posisi yang menguntungkan seharusnya terbuka untuk semua, tidak hanya sebagai formalitas tetapi juga diberi upaya sehingga semua orang dapat kesempatan yang adil untuk meraihnya. Ide ini sama saja dengan klaim bahwa orang dengan level kemampuan dan bakat yang sama, yang juga memiliki keinginan yang sama untuk menggunakan bakat dan kemampuan tersebut, sudah seharusnya memiliki prospek kesuksesan yang sama tanpa memandang kelas, ras, dan gender (bukti P-88). Konstitusi Indonesia secara tegas juga memberikan jaminan konstitusi (constitutional guarantee) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (bukti P-89). Yang mana juga terurai dalam Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (bukti P-24) mengatur bahwa semua orang harus memiliki equal access on general terms of equality to public services positions, atau selengkapnya berbunyi: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan 64 melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.“ 2) Sebagai negara yang juga menganut prinsip equality before the law sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sangat penting untuk memastikan apakah prinsip ini telah berjalan pada segala bidang, termasuk bagi parpol yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya untuk wajib melalui proses verifikasi faktual oleh KPU yang berlaku untuk seluruh parpol peserta pemilu tanpa pembedaan dan pengecualian. 3) Dikutip Pemohon dari buku Political Theory: An Encyclopaedia of Contemporary and Classic Terms karya Scott John Hammond (bukti P-90), baik Plato maupun Aristoteles memahami keadilan (justice) sebagai kebajikan (virtue) tunggal yang ditujukan terhadap kebaikan orang lain lebih besar daripada kebajikan yang lain. Itulah sebabnya, menurut Aristoteles, “keadilan sering dianggap sebagai induk dari segala kebajikan dan lebih agung”. Sebuah “kebajikan sempurna” karena keadilan diterapkan dalam pertimbangan apa yang adil kepada orang lain, dan tidak hanya ‘baik’ terhadap seorang diri saja. Dalam pandangan Pemohon, penerapan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol terlepas sudah lolos parliamentary threshold tahun 2019 ataupun tidak, ialah memenuhi keadilan dalam kerangka pemikiran Plato dan Aristoteles di atas. Verifikasi faktual memiliki peranan sangat krusial dan penting, untuk menjaga kualitas parpol dalam melayani masyarakat di daerah-daerah seluruh Indonesia. Perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon dikarenakan adanya objek permohonan, mungkin dirasakan adil bagi parpol sudah lolos parliamentary threshold tahun 2019. Namun jelas tidaklah adil bagi Pemohon dan rakyat yang akan mengalami penurunan kualitas kedekatan masyarakat dengan eksistensi fisik parpol di daerah yang bersangkutan. Inilah salah satu letak ketidakadilan yang merugikan Pemohon. 4) Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Setidaknya ada tiga komponen dasar yang membentuk pemilu yang adil menurut ACE Electoral Knowledge Network (The ACE Encyclopaedia: Electoral Integrity, 1998) (Bukti P-91), yaitu sound legal framework (kerangka 65 hukum yang baik); impartial administration (penyelenggara pemilu yang tidak memihak), dan equal treatment (perlakuan yang setara). Khusus menyangkut komponen equal treatment (perlakuan yang setara), termasuk juga di dalamnya prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan pemilihan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, termasuk dari persamaan persyaratan yang harus dipenuhinya. 5) Namun demikian pemaknaan baru terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 telah berpihak pada parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 karena terhadap mereka tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, namun terhadap parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 diwajibkan untuk diverifikasi secara faktual. Pembedaan perlakuan tersebut juga telah menunjukan adanya keberpihakan serta perlakuan yang tidak setara dalam penyelenggaraan pemilu terhadap parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 yang artinya melanggar prinsip pemilu yang adil menurut ACE Electoral Knowledge Network. E. Diskriminasi bagi Partai Politik Yang Tidak Lolos/Memenuhi Ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019 1) Dalam mendalilkan alasannya, Pemohon menyadari bahwa sebelum obyek permohonan lahir secara hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memiliki berbagai sikap dan posisi soal diskriminasi apabila ada pembedaan di antara parpol. 2) Angka 3.15.3 (Halaman 131) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 (Bukti P-25) yang menyatakan: “..., pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum 66 adalah pembedaan yang menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum”. 3) Angka 3.13.3 (Halaman 111-112) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (bukti P-26) memuat pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta pemilu yaitu: a. “Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; b. Perlakuan berbeda terhadap parpol calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap parpol calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi”. Bahwa pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti pemilu, perlakuan berbeda seperti terlihat pada objek permohonan, sama sekali tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konstitusi. Bukan saja bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu, sebagaimana juga ditegaskan lagi dalam Angka 3.13.7 (Halaman 113) putusan yang sama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017) (bukti P-27). 4) Kemudian dalam Angka 3.13.5 (Halaman 112) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (bukti P-28) dinyatakan bahwa: “... dalam setiap Pemilu selalu ada parpol baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh parpol calon peserta Pemilu tanpa membeda-bedakan parpol yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang sudah pernah mengikuti pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.” 67 5) Namun demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian mengubah sikapnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, khususnya pada angka 3.11.2 (Halaman 58) (bukti P-29) sehingga terjadi pembedaan perlakuan verifikasi pemilu antara partai yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019 dan partai yang tidak lolos, dengan berbasiskan kepada alasan fundamental perspektif keadilan dan juga biaya negara dan pandemi Covid-19. Argumentasi Pemohon tentang perspektif keadilan telah Pemohon uraikan di atas, sedangkan terkait biaya negara dan pandemi Covid-19 diuraikan di bawah ini. 6) Dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu diatur syarat agar suatu parpol untuk dapat mengikuti pemilu yaitu sebagai berikut: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang parpol; (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; (e) menyertakan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; (f) memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol pada huruf (c) tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu; (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar parpol kepada KPU; dan (i) menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama parpol kepada KPU (bukti P-30). 7) Pada saat dilakukan verifikasi parpol calon peserta pemilu maka akan ada beberapa hal yang diperiksa oleh KPU dengan merujuk Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu antara lain terkait terpenuhinya kepengurusan di tingkat provinsi hingga kecamatan, kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga tahapan akhir pemilu, minimal 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari 68 jumlah penduduk pada kepengurusan parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. 8) Terhadap syarat tersebut, bayangkan apabila parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 hanya dibebankan pemeriksaan secara dokumen sedangkan bagi parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 lalu dibebankan pemeriksaan dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual persyaratan keanggotaan parpol yang dilakukan dengan menemui anggota parpol yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada KTA dan KTP elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana, yang jelas menimbulkan beban kerja bagi parpol seperti Pemohon (bukti P-31). Dengan demikian apabila verifikasi faktual hanya diwajibkan bagi parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019 maka telah terjadi pembedaan sekaligus diskriminasi terhadap parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019. 9) Prinsip pembedaan bertentangan dengan asas ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, yang artinya “dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan”. Dalam prinsip ini, mengatakan bahwa hukum pada prinsipnya tidak boleh dibuat maupun dilaksanakan secara membeda-bedakan, atas prinsip ini maka sesama parpol (baik di dalam maupun yang tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019), harus diperlakukan secara sama. Termasuk pada proses pemeriksaan atau verifikasi faktual yang seharusnya juga menjadi kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh parpol calon peserta pemilu. Yang diikuti partai baru, parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, maupun diikuti pula oleh parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019. 69 10) Pembedaan metode verifikasi faktual antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan parpol tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak konstitusional Pemohon untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. F. Alasan Fundamental Perubahan Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait Kondisi Ekonomi Indonesia sudah Tidak Sejalan dengan Kondisi Saat Ini 1) Dalam Angka 3.11.2 (Halaman 58) pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa “biaya negara untuk melakukan verifikasi parpol tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi Covid-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda” di mana pernyataan ini merupakan dasar pemberlakuan yang berbeda bagi parpol yang sudah lolos ambang batas. 2) Menurut Pemohon, verifikasi faktual parpol yang tidak murah tidaklah tepat untuk dijadikan alasan lahirnya diskriminasi verifikasi faktual bagi parpol calon peserta pemilu tahun 2024. Di dalam negara demokrasi besar seperti Indonesia, kualitas demokrasi memang harus dirawat dan dipertahankan, dengan konsekuensi logis biaya yang tidak sedikit. Menjaga kualitas demokrasi memang sangatlah bernilai harganya sehingga wajar akan adanya pandangan dalam bahasa Inggris: “Don’t put a price tag on democracy”. Apalagi faktanya, negara Republik Indonesia tetap menjalankan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19, tanpa adanya perlakuan berbeda atau khusus. 3) Lebih lanjut, Press Release Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun 70 (107,1% dari target APBN 2021) atau telah kembali pada level pra- pandemi pada tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.” (bukti P-32). 4) Kementerian Keuangan juga menyampaikan informasi dan data optimisme perekonomian dalam konferensi pers Kementerian Keuangan berjudul Kinerja APBN Terus Dijaga Untuk Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi pada tanggal 20 April 2022. Menurut Menkeu: “Surplus perdagangan kembali meningkat pada Maret 2022 didukung kinerja ekspor dan impor yang tumbuh positif. Konsistensi pemulihan ekonomi terjaga dan diperkirakan menguat di 2022. Pasar SBN domestik terdampak risiko global namun terbatas, didukung cukup baiknya kondisi fundamental dan likuiditas domestik. Proyeksi lembaga internasional atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada di kisaran 5 persen (yoy) (IMF: 5,4 persen, World Bank 5,1 persen, Bloomberg 5,2 persen). Tren penurunan kasus Covid-19 domestik diharapkan berlanjut dan menjaga aktivitas konsumsi, produksi maupun investasi. Laju perekonomian diperkirakan akan tetap kuat di Kuartal 2, meskipun risiko dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga, perlu terus diwaspadai.” “Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri, di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas telah menunjukkan peningkatan secara konsisten di kuartal I-2022 dan disertai kegiatan konsumsi mereka”. Bahkan Menkeu menyampaikan bahwa “Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 menurun seiring kondisi Covid-19 yang membaik.” (bukti P-33). 5) Beragam fakta di atas telah menunjukkan alasan fundamental MK dalam mengubah pendirian MK ---yang sebelumnya mendorong verifikasi terhadap seluruh partai--- sehingga menghasilkan pemaknaan baru Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menjadi objek permohonan, tidaklah sejalan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat baik sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual bagi seluruh parpol tidak akan membebani perekonomian negara, sehingga dengan demikian akan memenuhi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan di depan hukum yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam 71 pemerintahan yang diatur pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. G. Upaya Penyederhanaan Parpol 1) Menurut Syamsuddin Haris, dkk (2015:3) (bukti P-92), setidaknya ada tiga alasan mengapa kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai cenderung bermasalah, yaitu: (1) Sistem presidensial berbasis multipartai cenderung mengakibatkan kebuntuan hubungan eksekutif dan legislatif sehingga kerja pemerintahan menjadi tidak efektif; (2) Sistem multipartai cenderung menciptakan polarisasi ideologis daripada sistem dua-partai; (3) Kombinasi kedua sistem tersebut juga berimplikasi pada sulitnya membentuk koalisi antar partai dalam sistem presidensial; Permasalahan yang terjadi dalam penentuan koalisi pilpres untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ada pasca penetapan kursi legislatif yang fragmentatif. Lobi politik terjadi di mana-mana, sifat pragmatis, dan singkat menjadi kerikil tajam yang juga kerap terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Akibatnya, pemerintah yang terpilih menjadi tersandera baik oleh kekuatan pendukungnya sendiri dan juga oleh pihak oposisi. 2) Sejalan dengan upaya penyederhanaan partai, dalam Angka 3.13.6 (Halaman 112-113) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 (bukti P-34) dinyatakan bahwa: “Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah parpol peserta pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggara Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua parpol calon peserta Pemilu, maka jumlah parpol akan cenderung terus bertambah.” 3) Dengan dalil yang telah disampaikan Pemohon tentang sangat krusial dan pentingnya verifikasi faktual dalam memastikan kualitas dari verifikasi itu sendiri, maka dalam penalaran yang wajar apabila parpol yang merupakan “parpol lolos verifikasi pemilu tahun 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019” cukup menjalankan verifikasi administratif (yang mana kualitasnya bermasalah, sesuai dengan informasi dan data yang disajikan Pemohon pada bagian Alasan Permohonan ini), maka tiap partai yang sudah lolos verifikasi dan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, akan terus menerus ada. Pemaknaan verifikasi yang ada saat ini, adalah (i) bertentangan dengan tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang 72 menerapkan verifikasi pemilu guna menyederhanakan jumlah partai, dan (ii) tentu saja merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon. 4) Sebagai bukti, pada tahun 2009, verifikasi faktual berhasil menyaring 19 parpol agar tidak menjadi peserta pemilu (bukti P-93) sedangkan pada tahun 2014 verifikasi faktual menyaring 24 parpol agar tidak menjadi peserta pemilu (bukti P-94). Efektifnya verifikasi faktual, yang secara historis juga dapat berdampak pada partai yang sudah menembus parliamentary threshold, memperlihatkan bahwa tool ini wajib konsisten diterapkan. Hal ini sejalan dengan upaya penyederhanaan parpol di atas yang membuktikan bahwa verifikasi faktual telah berhasil dalam rangka penyederhanaan parpol. VI. Petitum Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan a quo agar memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Seluruh parpol, yakni (i) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019; (ii) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019; dan (iii) parpol baru; wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 73 atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giring Ganesha Djumaryo; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dea Tunggaesti; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 November 2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum, bertanggal 7 Oktober 2016; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 05 bertanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang; 10. Bukti P-10A : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024, bertanggal 25 Oktober 2021; 11. Bukti P-10B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas 74 Indonesia, bertanggal 25 Oktober 2021; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 26 Mei 2015; 13. Bukti P-12A : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan; 14. Bukti P-12B : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan; 15. Bukti P-12C : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur; 16. Bukti P-12D : Fotokopi Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue; 17. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 18. Bukti P-14 : Fotokopi artikel “19 Politisi Senayan Pindah Partai, Ini Daftarnya” yang diberitakan oleh JPNN.com tanggal 20 Juli 2018; 19. Bukti P-15 : Fotokopi artikel “Temukan 676 Anggota Parpol Ganda” yang diberitakan tanggal 20 November 2017; 20. Bukti P-16 : Fotokopi artikel “KPU Temukan Alamat serta Pengurus Parpol Fiktif” yang diberitakan Kompas.com tanggal 18 Juni 2008; 21. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 22. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 23. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2020 bertanggal 04 Mei 2021; 24. Bukti P-20 : Fotokopi artikel “Menakar Keabsahan Parpol Tanpa Verifikasi Faktual” yang diberitakan oleh rumahpemilu.org bertanggal 26 Oktober 2021; 25. Bukti P-21 : Fotokopi Pertimbangan dalam dissenting opinion halaman 70-71 Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVIII/2020; 26. Bukti P-22 : Fotokopi “A Theory of Justice” yang ditulis oleh John Rawls; 75 27. Bukti P-23 : Fotokopi Jurnal berjudul “The Diversity of Objections to Inequality” yang ditulis oleh T.M. Scanlon; 28. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 29. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 November 2011; 30. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 31. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 32. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018; 33. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertanggal 4 Mei 2021; 34. Bukti P-30 : Fotokopi Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 35. Bukti P-31 : Fotokopi artikel “Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu”; 36. Bukti P-32 : Fotokopi Press release Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Judul “APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” tertanggal 3 Januari 2021; 37. Bukti P-33 : Fotokopi Press release Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Judul “Kinerja APBN Terus Dijaga Untuk Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi” tertanggal 20 April 2022; 38. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 4 Mei 2021; 39. Bukti P-35 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 6/2018); 76 40. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018; 41. Bukti P-37 : Fotokopi artikel “KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019” yang diunggah pada tanggal 21 Mei 2019; 42. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan Berita Acara 22/PL.01.1- BA/KPU/II/2018 serta Lampiran Berita Acara KPU nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 perihal Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; 43. Bukti P-39 : Fotokopi “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019” yang diunggah Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui tanggal 13 Juli 2020; 44. Bukti P-40 : Fotokopi International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections hal. 49- 51; 45. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.1- BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 14 Desember 2017; 46. Bukti P-42 : Fotokopi Buku Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 - Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum; 47. Bukti P-43 : Fotokopi Surat DPP PSI Nomor 122/A.7/DPP/2022 perihal Permohonan Data Verifikasi Faktual 2019 Tahap Awal; 48. Bukti P-44 : Fotokopi artikel “KPUD Gianyar Temukan Ratusan Anggota Parpol Fiktif, Perindo Aman”; 49. Bukti P-45 : Fotokopi “Rekapitulasi Partai”; 50. Bukti P-46 : Fotokopi artikel “Golkar, PKS, dan PBB Belum Lolos Verifikasi Faktual”, bertanggal 10 November 2012; 51. Bukti P-47 : Fotokopi artikel “KPU Ungkap 45 dari 75 Parpol Terdaftar di Kemenkumham Beralamat Fiktif” yang diunggah DetikNews tanggal 9 Juni 2022; 52. Bukti P-48 : Fotokopi artikel “Selain Demokrat, 5 Partai ini juga pernah Dirundung Konflik Internal” yang diberitakan Tempo.co tanggal 6 Maret 2021; 53. Bukti P-49 : Fotokopi artikel “Nurdin Halid: Golkar Sulsel Pecah dan Butuh Musdalub” yang diberitakan Media Indonesia tanggal 23 Juni 2022; 54. Bukti P-50 : Fotokopi artikel “Ada Gejolak Internal Usai Munaslub, Partai Berkarya Minta Kegiatan PCB dengan KPK 77 Ditunda” yang diberitakan Republik Merdeka tanggal 30 Mei 2022; 55. Bukti P-51 : Fotokopi artikel “Profil Partai Gelora, Jejak PKS dan Ambisi Indonesia Jadi Kekuatan Global ke-5”, bertanggal 5 April 2022; 56. Bukti P-52 : Fotokopi artikel “Profil Partai Ummat, Pendatang Baru Besutan Amien Rais”, bertanggal 6 April 2022; 57. Bukti P-53 : Fotokopi artikel “Ini 5 Usulan Pemekaran Calon Provinsi Baru di Pulau Sulawesi, 2 di antaranya dari Sulut” yang diberitakan Teras Gorontalo tanggal 26 Februari 2022; 58. Bukti P-54 : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa) Tahun 2019-2022; 59. Bukti P-55 : Fotokopi Jumlah Penduduk menurut BPS Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa) 2019-2022; 60. Bukti P-56 : Fotokopi artikel “Arief Budiman: Verifikasi Faktual agar Peserta Pemilu Berkualitas”, bertanggal 16 Januari 2018; 61. Bukti P-57 : Fotokopi artikel “Papua Dimekarkan, Indonesia Kini Resmi Punya 37 Provinsi”; 62. Bukti P-58 : Fotokopi artikel “Deretan Politisi Senayan yang Pindah ke Nasdem” yang diberitakan Merdeka.com tanggal 25 April 2022; 63. Bukti P-59 : Fotokopi artikel “Para Politisi yang Pindah “Gerbong” di Pemilu 2019 yang diberitakan Kompas.com tanggal 15 Agustus 2018; 64. Bukti P-60 : Fotokopi artikel “Belum Mengundurkan Diri dan Kembalikan KTA, PAN akan Minta Klarifikasi Irwan Nasir yang Resmi Gabung Nasdem” yang diberitakan Cakaplah.com tanggal 14 Oktober 2021; 65. Bukti P-61 : Fotokopi Unggahan Okky Asokawati di akun Instagramnya tanggal 30 Mei 2022 Diunduh dari akun Instagram Okky Asokawati: 66. Bukti P-62 : Fotokopi artikel “Gak Cukup Penghasilan dari Dunia Entertainment, Venna Melinda Kembali Nyaleg Periode 2024-2029: Kami Niat…” yang diberitakan Herstory.co.id tanggal 9 Mei 2022; 67. Bukti P-63 : Fotokopi Keanggotaan partai politik Fauzi H Amro; 68. Bukti P-64 : Fotokopi Halaman Profil Anggota DPR atas nama Roberth Rouw; 78 69. Bukti P-65 : Fotokopi artikel “Innalillahi, Politisi Kabupaten Bandung, H. Dadang Rusdiana Meninggal Dunia” yang diberitakan Galamedianews.com tanggal 4 April 2021; 70. Bukti P-66 : Fotokopi artikel “Daftar Anggota DPR periode tahun 2014 - 2019” yang diunggah Openparliament.id; 71. Bukti P-67 : Fotokopi Postingan instagram Titiek Soeharto; 72. Bukti P-68 : Fotokopi artikel “Haji Lulung Meninggal Dunia, Ini Rekam Jejak Politik dari PPP, PAN, hingga Kembali ke PPP” yang diberitakan Bisnis.com tanggal 14 Desember 2021; 73. Bukti P-69 : Fotokopi artikel “Daftar Anggota DPR periode tahun 2019 - 2024” yang diunggah Openparliament.id; 74. Bukti P-70 : Fotokopi artikel “Lama Tak Muncul di Publik, Mantan Legislator DPR RI Mukhtar Tompo Kini Selesaikan S2 di Dua Kampus” yang diberitakan TribunNews tanggal 27 Agustus 2021; 75. Bukti P-71 : Fotokopi artikel “Bayu Airlangga Beber Alasan Gabung Golkar setelah Keluar dari Demokrat” yang diberitakan JPNN.com tanggal 21 Mei 2022; 76. Bukti P-72 : Fotokopi artikel “Annas Maamun Kendalikan Golkar Riau dari Penjara” yang diberitakan Sindonews tanggal 29 Oktober 2014; 77. Bukti P-73 : Fotokopi artikel “PAN Pecat Wanda Hamidah” yang diberitakan VIVAnews tanggal 16 September 2014; 78. Bukti P-74 : Fotokopi artikel “Setelah Resmi Keluar Dari Golkar, Effendhi Djuprianto Perkenalkan Diri Sebagai Kader Baru PKS” yang diberitakan tanggal 20 Maret 2022; 79. Bukti P-75 : Fotokopi artikel “Politisi Senior Bergabung PPP Bondowoso, Mengaku Didepak dari Partai Sebelumnya” 6 Februari 2022; 80. Bukti P-76 : Fotokopi artikel “Ferry Lesa Gabung Demokrat karena Ketua DPP, DPD Sosok Karismatik” 19 Januari 2022; 81. Bukti P-77 : Fotokopi artikel “Pindah Partai Manuver Politik Wabup Bengkulu Utara Menjelang Pemilu 2024, Bagaimana Nasib Kader Ir H. Mian” 17 Maret 2022; 82. Bukti P-78 : Fotokopi artikel Profil I Gede Pasek Suardika, Sobat Anas Urbaningrum Jadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 18 April 2022; 83. Bukti P-79 : Fotokopi artikel “Petinggi Demokrat Ramai-Ramai Masuk NasDem” 25 Februari 2017; 84. Bukti P-80 : Fotokopi artikel “Lengkapi Kekurangan, PKPI Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Parpol”, 31 Januari 2018; 79 85. Bukti P-81 : Fotokopi artikel “Tinggalkan PAN, Andi Ikhsan Hamid Pilih Gabung Partai Nasdem”, tanggal 30 Desember 2021; 86. Bukti P-82 : Fotokopi artikel “DPP Sahkan Hi Suwitno Burase Pimpin Partai Berkarya Sulteng”, bertanggal 17 Oktober 2021; 87. Bukti P-83 : Fotokopi artikel “Petinggi Demokrat Ramai-Ramai Masuk NasDem” 25 Februari 2017; 88. Bukti P-84 : Fotokopi artikel “Ketua Nasdem Luwu Utara Putri Dakka Mau Tumbangkan Golkar di Bawah Kendali Indah Putri Indriani” yang tayang di Tribun-Timur.com tanggal 1 Desember 2021; 89. Bukti P-85 : Fotokopi artikel “Rusdi Masse: Nasdem Paling Siap Jadi Pemenang Pemilu 2024”, tanggal 6 Agustus 2022; 90. Bukti P-86 : Fotokopi Data dan kalkulasi jumlah pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota PSI; 91. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Elektronik Partai Bulan Bintang (PBB); 92. Bukti P-88 : Fotokopi Equal opportunity political theory https://www.britannica.com/topic/equal-opportunity; 93. Bukti P-89 : Fotokopi Jurnal Teori Keadilan John Rawls, ditulis oleh Pan Mohamad Faiz https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2847573; 94. Bukti P-90 : Fotokopi Buku Political Theory: An Encyclopedia of Contemporary and Classic Terms: An Encyclopedia of Contemporary and Classic Terms; 95. Bukti P-91 : Fotokopi artikel “Keadilan Verifikasi Partai Politik Oleh Titi Anggraini”, bertanggal 12 Januari 2018; 96. Bukti P-92 : Fotokopi Presidential Threshold Anomaly in Indonesia Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System (Halaman 37); 97. Bukti P-93 : Fotokopi artikel “Daftar 17 Parpol yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2009”; 98. Bukti P-94 : Fotokopi artikel “Parpol yang Lolos dan Gagal Sebagai Peserta Pemilu 2014”, bertanggal 8 Januari 2013; 99. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 89/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 20 Desember 2017; 100. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu 80 Tingkat Pusat Nomor 4/PL.01.1-BA/03/KPU/I/2018, bertanggal 5 Januari 2018; 101. Bukti P-97 : Fotokopi artikel “KPU DIY temukan 3.046 data ganda dari Parpol calon peserta Pemilu 2019”, bertanggal 31 Oktober 2017; 102. Bukti P-98 : Fotokopi artikel “KPU Klaten Deteksi 492 KTP Ganda”, bertanggal 14 November 2017; 103. Bukti P-99 : Fotokopi artikel “Verifikasi Parpol, KPU Temukan PNS, TNI, Polri, Jadi Anggota Partai”, bertanggal 10 November 2017; 104. Bukti P-100 : Fotokopi artikel “Sejumlah Pengurus Fraksi Hanura dan Anggota Komisi di DPR Dirotasi” yang diberitakan Kompas.com bertanggal 22 Februari 2018. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 81 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap UUD 1945, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 82 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” 2. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, 83 S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-7) dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Badan Hukum (vide bukti P-8); 3. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon serta susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Pemohon terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang (vide bukti P-9) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH-11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024 (vide bukti P-10); 4. Bahwa berdasarkan kepengurusan DPP Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024, Giring Ganesha Djumaryo menjabat sebagai Ketua Umum dan Dea Tunggaesti sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti P-9 dan bukti P-10); 5. Bahwa Pemohon adalah parpol yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan berencana untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) tahun 2024; 6. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, perlakuan, dan kesempatan yang sama. Selain itu juga menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan kedudukan serta tindakan diskriminatif bagi sesama parpol yang akan mengikuti pemilu tahun 2024; 84 7. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi di dalam proses menuju pemilu 2024 dan pemilu dapat terlaksana secara adil dan tidak diskriminatif karena seluruh parpol calon peserta pemilu mendapat pengakuan, perlakuan, kedudukan, dan kesempatan yang sama, adil, dan tidak diskriminatif serta wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual tanpa pengecualian atau perlakuan khusus; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon adalah parpol peserta pemilu tahun 2019 yang tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dan berencana untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Dea Tunggaesti sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2019-2024 [vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-9, bukti P-10A, dan bukti P-10B]. Bahwa terkait dengan potensi kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 a quo sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, perlakuan, dan kesempatan yang sama serta adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan kedudukan serta tindakan diskriminatif bagi sesama parpol yang akan mengikuti Pemilu tahun 2024, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara potensi kerugian konstitusionalitas Pemohon sebagai partai yang telah pernah mengikuti Pemilu Tahun 2019 namun tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dimaksud dan potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dengan terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon a quo mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui 85 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, verifikasi administrasi tidak menjamin kebenaran dan kesesuaian data sehingga seluruh parpol tanpa kecuali wajib dan perlu dicek kebenaran dan kesesuaian persyaratannya sebagai parpol calon peserta pemilu melalui verifikasi faktual; b. Bahwa menurut Pemohon, bila verifikasi faktual tidak dilakukan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya mengandalkan kebenaran dan keakuratan dokumen yang diserahkan parpol berdasarkan kejujuran dan integritas dari parpol yang bersangkutan, sedangkan faktanya dalam verifikasi faktual pun masih ditemukan data fiktif baik terkait keanggotaan, kepengurusan, maupun kantor parpol (keanggotaan fiktif dan/atau KTP ganda, kepengurusan fiktif, tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di tingkat pusat, kantor fiktif dan tidak terpenuhinya syarat mempunyai kantor tetap, perpecahan parpol akibat konflik internal, pemekaran dan pembentukan wilayah, dan perpindahan keanggotaan parpol); c. Bahwa menurut Pemohon, perolehan kursi DPR dalam pemilu sebelumnya bukan jaminan lolos verifikasi faktual pada pemilu berikutnya; d. Bahwa menurut Pemohon, verifikasi faktual harus dilakukan bagi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa kecuali; 86 e. Bahwa menurut Pemohon, pembedaan metode verifikasi faktual antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 dan parpol tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak konstitusional Pemohon untuk tidak mendapatkan diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; f. Bahwa menurut Pemohon, alasan fundamental perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait kondisi ekonomi Indonesia sudah tidak sejalan dengan kondisi saat ini karena pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat baik sehingga pelaksanaan verifikasi faktual bagi seluruh parpol tidak akan membebani perekonomian negara; g. Bahwa menurut Pemohon, verifikasi faktual telah berhasil dalam rangka penyederhanaan parpol; h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Seluruh parpol, yakni (i) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019; (ii) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu tahun 2019; dan (iii) parpol baru; wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. 87 [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, serta Perkara Nomor 57/PUU- XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai 88 politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 adalah syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki wakil-wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilu. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah pembedaan metode verifikasi faktual antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu tahun 2019 dan parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu tahun 2019 merupakan bentuk diskriminasi. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU- XX/2022 dengan dasar pengujian permohonan a quo, yaitu dalam permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 89 [3.12.1] Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan a quo adalah adanya pembedaan perlakuan terkait dengan verifikasi partai politik, khususnya verifikasi secara faktual yaitu antara partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 dengan Pemohon yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 ataupun dengan partai politik baru. [3.12.2] Bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusional dimaksud dalam permohonan a quo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang. [3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 90 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda. [3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. [3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai 91 politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 92 [3.12.3] Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.12.2] di atas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Selanjutnya, ketiga hakim konstitusi tersebut juga mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan a quo. Namun demikian, terlepas dari adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan a quo, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [3.13] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian serta alasan konstitusional yang berbeda, namun esensi dan hakikat yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun secara faktual. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- 93 XVIII/2020 tersebut mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum Putusan a quo. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 94 ------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, perihal frasa “telah ditetapkan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, secara konstitusional, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Verifikasi dimaksud dimaknai secara administratif maupun dalam makna secara faktual. Namun pemaknaan a quo mengalami perubahan karena Mahkamah memiliki pandangan baru (“mengubah pendirian sebelumnya”) sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 a quo, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 95 Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [6.2] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon menyatakan secara spesifik, aktual, dan/atau potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan telah mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya pemaknaan baru terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagai termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana didalilkan Pemohon, yang pada intinya, menyatakan, “verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sangat merugikan hak konstitusional Pemohon mendapatkan pengakuan, hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dan adil serta setara kedudukannya dan tidak diskriminatif sebagai sesama parpol yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2024. [6.3] Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020. Dengan menggunakan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Paragraf [3.13], [3.14], [3.15], [3.16], dan [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 secara mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan a quo. Oleh karena itu, amar Putusan a quo menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. [6.4] Menimbang bahwa terkait dengan Putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan/pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Putusan a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 96 [6.4.1] Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang digunakan untuk menolak permohoan a quo adalah mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, terlebih dahulu kami juga akan merujuk beberapa pokok pertimbangan hukum kami di dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 a quo dengan beberapa penekanan antara lain sebagai berikut: Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar yang perlu dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah No 53/PUU-XV/2017 untuk memperkuat desain sistem pemerintahan presidensial adalah apakah norma “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945? Sehubungan dengan itu, merujuk pokok permohonan Pemohon, terdapat dua pertanyaan turunan yang juga perlu dijawab, yaitu: (1) apakah benar bahwa argumentasi Mahkamah tidak relevan lagi, khusus alasan hukum bahwa keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah No 53/PUU-XV/2017 dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu, yaitu belajar dari pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak perlu diverifikasi kembali pada periode pemilu berikutnya? Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagai termaktub dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara benar dan saksama petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki tersebut menjadi tidak jelas ihwal partai politik yang bagaimana yang dikehendaki karena tidak dibedakan lagi antara partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan partai politik yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, serta tidak pula dapat dibedakan status partai politik peserta pemilu dengan partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia serta partai politik yang telah terdaftar di kementerian hukum dan 97 hak asasi manusia. Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau setidak-tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik yang telah pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali ketika hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu berikutnya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan lanjutan, apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi dalam pemilu sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat mencapai persamaannya dengan partai politik lainnya? Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, kami menyampaikan pendapat hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari permohonan Pemohon sebagai berikut: Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa penilaian Pemohon a quo pada dasarnya hendak mendelegitimasi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017, hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan sebagai berikut : 98 [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 a quo, kami tidak berubah dan yakin bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu tidak kehilangan relevansi. Meski diuji dengan realitas jumlah peserta Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan jumlah partai politik peserta pemilu 2014. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, yang antara lain menyatakan verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakukan yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub- paragraf [3.13.7] hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: 99 …perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perseta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuh-an syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 a quo, secara jelas dan tegas berangkat dari semangat: semua partai politik calon peserta pemilu mesti diperlakukan secara setara. Segala bentuk pembedaan yang menyebabkan unfairness penyelenggaraan pemilu mesti dieliminasi. Sekiranya, terhadap sejumlah partai politik diberlakukan secara berbeda, hal demikian justru bertolak belakang dengan kehendak konstitusi agar semua diperlakukan secara sama, termasuk partai politik dalam kaitan dengan kepesertaannya dalam pemilu. Lebih jauh dalam pertimbangan pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, kami menyatakan: Oleh karena itu, verfikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan menghapus keharusan verikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan verifikasi, terutama verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat mengubah dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju pendulum yang berbeda. [6.4.2] Bahwa apabila ditelusuri secara saksama dan komprehensif dalil-dalil dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam permohonan a quo, untuk adanya perlakuan yang sama bagi semua partai politik calon peserta pemilu, selain verifikasi 100 administratif, verfikasi faktual menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana dalil-dalil Pemohon, verifikasi faktual diperlukan karena jikalau verifikasi faktual tidak dilakukan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya mengandalkan kebenaran dan keakuratan dokumen yang diserahkan partai politik. Merujuk fakta empirik, misalnya dalam verifikasi 2019, masih terbuka kemungkinan perbedaan antara data administratif dengan hasil verifikasi faktual, baik soal keterpenuhan jumlah anggota maupun soal akurasi kepengurusan di setiap daerah. Selain itu, verifikasi faktual diperlukan karena adanya pemekaran dan pembentukan wilayah atau daerah baru. Dalam hal ini, kami sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa verifikasi faktual merupakan jantung dari verifikasi partai politik peserta pemilu. [6.4.3] Bahwa apabila dibaca secara saksama substansi dan pesan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, sebagai salah satu infrastruktur politik yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, meniadakan atau menghapus pembedaan perlakuan dalam verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu merupakan perwujudan pemenuhan dasar, yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [6.5] Menimbang bahwa oleh karena, sebagian dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, yang intinya, menghendaki verifikasi, baik administratif maupun faktual harus diberlakukan sama terhadap semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, memiliki tujuan yang nyaris sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, serta dalil-dalil demikian memiliki kesamaan pandangan dengan posisi dissenting opinion kami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan berpijak pada upaya pemenuhan hak dasar dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, kami tetap sama dengan pendirian sebelumnya, yaitu semua partai politik harus diverifikasi, baik secara administratif maupun faktual, untuk menjadi peserta pemilu. Dengan demikian, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan a quo. *** 101 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra 102 ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia