64/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 64/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), yang diwakili oleh: Nama : drh. Muhammad Munawaroh, MM Pekerjaan : Ketua Umum Alamat : Kantor Grha Dokter Hewan Indonesia, Jalan Joe Nomor 9 Kav. 8A. RT 7 RW 4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Nama : Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, MP Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Alamat : Kantor Grha Dokter Hewan Indonesia, Jalan Joe Nomor 9 Kav. 8A. RT 7 RW 4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : drh. Jeck Ruben Simatupang Pekerjaan : Dokter Hewan Alamat : Perumahan Mega Regency Blok C-8 Nomor 37, RT 010 RW 010, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : drh. Dwi Retno Bayu Pramono Pekerjaan : Dokter Hewan 2 Alamat : Jalan Palem Raya Nomor 29 A/B RT 004 RW 008, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H. Pekerjaan : Dokter Hewan Alamat : Jalan Batok Gang I Nomor 1, RT 004 RW 005, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : drh. Oky Yosianto Christiawan Pekerjaan : Dokter Hewan Alamat : Jalan Binong Nomor 45C RT 004 RW002, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Desyanna Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Kemanggisan Utama V/28 RT 003 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2031/THEY-T/IX/2021, Nomor 2321/THEY-T/IX/2021, Nomor 2322/THEY-T/IX/2021, Nomor 2323/THEY-T/IX/ 2021, dan Nomor 2324/THEY-T/IX/2021, yang seluruhnya bertanggal 23 September 2021, memberikan kuasa kepada Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., Teofilus Titus, S.H., Yusuf Fachrurrozi, S.H., dan Franditya Utomo, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan hukum yang tergabung dalam THEY PARTNERSHIP, beralamat di Equity Tower Lantai 49F Suite 1209, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot. 9, SCBD, Jakarta Selatan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut ------- Para Pemohon; 3 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 6 Desember 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 64/PUU-XIX/2021 pada 22 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 14 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Amandemen terhadap UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir tunggal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), serta terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 4 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6554). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, sebagaimana digariskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) junctis Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). 3. Ditegaskan kembali pada Pasal 2 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. 5. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengenai Perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON 6. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 7. Bahwa dalam Penjelasan atas pasal tersebut, diuraikan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional, yaitu berupa hak-hak yang diatur di dalam UUD NRI 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu: (i) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. URAIAN KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON 8. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut : - Pertama, Kualifikasi sebagai para Pemohon Kualifikasi para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia: a. PEMOHON I selaku Badan Hukum Privat berbentuk Badan Hukum Perkumpulan, dalam kedudukan sebagai wadah perhimpunan profesi dokter hewan di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh 6 drh. Muhammad Munawaroh, MM selaku Ketua Umum dan Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, MP selaku Sekretaris Jenderal, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor: 626.1/E/ KU/PBPDHI/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, dengan memperhatikan : 1. Ketetapan Kongres Nomor 04/Kongres Ke-18/PDHI/2018 tentang Pokok-Pokok Program Kerja Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Periode 2018-2022, Angka 5 : Advokasi peran, fungsi, dan wewenang dokter hewan. 2. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2018: i. Pasal 7 ayat (2) huruf b: Perhimpunan memperjuangkan kepentingan anggota dalam bentuk: b. Membawa suara nasional profesi berkenaan masalah profesi; ii. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Perhimpunan melakukan kegiatan keluar, meliputi: b. usaha untuk memposisikan peran, kedudukan, wewenang dan apresiasi masyarakat terhadap kekhususan profesi dokter hewan. 3. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2018: i. Pasal 11 ayat (3) dan ayat (21): Pengurus Besar bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi; ii. Pasal 11 ayat (8): Pengurus Besar menerima mandat dari dan menjalankan program kerja Perhimpunan yang ditetapkan Kongres. b. Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai praktisi dokter hewan mandiri di Kabupaten Bekasi; c. Pemohon III selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai praktisi dokter hewan mandiri di Kota Tangerang Selatan; 7 d. Pemohon IV selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai praktisi dokter hewan mandiri di Kota Batu; e. Pemohon V selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai praktisi dokter hewan mandiri di Kabupaten Tangerang; f. Pemohon VI selaku Warga Negara Indonesia, dalam kedudukan sebagai pengguna jasa dokter hewan di DKI Jakarta. - Kedua, Kerugian Konstitusional para Pemohon Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya serta ditegaskan kembali pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, MK telah memberikan penjelasan tentang kerugian Konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo memiliki Hak Konstitusional yang telah secara jelas dilindungi oleh Konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, sebagai berikut: 8 a. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak: Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. b. Hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. c. Hak untuk mendapatkan jaminan, perlakukan yang sama di hadapan hukum, perlindungan serta kepastian hukum: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. URAIAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 10. Bahwa para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan dan pengguna jasa dokter hewan, secara Konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya, oleh karena: a. Kerugian Konstitusional para Pemohon Dalam Hal Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak: - Para Pemohon, baik dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak meskipun telah dijamin Konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. - UU Cipta Kerja membawa perubahan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) (“UU Nakeswan”), di antaranya: 9 Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja - Melalui Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, bunyi Pasal 69 ayat (2) UU Nakeswan diubah menjadi: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Semula UU Nakeswan mengatur bahwa: Pasal 69 ayat (2) UU Nakeswan: (1) Pelayanan Kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota. - Perubahan UU Nakeswan dalam UU Cipta Kerja di atas menunjukkan suatu pergeseran, dimana setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan, semula wajib memiliki izin usaha, kini wajib memenuhi Perizinan Berusaha: Izin usaha → Perizinan Berusaha - Pergeseran tersebut di atas meskipun terlihat sederhana namun menjadi penghalang dan melanggar Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V, yang senyatanya termasuk sebagai stakeholders atas keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. 10 - Berdasarkan Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, ditentukan bahwa: Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: (1) Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk: a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis; b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed- consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik; c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner; f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu Bibit/Benih, dan/atau mutu produk hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan 11 kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner. (2) Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain meliputi: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta. - Dari Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja di atas, dapat diketahui beberapa hal di bawah ini: 1. Pelayanan Kesehatan Hewan, salah satunya meliputi Pelayanan Jasa Medik Veteriner, merupakan layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan, yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka Praktik Kedokteran Hewan; 2. Praktik Dokter Hewan termasuk dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 3. Kualifikasi Perizinan Berusaha meliputi Praktik Kedokteran Hewan. - Bahwa 3 hal di atas membuat terang mengenai keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja bagi para Pemohon, khususnya terhadap Pemohon II s.d. Pemohon V, dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan, dalam hal ini Praktisi Dokter Hewan Mandiri. 12 - Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai stakeholders dalam bidang pelayanan kesehatan hewan, dalam hal ini pada Pelayanan Jasa Medik Veteriner merupakan Praktisi Dokter Hewan Mandiri. Hal ini membawa konsekuensi Pemohon II s.d. Pemohon V wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang dimaksud pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, mengingat Praktik Kedokteran Hewan termasuk sebagai kualifikasi Perizinan Berusaha. - Dengan keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja di atas, maka ketentuan ini tidak hanya berlaku dan berdampak bagi para Pemohon tetapi juga berdampak bagi stakeholders lainnya di bidang pelayanan kesehatan hewan, seperti para mantri hewan. - Lebih jauh lagi, kewajiban memenuhi “Perizinan Berusaha” yang dimaksud Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, ternyata diterjemahkan Negara sebagai pemberian syarat jumlah besaran modal finansial yang besar, di mana secara nyata telah mereduksi nilai Pelayanan Kesehatan Hewan sesungguhnya. - Hal ini terlihat ketika klausul Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, yang menentukan bahwa Perizinan Berusaha pada subsektor Peternakan & Kesehatan Hewan mempunyai tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, hal mana membawa konsekuensi Pemohon II s.d. Pemohon V harus mengikuti persyaratan layaknya Pelaku Usaha, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai kriteria modal usaha: Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 13 Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja: Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. - Profesi Dokter Hewan dan stakeholders di bidang pelayanan kesehatan hewan diarahkan serta diutamakan kepada persyaratan yang mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah yang sangat besar, sebagai syarat memenuhi Perizinan Berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan. Hal ini berangkat dari fakta ketika dimasukkannya perubahan atas UU Nakeswan ke dalam Urutan Klaster 1 Penyederhanaan Perizinan Berusaha RUU Cipta Kerja. - Padahal secara tegas tertulis dalam Penjelasan Pasal 34 Angka 16 UU Cipta Kerja, bahwa Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai salah satu bidang Pelayanan Kesehatan Hewan adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan: “Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.” 14 Maka sudah sepatutnya Perizinan Berusaha yang dimaksud tidak diterjemahkan sebagai mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah yang sangat besar, sebab bidang Pelayanan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diemban oleh Pemohon II s.d. Pemohon V mengedepankan kompetensi dokter hewan. - Bahwa sudah barang tentu keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja yang mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah sangat besar, telah merampas Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di bidang pelayanan kesehatan hewan. Ketika secara nyata Pemohon II s.d. Pemohon V, tidak dapat bekerja di bidang pelayanan kesehatan demi memperoleh penghidupan yang layak, lantaran terhambat ketentuan kepemilikan modal yang menjadi syarat pemenuhan Perizinan Berusaha. - Dan karenanya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 karena telah melanggar Hak Konstitusional para Pemohon vis a vis Pemohon II s.d. Pemohon V untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di bidang pelayanan kesehatan hewan. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja - Lain daripada itu, Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V juga telah dilanggar dengan diberlakukannya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengubah bunyi Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan, menjadi: Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 15 yang semula UU Nakeswan mengatur bahwa: Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan: (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/ walikota. - Perubahan UU Nakeswan dalam UU Cipta Kerja di atas menunjukkan suatu pergeseran, dimana tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, semula wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan, kini wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Surat izin praktik kesehatan hewan → Perizinan Berusaha - Pergeseran tersebut di atas, juga menjadi penghalang dan melanggar Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai tenaga kesehatan hewan. Menurut Pasal 1 Angka 43 UU Nakeswan: “Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.” - Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V mengemban Profesi Dokter Hewan dan merupakan Praktisi Dokter Hewan Mandiri, dimana Pemohon II s.d. Pemohon V bekerja di bidang pelayanan kesehatan hewan, yaitu Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Maka dalam hal ini, sebagaimana pengertian tenaga kesehatan hewan pada rumusan Pasal 1 Angka 43 UU Nakeswan di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V merupakan tenaga kesehatan hewan. - Dan karenanya, keberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sangat berdampak bagi Pemohon II s.d. Pemohon V. Hal ini sebab, pergeseran “surat izin praktik kesehatan hewan” menuju frasa “Perizinan Berusaha” kembali diterjemahkan oleh Negara 16 sebagai serangkaian persyaratan dan ketentuan yang mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah yang sangat besar. - Padahal secara tegas tertulis bahwa tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. - Maka sudah sepatutnya, aspek keahlian/kompetensi serta kemampuan di bidang kesehatan hewan, yang menjadi syarat bagi seorang tenaga kesehatan hewan vis a vis Pemohon II s.d. Pemohon V, untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. - Namun justru “Perizinan Berusaha” tersebut malah diarahkan dan mengedepankan persyaratan yang berorientasi bisnis. Hal ini lagi- lagi berangkat dari fakta ketika dimasukkannya perubahan atas UU Nakeswan ke dalam Urutan Klaster 1 Penyederhanaan Perizinan Berusaha RUU Cipta Kerja. Pemikiran yang berangkat dari bunyi Pasal UU Cipta Kerja yang seperti itu, jelas berdampak pada penafsiran yang kemudian diterjemahkan oleh Negara sebagai pemberian syarat jumlah besaran modal finansial yang besar dalam memenuhi persyaratan dari “Perizinan Berusaha”. - Hal demikian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memandang Profesi Kesehatan Hewan, seperti Praktisi Dokter Hewan sebagai sebuah profesi jasa yang semata-mata hanya mengejar keuntungan/profit serta berorientasi bisnis dan bukan lagi berorientasi pada pelayanan. Padahal perlu diketahui, terdapat pula Profesi Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan untuk Peternak Kecil yang berada di area pedesaan dan pinggiran kota, di mana para peternak tersebut sering kali tidak memberikan balas jasa karena kondisi perekonomiannya yang rendah. Namun demikian, hal tersebut tidak menghentikan semangat para Profesi Kesehatan Hewan, 17 untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan. Maka dari itu, pergeseran kepada “Perizinan Berusaha” a quo telah secara nyata mereduksi nilai Pelayanan Kesehatan Hewan sesungguhnya. - Sama halnya dengan keberlakukan Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, “Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, di mana ditentukan bahwa Perizinan Berusaha pada subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, hal mana membawa konsekuensi Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai tenaga kesehatan hewan, harus mengikuti persyaratan layaknya Pelaku Usaha, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai kriteria modal usaha : Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 18 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja: Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. - Keberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang menggeser paradigma pelayanan kesehatan hewan menjadi sangat memberatkan ketika bunyi dari pasal tersebut diterjemahkan dalam berbagai aturan pelaksanaanya yang semakin jelas merampas Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V, khususnya bagi profesi dokter hewan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui pelayanannya untuk kesehatan hewan, sebab Pemohon II s.d. Pemohon V dihambat dengan adanya Perizinan Berusaha yang menuntut profesi dokter hewan mempunyai modal usaha yang besar. - Bilamana hal ini dibiarkan, maka para Pemohon, termasuk dan khususnya Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan berpotensi akan menanggung biaya-biaya pelayanan kesehatan hewan yang tinggi, karena profesi kesehatan hewan terpaksa meningkatkan biaya pelayanan kesehatan hewan lantaran tuntutan modal usaha yang dipatok tinggi. Dan karenanya, Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. b. Kerugian Konstitusional para Pemohon Dalam Hal Memperoleh Manfaat Dari Ilmu Pengetahuan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup: - Para Pemohon, baik dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam memperoleh pekerjaan dan 19 penghidupan yang layak meskipun telah dijamin Konstitusi dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. - UU Cipta Kerja membawa perubahan pada beberapa ketentuan dalam UU Nakeswan, di antaranya: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja - Keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya juga merugikan Hak Konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon V dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan dalam hal memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, hal mana dilindungi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. - Dalam penjelasan Pasal 34 angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja diatur mengenai apa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan”. Di mana rumusan tentang arti pelayanan kesehatan hewan tersebut sesungguhnya merupakan arti dari “tenaga kesehatan hewan” sehingga hal ini menyebabkan Pemohon I s.d. Pemohon V mengalami kerugian konstitusional. - Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai stakeholders dalam bidang pelayanan kesehatan hewan, dalam hal ini pada Pelayanan Jasa Medik Veteriner merupakan Praktisi Dokter Hewan Mandiri. Hal ini membawa konsekuensi Pemohon II s.d. Pemohon V wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang dimaksud pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, mengingat Praktik Kedokteran Hewan termasuk sebagai kualifikasi Perizinan Berusaha. - Kenyataan di atas menunjukkan bahwa profesi dokter hewan vis a vis Pemohon I s.d. Pemohon V dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuannya secara maksimal. Alih-alih membutuhkan penguasaan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan, dalam UU Cipta Kerja Pemohon I s.d. Pemohon V malah ditekankan harus memiliki modal usaha yang besar dulu sebagai persyaratan awal untuk dapat melakukan 20 dan/atau berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan. Lantas bagaimana pula Pemohon I s.d. Pemohon V dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam melakukan dan/atau berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan bilamana Perizinan Berusaha diberlakukan demikian? - Pemohon I s.d. Pemohon V justru tidak akan dapat berusaha dan/atau melakukan pelayanan di bidang kesehatan hewan karena tidak dapat memenuhi “Perizinan Berusaha” yang diterjemahkan dengan perlunya mengeluarkan sejumlah modal uang yang sangat besar untuk pengurusan Perizinan berusaha tersebut. Maka dalam hal ini, penguasaan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan yang selama ini ditempuh dalam perkuliahan dan dimiliki oleh Pemohon I s.d. Pemohon V menjadi sia-sia karena tidak dapat dijadikan “Modal Utama” dalam menjalankan profesi dan memberikan pelayanan sehingga secara langsung hal ini juga “merampas” pekerjaan profesi Kesehatan Hewan yang mengakibatkan kualitas hidup Pemohon I s.d. Pemohon V sebagai profesi dokter hewan otomatis akan menurun. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja - Keberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya juga merugikan Hak Konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon V dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan dalam hal memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, hal mana dilindungi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. - Pergeseran izin usaha dan/atau surat izin praktik kesehatan hewan yang kini menjadi Perizinan Berusaha mengakibatkan profesi dokter hewan yang diemban oleh Pemohon II s.d. Pemohon V tidak lagi mengutamakan penguasaan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan. Mengingat Perizinan Berusaha yang diatur 21 dalam UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan di bawahnya justru menekankan pada persyaratan kepemilikan modal usaha yang besar untuk dapat melakukan usaha dan pelayanan kesehatan hewan. - Hal ini tidak hanya berimbas bagi Pemohon I s.d. Pemohon V yang selama ini telah berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan hewan, namun demikian berimbas juga bagi calon mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswa kedokteran hewan dan lulusan sarjana kedokteran hewan. Di saat Pemohon II s.d. Pemohon V saja tidak dapat memperoleh manfaat dari ilmu kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas hidupnya, maka sudah dipastikan, calon mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswa kedokteran hewan dan lulusan sarjana kedokteran hewan tidak dapat pula memperoleh manfaat dari ilmu kedokteran hewan, untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Melihat kenyataan di atas, paradigma profesi dokter hewan yang salah satunya mengabdi memberikan pelayanan kesehatan hewan sudah bergeser menjadi paradigma profesi yang berorientasi pada bisnis semata. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan profesi dokter hewan di Indonesia. - Melihat pemberlakuan dari Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja ini, maka dapat membawa konsekuensi pada berkurangnya sumber daya manusia yang bersedia untuk melakukan dan/atau berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan. Negara sepatutnya melindungi profesi dokter hewan dan tidak menyamaratakan pelayanan kesehatan hewan dengan aktivitas bisnis. Hal mana pelayanan kesehatan hewan mempunyai kualifikasi khusus yang tidak mengutamakan kepemilikan modal layaknya kerangka berpikir bisnis. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka dapat berimbas pula bagi Pemohon VI sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan hewan lantaran terancam tidak lagi dapat menggunakan jasa dokter hewan. - Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan yang sehari- hari mendedikasikan dirinya untuk membantu hewan liar di jalanan 22 yang membutuhkan penanganan dokter hewan agar terhindar dari penyakit, terancam tidak dapat hidup sejahtera lahir dan batin di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini lantaran tenaga kesehatan hewan melakukan penanganan yang buruk sebagai akibat oknum yang tidak mempunyai ilmu, keahlian, dan kompetensi di bidang kesehatan hewan dan penanganan yang buruk tersebut mengakibatkan penularan penyakit hewan kepada manusia, vis a vis Pemohon VI terancam tidak lagi dapat menggunakan jasa dokter hewan. c. Kerugian Konstitusional para Pemohon Dalam Hal Tidak Mendapat Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum: - Para Pemohon, baik dalam kapasitasnya sebagai profesi dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam pemberian pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Konstitusi melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. - UU Cipta Kerja membawa perubahan pada beberapa ketentuan dalam UU Nakeswan, di antaranya: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja - Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal tersebut memberikan ‘’syarat’’ terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ‘’Pelayanan Kesehatan Hewan’’ berkewajiban memiliki ‘’Perizinan Berusaha’’ dari Pemerintah Pusat. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pelayanan jasa 23 laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan, dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan, hal itu didasarkan pada Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (1) UU Cipta Kerja. - Bahwa didasarkan Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja secara langsung dan limitatif menyatakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang salah satunya meliputi ‘’Pelayanan Jasa Medik Veteriner’’, merupakan jasa yang berkaitan dengan kompetensi ‘’Profesi Dokter Hewan’’. - Bahwa dengan begitu, didasarkan pada rumusan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, bilamana Dokter Hewan ingin mendirikan atau membuka Praktik Dokter Hewan, maka Dokter Hewan tersebut ‘’wajib’’ memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ dari Pemerintah Pusat. - ‘’Kewajiban’’ memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ ini-lah yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon II s.d. Pemohon V ketika ingin membuka Praktik Dokter Hewan Mandiri. Hal itu didasarkan pengakuan negara melalui Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja bahwa Praktik Dokter Hewan Mandiri hanya merupakan suatu kegiatan berusaha yang dipersyaratkan dengan besaran modal finansial yang besar. - Kemudian lebih jauh negara mereduksi pengakuan dan penghormatan pada Profesi Dokter Hewan itu dengan menomorduakan ‘’kompetensi’’ dan lebih mengakui dari sisi Perizinan Berusaha. Hal itu termanifestasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan: Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa: 24 a. NIB; dan b. Izin (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (3) sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. - Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana, semakin memperjelas muatan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja yang tidak memberikan pengakuan terhadap kompetensi Profesi Dokter Hewan. Hal ini sebab ketentuan dalam peraturan pelaksana dimaksudkan untuk memberikan pembatasan bersyarat pada Dokter Hewan ketika ingin membuka atau mendirikan Praktik Dokter Hewan Mandiri, yang wajib memiliki NIB terdahulu baru bisa mendapatkan Izin Praktik Kedokteran Hewan. Ini artinya Profesi Dokter Hewan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan sebelum memiliki NIB. Hal ini menunjukan negara tidak mengakui kompetensi Dokter Hewan dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Namun demikian, malah mengakui kompetensi Dokter Hewan dari sisi finansial yang harus disetorkan. - Di sisi lain, Profesi Dokter Hewan yang tidak diakui oleh oleh negara, justru memiliki peranan tugas dan fungsi yang besar, meskipun mengenai Profesi Dokter Hewan tidak diatur dalam undang-undang khusus. Profesi Dokter Hewan hanya disebutkan dalam sub-bagian di UU Cipta Kerja juncto UU Nakeswan. Adapun tugas dan fungsinya adalah melakukan pencegahan terhadap penyakit menular, pengawasan terhadap pengobatan hewan, visum hewan, pengawasan pengeutansiaan atau pemusnahan hewan, pengawasan pada obat keras, pengawasan usaha rumah potong hewan, penjaminan higiene dan sanitasi, menjadi tenaga 25 medik/paramedik veteriner, penelitian dan/atau pemanfaatan organ hewan. - Bahwa tidak terbatas yang ditentukan dalam undang-undang saja, Profesi Dokter Hewan dapat dikatakan bagian tidak terpisahkan dengan manusia dan lingkungan hidup, sebab Profesi Dokter Hewan menjadi pilar utama untuk menjaga keseimbangan bersama manusia dan lingkungan hidup. Perlu diketahui, bahwa pekerjaan Dokter Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan kesehatan hewan seperti perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan, dan termasuk mendukung pelayanan kesehatan hewan negara melalui peran serta yang berdampak pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.’’ - Ketentuan ini menurut para Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa setiap warga atau kelompok mendapat perlakukan tanpa adanya perbedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. - Pemahaman terhadap kata “setiap orang berhak atas … dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan 26 pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance), kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (proportional); kedua, kepastian, dan ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri. Dari setiap tahapan perkembangannya, norma hukum tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan “a logical analysis of actual juristic thinking” sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai “an agency of power; an instrument of government”. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. - Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja tidak memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap ‘’Profesi Dokter Hewan’’. Sementara itu tugas dan wewenang Profesi Dokter Hewan cukup besar dan memiliki tanggung jawab yang besar pula sebagaimana diatur di dalam UU Nakeswan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. - Bahwa tugas dan wewenang tersebut tidak diimbangi dengan pengakuan dan kepastian hukum yang memadai serta mampu melindungi Profesi Dokter Hewan, berbeda dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang telah diberikan pengakuan dan kepastian hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. - Bahwa perbedaan antara Profesi Dokter Hewan dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi sebagai subjek hukum tidaklah sama jika dilihat dari segi positif dan legalitas hukum. Tidak ada undang- undang khusus yang mengatur Profesi Dokter Hewan ataupun 27 memberikan jaminan, perlindungan, atau pengakuan terhadap Profesi Dokter Hewan. UUD NRI 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara atau kelompok dalam ruang negara hukum Indonesia. - Bahwa dalam konsep negara hukum modern, sebagaimana dijelaskan B. Arief Sidharta, dalam ‘’Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum’’ (Jurnal Hukum “Rule Of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3, Tahun II, November 2004, hal 124-125), menyatakan salah satu asas yang terpenting dalam negara hukum adalah berlakunya persamaan (Similia Similibus atau Equality Before the Law) dimana pemerintah tidak boleh ‘’mengistimewakan’’ orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. - Bahwa dari pendapat Sidharta tersebut terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk tersedianya kesempatan untuk menuntut perlakukan yang sama bagi semua warga negara atau kelompok. - Dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Profesi Dokter Hewan sedangkan profesi serupa seperti Profesi Dokter dan Dokter Gigi terdapat undang-undang khusus, hal ini menunjukkan bentuk pengingkaran dan praktik diskriminasi terhadap Profesi Dokter Hewan. Pemohon I s.d. Pemohon V merasa Profesi Dokter Hewan diperlakukan sebagai ‘’anak tiri’’ dalam menjalankan profesinya. - Bahwa dengan dibatasinya Profesi Dokter Hewan untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, yakni berkonsep wajib memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ sebelum mendapatkan ‘’Izin Praktik Kedokteran Hewan’’, telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I. Pemohon I sebagai wadah organisasi yang secara periodik dan konsisten berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi para dokter hewan dengan tujuan memastikan dan pengawasan kualitas/kompetensi para dokter 28 hewan dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. Hal ini karena berlakunya pasal tersebut mengakibatkan kualitas/kompetensi Dokter Hewan menjadi tidak yang utama lagi dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Pemohon II s.d. Pemohon V juga mengalami kerugian konstitusional, dimana kompetensi mereka dinilai berdasarkan pada besaran finansial yang memberatkan untuk mendapatkan Izin Praktik Kedokteran Hewan. Lain daripada itu, telah nyata diskriminasi negara terhadap kompetensi Profesi Dokter Hewan yang berbeda dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki undang-undang khusus. Pemohon VI juga berpotensi dirugikan, sebab pergeseran paradigma menjadi Perizinan Berusaha jelas akan mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan hewan menjadi tinggi. - Bahwa kemudian jika melihat Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ketidakpastian hukum dalam bunyi Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. Hal ini dilihat dari kedudukan hukum wewenang Pemerintahan Daerah mengenai kesehatan hewan telah diatur dan disebut limitatif yaitu kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelayanan kesehatan hewan adalah bersifat penetapan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap penerapan adalah bagian dari wewenang Pemerintah Daerah. - Bahwa dengan adanya frasa ‘’wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintahan Pusat’’, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, maka terjadi ketidakpastian hukum, dimana pasal tersebut telah mencabut kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengawasan pelayanan kesehatan hewan di daerah. Namun, dalam waktu bersamaan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A 29 Angka 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku. Ketentuan dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja telah menciptakan ketidakpastian kedudukan hukum. - Berdasarkan hal itu, permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali asas hukum dalam pasal tersebut melalui tafsir konstitusional yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pasal dimaksud, sehingga dapat memenuhi amanat konstitusi untuk memberikan kepastian hukum yang adil. - Dengan demikian, maka Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja telah menyebabkan adanya pertentangan hukum sehingga telah terjadi ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja - Bahwa para Pemohon juga melihat dengan berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengatur kewajiban Perizinan Berusaha bagi dokter hewan yang ingin memiliki atau mendirikan Praktik Dokter Hewan semakin membuat Profesi Dokter Hewan menjadi didiskriminasikan dalam menjalankan profesinya. - Bahwa Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja secara nyata dan berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional pada Pemohon II s.d. Pemohon V yang menjalankan pekerjaannya sebagai Praktisi Dokter Hewan. Pemohon II s.d. Pemohon V sebelum berlakunya pasal tersebut dapat menjalankan Profesinya dengan ketentuan mengedepankan aspek keahlian/kompetensi serta kemampuan di bidang kesehatan hewan. Namun, ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi karena Pemohon II s.d. Pemohon V sebelum membuka Praktik Dokter Hewan diwajibkan memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ dahulu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. 30 - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V adalah ketika “Perizinan Berusaha” yang ditafsirkan oleh Negara sebagai serangkaian persyaratan dan ketentuan yang tidak lagi mengedepankan aspek keahlian/kompetensi serta kemampuan di bidang kesehatan hewan. Namun lebih kepada persyaratan yang mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah tertentu bagi “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” sebagai syarat untuk berusaha dan/atau berpraktik. - Bahwa dengan berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja tersebut menunjukan negara tidak hadir dan mengingkari pengakuan terhadap Profesi Dokter Hewan. Dari pasal tersebut tercipta frasa keahlian dan kompetensi Dokter Hewan sekarang ditentukan berdasarkan modal dan kewajiban untuk memiliki NIB dalam membuka Praktik Dokter Hewan. - Bahwa kompetensi, kemampuan dapat diangkat dan disumpah menjadi Dokter Hewan belum cukup untuk menjalankan Praktik Dokter Hewan, sebagai konsekuensi kewajiban pemenuhan “Perizinan Berusaha” yang membutuhkan modal. Dengan adanya persyaratan Perizinan Berusaha yang membutuhkan modal tersebutlah Pemohon II s.d. Pemohon V merasa sangat dirugikan. - Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V yang berprofesi sebagai Dokter Hewan sekarang terkendala ketentuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan pemenuhan Perizinan Berusaha sebelum mendapat Izin Praktik Dokter Hewan. Pemohon II s.d. Pemohon V merasa sangat dirugikan karena sudah menghabiskan waktu panjang dan biaya besar untuk dapat meraih gelar Sarjana Kedokteran Hewan dan mengambil Pendidikan Profesi Dokter Hewan, namun terkendala modal yang besar agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. - Bahwa sesungguhnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’’. Namun Pasal 34 Angka 31 17 ayat (1) UU Cipta Kerja justru mengingkari norma dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. - Bahwa kemudian pengingkaran pengakuan terhadap Profesi Dokter Hewan, maka secara mutatis mutandis akan berdampak pada rendahnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Profesi Dokter Hewan. Sebab bilamana Profesi Dokter Hewan belum diakui secara pasti oleh hukum, maka mustahil mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari negara. - Dengan demikian, Pemohon I s.d. Pemohon V sangat dirugikan dengan adanya pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja karena menghilangkan nilai-nilai pelayanan kesehatan hewan. Hal ini juga berimbas kepada Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan, dimana Pemohon VI berpotensi dirugikan lantaran Praktik Dokter Hewan menerapkan harga yang mahal dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. - Bahwa para Pemohon juga melihat dengan berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengatur kewajiban Perizinan Berusaha bagi Tenaga Kesehatan Hewan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon atas ketidakpastian hukum antara Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. - Bahwa Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan: “Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” - Bahwa yang dimaksud sebagai siapa saja yang dapat disebut sebagai “Tenaga Kesehatan Hewan’’ itu dinyatakan dalam bagian Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (1) UU Cipta Kerja: ‘’Yang dimaksud ‘’pelayanan kesehatan hewan’’ yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk : a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis; b. melakukan tindakan transaksi terapeurtik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada 32 pemilik hewan yang dilanjutkan dengan berapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik; c. melakukan pemeriksaan, dan pengujian, keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner; f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan g. melakukan pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan. Yang dimaksud dengan ‘’pelayanan jasa laboratorium veteriner’’ adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan ‘’pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner’’ adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu Bibit/ Benih, dan/atau mutu produk hewan. Yang dimaksud dengan ‘’pelayanan jasa medik veteriner’’ adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktek bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktek dokter hewan, dan praktek konsultasi kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan ‘’pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)’’ adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat 33 bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.” - Bahwa dengan demikian sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Tenaga Kesehatan Hewan juga termasuk di dalamnya adalah Profesi Dokter Hewan. Keduanya, sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. - Bahwa sudah jelas ditentukan kewenangan untuk menerbitkan Perizinan Berusaha Tenaga Kesehatan Hewan adalah kewenangan Pemerintah Daerah didasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. Lantas terhadap siapa Pemohon II s.d. Pemohon V melakukan pengajuan Perizinan sebagai Tenaga Kesehatan Hewan untuk membuka Praktik Dokter Hewan? - Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I yang merupakan wadah dari perkumpulan Dokter Hewan. Di mana, Pemohon I secara periodik mengawasi dan meningkatkan kompetensi Dokter Hewan. Namun sekarang kompetensi tidak menjadi yang utama dalam mendirikan Praktik Dokter Hewan, melainkan kepemilikan modal finansial yang besar diutamakan sebagai syarat untuk mendirikan atau memiliki Praktik Dokter Hewan. - Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V juga merasa dirugikan dan berpotensi dirugikan atas berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, sebab Praktik Dokter Hewan akan menjadi langka karena tidak ada Dokter Hewan yang sanggup untuk mendirikan atau memiliki Praktik Dokter Hewan karena dibebankan modal yang besar. 34 11. Bahwa sebagaimana seluruh paparan di atas, telah ada keterkaitan antara 5 hal yang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait dengan Hak Konstitusional. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU CIPTA KERJA 12. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa objek permohonan pengujian undang-undang salah satunya adalah undang-undang dan permohonan tersebut dapat berupa permohonan pengujian materiil. 13. Dalam hal ini, Permohonan a quo dimaksudkan untuk melakukan pengujian materiil terhadap materi muatan UU Cipta Kerja, yakni Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. 14. Bahwa materi muatan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja berkenaan dengan kepentingan stakeholders pelayanan kesehatan hewan dan telah secara nyata merugikan Hak Konstitusional para Pemohon. Hal ini membawa konsekuensi diperlukannya suatu langkah hukum dan gerakan harmonis dari seluruh pihak, terutama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang menjamin tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. 15. Tanpa bermaksud untuk tidak menghormati produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada berkenaan dengan UU Cipta Kerja, kiranya Mahkamah Konstitusi tetap mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 16. Memerhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, perlu dipertimbangan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat pendapat berbeda 35 (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. a. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman - Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja seharusnya ditolak, sebab pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. - Dan karenanya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, berpendapat bahwa pemeriksaan pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja dapat terus dilanjutkan. b. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh - Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, menerangkan bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena UU 12/2011 tidak mengatur metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, sebab UU PPP bukan sebagai batu uji yang dapat menyebabkan UU Cipta Kerja inkonstitusional. - Dan karenanya, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja masih dapat dilakukan, sebab dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk sesuai UU PPP, justru materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan UU PPP, justru materi muatannya sesuai dengan UUD NRI 1945. 17. Sehubungan dengan itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya 36 kembali menegaskan bahwa pengujian materiil masih dapat terus dilanjutkan. 18. Di kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyampaikan bahwa terdapat “dilema konstitusional” ketika materi muatan yang semula diatur dalam suatu UU, dan kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah materi muatan yang diatur lebih lanjut ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Lebih lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, menjelaskan bahwa dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat kasus seperti di atas, yakni dalam perkara pengujian konstitusionalitas UU Sumber Daya Air, dimana Mahkamah membatalkan keseluruhan UU a quo karena inkonstitusionalitas Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU Sumber Daya Air. 19. Bahwa selain pemaparan Poin 12 s.d. Poin 18 di atas, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, perlu juga menjadi pertimbangan: “Mengadili: ... Dalam Pokok Permohonan: ... 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; ...” 37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 secara tegas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, meskipun telah dinyatakan cacat formil. UU Cipta Kerja yang dinyatakan masih tetap berlaku, seyogyanya membawa konsekuensi hukum Permohonan a quo tidak kehilangan objek. 20. Lain daripada itu, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan, maka seyogyanya juga, di tengah masa tenggat perbaikan formil UU Cipta Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menguji konstitusionalitas materi muatan UU Cipta Kerja, in casu konstitusionalitas Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang telah diterjemahkan oleh Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Hal ini patut dilakukan sebagai langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan UU Cipta Kerja dari segi formil maupun materiil, serta menanggulangi dampak meluas yang merugikan. 21. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya langkah hukum dan gerakan harmonis di atas tetap diwujudkan dalam Putusan yang kelak menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja, terutama dari segi materiil, dalam hal ini setidaknya Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya atas frasa “Perizinan Berusaha” yang menjadi kemasygulan stakeholders pelayanan kesehatan hewan. 22. Langkah hukum dan gerakan harmonis demikian sesungguhnya sedari dulu telah menjadi sikap konsisten Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, di antaranya tercermin dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020. Meskipun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Pemohon, namun demikian Mahkamah Konstitusi telah dengan baik memberikan pendapat, penilaian dan rambu-rambu terhadap persoalan pemilihan umum serentak, 38 terutama buah pikiran Mahkamah Konstitusi atas 5 (lima) pilihan model keserentakan pemilihan umum: Paragraf [3.16] Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 …Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi 39 teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;… Bahwa pendapat, penilaian dan rambu-rambu yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi di atas, sekarang ini menjadi salah satu materi muatan dalam RUU Pemilu. Hal ini menjadi bukti kuat atas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang mumpuni dalam mendorong langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan konstitusi. 23. Untuk itu dengan adanya Permohonan a quo, setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat kembali menunjukkan perannya sebagai pengawal konstitusi dengan memberikan pendapat, penilaian dan/atau rambu-rambu terhadap frasa “Perizinan Berusaha” pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang berkenaan dengan kepentingan stakeholders pelayanan kesehatan hewan. 24. Sehubungan dengan itu, sesungguhnya perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi dari putusan sebelumnya dapat dibenarkan sepanjang perubahan itu didasarkan pada alasan yang substansial. Melalui Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 tanggal 16 April 2019, Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan: Paragraf [3.18] Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 tanggal 16 April 2019 …Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi… 40 Bahwa Permohonan a quo sebagai langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan UU Cipta Kerja kiranya menjadi alasan subtansial bagi Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendiriannya dari putusan-putusan yang berkenaan dengan UU Cipta Kerja. 25. Dengan demikian, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan a quo tentang Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945, dengan alasan-alasan berikut ini: A. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional para Pemohon dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 26. Gagasan awal disusunnya UU Cipta Kerja dapat diketahui dari pandangan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna tanggal 20 Oktober 2019, dimana beliau menyampaikan bahwa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia adalah dengan cara mencabut dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah undang-undang dengan konsep Omnibus Law yang merevisi banyak undang-undang sekaligus dalam sebuah undang-undang besar. UU Cipta Kerja telah mengubah 79 undang-undang dan dari sekian banyak undang-undang yang diubah tersebut, terdapat undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan para Pemohon, yakni UU Nakeswan. 27. Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, UU Nakeswan dijelaskan termasuk dalam Urutan Klaster 1 Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan dikelompokan sebagai Perizinan Sektor Pertanian, sehingga menjadi salah satu daftar undang-undang yang diubah. Bahwa alasan perubahannya adalah sebagai berikut: “Ketiga, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (UU Nakeswan). Pada saat diundangkan, UU Nakeswan masih dianggap belum mempertimbangkan aspek perdagangan internasional. Sama seperti sebelumnya, aturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 41 di Indonesia mengalami sengketa di dunia internasional, terutama yang berkaitan dengan aturan self-sufficiency. Oleh karena itu, aturan terkait penyediaan benih dan/atau bibit serta pemasukan ternak dan produk hewan di dalam UU Nakeswan perlu dikaji kembali.” 28. Bahwa kemudian Matriks Analisis RUU Cipta Kerja memaparkan dasar Perubahan UU Nakeswan, dalam hal ini Pasal 69 dan Pasal 72 UU Nakeswan, perubahannya adalah untuk dan agar: Dasar Pasal 69 Pasal 72 Alasan Perubahan Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Potensi Implikasi Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas. Meningkatkan transfer teknologi di kedokteran hewan. 29. Dari pemaparan poin di atas mengenai isi Naskah Akademis RUU Cipta Kerja sehubungan dengan Pasal 69 dan Pasal 72 UU Nakeswan, diketahui tidak ada penjelasan rinci mengapa ketentuan tersebut kemudian diubah. Hanya sebatas alasan untuk “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” agar “Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.” dan “Meningkatkan transfer teknologi di kedokteran hewan.” Dalam hal ini, RUU Cipta Kerja, tidak menjelaskan bagaimana keterkaitannya sehingga dibutuhkan perubahan. 30. Berangkat dari isi Naskah Akademik RUU Akademik di atas, Perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan kemudian dituangkan melalui Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang digadang-gadangkan dapat memberikan “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” 31. Namun demikian ide “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” tersebut di atas, justru malah merugikan Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Padahal UU Cipta Kerja sendiri mempunyai landasan filosofis yang sama: “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang 42 sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.” 32. Para Pemohon sebagai representasi profesi dokter hewan dan pengguna jasa dokter hewan justru pada akhirnya tidak dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan diberlakukannya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, manakala “Perizinan Berusaha” mewajibkan persyaratan yang bertolak belakang dengan ide “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” dan/atau landasan filosofis Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang digadang-gadangkan UU Cipta Kerja. Mengenai Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pada Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan 33. Sejak diundangkannya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, UU Cipta Kerja telah menggeser ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya: a. setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan (vide Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja juncto Pasal 69 ayat (2) UU Nakeswan) semula wajib memiliki izin usaha, kini wajib memenuhi Perizinan Berusaha; dan Izin usaha → Perizinan Berusaha b. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan (vide Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja juncto Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan) semula wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan, kini wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Surat izin praktik kesehatan hewan → Perizinan Berusaha 43 34. Pergeseran itu kemudian membawa konsekuensi para Pemohon wajib untuk memenuhi Perizinan Berusaha. Frasa “Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Pasal di atas, kemudian diterjemahkan oleh Negara dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; ... (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan: a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk. (4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (5) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (7) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada masing- masing sektor diatur dengan peraturan menteri/ kepala lembaga. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : (1) Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor: a. perkebunan; 44 b. tanaman pangan; c. hortikultura; d. peternakan dan kesehatan hewan; ... (5) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. peternakan; b. hijauan pakan ternak; c. rumah potong hewan; e. penanganan daging dan hasil ikutan; f. veteriner; dan g. obat hewan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor pertanian meliputi: a. penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha; dan b. ekspor dan impor. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran I. (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pertanian yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran II. Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 35. Bahwa kemudian Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada 45 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian mengatur lebih lanjut: Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian : (1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor: 1. Perkebunan; 2. Tanaman Pangan; 3. Hortikultura; 4. Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Ketahanan Pangan; dan 6. Sarana Pertanian. Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian: Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 36. Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian vis a vis subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat 46 (1) UU Cipta Kerja adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pengaturannya secara rinci terdapat dalam: a. Lampiran I dan II pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan b. Lampiran Standar Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. serta pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Lembaga OSS (https://oss.go.id/). Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak Mencerminkan “Kemudahan Dalam Proses Pengajuan Perizinan Berusaha.” 37. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa “Perizinan Berusaha” yang dimaksud Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini membawa konsekuensi Perizinan Berusaha pada subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. 38. “Tingkat Risiko” pada Perizinan Berusaha subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Risiko rendah, Risiko menengah rendah, Risiko menengah tinggi, dan Risiko tinggi: Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; 47 b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi. 39. Bahwa kemudian ketentuan “peringkat skala kegiatan usaha” di atas, menjadikan subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan vis a vis Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, terbagi ke dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Dan karenanya mengikuti juga ketentuan mengenai kriteria modal usaha sesuai skala usahanya: Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja: Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 40. Tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha di atas, kesemuanya termaktub dalam/melalui pengajuan NIB: Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: 48 Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha: a. pendaftaran akun/hak akses; b. Risiko rendah berupa NIB; c. Risiko menengah rendah terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. d. Risiko menengah tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. e. Risiko tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. lzin. Pasal 176 ayat (1) Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. Pasal 177 ayat (1) Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 mencakup data: a. profil; b. permodalan usaha; c. nomor pokok wajib pajak; d. KBLI; dan e. lokasi usaha. 41. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan kepemilikan NIB. NIB tersebut diajukan oleh “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan”, sesuai dengan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang ditetapkan pada lampiran-lampiran sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. 42. Keberlakuan Perizinan Berusaha seperti di atas, justru malah menggugurkan ide “Kemudahan Dalam Proses Pengajuan Perizinan Berusaha.” Hal ini sebab tidak “setiap orang yang berusaha di bidang 49 pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan”, dapat mengajukan NIB sesuai dengan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang ditetapkan. 43. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa peringkat skala kegiatan usaha pada subsektor Pertanian dan Kesehatan Hewan terbagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengaturan demikian membawa konsekuensi “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” dituntut harus mempunyai modal usaha yang cukup, karena harus mengikuti kriteria modal usaha UMK-M dan usaha besar, sebagai berikut : Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja: Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 44. Manakala kegiatan usaha pada subsektor Pertanian dan Kesehatan Hewan dikategorikan sebagai Usaha Kecil, maka paling tidak “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” harus 50 memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk memulai dan/atau melanjutkan pekerjaannya. 45. Perlu kembali ditegaskan, bahwa tidak “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” mempunyai modal usaha sedemikian banyaknya dalam berusaha dan/atau melakukan pelayanan kesehatan hewan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sama sekali tidak mencerminkan “Kemudahan Dalam Proses Pengajuan Perizinan Berusaha.” ketika Negara justru malah mempersulit warga negaranya dengan kewajiban untuk memiliki modal usaha yang besar untuk memulai dan/atau melanjutkan pekerjaannya. 46. Bahkan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang digadang-gadangkan mempunyai landasan filosofis untuk pemenuhan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 juga tidak mungkin tercapai, ketika negara menutup kesempatan warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di bidang pelayanan kesehatan hewan dengan ketentuan modal usaha yang besar. 47. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa frasa “Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud kedua Pasal a quo diterjemahkan Negara secara demikian, hal mana pengaturan seperti ini yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara vis a vis para Pemohon, terciderai dalam kerinduannya untuk bekerja di dunia kesehatan hewan. Permasalahan Perizinan Berusaha Dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja 48. Selain permasalahan Perizinan Berusaha yang dilakukan dengan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat masalah lain yang perlu menjadi perhatian Negara: a. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja 51 49. Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, wajib memenuhi Perizinan Berusaha: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 50. Pada Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, ditentukan bahwa: Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: (1) Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk: a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis; b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed- consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik; c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner; f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan 52 penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu Bibit/ Benih, dan/atau mutu produk hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner. (2) Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain meliputi: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta. 51. Dari kutipan dan penjelasan dari Pasal a quo, maka dapat diketahui bahwa Perizinan Berusaha harus dipenuhi oleh frasa “Setiap orang” yang termasuk dalam kualifikasi: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta. Hal mana frasa “Setiap orang” tersebut adalah pihak-pihak yang “berusaha” di “bidang pelayanan kesehatan hewan”, di antaranya di bidang pelayanan jasa medik veteriner. 52. Konstruksi kalimat Pasal a quo yang demikian, menunjukkan bahwa Profesi Dokter Hewan atau Praktisi Dokter Hewan Mandiri adalah 53 termasuk dalam frasa “Setiap orang” itu, dan karenanya Pemohon II s.d. Pemohon V yang merupakan Profesi Dokter Hewan atau Praktisi Dokter Hewan Mandiri, wajib memenuhi Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. 53. Namun demikian, menjadi masalah ketika Pemohon II s.d. Pemohon V yang merupakan Profesi Dokter Hewan atau Praktisi Dokter Hewan Mandiri, juga termasuk sebagai Tenaga Kesehatan Hewan: b. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja 54. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja telah menggariskan bahwa tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, wajib memenuhi Perizinan Berusaha: Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 55. Bahwa yang dimaksud frasa “Tenaga kesehatan hewan” menurut Pasal 1 Angka 43 UU Nakeswan adalah: “Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.” 56. Dalam hal ini, Pemohon II s.d. Pemohon V mengemban Profesi Dokter Hewan, dimana Pemohon II s.d. Pemohon V menjalankan aktivitas di bidang pelayanan kesehatan hewan, yaitu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Praktisi Dokter Hewan Mandiri. Maka sebagaimana pengertian tenaga kesehatan hewan pada rumusan Pasal 1 Angka 43 UU Nakeswan di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V merupakan tenaga kesehatan hewan. 57. Dengan demikian, oleh karena Pemohon II s.d. Pemohon V adalah “Tenaga kesehatan hewan” yang menjalankan aktivitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Praktisi Dokter Hewan Mandiri, maka Pemohon II s.d. Pemohon V wajib memenuhi Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. 54 58. Pemaparan di atas sudah cukup membuat terang bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V tunduk pada 2 (dua) ketentuan hukum, yakni Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. 59. Lantas sebagai konsekuensi hukum dari kedua pasal tersebut, secara logika Pemohon II s.d. Pemohon V dituntut untuk memenuhi kedua jenis Perizinan Berusaha tersebut. Pemohon II s.d. Pemohon V akan terpaksa mengeluarkan modal usaha sebanyak 2x (dua kali) agar dapat menjalankan aktivitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Hal ini sudah barang tentu akan semakin merampas Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V yang dilindungi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 60. Lain daripada itu, apabila kita mau menelaah lebih dalam lagi, Negara juga telah menunjukkan inkonsistensi. Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja telah secara tegas menggariskan kualifikasi Perizinan Berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan adalah sebagai berikut “Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain meliputi: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta.” 61. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian justru malah mengubah kualifikasi Perizinanan Berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, menjadi: a. Ambulatori; b. Klinik Hewan; c. Rumah Sakit Hewan. 62. Lebih jauh lagi, Ambulatori sendiri adalah bukan sebuah kualifikasi layaknya sebuah Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan yang harus memperoleh izin, namun Ambulatori merupakan suatu cara/upaya agar tenaga kesehatan hewan dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan. 63. Ketika Ambulatori ditafsirkan Negara sebagai “usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau 55 paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Praktik...” sesungguhnya Negara kembali menunjukkan inkonsistensi karena Pelaku Usaha Ambulatori juga digariskan harus mempunyai 1 tempat unit pelayanan kesehatan hewan, padahal Ambulatori dikatakan jenis pelayanan bergerak/keliling. Lantas bagaimana keberlakuan Ambulatori sebenarnya? 64. Bahwa masalah-masalah di atas hanya sejumput dari berbagai masalah dari keberlakuan Perizinan Berusaha a quo, yang secara nyata merugikan Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V meskipun dilindungi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 2021 PARA PEMOHON Terbukti Tidak Dapat Memenuhi Perizinan Berusaha Karena Modal Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peringkat Skala Kegiatan Usaha 65. Keberlakuan Perizinan Berusaha pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menuntut “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” vis a vis Pemohon II s.d. Pemohon V untuk mempunyai modal usaha yang besar agar dapat memulai dan/atau melanjutkan pekerjaannya. 66. Apabila persyaratan modal usaha tidak dipenuhi, maka “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” tidak dapat “berusaha di bidang pelayanan kesehatan” ataupun “melakukan pelayanan kesehatan hewan” sebab mereka tidak memenuhi Perizinan Berusaha, diantaranya memiliki NIB. 67. NIB sendiri harus dimiliki oleh Pemohon II s.d. Pemohon V sebelum melanjutkan proses Perizinan Berusaha lainnya in casu Surat Izin Praktik. Pemohon II s.d. Pemohon V adalah representasi Profesi Dokter Hewan dan Praktisi Dokter Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner: Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: “Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran 56 hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. 68. Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V secara nyata bekerja sebagai Praktisi Dokter Hewan Mandiri, namun demi memenuhi Perizinan Berusaha, terpaksa harus “memilih” salah satu lingkup kegiatan usaha yang ditentukan Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, sebagai berikut: a. Ambulatori; b. Klinik Hewan; c. Rumah Sakit Hewan. 69. Praktik Dokter Hewan Mandiri yang dijalankan oleh Pemohon II s.d. Pemohon V, seringkali juga mencakup kegiatan Ambulatori sebagai cara/upaya untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. Ambulatori sendiri ditetapkan sebagai peringkat skala Usaha Kecil dengan tingkat Risiko menengah tinggi. 70. Dalam hal pemenuhan Perizinan Berusaha untuk lingkup kegiatan usaha Ambulatori, maka Pemohon II s.d. Pemohon harus mengurusnya di Lembaga OSS. 71. Lembaga OSS mensyaratkan setiap Pemohon Perizinan Berusaha untuk mendaftar Akun OSS terlebih dahulu sebelum dapat mengakses halaman Beranda. Halaman beranda sendiri terdiri dari berbagai kolom, sementara untuk mengurus Perizinan Berusaha yang dimaksud Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, maka dilakukan pada kolom “Perizinan Berusaha” di sebelah kolom “Beranda”. Kemudian Pemohon akan terlebih dahulu diarahkan untuk mengisi Data Pelaku Usaha. 72. Setelah mengisi Data Pelaku Usaha dan disimpan, maka selanjutnya Lembaga OSS akan mengarahkan untuk mengisi Data Usaha. Pada bagian Data Usaha inilah dimana Pemohon II s.d. Pemohon V harus mengisi Detil Usaha, berikut dengan modal usaha yang dikeluarkan. 57 Keterangan modal usaha wajib diisi sebagai persyaratan menentukan peringkat skala usaha suatu lingkup kegiatan. 73. Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat melanjutkan proses Perizinan Berusaha ketika modal usaha diisi dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini sebab modal usaha yang diisi merupakan kriteria modal usaha untuk peringkat skala Usaha Mikro. Sementara lingkup kegiatan usaha Ambulatori termasuk peringkat skala Usaha Kecil. Dan karenanya proses Perizinan Berusaha tidak dapat dilanjutkan. 74. Hal berbeda ketika Pemohon II s.d. Pemohon V mengisi modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lembaga OSS akan menyatakan “Data Usaha Berhasil Disimpan” dengan tampilan notifikasi hijau dan Pemohon II s.d. Pemohon V dapat melanjutkan proses Perizinan Berusaha. 75. Dari proses Perizinan Berusaha di atas, diketahui bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V dituntut untuk mempunyai modal usaha yang cukup, sesuai kriteria modal usaha UMK-M dan usaha besar, sebab lingkup kegiatan usaha yang dipilih termasuk peringkat skala Usaha Kecil: Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja: Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 58 tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dan karenanya apabila Pemohon II s.d. Pemohon V tidak mempunyai modal usaha sedemikian banyaknya, maka Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat melanjutkan proses Perizinan Berusaha. Tidak dipenuhinya Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1), maka Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat bekerja melakukan pelayanan kesehatan hewan. Keberlakuan Perizinan Berusaha Mereduksi Nilai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Dedikasi Profesi Dokter Hewan 76. Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja mengakibatkan Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat bekerja melakukan pelayanan kesehatan hewan. Dengan kata lain, Pemohon II s.d. Pemohon V telah kehilangan pekerjaannya berpraktik sebagai dokter hewan. Lantas hal ini juga mengakibatkan Pemohon II s.d. Pemohon V tidak lagi dapat memenuhi penghidupan yang layak untuk dirinya sendiri. Maka dalam hal ini Hak Konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V secara nyata tidak dilindungi oleh Negara sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 77. Keputusan Negara mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan yang kini menjadi Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, telah menunjukkan bahwa Negara memandang subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Profesi Dokter Hewan, semata-mata sebagai ladang bisnis. Menganggap bahwa pekerjaan yang diemban oleh Dokter Hewan berorientasi profit lantaran menghasilkan fee atas keahliannya. Bahkan Profesi a quo disamakan dengan Pelaku Usaha. Lebih dari itu, dituntut memiliki modal usaha yang sedemikian banyaknya sebagai syarat untuk bekerja atau berpraktik. Pandangan- pandangan itu kesemuanya kemudian dikemas ke dalam suatu ketentuan “Perizinan Berusaha”. 59 78. Kerangka berpikir Negara yang mengemuka melalui Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, telah mereduksi nilai Pelayanan Kesehatan Hewan sebenarnya. Pelayanan Kesehatan Hewan tidak melulu berbicara dan diselesaikan dengan profit, namun sesungguhnya mengedepankan pengabdian kepada masyarakat dengan keahlian dan kompetensinya tentang Kesehatan Hewan. Hal ini sejak awal sudah digariskan oleh undang-undang: Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: “Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.” Pasal 1 Angka 43 UU Nakeswan adalah: “Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.” 79. Pengabdian tersebut sangat sering sekali tidak dihargai dengan uang, melainkan apa saja yang dapat masyarakat berikan sebagai balas jasa. Bahkan tidak jarang, pengabdian tersebut dilakukan secara cuma-cuma. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat pengabdian Profesi a quo untuk Pelayanan Kesehatan Hewan. 80. Dokter hewan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan profesi kedokteran lainnya, hal tersebut dikarenakan dokter hewan memiliki peran khusus dalam kehidupan masyarakat melalui dunia hewan. Jika kehidupan manusia mulai dihubungkan dengan keberadaan hewan pasti akan menimbulkan hal yang kompleks mulai dari kesehatan maupun kesejahteraan bagi manusia dan hewan itu sendiri. Hanya dokter hewan yang dapat mengatasi permasalahan kompleks tersebut dengan “manusya mriga satwa sewaka” di mana dokter hewan mensejahterakan manusia melalui dunia hewan. 60 81. Profesi dokter hewan atau veteriner dikenal sebagai orang yang berperan dalam mencegah hewan agar tidak terinfeksi penyakit dan mampu menanggulangi penyakit melalui terapi, eradikasi, dan lainnya. Tetapi tidak hanya itu, profesi ini juga memegang peranan penting dalam menjamin keamanan bahan pangan hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat. 82. Pengawasan pengadaan pangan oleh dokter hewan dimulai dari pekerjaan dokter hewan di Rumah Potong Hewan kemudian di Laboratorium Makanan dan Hewan sampai di Industri Makanan. Kewajiban dokter hewan meliputi penyediaan pangan asal ternak yang aman, sehat, dan utuh. Dokter hewan sendiri menjadi polisi veteriner dalam pengadaan pangan tersebut dari hulu sampai hilir bahkan sampai ke meja makan konsumen. Pengawasan pengadaan pangan oleh dokter hewan dilaksanakan sejak pengadaan ternak. 83. Untuk itu, apabila Pelayanan Kesehatan Hewan dimaknai dengan pandangan demikian, maka mau tidak mau, “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” vis a vis Pemohon II s.d. Pemohon V akan meningkatkan jasa fee Pelayanan Kesehatan Hewan karena telah mengeluarkan modal usaha yang besar demi memenuhi Perizinan Berusaha. Bukankah hal ini bertentangan dengan “Potensi Implikasi” RUU Cipta Kerja yang bertujuan agar “Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas”? Meningkatnya jasa fee Pelayanan Kesehatan Hewan berpotensi membuat masyarakat enggan menggunakan jasa Pelayanan Kesehatan Hewan. 84. Keberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja tidak hanya membawa dampak bagi Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai Profesi Dokter Hewan, tetapi secara langsung juga akan diderita oleh Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan. Pemohon VI sebagai representasi masyarakat yang menggunakan jasa dokter hewan akan kesulitan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan karena harus menanggung biaya-biaya yang tinggi akibat meningkatnya jasa fee dokter hewan. Naasnya, apabila hal ini dibiarkan, 61 akan banyak hewan yang tidak memperoleh penanganan dan akhirnya berpotensi menyebarluaskan penyakit hewan kepada manusia. 85. Konsekuensi-konsekuensi di atas perlu menjadi perhatian Negara karena Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja telah mereduksi nilai Pelayanan Kesehatan Hewan dan berakibat buruk. Pelayanan Kesehatan Hewan berikut dengan Profesinya sepatutnya tidak bisa disamakan dengan konsep Bisnis yang berorientasi profit, hanya karena keduanya sama- sama menerima uang sebagai imbalan. Pelayanan Kesehatan Hewan Sebagai Faktor Pendukung Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia 86. Negara juga perlu mengingat bahwa hewan hidup bersama dengan manusia dan keduanya hidup berdampingan sebagai konsekuensi kehidupan. Eksistensi hewan bagi manusia sama pentingnya dengan eksistensi manusia bagi hewan. Keharmonisan tersebut dapat ditunjukkan dari bagaimana hewan menjadi sumber mata pencaharian manusia dan bagaimana manusia melestarikan keberlangsungan hidup hewan. Masyarakat Indonesia yang memenuhi kebutuhan hidupnya berasal dari hewan, diantaranya para Peternak, menjadi salah satu contoh bentuk keharmonisan hewan dan manusia. 87. Peternak di Indonesia tentu sangat bergantung pada hewan ternaknya untuk dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Hasil ternak seperti daging, susu dan telur diharapkan dapat mencapai kualitas terbaik sehingga selalu dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Guna mencapai kualitas hasil ternak yang baik, maka kesehatan hewan ternak selalu diperhatikan. Untuk itu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan hewan ternak seperti vaksinasi, penggemukan ternak, pembibitan ternak, dan lain-lain. Kesehatan hewan ternak tidak hanya menjadi penting bagi Peternak Indonesia, namun demikian juga bagi masyarakat Indonesia yang akan mengkonsumsi hasil ternak. 88. Pelayanan Kesehatan Hewan hadir di antaranya untuk memelihara kesehatan hewan ternak, hal ini tentu sebagai wujud mempertahankan keharmonisan antara hewan dan manusia. Dan karenanya, Negara sepatutnya mendukung Pelayanan Kesehatan Hewan vis a vis Pemohon 62 II s.d. Pemohon V sebagai dokter hewan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui Pelayanan Kesehatan Hewan. Hal mana sudah menjadi hak Pemohon II s.d. Pemohon V yang dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 89. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa masalah sesungguhnya adalah berakar pada bunyi Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja tentang frasa “Perizinan Berusaha” yang diterjemahkan secara gamblang dan tidak berdasar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, hal mana keberlakuannya telah secara nyata merampas Hak Konstitusional para Pemohon. 90. Oleh karenanya sangat diperlukan pembatasan dan penafsiran yang jelas dari Mahkamah Konstitusi atas frasa “Perizinan Berusaha” yang terdapat dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk itu, frasa “Perizinan Berusaha” harus dibatasi dan ditafsirkan dengan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian; b. Menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha; c. Tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan; dan d. Cukup hanya berfungsi dan peran pelaporan dan pengawasan pemerintah bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha. 91. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 untuk mengemban tugas menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi harus memberikan penafsiran kepada frasa “Perizinan Berusaha” tersebut di atas secara jelas dan tegas sesuai 63 dengan norma dan semangat yang terkandung dalam UUD NRI 1945 guna mensejahterakan seluruh rakyat indonesia. B. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon V dalam Memperoleh Manfaat dari Ilmu Pengetahuan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup 92. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, yang berbunyi: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. bertentangan dengan: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. sehingga menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Dijelaskan sebagai berikut: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja 93. Dalam hal ini, Pemohon I s.d. Pemohon V dirugikan atas pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, di mana Pemohon I s.d. Pemohon V tidak dapat memperoleh haknya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu Pemohon I s.d. Pemohon V tidak dapat 64 memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan demi kesejahteraan manusia. 94. Pemohon I selaku organisasi yang menaungi profesi dokter hewan dan Pemohon II s.d. Pemohon V selaku pribadi yang berprofesi sebagai tenaga pelayanan kesehatan hewan yaitu dokter hewan, jelas tidak dapat menjalankan profesinya dengan pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. Hal ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I s.d. Pemohon V selaku pihak yang menjalani profesi dokter hewan. 95. Pemohon II s.d. Pemohon V telah menempuh pendidikan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Hewan serta menjalani masa koass dan pelatihan untuk dapat berprofesi sebagai dokter hewan. Dengan menempuh pendidikan tersebut, Pemohon II s.d. Pemohon V tentunya berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang ditempuhnya tersebut, yaitu dengan menjadi seorang yang berprofesi sebagai dokter hewan. 96. Namun dengan berlakunya ketentuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, Pemohon II s.d. Pemohon V tidak lagi dapat memiliki hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya dikarenakan adanya persyaratan untuk dapat menjalankan profesi sebagai tenaga pelayanan kesehatan hewan, haruslah orang yang memenuhi Perizinan Berusaha. 97. Dengan diterapkannya Perizinan Berusaha ini, Pemohon II s.d. Pemohon V tidak lagi dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan sebagai dokter hewan. Padahal profesi dokter hewan tidaklah sama dengan profesi kedokteran yang lain, dibutuhkan keahlian serta pengetahuan khusus untuk dapat menjalani profesi ini. 98. Alasan Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan sebagai dokter hewan dikarenakan Pemohon II s.d. Pemohon V tidak dapat memenuhi syarat Perizinan Berusaha yang salah satunya mensyaratkan harus menyertakan modal sejumlah uang yang nilainya cukup besar untuk dapat memenuhi syarat Perizinan Berusaha. Padahal profesi ini tidak melulu berorientasi pada bisnis semata, melainkan juga berorientasi pada pengabdian dokter hewan 65 di tengah masyarakat. Di mana kebutuhan dokter hewan sangatlah tinggi untuk menanggulangi atau menghentikan penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia. Selain itu, di daerah-daerah terpencil sangatlah membutuhkan peran dokter hewan untuk dapat membantu permasalahan- permasalahan yang muncul pada hewan ternak warga. 99. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila dampak dari pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, sangat merugikan Pemohon II s.d. Pemohon V selaku pribadi yang berprofesi sebagai tenaga pelayanan kesehatan hewan yaitu dokter hewan, karena keberlakuan Pasal a quo menghilangkan hak konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V untuk mendapatkan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 100. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menitikberatkan pada pengembangan diri manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar, karena manusia dalam mempertahankan hidupnya harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap manusia berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk memperbaiki kehidupan di masa depan, karena telah memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam pendidikannya. Di mana manfaat atas ilmu yang diperoleh tersebut, bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup berhubungan langsung dengan kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua manusia. Peningkatan kualitas hidup di antaranya dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai sektor kegiatan perekonomian. 101. Maka Pemohon II s.d. Pemohon V selaku seorang dokter hewan yang sudah mendapatkan ilmu setinggi-tingginya dan diharapkan agar setidaknya memperoleh manfaat atas ilmunya tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup dari dokter hewan itu sendiri tetapi pada kenyataannya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup, dokter hewan terhambat atas ketentuan mengenai pemilikan modal usaha yang besar dahulu sebagai persyaratan awal untuk dapat melakukan dan/atau berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, maka sudah jelas hal ini akan mengurangi kesejahteraan dari dokter hewan. 66 102. Selain itu, pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemohon II s.d. Pemohon V kepada masyarakat banyak, akan ikut berkontribusi pada naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Peran Pemohon II s.d. Pemohon V selaku dokter hewan di tengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, yakni sebagai orang yang bertanggungjawab penuh mengobati dan melakukan pencegahan penularan penyakit hewan kepada manusia. 103. Dengan menjalankan peran tersebut, maka keberadaan Pemohon II s.d. Pemohon V di masyarakat adalah suatu keniscayaan. Dalam hal ini Pemohon II s.d. Pemohon V ikut serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan Pemohon II s.d. Pemohon V bukan hanya berorientasi pada kesejahteraan pribadi saja, namun juga turut mewujudkan kesejahteraan umat manusia di bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan hewan. 104. Oleh karenanya pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja sangatlah tidak relevan dan cenderung menggerus hak konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V. Dengan tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka Pemohon II s.d. Pemohon V juga otomatis tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga Pemohon I s.d. Pemohon V tidak bisa mendapatkan kesejahteraan hidup yang diharapkan sebelumnya dengan perolehan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini Pemohon II s.d. Pemohon V jelas telah mengalami kerugian konstitusional. 105. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemohon II s.d. Pemohon V berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sehingga hal ini menyebabkan Pemohon II s.d. Pemohon V mempunyai kerugian konstitusional atas diberlakukannya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. 106. Oleh karenanya sangat diperlukan pembatasan dan penafsiran yang jelas dari Mahkamah Konstitusi atas frasa “Perizinan Berusaha” yang terdapat dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan 67 dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk itu, frasa “Perizinan Berusaha” harus dibatasi dan ditafsirkan dengan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian; b. Menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha; c. Tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan; dan d. Cukup hanya berfungsi dan peran pelaporan dan pengawasan pemerintah bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha. 107. Pembatasan dan penafsiran yang jelas atas frasa perizinan berusaha tersebut perlu dilakukan agar nantinya di kemudian hari Peraturan Pemerintah serta peraturan turunannya tidak kembali diterjemahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang sudah ada sekarang. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja 108. Dalam hal ini, Pemohon I s.d. Pemohon V dirugikan atas pemberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, di mana Pemohon I s.d. Pemohon V tidak dapat memperoleh haknya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu terhambat dalam meningkatkan kualitas hidup. 109. Atas hak konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, maka hak tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dari Pemohon II s.d. Pemohon V. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya, Pemohon II s.d. Pemohon V selaku pribadi yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan hewan yaitu dokter hewan, dapat memperoleh hasil dari profesinya tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 110. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mempunyai maksud agar masyarakat dapat menunjukkan pengembangan diri yang merupakan hak setiap orang, tanpa dibatasi oleh apapun sehingga melalui pengembangan diri tersebut, maka yang bersangkutan dapat memenuhi segala kebutuhannya khususnya kebutuhan dasar. 68 111. Apabila Pemohon II s.d. Pemohon V tidak bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya akibat terhambat dengan tidak bisa mengaplikasikan penguasaan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan yang selama ini ditempuh dalam perkuliahan yang dimiliki Pemohon II s.d. Pemohon V, kemudian hal ini menjadi sia-sia karena tidak dapat dijadikan “Modal Utama” dalam menjalankan profesi, maka sudah dapat dipastikan Pemohon II s.d. Pemohon V tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya bahkan kebutuhan dasar sekalipun. 112. Setiap masyarakat yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya, jelas akan tidak bisa juga meningkatkan kualitas hidupnya. Di mana salah satu dari beberapa tujuan atas penguasaan ilmu, keahlian, dan kompetensi kedokteran hewan yang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya surat izin praktik oleh Pemohon II s.d. Pemohon V adalah untuk meningkatkan kualitas hidup diri masing-masing dengan cara mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga mereka. Sehingga apabila Pemohon II s.d. Pemohon V ditekankan harus memiliki modal usaha yang besar dulu sebagai persyaratan awal untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan, maka jelas Pemohon II s.d. Pemohon V tidak bisa memperoleh manfaat dari ilmu kedokteran hewan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 113. Oleh karenanya pemberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sangatlah tidak relevan dan cenderung menggerus hak konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V. Dengan tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka Pemohon II s.d. Pemohon V juga otomatis tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga Pemohon II s.d. Pemohon V jelas telah mengalami kerugian konstitusional 114. Bahwa kerugian akibat pemberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja tidak hanya dialami oleh Pemohon II s.d. Pemohon V, tetapi hal ini juga merugikan calon-calon dokter hewan khususnya mahasiswa yang sedang menempuh studinya di Fakultas Kedokteran Hewan. Dimana mahasiswa tersebut terancam tidak dapat memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan yang sedang mereka pelajari diakibatkan oleh syarat harus memiliki modal usaha yang besar dulu sebagai persyaratan 69 awal untuk dapat melakukan dan/atau berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan. 115. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemohon II s.d. Pemohon V berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sehingga hal ini menyebabkan Pemohon II s.d. Pemohon V mempunyai kerugian konstitusional atas diberlakukannya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. 116. Oleh karenanya sangat diperlukan pembatasan dan penafsiran yang jelas dari Mahkamah Konstitusi atas frasa “Perizinan Berusaha” yang terdapat dalam Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk itu, frasa “Perizinan Berusaha” harus dibatasi dan ditafsirkan dengan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian; b. Menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha; c. Tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan; dan d. Cukup hanya berfungsi dan peran pelaporan dan pengawasan pemerintah bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha. 117. Pembatasan dan penafsiran yang jelas atas frasa perizinan berusaha tersebut perlu dilakukan agar nantinya di kemudian hari Peraturan Pemerintah serta peraturan turunannya tidak kembali diterjemahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang sudah ada sekarang. C. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional para Pemohon Dalam Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum 118. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, yang berbunyi: 70 Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. bertentangan dengan: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Dijelaskan sebagai berikut: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja 119. Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan: Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja: Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 120. Pasal tersebut memberikan ‘’syarat’’ terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ‘’Pelayanan Kesehatan Hewan’’ untuk berkewajiban memiliki ‘’Perizinan Berusaha’’ dari Pemerintah Pusat. Adapun kegiatan- kegiatan tersebut meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan, dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat 71 kesehatan hewan atau pos kesehatan, hal itu didasarkan pada Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (1) UU Cipta Kerja. 121. Bahwa didasarkan Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja secara langsung dan limitatif menyatakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang salah satunya meliputi ‘’Pelayanan Jasa Medik Veteriner’’, merupakan jasa yang berkaitan dengan kompetensi ‘’Profesi Dokter Hewan’’. 122. Bahwa dengan begitu, didasarkan rumusan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja, bilamana dokter hewan ingin mendirikan atau membuka Praktik Dokter Hewan, maka ‘’wajib’’ memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ dari Pemerintah Pusat. 123. ‘’Kewajiban’’ memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ ini lah yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon II s.d. Pemohon V ketika ingin membuka Praktik Dokter Hewan Mandiri. Hal ini didasarkan pengakuan negara pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja yang secara implisit menyatakan Profesi Dokter Hewan hanya merupakan suatu kegiatan berusaha yang ditentukan dari besaran modal finansial yang besar. 124. Bahwa dengan berlakunya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja memberikan ‘’syarat’’ baru pada Dokter Hewan jika ingin memiliki atau mendirikan Praktik Dokter Hewan, maka terlebih dahulu harus memenuhi Perizinan Berusaha. 125. Bahwa Profesi Pemohon II s.d. Pemohon V sebagai Dokter Hewan adalah orang yang bekerja di bidang kedokteran hewan dan memiliki sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Hal mana UU Cipta Kerja juncto UU Nakeswan tidak mengatur secara komprehensif mengenai Profesi Dokter Hewan ini. 126. Bahwa Ilmu Kedokteran Hewan dahulunya merupakan pengembangan dari ilmu kedokteran yang memerlukan perbandingan (comparative medicine) yang memerlukan hewan uji coba untuk menemukan penyembuhan penyakit manusia. Kata dokter hewan berasal kata Yunani Kuno yaitu “Veterinarius’’, yang berarti orang yang memiliki keahlian dalam mengurus hewan-hewan. Sedangkan bila dilihat dari Pasal 1 Angka 29 UU Nakeswan, Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang 72 kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. ‘’Veteriner’’ adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Angka 26 UU Nakeswan. 127. Bahwa tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kedokteran hewan telah menciptakan kekosongan hukum dalam pengakuan dan kepastian hukum terhadap Profesi Dokter Hewan di Indonesia. 128. Bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’’. Ketentuan ini menurut Pemohon II s.d Pemohon V menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk kepastian hukum terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. 129. Pengakuan ini meletakan prinsip dasar jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum dimaknai bahwa tiap-tiap warga negara atau komunitas mendapat perlakukan tanpa adanya perbedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. 130. Pemahaman terhadap kata “setiap orang berhak atas … dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan: pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance), kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (proportional); kedua, kepastian, dan ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri. Dari setiap tahapan perkembangannya, norma hukum tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau 73 paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan “a logical analysis of actual juristic thinking” sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai “an agency of power; an instrument of government”. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 131. Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja tidak memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap ‘’Profesi Dokter Hewan’’. Sementara itu tugas dan wewenang profesi dokter hewan cukup besar dan memiliki tanggung jawab yang besar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nakeswan yang berkaitan dengan kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan, yang keseluruhan hal itu diawasi dan dipertanggungjawabkan pada Profesi Dokter Hewan. 132. Bahwa tugas dan fungsi Profesi Dokter Hewan sebagai Tenaga Medik atau Paramedik Veteriner pada kehidupan sangat besar. Sebagai contoh, mengenai pencegahan dan pengawasan penyakit hewan menular, baik yang menular ke manusia dari hewan atau sebaliknya (zoonosis) sebagaimana pada Pasal 45 ayat (1) UU Nakeswan. Tindakan Dokter Hewan adalah mengetahui dan melakukan pencegahan agar tidak menular atau setidak-tidaknya tidak berdampak bagi kesehatan manusia atau lingkungan hidup. Termasuk pula menjaga kesehatan ternak, uji kelaikan pangan dari bahan hewani dan lain-lain. Untuk itu peran Dokter Hewan sangat dibutuhkan dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 133. Namun tugas dan fungsi tersebut tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai serta mampu melindungi Profesi Dokter Hewan. Hal berbeda dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang telah diberikan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 74 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 134. Bahwa jika ditinjau definisinya dan kepastian hukumnya, Profesi Dokter dan Dokter Gigi sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu “suatu pekerjaan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.” juncto Pasal 50 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur mengenai kepastian hukum Profesi Dokter dan Dokter Gigi dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Berbeda dengan Profesi Dokter Hewan yang hanya disebutkan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 Angka 29 UU Nakeswan sebagai “orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.” Namun tidak ditemukan sama sekali di UU Nakeswan ataupun UU Cipta Kerja yang mengatur atau memberikan pengakuan dan kepastian hukum mengenai Profesi Dokter Hewan. 135. Bahwa dikontekskan pada realitas saat ini, beban tugas Profesi Dokter Hewan ataupun orang yang bekerja pada bidang kesehatan hewan memiliki kekhususan yang berbeda dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi. Hal ini terlihat dari kekhususan dan karakteristik Dokter Hewan yang melakukan rawat jalan hewan-hewan di kandang atau habitatnya karena sukar bagi hewan untuk datang ke tempat Praktik Dokter Hewan seperti layaknya manusia datang ke tempat Praktik Dokter. Ini artinya, kekhususan dan karakteristik pelayanan kesehatan hewan berbeda dengan pelayanan kesehatan pada manusia. 136. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I sebagai badan hukum perkumpulan Profesi Dokter Hewan di Indonesia dan Pemohon II s.d. Pemohon V merasa di negara ini seperti di ‘’anak tiri’’ kan dalam menjalankan profesinya dalam pelayanan kesehatan hewan. 137. Bahwa kompetensi, kemampuan dapat diangkat dan disumpah menjadi Dokter Hewan belum cukup untuk menjalankan Praktik Dokter Hewan, karena Perizinan Berusaha mengedepankan kepemilikan modal. Dengan 75 adanya persyaratan Perizinan Berusaha yang membutuhkan modal tersebutlah Pemohon II s.d. Pemohon V merasa sangat dirugikan. 138. Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V yang berprofesi sebagai Dokter Hewan sekarang terkendala ketentuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja yang mewajibkan pemenuhan Perizinan Berusaha terlebih dahulu sebelum memperoleh Izin Praktik Dokter Hewan. Dalam hal ini, Pemohon II s.d. Pemohon V merasa sangat dirugikan karena sudah menghabiskan waktu panjang dan biaya besar untuk dapat meraih gelar Sarjana Kedokteran Hewan dan mengambil Pendidikan Profesi Dokter Hewan. Namun malah terkendala modal yang besar agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 139. Bahwa kemudian, sudah jelas dan dinyatakan kewenangan menerbitkan Perizinan Berusaha adalah kewenangan Pemerintah Daerah didasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: ‘’Sub Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/Kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.’’ Hal itu bertentangan dengan berlakunya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. Lantas terhadap siapa Pemohon II s.d. Pemohon V mengajukan Izin Praktik Dokter Hewan ataupun mengurus perizinan membuka Praktik Dokter Hewan? Apakah kepada Pemerintah Pusat atau kepada Pemerintah Daerah, mengingat terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang sama-sama berlaku namun sangat bertentangan. 140. Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja secara limitatif menyatakan ‘’Perizinan Berusaha’’ diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada praktiknya SIP hanya berlaku dalam lingkup 1 (satu) daerah 76 atau domisili saja. Lantas mengapa keberlakuan Pasal a quo menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jika dibatasi hanya satu daerah saja? Hal ini juga sangat tidak relevan dengan Praktik Dokter Hewan yang memiliki kekhususan dan karakteristik yang berbeda dengan Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi. Pelayanan kesehatan hewan seringkali harus dilakukan pada kandang atau habitat hewan itu sendiri, yang mana seringkali pula lintas batas. 141. Jika didasarkan pada pandangan yang digagas Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan, ‘’this regressus is terminated by highest, the basic norm..’’ (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi), Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa memutuskan terhadap mana Pemohon II s.d. Pemohon V, dapat mengajukan penerbitan berusahanya atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi dapat meluruskan ketidakpastian hukum yang nyata ini. 142. Bahwa pengingkaran pengakuan Profesi Dokter Hewan dan ketidakpastian hukum tersebut telah secara mutatis mutandis berdampak pada rendahnya jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi Profesi Dokter Hewan. Sebab bila Profesi Dokter Hewan belum diakui secara pasti oleh hukum, maka mustahil mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari negara. Dengan demikian, Pemohon I s.d. Pemohon V sangat dirugikan dengan adanya pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja karena menghilangkan nilai-nilai pelayanan kesehatan hewan oleh Profesi Dokter Hewan. Tidak hanya itu, keberlakuan Pasal a quo menyebabkan akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat vis a vis Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan semakin sulit, sebab Pemohon I s.d. Pemohon V akan menerapkan biaya-biaya lebih lantaran terpaksa menutupi modal usaha yang dikeluarkan. 143. Bahwa ketentuan dasar dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut menurut Pemohon II s.d. Pemohon V merupakan hak dasar konstitusional warga negara untuk diperlakukan secara patut berkedudukan yang setara dihadapan baik dalam bentuk persamaan pengaturan hukum (regulasi) terhadap kelompok atau golongan tertentu maupun dalam implementasi 77 dari suatu peraturan perundang-undangan. Persamaan kedudukan antar warga negara tidak bisa dibatasi oleh adanya batas-batas dari kesukuan, agama, ras, termasuk keprofesian. Oleh karenanya, setiap ketentuan perundang-undangan harus mengakomodasi makna yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, agar ketentuannya memiliki makna adanya persamaan dihadapan hukum antar warga negara. 144. Dengan alasan tersebut, Pemohon II s.d. Pemohon V menganggap bahwa Profesi Dokter Hewan adalah profesi yang setara dengan profesi-profesi lainnya, atau setidak-tidaknya setara dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Bahkan dapat dikatakan tugas Profesi Dokter Hewan jauh lebih berat dibandingkan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, karena tugasnya tidak berhenti pada satu subjek makhluk hidup saja melainkan sampai pada kehidupan semesta, sebagai contoh penyakit zoonosis: seperti Epidemi Virus Covid-19 dan Virus Flu Burung H5N1 yang membuktikan hubungan manusia dengan hewan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. 145. Selanjutnya Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Universal Declaration of Human Right 1948 (UDHR), di mana konvensi tersebut mengakui keberadaan prinsip equality before the law: Article 6 UDHR : Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7 UDHR : All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. 146. Bahwa menempatkan kompetensi Izin Praktik Dokter Hewan sama dengan prinsip Perizinan Berusaha adalah bentuk diskriminasi dan pengingkaran terhadap pengakuan persamaan dihadapan hukum. Hal ini menunjukan Profesi Dokter Hewan tidak dilihat dari kualifikasi dan Pendidikan yang telah ditempuh oleh Dokter Hewan melainkan pada modal disetor untuk dapat membuka Praktik Dokter Hewan. 78 147. Seharusnya, Kompetensi dan Kualifikasi tidak bisa dipersamakan oleh Perizinan Berusaha. Hal ini menunjukan ketidakpercayaan bangsa ini pada ilmu kedokteran dan hanya berpikiran tentang kepentingan ekonomi. Mahkamah Konstitusi seyogyanya dapat konsisten dengan pengakuannya terhadap ilmu kedokteran sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 halaman 306, yang secara tegas menyatakan: ‘’…sertifikat profesi maupun sertipikat kompetensi merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan penajaman dan peningkatan kompetensi sekaligus landasan utama bagi dokter dalam melakukan tindakan medis. Melalui proses tersebut lulusan baru fakultas kedokteran akan teruji secara keilmuan sebelum melakukan praktik mandiri sebagai seorang dokter yang profesional.’’ 148. Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena mewajibkan memiliki NIB dahulu sebelum mendapatkan Izin Praktik Dokter Hewan. Frasa ‘’Perizinan Berusaha’’ secara jelas lebih mengedepankan pemenuhan izin-izin administratif dan modal daripada mengedepankan kualifikasi dan kompetensi para Dokter Hewan. 149. Oleh karenanya sangat diperlukan pembatasan dan penafsiran yang jelas dari Mahkamah Konstitusi atas frasa “Perizinan Berusaha” yang terdapat dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk itu, frasa “Perizinan Berusaha” harus dibatasi dan ditafsirkan dengan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian; b. Menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha; c. Tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan; dan d. Cukup hanya berfungsi dan peran pelaporan dan pengawasan pemerintah bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha. Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja 79 150. Bahwa para Pemohon juga melihat dengan berlakunya Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengatur kewajiban Perizinan Berusaha bagi Dokter Hewan yang ingin memiliki Praktik Dokter Hewan semakin membuat Profesi Dokter Hewan menjadi didiskriminasikan dalam menjalankan profesinya. 151. Bahwa Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja secara nyata dan berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional pada Pemohon II s.d. Pemohon V yang menjalankan pekerjaannya melalui Praktik Dokter Hewan. Pemohon II s.d. Pemohon V sebelum berlakunya pasal tersebut dapat menjalankan Profesinya dengan ketentuan mengedepankan aspek keahlian/kompetensi serta kemampuan di bidang kesehatan hewan. Namun, ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi karena Pemohon II s.d. Pemohon V sebelum membuka Praktik Dokter Hewan diwajibkan memenuhi ‘’Perizinan Berusaha’’ dahulu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. 152. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II s.d. Pemohon V adalah ketika “Perizinan Berusaha” yang ditafsirkan oleh Negara sebagai serangkaian persyaratan dan ketentuan yang tidak lagi mengedepankan aspek keahlian/kompetensi serta kemampuan di bidang kesehatan hewan. Namun lebih kepada persyaratan yang mengedepankan kepemilikan modal dalam jumlah tertentu bagi “setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan” dan “tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan” sebagai syarat untuk berusaha dan/atau berpraktik. 153. Bahwa sesungguhnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’’. Namun Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja justru mengingkari norma dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 154. Bahwa Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja ditafsirkan sebagai frasa rezim perizinan berusaha yang bersifat administratif dan membutuhkan modal, yang bisa mendiskriminasi Profesi Dokter Hewan dalam menjalankan pelayanannya. Hal itu disebabkan norma pasal tersebut tidak mengakui kompetensi dan kemampuan Dokter Hewan yang telah 80 menempuh pendidikan kedokteran hewan dan mengingkari pengakuan Profesi Dokter Hewan sebagai Profesi yang seharusnya dapat dipersamakan dengan Profesi Dokter dan Dokter Gigi. 155. Bahwa kemudian, pengingkaran pengakuan terhadap Profesi Dokter Hewan, maka secara mutatis mutandis akan berdampak pada rendahnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Profesi Dokter Hewan. Sebab bila Profesi Dokter Hewan belum diakui secara pasti oleh hukum, maka mustahil mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari negara. 156. Bahwa Pasal 34 Angka 17 ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 157. Bahwa sudah jelas dan dinyatakan kewenangan menerbitkan Perizinan Berusaha Kesehatan Hewan adalah kewenangan Pemerintah Daerah didasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : ‘’Sub Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/Kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.’’ 158. Hal itu bertentangan dengan berlakunya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja. Lantas terhadap siapa Pemohon II s.d. Pemohon V mengajukan Izin Praktik Dokter Hewan ataupun mengurus perizinan membuka Praktik Dokter Hewan? Apakah kepada Pemerintah Pusat atau kepada Pemerintah Daerah, mengingat terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang sama-sama berlaku namun sangat bertentangan. 81 159. Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja secara limitatif menyatakan ‘’Perizinan Berusaha’’ diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada praktiknya SIP hanya berlaku dalam lingkup 1 (satu) daerah atau domisili saja. Lantas mengapa keberlakuan Pasal a quo menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jika dibatasi hanya satu daerah saja? Hal ini juga sangat tidak relevan dengan Praktik Dokter Hewan yang memiliki kekhususan dan karakteristik yang berbeda dengan Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi. Pelayanan kesehatan hewan seringkali harus dilakukan pada kandang atau habitat hewan itu sendiri, yang mana seringkali pula lintas batas. 160. Jika didasarkan pada pandangan yang digagas Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan, ‘’this regressus is terminated by highest, the basic norm..’’ (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi), Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa memutuskan terhadap mana Pemohon II s.d. Pemohon V dapat mengajukan Penerbitan Berusaha atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi dapat meluruskan ketidakpastian hukum yang nyata ini. 161. Bahwa lain daripada itu, Izin Praktik yang diterbitkan juga masih terbatas pada satu lingkup wilayah saja. Sebagaimana dinyatakan dalam Standar Usaha Ambulatori KBLI 75000 Aktivitas Kesehatan Hewan Nomor 7 bagian Struktur Organisasi SDM dan SDM dalam Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian menyatakan: Tenaga Medik Veteriner a) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; b) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; c) SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: 1. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 2. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 82 162. Bahwa faktanya di lapangan pada saat Dokter Hewan menjalankan profesinya, sebagai contoh Ambulatori, seringkali Dokter Hewan melakukan rawat jalan hewan-hewan yang berada di luar wilayah pratiknya. Hal ini disebabkan metode perawatan hewan sebagian besar dilakukan di kandang atau habitatnya, yang berbeda dengan perawatan manusia yang dapat datang sendiri ke tempat Praktik Dokter. Untuk itu, meskipun Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, sangatlah tidak konsisten apabila terdapat pembatasan terhadap wilayah praktiknya. Keberlakuan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja sangat merugikan Pemohon II s.d Pemohon V karena justru Pasal a quo tidak menyelesaikan persoalan mendasar bagi Profesi Dokter Hewan. Izin Praktik seharusnya tidak bisa dibatasi 1 (satu) wilayah domisili dan seharusnya lebih mengedepankan kualifikasi dan kompetensi Dokter Hewan dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. 163. Bahwa kemudian Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja ditafsirkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Izin (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. 164. Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko semakin membuat ketidakpastian hukum bagi Profesi Dokter Hewan. Di satu sisi, peraturan itu terbit karena adanya Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyatakan frasa ‘’Setiap orang’’ dan ‘’Tenaga Kesehatan hewan’’ wajib memiliki NIB. Namun, tetap membatasi Dokter Hewan dan Tenaga Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan 83 hewan. Pembatasannya adalah kewajiban memenuhi NIB terdahulu baru mendapatkan Izin Praktek. Artinya Profesi Dokter Hewan dan Tenaga Kesehatan Hewan tidak diperbolehkan oleh negara memberikan pelayanan kesehatan hewan sebelum memiliki NIB. Padahal berdasarkan kompetensi dan keahliannya mereka mampu melakukannya. 165. Oleh karenanya sangat diperlukan pembatasan dan penafsiran yang jelas dari Mahkamah Konstitusi atas frasa “Perizinan Berusaha” yang terdapat dalam Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk itu, frasa “Perizinan Berusaha'' harus dibatasi dan ditafsirkan dengan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian; b. Menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha; c. Tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan; dan d. Cukup hanya berfungsi dan peran pelaporan dan pengawasan pemerintah bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha. F. MAHKAMAH KONSTITUSI Perlu Memberikan Penafsiran dan Pembatasan Atas Makna “Perizinan Berusaha” Dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja 166. Para Pemohon telah menjabarkan uraian kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh para Pemohon dengan adanya pemberlakuan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. Hal mana dalam pasal tersebut terdapat frasa “Perizinan Berusaha” yang mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara berdasarkan UUD NRI 1945. 167. Frasa “Perizinan Berusaha” tersebut, perlu ditafsirkan dan diberikan pembatasan makna oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Mengingat pelayanan kesehatan hewan adalah suatu pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan. Sehingga 84 tidak bisa begitu saja dimaknai oleh Pemerintah Indonesia sebagai suatu bidang pelayanan yang berorientasi hanya pada bisnis semata. 168. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penafsiran dan pembatasan makna frasa “Perizinan Berusaha” dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, dengan cakupan makna sebagai berikut: a. Mengedepankan Aspek Kompetensi dan Keahlian: - Perizinan Berusaha harus dimaknai sebagai syarat yang mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian bagi setiap orang yang memenuhinya. Artinya hanya setiap orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan hewan yang dapat memperoleh Perizinan Berusaha. - Tentunya dibuktikan dengan adanya ijazah dan/atau sertifikat kompetensi dan keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti : 1) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 2) Ijazah Dokter hewan; 3) Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 4) Surat Tanda Registrasi Veteriner (STR-V); 5) Izin Praktik Dokter Hewan. - Dengan diberi makna mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian, maka pelaksanaan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja terkait setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, dapat dilakukan oleh orang yang berkompetensi di bidang kesehatan hewan. Sangatlah berbahaya apabila usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dijalankan oleh orang yang hanya mengedepankan modal besar tanpa mengedepankan kompetensi dan keahlian di bidang kesehatan hewan. - Karena walaupun Pemohon II s/d Pemohon V selaku tenaga kesehatan hewan tersebut tidak memiliki modal yang harus disertakan sebagaimana diatur dalam Perizinan Berusaha, mereka tetap harus melakukan pelayanan kesehatan hewan bilamana dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana salah satu sumpah dan janji 85 mereka yaitu, “akan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berlandaskan perikemanusiaan dan kasih sayang kepada hewan”. b. Menghilangkan Kewajiban Setiap Orang dan Tenaga Kesehatan Hewan Memasukkan Modal Usaha Sesuai Peringkat Skala Kegiatan Usaha UMK-M dan/atau Besar: - Perizinan Berusaha mensyaratkan adanya penyertaan modal usaha bagi setiap orang yang berusaha. Tentunya hal tersebut tidak bisa diterapkan pada sektor-sektor yang sifatnya pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan hewan. Usaha yang dijalankan pada bidang kesehatan hewan harusnya berorientasi pada kompetensi dan keahlian dari setiap orang yang ingin berusaha di bidang kesehatan hewan. - Juga pada pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan tidak boleh diberikan persyaratan penyertaan modal yang begitu besar. Padahal dalam hal pelayanan kesehatan hewan, sudah cukup kompetensi dan keahlian yang dimiliki para tenaga kesehatan hewan untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. - Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi perlu memaknai Perizinan Berusaha di bidang kesehatan hewan dengan menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan memasukkan modal usaha. c. Tidak Menggunakan Paradigma dan Orientasi Profit pada Pelayanan Kesehatan Hewan: - Pelayanan kesehatan hewan tidak bisa dimaknai sebagai suatu usaha yang melulu berorientasi pada bisnis dan hanya mengejar keuntungan. Pelayanan kesehatan hewan jelas adalah pelayanan luhur yang dilakukan terhadap semua hewan yang membutuhkan. Oleh karenanya tidak bisa dimasukkan sebagai suatu skala usaha yang berisiko. - Setiap orang yang berusaha di bidang kesehatan hewan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan hewan haruslah dinilai 86 berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Bila hal tersebut dikesampingkan, maka yang terjadi adalah para tenaga pelayanan kesehatan hewan tidak dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. - Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi perlu untuk memaknai Perizinan Berusaha bagi pelayanan kesehatan hewan sebagai suatu hal yang tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada profesi kesehatan hewan. Karena dengan penggunaan paradigma tersebut, maka Pemohon II s/d Pemohon V selaku dokter hewan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan langsung kepada masyarakat. d. Cukup Hanya Berfungsi Sebagai Pelaporan dan Pengawasan Pemerintah Pusat, Bukan Membebani Dengan Syarat Menyertakan Modal Usaha: - Perizinan Berusaha dalam Pelayanan Kesehatan Hewan tidak sepatutnya dimaknai dengan orientasi bisnis yang mensyaratkan hal-hal yang justru memberatkan bagi rakyat Indonesia vis a vis para Pemohon, seperti persyaratan modal usaha yang diberlakukan layaknya Pelaku Usaha sebagaimana dikemas dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja. - Setiap orang yang memangku kepentingan di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan, dalam hal ini PARA PEMOHON tidak dapat disamakan dengan Pelaku Usaha yang mengedepankan profit, ketika keahlian dan kompetensi di bidang Kesehatan Hewan merupakan hal yang utama. - Karenanya Negara patut membatasi dan menafsirkan Perizinan Berusaha adalah bukan untuk orientasi bisnis dengan persyaratan modal usaha yang memberatkan. Namun demikian, Perizinan Berusaha tersebut haruslah dimaknai dan dilaksanakan Negara sebagai fungsi pelaporan dan pengawasan terhadap rakyat Indonesia di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan. Hal mana Negara diberi wewenang untuk memastikan dan menjamin melalui perangkat-perangkatnya bahwa Pelayanan Kesehatan Hewan di 87 Indonesia terlaksana sesuai amanat Undang-Undang, di antaranya Pelayanan Kesehatan Hewan itu dapat diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia. 169. Dengan penafsiran dan pembatasan makna “Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud di atas, maka penerapan frasa Perizinan Berusaha dalam Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja telah mengakomodir hak konstitusional para Pemohon. Pemerintah Indonesia tidak akan dirugikan dengan adanya tafsiran makna Perizinan Berusaha tersebut. Karena dengan diatur sebagaimana di atas, maka setiap orang dan tenaga kesehatan hewan yang memiliki kompetensi dan keahlian dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Mereka tidak lagi dipusingkan dengan persyaratan penyertaan modal yang besar sebelum melakukan pelayanan kesehatan hewan. III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “Perizinan Berusaha” hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional. 3. Menyatakan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “Perizinan Berusaha” hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional. 88 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-1a : Fotokopi Kutipan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 3. Bukti P-1b : Fotokopi Kutipan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 4. Bukti P-1c : Fotokopi Kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Bukti P-2a : Fotokopi Kutipan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 6. Bukti P-2b : Fotokopi Kutipan Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja; 7. Bukti P-3a : Fotokopi Kutipan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja; 8. Bukti P-3b : Fotokopi Kutipan Penjelasan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja; 9. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Pemohon I Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 41 tanggal 30 Juni 1999; 10. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0048520.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; 11. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pemohon I Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2018; 12. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-01/KU-PBPDHI/XI/ 2018 Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018-2022; 13. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 6 tanggal 12 Maret 2019; 14. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000240.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; 15. Bukti P-10a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a.n. drh. Jeck Ruben Simatupang; 89 16. Bukti P-10b : Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Nomor 1.05.1996.010608.04-16.04.2016/KDHI a.n. drh. Jeck Ruben Simatupang; 17. Bukti P-11a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III a.n. drh. Dwi Retno Bayu Pramono; 18. Bukti P-11b : Fotokopi Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 004/4-DPMPTSP/OL/2019 tentang Izin Praktik Dokter Hewan; 19. Bukti P-12a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV a.n. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H.; 20. Bukti P-12b : Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Nomor 1.01.2002.010590.03-16.03.2016/KDHI a.n. Drh. Deddy Fachruddin Kurniawan; 21. Bukti P-12c : Fotokopi Surat Tanda Registrasi Veteriner Nomor 1.01.005835.03.2016.005764; 22. Bukti P-13a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V a.n. drh. Oky Yosianto Christiawan; 23. Bukti P-13b : Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Nomor 524.3/6124/DPKP a.n. drh. Oky Yosianto Christiawan; 24. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI a.n. Desyanna (Desy); 25. Bukti P-15a : Fotokopi Kutipan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021; 26. Bukti P-15b : Fotokopi Kutipan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021; 27. Bukti P-15c : Fotokopi Kutipan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021; 28. Bukti P-16 : Fotokopi Kutipan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021; 29. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan Pers Presiden RI mengenai Tindak Lanjut atas Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja, Provinsi DKI Jakarta, 29 November 2021, diakses dari https://setkab.go.id/ pernyataan-pers-presiden-ri-mengenai-tindak-lanjutputusan- uji-formal-mahkamah-konstitusi-atas-undang-undang-cipta- kerja-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-29-november- 2021/ pada tanggal 3 Desember 2021; 30. Bukti P-18 : Fotokopi Kutipan Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2019-2024, tanggal 20 Oktober 2019, hlm. 7; 90 31. Bukti P-19a : Fotokopi Kutipan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Mengenai Klaster Penyederhanaan Perizinan, hlm. 125-128; 32. Bukti P-19b : Fotokopi Kutipan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Mengenai Alasan Perubahan UU Nakeswan, hlm. 167-168; 33. Bukti P-19c : Fotokopi Kutipan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Mengenai Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bagian 1.e Penyederhanaan Perizinan Sektor Pertanian, Pasal 69 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hlm. 64-65; 34. Bukti P-19d : Fotokopi Kutipan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Mengenai Landasan Filosofis UU Cipta Kerja, hlm. 208-209; 35. Bukti P-20 : Fotokopi Kutipan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 36. Bukti P-21 : Fotokopi Kutipan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 37. Bukti P-22 : Fotokopi Kutipan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 38. Bukti P-23 : Fotokopi Kutipan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 39. Bukti P-24 : Fotokopi Kutipan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 40. Bukti P-25 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 41. Bukti P-26 : Fotokopi Kutipan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 42. Bukti P-27 : Fotokopi Kutipan Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 43. Bukti P-28 : Fotokopi Kutipan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 91 44. Bukti P-29 : Fotokopi Kutipan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 45. Bukti P-30a : Fotokopi Kutipan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 46. Bukti P-30b : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja; 47. Bukti P-31 : Fotokopi Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 48. Bukti P-32 : Fotokopi Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 49. Bukti P-33 : Fotokopi Pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 50. Bukti P-34 : Fotokopi Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 51. Bukti P-35 : Fotokopi Kutipan Penjelasan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja; 52. Bukti P-36 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Angka 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 53. Bukti P-37 : Fotokopi Kutipan Lampiran Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Mengenai Standar Usaha Ambulatori; 54. Bukti P-38 : Fotokopi Kutipan Lampiran Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Mengenai Standar Usaha Klinik Hewan; 55. Bukti P-39 : Fotokopi Kutipan Lampiran Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Mengenai Standar Usaha Rumah Sakit Hewan; 56. Bukti P-40 : Fotokopi Kutipan Lampiran Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Mengenai Standar Usaha Praktik Dokter Hewan (WNI); 92 57. Bukti P-41 : Fotokopi Sosialisasi Permentan Nomor 15 Tahun 2021 Mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha & Usaha Penunjang Dalam Bidang Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; 58. Bukti P-42 : Fotokopi Tangkapan Layar Penolakan Proses Pengajuan Perizinan Berusaha Pemohon II s.d. Pemohon V; 59. Bukti P-43 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 60. Bukti P-44 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 61. Bukti P-45 : Fotokopi Artikel “Tujuan Kedokteran Hewan” yang ditulis oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, diakses dari https://fkh.ub.ac.id/profil/visi-misi/tujuan/ pada 29 November 2021; 62. Bukti P-46 : Fotokopi Artikel “Sumpah Dokter Hewan Indonesia” yang ditulis oleh Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil, diakses dari http://adhphki.org/article/sumpah-atau-janji- dokter-hewan-indonesia pada 29 November 2021; 63. Bukti P-47 : Fotokopi Artikel “Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia” yang ditulis oleh Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil, diakses dari http://adhphki.org/article/kode-etik-profesi- dokter-hewan-indonesia pada 29 November 2021; 64. Bukti P-48 : Fotokopi Materi Mengenai Penghayatan Profesi Dokter Hewan; 65. Bukti P-49 : Fotokopi Jurnal “Zoonosis dan Upaya Pencegahannya” yang ditulis oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara; 66. Bukti P-50 : Fotokopi Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures biasanya disebut sebagai “Kesepakatan SPS” dari World Trade Organization; 67. Bukti P-51 : Fotokopi Berita “Dokter Hewan Berperan Penting Menjaga Keamanan Bahan Pangan Hewani” yang ditulis oleh Gloria, diakses dari https://www.ugm.ac.id/id/berita/16119-dokter- hewan-berperan-penting-menjaga-keamanan-bahan- pangan-hewani pada 29 November 2021; 68. Bukti P-52 : Fotokopi Berita “Peran Ilmu Sarjana Peternakan dan Kedokteran Hewan Dalam Mendukung Peternakan Tangguh” yang ditulis oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diakses dari https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/peran-ilmu-sarjana- peternakan-dan-kedokteran-hewan-dalam-mendukung- peternakan-tangguh/ pada 30 November 2021; 69. Bukti P-53 : Fotokopi Berita “World Veteriner Day 2018” yang ditulis oleh Balai Veteriner Kelas A Semarang, diakses dari 93 http://bavetsmg.disnakkeswan.jatengprov.go.id/berita/13- world-veterinary-day-2018 pada 30 November 2021; 70. Bukti P-54 : Fotokopi Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 01/MP2KH/PDHI/V/2009 tentang Ketentuan Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Persyaratan Substantif, Pendidikan Berkelanjutan, Spesialisasi Profesi, dan Kodefikasi; 71. Bukti P-55a : Fotokopi Kutipan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 72. Bukti P-55b : Fotokopi Kutipan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 73. Bukti P-56 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 74. Bukti P-57 : Fotokopi Berita “Viral Curhatan Dokter Hewan Tak Dapat Booster Vaksin, Dianggap Bukan Nakes” yang ditulis oleh Nafilah Sri Sagita K, diakses dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d- 5739926/viral- curhatan-dokter-hewan-tak-dapat-booster-vaksin-dianggap- bukan-nakes pada 29 November 2021; 75. Bukti P-58 : Fotokopi Opini “Dokter Hewan, Profesi yang Hanya Dianggap Nakes oleh Pasiennya Sendiri” yang ditulis oleh Nabila Cahyawati Santosa, diakses dari https://mojok.co/magangdimojok/dokter-hewan-profesi-yang- hanya-dianggap-nakes-oleh-pasiennya-sendiri/ pada 29 November 2021; 76. Bukti P-59 : Fotokopi Opini “UU Cipta Kerja vs UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan” yang ditulis oleh Hasmiati Sessu, diakses dari https://kumparan.com/hasmiatisessu/uu-cipta- kerja-vs-uu-kesehatan-dan-uu-tenaga-kesehatan- 1uMLYBxPW48 pada 4 Desember 2021; 77. Bukti P-60 : Fotokopi “Dokter Temukan Peradangan Jantung pada Hewan Peliharaan yang Positif Covid-19” yang ditulis oleh Zintan Prihatini, diakses dari https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/09/180300023/ dokter-temukan-peradangan-jantung-pada-hewan- peliharaan-yang-positif-covid?page=all pada 29 November 2021; 78. Bukti P-61 : Fotokopi Berita ‘’Buaya di Sungai Kalibaru Mati, PDHI Sebut Buaya Pemakan Manusia’’ ditulis oleh Ali Sodiqin, diakses dari https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita- daerah/genteng/28/11/2021/buaya-di-sungai-kalibaru-mati- pdhi-sebut-buaya-pemakan-manusia pada 29 November 2021; 79. Bukti P-62 : Fotokopi Artikel ‘’Peran dan Pentingnya Dokter Hewan Bagi Manusia’’ yang ditulis oleh Tresya Hanum, diakses dari https://beritabojonegoro.com/read/18865-peran-dan- pentingnya-dokter-hewan-bagi-manusia.html pada 29 November 2021; 94 80. Bukti P-63 : Fotokopi Universal Declaration of Human Right 1948; 81. Bukti P-64 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya); 82. Bukti P-65 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, halaman 306; 83. Bukti P-66 : Fotokopi Kutipan huruf A Angka 3 Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 84. Bukti P-67a : Fotokopi Kutipan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 85. Bukti P-67b : Fotokopi Kutipan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 86. Bukti P-68 : Fotokopi Buku Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Jilid I, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006; 87. Bukti P-69 : Fotokopi Disertasi “Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” oleh Eka N. A. M. Sihombing, tahun 2020; 88. Bukti P-70 : Fotokopi Buku Ahmad Redi, “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2018; 89. Bukti P-71 : Fotokopi Kutipan Standar Usaha Ambulatori KBLI 75000 Aktivitas Kesehatan Hewan Nomor 7 bagian Struktur Organisasi SDM dan SDM Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 90. Bukti P-72 : Fotokopi ‘’Iklan Promosi Dokter Hewan Yang Melayani Seluruh Indonesia Online’’ yang ditulis oleh Melkianus Hadi, diakses dari https://infonawacita.com/dokter-hewan-cantik- siap-layani-konsultasi-online-kesehatan-hewan/ pada 29 November 2021; 91. Bukti P-73 : Fotokopi Kutipan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 92. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 626.1/E/KU/PBPDHI/ VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021; 95 93. Bukti P-75 : Fotokopi Ketetapan Kongres Nomor 04/Kongres Ke- 18/PDHI/2018 tentang Pokok-Pokok Program Kerja Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Periode 2018-2022; 94. Bukti P-76 : Fotokopi Kutipan Paragraf [3.16] Pertimbangan Hukum & Amar Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020; 95. Bukti P-77 : Fotokopi Berita “MK Minta DPR Ubah Desain Pemilu Serentak” yang ditulis oleh Erandhi Hutomo Saputra, diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/mk-minta-dpr- ubah-desain-pemilu-serentak-1sunZyDnRUt pada 07 Januari 2022; 96. Bukti P-78 : Fotokopi Artikel “Perludem: Lima Prasyarat Perubahan Model Keserentakan Pemilu” yang ditulis oleh Indriyani Astuti, diakses dari https://mediaindonesia.com/politik- danhukum/400934/ perludem-lima-prasyarat-perubahan- model-keserentakan-pemilu pada 07 Januari 2022; 97. Bukti P-79 : Fotokopi Artikel “Agenda Pemilu Serentak Borongan” yang ditulis oleh Hamdan Kurniawan (Ketua KPU DIY, Periode 2018-2023), diakses dari https://diy.kpu.go.id/web/agenda- pemilu-serentak-borongan/ pada 09 Januari 2022; 98. Bukti P-80 : Fotokopi Berita “MK Beri Opsi Model Pemilu Serentak” yang ditulis oleh Saddam Alif, diakses dari https://rakyat.news/read/18351/mk-beri-opsi-model-pemilu- serentak/ pada 09 Januari 2022; 99. Bukti P-81 : Fotokopi Berita “Opini : Politik Hukum Sistem Pemilu Paska Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019” yang ditulis oleh Wein Ariffin, diakses dari https://jambi.bawaslu.go.id/02/03/2021/opini-politik-hukum- sistem-pemilu-paska-putusan-mk-nomor-55-puu-xvii- 2019.aspx/ pada 11 Januari 2022; 100. Bukti P-82 : Fotokopi Berita “KPU Mulai Susun Regulasi Untuk Pemilu 2024” yang ditulis oleh Sania Mashabi, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/18033881/kp u-mulai-susun-regulasi-untuk-pemilu-2024 pada 08 Januari 2022; 101. Bukti P-83 : Fotokopi Berita ‘“Pekerjaan Rumah” DPR Pada Masa Persidangan III 2020-2021’ yang ditulis oleh Imam Budilaksono, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1934248/pekerjaan- rumah-dpr-pada-masa-persidangan-iii-2020-2021 pada 08 Januari 2022; 102. Bukti P-84 : Fotokopi Berita “Poin Krusial RUU Pemilu dan Kedaulatan Memilih” yang ditulis oleh Imam Budilaksono, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1551640/poin-krusial- ruu-pemilu-dan-kedaulatan-memilih pada 11 Januari 2022; 103. Bukti P-85 : Fotokopi Kutipan Paragraf [3.18] Pertimbangan Hukum Putusan 24/PUU-XVII/2019 tanggal 16 April 2019. 96 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 97 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 98 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukumnya para Pemohon dalam permohonannya menguji konstitusionalitas norma Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009); 2. Bahwa berkaitan dengan permohonan pada angka 1 di atas, yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 34 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah sebagai berikut: 16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) … (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) … 17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) … (3) … 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon memiliki hak konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa Pemohon I adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang merupakan badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang didirikan 99 berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 41 tanggal 30 Juni 1999, Notaris Ny. Toety Juniarto, S.H., dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-9]. Berdasarkan Anggaran Dasar PDHI, lembaga ini memiliki salah satu kegiatan membawa suara nasional profesi berkenaan dengan masalah profesi [vide bukti P-6]; Pemohon I dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Munawaroh, MM selaku Ketua Umum dan Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, MP selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-01/KU-PBPDHI/XI/2018 tentang Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018-2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000240.AH.01.08.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia [vide bukti P-7 dan bukti P-9]; Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (21) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Tahun 2018 (ART PDHI) menyatakan bahwa Pengurus Besar bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi, sedangkan yang dimaksud dengan Pengurus Besar adalah badan pengurus di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada anggota melalui Kongres (vide Pasal 11 ayat (1) ART PDHI Tahun 2018); Berdasarkan fakta hukum tersebut pengajuan permohonan a quo relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PDHI termasuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu, Muhammad Munawaroh, M.M., selaku Ketua Umum dan Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, M.P., selaku Sekretaris Jenderal berhak mewakili PDHI termasuk dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian UU 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dalam persidangan Pemohon I menegaskan perihal dimaksud [vide risalah persidangan Rabu, 5 Januari 2022]; 5. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai dokter hewan di Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Batu, dan Kabupaten Tangerang [vide bukti P-10a sampai dengan bukti P-13b]; 6. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-14] sebagai 100 pengguna jasa dokter hewan serta mendedikasikan dirinya untuk membantu hewan liar di jalanan yang membutuhkan penanganan dokter hewan agar terhindar dari penyakit; 7. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 yaitu antara lain: a. Bahwa norma a quo menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana telah dijamin, serta dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa norma a quo membatasi profesi dokter hewan untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan di mana harus memenuhi Perizinan Berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan Izin Praktik Kedokteran Hewan tersebut menyebabkan kerugian bagi Pemohon I hingga Pemohon V, hal tersebut mengubah yang semula menitikberatkan pada aspek keahlian/ kompetensi menjadi kepemilikan modal sangat besar sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksananya. c. Bahwa menurut para Pemohon norma a quo UU 11/2020 memandang profesi kesehatan hewan sebagai sebuah profesi jasa yang semata-mata hanya mengejar keuntungan/profit serta berorientasi bisnis dan bukan lagi berorientasi pada pelayanan. Padahal terdapat profesi kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan untuk peternak kecil yang berada di area pedesaan dan pinggiran kota, di mana para peternak tersebut sering kali tidak memberikan balas jasa karena kondisi perekonomiannya yang rendah, sehingga akan menjadi sulit jika tenaga kesehatan hewan yang akan melakukan pelayanan kesehatan hewan diharuskan memiliki perizinan berusaha yang mensyaratkan kepemilikan modal yang besar. d. Bahwa syarat Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam norma a quo merugikan Pemohon II sampai dengan Pemohon V karena dibebankan dengan keharusan memiliki modal yang besar dahulu jika akan mendirikan atau memiliki praktik dokter hewan mandiri, dan hal tersebut berakibat 101 merugikan hak konstitusional Pemohon VI sebagai pengguna jasa dokter hewan. e. Bahwa Pemohon VI dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma a quo karena sudah tentu mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan hewan menjadi tinggi dan juga adanya kemungkinan Pemohon VI mendapatkan pelayanan buruk dari oknum tenaga kesehatan hewan yang tidak memiliki ilmu, keahlian dan kompetensi di bidang kesehatan hewan. f. Bahwa berlakunya frasa ‘’wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintahan Pusat’’ sebagaimana tercantum dalam norma a quo merugikan para Pemohon dengan adanya ketidakpastian hukum, karena norma a quo telah mencabut kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengawasan pelayanan kesehatan hewan di daerah tetapi dalam waktu bersamaan norma pasal a quo dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku. g. Bahwa norma a quo merugikan Pemohon II sampai dengan Pemohon V karena tidak mengakui profesi dokter hewan yang berdampak pada tidak adanya jaminan, perlidungan dan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian (norma selengkapnya sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya). Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan para Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut 102 Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon dalam memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dikarenakan Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan oleh norma a quo justru tidak memberikan kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam naskah akademik rancangan UU 11/2020, sebab tidak setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan dapat mengajukan Perizinan Berusaha. Hal tersebut karena dituntut memiliki modal usaha yang cukup besar sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana dari UU 11/2020; 2. Bahwa menurut Pemohon II sampai dengan Pemohon V, yang merupakan tenaga kesehatan hewan yang menjalankan aktifitas pelayanan jasa medis veteriner sebagai praktisi dokter hewan mandiri. Hal tersebut pun harus memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009, sehingga konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon V juga harus memiliki 103 modal usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana dari UU 11/2020 tersebut. Hal itu merugikan para Pemohon karena secara otomatis menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak karena tidak dapat membuka layanan praktik sebagai dokter hewan secara mandiri disebabkan kesulitan memenuhi syarat permodalan agar memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud norma a quo; 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma a quo yang mengatur mengenai persyaratan Perizinan Berusaha bagi setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, justru mereduksi nilai pelayanan kesehatan hewan dan dedikasi profesi dokter hewan. Profesi Dokter Hewan atau tenaga kesehatan hewan tidak semata-mata tentang keuntungan tetapi mengedepankan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keahlian dan kompetensinya yang seringkali tidak dinilai dengan besarnya uang jasa yang diberikan oleh pengguna jasa tenaga kesehatan hewan tersebut. Dengan berlakunya norma a quo maka secara otomatis akan meningkatkan uang jasa pelayanan kesehatan hewan sehingga masyarakat pun menjadi enggan menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan; 4. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, berlakunya norma a quo menghalangi hak konstitusional dalam memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut dikarenakan para Pemohon yang telah menempuh pendidikan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran hewan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan sebagai dokter hewan karena harus mendapatkan Perizinan Berusaha terlebih dahulu yang membutuhkan modal besar, dan hal tersebut sulit untuk dipenuhi oleh para Pemohon; 5. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma a quo menghalangi hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut dikarenakan kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam norma a quo secara implisit menyatakan profesi dokter hewan hanya merupakan suatu kegiatan berusaha yang ditentukan dari besaran modal semata, dan hal itu menunjukkan negara tidak mengakui, menjamin, 104 memberikan perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan hewan khususnya dokter hewan itu sendiri; 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “Perizinan Berusaha” hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85 yang telah disahkan dalam persidangan. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 105 tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab 106 UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon prematur maka terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon prematur; [4.4] Pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 107 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 108 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah