63/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 63/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Pekerjaan : Jaksa Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Hartati Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Lingkungan Taman Merhanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut------------------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2024 memberi kuasa kepada Buce Abraham Beruat, S.Sos, M.H. dan Nurul Oktavia Agri, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Constitutional Lawyers Peduli Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan 2 Ceger Raya Gang Keluarga, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 29 Juli 2024 memberi kuasa kepada Richard Dharmamulya. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 63/PUU-XXII/2024 pada tanggal 1 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang- 4 undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 5 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK secara expressis verbis menyatakan, “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Namun, Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Lebih lanjut, ketentuan berisikan pengecualian terkait larangan pengujian kembali suatu permohonan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan bahwa, “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Sekalipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI2023 terkait pengujian Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan tetapi tetap permohonan a quo tidak dapat dikatakan nebis in idem karena terdapat batu uji dan alasan pengujian yang berbeda. Pemohon bernama Hartono, S.H. pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 melakukan Uji Materi atas Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dengan menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Sementara itu, Pemohon pada permohonan Uji Materi a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, perlu diketahui bahwa Standing Argument permohonan a quo berbeda dengan permohonan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mana Pemohon pada permohonan a quo memiliki Standing Argument mengembalikan kewenangan Kejaksaan (in casu Jaksa) melakukan Peninjauan Kembali. Sementara itu, permohonan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 memiliki Standing Argument membatalkan kewenangan Jaksa / Kejaksaan untuk melakukan Peninjauan Kembali. Para Pemohon pada permohonan 6 a quo juga melakukan pengujian terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selain hanya terhadap beberapa ketentuan terkait pengaturan mekanisme upaya hukum Peninjauan Kembali. Berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo terdapat suatu keniscayaan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan a quo. 9. Bahwa memang benar telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang merupakan putusan terkait siapa saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Namun, perlu diingat bahwa yang menjadi obyek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Berbeda dengan permohonan Pemohon pada permohonan a quo yang menguji Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyelaraskan dengan politik hukum pada saat penyusunan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang justru mendorong pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, seyogyanya Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan terkait berwenang atau tidaknya Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali karena terdapat perbedaan atau perubahan atau pergeseran politik hukum yang sebelumnya tidak memperkenankan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (in casu pada saat penyusunan KUHAP) berubah menjadi Jaksa / Kejaksaan berwenang mengajukan Peninjauan Kembali (in casu Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan), berkenan meminta dan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperoleh informasi atau keterangan yang utuh mengenai pergeseran politik hukum yang menurut Pemohon menjadi urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa atau Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali, sekalipun berdasarkan Pasal 7 54 UU MK a quo diperoleh suatu pemahaman bahwa permintaan keterangan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengujian undang-undang itu bersifat fakultatif atau pilihan. Selain terdapat perbedaan obyek permohonan dan batu uji permohonan, lebih lanjut juga terdapat perbedaan standing argument dan alasan hukum pengujian undang-undang antara permohonan a quo dan permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 33/PUU- XIV/2016. 10. Bahwa terlepas dari dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan, berulang kali Mahkamah Konstitusi menerima melakukan pemeriksaan dan mengadili kembali permohonan Uji Materi suatu ketentuan dalam Undang- Undang yang sebelumnya telah dilakukan pengujian. Tentunya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili kembali permohonan yang sebelumnya telah diputus tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengharuskan adanya perbedaan batu uji UUD NRI 1945 yang digunakan dan perbedaan alasan pengujian. Misalnya saja pada permohonan Uji Materi berkaitan dengan syarat pengangkatan Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang berulangkali sempat diuji oleh Pemohon I selaku Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dan terakhir pada Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 menolak permohonan Pemohon terutama berkaitan dengan Pasal 20 UU Kejaksaan yangmana Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melarang anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tetapi pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebaiknya Presiden mempertimbangkan agar seorang pengurus partai politik harus telah 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Pertimbangan hukum tersebut yang dijadikan Pokok Permohonan (Petitum) Pemohon dalam permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang berbeda dengan pokok permohonan dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan seyogyanya Mahkamah 8 Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Mengingat terdapat perbedaan batu uji UUD NRI 1945 dan perbedaan alasan pengujian antara permohonan a quo dan permohonan pada Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023. 11. Bahwa permohonan a quo sengaja diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kembali dengan berkenan meminta keterangan pembentuk undang-undang (in casu a quo Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan bahwa pada praktik empiris dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana memang terdapat kebutuhan dan urgensi bagi pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan / Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Misalnya saja pada perkara dugaan pemalsuan tanda tangan pada perjanjian jual beli saham yangmana Pemohon II menjadi korban dari perbuatan oknum notaris bernama Hartono, S.H. yang membatalkan kewenangan Jaksa / Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali dengan permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang sebelumnya telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi penghalang bagi Pemohon II yang mengalami kerugian senilai kurang lebih 37 miliar rupiah dan Kejaksaan Republik Indonesia (institusi tempat Pemohon I bekerja) untuk memperjuangkan akses keadilan dalam bingkai kebenaran materiil. Pasalnya, terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 yang diajukan oleh oknum notaris bernama Hartono, S.H. yangmana apabila Putusan Peninjauan Kembali tersebut dibaca secara seksama dan teliti, terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung pada pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) dengan mengutip rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tidak lengkap yang mengubah arah putusan akhir dari semula oknum notaris tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan / surat serta dihukum pidana penjara selama 4 tahun pada Putusan Mahkamah Agung nomor 543k/pid/2020, 9 berubah menjadi terhadap oknum notaris tersebut dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa berdasarkan Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021. Padahal jelas dan tidak terbantahkan apabila rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dibaca secara teliti dan dikutip secara lengkap, adalah mustahil permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oknum notaris tersebut (in casu Pemohon pada Permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan) dikabulkan dengan membebaskan oknum Notaris tersebut dari segala dakwaan Jaksa / Penuntut Umum. Sebab Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Akibat dari adanya Putusan Bebas tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon II mengalami kerugian materiil sekitar 37 miliar rupiah karena terhalang untuk mengajukan gugatan keperdataan terkait perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) terhadap oknum Notaris bernama Hartono, S.H tersebut. Padahal Kejaksaan Negeri Gianyar telah sempat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 yang diajukan oleh oknum notaris bernama Hartono, S.H. tersebut. Namun, akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang permohonannya diajukan oleh oknum notaris bernama Hartono, S.H. tersebut yang membatalkan kewenangan Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan secara sepihak, permohonan atau memori Peninjauan Kembali (Bukti P-2) yang sebelumnya telah sempat diajukan ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Gianyar akhirnya dikembalikan oleh Mahkamah Agung (Bukti P-3). 12. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya asas atau prinsip Ius Curia Novit yang dikonkretisasi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara expressis verbis menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 10 memeriksa dan mengadilinya.” Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) tentu berkewajiban untuk mengawal penegakan hukum di Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal prosedural tetapi juga keadilan substantif (substantive justice). Terlebih dalam kaitannya dengan mewujudkan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menjamin adanya upaya mewujudkan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana. Sehingga wajar dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya dapat dengan tegas menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon a quo, agar terdapat pembahasan yang komprehensif pada sidang pemeriksaan terhadap permohonan a quo terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab sangat tidak adil apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili permohonan oknum Notaris bernama Hartono, S.H. dalam permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 tetapi disisi lain Mahkamah Konstitusi justru menolak memeriksa dan mengadili permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk Pemohon II yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pemalsuan surat oknum Notaris Hartono, S.H. tersebut. Setidaknya terlepas dari dikabulkan atau tidaknya Pemohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo sebagai penerapan prinsip Audi et Alteram Partem. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) serta Kejaksaan Republik Indonesia terkait pergeseran atau perkembangan politik hukum yang menuntut adanya pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untk mengajukan Peninjauan Kembali. 11 13. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 12 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 (Bukti P-4), Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-5), Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Bukti P-6), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-7). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sebelum para Pemohon menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan, KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Mahkamah Konstitusi a quo alangkah baiknya apabila Para Pemohon terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang Para Pemohon tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir atau putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) dan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) terkait permasalahan normatif yang terdapat dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 (Vide Bukti P-4), Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 12 Pidana (Vide Bukti P-5), Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Vide Bukti P-6), dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-7). Justru langkah konstitusional yang Para Pemohon lakukan seharusnya diberikan apresiasi karena Para Pemohon tidak menggunakan status Para Pemohon terutama Pemohon I sebagai seorang Jaksa untuk melakukan perbuatan tercela seperti pemerasan atau menerima suap dan/atau gratifikasi pada penanganan perkara tetapi Pemohon I malah menggunakan status Pemohon I sebagai Jaksa untuk berjuang demi instansi Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi lembaga penegak hukum yang terpercaya dan dihormati serta disayangi oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan Uji Materi a quo supaya Mahkamah Konstitusi membuka pembahasan secara terbuka disertai dengan permintaan keterangan para stakeholders pembentuk undang-undang dan juga Kejaksaan Republik Indonesia terkait adanya urgensi yang menjadi politik hukum (rechtpolitiek) pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana awalnya diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Selain itu, permohonan a quo merupakan langkah konstitusional yang sengaja Pemohon II tempuh untuk memperoleh keadilan atas perjuangan bertahun-tahun supaya para pelaku pemalsuan dokumen / surat pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Bali Rich Mandiri yang membuat Pemohon II mengalami kerugian materill senilai Rp 37.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dijatuhi hukuman pemidanaan yang seadil-adilnya atas perbuatannya. Mengingat akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang permohonannya tersebut diajukan oleh Hartono, S.H. (Terlapor pada perkara dugaan tindak pidana 13 pemalsuan surat / dokumen yang dilaporkan ke Kepolisian oleh Pemohon II), Pemohon II menjadi terhalang untuk memperoleh rasa keadilan karena Kejaksaan (in casu Jaksa) tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali yang membuat Berkas Permohonan (Memori) Peninjauan Kembali yang sempat dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Gianyar harus dikembalikan. Sekedar informasi bahwa fakta peristiwa yang tidak dapat dipungkiri Pemohon II sebenarnya baru hanya menerima pembayaran Down Payment senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dari total harga jual saham PT Bali Rich Mandiri sesuai kesepakatan sebesar Rp 38.000.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang menghapus kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali tersebut membuat Pemohon II selain tidak dapat memberikan efek jera (detterent effect) berupa sanksi pemidanaan terhadap para pelaku dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen / surat pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Bali Rich Mandiri tetapi juga Pemohon II menjadi terhambat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) apabila ingin mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan berjuang untuk mengembalikan kepemilikan atau penguasaan aset PT Bali Rich Mandiri senilai Rp 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) yang telah sempat diambil alih secara sepihak dengan memalsukan surat (tanda tangan) Pemohon II. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional (Constitutional Injury) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi a quo: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: 14 a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15 4. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 3 tersebut Para Pemohon akan akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon I - Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Pemohon I juga merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada permohonan a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (Bukti P-8) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Bukti P-9) dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan Pemohon I bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karir mulai dari bawah. - Bahwa Pemohon I sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa berdasarkan Pasal 28I ayat UUD NRI 1945 wajib bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh Pemohon I dalam mengajukan permohonan a quo tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan merupakan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” pada permohonan ini. Terlebih Kejaksaan Republik Indonesia yangmana merupakan 16 institusi tempat Pemohon bekerja tidak dimintai keterangan terkait perkembangan politik hukum (rechtpolitiek) pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang (in casu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakaan Republik Indonesia) yang memberikan kewenangan atributif kepada Jaksa melakukan Peninjauan Kembali ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa Pemohon I yang merupakan seorang berprofesi sebagai Jaksa sangat berharap terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi Presiden / Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan terkait adanya perkembangan politik hukum (rechtpolitiek) yang menunjukan terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) melakukan Peninjauan Kembali sebagaimana menjadi dasar pemberlakuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang sebelumnya beberapa bulan lalu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa meminta keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution) dalam memeriksa dan mengadili suatu permohonan (in casu permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023) dengan tidak mendengarkan keterangan Presiden / Pemerintah (termasuk Kejaksaan Republik Indonesia) dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai pembentuk undang-undang terkait alasan stakeholder pembentuk undang-undang tersebut memberikan 17 kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan Peninjauan Kembali. - Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong Pemohon I secara pribadi (bukan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional) mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih ketentuan-ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (petitum) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) untuk melakukan Peninjauan Kembali menjadi terhapuskan atau hilang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi (yang menyatakan kewenangan tersebut inkonstitutional) tanpa adanya kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Pemerintah) terkait 18 perkembangan politik hukum (rechtpolitiek) yang ada menunjukan terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan atributif kepada Kejaksaan (in casu Jaksa) melakukan Peninjauan Kembali. Sesuatu yang akan menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum apabila Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Oditur sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer dapat mengajukan Peninjauan Kembali tanpa berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terutama Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) sekalipun berkaitan dengan perkara koneksitas yangmana notabennya kita sama-sama mengetahui bahwa Jaksa secara doktrinal merupakan pemilik perkara berdasarkan asas dominus litis. Hal ini tentu menunjukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I yang merupakan seorang berprofesi sebagai seorang Jaksa yang menjadi terhambat suatu saat nanti untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya. Sebab hak konstitusional Pemohon I untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam kaitanya dengan pengajuan Peninjauan Kembali yangmana Pemohon I menjadi teramputasi dengan adanya larangan mengajukan Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tetapi Oditur sebaliknya malah diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali bahkan tanpa adanya kewajiban berkoordinasi dengan Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia selaku pemilik perkara sesuai asas atau prinsip Dominus Litis sekalipun pada perkara koneksitas. Pengaturan baik dalam Pasal 30C UU Kejaksaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan tanpa mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (termasuk juga Kejaksaan Republik Indonesia) dan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer jelas dan tidak terbantahkan selain bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas 19 kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law) tetapi juga bertentangan dengan konsep kepastian hukum (legal certainty) dalam negara hukum rechtstaats yang diterapkan di Indonesia. Sebab sudah seharusnya Jaksa juga diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sama seperti Oditur dan Oditur apabila ingin mengajukan Peninjauan Kembali berkaitan dengan perkara koneksitas seharusnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 sesuai prinsip Dominus Litis yang menjadi domain kewenangan Jaksa selaku pemilik perkara untuk melakukan penuntutan. - Bahwa akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi hilang kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan terdapat hak konstitusional Pemohon I yang merupakan seorang Jaksa yang dilanggar dengan hapusnya atau hilangnya atau tiadanya kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali tersebut baik pada bidang penegakan hukum pidana (sebagai Jaksa Penuntut Umum) maupun di bidang hukum keperdataan dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berwenang memberikan pelayanan berupa pendampingan hukum (legal assistance) dan bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan instrumen hukum berupa UU Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Akibat dari hapusnya atau tiadanya kewenangan Jaksa melakukan Peninjauan Kembali dalam UU Kejaksaan pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi potensi hambatan bagi Pemohon I yang merupakan Jaksa untuk dapat melakukan 20 penegakan hukum seadil-adilnya sebagaimana terkadang memang memerlukan inisiatif Jaksa baik dibidang penegakan hukum pidana maupun perdata dan tata usaha negara untuk melakukan Peninjauan Kembali sebagai upaya bela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945. Mengingat Pemohon I menganggap jabatan sebagai seorang Jaksa adalah amanah untuk menegakan kebenaran dan keadian berdasarkan hati nurani yang merupakan bagian dari upaya bela negara. - Bahwa posisi Pemohon I apabila diberikan tugas menjadi Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari instansi pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Anak Perusahaan Milik Daerah dalam memberikan pelayanan berupa pendampingan hukum maupun bantuan hukum tidak selalu berkedudukan sebagai Pengacara Negara prinsipal sebagai Penggugat tetapi juga dapat diberikan kuasa untuk mewakili prinsipal dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada sengketa keperdataan dan tata usaha negara. Sehingga jelas dengan hapusnya atau tiadanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum terkait berwenang atau tidaknya Jaksa baik Jaksa Pengacara Negara (pada sengketa keperdataan dan tata usaha negara) maupun Jaksa selaku Penuntut Umum pada perkara pidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mengingat Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Kejaksaan a quo jelas dan tidak terbantahkan bahwa UU Kejaksaan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Jaksa, yaitu tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum di bidang tindak pidana baik tindak pidana 21 umum maupun tindak pidana khusus tetapi Jaksa juga memiliki kewenangan lain seperti bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. - Bahwa Pasal 263 ayat (3) KUHAP a quo memiliki rumusan yang hampir sama dengan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer tetapi Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak menyebutkan secara spesifik jabatan tertentu yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam hal Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan atas suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sementara itu, pada Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer dinyatakan secara expressis verbis bahwa Oditur dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan atas suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Adanya fakta normatif demikian menunjukan ambiguitas dalam pemaknaan (contradictio in terminis) terkait apakah Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau tidak. Dampaknya sangat negatif karena banyak orang beranggapan secara sederhana tanpa pikir panjang bahwa Jaksa tidak berwenang dan seharusnya tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Tentu hal ini bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon I untuk terlibat secara pro aktif dalam penegakan hukum yang berintegritas diharapkan mampu memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. - Bahwa faktanya terdapat kondisi yang sangat mungkin terjadi mengharusan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan berdasarkan hati nurani. Misalnya, terkait adanya kondisi dimana hakim menyatakan barang bukti pada perkara penipuan dinyatakan dalam putusan dirampas untuk negara sementara seyogyanya berdasarkan hati nurani dan kebenaran obyektif serta rasa keadilan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak (mungkin salah 22 satunya korban / pelapor). Sekalipun Jaksa dalam tuntutan telah meminta kepada Majelis Hakim supaya memutuskan agar barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak tetapi putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan Jaksa tersebut rentan sekali dijadikan alat untuk memunculkan isu di masyarakat bahwa Jaksa telah sewenang-wenang melakukan penuntutan dan dianggap tidak mampu bersikap adil sebagai penegak hukum. Selain itu, memang faktanya tidak jarang terdapat kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan terutama Mahkamah Agung baik dalam Putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang menuntut Jaksa seharusnya juga diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Misalnya saja pada perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H (Pemohon Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2024) yangmana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Notaris Hartono, S.H. tersebut dengan adanya kesalahan penerapan hukum berupa pengutipan rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap yang malah dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung untuk membebaskan saudara Hartono, S.H. yang sebelumnya telah diputus pidana penjara dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020 (vide Bukti P-2). Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan terdapat urgensi bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo menerima untuk memeriksa permohonan ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait adanya pergeseran atau perubahan politik hukum yang menuntut keharusan adanya pemberian kewenangan kepada Kejaksaan (in casu Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali. 23 - Bahwa telah terdapat beberapa kali Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung bahkan beberapa kali juga tercatat pernah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Peninjauan Kembali pertama kali dimohonkan jaksa pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Pakpahan di kasasi, hingga dipidana empat tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali (Putusan No 55 PK/Pid/1996). Peninjauan Kembali oleh Jaksa juga dikabulkan Mahkamah Agung untuk putusan bebas Ram Gulumal (Putusan No 3 PK/Pid/2001) dan putusan lepas Soetyawati (Putusan No 15 PK/Pid/2006). Di perkara Pollycarpus Budihariyanto (Putusan No 109 PK/Pid/2007), Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa dikabulkan Mahkamah Agung dengan memperberat pidana di kasasi. Pertimbangan putusan Pakpahan banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Pertimbangan tersebut juga terefleksikan dalam putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa yang menganulir putusan bebas Djoko S Tjandra (Putusan No 12 PK/Pid.Sus/2009). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pengaturan terkait kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU KEJAKSAAN adalah inkonstitusional sesungguhnya malah memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan menegasikan kebebasan hakim di Mahkamah Agung yang selama ini terdapat fakta yang menunjukan bahwa para hakim menerima memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Secara tidak langsung takutnya banyak orang berpendapat Mahkamah Konstitusi malah 24 menjustifikasi bahwa praktik Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan oleh Jaksa dan beberapa kali dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah praktik hukum yang inkonstitusional. Padahal KUHAP tidak melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Bahkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP memberikan ruang kesempatan secara tidak langsung kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yangmana suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sebab logikanya bagaimana mungkin seorang eks Terdakwa yang dinyatakan tidak dipidana ingin mengajukan Peninjauan Kembali agar dipidana atau dipenjara. Sehingga menurut penalaran hukum yang wajar dapat dipahami bahwa memang terdapat politik hukum (rechtpolitiek) di kalangan pembentuk undang-undang pada saat penyusunan KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. - Bahwa sekalipun Pemohon I berprofesi sebagai seorang Jaksa pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetapi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik apabila terdapat suatu ketentuan dalam UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berpotensi atau jelas- jelas melanggar hak konstitusional, maka tidak ada satupun orang dan peraturan perundang-undangan yang dapat menderogasi hak Pemohon I untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu undang- undang (in casu UU Kejaksaan, KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU MAHKAMAH KONSTITUSI). Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami bahwa hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan apapun. Kenyataannya dalam UU Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) juga tidak terdapat larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Jaksa untuk menggunakan hak 25 konstitusionalnya mengajukan dan menghadiri siding uji materi suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan penegakan hukum berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan, KUHAP, dan UU Peradilan Militer a quo. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon II - Bahwa Pemohon II merupakan seorang Warga Negara Indonesia, isteri dari almarhum Rudy Dharmamulya yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/PDT.P/2015/PN.DPS (Bukti P-10) menjadi Ahli Waris Anak yang belum dewasa bernama Richard Dharmamulya, Vanessa Dharmamulya, dan Victoria Dharmamulya berhak untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual aset- aset PT Bali Rich Mandiri. - Bahwa Pemohon II bersama-sama dengan Pemohon I mengajukan permohonan Uji Materi a quo karena memiliki persamaan tujuan dan kepentingan demi memperjuangkan keadilan agar kembali dinyatakan konstitusional kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Karena memang pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 26 - Bahwa Pemohon II merupakan Korban dari tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen-dokumen terkait jual beli aset- aset PT Bali Rich Mandiri yang diduga dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H. yang pada saat proses hukum pidana sedang berlangsung Notaris Hartono, S.H. tersebut malah mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali yang teregistrasi pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023. - Bahwa Mahkamah Konstitusi malah mengabulkan Permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang diajukan oleh Notaris Hartono, S.H. tanpa membuka kesempatan bagi pembentuk undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pemohon II untuk memberikan keterangan terkait adanya urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia yangmana salah satunya, yaitu adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Misalnya saja pada perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H (Pemohon Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2024) yangmana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Notaris Hartono, S.H. tersebut dengan adanya kesalahan penerapan hukum berupa pengutipan rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap yang malah dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung untuk membebaskan saudara Hartono, S.H. yang sebelumnya telah diputus pidana penjara dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020. - Bahwa tiadanya kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali pasca adanya Putusan Mahkamah 27 Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi penghalang bagi Pemohon II selain hanya untuk memperoleh keadilan dalam arti penegakan hukum pidana tetapi juga menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk menguasai atau memperoleh kembali aset-aset PT Bali Rich Mandiri yang telah beralih penguasaan hak nya secara yuridis kepada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak berhak untuk menguasainya. Pemohon II menjadi terhambat atau terhalang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) secara keperdataan untuk memperoleh kembali hak penguasaan aset-aset PT Bali Rich Mandiri. Padahal terlihat jelas terdapat kesalahan penerapan hukum Pengadilan dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 (halaman 32) yang mengutip rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap mengakibatkan berubahnya arah putusan akhir yang semula Notaris Hartono, S.H. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dihukum pidana penjara berubah menjadi dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dalam dakwaannya. Akibatnya, Pemohon II mengalami kerugian materiil senilai Rp 37.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Padahal dari nominal harga kesepakatan Jual Beli Saham PT Bali Rich Mandiri yang disepakati senilai Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) baru ada pembayaran Down Payment senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). - Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka diperoleh informasi serta kesimpulan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang telah nyata-nyata terjadi atas berlakunya beberapa 28 ketentuan dalam Undang-Undang yang diuji pada Permohonan a quo terutama Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II adalah berkaitan dengan hak untuk memperoleh perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara expressis verbis menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II seharusnya tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan pokok permohonan (petitum) Pemohon II bersama-sama dengan Pemohon I pada permohonan a quo yangmana pada intinya Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyatakan Jaksa berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 5. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan dapat disimpulkan bahwa PARA Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal 29 Standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan, KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Mahkamah Konstitusi a quo. III. POKOK PERKARA A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI UU KEJAKSAAN, KUHAP, UU PERADILAN MILITER, DAN UU MAHKAMAH KONSTITUSI A QUO: Ketentuan Rumusan Pasal 30C UU Kejaksaan Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana Ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan (in casu Jaksa) untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah termasuk juga Kejaksaan Republik Indonesia) terkait perkembangan politik hukum (recht politiek) yang menjadi urgensi bagi pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 30 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membuka ruang kesempatan bagi pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah (khususnya Kejaksaan Republik Indonesia) menyampaikan keterangannya terkait adanya politik hukum yang menjadi urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mengingat konstitusi UUD NRI 1945 mengatur bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden / Pemerintah, bahkan terdapat suatu adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum dalam arti undang-undang akan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (het recht hinkt achter de feiten aan). Sehingga sudah seharusnya terdapat pembahasan komprehensif secara obyektif dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang termasuk Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengetahui adanya perkembangan politik hukum yang menjadi urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Berikut merupakan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan: “Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Pasal 263 ayat (3) KUHAP Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Pemohon, Mah kamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauankembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 31 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pasal 266 ayat (3) KUHAP Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI PADA PERMOHONAN UJI MATERI UU KEJAKSAAN, KUHAP, UU PERADILAN MILITER, DAN UU MAHKAMAH KONSTITUSI No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 32 4. Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA PASAL 30C UU KEJAKSAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023, PASAL 263 AYAT (3), PASAL 266 AYAT (2) HURUF B ANGKA 4, PASAL 266 AYAT (3) KUHAP, PASAL 248 AYAT (3) UU PERADILAN MILITER, DAN PASAL 54 UU MAHKAMAH KONSTITUSI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 1. Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats) dan bukan negara hukum berdasarkan kekuasaan semata (machtstaats). Salah satu ciri yang menjadi khas karakteristik negara hukum adalah adanya kepastian hukum (legal certainty) baik dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban maupun pada proses pemberian kewenangan kepada para pejabat pemerintahan. Sementara itu, tujuan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdiri atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kejaksaan secara institusional dan Jaksa secara personal jabatan dibentuk untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jaksa selaku Penuntut Umum pada penanganan perkara pidana baik dalam menyampaikan dakwaan maupun surat tuntutan berorientasi pada upaya pencarian kebenaran materil sebagai wujud penerapan keadilan substantif yang tidak hanya menekankan pada keadilan prosedural belaka. 2. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan secara expressis verbis menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Lebih lanjut, Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan menyatakan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 3. Jaksa sebagai bagian dari pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum baik penyidikan tindak pidana korupsi maupun 33 penuntutan serta kewenangan lainnya tentu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, secara yuridis normatif terdapat ketidakpastian hukum berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana dimana Jaksa selaku Penuntut Umum maupun pada perkara perdata dan tata usaha negara dimana Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara. Padahal Jaksa sebagai suatu profesi penegak hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban bela negara di bidang penegakan hukum demi memperjuangkan kebenaran materil dan keadilan substantif seharusnya dinyatakan tegas berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 4. Bahwa ketidakpastian hukum terkait ada atau tidaknya kewenangan Jaksa selaku penuntut umum dapat dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang tidak mengatur secara eksplisit dapat atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Pasal 263 ayat (3) KUHAP hanya menyatakan atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ambiguitas semakin terlihat jelas menunjukan adanya ketidakpastian hukum apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut disandingkan dengan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer yangmana malah memberikan kewenangan kepada Oditur untuk mengajukan Peninjauan Kembali bahkan tanpa adanya keharusan yuridis-normatif berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Padahal Jaksa adalah satu-satunya pejabat fungsional yang diseluruh dunia disebut sebagai pemilik perkara dengan istila Dominus Litis. Sebab bagaimana mungkin Oditur yang bukan pemilik perkara (dominus litis) diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali sementara Jaksa malah dianggap tidak diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali pada proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Sehingga sudah seharusnya Pasal 263 ayat (3) KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak 34 dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer yang memiliki rumusan hampir sama tersebut terdapat ketidakpastian hukum terkait berwenang atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum (rechtstaats) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Jaksa dan Oditur terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sudah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa dan Oditur juga seharusnya diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa dan Oditur secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun, perbedaannya Oditur pada saat ingin mengajukan Peninjauan Kembali harus memperoleh persetujuan Oditur Jenderal dengan sebelumnya Oditur Jenderal harus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan. Sehingga rumusan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer seharusnya dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan 35 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Oditur berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer” 5. Bahwa Pasal 263 ayat (3) KUHAP secara eksplisit tidak melarang Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Bahkan menggunakan penalaran yang wajar dapat diambil penafsiran bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Penafsiran tersebut sangat wajar dan normal bahkan menjadi sesuatu yang aneh apabila ditafsirkan bahwa yang berwenang mengajukan Peninjauan Kembali sesuai rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah eks terdakwa atau Ahli Warisnya saja. Sebab sesuatu yang sangat mustahil apabila eks terdakwa yang dinyatakan bebas atau lepas mengajukan Peninjauan Kembali agar dirinya dipidana. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan memang terdapat politik hukum (recht politiek) pada saat itu yang menjadi latar belakang pengaturan dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP terkait pengecualian subyek yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu tidak hanya eks Terdakwa atau ahli warisnya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Jaksa juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Namun, sayang sekali Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016, dan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 malah menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Bahkan Mahkamah Konstitusi malah menafsirkan 36 terdapat 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan lain dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP berkaitan dengan Peninjauan Kembali, yaitu sebagai berikut: - Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); - Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; - Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; - Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan; Namun, sebenarnya perkembangan dinamika berhukum baik di Indonesia, Jerman, maupun Belanda menuntut adanya urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas yang terdapat Novum dan Falsum dengan syarat yang ketat. Bahkan Jaksa Agung di Jerman dan Belanda dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Artinya, secara umum memang Peninjauan Kembali memang merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang diperuntukan bagi Terpidana atau Ahli Waris akan tetapi dalam kondisi tertentu seperti adanya Falsum (misalnya kesengajaan melakukan kesalahan dalam penerapan hukum) yang berdampak pada putusan bebas atau putusan lepas, Jaksa perlu diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali tentunya setelah memperoleh persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Larangan bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama apabila ternyata memang terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pada putusan pengadilan apalagi kalau sampai ada Falsum yang melatarbelakanginya. Jaksa menjadi tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk bela negara di bidang penegakan hukum dan korban menjadi tidak dapat memperoleh akses keadilan berupa 37 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6. Bahwa seiring perkembangan zaman terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia. Faktanya, sekalipun belum ada penegasan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam KUHAP kenyataannya telah terdapat beberapa kali Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung bahkan beberapa kali juga tercatat pernah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Peninjauan Kembali pertama kali dimohonkan jaksa pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Pakpahan di kasasi, hingga dipidana empat tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali (Putusan No 55 PK/Pid/1996). Peninjauan Kembali oleh Jaksa juga dikabulkan Mahkamah Agung untuk putusan bebas Ram Gulumal (Putusan No 3 PK/Pid/2001) dan putusan lepas Soetyawati (Putusan No 15 PK/Pid/2006). Pada perkara Pollycarpus Budihariyanto (Putusan No 109 PK/Pid/2007), Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa dikabulkan Mahkamah Agung dengan memperberat pidana di kasasi. Pertimbangan putusan Pakpahan banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Pertimbangan tersebut juga terefleksikan dalam putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa yang menganulir putusan bebas Djoko S Tjandra (Putusan No 12 PK/Pid.Sus/2009). Adanya beberapa putusan pengadilan terkait dengan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa tersebut menunjukan kebenaran dari adanya suatu adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (het recht hinkt achter de feiten aan). Tidak jarang adanya kesalahan penerapan hukum Pengadilan membuat adanya urgensi bagi Jaksa agar diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 7. Bahwa pembentuk undang-undang melihat adanya urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali akhirnya pada tahun 2021 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 38 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepakat memberikan kewenangan atributif bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan aturan dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan diketahui untuk melindungi kepentingan dan hak korban serta negara sebagai penerapan prinsip equal of arms. Mengingat terutama berkaitan dengan putusan bebas dan/atau putusan lepas yang terdapat kesalahan penerapan hukum Mahkamah Agung baik di tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana yang apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP tidak dapat diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Pembentuk undang- undang demi mewujudkan keadilan substansial (substantive justice) dalam rangka menggali kebenaran materil melihat adanya berbagai yurisprudensi pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa sebelumnya dan melihat pada adanya kebutuhan hukum pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia yang tidak jarang pengadilan (Mahkamah Agung) salah dalam menerapkan hukum akhirnya memberikan kewenangan kepada Kejaksaan (in casu Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali. Namun, pada tahun 2023 terdapat permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang diajukan oleh Notaris Hartono, S.H. (in casu Terlapor pada perkara dugaan pembuatan atau penggunaan surat palsu berkaitan dengan jual beli saham PT Bali Rich Mandiri menimbulkan kerugian materiil diderita oleh Pemohon II senilai Rp 37.000.000.000,00) yang teregristrasi pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 sebagaimana tanpa mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang dan pihak Kejaksaan Republik Indonsia memutuskan mengkabulkan pokok permohonan Pemohon untuk membatalkan konstitusionalitas Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit memberikan kewajiban kepada pemerintah (termasuk Pemohon I sebagai seorang Jaksa dan para 39 Jaksa lainnya di seluruh Indonesia) untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon I dan para Jaksa di seluruh Indonesia menjadi terhalang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terutama apabila terdapat kesalahan penerapan hukum Pengadilan (in casu khususnya tetapi tidak terbatas Mahkamah Agung) yang berimplikasi pada adanya putusan bebas dan putusan lepas. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada Butir 1 s/d Butir 7 tersebut dapat dipahami terdapat landasan yang kuat bagi pembentuk undang-undang untuk mencantumkan secara eksplisit adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sebab apabila oditur saja berdasarkan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer dapat mengajukan Peninjauan Kembali, maka Jaksa selaku pemegang asas dominus litis pada perkara pidana seharusnya juga dinyatakan berwenang mengajukan Peninjauan Kembali khususnya dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Hal ini penting agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemaknaan (contradictio in terminis) terkait berhak atau tidaknya pejabat penegak hukum baik Jaksa maupun oditurat mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer secara eksplisit menyatakan, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Namun, demi kepastian hukum dan memenuhi adanya kebutuhan perkembangan politik hukum yang menuntut adanya pemberian kewenangan kepada Jaksa maupun Oditur untuk mengajukan Peninjauan Kembali, maka rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer harus dimaknai atau berubah menjadi seperti berikut: 40 Pasal 263 ayat (3) KUHAP “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”. Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Oditur berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer” 9. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pengaturan terkait kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan adalah inkonstitusional sesungguhnya malah memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan menegasikan kebebasan hakim di Mahkamah Agung yang selama ini terdapat fakta yang menunjukan bahwa para hakim menerima memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Secara tidak langsung takutnya banyak orang berpendapat Mahkamah Konstitusi malah menjustifikasi bahwa praktik Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan oleh Jaksa dan beberapa kali dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah praktik hukum yang inkonstitusional. Padahal KUHAP tidak melarang Jaksa mengajukan 41 Peninjauan Kembali. Bahkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP memberikan ruang kesempatan secara tidak langsung kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yangmana suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sebab bagaimana mungkin seorang eks Terdakwa yang dinyatakan tidak dipidana ingin mengajukan Peninjauan Kembali agar dipidana atau dipenjara. Sehingga menurut penalaran hukum yang wajar dapat dipahami bahwa memang terdapat politik hukum (rechtpolitiek) di kalangan pembentuk undang-undang pada saat penyusunan KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tidak menggunakan haknya untuk meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia beranggapan bahwa isu utama yang Notaris Hartono, S.H. ajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali yang sebenarnya telah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah jelas menyatakan Jaksa tidak seharusnya diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Padahal sebenarnya sangat urgen bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pembentuk undang-undang (in casu DPR dan Presiden) dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait perubahan politik hukum (rechtpolitiek) yang dapat menjelaskan latarbelakang adanya urgensi pemberian kewenangan Kejaksaan (in casu Kejaksaan) mengajukan Peninjauan Kembali dalam perumusan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih 42 dibelakang peristiwa (het recht hink achter de feiten aan). Artinya, politik hukum pada tahun 1981 ketika KUHAP diundangkan dan politik hukum pada tahun 2021 ketika UU Kejaksaan dilakukan perubahan pasti terdapat pergeseran dan/atau perkembangan yangmana seharusnya Mahkamah Konstitusi berkenan meminta keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensitas pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mengingat ketentuan yang diuji oleh Notaris Hartono, S.H. pada saat itu berkaitan dengan konstitusionalitas kewenangan suatu profesi atau jabatan pada institusi tertentu (in casu Kejaksaan Republik Indonesia). Praktik tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merujuk pada aturan dalam Pasal 54 UU MAHKAMAH KONSTITUSI yang menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berkewajiban meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakya, Presiden, dan para pihak terkait apabila memang telah terdapat keyakinan untuk mengeluarkan putusan terhadap suatu permohonan. Pasal 54 UU MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan sebagai berikut, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.” Sehingga jelas dan tidak terbantahkan penghapusan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan melalui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang merujuk pada Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi tersebut menjustifikasi tidak dimintainya keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikatakan melahirkan suatu keadaan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law) yang diatur dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 43 berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi / institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan”. 11. Bahwa memang benar apabila Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi a quo, maka Mahkamah Konstitusi dapat tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi / institusi pemerintahan terkait seperti ketika Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan Pemohon I pada perkara pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan berjuang menutup celah hukum bagi anggota dan pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana teregistrasi pada Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023. Namun, pada permohonan Uji Materi Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan berkaitan konstitusional atau tidaknya kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali seharusnya Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pemeriksaan persidangan dengan memanggil pembentuk undang- undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait perkembangan politik hukum (recht politiek) pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang (in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sebab permohonan tersebut (in casu Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023) berkaitan dengan isu konstitusional atau tidaknya kewenangan suatu institusi atau pejabat tertentu yang masuk dalam cakupan Open Legal Policy atau Kebijakan Hukum Terbuka yang permasalahan terkait konstitusional atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali masih menjadi sesuatu yang bersifat dapat diperdebatkan (debatable). Terlebih terdapat beberapa negara seperti Jerman dan Belanda yang memberikan kewenangan 44 Jaksa melalui Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga sudah seharusnya terhadap permohonan Uji Materi berkaitan dengan isu konstitusionalitasnya suatu kewenangan dan kedudukan institusi dan/atau pejabat tertentu pada suatu ketentuan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi / institusi pemerintahan terkait sekalipun memang terkadang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang yang memiliki kesamaan isu konstitusionalnya suatu norma. 12. Bahwa karena memang terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yangmana diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan tersebut diatur secara tegas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sunguh sangat teramat disayangkan ketentuan tersebut malah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023 tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta tanpa meminta keterangan Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal terdapat perkembangan politik hukum (rechtpolitiek) yang seharusnya dipahami terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui keterangan yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta Kejaksaan Republik Indonesia). Suatu keniscayaan Mahkamah Konstitusi seharusnya memanggil pembentuk undang-undang dan institusi terkait untuk didengarkan atau 45 dimintai keterangan apabila terdapat suatu permohonan yang apabila dikabulkan berpotensi menghapuskan kewenangan suatu institusi atau jabatan tertentu. Terlebih pemberian suatu kewenangan itu termasuk cakupan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) yang menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pemberlakuannya dan harus digarisbawahi bahwa tidak semua Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) dapat dinyatakan inkonstitusional. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Uji Materi UU Kejaksaan pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang permohonan tersebut juga diajukan oleh Pemohon I tidak hanya meminta pembentuk undang-undang untuk memberikan keterangan tetapi juga pihak Kejaksaan Agung dimintai keterangan untuk didengarkan keterangannya terkait pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon I pada perkara tersebut yang menginginkan agar tertutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung dengan mudahnya. Oleh karena itu, terlepas dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, Para Pemohon dengan penuh kerendahan hati melalui permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta Kejaksaan Republik Indonesia diminta atau dihadirkan untuk memberikan keterangan menjelaskan terkait perlu atau tidaknya pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali serta ada atau tidaknya aspek konstitusionalitas Jaksa diberikan kewenangan melakukan Peninjauan Kembali. 13. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang dibentuk dengan tujuan agar adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Oditurat pada penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana koneksitas. Namun, Oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali 46 berdasarkan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer malah tidak diharuskan berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer). Tentu kenyataan normatif demikian menunjukan adanya ketidakharmonisan instrumen hukum yang ada sebagaimana berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum terutama terkait wajib atau tidaknya Oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali berkoordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan demi terwujudnya Integrated Criminal Justice System dimana menempatkan Jaksa sebagai pemilik perkara atau pemegang prinsip Dominus Litis, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon a quo agar menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Oditur berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer”. 14. Bahwa salah satu kewenangan Jaksa yang diatur dalam UU Kejaksaan adalah berkaitan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 47 Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) diperoleh informasi bahwa mekanisme Peninjauan Kembali tidak hanya dikenal pada proses peradilan perkara pidana tetapi juga terdapat pula pada proses peradilan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga apabila dikaitkan dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C UU Kejaksaan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendengarkan adanya perkembangan politik hukum terkait urgensi pemberian kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, maka jelas dan tidak terbantahkan terdapat kerugian konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia khususnya para Jaksa (tidak hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum tetapi juga sebagai Jaksa Pengacara Negara) yang menjadi tidak dapat lagi memperjuangkan rasa keadilan dan kebenaran hukum yang hakiki sebagai upaya bela negara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 30C UU Kejaksaan a quo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Bahwa apabila menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparison approach) diperoleh informasi ternyata Jaksa di Jerman dan Belanda melalui Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Di negara Jerman Pasal 362 ayat (2) Strafprozessordnung [StPO] memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Belanda pada Pasal 457 Wetboek van Strafvordering juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung (Procureur General) untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa waktu terakhir, masalah Peninjauan 48 Kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer. KUHP di negara Belanda mengatur terkait adanya pengajuan Peninjauan Kembali oleh Procureur General tidak terlepas dari adanya paradigma sebagai kontra argumentasi dari pendapat Van Hattum yang menyatakan bahwa “tak adil jika negara bisa terus menuntut warga negara termasuk lewat Peninjauan kembali setelah yang bersangkutan dinyatakan bebas dari dakwaan”. Pendapat Van Hattum tersebut di Belanda hanya persuasif layak ditujukan bagi Terdakwa yang memang tidak bersalah dan tidak sama sekali persuasive bagi pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum karena adanya kejahatan yang mencemari lahirnya putusan bebas (falsum) seperti bukti palsu, kesengajaan hakim melakukan kesalahan penerapan hukum, keterangan palsu, dan adanya praktik suap atau gratifikasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya putusan bebas. Sehingga di Belanda sendiri yang merupakan kiblat dari mindset berhukum Indonesia saat ini memberikan kewenangan kepada Procureur General untuk mengajukan Peninjauan Kembali sekalipun dengan syarat yang super ketat, yaitu adanya Novum dan Falsum. Di Belanda Novum dalam Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas dibatasi berupa: 1) Pengakuan kredibel Terdakwa yang bebas dari tuduhan bahwa memang dirinya pelaku yang sebenarnya, dan 2) hasil penelitian teknis berupa “hard evidence” mengenai kesalahan Terdakwa. Sementara itu, Falsum atau kejahatan yang mencemari lahirnya putusan bebas yang menjadi alasan dapat diajukannya Peninjauan Kembali oleh Procureur General terdiri atas: 1) bukti palsu; 2) keterangan palsu; 3) kejahatan terhadap pejabat atau individu yang terkait suatu proses pidana; atau 4) hakim yang disuap atau menerima janji pemberian hadiah (gratifikasi). Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada salahnya apabila Mahkamah Konstitusi melakukan Judicial Activism yang legitimate berupa Judicial Creativity menyatakan bahwa Jaksa di 49 Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban dan negara (pada perkara tindak pidana korupsi) sebagai wujud penerapan prinsip equal of arms dalam penegakan hukum di Indonesia memang perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali walaupun harus berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi dan harus memenuhi syarat serta ketentuan yang sangat ketat. Terlebih selain telah banyak yurisprudensi di Indonesia yang menunjukan bahwa Jaksa pernah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (lihat penjelasan Butir 6) tetapi juga faktanya terutama pada perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen yang dilakukan oleh Hartono, S.H (Pemohon pada Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023) yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon II senilai Rp 37.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah) terdapat kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Selain itu, alangkah sangat tidak adil apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali berulang kali tetapi Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali walaupun hanya untuk sekali saja membuktikan bahwa memang Terpidana / eks Terpidana itu bersalah melakukan tindak pidana. 16. Bahwa Para Pemohon dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menerima permohonan a quo supaya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengundang beberapa pihak terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendengarkan alasan yuridis adanya politik hukum (rechtpolitiek) bagi pembentuk undang- undang memberikan kewenangan kepada Jaksa dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 50 Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) melakukan Peninjauan Kembali. Hal ini penting agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak menimbulkan gejolak dalam penegakan hukum di Indonesia karena Mahkamah Konstitusi telah memperoleh pemahaman yang sangat komprehensif terkait perkembangan politik hukum yang mendorong pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Jaksa / Kejaksaan melakukan Peninjauan Kembali. Mengingat terdapat adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (het recht hink achter de feiten aan) sebagaimana menurut pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden termasuk Kejaksaan Republik Indonesia terdapat urgensi atau perkembangan politik hukum pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali yang terlihat belum dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga perlu meminta keterangan dari Oditurat Jenderal untuk mengetahui adanya alasan yang sangat logis dan yuridis pemberian kewenangan kepada Oditur dalam Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 17. Bahwa terdapat urgensi bagi Jaksa supaya diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali selaras dengan perkembangan politik hukum Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Apabila membaca pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 yang membebaskan saudara Hartono, S.H. dari pemidanaan ditemukan adanya kekeliruan hakim yang nyata berupa kesalahan normatif Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum (lihat halaman 32) mengutip rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan 51 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap yang malah dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung untuk membebaskan saudara Hartono, S.H. yang sebelumnya telah diputus pidana penjara selama 4 tahun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020. Berikut merupakan rumusan lengkap Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009: Pasal 81 (1) Dokumen pembanding collected yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/pernah dibuat sebelumnya: a. ………………………………………………………………… b. tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/ sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti; c. ………………………………………………., dst. Sementara itu, berikut merupakan rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang dikutip oleh Mahkamah Agung secara sepenggal atau parsial alias tidak lengkap dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 (halaman 32) sebagaimana malah menjadi alasan pembenaran untuk membebaskan saudara Hartono, S.H. dari jeratan hukuman pidana atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukannya: “Bahwa selain itu ternyata dan terbukti pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 374/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017, juga bertentangan dengan dan tidak memenuhi Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yang mensyaratkan Dokumen Pembanding tanda tangan diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun penandatanganan dokumen bukti yang akan diuji kebenarannya. Oleh karena Penuntut Umum selama persidangan tidak mampu memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, maka dengan demikian Penuntut Umum terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok dakwaannya bahwa saksi pelapor 52 tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Saham kepada Nyonya Tri Endang Astuti tanggal 21 Desember 2015, Akta Jual Beli Saham kepada Suryady tanggal 21 Desember 2015, dan pada Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015.” Berdasarkan uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan pada praktiknya sangat diperlukan adanya kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Terlebih pada praktiknya berkaca pada perkara tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh saudara Hartono, S.H. tersebut merujuk pada adanya kesalahan penerapan hukum dan ketidakjelasan pengadilan (in casu Mahkamah Agung) dalam mempertimbangkan fakta persidangan baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (yang diajukan oleh Terdakwa) perlu ada pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 telah secara nyata serampangan dan tidak tepat dalam menerapkan hukum (in casu ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009). Sebab semua Dokumen Pembanding yang menjadi dasar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 374/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yaitu tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan terlepas dari dikabulkan atau tidak, Kejaksaan (in casu Jaksa) sudah seharusnya diberikan 53 kewenangan yang sama untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara proporsional untuk melindungi kepentingan keadilan bagi korban termasuk bagi negara (misalnya juga pada perkara tindak pidana korupsi selain hanya pada perkara tindak pidana umum). 18. Bahwa memang benar terdapat berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan seperti mekanisme Banding dan Kasasi. Namun, pada praktiknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat membohongi diri bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti juga mengetahui adanya posibilitas bahkan kenyataan empiris pada beberapa Putusan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali atas permohonan Terdakwa yang menunjukan terdapat kekeliruan secara nyata dilakukan Mahkamah Agung baik dalam menilai fakta peristiwa dan fakta hukum maupun penerapan hukum. Salah satu contoh kekeliruan penerapan hukum yang nyata dan berdampak sangat besar berupa ketidakadilan dirasakan oleh Saksi Korban (in casu Pelapor/Pemohon II) suatu tindak pidana terdapat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021. Akibat dari penghapusan secara sepihak kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali yangmana kewenangan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan menimbulkan ketidakadilan bagi Saksi Korban (in casu Pelapor atau Pemohon II) yang selain tidak dapat memberikan efek jera kepada Hartono, S.H. selaku Pemohon pada Perkara Nomor 20/PUU- XXI/2023 atas tindak pidana dugaan perbuatan pemalsuan surat yang dilakukannya tetapi juga secara keperdataan harus mengalami kerugian kehilangan aset berupa saham senilai kurang lebih 37 s/d 38 miliar rupiah. Karena pengadilan (in casu Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali) sekalipun mengutip Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara serampangan dan tidak lengkap telah memutuskan dakwaan Penuntut Umum terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Bali Rich Mandiri tidak terbukti sehingga Terpidana (in casu HartonO, S.H.) harus dibebaskan dari pemidanaan, maka menjadi kecil posibilitas bagi Pemohon II untuk berhasil berjuang 54 memperoleh keadilan dan hak keperdataan melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) terhadap penguasaan saham senilai kurang lebih 37 s/d 38 miliar rupiah yang telah dialihkan dengan dugaan secara melawan hukum terdapat unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Sehingga jelas dengan dalih untuk mewujudkan keadilan prosedural yang menginginkan agar Jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali karena dirasa sudah cukup ada mekanisme upaya hukum seperti Banding dan Kasasi yang diberikan oleh Undang-Undang (in casu KUHAP), negara secara tidak langsung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana menjadi hambatan besar bagi Jaksa (mewakili kepentingan negara memperjuangkan keadilan termasuk bagi Saksi Korban) untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah gagal dalam melindungi hak asasi manusia (in casu Pemohon II) yang berhak memperoleh perlindungan terhadap hak kebendaan yang dimilikinya. Menjadi sesuatu yang sangat ganjal dan tidak sesuai dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum apabila terhadap Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali (in casu seperti Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021) yang jelas- jelas terdapat kekeliruan nyata hakim dalam menerapkan hukum mengutip ketentuan secara sembrono dan tidak lengkap atau memutuskan menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana (in casu Hartono, S.H) tanpa adanya Novum, Jaksa tidak diberikan kewenangan secara proporsional dalam kedudukan yang seimbang untuk mengajukan Peninjauan Kembali padahal terdapat urgensi bagi Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi Korban suatu perbuatan tindak pidana. Pertanyaan sederhana, “bagaimana perasaan kita (coba Yang Mulia Majelis Hakim merenung sejenak) apabila keadilan substantif tidak dapat terwujud karena terkendala aturan prosedural yang membatasi atau melarang ditempuhnya suatu upaya hukum hingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang sangat besar?” Jawabannya pasti kita akan merasa sangat sedih 55 dan kecewa terhadap realita penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat tugas dan kewajiban bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan peran sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dengan memutuskan permohonan a quo seadil-adilnya melihat, mendengar, dan mempertimbangkan perspektif berbagai pihak, yaitu tidak hanya Terdakwa atau Ahli Warisnya tetapi juga Saksi Korban tindak pidana, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan, dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang dalam kaitannya dengan adanya perkembangan politik hukum yang menjadi landasan pengaturan terkait pemberian kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, wajar terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan a quo Para Pemohon berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan membuka ruang diskusi dan perdebatan normatif melalui sidang pemeriksaan untuk mengetahui secara komprehensif terkait pergeseran politik hukum yang menjadi landasan bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana awalnya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. 19. Bahwa sebagai suatu pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo yangmana memang sesungguhnya terdapat anomali pada praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukan adanya kekeliruan secara nyata ditunjukan oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali atas permohonan Terdakwa atau Ahli Warisnya, Mahkamah Konstitusi dapat melihat dari adanya kejanggalan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 yangmana Ketua Kamar Pidana pada saat itu yang bernama Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. malah berbeda pendapat dengan 2 (dua) hakim lainnya. Ketua Kamar Pidana malah menyatakan Dissenting Opinion yangmana seharusnya Mahkamah Agung menolak mengabulkan permohonan 56 Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa Hartono, S.H., yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu Putusan Kasasi Nomor 534 K/Pid/2020 tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Juris telah mengadili Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara a quo sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata; b. Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali telah didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan yaitu antara lain keterangan saksi korban Hartati yang didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumnya ditandatangani oleh 4 (empat) orang Pejabat Polri bagian forensik yaitu: 1) H. Sutarjo, S.H, M.H Ajun Komisaris Polisi; 2) Rochani, S.Kom, Komisaris Polisi; 3) Eri HErmansyah, ST, Ajun Komisaris Polisi; 4) Siswanto, S.H, M.H, Komisaris Besar Polisi; Yang isinya berkesimpulan bahwa 3 (tiga) buah tanda tangan Hartati bukti (QT) yang terdapat pada 3 (tiga) eksemplar jual beli saham masing-masing bertanggal 21 Desember 2015 adalah non identic atau tanda tangan yang berbeda atau palsu, dengan demikian perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP; c. Bahwa bukti PK-1. PK-2 dan PK-3 bukan keadaan baru menurut Pasal 263 Ayat (1) huruf a karena bukti PK-1 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1032/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 27 Mei 2019 yang putus perkara Peninjauan Kembali Nomor 635 PK/PDT/2020 putus tanggal 18 November 2020, Bukti PK-2 berupa Informasi detail Perkara Perdata Nomor 1032/Pdt.G/2018/Pn. Dps tanggal 5 Februari 2021, demikian pula 57 Bukti PK-3 berupa fotokopi informasi Uji Otentikasi Tandatangan Nomor Dokumen Graft 2005-803 baru dibuat tanggal 8 Mei 2020 dengan demikian bukti PK-1 sampai dengan PK-3 dibuat atau terbit menjelang dan sesudah Putusan Kasasi yang menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tanggal 30 Juni 2020, bukanlah novum karena pengertian bukti baru (novum) adalah bukti yang berbentuk surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama sebelum perkara a quo putus namun fakta yang sudah ada dalam bentuk surat tersebut belum diajukan. 20. Bahwa sangat penting bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemanggilan terhadap eks Ketua Kamar Pidana bernama Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. yang memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) pada saat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memutuskan membebaskan Hartono, S.H., H. Sutarjo, S.H, M.H Ajun Komisaris Polisi, Rochani, S.Kom, Komisaris Polisi, Eri Hermansyah, ST, Ajun Komisaris Polisi, dan Siswanto, S.H, M.H, Komisaris Besar Polisi atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi perlu memanggil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI untuk dimintai keterangan sebagai Saksi agar mengetahui secara sungguh terkait keabsahan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yangmana hasil pemeriksaan tersebut malah dinyatakan tidak sesuai prosedur oleh Mahkamah Agung dengan mengutip rumusan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara sembrono dan tidak lengkap dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hartono, S.H. selaku Terdakwa sebagaimana diuraikan pada Butir 12. Padahal sesungguhnya semua Dokumen Pembanding yang digunakan telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Sehingga jelas dan tidak 58 terbantahkan telah terdapat kekeliruan hakim secara nyata dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 yangmana menunjukan terdapat urgensi dan/atau alasan yuridis yang logis bagi Jaksa untuk diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Terlebih apabila kekeliruan tersebut menimbulkan kerugian sangat teramat besar bagi Saksi Korban (Pelapor). Mengingat Jaksa selaku penegak hukum yang merupakan abdi negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya jaminan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. 21. Bahwa mengingat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 termasuk dalam dokumen rahasia, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia selain sebagai Pihak Terkait tetapi juga sebagai Saksi dengan membawa Berkas Perkara (in casu Perkara 41 PK/Pid/2021) yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.3741/DTF/2017. 22. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yangmana akhirnya Jaksa / Kejaksaan dan Oditur dinyatakan memang berwenang mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan pokok permohonan (petitum), maka rumusan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP a quo akan menjadi bertentangan dengan putusan tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum melanggar Prinsip Negara Hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, kecuali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa atau Oditur putusan dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat.” Oleh karena itu, Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP apabila permohonan a quo berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada Jaksa dan Oditur untuk mengajukan 59 Peninjauan Kembali dikabulkan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, kecuali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa atau Oditur putusan dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat.” Begitu pula dengan Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula” apabila permohonan Pemohon berkaitan dengan pemberian kewenangan Jaksa dan Oditur mengajukan Peninjauan Kembali dikabulkan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena kedepannya sudah tidak relevan untuk diberlakukan. 23. Bahwa terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi memang telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan terkait dengan isu konstitusionalitas Peninjauan Kembali, yakni pada Paragraf [3.22] sebagai berikut: “ … bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 60 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran 61 paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi.” Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memutus dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981; Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun 62 putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu: 1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.” Namun, pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia saat ini merujuk pada perkara dugaan pemalsuan surat / dokumen yang dilakukan oleh Hartono, S.H. bersama-sama dengan pelaku lainnya yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 37.000.000.000 terhadap Pemohon II tentu mekanisme Peninjauan Kembali bagi Jaksa sangat diperlukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia Pemohon II selaku Korban yang mencari keadilan. Terlebih sebagaimana telah dijelaskan pada Butir 16 s/d Butir 18 permohonan a quo terdapat kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Memang benar dalam kondisi yang normal yang tidak terdapat kesalahan penerapan hukum menimbulkan kerugian bagi korban esensi Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia Terdakwa dan/atau Ahli Warisnya. Pertanyaannya, lantas apakah Mahkamah Konstitusi mau 63 membiarkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi terhadap Korban tindak pidana dalam hal adanya putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang terdapat kekeliruan penerapan hukum yang nyata dengan tidak memberikan konstitusionalitas kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sementara Korban harus menanggung penderitaan mengalami kerugian selamanya akibat ketiadaan mekanisme formil untuk memperjuangkan kebenaran materiil dan keadilan? Bukankah Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal konstitusi sebagai the guardian of constitution salah satunya memastikan agar penegakan hukum di Indonesia tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara? Mahkamah Konstitusi harus membuka mata hati bahwa memang benar pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia terkadang ada berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan terjadi mempengaruhi arah putusan akhir suatu perkara yang membuat adanya kesengajaan untuk menerapkan hukum yang salah pada suatu perkara guna menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat melihat pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana sebelum Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban tindak pidana sebagai wujud penerapan prinsip equal of arms dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa adalah sebagai wujud mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terlebih faktanya memang terdapat beberapa negara yang memberikan kewenangan kepada Jaksa melalui Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi untuk mengajukan Peninjauan Kembali seperti Belanda dan Jerman. Oleh karena itu, yang dimaksud empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 terdiri atas: 64 Pertama, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak). Kedua, Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya .Keempat, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. Kesemuanya itu merupakan empat landasan pokok Peninjauan Kembali dalam keadaan normal apabila tidak terdapat kesalahan penerapan hukum hakim yang jelas-jelas terlihat nyata baik karena adanya maupun tidak adanya pengaruh kejahatan yang mencemari lahirnya suatu putusan bebas (falsum). Artinya, keempat landasan pokok tersebut dapat disimpangi atau dengan kata lain seharusnya Jaksa melalui Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi seperti di Belanda dan Jerman dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila terdapat kesalahan penerapan hukum hakim yang jelas-jelas terlihat nyata terutama karena pengaruh kejahatan yang mencemari lahirnya suatu putusan bebas (falsum) ditambah dengan adanya bukti baru (novum) seperti pengakuan kredibel terdakwa yang bebas dari tuduhan atau hasil penelitian teknis berupa ”hard evidence” mengenai kesalahan Terpidana. 24. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dinyatakan secara expressis verbis sebagai berikut: “Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan 65 segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi.” Berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tersebut terdapat argumentasi untuk menunjukan bahwa terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau dengan kata lain setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi menjadi yakin bahwa memang benar seharusnya ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 kembali dinyatakan konstitusional karena memang terdapat kebutuhan hukum atau urgensi pada praktik penegakan hukum di Indonesia yang menuntut adanya pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu sebagai berikut: - Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 mengakui bahwa pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia terdapat kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Artinya, dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan substantif yang menjadi postulat atau orientasi utama penegakan hukum (terutama hukum pidana), maka sudah seharusnya Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan Peninjauan Kembali. Sebab bagaimana mungkin kebenaran materil dan keadilan substantif menjadi tidak terwujud hanya karena ketiadaan mekanisme formil prosedural berupa kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali hanya karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 66 melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023. Padahal sebelumnya kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yangmana pemberian kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali tersebut sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 yang tegas menyatakan bahwa jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi. Pasal 30 C huruf h UU Kejaksaan merupakan ketentuan Lex Specialis dan Lex Posterior dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dibentuk berdasarkan proses legislasi menyatakan bahwa Kejaksaan / Jaksa berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan Penjelasan Umum yang menunjukan adanya pergeseran paradigma atau politik hukum diuraikan sebagai berikut: “Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” - Memang benar bahwa terdapat proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan 67 kesalahan Terdakwa. Namun, praktiknya terdapat kesalahan penerapan hukum di Mahkamah Agung terutama dalam kaitannya dengan perkara dugaan pemalsuan surat pada perjanjian jual beli saham PT Bali Rich Mandiri yang dilakukan oleh HartonO, S.H. dan para pelaku lainnya menimbulkan kerugian sangat besar mencapai 37 miliar rupiah terhadap Pemohon II selaku korban. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Butir 17 permohonan a quo bahwa Mahkamah Agung telah mengutip Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 secara tidak lengkap yang mengubah arah putusan dari sebelumnya ditingkat kasasi Hartono, S.H. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun berubah menjadi bebas dari segala dakwaan Jaksa pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021. Sehingga sangat tidak adil apabila Jaksa demi kepentingan mewujudkan keadilan substantif dan kebenaran materil dilarang mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan adanya pergeseran paradigma mengenai “keadilan” dalam kaitannya dengan kewenangan Peninjauan Kembali yang tidak lagi ditujukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia Terpidana / Ahli Warisnya tetapi juga Hak Asasi Manusia Korban / Ahli Warisnya. Sangat tidak adil apabila Jaksa tidak diberikan kewenangan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas yang mengandung kesalahan penerapan hukum tetapi Terpidana / Ahli Waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 diketahui bahwa Terpidana / Ahli Waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali berulang kali lebih dari satu kali. 25. Bahwa terakhir sebagai argumentasi penutup permohonan ini Para Pemohon ingin menyampaikan tulisan sebagai berikut: “Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Merupakan Upaya Untuk Menjaga Marwah Peradilan Sebagai Tempat Untuk Para Pencari Keadilan” 68 Industrialisasi hukum yang berimplikasi pada lahirnya banyak mafia hukum ada di segala lini proses peradilan yang terkadang tidak hanya melibatkan oknum Advokat bahkan Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Jaksa, Panitera, maupun Hakim. Sederhananya, Para Pemohon ingin menyampaikan bahwa profesi apapun yang berkaitan dengan bidang hukum pasti ada potensi penyimpangan berupa Kasih Uang Habis Perkara (KUHP). Sehingga tidak tepat apabila argumen ad hominem menunjukan kesesatan berpikir berupa Strawman Fallacy digunakan untuk mengklaim secara sepihak bahwa Jaksa tidak perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan banyak ditemukan pada praktik empiris penegakan hukum di Indonesia oknum Jaksa yang melakukan pemerasan, jual beli perkara, dan berbagai perbuatan menunjukan sikap arogan di masyarakat. Sebab bukan sesuatu yang mustahil potensi permainan mafia hukum yang identik dengan suap dan gratifikasi terjadi pada ruang lingkup institusi Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang berujung pada adanya realita yang kita sama-sama ketahui munculnya istilah “Putusan by Request”. Praktiknya, bias saja memang Jaksa tidak mengetahui adanya kong kali kong antara oknum Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa dengan Hakim atau Panitera yang akhirnya tercipta Putusan Bebas atau Putusan Lepas akibat adanya kejahatan yang menyertainya atau bahasa kerennya dikenal dengan sebutan “Falsum”. Artinya, tidak semua Putusan Bebas atau Putusan Lepas disebabkan oleh adanya ketidakprofesionalan Jaksa dalam bekerja tetapi di negara Indonesia tidak jarang ditemukan adanya praktik siram menyiram yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempengaruhi putusan pengadilan terhadap dirinya. Sehingga terdapat posibilitas adanya kesalahan penerapan hukum Pengadilan pada suatu perkara akibat adanya beban Hakim dan Panitera telah menerima siraman sejumlah uang dari Terdakwa membuat adanya suatu keniscayaan lahirnya putusan bebas atau putusan lepas yang disertai dengan berbagai pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang terlalu dipaksakan alias mengada-ada untuk menjustifikasi pembebasan 69 atau pelepasan terhadap Terdakwa. Itulah salah satu alasan mengapa Jaksa sangat perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Terlebih di Belanda sendiri menurut informasi yang Para Pemohon peroleh katanya Procureur General disana dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan super ketat, yaitu adanya Bukti Baru (Novum) dan/atau kejahatan yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas / lepas seperti Bukti Palsu, keterangan Palsu, atau Suap dan Gratifikasi. Kalaupun masyarakat takut kewenangan Jaska untuk mengajuka Peninjauan Kembali berpotensi disalahgunakan, maka solusinya bukan pengamputasian atau penghapusan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali tetapi penerbitan aturan berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali disertai dengan adanya persetujuan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi melalui ekspose atau gelar perkara secara berjenjang. Kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sering memperoleh penolakan oleh kalangan Advokat menurut kami Para Pemohon itu karena ada 2 (dua) alasan utama, yaitu kalau tidak karena adanya trauma berhadapan dengan oknum Jaksa yang mata duitan dan sewenang-wenang menjadikan Terdakwa sebagai ATM Berjalan pasti alasan lainnya itu takut nanti kliennya dipidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa mengakibatkan tidak cairnya success fee yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Jasa Hukum (PJH). Oknum Advokat yang nakal pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar kliennya diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan bahkan bukan tidak mungkin dengan cara membuat mata Hakim dan Panitera menjadi hijau karena melihat uang yang jumlahnya sangat banyak melebihi gaji dan tunjangan mereka setiap bulan. Artinya, secara sederhana pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali secara bertanggung jawab setelah memperoleh persetujuan Jaksa Agung merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat membantu menjaga marwah Pengadilan di bawah 70 naungan Mahkamah Agung agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, besar harapan kami selaku Para Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan kami ini untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. 26. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 30C UU Kejaksaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer, dan Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; 71 c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana” yang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional dengan tidak menggunakan kewenangannya untuk meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden / Pemerintah, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang menjadi politik hukum salah satu ketentuan dalam UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa) dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga rumusan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana 72 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap sesuai dengan rumusan awal sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023; 3. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”. Sehingga rumusan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berubah menjadi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan 73 peninjauan kembali oleh Jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”. 4. Menyatakan bahwa Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, kecuali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa atau Oditur putusan dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat.” Sehingga rumusan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berubah menjadi “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, kecuali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa atau Oditur putusan dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat”. 5. Menyatakan bahwa Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali 74 apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Oditur berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer”; 7. Menyatakan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi / institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan”. Sehingga rumusan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 75 berubah menjadi “Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi / institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan”; 8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali Jaksa pada perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang turut serta dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H. (Pemohon Uji Materi UU Kejaksaan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023) Peninjauan Kembali Jaksa terhadap Terpidana atas nama Asral Bin Sholeh; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Bukti Pengembalian Memori Peninjauan Kembali Jaksa pada perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang turut serta dilakukan oleh Notaris Hartono, S.H. (Pemohon Uji Materi UU Kejaksaan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 76 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Pemohon I; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jaksa; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Pemohon II dan Penetapan Ahli Waris. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 77 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021), Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997), dan Pasal 54 UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 78 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, dan Pasal 54 UU MK, yang rumusannya masing- masing sebagai berikut: Pasal 30C huruf h UU 11/2021: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan; 79 b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.” Pasal 263 ayat (3) KUHAP: “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP: “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; b. apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 1. putusan bebas; 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.” Pasal 266 ayat (3) KUHAP: “Pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.” Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997: “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, 80 Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Pasal 54 UU MK: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SK Pengangkatan Jaksa [vide Bukti P-8, dan Bukti P-9] mendalilkan memiliki hak konstitusional atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak manusia, kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian hukum, dan memiliki hak atas bela negara. Menurut Pemohon I hak-hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan karena kewenangan jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali menjadi hilang karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diputus tanpa mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang, in casu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UU MK. Lebih lanjut, dibatalkannya Pasal 30C huruf h UU 11/2021 melalui putusan a quo menurut Pemohon I akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila jaksa dilarang mengajukan upaya peninjauan kembali, akan tetapi oditur sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 dapat mengajukan peninjauan kembali tanpa berkoordinasi dengan kejaksaan dan berlakunya Pasal 263 ayat (3) KUHAP menunjukkan ambiguitas pemaknaan terkait apakah jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali atau tidak. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerugian konstitusional, menurut Pemohon I terdapat kebutuhan dan urgensi memberikan kewenangan kembali kepada kejaksaan atau jaksa untuk dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. 3. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan WNI [vide Bukti P-10] yang mendalilkan menjadi korban dari tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen-dokumen terkait jual beli aset-aset PT Bali Rich Mandiri, akan tetapi pelaku dibebaskan dalam peninjauan kembali yang sebelumnya pada tingkat kasasi telah diputus 81 pidana penjara, padahal menurut Pemohon II terdapat kesalahan penerapan hukum. Namun, oleh karena dibatalkannya kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali maka menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk memeroleh keadilan. Sehingga, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional berupa hak perlindungan terhadap hak benda atau hak milik di bawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki persamaan tujuan dan kepentingan memperjuangkan keadilan agar kewenangan jaksa mengajukan upaya peninjauan kembali dapat dinyatakan konstitusional. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menerangkan dirinya adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [vide Bukti P-8 dan Bukti P-10]. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu jaksa terhalang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, karena ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, dan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka anggapan kerugian yang dimaksudkan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam permohonan a quo. 82 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, dan Pasal 54 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, jaksa sebagai bagian dari pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi penegakan hukum secara yuridis normatif namun terdapat ketidakpastian hukum berkaitan dengan berwenang atau tidak berwenang untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Ketidakpastian hukum tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang tidak mengatur secara eksplisit kewenangan jaksa mengajukan upaya peninjauan kembali. Terlebih lagi, apabila disandingkan dengan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 yang memberikan kewenangan kepada oditur untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa berkoordinasi dengan kejaksaan. Oleh karena itu, Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, larangan bagi jaksa untuk mengajukan upaya peninjauan kembali sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terutama apabila ternyata memang terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pada putusan pengadilan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 karena memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali 83 tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UU MK, memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia. 4. Bahwa menurut para Pemohon, sudah seharusnya terhadap permohonan uji materi berkaitan dengan isu konstitusionalitas suatu kewenangan dan kedudukan institusi dan/atau pejabat tertentu, Mahkamah wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden serta instansi/institusi pemerintahan terkait. 5. Bahwa menurut para Pemohon, dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban dan negara sebagai wujud penerapan prinsip equal of arms dalam penegakan hukum di Indonesia, jaksa perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali walaupun harus dengan persetujuan Jaksa Agung dan memenuhi syarat serta ketentuan yang sangat ketat. Terlebih, telah banyak yurisprudensi di Indonesia yang menunjukkan bahwa jaksa pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon pada pokoknya kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut. 1. Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Kejaksaan Republik Indonesia (in casu jaksa) dapat mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga rumusan Pasal 30 huruf h UU 11/2021 tetap sesuai dengan rumusan awal sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023. 2. Pasal 263 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”. 84 3. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, kecuali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa atau Oditur putusan dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat.” 4. Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk Putusan Bebas atau Putusan Lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh Oditur berdasarkan persetujuan Oditur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer”; 5. Pasal 54 UU MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden serta instansi/institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena terhadap konstitusionalitas sepanjang norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah pernah diajukan pengujian dalam Permohonan Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang putusannya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023 dan telah dinyatakan 85 inkonstitusional. Oleh karena itu, sebelum menilai konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena terhadap norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, maka terhadap norma Pasal a quo eksistensinya sudah berubah tidak sebagaimana norma yang termaktub dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebelum ada putusan Mahkamah a quo. Dengan demikian, terhadap pengujian norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Sehingga, pengujian konstitusionalitas norma a quo dapat diajukan. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dapat diajukan pengujian konstitusionalitasnya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal a quo lebih lanjut bersama-sama dengan norma pasal-pasal lainnya yang diajukan pengujian oleh para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, meskipun yang dipersoalkan para Pemohon terdapat beberapa norma dalam beberapa undang-undang, namun 86 setelah dicermati oleh Mahkamah pada pokoknya adalah berkenaan dengan kewenangan jaksa untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas kewenangan jaksa/oditur mengajukan peninjauan kembali sebagaimana termasuk yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian Pasal 54 UU MK yang diajukan para Pemohon dalam perbaikan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa ihwal perbaikan permohonan, Pasal 43 ayat (2) PMK 2/2021 mencantumkan: “Perbaikan Permohonan sebagaimana selain dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: … b. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal. c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.” Dalam perkara a quo, objek permohonan dalam Permohonan awal yakni Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Pasal 263 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, sedangkan dalam perbaikan Permohonan ditambahkan dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP serta Pasal 54 UU MK. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah penambahan objek permohonan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 43 ayat (3) huruf b PMK 2/2021 karena memiliki keterkaitan dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal yakni berkaitan dengan pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Sementara itu, penambahan objek permohonan Pasal 54 UU MK dalam perbaikan permohonan tidak memiliki keterkaitan dengan substansi 87 norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal karena Pasal 54 UU MK berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk meminta keterangan pihak- pihak yang dianggap memiliki urgensi dan relevansi dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karena itu, penambahan objek permohonan Pasal 54 UU MK oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara [vide Pasal 43 ayat (3) huruf c PMK 2/2021]. Terlebih, hal tersebut telah disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024, bertanggal 31 Juli 2024, hlm. 12-13]. Oleh karena itu, penambahan objek permohonan pengujian Pasal 54 UU MK haruslah dikesampingkan, karena hal tersebut berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat formil dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pengujian norma a quo. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan objek permohonan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 yang pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan jaksa/oditur untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Terhadap pokok permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan tambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Mahkamah telah memutus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 bahwa penambahan kewenangan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan a quo, Mahkamah menjelaskan dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Lebih lanjut, dalam putusan a quo, Mahkamah menilai penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa khususnya dalam hal pengajuan peninjauan kembali 88 terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa selain pertimbangan hukum di atas, putusan a quo juga mendasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 yang menyatakan peninjauan kembali secara limitatif hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Pertimbangan hukum putusan a quo antara lain sebagai berikut. “ … bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan 89 yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi”; Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya bahwa baik terpidana maupun jaksa/penuntut umum telah diberikan hak yang sama untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. “ … Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981; Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan 90 rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu: 1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;” Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum ketiga putusan di atas, Mahkamah telah secara tegas dan jelas menjawab bahwa penambahan kewenangan peninjauan kembali oleh Jaksa bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa. Sementara itu, dalam permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa inkonstitusionalitas Pasal 30C huruf h UU 11/2021 justru menimbulkan ketidakpastian dan pengabaian tanggungjawab jaksa dalam mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban dan negara sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan kata lain, hingga saat ini, Mahkamah belum menemukan alasan konstitusional yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebelumnya, sehingga berkenaan dengan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa harus mengikuti putusan Mahkamah dimaksud. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menurut para Pemohon tidak mengatur secara eksplisit dapat atau tidaknya jaksa mengajukan upaya peninjauan kembali, menurut Mahkamah untuk memahami ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang juga telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana dikutip di atas. Dalam hal ini, Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa jaksa/penuntut umum tidak dapat mengajukan 91 permohonan peninjauan kembali karena falsafah yang mendasari peninjauan kembali adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya, sedangkan jaksa/penuntut umum telah diberi kesempatan yang cukup dalam menggunakan kewenangannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang juga dimohonkan dalam permohonan para Pemohon a quo. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 263 ayat (3) KUHAP dimaknai sebagaimana dalam petitum permohonannya adalah tidak sejalan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyandingkan dengan kewenangan oditur untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997, berbeda dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang secara limitatif menentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali, sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bebas (tidak bersalah) atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan adanya upaya hukum peninjauan kembali, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 perlindungan hukum yang utama adalah ditujukan untuk kepentingan terdakwa, sedangkan jaksa telah diberi kesempatan yang cukup berdasarkan kewenangannya untuk membuktikan dakwaan atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama esensi norma Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 adalah tidak berbeda dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menguntungkan terdakwa, di mana hal tersebut juga tidak kalah pentingnya untuk diberikan perlindungan hukum yang sama sebagaimana esensi yang terdapat dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP. 92 Dengan demikian, jika mengikuti prinsip/asas kekuatan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes maka pemberlakuan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 juga harus disamakan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, hakim yang memutus perkara permohonan peninjauan kembali yang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 seharusnya berpedoman pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Sebab, putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa tidak selalu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, dikarenakan pada diri terdakwa terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.4] Bahwa sementara itu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, setelah Mahkamah mencermati dalil para Pemohon a quo, telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan, namun Mahkamah dapat memahami esensi yang dimaksudkan dari dalil yang diajukan. Dalam permohonannya, para Pemohon hanya menyatakan apabila permohonan a quo dikabulkan, dalam arti jaksa dinyatakan berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali maka rumusan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP akan melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [vide permohonan hlm. 44]. Terhadap hal tersebut, secara a contrario, oleh karena dalam putusan a quo kembali menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali maka Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP tidak melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dengan tidak dikabulkannya pengujian konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan dalil para Pemohon a quo lebih lanjut. Dengan demikian, dalil 93 para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 248 ayat (3) UU 31/1997 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat formil dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 94 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 95 Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari