63/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 63/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Imanuel Mahole, S.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun II, Desa Mala Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) secara online pada tanggal 30 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/ AP3/05/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Mei 2022 dengan Nomor 63/PUU-XX/2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 2 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitus berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang- 3 undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65), tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011). 4 Perlu Pemohon jelaskan bahwa dalam pengujian perkara “a quo” digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “a quo” menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam UU 12/2011. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) terhadap UUD 1945. 5 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, sebagai berikut: Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-4 - KTP). Pemohon saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif Semester Genap Tahun Akademik 6 2021/2022 di Program Studi Magister Hukum Bisinis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (Bukti P-5 - KTM). 4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 5. Bahwa dalam hal ini PEMOHON memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) 6. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain: Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-2 – UUD 1945), yang menyatakan: (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.” Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu 7 bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” PEMOHON merupakan mahasiswa aktif di Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegeraan Konsentrasi Hukum Kenegaraan yang pada saat ini sementara belajar Mata Kuliah tentang Pengujian Perundang-Undangan (MHN-6205)(Bukti P-6 – KRS) Proses pembentukan suatu undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran hukum kenegaraan. Dalam dunia hukum kenegaraan, disajikan berbagai teori dan pembedaan isu terkini guna memahani materi secara komprehensif, dan ini pula merupakan manfaat teoretis dari PEMOHON. Selain itu, belajar dari praktek-praktek ketatanegaraan khususnya putusan-putusan pengujian undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, membuat PEMOHON memiliki pengetahuan yang relatif lengkap untuk kemudian dapat dipraktekan secara baik dan benar. PEMOHON mendapatkan hampir semua materi-materi, penyajian isu-isu pengujian terkini dan praktiknya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (MHN-6205) dengan telah menghadiri Mata Kuliah yang dimaksud (Bukti P-7 – ABSEN KULIAH) PEMOHON dalam pembelajaran Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang- Undangan (MHN-6205), dibelajarkan oleh Tenaga Pengajar perihal Pengujian Formil dan Pengujian Materil. Dalam hal Pengujian Formil, objek yang diuji menyangkut tata cara/mekanisme dalam membentuk suatu undang-undang. Materi-materi yang telah diterima oleh Pemohon, paling tidak mensyaratkan pembentukan undang-undang tunduk pada ketentuan yang berlaku yaitu dapat merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011. 8 Namun demikian, saat PEMOHON mengetahui bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) (Bukti P- 1), tentunya membuat PEMOHON tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan tidak mendapatkan kepastian hukum dikarenakan menurut materi yang diberikan oleh Tenaga Pengajar bahwa tata cara/mekanisme pembentukan undang-undang harus diawali dari Prolegnas, namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) tanpa melalui Prolegnas baik itu Prolegnas 2020-2024 (Bukti P-8) maupun Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2021 (Bukti P-9) dan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (Bukti P-10). Harusnya, Pembentuk undang-undang patuh pada ketentuan/mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana telah diatur. PEMOHON juga bertempat tinggal di Desa Mala Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang di mana Kabupaten yang didiami oleh PEMOHON juga diatur oleh ketentuan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur, PEMOHON telah kehilangan hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan yaiu: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Pada Pasal 96 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan yaitu: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang undangan.” PEMOHON merupakan orang perorangan yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65). 9 Kepentingan Pemohon menyangkut memberikan masukan terhadap pengaturan yang ada di dalam UU Provinsi Sulawesi Utara yang disesuaikan dengan disiplin ilmu Pemohon. Dengan melihat paling tidak 2 kerugian hak konstitusional PEMOHON, telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Permohonan Pemeriksaan Prioritas Bahwa dalam menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) terhadap UUD 1945, maka PEMOHON memintah Mahkamah untuk dapat mendahuluikan perkara a quo pengujian formil dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Pengujian Fomil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang- undang dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR. Artinya, Mahkamah hanya akan memeriksa persoalan mekanisme pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) Perlu juga melihat pertimbangan Mahkamah pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yaitu pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu 10 yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang” 2. Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus \sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang- undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Alasan Pokok Permohonan Sebelum menguraikan pokok permohonan lebih jauh, perlu PEMOHON tekankan bahwa Pembentukan suatu undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara jelas oleh UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU No.12 Tahun 2011. Artinya UUD 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang- undanga kepada UU No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian, semua pembentukan undang-undang harus tunduk terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tanpa terkecuali yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65). 11 Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). Pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur pada Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji /tolok ukur UUD 1945, juga menggunakan UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 20A, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang” UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g, yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan: b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatanh; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan: f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan 12 Pasal 16 “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Pasal 18 “Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan UndangUndang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.” Asas Kejelasan Tujuan - Bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. - Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut: 1) Bahwa tidak ada ketentuan yang secara khusus yang menyatakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) 2) Bahwa pada saat masih menjadi Rancangan Undang-Undang, masih mencantumkan secara rinci perihal tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) pada Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi utara (Bukti P-11 – RUU) menyatakan, yaitu: Pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk: a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 13 b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyejahterakan masyarakat; c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik; d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar; e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing; g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. 3) Bahwa dengan melihat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) yang termuat dalam bagian Konsideran Menimbang point b, yaitu menyatakan : b. bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara; 4) Bahwa dengan mengarahkan tujuan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) dengan pembangunan Sulawesi Utara ecara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, tidak ditemukan pasal-pasal yang hendak mengatur dan mengarahkan Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan serta guna mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. 5) Tujuan-Tujuan yang diatur di dalam pasal hendak memberikan dasar aturan soal karakter kewilayaan dan karakter suku dan kultural yang tidak mempunyai hubungan yang relevan dengan tujuan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Konsideran Menimbang point b. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yaitu menyatakan : (1). Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakter kewilayahan yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati dan kelautan yang dilindungi oleh pemerintah. (2). Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius 14 sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. 6) Bahwa dengan melakukan pembangunan secara berkelanjutan, tidak dijelaskan perangkat-perangkat yang mempunyai wewenang dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara. 7) Bahwa dengan hanya diatur bagian bab yaitu BAB II CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA mengkonfirmasi adanya ketidakjelasan tujuan terhadap pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan - Bahwa yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Bahwa apabila melihat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat huruf e UU No. 12 Tahun 2011. - Bahwa hal-hal tersebut dapat dibuktikan dari rumusan ketentuan yang dimuat dalam bagian Konsideran Menimbang point c, menyatakan yaitu: c.bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. - Bahwa adanya frasa sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum menandakan bahwa kebutuhan yang hendak diatur hanya soal perkembangan hukum, bukan sebagai ketentuan yang hendak mencanangan pembangunan 15 yang berkelanjutan serta akan mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Asas Keterbukaan - Bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa da;am Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat dihubungan dengan asas keterbukaan, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan yaitu “[3.20.3]…asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.” - Bahwa persoalan kesempatan untuk berpartisipasi, telah disinggung oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan yaitu: “[3.17.8]…Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undangundang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang- undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).” - Bahwa secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) 16 membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). - Bahwa yang dimaksud dengan Partisipasi masyarakat yang termaktub dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan yaitu : “perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undangundang yang sedang dibahas.” - Bahwa dalam menerapkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan undang-undang, pertimbangan Mahkamah sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyatakan yaitu: “Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” - Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga 17 memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, menyatakan yaitu: 1) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang- undang menjadi undang-undang; 2) pengujian atas atau sistematika undang-undang; 3) pengujian berkenaan dengan bentuk (format) wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan 4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. - Bahwa pada kenyataannya, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) telah bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011. - Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, terdapat informasi yang tidak lengkap apabila dihitung dari keseluruhan 5 tahap pembentukan undang-undang yang diterbitkan oleh DPR melalui website resminya sebagai berikut (https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/519) NO AGENDA WAKTU 1 Rapat Badan Legislasi Dengan Pengusul Rancangan Undang-undang/Pimpinan Komisi Ii Dalam Rangka Harmonisasi 4 RUU Tentang Provinsi Di Pulau Sulawesi Dan 3 Ruu Tentang Provinsi Di Pulau Kalimantan 15 September 2021 2 RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi – Rapat Dengar Pendapat Mendengarkan Penjelasan Pengusul (Pimpinan Komisi II) Sulawesi Utara 16 September 2021 3 Harmonisasi – Panja Harmonisasi RUU Tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah & Sulawesi Tenggara 21 September 2021 4 Harmonisasi – Panja Harmonisasi RUU Tentang Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah & Tenggara 21 September 2021 5 Harmonisasi – 1. Laporan Panja atas Hasil Harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 23 September 2021 6 Penetapan Usul DPR – Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI RUU Tentang Provinsi Sulawesi Utara 7 Oktober 2021 18 Bahwa setelah diinventarisir data-data yang dipublikasi oleh DPR melalui website resmi lembaga, maka tidak ditemukan adanya penyerapan aspirasi kepada masyarakat in casu penduduk di Sulawesi Utara. - Bahwa berdasarkan data tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) (https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/519) tidak menampilkan informasi secara lengkap, tetapi hanya pada sampai tahapan Penyusunan – Penetapan Usul DPR (Bukti P-12). Hal ini mengindikasikan tertutupnya informasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Utara di lembaga Pembentuk undang-undang. - Bahwa dengan tidak dilaksanakannya asas keterbukaan yang di dalamnya sudah meliputi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) maka telah membuat hak konstitusional Pemohon untuk ikut berpartisipasi sebagai Penduduk di Sulawesi Utara telah dirugikan. Tidak Menjadi Bagian dari Program Legislasi Nasional - Bahwa Program Legislasi Nasional disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. - Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas - Bahwa Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional, - Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) belum memiliki kedudukan yang jelas. Adapun dokumen yang dapat Pemohon ajukan dalam membuktikan ketidakjelasan kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) yaitu meliputi : a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPRRI/I/2019-2020 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 19 Undang-Undang Tahun 2020-2024 (Angka 4 Daftar Kumulatif Undang- Undang Kumulatif Terbuka). b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 9/DPRRI/I/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (Angka 4 Daftar Kumulatif Undang-Undang Kumulatif Terbuka). c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPRRI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (Angka 4 Daftar Kumulatif Undang-Undang Kumulatif Terbuka). - Bahwa pijakan hukum yang digunakan oleh Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara adalah Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka perihal frasa Pembentukan Daerah Provinsi, yang menurut Pemohon merujuk kepada Revisi atau Perubahan Undang-Undang Provinsi bukan untuk membentuk. Pembentuk undang-undang belum memperjelas makna ‘pembentukan’. PETITUM 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo el bono). 20 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Inddonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Rencana Studi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Absen Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang- Undangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Draft Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Prolegnas Prioritas 2021 Perubahan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Dratf Prolegnas Prioritas 2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Publikasi Tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Bahan Materi Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekam Jejak Rincian Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Nomor Kepolisian Bermotor. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 21 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan, tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, kedudukan hukum dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 22 Juni 2022, Pemohon menyatakan tidak memperbaiki permohonannya, sehingga dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 30 April 2022 yang diajukan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/05/2022 pada tanggal 30 April 2022; Kewenangan Mahkamah [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib 23 Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 5/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan a quo, Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada 22 Juni 2022 pun menyatakan telah mengakui pengajuan permohonannya telah melewati syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022, tanggal 22 Juni 2022]; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 5/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 5/2022 diundangkan, yaitu diajukan pada hari ke-46 (empat puluh enam) sejak UU a quo diundangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan; 24 [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua dan pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, 25 dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah