64/PUU-XV/2017

# Putusan [[64/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Pilkada ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[64/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang]]-Undang - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 14 Desember 2017 - **File**: [[64 PUU 2017_UU_Pilkada-TOLAK-telahucap-14Des2017. Doc]] ## Perihal Pengujian]] [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] tentang [[Penetapan Peraturan]] [[Pemerintah [[Pengganti Undang-[[Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang [[Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap [[UUD 1945. ## Pemohon - **Drs. H. Akhmad Muqowam** ([[Tokoh Masyarakat]]) ### Kuasa Hukum - Tidak ada kuasa hukum yang tercatat ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan [[Pemerintah Pengganti [[UU No. 1 Tahun 2014|[[UU No. 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota - [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi ([[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) - [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang [[Perubahan Atas]] [[UU No. 24 Tahun 2003 tentang [[Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman ([[Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157) ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara [[pemilihan kepala daerah - Ketentuan mengenai persyaratan dan proses [[pilkada]] langsung ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 28I UUD 1945]] - Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum - [[Pasal 18 UUD 1945]] - Pemerintahan daerah ## Pokok Permohonan Pemohon]] memohon kepada [[Mahkamah Konstitusi]] untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang [[pemilihan kepala daerah]] bertentangan dengan [[UUD 1945]] dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ## Duduk Perkara Perkara]] ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas [[UU No. 10 Tahun 2016]] yang mengatur tentang [[pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemohon menganggap beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. ### Kronologi 1. **2016**: Disahkan [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] 2. **2017**: Pemohon mengajukan permohonan pengujian ke [[Mahkamah Konstitusi]] 3. **14 Desember 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] memutuskan untuk menolak permohonan ### Alasan Permohonan - Ketentuan dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] dianggap bertentangan dengan prinsip [[otonomi daerah]] dalam [[Pasal 18 [[UUD 1945]] - Adanya ketentuan yang berpotensi melanggar [[hak asasi manusia]] sebagaimana diatur dalam [[Pasal 28D [[UUD 1945]] - Permasalahan terkait dengan mekanisme dan tata cara [[pilkada]] yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C [[UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] untuk menguji undang-undang terhadap [[UUD 1945]]. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan pengujian karena tidak dapat menunjukkan kerugian yang nyata dan langsung akibat berlakunya [[UU No. 10 Tahun 2016]]. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] menolak permohonan karena: 1. Pemohon tidak memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. Argumentasi konstitusional yang diajukan tidak cukup kuat 3. Ketentuan dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] ### Analisis Konstitusional - [[UU No. 10 Tahun 2016]] sejalan dengan prinsip [[otonomi daerah]] dalam [[Pasal 18 [[UUD 1945]] - Mekanisme [[pilkada]] yang diatur tidak melanggar [[hak asasi manusia]] dalam [[Pasal 28D [[UUD 1945]] - Ketentuan undang-undang mendukung implementasi demokrasi di tingkat daerah ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat bahwa: 1. Pemohon tidak memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. [[UU No. 10 Tahun 2016]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] 3. Pengaturan [[pilkada]] dalam undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip konstitusional ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENOLAK** permohonan pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan [[Pemerintah]] Pengganti [[UU No. 1 Tahun 2014|[[UU No. 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh Drs. H. Akhmad Muqowam. ## Timeline - **2017-09-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-09-22**: Perbaikan permohonan diterima - **2017-12-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[12/PUU-XI/2013]] - [[17/PUU-VI/2008]] - [[33/PUU-VIII/2010]] - [[33/PUU-XIII/2015]] - [[4/PUU-VIII/2010]] - [[45/PUU-VIII/2010]] - [[45/PUU-XV/2017]] - [[57/PUU-XI/2013]] ### Perkara yang Merujuk - [[UU No. 10 Tahun 2016]] - [[UU No. 1 Tahun 2015]] - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - [[UU No. 8 Tahun 2011]] ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Legal Standing]]**: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai 2. **[[Otonomi Daerah]]**: [[UU No. 10 Tahun 2016]] sejalan dengan [[Pasal 18 [[UUD 1945]] 3. **[[Hak Asasi Manusia]]**: Tidak ada pelanggaran terhadap [[Pasal 28D [[UUD 1945]] ### Precedential Value Putusan]] ini memperkuat prinsip bahwa pengaturan [[pilkada]] dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki [[legal standing]] dan argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan inkonstitusionalitas undang-undang. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 10 Tahun 2016]] tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Memperkuat legitimasi pengaturan [[pilkada]] yang ada - Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan [[pilkada]] di Indonesia ### Tindak Lanjut - Implementasi [[pilkada]] terus berjalan sesuai [[UU No. 10 Tahun 2016]] - Tidak ada perubahan dalam mekanisme [[pilkada]] ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 2. **[[Ida Ria Tambunan]]** 3. **[[Wahiduddin Adams]]** 4. **[[Manahan MP Sitompul]]** 5. **[[Arief Hidayat]]** 6. **[[Anwar Usman]]** 7. **[[Suhartoyo]]** 8. **[[Maria Farida Indrati]]** 9. **[[Saldi Isra]]** 10. **[[Aswanto]]** ## Catatan Penting - Putusan ini menunjukkan pentingnya [[legal standing]] dalam permohonan pengujian - Memperkuat prinsip [[otonomi daerah]] dalam konteks [[pilkada]] - Memberikan panduan untuk kasus-kasus serupa di masa depan ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **[[Negara Hukum]]**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **[[Keadilan Sosial]]**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 10 Tahun 2016]] - Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] - [[UU No. 1 Tahun 2015]] - [[Penetapan Perppu No]]. 1 Tahun 2014 - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] - [[UU No. 8 Tahun 2011]] - Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] ### Putusan Terkait - [[2-PUU-XV-2017]] - Pengujian UU Pilkada - [[11-PUU-XV-2017]] - Pengujian UU Pilkada - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi]]|[[MK]] tentang Pilkada]] - Kumpulan putusan terkait