PUU
Tahun 2026
63/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Christian Adrianus Sihite, S.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.MIL. (Pemohon II), dan H. Edy Rudyanto, S.H., M.H. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-06-17T14:10:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
1
KETETAPAN
NOMOR 63/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut.
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 7
Februari 2026, yang diajukan oleh Christian Adrianus Sihite,
S.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil,
dan H. Edy Rudyanto, S.H., M.H., memberi kuasa kepada
Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M., St. Luthfiani, S.H., M.H.,
C.Med., Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Melti
Wulandari, S.H., dan Aditya Pratama Putra, S.H. (selanjutnya
disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima
Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PUU/PAN.MK/
AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10
Februari 2026 dengan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 perihal
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor
63/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
63.63/PUU/TAP.MK/Panel/02/2026
tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara
Nomor 63/PUU-XXIV/2026, bertanggal 10 Februari 2026,
sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
112/PUU/TAP.MK/
Panel/4/2026 tentang Penetapan Perubahan Anggota
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor
63/PUU-XXIV/2026, bertanggal 10 April 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
63.63/PUU/TAP.MK/HS/02/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa
Perkara Nomor 63/PUU-XXIV/2026, bertanggal 10
Februari 2026;
c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 19
Februari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan
pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan
kejelasan materi permohonan Pemohon, yang dihadiri oleh
para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah
telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39
UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025) serta memberikan kesempatan kepada
para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
d. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, antara lain menyatakan
3
bahwa Pemohon dapat melengkapi dan/atau memperbaiki
Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu
pada tanggal 4 Maret 2026, pukul 12.00 WIB [vide Risalah
Sidang, tanggal 19 Februari 2026, hlm. 20]. Dalam hal ini,
Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan para
Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4
Maret 2026 pukul 11.47 WIB;
e. bahwa
selanjutnya
terhadap
permohonan
tersebut,
Mahkamah berpendapat terdapat urgensi dan relevansi
untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, sehingga pada tanggal 13
Mei 2026 Mahkamah telah menyelenggarakan sidang
pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar
keterangan DPR dan Presiden. Selain itu, Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) juga mengajukan permohonan
sebagai
Pihak
Terkait
berdasarkan
Surat
Nomor
B/8336/V/HUK.12./2026 tanggal 8 Mei 2026. Berkenaan
dengan hal dimaksud, Mahkamah telah mengagendakan
untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Polri yang
dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026;
f. bahwa sebelum agenda mendengarkan keterangan Pihak
Terkait Polri dimaksud, pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 07.51
WIB, Mahkamah menerima surat dari para Pemohon
bertanggal 1 Juni 2026 perihal permohonan pencabutan
Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 dengan alasan yang
pada pokoknya Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP)
tidak mengusulkan adanya kementerian baru dan kedudukan
Polri tetap seperti yang berlaku saat ini, dengan catatan
keberadaan pengawas eksternal yaitu Lembaga Kompolnas
harus diperkuat dengan mandat kewenangan yang diperluas.
Berkenaan
dengan
surat
tersebut,
dalam
sidang
pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar
keterangan Pihak Terkait Polri pada tanggal 3 Juni 2026,
4
Mahkamah melakukan konfirmasi perihal surat permohonan
pencabutan dimaksud. Dalam hal ini, para Pemohon
membenarkan perihal pencabutan dimaksud [vide Risalah
Sidang, tanggal 3 Juni 2026, hlm. 3-5];
g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
h. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni
2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan/penarikan
kembali Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 adalah
beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon
tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
i.
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
5
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
6
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, Pihak
Terkait Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, tanpa dihadiri para
Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 5 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan 6 Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri
