63/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 63/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora Nama : Seno Margo Utomo Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya Alamat : RT. 002 / RW. 004, Seso, Jepon, Kabupaten Blora Jabatan : Ketua Nama : Sudarwanto, S.Pd I., Sp. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : RT. 005 / RW. 003, Dukuh Sukorejo, Tunjungan, Kabupaten Blora Jabatan : Sekretaris Nama : Iwan Tri Handono Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perum Cepu Indah Regency, Jalan Safira Nomor E-2, RT. 002 / RW. 017, Cepu, Kabupaten Blora Jabatan : Bendahara selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Sujad Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Dusun Sogo, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Sogo, Kecamatan Kedung Tuban Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 2 3. Nama : Dr. Umar Ma’ruf, S.H., CN., M.Hum. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Purwomukti Timur II/22, RT. 007 / RW. 007, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Jalal Umaruddin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dukuh Kedung Kenongo, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : H. Susanto Rahardjo Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pemuda 34, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Febrian Candra Widya Atmaja Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Manyar 2 Nomor 26, RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Exi Agus Wijaya Warga Negara : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon VII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2020, memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Kartika Law Firm”, beralamat di Jalan Solo – Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, baik bersama-sama atau sendiri- sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 3 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 19 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ---------------------------------------------- dst;” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ----------------------------------------------------------------------------------- dst;“ Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ---- dst;“ 4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), apabila terdapat Undang- Undang yang berisi atau berbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan 5 keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah; 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON LEGAL STANDING: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perseorangan warga negara Indonesia;” Dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan norma Undang-Undang, maka istilah “Undang-Undang” dalam Pasal 51 ayat (1) dengan sendirinya berlaku pula secara mutatis mutandis bagi norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 6 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang dan norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa ‘kerugian konstitusional’ yang menentukan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, terkait langsung dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun tereliminasi dengan berlakunya suatu norma undang- undang atau norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 4. Bahwa Pemohon I dalam Pasal 13 Nomor 2 Dewan Pengurus berwenang dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Bendahara karena itu berhak mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dalam fungsi sebagaiman Pasal 7, maksud tujuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagai badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di 7 perkumpulan guna meningkatkan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia melalui pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana fungsi sebagaimana Pasal 7, maksud tujuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akta notaris Nomor 48, akta pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H. tanggal 08 Agustus 2019; 5. Bahwa Pemohon I memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan perkumpulan yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya [dijabarkan pasalnya 33 dan 28 (haknya di UU)]; 6. Bahwa Pemohon I telah beberapa melakukan permohonan audensi kepada pemerintah daerah Blora namun tidak mendapatkan jawaban dan kepastian atas permohonan in casu, namun para Pemohon tetap memperjuangkan hak dan atas kerugian-kerugian konstitusi di bawah; 7. Bahwa Pemohon I kemudian mengajak dan bekerja sama dengan Pemohon VIII Pasal 12 ayat (3) dan dalam usaha-usaha Pasal 5 poin 1 sebagaimana akta notaris Nomor 175 tanggal 30 April 2007 yang telah terdaftar di kantor notaris Ikke Lucky A., S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 03 Mei 2007 dan Pemohon IX sebagaimana akta pendirian notaris Hafid, S.H. Nomor 01 tanggal 06 September 2014 pada “azas, maksud, dan tujuan” Pasal 3, ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) huruf d, huruf g, dan huruf h untuk bersama-sama mengadvokasi dalam mengajukan pemohonan pengujian undang-undang in casu; 8 8. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi]; 9. Bahwa Hak ekonomi yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta mengatur hubungan hukumnya; Akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hal- hal yang bersifat ekonomi yang terkait dengan wilayah penghasil sumber daya alam juga harus diperhitungkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dalam memahami ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) itu. Karena itu, Undang-Undang Dasar yang dirumuskan masa lalu haruslah dilihat sebagai dokumen yang hidup (living constitution) dan kandungan maknanya terus tumbuh dan berkembang (elvolving constitution); Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, menegaskan daulat rakyat dan posisi rakyat yang substansial (utama). Di sini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dan kepentingan orang-orang; 10. Bahwa atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selengkapnya berbunyi: 9 (2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan; b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. (3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan. Pasal 20 (2) “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar”. (3) “Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut: a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan”. 11. Bahwa para Pemohon menganggap frasa “Kabupaten/Kota Penghasil” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memiliki kelemahan yang berdampak pada adanya kabupaten/kota dalam satu Wilayah Kerja (WK) yang tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, artinya sebelum mendapatkan hasil dari kegiatan eksploitasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan eksplorasi yang mencakup wilayah yang lebih luas dari Kabupaten/Kota Penghasil; 12. Bahwa dimaknai pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan harus berdampak untuk peningkatan kesejahteraan hidup 10 masyarakat dalam hal ini termasuk kabupaten/kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat; 13. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat pertentangan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dengan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar frasa “kabupaten/kota penghasil” ditambahkan menjadi “kabupaten/kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil” agar tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 14. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. KERUGIAN PARA PEMOHON: 1. Bahwa sumber daya migas secara geologi membentang luas diantara Blora dan Bojonegoro, dimana pembagian participating interest antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora berdasarkan data IAGI 11 (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) bahwa kandungan sumur migas Blok Cepu yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur sebesar 67% dan di Blora, Jawa Tengah mencapai 33%; 2. Bahwa jelas dengan adanya pembagian participating interest antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora membuktikan Kabupaten Blora termasuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu, untuk itu semestinya Kabupaten Blora seharusnya juga mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu; Akan tetapi Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu karena adanya pengaturan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merugikan hak konstitusional para Pemohon; 3. Bahwa masyarakat Blora mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia; 4. Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tidak bisa maksimal karena tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu sedangkan Bojonegoro yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas di Blok Cepu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk APBD Bojonegoro. Dengan tidak dapat dimaksimalkannya APBD Kabupaten Blora maka akan berpengaruh juga untuk anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora; 5. Bahwa Kabupaten Blora secara langsung telah dirugikan dengan tidak mendapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH); 12 Tabel 1. Perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) Khusus dari Blok Cepu No DBH MIGAS KABUPATEN 2016 2017 2018 2019 1 Bojonegoro 456 Miliar 1,3 Trilliun 2,3 Triliun 2,7 Triliun 2 Banyuwangi 12 Miliar 34 Miliar 64 Miliar 81 Miliar 3 BLORA 0 0 0 0 Tabel 2. Perbandingan APBD No APBD KABUPATEN 2016 2017 2018 2019 1 Bojonegoro 3,3 Trilliun 3,1 Trilliun 3,6 Triliun 7,1 Triliun 2 Banyuwangi 3,4 Trilliun 2,9 Trilliun 3 Trilliun 3,2 Trilliun 3 BLORA 2 Trilliun 2,1 Trilliun 2,2 Trilliun 2,3 Trilliun 6. Bahwa perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016 selalu mengalami peningkatan hingga terakhir di tahun 2019 Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi sangat besar untuk APBD Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) khusus dari Blok Cepu yang diperoleh Kabupaten Blora adalah 0 (nol) rupiah. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon khususnya Pemohon I hingga Pemohon VII dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora. Bahwa Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja justru tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu, sedangakan Kabupaten Banyuwangi yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja (WK) justru mendapatkan bagian dari DBH Blok Cepu; 7. Bahwa akibat dari Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan DBH dari eksploitasi minyak bumi dan gas di Blok Cepu, yang seharusnya Kabupaten Blora dapat menikmati kekayaan alam daerahnya yaitu minyak bumi dan gas alam secara adil untuk kesejahteraan 13 masyarakatnya. Justru yang terjadi adalah hilangnya hak-hak dasar masyarakat, yang mengakibatkan lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerahnya, yang di antaranya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, hal mana hak- hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945; 8. Bahwa Kabupaten Blora juga tidak mendapatkan kompensasi terhadap eksploitasi sumber daya migas dan kompensasi terhadap mobilitas yang tinggi di Blok Cepu, yang mengakibatkan jalan rusak karena dilewati kendaraan proyek; 9. Dengan demikian masyarakat Blora tidak dapat menikmati kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi lambat serta sulitnya mengembangkan budaya asli masyarakat Blora; 10. Bahwa penggunaan kekayaan alam di Kabupaten Blora, yaitu minyak bumi dan gas tidak pernah dirasakan manfaatnya dan tidak meningkatkan derajat kemakmuran maksimal masyarakat Blora sehingga dapat dikatakan penggunaan kekayaan alam migas yang ada di Blok Cepu tidak dipergunakan dengan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Akibat dari tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Blora; 11. Bahwa Pemohon I dibentuk dengan fungsi dalam akta pendirian Nomor 48 tanggal 08 Agustus 2019 untuk memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas Blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan melakukan berbagai upaya guna terwujudnya judicial review dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melakukan kerjasama dengan para pihak dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, terampil, dan mandiri di perkumpulan sebagaimana 14 Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan maksud dan tujuan Pasal 8 ayat (1) hingga ayat (8); 12. Bahwa Pemohon I kemudian mengajak dan bekerja sama dengan Pemohon VIII dan Pemohon IX untuk mengadvokasi dalam mengajukan pemohonan pengujian undang-undang in casu; 13. Bahwa Pemohon I mendapat banyak pengaduan yang masuk dan informasi dari masyarakat Kabupaten Blora dengan pengaduan antara lain: a) Wilayah Blora dan Cepu banyak pengusaha kuliner kedai kopi atau angkringan/wedangan cenderung menurun semenjak pengerjaan Blok Cepu di Bojonegoro dilaksanakan; b) Pemda Bojonegoro telah membuat Perda tentang konten lokal yang melarang untuk melakukan transaksi di luar wilayah Bojonegoro; c) Terhadap eksploitasi sumber daya migas dan kompensasi terhadap mobilitas yang tinggi di Blok Cepu, mengakibatkan jalan rusak karena dilewati kendaraan proyek khususnya di daerah Cepu dan sekitarnya; d) Selain masyarakat Blora tidak dapat menikmati kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi lambat, masyarakat Blora mengeluhkan susahnya mengembangkan budaya asli masyarakat Blora; Selain bukan merupakan kota destinasi wisata terkenal acuan di Indonesia bukan pula Kota dengan dilewati jalan utama/jalur pantura (jalur pantai utara) maupun jalur lintas selatan dan adanya tol lintas Jawa Tengah semuanya tidak melewati Kabupaten Blora, terlebih potensi pendapatan bagi hasil atas Blok Cepu juga tidak dapat bagian atas cadangan minyak yang berada di wilayah Kabupaten Blora, semakin memberatkan pengembangan budaya asli masyarakat Blora; 15 e) Keluhan pengusaha hotel di Cepu okupasi/tingkat hunian hotel semakin rendah semenjak pengerjaan Blok Cepu di Bojonegoro dilaksanakan, padahal di Cepu maupun di Blora terdapat banyak dan beragam hotel melati hingga hotel bintang 5; f) Pengaduan bilamana bekerja di pengeboran Exxon, warga yang memiliki KTP di Kabupaten Blora tidak menjadi prioritas sama sekali dan mendapatkan perlakuan berbeda, apalagi untuk level pekerjaan hanya sedikit yang bisa mendapatkan pekerjaan pada pekerjaan tingkat bawah seperti satpam, office boy, cleaning service, hingga pekerja lepas; g) Demikian juga banyak pengaduan dari masyarakat untuk jenis pekerjaan kontraktor maupun sub kontraktor atas dasar domisili perusahaan berasal dari Kabupaten Blora sudah faham akan gigit jari untuk mendapatkan pekerjaan di sekitar Bojonegoro; h) Suhu udara di Cepu dan sekitarnya menjadi relatif tinggi, berdebu, dan lebih gersang setelah adanya pengeboran yg dilakukan oleh Exxon Mobil Cepu Limited. 14. Bahwa Pemohon II mempunyai kerugian konstitusi antara lain: Selaku agen properti merasa dirugikan, sebab meningkatnya bisnis properti akan berbanding lurus dengan meningkatnya pergerakan ekonomi masyarakat Blora, namun selama eksplorasi di Bojonegoro, bisnis properti di Blora menjadi stagnan dan tidak dapat meningkat perkembangannya; 15. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon VIII Sebagaimana akta notaris Nomor 175 tanggal 30 April 2007 yang telah terdaftar di kantor Notaris Ikke Lucky A., S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 03 Mei 2007 dalam usaha-usaha Pasal 5 poin 1: “memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara”; 16 Oleh sebab itu Pemohon VIII melakukan advokasi masyarakat Blora dan turut mendorong, memberdayakan masyarakat Blora dimana negara dan pemerintah daerah tidak hadir dan membela kepentingan rakyat Blora khususnya dalam pengawasan dan pengawalan penegakan hukum terkait dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang in casu untuk mendapatkan dana bagian bagi hasil dari Blok Cepu karena secara geologi cadangan minyak termasuk di kawasan Kabupaten Blora khususnya bersama Pemohon I untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu; 16. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IX, sebagaimana anggaran dasar lembaga Pengawalan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia sesuai akta pendirian Notaris Hafid, S.H. Nomor: 01 tanggal 06 September 2014; Pada “azas, maksud, dan tujuan” Pasal 3 Poin 2 “Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia”. Poin 3 “Terwujudnya gerakan masyarakat yang berpengetahuan luas, kritis, dan mau turut serta mengkritisi, mengawasi, dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia”. Poin 6 “Memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang”. pada “usaha usaha lembaga”: Poin d: “Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengawalan penegakan hukum”. 17 Poin g: “Mengajukan gugatan perdata, gugatan perselisihan hubungan industrial, gugatan tata usaha negara dan permohonan praperadilan kepada pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya yang terkait apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku”. Poin h “Mengajukan judicial review terhadap undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang tidak berpihak kepada rakyat dalam hal penegakan hukum”. oleh sebab itu Pemohon IX melakukan advokasi masyarakat blora dan turut mendorong, memberdayakan masyarakat Blora khususnya dalam pengawasan dan pengawalan penegakan hukum terkait dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang in casu untuk mendapatkan dana bagian bagi hasil dari Blok Cepu karena secara geologi cadangan minyak termasuk di kawasan Kabupaten Blora khususnya bersama Pemohon I untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu; 17. Bahwa dengan tidak dipergunakannya kekayaan alam dengan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 18 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. a. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 18. Bahwa dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana bagi hasil migas tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menimbulkan terjadinya desentralisasi asimetrik (asymetric decentralization) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI 1. NORMA MATERIIL Permohonan pengujian undang-undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 2. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU: b. Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 19 mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. c. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ATAS PASAL 19 AYAT (2) HURUF B, DAN AYAT (3) HURUF B, SERTA PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA: ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa permohonan para Pemohon a quo dilatarbelakangi pada adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Blora, dimana Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti sumber daya migas yang sudah sejak zaman Belanda sudah ada namun sampai sekarang tidak mendapatkan manfaat apapun dari sumber daya migas tersebut, namun malah berakibat pada pembangunan infrastruktur yang kurang, kerusakan lingkungan yang parah dan hak-hak dasar masyarakat Blora juga sangat memprihatinkan. Relevan pepatah “bagaikan ayam mati di lumbung padi” untuk menggambarkan masyarakat Blora; 20 2. Bahwa Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 893.940 jiwa dengan luas wilayah 1.804,59 km² dan sebaran penduduk 495 jiwa/km². Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran; 3. Bahwa Blora merupakan penghasil sumber minyak bumi terbesar di Jawa Tengah khususnya di Blok Cepu yang berada diantara wilayah perbatasan Blora dan Bojonegoro yang bisa menghasilkan dan memproduksi minyak mencapai 220.000 barel (bph) perhari; 4. Bahwa eksploitasi sumber daya migas yang ada di Blok Cepu telah dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang, tetapi hingga sekarang secara linier tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya migas di Blok Cepu belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat Blora; 5. Bahwa ketentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selama ini ada sepenuhnya belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Blora, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam infrastruktur jalan, kerusakan lingkungan, hilangnya akses sanitasi dan air bersih, akses listrik, dan rendahnya akses pendidikan, rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya ketahanan pangan, tingginya angka kemiskinan sehingga hal tersebut memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Blora; 6. Bahwa kontrak kerja sama Blok Cepu ditandatangani pada 17 September 2005 lalu dengan Mobil Cepu Limited yang sekarang menjadi Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) sebagai operator. Exxon 21 Mobil memegang 45% saham, PT. Pertamina EP Cepu memegang 45% saham, dan Badan Kerja Sama PI Blok Cepu (BKS) memegang 10% saham; 7. Bahwa dari hasil produksi minyak tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar) per tahun, dengan seiring meningkatnya produksi minyak di Blok Cepu maka dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro ikut meningkat dan terakhir Bojonegoro pada tahun 2019 mendapatkan DBH migas dari Blok Cepu sebesar Rp 2,7 Triliun. Sedangkan Kabupaten Blora sendiri tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pengeboran di Blok Cepu yang dioperatori Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). Padahal, muatan Blok Cepu ada di wilayah Kabupaten Blora tetapi pengeboran Blok Cepu di lakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur; 8. Bahwa oleh karena pengeboran Blok Cepu dilakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur. Maka Kabupaten Blora tak pernah mendapatkan DBH karena perhitungan dana bagi hasil (DBH) didasarkan pada wilayah di mana mulut sumur eksploitasi dan produksi migas dilakukan; 9. Bahwa penghitungan DBH migas antara lain didasarkan pada mulut sumur di mana migas tersebut ditambang. Padahal, wilayah Blora dan Bojonegoro hanya dibatasi Bengawan Solo. Sebagian wilayah Blora dan Bojonegoro sama-sama masuk dalam kawasan Blok Cepu. Bahwa dengan demikian Blora seharusnya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari produksi migas Blok Cepu; 10. Bahwa eksploitasi migas secara terus-menerus dan tidak secara linier meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Blora belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak- hak dasar masyarakat Kabupaten Blora; 22 11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur: (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 23 12. Bahwa dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman langsung dikelola oleh pemerintah daerah yang pengadimistrasinnya dilakukan lewat APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah yang pengadministrasinnya dilakukan melalui mekanisme APBN; 13. Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mendefinisikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisi; 14. Bahwa Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang- Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil minyak bumi dan gas untuk dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; 15. Bahwa Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) atau manfaat dari Blok Cepu karena adanya ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi: 24 “Pasal 19 (4) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: d. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan; e. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan f. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. (5) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: d. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; e. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan f. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan. Pasal 20 (4) “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar”. (5) “Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut: d. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; e. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan f. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan”. 16. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) hanya dapat dinikmati oleh kabupaten/kota yang memproduksi migas saja tanpa melihat atau memperhatikan dimana letak sumber daya migas itu berada, hal itu sangat merugikan bagi wilayah yang terdapat sumber daya migas tetapi produksi migas dikelola di luar wilayah sumber daya migas itu berada, maka yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah kabupaten/kota penghasil migas saja sedangkan kabupaten/kota yang bukan penghasil tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) padahal sumber daya migas mencangkup hingga wilayah Blora yang masuk dalam wilayah kerja; 25 17. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) tidak saja menunjuk sebagai dasar negara saja, melainkan juga sebagai tujuan negara untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan sila ke-5. Sebagai dasar negara yang telah diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial pada sila ke-5, yang dapat diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur; 18. Bahwa demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 demokrasi ekonomi yang tegas menyatakan kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang seorang. Kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang meskipun kepentingan orang-seorang tetap dihormati. Demokrasi ekonomi mengatakan yang dimaksudkan adalah dari, oleh, dan untuk. Sedangkan demokrasi barat biasanya dari dan oleh; untuk Indonesia lebih dari itu, demokrasi ekonomi adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kalau tidak maka kepentingan rakyat akan terancam dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 19. Bahwa eksploitasi sumber daya alam haruslah dikerjakan dengan asas kekeluargaan untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan, bukan 26 kemakmuran kelompok tertentu maupun kemakmuran bagi orang- seorang agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Bahwa penggunaan kekayaan alam yang sebesar-besarnya berdasar atas demokrasi ekonomi akan mewujudkan kemakmuran bagi semua masyarakat. Sebab itu eksploitasi sumber daya alam harus digunakan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat; 20. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pemanfaatan hasil dari sumber daya migas yang berada di Blok Cepu untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Blora, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Kabupaten Blora tidak bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan alamnya sendiri, yaitu dari sumber daya migas. Dalam hal ini Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu karena keberlakuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, dimana pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada “Kabupaten/Kota penghasil” sehingga ketentuan tersebut mengakibatkan Kerugian yang besar bagi Kabupaten Blora, dimana dalam mengeksploitasi sumber daya migas dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Dimana mulut sumur minyak untuk mengambil sumber daya migas berada di Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, yang berhak mendapatkan pembagian atas hasil pertambangan minyak bumi dan gas adalah Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil, bahwa dari ketentuan tersebut dalam menentukan daerah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas didasarkan pada mulut sumur sangatlah tidak adil apalagi 27 Kabupaten Blora masuk dalam wilayah kerja Blok Cepu tapi tidak pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas; 21. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada “kabupaten/kota penghasil” yang mengakibatkan Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika sumber daya migas itu sangat luas dan mencangkup provinsi lain maka yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) hanya “kabupaten/kota penghasil” saja dan daerah yang masuk Wilayah Kerja (WK) tapi bukan termasuk “kabupaten/kota penghasil” tidak mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH); 22. Bahwa aturan pembagian DBH migas yang berdasarkan mulut sumur yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sangat merugikan Kabupaten Blora. Sebab secara geologi cadangan minyak di lapangan Banyuurip itu membentang di kawasan Bojonegoro dan Blora. Oleh karena itu Kabupaten Blora berhak atas untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) atas migas dari Blok Cepu; 23. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan wilayah kerja adalah daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, artinya bahwa sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya migas terlebih dahulu dilakukan kegiatan eksplorasi yang mencangkup wilayah yang lebih luas dari kabupaten/kota penghasil. Hal itu seharusnya juga dilakukan terhadap Blok Cepu sebelum dilakukannya kegiatan eksplorasi, untuk mengetahui kondisi geologi di Blok Cepu apakah kegiatan eksploitasi yang akan dilakukan hanya di daerah kabupaten/kota penghasil atau malah mencangkup wilayah yang lebih luas; 24. Bahwa akibat dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 28 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada “kabupaten/kota pengahasil”, maka Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya migas di Blok Cepu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora sendiri, hal tersebut tentu bertentangan dengan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Alinea ke-4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 25. Bahwa dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu, maka pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora apabila menggunakan APBD pada saat ini tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak- hak dasar masyarakat Blora. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas di Blok Cepu menjadi modal untuk percepatan 29 pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Blora; 26. Bahwa demikian Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 27. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka para Pemohon berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Bahwa Pasal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur dana bagi hasil pembagian hasil minyak bumi dan gas merupakan bentuk kebijakan/ketentuan peraturan yang merugikan dan menghambat upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan di Kabupaten Blora. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan ini mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut kehadapan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian-uraian para Pemohon di atas kiranya Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik lndonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan: V. PETITUM 1. Menerima permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut”; 3. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 30 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa para Pemohon dalam menyampaikan perbaikan permohonannya, telah melampirkan pula lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan permohonannya, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagai berikut: 1. Lampiran 1 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., bertanggal 08 Agustus 2019 yang beralamat di Jalan Nusantara Nomor 18, Kecamatan Blora, Provinsi Jawa Tengah; 2. Lampiran 2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 175, tanggal 30 April 2007 yang telah terdaftar di kantor Notaris Ikke Lucky A., S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH., bertanggal 03 Mei 2007; 3. Lampiran 3 : Fotokopi Akta Pendirian Notaris Hafid, S.H., M.H., Nomor: C- 344.HT.03.01, tanggal 24 Maret 2003 dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); 4. Lampiran 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0009161.AH.01.07.2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, bertanggal 04 September 2019. 31 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 3. Bukti P-3 : Fotokopi artikel, Berikut Alasan Blora Tak Dapat DBH Blok Cepu, https://suarabanyuurip.com/index.php?/kabar/baca/berikut- alasan-blora-tak-dapat-dbh-blok-cepu; 4. Bukti P-4 : Fotokopi artikel, PI Bukti Blora Sebagai Daerah Penghasil, https://suarabanyuurip.com/index.php?/kabar/baca/pi-bukti- blora-sebagai-daerah-penghasil; 5. Bukti P-5 : Fotokopi artikel, AMSB Siapkan Legal Standing Judicial Review DBH Migas, https://kumparan.com/suarabanyuurip/amsb-siapkan-legal- standing-judicial-review-dbh-migas-1sJjjt1HVMP; 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel, Koalisi Masyarakat Sipil Blora Bentuk Tim Tuntut DBH Blok Cepu, http://www.seputarblora.com/2019/07/koalisi-masyarakat- sipil-blora-bentuk.html?m=1; 7. Bukti P-7 : Fotokopi artikel, Sekda Blora Dukung AMSB Perjuangkan Dana Bagi Hasil Migas Blok Cepu, https://suarabaru.id/2019/07/23/sekda-blora-dukung-amsb- perjuangkan-dana-bagi-hasil-migas-blok-cepu/; 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel, Mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Optimis, Blora Bisa Dapat DBH Migas Blok Cepu, https://news.wartablora.com/peristiwa/mantan-dirjen- perimbangan-keuangan-depkeu-optimis-blora-bisa-dapat- dbh-migas-blok-cepu-um9pvMgW-13203; 9. Bukti P-9 : Fotokopi artikel, AMSB Beberkan Ketidakadilan DBH Migas di hadapan Ketua DPRD Provinsi, https://www.teras.id/news/pat-54/193234/amsb-beberkan- ketidakadilan-dbh-migas-dihadapan-ketua-dprd-provinsi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi artikel, AMSB Siapkan Pengacara Judicial Review DBH Migas, https://www.majalah-me.com/2020/03/amsb- 32 siapkan-pengacara-judicial-review.html; 11. Bukti P-11 : Fotokopi artikel, Menyusuri Sejarah Industri Minyak Bumi di Blora, https://www.liputan6.com/regional/read/4035438/menyusuri- sejarah-industri-minyak-bumi-di-blora. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, selanjutnya 33 disebut UU 33/2004), terhadap UUD 1945, (vide dalam Perihal Permohonan para Pemohon) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan yang menjadi pengurus badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas Blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di perkumpulan guna meningkatkan martabat bangsa dan negara melalui pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., bertanggal 08 Agustus 2019 [vide Lampiran 1 permohonan para Pemohon]; [3.3.2] Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia, beranggapan hak konstitusional para Pemohon dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja, sedangkan Kabupaten Banyuwangi [Sic!] yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja justru mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Blok Cepu dengan perbandingan antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016 serta selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2019, Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi sangat besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Dana Bagi Hasil khusus dari Blok Cepu yang diperoleh Kabupaten Blora adalah 0 (nol) rupiah, oleh karenanya secara potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diajukan pengujian [vide permohonan para Pemohon halaman 10]; 34 [3.3.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005); [3.3.4] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020. Dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon telah menguraikan sistematika: Judul, Identitas Para Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon, Norma-norma yang Diajukan Untuk Diuji, Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.5] Bahwa para Pemohon prinsipal dalam Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Mohammad Arnaz, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., akan tetapi atas nama kuasa Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan awal maupun pemohonan perbaikan tidak pernah turut menandatangani permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah mengesampingkan kuasa hukum atas nama Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan a quo; Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, berkaitan dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan bahwa atas nama Georgius Limart Siahaan, S.H. dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dianggap tidak sebagai kuasa lagi karena tidak menandatangani surat perbaikan permohonan dan untuk Pemohon VIII dan Pemohon IX dianggap tidak sebagai Pemohon lagi karena menarik diri sebagai Pemohon [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020]; 35 [3.3.6] Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, para Pemohon juga meminta kepada Panel Hakim untuk melaksanakan sidang perbaikan permohonan kedua dengan alasan sebagian Pemohon belum menjelaskan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan. Namun, Panel Hakim menyatakan bahwa dalam hukum acara Mahkamah tidak dikenal sidang perbaikan kedua kecuali Mahkamah memandang perlu untuk melaksanakan sidang pemeriksaan perbaikan tambahan untuk meminta klarifikasi terhadap hal-hal tertentu yang bersifat khusus dan dianggap perlu [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020]; [3.3.7] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.4], Paragraf [3.3.5], dan Paragraf [3.3.6] pada dasarnya telah memuat format suatu permohonan pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan para Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, bahwa pokok permohonan a quo adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur persentase pembagian Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi kepada kabupaten/kota penghasil. Menurut para Pemohon, aturan ini menyebabkan kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil secara maksimal dari Blok Cepu, yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, 36 sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan norma a quo bahwa “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dibagi dengan rincian: a… b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil…” dan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 dibagi dengan rincian: a… b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil…”. Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah kabupaten/kota, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan perorangan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama). Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU- XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama 37 dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XIII/2015, hlm. 59]. Sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU- XVI/2018, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak akan dpat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans “Menimbang” huruf c UU 33/2004 yang menyatakan “untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XVI/2018, hlm. 46-47]. Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pemerintah Daerah, bukan orang perorangan, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya]. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan 38 hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.03 WIB, oleh sembilan 39 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi