63/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 63/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura [Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)] yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Frendys Eka Luki Putra Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kompleks Pantai Mutiara Blok H Nomor 23 RT.004 RW.016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2025 memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.Sy., Rosalina P. Gultom, S.H., dan Yuseva, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. BAHRUL ILMI YAKUP, S.H., M.H. CGL & PARTNERS; PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office, yang beralamat kantor di Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Demang Lebar Daun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 63/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “MKRI”) diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenang-annya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam: a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”); “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan 3 Kehakiman”); mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (conditionally constitutional) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (unconditionally constitutional). 5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka 4 MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitusional Rights), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara. 7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. 8. Bahwa obyek pengujian yang diajukan Pemohon: 8.1. Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara dalam Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (selanjutnya disebut “R.Bg”)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); 8.2. Frase “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Selanjutnya, frase yang oleh Pemohon diminta dilakukan pengujian disebut: “Frase Obyek Pengujian”; yang Pemohon minta pengujian 5 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 8.4. Teks lengkap Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan- Tindakan Sementara Untuk Menyeleng-garakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, berbunyi: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”; Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.” 9. Pemohon meminta pengujian materiel terhadap Frase Obyek Pengujian oleh karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945: • Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang- wenang oleh siapa pun.” • Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki “Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan”; • Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil…” 10. Ipso jure, permohonan uji materi yang diajukan Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 57A UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MKRI jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan:“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7 4. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia vide Bukti P-01 dan P-02; yang hak dan/atau kepentingan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya: 4.1. Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara dalam Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (selanjutnya disebut “R.Bg”) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); 4.2. Frase: “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 vide Bukti P-04. 5. Oleh karena berlakunya frase: Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara Pasal 206 ayat (1) R.BG; dan frase “(2). “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 telah menyebabkan Pemohon kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/ PTokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagai-mana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003; vide Bukti P-05. 6. Dengan demikian, berlakunya kedua Frase Obyek Pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;” dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki “Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 8 7. Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon Kerugian hak konstitusional vide Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terjadi dalam peroses eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo. No.29/PDT/ 2004/PT.PTK jo. No.2650K/ PDT/2004, sebagai berikut: a. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Frendys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut: “MENGADILI I. DALAM KONVENSI 1. Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya. 2. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya. 3. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. II. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 3. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi selebihnya.” 9 III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);” b. Kemudian, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/ PDT/2004/PT.Ptk memutus dengan amar sebagai berikut: “MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi – Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian moril dan materiil sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: I. DALAM GUGATAN KONPENSI - Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; II. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril 10 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12; 3. Menolak gugatan selebihnya.” c. Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutus dengan amar putusan sebagai berikut: “MENGADILI - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Frendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);” d. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. No. 29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Frendys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). e. Oleh karena Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir), yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut: - Ganti rugi moril sebesar …………………….Rp.500.000.000.- - Ganti rugi materiel sebesar.…………………Rp. 75.000.000.- ------------------------------------------------------------------------------- Total sebesar ……………..……………..……………..Rp.575.000.000.- f. Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/ PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/ PDT/2004 a quo. 11 g. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya menurut hukum cacat, sehingga semestinya, ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor. Kecacatan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja menyangkut keabsahan dan validitas Surat Kuasa dari Erwin Teja selaku Pemohon Eksekusi prinsipal kepada Kuasa Hukumnya. h. Kuasa Hukum Erwin Teja yakni Arief Tridjoto, SH. mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. Ipso jure, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki legal standing untuk mewakili Erwin Teja. i. Selain itu, Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No. 29/PDT/2004/PT.Ptk belum berke-kuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena Frendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No. 29/PDT/ 2004/PT.Ptk. j. Anehnya, Permohonan Eksekusi diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No. 29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No. 29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan. k. Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tersebut, pada 9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (waktu itu dijabat oleh Subaryanto, SH.) selaku Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi (Perintah Penyitaan) No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. No. 29/PDT/2004/PT.Ptk jo. No. 2650K/Pdt/2004; yang isinya: “Memerintah Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Frendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa: 12 1. Sebuah kendaraan merek Honda Maestro ……...dst. 2. Sebuah kendaraan merek Kijang Inova………….dst. 3. Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsul ……….dst. 4. Seperangkat audio vissual. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak.” l. Meskipun Penetapan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. No. 29/PDT/2004/PT.Ptk jo. No.2650K/Pdt/2004 telah memuat secara jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksanaannya salah atau setidaknya tidak sesuai dengan isi Penetapan Sita Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006. m. Ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No. 29/ PDT/2004/PT.Ptk jo. No. 2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006 sangat berbeda. Justru telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik N.1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No. 2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga…dst yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja; - Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua; - Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman. 13 n. Ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor telah memerintahkan Jurusita agar melakukan rekayasa dengan cara mencatumkan Nomor Surat Ukur SHM 13765/Parit Tokaya yang merupakan Hak Milik Pemohon ke menjadi seolah-olah merupakan Surat Ukur untuk Sertipikat Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya a.n. SIAN TJUNG TJENDRA yang disebut sebagai objek sita eksekusi seperti tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi. Padahal tanah Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya adalah fiktif oleh karena memang tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. o. Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, maka Jurusita telah terpaksa mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya, NIB 02723, Surat Ukur No. 2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN. Ptk jo. No. 29/PDT/2004/PT.Ptk jo. No. 2650K/PDT/2004 yang menjadikan Frendys Lu selaku Termohon Eksekusi. p. Setelah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kesalahan yang lebih fatal dan parah, yaitu melelang tanah hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara Perdata No. 74/Pdt.G/ 2003/PN.Ptk jo No. 29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/PDT/2004. q. Oleh karena telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004; yaitu sengaja memasukkan SHM No. 13765/Parit Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo. No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo No. 2650 K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012; vide Bukti Surat P-06; maka Agung Wibowo, S.H., M.Hum. selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu 14 selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017, vide Bukti Surat P-08. Bagi Pemohon persoalan esensiel bukannya Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, tapi pulihnya hak milik Pemohon atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 2073/PTokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No. 57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003; r. Keanehan lainnya, ternyata tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13765/Parit Tokaya telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) vide Bukti Surat P-07. Andaikan memang hasil jual lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557.500.000.- = Rp. 2.000.400.000.- • Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.- • Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557.500.000.- • Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah). Uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak diterima oleh Frendys Lu selaku Tereksekusi. 8. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan kausalitas (causalitas verband) dengan berlakunya frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) RBg., dan Frase “(2). 15 Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberi rambu-rambu jelas sebagai pembatas terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai diskresi. Akibatnya, terjadi eksekusi sewenang- wenang, melawan hukum, dan/atau eksekusi yang merugikan hak milik Pemohon yang diatur Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan merugikan hak konstitusional Pemohon terhadap peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 9. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak terjadi, atau tidak akan terjadi apabila Mahkamah berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap kedua frase a quo, yaitu: Tafsir Konstitusional Nomor Urut Bunyi Frase Tafsir Konstitusional Bersyarat 01 Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 16 Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1). Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara ber- syarat sepanjang tidak dimaknai: “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.” 02 Frase “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Frase “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 17 hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang dilakukan secara sewenang- wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.” Ipso jure, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. III. Alasan Permohonan Pengujian 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Friendrich Julius Stahl menjelaskan ada tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. 2. Dalam konteks demikian, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis menghendaki semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan perilaku penyelenggara negara harus diatur sekaligus berdasarkan hukum, baik dalam kualitas wetmatigeheids atau rechmatigeheids. 3. Menurut Sudikno Mertokoesoemo, rechmatigeheids meliputi: 1. Pengertian hukum atau konsep hukum; 2. Standar hukum, 3. Asas hukum. Standar hukum mengatur cara dan konsekuensi yang jelas dan tepat terhadap suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan. Oleh karena itu, standar hukum menjadi parameter pelaksanaan aturan hukum. 4. Beranjak dari pendapat Sudikno Mertokoesoemo di atas, maka eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai tindakan hukum haruslah memiliki standar yang mengatur tata cara dan konsekuensinya. 18 5. Norma hukum positif yang saat ini mengatur eksekusi adalah Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang- Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; hanya mengatur secara sumir eksekusi putusan perkara perdata. Akibatnya, terbuka peluang terjadinya eksekusi secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara; oleh Ketua Pengadilan. 6. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tanggal 11 Januari 2019 vide Bukti Surat P-09; Mahkamah Agung memang telah mencoba membuat pengertian “Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.” 7. Pengertian eksekusi yang dibuat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tetap tidak memberi batasan normatif keabsahan eksekusi, sehingga dapat diartikan bahwa eksekusi yang dilaksa-nakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi sebagai eksekusi yang sah. Hal demikian tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Keputusan No. 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 hanya membuat Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang terbatas hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata, dikarenakan: (1). Adanya keterbatasan wewenang dan materi muatan pengaturan; (2). Secara hirarkhi Keputusan 19 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memang bukan merupakan jenis perundang-undangan, sehingga hanya merupakan internal. 9. Akibatnya, sampai saat ini tidak ada aturan hukum positif (recht vacum) yang mengatur tindakan eksekusi secara komprehensif, yang paling tidak menyangkut wewenang, aturan dasar, prosedur, serta sanksi hukum terkait tindakan eksekusi. Dengan demikian telah terjadi ketidakpastian hukum (rechtonzekerheids) terhadap eksekusi putusan perkara perdata. Keadaan demikian tentu saja bertentangan dengan kehendak Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebetulnya gagasan pengaturan eksekusi secara komprehensif telah lama mengemuka, paling tidak sejak sekitar tahun 2010; seiring dengan munculnya kajian dan Naskah Akademik (NA) Hukum Acara Perdata yang salah satu isu hukumnya pengaturan terhadap Ekskusi Putusan Perkara Perdata. Namun sangat disayangkan, gagasan tersebut tidak mendapat dukungan yang sepadan dalam kebijakan legislasi, sehingga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, apalagi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, Padahal, sudah semestinya pembentuk undang-undang Undang-Undang (Legislative Power) segera membuat aturan komprehensif tentang Eksekusi Putusan Perkara Perdata dalam kerangka Pembentukan Hukum Acara Perdata Nasional demi memperkuat tujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. 10. Dalam upaya mengatasi kevakuman hukum yang minimal memberi pembatasan tegas terhadap eksekusi putusan perkara perdata guna mencegah terjadi eksekusi putusan perkara perdata secara sewenang- wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara oleh Ketua Pengadilan; berdasarkan asas erga omnes, tentunya eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan dapat merujuk dan mempedomani ketentuan Diskreksi yang diatur Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kriteria Disreksi sebagai berikut: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi; 20 b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f. dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan norma Diskresi tersebut, maka eksekusi putusan perkara perdata yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebagai salah satu wujud Diskresi yang terbukti dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara; demi hukum seharusnya dinyatakan “tidak sah” sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 11. Eksekusi putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang- wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara seharusnya dinyatakan tidak sah oleh karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) mengatur “Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;” berten-tangan dengan kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pengadilan menegakkan hukum dan keadilan; Persoalan esensiel eksekusi putusan perkara perdata sejatinya bukan pada adanya sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Ketua Pengadilan yang telah melakukan eksekusi secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi, in casu kasus Agung Wibowo, SH. M. Hum. selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun; Tapi dilindunginya atau dipulihnya hak milik pihak lain yang dirugikan oleh karena hak milik tersebut merupakan hak konstitusional vide Pasal 28H ayat (4) in casu Pemohon atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/ PTokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli 21 dari pihak lain sebagai-mana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No. 57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003; 12. Oleh karena itu, seyogiyanya Mahkamah Konstitusi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens); berkenan memberi tafsir konstitusional terhadap: 12.1. Frase “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan- Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; dan; 12.2. Frase: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.” IV. Petitum Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frase “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang 22 Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.” 3. Menyatakan Frase: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n Frendys Eka Lukiputra; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 430/AI.2g/31.72. 01.1005/4/PC.00.01/e/2023 tanggal 26 September 2023; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil; 23 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 57/BPN/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Riza Emir Cyrillus Caloh, S.H. Kota Pontianak; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo. No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo. No. 2650 /PDT/2004 tanggal 25 April 2012; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Risalah Lelang Nomor 111/2013 tanggal 02 April 2013 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/ IV/2015 tanggal 21 November 2017; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tanggal 11 Januari 2019; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura [Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)] yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951/9, selanjutnya disebut RBg) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 25 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah 26 akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 206 ayat (1) RBg Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia; 3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pada saat eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo No. 2650K/PDT/2004 Pemohon kehilangan tanah hak milik Pemohon seluas 632 m2 padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara perdata dimaksud; 4. Bahwa menurut Pemohon, tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13765/Parit Tokaya tersebut telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang apabila hasil jual lelang tersebut digunakan 27 untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp.2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah). Namun sampai dengan permohonan a quo diajukan, uang hasil lelang dimaksud tidak diterima oleh Frendys Lu selaku Tereksekusi; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 tidak memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai pembatas terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai diskresi. Akibatnya, terjadi eksekusi sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau eksekusi yang merugikan hak milik Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan telah dapat menjelaskan memiliki tanah seluas 635 m2 yang menurut Pemohon terletak di jalan Dewi Sartika sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 57/BPN/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Riza Emir Cyrillus Caloh, SH. Kota Pontianak dan telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13765/Parit Tokaya [vide Bukti P-5]. Menurut Pemohon hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan alasan dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo No. 2650K/PDT/2004, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dinilai telah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon eksekusi dan telah dilakukan pelelangan tanah milik Pemohon yang tidak menjadi pihak dalam perkara perdata tersebut. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya yakni Pemohon kehilangan tanah hak miliknya akibat pelaksanaan sita eksekusi perkara perdata di mana Pemohon tidak menjadi pihaknya. Lebih lanjut, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 yakni adanya pengambilan hak milik secara sewenang-wenang dan menurut Pemohon dikarenakan adanya ketidakpastian 28 hukum atas norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Oleh karena itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 mengatur secara sumir mengenai eksekusi putusan perkara perdata sehingga membuka peluang bagi Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi dalam perkara perdata secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara tersebut; b. Bahwa menurut Pemohon, sampai saat ini tidak ada aturan hukum positif (recht vacum) yang mengatur tindakan eksekusi secara komprehensif, yang paling tidak menyangkut wewenang, aturan dasar, prosedur, serta sanksi hukum terkait tindakan eksekusi. Sehingga, telah terjadi ketidakpastian hukum terhadap eksekusi putusan perkara perdata dan oleh karenanya bertentangan dengan kehendak Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 29 c. Bahwa menurut Pemohon, dalam upaya mengatasi kevakuman hukum yang minimal memberi pembatasan tegas terhadap eksekusi putusan perkara perdata guna mencegah terjadi eksekusi putusan perkara perdata secara sewenang- wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara oleh ketua pengadilan. Berdasarkan asas erga omnes, eksekusi putusan perkara perdata oleh ketua pengadilan dapat merujuk dan mempedomani ketentuan diskresi yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kriteria pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi yaitu: a. sesuai dengan tujuan diskresi; b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f. dilakukan dengan itikad baik; d. Bahwa menurut Pemohon, persoalan esensial eksekusi putusan perkara perdata sejatinya bukan pada adanya sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap ketua pengadilan yang telah melakukan eksekusi secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi, tetapi dilindungi atau dipulihkannya hak milik pihak lain yang dirugikan oleh karena hak milik tersebut merupakan hak konstitusional; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. frasa “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” dalam Pasal 206 ayat (1) RBg bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.” 2. frasa “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” dalam Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.” 30 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 yang menurut Pemohon pasal-pasal tersebut pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena mengatur secara sumir mengenai eksekusi putusan perkara perdata sehingga membuka peluang bagi ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi dalam perkara perdata secara sewenang- wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi perkara perdata, termasuk pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan perkara perdata tersebut. Pasal 206 RBg menegaskan putusan pengadilan, in casu putusan perkara perdata, dapat dilaksanakan secara efektif dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang berpotensi dirugikan oleh pelaksanaan putusan perkara tersebut. Adapun Pasal 54 UU 48/2009 menegaskan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan jenis perkara dan menekankan agar pelaksanaan putusan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, proses pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan yakni ketua pengadilan negeri. Dengan kata lain, ketua pengadilan negeri memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan 31 eksekusi agar berjalan sesuai amar putusan pengadilan dan prinsip keadilan, dengan tetap menjaga kepastian hukum dan hak-hak para pihak serta pihak ketiga lainnya yang tidak boleh dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya, dalam melaksanakan eksekusi perkara perdata, ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan diskresi untuk menjamin pelaksanaan putusan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum, sekaligus mengakomodasi kondisi dan kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Namun demikian, penggunaan kewenangan dimaksud haruslah terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta kemanusiaan. Oleh karenanya, terhadap penggunaan diskresi oleh ketua pengadilan negeri diperlukan adanya pengawasan, baik internal maupun eksternal, termasuk kewajiban kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan pelaporan dan pemberitahuan kepada pengadilan yang lebih tinggi sehubungan dengan akan dilaksanakannya eksekusi putusan perkara perdata. Terlebih, terhadap eksekusi putusan perkara perdata yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan dampak yang besar dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pengadilan tinggi dan/atau Mahkamah Agung. Diskresi itu sendiri dapat digunakan oleh ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan dimensi perkara yang berbeda-beda, sepanjang semuanya tidak menyimpangi hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. [3.10.2] Bahwa selanjutnya terkait dengan proses eksekusi perkara perdata, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, dilakukan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengacu pada isi amar putusan perkara perdata dimaksud. Artinya, penetapan sita eksekusi harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan isi amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik mengenai subjek hukum (termohon eksekusi) maupun objek perkara yang akan dilakukan eksekusi. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri yang akan melakukan eksekusi harus melakukan tahapan-tahapan sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu terlebih dahulu harus ada permohonan eksekusi dari pihak pemohon eksekusi yang telah memenangkan perkara yang memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian, berdasarkan permohonan pemohon eksekusi 32 tersebut ketua pengadilan negeri memanggil para pihak yang berperkara, khususnya termohon eksekusi untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar secara sukarela dalam waktu 7 (tujuh) hari melaksanakan putusan pengadilan dimaksud. Apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan, maka pada hari ke-8 (kedelapan) ketua pengadilan negeri dapat melaksanakan eksekusi atas putusan perkara dimaksud. Namun demikian, dalam hal ketua pengadilan negeri harus melakukan sita eksekusi terhadap objek perkara maka sita eksekusi tersebut harus diumumkan dan diberitahukan/didaftarkan kepada kantor ATR/BPN jika yang disita berkenaan dengan tanah. Adapun maksud dari pengumuman tersebut agar semua pihak yang terdampak dan berkepentingan dengan proses eksekusi a quo, termasuk dalam hal ini pihak ketiga yang benda/tanahnya dilakukan sita eksekusi, dapat mengajukan keberatan dalam bentuk perlawanan atas sita eksekusi yang telah dilakukan oleh ketua pengadilan negeri c/q juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kesempatan yang sama seharusnya dimiliki pula oleh Pemohon. Sebab, jika ada gugatan perlawanan maka sebagai bentuk kehati-hatian ketua pengadilan negeri dengan kewenangan diskresionalnya dapat menunda pelaksanaan eksekusi putusan perkara tersebut dan pengadilan negeri harus memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap atau setelah ada putusan pengadilan pada tingkat pertama, sekalipun sebenarnya gugatan perlawanan tidak serta merta dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi [vide Pasal 207 ayat (3) HIR/Pasal 227 Rbg]. Dengan demikian, sesungguhnya peluang adanya kesalahan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata dapat dihindari, sehingga kerugian yang berpotensi dapat ditimbulkan bagi pihak lain juga dapat dicegah dengan instrumen upaya hukum yang tersedia. Bahwa lebih lanjut, apabila berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi terdapat kesalahan, maka pihak yang dirugikan juga masih dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru terhadap objek gugatan yang dianggap merugikan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi yang merupakan bagian penting dari penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan sesuai hukum acara perdata yang berlaku, sehingga baik pemohon eksekusi, termohon eksekusi dan pihak ketiga lainnya sebagai subjek hukum pencari keadilan 33 mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan yang dimilikinya. Dengan kata lain, secara doktriner dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan tindakan pemenuhan hak bagi para pencari keadilan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang yang beririsan dengan menghindari perbuatan mengambil alih atau menduduki dan memiliki hak orang lain secara paksa. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak terdapat pembatasan yang tegas terhadap eksekusi putusan perkara perdata sebagai pencegahan terjadinya eksekusi putusan perkara perdata yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara oleh ketua pengadilan negeri, menurut Mahkamah, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata dan telah pula dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, pembatasan yang tegas berkenaan dengan kewenangan pelaksanaan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri justru akan menghilangkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh ketua pengadilan negeri, di antaranya adalah untuk tetap melaksanakan eksekusi atau harus menunda pelaksanaan eksekusi dikarenakan adanya perlawanan baik dari para pihak yang berperkara (verzet) maupun perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi perkara perdata tersebut. Di samping itu, dapat membatasi kewenangan diskresi ketua pengadilan negeri terhadap objek sita eksekusi dalam melakukan eksekusi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disesuaikan dengan besarnya jumlah kewajiban termohon eksekusi dalam memenuhi amar putusan. Oleh karena itu, jika ketua pengadilan negeri tetap melaksanakan eksekusi padahal ada gugatan perlawanan, yang mana misalnya eksekusi tersebut berkaitan dengan eksekusi pengosongan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, maka untuk mengembalikan objek eksekusi sesuai dengan keadaan semula akan mengalami kendala jika gugatan perlawanan tersebut dikabulkan. Sementara itu, jika pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan penundaan karena adanya perlawanan, maka hal tersebut dapat mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan pemohon eksekusi telah melewati suatu proses yang panjang dalam 34 memperjuangkan hak-haknya setelah mengajukan gugatan dengan seluruh upaya hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Terlebih, sebenarnya adanya gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tidak serta merta dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Bahwa berkenaan dengan upaya hukum yang tersedia tersebut di atas, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan bentuk penegasan, bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya tidak perlu terjadi, karena upaya hukum tersebut dapat dijadikan fungsi kontrol bagi para pencari keadilan terhadap adanya kesalahan/kekeliruan ketua pengadilan negeri yang dalam melaksanakan eksekusi didasarkan pada penetapan eksekusi yang tidak sesuai dengan amar putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau didasarkan pada penetapan yang mengandung kesalahan/kekeliruan baik berkaitan dengan objek eksekusi maupun subjek eksekusi. [3.10.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.1] dan Sub-paragraf [3.10.2] tersebut di atas, menurut Mahkamah, keberadaan norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 telah memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang selain sebagai bentuk penegakan hukum, juga memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun pihak di luar yang berperkara yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan sita eksekusi perkara perdata. Oleh karena itu, memaknai norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 sebagaimana permohonan Pemohon, justru akan mempersempit ruang bagi ketua pengadilan negeri untuk menggunakan kewenangan diskresionalnya dan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan dan melindungi haknya selama proses eksekusi berlangsung karena dalam permohonannya, Pemohon membatasi pihak yang dirugikan hanya terkait dengan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi. Padahal, tidak menutup kemungkinan para pihak yang berperkara, termasuk pihak lain yang berkepentingan dapat pula dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata tersebut. Selain itu, setelah Mahkamah membaca secara utuh norma Pasal yang diajukan pengujian tersebut sesuai dengan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon, norma Pasal dimaksud justru menjadi tidak berkesesuaian dan karenanya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu, 35 jika dicermati persoalan yang dihadapi Pemohon dalam permohonannya merupakan kasus konkret yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu berkenaan dengan implementasi norma bukan berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, di mana seandainya benar hal yang dipersoalkan oleh Pemohon, terhadap hal tersebut Pemohon dapat mengajukan upaya hukum yang tersedia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi perkara perdata telah memberikan perlindungan hukum yang adil dari tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karenanya memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 36 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 37 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia