64/PUU-X/2012

1 PUTUSAN Nomor 64/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Magda Safrina, SE., MBA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan PPA Nomor 45A RT 008/RW 001 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pemerintah; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 2 223/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor 64/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012, menguraikan hal- hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Knostitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan mayarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; 2. Bahwa selanjutya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU–V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: 3 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP terlampir. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam. Pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 dengan Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Bahwa sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Marlianita, SH dan Rekan yang berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt- G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pendaftaran harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan bilyet deposito yang berada di tangan Pemohon. 4 5. Bahwa dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya Darwis, SH, yang berkedudukan di Banda Aceh menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut. 6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti asli terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, maka atas terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang. Surat permohonan kepada Bank termaksud dikirim oleh Mahkamah Syariah secara terpisah ke beberapa bank yaitu: a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012. b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012. c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012. 7. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, Bank menolak memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam surat-surat jawaban tertulis beberapa Bank sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Pemohon. Surat tanggapan dari pihak Bank yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berasal dari: a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar b. Bank BRI KCP Peunayong, Banda Aceh 5 8. Bahwa dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong, Banda Aceh menyatakan “ ….. tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya ….. “. 9. Sedangkan Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama Suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian Pemohon didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selanjutnya ketika hakim Mahkamah Syariah serta kuasa hukum Pemohon meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh itu menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “ ….. tidak dapat memberi keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya ….. “. 10. Karena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut. Oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka Pemohon, kuasa hukum Pemohon serta 6 Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung. 11. Atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. 3. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan. Dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”. 3. Bahwa mengingat perselisihan dalam pembagian harta bersama (gono- gini) dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebuah peristiwa yang sering terjadi di masyarakat luas, yang sering berakhir 7 dengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak yang berselisih, hal yang mana kerugian tersebut telah dan atau dapat terjadi karena kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka perangkat hukum yang ada saat ini terkait harta bersama (gono-gini) yang disimpan atas nama nasabah di suatu bank, dapat dikatagorikan belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan mengayomi ketertiban hidup masyarakat. 4. Bahwa kedudukan Pemohon di dalam perkawinan dilindungi hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka terhadap harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang mana harta tersebut diperoleh selama dalam kurun waktu pernikahan sehingga kedudukan harta tersebut di mata hukum dan Undang-Undang adalah harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 37 dan diperjelas lagi dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka hak Pemohon terhadap kepemilikan harta bersama (gono-gini) tersebut juga turut dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal-pasal sebagai berikut: • Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“. • Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak“. • Pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. 6. Bahwa kriteria suatu objek harta dan atau benda lainnya yang memenuhi syarat sebagai harta bersama (gono-gini) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 8 Tahun 1991 yang berbunyi ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”,: maka Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f tersebut menjelaskan tentang harta bersama yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri; 2. diperoleh selama dalam ikatan perkawinan; 3. dan tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Dalam hal sepanjang 3 (tiga) persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka kedudukan suatu objek harta dan atau benda yang diperoleh baik oleh suami maupun oleh istri selama perkawinan di mata hukum dan Undang-Undang adalah merupakan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta dan atau benda tersebut terdaftar atas nama siapa. 7. Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 yang pelaksanaannya ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami Pemohon, maka di mata hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seluruh harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono- gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh Pemohon dan suami Pemohon sepanjang harta tersebut diperoleh selama periode pernikahan berlangsung. 8. Bahwa sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 yang pelaksanannya ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, maka hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami Pemohon di bank baik dalam bentuk 9 tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya adalah merupakan hak milik pribadi Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 9. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 telah menjamin hak-hak konstitusional Pemohon, yakni: Pasal 28G ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak akan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Pasal 28H ayat (4) berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”; 10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berkaitan dengan kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, pada ayat (1) ditegaskan “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya ….. ”, dimana ayat (1) tersebut hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk: • Pasal 41 (untuk kepentingan perpajakan), • Pasal 41A (untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara), • Pasal 42 (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), Pasal 43 (dalam perkara perdata antarbank dengan nasabahnya), • Pasal 44 (untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank), dan • Pasal 44A (atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis), yang mana pengecualian di atas tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gono-gini) nasabah penyimpan, maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kerahasiaan 10 Nasabah Bank tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya; dalam hal Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) di lembaga peradilan perdata. 11. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon, maka Pasal 40 tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil bagi Pemohon terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. Padahal hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan telah dijamin dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dipertegas lagi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1. Dengan demikian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah melanggar: a. hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, dalam hal peradilan perdata gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) selama pernikahan, telah memberi ruang kepada salah satu pihak baik suami ataupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebahagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga 11 dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang- wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebahagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan. Dengan demikian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah dan atau akan membuat pihak yang dirugikan tersebut sama sekali tidak berdaya dalam melindungi haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diambil/dikuasai secara sewenang-wenang oleh pihak lainnya. Maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah melanggar: b. hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara atas hak milik pribadi tanpa boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 13. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, kemungkinan besar telah pula melanggar hak konstitusional warga negara lainnya yang secara langsung dan tidak langsung telah mengalami kerugian karenanya di masa yang lalu, pasal yang mana yang apabila tidak dilakukan judicial review serta diikuti dengan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap pasal yang dimaksud, maka berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara lainnya di masa yang akan datang. 14. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut di masa lalu telah memberi ruang bagi terjadinya tindakan pidana berupa penggelapan harta bersama (gono-gini) oleh salah satu pihak yang berselisih di peradilan perkara perdata perceraian dan harta bersama, maka pasal tersebut dapat merupakan sebuah bentuk pembiaran terhadap terjadinya tindakan pidana penggelapan terhadap harta bersama secara meluas di masyarakat. 12 4. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan menjamin hak suami nasabah atau hak istri nasabah untuk mendapatkan akses terhadap data nasabah penyimpan dan simpanannya, terkait harta bersama (gono-gini) dalam hal perkara perdata perceraian nasabah yang bersangkutan di lembaga peradilan perdata di seluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995, tanggal 16 Mei 1995 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 13 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Bab XXIV tentang Penggelapan, Pasal 372; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti-bukti dari Perbankan yang memperlihatkan Indikasi Kerugian Pemohon akibat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan permohonan a quo Pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Bahwa kiranya Pemohon dapat memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara permohonan perceraian Pemohon untuk menetapkan harta bersama (gono-gini) yang telah diperolehnya selama perkawinan, sehingga apabila kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syariah telah menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi harta yang harus dibagi, namun jika suami dari Pemohon kemudian tidak membagi harta bersama (gono- gini) tersebut, maka Pemohon dapat melaporkan perbuatan suami Pemohon tersebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dengan adanya suatu laporan tindak pidana tersebut, Pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai 14 simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.” Dengan demikian Pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah dalam permohonan a quo menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini telah menjadi perhatian dari perumus UU Perbankan sebagaimana tampak pada halaman 76 Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1998 yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain menyatakan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila seorang suami atau isteri dari nasabah individual suatu bank dengan alasan harta bersama (gono gini) mendalilkan turut berhak atas suatu simpanan pada bank termasuk atas informasi yang terkait dengan simpanan dimaksud, maka yang bersangkutan seharusnya dapat membuktikan bahwa dirinya berhak juga atas simpanan dimaksud (joint account). 15 Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya. Pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasian Bank, dan Asas kehati-hatian. Hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah bersama dengan DPR dalam menyusun UU Perbankan memasukkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank. Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 16 1945, sebaliknya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank, secara tidak langsung justru akan menghambat adanya usaha- usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. Dengan demikian adanya ketentuan a quo justru memberikan perlindungan atas hak konstitusional nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank. Selain hal-hal sebagaimana telah Pemerintah sampaikan tersebut, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa dengan tidak adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) a quo akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan sebelumnya bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada di dalam ketentuan a quo masih sangat diperlukan, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang- Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan sebagai berikut: 17 A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi.” Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERBANKAN Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1) ayat (2) UU Perbankan yang pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon beranggapan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, 18 kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gono-gini nasabah penyimpan. b. Menurut Pemohon Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah memberi ruang kepada suami Pemohon untuk memindahkan dan/atau mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami Pemohon, hal tersebut betentangan dengan Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. c. Dari uraian di atas Pemohon pada pokoknya beranggapan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan di bank atas nama suami Pemohon. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 19 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 20 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR 2. Pengujian Materil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dananya bila dibutuhkan. Kemudian agar fungsi Bank 21 sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat. 2. Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya bank rush and bank panics. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal bank. 3. Salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur kerahasiaan bank. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan danannya dibank dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas) dan kepercayaan (trust). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation) yang menimbulkan hubungan kepercayaan (trust relation) antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan danannya. Prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 4. Dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan perundang- undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat (nasabah) yang diatur dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan fihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 5. Ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, akan memberikan 22 perlindungan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 6. Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama (gono gini) yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing- masing individu tidak dapat mengakses keterangan menganai simpanannya. Oleh karena itu, DPR beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami – istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk joint acount dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “mengenai harta bersama, suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. 7. Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 23 3. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan keterangannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 24 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 25 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan: 1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun, dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 26 2012, dan dipertegas lagi dalam duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Darwis, SH, menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut; 2. Bahwa atas perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, dengan rincian: a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012 b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012. c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012; 3. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, bank-bank tersebut menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah. [3.8] Menimbang bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”; [3.9] Menimbang bahwa memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah meniadakan hak konstitusional 27 Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan a quo. Menurut Mahkamah, dalam perkara a quo terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Pemohonan Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Setiap 28 orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun; • Bahwa terkait dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 1 huruf f maka terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri termasuk Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama (gono- gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh 29 suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi; [3.13] Menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan; [3.14] Menimbang, benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk: • kepentingan perpajakan (Pasal 41), • penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A), • kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42), • perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43), • kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan • atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A); Bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 30 Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal a quo, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.” Dengan demikian dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU Perbankan adalah: a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; 31 d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 32 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian; 1.2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad 33 Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. M. Akil Mochtar ttd. Harjono ttd. Maria Farida Indrati ttd. Muhammad Alim ttd. Anwar Usman ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Hamdan Zoelva PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir