64/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 64/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. Pekerjaan : Purn. TNI/Advokat Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto II H 44, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si. Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris Umum PP ISNU Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Nurul Ihsan, Nomor 83D, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) Alamat : Jalan Sunan Giri Nomor 100, RT. 003, RW. 001 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini diwakili oleh Bayu Segara, S.H., sebagai Ketua Umum dan Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal 2 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada Tezar Yudhistira, S.H., M.H., Arief Rachman, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat pada ART & Co. Law Firm, berkedudukan di Jalan Ampasit, Nomor 15C Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Indonesia Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga UUD 1945, mengatur: 3 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2) Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3) Bahwa selain diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatas, kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga didasarkan pada ketentuan: 3.1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”) yang mengatur “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 3.2. Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasan Kehakiman”), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 4 4) Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A UU Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pengujian Pasal 169A UU Minerba terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, menguraikan tentang kapasitas Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5 3) Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk melakukan pengujian materiil terhadap UU Minerba, didasarkan atas Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Para Pemohon pengujian undang- undang, yaitu memiliki kualifikasi atau legal standing sebagai Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang dan adanya kerugian konstitusional karena berlakunya suatu undang-undang. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 4) Bahwa Pemohon I adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3, KTP) dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-4, NPWP). Pemohon I berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat No. 306136/001/DPP-KAI/2015 (Bukti P-5, KTA Advokat), dimana dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon I juga sering mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Hukum Pertambangan, diantaranya di PT. Transon Bumindo Resources, yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Konsultan Hukum (Bukti P-6, Certificate of Appriciation) yang diberikan oleh PT. Transon Bumindo Resources kepada Pemohon I. 5) Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7, KTP) dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-8, NPWP), dalam aktivitasnya Pemohon II adalah Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (“ISNU”) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292/A.II.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2018-2023 (Bukti P-9, SK Kepengurusan ISNU). Pemohon II juga memiliki concern terhadap tata kelola energi Indonesia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku (Bukti P-10, Curriculum Vitae) dan kegiatan seminar 6 serta pandangan/pendapat yang di muat dalam media online (Bukti P-11, Kumpulan Berita). 6) Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (“FKHK”), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan No. 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Reni Helianti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-12, Akta Pendirian) dan telah mendapatkan Pengesahaan sebagai Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Bukti P-13, SK Menkumham). 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FKHK, susunan pengurus dan pengawas telah disetujui untuk dirubah, dimana Bayu Segara, S.H., sebagai Ketua umum dan Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal (Bukti P-14, SK Menkumham Perubahan). Pasal 9 ayat (3) Akta Pendirian dan ketentuaan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga FKHK mengatur tentang kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mewakili organisasi FKHK didalam maupun diluar pengadilan (Bukti P-15, AD/ART FKHK). Kerugian Konstitusional Para Pemohon 8) Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia dengan profesi Advokat dan Konsultan Pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya (“KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”). Hal ini tentunya mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama diwilayah yang sudah di miliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma “a quo” saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja. 7 9) Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan- kebijakan Negara incasu Peraturan Perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Hingga saat ini Pemohon II masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk mengamati, memantau serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 10) Bahwa ketentuan norma “a quo” cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok Badan Usaha untuk tetap mendapat jaminan penyesuaian sekaligus perpanjangan Izin Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan PKP2B. Sementara Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kebijakan-kebijakan negara, namun secara materiil UU Minerba bermasalah karena telah kehilangan “ruh” idologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirya kehilangan peran dan kedaulatannya dimana hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma “a quo”. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian atas hal tersebut tidak akan terjadi dikemudian hari. 11) Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua Umum, Sekretaris Jenderal serta ketua-ketua bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam status organisasi Pemohon III bukanlah merupakan organisasi yang berbasis massa melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang berisi 8 Akademisi, Praktisi yang merupakan intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara”. 12) Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon III adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar FKHK, yakni pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 angka 5, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada organisasi apapun Pasal 7 FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan Konstitusi. Pasal 8 Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK Melakukan upaya-upaya: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme. 6. ... 13) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Pemohon III dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (Public Interest advocacy), serta melakukan perlindungan serta penegakan nilai- nilai konstitusionalisme. 14) Bahwa Pemohon III aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme saat ada undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara secara umum dan Pemohon III secara khusus, diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara No. 4/PUU-X/2012 terkait tentang Penggunaan Lambang Negara (dinyatakan oleh Mahkamah, Pemohon III memiliki legal standing dan Permohonan dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah Konstitusi). Kemudian dalam Perkara No. 97/PUU-XI/2013 terkait dengan 9 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (dinyatakan oleh Mahkamah, Pemohon III memiliki legal standing dan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya). Demikian juga terhadap Perkara No. 118/PUU-XVII/2014 tentang Pengujian Perppu Pilkada Langsung terkait dengan Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, Perkara No. 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian pimpinan KPK, Perkara No. 123/PUU-XIII/2015 tentang batas waktu penetapan tersangka, Perkara No. 66/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, Perkara No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket DPR terhadap KPK, terhadap kesemuanya Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon III memiliki kedudukan hukum. Terakhir dalam Perkara No. 16/PUU-XVI/2018 terkait dengan pemanggilan Paksa oleh DPR kepada warga negara, Mahkamah juga menyatakan Pemohon III memiliki legal standing dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. 15) Bahwa dalam perkara “a quo” dimana Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon III yang secara konsisten mengawal dan memperjuangkan Penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, sejak pembentukan Badan Hukum FKHK. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 169A UU Minerba terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 011/PUU-V/2007. III. Alasan Permohonan Ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut: A. Pasal 169A UU Minerba, mengatur: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: 10 a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; danf atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 11 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945: - Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, mengatur: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengatur: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” - Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, mengatur: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Terhadap ketentuan norma a quo yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Bahwa jika hendak berbicara kebijakan makro dan mikro di bidang Sumber Daya Alam, maka hal yang perlu dipertimbangkan yang utama oleh penyelenggara negara adalah soal Idiologi Politik Ekonomi Bangsa Indoneisa. 2) Bahwa secara prinsip Bung Hatta pernah menyatakan bahwa, “demokrasi sebagaimana yang dipancangkan melalui revolusi Perancis pada abad ke-18 hanya membawa masarakat Perancis pada demokrasi politik an sich yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan menepikan rakyat jelata. Dan demokrasi seperti itu, dianggap tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang mencita-citakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. 12 Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia harus mengarah pada demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia” (Yudilatif, Negara Paripurna, cetakan ketiga, Jakarta, Gramedia, 2011, hlm. 389) 3) Bahwa para pendiri bangsa secara visioner menetapkan visi negara untuk meraih perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, negara mengembangkan misi melindungi keselamatan warga dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, serta ketertiban dan perdamaian. (vide Baca Pembukaan UUD 1945). Oleh sebab itu, apabila perkembangan demokrasi dirayakan oleh oleh ekspresi yang oligarkis, tanpa kesanggupan negara untuk menengkkan hukum, ketertiban, yang berkeadilan, maka negara dapat kehilangan legitimasinya. 4) Bahwa konsepsi demokrasi di Indonesia tidak bisa jauh harus dikembalikan pada konsepsi idiologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah pembangunan (philosophische grondslag), teropong untuk memandang pembangunan (weltanschauung), dan bintang penuntun pembangunan (leitstern). Sebagai dasar, cara pandang, dan panduan pembangunan, Pancasila mestinya dijadikan paradigma pembangunan yang harus ditempatkan di atas sekaligus merembesi segala bidang pembangunan lain. (Jangan sampai terjadi miskonsepsi ideologi). 5) Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan paradigma Pancasila, hendaknya berangkat dari tiga ranah utama kehidupan manusia: ranah mental-spiritual, ranah institusional-politikal, dan ranah material-teknologikal. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedangkan ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Karena itu, ketiga ranah itu bisa disebut dalam satu tarikan napas sebagai ranah peradaban. Paradigma Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan tiga ranah itu. 13 6) Bahwa ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Dengan spirit ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, dikembangkan daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan). 7) Bahwa ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Bahwa tatanan sosial politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat- kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan) yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan. 8) Bahwa Ranah material-teknologikal basis utamanya sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong- menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” (commonwealth) serta atas cabang- cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi. 9) Bahwa pada akhirnya, tiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan, diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila. 10) Bahwa dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi Pancasila, dapat dimaknai sebagai perwujudan dari perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 14 hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang mana prinsip perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 11) Bahwa atas bagunan prinsip itulah, konstitusi kita dalam BAB XIV yang mengatur Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” ketentuan ini diiukuti dengan rumusan ayat (3) yang menghendaki bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 12) Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) harus menjadi idiologi politik ekonomi atau politik hukum ekonomi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah termasuk dalam perumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang (DPR-Presiden) beserta aturan pelaksannya. 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan definisi yang tentang demokrasi ekonomi. (Vide halaman 135), bahwa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial. 15 14) Bahwa Pelbagai ujian yang di hadapi dalam menegakkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pelbagai kesempatan pernah dialami yaitu ketika hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memposisikan air menjadi barang komersial sebagai akibat dari adannya pengaturan “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 058-059-060- 063/PUU-II/2004 kemudian menegaskan bahwa “para founding fathers secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945......” (Vide 058-059-060-063/PUU-II/2004, halaman 488). Pada pertimbangan ini memperlihatkan sikap Mahkamah dalam memposisikan air sebagai bagian dari objek penguasaan negara dan merupakan hak yang harus di lindungi. 15) Bahwa dalam Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, Mahkamah juga kembali menegaskan dalam pertimbanganya pada halaman 495 bahwa, “air adalah res commune, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945” Oleh karennya di luar hak guna pakai setiap pengusahaan terhadap air haruslah tunduk pada hak penguasaan oleh negara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 16 Pemerintah dapat menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai bahan baku maupun pemanfaatan sumber daya dari air. 16) Bahwa Mahkamah juga melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU- II/2004 menegaskan konsep menguasai negara meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan (beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). (Vide 058-059-060-063/PUU- II/2004, halaman 498) 17) Bahwa makna menguasai negara juga sebelumnya telah telah ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 001-021- 022/PUU-I/2003 pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dimana Mahkamah berpendapat bahwa perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share- holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah 17 mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat. (Vide 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 334) 18) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkmah kemudian merincikan pengertian penguasaan pada aspek perdataan yang menyatakan bahwa “Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Vide 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 335) 19) Bahwa tidak hanya berhenti pada beberapa putusan diatas, Mahkamah dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Paragraf [3.11], halaman 99) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kemudian kembali menegaskan secara lebih rinci makna di kuasai negara yang berada dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 (Melalui Putusan Nomor 18 36/PUU-X/2012, Mahkamah merinci makna dikuasai negara dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003) bahwa, “Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945. Sehingga menurut Mahkamah dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Vide Halaman 100), Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3). 20) Bahwa dalam putusan Mahkamah No. 3/PUU-VIII/2010 pada Paragraf [3.15.4] halaman 158, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...”. 21) Bahwa apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar- besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak 19 serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 22) Bahwa Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat. Maka Mahkamah melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012 membentuk rumusan tingkatan penguasaan negara sebagai berikut: “berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan “... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan 20 oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap erpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”... Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam. (Vide Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12], Halaman 101) 23) Berdasarkan sejumlah Putusan Mahkamah atas tafsir Pasal 33 UUD 1945 megenai menguasai negara dapat disimpulkan beberapa paoin yang pada intinya: a. Bahwa Hak menguasai negara meliputi kegiatan. Pertama, merumuskan kebijaksanaan (beleid). Kedua, melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad). Ketiga, melakukan pengaturan (regelendaad). Keempat, melakukan pengelolaan (beheersdaad). Kelima, melakukan pengawasan (toezichthoudendaad); b. Makna penguasaan negara harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar- besar kemakmuran rakyat”; c. Makna menguasai negara harus dimaknai secara bertingkat. Bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua negara membuat kebijakan dan pengurusan. Serta peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. 24) Dari berbagai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas sesungguhnya putusan tersebut mengikat secara umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Akibatnya semua organ atau lembaga negara, terikat pada putusan tersebut. Putusan yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum menyebabkan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang ataupun Undang-Undang 21 secara keseluruhan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan diundangkannya satu Undang-Undang yaitu bersifat erga omnes. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara [Erga Omnes (Latin: in relation to everyone) istilah yang sering dipergunakan dalam hukum untuk menjelaskan hak-hak atau kewajiban yang berlaku terhadap semua pihak]. 25) Bahwa atas dasar berlakunya prinsip erga omnes terhadap pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir yang secara jelas dan tegas terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diatas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pembentuk undang-undang untuk mengeyampingkanya dalam setiap proses pembentukan undang-undang. 26) Bahwa akan tetapi dalam kondisi yang cukup sulit dan tak menentu akibat pandemi yang melanda secara global termasuk Indonesia pembentuk undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) dan pada tanggal 10 Juni 2020 telah ditetapkan dan diundangkan RUU tersebut menjadi UU MInerba, yang memiliki kecacatan secara subtansi (materiil). 27) Bahwa UU Minerba bermasalah secara materiil karena kehilangan “ruh” ideologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirya kehilangan peran dan kedaulatannya. Hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma “A quo”. 28) Bahwa Ketentuan Norma “A quo” berimplikasi terhadap beberapa hal : a. Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak/perjanjiannya dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang dengan jaminan mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (2x 10 tahun); 22 b. Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpanjangan melalui IUPK langsung memperoleh luas wilayah yang eksisting berdasarkan kontrak yang terdahulu; c. Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayang yang eksisting dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri (potensi perluasan wilayah); d. Pemegang KK dan PKP2B diperlakukan berbeda dengan Badan Usaha swasta sebagai akibat dari tidak tunduknya Pemegang KK dan PKP2B terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba, yang harusnya mengikuti lelang bersama Badan Usaha swasta lainya jika ingin memperoleh IUPK namun dengan berlakunya ketentuan norma A quo Pemegang KK dan PKP2B yang habis masa berlakunya tidak perlu mengikuti lelang karena dijamin mendapatkan IUPK; e. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) memiliki hak prioritas untuk mengelolah dan memanfaatkan lahan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang KK dan PKP2B yang telah habis atau berakhir masa kontrak/perjanjian, namun BUMN dan BUMD kehilangan peluang dan kesempatan tersebut dengan berlakunya ketentuan norma “A quo”; f. Rumusan Pasal 169A UU Minerba memberikan peran yang terlalu besar kepada Menteri dan menegasikan peran Pemerintah Daerah. 29) Bahwa berdasarkan pelbagai implikasi diatas menunjukan bahwa ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal tersebut karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan Badan Usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan Badan Usaha swasta yang sama 23 posisinya dengan Badan Usaha swata yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba. 30) Bahwa penambahan Pasal 169A UU Minerba 2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas, dikarenakan tidak ada ratio legis/alasan hukum dari pembentuk undang-undang tiba-tiba mengubah undang-undang untuk mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B yang mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah Badan Usaha swasta (Perlu diketahui Badan Usaha swasta berbeda dengan Badan Usaha swasta nasional. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dalam negeri). 31) Bahwa berdasarkan sejumlah data yang dimiliki Para Pemohon penting untuk mengaitkan penambahan Pasal 169A UU Minerba 2020 dengan beberapa perusahan pemegang PKP2B yang masa kontraknya akan berakhir diantaranya: Tabel.1 Data Pemegang PKP2B yang Kontraknya Akan Berakhir Perusahaan Luas Wilayah (Ha) Masa Berakhir Kontrak PT. Kendilo Coal Indonesia 1.869 13 September 2021 Kaltim Prima Coal/ KPC 84.938 31 Desember 2021 PT Multi Harapan Utama 40.531 1 April 2022 PT. Arutmin Indonesia 55.573 1 November 2020 PT Adaro Indonesia 31.379 1 Oktober 2022 PT Kedico Jaya Agung 47.500 13 Maret 2023 PT Berau Coal 106.009 26 April 2025 Sumber: Kolom Opini Harian Kompas, 18 Juli 2020 32) Bahwa sejumlah perusahaan pemegang PKP2B pada tabel diatas adalah pemasok utama batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kelistrikan nasional. Tahun 2019, misalnya realisasi batubara PLN untuk kelistrikan mencapai 91,1 juta ton dan perusahaan-perusahaan swasta nasional memasok 70 persen 24 batubara dan sisanya 30 persen dari anak usaha PLN di sektor batubara. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa PLN masih mengantungkan diri kepada perusahaan-perusahaan PKP2B sebagai pemasok batubara untuk aliran listrik nasional. 33) Bahwa besarnya keterkaitan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listik nasional pada PLN memperlihatkan bahwa batubara adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga telah sewajarnnya pemegang PKP2B dapat di alihkan ke BUMN/BUMD agara negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya batubara (penguasaan negara). Pengelolaan secara langsung atas sumber daya batubara adalah sejalan dengan tafsir Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang mengupayakan agar negara melalui (BUMN/BUMD) melakukan penguasaan dengan megelola secara langsung sumber daya batubara yang sangat berdampak langsung untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 34) Bahwa Pasal 169A UU Minerba memperlihatkan ketidak berpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK (Vide Pasal 75 yat (3) UU Minerba), akan tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba. 35) Bahwa adanya prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK telah diatur secara dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Sedangkan khusus untuk Badan Usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang. Kontruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba ini menunjukan politik hukum yang menghendaki BUMN dan BUMD di posisikan sebagai pihak yang utama memperoleh IUPK sebagai bagian dari pelaksanaan tafsir menguasai negara (negara melakukan pengelolaan) yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang makna menguasai negara. 25 36) Bahwa Konstuksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang- undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dan ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 37) Bahwa Keberadaan Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. Sehingga ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” Disamping itu keberadaan Pasal 169A UU Minerba menunjukan relasi yang tidak adil antara pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak – Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat – Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Certificate of Appriciation – Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak – Pemohon II; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292/A.II.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2018-2023; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Curriculum Vitae – Pemohon II; 11. Bukti P-11 : Fotokopi berita berjudul “Tak Dukung Program Pemerintah, Pengamat: Jangan Beri Ijin AKR Berbisnis Avtur”; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan “Forum Kajian Hukum dan Konstitusi”; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-220.AH.01.07. Tahun 2012; 27 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000224.AH.01.08.TAHUN 2018; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Bab I, Nama, Tempat, Waktu, dan Kedudukan “Forum Kajian Hukum dan Konstitusi”. Selain itu para Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. A. Sonny Keraf yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama yang menjadi fokus keterangan Ahli adalah berkaitan dengan Pasal 169A UU No. 3/2020, khususnya yang berbunyi: “(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberlkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketententuan dan seterusnya. Menurut pemahaman Ahli, baik sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Anggota Legislatif dengan tugas antara lain menyusun undang-undang maupun sebagai warga negara biasa, Pasal 169A harus dibaca dalam satu kesatuan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang No. 3/2020. Pertama, pada poin 119 UU No. 3/2020 dikatakan "Di antara Pasal 169 dan Pasal 10 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 169A” dan seterusnya (huruf miring kami tambahkan). Artinya, Pasal 169 UU No. 4/2009 sama sekali tidak mengalami perubahan atau tetap dipertahankan. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman atas Pasal 169 yang dipertahankan tersebut, maka Pasal 169A tidak dibutuhkan lagi karena sejak tahun 2010, seluruh isi KK dan PKP2B telah disesuaikan dengan isi UU No. 4/2009 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 169 huruf (b) Pasal 169 huruf (a) mengamanatkan bahwa statusnya tetap dipertahankan sebagai KK dan PKP2B tetapi isinya berubah sesuai dengan seluruh isi dan amanat UU No. 4/2009 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 169 huruf b, yang berbunyi: "Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara" (huruf miring kami tambahkan). Maknanya, kita semua sebagai warga negara dan semua saja yang menjalankan usahanya di 28 bidang apa raja di wilayah NKRI, termasuk pemegang KK dan PKP2B, harus tunduk pada amanat undang-undang yang berlaku, termasuk Pasal 169 huruf (b) UU No. 4/2009 yang dipertahankan dalam UU No. 3/2020. Itu berarti secara otomatis isi KK dan PKP2B telah berubah sejak tahun 2010 tanpa perubahan formal statusnya sebagai KK dan PKP2B. Itu berarti pula, tidak diperlukan lagi jaminan perpanjang sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 169A ini karena perpanjangan tersebut telah dilaksanakan dengan menyesuaikan isi KK dan PKP2B dengan isi UU No. 4/2009 sesuai amanat Pasal 169 tersebut. Oleh karena itu, Pasal 169A ini harus gugur dengan sendirinya demi menghormati kedaulatan hukum dan kepastian hukum Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penjamin tegaknya Konstitusi, UUD 1945 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus membatalkan Pasal 169A ini demi menghormati kedaulatan hukum dan kepastian hukum di negara ini. Kedua, tentang ketentuan mengenai IUPK, baik yang dimaksudkan dalam keseluruhan UU No. 4/2009 maupun UU No. 3/2020, termasuk yang tercantum dalam Pasal 169A, harus dibaca dalam satu kesatuan maksud dengan pasal-pasal lainnya. Secara khusus, harus dibaca dan dipahami dalam kaitan dengan Pasal 27A UU No. 3/2020 tentang Pencadangan Negara, yaitu dimaksudkan, ayat (c) "untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubaraa dan/atau (d) untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan." Mengingat, IUPK adalah izin pertambangan yang diberikan untuk WPN yang sebagian wilayahnya dapat dijadikan WUPN, maka Pasal 169A harus dibaca dalam satu tarikan nafas tentang maksud pencadangan negara ini. Ada niat sangat mulia dari penetapan WPN di balik proses penyusunan UU No. 4/2009. Selain dimaksudkan "untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan," dimaksudkan pula "untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubaru." Ada dua semangat dasar atau maksud dari pencantuman "untuk keperluan konservasi Mineral logam dan batubara ini." Pertama, para penyusun Undang Undang No. 4/2009 terpanggil untuk mencegah pengalaman pahit kita terkait dengan minyak bumi dan gas alam, yang karena terdorong oleh keinginan untuk menarik devisa sebesar-besarnya, di masa lalu kita mengekspor sebanyak-banyaknya kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dengan harga yang pada saat itu masih murah, dengan akibat di 29 kemudian hari kita kekurangan pasokan kebutuhan di dalam negeri dan terpaksa harus mengimpor minyak bumi dalam jumlah besar dengan harga yang justru sebalikmya telah lebih mahal berlipat-lipat, sekaligus menimbulkan resiko yang besar karena ketergantungan akan impor kebutuhan energi yang sangat vital tersebut dapat membuka peluang boikot atau semacamnya dari negara pengekspor yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, para penyusun Undang-Undang No. 4/2009 dan kemudian dipertahankan dalam UU No. 3/2020 tidak ingin kejadian serupa terulang. Dengan niat mulai agar kekayaan alam nasional berupa mineral logam dan batubara tidak lagi mengalami nasib yang sama seperti nasib kekayaan minyak bumi di masa lampau, para penyusun UU No. 4/2009 (dan juga UU No. 3/2020) bersepakat untuk mencadangkan kekayaan alam ini untuk kebutuhan di masa yang akan datang, bila perlu masa yang cukup lama jauh di kemudian hari selagus menjadi warisan untuk anak cucu kita. Untuk itu, Pasal 169 huruf (b) mengamanatkan agar isi KK dan PKP2B disesuaikan dengan amanat UU No. 4/2009 yang antara lain mengatur pembalasan luas wilayah dan masa konsensi pengusahaan mineral dan batubara agar wilayah selebihnya dijadikan pencadangan negara untuk "konservasi mineral logam dan batubara" untuk kebutuhan di masa yang akan datang, agar pengalaman buruk dengan minyak bumi di masa lalu tidak terulang lagi. Atas dasar niat mulia tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia kiranya meneguhkan niat mulia tadi dengan memperketat eksploitasi kekayaan alam nasional berupa mineral dan batubara baik untuk mecegah hal yang dikhawatirkan para pembuat undang-undang tadi maupun untuk warisan anak cucu. Jadi, sudah sepantasnya niat mulia ini juga diberlakukan kepada wilayah eks KK dan PKP2B untuk tidak dibuka dan dieksploilasi secara besar-besaran tetapi sebaiknya dibatasi demi niat mulai tadi. Pemberian konsesi seluas-luasnya dengan masa operasi yang lama justru bertentangan dengan niat mulia tadi. Kedua, pencadangan tadi, secara khususnya dikandung maksud untuk diperuntukkan penambangannya oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penugasan oleh negara. Ini sejalan dengan amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 30 kemakmuran rakyat." Demi menjamin agar kekayaan alam yang dikuasai negara tadi dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, maka sudah saatnya Badan Usaha Milik Negara diprioritaskan untuk mengusahakan mineral dan batubara tadi tanpa membatasi peran serta sektor swasta. Karena sektor swasta, khususnya pemegang KK dan PKP2B, telah diberi konsesi pertambangan mineral dan batubara sedemikian lama dan sedemikian luas, sudah saatnya Badan Usaha Milik Negara ditugasi oleh negara untuk mengusahakan mineral dan batubara di WPN tadi, yang menurut ketentuan Pasal 27A ayat (b) "memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/atau Batubara." Ini akan membawa "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketiga, amanat Pasal 169 huruf (b) bahwa KK dan PKP2B disesuaikan dengan UU No. 4/2009 (hal mana dipertahankan dalam UU No. 3/2020), harus dipahami dalam niat mulia yang sama untuk membatasi luas wilayah dan masa konsesi KK dan PKP2B sebagaimana diatur dalam UU No. 4/2009 dan juga dipertahankan dalam UU No. 3/2020. Di balik pembatasan ini ada pesan ideologis dan konstitusional yang sangat kuat. Salah satu asas ideologis yang menjadi roh penyusunan UU No. 4/2009 adalah sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan amanat Konstitusi UUD 1945, pasal 33 ayat (4), yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Atas dasar ideologis Pancasila dan amanat Konstitusi ini, maka penguasaan sumber daya mineral dan batubara diatur penguasaannya agar tidak menumpuk pada segelitir pelaku usaha. Demi menjamin keadilan tadi, termasuk asas "demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan," maka masa konsesi dan luasan wilayah penambangan memang perlu dibatasi agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir pelaku pertambangan mineral dan batubara Ini akan berdampak sangat positif untuk ikut mengubah struktur dan postur ekonomi nasional - termasuk khususnya di bidang penguasaan mineral dan batubara - yang sangat oligopolistis dikuasai oleh segelintir pelaku usaha dan bertentangan dengan asas keadilan, yang bahkan dapat menimbukan keresahan sosial politik secara nasional. Karena itu juga, akan menjadi sangat tidak adil dan bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, apabila para pemegang KK dan 31 PKP2B yang telah berpuluh tahun diberi konsesi, malah diberi keistimewaan dengan luas wilayah pertambanngan seluas wilayah kontrak atau perjanjian, sebagaimana diindikasikan oleh Pasal 169A ayat 2 bumf (b): "luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri." lni sangat tidak adil karena pelaku usaha pertambangan lainnya justru dibatasi luas wilayah izin usaha pertambangannya, sementara para pemegang KK dan PKP2B malah diberi luas wilayah usaha pertambangannya sedemikian luas sesuai kontrak atau perjanjian. Jelas ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena itu, sekali lagi ini semakin memperkuat pendapat kami di atas agar Pasal 169A ini dibatalkan demi konstitusi. Dengan penjelasan Ahli ini, sebagai saksi ahli dari para Pemohon Ahli sekaligus memohon agar para Hakim Konstitusi Yang Mulia dapat ikut memperkuat niat mulia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara membatasi konsesi wilayah dan masa pengusahaan mineral dan batubaru pada segelintir pelaku, termasuk khususnya dalam hal ini pemegang KK dan PKP2B, untuk dibuka bagi sebanyak mungkin pelaku, dengan terutama memprioritaskannya bagi BUMN demi sebesar-besamya kemakmunm rakyat dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, terkait dengan Pasal 169A yang perlu dipertimbangkan selain ketiga hal di atas, adalah tentang IUPK bagi KK dan PKP2B, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169A, yang antara lain berbunyi: "(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah meinenuhi persyaratan dengan ketentuan" (huruf miring kami tambahkan). Sekali lagi, Pasal ini kalaupun dipertahankan – padahal menurut pendapat-pendapat kami di atas perlu dbatalkan – harus dibaca dalam satu kesatuan dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 3/2020, yang berbunyi: "Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasal dari:" huruf (b) "eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK" (huruf miring kami tambahkan). Demikian pula Pasal 169A harus pula dibaca dalam satu kesatuan dengan pasal Pasal 171A, yang berbunyi: "Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri (huruf miring kami tambahkan). Jika dibaca dalam satu tarikan nafas, maka amanat Pasal 169A ini kontradiktif atau tidak 32 sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 171A tersebut. Alasannya, Pasal 169A langsung memberi jaminan bahwa KK dan PKP2B "diberi jaminan perpanjangan menjadi IUPK" (tanpa kata "dapat") padahal menurut pemahaman kami atas Pasal 28 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 171A, belum tentu wilayah eks KK dan PKP2B berubah menjadi WUPK untuk selanjutnya diberi IUPK berubah atau tidak menjadi WUPK sangat tergantung pada evaluasi menteri. Bagaimana bisa sebuah wilayah yang belum tentu ditetapkan menjadi WUPK sudah diberi jaminan untuk diperpanjang menjadi IUPK. Ini rancu dan karena itu semakin kuat dasar pemikiran bahwa Pasal 169A perlu dibatalkan. Fokus penyampaian pendapat Ahli yang kedua Ahli arahkan pada Pasal 170A, yang berbunyi "(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang: a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian; b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belun dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) talum sejak Undang-Undang mulai berlaku" (huruf miring kami tambahkan). Sebagai Ketua Panitia Kerja UU No. 41/2009 yang terlibat dalam penyusunan UU Mineral dan Batubara, Ahli sungguh sedih membaca isi Pasal ini. Visi besar UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang sejalan dengan dan merupakan implementasi amanat Konstitusi UUD 1945 "untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat," telah dibuyarkan oleh Pasal 17IA ini. Alasan kami adalah bahwa, selama ini, dengan mengekspor konsentrat, yaitu mineral logam yang belum dimurnikan, telah menyebabkan hilangnya peluang keuntungan finansial dan ekonomis berupa nilai tambah harga jual logal hasil pemurnian yang berlipat-lipat besarnya, penciptaan lapangan kerja dalam negeri, dan efek berganda lainnya dan proses pemurnian mineral logal dalam negeri, dengan akibat sumber daya alam milik negara lebih menjadi kutukan bagi rakyat Indonesia dan bukannya menjadi "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 170 UU No. 4/2009 telah memberi 33 toleransi masa transisi untuk melakukan pemurnian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut bagi pemegang KK, tetapi itu tidak kunjung dilaksanakan. Ini juga mengganggu rasa keadilan sebagian pelaku usaha pertambangan mineral lainya, yang sudah patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia dengan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri, sementara yang tidak patuh dan terus mengulur-ulur komitmennya malah diberi lagi kesempatan untuk mengekspor mineral logam yang belum dimurnikan. Ini sangat tidak adil dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945. Karena itu, Pasal ini pun sudah selayak dan semestinya dicabut oleh Majelis Yang Mulia, Penjaga Konstitusi UUD 1945. Demikianlah keterangan yanga bisa Ahli sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, demi mewujudkan baik amanat ideologi Pancasila maupun amanat Konstitusi UUD 1945, terkait dengan permobonan uji materi atas UU No. 3 Tahun 2020. Besar harapan kami, dengan beberapa keterangan di atas, Majelis Hakim dapat lebih teguh mengabulkan permohonan para penggugat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 dan keterangan tertulis bertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima Mahkamah pada 10 Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Materiil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara 64 dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 34 Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon menggunakan beberapa batu uji yang tidak relevan dengan hak konstitusional Para Pemohon. Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak-hak konstitusional, melainkan mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga sama sekali tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah sejalan dengan norma Pasal a quo, yang pada intinya mengatur syarat-syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian merupakan wujud dari adanya suatu bentuk kekuasaan negara dalam mengatur kekayaan alam. Pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapat jaminan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana telah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR berpandangan bahwa adressat atau pihak yang dituju dari ketentuan Pasal a quo adalah Pemerintah dan badan- badan usaha pertambangan karena secara spesifik pada intinya mengatur tentang syarat-syarat perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Dengan demikian, DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 64 tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional serta pertautan Pasal a quo UU 3/2020 dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 35 b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan di perusahaan pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk KK dan PKP2B dimana Pasal a quo berpotensi secara pasti merugikan Pemohon I saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja (vide Perbaikan Permohonan hal. 6). Terhadap dalil Pemohon I tersebut, DPR menerangkan bahwa berlakunya Pasal a quo tidak menghalangi hak Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dan konsultan hukum. Pemohon I seharusnya dapat mengkonstruksikan secara jelas dan sistematis kerugian yang dialami secara langsung sebagai advokat termasuk dalam hal menangani kasus konkret klien berkaitan dengan syarat-syarat perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sehingga tidak hanya sekadar memberikan dalil kerugian yang asumtif. Pemohon II yang juga mendalilkan bahwa sebagai WNI dan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara (vide Perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil tersebut, DPR tidak menemukan alasan yang relevan terkait kerugian Pemohon II secara langsung sebagai Sekretaris Umum ISNU atas berlakunya Pasal a quo yang ditujukan untuk badan-badan usaha pertambangan. Pemohon II juga tetap dapat menjalankan hak dan kewenangan organisasinya sesuai visi misinya tanpa terganggu dengan keberlakuan Pasal a quo. Sedangkan Pemohon III juga mendalilkan sebagai badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pemohon III sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci kerugian konstitusional seperti apa yang dialami oleh Pemohon III yang berarti Pemohon tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai badan hukum yang 36 melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum. Oleh karena itu, tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya Pasal a quo UU 3/2020. c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah dilanggar dan memang disebabkan oleh keberlakuan Pasal a quo. Pemohon I sebagai advokat dan konsultan pertambangan yang merasa secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya tersebut tidak dapat membuktikan atau menjelaskan kerugian konstitusional apa dan bagaimana yang diderita karena pada saat diajukan permohonan a quo juga tidak ada kasus klien yang sedang ditangani berkaitan dengan berlakunya Pasal a quo. Sementara telah jelas Pasal a quo tidak ditujukan untuk Pemohon I sebagai advokat dan konsultan hukum. Pemohon I juga hanya menyebutkan sering mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan hukum pertambangan di antaranya PT. Transon Bumindo Resources namun tidak menjelaskan sama sekali apa dan bagaimana keterkaitan kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dengan profesi Pemohon I. Terhadap Pemohon II juga jelas memposisikan dirinya sebagai perorangan atau mewakili kepentingan organisasi. Jika dilihat pada kedudukannya sebagai Sekretaris Umum ISNU dalam mengawal kebijakan negara yang concern di bidang tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang juga membuat beberapa karya tulis terkait hal tersebut, seharusnya Pemohon II dapat menguraikan temuan dan relevansi hasil karya tulisnya tersebut dengan Pasal a quo. Tidak ada kerugian secara langsung yang dialami organisasi ISNU secara spesifik. Para Pemohon tidak menguraikan pertentangan Pasal a quo dengan ketentuan yang dijadikan batu uji. Begitupula dengan Pemohon III yang merasa dirugikan karena secara konsisten menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme. Pertanyaannya, sebagai badan hukum perkumpulan akademisi dan praktisi, apa dasar 37 Pemohon III mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional karena Pasal a quo dianggap bertentangan dengan batu uji Para Pemohon. Pemohon III tidak dapat menguraikan bahwa kegiatan badan hukumnya telah terganggu dengan keberlakuan Pasal a quo. Pemohon III juga tidak dapat menunjukkan temuan dari hasil penelitian dan pengkajian apa yang telah didapat oleh organisasinya berkaitan dengan Pasal a quo. Dengan demikian, DPR berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya baik aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi atas berlakunya Pasal a quo. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak (taxpayer) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat 38 diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019). Oleh karena Para Pemohon tidak dapat menguraikan keterkaitan antara kerugian yang didalilkan dengan Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan Pasal a quo. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permoho``nan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan pengujian pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materil DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). 39 Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Meskipun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 40 2. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No 4/2009) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU 3/2020 a. Bahwa dalam perkembangannya, UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. b. Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap UU 4/2009, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 3/2020, yaitu: 1) pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan; 2) kewenangan pengelolaan mineral dan batubara; 3) rencana pengelolaan mineral dan batubara; 4) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; 5) penguatan peran BUMN; 6) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; 41 7) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan paskatambang; 8) beberapa hal lain terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B. c. Bahwa UU 3/2020 diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah, di antaranya adalah: 1) Masih maraknya jual beli IUP; 2) Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3) Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan; 4) Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkepastian; 5) Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 6) Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 7) Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan; 8) Kurangnya inspektur tambang dalam praktek pengawasan kegiatan pertambangan. d. Bahwa DPR sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, pertambangan mineral dan batubara memiliki berbagai tantangan dalam UU 4/2009, di antaranya: 1) Terdapat beberapa norma dalam UU 4/2009 yang tidak implementatif atau belum cukup diatur, sebagai contoh: 42 a) Permasalahan antarsektor terkait kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian yang belum terdapat kepastian hukum; b) Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit mineral dan batubara; c) Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah; d) Masih adanya anggapan bahwa divestasi saham sering menghambat investasi; e) Penyempurnaan pertambangan rakyat; f) Pengaturan khusus izin pengusahaan batuan; g) Isu lingkungan yang masih menjadi masalah; h) Penguatan peran BUMN; dan i) Kelanjutan operasional pemegang KK dan PKP2B. 2) Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3) Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan UU 4/2009 dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU 4/2009 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPR bersama-sama dengan Pemerintah memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap UU 4/2009. e. Terkait dengan pengujian ketentuan Pasal 169A UU a quo, DPR terlebih dahulu menyampaikan sebagai berikut: 1) Bahwa KK atau PKP2B merupakan perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara. Perjanjian tersebut dikenal sebelumnya dengan frasa “Perjanjian Karya” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967) yang telah dicabut dengan UU 4/2009. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU 11/1967 menjelaskan bahwa melalui Perjanjian Karya, Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk 43 melaksanakan pekerjaan usaha pertambangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri. 2) Bahwa ketentuan Pasal 35 UU 3/2020 menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha tersebut dilakukan salah satunya melalui pemberian izin yang antara lain terdiri atas Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terjadi pergeseran rezim yang semula melalui Perjanjian Karya menjadi rezim perizinan. 3) Bahwa DPR menyadari perubahan rezim tersebut tentu akan memerlukan adaptasi bagi pemegang KK dan PKP2B yang telah menginvestasikan waktu dan biayanya untuk mengelola pertambangan. Sehingga, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian karya yang pernah dibuat sebelumnya berdasarkan UU 11/1967 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, maka diatur ketentuan peralihan dalam Pasal 169 huruf a UU 4/2009 yang menyatakan bahwa “KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU 4/2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”. Dengan ketentuan tersebut maka masih terdapat kepastian hukum terhadap pelaksanaan KK dan PKP2B yang telah ada tersebut, termasuk hak untuk memperoleh perpanjangan yang diatur dalam perjanjian KK dan PKP2B tersebut. 4) Bahwa Pasal 169A UU 3/2020 merupakan pengaturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Dengan ketentuan tersebut maka selanjutnya KK dan PKP2B existing tidak berlaku lagi karena sudah terkonversi menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan ke depannya Pemerintah tidak akan mengadakan perjanjian dalam bentuk KK dan PKP2B. Oleh karena itu keberlakuan Pasal 169A UU 3/2020 tersebut mengakomodir pergeseran rezim perjanjian (kontrak) menjadi rezim perizinan dan 44 merupakan cara untuk “memaksa” KK dan PKP2B untuk mau berubah menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. f. DPR menyampaikan terkait dengan perpanjangan kontrak/izin yang merupakan demi kepastian hukum dan bukan merupakan bentuk pembedaan perlakuan atau diskriminasi hukum sebagai berikut: 1) Sebagaimana diketahui, investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar dan waktu persiapan serta studi yang tidak sebentar, peralatan dan teknologi serta sumber daya manusia yang harus memadai. Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun lamanya untuk memperoleh return of investment, karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber cadangan mineral dan batubara sampai dilakukannya kegiatan operasi dan penjualannya memerlukan waktu yang cukup lama. 2) Apabila kita menelaah ketentuan mengenai jangka waktu pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3/2020 untuk dibandingkan dengan negara-negara penghasil tambang terbesar lainnya di dunia, maka sesungguhnya kesempatan waktu pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan Indonesia masih dalam batas toleransi yang wajar. Hal tersebut dapat dibaca dari tabel berikut: NO NEGARA JANGKA WAKTU 1. Kanada (British Columbia) (Legal basis: Mineral Tenure Act RSBC 1996 ) a. Tahap awal: Maksimal 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan: Maksimal 30 (tiga puluh) tahun 2. Kanada (Ontario) (Legal basis: Mining Act R.S.O. 1990) a. Tahap awal: Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun; b. Perpanjangan: Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun 3. Amerika Serikat a. Tahap awal: 20 (dua puluh) tahun; 45 (Legal basis: the General Mining Law of 1872 (United States Code – Title 30 Mineral Lands and Mining) b. Perpanjangan: 10 (sepuluh) tahun (federal coal lease) 4. Australia (Legal basis: Mining Act 1978 Part IV, Division 3, S. 76 ) a. Tahap awal: Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun; b. Perpanjangan: Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. 5. Turki (Legal basis: Mining Law No. 3213 of 4 June 1985) Total bisa mencapai 50 (lima puluh) tahun untuk mineral dan batubara serta tidak dapat diperpanjang. 6. Bolivia (Legal basis: Law No. 535 of 28 May 2014 and Law No. 845 of 24 October 2016 on Mining Law) a. Tahap awal: 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan: 30 (tiga puluh) tahun. 7. Afrika Selatan (Legal basis: Amendment Bill to the Mineral and Petroleum Resources Development Act 2002) a. Tahap awal: Maksimal 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan: Maksimal 30 (tiga puluh) tahun. 8. Indonesia (Legal basis: UU 3/2020) a. Tahap awal: Maksimal 20 (dua puluh) tahun; (Mineral dan batubara) b. Perpanjangan: 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (Mineral dan batubara) 3) Bahwa mengingat sifat pengelolaan pertambangan yang memerlukan waktu yang panjang dan padat modal, maka perpanjangan kontrak/izin telah dikenal sejak UU 11/1967 jo. Peraturan Pemerintah 46 Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU 11/1967 dengan diaturnya ketentuan mengenai perpanjangan kuasa pertambangan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam KK dan PKP2B yang mengatur hak bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sebagai contoh konkrit adanya ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu dalam PKP2B yang dibuat berdasarkan ketentuan UU 11/1967 dapat dibaca dari ketentuan yang ada di dalam beberapa Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah dengan perusahaan pertambangan, yang antara lain berketentuan sebagai berikut: “Operasi Produksi akan berakhir saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 10.3. Perjanjian dan kelanjutan operasi pertambangannya dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan, paling banyak dua kali secara bertahap dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dengan terlebih dahulu Perusahaan mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (vide Pasal 30 Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT. Kaltim Prima Coal). 4) Bahwa pengaturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B dalam ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 (PP 23/2010). Sebagai bagian dari bentuk penghormatan perjanjian KK/PKP2B yang telah diatur dalam Pasal 169 huruf a UU 4/2009 dan untuk mengatur mekanisme transisi dari rezim perjanjian KK/PKP2B menuju rezim perizinan IUPK dalam pengelolaan di bidang tambang, maka diatur ketentuan Pasal 112 angka 2 huruf a PP 23/2010 pada intinya mengatur mengenai perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya KK dan PKP2B dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang minerba, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Frasa “kecuali mengenai penerimaan 47 negara yang lebih menguntungkan” menegaskan keberpihakan negara pada kepentingan nasional dalam peralihan KK dan PKP2B menjadi IUPK. 5) Bahwa ketentuan PP 23/2010 tersebut merupakan dasar hukum yang memberikan jawaban atas permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. Oleh karena itu pembentuk undang-undang menilai terdapat urgensi untuk lebih memberikan penguatan dan penegasan melalui pengaturan Pasal 169A UU 3/2020 yang sebelumnya telah diatur dalam KK dan PKP2B serta Pasal 112 angka 2 huruf a PP 23/2010. 6) Bahwa Pasal 169A UU 3/2020 perlu dipahami secara utuh yang pada intinya perpanjangan KK dan PKP2B diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, sehingga penerimaan negara diproyeksikan akan meningkat dengan keberlakuan Pasal 169A UU 3/2020. Selain itu juga terdapat hal lainnya yang menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional (vide Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020). 7) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 112B angka 3 PP 23/2010 memberikan persyaratan perpanjangan KK dan PKP2B berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Namun ketentuan Pasal 112B angka 9 PP 23/2010 mengatur bahwa Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. Dengan demikian, jaminan perpanjangan dalam Pasal 169A UU 48 3/2020 tersebut tidak serta merta diberikan tanpa pertimbangan dan evaluasi. Hal ini selaras dengan pernyataan Pemerintah dalam Rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu: Pemerintah/Dirjen Minerba/Ir. Bambang Gatot Ariyono: “Dijamin dalam hal ini adalah kepastian hukum, komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan perpanjangan. Tapi, komitmen ini bersyarat kalau syaratnya tidak memenuhi, Pemerintah akan menolak, Pemerintah kalau dimasukkan perpanjangan kemudian ternyata memenuhi syarat, dia akan dijamin diberikan. Kalau tidak memenuhi, tidak diberikan. Jadi ini sebetulnya untuk strategi menarik investasi di dalam pertambangan agar bahwa kepastian hukum dijaga betul tetapi Anda harus gentlement agreement ini-ini harus dipenuhi, begitu, Pak.” (Risalah Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII dengan Kementerian ESDM pada Hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020). Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 64 yang menyatakan bahwa pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak atau perjanjiannya dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan asumsi Para Pemohon. 8) Bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B merupakan bentuk kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK dan PKP2B yang telah menjalani isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya dan perjanjian karya secara baik serta telah menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. 9) Bahwa perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan tidak hanya diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B, tetapi juga diberikan kepada pemegang IUP yang diatur dalam Pasal 47 UU 4/2009 yang mengatur mengenai perpanjangan IUP yang dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak terdapat pembedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan yang didalilkan oleh Para Pemohon hanya diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B. 10) Berdasarkan fakta banyaknya kesamaan hak-hak dan kesempatan yang telah diupayakan antara pemegang IUP dengan pemegang KK dan PKP2B, maka ketentuan dalam UU 3/2020 jelas tidak bersifat diskriminatif. Kepastian mengenai perpanjangan perizinan baik bagi pemegang KK dan PKP2B maupun perusahaan pemegang IUP 49 sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang beresiko tinggi. Selain itu, keberlakukan UU 3/2020 jangan semata-mata dipandang hanya untuk melindungi kepentingan “perusahaan besar” pemegang KK dan PKP2B saja, akan tetapi dalam UU 3/2020, jika dibaca secara komprehensif dan holistik, sebenarnya Para Pemohon justru seharusnya dapat melihat dengan jelas semangat yang dibangun adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik itu kepada BUMN maupun pihak pemilik IUP yang dapat berbentuk koperasi, perusahaan perseorangan atau badan usaha yang juga memiliki hak untuk diberikan kepastian dalam perpanjangan izin. 11) Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 jelas-jelas bukan untuk membedakan jenis pelaku usaha dan bersifat diskriminatif, karena tidak membatasi dan memberikan perlakuan yang berbeda antara KK, PKP2B, koperasi, perusahaan perseorangan, BUMN, BUMD atau badan usaha yang lainnya. g. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 64 yang mendalilkan Pasal 169A UU 3/2020 menghilangkan ideologi politik ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena berimplikasi terhadap hilangnya peluang dan kesempatan bagi BUMN dan BUMD untuk memiliki hak prioritas dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pertambangan yang ditinggalkan pemegang KK dan PKP2B yang telah berakhir masa kontraknya (vide Perbaikan Permohonan hal. 18-19), DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi pertama kali dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu: “Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 50 kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selain itu, pemaknaan frasa “dikuasai oleh Negara” ditegaskan kembali dalam putusan selanjutnya antara lain dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Nomor 009/PUU-I/2003, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2010, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 50/PUU-X/2012, 2) Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat prinsip penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut harus dapat dipahami dalam konteks bagaimana Negara memiliki peran dan fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing- masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat. 3) Bahwa secara yuridis hak menguasai dari Negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 4) Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi 51 praktik setiap negara. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terdapat terminologi demokrasi ekonomi, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frase berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, perlu dikontrol dan harus diatur oleh negara serta masyarakat sipil. Pancasila sebagai pandangan hidup, telah memberi dasar yang memperkuat kedaulatan rakyat atas kesejahteraannya. Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution, telah memutus berbagai pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi diantaranya: a) Perkara Minyak dan Gas Bumi (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, 006/PUUIII/2005 tertanggal 31 Mei 2005, 1/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, & Putusan Nomor 36/ PUU-X/2012). b) Selanjutnya dalam pekara Undang-undang Kehutanan yang telah diujikan hingga sepuluh kali selama frekuensi 2003-2015 (Putusan Nomor 003/PUUIII/2005 hingga Putusan Nomor 98/PUU-XIII/2015). c) Perkara Sumber Daya Air (Putusan Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004, Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014), sekitar 3.000 individual dan berbagai LSM mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas UU Sumber Daya Air. Mayoritas Hakim MK mempertahankan konstitusionalitas UU tersebut, karena MK meyakini bahwa negara akan tetap dapat menguasai sektor penting sumber daya air. d) Perkara Ketenagalistrikan (Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU-/2009), tiga 52 pemohon mengajukan permohonan ke MK untuk menguji konstitusionalitas UU Ketenagalistrikan. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir UUD NRI Tahun 1945, juga telah mengisyaratkan dari setiap putusannya atas pengembalian kedaulatan ekonomi rakyat. 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6a UU 3/2020, KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 6b UU 3/2020, PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Pembentuk undang-undang tidak membatasi bahwa pemegang KK dan PKP2B hanya merupakan satu jenis badan hukum saja, namun berlaku untuk semua perusahaan berbadan hukum Indonesia, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Jika dilihat dari definisi sebagaimana diatur dalam UU 3/2020, KK dan PKP2B merupakan perizinan untuk perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6) Bahwa perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang diberikan Pemerintah merupakan kewenangan mutlak Pemerintah dengan melihat beberapa pertimbangan dan selanjutnya Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut. Dengan demikian pemberian KK dan PKP2B, perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pengawasan serta evaluasi terhadap izin tersebut merupakan wujud dari “dikuasai oleh Negara” berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks mengatur (regelendaad) dan mengawasi (toezichthoudensdaad) dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui mekanisme pemberian perizinan dalam bentuk IUPK disertai peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan bukan pajak. Lebih lanjut, konsep “dikuasai oleh Negara” telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yag menyatakan bahwa 53 “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” 7) Bahwa Pasal 169A UU 3/2020 sejatinya merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengubah kedudukan negara yang sebelumnya ditempatkan sejajar dengan pemegang KK/PKP2B berdasarkan UU 11/1967 menuju rezim perizinan yang baru, sehingga menempatkan Negara dalam posisi superior sebagai penguasa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” untuk melakukan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan. 8) Oleh karena UU a quo telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU a quo. h. Bahwa terdapat aspek-aspek positif dalam pemberlakuan Pasal 169A UU 3/2020, yaitu sebagai berikut: 1) adanya peningkatan penerimaan negara, dimana nantinya sebagai pemegang IUPK, pemegang KK dan PKP2B akan dikenakan kewajiban tambahan membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi; Dari 6% (enam persen) porsi pemerintah daerah tersebut sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah provinsi, sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan sebanyak 2% (dua persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, sebagaimana tercermin dalam Pasal 129 UU 3/2020; 2) adanya peningkatan dana hasil produksi batubara yang signifikan setiap tahun dan jumlah tersebut belum termasuk dengan pendapatan negara yang bersumber dari Pajak penghasilan badan (PPh Badan); Pajak daerah dan PBB; PPN dan pajak penjualan; 54 Earning after tax (EAT) atau pendapatan setelah pajak sebesar 10% (sepuluh persen); Iuran tetap, dan sebagainya; 3) meningkatkan aspek ketahanan produksi batubara, selain dari aspek penerimaan negara tersebut di atas, maka apabila ditinjau dari produksi batubara, maka apabila perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dilakukan secara baik, maka produksi batubara nasional dan devisa hasil ekspor penjualan tetap terjaga dan pasokan batubara untuk kelistrikan umum dan terjaganya kewajiban PT PLN dan IPP untuk memenuhi kontrak kerjasama penjualan batubara tetap terjaga; 4) aspek tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, menghindari pemutusan hubungan kerja terutama pekerja lokal di sekitar tambang; menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; menghindari terhambatnya pembinaan tenaga kerja, secara khusus tenaga kerja lokal; dan adanya kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, sehingga terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 5) aspek konservasi batubara, blok-blok dengan status sumber daya dapat ditingkatkan menjadi cadangan, serta eksplorasi dapat dilanjutkan pada blok-blok yang belum memiliki data sumber daya; cadangan dapat dimanfaatkan serta tidak ada perubahan sequence penambangan karena adanya infrastruktur peralatan dan tenaga kerja serta perizinan yang masih sesuai dengan perencanaan; dan optimalnya produksi sesuai dengan kapasitas serta sumber daya yang sudah diketahui dapat dioptimalkan menjadi cadangan; 6) aspek lingkungan dengan menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100%, perubahan izin lingkungan dilakukan pada saat akan perpanjangan sehingga tidak ada jeda kegiatan penambangan, dan ganggungan pertambangan tanpa izin yang berdampak pada kerusakan lingkungan dapat diminimalkan; dan 7) aspek manfaat hilirisasi, yaitu manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, iklim investasi yang kondusif, sehingga kepastian usaha terjamin sesuai dengan masa operasi, mendorong 55 percepatan pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan, divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51% (lima puluh satu persen), dan peningkatan pendapatan negara. i. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU 3/2020 yang mengatur bahwa “pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”, yaitu pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri, sumber devisa negara, potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU 3/2020 mengatur bahwa “IUPK sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta”. Kemudian, Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU 3/2020 menegaskan bahwa “BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK” dan “Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak prioritas pengelolaan pertambangan tetap melekat pada BUMN untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK dan PKP2B dengan ketentuan jangka waktu perpanjangan pemegang KK dan PKP2B telah habis dan tidak dapat diberikan hak perpanjangan lagi atau permohonan perpanjangan yang diajukan pemegang KK dan PKP2B ditolak Pemerintah dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum, misalnya KK dan PKP2B tidak memenuhi syarat perpanjangan atau memiliki kinerja buruk berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah. Oleh karena itu Negara juga tetap memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK sebagai bentuk penguasaan oleh negara sehingga DPR tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang beranggapan bahwa BUMN diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. j. Bahwa DPR menegaskan dalil Para Pemohon Perkara 64 tidak jelas dan tidak beralasan hukum karena banyak menguraikan konsep tanpa menjelaskan korelasi konsep tersebut dengan Pasal a quo. Para Pemohon Perkara 64 justru banyak menguraikan kerugian perusahaan 56 pertambangan yang tidak berkaitan dengan kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai pribadi dan/atau badan hukum. Sehingga menjadi tidak jelas kapasitas Para Pemohon Perkara 64 dalam memperjuangkan permasalahan perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. D. Risalah Pembahasan UU 3/2020 Terkait dengan risalah pembahasan Pasal 169A UU 3/2020 dalam Perkara 64/PUU-XVIII/2020, DPR menyampaikan sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kamis, 13 Februari 2020) • Menteri ESDM (Arifin Tasrif) … Terdapat 13 (tiga belas) isu utama RUU Minerba ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama: …. 11. Kelanjutan operasi SKK PKP2B menjadi IUPK. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan negara dan kepastian berusaha bagi pemegang IUPK. 2. Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII dengan Kementerian ESDM (Jumat, 21 Februari 2020) Pembahasan relevan terkait frasa “dijamin” pada ketentuan lainnya, yaitu Pasal 47, dikutip sebagai berikut: • Pemerintah/Biro Hukum: 343 Pasal 47 ayat (1), IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh 2 kali masing-masing 10 (sepuluh tahun) setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • F-PKB (Abdul Wahid, S.Pd.I): Soal kata-kata dijamin ini Pak maksudnya apa, Pak? Jadi menurut saya perlu juga kritikal. Jadi, penjelasan dijamin itu Pak jadi nanti Pemerintah merasa terbelenggu dengan kata-kata “dijamin” itu. • Pemerintah/Dirjen Minerba/Ir. Bambang Gatot Ariyono: 57 Dijamin dalam hal ini adalah kepastian hukum, komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan perpanjangan. Tapi, komitmen ini bersyarat kalau syaratnya tidak memenuhi, Pemerintah akan menolak, Pemerintah kalau dimasukkan perpanjangan kemudian ternyata memenuhi syarat, dia akan dijamin diberikan. Kalau tidak memenuhi, tidak diberikan. Jadi ini sebetulnya untuk strategi menarik investasi di dalam pertambangan agar bahwa kepastian hukum dijaga betul tetapi Anda harus gentlement agreement ini-ini harus dipenuhi, begitu, Pak. • F-PAN (Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc): Hanya di dalam konteks bahasa hukum, Pak. Kalau begini bahasanya bisa agak kontradiktif karena “dijamin” tapi ada “sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Jadi harusnya “dapat memperoleh perpanjangan setelah memenuhi” tapi kalau dicabut tidak perlu memenuhi persyaratan karena sudah dijamin tidak perlu memenuhi persyaratan ini dalam bahasa hukum ya. • Ketua Rapat (Ir. Bambang Wuryanto, MBA): Kalau begitu boleh saya jawab Bu, dijamin itu nanti sebenarnya di dalam Pemerintah itu PP-nya dengan syarat. Ini kalimat ndlegek ini. … karena itu pasti disertai syarat, syaratnya pasti ketat untuk orang yang baca enak ini, padahal tidak enak juga. … Kalimat enak ke telinga tapi ini sound to good Pak bahasa inggrisnya. Jadi kita “oke” kan ya ini demi investasi. 3. Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII dengan Kementerian ESDM, (Rabu, 26 Februari 2020) • Pemerintah/Dirjen Minerba: Ini sebetulnya merumuskan kembali apa yang ada di Pasal 169A DIM DPR menjadi 169 A diusulkan Pemerintah yaitu kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. Yang belum memperoleh perpanjangan kontrak/perjanjian… 58 • Pemerintah/Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara: Saya bacakan saja? a. Yang belum memperoleh perpanjangan kontrak/perjanjian dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan perasi kontrak/perjanjian masing- masing untuk jangka waktu paling lambat 10 tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Yang telah memperoleh perpanjangan pertama kontrak/perjanjian dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu palimg lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. • Pemerintah/Dirjen Minerba: Jadi ini sebenarnya Bapak Pimpinan, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha, jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi daripada kontrak karya PKB2B dalam mendapatkan perpanjangan. • Wakil Ketua Rapat (H. Gus Irawan Pasaribu, Se. Ak., Mm, Ca): Ini sebetulnya dari draf yang kami ajukan ini dirinci jadi 2 ya? Yang sudah mendapatkan perpanjangan 10 akan lagi diperpanjang tahun dengan peningkatan penerimaan negara. Baik dari teman-teman? Setuju? (RAPAT: SETUJU) KETERANGAN TAMBAHAN DPR Bahwa terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020, DPR menyampaikan Keterangan Tambahan DPR sebagai berikut. 59 A. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai penggunaan DIM dalam pembahasan RUU carry over, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan dokumentasi Rapat Kerja Komisi VII DPR Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019 dengan acara Penyerahan DIM RUU Perubahan UU 4/2009 dan Pembentukan Panja RUU Minerba, Sekjen Kementerian ESDM menyampaikan bahwa Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyusunan DIM dan telah mendapatkan berbagai masukan yang dituangkan dengan total 938 DIM dan seluruh kementerian kecuali Kementerian Perindustrian telah menyepakati serta membubuhkan paraf pada DIM 938 yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Penyerahan DIM ini dilakukan secara fisik dengan menyertakan surat Wakil Menteri ESDM No. 393/30/MEM.B/2019 dan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima DIM yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Ego Syahrial selaku Sekjen Kementerian ESDM, Achmad Sigit Diwahjono selaku Sekjen Kementerian Perindustrian, dan Ir. H. M. Ridwan Hisjam selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019. 2. Bahwa agenda berikutnya terkait dengan DIM dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 yakni pada forum Rapat Kerja Komisi VII Periode 2019-2024 dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan dengan acara Pembahasan DIM RUU Minerba dan Pengesahan Tim Panja RUU Minerba. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan 938 DIM sebagaimana DIM yang diserahkan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019. Lebih rinci, dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 dengan Pemerintah bahwa terhadap rumusan “tetap” sebanyak 235 DIM langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan 60 terhadap “substansi” yang belum disetujui sebagai 703 DIM dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja RUU Minerba. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 pada tahun 2020 atau pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI saat ini (Periode 2019-2024) menggunakan DIM yang diserahkan Pemerintah pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI sebelumnya (Periode 2014-2019) yakni 938 poin DIM. B. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai persyaratan dalam perpanjangan KK dan PKP2B, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dasar hukum mengenai persyaratan perpanjangan KK dan PKP2B merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP No. 77/2014). Beberapa persyaratan tersebut antara lain: a. Pasal 112B angka 3: “Permohonan IUPK operasi produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.” b. Pasal 112B angka 4, 5, 6, dan 7 yang mengatur lebih rinci mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, yaitu sebagai berikut: “Persyaratan adminstratif meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; c. surat keterangan domisili.” “Persyaratan teknis meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; 61 h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.” “Persyaratan lingkungan meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” “Persyaratan finansial meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.” c. Pasal 112B angka 9: “Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.” d. Pasal 112 angka 1 dan angka 2 huruf a: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan syarat-syarat peningkatan penerimaan negara sebagai berikut: a. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; b. Kinerja pengusahaan pertambangan yang baik; c. Penerimaan negara lebih menguntungkan. 3. Bahwa ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 pada intinya mengatur bahwa Badan usaha (BUMN, BUMD, badan usaha swasta) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, 62 persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan terkait IUPK baru dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan DPR. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 86 UU 4/2009 diatur lebih lanjut melalui Pasal 56 ayat (1) PP 23/2010 sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang: “Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. finansial.” Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 4/2009, masing-masing persyaratan tersebut diatur lebih rinci sebagai berikut: Persyaratan administratif meliputi: a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; b. profil badan usaha; c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan d. nomor pokok wajib pajak. Persyaratan teknis meliputi: a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. Persyaratan finansial meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. 63 Dengan demikian, terdapat perbedaan syarat pelaksanaan ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 dengan Pasal 169A UU 3/2020. 5. Adapun terkait letak ketentuan Pasal 169 UU 4/2009 dan Pasal 169A UU 3/2020 yang berada di ketentuan peralihan tersebut karena secara khusus mengatur mengenai KK dan PKP2B yang tetap diberlakukan dan perpanjangannya menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sehingga perbedaan antara IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan IUPK baru dari WPN terletak dari aspek penerbitan izinnya, penerimaan negara, luas wilayah, serta letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. C. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai kewenangan pemerintah daerah yang direduksi, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dari aspek perizinan, UU 3/2020 telah mengatur kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan di bidang pertambangan yang merupakan bagian dari keselarasan atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak sepenuhnya kewenangan daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat. 2. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 yang telah secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan untuk pemberian perizinan berusaha, seperti: a. Nomor induk berusaha; b. Sertifikat standar; dan/atau c. Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terkait keselarasan antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengusahaan pertambangan yang bersifat strategis senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/1996 maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Pemerintah Daerah pada saat yang sama juga telah diberikan kewenangan untuk 64 mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. 4. Bahwa PP 23/2010 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUPK yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Lebih lanjut dalam Pasal 63 PP 23/2010 mengatur bahwa untuk memperoleh IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 5. Oleh karena itu tidak seluruh kewenangan pemerintah daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat dalam ketentuan UU 3/2020 dengan masih terdapatnya pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizian berusaha seperti nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 65 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama, kami perlu menyampaikan bahwa sebelum memberikan keterangan terkait Pokok materi yang digugat Pemohon, maka perlu kami sampaikan perihal Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Sedangkan parameter untuk menilai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan 66 Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 bahwa persyaratan Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang secara perorangan WNI, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud; 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yang menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di mana salah satunya: “kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, maka kami berpandangan bahwa dalam hal Kedudukan Hukum (Legal Standing) di antara Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan undang-undang a quo. Hal ini didasarkan pada alasan mengacu pada asas hukum tentang ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan yang mengandaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, 67 maka dalam hal ini di antara Pemohon berdasarkan domisili tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat terhadap undang-undang a quo. Kedua, terkait keterangan dalam Pokok materi yang digugat Pemohon yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak melibatkan DPD. Sebagaimana alasan Pemohon yang disampaikan pada Perkara Nomor 59, 60, dan 64/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. DPD telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR No. LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM. Rencana pada tanggal 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi COVID-19 sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. 3. Pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WIB 68 melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. 4. Pasal 169A tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri, dalam hal memberikan jaminan perpanjangan IUPK kepada pemegang KK atau PKP2B yang masa kontrak atau perjanjiannya telah berakhir. Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pemberian jaminan perpanjangan IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B yang tidak melanggar ketentuan dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang tidak memerlukan rekomendasi atau keterlibatan Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUPK. Artinya, pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait perpanjangan IUPK tidak memberikan ketentuan kehadiran Pemerintah Daerah di dalam prosesnya, baik secara teknis maupun administratif. Sehingga, ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A masih menggunakan konsep yang sama dengan aturan sebelumnya atau yang selama ini berjalan di bawah naungan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 5. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A tidak mengandung unsur diskriminasi antara Badan Usaha swasta mana pun dalam hal memperoleh IUPK. Perlu digaris bawahi bahwa Pasal 169A mengatur ketentuan mengenai jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sedangkan, ketentuan yang mengatur tentang pemberian IUPK diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Minerba. Sehingga, badan usaha yang berhak memperoleh IUPK sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Minerba yaitu BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian selama badan usaha tersebut adalah pemegang KK atau PKP2B. Sehingga, Pasal 169A tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang 69 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 6. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta mengingat pemenuhan kebutuhan kelistrikan nasional atas batubara yang masih didominasi oleh badan usaha swasta nasional sehingga dirasa perlu agar PKP2B dapat dialihkan ke BUMN/BUMD agar negara dapat mengelola secara langsung sumber daya batubara yang dimiliki. Namun, keterlibatan badan usaha swasta dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya masih diperkenankan dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh Pemerintah dan bersifat sementara, sebagaimana yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12], Halaman 101. Hal ini juga sejalan dengan tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 di mana Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini juga linear dengan ketentuan divestasi saham yang harus dilakukan oleh pemegang IUPK secara bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara yang selama ini masih didominasi oleh badan usaha swasta tidak menyalahi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan: 1. Bahwa dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 DPD RI telah dilibatkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 70 2. Bahwa dalam tahapan pembahasan RUU Minerba DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di rapat Panja DPR RI; dan 3. Bahwa untuk ketentuan Pasal 169A tidak bertentangan dan masih sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Keterangan Presiden secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2020, serta Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 11 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2020, mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON (BODEM GESCHIL) PERMOHONAN UJI MATERI Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) materi atas ketentuan Pasal 169A UU Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang pada intinya menurut Para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 169A UU Minerba dianggap tidak berdasar, karena dari data-data perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) yang akan diperpanjang, merupakan pemasok batubara bagi Perusahaan Listrik Negara untuk kebutuhan listrik nasional, dimana seharusnya pengelolaan batubara sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikelola Badan Usaha Miik Negara (“BUMN”) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga ketentuan ini tidak berpihak kepada BUMN; b. Ketentuan dalam Pasal 169A UU Minerba dianggap telah memberikan kewenangan terlampau luas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) untuk memberikan jaminan perpanjangan atas Kontrak Karya (“KK”) atau PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai pihak yang terdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan KK atau PKP2B; 71 c. Pemohon menganggap dirinya dirugikan dengan mekanisme ketentuan Pasal 169A UU Minerba, dengan diperpanjangnya KK atau PKP2B menjadi IUPK yang mengakibatkan tidak dibukanya peluang bagi badan usaha lain untuk mengusahakan wilayah pertambangan bekas KK atau PKP2B; Pada pokoknya Para Pemohon keberatan pemegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, seolah-olah hak BUMN dan BUMD dalam Pasal 75 ayat (3) dikesampingkan, karenanya ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan d. Para Pemohon menganggap konstruksi Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBbara yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang- undang, sehingga ketentuan Pasal 169A bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 72 4. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tersebut, Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: 73 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat pada Pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan masing-masing Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya UU Minerba. Selain itu apakah memang benar terdapat kerugian kontitusional dari Para Pemohon yang bersifat khusus (specific) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Pertanyaan tersebut muncul diantaranya karena: a. Ada Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020) yang mengaku sebagai anggota DPD RI dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan RUU Minerba, namun DPD RI sendiri sebagai 74 lembaga negara tidak pernah mempersoalkan dugaan pelanggaran kewenangan konstitusional tersebut dengan mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berpandangan bahwa dalam permohonan tersebut sejatinya tidak jelas kapasitas Pemohon ini bertindak untuk dan atas nama DPD RI atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri/ pribadi; Hal ini sangat penting dan harus dipastikan dengan jelas agar dapat dilihat apakah betul Pemohon ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam mengajukan permohonan perkara a quo; Selain itu dalam permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyatakan bertindak atas nama pribadi (perorangan) dan sekaligus sebagai “Ketua Panitia Perancangan UU DPD” dan “Anggota DPD”, justru ini semakin membuat tidak jelas kedudukannya serta hak konstitusional mana dari Para Pemohon yang sebenarnya telah dirugikan dengan diberlakukannya UU Minerba; Andaikata memang benar DPD RI mempersoalkan keterlibatannya dalam pembentukan RUU Minerba, quod non, maka seharusnya pihak yang menjadi Pemohon adalah DPD RI dalam pengertian “lembaga negara” dan kemudian menunjuk perwakilannya yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama DPD RI dengan dilengkapi surat kuasa khusus atau surat tugas yang relevan untuk itu; Namun apabila diajukan oleh perorangan, maka Pemohon juga seharusnya menjelaskan hak konstitusional mana dari dirinya secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakuan UU Minerba; b. Ada Pemohon perorangan (Pemohon I Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020) yang mengaku dirugikan akibat pemberlakuan UU Minerba, namun justru kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian pemerintah daerah dan badan usaha publik atau privat; Andaikata memang benar perusahaan tempat Pemohon I bekerja yang mengalami kerugian akibat diberlakukannya UU Minerba, quod non, maka sesungguhnya yang layak untuk mengajukan pengujian UU 75 Minerba adalah perusahan tersebut selaku “badan hukum publik atau privat” di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bukan malah Pemohon I selaku konsultan pertambangan di perusahaan tersebut; c. Ada juga pemohon yang mengaku sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan yang merasa dirugikan akibat adanya pemberlakuan UU Minerba, namun justru malah kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian konstitusional dari DPD sebagai lembaga negara; Apalagi tidak ada relevansinya sama sekali antara badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan instansi pemberi izin usaha pertambangan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan tidak pula ada hubungannya antara badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan kekhususan yang didalilkan telah diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B; d. Ada Pemohon yang menyatakan bertindak selaku kepala daerah sekaligus perorangan (Pemohon III dalam Perkara Nomor 60/PUU- XVIII/2020) yang mengaku hak konstitusionalnya dirugikan karena pada pokoknya merasa dirinya tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU Minerba; Padahal yang perlu digaris bawahi adalah apakah ada keharusan untuk melibatkan yang bersangkutan baik secara perorangan atau selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilibatkan dalam prosesnya; e. Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) pada Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang dalam salah satu pokok permohonannya telah menyatakan bahwa pembahasan UU Minerba tidak pernah melibatkan partisipasi publik adalah merupakan suatu upaya pembangunan opini yang tidak berdasarkan fakta, karena pada kenyataannya ketiga Pemohon tersebut sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Minerba (Vide Bukti T-1); atau f. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga sangat perlu dikaji kedudukan hukumnya karena tidak menjabarkan secara jelas 76 terkait hak konstitusional mana atas diri mereka secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakukan UU Minerba. Dalam permohonannya tersebut para pemohon justru menitik beratkan atas tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU Minerba, yang mana pada kenyataannya DPD RI sendiri selaku “lembaga negara” sudah pernah dimintai pendapatnya sebelum UU Minerba diberlakukan. Bahwa Para Pemohon perkara a quo dalam menjelaskan bentuk kerugian konstitusionalnya juga membahas terkait keberatannya terhadap Pasal 169A UU Minerba yang memberikan jaminan kepada perusahan pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan IUPK, yang menurut anggapan Para Pemohon berpotensi merugikan “BUMN/ BUMD” karena tidak memiliki kesempatan melakukan pengelolaan secara langsung, padahal kedua pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan BUMN/BUMD yang menjalankan usaha pengelolaan batubara. g. Pemohon II (Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.) dalam Perkara Nomor 59/PUU- XVIII/2020 yang menerangkan bahwa dengan berlakunya UU Minerba telah menyebabkan hak pemohon yang berprofesi sebagai akademisi menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang berlangsung dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi adalah tidak mendasar, karena dengan diberlakukannya UU Minerba Pemohon II tetap dapat memberikan konstribusi sebagai akademisi di bidangnya, terlebih lagi kerugian yang didalilkan Pemohon II a quo sama sekali tidak bersifat spesifik, hal ini serupa dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T-2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T-3); Pada kenyataannya Para Pemohon dalam Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020 tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi dan/ atau setidak-tidaknya terhalangi kegiatan sehari-harinya karena keberadaan dari UU Minerba; Para Pemohon bukan pula perwakilan yang sah dari 77 BUMN atau BUMD yang menganggap dirinya telah terdampak langsung dengan adanya Pasal 169A UU Minerba. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 dalam permohonan a quo juga tidak dapat membuktikan secara aktual dan nyata dari kerugian konstitusional dan kerugian potensial selaku perwakilan yang sah dari lembaga negara DPD karena menganggap lembaganya tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, serta tidak terdapat causal verband antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Dengan perkataan lain, permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T- 2 dan Bukti T-3), diketahui bahwa Majelis Hakim tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan; Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU- XVI/2018 dan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) setelah Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum pemohon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim 78 Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana dapat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan, apakah Para Pemohon memang benar-benar memiliki kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 2-3/PUU- V/2007 (vide bukti T-4). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Terhadap materi permohonan Para Pemohon dalam 3 (tiga) perkara tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibutuhkannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai berikut: 1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Sebagai kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan habis pakai, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya 79 benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan pertambangan oleh Negara bukan merupakan suatu pemilikan tetapi Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan atas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pertambangan; Artinya bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, dimana konsep “dikuasai oleh negara” tersebut sebenarnya telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba yang mengatur bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. 80 3. Dalam pengertian yang demikian tersebut, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah: (i) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 4. Iskandar Zulkarnain dalam bukunya berjudul “Dinamika dan peran pertambangan rakyat di Indonesia” halaman 33-34 yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta tahun 2007 menjelaskan secara umum konsepsi kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Sumber daya alam milik negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. Sumber daya alam alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. b. Sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan Negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, maka 81 pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif, sebagai contoh lahan pertanian. c. Sumber daya alam milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama- sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini; d. Sumber daya alam tidak bertuan (open access). Dalam konsep administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang atau kelompok masyarakat merasa memiliki privilege untuk memanfaatkannya. Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk kategori sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang cakupannya wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan; 6. Beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Masih maraknya jual beli IUP dari satu perusahaan kepada perusahaan lain dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba menyebabkan penjualan IUP dari pemegang IUP kepada pihak lain tetap dilakukan; b. Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan; Tanpa adanya sinkronisasi data antara 82 pemerintah pusat dan daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran. Dengan kondisi yang demikian tersebut, maka kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan; c. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, padahal mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Minerba telah diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan; d. Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio- ekonomi masyarakat setempat; e. Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan; Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi real di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut; Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. f. Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya pemberian izin pertambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi, namun banyak ditemukan Kepala Dinas yang menjabat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait pertambangan; g. Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan, sebagai contoh masih banyak daerah yang tidak memiliki Geospacial Information System (GIS) dalam pengukuran wilayah izin usaha pertambangan; dan h. Kurangnya Inspektur Tambang dalam praktek pengawasan kegiatan pertambangan, karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota tidak mempunyai inspektur tambang yang merupakan jabatan fungsional. 83 7. Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, Negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaanya, pertambangan mineral dan batubara menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: a. Terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tidak implementatif dan belum cukup diatur, sebagai contoh: (i) Permasalahan antar sektor terkait kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian; (ii) Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit mineral dan batubara; (iii) Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah; (iv) Adanya anggapan bahwa divestasi saham menghambat investasi; (v) Penyempurnaan pertambangan rakyat; (vi) Pengaturan khusus izin pengusahaan batuan; (vii) Isu lingkungan yang masih menjadi masalah; (viii) Penguatan peran BUMN; dan (ix) Kelanjutan operasional pemegang KK/ PKP2B. b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan UU Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; c. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap 84 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi Negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaanya tentu saja mengacu pada asas manfaat, asas keadilan yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. BAHWA PADA POKOKNYA PEMERINTAH MENOLAK SELURUH DALIL- DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMOHON PERKARA A QUO KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH PEMERINTAH. Terhadap Permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemohon a quo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 169A UU Minerba. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, sehingga ketentuan Pasal 169A UU Minerba telah bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena memberikan jaminan perpanjangan atas KK atau PKP2B menjadi IUPK tanpa mengikutsertakan daerah dan menutup peluang bagi badan usaha lain, termasuk juga BUMN dan BUMD untuk mengusahakan wilayah pertambangan bekas KK atau PKP2B. Pemerintah Memberikan Penjelasan sebagai berikut: A. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMEGANG KK/PKP2B MENJADI IUPK ADALAH DEMI KEPASTIAN HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN BENTUK PEMBEDAAN PERLAKUAN Apabila membaca secara utuh Pasal 169A UU Minerba yang dipersoalkan Para Pemohon, maka ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan pengaturan sebagai berikut: “(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: 85 a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian masing- masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar dan waktu persiapan serta studi yang tidak sebentar, peralatan dan teknologi serta sumber daya manusia yang harus memadai; Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun lamanya untuk memperoleh return of investment, karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber 86 cadangan mineral dan batubara sampai dilakukannya kegiatan operasi dan penjualannya memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila kita menelaah ketentuan mengenai jangka waktu pertambangan mineral dan batubara yang diatur oleh Pemerintah dalam UU Minerba untuk dibandingkan dengan negara-negara penghasil tambang terbesar lainnya di dunia, maka sesungguhnya kesempatan waktu pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan Indonesia masih dalam batas toleransi yang wajar. Hal tersebut dapat dibaca dari tabel berikut: NO NEGARA JANGKA WAKTU 1. Kanada (British Columbia) (Legal basis: Mineral Tenure Act RSBC 1996 ) a. Tahap awal : Maksimal 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan : Maksimal 30 (tiga puluh) tahun. 2. Kanada (Ontario) (Legal basis: Mining Act R.S.O. 1990) a. Tahap awal : Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun; b. Perpanjangan : Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun 3. Amerika Serikat (Legal basis: the General Mining Law of 1872 (United States Code – Title 30 Mineral Lands and Mining) a. Tahap awal : 20 (dua puluh) tahun; b. Perpanjangan : 10 (sepuluh) tahun. (federal coal lease) 4. Australia (Legal basis: Mining Act 1978 Part IV, Division 3, S. 76 ) a. Tahap awal : Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun; b. Perpanjangan : Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. 5. Turki (Legal basis: Mining Law No. 3213 of 4 June 1985) Total bisa mencapai 50 (lima puluh) tahun untuk mineral dan batubara serta tidak dapat diperpanjang. 6. Bolivia (Legal basis: Law No. 535 of 28 May 2014 and Law No. 845 of 24 October 2016 on Mining Law) a. Tahap awal : 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan : 30 (tiga puluh) tahun. 7. Afrika Selatan (Legal basis: Amendment Bill to the Mineral and Petroleum Resources Development Act 2002) a. Tahap awal : Maksimal 30 (tiga puluh) tahun; b. Perpanjangan : Maksimal 30 (tiga puluh) tahun. 8. Indonesia (Legal basis: Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 (Perubahan terhadap UU Nomor 4/ 2009)) a. Tahap awal : Maksimal 20 (dua puluh) tahun; (Mineral dan batubara) b. Perpanjangan : 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (Mineral dan batubara) 87 Dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, maka kesempatan yang cukup adalah merupakan elemen kunci yang paling esensial dan haruslah dipertimbangkan dalam kegiatan usaha pertambangan, karena waktu yang cukup akan menentukan berapa lama pengembalian modal dan keuntungan, serta bagaimana tahapan dan proses pemulihan lokasi pertambangan dapat diimplementasikan. Bahwa pengaturan pertambangan di Indonesia pertama kali mulai dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU 11/1967”); Dalam undang- undang tersebut Menteri berwenang menunjuk suatu pihak selaku kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan pemerintah atau perusahaan negara melalui kontrak karya (“KK”); Seiring meningkatnya peran swasta dalam pengusahaan kegiatan pertambangan, maka Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 (“Keppres 75/ 1996”) yang mengatur tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”); Mengingat sifat pengelolaan pertambangan yang memerlukan waktu yang panjang dan padat modal, maka di dalam perjanjian karya dan kontrak karya pemegang KK/ PKP2B telah diatur hak bagi pemegang KK/ PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sebagai contoh konkrit adanya ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu dalam perjanjian KK yang dibuat berdasarkan ketentuan UU 11/ 1967 dapat dibaca dari ketentuan Pasal 31 Kontrak Karya yang dibuat oleh dan antara Pemerintah dengan PT GAG Nikel, yang dikutip sebagai berikut: “Pasal 31 Jangka Waktu 1. Persetujuan ini mulai berlaku efektif pada tanggal yang dicantumkan pada awal Persetujuan ini. 2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya, Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya Periode Operasi terakhir untuk suatu Wilayah Pertambangan dan, jika ada pertambahan jangka waktu periode tersebut, maka persetujuan ini harus diperbaharui atau diperpanjang. 3. Tanpa mengurangi maksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah setuju, bahwa dalam waktu yang cukup sebelum berakhirnya Periode Operasi bagi suatu Wilayah Pertambangan, untuk mempertimbangkan dengan baik setiap permohonan Perusahaan 88 mengenai perpanjangan Periode Operasi untuk jangka waktu maksimum yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pelaksanaannya dengan menyadari pentingnya pengusahaan Mineral secara ekonomis di setiap Wilayah Pertambangan tersebut.” Ketentuan mengenai adanya perpanjangan jangka waktu perjanjian PKP2B juga dapat dibaca dari Pasal 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat antara Pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal, yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 30 Jangka Waktu 30.1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian ini maka Perjanjian ini akan terus berlaku selama 30 tahun sejak Tanggal Mulai dan untuk jangka waktu tambahan tersebut, jika ada, untuk mana Perjanjian ini akan diperbaharui atau secara lain diperpanjang. 30.2. Mengesampingkan Pasal 30.1 dari Perjanjian ini, Kontraktor dapat meminta PN BATUBARA pada waktu yang sesuai untuk perpanjangan Periode Operasi, jika dianggap perlu dengan mengingat kebutuhan pemasaran jangka Panjang dan mengingat kebutuhan akan pemulihan ekonomi yang sesuai dari Batubara dari Daerah Pertambangan. PN Batubara harus memberikan pertimbangan yang simpatik pada permintaan tersebut dan jika setuju dengan hal tersebut berusaha untuk memperoleh perpanjangan yang sebanding atas Kuasa Pertambangannya yang berkaitan dengan Daerah Pertambangan. Berjalannya waktu, paradigma pengusahaan pertambangan di Indonesia mulai berubah dari sebelumnya menggunakan konsep perjanjian sebagai dasar pengelolaan tambang menjadi konsep perizinan. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”); Pemerintah menyadari bahwa perubahan konsep tersebut tentu akan memerlukan adaptasi bagi pemegang KK/ PKP2B yang telah menginvestasikan waktu dan biayanya untuk mengelola pertambangan. Sehingga, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian karya yang pernah dibuat sebelumnya berdasarkan UU 11/1967 dan Keppres 75/1996, maka dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 169 UU 4/ 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU 4/2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, termasuk hak untuk memperoleh perpanjangan yang diatur dalam perjanjian KK/ PKP2B tersebut; 89 Sebagai bagian dari bentuk penghormatan perjanjian KK/PKP2B yang telah di atur dalam Pasal 169 UU 4/2009 dan untuk mengatur mekanisme transisi dari konsep perjanjian KK/PKP2B menuju konsep perizinan IUPK dalam pengelolaan di bidang tambang, maka Pemerintah melalui ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menegaskan hak pemegang KK/PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian KK/PKP2B. Hal tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 77/2014”) yang memberikan hak kepada pemegang KK/PKP2B yang telah berakhir jangka waktu kontrak karya dan perjanjian karyanya dan belum mendapat perpanjangan pertama atau kedua untuk memperoleh jangka waktu perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasinya tanpa melalui lelang, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; Frasa “kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan” menegaskan keberpihakan Pemerintah pada kepentingan nasional dalam peralihan KK/PKP2B menjadi IUPK; Dengan demikian maka sebenarnya ketentuan Pasal 169A UU Minerba hanya merupakan bentuk penegasan atas ketentuan yang telah di atur sebelumnya dalam KK dan PKP2B serta Pasal 112 ayat (1) dan (2) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 77/ 2014. Mengacu pada ketentuan Pasal 112 B PP 77/2014 tersebut, maka IUPK Operasi Produksi Perpanjangan baru akan diberikan kepada pemegang KK/ PKP2B apabila pemegang KK/PKP2B telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, dimana Pemerintah berhak untuk menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan tersebut apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. 90 Hak yang diberikan Pemerintah kepada pemegang KK/PKPB dalam PP 77/ 2014 dan UU Minerba untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu dengan melakukan perubahan status menjadi IUPK adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK/PKP2B yang telah menjalankan isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya dan perjanjian karya secara baik serta telah menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, sejak diberlakukannya PP 77/2014, Pemerintah bersama- sama dengan pemegang KK/PKP2B telah sepakat untuk merubah status pengelolaan pertambangan dari sebelumnya dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara menjadi IUPK; Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan dalam Pasal 31 Amandemen Kontrak Karya yang dibuat antara PT GAG Nikel dengan Pemerintah tanggal 12 April 2017, yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 31 Jangka Waktu Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dari Persetujuan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut: 3. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk izin usaha di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat memberikan kelanjutan operasi pertambangan apabila Perusahaan memenuhi kewajibannya dalam Amandemen, yaitu: a. Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri, b. Kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang- barang dan jasa dalam negeri, c. Penyesuaian luas wilayah, d. Penerimaan Negara, e. Divestasi, dan f. Persyaratan aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah akan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan apabila terdapat suatu penilaian dari Pemerintah bahwa Perusahaan, secara material, tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam paragraf ini. Para Pihak akan mendiskusikan penilaian Pemerintah tersebut dan Perusahaan setuju untuk melakukan perbaikan terhadap ketidakpatuhan dimaksud sesegera mungkin. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perubahan status pengelolaan pertambangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara menjadi IUPK juga dapat dibaca dari Pasal 30 Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 91 yang dibuat antara Pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal tanggal 14 November 2017, yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 30 Jangka Waktu 1. Ketentuan Pasal 30.1. Perjanjian dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut: 30.1. Operasi Produksi akan berakhir saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 10.3. Perjanjian dan kelanjutan operasi pertambangannya dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan, paling banyak dua kali secara bertaha[ dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dengan terlebih dahulu Perusahaan mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan Pasal 30.2. Perjanjian dihapus secara keseluruhan. Berbicara mengenai kepastian hukum, maka menurut pandangan Gustav Radburch, pada halaman 82-83 buku berjudul “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)” yang diterbitkan oleh Toko Gunung Agung Jakarta 2002, menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan harus dijaga demi keamanan dan ketertiban Negara, serta nilai yang ingin dicapai adalah keadilan dan kebahagiaan. John Austin, pada halaman 11 buku “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum” yang diterbitkan Genta Publishing Yogyakarta 2011, berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan tujuan yang paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka perlu pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia yang diterbitkan Rajawali Press, Jakarta, 2012, mendefinisikan kepastian hukum sebagai sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik; Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 92 Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan suatu nilai yang menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap serta konsisten, dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Apabila teori kepastian hukum dikaitkan dengan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi dasar bagi pemerintah dan pemegang KK dan PKP2B dalam membuat perjanjian dan kontrak karya, maka baik pemerintah maupun pemegang KK/PKP2B dalam posisi yang setara dan wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut; Segala bentuk pengingkaran terhadap kewajiban yang diatur dalam perjanjian merupakan tindakan melanggar janji, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak; Selain itu Pemerintah perlu meluruskan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ada pembedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan, yang seolah-olah hanya diberikan kepada pemegang KK/ PKP2B saja, karena faktanya kepastian yang sama juga Pemerintah berikan kepada para pemegang IUP lain, hal tersebut dapat dibaca dari beberapa contoh sebagai berikut: (i) Dalam ketentuan Pasal 47 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah diatur bahwa “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan…….. (e) Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Ketentuan mengenai jangka waktu dan kesempatan perpanjangan jangka waktu perizinan bagi pemegang IUP operasi produksi tersebut juga SAMA dengan kepastian yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B, yaitu sebanyak 2 (dua) kali; (ii) Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 juga telah diatur bahwa “Perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi (a) peta dan batas koordinat wilayah; (b) bukti pelunasan 93 iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; (c) Laporan akhir kegiatan operasi produksi; (d) Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; (e) rencana kerja dan anggaran biaya; dan (f) neraca sumber daya dan cadangan””; Ketentuan mengenai persyaratan perpanjangan jangka waktu perizinan bagi pemegang IUP operasi produksi di atas juga pada pokoknya SAMA dengan persyaratan perpanjangan pemegang KK/PKP2B, yaitu adanya persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan (iii) Dalam ketentuan Pasal 46 UU 4/2009 diatur bahwa “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”; Ketentuan mengenai kepastian atas kelanjutan usaha pertambangan bagi pemegang IUP tersebut di atas SAMA dengan kepastian atas kelanjutan usaha pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang KK/ PKP2B; Berdasarkan fakta banyaknya kesamaan hak-hak dan kesempatan yang telah Pemerintah upayakan antara pemegang IUP dengan pemegang KK/ PKP2B, maka ketentuan dalam UU Minerba jelas tidak bersifat diskriminatif; Kepastian mengenai perpanjangan perizinan baik bagi pemegang KK/ PKP2B maupun perusahaan pemegang IUP sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang beresiko tinggi. Selain itu, keberlakukan UU Minerba jangan semata-mata dipandang hanya untuk melindungi kepentingan “perusahaan besar” pemegang KK/ PKP2B saja, akan tetapi dalam UU Minerba jika dibaca secara komprehensif dan holistik sebenarnya Para Pemohon perkara a quo justru seharusnya dapat melihat dengan jelas semangat yang dibangun adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik itu kepada BUMN maupun pihak pemilik IUP yang dapat berbentuk koperasi, perusahaan perseorangan atau badan usaha yang juga memiliki hak untuk diberikan kepastian dalam perpanjangan izin. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 169A UU Minerba jelas-jelas bukan untuk membedakan jenis pelaku usaha, karena tidak membatasi dan memberikan perlakuan yang berbeda antara KK, PKP2B, koperasi, perusahaan perseorangan, BUMN, BUMD atau badan usaha yang lainnya 94 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. B. PEMBERIAN PERPANJANGAN PEMEGANG KK/PKP2B MENJADI IUPK MERUPAKAN BENTUK PENGUATAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/ PUU-I/2003 dan Nomor 36/PUU-X/2012, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk konsep hak menguasai negara dimaksud di atas antara lain dalam bentuk di bawah ini: a. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie); b. Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif); c. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 95 d. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Lebih lanjut, konsep Hak Menguasai Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba, bahwa: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Undang-Undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. Selanjutnya, dalam kaitannya permohonan a quo terkait keberlakuan Pasal 169A UU Minerba, Pemerintah menegaskan pemberian kepastian hukum kepada pemegang KK/ PKP2B, dalam bentuk menggunakan fungsi pengawasannya (toezichthoudensdaad) dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui mekanisme pemberian perizinan dalam bentuk IUPK disertai peningkatan pendapatan negara melalui pajak/bukan pajak. Fungsi pengawasan oleh negara ini pun bersesuaian dengan pendapat dari Mohammad Hatta pada halaman 55 dari buku Yusril Ihza Mahendra yang berjudul “Dinamika Tata Negara Indonesia”: Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian yang diterbitkan Gema Insani Press 1996 pada pokoknya menyatakan, pengertian “dikuasai” bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat pula diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan dari Pemerintah. Pasal 169A UU Minerba sejatinya merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merubah kedudukan negara yang sebelumnya ditempatkan sejajar dengan pemegang KK/PKP2B dalam perjanjian karya dan kontrak karya berdasarkan UU 11/ 1967 dan Keppres 75/1996, menuju rezim perizinan yang berlaku dalam Pasal 169A UU Minerba yang menempatkan Negara dalam posisi superior sebagai 96 penguasa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” untuk melakukan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan. Pengawasan kegiatan pertambangan melalui mekanisme perizinan ini tetap konsisten dilakukan oleh Pemerintah, dibuktikan dengan tidak pernah ada lagi kontrak karya dan perjanjian karya yang dibuat sejak diberlakukannya UU 4/2009. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., yang diajukan sebagai ahli oleh Pemerintah ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 yang akan dikutip sebagai berikut: (Vide Bukti T-5) “Dalam skema perizinan, pemberi izin memiliki posisi tinggi/ superior dibandingkan penerima izin. Pemberi izin, dapat mensyaratkan apapun persyaratan bagi setiap pemohon izin agar dapat mendapatkan izin. Hubungan hukum antara pemberi izin dan penerima izin bukanlah seperti para pihak secara kontraktual yang seimbang dan setara. Namun, pemberi izin (Pemerintah dan pemerintah daerah) berkedudukan lebih tinggi dari calon pemegang IUP/IUPK dan pemegang IUP/IUPK. Sehingga, setiap persyaratan dari pemberi izin (Pemerintah dan pemerintah daerah) harus dipenuhi oleh pemegang IUP/IUPK” Berdasarkan keterangan dari Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H. selaku kuasa hukum Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020 yang sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli untuk Pemerintah dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 tersebut, maka sejatinya Pasal 169A UU Minerba telah menempatkan Negara dalam posisi yang lebih tinggi daripada pelaku usaha sebagai pemegang izin. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. C. PERPANJANGAN MENJADI IUPK BAGI PEMEGANG KK/PKP2B TIDAK BERLAKU OTOMATIS Seperti yang berlaku pada seluruh pemegang IUP operasi produksi lainnya, hak perpanjangan kegiatan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 169A UU Minerba tidak berlaku otomatis ketika jangka waktu KK/ PKP2B berakhir; Artinya perpanjangan hanya dapat diberikan apabila telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan 97 ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif; Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang ketat supaya perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B menjadi IUPK dapat semaksimal mungkin memberikan tambahan penerimaan negara dan secara simultan menjaga ekosistem lingkungan dari kerusakan, yaitu: (i) Mengajukan perpanjangan dalam waktu yang telah ditetapkan; (ii) Memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial; (iii) Menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan melalui kinerja keuangan, produksi, penerimaan negara dan teknis lingkungan; dan (iv) Telah melakukan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam mengelola pertambangan dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana. Selain persyaratan administratif dan teknis di atas, penerapan Pasal 169A UU Minerba dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan nasional, yaitu: (i) Harus ada peningkatan penerimaan pajak negara/ bukan pajak; dan (ii) Wajib melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri, diantaranya dalam bentuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri. Adanya peningkatan penerimaan negara dan kewajiban untuk melakukan pengembangan atau pemanfaatan batubara dalam negeri bagi Pemegang IUPK sebagai kelanjutan dari KK/ PKP2B adalah konsekuensi logis dari norma Pasal 169A ayat (4) UU Minerba; Karena seandainya kegiatan pengembangan dan/ atau pemanfaatan batubara dilakukan di luar negeri, maka tidak banyak artinya dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan tidak pula meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat; Hal ini berkaitan langsung dengan besar kecilnya manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan kewajiban itu; Lagipula, potensi penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang di dalam negeri hanya mengikat KK/PKP2B dan bukan pemegang IUP operasi produksi. 98 Mengutip keterangan dari Prof. Dr. Saldi Isra yang diajukan sebagai ahli dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, sebagai berikut: (Vide Bukti T-5) “Ibarat pepatah Minang: maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih dan tapuang indak tumpah (menarik rambut di dalam tepung, rambutnya tidak putus dan tepungnya pun tidak tumpah). Dalam hal ini, kepentingan nasional pengelolaan mineral dan batubara (minerba) demi memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus dijaga. Di mana, di saat bersamaan, berbagai langkah pengusahaan mineral dan batubara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nasional juga harus dirawat dan dibina agar dapat bisa mendukung langkah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat” Sampai dengan saat ini Pemerintah baru mengabulkan perpanjangan KK menjadi IUPK terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral, karena menurut Pemerintah keduanya dinilai telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, sementara KK PT Koba Tin tidak diperpanjang menjadi IUPK karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah; Dengan demikian, maka perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK bukan merupakan proses lanjutan yang berlaku otomatis; Apabila pemegang KK/ PKP2B tidak memenuhi persyaratan, maka seperti yang berlaku bagi para pemegang IUP pada umumnya, Pemerintah mempunyai dasar untuk tidak memberikan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. D. ASPEK-ASPEK POSITIF PEMBERLAKUAN PASAL 169A UU MINERBA Selain menempatkan Negara dalam posisi yang superior, terdapat banyak aspek positif lainnya dalam pemberlakuan Pasal 169A UU Minerba yang penting “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, diantaranya adalah: (i) Adanya peningkatan penerimaan negara, dimana nantinya sebagai pemegang IUPK, pemegang KK/PKP2B akan dikenakan kewajiban tambahan membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi; Dari 6% (enam persen) porsi 99 pemerintah daerah tersebut sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah provinsi, sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan sebanyak 2% (dua persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, sebagaimana tercermin dalam Pasal 129 UU Minerba; (ii) Untuk komoditas Batubara, adanya peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang signifikan setiap tahun dan jumlah tersebut belum termasuk dengan pendapatan negara yang bersumber dari: - Pajak penghasilan badan (PPh Badan); - Pajak daerah dan PBB; - PPN dan pajak penjualan; - Earning after tax (EAT) atau pendapatan setelah pajak sebesar 10% (sepuluh persen); - Iuran tetap, dan sebagainya. (iii) Aspek ketahanan produksi batubara Selain dari aspek penerimaan negara tersebut di atas, maka apabila ditinjau dari produksi batubara, maka apabila perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dilakukan secara baik, maka: - Produksi batubara nasional dan devisa hasil ekspor penjualan tetap terjaga; - Pasokan batubara untuk kelistrikan umum dan terjaganya kewajiban PT PLN dan IPP untuk memenuhi kontrak kerjasama penjualan batubara tetap terjaga; (iv) Aspek tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat - Menghindari pemutusan hubungan kerja terutama pekerja lokal di sekitar tambang; - Menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; - Menghindari terhambatnya pembinaan tenaga kerja, secara khusus tenaga kerja lokal; dan - Adanya kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, sehingga terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 100 (v) Aspek konservasi batubara - Blok-blok dengan status sumberdaya dapat ditingkatkan menjadi cadangan, serta eksplorasi dapat dilanjutkan pada blok-blok yang belum memiliki data sumberdaya; - Cadangan dapat dimanfaatkan serta tidak ada perubahan sequence penambangan karena adanya infrastruktur peralatan dan tenaga kerja serta perizinan yang masih sesuai dengan perencanaan; - Optimalnya produksi sesuai dengan kapasitas serta sumberdaya yang sudah diketahui dapat dioptimalkan menjadi cadangan. (vi) Aspek lingkungan - Menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen); - Perubahan izin lingkungan dilakukan pada saat akan perpanjangan, sehingga tidak ada jeda kegiatan penambangan; - Gangguan pertambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak pada kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. (vii) Aspek Manfaat Hilirisasi - Manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; - Iklim investasi yang kondusif, sehingga kepastian usaha terjamin sesuai dengan masa operasi; - Mendorong percepatan pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan; - Divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51% (lima puluh satu persen); - Peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. E. PRIORITAS YANG DIBERIKAN OLEH UU MINERBA KEPADA BUMN Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beranggapan bahwa BUMN diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, karena menurut Para Pemohon seharusnya berdasarkan 101 ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, BUMN diberikan prioritas untuk mendapatkan IUPK, karena: (i) Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 171 A jo Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, maka sesungguhnya tidak ada diskriminasi terhadap BUMN, dimana hak prioritas pengelolaan pertambangan tetap melekat pada BUMN untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK/PKP2B dengan ketentuan: - Jangka waktu perpanjangan pemegang KK/PKP2B telah habis dan tidak dapat diberikan hak perpanjangan lagi; atau - Permohonan perpanjangan yang diajukan pemegang KK/ PKP2B ditolak Pemerintah dengan alasan-alasan yang sah sesuai ketentuan, misalnya KK/PKP2B tidak memenuhi syarat perpanjangan, atau memilki kinerja buruk berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah. (ii) Prioritas yang diberikan kepada BUMN untuk mengelola wilayah KK/PKP2B juga dapat diberikan melalui pengelolaan perusahaan KK/PKP2B yang diberikan perpanjangan IUPK dalam bentuk kepemilikan saham melalui divestasi sesuai ketentuan Pasal 112 UU Minerba; Sebagai contoh konkrit prioritas yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN adalah melalui kepemilikan saham PT INALUM dalam IUPK PT Freeport Indonesia sebagai kelanjutan KK PT Freeport Indonesia dan dalam PT Vale Indonesia. Pemberian perpanjangan KK/PKP2B tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara, diantaranya dengan meningkatnya penerimaan negara, optimalisasi potensi cadangan dalam konservasi serta kepentingan nasional. (iii) Contoh prioritas lain yang juga diberikan Pemerintah kepada BUMN adalah penawaran bekas wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk diusahakan lebih lanjut setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK berdasarkan hasil evaluasi Menteri ESDM, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 83 huruf c UU Minerba. (iv) Selain beberapa prioritas utama yang telah disebutkan di atas, BUMN juga diberikan prioritas lain dalam pengelolaan pertambangan, yaitu: 102 - Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Minerba, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; - Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; - Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba; dan - IUP BUMN yang berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 169A UU Minerba sama sekali tidak memangkas hak-hak BUMN untuk mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama dalam pengelolaan wilayah pertambangan bekas pemegang KK/ PKP2B yang telah habis masa berlakunya atau tidak diberikan perpanjangan oleh Pemerintah. Jika saja Para Pemohon mau membaca keseluruhan UU Minerba secara baik, maka Para Pemohon akan mendapatkan fakta bahwa UU Minerba sebenarnya telah memberikan banyak “karpet merah” kepada BUMN. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. F. PEMBERLAKUAN UU MINERBA TERMASUK KETENTUAN PASAL 169A TELAH MELIBATKAN PEMERINTAH DAERAH SECARA ADIL DAN SELARAS Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon, karena dalam perumusan UU Minerba yang didalamnya meliputi Pasal 169A UU Minerba, Pemerintah sepenuhnya telah melibatkan pemerintah daerah, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan UU Minerba, diantaranya: a. Dari aspek perizinan, UU Minerba telah mengatur kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan di bidang pertambangan yang merupakan bagian dari keselarasan atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 103 b. Tidak hanya dari aspek perizinan, keadilan dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam UU Minerba juga ditunjukkan melalui peningkatan ekonomi daerah; Dengan adanya perpanjangan waktu bagi pemegang KK/PKP2B menjadi IUPK, maka akan terjadi peningkatan penerimaan negara, dan dari peningkatan penerimaan negara tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam; Berdasarkan ketentuan Pasal 129 UU Minerba diatur bahwa dengan adanya perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, pemerintah daerah akan mendapat dana bagi hasil dengan persentase sebesar 6% (enam persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK; c. Selain peningkatan penerimaan daerah yang telah di atur dalam UU Minerba, pemerintah daerah juga menerima tambahan penerimaan lain yang sangat signifikan; Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, faktanya pemerintah daerah juga diberikan porsi penerimaan yang lebih besar dari pemerintah pusat dalam penerimaan dari pertambangan umum, yang akan dikutip sebagai berikut: “Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut………. c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah”. d. Lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba juga telah secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat didelegasikan untuk menerbitkan perizinan berusaha sepert: nomor induk berusaha, sertifikat standar atau perizinan. e. Bahwa terkait keselarasan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pengusahaan pertambangan yang bersifat strategis senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/1996 104 maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; Sementara pemerintah daerah pada saat yang sama telah diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas; f. Dalam penyusunannya, terhadap UU Minerba juga telah dilakukan uji publik dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah, diantaranya melalui Dinas-Dinas ESDM di daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemerintah permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; Selain itu, faktanya ketentuan Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena tidak mengandung norma yang mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif. V. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Menolak permohonan provisi Para Pemohon perkara Nomor: 60/PUU- XVII/2020 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku dan mengikat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 105 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya (void) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan proses pembentukan UU Minerba telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku dan mengikat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tambahan untuk menjawab pertanyaan dari para hakim konstitusi, sebagai berikut: I. BUKTI KETERLIBATAN PEMOHON VI (IR. BUDI SANTOSO), PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) DAN PEMOHON V (DR. MARWAN BATUBARA, M.SC) DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN UU MINERBA Bahwa dalam persidangan sebelumnya salah satu dari Hakim Panel, yaitu Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk dapat membuktikan fakta adanya keterlibatan dari Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) dalam proses pembentukan UU Minerba sebagaimana yang telah Pemerintah uraikan dan bacakan pada huruf c halaman 55 Keterangan Presiden tanggal 21 Oktober 2020. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 106 Terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, dengan ini sekaligus penegasan Pemerintah atas fakta-fakta keterlibatan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan juga Pemohon V (Dr. Marwan Batubara M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba, yang akan diuraikan sebagai berikut: a. PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) Bahwa Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) sudah pernah diundang dan ikut hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sebagai sarana partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Minerba tanggal 9 Oktober 2019; Sehubungan dengan penjelasan pada bagian ini, selain telah diuraikan pada poin huruf c halaman 55 Keterangan Presiden, Pemerintah juga telah menguraikan keterlibatan Pemohon VII dalam poin huruf e halaman 11 dan 12 Keterangan Presiden, karena kedua penjelasannya sama-sama mengacu pada fakta yang terungkap dalam Bukti T-1. Apabila mencermati kembali Bukti T-1 yang telah diajukan oleh Pemerintah, terdapat beberapa lampiran bukti yang membuktikan bahwa Pemohon VII ikut terlibat dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba, diantaranya: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, yang dikutip sebagai berikut: NO NAMA UNIT/ INSTASI NO HP/EMAIL 1. .. 2. … 3. Ilham Rifki PERMATA 0815… (ii) Notulensi diskusi publik pada tanggal 9 Oktober 2019, dimana Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) telah hadir sebagai perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (PERMATA) dan telah memberikan saran dan masukannya dalam diskusi tersebut, yang dikutip sebagai berikut: “6. PERMATA - Berharap konstitusi terhadap pengimplementasian inkonsistensi dalam Penegakan Peraturan. - Tumpang tindih Regulasi. - Pandangan publik akan pertambangan PERMATA juga meng-counter antaranya: I. Pembinaan dan Pengawasan Pertama Inspektur Tambang penegasan konsep dalam hal pengaturan dari pusat tapi perlu ada wakil regional di daerah. 107 II. IPR banyak sekali yang akan di bahas pendekatan dan sistem serta dampak lingkungan seperti apa.” (iii) Foto-foto ketika berlangsungnya diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019; (iv) Foto bersama setelah diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, dan juga diperkuat kembali dengan bukti foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) seorang diri pada diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019. (Vide Bukti T- 43) b. PEMOHON VI (Ir. BUDI SANTOSO) Bahwa terhadap Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) selaku perwakilan dari CIRRUS (Center for Indonesian Resources Strategic Studies) juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum diskusi publik yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, sebagaimana dapat dibuktikan dari foto yang bersangkutan dalam forum diskusi tersebut (Vide Bukti T-44). Lebih lanjut, fakta keterlibatan Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum diskusi publik pembentukan UU Minerba tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 selaku pimpinan rapat dalam diskusi publik tersebut (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis dari Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 selaku peserta diskusi publik (Vide Bukti T-46); Dalam keterangan tertulisnya, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa dalam forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020 dirinya telah menyampaikan rencana amandemen Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan membenarkan kehadiran Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum tersebut, yang akan dikutip sebagai berikut: “4. Bahwa dalam forum diskusi publik tersebut saya telah memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan pembentukan UU 3/2020, khususnya terkait dengan rencana amandemen Pasal 169 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009, diantaranya adalah: a. Bahwa pengaturan mengenai PKP2B telah di atur dalam beberapa instrumen hukum peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu: (i) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (ii) Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta; (iii) Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan 108 Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor; dan (iv) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. b. Bahwa pemegang PKPB2B berhak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan sepanjang memenuhi persyaratan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Bahwa rencana perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 khususnya dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara; d. Bahwa dengan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, maka penerimaan negara dalam bentuk dana hasil produksi batubara (DHPB) akan meningkat; dan e. Bahwa Pemerintah juga sedang berupaya untuk mengevaluasi aspek eksplorasi, teknis pertambangan, konservasi batubara dan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan. 5. Bahwa berdasarkan pengamatan saya secara langsung ketika memimpin diskusi publik tersebut, saya melihat dan mengetahui bahwa forum tersebut telah dihadiri oleh: a. Ir. Budi Santoso selaku perwakilan dari Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRRUS); dan b. Dr. Marwan Batubara, M.Sc selaku perwakilan dari Indonesian Resources Studies (IRESS). 6. Bahwa terhadap pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kedua peserta di atas juga telah menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing; c. PEMOHON V (Dr. MARWAN BATUBARA, M.Sc) Bahwa terhadap Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ternyata juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, yang bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada saat itu hadir untuk mewakili Indonesian Resources Studies (IRESS) sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 3 Februari 2020, yang dikutip sebagai berikut: (Vide Bukti T-47) No NAMA JABATAN UNIT 36. .. 37. … 38. Marwan B IRESS 109 (ii) Foto kehadiran Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020. (Vide Bukti T-48) Bahwa kedua bukti keterlibatan Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 yang telah dikutip di atas (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis yang dibuat Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 (Vide Bukti T-46), serta keterangan saksi- saksi yang akan Pemerintah hadirkan dalam persidangan berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada keragu-raguan dan telah terbukti menurut hukum bahwa baik Pemohon VI (Ir. Budi Santoso), Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), maupun Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 telah ikut dilibatkan dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba. Hal ini sekaligus untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketiga pemohon tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU Minerba dalam perkara a quo. Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa pelibatan unsur publik merupakan salah satu elemen penting dan sebagai upaya yang dapat Pemerintah lakukan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pembentukan UU Minerba. Unsur-unsur publik yang telah Pemerintah libatkan, diantaranya dapat dibaca dari Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tanggal 28 Januari 2020 (Vide Bukti T-49), yang terdiri dari Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang, Pusat Studi Hukum, Energi, dan Pertambangan, Wahana Lingkungan hidup Indonesia, Djakarta Mining Club, Indonesian Parliamentary Center, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Trend Asia, dan sebagainya. II. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta Pemerintah mempertegas maksud dari frasa “jaminan perpanjangan” yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 169A UU Minerba, apa memang benar berlaku serta-merta/ otomatis dan apakah ada perbedaan persyaratan yang dibutuhkan 110 apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ketentuannya mengatur sebagai berikut: “(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.” Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan di halaman 34 - 35 Keterangan Presiden, yang menerangkan bahwa “jaminan perpanjangan” bagi para pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK tidak berlaku secara otomatis, karena pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang serupa dengan persyaratan yang diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Bahkan jika dilihat lebih seksama, Pemerintah justru menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi pemegang KK/PKP2B apabila dibandingkan dengan persyaratan pemegang IUPK operasi produksi pada umumnya, yaitu adanya keharusan peningkatan penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak, penyesuaian wilayah dalam bentuk rencana pengembangan seluruh wilayah, dan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri, dimana ketentuan tersebut hanya mengikat pemegang KK/ PKP2B, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169A ayat (2) dan ayat (4) UU Minerba. Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, bagi pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh perpanjangan dalam bentuk IUPK kelanjutan dari KK/PKP2B juga harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan, yaitu: a. Melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; b. Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; c. Adanya penyesuaian luas wilayah; 111 d. Penambahan penerimaan Negara; e. Adanya kewajiban divestasi; dan f. Tambahan persyaratan dari aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Contoh konkrit adanya penambahan persyaratan di luar dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dapat dibaca dari ketentuan Pasal 31 Amandemen Kontrak Karya yang dibuat oleh dan antara PT GAG Nikel dengan Pemerintah pada tanggal 12 April 2017, yang akan dikutip sebagai berikut: “PASAL 31 JANGKA WAKTU Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dari Persetujuan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut: 31. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk izin usaha di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat memberikan kelanjutan operasi pertambangan APABILA PERUSAHAAN MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AMANDEMEN, yaitu: a. Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri, b. Kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang-barang dan jasa dalam negeri, c. Penyesuaian luas wilayah, d. Penerimaan Negara, e. Divestasi, dan f. Persyaratan aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. PEMERINTAH AKAN MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA PERUSAHAAN APABILA TERDAPAT SUATU PENILAIAN DARI PEMERINTAH BAHWA PERUSAHAAN, SECARA MATERIAL, TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DALAM PARAGRAF INI. Para Pihak akan mendiskusikan penilaian Pemerintah tersebut dan Perusahaan setuju untuk melakukan perbaikan terhadap ketidakpatuhan dimaksud sesegera mungkin. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan kutipan Amandemen Kontrak Karya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B tidak berlaku otomatis, artinya perpanjangan hanya dapat diberikan apabila terhadap pemegang KK/PKP2B telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pemerintah tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 169 B ayat (4) UU Minerba, yang akan dikutip sebagai berikut: 112 “(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik” Bahwa selain bentuk persyaratan perpanjangan yang sama (bahkan lebih ketat), yang telah Pemerintah terapkan kepada pemegang KK/PKP2B yang ingin mendapatkan IUPK perpanjangan, Pemerintah juga telah menerapkan ketentuan yang sama pula dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban serta larangan yang berlaku bagi kedua pemegang IUPK operasi produksi dan pemegang IUPK kelanjutan dari KK/ PKP2B. Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 172 A UU Minerba yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 172 A Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” Dengan demikian, maka perpanjangan yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B jelas tidak bersifat diskriminatif, karena faktanya baik syarat perpanjangannya maupun ketentuan hak dan kewajiban serta larangan yang melekat padanya juga berlaku sama dengan yang telah diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi lainnya, karena sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang beresiko tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berharap agar Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan pandangan Pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman jaminan hak perpanjangan jangka waktu tidak berlaku secara otomatis, karena ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh pemegang KK/PKP2B agar mendapatkan IUPK perpanjangan tersebut; Selain itu, Pemerintah juga berharap agar Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa jaminan perpanjangan waktu yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B bukan untuk membedakan perlakuan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya Pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan negara yang lebih superior dalam pengelolaan pertambangan, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh kuasa hukum dari Pemohon Perkara 113 60/PUU-XVIII/2020, Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., ketika memberikan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 (Vide Bukti T-5). III. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta konfirmasi apakah memang ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sejak pemberlakukan UU Minerba dan apakah masih ada perizinan terkait lainnya yang masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa apabila mengacu pada halaman 209 dan 210 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi Negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya alam milik Negara yang pengelolaannya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa apabila dikaitkan antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan usaha tertentu yang cakupan wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan secara baik dalam industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan. Bahwa apabila mencermati industri pertambangan yang bersifat holistik, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak melulu hanya berkaitan dengan izin usaha pertambangan semata; Artinya dengan diberlakukannya UU Minerba tidak serta-merta membuat seluruh kewenangan atas “seperangkat” perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (termasuk izin pendahuluannya) ikut menjadi beralih kepada pemerintah pusat seluruhnya; Perlu dipahami bersama bahwa perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya sebatas pada dibutuhkannya IUPK saja, akan tetapi masih ada banyak perizinan atau persyaratan yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan mineral dan batu bara yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pelaku usaha di 114 bidang ini, yang kewenangan terhadap perizinan atau persyaratan tersebut masih dipegang penuh oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Rekomendasi tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diketahui bahwa ada persyaratan rekomendasi Gubernur setempat yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Bahwa Rekomendasi Gubernur ini diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang wilayah pertambangannya masuk dalam kawasan hutan; b. Izin Lokasi, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi secara tegas di atur bahwa kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Izin Lingkungan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juga telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahkan jika dicermati secara baik, izin usaha pertambangan operasi produksi tidak akan diterbitkan sebelum dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang berwenang tersebut. d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk 115 Kepentingan Sendiri secara tegas telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh perangkat perizinan-perizinan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diterbitkan oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian besar dari kewenangan perizinan tersebut masih melekat pada pemerintah daerah. Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang di atur dalam UU Minerba sendiri, ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba telah mengatur bahwa pemerintah daerah dapat didelegasikan untuk menerbitkan sejumlah perizinan tertentu, diantaranya yaitu nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau perizinan, seperti izin pertambangan rakyat dan izin penambangan batuan; Dalam proses pengujian dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah melalui perangkat di Dinas-Dinas ESDM daerah, tidak ada keberatan dari pemerintah daerah berkaitan dengan hal-hal tersebut. (Vide Bukti T-17 s.d T-28) Lebih lanjut, jika berbicara lebih khusus terhadap seluruh kewenangan yang berkenaan dengan KK/PKP2B yang bersifat strategis, senyatanya pengawasan terhadap para pemegang KK/ PKP2B telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik sejak pengaturan pengelolaan pertambangan masih dalam format perjanjian karya atau kontrak karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/ 1996 maupun ketika pengaturan pengelolaan pertambangan telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, termasuk UU Minerba yang baru. Sehingga dengan kata lain, tidak ada kewenangan pemerintah daerah terkait perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan dari KK/PKP2B menjadi IUPK yang tereduksi, karena sejak awal memang seluruh kewenangan terkait KK/PKP2B tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah. 116 Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa perizinan di bidang pertambangan harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan evaluasi yang seksama; Pemerintah berpendapat berdasarkan bukti dan penilaian yang komprehensif bahwa terkait pembagian kewenangan, khususnya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah, belum mencapai tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan cenderung timbul beberapa permasalahan di berbagai daerah. Bahwa namun demikian, walaupun tidak seluruh kewenangan penerbitan perizinan pertambangan diberikan kepada pemerintah daerah, namun faktanya manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah jauh lebih besar dari manfaat ekonomi yang diterima pemerintah pusat, sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 129 UU Minerba dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berharap Majelis Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang di atur dalam UU Minerba merupakan bentuk keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Apalagi tata kelola sumber daya alam nasional (dalam hal ini bidang pertambangan) memerlukan perhatian khusus yang tepat agar beberapa permasalahan yang selama ini timbul akibat kewenangannya berada di pemerintah daerah tidak terjadi lagi. IV. TIDAK ADA NORMA BARU YANG DISISIPKAN DALAM RUU MINERBA SETELAH PERSETUJUAN CARRY OVER DIBERIKAN, SELAIN DARI NORMA YANG TELAH MASUK DALAM DAFTAR INVENTARIS MASALAH SEBELUM CARRY OVER Bahwa Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh juga meminta konfirmasi terkait materi Keterangan Presiden pada halaman 52 (Vide Bukti T-39), yang pada pokoknya menyatakan ada kekhawatiran penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah dilakukan carry over, padahal norma baru tersebut tidak pernah ada dalam pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) pada periode sebelumnya. Atas permintaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 117 Pemerintah mengapresiasi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencermati materi muatan RUU Minerba, baik ketika RUU Minerba masih dalam tahap pembahasan oleh para anggota DPR periode 2014-2019 maupun setelah RUU Minerba dilakukan carry over berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/ 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 (Vide Bukti T-15). Mengacu pada Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM tanggal 12 September 2019 dan tanggal 25 September 2019, diketahui bahwa jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Komisi VII DPR adalah sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) DIM RUU Minerba (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-9); Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 tersebut sama dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada tanggal 13 Februari 2020; Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 serta 13 Februari 2020 di atas juga bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang menjadi pembahasan Komite II DPD, sebagaimana yang dapat dilihat dari Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020 (Vide Bukti T-32); Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 27 April 2020 di atas kembali bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan dalam Laporan Ketua Panja RUU Minerba kepada Komisi VII DPR mengenai hasil pembahasan Panja atas RUU Minerba tanggal 11 Mei 2020. Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 27 April 2020 dan tanggal 11 Mei 2020 tersebut juga dikuatkan dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, sebagaimana tercermin dalam Risalah Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020 (Vide Bukti T-36). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kesempatan yang baik ini Pemerintah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah adanya persetujuan carry over berdasarkan Pasal 71 A UU P3, selain daripada norma yang telah dimasukkan dalam DIM RUU Minerba sebelum dilakukan carry over. 118 [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-49. Sesuai perintah majelis, pada saat pengesahan bukti tersebut kemudian diubah tandanya menjadi Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK- 49 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Partisipasi Publik tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVI/2018; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XVI/2018; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XII/2014; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R- 29/Pres/06/2018 bertanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 dengan agenda Pembahasan DIM masalah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 agenda Pembahasan DIM RUU 119 Minerba; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR RI tanggal 25 September 2019; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/14948/DPR RI/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Undangan Rapat Kerja untuk tanggal 12 September 2019 dengan agenda rapat Pembahasan DIM RUU Minerba kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16007/DPR RI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal undangan rapat kerja kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16113/DPR RI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penjadwalan Ulang Rapat Kerja kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi Dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Tata Tertib; 120 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam pada tanggal 27 April 2015 s.d. 30 April 2015; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengumpulan Data Provinsi Kalimantan Timur RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Notulensi Rapat Pembahasan tentang Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sesi 2) Tanggal 9 Oktober 2019 di Gedung Muhamad Sadli I Lantai 5 Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 9 s.d. 11 Januari 2020 di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok Yogyakarta 55283; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makassar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makasar Kota Makassar Sulawesi Selatan 90111; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makasar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makassar Kota 121 Makassar Sulawesi Selatan 90111; 23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Aston Hotel Palembang Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 189 Talang Aman, Kota Palembang, Sumatera Selatan; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Notulen Rapat Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Palembang; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 122 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Fotokopi Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Antara Komisi VII DPR dengan beberapa stake holders dalam penyempurnaan rumusan RUU Minerba yaitu: a. Risalah Rapat tanggal 17 Desember 2015; b. Risalah Rapat tanggal 4 Februari 2016; dan c. Risalah Rapat tanggal 17 Februari 2016. 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor LG/05225/DPR RI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal undangan rapat kerja untuk memberikan pandangan dan masukan atas RUU Minerba melalui virtual meeting untuk memenuhi protokol waspada Covid-19; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Panja RUU Minerba Komisi VII DPR- RI tanggal 27 April 2020; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Masukan Komite II DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi VII DPR tanggal 11 Mei 2020; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik 123 Indonesia Nomor S-175/KF/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Penyampaian Tanggapan dan Pemarafan atas Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (DIM RUU Perubahan UU Minerba); 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 614/M-IND/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Tanggapan atas Permohonan Paraf; 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Nomor 1734/06/SJN.R/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Penundaan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, tanggal 16 September 2014; 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, tanggal 2 April 2020; 43. Bukti PK-43 : Foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar); 44 Bukti PK-44 : Foto Pemohon VI (Ir. Budi Santoso); 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan No. 925/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Muhamad Aditya Putra tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan Nomor 926/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Daftar Hadir Forum Diskusi Publik tanggal 3 Februari 2020; 124 48. Bukti PK-48 : Foto Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M. Sc); 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Undangan Sosialisasi dan Diskusi. [2.7] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, Presiden juga mengajukan 1 (satu) saksi yakni Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., dan 3 (tiga) ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal masing-masing pada tanggal 17 Juni 2021 dan 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M. 1. TUJUAN DAN URGENSI PERUBAHAN UU 4/2009 a. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari pemenuhan kewajiban Negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945; b. Selanjutnya di dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 4 UU 4/2009 secara tegas diatur bahwa penguasaan Negara atas mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan; c. Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 menyatakan bahwa untuk menilai apakah cabang produksi bernilai atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; d. Urgensi dilakukannya perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 semata-mata dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 4/2009 tersebut, diantaranya supaya: (i) Menyesuaikan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pengujian UU 4/2009; 125 (ii) Terjadi sinkronisasi kewenangan dan data pemerintah pusat dan daerah; (iii) Optimalisasi pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca-tambang; (iv) Optimalisasi pelaksanaan dan mekanisme pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral tertentu; (v) Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dalam penerbitan IUP; (vi) Peningkatan dalam penegakan sanksi administratif maupun pidana untuk menegakkan kewajiban dan larangan. e. Selain urgensi di atas, tujuan dan manfaat dari perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah: (i) Peningkatan penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk kewajiban tambahan kepada Pemegang IUPK sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dan juga peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB); dan (ii) Terjadi peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk pengembangan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi. 2. PROSES DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UU 3/2020 a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari apa yang saya alami, pembentukan UU 3/2020 telah memperhatikan aspek prosedural dan substansial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan keseluruhan etika dan rasionalitas penerimaan publik; Oleh karenanya, tuduhan yang tanpa disertai bukti kepada kami bahwa perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah pesanan oligarki dan kapitalis sangat melukai hati Pemerintah dan secara khusus seluruh jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, karena selain usulan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 merupakan inisiatif DPR, faktanya tuduhan tersebut juga menafikkan kerja keras yang telah kami lakukan untuk meng-goal-kan ketentuan mengenai peningkatan 126 penerimaan Negara dari sektor pajak atau bukan pajak yang akhirnya telah diadopsi dalam UU 3/2020; b. Bahwa ruang partisipasi dalam proses pembentukan UU 3/2020 telah dilakukan secara adil, karena Pemerintah menyadari bahwa partisipasi diperlukan karena 2 (dua) alasan utama, yaitu penguatan demokratisasi dan penghargaan HAM dan penguatan keadilan serta keseimbangan dalam pengelolaan SDA minerba c. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada saat saya menjabat sebagai Dirjen Minerba, saya dapat memastikan bahwa proses pembentukan UU 3/2020 mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan telah dilakukan sesuai hukum; Dari yang saya alami, jajaran Direktorat Jenderal Minerba beserta Menteri ESDM, Bapak Ignatius Jonan juga telah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk kemudian melakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR dan Komite II DPD selaku wakil Pemerintah sesuai amanat konstitusi, dan faktanya rapat-rapat pembahasan tersebut dilakukan dengan waktu yang cukup secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi, dan bahkan juga telah dilakukan secara online melalui berbagai platform media DPR yang tersedia, yang pada pokoknya: (i) Penyusunan RUU Minerba mulai dilakukan dan termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan disampaikan ke Presiden tanggal 11 April 2018; (ii) Penunjukan wakil Pemerintah dan proses pembahasan RUU Minerba telah mulai dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai 27 September 2019; (iii) Dalam rapat paripurna ke-VI masa persidangan II tahun 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020, DPR, Pemerintah dan DPD telah menyepakati pembahasan RUU Minerba dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode 2019-2020; dan (iv) Setelah ada persetujuan carry over, pembahasan RUU Minerba dilanjutkan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020. 127 d. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai seorang pejabat publik dalam tata pemerintahan, kami sepenuhnya menyadari bahwa kami diberikan gaji dari pajak yang telah dibayarkan rakyat, sehingga dalam pembentukan UU 3/2020 secara hukum dan moral kami tentu senantiasa menjaga kepercayaan rakyat tersebut dan memang dalam prosesnya telah melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, sebagaimana affidavit yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tanggal 11 November 2020, sesuai bukti Pemerintah Nomor T-45, diantaranya: (i) Adanya dialog terbuka dan konsultasi publik yang memadai serta telah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang mewakili unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah daerah melalui dinas-dinas ESDM Kabupaten/ Kota, organisasi pengamat pertambangan dan wahana lingkungan hidup, termasuk juga pendapat dan aspirasi dari Dr. Marwan Batubara, M.Sc, Ir. Budi Santoso dan Ilham Rifki Nurfajar, yang ternyata saat ini mengajukan permohonan pengujian UU 3/2020 kepada Mahkamah Konstitusi masing-masing selaku Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, padahal seluruh pemohon tersebut telah mengikuti forum diskusi publik yang saya adakan tanggal 9 Oktober 2019 dan 3 Februari 2020 bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pada saat saya memimpin rapat tersebut ada yang setuju dengan perubahan UU 4/2009 dan ada yang menolak, namun sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi maka tentu tidak seluruh aspirasi dapat diakomodir, melainkan perlu dipertimbangkan mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan Negara. (ii) Jajaran di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga telah melakukan road show ke-7 (tujuh) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk sosialiasi dan penyerapan aspirasi publik sebelum pemberlakuan UU 3/2020; 128 e. Pelibatan unsur publik dalam pembentukan UU 3/2020 bersifat nyata, dialogis dan penuh makna, dan bukan pelibatan publik yang bersifat manipulatif seperti yang diasumsikan para pemohon, karena dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan wujud manusianya, ada materi diskusinya, terdapat respon dari stakeholders terhadap diskusinya, serta telah dilakukan dalam rentang waktu yang memadai. 3. PERPANJANGAN KK/PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai saksi hidup yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya juga ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah-olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya filter dan evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; 129 - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan dari KK/PKP2B jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B. c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/ 2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah; dan d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan 130 negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. 4. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan kepemilikan PT Inalum Indonesia dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan 131 (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakukan UU 3/ 2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. 2) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pertama, berkenaan dengan Partisipasi publik/masyarakat pada waktu pembahasan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di DPR (yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2020). Dalam konteks partisipasi publik atau masyarakat, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sejalan dengan dianutnya Asas Keterbukaan dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU a quo. Dengan dianutnya Asas Keterbukaan tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau public hearing, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, seminar, loka karya, dan/atau diskusi. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat (partisipasi), akuntabilitas, dan transparansi. Keputusan dan hasil peran serta masyarakat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Dikatakan demikian, karena dalam sebuah Negara demokrasi, sistem dan kelembagaan negara idealnya dibangun atas dasar prinsip penyelenggaraan negara yang partisipatif. Hal ini berarti warga negara tidak hanya memiliki hak, namun juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam struktur dan proses kenegaraan. Sebab, tidaklah cukup apabila hanya 132 mengandalkan demokrasi perwakilan sepenuhnya lewat pemilu, dan mempercayai wakil rakyat akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilih. Rakyat perlu memastikan bahwa permasalahan dan aspirasinya didengar oleh wakil mereka di parlemen. Dalam konsep participatory governance, rakyat tidak semestinya berdiam diri dan mengeluhkan pemerintahan yang tidak peduli persoalan rakyat. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada pemerintah tentang kebutuhannya. Selanjutnya, pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan mereka tersebut dengan menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi bertujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuan ini terkait dengan efektivitas, pembagian beban, dan efisiensi. Meningkatkan partisipasi akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dapat lebih besar dipenuhi. Meningkatkan partisipasi juga dapat menghasilkan titik temu kepentingan tersebut, dengan solusi yang diambil yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketika kelompok-kelompok yang dituju oleh suatu kebijakan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (termasuk dalam melaksanakan kegiatan tersebut), maka hasil kebijakan yang lebih baik dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, paling tidak ada 5 (lima) model yang dapat dikembangkan dalam pelembagaan partisipasi masyarakat, yaitu: 1. Mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan public sharing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat- rapat penyusunan peraturan perundang-undangan; 3. Dengan melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; 4. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten; dan 5. Mempublikasi rancangan peraturan perundang-undangan melalui media (cetak dan elektronik) dengan memanfaatkan kemajuan IT guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat. 133 Atas dasar itu, maka terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan UU Minerba, Pemerintah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, bahkan penasehat hukum dari salah satu Pemohon juga pernah diundang oleh Komisi VII DPR dalam RDP untuk menyempurnakan RUU Minerba. Demikian pula Pemohon VI dan VII pernah diundang untuk memberikan pandangannya dalam forum diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Minerba. Dengan menunjuk konstatasi yang demikian itu, Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan Asas Keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan, karena Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa UU Minerba adalah produk legislatif yang berdampak pada hajat hidup orang banyak dan karenanya bergantung pada aspirasi dan partisipasi dari berbagai kalangan yang terkait. Bahkan sebelum UU No. 3 Tahun 2020 diundangkan, Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia (dengan melibatkan berbagai kalangan) untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari UU Minerba yang lama (UU No. 4 Tahun 2009) dan solusi yang ditawarkan oleh UU No. 3 Tahun 2020 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Minerba. Ketujuh kota besar yang dijadikan lokasi road show adalah Jakarta, Bandung, D.I. Yogyakarta, Palembang, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Selain melibatkan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, Pemerintah telah pula melibatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, meskipun tidak ada satu ketentuanpun dalam UUD 1945 dan UU P3 yang mewajibkan pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengikutsertakan ataupun melibatkan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses pembentukan UU. Bahwa Pemohon menjadikan ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan UU Minerba, adalah tidak beralasan secara hukum, karena norma yang terkandung dalam ketentuan a quo tidak bicara tentang proses pembentukan UU, melainkan bicara tentang 134 UU (yang substansinya terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya antara Pusat dan Daerah) yang dalam pelaksanaan UU tersebut dilakukan secara adil dan selaras. Seandainyapun ada kewajiban yang melekat pada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, quod non faktanya Pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba dan evaluasi terhadap UU No. 4 Tahun 2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan masing- masing peserta yang berasal dari beberapa Dinas ESDM : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Keseluruhan fakta yang disebutkan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa DPR dan Pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik dan pemerintah daerah secara representatif dalam proses pembentukan UU Minerba. Dalam proses pelibatan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, tidaklah dilakukan secara formalitas, melainkan dilakukan secara dialogis di mana segenap stakeholder didengar (right to be heard) dan dipertimbangkan (right to be considered) serta dilakukan secara terbuka dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masukan ataupun umpan balik (feedback) dari keterlibatan partisipasi stakeholder bermakna sigifikan dalam pembahasan UU Minerba (meaningful participation). Bahwa kemudian ada beberapa pihak yang menolak keberlakuan UU Minerba tidaklah dapat dijadikan patokan bahwa UU Minerba yang cakupannya berskala nasional tidak memenuhi substantive due process, karena tidak ada keharusan bahwa suatu RUU harus disetujui dan memuaskan semua pihak. Adalah suatu hal yang musyikil bahwa suatu produk legislatif berupa UU akan dapat disetujui dan memuaskan semua pihak yang memiliki beragam kepentingan yang berbeda-beda. Lagi pula ketiadaan format ideal dan tolok ukur partisipasi publik menjadi sebab lain dari musyikilnya suatu UU bisa memuaskan semua pihak. Kedua, berkenaan dengan beban pembuktian terbalik. 135 Hukum Acara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya beban pembuktian terbalik, sebagai suatu hal yang berbeda dengan beban pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 yang pada intinya menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Sementara itu, Ketentuan Pasal 54 UU MK terkait dengan Hukum Acara yang berkenaan dengan pemeriksaan persidangan (termasuk permohonan Pengujian Undang-Undang/PUU) di Mahkamah Konstitusi - sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang menyebutkan: (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga Negara yang terkait dengan permohonan (3) Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Dalam perkara a quo, karena yang dimohonkan oleh (para) Pemohon adalah pengujian UU (Minerba), maka Termohon (DPR dan Pemerintah) sebagai lembaga negara pembentuk UU memberikan keterangan secara tertulis sebagai respon atau jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sesudah itu, bila kemudian Hakim MK memandang keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR dan/atau Pemerintah belum cukup memadai, maka barulah berlaku ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohoann yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” 136 Frasa “dapat” dalam norma pasal a quo, bukanlah bersifat imperatif ataupun perintah, melainkan bersifat fakultatif, tergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim MK, apakah masih dipandang perlu untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat ataukah tidak, Hakim MK lah yang menentukan. Atas dasar itu, adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan keliru Ahli Hukum Pemohon memahami ketentuan Pasal 54 UU MK sebagai norma yang mengandung substansi pembuktian terbalik. Ketiga, berkenaan dengan carry over RUU Minerba Pengaturan mengenai carry over dijumpai dalam ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang pada pokoknya mengatur bahwa: “Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan” Secara teknis, pengaturan mengenai carry over suatu RUU tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, yang menyebutkan: (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU Operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; (2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU Operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; (3) RUU Operan yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan menggunakan Surat Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya; (4) Dalam hal Pembicaraan Tingkat I pada periode Keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, pembicaraan Tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi; 137 (5) Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Panitia Khusus, pembicaraan tingkat I dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini; (7) Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang sudah disebutkan di atas, bahwa suatu RUU bisa di carry over berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD. Bila kemudian dalam praktik, salah satu pihak, misalnya DPD tidak menyetujui, sementara DPR dan Presiden sudah menyetujuinya, tentu membutuhkan waktu untuk menghasilkan suara bulat yang berdampak pada berlarut-larutnya waktu untuk memulai pembahasan. Padahal, RUU yang di carry over itu sudah masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. Oleh karena itu, maka dengan atau tanpa mekanisme voting, RUU carry over bisa dilanjutkan pembahasannya. Dalam konteks Pasal 169A UU Minerba yang dimihonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dinyatakan bahwa proses pembentukan UU Minerba tersebut tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan RUU (carry over), dapat ditunjukkan konstatasi sebagai berikut: 1. Dengan mengacu pada catatan hasil Rapat Kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Badan Legislasi, Menkumham, dan DPD telah menyepakati Prolegnas termasuk RUU yang di carry over; 2. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR, dan DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR No. 1/DPR RI / II / 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang isinya menyatakan Prolegnas Prioritas 2020 dan Status RUU Minerba sebagai RUU carry over tanpa danya sanggahan dari Presiden atau DPD, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR maupun Presiden dan DPD telah menyepakati adanya carry over RUU Minerba sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 71 A UU P3. Dengan menunjuk konstatsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba telah memenuhi kualifikasi carry over RUU. 138 Keempat, berkenaan dengan keterlibatan DPD Secara konstitusional, dalam pembentukan Undang-Undang pasca amandemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan mendasar, yaitu: (1) bahwa original power pembentukan Undang-Undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”; (2) meskipun original power pembentukan undang-undang ada di tangan DPR, namun tidak menghilangkan hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945); (3) selain Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan: - Otonomi daerah; - Hubungan Pusat dan Daerah; - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Daerah; - Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta - Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. (vide Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945); (4) setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (vide Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). Artinya, dari manapun prakarsa pengajuan RUU itu berasal, dilakukan pembahasan untuk disetujui bersama DPR dan Presiden sebagai sebuah bentuk sharing power DPR dan Presiden; (5) keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan hal-hal yang tersebut pada diktum Ketiga di atas, dilakukan hanya pada Pembicaraan Tingkat I (Pasal 65 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan / UU P3), sebagaimana tampak pada proses pembentukan undang-undang yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut: Dengan merefer Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan (UU P3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- 139 Undang, maka proses pembentukan Undang-Undang meliputi tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Prolegnas, baik menengah maupun tahunan; b. Penyusunan. Pada tahap ini Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan oleh: (i) DPR (Anggota, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi); atau (ii) Presiden, atau DPD (untuk RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah), yang dilengkapi dengan Naskah Akademik (kecuali untuk RUU APBN, Penetapan Perpu menjadi UU dan pencabutan UU/Pencabutan Perpu) disesuaikan / dimasukan dalam Prolegnas. c. Pembahasan Pada tahap ini, Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan kepada seluruh anggota DPR dalam Rapat Paripurna yang akan memutuskan apakah RUU tersebut dapat disetujui dengan catatan (perubahan) atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui, maka akan ditindak lanjuti dengan 2 (dua) Tingkat Pembicaraan: (i) Pembahasan Tingkat I dilakukan dalam: - Rapat Kerja; - Rapat Panitia Kerja; - Rapat Tim Perumus; dan - Rapat Tim Sinkronisasi. Kegiatan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar Musyawarah; - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan Penyampaian Pendapat Mini oleh Fraksi, Presiden, dan DPD Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; 140 - Pembacaan Naskah RUU; - Pendapat akhir mini - Penandatangan Naskah RUU; - Pengambilan Keputusan untuk lanjut ke Pembahasan Tingkat II. Pengambilan keputusan RUU dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) peserta rapat yang terdiri dari unsur fraksi di tingkat rapat panitia kerja, apabila tidak bisa, dapat dilanjutkan pembahasannya ke rapat kerja atau Rapat Paripurna DPR. Apabila DPD tidak memberikan pendapatnya dalam pengantar musyawarah dan pendapat mini, maka Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan. (ii) Pembahasan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang meliputi rangkaian kegiatan: - Laporan proses, pendapat mini fraksi, DPD, dan hasil pembicaraan tingkat; - Pernyataan persetujuan dan penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan (musyawarah gagal, maka dapat melalui voting); apabila tidak disetujui oleh Presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan DPR pada saat itu; - Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri. d. Pengesahan Pada tahap ini, setelah disetujui DPR dan Presiden, maka Presiden harus menandatangani RUU tersebut dan jika tidak ditandatangani, maka apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlewati, RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. e. Pengundangan Pada tahap ini dilakukan penempatan UU tersebut dalam Lembaran Negara. Dengan demikian, maka sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU P3, keikutsertaan DPD dalam pembahasan UU hanya terbatas pada Pembicaraan Tingkat I, sehingga apapun bentuk keterlibatan ataupun keikutsertaan DPD dalam Pembicaraan Tingkat I, dianggap sudah cukup dan juga sudah menanggapi. 141 Kelima, berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Pengaturan tentang (tata cara) pengambilan keputusan dijumpai dalam ketentuan Pasal 308 sampai dengan Pasal 317 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbit. Dalam ketentuan a quo, pada pokoknya mengatur cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah-mufakat dan suara terbanyak, beserta mekanisme ataupun tata cara pengambilan keputusan. Dalam hal cara pengambilan keputusan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) ketentuan yang dapat dijadikan acuan, yaitu: 1. ketentuan Pasal 308 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menyebutkan: (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 2. Ketentuan Pasal 309 ayat (1) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tatib, yang menyebutkan: (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan 3. Ketentuan Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 / 2020 tentang Tatib, yang berbunyi: Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain Berdasarkan ketentuan di atas, menjadi beralasan bila mayoritas fraksi di DPR yang sudah setuju mengambil keputusan untuk menyetuji RUU tersebut. Pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR terhadap RUU tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak 142 konstitusional suara minoritas (yaitu 1 fraksi yang tidak setuju), karena pengambilan keputusan oleh mayoritas fraksi sudah sejalan atau sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dalam hal ini, bila mufakat tidak tercapai / terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Apalagi dalam Demokrasi Pancasila yang dipraktikan selama ini di DPR, tidak mengenal Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (karena sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR) bukanlah cermin dari Diktator Mayoritas. Sebaliknya 1 (satu) fraksi yang menolak menyetujui RUU tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tirani minoritas, sepanjang sikapnya tidak menghalang-halangi pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi. Akan beda, misalnya, satu fraksi yang menolak itu berusaha keras menghalang-halangi pengambilan keputusan, maka sikap yang demikian itu dapat dikatakan sebagai cerminan Tirani Minoritas. 3) Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Pertama, Kedudukan Pasal 169A dalam Ketentuan Peralihan. Bahwa Pasal 169A UU Minerba, merupakan bagian dan kelanjutan dari Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 169A dalam struktur UU Minerba berada dalam Bab Ketentuan Peralihan. Pasal 169A, terdiri atas 5 ayat antara lain sebagai berikut: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan: a. Kontrak/perjanjian yang belum memperolah memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan menjadi IUPK, masing- masing untuk jangka 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama, dijamin diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagimana dimaksud, pada ayat 143 (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. Luas wilayah WIUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri (3) ... dst. Ketentuan Peralihan atau Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (rechtspolitiek) di bidang perundang-undangan, karena dengan aturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama, demi untuk mencegah terjadinnya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama. Sebagai ilustrasi politik hukum bagi ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka yang ditetapkan dengan aturan peralihan yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan politik hukum yang ditentukan secara konstitusional tersebut, maka keberlakuan hukum-hukum yang berasal dari masa Pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sekedar untuk mencegah kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta diberlakukan secara efektif sesuai dengan martabat Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Hakikat aturan peralihan yang intinya adalah “(i) menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya peraturan perundandang-undangan yang baru, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru (ii) mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan kekosongan kekuasaan (machtsvacuum); (iii) menciptakan kepastian hukum (legal certainty) dalam arti memberikan perlindungan hukum (legal protection) kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang lama. Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya aturan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak 144 berlaku surut (non- retroactive). Perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi, baik yang bersifat publiekrechtelijk maupun privaatrechtelijk tidak akan mengikuti hukum yang belum ada, melainkan hanya tunduk kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana apabila perbuatan hukum itu berupa perjanjian/ kontrak (KK/PKP2B) dan/atau izin (Kuasa Pertambangan atau IUP) yang waktunya belum berakhir, sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan kontrak/perjanjian dan/atau izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh peraturan yang baru? Karena tadi Saya sebutkan bahwa perbuatan hukum yang sudah ada, tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan aturan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak bisa dilepaskan pada penempatan nya dalam Bab Aturan Peralihan dengan sejarah panjang investasi pada industri pertambangan. Kemudian sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, kita harus selalu menghormati segala perjanjian dan komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satu bentuk dan cara penghormatan itu adalah mengajak kembali pemegang KK/PKP2B yang waktunya akan berakhir, untuk berinvestasi dengan dasar pengusahaan dalam bentuk perizinan IUPK dengan catatan saling menguntungkan. Selanjutnya Pasal 169A UU Minerba, sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia, yang saat ini gencar-gencarnya mempromosikan potensi SDA dan mengundang Investor asing untuk berinvestasi di segala bidang terutama untuk pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Dengan demikian tepatlah kebijakan (beleid) pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, untuk melanjutkan investasinya dengan dasar hukum pengusahaan pertambangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. 145 Berdasarkan uraian di atas, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak memiliki masalah konstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 169A justeru telah mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini berusaha dan berjuang untuk mendatangkan investor di Indonesia. Sementara investor yang sudah ada dan memiliki trade record yang baik dalam berinvestasi di sektor pertambangan, adalah sangat tepat dan logis apabila pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B untuk melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan Minerba Pasal 169A sungguh menjadi ketentuan yang bermartabat dan menghargai jasa-jasa dan kontribusi mitra pemerintah selaku pemegang KK/PKP2B. Kemudian ketentuan Pasal 169A inilah, mengubah posisi pemerintah dari mitra atau principal dalam KK/PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi perjanjian/kontrak, bekas mitranya. Kedua, Relevansi Pasal 169A UU Minerba dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap amanah Pasal 18A ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. UU Minerba sebelum perubahaan telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan IUPK. Kemudian dalam UU Minerba perubahan telah menambah kewenangan Menteri untuk menerbitkan IUPK Kelanjutan operasi bagi KK/PKP2B yang Kontrak/perjanjiaanya berakhir. Kewenangan Menteri dalam pemberian IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan Operasi tidak terdapat pertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana amanah ketentuan Pasal 18 A ayat (2) yang saya sebutkan di atas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f UU Minerba diatur secara tegas bahwa “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” 146 Kemudian frasa yang sama dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) “Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur”. Dari aspek hukum administrasi negara, frasa ditetapkan oleh Menteri adalah kewenagan deklaratif, sedangkan frasa ditentukan oleh Gubernur adalah kewenangan konstitutif. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanah Pasal 18A ayat (1) memiliki kewenangan yang seimbang. Khusus untuk SDA pertambangan terkait dengan Pasal 169A UU Minerba, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebelum ditetapkan oleh Menteri. IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, harus dibedakan dengan IUPK yang wadahnya dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), baik dari segi historisnya maupun dari segi luas wilayahnya. Terkait dengan luasan wilayah sesungguhnya untuk kepentingan good mining practice. Sebab luasan wilayah akan terkait dengan kewajiban untuk peningkatan penerimaan negara yang lebih besar, ketimbang dengan penerimaan negara sebelumnya melalui royalty pada KK dan 13, 5 % deviden dari PKP2B. Pertimbangan penetapan ketentuan 169A, selain untuk jaminan kepastian hukum juga untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak akan pernah mengalami penurunan dan memastikan usaha peningkatan penerimaan negara akan terwujud sebagaimana amanah ketentuan Pasal 169A. Dalam UUD 1945 hubungan pusat dan daerah sudah jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan pola hubungan semua kabupaten/kota dan provinsi yang disebut daerah adalah bagian tak terpisahkan dengan NKRI dan NKRI adalah terdiri atas provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota dan/atau Provinsi yang bukan bagian dari NKRI. Demikian juga sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah semua asset negara (nasional) yang keberadaannya di daerah. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk atau rakyat di daerah yang juga merupakan penduduk dan rakyat NKRI. 147 Berdasarkan pemahaman di atas, untuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, apakah kewenangan perizinan diberikan kepada Pemerintah Pusat atau kewenangan kepada Pemerintah daerah? Hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi, apalagi dikotomikan secara tajam. Sebab dalam hukum administrasi negara, dikenal kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Dalam UU Minerba ketentuan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan perizinan berusaha dalam UU Minerba bersumber dari Hak Menguasai negara yang sudah memiliki makna dan tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan fungsi beleid, regelen, bestuuren, beheren dan tozichouden harus bermuara kepada tujuan hak menguasai negara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam tataran pelaksanaan inilah yang harus diberikan perhatian khusus dan pengawasan yang ketat, sebab secara kasat mata, banyak penduduk dan masyarakat yang berada disekitar usaha pertambangan belum merasakan manfaat secara optimal dari pengusahaan pertambangan yang ada di wilayahnya. Disinilah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi dalam rangka mengukur perwujudan tujuan penguasaan negara terutama bagi masyarakat disekitar pengusahaan pertambangan. Masalah pengusahaan sumber daya alam pertambangan dan SDA lainnya di Indonesia, bukan persoalan kewenangan pusat atau di daerah, akan tetapi persoalannya adalah ketidak adilan di dalam pemanfaatan hasil pengusahaan sumber daya alam kepada masyarakat disekitar usaha pertambangan dan pengusahaan SDA lainnya. Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan amanah Pasal 18A ayat (2), bahkan UU Minerba secara keseluruhan sama sekali tidak menciptakan dikotomi hubungan pusat dan daerah baik dari segi kewenangan, fungsi dan tanggungjawab terhadap pemanfaatan hasil pengusahaan pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya dikotomi hanya akan memberi peluang dan jalan terjadinya disintegrasi bangsa, terutama bagi wilayah atau daerah 148 yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, akan tetapi memiliki semangat dan rasa nasionalisme Keindonesiaan yang rendah. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan adalah “pola konsultasi ke atas dan berkoordinasi ke bawah”. Pola hubungan yang demikian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diterapkan dalam ketentuan UU Minerba. Semua pengelolaan dan pengusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sebagai satuan dan tingkatan pemerintahan di bawahnya pada wilayah sumber daya alam pertambangan diusahakan, sebaliknya kewenangan pemerintah daerah tetap dikonsultasikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan. Untuk jelas nya dalam konteks pengujian Pasal 169A terhadap amanah konstitusi Pasal 18A ayat (2), dapat dilihat beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan tersebut antara lain; Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17A ayat (2) dan (3) UU Minerba. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa Izin Usaha pertambangan (IUP) memiliki 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang izinnya dibagi menjadi dua jenis yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Apabila hasil eksplorasi memiliki prospektif untuk dilakukan penambangan, maka pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba: (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. 149 (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf e terdapat frasa dijamin memperoleh perpanjangan...... “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian frasa yang sama dari ketentuan Pasal 46 dan 47 di atas secara mutatis mutandi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian b. masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. c. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 150 Ketentuan di atas memberikan jaminan kepada Pemegang IUP Eksplorasi untuk mendapatkan peningkatan izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian Pemegang IUP Operasi Produksi mendapatkan jaminan perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya terhadap pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, akan mendapatkan jaminan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan setelah dievaluasi oleh Menteri. Dengan demikian semua jenis izin usaha pertambangan diberikan jaminan untuk dapat melanjutkan usahanya ketahapan berikutnya dan jaminann perpanjangan waktu dengan satu syarat yaitu memenuhi semua persyaratan. Frasa dijamin dan memberikan jaminan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap waktu dan kelanjutan usaha pertambangan Minerba. Namun untuk mendapatkan perpanjangan yang dimaksud memiliki syarat yang berbeda. IUP dan IUPK Eksplorasi akan diberikan apabila memenuhi persyaratan umum untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi yaitu: administrasi, teknis, lingkungan dan finansial). Sedangkan untuk jaminan perpanjangan waktu bagi KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian selain memenuhi persyaratan umum: syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finasial, juga harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan hasil evaluasi kinerja pengusahaan pertambangannya oleh Menteri. Syarat tambahan upaya peningkatan penerimaan negara diatur dalam ketentuan Pasal 169A ayat (2) huruf a dan b, sebagai berikut: (2). Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. luas wilayah IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 169A, dapat dimaknai bahwa UU Minerba telah menciptakan keseimbangan dan 151 keselarasan perlakuan antara pemegang IUP/IUPK dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tentang jaminan kepastian hukum untuk kelanjutan dan waktu kegiatan pengusahaan pertambangan. Keseimbangan dan keselarasan yang sama juga terhadap pelaku usaha pertambangan baik kepada usaha perseorangan, koperasi, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta nasional maupun kepada badan usaha penanaman modal asing. Meskipun terdapat keselarasan perlakuan, namun terdapat kewajiban yang berbeda antara IUP dengan IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian yang berkaitan dengan: (1) upaya peningkatan penerimaan negara, (ii) luas wilayah dan (iii) kewajiban membayar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6 % kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih selama operasi produksi. Konsep keadilan mengajarkan bahwa keadilan hukum adalah menempatkan perbedaan dimana dibutuhkan perbedaan, dan menempatkan persamaan dimana dibutuhkan persamaan. Terkadang untuk mendapatkan keadilan harus diperlakukan berbeda, artinya perlakuan berbeda tidak selamanya tidak adil, dan perlakuan sama tidak selamanya adil. Kemudian, keberlakuan ketentuaan Pasal 169A UU Minerba tidak mengurangi peluang badan usaha lain, termasuk BUMN dan BUMD untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK/PKP2B, sebab wilayah KK/PKP2B eksisting belum berakhir. Dalam ketentuan Pasal 36A UU Minerba mengatur tentang “Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran” Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, maka potensi wilayah usaha pertambangan minerba kedepan akan bertambah banyak untuk dapat diusahakan oleh badan usaha lainnya. Oleh karena itu, wilayah KK/PKP2B eksisting justeru lebih tepat dan adil, apabila dilanjutkan pengusahaannya dengan bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam rangka upaya peningkatan penerimaan negara. Sebab jika dilepas kepada negara dan kemudian diserahkan kepada badan usaha yang belum tentu memiliki kesungguhan 152 dan tanggung jawab yang tinggi, maka tidak ada jaminan untuk mewujudkan usaha peningkatan penerimaan negara. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi objek bagi-bagi oleh pelaku usaha yang belum tentu profesional dan tidak memiliki kesungguhan serta tanggungjawab tinggi di bidang pertambangan. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, telah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 diartikan menjadi negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan beleid, regelen, besturen, beheren dan tozichhoden. Dari lima bentuk kewenangan yang bersumber dari hak menguasai negara, sudah dijabarkan dalam beberapa ketentuan UU Minerba, bahkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba secara tegas mengatur sebagai berikut; (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” Indikator keberhasilan hak menguasai negara atas pengusahaan pertambangan adalah pemerintah menetapkan kebijakan, membuat pengaturan, menerbitkan perizinan sebagai fungsi pengurusan, memberikan peluang kepada badan-badan usaha BUMN, BUMD dan badan usaha perorangan serta koperasi. Kemudian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan pelaksanaan peraturan 153 perundang-undangan. Indikator keberhasilan pelaksanaan hak menguasai negara dalam sektor pertambangan adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain; dipastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan dan keterjangkauan listrik, ketersediaan dan keterjangkauan gas, ketersediaan batubara sebagai sumber energi dan ketersediaan mineral logam dasar untuk industri perhubungan, industri pengelolaan makanan dan industri perumahaan serta mineral logam tertentu dan mineral bukan logam, untuk industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak. Ketentuan Pasal 169A UU Minerba secara signifikan akan memberikan kepastian terhadap keberhasilan hak menguasai negara terutama untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjuatan atas kebutuhan energi (batubara) dan mineral logam (tembaga, nikel, bouxit, timah, timbal dan emas), yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak (rakyat). Substansi Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengusahaan pertambangan kepastian hukum investasi dan waktu yang cukup serta wilayah yang luas untuk mendukung good mining practice menjadi penting dan utama. Mengapa kepastian hukum dalam investasi pertambangan penting? Karena karakter usaha pertambangan yang high capital, high risk, high technology dan long yielding dapat memberi jaminan untuk memperoleh dan memperediksi profit dan benefit baik bagi investor maupun bagi negara dan masyarakat. Bahkan ada istilah yang lebih relevan dengan usaha pertambangan yaitu mining is gambling. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian dan jaminan hukum investasi berkorelasi dengan perlindungan hukum dan jaminan investasi serta kenyamanan berusaha. Kenyamanan dan keamanan berusaha harus didapatkan, agar pengelolaan dan pengusahaan pertambangan sebagai dasar dan upaya mempercepat perwujudan keadilan dan kemanfaatan hasil usaha pertambangan. Keadilan, 154 kemanfaatan dan kepastian hukum harus secara simultan bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai indikator keberhasilan hak penguasaan negara atas pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Ketiga, Pemberian IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam Ketentuan Pasal 169A tidak berlaku otomatis. Terhadap ketentuan Pasal 169A pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kepada pemegang KK/PKP2B tidak secara otomatis. Jaminan mendapatkan perpanjangan atau kelanjutan operasi tidak serta merta atau tidak otomatis. Sebab sebelum diberikan IUPK Kelanjutan operasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Menteri. Bahkan Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. Dalam pengusahaan pertambangan baik bentuk perjanjian usaha pertambangan (PUP) maupun bentuk izin usaha pertambangan (IUP) tidak pernah ada pemberian izin dan/atau persetujuan yang otomotis atau serta merta. Akan tetapi selalu mengikuti tahapan teknis kegiatan pertambangan serta harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finasial. Selain persyaratan yang ketat juga selalu diawali dengan permohonan baik dari pemegang IUP, IUPK, maupun dari pemegang KK/PKP2B. Saya tegaskan bahwa dalam jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bagi pemegang KK/PKP2B TIDAK OTOMATIS. Pernyataan Saya ini diperkuat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 169B ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut: Pasal 169B (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir. 155 (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. Untuk mendapatkan perizinan berusaha baik IUP/IUPK maupun IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, selalu diawali dengan permohonan atau lelang WIUP. Kemudian semua IUP/IUPK dan IUPK Kelanjutan operasi akan diberikan setelah memenuhi syarat baik syarat umum (administrasi, teknis, lingkungan dan finansial) maupun syarat khusus (upaya peningkatan penerimaan negara dan setelah dievaluasi dan menunjukkan kinerja yang baik oleh Menteri). Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba. Dalam ketentuan Pasal 169A tidak terdapat norma yang diskriminatif dan juga tidak terdapat ketentuan yang memberikan jaminan untuk mendapatkan IUPK Kelanjutan operasi secara otomatis bagi KK/PKP2B yang waktu kontrak/perjanjianya berakhir. 4) Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN a. Bahwa sebagai salah satu kegiatan usaha yang memberikan revenue cukup tinggi kepada Negara, industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia termasuk industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology); Sehingga, apabila secara objektif membandingkan Indonesia dengan negara penghasil tambang terbesar lain di dunia, maka kegiatan pertambangan tidak pernah dilakukan dalam waktu sebentar, melainkan memerlukan waktu puluhan tahun lamanya, mulai dari persiapan permodalan, penemuan sumber cadangan, persiapan peralatan dan teknologi, perekrutan tenaga kerja, upaya komersialisasi produk pertambangan, sampai pemulihan lingkungan hidup; b. Dengan lamanya waktu yang diperlukan tersebut, maka kesempatan yang cukup merupakan elemen kunci yang paling esensial dan harus dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan untuk memperoleh return of investment bagi pengusaha dan jaminan pemulihan lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan bagi masyarakat dan Negara, sehingga sejak 156 rezim kontrak dan perjanjian karya yang tunduk pada UU 11/1967 dan Keppres 75/1996 telah diatur sedemikian rupa jangka waktu kegiatan pertambangan dan hak para pemegang KK/PKP2B untuk memperoleh perpanjangannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; c. Sebagai bentuk penghormatan terhadap KK/PKP2B yang telah ditandatangani, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK/PKP2B, maka hak perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan yang telah berlaku dan dijalankan sejak tahun 1967 tersebut diatas tetap diakomodir oleh Pemerintah dalam UU 4/2009 dan UU 3/2020 tanpa mengesampingkan perlakuan yang sama bagi para pemegang IUP atau IUPK lainnya dari pihak swasta maupun BUMN. Hal tersebut karena Pemerintah telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 4 UU Minerba untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia; d. Selain itu, apabila hak pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 169A UU 3/2020 yang mensyaratkan perubahan konsep pengusahaan tambang dari KK/PKP2B menjadi IUPK, maka beberapa aspek positif yang diperoleh diantaranya adalah: (i) Kedudukan Negara dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan IUPK akan lebih tinggi dari pemegang KK/PKP2B, karena: - IUPK bersifat publik, sementara KK/PKP2B bersifat perdata, yang menempatkan Negara pada posisi yang setara; - IUPK diterbitkan oleh Pemerintah, sementara KK/PKP2B dibuat oleh Pemerintah dan perusahaan swasta berdasarkan perjanjian; - IUPK memberikan hak-hak dan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah, sementara hak dan kewenangan Pemerintah dalam KK/ PKP2B ditetapkan secara seimbang berdasarkan perjanjian; - IUPK dapat menerapkan akibat hukum yang sepihak dari Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B, sementara akibat hukum dalam KK/ PKP2B berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan perusahaan swasta; (ii) Menjaga citra positif atas kepastian hukum investasi di Indonesia; 157 (iii) Adanya peningkatan penerimaan negara berupa kewajiban tambahan yang dikenakan kepada pemegang KK/PKP2B sebesar 10% (sepuluh persen), dimana 6% (enam persen) diberikan kepada Pemerintah Daerah, sementara 4% (empat persen) sisanya diberikan kepada Pemerintah Pusat; (iv) Menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100%; (v) Mempercepat pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan; (vi) Menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; dan (vii) Peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang signifikan. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Bahwa sebagai seorang ahli pertambangan yang juga terlibat dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah- olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah keliru, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; 158 (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK jika pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B; c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah. d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. 159 Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG a. Bahwa salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika terjadi peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan porsi kepemilikan PT Inalum dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, 160 pemberlakukan UU 3/ 2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. [2.8] Menimbang bahwa pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 161 Indonesia Nomor 6525), selanjutnya disebut UU 3/2020, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 162 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 169A UU 3/2020, yang menyatakan: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap 163 dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemohon I berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat Nomor 306136/001/DPP-KAI/2015. Dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon I sering mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Hukum Pertambangan, di antaranya di PT Transon Bumindo Resources, yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Konsultan Hukum yang diberikan oleh PT Transon Bumindo Resources kepada Pemohon I. 3. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemohon II sebagai Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292/A.II.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2018-2023. Pemohon II juga memiliki concern terhadap tata kelola energi Indonesia, di mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku dan kegiatan seminar serta pandangan/pendapat yang di muat dalam media online. 4. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Reni Helianti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-12 berupa Akta Pendirian) dan telah mendapatkan pengesahaan sebagai badan 164 hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. 5. Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia dengan profesi Advokat dan Konsultan Pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini tentunya mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma a quo saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja. 6. Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara in casu peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Saat ini Pemohon II masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk mengamati, memantau serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bahwa ketentuan norma a quo cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok badan usaha untuk tetap mendapat jaminan penyesuaian sekaligus perpanjangan izin pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan PKP2B. Selain itu Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kebijakan-kebijakan negara, namun secara materiil UU 3/2020 bermasalah karena telah kehilangan ruh ideologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirya kehilangan peran dan kedaulatannya di mana hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma a quo. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan. 165 7. Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal serta ketua-ketua bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam status organisasi Pemohon III bukanlah merupakan organisasi yang berbasis massa melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang berisi akademisi, praktisi yang merupakan intelektual- intelektual muda, yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara”. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 169A UU 3/2020 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon II telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), bahwa berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 telah dianggap merugikan Pemohon II, baik aktual maupun potensial. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), berlakunya ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dalam UUD 1945 baik secara aktual maupun setidak-tidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma Pasal 169A UU 3/2020 yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II. 166 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169A UU 3/2020, Pemohon II mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 169A UU 3/2020 memperlihatkan ketidak berpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (vide Pasal 75 yat (3) UU 3/2020), akan tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU 3/2020; 2) Bahwa menurut Pemohon II, adanya prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK telah diatur secara dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020. Sedangkan khusus untuk Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang. Kontruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 menunjukan politik hukum yang menghendaki BUMN dan BUMD diposisikan sebagai pihak yang utama memperoleh IUPK sebagai bagian dari pelaksanaan tafsir menguasai negara (negara melakukan pengelolaan) yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang makna menguasai negara; 3) Bahwa menurut Pemohon II, konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 4) Bahwa menurut Pemohon II, keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk 167 memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. Sehingga ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Di samping itu keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 menunjukan relasi yang tidak adil antara pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam; 5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan “Pasal 169A UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan keterangan Ahli Dr. A. Sonny Keraf [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan 168 Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. serta 1 (satu) orang saksi bernama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon II, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPD, keterangan ahli Pemohon II, keterangan Ahli dan Saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon II dan Presiden, dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon II. [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon II pada esensinya adalah berkenaan dengan Pasal 169A UU 3/2020 yang menurut Pemohon II bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon II tersebut, apabila dicermati lebih lanjut permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon II pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut: 1. Bahwa penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas karena tidak ada ratio legis atau alasan hukum dari pembentuk undang-undang dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B adalah badan usaha swasta. 2. Bahwa keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. 169 [3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara (vide Penjelasan Umum UU 3/2020). 2. Bahwa sebagai salah satu potensi sumber daya alam Indonesia, mineral dan batubara juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan nasional. 3. Bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Mahkamah telah juga menegaskan dalam beberapa putusannya bahwa makna “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010); 170 4. Bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara. Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon II, sebagai berikut: Bahwa Pemohon II mendalilkan norma Pasal 169A UU 3/2020 menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan badan usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan badan usaha swasta yang sama posisinya dengan badan usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas, karena tidak ada alasan hukum (ratio legis) dari pembentuk undang- undang dalam mengubah dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B di mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta. Selain itu, keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ 171 BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 yang menyatakan: (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan Kontrak Karya 172 (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 a quo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 a quo. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, maka frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa 173 “dapat diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan kata “dapat”; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian; [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon II dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. Oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 174 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: …”; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi 175 setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu,yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 176 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto