63/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 63/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Utari Sulistiowati Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Legenda Wisata Blok K 5/1, RT/RW. 001/019, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Edwin Dwiyana Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Irigasi Danita 19 Blok E.2 Nomor 9, RT/RW. 006/014, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2023, memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.; Irawan Santoso, S.H.; Irlan Superi, S.H, M.H.; Nora Yosse Novia, S.H., M.H.; Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H.; Ali Wardi, S.H.; Dedy Setyawan, S.H.; Edi Gustia Bahri, S.H.; Muhammad Ridwan Drachman, S.H.; Eka Nuryawan, S.H.; dan Furqan, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Masyumi, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 2 64, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor 63/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Juli 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan hak uji materil terhadap Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie), yang selanjutnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)” (bukti P-2), yang berbunyi: a. Pasal 1765 KUH Perdata: “Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.” b. Pasal 1766 KUH Perdata: “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, 3 biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.” c. Pasal 1767 KUHPerdata: “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang- undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang- undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.” d. Pasal 1768 KUHPerdata: “Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sepanjang dimaknai sebagaimana uraian sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945,” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu produk hukum yang sebelumnya dipergunakan oleh Hindia Belanda berlandaskan pada Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgelijk Wetboek voor Indonesie, yang mana berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, maka dinyatakan tetap berlaku sebagai perundang-undangan yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia, yang derajatnya adalah setara 5 dengan undang-undang, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan para Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, 6 kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (bukti P-3). Oleh karenanya, para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata terhadap UUD 1945. 5. Bahwa kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon antara lain: - Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” - Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” - Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Di mana para Pemohon tengah memperjuangkan haknya, untuk membela kepentingannya untuk hidup dalam negara sesuai dengan bentuk republik, untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadat menurut agamanya, serta mendapatkan jaminan menjalankan perekonomian dengan berlandaskan asas kekeluargaan, yang telah dijamin dalam UUD 1945 dimaksud. 7 Oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional atas penyelenggaraan negara berbentuk republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, menjalankan kehidupan agama dan beribadah menurut agama sebagaimana jaminan dari negara sesuai maksud dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan menjalankan kehidupan perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa ketiga, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Pemohon I 6.1. Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201026003610003 (bukti P-5 ), yang mana Pemohon I juga duduk sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, dan Pemohon I pernah melakukan perikatan perjanjian utang piutang berlandaskan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M., Notaris yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat, yang mana Pemohon I mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud (bukti P-6). 6.2. Bahwa perjanjian hukum yang dibuat Pemohon I a quo, dengan menetapkan adanya bunga/interest di dalamnya, berlandaskan pada Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata yang mana suatu perjanjian diperbolehkan untuk memungut bunga/interest. 6.3. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 1765 KUH Perdata dengan tegas memberikan landasan bahwa dalam suatu perjanjian, dibolehkan untuk memungut bunga, yang mana hal itu dimanfaatkan oleh pihak kreditur yang terlibat dalam pembuatan perjanjian a quo kepada Pemohon I untuk mematok adanya bunga, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian. 8 6.4. Bahwa oleh karenanya, Pemohon I sangat dirugikan dengan adanya klausul Pasal 1765 KUH Perdata dimaksud, yang menyebabkan Pemohon I mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga sesuai perjanjian, yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dimaksud. 6.5. Bahwa ketika Pemohon I hendak membayar utang pokok kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama a quo, namun mengalami penolakan oleh kreditur yang mewajibkan Pemohon I harus membayarkan bunga sesuai dengan yang diperjanjian. Yang mana hal dimaksud bersesuaian dengan norma yang terkandung dalam Pasal 1766 KUH Perdata juga memberi landasan bagi kreditur untuk tetap menagih bunga pinjaman. Oleh karenanya Pemohon I sangat dirugikan secara konstitusional atas norma yang terkandung seluruhnya dalam klausul Pasal 1766 KUH Perdata a quo. 6.6. Bahwa walaupun KUH Perdata juga mengatur perihal asas kebebasan dalam berkontrak, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, namun perihal perjanjian yang mematok bunga (tambahan) dimaksud, yang secara khusus dilegitimasi oleh Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, menjadi landasan hukum bagi kreditur untuk menetapkan adanya bunga dalam perjanjian utang piutang. 6.7. Bahwa pada prinsipnya pihak yang berutang adalah orang yang lebih memerlukan pertolongan atau bantuan, terlebih dalam hal yang sifatnya mendesak, maka pihak kreditur cenderung mempergunakan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata dimaksud untuk mengambil bunga dalam memberikan pinjaman uang, yang mana hal itu tidak bersesuaian dengan semangat bentuk negara republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menurut pandangan para konseptor bentuk negara republik, memungut bunga dalam utang piutang adalah suatu perbuatan yang keji dan tidak alamiah. Dan oleh karenanya juga bertentangan dengan ajaran agama yang Pemohon I anut yakni agama Islam, sementara Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk menjalankan ibadah dan agama menurut kepercayaannya. 9 6.8. Bahwa oleh karena itu norma Pemohon I telah dapat dibuktikan mengalami kerugian secara faktual atas berlakunya Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata, yang oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang nyata dalam permohonan ini. Pemohon II 6.6. Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216062904960003 (bukti P-7), yang pernah melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi Shoopee pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PT. Lentera Dana Nusantara, yang mana dalam perjanjian dimaksud Pemohon II dikenakan bunga/interest sebesar 3,95% atas keseluruhan utang. Yang mana hal sangat merugikan Pemohon II (bukti P-8). 6.7. Bahwa perjanjian fasilitas pinjaman tunai yang dilakukan Pemohon II a quo, secara tegas mematok adanya bunga sebesar 3,95% dari nilai utang pokok, yang mana hal itu dilandasi oleh Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata, maka berakibat Pemohon II mengalami kerugian materil di mana diharuskan membayar total nilai utang dimaksud menjadi Rp. 1.046.000,- yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud, yang hal itu akibat norma yang terkandung didalamnya Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah dibolehkan mematok bunga dalam perjanjian. 6.8. Bahwa norma membolehkan mematok bunga dalam perjanjian sebagaimana klausul Pasal 1767 KUH Perdata a quo, menjadi landasan utama bagi kreditur untuk menjalankan pola bisnisnya, yang berakibat Pemohon II mengalami kerugian materil yang nyata, dimana harus membayar lebih dari nilai utang pokok pinjaman tunai dimaksud. 6.9. Bahwa penetapan adanya bunga/interest dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Pemohon II dimaksud tentu dilandasi oleh norma yang terkandung dalam Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata dimaksud, yang hal dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara dalam teori negara republik, sebagaimana yang dirumuskan oleh Plato, Aristoteles, maupun Cicero, negara republik adalah suatu 10 bentuk negara yang tidak menghendaki adanya penetapan bunga atau riba bagi tatanan masyarakatnya. 6.10. Dan selain daripada itu, penetapan bunga yang ditentukan dalam objek permohonan a quo, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Sementara Pemohon I sebagai warga negara yang beragama Islam, tentu harus menjalankan ibadah sesuai dengan Al Quran dan Sunnah, dimana ketentuan dalam Islam bahwa mengambil bunga, ataupun mempraktekkan pembungaan dalam utang piutang adalah merupakan riba yang hukumnya haram. 6.11. Bahwa hal dimaksud juga ditegaskan pula dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga/Interest yang hukumnya adalah haram. Oleh karenanya, ketentuan sebagaimana dimaktub dalam objek permohonan a quo adalah jelas merugikan hak- hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan agama sesuai dengan ajaran Islam, yang dianut oleh para Pemohon. 6.12. Bahwa larangan dalam melakukan riba sejatinya bukan hanya diatur dalam ajaran agama Islam semata, melainkan juga dilarang secara tegas dalam agama Kristen, dalam kitab Perjanjian Lama yang termaktub dengan jelas dalam: 1. Keluaran 22:25-27 2. Ulangan 23: 19 3. Imamat 25: 36-37 4. Amsal 28:8. 6.13. Bahwa oleh karenanya pelarangan memungut bunga/interest dalam utang piutang merupakan larangan yang berlaku dalam agama Islam dan Kristen, yang tentunya juga tidak bersesuaian dengan semangat ekonomi Pancasila, dimana azas ekonomi yang dikembangkan adalah berlandaskan pada kekeluargaan, bukan semangat kapitalisme yang mengandung unsur riba di dalamnya. 7. Bahwa keempat, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian 11 konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Bahwa ketentuan norma yang terkandung dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah sepenuhnya membolehkan dilakukannya memungut bunga dalam utang piutang, yang mana hal itu bertentangan dengan pendapat para konseptor negara Republik seperti Plato, Aristoteles, maupun Cicero, sehingga menghalangi para Pemohon untuk dapat merasakan kehadiran bentuk negara Republik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. 7.2. Bahwa klausul dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata mengancam para Pemohon untuk melakukan perbuatan riba yang dilarang dalam Al Quran dan Sunnah, sesuai dengan agama Islam yang dianut oleh para Pemohon, yang mana hal dimaksud menghalang-halangi para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 7.3. Bahwa oleh karenanya menjadi jelas dan nyata hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata menjadi sangat jelas dan nyata yang telah merugikan para Pemohon secara langsung. 8. Bahwa kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. 9. Bahwa selain daripada itu, dengan dibatalkannya secara hukum Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata karena bertentangan dengan UUD 1945 tidaklah dimaknai kemudian terjadinya kekosongan hukum 12 (rechtvacuum) atas hal dimaksud. Karena hal dimaksud justru akan menyehatkan perekonomian nasional yang saat ini telah banyak dikungkung oleh persoalan riba dan/atau utang berbunga, baik mulai dari tingkat individu, keluarga sampai tingkat nasional, yang mana klausul membolehkannya memungut bunga sebagaimana norma yang terkandung dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata dimaksud, sangat tidak bersesuaian dengan konsep negara Republik yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles, maupun Cicero. Karena semangat perekonomian Pancasila juga didasari oleh landasan ekonomi nasional yang berlandas pada azas kekeluargaan. Sementara norma yang terkandung dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, adalah semangat kolonialisme yang dibawa oleh penjajah Hindia Belanda dalam Burglijk Wetboek, yang sangat tidak relevan lagi diterapkan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara berdaulat. 10. Bahwa dengan menyatakan bahwa Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata yang bertentangan dengan UUD 1945 maka akan menjadi terobosan hukum yang sangat berarti bagi kehidupan ketatanegaraan negara Indonesia ke depannya. 11. Bahwa berkaitan dengan konteks perjanjian utang piutang yang melarang adanya riba dimaksud, bukanlah bisa dimaknai bahwa telah adanya aturan yang sifatnya lex specialist derogat legi generalis. Karena kedudukan KUH Perdata saat ini berlaku secara umum dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan lainnya. Sementara jika dimaknai bahwa khusus bagi orang Islam telah berlaku aturan hukum yang sesuai syariat seperti Perbankan Syariah, tidak serta merta hal dimaksud menjadi aturan yang lex specialist, karena faktanya KUH Perdata masih berlaku secara umum yang juga dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, tanpa memandang agama apapun. 12. Bahwa makna KUH Perdata adalah sebuah kitab induk yang diadopsi dari Hindia Belanda berlandaskan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang sebelumnya dinamakan Burgelijk Wetboek, maka dalam perjalanannya dilakukan beberapa penghapusan pasal-pasal terutama berkaitan dengan perkawinan, yang dihapuskan dan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal-pasal tentang pertanahan dalam KUH 13 Perdata yang dicabut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang membuat dalam hal perkawinan, maka telah berlaku azas lex specialis derogat legi generalis bagi warga negara Indonesia khusus yang beragama Islam. Demikian pula dalam hal pertanahan, telah berlaku azas lex specialist derogate legi generalis terhadap UU Pertanahan. Sementara dalam hal urusan utang piutang yang mengandung unsur riba, tidak berlaku azas lex specialist derogat legi generalis, karena fakta hukumnya klausul dalam KUH Perdata tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama apapun. Karena tidak ada aturan lex specialist derogat legi generalis dalam aturan hukum perihal kontrak, pinjam meminjam, dan sejenisnya yang khusus mengatur bagi warga negara Indonesia khusus yang beragama Islam. 13. Bahwa jika mau dikatakan bahwa dalam urusan utang piutang, pinjam meminjam yang tak terkait dengan bunga atau klausul yang mengandung riba telah ada dan berlaku bagi umat Islam di Indonesia, maka layaknya klausul dalam KUH Perdata berkaitan dengan hal-hal a quo, haruslah dicabut seluruhnya, sebagaimana aturan lex specialist derogate legi generalis yang berlaku dalam UU Perkawinan, UU Pertanahan, dan lainnya, yang sebelumnya diatur dalam KUH Perdata. 14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. C. ALASAN PERMOHONAN I. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” 14 2. Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, defenisi secara tertulis dan lengkap serta mendetail tentang bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidaklah terlalu jelas dan tidak lengkap. 3. Bahwa dalam khazanah Bahasa Indonesia, baik yang berasal dari Bahasa Aceh, Bahasa Melayu, Bahasa Minang, Bahasa Batak, Bahasa Palembang, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Manado, dan bahasa-bahasa lainnya dalam nusantara, sama sekali tidak pernah mengenal kosa kata ‘republik’ dimaksud. 4. Bahwa oleh karena itu perlu kiranya mengacu pada ‘memorie van toelichting’ dari terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terdapat dalam risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, demi untuk memahami maksud dari isi kandungan tentang para pendiri negara dalam meletakkan isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksud. 5. Bahwa perihal penempatan kata ‘Republik’ dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dimaksud, salah satunya adalah munculnya perdebatan awal yang berlangsung dalam sidang BPUPKI, yang bisa dilihat dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud sebagaimana yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 98 (bukti P-9), tentang pendapat dari KMRT Wongsonegoro, anggota BPUKI, yang mengatakan: “Usul saja agar memakai perkataan ‘Kepala’ atau ‘wali negara’ jalan untuk menghindari pengaruh arti atau untuk tidak terpengaruh oleh arti teknis dari pada term saja, karena “Republik” bukan Bahasa Indonesia, melainkan kata pinjaman dari Barat. Barangkali bentuk-bentuk lain ada banyak juga. Itulah yang sering merintangi pekerjaan kita. Dari itu jangan kita tersandung oleh perkataan saja. Kita harus mengerti benar-benar bentuk (negara) yang kita kehendaki, jangan kita memakai begitu saja perkataan republik atau monarkhi atau yang bagaimanapun juga; bahkan seharusnya ada seorang diantara kita yang mengadakan ciptaan istilah baru yang selaras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa Wetan, bangsa Timur. Janganlah hendaknya kita takut mengadakan ciptaan perkataan baru, dan sebaliknya janganlah kita hanya mengoper perkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya lain dari pada perkataan asing yang 15 mungkin isi dan maksudnya lain dari pada tafsiran kita. Dari itu jika memang perlu dipakai perkataan “republik” saya mufakat juga, akan tetapi barangkali tidak ada seorang pun diantara kita yang berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara yang sesungguhnya “in de laatste en hoogste instansi” harus dinyatakan oleh bolsk-votum. Dari itu kita tidak berhak untuk mendahului atau mempengaruhi arah atau jalan aliran pendapat rakyat. Dari itu untuk meletakkan soal ini pada tempat yang sebetulnya, harus kita memberikan formulering yang tidak menghalang-halangi lahirnya pendapat dan pikiran yang sebetul- betulnya. Bilamana perkataan “republik” harus dipakai soit.” 6. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Risalah sidang BPUKPI dimaksud, para anggota BPUPKI mengalami perdebatan dahsyat dalam menentukan bentuk negara yang akan dimerdekakan yang bernama “Indonesia.” Perdebatan itu mengerucut antara dua bentuk negara yakni antara berbentuk ‘republik’ atau berbentuk ‘kerajaan’. 7. Bahwa perdebatan sengit dalam menentukan bentuk negara Indonesia merdeka dimaksud, sangat tajam dan saling beradu argumentasi sesama anggota BPUKPI yang mana mayoritas anggota BPUPKI mendukung konsep bentuk negara Indonesia merdeka adalah berbentuk ‘republik’, yang dituangkan oleh pendapat yang tercatat dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud, diantaranya yaitu: a. Muhammad Yamin “…Kedua, monarchie tentutah mendatangkan dinasti, baik dinasti yang baru atau yang diipilih dari dinasti-dinasti yang ada di tanah kita ini. Pemandangan itu hanya berarti pemandangan teori saja, oleh karena dalam keadaan yang jebat seperti sekarang ini, mencari dinasti baru adalah suatu usaha yang semata-mata menolak datangnya Indonesia Merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakyat umumnya, yang tidak mau diperintah lagi oleh kerajaan yang turun temurun. Andai kata pilihan keturunan dijatuhkan antara keturunan- keturunan yang ada di tanah Indonesia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan kita terlampau besar: 4 kooti di tanah Jawa, 8 syuutyoo di tanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, Sulawesi dan Maluku, sehingga meliputi lebih kurang 300 kooti di Indonesia; lagipula saya yakin bahwa dorongan rakyat tidak akan meminta dinasti yang ada. Keberatan- keberatan yang lain berhubungan dengan pembagian kekuasaan negara monarkhi ialah yang acapkali mendapat sifat sistem oligarkhi, ialah suatu pemerintahan kekeluargaan. Saya yakin, bahwa monarkhi dapat dibatasi dengan jalan konstitusi, tetapi bentuk monarkhi itu sendiri tidak diingin rakyat, menurut pendapat saya, oleh karena mengenai kekuasaan rakyat, yang akan kita atur. Kekuasaan rakyat tidak dapatlah diatur di dalam suatu monarkhi, melainkan hanya dapat dalam bentuk republik… 16 b. Sukardjo Wirjopranoto “Tuan Ketua yang terhormat. Selama soal Indonesia Merdeka dan bentuk Negara Indonesia diperbincangkan atas dasar beberapa aliran dan dari beberapa sudut pada waktu yang lalu, maka saya senantiasa mempunyai satu pendirian yang sekarang juga masih saya pegang teguh, ialah bahwa Indonesia Merdeka hendaknya menjadi senjata baru atau senjata istimewa yang dapat mengalahkan musuh selekas-lekasnya dan dapat menyusun susunan negara baru, yaitu membangkitkan rakyat dari kemiskinan sehingga menjadi makmur. Pun tentang bentuknya, maka segala pikiran saya ukur dengan maksud itu, apakah bentuk yang akan dipilih itu akan merupakan senjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pembicaraan tentang Indonesia Merdeka dan tentang bentuk Indonesia senantiasa saya mencari –dalam perkataan Belanda— concentratuepunt, satu inti yang dapat menarik segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk Negara Indonesia itu hendaknya merupakan satu rumah, dimaka semua rakyat merasa kerasan (dalam Bahasa Jawa). Artinya, merasa senang seperti di dalam rumahnya sendiri, sehingga dijamin perang ini semua rakyat suka mati untuk Indonesia Merdeka dan untuk membentuk negara merdeka itu. Dengan lain perkataan, maka soalnya ialah Indonesia Merdeka, yang harus dapat dirasakan manfaatnya. Tuan Ketua yang terhormat, saya sangat terkejut ketika saya –pada suatu waktu—memasuki suatu tempat dimana dibicarakan bentuk republik atau kerajaan, seseorang bertanya kepada saya: “Jika memiliki bentuk republik, apakaha dosa saya?...” 8. Bahwa dari perdebatan tentang penentuan bentuk negara Indonesia dimaksud pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara (voting) di antara seluruh anggota BPUKPI yang berjumlah 64 orang dimaksud, yang pada intinya menentukan apakah bentuk negara Indonesia adalah berbentuk republik atau berbentuk kerajaan. 9. Bahwa kemudian dari hasil pemungutan suara (voting) penentuan bentuk negara Indonesia tersebut, maka didapatilah hasil pemungutan suara, yang mana hasilnya adalah sebagaimana diuraikan dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud halaman 119 yang berbunyi lengkapnya: Ketua: Saya mengucapkan Terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 setem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. 17 Anggota Soekarno: Jadi putusan Panitia itu republik? Ketua Radjiman: Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Rapat ditunda sampai pukul 16.35 10. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan bentuk negara Indonesia berdasarkan ‘republik’ adalah berdasarkan kesepakatan anggota BPUPKI dan PPKI yang kemudian ditegaskan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. 11. Bahwa kemudian dari itu para pendiri negara (the foundings father) adalah sama sekali tidak memberikan rumusan atau defenisi yang jelas dan lengkap tentang seperti apa dan bagaimana bentuk negara “republik” sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dimaksud, yang mana pernyataan salah seorang anggota BPUPKI yakni Muhammad Yamin yang dengan tegas mengatakan bahwa ‘bentuk negara republik’ adalah seperti yang telah diketahui oleh umum, yang maknanya adalah pemahaman ‘republik’ adalah mengacu pada pemahaman yang diketahui secara umum di seluruh dunia. Yang mana hal itulah yang menjadi penegasan oleh para pendiri negara Indonesia berkaitan dengan bentuk negara “republik” dimaksud. 12. Bahwa oleh karena pemahaman dan penjelasan tentang bentuk negara ‘Republik” yang berlaku di negara Indonesia, sama sekali tidak tersedia defenisi dan penjelasan yang lengkap dan tidak jelas, maka harus merujuk pada pemahaman yang bersifat umum tentang bentuk negara “Republik” dimaksud. 13. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun tokoh bangsa Indonesia ataupun pendiri negara Indonesia (the foundings father) yang pernah memberikan defenisi atau buku secara khusus tentang apa dan bagaimana bentuk negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 a quo. 14. Bahwa dalam sejarah Internasional yang diakui secara umum, maka kosa kata ‘Republik” adalah berasal dari dua kata “res” dan “publica” yang berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang kemudian diterapkan pada era Romawi Kuno. 18 “Respublica” itulah yang bermakna secara harfiah yakni “urusan umum.” Oleh karena itu tentang bagaimana defenisi dan penerapan bentuk negara ‘Republik” maka harus merujuk pada era Yunani Kuno dan penerapannya pada masa Romawi. 15. Bahwa telah diketahui bersama landasan untuk mengacu pada konsep tentang negara “Republik” mengacu pada filosof era Yunani Kuno yang sangat termahsyur yang pernah menuliskan buku tentang “Republik” yakni Plato dan Aristoteles, dan juga negarawan terkemuka era Romawi Kuno, Cicero, yang pernah menuliskan buku “Republik,” yang mana hal itu menjadi acuan dan tolok ukur dari penerapan negara “Republik” sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 a quo. 16. Bahwa maka jika merujuk pada konsep dasar negara berbentuk Republik sebagaimana diuraikan Plato, Aristoteles, Cicero, maka pengertian negara Republik bukanlah sekedar “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”, sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melainkan suatu komponen, susunan bentuk pemerintahan dalam dimensi yang luas, menyangkup pengaturan urusan kekuasaan, keuangan, hukum, moralitas, yang berorientasi pada kepentingan umum. 17. Bahwa oleh karena itu haruslah dilihat bagaimana konsep dasar negara berbentuk “Republik” dimaksud, agar memahami secara komprehensif tentang makna dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 a quo. 18. Bahwa oleh karena itu sangat penting merujuk yang digambarkan Plato dalam bukunya “Republik”, bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan berdasarkan kebutuhan manusia, maka hal itu bermakna bahwa negara dibentuk oleh dan untuk manusia, sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya. 19. Bahwa menurut Plato juga, tujuan negara adalah harus sinkron dengan tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dan kesenangan bagi seluruh warga negara. 20. Bahwa menurut Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam bukunya “Alam Pikiran Yunani”, menggambarkan tentang 19 maksud kesenangan hidup oleh Plato dimasud, bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Akan tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi orang seorang. Antara kepentingan orang seorang tidak boleh ada pertentangan. Oleh karena itu kesenangan dan kebahagiaan yang menjadi dasar dan pondasi bagi negara ‘Republik’ dipandang di dapat dari kebahagiaan yang bersumber dari akal budi, yang hal itu diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas inilah yang menjadi tolok ukur tentang baik dan benar, sebagaimana dimaksud oleh Plato dimaksud. 21. Bahwa pun demikian dalam hal bentuk negara yang bersifat urusan umum, Republik, Plato menjelaskan tentang pentingnya keselamatan rakyat yang diperintah, bukan keselamatan orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. 22. Bahwa untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidup, sebagaimana dijelaskan, manusia harus memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak untuk menyelami segala sesuatu sampai kepada ideanya. Karena ide yang tertinggi berada di dunia ide adalah ide kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya terletak pada keberhasilannya untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dalam konteks ini, negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan dan kebajikan. 23. Bahwa hal demikian juga yang dipaparkan Plato dalam “Republik,” yang dimaknai bahwa negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian, atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warga negaranya. 24. Bahwa sebagai sosok yang mengusung teori negara ‘Republik’, Plato juga menuangkan pandangannya berkaitan dengan perbuatan pembungaan uang (usury) yang sangat dia tidak setujui. Hal dimaksud diungkapkan Plato dalam kitabnya yang lain berjudul “The Laws”, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 20 [743a] dan ini bahkan mungkin dimiliki oleh orang jahat. Dan karena memang demikian, saya tidak akan pernah mengakui kepada mereka bahwa orang kaya itu benar-benar bahagia jika dia juga tidak baik; sementara, jika seorang pria sangat baik, tidak mungkin dia juga sangat kaya. "Kenapa begitu?" itu mungkin ditanyakan. Karena, kami akan menjawab, keuntungan yang diperoleh dari benar dan salah lebih dari dua kali lipat dari yang benar saja, sedangkan pengeluaran mereka yang menolak membelanjakan baik secara mulia maupun hina hanya setengah dari pengeluaran mereka yang mulia dan seperti itu pengeluaran untuk benda-benda mulia; [743b] akibatnya, kekayaan orang yang menggandakan keuntungan mereka dan membagi dua pengeluaran mereka tidak akan pernah dilampaui oleh orang-orang yang prosedurnya dalam kedua hal itu justru sebaliknya. Sekarang dari orang-orang ini, yang satu baik, dan yang lainnya tidak buruk, selama dia kikir, tetapi sangat buruk ketika dia tidak kikir, dan (seperti yang baru saja kita katakan) tidak pernah baik. Karena sementara satu orang, karena dia mengambil baik secara adil maupun tidak adil dan membelanjakan tidak dengan adil maupun tidak adil, menjadi kaya (dan orang yang benar-benar jahat, yang biasanya boros, menjadi sangat miskin),— [743c] orang lain, yang membelanjakan uang untuk benda-benda mulia, dan hanya memperoleh keuntungan hanya dengan cara, tidak akan pernah menjadi sangat kaya atau sangat miskin. Dengan demikian, apa yang telah kami nyatakan adalah benar,—bahwa yang sangat kaya itu tidak baik, dan tidak baik, mereka juga tidak bahagia. Sekarang tujuan mendasar dari undang-undang kita adalah ini,—bahwa warga negara harus sebahagia mungkin, dan pada tingkat tertinggi bersatu dalam persahabatan timbal balik. Ramah warga tidak akan pernah berada di mana mereka sering melakukan tindakan hukum satu sama lain dan sering melakukan tindakan ilegal, melainkan di mana mereka berada; [743d] sesedikit dan sesedikit mungkin. Kami mengatakan bahwa di Negara Bagian tidak boleh ada emas atau perak, juga tidak boleh ada banyak penghasil uang melalui perdagangan vulgar atau riba atau penggemukan hewan gelded, tetapi hanya keuntungan seperti penawaran dan hasil pertanian, dan ini hanya sebanyak tidak akan mendorong seseorang dengan menghasilkan uang untuk mengabaikan objek-objek yang ada uang: objek-objek ini adalah jiwa dan tubuh, yang tanpa senam dan cabang pendidikan lainnya; [743e] tidak akan pernah menjadi barang berharga. Karenanya kami telah menegaskan (dan itu tidak hanya sekali) 2 pengejaran uang harus dihormati terakhir: dari ketiga objek yang menjadi perhatian setiap orang, perhatian akan uang, diarahkan dengan benar, datang ketiga dan terakhir; bahwa untuk tubuh adalah yang kedua; dan itu untuk jiwa, pertama. Oleh karena itu, jika ia mengatur kehormatannya dalam urutan ini, pemerintahan yang kami gambarkan memiliki hukumnya yang ditetapkan dengan benar; tetapi jika salah satu dari hukum yang berlaku di dalamnya terbukti akan menyehatkan 1 misalnya A (orang baik) memperoleh (secara adil) £300, di mana ia membelanjakan £100 untuk kebutuhan dan £100 untuk benda- benda mulia, meninggalkannya saldo sebesar £100.B (orang yang tidak baik) memperoleh (secara adil dan tidak adil) £600, di mana dia 21 membelanjakan £100 untuk kebutuhan, dan tidak untuk benda-benda mulia, menyisakan saldo sebesar £500. Tipe ketiga (C) lebih buruk dari B karena dia tidak hanya mendapatkan tetapi juga membelanjakan secara salah. Tipe A menunjukkan bagaimana orang baik tidak terlalu kaya atau sangat miskin,—B, bagaimana orang jahat mungkin sangat kaya,—C, bagaimana orang jahat mungkin sangat miskin. (Buku Plato, The Laws, Jilid. 10 & 11 diterjemahkan oleh R.G. Mengubur. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968). (Bukti P-10) 25. Bahwa berdasarkan teori Plato dimaksud, maka perbuatan pembungaan uang (usury) dimaksud adalah tergolong sebagai perbuatan yang keji, tindakan jahat yang dilakukan orang kaya (pemilik modal) yang merugikan orang yang meminjam uang. 26. Bahwa oleh karenanya perbuatan pembungaan uang dalam perihal pinjam meminjam adalah sama sekali bertentangan dengan teori bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana menurut pendapat dari Plato dimaksud. 27. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya “Politik”, yang merupakan filosof yang juga mengusung bentuk negara “Republik” pada masa era Yunani Kuno. Bahwa Aristoteles dalam buku “Politik” dengan tegas menyebutkan bahwa perbuatan pembungaan uang adalah perbuatan jahat, sebagaimana selengkapnya dituliskannya dalam buku tersebut yakni: Tugas alamlah untuk melengkapi nafkah hidup bagi setiap makhluk yang terlahir di dunia ini; dan hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa keturunan binatang-binatang selalu mendapatkan makanan dari sisa bahan yang menghasilkan kelahirannya. Oleh karena itu, bentuk alamiah dari seni pemerolehan selalu, dan dalam segala hal, merupakan perolehan dari buah-buahan dan hewan-hewan. Seni itu, seperti yang telah kita katakan, mempunyai dua sisi: yang satunya berkenaan dengan perdagangan eceran, dan lainnya berkenaan dengan pengelolaan rumah tangga. Mengenai kedua bentuk ini, yang belakangan sangat perlu dan patut dipuji: yang terdahulu merupakan metode yang patut dicela, karena keuntungan yang dihasilkan tidak diperoleh dengan cara alamiah, tetapi diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Perdagangan yang rendah itu dibenci dengan alasan: ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri, bukannya membuat keuntungan dari proses yang dibantu oleh uang itu. Uang hanya sebagai alat pertukaran: riba (usury) mencoba membuatnya bertambah. Inilah alasan mengapa ia dinamai demikian: karena sebagaimana keturunan mirip dengan orangtuanya, begitulah bunga (usury) yang dibiakkan dengan oleh uang mirip dengan uang pokok yang membiakkannya, ia dapat disebut “uang dari anak uang.” Oleh karena itu, 22 kita dapat mengerti mengapa riba (usury) adalah hal yang paling tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan. 28. Bahwa dalam pandangan Aristoteles dimaksud, maka pembungaan uang adalah termasuk perdagangan yang dibenci karena menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri, yang disebutnya sebagai menghasilkan “uang dari anak uang”, sebagai perbuatan yang sangat tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan. Oleh karenanya Aristoteles sangat mengutuk dan menilai bahwa perbuatan pembungaan uang adalah tergolong sebagai tindakan yang keji. 29. Bahwa dengan demikian maka klausul pem-bunga-an uang dari pinjaman uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksud adalah sangat tidak sesuai dengan bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud. 30. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Cicero, negarawan Romawi yang hidup di tahun 106 SM – 43 SM, di masa kala Romawi menerapkan bentuk negara ‘Republik’, yang mana Cicero juga menuliskan sebuah buku berjudul ‘Republik’, yang dapat menjadi panduan dan acuan dalam penerapan bentuk negara Republik dimaksud. 31. Bahwa Cicero berpandangan tentang perbuatan riba (usury) adalah tindakan yang sangat kejam dan seperti mengambil keuntungan dari membunuh. Yang mana hal itu diungkapkan Cicero secara langsung dalam bukunya ‘De Officis, Buku II, angka XXV’, yang menjelaskan gambaran Cicero tentang bentuk negara ‘Republik’ yang sangat tidak membolehkan adanya perilaku riba (pembungaan uang) berlangsung dalam negara Romawi. Hal mana Cicero secara lengkap menuliskannya sebagai berikut: “Jenis perbandingan terakhir ini dikutip dari penatua Cato, yang, ketika ditanya hal apa yang paling menguntungkan untuk dilakukan di sebuah perkebunan, menjawab, "Memberi makan ternak dengan baik." "Apa yang terbaik kedua?" “Untuk memberi makan ternak dengan cukup baik.” "Apa yang terbaik ketiga?" "Untuk memberi makan ternak, tapi buruk." "Apa yang terbaik keempat?" “Untuk membajak tanah.” Dan ketika orang yang menanyakan hal ini bertanya, “Apa yang dikatakan tentang mencari keuntungan dengan riba?” Cato menjawab, "Apa yang dimaksud dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh?" Dari sini dan dari banyak hal di sampingnya dapat disimpulkan perbandingan hal-hal yang bijaksana tidak jarang dibuat, dan ini tepat ditambahkan sebagai kepala keempat 23 untuk diskusi kita tentang tugas. Tetapi dalam segala hal yang berkaitan dengan topik terakhir ini, akuisisi dan investasi uang, - saya juga berharap, untuk penggunaannya, - diskusi yang mungkin diadakan oleh orang-orang tertentu yang sangat baik yang duduk di antara para bankir di bursa lebih berharga daripada yang dilakukan oleh filsuf mana pun dari sekolah mana pun. Namun hal-hal ini harus diperhatikan; karena mereka berada di bawah kepala kemanfaatan, - pokok bahasan buku ini. Mari kita, di tempat berikutnya, meneruskan apa yang tersisa dari rencana yang diusulkan.” 32. Bahwa dari uraian Cicero dimaksud maka sangat jelaskan perilaku peminjangan uang dengan bunga, yang disebut dengan riba, adalah sama halnya dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh, yang mana hal dimaksud sangatlah tidak direkomendasikan untuk tumbuh dan berkembang dalam konsep negara Republik. 33. Bahwa dalam buku Cicero berjudul ‘Republik’, negarawan Romawi dimaksud lebih menegaskan lagi tentang tanggungjawab utuh negara (Romawi) pada perihal utang yang berlangsung di masyarakat. Yang mana Romawi bertanggungjawab penuh atas utang yang timbul di masyarakat, yang merupakan peranan senator. 34. Bahwa hal dimaksud diuraikan Cicero dalam kitabnya ‘Republik’ Buku II, XXXIV, yang mana Cicero menjelaskan sebagai berikut: “Leluhur kita mungkin punya metode sendiri untuk memulihkan permasalahan utang. Solon, yang berasal dari Athena, telah lebih dulu menemukannya, dan kemudian senat tidak mengadopsinya, yaitu ketika muncul perilaku kreditur yang buruk, seluruh penduduk dibebaskan akibat penindasan utang, dan ketergantungan terhadapnya diberhentikan untuk selamanya. (18) Kapan saja rakyat ditekan oleh utang sebagai akibat kekacauan negara, solusi dan bantuan diupayakan demi keamanan bersama. Ketika senat tidak melakukannya, rakyat mendapat alasan yang cukup untuk membentuk dua majelis rakyat saat pemberontakan massa, dengan tujuan melemahkan dan menumbangkan senat...”. 35. Bahwa dari gambaran Cicero dalam buku ‘Republik” dimaksud maka sangat teranglah tentang kewajiban negara Republik yang bertugas untuk melindungi rakyat dari perilaku kreditur yang buruk dalam perihal peminjaman uang. Yang mana hal itu merupakan bagian dari tugas Senat dalam bagian negara Republik dimaksud. Hal ini menegaskan bahwa perihal pengaturan pinjam meminjam uang, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari bentuk negara ‘Republik” sebagaimana yang diuraikan oleh Cicero tersebut. 24 36. Bahwa maka oleh karena itu dapatlah disimpulkan tentang pemimjaman uang yang membolehkan memungut bunga (interest) adalah tergolong sebagai perilaku yang buruk dan kejam, yang sangat tidak di rekomendasikan berada dalam konsep atau format negara Republik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, Aristoteles maupun Cicero pada era Romawi dimaksud. 37. Bahwa maka perihal berlakunya Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata yang memuat frasa membolehkan bunga (interest) pada peminjaman uang adalah sangat bertentangan dengan konsep negara Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 a quo. 38. Bahwa hal demikian dikarenakan secara historis juga KUH Perdata yang kini berlaku di negara Republik Indonesia adalah masih murni merupakan peninggalan produk hukum Hindia Belanda yang belum pernah sekalipun mengalami amandemen ataupun perubahan. Yang mana hal itu masih didominasi oleh semangat kolonialisme hukum yang berlaku di dalamnya. 39. Bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah merupakan perpanjangan dari sistem hukum yang digunakan Hindia Belanda dimana merupakan terjemahan asli dari Burgelijk Wetboek (BW). 40. Bahwa Burgelijk Wetboek (BW) yang dipergunakan oleh Hindia Belanda dimaksud merupakan salah satu dari tiga kitab induk yang dipergunakan Hindia Belanda, yang keseluruhannya adalah Wetboek van Stractrecht, Wetboek van Koophandel, dan Burgelijk Wetboek. 41. Bahwa tiga kitab hukum yang dipergunakan Hindia Belanda dimaksud adalah merupakan model hukum yang dipergunakan oleh Republik Perancis, setelah berlangsungnya Revolusi Perancis di Paris tahun 1789. 42. Bahwa tiga kitab hukum dimaksud dalam Republik Perancis pasca revolusi dimaksud, aslinya adalah bernama ‘Code Napoleon’ yang terdiri dari tiga kitab hukum babon yakni: Code Civil (Wetboek van Stractrecht), Code Penal (Burgelijk Wetboek), dan Code de Commerce (Wetboek van Koophandel). 43. Bahwa berlakunya ‘Code Napoleon’ dimaksud mulai berlangsung pasca Revolusi Perancis tahun 1789 dimana Negara Perancis mengalami perubahan bentuk dan struktur yang sebelumnya berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Raja Louis XVI sebagai raja monarkhi terakhir yang dikudeta oleh pemimpin 25 revolusi Perancis yang bernama Robbispierre, yang mana revolusi dimaksud adalah dimaknai perbedaan ‘aqidah’ yang dianut oleh kelompok pro Gereja Roma yang dikudeta oleh kelompok yang kontra terhadap Gereja Roma. 44. Bahwa kemudian setelah Revolusi Perancis, maka kepemimpinan negara Perancis sepenuhnya dikooptasi atau dikendalikan oleh kaum borjuis yang bersatu padu dengan revolusioner yang mana mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Perancis, yang kemudian pasukan Republik Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte mengkooptasi kerajaan Belanda, maka dari situlah berlakunya ‘Code Napoleon’ dimaksud di Kerajaan Belanda, yang kemudian berlandaskan azas konkordansi berlaku juga di wilayah negara jajahan Belanda yakni di wilayah Hindia Belanda. 45. Bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, maka kemudian produk ‘Code Napoleon’ yang diadopsi Hindia Belanda dalam tiga kitab induk dimaksud, diadopsi juga menjadi hukum yang hidup yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana KUH Perdata dinyatakan berlaku secara mutlak keseluruhannya yang merupakan hukum civil (civil law). 46. Bahwa oleh karena itu sangatlah dipahami bahwa secara historis juridis KUH Perdata sama sekali belum tersentuh perubahan atau amandemen, yang memang murni berasal dari ‘Code Napoleon’ yang diadopsi Hindia Belanda yang kemudian diberlakukan di wilayah Republik Indonesia, yang mana masih banyak unsur-unsur dalam KUH Perdata yang sangat tidak bersesuaian dengan adat ketimuran maupun kehidupan keagamaan di wilayah Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 47. Bahwa dengan demikian pula perihal peminjaman uang yang membolehkan dilakukannya pemungutan bunga (riba) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata a quo, adalah sangat tidak sesuai dengan konsep negara Republik sebagaimana diutarakan oleh para pakar dan ahli dari negara ‘Republik’ dimaksud, yang juga tidak bersesuaian dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang sama sekali tidak membolehkan tentang peminjaman uang dengan memungut bunga (interest). 48. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa ketentuan 26 yang diatur dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. II. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 49. Bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi lengkap sebagai berikut: “(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 50. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang mana agama Islam merupakan salah satu agama yang diakui secara resmi untuk dianut oleh warga negara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 51. Bahwa oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD a quo, maka para Pemohon sebagai penganut agama Islam berhak untuk menjalankan agama sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Islam, yakni mengikuti pada Al Quran dan as Sunnah. 52. Bahwa menurut Al Quran, terdapat sejumlah ayat yang secara tegas melarang perihal riba, di antaranya: a. Surat Ar Rum: 39 وَ مَا ْآتَيْتُم ْمِن رِ بًا َلِيَرْ بُو فِي ِأَمْوَ ال ِالنَّاس َف َل يَرْ بُو َعِنْد ِ َّّللاۖ وَ مَا ْآتَيْتُم ْمِن زَكَاة َتُرِ يدُون َوَ جْه ِ َّاللّ َفَأُولََٰئِك ُهُم َالْمُضْعِفُون Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS Al-Rum: 39). 27 b. Surat An Nisa: 160-161 فَبِظُلْم َم ِن َالَّذِين هَادُوا حَرَّمْنَا ْعَلَيْهِم طَي ِبَات ْأُحِ لَّت ْلَهُم ْوَ بِصَد ِهِم عَن ِسَبِيل ِ َّاللّ ُكَثِيرً اوَ أَخْذِهِم الر ِ بَا ْوَ قَد نُهُوا ُعَنْه ْوَ أَكْلِهِم َأَمْوَ ال ِالنَّاس ِبِالْبَاطِل ۚ وَ أَعْتَدْنَا َلِلْكَافِرِ ين ْمِنْهُم عَذَابًا أَلِيمًا Artinya: "Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS an-Nisa: 160-161). c. Surat Ali Imron: 130 الَّتِي َالنَّار ْوَ اتَّقُوا. َتُفْلِحُون ْلَعَلَّكُم َ ّللا ْوَ اتَّقُوا ًمُّضَاعَفَة ًأَضْعَافا الر ِ بَا ْتَأْكُلُوا َل ْآمَنُوا َالَّذِين أَيُّهَا يَا َلِلْكَافِرِ ين ْأُعِدَّت Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir" (Qs. Ali Imron [3]: 130). d. Surat Al Baqarah: 278-280: ِ َّّللا َم ِن بِحَرْ ب فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا ْلَّم مُّؤْمِنِينَفَإِن كُنتُم الر ِ بَاإِن َمِن َبَقِي مَا وَ ذَرُوا َ َّّللا اتَّقُوا آمَنُوا َالَّذِين أَيُّهَا يَا ة َمَيْسَر َٰإِلَى فَنَظِرَة عُسْرَة ذُو َكَان تُظْلَمُونَوَ إِن َوَ ل َتَظْلِمُون َل ْأَمْوَ الِكُم ُرُءُوس ْفَلَكُم ْتُبْتُم وَ إِن ۖ ِوَ رَسُولِه َتَعْلَمُون ْكُنتُم إِن ۖ ْلَّكُم خَيْر تَصَدَّقُوا وَ أَن Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui" (QS Al-Baqarah: 278-280). 53. Bahwa oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan riba adalah sesuatu yang jelas haram yang wajib diikuti oleh umat Islam dimanapun berada, yang mana 28 hal itu juga merupakan perintah yang wajib diikuti oleh para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang beragama Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 a quo menjamin bagi para Pemohon untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Pemohon yakni agama Islam secara merdeka dan wajib dijamin oleh Negara Republik Indonesia. 54. Bahwa selain daripada itu, terdapat banyak sekali Hadist-Hadist dalam Islam yang menegaskan tentang haramnya riba yang wajib dihindari oleh kaum muslimin, diantaranya adaah sebagai berikut: a. Hadits Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam Proses Riba هُشَيْم حَدَّثَنَا قَالُوا َشَيْبَة أَبِي ُبْن ُوَ عُثْمَان حَرْ ب ُبْن ُوَ زُهَيْر ِالصَّبَّاح ُبْن ُمُحَمَّد حَدَّثَنَا الرِ بَا َآكِل َوَ سَلَّم ِعَلَيْه ُ َّّللا صَلَّى ِ َّّللا ُرَسُول َلَعَن َقَال جَابِر ْعَن ِالزُّبَيْر أَبُو أَخْبَرَنَا سَوَ اء ْهُم َوَ قَال ِوَ شَاهِدَيْه ُوَ كَاتِبَه ُوَ مُؤْكِلَه Artinya: Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja” (HR. Muslim). b. Hadits Muttafaq Alaih tentang Riba Termasuk Dalam 7 Dosa Besar ِالنَّفْس ُوَ قَتْل ،ُوَ الس ِحْر ،ِ َّبِاَّلل ُالش ِرْ ك " َقَال َّهُن وَ مَا ،ِ َّّللا َرَسُول يَا قَالُوا ." ِالْمُوبِقَات َالسَّبْع اجْتَنِبُوا ِالْمُحْصَنَات ُوَ قَذْف ،ِالزَّحْف َيَوْ م وَ التَّوَ ل ِي ،ِالْيَتِيم ِمَال ُوَ أَكْل ،الر ِ بَا ُوَ أَكْل ،ِ بِالْحَق َّإِل ُ َّّللا َحَرَّ م الَّتِي " ِالْغَافِلَت ِالْمُؤْمِنَات Artinya: "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina" (HR. Muttafaq 'alaih). c. Hadits Riwayat Ibnu Abi Dunya tentang Perbandingan Riba dan Zina الرجل يزيها زنية وثلثين ست من الخطيئة اللهفي عند أعظم الربا من الرجل يصيبه الدرهم إن 29 Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang Iaki-laki dari hasil riba Iebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya). d. Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Tanda Datangnya Kiamat والخمر والر نا الر با يظهر الس اعة يدي بين (bayna yadayyas saa'ata yazhurur ribaa waz zinaa wal khomar) Artinya: “Menjelang kedatangan hari Kiamat tampak (menyebar) riba, perzinahan dan minuman khamar“ (HR.At-Thabrani). e. Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Penghalang Ampunan Allah الر با أكل وذكرمنها لتغفر التي والذنوب إيَاكم (Iyyaakum wadzunuubul latii laa tagfiru wa dzakaru minhaa akalar ribaa) Artinya: “Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni”. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba“ (HR. At- Tabrani). f. Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Persamaan Riba dan Syirik ذلك مثل والشرك بابًا وسبعون بضِ ع الر با (ar ribaa badi'un wa sab'uun baaban. wasyirka mislu dzalik) Artinya: “Riba memiliki lebih dari tujuh puluh pintu, demikian juga dengan syirik“ (HR. At-Tabrani). g. Hadits Riwayat Tirmidzi tentang Kerugian Mengonsumsi Riba ِبِه أَوْ لَى ُالنَّار ِكَانَت َّإِل سُحْت ْمِن َنَبَت لَحْم يَرْ بُو َل ُإِنَّه َعُجْرَة َبْن ُكَعْب يَا 30 Artinya: “Wahai Ka’ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka” (HR. Tirmidzi). h. Hadits Riwayat Ahmad tentang Kerugian Melakukan Riba ِبِالرُّ عْب أُخِ ذُوا َّإِل الرُّشَا ْفِيهِم ُيَظْهَر قَوْ م ْمِن وَ مَا ِبِالسَّنَة أُخِ ذُوا َّإِل الر ِ بَا ْفِيهِم ُيَظْهَر قَوْ م ْمِن مَا Artinya: “Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan” (HR.Ahmad). i. Hadits Riwayat Muslim tentang Tertolaknya Doa Pelaku Riba َلِذَلِك ُيُسْتَجَاب فَأَنَّى ِبِالْحَرَ ام َوَ غُذِى حَرَام ُوَ مَلْبَسُه حَرَ ام ُوَ مَشْرَبُه حَرَ ام ُوَ مَطْعَمُه ِرَب يَا ِرَب يَا Artinya: “Wahai Rabbku, wahai Rabbku.” ‘Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?’ (HR. Muslim). j. Hadits Riwayat Muslim tentang Kesia-siaan Amal dengan Harta Riba طَيِ بًا َّإِل ُيَقْبَل َل طَيِ ب َ َّّللا َّإِن ُالنَّاس أَيُّهَا Artinya: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik)” (HR. Muslim). 55. Bahwa demikian pula menurut pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, al-qardh; al-qardh wa al- iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh: a. Imam Nawawi dalam kitab “Al Majmu’”, menyebutkan: Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang 31 ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke- mujmal-an al- Qur’an, baik riba naqd maupun riba nasi’ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa’ yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: “… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda…”. Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran uang (nuqud) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur’an. b. Ibnu al Arabi dalam kitab “Ahkam Al Quran” menjelaskan: Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur’an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya. c. Al Ainy dalam kitab “Undah al Qary”, menegaskan: Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara’) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli. d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth, menyebutkan: Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, menjelaskan: Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok. f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam “Rawa-i’ al-Bayan”: Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. g. Muhammad Abu Zahrah dalam “Buhuts fi al-Riba”: Riba (yang dimaksud dalam) al- Qur’an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan. 32 h. Yusuf al-Qardhawy dalam “Fawa’id al- Bunuk”: Bunga bank adalah riba yang diharamkan. 56. Bahwa maka dari itu berlandaskan Al Quran, Hadist dan dijelaskan lebih lanjut oleh ulama-ulama fiqih dimaksud, maka perbuatan memungut bunga/interest dalam kaitannya utang piutang dan hal lainnya adalah tergolong sebagai kategori riba yang diharamkan oleh Islam. Maka para Pemohon sebagai umat Islam yang wajib mengikuti aturan dalam Al Quran dan Sunnah, maka wajib hukumnya untuk menjauhi atau menolak adanya perbuatan hukum yang berpretensi pada riba. 57. Bahwa selain dari pada itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) (bukti P-11), yang mana dalam Fatwa dimaksud memutuskan bahwa: Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba 1. Bunga (interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. 2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (ﻋﻮﺽ ﺑﻼ) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran ( ﺍﻷﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ) yang diperjanjikan sebelumnya, (ﺎًﻣﻘﺪﻣ ﺍﺷﺘﺮﹺﻁﹶ). Dan inilah yang disebut riba nasi’ah. Kedua: Hukum Bunga (Interest) 1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. 2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. 33 58. Bahwa maka dengan demikianlah bahwa sangat jelaslah perbuatan mematok bunga (interest/fa’idah) dalam klausul perjanjian atau kontrak ataupun dalam perbuatan hukum dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram. 59. Bahwa dengan demikian maka berlakunya klausul sebagaimana dimaktub dalam objek permohonan a quo adalah sangat merugikan kepentingan konstitusional para Pemohon karena membuat para Pemohon menjadi tidak terjamin kemerdekaannya dalam menjalankan agama yang dianut para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 a quo. 60. Bahwa selain daripada itu klausul yang dimaktub dalam objek permohonan khususnya frasa “bunga” dimaksud adalah merupakan murni peninggalan warisan rezim kolonialisme Hindia Belanda yang diambil dari Code Napoleon, yang tentu sangat tidak bersesuaian dengan semangat ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia dimana diutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 61. Bahwa dengan memberlakukan klausul “bunga” sebagaimana dimaktub dalam objek permohonan a quo, selain membuat tidak terjaminnya kemerdekaan para Pemohon dalam kebebasan menjalankan agama Islam, yang harus tunduk dan taat pada aturan dan larangan yang diperintahkan dalam Al Qur’an dan as Sunnah, juga sangat tidak berkeadilan karena akan berdampak bahwa pihak kreditur akan berada dalam posisi yang kuat (superior) dan pihak debitur selalu dalam posisi yang lemah (imperior). 62. Bahwa oleh karena juga mengingat betapa besarnya dosa riba sebagaimana diungkapkan dalam sebuah Hadist yang intinya menyebutkan bahwa dosa riba yang terkecil adalah ibarat “menzinahi ibu kandung sendiri” yang mana perbuatan riba itu bukan sekedar tercatat pada pihak yang berutang atau yang mengutangkannya, melainkan juga ikut serta pihak yang mencatatkannya, yang kesemuanya dianggap sebagai pelaku riba, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Konstitusi membatalkan objek permohonan a quo sehingga dalam alam akhirat kelak tidak tergolong sebagai kelompok yang mensahkan berlakunya riba bagi warga negara di Indonesia. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 34 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya “ex aequo et bono”. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon: 1. Utari Sulistiowati; 2. Edwin Dwiyana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utari Sulistiowati selaku Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M. yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Dwiyana selaku Pemohon II; 35 8. Bukti P-8 : Fotokopi Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai tanggal 22 November 2022 antara Pemohon II dan PT. Lentera Dana Nusantara; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia; 10. Bukti P-10 : Buku Cicero berjudul “The Republic and the Laws” diterbitkan oleh Oxford World Clasic; 11. Bukti P-11 : Buku Plato berjudul “Republik”; 12. Bukti P-12 : Buku Aristoteles berjudul “Politik”; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 36 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut KUH Perdata), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 37 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, yang rumusannya adalah: Pasal 1765 KUH Perdata: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Pasal 1766 KUH Perdata: Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta 38 kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. Pasal 1767 KUH Perdata: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. Pasal 1768 KUH Perdata: Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-5 dan bukti P-7], yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan yang memperjuangkan haknya membela kepentingannya untuk hidup dalam negara guna mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya serta mendapatkan jaminan menjalankan perekonomian dengan berlandaskan asas kekeluargaan yang telah dijamin dalam UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon I sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, pernah melakukan perikatan perjanjian utang piutang berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M., berkedudukan di Depok, Jawa Barat, dan mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud (vide bukti P-6) berdasarkan Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata, suatu perjanjian diperbolehkan untuk memungut bunga/interest, menyebabkan Pemohon I mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga sesuai perjanjian, yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dimaksud; 39 4. Bahwa Pemohon II menyatakan mengalami kerugian karena melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi Shopee pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PT. Lentera Dana Nusantara, di mana Pemohon II dikenakan bunga/interest sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima persen) atas keseluruhan utang (bukti P-8), yang berdasarkan Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata mengakibatkan Pemohon II diharuskan membayar total nilai utang menjadi Rp1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu) yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya bunga/interest dalam perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-5 dan bukti P-7]. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas hidup, jaminan kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah, jaminan menjalankan perekonomian sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menganggap dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, sehingga para Pemohon menyatakan mengalami kerugian materiil yakni harus membayar bunga/interest sesuai perjanjian yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dan membayar total nilai utang yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam hukum Islam bahwa mengambil bunga ataupun mempraktikkan pemberian bunga dalam utang piutang merupakan riba yang hukumnya haram; 40 [3.6.2] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), dan khususnya Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), dan khususnya Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang dalam hal ini Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, terkait dengan kerugian hak konstitusional secara tegas diperlukan syarat, yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6.3] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang beragama Islam, menurut para Pemohon, objek permohonan a quo adalah jelas merugikan hak-hak konstitusional dalam menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal dimaksud, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon; Majelis Hakim telah memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan yang salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum para Pemohon, dapat dijelaskan lebih cermat apakah para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial atau aktual dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Lebih lanjut, nasihat Majelis Hakim menegaskan, bahwa para Pemohon yang beragama Islam, pengaturan di bidang ekonomi, perbankan, dan lain-lain sudah diakomodasi oleh negara, yakni dengan dibangunnya perekonomian syariah dan bank syariah yang bersifat lex specialis. Artinya, jika para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya praktik perbankan konvensional yang sifatnya umum, dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan hukum keperdataan secara murni, maka dengan telah tersedianya praktik perbankan non konvensional, salah satunya perbankan syariah, para Pemohon yang notabene beragama Islam dapat memilih model pinjam-meminjam yang tidak didasarkan pada pengenaan bunga/interest. 41 Terlebih, pada hakikatnya hubungan pinjam-meminjam didasarkan pada prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Sehingga, jika ada pihak yang berkeberatan dengan klausula perjanjian yang mengenakan bunga/interest, pihak dimaksud dapat menghindarinya. Dalam praktik, sistem perbankan Indonesia telah menyediakan dua jalur atau alternatif, yaitu melalui model perbankan konvensional dan melalui model perbankan syariah. Jika keberatan dengan sistem perbankan konvensional, termasuk in casu, para Pemohon dapat menggunakan sistem perbankan syariah. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, adalah menjadi tidak tepat jika para Pemohon mengatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan menggunakan model perbankan konvensional, karena para Pemohon dapat menggunakan pilihan hukum yang lain, yaitu perbankan syariah. Penjelesan perihal kerugian hak konstitusional tersebut, baru dapat terjadi jika para Pemohon tidak disediakan pilihan hukum lain untuk menampung kepentingan transaksi perbankan lainnya. Dengan adanya pilihan hukum lain, anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 42 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 43 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi