63/PUU-XIX/2021

PUTUSAN Nomor 63/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : PT. Musica Studios, dalam hal ini diwakili oleh Gumilang Ramadhan selaku Direktur Perseroan. Alamat : Jalan Perdatam Raya Nomor 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan., S.H., M.M., Sordame Purba, S.H., Venny Romatua Damanik, S.H., M.M., James W,H. Pangaribuan, S.H., Donni Siagian, S.H., Yakup Putra Hasibun, S.H., LL.M., Terry Hasibuan, S.H., Arya Senatama, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H., dan Kartika Yustisia Utami, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (ASPRINDO), Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA, Pihak Terkait Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan SALINAN 2 Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) serta Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA; Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) serta Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (ASPRINDO), Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA, Pihak Terkait Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) serta Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto; Membaca Kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (ASPRINDO), Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA, Pihak Terkait Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) serta Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 November 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/11/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 63/PUU-XIX/2021 pada 29 November 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) juga menegaskan hal yang sama, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa oleh karena Permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) A. Identitas Pemohon 6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara”. 7. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi”), berbunyi sebagai berikut: 5 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 8. Bahwa Pemohon merupakan sebuah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Metropolitan Studios, sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Metropolitan Studios, Nomor 99, tanggal 9 September 1970, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (Bukti P-3.a), yang telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Nopember 1970 Nomor: J.A. 5/135/11 (Bukti P-3.b), dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Musica Studios berdasarkan Akta Perobahan, Nomor 164, tanggal 19 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (Bukti P-4.a), dan telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Nopember 1971 Nomor: J.A. 5/191/5 (Bukti P-4.b), dimana Anggaran Dasar Pemohon telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-5.a), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 08197.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 (Bukti P-5.b), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (Bukti P-6.a), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0134397, tanggal 9 Mei 2017 (Bukti P-6.b). 6 9. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Pemohon, yaitu Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-5. a), diatur ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, … dst.” Dan selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir 1.1 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-6. a), berbunyi sebagai berikut: “1. Direksi berhak mewakili Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.1 Dalam hal bertindak di dalam Pengadilan untuk berbagai perkara diwakilkan dan dilaksanakan oleh sekurang- kurangnya seorang Direktur.” 10. Bahwa oleh karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-6. a), Gumilang Ramadhan telah diangkat dan sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Direktur Perseroan, maka dengan demikian Gumilang Ramadhan berwenang dan berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. Musica Studios selaku Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan a quo. B. Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 12. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, diantaranya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dari keberlakuan suatu peraturan perundang- 7 undangan, dan kesempatan yang sama untuk bisa mempunyai Hak Milik serta mempertahankan Hak Miliknya tersebut guna mencapai keadilan, sebagaimana dimaksud dalam: i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 13. Bahwa Pemohon sebagai pelaku usaha yang telah menjadi bagian dari industri musik tanah air sejak berdiri tahun 1970, adalah Produser atau yang dalam terminologi UU Hak Cipta disebut sebagai Produser Fonogram, yaitu: “orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain” (vide Pasal 1 butir 7 UU Hak Cipta). 14. Bahwa salah satu kegiatan usaha Pemohon selaku Produser adalah memproduksi Master Rekaman yang dalam UU Hak Cipta disebut sebagai Fonogram, yaitu: “Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya” (vide Pasal 1 butir 14 UU Hak Cipta). Sedangkan yang dimaksud dengan Fiksasi adalah: “perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun” (vide Pasal 1 butir 13 UU Hak Cipta). 15. Bahwa adapun yang direkam oleh Pemohon dan kemudian menjadi Fonogram adalah Ciptaan yang diciptakan oleh Pencipta, yaitu berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, serta Karya Pelaku Pertunjukan berupa suara vokal Penyanyi dan suara permainan alat musik yang dibawakan oleh Pemain Musik selaku Pelaku Pertunjukan. 8 16. Bahwa agar suatu Ciptaan dan Karya Pelaku Pertunjukan dapat direkam oleh Pemohon, maka Hak Cipta atas Ciptaan serta Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan tersebut yang semula merupakan Hak Milik dari Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, dialihkan terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum direkam, dan kesepakatan yang berisi tentang pengalihan kepemilikan atas Hak Cipta serta Hak Ekonomi tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. 17. Bahwa layaknya manusia (natuurlijke person), Pemohon yang merupakan badan hukum (rechtspersoon) adalah subjek hukum yang berhak mempunyai Hak Milik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, termasuk untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta dan Hak Ekonomi yang dialihkan oleh Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. 18. Bahwa perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan antar individu maupun individu dengan perusahaan. Perjanjian tersebut tentunya lahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak, dan sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara para pihak dalam perjanjian. 19. Bahwa kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan sejalan dengan hal tersebut Ridwan Khairandy dalam bukunya berjudul “Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum”, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta, 2017, menyampaikan pendapatnya bahwa: “Dalam bidang ekonomi berkembang aliran Laissez faire, yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar”. 20. Bahwa namun demikian, dengan pendekatan hukum tersebut di atas, bukan berarti peran pemerintah sebagai regulator menjadi hilang sama sekali. Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang 9 menjamin keadilan kepada warga negaranya. Kehadiran pemerintah tentu sangatlah diharapkan melalui lahirnya instrumen peraturan perundang- undangan, khususnya dalam industri musik adalah melalui UU Hak Cipta, dimana seharusnya undang-undang tersebut tidak hanya mengakomodir terjaminnya hak-hak konstitusional bagi salah satu pihak saja, tetapi bagi seluruh pelaku didalam industri tersebut, termasuk Pemohon sebagai Produser. 21. Bahwa setidak-tidaknya hak konstitusional Pemohon yang harus dijamin perlindungannya adalah haknya sebagai subjek hukum untuk bisa mempunyai Hak Milik dan mempertahankan Hak Miliknya tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dimana dalam hal ini Hak Milik yang dimaksud adalah Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan dan Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan. 22. Bahwa selain itu, hak Pemohon yang dilindungi juga oleh konstitusi adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini pasal-pasal di dalam UU Hak Cipta yang menyangkut dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan Pemohon selaku Produser, tidak boleh mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, hal ini tentunya bertujuan agar tidak timbul kerugian bagi Pemohon, baik yang sifatnya aktual maupun potensial. 23. Bahwa tidak berhenti sampai di situ, negara juga harus memastikan bahwa suatu peraturan perundangan, dalam hal ini khususnya UU Hak Cipta, tidak diberlakukan surut karena hal tersebut melanggar asas non-retroaktif (legalitas) yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, apalagi jika sampai terbukti bahwa dengan diberlakukan surut suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan terampas atau terhalangnya pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka undang-undang tersebut selayaknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10 C. Kerugian Konstitusional yang Potensial Dialami Pemohon 24. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan sebagai berikut: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 25. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dengan adanya keberlakuan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Hak Cipta, telah menyebabkan Pemohon berpotensi kehilangan Hak Miliknya berupa Hak Cipta atas lagu-lagu Ciptaan Rudy Loho, yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta itu sendiri berlaku. Hak cipta tersebut telah dimiliki oleh Pemohon berdasarkan perjanjian pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu yang dibuat antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995, dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”). 26. Bahwa Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022, yaitu setelah Perjanjian Pengalihan Hak Cipta mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional Pemohon dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin oleh negara dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Tidak hanya itu, 11 kondisi ini juga membuktikan bahwa pemberlakukan peraturan perundang- undangan secara surut (retroaktif) dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 27. Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai Produser dalam menjalankan usahanya pasti tidak mungkin terlepas dari kegiatan pengalihan Hak Cipta dari Pencipta; namun meskipun UU Hak Cipta mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, akan tetapi Pemohon dihalangi haknya untuk menjadi pemilik atas Hak Cipta tersebut, karena UU Hak Cipta mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu untuk DIKEMBALIKAN kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, akan tetapi juga dari segi ekonomi dan bisnis Pemohon diposisikan sebagai pihak yang dirugikan, karena setelah Pemohon mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli Hak Cipta dari Pencipta, Pemohon tidak bisa terus memiliki dan menikmati Hak Miliknya tersebut karena harus dikembalikan lagi ke Pencipta. 28. Bahwa sama halnya dengan Hak Cipta, Pemohon juga dihalangi haknya untuk bisa memiliki Hak Ekonomi dari suatu Karya Pelaku Pertunjukan, karena adanya ketentuan di dalam UU Hak Cipta yang mengharuskan untuk mengembalikan Hak Ekonomi kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian jual beli atau perjanjian pengalihan Hak Ekonomi tersebut telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 29. Bahwa ketentuan pasal-pasal di dalam UU Hak Cipta tidak hanya merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik layaknya subjek hukum pada umumnya, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut juga mengandung pertentangan norma yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract), dimana 12 selanjutnya akan Pemohon uraikan secara lengkap pasal demi pasal dari UU Hak Cipta yang dimaksud sebagai berikut: a) Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 30. Bahwa sebelum suatu Ciptaan lagu direkam, biasanya Pencipta terlebih dahulu mengalihkan Hak Cipta atas lagu ciptaannya kepada Pemohon dan umumnya pengalihan tersebut dilakukan melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. 31. Bahwa selanjutnya oleh karena Pencipta telah menjual dan/atau mengalihkan Hak Cipta atas lagu ciptaannya kepada Pemohon tanpa batas waktu, maka Hak Cipta tersebut menjadi Hak Milik Pemohon, dan Hak Milik ini merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 32. Bahwa menurut Ahmad M. Ramli dalam buku berjudul “Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia”, Penerbit: Refika Aditama, Jakarta, 2011, berpendapat: “Setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang, dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut Hak Milik, dan pemilik berhak menikmati serta menguasai sepenuhnya Hak Miliknya dengan sebebas-bebasnya.” 33. Bahwa oleh karena Pemohon telah membayarkan sejumlah uang kepada Pencipta dan untuk itu Pencipta sepakat untuk menyerahkan Hak Ciptanya kepada Pemohon tanpa ada batas waktu, maka seyogianya Hak Cipta tersebut menjadi Hak Milik Pemohon, dan sebagai pemilik Pemohon berhak untuk menikmati serta menguasai sepenuhnya sekaligus mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut berupa pembayaran royalti dari para pengguna yang menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersil. 34. Bahwa sangatlah wajar bagi Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut, selain karena Pemohon telah mengeluarkan uang untuk membelinya dari Pencipta, selain itu Pemohon juga telah 13 mengeluarkan uang untuk biaya produksi atas lagu tersebut agar bisa menjadi sebuah Fonogram. 35. Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta justru membuat Pemohon kehilangan Hak Miliknya, karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut Hak Cipta yang dialihkan oleh Pencipta kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu harus dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Adapun bunyi lengkap Pasal 18 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” 36. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin perlindungannya, tetapi justru dirampas secara paksa untuk kemudian dikembalikan kepada Pencipta setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga hak konstitusional Pemohon terenggut dan Pemohon kehilangan manfaat ekonomis yang seharusnya masih dapat dinikmati dari Hak Miliknya tersebut. b) Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 37. Bahwa lebih lanjut, redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta juga mengandung pertentangan norma, dimana pasal tersebut mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta melalui PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu tersebut untuk DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun. 38. Bahwa apabila Pemohon mengadakan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan 14 nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “beli”, kenyataannya Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian dari segi ekonomi dan bisnis bagi Pemohon. 39. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukannya pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta, karena Hak Cipta tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. 40. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwasanya Pemohon bukan hanya memahami, tetapi juga sangat mendukung semangat dari pembentuk UU Hak Cipta ini dalam mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak Pencipta, misalnya dengan mewajibkan kepada setiap pihak, termasuk Pemohon selaku Produser, untuk membayar royalti kepada Pencipta apabila ingin menggunakan Ciptaan Pencipta untuk kegiatan komersil. Akan tetapi sangat disayangkan apabila semangat yang mulia tersebut tidak tertuang secara tepat di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta, bahkan ketentuan pasal tersebut justru mengandung pertentangan norma sebagaimana Pemohon uraikan di atas. 41. Bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Adanya pertentangan norma di dalam ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya 15 ketidakpastian hukum, dimana hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 42. Bahwa lebih lanjut, redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta tidak hanya mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi Pasal 18 UU Hak Cipta ini juga bertentangan dengan pasal lain di dalam undang- undang yang sama, yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;” 43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon sebagai pemilik dari Fonogram yang telah diproduksinya seharusnya bisa mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat ekonomi berupa pembayaran royalti apabila Fonogram miliknya digunakan oleh pengguna untuk kepentingan komersil, setidak-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. 44. Bahwa akan tetapi, dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya secara bebas setelah perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara Pemohon dengan Pencipta yang menciptakan lagu-lagu di dalam Fonogram tersebut telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, karena Hak Cipta atas lagu yang ada di dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Fonogram tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta. Artinya, Pemohon menjadi hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka 25 (dua puluh lima) tahun saja, bukan 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 45. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. c) Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 16 46. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana uraian dalil Pemohon di atas juga dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 30 UU Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” 47. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Pelaku Pertunjukan telah mengalihkan dan/atau menjual Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan mereka kepada Pemohon, maka selanjutnya Pemohon diharuskan untuk mengembalikan Hak Ekonomi yang telah menjadi Hak Miliknya tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 48. Bahwa oleh karena Pemohon telah membayarkan sejumlah uang kepada Pelaku Pertunjukan dan untuk itu Pelaku Pertunjukan sepakat untuk menyerahkan Hak Ekonominya kepada Pemohon tanpa ada batas waktu, maka seyogianya Hak Ekonomi tersebut menjadi Hak Milik Pemohon, dan sebagai pemilik Pemohon berhak untuk menikmati serta menguasai sepenuhnya sekaligus mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut berupa pembayaran royalti dari para pengguna yang menggunakan Karya Pelaku Pertunjukan tersebut untuk kepentingan komersil. 49. Bahwa wajar bagi Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut, selain karena Pemohon telah mengeluarkan uang untuk membelinya dari Pelaku Pertunjukan, selain itu Pemohon juga telah mengeluarkan uang untuk biaya produksi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut agar bisa menjadi sebuah Fonogram. 50. Bahwa ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin perlindungannya, tetapi justru dirampas secara paksa untuk kemudian dikembalikan kepada Karya Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga Pemohon tidak bisa lagi memperoleh manfaat ekonomis yang seyogianya dinikmati dari Hak Miliknya tersebut 17 d) Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 51. Bahwa Pasal 30 UU Hak Cipta mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Ekonomi yang telah diperjualbelikan tersebut untuk DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun; sehingga hal ini menimbulkan pertentangan norma di dalam satu pasal yang sama. 52. Bahwa apabila Pemohon mengadakan perjanjian jual beli dengan Pelaku Pertunjukan, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pelaku Pertunjukan sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian dari segi ekonomi dan bisnis bagi Pemohon. 53. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon dengan cara jual beli, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Ekonomi tersebut kepada Pelaku Pertunjukan, karena Hak Ekonomi tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. 54. Bahwa lebih lanjut, redaksi di dalam Pasal 30 UU Hak Cipta tidak hanya mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi Pasal 30 UU Hak Cipta ini juga bertentangan dengan pasal lain di dalam undang- undang yang sama, yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon sebagai pemilik dari Fonogram yang telah diproduksinya seharusnya bisa mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati 18 manfaat ekonomi berupa royalti apabila Fonogram miliknya digunakan oleh pengguna untuk kepentingan komersil, setidak-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. 56. Bahwa akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya setelah perjanjian jual beli antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, karena Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang ada di dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Fonogram tersebut telah dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan. Artinya, Pemohon menjadi hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka 25 (dua puluh lima) tahun saja, bukan 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 57. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. e) Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 58. Bahwa selanjutnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai jaminan perlindungan terhadap Hak Milik juga terampas dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; 19 b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 59. Bahwa berdasarkan asas non-retroaktif (legalitas) yang telah menjadi asas yang bersifat umum karena berlaku pada seluruh bidang hukum (tidak hanya dalam bidang hukum pidana tapi juga mencakup hukum perdata, tata negara dan ekonomi baik pada tataran nasional maupun internasional), mengatur bahwa ketentuan peraturan perundangan tidak dapat berlaku surut, sehingga oleh karenanya ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku. 60. Bahwa akan tetapi, ketentuan di dalam Pasal 122 UU Hak Cipta justru diberlakukan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum undang-undang tersebut lahir, sehingga mengakibatkan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta yang telah dimilikinya sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku menjadi terampas. 61. Bahwa salah satu perjanjian pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu yang dibuat sebelum UU Hak Cipta ini berlaku adalah perjanjian antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho tertanggal 8 Mei 1995, dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”) (Bukti P- 8.a dan Bukti P- 8.b). 62. Bahwa berdasarkan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022, yaitu setelah Perjanjian Pengalihan Hak Cipta mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, padahal senyatanya Hak Cipta tersebut adalah Hak Milik Pemohon karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkannya kepada Pemohon tanpa batas waktu, dimana hal 20 ini diatur secara tegas oleh para pihak di dalam Pasal I Perjanjian Pengalihan Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: “PIHAK KEDUA (in casu Pencipta) memberikan hak komersial sepenuhnya penggunaan lagu “Datanglah Kasih” dan Mau Apa Lagi” kepada PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon), untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, compact disc, laser disc dan lainnya dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas.” 63. Bahwa setelah Hak Cipta tersebut dikembalikan kepada Pencipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk menerima royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut secara komersil, dimana royalti tersebut sebenarnya merupakan hak yang seharusnya masih dapat dinikmati oleh Pemohon. 64. Bahwa perampasan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku adalah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. f) Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon diberikan perlindungan Hak Ekonomi atas Fonogramnya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram difiksasi, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon dapat menikmati royalti dari setiap penggunaan komersil atas Fonogram berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. 66. Bahwa akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini, akan timbul penafsiran nantinya, bahwa terhitung sejak tanggal 8 Mei 2022, oleh karena Pemohon tidak lagi menjadi pemilik atas Hak Cipta lagu- lagu ciptaan Rudy Loho karena hak tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta, maka Pemohon tidak boleh lagi memanfaatkan/mengeksploitasi Fonogram yang berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho, atau dengan kata lain Fonogram milik Pemohon yang berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho menjadi kapital mati yang tidak dapat dimanfaatkan lagi secara ekonomi. 21 67. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, hingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi Pemohon. 68. Bahwa telah secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon, dan hanya dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai badan hukum privat yang memiliki kerugian konstitusional, terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; maka oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN POKOK PERMOHONAN A. PASAL 18 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 70. Bahwa menurut kerangka hukum perdata, “benda” diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.” 71. Bahwa menurut Prof. Mahadi sebagaimana dikutip oleh H.E.Z. Arifin dalam jurnal berjudul “Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek dan Paten serta Hubungannya dengan Dunia Usaha”, Syiar Madani, Vol. VIII No. 3 November 2006, menyatakan bahwa untuk Pasal 499 KUHPerdata 22 ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: “Yang dapat menjadi objek Hak Milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.” 72. Bahwa lebih lanjut Prof. Mahadi juga menerangkan, benda yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil (stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 530 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh). 73. Bahwa Hak Cipta yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI (Intellectual Property Rights) merupakan benda tidak berwujud (intangible property), dimana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.” 74. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU Hak Cipta adalah sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 75. Bahwa selanjutnya Hak Cipta yang dimaksud di dalam UU Hak Cipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi [vide Pasal 4 UU Hak Cipta]. Untuk itu, sebelum Pemohon melanjutkan uraian permohonannya, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menggarisbawahi, bahwa setiap redaksi “Hak Cipta” yang akan disampaikan Pemohon dalam permohonan a quo hanya dimaksudkan mengenai Hak Ekonomi saja, dan tidak termasuk Hak Moral didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan Hak Ekonomi ini berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta adalah: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA MELANGGAR ASAS HUKUM KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) 76. Bahwa berbeda dengan Hak Moral yang tidak dapat dialihkan, Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan sebagai benda bergerak tidak berwujud 23 (intangible property) dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, salah satu caranya adalah melalui kesepakatan jual beli. 77. Bahwa pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” 78. Bahwa jual beli Hak Cipta yang dilakukan oleh Pencipta dengan Pemohon, biasanya dilakukan dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus dan umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. 79. Bahwa Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dalam buku berjudul “Hak Cipta di Indonesia; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society”, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2008, memberikan definisi tentang sistem flat pay sempurna atau jual putus sebagai berikut: “Dalam hal ini pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian lagu.” 80. Bahwa pemilihan sistem jual beli Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon dengan menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus, tentunya merupakan pilihan yang disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 81. Bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi sepakat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat para pihak. Pernyataan tersebut berdasarkan suatu pemikiran bahwa diharapkan kebebasan menentukan isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan para pihak guna memenuhi masing-masing kebutuhan serta keinginannya, dan kesepakatan demikian adalah sah di mata hukum. 24 82. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract); dimana hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri Pemohon, tetapi bagi diri Pencipta juga, karena mungkin saja Pencipta berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang menerapkan sistem flat pay sempurna atau jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya. HAK PEMOHON ATAS HAK CIPTA YANG DIPEROLEHNYA DARI PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS DAN/ATAU PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, MERUPAKAN HAK MILIK PEMOHON YANG DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI 83. Bahwa setelah Hak Cipta atas suatu Ciptaan lagu dialihkan oleh Pencipta kepada Pemohon berdasarkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka Hak Cipta tersebut beralih kepada Pemohon dan menjadi Hak Milik Pemohon. Hal ini sesuai dengan konsep peralihan Hak Milik yang diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdata jo. Pasal 570 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 584 KUHPerdata: “Hak Milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan Hak Milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.” Pasal 570 KUHPerdata: “Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang- Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak menggangu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang 25 pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang- undangan”. 84. Bahwa Hak Milik merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dan oleh karenanya merupakan kewajiban negara untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi kebebasan semua pihak agar bisa mempunyai Hak Milik serta melindunginya agar Hak Milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara melalui instrumen undang- undang. 85. Bahwa akan tetapi, Pasal 18 UU Hak Cipta mengatur ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” 86. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta di atas sangat merugikan karena menghilangkan hak konstitusional Pemohon, dimana keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik, yang dalam hal ini berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 87. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, khususnya Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’, karena setiap Hak Cipta yang dialihkan kepada Pemohon berdasarkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, harus dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 88. Bahwa apabila Pemohon mengadakan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan tentunya nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 26 untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon. 89. Bahwa sebenarnya kerugian ini tidak hanya akan dialami oleh Pemohon saja, tetapi tentunya oleh Pencipta itu sendiri, karena sebagai pemilik asal dari Hak Cipta atas lagu yang diciptakannya, seharusnya Pencipta memiliki hak seluas-luasnya atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin terus memiliki untuk selama-lamanya, atau justru ingin dialihkan kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan menerima satu kali pembayaran di awal dengan nominal yang besar. 90. Bahwa apabila Pencipta ingin mengalihkan Hak Ciptanya kepada Pemohon untuk selama-lamanya melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak (Pemohon dan Pencipta) tetap dapat membuat kesepakatan di dalam perjanjian bahwa Pemohon harus selalu membayar royalti kepada Pencipta atas setiap kegiatan komersil yang dilakukan Pemohon terhadap Ciptaan Pencipta. 91. Bahwa sepatutnya tidak ada alasan untuk menghalangi dan mencegah atau melarang Pemohon untuk bisa memiliki Hak Cipta atas suatu Ciptaan tanpa batas waktu, sepanjang perolehan Hak Milik tersebut dilakukan dengan cara peralihan yang sah, salah satunya melalui kesepakatan jual beli. 92. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, maka dengan demikian secara konstitusional tidak boleh membuat pembatasan yang menghambat hak Pemohon untuk bisa memiliki Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan tanpa batas waktu, karena Hak Milik tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. 27 93. Bahwa pembatasan terhadap Pemohon untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan hanya boleh dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, adalah melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. REDAKSI DI DALAM KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA MENGANDUNG PERTENTANGAN NORMA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 94. Bahwa redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta juga mengandung pertentangan norma, dimana pasal tersebut mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dengan cara PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu tersebut untuk DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun. 95. Bahwa apabila Pemohon mengadakan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon. 96. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan peralihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi 28 Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta, karena Hak Cipta tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. 97. Bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Pertentangan norma dari ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dimana hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 63 AYAT (1) HURUF (B) UU HAK CIPTA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 98. Bahwa UU Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak- hak Pencipta saja, tetapi juga terhadap Pemohon selaku Produser sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi: “(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.” 99. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan hak ekonomi bagi: Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima) puluh tahun sejak Fonogramnya difiksasi; 100. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa setidak-tidaknya selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak 29 Fonogram diproduksi oleh Pemohon, Pemohon berhak untuk mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat ekonomi berupa royalti atas setiap penggunaan secara komersil yang dilakukan oleh pengguna terhadap Fonogram milik Pemohon. 101. Bahwa akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Cipta lagu yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, maka di tahun berikutnya (tahun ke-26) Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya. 102. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidak- tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 103. Bahwa bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum demi tercapainya keadilan. Maka, apabila kita melihat antara ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta terdapat kontradiktif di mana ketentuan yang diatur oleh satu pasal bertentangan dengan ketentuan pasal lainnya di dalam satu undang- undang yang sama, maka akan lahir penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada, sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. B. KETENTUAN PASAL 30 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 KETENTUAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MELANGGAR ASAS HUKUM KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) 104. Bahwa di dalam sebuah Fonogram, tidak hanya terdapat Ciptaan berupa ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang diciptakan oleh 30 Pencipta, tetapi juga terdapat suara musik yang dihasilkan oleh Pemain Musik dan suara vokal yang dihasilkan oleh Penyanyi, yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan ‘Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik’. 105. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta berbunyi sebagai berikut: “(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atu bentuk apapun; d. Pendistribusikan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.” 106. Bahwa sebelum suatu Karya Pelaku Pertunjukan direkam agar menjadi suatu Fonogram, biasanya Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan tersebut dialihkan terlebih dahulu dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon, dimana pada umumnya peralihan tersebut dilakukan melalui perjanjian jual putus. 107. Bahwa pemilihan sistem jual beli Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan Pemohon dengan menggunakan sistem jual putus, tentunya merupakan pilihan yang disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 108. Bahwa sama seperti ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta ini yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract); dimana hal ini tentunya akan 31 menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri Pemohon, tetapi bagi diri Pelaku Pertunjukan juga, karena mungkin saja Pelaku Pertunjukan berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang menerapkan sistem jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya. HAK PEMOHON ATAS HAK EKONOMI SUATU KARYA PELAKU PERTUNJUKAN YANG DIPEROLEHNYA DARI PERJANJIAN PERALIHAN DAN/ATAU JUAL BELI, MERUPAKAN HAK MILIK PEMOHON YANG DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI 109. Bahwa hak Pemohon untuk dapat memiliki Hak Milik, yang dalam hal ini Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Tetapi dengan berlakunya Pasal 30 UU Hak Cipta, hak konstitusional Pemohon menjadi terlanggar, karena menurut Pasal 30 UU Hak Cipta diatur sebagai berikut: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” 110. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa Karya Pelaku Pertunjukan yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 111. Bahwa apabila Pemohon mengadakan perjanjian jual beli dengan Pelaku Pertunjukan, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pelaku Pertunjukan sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan tentunya nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus 32 mengembalikan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon. 112. Bahwa sebenarnya kerugian ini tidak hanya akan dialami oleh Pemohon saja, tetapi tentunya oleh Pelaku Pertunjukan itu sendiri, karena sebagai pemilik asal, seharusnya Pelaku Pertunjukan memiliki hak seluas-luasnya atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin terus memiliki Hak Ekonomi atas Karyanya untuk selama-lamanya, atau justru ingin dialihkan kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan menerima satu kali pembayaran di awal dengan nominal yang besar. 113. Bahwa apabila Pelaku Pertunjukan ingin mengalihkan Hak Ekonominya kepada Pemohon untuk selama-lamanya melalui perjanjian jual beli, berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak (Pemohon dan Pelaku Pertunjukan) tetap dapat membuat kesepakatan di dalam perjanjian bahwa Pemohon harus selalu membayar royalti kepada Pelaku Pertunjukan atas setiap kegiatan komersil yang dilakukan Pemohon terhadap Karya Pelaku Pertunjukan tersebut. 114. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, oleh karena hak konstitusional untuk mempunyai Hak Milik dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka sudah sepatutnya tidak ada alasan untuk menghalangi dan mencegah atau melarang Pemohon untuk dapat memiliki Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan dengan jangka waktu berapa lama pun, selama perolehan Hak Milik tersebut dilakukan dengan/atas dasar peralihan yang sah, salah satu caranya adalah melalui kesepakatan jual beli. 115. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, maka dengan demikian secara konstitusional tidak boleh membuat pembatasan yang menghambat hak Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu, di mana Hak 33 Milik tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 116. Bahwa Pemohon yang dihalangi haknya untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu, adalah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan demikian, Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 117. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, maka di tahun berikutnya (tahun ke-26) Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya. 118. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidak- tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 119. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum. Maka, apabila kita melihat antara ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, terdapat kontradiktif di mana ketentuan yang diatur oleh satu pasal bertentangan dengan ketentuan pasal lainnya di dalam satu undang-undang yang sama, maka akan lahir penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada, sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C. KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN ASAS NON-RETROAKTIF (LEGALITAS)/UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT 34 120. Bahwa asas non-retroaktif/asas legalitas adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan, artinya undang-undang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang terjadi sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, dimana asas ini muncul dari landasan pemikiran untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa atau pun negara. 121. Bahwa apabila Pemohon dengan Pencipta mengadakan perikatan hukum dengan membuat perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu atas suatu Hak Cipta, dan ketika perjanjian tersebut dibuat tidak ada aturan hukum yang melarangnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang legal. Jika di kemudian hari ada diatur oleh undang- undang tentang kewajiban mengembalikan Hak Cipta yang telah dialihkan setelah mencapai jangka waktu tertentu, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian yang telah ada sebelum undang- undang itu lahir. 122. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta justru mengatur ketentuan tentang pengembalian Hak Cipta yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, bahkan terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ada sebelum undang- undang tersebut berlaku. 123. Bahwa suatu peraturan dianggap melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. 124. Bahwa asas non-retroaktif tidak hanya berlaku untuk hukum pidana saja, karena penerapan aturan secara retroaktif dalam peraturan perundang- undangan selain hukum pidana juga mengakibatkan dirugikannya hak-hak sesorang bahkan dapat berakibat terjadinya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. 125. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta mengakibatkan Hak Milik Pemohon - berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta 35 berlaku- dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar, dimana seharusnya: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 126. Bahwa salah satu kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini terjadi dalam perjanjian antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho tertanggal 8 Mei 1995, dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak mengenai pengalihan Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Rudy Loho dengan kepada Pemohon dengan menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”) (Bukti P-8.a dan Bukti P.8.b). 127. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta dari lagu-lagu ciptaan Rudy Loho tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022, yaitu setelah Perjanjian Pengalihan Hak Cipta mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, padahal sebenarnya Hak Cipta tersebut adalah Hak Milik Pemohon karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkannya kepada Pemohon tanpa batas waktu, dimana hal ini diatur secara tegas oleh para pihak di dalam Pasal I Perjanjian Pengalihan Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: “PIHAK KEDUA (in casu Pencipta) memberikan hak komersial sepenuhnya penggunaan lagu “Datanglah Kasih” dan Mau Apa Lagi” kepada PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon), untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, compact disc, laser disc dan lainnya dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas.” 128. Bahwa setelah Hak Cipta tersebut dikembalikan kepada Pencipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk menerima royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut secara komersil, dimana royalti tersebut sebenarnya merupakan hak yang seharusnya masih dapat dinikmati oleh Pemohon. 36 129. Bahwa perampasan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku adalah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu Hak Milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dengan demikian, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 63 AYAT (1) HURUF (B) UU HAK CIPTA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 130. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, setidak-tidaknya selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram diproduksi oleh Pemohon, Pemohon berhak mendapatkan dan menikmati manfaat ekonomi berupa royalti atas setiap penggunaan secara komersil yang dilakukan oleh pengguna terhadap Fonogram milik Pemohon. 131. Bahwa akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Cipta lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjiannya mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, maka sejak tanggal 8 Mei 2022 Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya. 132. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidak- tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 133. Bahwa selain itu, dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini mengakibatkan banyak katalog lagu-lagu lawas yang seharusnya dapat 37 didigitalisasi, tetapi tidak dapat dilakukan karena perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara Pemohon dengan Pencipta atas lagu-lagu tersebut telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga untuk menghindari adanya tuntutan dari Pencipta di kemudian hari, Pemohon tidak melakukan digitalisasi, dan terhadap Fonogram tersebut akhirnya menjadi kapital mati yang tidak dapat dinikmati lagi nilai ekonomisnya. 134. Bahwa lebih lanjut, faktanya di lapangan justru banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan digitalisasi terhadap lagu-lagu lawas tersebut dan kemudian mengunggah serta mengomersialisasikannya di berbagai platform atau media digital tanpa seizin dan membayar royalti kepada Pemohon ataupun Pencipta. 135. Bahwa dengan demikian, perlindungan Hak Ekonomi Pemohon yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menjadi terhalang untuk bisa diperoleh dan dinikmati oleh Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta. 136. Bahwa norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta yang saling bertentangan/kontradiktif dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dan ketidakpastian hukum ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 38 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut: 1. bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) 3. bukti P-3.a : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Metropolitan Studios, Nomor 99, tanggal 9 September 1970, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta 4. bukti P-3.b Fotokopi Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Nopember 1970 Nomor: J.A. 5/135/11 5. bukti P-4.a : Fotokopi Akta Perobahan, Nomor 164, tanggal 19 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta 6. bukti P-4.b : Fotokopi Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Nopember 1971 Nomor: J.A. 5/191/5 7. bukti P-5.a : Fotokopi Akta Nomor 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta 8. bukti P-5.b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-08197.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 9. bukti P-6.a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta 39 10. bukti P-6.b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0134397, tanggal 9 Mei 2017 11. bukti P-6.c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gumilang Ramadhan, NIK: 3174101105600008 12. bukti P-7.a : Fotokopi International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Term of Protection of Soun Recordings, June 2018 13. bukti P-7.b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah dari Bukti P-7.a ke dalam Bahasa Indonesia 14. bukti P-8.a : Fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Musica Studios dengan Rudy Loho, tertanggal 8 Mei 1995 15. bukti P-8.b : Fotokopi Kwitansi dari: PT. Musica Studios kepada Rudy Loho, tertanggal 8 Mei 1995, untuk Pembelian Hak Komersial lagu “Datanglah Kasih” dan lagu “Mau Apa Lagi” ciptaan Rudy Loho 16. bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Harry Tasman kepad pihak-pihak yang berkepentingan, tertanggal 2 April 2012 perihal: Penjualan Hak Ekonomi atas Lagu 17. bukti P-10 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 [2.3] Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Juni 2022, dan 1 (satu) orang saksi yakni Jusak Irwan Sutiono, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: 40 Ahli Pemohon 1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. UMUM 1. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Pertama-tama ijinkan saya mengutarakan rujukan saya tentang hal umum berkaitan dengan Hak Cipta terlebih dahulu. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari rumpun hak atas kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup obyek yang paling luas memperoleh perlindungan hukum karena mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Oleh sebab itu Hak Cipta didalam UU Hak Cipta, diberikan batasan pengertian sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC). 2. Hak Cipta memberi kewenangan yang sangat luas bagi Pencipta. Secara konseptual kedudukan Pencipta berada pada tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Dasar filosofi perlindungan Hak Cipta pada Pencipta adalah bermula dari teori hukum alam. Stainforth Ricketson (1988: 6), mengatakan: “... It has been popular to argue, particulary in Continental Jurisdictions, that a person has a natural property right in the creation oh his mind. Thus, it is said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognized as his property. Wheather tangible or intangible.” 3. Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk olah pikirnya, baik materiil maupun immaterial yang dihasilkan dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran demikian diterapkan pada Hak Cipta, dapat dikatakan bahwa teori yang dikemukakan oleh Stainforth Ricketson merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang Pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan (Eddy Damian, 2002: 27-28; Otto Hasibuan, 2014: 51). 41 4. John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-15, sebagaimana dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, 2003: 19, mengemukakan bahwa hukum Hak Cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang Pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat. Pada awalnya, John Locke berbicara tentang right to intellectual property yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, inventor atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya atau pengarang adalah upah karya intelektualnya. 5. Intellectual property dirumuskan sebagai hak, yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga intellectual property rights mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai dan dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain. Ahmad M. Ramli, kolega saya dari Fakultas Hukum Unpad, 2011, berpendapat: ”Setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang disebut Hak Milik dan Pemilik berhak menikmati serta menguasai sepenuhnya Hak Miliknya dengan sebebas-bebasnya”. Hak milik itu merupakan ”droit inviolable et sacre“, yaitu hak yang tak dapat diganggu gugat, dimana penguasa atau pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada batasannya, harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2004: 42). Hak milik (eigendom) adalah hak atas benda, untuk menikmati benda itu secara bebas dan menguasainya secara mutlak. Hak milik adalah hak kebendaan (zakelijk recht) yang dibedakan dengan hak memegang dari orang lain (houden, detentie), sedangkan benda (zaak) terdiri dari barang (good) dan hak (rechts/right) (Nindyo Pramono, 2013: 121; Vollmar dan Adiwimarta, 1983: 42 214). Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud (intangible right atau imateriele recht). KHUSUS Memenuhi permintaan Pemohon, ahli menyampaikan Pendapat Hukum terkait dengan pasal-pasal yang dimintakan Uji Materiil oleh Pemohon dalam Perkara a quo, sebagai berikut: 1. Bahwa dalam perkembangan Hak Cipta sebagai bagian dari hak kebendaan yang intangible yang masuk dalam kategori hak milik, dibedakan antara hak ekonomi (economic rights, economische eigendom) atas suatu ciptaan dan hak moral (moral rights, moreel rechts). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk yang terkait dengan ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihapus selamanya. 2. Hak moral melekat pada diri Pencipta selamanya tanpa terikat oleh batas waktu, sedangkan hak ekonomi memberikan kesempatan kepada Pencipta untuk mengalihkan, memproduktifkan hasil karya ciptanya untuk mendatangkan manfaat ekonomi, antara lain dengan cara dijual – termasuk dijual putus –, disewakan atau pengalihan dengan cara lain dengan mendapatkan imbalan. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan 122 UUHC bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, karena keberlakuan pasal tersebut merugikan, menghilangkan dan merampas hak konstitusional Pemohon dan Pasal 122 UUHC bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, karena penegakan aturan hukum tidak boleh diberlakukan dengan prinsip retroaktif atau berlaku mundur, hal itu berarti melanggar hak konstitusional Pemohon. 4. Pendapat saya sebagai berikut: Pasal 18 UUHC berbunyi sebagai berikut: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ijinkan saya menggarisbawahi frasa: ” ... dialihkan dalam 43 perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu ...”. Salah satu cara memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata adalah dengan penyerahan (levering). Penyerahan sesuatu benda berarti pengalihan benda tersebut. Dialihkan atau pengalihan adalah salah satu cara levering hak kebendaan. Kemudian frasa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dalam konteks sebagai perbuatan hukum jual beli, jual putus adalah jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu: suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam praktek jual beli Hak Cipta sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, biasa dilakukan dengan sistem jual putus atau flat pay sempurna atau pengalihan tanpa batas waktu. Otto Hasibuan mendefinisikan flat pay sempurna atau jual putus sebagai berikut: ”Dalam hal ini Pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengekploitasian lagu “. Jika syarat sahnya perjanjian jual putus ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1) Kesepakatan para pihak – dalam hal ini Pencipta Lagu misalnya – dengan Produser; 2) Kecakapan bertindak dari para pihak – dalam hal ini Pencipta dengan Produser; 3) Obyeknya tertentu – dalam hal ini lagu ciptaan Pencipta, dalam arti hak ekonomi atau manfaat ekonomi atau economische eigendom, beneficial ownership –; 4) Causanya halal – dalam hal ini tujuan perjanjian jual putus tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian jual putus adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang sudah dibuat secara sah, mengikat layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Asasnya dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini disamping mengandung asas pacta sunt servanda, 44 juga mengandung asas kebebasan berkontrak (freedom of contract; vrijheid of contract; partij autonomie) dan asas kepastian hukum. Oleh sebab itu, perjanjian demikian tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerdata. Apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang mengikat layaknya undang-undang bagi Pencipta dan Produser adalah hak milik ekonomi atau manfaat ekonomi atau beneficial ownership atau economische eigendomnya, bukan hak moralnya (moral rignalhts, morel rechts). Menjadi masalah ketika kita masuk pada frasa kalimat: ”... Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun” dalam kalimat terakhir Pasal 18 UUHC. Disinilah menurut saya, frasa kalimat demikian menjadi melanggar asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum yang dampak selanjutnya akan melanggar hak konstitusi Produser – dalam kasus a quo Pemohon –, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut saya harus menunjuk ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: ”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal- hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Pasal 1339 KUHPerdata mengandung asas kepatutan dan asas keseimbangan. Dengan menggarisbawahi kata ”kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”, hal ini harus dipahami bahwa kedudukan Pencipta dan Produser dalam pelaksanaan jual putus harus seimbang dan harus menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak, sehingga dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mengubah keadaan-keadaan yang menjadi dasar kontrak, akan menimbulkan hak bagi para pihak untuk menuntut diperlakukan secara adil dan seimbang. Jika latar belakang frasa kalimat terakhir dalam Pasal 18 UUHC dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pencipta, maka demikian pula Pihak Produser juga wajib mendapatkan hak 45 yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pembentuk Undang- undang atau Penguasa. Kedudukan pihak-pihak dalam perjanjian itu bersifat seimbang, sejajar, hak dan kewajiban itu terjadi secara bertimbal balik secara seimbang atau proporsional. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre- contractual, contractual, post contractual). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (dalam hal ini menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair). Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Yunior saya dari Universitas Airlangga, dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial menyebutkan bahwa dengan menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (ekuilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. (Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 88-89). Beberapa ahli seperti Sutan Remy Sjahdeni, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta serta Ahmadi Miru para pemerhati hukum perjanjian di Indonesia secara umum memaknai asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian, antara lain pasal yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak, berarti telah memenuhi unsur pelanggaran hak konstitusional Pruduser – dalam konteks perkara a quo adalah hak konstitusional Pemohon, maka saya 46 berpendapat bahwa Pasal 18 UUHC memang bertentangan dengan Pasal 1338 jis Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 UUHC ini disamping mengandung contradiction in terminis antara kalimat pertama ... sampai dengan frasa dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, dengan kalimat kedua sejak frasa: “Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC berbunyi: “Perlindungan hak ekonomi bagi: ..... (b) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. Sebagaimana diketahui menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUHC, dengan jual putus suatu karya cipta dari Pencipta kepada Produser Fonogram, hak ekonomi Pencipta beralih kepada Produser. Menurut Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC sebagaimana dikutip diatas, perlindungan hak ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi, yaitu perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dengan jual putus, menurut Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC, maka Produser Fonogram memiliki hak perlindungan untuk menikmati hak ekonomi ciptaan setidak-tidaknya dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun. Produser – dalam kasus a quo Pemohon – setidak-tidaknya dapat mengeksploitasi dan menikmati manfaat ekonomi jika Fonogram milik Produser digunakan secara komersiil oleh Pengguna. Jika Pasal 63 ayat (1) huruf (b) tersebut dikaitkan dengan Pasal 18 UUHC, maka dapat diartikan bahwa setelah tahun ke-26 dan seterusnya sampai tahun ke-50, Produser Fonogram tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya, padahal hak ekonomi Fonogram Produser berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram difiksasi. Jelas norma perlindungan hukum demikian, secara obyektif menurut saya sangat merugikan Produser Fonogram. Lagi-lagi disini terdapat contradictio in terminis antara Pasal 18 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf 47 (b) UUHC tersebut. Dengan demikian, jika Pasal 18 dihubungkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, yang tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ahli berpendapat Pasal 18 dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Pasal 23 ayat (1) UUHC berbunyi: Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. Ayat (2) berbunyi: Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. 6. Seperti halnya Pasal 18, Pasal 23 UUHC terkait dengan hak ekonomi (economische eigendom; beneficial ownership) dari Karya Pelaku Pertunjukan yang direkam menjadi Fonogram, juga bisa dijual atau dialihkan kepada Produser, dengan sistem jual putus. Dengan jual putus yang dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka konsekuensi hukumnya hak milik ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang sudah menjadi Fonogram tentu menjadi beralih kepada Produser. Lagi-lagi seperti Pasal 18, didalam Pasal 30 UUHC ditentukan bahwa: Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 7. Ketentuan frasa atau kalimat terakhir pada Pasal 30 UUHC sebagaimana dikutip diatas, yaitu: ”... kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”, hal ini jelas mencederai atau bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, 48 asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 8. Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC menurut teori hukum perjanjian lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali atau dalam hukum bisnis dikenal dengan repurchase agreement (Repo) yang sangat lazim dalam praktek jual beli saham di Bursa Pasar Modal. Jika didalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1519 untuk jual beli dengan hak membeli kembali, untuk jual beli Repo dalam praktek Pasar Modal diatur dalam POJK Nomor: 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1729 PK/Pdt/2004 tentang jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdata dilarang karena dianggap sebagai jual beli semu, dimana sebenarnya yang terjadi adalah pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang dengan jaminan, namun dalam realitanya dibuat sebagai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Menurut Ahli didalam hukum bisnis seperti praktek di pasar modal, maka jual beli Hak Cipta dengan janji Repo boleh dilakukan, tapi yang terjadi pembentuk undang-undang mengatur secara berbeda dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC tersebut, dengan mengintrodusir istilah jual putus, namun didalam kalimat terakhirnya terjadi contradictio in terminis. 9. Bahwa menurut Ahli, didalam rumusan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC itu terdapat contradictio in terminis. Dalam satu norma Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC antara kalimat pertama dengan kalimat berikutnya terjadi pertentangan. Hak Milik Ekonomi Pencipta dan Karya Pelaku Pertunjukan boleh dijual dengan sistem jual putus, namun kemudian dikunci sebaliknya di kalimat terakhir bahwa: kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. 10. Ahli sependapat dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa sebenarnya kerugian akibat dari ketentuan bahwa kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, tidak hanya dialami oleh Produser – dalam kasus a quo adalah Pemohon –, tetapi 49 kerugian itu juga dialami oleh si Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Mengapa demikian, karena sebenarnya Pencipta dan Pelaku Pertunjukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga memiliki hak seluas-luasnya atas hak milik ekonominya tersebut, apakah mereka ingin terus memiliki Hak Milik Ekonominya atas Karya Cipta dan Karya Pertunjukannya selama- lamanya atau ingin mengalihkan seketika dan selamanya dengan sistem jual putus dan akan mendapatkan imbalan harga pembayaran dalam jumlah besar. Mengapa kemudian Produser yang mengikatkan diri kepada Pencipta dan Pelaku Karya Pertunjukan tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama, sementara lahirnya perjanjian jual putus terjadi atas dasar kebebasan berkontrak. Tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan, bahkan juga penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheiden atau abuse of circumstances. 11. Dari uraian sebagaimana dikemukakan diatas, menurut Ahli, ketentuan Pasal 30 UUHC bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 12. Sekarang terkait dengan ketentuan Pasal 122 UUHC. Pasal 122 UUHC berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. 50 13. Ketentuan Pasal 122 UUHC ini jelas bertentangan dengan asas atau prinsip non-retroaktif dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian, tidak boleh diberlakukan surut ke belakang sehingga menjangkau perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi secara sah sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan dimaksud. 14. Bahwa jika terjadinya jual beli putus atas karya cipta dan karya pertunjukan terjadi dan sah sebelum berlakunya UUHC, Pembeli diharuskan mengembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta, setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan diberi batas waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UUHC. Terhadap jual putus yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun saat diberlakukannya UUHC dikembalikan setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya jual putus ditambah 2 (dua) tahun. 15. Jadi jual putus yang sah terjadi sebelum lahirnya UUHC dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang (pacta sunt servanda) yang telah mengakibatkan hak milik ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan beralih kepada Produser, harus dikembalikan kepada Pencipta sejak lahirnya UUHC a quo. Ketentuan demikian jelas melanggar asas non retroaktif terkait keberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu termasuk UUHC. 16. Jika latar belakang pertimbangan Pasal 18 dan Pasal 30 jo Pasal 122 UUHC ini demi perlindungan Pencipta dan Karya Pelaku Pertunjukan, maka berdasarkan asas keseimbangan perjanjian sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 1339 KUHPerdata, bagaimana dengan perlindungan hukum pada diri Produser yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk membayar peralihan hak milik ekonomi karya cipta dan karya pertunjukan, menjadi tidak dapat lagi mempertahankan hak milik ekonomi tersebut dengan hadirnya UUHC. 17. Bahwa dengan demikian menurut Ahli, ketentuan Pasal 122 UUHC jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Menurut 51 Ahli dalam hal ini termasuk tidak boleh secara sewenang-wenang diambialih oleh Penguasa atau Pemerintah. 18. Bahwa Hak Milik di sini tentu termasuk didalamnya adalah hak Milik Ekonomi. Hak Moral jelas melekat selamanya pada diri Pencipta dan Pelaku Karya Pertunjukan, namun Hak Milik Ekonominya dimungkinkan untuk dialihkan, dijual termasuk dengan sistem jual putus kepada pihak lain. Dengan dijualnya hak milik ekonominya kepada pihak lain, maka hak milik itu akan beralih kepada pembeli (baca: Produser), sehingga sangat tidak tepat jika kemudian dicampuri oleh aturan Pemerintah dalam sebuah undang-undang yang kemudian membatasi peralihan hak milik ekonomi itu untuk dikembalikan kepada Penjual – dalam hal ini Pencipta dan Pelaku Karya Pertunjukan – untuk jangka waktu tertentu. Menurut Ahli hal ini adalah sebuah pelanggaran asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional Pembeli Hak Milik Ekonomi untuk mempertahankan Hak Miliknya yang dijamin oleh Konstitusi. 2. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Bahwa mencermati seluruh argumentasi pada permohonan pemohon, ahli menemukan pokok issue hukum sebagai poin kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh pemohon pengujian materiil a quo yaitu sebagai berikut: 1. Pemohon dirugikan akibat berlakunya rumusan norma Pasal 18 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 2. Pemohon dirugikan akibat berlakunya rumusan norma Pasal 30 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka 52 waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 3. Pemohon dirugikan akibat berlakunya rumusan norma Pasal 122 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pengujian materiil a-quo adalah Badan Hukum privat yang memiliki aktivitas bisnis atau melakukan kegiatan usaha pada bidang music. Pemohon disebut juga sebagai produser fonogram yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Bahwa Pemohon dalam kepentingan permohonan uji materiil mengalami kerugian akibat keberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan argumentasi pokok yaitu Pemohon berkedudukan sebagai pihak pembeli pada suatu perbuatan hukum, jual beli putus flat pay atas karya dari pencipta. Sebagai pihak pembeli, perbuatan hukum yang terjadi antara 53 Pemohon dengan Pencipta adalah perbuatan hukum yang sempurna menurut ketentuan hukum perdata yang dituangkan melalui suatu akad perikatan jual beli putus. Hal ini dilakukan mengingat setiap ciptaan dan karya pelaku pertunjukan dapat direkam oleh Pemohon maka hak cipta dan hak ekonomi atas ciptaan harus terlebih dulu dilaihkan (jual beli putus) dari Pencipta kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon memiliki hak atas ciptaan dan dapat melakukan pemanfaatan dan menerima manfaat ekonomis berdasarkan hak ekonomi yang telah diperoleh Pemohon tersebut. Bahwa keberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut pada konstruksi norma yang dikandungnya mengatur pengembalian secara otomatis hak cipta dan hak ekonomi kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dengan syarat perjanjian pengalihannya telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa terhadap issue dan permasalahan hukum yang dikemukakan Pemohon pada permohonan uji materiil a quo, serta untuk memberikan pendapat mengenai pertentangan atau masalah konstitusionalitas norma pasal yang dijadikan objek pengujian a quo, Ahli menguraikan pendapat dan pandangan dari aspek Hukum Tata Negara dan lapangan hukum lain yang relevan sebagai berikut: TENTANG HAK MILIK DAN KONSEP NON-DEROGABLE RIGHTS Diketahui bahwa pada faktanya Pemohon berkedudukan sebagai pihak pembeli pada suatu perbuatan hukum, jual beli putus atas karya dari pencipta. Sebagai pihak pembeli, perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan pemegang Hak Cipta dan pelaku Pertunjukan telah dilakukan secara sempurna, demikian berarti perbuatan hukum itu menjadi rule dan berlaku sebagai undang- undang bagi Pemohon dengan pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan, sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut tentu terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta atau pelaku pertunjukan kepada Pemohon sebagai pihak pembeli. Hal ini tegas diatur menurut ketentuan hukum perdata yaitu pada Pasal 1320 ayat (1) jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu berbunyi: Pasal 1320 ayat (1) “Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. 54 Pasal 1338 ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya”. Bahwa setiap perbuatan hukum jual beli tentu memiliki akibat hukum yaitu salah satunya beralihnya hak atas suatu barang/objek jual beli kepada pihak yang berkedudukan sebagai pembeli. Peralihan itu menjadi sah dan mutlak atas dasar perikatan yang dibuatnya hal itu didasarkan pada kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hak atas suatu barang/objek jual beli yang telah beralih dan dimiliki oleh pihak yang berkedudukan sebagai pembeli, menurut hemat Ahli adalah memiliki makna hukum sebagai Hak Kepemilikan atau hak milik yang kuat dan sah sehingga memberikan previlage bagi pemegangnya atau pemiliknya untuk memperoleh manfaat dari apa yang dimiliki, serta kepemilikan tersebut harus dilindungi oleh negara. Bahwa dari perspektif kontitusional, hak kepemilikan atas sesuatu merupakan hak yang wajib dilindungi, negara harus hadir menjadi protector sebagaimana amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) itu sendiri. Hak milik setiap orang yang diperoleh baik dari perikatan hukum ataupun bersumber pada peralihan hak lainnya mutlak dilindungi atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, hal ini sejalan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum adalah kaidah konstitusional yang bersifat Expressive verbise langsung tertuju kepada subjek hukum (in casu Pemohon) atas apa yang dimilikinya, dalam hal pokok persoalan a-quo yaitu hak milik Pemohon atas hak cipta dan hak ekonomi untuk dapat melakukan pemanfaatan dan menerima manfaat ekonomis berdasarkan hak ekonomi yang telah diperoleh Pemohon tersebut. Bahwa bentuk perlindungan tersebut juga sejalan prinsip dasar Negara Hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey khususnya mengenai perlindungan hak hak setiap orang. Bahwa Hak milik (hak milik Pemohon) setiap orang yang diperoleh baik dari perikatan hukum ataupun bersumber pada peralihan hak lainnya mutlak 55 dilindungi, hak ini sama nilai hukumnya sebagai hak pribadi dan subjek hukum yang tidak dapat dikurangi atau direduksi. Hak milik pribadi atau hak subjek hukum adalah hak yang tergolong sebagai Non-Derogable Rights, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak Non- Derogable Rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: hak atas hidup (right to life); hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture); hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery); hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Bahwa PT. Musica Studios suatu Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum privat dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo secara konstitusional dikualifisir sebagai subjek hukum, Secara teoritik badan hukum hakikatnya sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu, manusia dan Badan Hukum, secara prinsip badan hukum disamakan dengan manusia. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat, dan dapat digugat, serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri. Secara doktrinal, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law ajaran tentang konsep badan hukum telah dikenal. Meyers berpendapat bahwa, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, Begitu juga Lachman dan Utrecht berpendapat bahwa yang paling esensial bagi pengaturan hukum ialah badan hukum mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak 56 dan kewajiban anggotanya bagi bidang perekonomian terutama lapangan perdagangan gejala ini sangat penting. Sedangkan menurut Prof. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Selain itu Prof. Rochmat Soemitro mengatakan badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Sarjana hukum lainnya Sri Dewi Mangunsofyan menjelaskan bahwa perbedaan badan hukum dengan badan pribadi adalah manusia tunggal selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama yang mendirikan suatu badan, perhimpunan, dan kumpulan harta kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu dan kedua-duanya merupakan badan hukum. Prof. Schaukal dan Prof. Den Hertog menerangkan, bahwa manusia ialah subjek hukum akan tetapi lain daripada manusia, ada subjek yang lain yaitu organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum yaitu badan hukum, yang memperoleh hak milik, dapat berunding, dapat mengikuti perjanjian, dapat bertindak dalam persengketaan hukum, dan sebagainya serta memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang di samping manusia (perseorangan) juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Prof. Sudiman Karto Hadiprojo menjelaskan, tiap manusia (natuurlijk persoon) adalah lawan subjek hukum lainnya yaitu badan hukum (recht persoon). Bahwa negara-negara common law sebagaimana legislasi di eropa kontinental, mengenal teori sophisticated mengenai konsep badan hukum (legal personality) termasuk: a) Badan hukum sebagai fiksi hukum, menurut konsep ini badan hukum adalah selain dari manusia artifisial yaitu hasil dari fiksi kapasitas hukum dari legal personality berdasarkan hukum positif dan tidak aprodementry standard as an case of natural person; b) Corporate 57 realism, menurut konsep ini, badan hukum bukan arti fisial atau fiksi, tetapi nyata dan alamiah seperti pribadi manusia. Menurut J.V. Morgan, badan hukum terdiri dari seperangkat kekayaan, aset yang ditujukan untuk keperluan tertentu. Istilah badan hukum legal personality sekarang ini selalu didefinisikan in the sience of unit separate from each member in the such away that it has gain. Legal capacity and litigation in capacity, to be a legal person means they for to be the subject of right and beauties, capable of owning real property entry into the contract and swing and being swing, in such its want name separate and this thing from each set holders. Bahwa dengan demikian perbuatan badan hukum perdata sebagai subjek hukum dalam hubungan kontraktual maupun keperdataan lainnya secara konstitusional idealnya mendapat perlindungan dari negara. Ahli berpendapat bahwa perjanjian hak cipta dan/atau hak ekonomi bukan hal yang aneh bila kepemilikannya beralih kepada oleh orang lain, sepanjang itu terjadi atas dasar perbuatan hukum yang sah dan mengikat melalui perjanjian jual beli salah satunya. Hak cipta dan atau hak ekonomi dapat beralih mengingat sifat kebendaan melekat pada hak cipta dan atau hak ekonomi tersebut. UU Hak Cipta telah mengatur mengenai adanya kemungkinan peralihan kepemilikan dimaksud, yaitu terlihat pada konteks norma Pasal 16 Jo. Pasal 17 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 16 (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. 58 Bahwa disadari hak cipta atau hak ekonomi dapat beralih maka menjadi penting untuk dipahami sebagai pihak yang menerima pengalihan hak cipta dan atau hak ekonomi in casu Pemohon maka hak nya harus dilindungi dan dijamin atas dasar hak konstitusional atau hak subjektif untuk memiliki suatu barang. Dengan demikian menurut pandangan Ahli, norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan perlindungan hak kepemilikan setiap orang in casu Pemohon, dan melanggar konsep dasar hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. PASAL OBJEK PENGUJIAN MATERIIL A-QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 Bahwa rumusan norma Pasal 18 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 30 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dan yang terakhir objek pengujian materiil permohonan a-quo adalah Pasal 122 UU Hak Cipta yaitu berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak 59 Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Bahwa permasalahan konstitusionalitas atas berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 yaitu dikarenakan adanya rumusan frasa di dalam pasal tersebut mengenai hak cipta yang beralih kembali kepada pencipta dan hak ekonomi beralih kembali kepada pelaku pertunjukan dalam jangka waktu 25 tahun, meskipun sebelumnya terdapat perjanjian pengalihan hak berupa jual beli antara pencipat atau pelaku pertunjukan dengan pihak lain. Bahwa Ahli menemukan pertentangan norma contralegem sekaligus membuktikan adanya pertentangan antara norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ahli menilai keberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut telah secara nyata mereduksi beberapa hak konstitusional warga negara in casu Pemohon, diantaranya adalah hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pemohon merupakan pihak dengan penuh itikad baik, sebagai pihak pembeli dan berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan hak ekonomi atas dasar jual beli yang diadakan jauh sebelum berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Namun dengan berlakunya norma a-quo tentu dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon mengalami kerugian, baik dari segi materi maupun dari sisi hilangnya kepastian atas perikatan yang sudah dilakukan. Padahal jelas keadaan hukum yang demikian itu secara positif telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan spirit dan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara konstitusional prinsip negara hukum 60 mengutamakan perlindungan atas hak-hak orang perorangan warga negara. Keberlakuan norma yang demikian itu boleh jadi memberikan nilai yang baik bagi pencipta atau pelaku pertunjukan, akan tetapi jika pencipta dan pelaku pertunjukan telah mengalihkan hak cipta dan hak ekonominya kepada pihak lain in casu Pemohon, maka menjadi tidak adil bagi Pemohon ketika hak itu harus dirampas dan dikembalikan, secara akademik sangat sulit untuk mengidentifikasi ratio legis yang baik dan benar. Bahwa secara teoritik rumusan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan kaidah perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana maksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal objek uji materiil a-quo sama sekali tidak memuat tentang syarat pemulihan hak atau penggantian kerugian bagi Pihak Pembeli pada saat hak cipta dan/atau hak ekonomi itu kembali kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, kondisi norma yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak mendudukkan subjek hukum pada posisi yang equal sesuai prinsip persamaanm dihadapan hukum. Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, dan dalam batas penalaran yang wajar kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekwensi kedudukannya, baik dari aspek ekonomi maupun keadaan hukum lainnya. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah secara aktual atau setidak-tidaknya potensial bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PASAL – PASAL OBJEK UJI MATERIIL A-QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT Bahwa Ahli memahami keresahan yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Pemohon merupakan pihak dengan penuh itikad baik, sebagai pihak pembeli dan berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan hak ekonomi atas dasar jual beli yang diadakan jauh sebelum berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, dan Ahli berkeyakinan bahwa sikap batin yang timbul pada saat perbuatan hukum perjanjian jual beli itu dilakukan tentu masing –masing 61 pihak menyadari akan konsekuensi yuridis dari perbuatan hukum itu yakni beralihnya hak cipta dan hak ekonomi kepada Pemohon selaku pembeli. Bahwa keberadaan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut menurut Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata serta kerugian materiil bagi Pemohon, dengan mencermati redaksi dalam pasal a quo maka demi hukum harus beralih hak yang sudah dimiliki Pemohon kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan padahal sebelumnya telah dilakukan jual beli, telah ada cost atau biaya yang dikelurakan oleh Pemohon. Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah berlaku secara surut terhadap perbuatan hukum Pemohon yang dilakukan sebelumnya sehingga hal ini sangat bertentangan dengan larangan pemberlakuan surut suatu undang – undang. Bahwa berdasarkan kajian literatur dalam Black’s Law Dictionary retroaktif adalah “extending in scope or effect to matters that have occured in the past.” Asas “non-retroaktif” adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu UU. Hal ini karena dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam administrasi hukum serta ketidakpastian hukum, lebih jauh akan menciptakan disharmoni dalam tata peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada prinsipnya semua peraturan ataupun penerapan hukum harus bersifat prospektif. Asas ini secara tersurat terdapat di dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, dan sejumlah UU, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara khusus, asas non-retroaktif ini merupakan konsekuensi dari asas presumption of constitutionality dalam Pasal 58 UU 24/2003 yang memuat klausul mengenai keberlakuan undang-undang sampai adanya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Cetakan X: September 2018, Penerbit Nusa Media, Bandung), 62 menyatakan bahwa Nilai moral dan politik dari hukum yang berlaku surut dapat diperdebatkan, namun kemungkinannya tidak dapat diragukan. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, menyatakan dalam Pasal 1, ayat (9) kalimat 3: “No... ex post facto law shall be passed” (Tiada hukum yang berlaku surut akan disyahkan). Istilah hukum ex post facto ditafsirkan sebagai hukum penal (pidana) dengan kekuatan berlaku surut. Hukum yang berlaku surut tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki karena menyakiti rasa keadilan kita untuk menjatuhkan suatu sanksi, khususnya suatu hukuman, kepada seseorang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh individu tersebut bahwa perbuatan atau kelalaian untuk berbuat tersebut akan membawakan sanksi ini. Bahwa Mahkamah Konstitusi jauh sebelum perkara a-quo telah pernah menjatuhkan putusan untuk menganulir keberlakuan suatu Undang-Undang dengan dasar rasio legis karena Undang-Undang tersebut diberlakukan secara surut. Pandangan itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 atas perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah dalam pertimbangan Putusan menyatakan beberapa argumentasi yuridisi sebagai berikut: “… Menimbang bahwa di samping aliran pandangan yang diuraikan di atas, ternyata sebagian terbesar para sarjana hukum di dunia – dengan memperhatikan perkembangan pandangan sebagaimana tersebut – tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga asas non- retroaktif itu tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar alasan seperti tercermin dalam aliran pandangan di atas. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum material (substance). 2. Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di 63 negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif. 3. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pengesampingan asas nonretroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (revenge) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu. 4. Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan yang fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang fair adalah: asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas ne bis in idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (pending cases), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat- syarat minimum tersebut di atas maka Undang-undang No. 16 Tahun 2003 justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang fair, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif. Menimbang bahwa sebagai bahan bandingan di negara-negara yang mempunyai sejarah penegakan hukum yang panjang dan mantap, semisal Amerika Serikat, dalam konstitusinya tetap melarang penerapan asas retroaktif sebagaimana termuat dalam Article I Section 9 yang berbunyi: “No bill of attainder or ex post pacto law shall be passed”. Menimbang bahwa pelarangan diterapkannya asas retroaktif dalam hukum Indonesia telah dianut sejak waktu yang sangat panjang. 1. Pasal 6 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 Nomor 23 berbunyi: “De wet verbind alleen voor het toekomende en heeft geene terug werkende kracht”. 2. Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Straftrecht berbunyi: “geen feit is straafbaar dan uit kracht van eene daar aan voor afgegane wettelijk straafbepaling (Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya)”. 3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, - Pasal 4 berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". - Pasal 18 ayat (2) berbunyi: "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum 64 atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya". 4. UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Bahwa bertitik tolak dari berbagai ajaran hukum, doktrin maupun teori sepanjang yang berkaitan dengan penerapan Asas Non-Retroaktif dalam lapangan rezim hukum pidana, Ahli mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas hukum Pidana Di Indonesia, mengatakan bahwa asas ini (non-retroaktif) sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum, dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada bagian lampiran angka 155 disebutkan bahwa “pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya”. Bahwa Ahli berpendapat betapa sangat penting larangan pemberlakuan surut suatu Undang-undang demi menegakkan kepastian hukum, terlebih jikalau akibat keberlakuan surut itu menimbulkan kerugian yang nyata dan materiil bagi subjek hukum in casu pemohon dalam perkara a-quo. Ahli menilai bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta berlaku secara surut adalah bukan hanya bertentangan dengan asas larangan pemberlakuan akan tetapi lebih jauh menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. KESIMPULAN DAN PENUTUP Bahwa sebagai kesimpulan, Ahli menilai dari keseluruhan objek pengujian materiil pada Permohonan a-quo, norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah berlaku surut terhadap perbuatan hukum Pemohon yang dilakukan sebelumnya, sehingga dengan demikian telah secara nyata/aktual menimbulkan kerugian materiil bagi 65 Pemohon serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada hakekatnya secara elementer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saksi Pemohon Jusak Irwan Sutiono • Bahwa saksi menerangkan dalam pembuatan suatu master rekaman, diawali dengan pembuatan suatu perjanjian, dimana perjanjian itu ada 4 (empat) macam, perjanjian pertama adalah ciptaan hanya dibayarkan 1 (satu) kali secara flat atau sold flat, jadi sesudah dibayar hak ekonomi atas ciptaan, maka hak ekonomi beralih seluruhnya kepada pembeli dengan tanpa batas waktu, artinya bahwa pencipta tidak lagi memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, tidak dapat menjual lagi kepada pihak lain; • Perjanjian yang kedua, ciptaan dibayarkan satu kali untuk penggunaan satu master lagu. 1 (Satu) master karya rekaman, artinya pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti terhadap eksploitasi master lagu tersebut. Namun, pencipta dapat mengeksploitasi ciptaan tersebut kepada pihak lain, setelah melewati suatu masa promosi tertentu yang telah disepakati, misalnya 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, seperti itu. Dengan demikian, pencipta masih mendapatkan manfaat lebih; • Perjanjian yang ketiga, Pencipta mendapatkan fee di muka yang kita dalam bahasa teknis menyebut advance dan juga akan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu. Selanjutnya perjanjian yang keempat, pencipta tidak mendapatkan fee di muka, tetapi hanya mendapatkan royalti dari setiap penjualan; • Bahwa produser rekaman juga membuat perjanjian dengan artis. Perjanjian demikian ada 3 macam, yaitu: a. Artis dibayar satu kali di muka. Dibayar satu kali di muka itu untuk penggunaan dalam master lagu tersebut. Artinya artis tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti terhadap eksploitasi master lagu tersebut; b. Artis mendapatkan fee yang diterima di muka, yang kita sebut dengan advance royalti dan juga akan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu; 66 c. Artis tidak mendapatkan fee di muka, tetapi hanya mendapatkan royalti dari penjualan. • Bahwa fakta di lapangan, meskipun sudah ada perjanjian pembayaran sold flat yang ditandatangani oleh para pihak, namun pencipta dan juga artis meminta royalti bonus jika lagu tersebut meledak dan menjadi hits. Hal demikian, disebut sebagai bonus, jadi bukan royalti yang dihitung, tapi bonus, yang bentuknya bisa berupa benda maupun berbentuk materi uang; • Bahwa apabila artis menjadi popular, biasanya juga artisnya akan meminta royalti lebih tinggi, tambahan, meskipun ada kontrak yang berlaku. Namun demikian, dengan adanya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU 28/2014 Asirindo yang mengelola kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan rekaman yang memiliki hak lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) lagu sekarang menjadi tidak dapat beredar, terlebih apabila dianalogikan dari 30.000 (tiga puluh ribu) lagu tersebut, apabila dihitung biaya rekamannya mulai dari produksi, sewa studio, dan lain-lain mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /lagu maka, kerugian yang timbul karena diberlakukannya ketentuan Pasal a quo, mencapai kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU HAK CIPTA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 18 UU Hak Cipta Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 67 Pasal 30 UU Hak Cipta Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 122 UU Hak Cipta Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta yang mengatur beralihnya kembali hak cipta kepada penciptanya setelah 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara pencipta lagu dan/atau musik dengan pembeli hak cipta lagu dan/atau musik tersebut dinilai menghalangi Pemohon yang merupakan pembeli hak cipta untuk mempunyai hak milik berikut manfaat ekonominya (vide Perbaikan Permohonan hal. 26- 37). 68 • Ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta yang mengatur beralihnya kembali hak ekonomi suatu lagu dan/atau musik kepada pelaku pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun pengalihan dan/atau penjualan lagu dan/atau musik tersebut antara pelaku pertunjukan dengan produsen fonogram dinilai merampas hak milik berikut manfaat ekonomi Pemohon selaku Produsen Fonogram (vide Perbaikan Permohonan hal. 37-42). • Ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur waktu pengembalian suatu ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dari Produser Fonogram kepada Pencipta yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya UU a quo dinilai melanggar asas non-retroaktif (legalitas) di mana peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga mengakibatkan terampas atau terhalanginya hak milik Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hal. 43-48). Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeqeuo et bono) II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan 69 MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 a. Bahwa Pemohon sebagai produser rekaman atau dalam terminologi UU Hak Cipta disebut dengan Produser Fonogram mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, justru ketentuan pasal-pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan hak milik khususnya hak ekonomi dalam hak cipta antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram yang lebih berkeadilan. b. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal a quo juga tidak serta merta mengambil hak milik pribadi apalagi mengambil alih secara sewenang- wenang atas hak milik tersebut. Selain itu pasal-pasal a quo juga tidak melarang Pemohon untuk mendapatkan hak milik khususnya hak ekonomi dalam hak cipta karena telah diberikan waktu memanfaatkan hak ekonominya selama 25 tahun, sehingga menjadi tidak relevan jika dipertautkan dengan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu pasal batu uji dari Pemohon. c. Bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal-Pasal UU Hak Cipta sehingga Pemohon jelas tidak 70 memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa pada intinya Pemohon mendalilkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merampas atau menghalangi hak milik Pemohon berikut manfaat ekonominya serta menimbulkan pertentangan norma dengan Pasal 63 UU Hak Cipta sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil kerugian Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon sama sekali tidak dirugikan karena pembentuk undang- undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak ekonominya selama 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun namun dengan tetap memberikan pengaturan bagi pencipta dan/atau ahli warisnya untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaaannya selama jangka waktu yang diatur dalam undang-undang a quo sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. a. Bahwa ketentuan dalam UU a quo dirumuskan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait, serta masyarakat dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. [vide Penjelasan Umum UU Hak Cipta]. Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut, telah jelas bahwa UU a quo dimaksudkan untuk memberikan pengaturan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak 71 Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). b. Bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak ekonominya selama 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun namun dengan tetap memberikan pengaturan bagi pencipta atau ahli warisnya untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaaannya selama jangka waktu yang diatur dalam undang-undang a quo sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan. c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian a. Bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan fundamentum petendi yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas atau dalil sehingga ia dapat mengajukan tuntutan sebagiamana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, hlm 57) menyebutkan adanya 2 teori perumusan posita, yang pertama, substan tierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum. 72 b. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal- pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal- Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal- Pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada 73 pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’ interest point d’ action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Pandangan Umum a. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung 74 pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan hak cipta hendaknya memiliki fungsi sosial karena terdapat pembatasan- pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UU a quo. Hasil karya cipta atau ciptaan dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga karya cipta tersebut mempunyai nilai kemanfaatan di samping nilai moral dan ekonomis. c. Bahwa langkah DPR dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU a quo adalah bentuk upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU a quo yang secara garis besar mengatur beberapa hal di antaranya ialah pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Lebih lanjut, penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU a quo dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. [vide Penjelasan Umum UU Hak Cipta]. Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut, telah jelas bahwa UU a quo dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelindungan yang lebih baik terhadap 75 hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). 2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan a. Bahwa dalam menyusun UU a quo, terlebih dahulu dilakukan kajian secara teoritis dan praktik empiris mengenai perlindungan hak cipta. Dalam kajian tersebut, didapatkan beberapa teori yang mendasari perlunya suatu perlindungan hukum hak cipta di antaranya: • Bargaining theory yang mensyaratkan tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individual dengan pemegang hak cipta. • Labour theory di mana suatu karya intelektual yang dihasilkan seseorang atas dasar intelektualitasnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut. • Reward Theory yang bermakna pengakuan terhadap karya cipta yang telah dihasilkan seseorang sehingga pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya. • Recovery Theory yang menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut. • Incentive theory yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para Pencipta. • Risk theory yang mengakui bahwa hak cipta merupakan hasil karya yang dapat menimbulkan risiko digunakan secara illegal sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta tersebut. • Economic growth stimulus theory yang mengakui bahwa perlindungan atas hak cipta merupakan alat pembangunan ekonomi. [vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta] 76 Selain melakukan kajian secara teoritis, juga telah dilakukan kajian terhadap praktik empiris hak cipta di mana didapatkan fakta bahwa pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya dirasakan belum maksimal karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di samping itu dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan di bidang teknologi perekaman, telekomunikasi, dan informasi digital sudah sedemikian pesatnya sehingga menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan tetap memperhatikan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk di antaranya dengan menyediakan sistem pengaturan yang baik, maka dapat meningkatkan sendi-sendi kehidupan dan perekonomian, menurunkan tingkat pembajakan, meningkatkan kreativitas penciptaan, dan menjaga kredibilitas citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2003 dirasakan kurang mampu lagi mengayomi permasalahan-permasalahan hak cipta yang timbul di masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang hak cipta yang baru (vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta). b. Bahwa dalam konteks tersebut, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan praktik implementasi hak cipta yang telah berlangsung selama ini dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan bagi individu pencipta, tetapi lebih jauh juga untuk menciptakan kreativitas nasional. Dengan demikian hak cipta yang sejatinya hak privat dan perjanjian jual putus yang menjadi pokok permasalahan permohonan a quo, yang juga merupakan perjanjian privat, dianggap perlu diatur oleh negara dengan cara memberikan perlindungan untuk menstimulus kreativitas para pencipta. 77 c. Bahwa pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua Pansus RUU Hak Cipta, Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M., pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut: “Yang pertama, tentu kita sepakat bahwa orientasi atau konflik hukum dari RUU ini adalah melindungi terutama yang pencipta karena memang yang korban utama adalah pencipta tetapi meskipun demikian tentu tadi ada masukan dari semua termasuk dari para Anggota bahwa ada aspek keseimbangan dan keadilan, karena tentu pencipta ini harus eksis, harus berperan, harus diapresiasi bersamaan dengan kawan-kawan yang kita pikir mitra-mitra. Jadi mitra-mitra bagaimana mereka bisa mendorong itu perlakuan atau penghargaan melalui undang-undang ini juga mendapat dukungan dari semua.” d. Bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dunia. Hal-hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dengan bekal intelektualitas tersebut, manusia memiliki keunikan karakteristik dan kemampuan untuk dapat menghasilkan gagasan. Agar gagasan tersebut memiliki nilai lebih, maka gagasan tersebut perlu diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perwujudan gagasan dalam bentuk nyata beserta deklarasinya oleh si penggagasnya merupakan kekayaan intelektual yang kemudian disebut sebagai ciptaan. Terhadap ciptaan tersebut, harus dibarengi dengan apresiasi dan proteksi guna memacu motivasi penggagas atau pencipta untuk terus berinovasi. e. Bahwa bentuk apresiasi dan proteksi dimaksud dinamakan sebagai hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada intinya melindungi nilai pribadi dan reputasi dari ciptaan untuk penciptanya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Adapun manfaat ekonomi yang dapat diupayakan pencipta dari karya ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yaitu berupa penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 78 pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. f. Bahwa berdasarkan hak-hak ekonomi tersebut, maka pencipta akan mendapatkan banyak keuntungan ekonomi. Namun berdasarkan praktik empiris yang terjadi selama ini, pencipta merasa belum maksimal dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu negara perlu turut berperan memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan cara mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak terkait, dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan pengaturan yang lebih jelas dan lebih rinci termasuk mengenai pengecualian dan pembatasan terhadap hak ekslusif tersebut guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi tiap-tiap pihak. g. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta memosisikan Pemohon sebagai penyewa, bukan pembeli meskipun telah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai membeli sehingga Pemohon mengalami kerugian ekonomi dan bisnis (vide Perbaikan Permohonan hal. 13-18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) dengan pemerintah, disetujui bahwa nomenklatur atau frasa “jual putus” merupakan nomenklatur atau frasa yang telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa untuk menerjemahkan istilah asing “sold flat” sebagaimana digunakan di Amerika yang bermakna pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dikembalikan lagi kepada penciptanya setelah jangka waktu tertentu yang disepakati yakni 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ahmad Ramli sebagai berikut: “Yang ini adalah Pasal 19 dan seterusnya Pak. Pasal 19 dan seterusnya kan di sana dikatakan hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan atau musik, dan atau buku yang dialihkan kepada 79 pihak lain dengan perjanjian jual beli putus, tadinya kan istilahnya dengan mengalihkan seluruh hak ekonomi. Ternyata setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan lain-lain yang ada di praktek itu istilahnya jual beli flat atau jual beli putus seperti yang juga berlaku di Amerika. Oleh karena itu, kita hanya mengganti kata-kata mengalihkan seluruh hak ekonomi menjadi perjanjian jual beli putus. Ini saya kira juga wording saja dan kepemilikannya beralih kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Ini saya kira sudah disepakati 25 tahunnya. Kemudian kita hanya memberikan penjelasan yang dimaksud jual beli putus atau yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli flat adalah perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut. Dengan demikian, hal mendasar mengenai definisi atau makna “jual putus” yang menjadi inti persoalan permohonan Pemohon, tidak atau belum Pemohon pahami dengan tepat. Sehingga terhadap ketidakpahaman Pemohon inilah DPR perlu menyampaikan keterangan berdasarkan histori pembahasan RUU a quo. Terlebih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, suasana kebatinan saat membentuk RUU Hak Cipta adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi pencipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta pihak- pihak yang terlibat dalam industri kreatif nasional. h. Bahwa DPR juga perlu menerangkan mengenai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun pengembalian kepada pencipta merupakan konsensus yang dihasilkan dari pembahasan yang ketat, komparatif, dan komprehensif antara Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah. Ketat dalam artian usulan awal 35 (tiga puluh lima) tahun dari Pemerintah dibahas dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan dengan mempertimbangkan pendapat dari semua fraksi. Komparatif dalam artian membandingkan dengan pengaturan atau undang-undang hak cipta yang berlaku di negara maju seperti Amerika dan Inggris serta instrumen hukum yang berlaku internasional seperti Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works, World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty, dan ketentuan WIPO Performances and Phonograms Treaty. Serta 80 komprehensif dalam artian mengakomodir berbagai kepentingan dari perspektif pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram (vide risalah UU Hak Cipta). i. Berdasarkan kutipan risalah berbagai rapat antara Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta telah melalui pembahasan secara sungguh-sungguh dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah. Bahwa dengan dikembalikannya hak cipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun merupakan titik tengah yang disepakati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dengan alasan harapan hidup rata-rata orang Indonesia. Sebagai ilustrasi, seseorang menciptakan sebuah lagu pada umur 25 (dua puluh lima) tahun, maka 25 (dua puluh lima) tahun kemudian atau ketika ia memasuki umur 50 (lima puluh) tahun, wajar jika pencipta lagu tersebut dapat menikmati lagi hak ciptanya. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka harapan hidup masyarakat Indonesia per tahun 2019 adalah 73,3 tahun bagi wanita dan 69,4 tahun bagi pria (vide hasil survei BPS mengenai Angka Harapan Hidup pada tahun 2019) serta hasil survei penduduk BPS pada tahun 2020 yang menyebutkan umur produktif rakyat Indonesia pada rentang 15-64 tahun (vide hasil survei penduduk Indonesia yang dilakukan BPS pada tahun 2020). j. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 30 UU Hak Cipta mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual beli juga mengharuskan Hak Ekonomi yang telah dijual dan/atau dialihkan untuk dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini menurut Pemohon memosisikan Pemohon sebagai penyewa, bukan pembeli meskipun telah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai membeli sehingga Pemohon mengalami kerugian ekonomi dan bisnis (vide Perbaikan Permohonan hal. 18-21). 81 Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) dengan pemerintah, disetujui bahwa pengaturan mengenai peralihan hak ekonomi dari pelaku pertunjukan kepada pemegang hak ekonomi berlaku sebagaimana pengaturan (mutatis mutandis) peralihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui perjanjian jual putus. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ahmad Ramli dan telah disetujui seluruh peserta rapat kerja Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut: “Memang dari rapat Panja kemarin ada 2 pasal yang kita sepakati, 2 ayat. Jadi perjanjian jual beli putus nanti kita akan mutatis mutandis atas objek hak cipta dan/atau pelaku pertunjukan yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut. Ini di bawahnya Pak. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang- undang ini telah mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi misalnya yang tahun 1960 kita masih kasih 2 tahun. 2 tahun baru dikembalikan karena mungkin saja dalam 2 tahun itu sekarang dia lagi bikin project, dia merekam maka dia masih punya 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual beli putus dimaksud ditambah 2 tahun. Jadi misalnya kalau yang sudah 24 tahun, akan dikembalikan 3 tahun yang akan datang. Jadi masa transisinya kita kasih 2 tahun.” Ketua Rapat: “Terima kasih Pak. Pemahaman jual putus sudah setuju kita. Setuju ya?” (RAPAT: SETUJU) k. Bahwa dalam rangkaian pembahasan RUU a quo, telah mendapatkan dukungan dari pelaku pertunjukan sekaligus Duta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bernama Afgan Syahreza sebagaimana dikutip dari risalah Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta sebagai berikut: 82 “Saya di sini sebagai Duta HAKI ingin mengutarakan pendapat saya dari sisi performance. Saya sih sangat setuju atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta ini yang tidak hanya dijamin perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta tetapi juga kepada performance. Sebagaimana ini mungkin sudah ditetapkan di beberapa international convention ya mengenai perlindungan hak cipta, menurut saya ini bisa membuat kita para pelaku, para performance lebih bisa meningkatkan kreativitasnya lagi, dan pastinya juga bisa meningkatkan investasi dalam perdagangan ciptaan juga produk-produk yang terkait di Indonesia, di mata internasional begitu. Kalau misalnya saya lihat di luar negeri kayak contohnya di Korea benar-benar mereka sangat melihat potensi industri kreatifnya mereka itu bisa sangat menjadi suatu potensi yang besar untuk negara mereka lebih kenal di dunia. Jadi menurut saya Indonesia punya potensi sama besarnya seperti mereka tetapi kita perlu dukungan dari para Anggota DPR semuanya yang ada di sini untuk bisa men-support kita dengan adanya Rancangan Undang-Undang yang terbaru ini. Lalu pastinya juga ancaman-ancaman pidana buat pelanggar atau pembajak yang selama ini menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi, saya harap di undang-undang yang terbaru bisa lebih menjadikan ini sebagai senjata supaya para pembajak ini tidak lagi, ibaratnya jeralah melanggar, pelanggaran hak cipta ini. Karena honestly buat saya sebagai pelaku, kita sudah pada tahap di mana kita sudah sedikit tired ya, sedikit capek dan hampir putus asa. Saya juga berbicara kepada beberapa teman-teman saya musisi, mereka menyatakan bahwa beberapa sudah tidak ingin bermusik lagi karena merasa tidak diapresiasi oleh masyarakat jadi menurut say aini sudah tahap yang fatal. Saying sekali karena potensi musik di Indonesia, industri kreatif sangat-sangat bagus. jadi saya mohon dengan hormat bIapak dan Ibu-Ibu di sini yang hadir dalam rapat ini semoga bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk industri kreatif kita. Hopely kita bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan lebih bisa meningkatkan motivasi para generasi muda untuk berkarya dan membanggakan Indonesia di bidang industri kreatif. Itu harapan saya sebagai pelaku dan seniman di Indonesia. Terima kasih.” l. Bahwa Pemohon mendalilkan telah memiliki Hak Cipta atas lagu sebelum UU a quo berlaku yang dimiliki Pemohon berdasarkan perjanjian pengalihan Hak Cipta antara Pemohon dengan Pencipta lagu. Namun karena berlakunya Pasal 122 UU a quo, menjadikan Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta atas kedua lagu tersebut kepada kepada penciptanya ketika mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun tepatnya pada tanggal 8 Mei 2022. Pengaturan Pasal 122 UU a quo dianggap Pemohon berlaku surut atau 83 bertentangan dengan asas non-retroaktif sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hal. 43-48). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa Pasal 122 UU a quo telah memenuhi ketentuan Angka 127 dan Angka 156 huruf b Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) sebagai berikut: Angka 127 Lampiran II UU Pembentukan PUU Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Angka 156 Lampiran II huruf b UU Pembentukan PUU “Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: a. …; b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; c. …” Berdasarkan Angka 127 dan Angka 156 huruf b Lampiran UU Pembentukan PUU yang menjadi undang-undang rujukan dalam pembentukan undang-undang, maka: a. perumusan Pasal 122 UU Hak Cipta sudah merinci pengaruh ketentuan berlaku surut terhadap tindakan hukum, hubungan 84 hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada antara pencipta dengan pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dalam perjanjian jual putus sebelum UU a quo berlaku. b. Pasal 122 UU Hak Cipta sudah ditempatkan dalam Bab XVII UU Hak Cipta mengenai Ketentuan Peralihan. c. perumusan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait sebagai pihak yang terdampak perubahan ketentuan UU Hak Cipta. Dengan demikian Pasal 122 UU Hak Cipta telah memenuhi kaidah pembentukan undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipersoalkan oleh Pemohon. m. Bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta, pembahasan mengenai substansi jangka waktu pengembalian 25 (dua puluh lima) tahun ditambah toleransi 2 (dua) tahun sehingga masih memberikan kesempatan bagi produser fonogram untuk menyelesaikan project yang mungkin sedang dikerjakannya. Hal ini sebagaimana pernyataan Dirjen HAKI Kemenkumham, Ahmad Ramli, sebagai berikut: Kemudian yang penting lagi Pak kan tidak mungkin begitu undang- undang ini berlaku, orang kemudian harus mengembalikan saat itu juga karena bisa saja pada saat undang-undang ini berlaku dia lagi punya project ini, lagi merekam lagunya, lagi menerbitkan bukunya, kalau harus dialihkan kan kaget dia. Nah oleh karena itu, ada pasal lain yang boleh kami sampaikan. Perjanjian jual beli putus atas hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi dia punya transisi 2 tahun kalau dia sedang merekam, diselesaikan dulu project-nya dan seterusnya. Kami konsultasi dengan pelaku-pelaku di bidang ini para musisi dan lain-lain, mereka mengatakan waktu untuk ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tetapi kita berikan waktu yang cukup tenggang yaitu 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah 85 mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli putus ditambah 2 tahun. Jadi artinya 2 tahun ini bonus untuk keduanya, karena kami berpikir-pikir salah-salah dia sudah 24 tahun. Kalau 24 tahun langsung berlaku, berlaku ini harus dikembalikan, kan dia cuman dapat setahun padahal yang sudah habis pun dapat 2 tahun. Akhirnya kita katakana ditambah 2 tahun. Jadi dia dapat 3 tahun. Jadi ini memberikan fairness yang baik kepada mereka, kemudian ini adalah contoh-contohnya saja sebagai contoh misalnya jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung 25 tahun, maka akan kembali setelah 2 tahun setelah berlaku. b. Jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung sealam 20 tahun misalnya, maka hak ciptanya akan dikembalikan kepada pencipta dengan perhitungan 25 tahun kurang 20 tahun tambah 2 yaitu 7 tahun setelah undang-undang ini berlaku karena 5 tahunnya itu adalah masih jangka waktu dia.” n. Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh Hak Cipta melalui cara yang sah dengan membuat perjanjian pengalihan hak dengan pencipta berdasarkan asas pacta sunt servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun Pemohon mengutip pasal tersebut tidak secara utuh sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." [vide Permohonan hal. 17] Sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata selengkapnya mengatur sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata secara utuh dapat dipahami bahwa sekalipun Pemohon telah mengadakan perjanjian jual putus antara Pemohon dengan Pencipta, namun perjanjian tersebut harus batal demi hukum karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Begitupun juga dengan perjanjian jual beli antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan batal demi hukum berdasarkan 86 ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yakni: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu pokok persoalan tertentu 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” Bahwa syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian yang disebut sebagai syarat objektif. Konsekuensi apabila syarat “sepakat” dan “cakap” tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun apabila syarat “suatu pokok persoalan tertentu” dan “suatu sebab yang tidak terlarang” tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. o. Terkait dengan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata juncto Pasal 1337 KUHPerdata tersebut, suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang- undang yang dalam konteks ini adalah UU Hak Cipta. Dengan demikian tidak dipenuhinya suatu sebab yang tidak terlarang tersebut dapat menjadi alasan bagi pencipta untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian jual putus dengan produser fonogram. Terlebih Pemohon dalam permohonannya juga mengutip Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut (vide Perbaikan Permohonan hal. 30): “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.” 87 p. Bahwa pembatasan mengenai hak konstitusional berdasarkan undang- undang telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal tersebut bermakna tidak ada satupun hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. q. Bahwa pembatasan hak konstitusional dengan undang-undang telah ditaati oleh pembentuk UU dengan menjadikan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar mengingat UU Hak Cipta yaitu sebagai berikut: • Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. • Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 88 r. Dengan demikian pengaturan perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang- undang. Lebih lanjut DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. s. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pada sidang pemeriksaan pendahuluan tertanggal 13 Desember 2021 telah memberikan masukan penting kepada Pemohon agar dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya tidak dengan cara cherry picking fallacy yakni hanya memilih argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemohon tetapi harus dilakukan satu universalitas di mana jika permohonan dikabulkan, maka tidak hanya kerugian Pemohon saja yang akan hilang melainkan kerugian semua orang yang terlibat atau berkenaan dengan pasal-pasal a quo juga akan 89 hilang kerugiannya. Hal tersebut penting karena permohonan a quo bukanlah gugatan perdata. Akan tetapi dalam perbaikan permohonannya, uraian Pemohon tetap menggunakan cara cherry picking fallacy di mana Pemohon hanya mengambil sebagian data dan argumentasi yang menguatkan posisi Pemohon tetapi mengabaikan sebagian besar data dan argumentasi terkait yang tidak menguntungkan posisi Pemohon. Oleh karena itu narasi yang dibangun Pemohon dalam dalil Permohonannnya hanya sekedar asumsi Pemohon karena sejatinya pembentuk undang-undang mengatur bahwa hak ekonomi dalam perjanjian jual putus tidak berlaku mutlak tanpa batas waktu dengan rasionalisasi/pertimbangan bahwa keuntungan yang didapatkan Pemohon dari jual putus tanpa batas waktu tidak sebanding dengan jangka waktu kepemilikan Pencipta atas hak ciptanya selama seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia di mana dalam kurun waktu tersebut sejatinya di satu sisi Produser Fonogram telah “balik modal” bahkan mendapatkan keuntungan, dan di sisi lain Pencipta seharusnya dapat mengembangkan perolehan manfaat hak ekonomi dari hak ciptanya. C. RISALAH PEMBAHASAN UU HAK CIPTA Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU Hak Cipta sebagai berikut: 1. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta Wakil Ketua Pansus RUU Hak Cipta (Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M.): “Yang pertama, tentu kita sepakat bahwa orientasi atau konflik hukum dari RUU ini adalah melindungi terutama yang pencipta karena memang yang korban utama adalah pencipta tetapi meskipun demikian tentu tadi ada masukan dari semua termasuk dari para Anggota bahwa ada aspek keseimbangan dan keadilan, karena tentu pencipta ini harus eksis, harus berperan, harus diapresiasi bersamaan dengan kawan- kawan yang kita pikir mitra-mitra. Jadi mitra-mitra bagaimana mereka bisa mendorong itu perlakuan atau penghargaan melalui undang-undang ini juga mendapat dukungan dari semua.” 2. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta Musisi (Anang Hermansyah): 90 “Saya minta dibangun di undang-undang dinamisnya adalah oke dalam jangka waktu 5 tahun atau setelah ini sudah meledak untuk parameternya pasti ada, parameternya ada bahwa ini sudah balik modal, record label pasti tahu parameter itu, oke setelah 5 tahun aku kembalikan ke kamu ya atau setelah 5 tahun fifty-fifty ya. Yang dipikirkan adalah regenerasinya. Saya juga record label. Sebetulnya saya kalau ngomong begini ketemu record label-record label yang lain ngamuk mungkin tetapi saya punya perspektif pencipta lagu, kasihan pencipta lagu kalau master itu diproduksi lagi tidak apa-apa oleh duwek, loh terus sama produser didiamkan, terus mangan opo? Tidak dapat royalti orang tidak diproduksi lagi, tidak dibikin copy lagi, gara-gara apa? Artisnya kakean cangkem, banyak protest ok, wes tidak usah diproduksi saja. Saya berharap mudah-mudahan jika teman-teman nanti belajar lagi atau dibaca lagi undang-undangnya mumpuni mbak, jadi sudah tidak ada lagi master yang dimiliki 100% oleh record label all the time tidak ada, di sini bagus. Cuma tinggal waktunya, masa 35 tahun sih? Padahal kalau saya certain tadi, kalau memang kayak lagunya Koes Plus dibikin sekali terus meledak, wes balik modal, di sini modal wes untung, loh masa masih mau digaruk terus sama dia erus sampai mati? Berapa waktunya? Tinggal itu doang. Teapi niatannya sudah bagus. Ini bagus cuman dicari rujukan pemilik master dengan ini, maka rujukan yang mumpuni yang sama-sama win-win solution karena saya sebagai pemilik master ya kepengen untung terus tetapi mana jalan tengahnya. Nah ini segera, karena di sini 35 tahun menurut saya Panjang, kelamaan. Suwe. Itu dipikiri sajalah, tetapi niatannya sudah benar, saya setuju, saya berharap ini berjalan tenang, bagus banget ini, bahwa tidak ada lagi sistem yang seperti itu di Indonesia memang seharusnya tidak ada.” 3. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Kemudian DIM 100, DIM 100 ini diberlakukan untuk yang jual putus Pak. Jadi ada pemusik-pemusik atau pencipta lagu yang waktu dia muncul itu belum ada apa-apanya sama sekali. Mungkin orang yang biasa tidak punya apa-apa kemudian dia muncul. Sehingga ketika produser menawarkan kontrak apa pun kontraknya dia teken saja, akibatnya semua lagunya otomatis menjadi milik si produser, akibatnya dia tidak bisa apa-apa lagi dengan lagu itu, padahal perlindungan lagu itu adalah seumur hidup pencipta plus 10 tahun kalau undang-undang yang sekarang, kalau undang-undang yang kita lagi bahas menjadi 70 tahun. Jadi bayangkan kemudian lagu itu popular sekali setelah itu dia tidak bisa apa-apakan lagi padahal life time lagu untuk di-recycle itu bisa terus menerus terjadi. Sebagai contoh lagu Koes Plus “andai kau datang” itu dirilis ulang oleh Erwin Gutawa kan luar biasa, dia muncul lagi, muncul lagi. Oleh karena itu, sangat tidak adil kalau kemudian setelah dijual ini pencipta tidak dapat apa-apa lagi, padahal lagu dia mungkin waktu itu 91 dibayarnya murah sekali, kok sekarang setelah hasilnya jadi sangat besar dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika kami mengusulkan pasal ini kenapa 35 tahun yang muncul? Inggris dan Amerika menetapkan standar itu, itu yang pertama. Jadi angka ini kita tidak bayangkan sendiri tetapi ini merupakan praktek sebagai general principle yang digunakan oleh negara-negara maju. Ada usulan dari yang lain 25 tahun, kemudian ada usulan juga ada tetap 35 tahun, ada juga yang 15 tahun. Kalau menurut kami waktu mengkaji 35 tahun, 35 tahun itu adalah waktu standar yang adil, karena sebetulnya dia sudah jual, tetapi berdasarkan keadilan dia mesti kembalikan. Dan kalau misalnya lagu itu diciptakan tahun 70-an mungkin punya Arianto atau segala macam, sekarang ketika undang-undang itu berlaku sudah harus kembali semua. Sementara untuk yang sekarang yang pencipta-pencipta baru, dia sudah tidak akan, seharusnya tidak akan membuat perjanjian yang flat kayak begini lagi, karena pengetahuan hak cipta masyarakat sekarang sudah mulai lebih terbuka. Kami menyarankan ini standar internasional saja ikut, karena ada kekhawatiran juga makin diperpendek ini nanti kita dianggap tidak melindungi mereka yang beritikad baik waktu itu membeli, ini sebetulnya keadilan saja. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu punya pendapat lain silakan kita akan diskusikan.” 4. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta F-PD (H. Harry Witjaksono): “Jadi benar Pak kalau 35 tahun itu kalau tidak bapak bilang internasional 35 tahun bisa tidak dibikin khusus buat Indonesia? Paling tidak maksudnya pengarang Indonesia, jadi ada perlindungan. Terus yang kedua, saya mau tanya ini dengan asumsi harus didaftarkan loh, ya, kalau pengarang-pengarang lagu tidak didaftarkan tidak ada perlindungan kan ya. Terus kemudian mungkin nanti bisa dikonfirmasikan sekarang ini kan lagi semarak lagu-lagu Indonesia, jadi mungkin banyak pengarang-pengarang bermunculan di mana-mana, kalau 35 tahun memang kelamaan. Mereka jual putus ini, 25 tahun kan artinya kalau dia mengarang di umur 25 tahun di umur 50 dia bisa menikmati, kalau tidak ini untuk Kang Sam umurnya Panjang, sudah umur 74 tahun bisa menimati kasihan. Banyak seniman yang lebih junior dari Kang Sam sudah mendahului kita, artinya kan Kang Sam ini legend, umur sekian masih ada. Banyak seniman biasanya umurnya lebih pendek, 55 tahun dia sudah meninggal. Toni Koeswoyo meninggal umur berapa dulu. Jadi kita masih bersyukur Kang Sam masih ada di tengah-tengah kita, maksud saya jangan terlau lama. 25 tahun it’s ok, baguslah 25 tahun, jadi artinya ketika dia jual putus hak ekonominya di umur 50 tahun masih menikmati.” 5. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta F-PKS (Dr. H. MARDANI M. Eng): 92 “Ya PKS tertulis dipertimbangkan 35, menarik kalau diturunin gitu ya, walaupun saya tadi tetap perspektifnya kita inikan kalau saya melihat ruhnya membela yang lemah, tetapi mereka-mereka yang kuat tetap punya argument yang kuat juga. Jadi ketika drafting ini, itu harus betul- betul punya landasan yang konstruksi hukum yang kuat, sehingga tidak memudahkan ini di Judicial Review oleh teman-teman yang produser dan para pemilik modal, sehingga akhirnya jadi ompong gitu ya. Jadi karena itu mungkin kita berdua perlu untuk memastikan bahwa ini memiliki landasan hukum yang kuat. Terima kasih.” --- “Oke, saya kira intinya alasan yang cukup kuat ini perlu kita ungkapkan perkuat juga di sini. Kalau kayak Pak Sam saya kira, Kang Sam ini pengecualianlah, sampai menikmati usia 70-an ya Pak, Alhamdulillah ini dapat lailutul qodar ke berapa ini puasa sekarang ini. Saya kira ini pada umumnya Pak Ketua, kalau kita berpikir tentang harapan hidup kan kita belum sampai 70-an ini, jadi kalau tadi harapan hidup jadi ukuran saya kira Pak Sam ini sudah pengeecualian, produktivitas dimulai 25, usia katakanlah 50, 55 dia sudah bisa menikmati lagi hak ciptanya. Jadi otomatis kalau pertimbangan inikan kita turunkan jangan 35 begitu. Kemudian juga kalau ukuran generasi saya kira wajarlah kalau antara 20-25 ini untuk kita, satu generasi periode manusia kita mungkin dalam sejarah begitu. Saya kira pertimbangan- pertimbangan saja Pak, di samping yang tadi dari Pak Dirjen yang 35 tahun tetapi saya kira terlalu ideal kalau itu mengacu kepada Amerika atau Inggris ini. Terima kasih Pak.” 6. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Kami ingin sampaikan bahwa keberadaan produser itu juga sangat penting karena dia antara pencipta, produser, kemudian performer itu tidak aka nada arus korelasi dengan sangat baik. Oleh karena itu kita harus menjaga juga hak-hak mereka dengan baik. Tapi setelah kami tadi pertimbangkan dan mendengar semua usulan ini, 35 tahun yang ditetapkan di Amerika dan Inggris itu best practice saja bukan international standard yang ada di dalam TRIPS WTO, kalau itu dalam TRIPS maka kita harus ikutin persis karena itu minimun standard, jadi dengan demikian angka ini boleh kita ubah. Kami barusan bicara dengan beberapa termasuk Kang Sam, kalau seandainya diterapkan 25 tahun kami setuju.” 7. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Pemerintah: “Terima kasih Pimpinan. Ini terkait dengan angka-angka ini Pimpinan. Jadi sebagai contoh pada saat kita merumuskan usia terendah dan tertinggi untuk jadi hakim konstitusi. Pada waktu itu juga 93 perdebatannya kenapa 47, kenapa bukan 50, kenapa bukan 45. Jadi memang ini yang tadi Dirjen HAKI sampaikan sudah betul, namun untuk merespon Bapak Mardani saya kira begini Pak, di Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah ada putusan beberapa kali hal-hal yang demikian memang diujikan di Mahkamah Konstitusi, tetapi jawabannya selalu ini ini adalah open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk Undang- Undang. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang benar, jadi domain pembentuk Undang-Undang. Jadi kekhawatiran nanti produser atau penggugat saya kira kita bisa mematahkan dengan hal demikian. Terima kasih Pimpinan.” 8. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Musisi (Sam Bimbo) “Nah, kemudian juga ini jual putus, dengan 25 tahun pasti heboh dan orang tahu, mereka dari Glodok sudah tahu say aini trouble maker tiap di sini nongol saja, karena pertama kali kaset di cukai itu gagasan Bimbo, itu waktu Pak Ali Wardana Menteri Keuangan dan Pak Indra Salim Menteri Lingkungan Hidup, begitu dicukai mereka semua marah dan sekarang saya bakal dapat marah baru ini 25 tahun, karena di sini ada sahabat saya Namanya Rianto lagunya 1000 dia tidak bisa jual itu lagu. Dengan 25 tahun ini dia sudah bebas dan kebetulan Rianto ini seniman yang 100% seniman, jadi kalau dia membuat lagu senang pada orang, kasih selesai, urusan belakangan. Bukan jual putus jadi kasih saja, waktu dia meninggal dia itu membeli perangkat track recording, dan itu perangkat recording elektronik tiap tahun turun. Hutang membayar ke bank naik, barang dijual tidak bisa, sampai nangis, “Kang Sam, saya ini sudah gotong salim 15 tahun, hutang suami saya begini dan lagu saya tidak bisa dijual.” Dengan adanya ini saya pulang di sini saya kabari anaknya dan istrinya, suami anda sudah bebas, karena Rianto sendiri punya lagu di saya ada sekitar 20. Itu 1000 lagu dipegang sama Music yaitu perjanjiannya gini, “seluruh lagu yang diciptakan Rianto yang tercatat di Musica atau tidak tercatat semuanya dipegang oleh Musica Publisher”, terkunci mati di situ. Dengan adanya ini insyaAllah mudah- mudahan ini bulan Ramadhan penuh barokah, kepada Bapak-Bapak ini mudah-mudahan jadi saksi buat kami semua.” 9. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Ada ketentuan tersendiri tentang lisensi itu, sebetulnya ada perbedaan antara jual putus dengan lisensi. Kalau seorang pencipta itu kemudian mempunyai lagu kemudian dia serahkan kepada produser dalam bentuk hak dan kepemilikannya tidak beralih, maka itu kita namakan lisensi. Jadi dia boleh menggunakan, mempublikasikan, menyuruh orang nyanyi tanpa mengalihkan hak tetapi penciptanya mendapatkan royalti. 94 Dan yang kedua adalah dalam bentuk dia jual saja, dia jual putus. Ini yang akan diatur di belakang, yaitu yang untuk jual putus itu 35 tahun harus kembali ke pemiliknya. Ini akan ada pasal sendiri yang mengatur itu, karena Amerika sendiri sudah menetapkan ketentuan seperti itu, karena banyak sekali sebetulnya apalagi pencipta-pencipta kita yang dulu yang jual putus saja, ekonominya tidak mendapatkan apa-apa, sekarang lagunya juga tidak bisa diproduksi dengan baik karena tertahan dengan jual putus itu.” 10. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta Musisi (Afgan): “Saya di sini sebagai Duta HAKI ingin mengutarakan pendapat saya dari sisi performance. Saya sih sangat setuju atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta ini yang tidak hanya dijamin perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta tetapi juga kepada performance. Sebagaimana ini mungkin sudah ditetapkan di beberapa international convention ya mengenai perlindungan hak cipta, menurut saya ini bisa membuat kita para pelaku, para performance lebih bisa meningkatkan kreativitasnya lagi, dan pastinya juga bisa meningkatkan investasi dalam perdagangan ciptaan juga produk-produk yang terkait di Indonesia, di mata internasional begitu. Kalau misalnya saya lihat di luar negeri kayak contohnya di Korea benar-benar mereka sangat melihat potensi industri kreatifnya mereka itu bisa sangat menjadi suatu potensi yang besar untuk negara mereka lebih kenal di dunia. Jadi menurut saya Indonesia punya potensi sama besarnya seperti mereka tetapi kita perlu dukungan dari para Anggota DPR semuanya yang ada di sini untuk bisa men-support kita dengan adanya Rancangan Undang-Undang yang terbaru ini. Lalu pastinya juga ancaman-ancaman pidana buat pelanggar atau pembajak yang selama ini menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi, saya harap di undang-undang yang terbaru bisa lebih menjadikan ini sebagai senjata supaya para pembajak ini tidak lagi, ibaratnya jeralah melanggar, pelanggaran hak cipta ini. Karena honestly buat saya sebagai pelaku, kita sudah pada tahap di mana kita sudah sedikit tired ya, sedikit capek dan hampir putus asa. Saya juga berbicara kepada beberapa teman-teman saya musisi, mereka menyatakan bahwa beberapa sudah tidak ingin bermusik lagi karena merasa tidak diapresiasi oleh masyarakat jadi menurut say aini sudah tahap yang fatal. Sayang sekali karena potensi musik di Indonesia, industri kreatif sangat-sangat bagus. jadi saya mohon dengan hormat bIapak dan Ibu-Ibu di sini yang hadir dalam rapat ini semoga bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk industri kreatif kita. Hopely kita bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan lebih bisa meningkatkan motivasi para generasi muda untuk berkarya dan membanggakan Indonesia di bidang industri kreatif. Itu harapan saya sebagai pelaku dan seniman di Indonesia. Terima kasih.” 11. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah 95 Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Yang ini adalah Pasal 19 dan seterusnya Pak. Pasal 19 dan seterusnya kan di sana dikatakan hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan atau musik, dan atau buku yang dialihkan kepada pihak lain dengan perjanjian jual beli putus, tadinya kan istilahnya dengan mengalihkan seluruh hak ekonomi. Ternyata setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan lain-lain yang ada di praktek itu istilahnya jual beli flat atau jual beli putus seperti yang juga berlaku di Amerika. Oleh karena itu, kita hanya mengganti kata-kata mengalihkan seluruh hak ekonomi menjadi perjanjian jual beli putus. Ini saya kira juga wording saja dan kepemilikannya beralih kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Ini saya kira sudah disepakati 25 tahunnya. Kemudian kita hanya memberikan penjelasan yang dimaksud jual beli putus atau yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli flat adalah perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut. Kemudian yang penting lagi Pak kan tidak mungkin begitu undang-undang ini berlaku, orang kemudian harus mengembalikan saat itu juga karena bisa saja pada saat undang-undang ini berlaku dia lagi punya project ini, lagi merekam lagunya, lagi menerbitkan bukunya, kalau harus dialihkan kan kaget dia. Nah oleh karena itu, ada pasal lain yang boleh kami sampaikan. Perjanjian jual beli putus atas hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: c. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang- undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang- undang ini. Jadi dia punya transisi 2 tahun kalau dia sedang merekam, diselesaikan dulu project-nya dan seterusnya. Kami konsultasi dengan pelaku-pelaku di bidang ini para musisi dan lain-lain, mereka mengatakan waktu untuk ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tetapi kita berikan waktu yang cukup tenggang yaitu 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli putus ditambah 2 tahun. Jadi artinya 2 tahun ini bonus untuk keduanya, karena kami berpikir-pikir salah-salah dia sudah 24 tahun. Kalau 24 tahun langsung berlaku, berlaku ini harus dikembalikan, kan dia cuman dapat setahun padahal yang sudah habis pun dapat 2 tahun. Akhirnya kita katakana ditambah 2 tahun. Jadi dia dapat 3 tahun. Jadi ini memberikan fairness yang baik kepada mereka, kemudian ini adalah contoh-contohnya saja sebagai contoh misalnya jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung 25 tahun, maka akan kembali setelah 2 tahun setelah berlaku. 96 d. Jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang- undang ini dan telah berlangsung sealam 20 tahun misalnya, maka hak ciptanya akan dikembalikan kepada pencipta dengan perhitungan 25 tahun kurang 20 tahun tambah 2 yaitu 7 tahun setelah undang-undang ini berlaku karena 5 tahunnya itu adalah masih jangka waktu dia.” 12. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Jadi ini memang ada keistimewaan. Ketika objek yang digunakan jual beli itu adalah ciptaan. Objek yang lain kan kalau kita sudah menjual, sama sekali tidak bisa dikembalikan. Bapak mungkin tadi mencontohkan mobil, rumah. Oleh karena itu kita membatasi betul ini hanya berupa hak yang tidak berwujud dalam bentuk hak ciptanya. Dan ini hanya kita batasi hanya untuk buku dan lagu. Jadi untuk buku dan lagu yang dijual beli putus. Istilah internasional itu sebetulnya jual flat. Dijual flat dan itu akan kembali setelah 25 tahun. Kalau di Amerika juga ada, di Amerika untuk lagu yang jual putus harus kembali 35 tahun. Di Amerika 35 tahun.” 13. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah Pemerintah: “Karena memang di lapangan itu ada 2 macam Pak. Ada yang lebih dikatakan diputuskan karena jangka waktu sampai seperti yang dikatakan di sini 25 tahun tetapi di lain pihak ada juga pembelian lagu yang dalam penjualan tertentu sudah bisa dapat royalti tadi. Itu bukan putus Namanya Pak. Jadi ada 2 macam di lapangan. Jadi ada pembelian lagu yang dibeli dengan harga tertentu yang cukup, ada yang bervariasi, ada yang harga 20 juta, ada yang 100 juta harganya. Itulah yang bisa berjangka waktu lama sampai 25 tahun tetapi ada juga pembelian lagu untuk jangka waktu 2 tahun. Setelah itu sudah dapat royalti pemilik lagunya Pak. Nah ini yang harus kita bedakan. Ada metode pembelian lagu juga Pak, dengan harga yang cukup murah harganya seperti sekitar 5 juta tetapi dengan setelah 2 tahun pemilik lagu sudah dapat royalti. Jadi inikan di situlah sehingga kata putusnya tadi jangka waktu yang panjang.” 14. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Mungkin boleh saya berikan penjelasan sedikit. Sebetulnya pengalihan kepada pihak lain itu bisa absolut dan bisa hanya dalam bentuk lisensi. Jadi kalau seorang pencipta mempunyai lagu, dia mempunyai 2 pilihan. Dia akan jual saja ke produser kemudian setelah itu dia tidak memiliki lagu itu lagi atau yang kedua dia serahkan ke produser dengan waktu tertentu misalnya 5 tahun dia akan produk dan setelah 5 tahun dia akan kembali lagi. Itu artinya berjangka waktu. Nah yang kita bahas di sini adalah yang dijual seluruhnya dan dia tidak mempunyai hak apa-apa lagi. Seperti yang diceritakan Kang Sam waktu 97 itu. Jadi dengan demikian mungkin rumusan ini akan lebih riil kalau misalnya ciptaan buku, lagu, dan/atau musik yang dialihkan hak ekonominya, dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya kepada pihak lain. Kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Jadi pasal ini sebetulnya terkait dengan yang dijual terus dia tidak dapat apa-apa lagi sampai kapan pun. Ini kan praktik di Amerika juga sama, dikembalikan lagi tetapi kalau mereka 35 tahun.” 15. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli): “Memang dari rapat Panja kemarin ada 2 pasal yang kita sepakati, 2 ayat. Jadi perjanjian jual beli putus nanti kita akan mutatis mutandis atas objek hak cipta dan/atau pelaku pertunjukan yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut. Ini di bawahnya Pak. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang- undang ini telah mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi misalnya yang tahun 1960 kita masih kasih 2 tahun. 2 tahun baru dikembalikan karena mungkin saja dalam 2 tahun itu sekarang dia lagi bikin project, dia merekam maka dia masih punya 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada sattu diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual beli putus dimaksud ditambah 2 tahun. Jadi misalnya kalau yang sudah 24 tahun, akan dikembalikan 3 tahun yang akan datang. Jadi masa transisinya kita kasih 2 tahun.” Ketua Rapat: “Terima kasih Pak. Pemahaman jual putus sudah setuju kita. Setuju ya?” (RAPAT: SETUJU) 16. Rapat Panitia Kerja dengan Agenda Laporan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Pansus RUU Hak Cipta Wakil Ketua Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Pansus RUU Hak Cipta (Taslim, S.Si.): “Rapat Tim Perumus bersama Pemerintah melakukan pembahasan yang dimulai dengan menyisir satu per satu substansi dan redaksional dari mulai judul RUU sampai dengan ketentuan penutup. Penyempurnaan susbtansi RUU yang telah diselesaikan Timus dan Timsin sebagai amanat dari Panja yaitu: Menyetujui rumusan dalam Pasal 18 menjadi “Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau 98 pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.” 17. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I Ketua Panja RUU Hak Cipta (Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M): “Melalui pembicaraan yang dinamis dan komprehensif baik dalam tingkat Panja, Timus, dan Timsin, Panja RUU Hak Cipta telah berhasil menyepakati naskah RUU dengan sistematika yaitu 11 bab dan 126 pasal dengan pokok pokok materi sebagai berikut (salah satunya): Materi pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak cipta terkait.” 18. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I FPG (Poempida Hidayatulloh): “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk memenuhi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Seringkali hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin pada negara-negara maju tampak jelas bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 untuk lebih menitikberatkan kepada (salah satunya): Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.” 19. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Amir Syamsudin): “Dalam kesepatan ini, penting kiranya untuk disampaikan beberapa materi pokok RUU tentang Hak Cipta yang telah disepakati, antara lain (salah satunya): Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak cipta terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.” 99 III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Maret 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji: Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta selengkapnya sebagai berikut: Pasal 18 Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 100 Pasal 30 Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 122 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Dianggap bertentangan dengan UUD 1945: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta melanggar asas hukum kebebasan berkontrak: a. Bahwa jual beli Hak Cipta yang dilakukan oleh Pencipta dengan Pemohon, biasanya dilakukan dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus dan umumnya dituangkan dalam suatu ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’, atau Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan dialihkan dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus, yang tentunya merupakan pilihan yang disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata; 101 b. Bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon serta Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak. Dimana hal ini akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi Pemohon tetapi bagi Pencipta juga karena mungkin saja Pencipta berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang menerapkan sistem flat pay sempurna atau jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya. 2. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: a. Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung pertentangan norma dimana Pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dengan cara perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu tersebut untuk dikembalikan setelah 25 tahun. b. Pasal 30 mengandung pertentangan norma dimana Pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atau Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Ekonomi yang telah diperjualbelikan tersebut untuk dikembalikan setelah 25 tahun. c. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukannya Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu serta dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atau Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta serta mengembalikan Hak Ekonomi tersebut kepada Pelaku Pertunjukan karena Hak Cipta atas Ciptaan dan Hak 102 Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. d. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi UU a quo memberikan perlindungan Hak Ekonomi kepada Pemohon atas Fonogram yang dihasilkannya untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU a quo, tetapi di sisi lain UU Hak Cipta justru menghalangi perlindungan Hak Ekonomi Pemohon karena membuat Pemohon tidak dapat lagi mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka 25 tahun saja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU a quo dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Serta Pemohon juga tidak dapat mengelola dan mengeksploitasi Fonogramnya akibat dari Hak Ekonomi atas ‘Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik’ yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fonogram tersebut harus dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian antara Produser dengan Pelaku Pertunjukan mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 UU a quo dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Bahwa adanya pertentangan norma didalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: a. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta merugikan serta menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik, yang dalam hal ini Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan khususnya Ciptaan ’lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ 103 karena setiap Hak Cipta yang dialihkan kepada Pemohon berdasarkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu harus dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 tahun. Pemohon kehilangan manfaat ekonomis yang seharusnya masih dapat dinikmati Hak Miliknya tersebut. b. Bahwa ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta menyebabkan Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan karena pasal tersebut mengatur bahwa Karya Pelaku Pertunjukan yang dialihkan dan/atau dijual Hak ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih Kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Pemohon kehilangan manfaat ekonomis yang seharusnya masih dapat dinikmati Hak Miliknya tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon yang dihalangi haknya untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan atau Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu adalah melanggar hak konstitusioanl yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 4. Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: a. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku. Sehingga ketentuan a quo melanggar asas non-retroaktif. b. Pasal 122 UU Hak Cipta juga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta dimana Pemohon diberikan perlindungan Hak Ekonomi atas Fonogramnya selama 50 tahun sejak Fonogram di fiksasi sehingga seharusnya Pemohon dapat menikmati royalti dari setiap penggunaan komersil atas Fonogram berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho selama 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi. Dengan ketentuan a quo 104 menyebabkan tanggal 8 Mei 2022 Pemohon tidak lagi menjadi pemilik atas Hak Cipta lagu-lagu ciptaan Rudy Loho karena hak tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan a quo mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Bahwa pasal a quo mengakibatkan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terlanggar. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau d. lembaga negara”. 2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang- undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 105 b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo diantaranya: a. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum sebagai Produser Fonogram, Yang direkam Pemohon adalah Ciptaan yang diciptakan oleh Pencipta (lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks) serta Karya Pelaku Pertunjukan berupa suara vokal penyanyi dan suara permainan alat musik yang dibawakan oleh Pemain Musik selaku Pelaku Pertunjukan. b. Bahwa ketentuan a quo telah melanggar Hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: 1) Bahwa pasal-pasal a quo yang menyangkut dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan Pemohon selaku Produser tidak boleh mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain agar tidak timbul kerugian bagi Pemohon baik yang sifatnya aktual maupun potensial. Bahwa dengan pasal-pasal a quo telah menyebabkan Pemohon berpotensi kehilangan hak miliknya berupa hak cipta atas lagu-lagu Ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta itu sendiri berlaku. Hak Cipta tersebut telah dimiliki oleh Pemohon berdasarkan perjanjian pengalihan hak cipta tanpa batas waktu yang dibuat antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995 dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus (selanjutnya 106 disebut “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”). Bahwa Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022 yaitu setelah Perjanjian Pengalihan Hak Cipta mencapai jangka waktu 25 tahun ditambah 2 tahun. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional Pemohon dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin oleh negara dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selain itu, kondisi ini juga membuktikan bahwa pemberlakuan peraturan perundang- undangan secara surut (retroaktif) dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 2) Bahwa Pemohon dihalangi haknya untuk bisa mempunyai hak milik dan mempertahankan hak miliknya berupa hak cipta dan hak ekonomi atas suatu karya pelaku pertunjukan yang dialihkan oleh Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Ketentuan a quo mengharuskan Hak Cipta yang telah diputus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu serta Hak Ekonomi dari suatu Karya Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian jual beli atau perjanjian pengalihan Hak Ekonomi untuk dikembalikan setelah mencapai jangka waktu 25 tahun. 4. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (inalienable) dengan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Secara konstitusional hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) telah memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 107 ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Akan tetapi dalam kondisi tertentu dan dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang, dan dengan dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka negara dapat melakukan tindakan pembatasan-pembatasan terhadap Hak Milik Pribadi, termasuk pula terhadap Hak Cipta sebagai hak milik pribadi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, demi kepentingan umum yang lebih besar. Salah satu contoh praktek pembatasan hak milik pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan UUD 1945, adalah ketika suatu Ciptaan milik Pencipta, yang jelas-jelas merupakan hak milik mutlak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tenyata dapat digunakan tanpa izin oleh pihak lain, dan perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, atau dalam konteks Hak Cipta sebagai Hak Milik, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar Hak Milik orang lain/ hak milik Pencipta. atau Pemegang Hak Cipta. Praktek pembatasan hak milik pribadi Pencipta atas Ciptaannya yang dilakukan oleh Pemerintah dimaksud, secara tegas diatur dalam Bab VI Pembatasan Hak Cipta, khususnya pada Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UU Hak Cipta. Praktek pembatasan Hak Milik cq Hak Cipta ini juga dilakukan dan dipraktekkan di 181 (seratus delapan puluh satu) negara anggota Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of the Literary and Artistic Works. Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern sejak tanggal 5 September 1997. Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap hak milik pribadi atau dalam hal ini Hak Cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia 108 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Untuk hak ekonomi secara konstitusional terkait pengalihannya diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. b. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, ketentuan Pasal a quo juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. c. Dalam konteks “tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang” jika pengambilalihnya tidak berdasarkan atas hukum atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika pengambilalihannya berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan pengambilalihan secara kesewenang-wenangan. d. Dalam rangka perlindungan karya-karya Hak Cipta pemohon dalam menjalankan hak ekonominya seharusnya tidak boleh bertentangan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” secara konstitusional pasal a quo mengandung norma pembatasan hak yang 109 secara konstitusional setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. e. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat mendasarkan kerugian konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia. f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. g. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. h. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 maka dalil kerugian pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional dengan alasan: 1) Pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) telah salah mendalilkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang merupakan pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia, sebagai dasar hukum untuk kerugian konstitusional yang dialaminya. 2) Pengembalian hak cipta secara konstitusional berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 110 3) Pemohon sebagai pemegang hak ekonomi berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, wajib tunduk kepada pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. 4) Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, Pasal a quo dalam rangka memberikan perlindungan atas hak pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak yang adil. i. Bahwa yang dimaksud kerugian konstitusional telah ditegaskan Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang secara faktual kerugian konstitusional baik secara khusus dan causal verband dengan berlakunya suatu undang-undang dapat mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusianal bagi warganegara secara umum. j. Jika dalil-dalil kerugian Pemohon dijadikan dalil kerugian maka Pemohon secara konstitusional telah melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, sehingga secara causal verband kerugian pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional. k. Secara konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka hanya pemilik hak moral yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, dan dengan demikian para pemohon secara konstitusional tidak memiliki hak uji terhadap Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 111 1. Penjelasan umum Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan Ahli menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut: Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang atas hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya. Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaanya tersebut siapapun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas ijin pencipta. Namun demikian hak monopoli tersebut musnah karena adanya jual beli putus karena si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang jual beli putus, namun demikian dengan diudangkannya UU Hak Cipta yang baru tersebut ketentuan tentang jual beli putus secara tegas dituangkan dalam Pasal 18 UU Hak Cipta yang didalamnya mengatur perlindungan bagi pencipta bahwa setelah 25 tahun ciptaan yang telah di jual dengan sistem jual beli putus harus dikembalikan kepada penciptanya. Perlindungan hukum bagi para pencipta terhadap sistem jual beli putus memang sangat penting untuk diimplementasikan mengingat pencipta adalah pemegang hak eksklusif secara otomatis sejak ciptaan tersebut dituangkan dalam karya nyata, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan industri komersial belaka. 2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan a. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary). Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral 112 rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dlhilangkan (inalienable) atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. b. Bahwa hak ekonomi terdiri dari hak-hak pencipta untuk mengeksploitasi karya-karyanya secara ekonomis, hak ini bersifat eksklusif, dan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua unsur yang berbeda, yaitu, hak reproduksi, hak pelaksanaan dan pertunjukan secara umum, namun hal ini berlawanan dengan hak moral, yang tidak tunduk pada batasnya waktu. c. Hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasli karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya (asas "af-tribuHon" atau asas "paternity) dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan hak moral secara independen berdiri di luar "hak ekonomi'. Maka Pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut misainya, konser sebuah lagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pementasan atau pertunjukan lagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai "penyimpangan, perusakan atau modifikasi lainnya yang dapat merugikan 'kehormatan atau reputasinya’". d. Hak moral suatu ciptaan lagu atau musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non-ekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. 113 Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi atau uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apablia ada orang lain melanggar haknya. e. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang memfokuskan kepada kepemilikan. Menurut Azas "droit de suite”, hak cipta tidak boleh disita oleh siapapun juga. Hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi yang sudah menyatu dengan penciptanya. Dengan kata lain, penclpta yang melanggar hak cipta berarti juga melanggar niiai moral manusia yang menyempurnakan hakekat manusia secara utuh. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Walau demikian, hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak Iain, tetapi hak moralnya tetap tidak terplsahkan darl penciptanya, hal di atas sejalan dengan ketentuan Berne Convention yang menyebutkan bahwa: 'It is an attempt to look after the interests of aiHsts and other makers ofartistic works. The painter or sculptor after sells his work cheaply in order to make ends meet. The work may pass through a number of hands and, in doing so, may considerably in crease in value. It becomes a source of revenue for those engaged in sales (deal ers, experts, art critics, etc) and is often bought as good investment This provision therefore allows the artists to follow the for tunes of his work and to profit from the in crease in its value each time it changes hands Know as the droit de suite...' f. Ketentuan droit de suite bersifat hak kebendaan, karena hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sehingga bersifat hak kebendaan, yang bercirikan antara lain droit de suite, yaitu hak untuk mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada atau dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika dihubungkan dengan hak ekonomi penclpta, maka pencipta masih tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaannya, sekalipun ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain bahkan sampai karya cipta tersebut telah berulangkali berpindah tangan, atau telah dijual berulang kali kepada pihak lain. g. Berdasarkan landasan tersebut diatas hak moral telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa 114 Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. h. Sedangkan Hak ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Hak Cipta, dimana merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. i. Bahwa pada hakekatnya Hak moral merupakan hak cipta yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, dan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat hak kebendaan, yang bercirikan droit de suite, dan dalam rangka menjaga kehormatan hak moral untuk dikomoditikan menjadi hak ekonomi maka perlu adanya pengaturan pembatasan hak yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta. 3. Penjelasan Konstitusionalitas Pasal-Pasal yang diuji: a. Pasal 18 dan Pasal 30 memuat norma tentang perjanjian jual putus dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) yang diatur dalam undang- undang yang tidak bertentangan dengan asas perjanjian kontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat diatur dalam bentuk undang-undang. Secara konstitusional pengaturan tersebut juga dilandaskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1045, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya pembatasan hak dapat dilakukan yang pelaksanaan pembatasan tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 pembatasan hak tersebut diatur dengan undang-undang. 115 b. Terhadap materi Pasal 18 dan Pasal 30 berkaitan antara adanya hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, maka secara konstitusional pembatasan antara hak moral dan hak ekonomi dalam pengaturan pasal tersebut merupakan perlindungan dan jaminan dalam rangka memberikan pemenuhan hak yang adil, selain itu ketentuan tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hak milik pribadi agar hak milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. c. Pasal 122 merupakan pengaturan peralihan yang menegaskan bahwa perjanjian jual putus yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini berlaku untuk dikembalikan kepada Pencipta dan bagi yang belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Secara konstitusional dilandaskan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, hak moral merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam rangka memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi. Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 pengembalian hak moral berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas non-retroaktif yang secara konstitusional pelarangan asas non-retroaktif (berlaku surut) sepanjang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut maka ketentuan pasal 122 UU a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 4. Jawaban atas Dalil-Dalil Permohonan Pemohon 1. Bahwa pemohon beranggapan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu 116 kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon serta Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak. Dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh faham individualisme yang lahir dalam zaman Yunani, dan berkembang pesat pada zaman renaissance, melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Sebagai asas yang bersifat universal, asas kebebasan berkontrak muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan paham laissez faire atau persaingan bebas (Sjahdeini, 1993:75; Badrulzaman:110). Saat ini, asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dalam praktek-praktek kegiatan ekonomi dalam masyarakat (Khairandy, 2003:2). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatasan kebebasan berkontak, diantaranya (Patrik, 1986:9-10; lihat juga Sofwan; Khairandy, 2003:3): 1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik, dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; 2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); 3. Berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; 4. Berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; dan 5. Keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. 117 b. Di Amerika Serikat, misalnya campur tangan negara diterapkan pada hukum perburuhan, hukum persaingan usaha, peraturan- peraturan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pembatasan asas ini, nampak dalam ketentuan berbagai pasal dalam KUH Perdata, yaitu: Pasal 1320, 1330, 1332, 1335, 1337, 1338, dan 1339. Selain itu, nampak juga dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan syarat dan ketentuan polis asuransi, upah minimum, kondisi kerja dan syarat- syarat kerja, serta syarat dan ketentuan penawaran dan perdagangan barang dan/atau jasa untuk melindungi konsumen akhir. c. Sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan di atas, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dirumuskan untuk melindungi para pencipta buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, serta pelaku pertunjukan yang memiliki karya berupa lagu dan/atau musik. Dalam konteks industri musik, sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, posisi tawar para Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut sangat lemah ketika berhadapan dengan Produser Fonogram seperti Pemohon, yang umumnya memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibanding Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, dan pada saat itu umumnya Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tidak sedang dalam keadaan ekonomi yang baik, sehingga Produser Fonogram cenderung melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat itu untuk memaksakan isi perjanjian apapun kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut untuk disetujui tanpa syarat, termasuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang jelas-jelas merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut. Oleh karena itu, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dirumuskan untuk mencegah adanya perjanjian jual putus 118 dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut dari penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dapat dilakukan Produser Fonogram seperti Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta melanggar asas hukum kebebasan berkontrak adalah tidak benar dan tidak berdasar. d. Bahwa sahnya kebebasan berkontrak menurut pendapat hukum Remy Sjandeini yang mengemukakan, bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia. Namun, kebebasan berkontrak tersebut tidak absolut karena harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320KUHPerdata: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.” e. Kekuatan hukum dalam asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata ”juga menegaskan Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Tanpa sebab ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” f. Sedangkan kewajiban asas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdata ”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal 1339 KUHPerdata “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 119 yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. g. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta/hak moral dengan Hak Ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, yang dalam perjanjianya diatur dengan undang-undang ”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” h. Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata dapat dibenarkan karena menurut sifatnya memiliki karasteristik yang absolut sehingga perjanjianya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang seimbang. i. Berdasarkan hal diatas maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta membatasi mengenai bentuk perjanjian dan melanggar asas hukum kebebasan berkontrak merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena dalam pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tetap berlandaskan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal1335, Pasal 337, Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata. j. Pemerintah memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945, sudah sewajarnya apabila Negara terlibat dalam memberikan pengaturan yang tegas dengan prinsip keseimbangan dan keadilan serta menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Negara memandang perlu untuk mengatur adanya Pembatasan terhadap 120 pemanfaatan ekonomi atas ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta. 2. Bahwa pemohon beranggapan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Dalam konteks industri musik, sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, Produser Fonogram seperti Pemohon memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan sehingga melahirkan praktik bisnis berupa "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu". Dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut, Produser Fonogram cenderung melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan memanfaatkan posisinya yang lebih kuat itu untuk memaksakan isi perjanjian yang harus disetujui oleh Pencipta atau Pelaku Pertunjukan tanpa syarat, dan cenderung untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas karya Pencipta atau Pelaku Pertunjukan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan, serta tanpa batas waktu. Istilah "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" tersebut sudah lahir dalam praktik bisnis di industri musik sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan dan sudah dipahami luas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, maksud dari penggunaan istilah "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah bukan untuk mengizinkan praktik bisnis tersebut, namun untuk memperjelas praktik bisnis apa yang akan dicegah oleh UU Hak Cipta. Dengan demikian, tidak ada pertentangan norma dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta. 121 b. Menurut penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat. Apabila diperbandingkan antara hak ekonomi Pencipta dengan Produser Fonogram berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, maka dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1 Perbandingan Hak Ekonomi Pencipta dan Produser Fonogram Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta Hak Ekonomi Produser Fonogram Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta 1. Penerbitan Ciptaan; 2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 3. Penerjemahan Ciptaan; 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 6. Pertunjukan Ciptaan; 7. Pengumuman Ciptaan; 8. Komunikasi Ciptaan; dan 9. Penyewaan Ciptaan. 1. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; 2. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; 3. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan 4. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses agi publik. Kemudian, apabila diperbandingkan antara hak ekonomi Pelaku Pertunjukan dengan Produser Fonogram berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, maka dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: Tabel 2 Perbandingan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan Hak Ekonomi Produser Fonogram 122 Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta 1. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; 2. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; 3. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 4. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; 5. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan 6. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. 1. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; 2. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; 3. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan 4. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses bagi publik. Dalam praktiknya, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu mengatur pengalihan seluruh hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Produser Fonogram seperti Pemohon, padahal hak ekonomi Produser Fonogram seharusnya hanya terbatas pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2 di atas. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Hal tersebut diakui juga oleh Pemohon yang telah mengikat perjanjian pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995, yang mengatur pengalihan Hak Cipta milik Rudy Loho kepada Pemohon sebagai Produser Fonogram dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus. Padahal seharusnya Produser Fonogram hanya memiliki hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, dan bukan Hak Cipta yang meliputi seluruh hak ekonomi dan hak moral milik Pencipta. Untuk itu, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta merumuskan pembatasan waktu 25 (dua puluh lima) tahun bagi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu agar hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dapat kembali seperti semula. Setelah itu, Produser 123 Fonogram dengan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan dapat menyepakati kembali perjanjian dalam posisi yang setara untuk mengatur hak dan kewajibannya berlandaskan itikad baik untuk kemanfaatan bersama sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta. Perjanjian antara Produser Fonogram dengan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan yang sesuai dengan UU Hak Cipta adalah perjanjian untuk melakukan Fiksasi atas Fonogram, bukan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan adanya perjanjian untuk melakukan Fiksasi atas Fonogram, maka Produser Fonogram mendapat pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU Hak Cipta. Dengan demikian, pada dasarnya Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, karena konteks pengaturannya berbeda. Oleh karena itu, telah jelas bahwa tujuan dirumuskannya Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah untuk mengoreksi praktik bisnis yang tidak adil dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara Produser Fonogram dan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan agar hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tetap terjamin. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar. c. Bahwa ketentuan pasal 63 ayat (1) memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: i. Pasal 63 ayat (1) mengatur tentang perlindungan hak ekonomi dalam hal berlakunya Pertunjukan sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual dan Produser Fonogram sejak Fonogramnya difiksasi selama 50 tahun, yang terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 124 ii. Pasal 18 mengatur tentang pengalihkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, untuk dikembalikan kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. iii. Pasal 30 mengatur tentang pengembalian hak ekonomi yang dialihkan dan/atau dijual beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. iv. Pasal 63 ayat (1) tidak dapat didalilkan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 karena memiliki subtansi yang berbeda namun jika disinkronkan dengan Pasal 63 ayat (1) lebih memiliki subtansi yang sama dengan Pasal 58 ayat (1), dimana Pasal 63 ayat (1) memberikan perlindungan hak ekonomi sedangkan Pasal Pasal 58 ayat (1) memberikan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 tahun sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh). v. Pasal 63 ayat (1) sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan hak ekonomi selama 50 tahun dan Pasal 58 ayat (1) sebagi landasan dan kepastian hukum Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan selama 70 tahun. Berdasarkan hal diatas maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) dan menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) memiliki subtansi yang berbeda. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merugikan serta menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon. Dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: 125 a. Bahwa landasan pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta secara konstitusional dilandaskan: 1) Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam rangka memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi hak moral dan hak ekonomi. 2) Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 dalam rangka melindungi hak milik pribadi dalam hal ini hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang pada prinsipnya pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas hak eksklusif tersebut. 3) Pasal 28I ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagai hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang pelaksanaanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan mengatur pembatasan hak eksklusif tersebut. 4) Pasal 28J ayat (2) dalam pembatasan hak tersebut setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. b. Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut dalam rangka melindungi hak moral sebagai hak konstitusional pencipta, namun juga dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi hak ekonomi tanpa melanggar UUD Tahun 1945 terutama dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2). c. Terhadap dalil yang dilandaskan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dapat ditegaskan bahwa pada hakekatnya hak milik pribadi dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) dalam konteks ini yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Pasal a quo yang diuji, adalah hak moral yang secara konstitusional menjadi hak asasi bagi penciptanya dan secara tegas hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Sehingga secara 126 konstitusional pemohon yang mendalilkan pasal a quo menghilangkan hak konstitusional Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa dalil hak tersebut bukan merupakan hak konstitusional pemohon sebagai hak ekonomi namun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) menjadi hak konstutusional bagi hak moral. Dalam hal ini jelas bahwa Hak eksklusif dari seorang pencipta yang secara konstitusi, terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya pembatasan bukan berarti terjadi kesewenang-wenangan. Pembeli sudah diberikan waktu untuk melakukan pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta lagu/music selama 25 tahun untuk dilakukan komersialisasi serta mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu untuk hadir untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dari pencipta, pemegang hak cipta dan pihak terkait dari perjanjian-perjanjian yang berpotensi merugikan kepentingan pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan pencipta, sehingga pada akhirnya akan tercipta keseimbangan pemanfaatan ekonomi karya cipta antara pencipta dengan pembeli karya cipta. Berdasarkan hal diatas maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional pemohon. 4. Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang mendalilkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku. Sehingga ketentuan a quo melanggar asas non-retroaktif. Dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: 127 a. Pasal 122 merupakan pengaturan peralihan yang menegaskan bahwa perjanjian jual putus yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini berlaku untuk dikembalikan kepada Pencipta dan bagi yang belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Secara konstitusional hal tersebut dilandaskan beberapa hal: 1) Bahwa hak cipta yang di dalamnya terdapat hak moral yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dlhilangkan (inalienable) atau dihapus tanpa alasan apapun, secara konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) hak moral merupakan hak milik pribadi sebagai hak asasi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 2) Bahwa adanya pengaturan pengembalian hak sebagaimana ketentuan pasal a quo dalam rangka mengembalikan hak moral dan dalam jangka waktu tersebut memberikan kemanfaatan bagi penguna hak moral yakni hak ekonomi, yang secara konstitusional dalam rangka memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi, sebagaiman ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. 3) Bahwa pengembalian hak moral berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas non-retroaktif karena dalam pengaturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat khusus, yang secara konstitusional pelarangan asas non- retroaktif/ berlaku surut Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa untuk tidak “dituntut” atas dasar hukum yang berlaku surut. Menjadi inkonstitusional jika suatu tuntutan hukum 128 dalam suatu perkara dilandaskan hukum yang berlaku surut, sedangkan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak mengandung unsur penuntutan, namun mengandung unsur pengembalian hak konstitusional bagi hak moral sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta tetap konstitusional dan tidak melanggar asas non-retroaktif. 4) Berdasarkan Pasal 28I ayat (1) maka ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan alasan: a) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak mengandung unsur penuntutan suatu perkara sehingga tidak masuk dalam konsteks asas non-retroaktif namun sebagai penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi. b) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta dalam rangka mengembalikan hak eklusif secara khusus yang pada hakekatnya hak moral merupakan hak asasi manusia yang secara fakta tidak bisa beralih kepada siapapun. c) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta dalam rangka memberikan hak yang seimbang antara hak moral dan hak ekonomi sebagai pembatasan hak. b. Pasal 122 UU Hak Cipta dirumuskan untuk mengatur perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, dan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil dengan adanya kejelasan mekanisme pengembalian Hak Cipta kepada Penciptanya setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta juga mencegah pengambilalihan 129 Hak Cipta atas karya Pencipta secara sewenang-wenang, dengan mengatur mekanisme pengembalian hak cipta setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta melanggar asas non-retroaktif adalah tidak benar dan tidak berdasar karena asas non-retroaktif hanya dikenal dalam ranah hukum pidana, sedangkan pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah mengenai perjanjian jual putus/pengalihan tanpa batas waktu yang merupakan ranah hukum perdata. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; b. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); c. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan d. Menyatakan ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 130 Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juni 2022, dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli membagi keterangannya ke dalam 4 bagian. Pertama, tentang sejarah Hak Cipta itu sendiri, agar diketahui konsep dasar dari Hak Cipta yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Kedua, tentang sifat hukum Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan. Bagian ini ahli kemukakan untuk menjelaskan perbedaan Hak Cipta menurut UU Hak Cipta dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek. Ketiga, tentang sistem pengalihan dan lisensi, agar kita mengetahui bagaimana sistem pengalihan Hak Cipta menurut UU Hak Cipta. Keempat, perbandingan dengan beberapa Negara terkait dengan reversionary right. Bagian ini dimaksudkan sebagai perbandingan bahwa reversionary right yang diatur di dalam Pasal 18 dan 30 UU Hak Cipta juga diberlakukan di Negara-negara tersebut, meskipun dengan narasi yang berbeda. A. Sejarah Hak Cipta Sejarah hak cipta dimulai dari ditemukannya mesin cetak (printing machine) oleh William Caxton (1422 -1491) di Inggris pada tahun 1476. Dengan penemuan ini proses penyalinan atau perbanyakan (copying) suatu karya tulis tidak perlu dilakukan dengan menulis ulang karya tulis yang bersangkutan. Akibatnya, proses penyalinan menjadi semakin cepat. Salah satu dampak dari adanya mesin cetak itu adalah tumbuhnya industri baru pada saat itu di Inggris, yaitu printing and publishing industry. Secara singkat, perkembangan printing and publishing industry melahirkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Persaingan itu melahirkan situasi yang chaotic karena tidak adanya aturan mengenai siapa yang boleh menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu. Akhirnya muncul kebutuhan adanya 131 pengaturan tentang siapa yang dapat menyalin dan mencetak suatu karya tulis tertentu. Singkat cerita, perusahaan-perusahaan tersebut meminta kepada Raja untuk berkenan membuat aturan tentang siapa yang memiliki hak untuk menyalin (copy) sebuah tulisan untuk dipublikasikan. Prosesnya cukup panjang hingga pada akhirnya, di tahun 1709 lahirlah Statute of Anne 1709, yang kemudian diakui dan dikenal sebagai copyright law pertama di dunia. Statute of Anne memberikan pelindungan hukum kepada para penerbit buku selama 14 tahun sejak pertama kali statute ini diberlakukan. Statute ini juga memberikan pelindungan hukum selama 21 tahun kepada penerbit buku yang telah dicetak sebelumnya. Setelah lewat jangka waktu 14 tahun, hak salin (copyright) kembali kepada penulisnya untuk jangka waktu 14 tahun lagi jika penulisnya masih hidup. Perlindungan copyright di Inggris melahirkan perdebatan di negara- negara Eropa daratan (Eropa Continental). Perdebatan itu dilandasi pemikiran tentang keadilan. Mengapa penerbit yang mencetak suatu karya tulis, tanpa mempersoalkan apakah telah mendapat ijin dari penulisnya atau tidak, justru mendapatkan perlindungan hukum. Padahal seharusnya hanya penulis yang mendapatkan pelindungan hukum. Walaupun Statute of Anne juga menegaskan bahwa copyright itu akan dikembalikan kepada penulis setelah lewatnya waktu 14 tahun, tetapi secara hukum Statue of Anne telah memberikan pelindungan hukum kepada penerbit. Dari perdebatan di Eropa Kontinental itu disimpulkan bahwa secara moral sesungguhnya pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan ketimbang penerbit. Bahkan Martial (penyair Romawi) pernah mengecam keras ketika karya tulisnya berupa sajak- sajak dibacakan di depan umum tanpa ijin darinya? Padahal hanya dibacakan, bukan dicetak. Artinya, pelindungan yang utama seharusnya diberikan kepada penulis atau pencipta, tidak saja untuk mencetak, tetapi juga membacakan, seperti yang dinyatakan oleh Martial tersebut. Dari perdebatan itu timbul gagasan di negara-negara Eropa Kontinental untuk melindungi para pencipta. Dari negara-negara Eropa kemudian lahirlah droit d’auteur (Prancis), diriti di autore (Italy), auteursrecht (Belanda), atau yang 132 kesemuanya itu dalam bahasa Inggris disebut author’s right, atau dalam bahasa Indonesia disebut hak pencipta. Bahkan lebih jauh, negara- negara Eropa juga membuat kesepakatan, yang kemudian dikenal dengan Berne Convention, karena kesepakatan itu terjadi di kota Berne, Swiss. Pasal 1 dengan tegas menyebutkan bahwa Berne Convention ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan kepada pencipta (authors). Gagasan perlindungan kepada author (auteursrecht) di Belanda kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan Auteurswet 1912. Undang- undang ini kemudian diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 45 Pasal II, Auteurswet 1912 diberlakukan di Negara Indonesia. Di Indonesia, mula-mula istilah auteursrecht diterjemahkan dengan kata hak pengarang. Terjemahan atau istilah itu kemudian dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952 diganti menjadi hak pencipta, yang kemudian disingkat menjadi hak cipta. Istilah ini tetap digunakan dalam undang-undang hingga saat ini. Apa yang berbeda dari copyright Inggris dengan auteursrecht Belanda, atau Eropa Kontinental pada umumnya, adalah: Pertama, konsep copyright Inggris menekankan pada siapa yang mempunyai hak salin (right to copy, dan karenanya disebut copyright). Perusahaan yang diberi copyright berdasarkan Statute of Anne berhak untuk menggandakan atau menyalin (copying) dengan mesin cetak. Sedangkan pada auteursrecht Belanda atau Eropa Kontinental pada umumnya, penekanan pelindungan diberikan kepada pencipta atau author. Kedua, bahwa di dalam konsep auteursrecht itu terdapat konsep hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi. Konsep hak moral inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dengan benda menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pembahasan hukum disebut juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat sui generis. Tentang sifat sui generis ini akan dibahas dalam Bagian Kedua di bawah ini. B. Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Benda Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah benda menurut UU Hak Cipta dapat disamakan dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab 133 Undang-undang Hukum Perdata)? Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk mengetahui sifat hukum kebendaan dari hak cipta. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 499, yang dimaksud benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. BW juga menyebutkan tentang kualifikasi atau sifat-sifat kebendaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 – 505, yaitu bahwa: (i) benda tersebut dapat dikualifikasikan menjadi benda bertubuh (barang) dan benda tak bertubuh (hak), (ii) benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Barang tak bergerak dalam BW diatur di dalam Pasal 506 sdan 507, sedangkan hak tak bergerak diatur di dalam Pasal 508. Saat ini, apa yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah berupa tanah dan setiap benda yang melekat di atasnya, seperti bangunan dan tanaman. Untuk benda berupa tanah sudah ada pengaturannya di dalam hukum nasional, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960). UUPA 1960 juga mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasilnya, hak guna air, dan sebagainya. Di sini saya tidak perlu menjelaskan tentang kebendaan tidak bergerak tersebut. Benda bergerak menurut BW dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu (i) bergerak karena sifat benda itu sendirti, dan (ii) bergerak menurut ketentuan undang-undang. Benda bergerak menurut sifatnya disebut dalam Pasal 509 BW, yaitu benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan (dalam arti tempatnya). Sedangkan benda bergerak menurut undang-undang disebutkan dalam Pasal 511 yang meliputi: (i) hak pakai hasil atas barang bergerak, (ii) hak atas bunga yang diperjanjikan, (iii) perikatan atau tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih, (iv) sero atau andil, surat utang negara, atau obligasi. 134 Apeldoorn dalam Pengantar Ilmu Hukum membagi hak dalam dua kategori, yaitu: hak mutlak (onpersoonlijk recht) dan hak relative (persoonlijk recht). Hak mutlak atau onpersoonlijk recht dapat dipertahankan kepada siapa saja dan tidak hanya terhadap orang tertentu saja. Contohnya adalah hak milik atas barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seseorang yang memiliki buku, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Seseorang yang memiliki hak guna bangunan, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Sedangkan hak relative atau persoonlijk recht hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya, seorang berpiutang (kreditur) hanya dapat menagih hutangnya kepada si berhutang (debitur) saja. Dari paparan tersebut tampak jelas bahwa BW tidak memasukkan hak cipta sebagai hak dalam kategori BW, baik kategori benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak cipta sebagai benda diatur secara sui generis dalam UU Hak Cipta. Hak Cipta tidak melekat pada barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Hak Cipta adalah suatu hak yang unik, yang diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta, dan oleh sebab itu terhadap hak cipta tidak dapat menggunakan BW sebagai dasar pengaturannya karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut BW. C. Sistem Pengalihan dan Lisensi Hak Cipta Sistem pengalihan dan lisensi hak cipta berhubungan langsung dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang sui generis. Sistem pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya menggunakan sistem BW terkait pengalihan hak milik. BW sendiri mengatur mengenai tata cara perolehan hak milik dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624 BW. Dari semua pasal- pasal tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu pasal pun yang dapat diterapkan dalam proses perolehan hak cipta, kecuali mungkin karena pewarisan dan wasiat. Sedangkan penyerahan hak, sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli, misalnya, yang diatur di dalam Pasal 613 BW juga sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dalam konteks penyerahan hak cipta. Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta itu mengandung dua unsur hak, yaitu: hak moral dan hak 135 ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sama. Bahwa UU Hak Cipta 2014 mengatur Bab khusus tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi secara terpisah, tidak berarti bahwa kedua hak itu dapat dipisahkan. Pemisahan pengaturan itu sekadar untuk mengatur tentang apa saja yang termasuk hak moral dan apa saja yang termasuk hak ekonomi. Sebagai contoh, di dalam hak moral terdapat pengaturan tentang hak untuk mengubah ciptaan. Ketika ada seseorang ingin mengubah bentuk ciptaan dari literary works menjadi cinematographic works, seperti dalam contoh novel dan film Laskar Pelangi, maka pengubahan itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis novelnya. Tentu ijin itu diimbangi dengan pembayaran nilai tertentu, yang itu berarti faktor ekonomi. Dalam UU Hak Cipta 2014 pengubahan semacam ini disebut sebagai adaptasi atau transformasi yang diatur di dalam Bab tentang substansi hak ekonomi. Pengubahan itu sendiri dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengubahan bentuk dan pengubahan isi ciptaan. Pengubahan bentuk itu sebagaimana contoh di atas berupa adaptasi atau transformasi (transformation) dari novel menjadi film. Sedangkan pengubahan isi ciptaan dapat berupa terjemahan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris atau sebaliknya. Tentang terjemahan itu juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1.c) UU Hak Cipta 2014, yang berarti merupakan penyatuan antara hak moral (hak untuk mengubah) dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pengubahan itu (hak ekonomi). Dalam konteks musik, pengubahan isi ciptaan juga dapat dilakukan melalui pengubahan genre musik, misalnya, dari musik rock ke musik dangdut. Untuk mengubah genre musik, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pencipta musik yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan reputasi pencipta dari musik yang bersangkutan. Dan setelah ijin itu diberikan tentu biasanya diikuti dengan imbalan ekonomi berupa pembayaran sejumlah uang (royalty). Apa yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah bahwa antara hak moral dan hak ekonomi itu tidak dapat begitu saja dipisahkan hanya karena 136 pengaturannya dilakukan dalam bab yang berbeda. Oleh karena itu sesungguhnya hampir tidak mungkin untuk melakukan pengalihan hak cipta dalam arti menjual hak cipta karena di dalamnya ada unsur yang melekat dan bersifat abadi dalam diri pencipta, yaitu hak moral. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang- undang? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita memperhatikan sistematika yang dibuat oleh UU Hak Cipta. Pasal 16 itu ternyata berada di bawah Bab Ketiga (Hak Ekonomi) dan Paragraf 3 (Pengalihan Hak Ekonomi). Artinya, kata-kata hak cipta yang ada di dalam Pasal 16 tersebut harus dimaknai sebagai hak ekonomi, bukan hak cipta, karena makna hak cipta itu harus mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian teks Pasal 16 tersebut seharusnya dibaca: “hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang”. Memang soal ini dapat menimbulkan perdebatan karena dalam UU Hak Cipta tegas disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan. Untuk memahami hal tersebut harus dilakukan melalui metode penafsiran. Metode penafsiran undang-undang dapat dilakukan secara gramatikal. Metode ini menafsirkan makna undang-undang dari bunyi teks dan gramatikanya. Jika penggunaan metode ini belum dapat menghasilkan tafsir yang jelas, maka dapat dilakukan metode penafsiran sistematikal. Tafsir sistematikal dilakukan dengan memperhatikan pembabakan undang-undang itu sendiri, sehingga jelas apa yang dimaksudkan bunyi teks yang bersangkutan. Selain tafsir sistematikal, ada juga metode tafsir historical yang mencoba memaknai bunyi teks undang-undang dari sejarah proses penyusunan undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal ini memorie van toelichting dapat dijadikan acuan untuk memahami bunyi teks pasal undang-undang. Selanjutnya, ketika metode penafsiran tersebut belum juga dapat memperoleh kejelasan makna 137 pasal undang-undang, maka boleh juga menggunakan metode tafsir doctrinal, yaitu dengan memperhatikan doktrin-doktrin hak cipta yang dikemukakan oleh para sarjana yang memiliki reputasi baik. Dari semua metode tafsir yang ada tersebut, kita sesungguhnya dapat memaknai bunyi Pasal 16 dan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang meskipun secara gramatikal menyebutkan kata hak cipta, tetapi secara sistematikal dan doctrinal, kata itu harus dimaknai sebagai hak ekonomi, karena pasalnya berada di bawah judul Pengalihan Hak Ekonomi. Tafsir itupun menjadi lebih konsisten dengan doktrin bahwa di dalam hak cipta model Eropa Kontinental terdapat unsur hak moral yang sifatnya abadi dan melekat pada diri pencipta, dan hak ekonomi yang memiliki keterbatasan jangka waktu. Selain soal pengalihan, ada juga soal lisensi atau ijin. Dalam konteks hak cipta atas musik, lisensi adalah lembaga yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak pencipta, terutama dalam pemanfaatan hak ekonominya secara komersial. Dalam perjalanan lagu dari pencipta hingga dapat didengar oleh publik terdapat rangkaian perjanjian lisensi, mulai dari lisensi kepada artis dan produser untuk memproduksi karya rekaman (phonograms). Artis dalam hal ini adalah para pelaku, yaitu para musisi dan penyanyi. Mereka mendapat ijin dari pencipta untuk mengaransemen dan menyanyikan lagu tersebut, yang kemudian direkam ke dalam phonograms. Proses perekaman dapat dilakukan (dalam arti dibiayai) sendiri oleh pencipta, namun dapat juga dilakukan oleh produser yang membiayai produksi phonogramsnya. Dalam hal produksi phonograms dibiayai oleh produser rekaman, maka UU Hak Cipta memberikan hak kepada produser dengan hak terkait (related right atau neighboring right), yaitu berupa producer’s right, yang berisi hak untuk mereproduksi phonograms yang bersangkutan. Sedangkan kepada artis yang memainkan musik dan menyanyikan lagu tersebut diberikan hak terkait berupa performing right atas phonograms yang bersangkutan. Dengan demikian, di dalam sebuah phonogram itu bertumpuk 3 (tiga) hak, yaitu: (1) hak cipta dari pencipta atas lagunya, (2) performing rights dari pelaku atau artis atas karya rekamannya, dan (3) producer’s right dari produser atas karya rekaman yang bersangkutan. 138 UU Hak Cipta mewajibkan pembuatan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis. Perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan dalam daftar umum lisensi yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar jelas apa yang diperjanjikan, sehingga dapat diketahui, apakah perjanjian itu berpotensi menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Tujuan pencatatan adalah agar perjanjian itu juga mempunyai akibat hukum tertentu bagi pihak ketiga. Melalui pencatatan itu pula, otoritas publik dapat mengawasi berbagai bentuk perjanjian lisensi agar dapat dicegah adanya potensi penyalahgunaan posisi dominan. Dari paparan tersebut di atas menjadi jelas bahwa perbuatan hukum pengalihan hak cipta itu tidak mungkin dilakukan karena di dalam hak cipta itu terdapat unsur hak moral yang bersifat abadi dan melekat pada diri pencipta. Paling jauh yang dapat terjadi adalah beralihnya hak cipta yang disebabkan karena peristiwa hukum kematian. UU Hak Cipta sudah menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih (bukan dialihkan) karena pewarisan dan wasiat. Kedua cara beralihnya hak cipta tersebut terjadi karena adanya peristiwa hukum kematian. Itu pun hak atribusi dari penciptanya tetap abadi dan melekat pada penciptanya. Hingga hari ini hampir semua orang tahu dan mengakui bahwa pencipta lukisan Monalisa adalah Leonardo da Vinci, meskipun Leonardo sendiri sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Menurut UU Hak Cipta, yang dapat dialihkan dari hak cipta hanyalah hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral, yang dapat beralih hanyalah pelaksanaan haknya saja. Itupun terjadi melalui pewarisan dan wasiat karena adanya peristiwa hukum kematian. D. Tentang Reversionary Right Reversionary right adalah istilah yang digunakan dalam konteks pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu, setelah diserahkan haknya kepada pihak lain. Undang-undang hak cipta yang pertama kali menerapkan konsep reversionary right adalah Statute of Anne 1709. Selain itu, US Copyright Act 1976 juga menyebutkan konsep reversionary right dalam 139 Pasal 203 yang kurang lebih isinya memberikan hak kepada pencipta untuk meminta kembali hak ciptanya yang telah dialihkan atau melalui lisensi. Walaupun istilah yang digunakan dalam Pasal 203 tersebut adalah termination, namun konsepnya adalah sama atau hampir sama dengan reversionary right, yaitu bahwa hak yang sudah diserahkan oleh pencipta kepada pihak lain, masih dapat diminta kembali setelah lewatnya jangka waktu tertentu. Dasar pemikiran dari pengaturan termination tersebut adalah keinginan Kongres di Amerika Serikat untuk memperbaiki ketimpangan dalam relasi antara penerbit musik dengan para pencipta, yang kerap berada dalam posisi tawar yang lemah sehingga terpaksa menerima begitu saja tawaran untuk menjual putus (buyout) karyanya dengan imbalan yang kurang memadai, dengan memberikan kesempatan untuk kembali memiliki kontrol atas karya- karyanya tersebut sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih proporsional dengan nilai dari karya itu sendiri. Kanada juga memberlakukan ketentuan tentang reversionary right, walaupun dengan substansi aturan yang berbeda karena dikaitkan dengan kematian pencipta. Ketentuan mengenai reversionary right Kanada diatur di dalam Pasal 14 (1) Canada Copyright Act 1985. Tujuan dari ketentuan tentang reversionary right di Kanada itu didasarkan pada pemikiran agar ahli waris pencipta masih dapat menikmati hasil dari komersialisasi hak cipta milik pencipta sebagai pewarisnya. Dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa dasar pemikiran Kongres Amerika Serikat tersebut di atas mungkin sama dengan pemikiran pembentuk UU Hak Cipta 2014, yang ingin melindungi pihak yang posisinya lebih lemah dalam transaksi penyerahan hak dari pencipta kepada produser phonograms. Apa yang terungkap dalam pembahasan Rancangan US Copyright 1976 di US House of Representatives pada tahun 1976 juga senada dengan isi laporan resmi yang disampaikan Kantor Hak Cipta AS kepada House Committee on the Judiciary, lima belas tahun sebelumnya terkait rencana revisi UU Hak Cipta saat itu, yang isinya kurang lebih menyampaikan fakta bahwa dalam transaksi antara pencipta dengan industri phonograms ada pihak-pihak yang lemah posisinya dalam proses bargaining. 140 Dari paparan di atas, dapat Ahli sampaikan inti dari pendapat Ahli sebagai berikut: Pertama, bahwa sifat kebendaan hak cipta tidak sama dengan kebendaan menurut BW, karena hak cipta ini diatur secara sui generis dalam undang-undang tersendiri, yaitu saat ini berlaku UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kedua, sifat sui generis itu menyebabkan proses pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam BW. Bahkan kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Buku III BW pun mengatur mengenai batasan-batasannya. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Hak Cipta 2014. Ketiga, ketentuan mengenai reversionary right yang terdapat di dalam Pasal 18 dan Pasal 30 memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser phonograms. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia melalui Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut, tetapi juga diterapkan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (ASPRINDO) sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait ASPRINDO telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 3 Februari 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturlijk person) dan badan hukum (rechtpersoon) merupakan pelaku dalam industri musik dengan uraian sebagai berikut: Pihak Terkait adalah suatu Perkumpulan yang beranggotakan para Produser Fonogram baik perorangan maupun badan hukum bergabung 141 dalam Pihak Terkait karena adanya kesamaan dalam usaha mengembangkan dan/atau memanfaatkan hak ekonominya. 2. Bahwa antara Pihak Terkait dengan Pemohon memiliki persamaan kepentingan terhadap produk Hak Terkait sebagai Produser Fonogram yang memanfaatkan hal tersebut sebagai usaha bisnisnya dalam mencari nafkah/penghasilan. 3. Bahwa karya cipta atas lagu yang merupakan komoditi dalam industry musik didalamnya terdapat Hak Cipta dan Hak Terkait yang memiliki nilai ekonomis, yang oleh Pihak Terkait dimanfaatkan dan diekspoitasi sebagai sumber penghasilan yang dapat dinikmati oleh Para Anggotanya. 4. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu dan penting menjadi pihak dalam Permohonan dengan register Nomor 63/PUU-XIX/2021, karena permohonan tersebut mempermasalahkan sebagaimana Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (untuk selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) 5. Bahwa Pihak Terkait mewakili para anggotanya yang berjumlah 107 (seratus tujuh) Produser Fonogram dengan jumlah 9506 (Sembilan ratus lima puluh enam) karya Fonogram sangat menggantungkan kelangsungan hidupnya yang berkaitan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. II. PASAL YANG DIUJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI 1. Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji: i. Pasal 18 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Adapun dalam penjelasan Pasal 18 alinea 2 UU Hak Cipta tersebut menerangkan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui 142 pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.” ii. Pasal 30 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” iii. Pasal 122 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 2. Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji: i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” III. PETITUM PEMOHON Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam petitumnya adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 143 2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. IV. TANGGAPAN DAN/ATAU DUKUNGAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON A. KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT 2. Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) adalah yang menjalankan usaha dibidang produksi serta pengelolaan karya cipta khususnya karya cipta berupa lagu sebagai Produser Fonogram. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah “hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; sedangkan yang dimaksud dengan Hak Terkait berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (5) UU Hak Cipta adalah “hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”. 4. Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Cipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi, dimana kedua hak tersebut memiliki perbedaan tetapi dalam kesempatan ini Pihak Terkait hanya akan membahas mengenai Hak Ekonominya saja sebagai berikut: Pasal 8: Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. 144 Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan: a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan. Pasal 24 ayat (1) dan (2): (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b) Pendistribusian atas Ponogram asli atau salinannya; c) Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d) d) Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. 5. Bahwa selanjutnya, dalam konsep hukum perdata, Hak Milik atas kebendaan bukan saja yang berupa hak atas benda yang berwujud (tangible object), melainkan terdapat juga hak atas benda yang tidak berwujud (intangible object); dan berdasarkan bentuknya, Hak Cipta termasuk dalam golongan benda tidak berwujud (intangible object), dimana hal ini secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.” 6. Bahwa Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud (intangible object) tidak hanya dapat dimiliki, tetapi Hak Cipta juga dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, salah satunya adalah dengan cara menuangkannya dalam suatu perjanjian tertulis yang berisi pengalihan kepemilikan atas Hak Cipta tersebut, dimana hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf (e) UU Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut: 145 “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis.” 7. Bahwa suatu perjanjian tertulis dengan persetujuan para pihak yang membuat dan menandatanganinya berlaku juga sebagai Undang- undang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 8. Bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga Para Pihak (Produser Fonogram dan Pencipta/Pelaku Pertunjukan) dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilindungi sebagai Pihak yang beritikad baik sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” 9. Bahwa Pihak Tekait sebagai pihak yang mewakili Produser Fonogram, yaitu “orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain” (vide Pasal 1 butir 7 UU Hak Cipta); dalam melaksanakan bisnis usahanya membuat/memproduksi Fonogram/Fonogram, selalu didahului dengan membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan Pencipta, dimana perjanjian tersebut berisi tentang pengalihan Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ dari Pencipta kepada Pihak Tekait. 10. Bahwa pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pihak Tekait umumnya dilakukan dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus, yaitu Pihak Terkait membayar di muka berupa sejumlah uang kepada Pencipta sesuai dengan nilai yang disepakati bersama, dan Pencipta mengalihkan Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ kepada Pihak Terkait untuk selama-lamanya. 146 Sehingga oleh karenanya, Pihak Tekait menjadi pemilik yang sah atas Hak Cipta, dan selanjutnya sebagai pemilik yang sah Pihak Tekait dapat melakukan perekaman dan membuat Fonogram/Fonogram dari Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ tersebut. 11. Bahwa hak-hak kepemilikan Pihak Terkait atas Hak Cipta tersebut juga dijamin serta dilindungi oleh konstitusi, hal mana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 12. Bahwa selanjutnya, dalam membuat sebuah Fonogram/Fonogram, Pihak Terkait tidak hanya bekerja sama dengan Pencipta, tetapi juga dengan pihak-pihak lain seperti penyanyi dan pemain musik, yang dalam UU Hak Cipta disebut sebagai Pelaku Pertunjukan, yaitu ”Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan” (vide Pasal 1 butir 6 UU Hak Cipta). 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Hak Cipta, yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya tentang Hak Cipta, melainkan juga diatur tentang Hak Terkait yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan, yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan (vide Pasal 20 huruf (a) dan (b) UU Hak Cipta) tetapi dalam kesempatan ini Pihak Terkait hanya akan membahas mengenai Hak Ekonominya saja. 14. Bahwa sama halnya seperti kerja sama antara Pihak Terkait dengan Pencipta, sebelum Pemohon merekam dan membuat Fonogram/Fonogram, Pihak Terkait membuat dan menandatangani suatu perjanjian terlebih dahulu dengan Pelaku Pertunjukan yang karyanya akan difiksasi berupa suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara direkam. 15. Bahwa perjanjian tersebut pada pokoknya berisi tentang kesepakatan dari Pelaku Pertunjukan untuk mengalihkan Hak Ekonomi atas karyanya kepada Pihak Terkait untuk selama-lamanya, dan atas pengalihan Hak Ekonomi tersebut, Pihak Terkait membayar sejumlah 147 uang kepada Pelaku Pertunjukan sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian. 16. Bahwa dengan telah dialihkannya Hak Ekonomi dari Pelaku Pertunjukan kepada Pihak Terkait, maka selanjutnya Pihak Terkait menjadi pemilik yang sah atas Hak Ekonomi dari karya yang dihasilkan oleh Pelaku Pertunjukan tersebut, dan dalam hal ini Pihak Terkait sebagai pemilik Hak Ekonomi dijamin serta dilindungi hak-hak kepemilikannya oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, negara kita tidak hanya memberikan hak kepada Pihak Terkait untuk bisa mempunyai Hak Milik, yang dalam hal ini Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan lagu dan Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, tetapi di samping itu negara juga wajib melindungi dan memastikan agar Hak Milik Pihak Terkait tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun juga, termasuk oleh negara sendiri melalui instrumen undang-undang. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT APABILA PERMOHONAN UJI MATERIIL TIDAK DIKABULKAN 1. Bahwa namun ternyata, Pihak Terkait telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang sedang diuji dalam perkara a quo. Adapun kerugian konstitusional Pihak Terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut: i. Sebelum berlakunya UU Hak Cipta, jika Pihak Terkait dengan Pencipta mengikatkan diri dalam suatu “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu” atau di dalam praktek dikenal sebagai “sistem flat pay sempurna atau jual putus”, maka Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang diperjanjikan oleh para pihak, dialihkan kepemilikannya dari Pencipta kepada Pihak Terkait, sehingga dengan demikian Hak Cipta tersebut menjadi Hak Milik Pihak Terkait untuk selama-lamanya (tanpa batas waktu). 148 ii. Kemudian terbitlah UU Hak Cipta, dimana Pasal 18 dari undang- undang tersebut berbunyi sebagai berikut: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, Pihak Terkait telah kehilangan hak konstitusionalnya hingga mengakibatkan kerugian, karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pihak Terkait untuk bisa mempunyai Hak Milik (yaitu berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’) sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. iii. Ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta menghalangi Pihak Terkait untuk bisa memiliki Hak Cipta atas suatu Ciptaan, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa: Ciptaan yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya harus dikembalikan kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. iv. Dengan adanya ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta pada saat perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, maka Pihak Terkait dihalangi haknya untuk menjadi pemilik atas Hak Cipta. Keharusan untuk mengembalikan Hak Cipta tersebut mengakibatkan Pihak Terkait hanya dapat diposisikan sebagai penyewa, dimana sebagai penyewa, Pihak Terkait diwajibkan untuk mengembalikan barang yang disewanya setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. v. Pada kenyataannya Pihak Terkait memperoleh Hak Cipta tersebut melalui cara yang sah dengan membuat perjanjian pengalihan hak dengan Pencipta, dan berdasarkan perjanjian tersebut Pencipta sendiri sudah bersepakat dan dengan sadar untuk mengalihkan Hak 149 Ciptanya kepada Pihak Terkait untuk selama-lamanya, dimana dalam Hukum Perikatan terdapat asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 2. Demikian halnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, hak Pihak Terkait yang dilindungi dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta juga terlanggar dan Pihak Terkait tidak dapat menikmati haknya tersebut, karena Hak Ekonomi suatu “karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau music” yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fonogram milik Pihak Terkait tersebut harus dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian pengalihan atau penjualan antara Pihak Terkait dengan Pelaku Pertunjukan mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 3. Setelah Hak Ekonomi tersebut dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan, maka selanjutnya Pihak Terkait tidak dapat lagi menarik royalti atas eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Fonogram/Fonogram milik Pemohon/Pihak Terkait, sehingga dengan kata lain Fonogram/Fonogram tersebut menjadi kapital mati. Padahal di sisi yang lain, Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menjamin hak Pihak Terkait untuk dapat mengeksploitasi Fonogramnya tanpa batas waktu dan dapat menikmati Hak Ekonomi dari Fonogram tersebut selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. 4. Bahwa Lebih lanjut, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; 150 b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 5. Keberlakuan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Hak Milik Pihak Terkait (yaitu berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’) yang telah dimiliki oleh Pihak Terkait berdasarkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum UU Hak Cipta ini berlaku, dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pihak Terkait untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi terampas. 6. Selanjutnya mengenai kerja sama antara Pihak Terkait dengan Pelaku Pertunjukan, sebelum berlakunya UU Hak Cipta, jika Pihak Terkait dengan Pelaku Pertunjukan mengikatkan diri dalam suatu “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu”, maka Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan yang ada dalam perjanjian tersebut, beralih kepemilikannya dari Pelaku Pertunjukan kepada Pihak Terkait, sehingga dengan demikian Hak Ekonomi tersebut menjadi Hak Milik Pihak Terkait untuk selama- lamanya (tanpa batas waktu). 7. Bahwa selain hak konstitusional Pihak Terkait terkait Hak Milik sebagaimana dijamin perlindungannya di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar, ketentuan Pasal 18, Pasal 122 dan Pasal 30 UU Hak Cipta juga melanggar hak konstitusional Pihak Terkait yang lain, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang akan Pemohon/Pihak Terkait uraikan sebagai berikut: i. Setelah Pihak Terkait merekam suatu Ciptaan lagu dan Karya Pelaku Pertunjukan, maka hasil rekaman tersebut dikenal sebagai Fonogram atau dalam UU Hak Cipta disebut dengan Fonogram, yaitu “fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang 151 tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya” (vide Pasal 1 butir 14 UU Hak Cipta). Dan selanjutnya ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta mengatur tentang masa perlindungan Hak Ekonomi Produser atas Fonogram/Fonogram yang diproduksinya sebagai berikut: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;” ii. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta tersebut dapat dipahami bahwa Pihak Terkait mempunyai hak untuk mengeksploitasi Fonogramnya tanpa batas waktu; dan selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya lahir, UU Hak Cipta melarang pihak-pihak lain untuk mengeksploitasi Fonogram tersebut tanpa seizin dari Pihak Terkait. iii. Tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, telah mengakibatkan hak Pihak Terkait yang dilindungi dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas menjadi terlanggar dan terampas, karena Hak Cipta suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fonogram milik Pemohon/Pihak Terkait tersebut dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara Pemohon/Pihak Terkait dengan Pencipta mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 8. Setelah Hak Cipta yang terdapat di dalam Fonogram/Fonogram tersebut dikembalikan kepada Pencipta, maka selanjutnya Pihak Terkait tidak dapat lagi menarik royalti atas eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Fonogram/Fonogram milik Pihak Terkait, sehingga dengan kata lain Fonogram/Fonogram tersebut menjadi kapital mati. Padahal di sisi yang lain, Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menjamin hak Pihak Terkait untuk dapat mengeksploitasi Hak Ekonomi atas Fonogramnya tersebut selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. 152 9. Ini membuktikan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta atau setidak-tidaknya frasa ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ dalam Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, serta ketentuan Pasal 30 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin tercapainya kepastian hukum. 10. Bahwa banyak dari para Pencipta dan/atau Pelaku Pertunjukan yang merasa atau berpikir bahwa Fonogram setelah 25 (dua puluh lima) tahun menjadi miliknya, hal ini adalah tidak benar karena yang diperjanjikan antara Produser Fonogram dengan Pencipta Lagu dan/atau Pelaku Pertunjukan adalah semata-mata mengenai Ciptaan Lagu dan Pelaku Pertunjukan yang ada di dalam Fonogram, sedangkan merekam adalah bagian pekerjaan Produser Fonogram yang menghasilkan Fonogram sebagai karya rekam atau Produk Hak Terkait dan terpisah dengan Ciptaan Lagu maupun Pelaku Pertunjukan, quod non demikian halnya dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta hanya menyebutkan bahwa hak ciptaannya atau hak ekonominya yang kembali tetapi sama sekali tidak menyebutkan bahwa Fonogram merupakan milik dan kembali kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. 11. Bahwa Fonogram merupakan karya Produser Fonogram sebagai pihak yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain sehingga Fonogram merupakan milik Produser Fonogram. 12. Bahwa hak konstitusional Pihak Terkait untuk memperoleh persamaan dan keadilan serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam mendapatkan perlindungan atas Hak Ekonomi Fonogramnya, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: 153 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun.” 13. Bahwa telah secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta atau setidak-tidaknya frasa ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ dalam Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, serta ketentuan Pasal 30 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta dengan terlanggarnya hak konstitusional Pihak Terkait, dan hanya dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang memiliki kerugian konstitusional, terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian, dan dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; maka oleh karenanya, Pihak Terkait telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo. C. KERUGIAN MATERIIL PIHAK TERKAIT Bahwa ada kerugian materiil yang sangat nyata yang dialami dari PIHAK TERKAIT (ASPRINDO) sebagai Perusaham Fonogram atas Master Fonogram yang dimilikinya apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan sebagai berikut: 1. Master Fonogram yang pernah dibuat tidak bisa direproduksi untuk penjualan secara komersial. 2. Master Fonogram yang pernah dibuat tidak mungkin dibuat ulang dengan memperoleh hasil yang sama dalam hal ke-originalitas-nya dan nilai ekonomisnya dengan yang pernah diproduksi, sebagai contoh adalah master fonogram yang hits pada tahun 1980-1990-an antara lain 154 : Koes Plus, Broery Pesolima, D’Lloyd, Panbers, Chrisye, The Mercy’s, Slank, serta dari artis/band yang hits pada tahun 2000-an antara lain : Sheila on 7, Padi, Gigi, alm. Glenn Fredly, Jamrud yang master fonogramnya akan memasuki 25 (dua puluh lima) tahun. 3. Master Fonogram adalah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan fonogram. 4. Perkiraan perhitungan kerugian untuk master fonogram per 1 (satu) lagu adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), antara lain untuk biaya sewa studio, operator, mixing dan mastering, musisi, artis, pencipta, dan konsumsi. 5. Apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka master-master fonogram tersebut menjadi tidak ada nilai ekonomisnya lagi. V. KESIMPULAN 1. Kegiatan usaha bisnis Pihak Terkait akan mengalami kerugian yang besar, baik secara konstitusional maupun materiil (hak ekonominya), apabila Permohonan Pemohon Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikabulkan. 2. Bahwa sudah layak dan sepantasnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melindungi Produser Fonogram sesuai ketentuan UU Hak Cipta Pasal 63 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram difiksasi” 3. Bahwa sudah layak dan sepantasnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Bahwa sudah layak dan sepantasnya dengan memberikan perlindungan terhadap Hak Ekonomi Produser Fonogram atas Fonogramnya dengan dasar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945: 155 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. VI. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menangani perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XIX/2021 ini agar sudilah sekiranya menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pihak Terkait ASPRINDO mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-107, sebagai berikut: 1 bukti PT-1 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. ASCADA MUSIK INDONESIA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 2 bukti PT-2 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. PELITA UTAMA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 3 bukti PT-3 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. GLOBAL ERA MUSIK DIGITAL selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 4 bukti PT-4 : Fotokopi Surat Kuasa dari MAULINA SILAEN / CMP RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / 156 Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASP]RINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 5 bukti PT-5 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. CYRA AMAN MAKSIPRO / MAKSI MUSIC selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 6 bukti PT-6 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. BRAGIRI SUARAPERSADA INDONESIA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 7 bukti PT-7 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. AFE PERKASA ABADI / AFE ROCORDS selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 8 bukti PT-8 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. ATOM MULTI PRODIGI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 9 bukti PT-9 : Fotokopi Surat Kuasa dari ADI SAHRUL HARTONO SE. Selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 10. bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kuasa dari YONNI MULYONO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 11 bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. SILOGAN MARSINDOTAMA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN 157 INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 12 bukti PT-12 : Fotokopi Surat Kuasa dari INDRA PRASTA / THE RAIN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 13 bukti PT-13 : Fotokopi Surat Kuasa dari DERMA SUDARMAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 14 bukti PT-14 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. BUKIT HOSANA KREASI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 15 bukti PT-15 : Fotokopi Surat Kuasa dari CV. DUNIA MULIA SAKTI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepadX a PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 16 bukti PT-16 : Fotokopi Surat Kuasa dari MARITHA TALAHATU (TENTUA) / CV. MITHA HARMONI PRODUCTION selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 17 bukti PT-17 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. SARIBU NAGA PERSADA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 18 bukti PT-18 : Fotokopi Surat Kuasa dari BAMBANG SANTOSO / CITRA SUARA SAHABAT selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 158 19 bukti PT-19 : Fotokopi Surat Kuasa dari AHMAD, SE. / TX MUSIC selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 20 bukti PT-20 : Fotokopi Surat Kuasa dari MUGIYONO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 21 bukti PT-21 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. GITA SUARA MANDIRI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 22 bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kuasa dari YANES SUPUSEPA / KEVIN’S MUSIK selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 23 bukti PT-23 : Fotokopi Surat Kuasa dari PANUSUNAN HUABARAT selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 24 bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. CENTURY MANGORING DOLOK RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 25 bukti PT-25 : Fotokopi Surat Kuasa dari YOSAFAT HENDRIK AMOS selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 26 bukti PT-26 : Fotokopi Surat Kuasa dari DJANUAR ISHAK selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI 159 PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 27 bukti PT-27 : Fotokopi Surat Kuasa dari TARTO SAPUTRO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 28 bukti PT-28 : Fotokopi Surat Kuasa dari TNR RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 29 bukti PT-29 : Fotokopi Surat Kuasa dari DIAN DWI DASAWASARI / BILLY RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 30 bukti PT-30 : Fotokopi Surat Kuasa dari EDGAR VICTOR ALFREDO ANAKOTTA / VICKY ENTERTAIMENT selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 31 bukti PT-31 : Fotokopi Surat Kuasa dari RONALDO RONNY TAPILAHA / IRON TAPILAHA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 32 bukti PT-32 : Fotokopi Surat Kuasa dari SUNARTO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 33 bukti PT-33 : Fotokopi Surat Kuasa dari STANLEY RONNY A TUTUPARY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 34 bukti PT-34 : Fotokopi Surat Kuasa dari DODDY BUNYAMIN R. / PRONIMA RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada 160 PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 35 bukti PT-35 : Fotokopi Surat Kuasa dari PARGAULAN GAOLS NAIBAHO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 36 bukti PT-36 : Fotokopi Surat Kuasa dari ERWIN PRASETYA / ERWIN PRASETYA PRODUCTION selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 37 bukti PT-37 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. INSAN TALENTA SENADA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 38 bukti PT-38 : Fotokopi Surat Kuasa dari RONNY M.A. TUHETERU selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 39 bukti PT-39 : Fotokopi Surat Kuasa dari ROBERT MARBUN / CV. ROMANSA MARLUGA SEJAHTERA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 40 bukti PT-40 : Fotokopi Surat Kuasa dari TATANG SUPRATMAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 41 bukti PT-41 : Fotokopi Surat Kuasa dari MARIO A. PATTIRUHU. selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA 161 (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 42 bukti PT-42 : Fotokopi Surat Kuasa dari ABD. RAHIM ODEYANI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 43 bukti PT-43 : Fotokopi Surat Kuasa dari DEDY AKYUWEN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 44 bukti PT-44 : Fotokopi Surat Kuasa dari BENNY PURWANDI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 45 bukti PT-45 : Fotokopi Surat Kuasa dari IDRIS ALDI UMAMIT selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 46 bukti PT-46 : Fotokopi Surat Kuasa dari ANTON WIN EDUARI SIALAGAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 47 bukti PT-47 : Fotokopi Surat Kuasa dari SURYANTO (AS. RECORD) / CV. ANUGERAH SEJATI RECORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 48 bukti PT-48 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. BATUAH ARE RAJAKI / AR MUSIK INDONESIA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 49 bukti PT-49 : Fotokopi Surat Kuasa dari DAKKA HUTAGALUNG selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN 162 ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 50 bukti PT-50 : Fotokopi Surat Kuasa dari DUMARIS OKTAVIA, SE. selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 51 bukti PT-51 : Fotokopi Surat Kuasa dari DON KINOL SIMBOLON selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 52 bukti PT-52 : Fotokopi Surat Kuasa dari DEMIANUS MATULATUWA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 53 bukti PT-53 : Fotokopi Surat Kuasa dari FRITS M. AWONDATU selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 54 bukti PT-54 : Fotokopi Surat Kuasa dari FREJON SAPULETTE selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 55 bukti PT-55 : Fotokopi Surat Kuasa dari FRANGKY TUTUHATUNEWA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 56 bukti PT-56 : Fotokopi Surat Kuasa dari FERDINAND EVERT TITAHENA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN 163 INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 57 bukti PT-57 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. GRAHA CBB selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 58 bukti PT-58 : Fotokopi Surat Kuasa dari GIOVANNI SALHUTERU selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 59 bukti PT-59 : Fotokopi Surat Kuasa dari F. GHEGE ROEMOKOIJ selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 60 bukti PT-60 : Fotokopi Surat Kuasa dari HENRY CHRISTIAN SUMANGKUT selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 61 bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kuasa dari JACUB ZABRAK KAREL MATEKOHY, SH. selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 62 bukti PT-62 : Fotokopi Surat Kuasa dari Drs. TOGAR M. SIANIPAR, MSI. / NADAS PRODUCTION selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 63 bukti PT-63 : Fotokopi Surat Kuasa dari MUHAMMAD SAMADI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 164 64 bukti PT-64 : Fotokopi Surat Kuasa dari MAYKHEL SALAMA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 65 bukti PT-65 : Fotokopi Surat Kuasa dari MAROJOHAN SITORUS (POLADO SITORUS) selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 66 bukti PT-66 : Fotokopi Surat Kuasa dari MANGARA T. MANIK selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 67 bukti PT-67 : Fotokopi Surat Kuasa dari RATNA DEWITA / JACCATO PRODUCTION selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 68 bukti PT-68 : Fotokopi Surat Kuasa dari RAMSUDDIN MANULANG selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 69 bukti PT-69 : Fotokopi Surat Kuasa dari PAULUS KARA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 70 bukti PT-70 : Fotokopi Surat Kuasa dari RAMSES HASIBUAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 71 bukti PT-71 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. SWARA GAPINS PRO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 165 72 bukti PT-72 : Fotokopi Surat Kuasa dari THOMAS TUPENG SABON selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 73 bukti PT-73 : Fotokopi Surat Kuasa dari REINARD KRISTI / STEEL ROCORD selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 74 bukti PT-74 : Fotokopi Surat Kuasa dari SAMUEL METEKOHY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 75 bukti PT-75 : Fotokopi Surat Kuasa dari MASKUR HUSAIN, SH. / SELTY GAMYOU PRODUCTION (SGPRO) selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 76 bukti PT-76 : Fotokopi Surat Kuasa dari CORNELIS TETELEPTA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 77 bukti PT-77 : Fotokopi Surat Kuasa dari DANIEL J. PATTIKAWA (YONGKY PATTIKAWA) selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 78 bukti PT-78 : Fotokopi Surat Kuasa dari YOSEPH DAHLAN IBRAHIM selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 79 bukti PT-79 : Fotokopi Surat Kuasa dari YANI MAHAKENA, SH. selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN 166 ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 80 bukti PT-80 : Fotokopi Surat Kuasa dari FIRAL JULINDO BATIL MURIK selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 81 bukti PT-81 : Fotokopi Surat Kuasa dari YANCE SIAHAY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 82 bukti PT-82 : Fotokopi Surat Kuasa dari OCSEN LOUPATTY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 83 bukti PT-83 : Fotokopi Surat Kuasa dari YAMIN PANJAITAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 84 bukti PT-84 : Fotokopi Surat Kuasa dari WILLY ROY TUHUMURY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 85 bukti PT-85 : Fotokopi Surat Kuasa dari FREDDY TAMBUNAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 86 bukti PT-86 : Fotokopi Surat Kuasa dari NOVENDY MAIRIMA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 87 bukti PT-87 : Fotokopi Surat Kuasa dari TONTJI KEKEKY MARANTIKA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN 167 INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 88 bukti PT-88 : Fotokopi Surat Kuasa dari STENDI SUPUSEPA, SE. selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 89 bukti PT-89 : Fotokopi Surat Kuasa dari HELMY JOHANIS SAHETAPY selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 90 bukti PT-90 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. EXCEL MUSIC INDONESIA ORIGINAL selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 91 bukti PT-91 : Fotokopi Surat Kuasa dari CHRIST REIVELDA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 92 bukti PT-92 : Fotokopi Surat Kuasa dari OCTAVIANUS NANHOLY (ONGEN) selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 93 bukti PT-93 : Fotokopi Surat Kuasa dari YOSIAS RUPIKORA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 94 bukti PT-94 : Fotokopi Surat Kuasa dari DORMAN HALIM SATRIA MANIK / DOR CIPTA MANDIRI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 95 bukti PT-95 : Fotokopi Surat Kuasa dari RULI P.S. (RULI MODISKA) / Mr. PRODUCTION selaku Produser / Perusahaan 168 Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 96 bukti PT-96 : Fotokopi Surat Kuasa dari AHMAD KURNIAWAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 97 bukti PT-97 : Fotokopi Surat Kuasa dari RINA MARIATI SILALAHI selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 98 bukti PT-98 : Fotokopi Surat Kuasa dari INDRA PERDANA SINAGA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 99 bukti PT-99 : Fotokopi Surat Kuasa dari HALOMOAN SILITONGA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 100 bukti PT-100 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. PRAGITA HIZA INDONESIA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 101 bukti PT-101 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. HOBAH SELAMAT KARYA BERSAMA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 102 bukti PT-102 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. SAHABAT SEMBILAN LAPAN selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN 169 INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 103 bukti PT-103 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. ALFA SWARA MUSIKINDO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 104 bukti PT-104 : Fotokopi Surat Kuasa dari FRANSISKUS IGNASIUS LABA selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 105 bukti PT-105 : Fotokopi Surat Kuasa dari YUDHI RUS HARJANTO / CB. RECORDS selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 106 bukti PT-106 : Fotokopi Surat Kuasa dari SALMAN ADITYA FIRAAS selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. 107 bukti PT-107 : Fotokopi Surat Kuasa dari OCTAVIANUS AUDY PONTO selaku Produser / Perusahaan Rekaman / Pemegang Hak Cipta / Hak Terkait kepada PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA (“ASPRINDO”) untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimilikinya. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Satriyo Yudi Wahono sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 14 Februari 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 7 Maret 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 secara 170 tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Pasal 2 menyatakan: 1) Objek Permohonan PUU adalah Undang – Undang dan Perppu. 171 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentuan Undang- Undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yangberkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut di atas dan juga Permohonan dari Pemohon a quo yang intinya adalah permohonan pengujian UU Hak Cipta, khususnya Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PIHAK TERKAIT A. IDENTITAS PEMOHON PIHAK TERKAIT 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”. 9. Bahwa mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 172 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 1) perorangan warga negara Indonesia; 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; 3) badan hukum public atau privat, atau 4) Lembaga Negara”. 10. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” 11. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut: 1) “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. badan hukum public atau privat, atau d. Lembaga Negara. 2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan”. 12. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, menyatakan: “Pihak terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan / atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan”. 13. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara 173 Pengujian Undang – Undang, menyatakan: “Pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum”. 14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, menyatakan: “Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan Kepada Mahkamah secara luring (offline) maupun secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya”. 15. Bahwa lebih lanjut 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, juga menyatakan: “Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. Nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik yang digunakan selama proses berperkara; b. Uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.” 16. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bernama SATRIYO YUDI WAHONO, NIK: 3174061507710001, Lahir di Surabaya, tanggal 15 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Apartement Bonavista Tower I No. 1007, RT.010/RW.006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Bukti PT – 1). 17. Bahwa pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga menurut hukum Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi; 174 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah konstitusi Jo. Pasal 3 huruf c, Pasal 6, Pasal 26, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, Pemohon Pihak Terkait memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait. B. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945 19. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 20. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah seorang Warga Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 huruf c, Pasal 6, Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945. Diantaranya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan kesempatan yang sama untuk bisa mempunyai Hak milik serta mempertahankan Hak Miliknya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam: 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 2) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapa pun.” 21. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (SATRIYO YUDI WAHONO alias PIYU PADI) adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pencipta Lagu atau yang dalam terminologi UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) disebut Pencipta, yaitu: “Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama - sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Bukti PT- 2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6 dan PT-7) 22. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (SATRIYO YUDI WAHONO alias PIYU PADI) berprofesi juga sebagai Musisi yang tergabung di dalam grup band PADI/ 175 PADI REBORN atau yang dalam terminologi UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (6) disebut Pelaku Pertunjukan, yaitu: “Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan.” (Bukti PT-8) 23. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 24. Bahwa kemudian Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta juga menjelaskan tentang Ciptaan, yaitu: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” 25. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (SATRIYO YUDI WAHONO alias PIYU PADI) sebagai seorang Pencipta, adalah sekaligus juga sebagai pemilik Hak Cipta, atau yang dalam terminologi UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) disebut Pemegang Hak Cipta, yaitu: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” 26. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (SATRIYO YUDI WAHONO alias PIYU PADI) sebagai Pelaku Pertunjukan, adalah sekaligus juga sebagai pemilik Hak Terkait. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (5) yaitu: “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.” 27. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah subjek hukum yang berhak mempunyai Hak Milik dan mempertahankan Hak Miliknya tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, termasuk untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta dan Hak Terkait. 28. Bahwa selain itu, Pemohon Pihak Terkait juga memiliki hak yang dilindungi 176 oleh konstitusi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon Pihak Terkait sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, selaku Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil menyangkut pasal – pasal di dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon dalam Permohonan a quo agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon Pihak Terkait, baik yang sifatnya aktual maupun potensial. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG POTENSIAL DIALAMI PEMOHON PIHAK TERKAIT 29. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Uji Materiil No. 63/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah uji materiil atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b, dan Pasal 122 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 [vide Permohonan Pemohon], yang mana inti permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 16 poin 21.2] 2) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 122 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 18 poin 21.3] 3) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 30 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 19 poin 21.4] 4) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18, Pasal 122 dan Pasal 30 UU Hak Cipta telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dilindungi 177 oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 20 poin 21.5] 5) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18, Pasal 122 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 23 poin 21.5.7] 6) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk memperolah persamaan dan keadilan serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam mendapatkan perlindungan atas Hak Ekonomi Fonogramnya, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 27 poin 26] 30. Bahwa kemudian Pemohon telah melakukan perbaikan Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tertanggal 27 Desember 2021 [Vide perbaikan Permohonan Pemohon], yang mana inti permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15 poin 36] 2) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 17 -18 poin 44 – 45] 3) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 19 poin 50] 178 4) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 21 -22 poin 56 – 57] 5) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 24 poin 64] 6) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 25 poin 67] 31. Bahwa berdasarkan uraian – uraian Permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut: [Vide Perbaikan Permohonan halaman 48] 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 32. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (SATRIYO YUDI WAHONO alias PIYU PADI) sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, yang juga sekaligus sebagai 179 Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap Karya Cipta / Ciptaan yang dimilikinya, memiliki keterkaitan atau kepentingan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Pihak Terkait, baik yang sifatnya aktual maupun potensial. 33. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu akan merugikan Pemohon Pihak Terkait. Karena Pemohon Pihak Terkait selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berpotensi akan kehilangan Hak Milik terhadap Hak Cipta atas lagu ciptaannya selamanya. 34. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu akan merugikan Pemohon Pihak Terkait. Karena Pemohon Pihak Terkait selaku Pelaku Pertunjukan dan Pemegang Hak Terkait berpotensi akan kehilangan Hak Milik terhadap Hak Ekonomi atas Karya Pertunjukannya. 35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas Pemohon Pihak Terkait sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, yang juga sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dari Karya Cipta/Ciptaan yang dimilikinya, memiliki kepentingan langsung sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan dari Pemohon. III. KETERANGAN PEMOHON PIHAK TERKAIT 36. Bahwa di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan tentang: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. 37. Bahwa kemudian dalam Pasal 30 UU Hak Cipta juga menyebutkan: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih 180 Kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. 38. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 63 (1) huruf (b) UU Hak Cipta disebutkan: “Pelindungan hak ekonomi bagi : b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya di fiksasi;” 39. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 122 UU Hak Cipta disebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 40. Bahwa dalam konsideran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada bagian menimbang huruf a dan b disebutkan: “Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait”. 41. Bahwa di dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3) UU Hak Cipta secara jelas disebutkan: “Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan 181 yang bersifat khas dan pribadi. 3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. 42. Bahwa kemudian di dalam Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. 43. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta juga disebutkan: “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. 44. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat 2 UU Hak Cipta menyebutkan: “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia”. 45. Bahwa kemudian sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan UU Hak Cipta pada bagian UMUM disebutkan: “Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga 182 menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh- sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang- Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. d. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. 183 j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya- Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait”. 46. Bahwa pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bermaksud untuk memberikan perlindungan Hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait. 47. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon seperti yang terdapat di dalam angka 30 halaman 12 di atas, kami akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bermaksud untuk memberikan perlindungan Hak kepada Pencipta, khususnya bagi pencipta lagu dan pengarang buku, yang Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa Pemohon Pihak Terkait sangat tidak sepakat dengan konsep “jual beli putus” terhadap pengalihan Hak Ekonomi seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Karena Negara melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 telah membatasi hal tersebut. 184 Bahwa pada prinsipnya Negara tidak pernah melarang warganya membuat perjanjian dengan siapapun dan terkait hal apapun selama tidak melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut muncul karena ada “Asas Kebebasan Berkontrak” yang berkembang di dalam hukum Indonesia. UUHC juga tidak melarang pengalihan hak ekonomi, hanya saja Undang-undang memang perlu mengatur secara khusus dan membatasi peralihan hak ekonomi tersebut terlebih lagi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2014, dahulu pernah dikenal pengalihan Hak Ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh sistem industri musik beberapa dekade lalu yang menempatkan Pencipta Lagu dalam posisi tawar yang sangat lemah, sementara Perusahaan Rekaman dalam kondisi yang sangat kuat dengan kekuatan modalnya. Kecanggihan teknologi pada saat itu belum secanggih dan semodern sekarang, sehingga seorang Pencipta Lagu pada saat itu tidak dapat merekam dan memproduksi lagunya sendiri, melainkan harus melalui Perusahaan Rekaman. Kondisi inilah yang membuat Perusahaan Rekaman dalam posisi tawar yang tinggi dan membuat Pencipta Lagu, mau tidak mau, harus mengikuti dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Rekaman. Dalam kondisi seperti itu dapat dikatakan banyak perjanjian-perjanjian atas karya cipta lagu yang dibuat tidak mencerminkan asas keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak. Bahwa fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers, dalam bukunya “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289, menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Konsep keadilan harus diberikan kepada kedua belah pihak dalam perjanjian, bukan untuk salah satu pihak saja, terlebih bila digunakan dalam keadaan yang tidak seimbang. 185 Bahwa perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. (PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN, Niru Anita Sinaga, BINAMULIA HUKUM, Vol. 7, No. 2, 2018, Hlm. 108) Bahwa keadaan yang tidak seimbang yang menempatkan Perusahaan Rekaman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Pencipta Lagu telah menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang tidak seimbang. Akhirnya Pencipta lagu mau tidak mau menandatangani perjanjian jual putus (sold flat) yang sangat merugikan Para Pencipta Lagu. Perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya (tanpa jangka batas waktu) kepada perusahaan rekaman adalah contoh produk perjanjian yang banyak ditemukan saat itu. Pencipta Lagu yang posisinya lebih lemah hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali kepada Perusahaan Rekaman untuk bernegosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Hal mana seharusnya pengalihan hak ekonomi atas lagu tersebut tidak berlaku selamanya (tanpa jangka batas waktu), melainkan untuk sekali tempo saja. 186 Bahwa keadaan Pencipta Lagu yang berada dalam posisi tawar yang lemah inilah yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Rekaman yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk membuat perjanjian jual putus (sold flat), sehingga terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Bahwa dalam doktrin hukurn perjanjian, asas kebebasan berkontrak dikurangi, dalam arti suatu perjanjian bisa dikatakan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, jika perjanjian itu dibuat di bawah paksaan, kesesatan atau penipuan. Sejak tiga dasawarsa terakhir, dikenal alasan keempat yakni yang dikenal dengan nama penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Menurut ajaran ini jika salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan (yang berada dalam posisi yang lemah tadi). (Setiawan, Sistim Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan, Varia Peradilan No. 16 1.) Bahwa penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden (undue influence) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Di dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak dan asas kebebasan berkontrak. (Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim Untuk Melakzikan lntervesi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Jurnal Hukum No. 15 Vol. 7, 2000, FH LTII, hlm. 94.) 187 Bahwa dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan berkontrak yang diiringi asas pacta sunt servanda dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak harus didasarkan pada keseimbangan posisi tawar (bargaining position) tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akhirnya negara kemudian melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pengadilan. (Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim Untuk Melakzikan lntervesi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Jurnal Hukum No. 15 Vol. 7, 2000, FH LTII, hlm. 93-94.) Bahwa selain pembatasan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan, ada dua faktor yang membatasi kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan oleh Ridwan Khairandy (Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.) bahwa pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: 1. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pada, pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak; 2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue influence). Bahwa dalam perkembangan dunia bisnis, terlebih dalam perjanjian pengalihan hak cipta, kebebasan berkontrak semakin mendapat tantangan dengan adanya perjanjian baku (standard contract) dimana dalam perjanjian baku segala bentuk dan klausula sudah dibakukan sedemikian rupa oleh kreditur (Perusahaan Rekaman) sehingga debitur (Pencipta/Pelaku Pertunjukan) hampir tidak mungkin melakukan penawaran terhadap klausula tersebut. Keadaan seperti ini semakin nampak dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, segi positifnya dari perjanjian baku antara lain adalah efisiensi, sederhana dan kecepatan bertransaksi. Segi negatifnya 188 adalah Pencipta/Pelaku Pertunjukan tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam menentukan klausula perjanjian, padahal seharusnya suatu perjanjian harus dilakukan dengan posisi tawar (bargaining position) yang seimbang antara kreditur (Perusahaan Rekaman) dan debitur (Pencipta/Pelaku Pertunjukan). Bahwa menurut Fatmah Paparang (Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Huykum Kontrak, Jurnal Hukum UnSrat – Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 22, No. 6, Hal. 52 dan Hal. 57-58, 2016) menyatakan: “Penyalahgunaan keadaan terdiri atas penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan yang memiliki 2 unsur, yaitu: 1. Adanya kerugian yang diderita satu pihak; 2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh salah satu pihak pada saat terjadinya perjanjian.” Bahwa berangkat dari banyaknya keluhan yang disampaikan banyak pihak dalam masa proses penyusunan Revisi UU Hak Cipta, Pemerintah dan DPR sepakat untuk melindungi warga negara khususnya Pencipta Lagu yang kehilangan haknya selama lamanya akibat posisi tawarnya yang lemah di dalam membuat perjanjian atas karya cipta lagu. Kenyataan tragis ini mendasari pemikiran lahirnya pasal 18 UU Hak Cipta yang diikuti juga dengan pasal 30. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Serta untuk memberikan Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. 189 Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 48. Bahwa di dalam UU Hak Cipta tidak mengizinkan dilakukanya pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, justru Negara melalui UU Hak Cipta melindungi para pencipta dan melarang perjanjian jual putus. 49. Bahwa waktu 25 tahun adalah jangka waktu yang cukup lama bagi perusahaan rekaman (produser/pemilik fonogram) untuk mengeksploitasi dan meraup keuntungan dari lagu tersebut. Perkembangan musik digital berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui industri musik digital saat ini telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi pemilik katalog lagu, termasuk lagu-lagu hits Evergreen yang tetap didengar sampai saat ini, padahal lagu tersebut dibuat puluhan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan kerugian besar yang akan dialami Pencipta Lagu yang telah dibeli haknya dengan cara jual putus dan tidak kembali kepada Penciptanya setelah batas waktu 25 tahun berakhir. Perusahaan Rekaman akan terus mengekploitasi dan mengeruk keuntungan yang besar dari lagu tersebut, dan hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pencipta Lagu. Oleh karena itu undang-undang membatasi kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pencipta dan pelaku pertunjukan serta melindungi kepentingan Pencipta dan pelaku pertunjukan. 50. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta termasuk pasal-pasal yang ada di dalamnya merupakan bentuk perlindungan kepada para Pencipta dan Pelaku Pertunjukan yang merupakan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu diputus dan dihapus mengenai perjanjian jual putus (sold flat) tanpa batas waktu yang jelas-jelas sangat merugikan bagi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan 190 khususnya. 51. Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum. Contoh, Pemohon tetap dapat membuat perjanjian pengalihan hak ekonomi dengan Pencipta lagu sepanjang perjanjian tersebut bukan perjanjian jual putus (sold flat). Pasal-pasal a quo justru memberikan penguatan terhadap jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, untuk itu Pemohon Pihak Terkait Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pemohon Pihak Terkait secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan Pemohon a quo untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima. 3. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut: 1. bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174061507710001 atas nama SATRIYO YUDI WAHONO. 2. bukti PT-2 : Fotokopi Karya Cipta Lagu berjudul “Mahadewi” yang tercatat dengan Nomor: 000226506 yang tercatat di 191 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 3. bukti PT-3 : Fotokopi Karya Cipta Lagu berjudul “Kasih Tak Sampai” yang tercatat dengan Nomor: 000226507 yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 4. bukti PT-4 : Fotokopi Karya Cipta Lagu berjudul “Begitu Indah” yang tercatat dengan Nomor: 000226509 yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 5. bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000252590, atas lagu “Penjaga Hati” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 6. bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000279779, atas lagu “Ternyata Cinta” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 7. bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000279780, atas lagu “Sobat” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 8. bukti PT-8 : Fotokopi Cover Kaset Album Save My Soul. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 12 April 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. RINGKASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan dalam hal hak ekonomi tersebut sebelumnya telah 192 dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 2. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 193 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract); b. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; ii. Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas non- retroaktif sehingga melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon sebelum berlakunya UU Hak Cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; c. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap mengandung norma yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik secara aktual maupun secara potensial; ii. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta; II. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT A. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) TIDAK ABSOLUT 4. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu bukan merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional; 194 5. Bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, secara historis, asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah (halaman 110—111) (vide Bukti PT—1), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.”; 6. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Stephen Waddams dalam artikel jurnal berjudul Unconscionability in Contracts yang diterbitkan dalam jurnal The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4, berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut, dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan (imposition and oppression) (halaman 369—370) (vide Bukti PT—2), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The law of contract, like the legal system itself, involves a balance between competing sets of values. Freedom of contract emphasises the need for stability, certainty, and predictability. But, important as these values are, they are not absolute, and there comes a point where they “face a serious challenge.” Against them must be set the value of protecting the weak, the foolish, and the thoughtless from imposition and oppression.”; 7. Bahwa pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law; 8. Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika 195 Serikat (United States Supreme Court) pada perkara Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Hakim Agung (Chief Justice) Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hak yang “terkualifikasi” (qualified) dan tidak bersifat absolut, serta kebebasan tersebut tidak menimbulkan “imunitas dari peraturan yang wajar” (immunity from reasonable regulations) (vide Bukti PT—3), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Freedom of contract is a qualified, not an absolute right. There is no absolute freedom to contract as one chooses. Liberty implies the absence of arbitrary restraint—not immunity from reasonable regulations.”; 9. Bahwa selanjutnya, menurut Maria Rosaria Marella dalam artikel jurnal berjudul The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe yang diterbitkan dalam jurnal European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2, dalam sistem civil law Eropa kontinental bahkan telah berkembang berbagai model-model pembatasan kebebasan berkontrak (halaman 258) (vide Bukti PT-4). Salah satunya, yaitu model sosial (social model), mengedepankan pembatasan kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, dan membatasi ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak adil (unfair contractual terms); 10. Bahwa selain itu, sesungguhnya dalam beberapa undang-undang, pembuat undang-undang juga telah melakukan pembatasan- pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan demi kepentingan umum, contohnya: a. larangan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”); b. pembatasan-pembatasan mengenai pencantuman klausul baku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 196 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”); c. larangan terhadap perjanjian dan/atau pernyataan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (perjanjian nominee) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”); dan d. syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”); 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. B. HAK CIPTA MEMILIKI SIFAT KEBENDAAN YANG KHUSUS DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN SECARA MUTLAK 12. Bahwa hak cipta sebagai suatu hak kebendaan tidak dapat dipersamakan dengan hak atas benda bergerak tidak berwujud pada umumnya. Kekhususan hak cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta serta hak ekonomi yang dapat dialihkan secara sementara; 13. Bahwa mengenai hal ini, Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan a quo hanya akan membahas mengenai hak ekonomi, dan tidak berkenaan dengan hak moral Pencipta atas ciptaannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada Pencipta, sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral; 197 14. Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 1) (vide Bukti PT-5), hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya; 15. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta; 16. Bahwa selanjutnya, sifat khusus dari hak cipta sebagai hak kebendaan adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bagi pencipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi produser fonogram pun dibatasi menjadi 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam hak cipta terdapat pembatasan jangka waktu perlindungan, sehingga konsep “kepemilikan mutlak” menjadi tidak relevan; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan UU Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara, dan pihak lain tidak dapat mendapatkan kepemilikan atas hak cipta secara mutlak; 198 C. KEBERLAKUAN SURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (RETROAKTIF) MERUPAKAN INTERVENSI NEGARA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM 18. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam artikel jurnal berjudul Non-Retroactivity as a General Principle of Law yang diterbitkan dalam jurnal Utrecht Law Review (halaman 48) [vide Bukti PT-6], mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terhadap asas non-retroaktif, di mana suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang “perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk”: “Cicero explained the limits of non-retroactivity, such as in situations when the grievous nature of committed actions resulted in an assumed positive duty not to commit them, even in the absence of positive law expressed in a statute.”; 19. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang- undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004 (“Putusan MK 065/2004”), asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku surut dalam hal-hal tertentu, yang dapat kami uraikan sebagai berikut: a. keberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu yang diberlakukan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 199 b. keberlakuan surut ketentuan dapat membatasi hak-hak individu tertentu, apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki “bobot dan sifat” yang lebih besar dari hak-hak individu yang dibatasi; 21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. III. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON A. PASAL 18 DAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MERUPAKAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG SAH DAN KONSTITUSIONAL 22. Dalam perkara a quo, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang konstitusional karena telah sesuai dengan syarat pembatasan kebebasan dalam Pasal 28J UUD 1945, yaitu untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 23. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, baik dari segi historis, sosiologis, filosofis, maupun komparatif; 24. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era 1980an dan 1990an (vide Bukti PT-7). Melalui praktik-praktik yang eksploitatif ini, perusahaan-perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan 200 kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut, walaupun perusahaan-perusahaan rekaman dapat secara terus menerus menerima keuntungan dari komersialisasi atas ciptaan-ciptaannya; 25. Bahwa dari segi sosiologis, Naskah Akademik Rancangan UU Hak Cipta yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (“Naskah Akademik RUU Hak Cipta”) (vide Bukti PT-8) merumuskan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya. Tujuan tersebut tentunya hanya dapat dicapai melalui, salah satunya, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan; 26. Bahwa dari segi filosofis, Naskah Akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis UU Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai “produk olah pikir” di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra [vide Bukti PT-8]. Landasan filosofis tersebut sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya. Dengan demikian, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta dan pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata dari hak ekonominya, dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 27. Bahwa selanjutnya, dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun diterangkan oleh pemerintah melalui Dirjen HKI Kemenkumham RI pada rapat perumusan di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta [vide Bukti PT-7]; 201 28. Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda, namun untuk tujuan yang serupa, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak; 29. Bahwa dalam sistem common law, konsep pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui undang- undang 1710 Statute of Anne (“Statuta Anne”) yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra. Menurut Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam artikel jurnal berjudul The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright yang diterbitkan dalam jurnal Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475, konsep pengembalian hak cipta (reversion) dalam Statuta Anne merupakan pembatasan kontraktual (contractual limitations) untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis selaku pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya (halaman 1488--1489) (vide Bukti PT-9); 30. Bahwa pengaturan yang serupa dengan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat. Section 203 dalam 1976 Copyright Act Amerika Serikat mengatur mengenai hak pencipta untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak cipta kepada produser dalam hal-hal tertentu; 31. Bahwa selanjutnya, di negara-negara anggota Uni Eropa yang menganut sistem civil law juga telah diatur ketentuan mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan Pasal 3(2a) Directive 2011/77/EU of the European Parliament and the of the Council of 27 September 2011 (“Term Directive”). Ula Furgal dalam publikasi berjudul Reversion Rights in the European Union Member States menerangkan bahwa di Uni Eropa, kini 202 terdapat 150 ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan pencipta untuk mengklaim kembali hak-haknya, dan untuk mengakhiri perjanjian dengan produser fonogram (halaman 5) [vide Bukti PT-10]; 32. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang dan diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law; 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional; B. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 H AYAT (4) UUD 1945 B.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak 34. Bahwa hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta. Sifat eksklusif dari suatu hak cipta pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moralnya dan hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur pada UU Hak Cipta; 35. Bahwa mengingat hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan sifat hak ekonomi yang secara khusus diatur pada UU Hak Cipta 203 sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu baik oleh pencipta maupun pemegang hak; 36. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, UU Hak Cipta mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara, sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjadi tidak relevan; B.2. Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 38. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut terhadap perjanjian-perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya UU Hak Cipta; 39. Bahwa selain itu, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut suatu ketentuan undang- undang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004, yang akan kami uraikan sebagai berikut: a. Pertama, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk 204 mengadakan pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Adapun pembatasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum; b. Kedua, dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kedudukan pencipta dan produser rekaman yang diakibatkan oleh praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka kepentingan umum untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan harus diutamakan, apalagi mengingat bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif pencipta; 40. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik- praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. C. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 C.1. Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan 41. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 UU Hak Cipta mengizinkan praktik pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 42. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 UU Hak Cipta pada pokoknya 205 diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta; C.2. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta 43. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi Pemohon sebagai produser fonogram dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta; 44. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya; 45. Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi dari pencipta dan/atau pelaku pertunjukan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya UU Hak Cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 (dua puluh) dua puluh lima tahun, yaitu setengah dari masa perlindungan 50 (lima puluh) tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melanjutkan eksploitasi atas ciptaan-ciptaannya, dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak; 46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian 206 kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram. IV. KEPENTINGAN PARA PIHAK TERKAIT YANG TERLANGGAR 47. Bahwa Para Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan mengenai kepentingan Para Pihak Terkait terlanggar dengan adanya praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagai berikut: A. PIHAK TERKAIT I 48. Bahwa Pihak Terkait I sudah memulai karier di dunia musik sejak tahun 1976, di mana saat itu Pihak Terkait I masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait I, antara lain sebagai berikut: No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 1. Biarkan Aku Kembali Ayah 1994 2. Jalan Hidupmu Ayah 1994 3. Masih Tersisa Ayah 1994 4. Aku Ingin Ayah 1994 5. Sydney Ayah 1994 6. R.I.P. (Instrumental) Ayah 1994 7. Nilai Hidup Manusia Ayah 1994 8. Cerita Lalu Ayah 1994 9. Biarkan Aku Kembali Biarkan Aku Kembali 1993 10. Nostalgia Biarkan Aku Kembali 1993 11. Selamat Pagi Kasih Biarkan Aku Kembali 1993 207 No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 12. Koin (Instrumental) Biarkan Aku Kembali 1993 13. Takkan Sengaja Biarkan Aku Kembali 1993 14. Terjadilah Kehendakku Biarkan Aku Kembali 1993 15. Debu Di Malam Hari Biarkan Aku Kembali 1993 16. Sesal Biarkan Aku Kembali 1993 17. Dengarkan Laguku Biarkan Aku Kembali 1993 18. Jangan 2Kan Cintaku Cerita Lalu 1992 19. Cerita Lalu Cerita Lalu 1992 20. Dancing In The Rain (Instrumental) Cerita Lalu 1992 21. Nilai Hidup Manusia Cerita Lalu 1992 22. Air Mata Cerita Lalu 1992 23. Bukanlah Materi Cerita Lalu 1992 24. Dina Cerita Lalu 1992 25. Ocean (Instrumental) Cerita Lalu 1992 26. Tak Ada Komentar Cerita Lalu 1992 27. Tinggalkanlah Cerita Lalu 1992 28. Kehadiran Kehadiran 1994 29. Kembalilah Kehadiran 1994 208 No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 30. Aku Ada Untukmu Kehadiran 1994 31. Chaplin (Instrumental) Kehadiran 1994 32. Surat Untuk Mereka Kehadiran 1994 33. Masih Tersisa Kehadiran 1994 34. Kompensasi Kehadiran 1994 35. Dark Room (Instrumental) Kehadiran 1994 36. Hargai Kehadiran 1994 37. Sejujurnya Kehadiran 1994 38. Semakin Menawan Semakin Menawan 1986 39. Ulurkan Tanganmu Semakin Menawan 1986 40. Raihlah Semakin Menawan 1986 41. Dirimu Semakin Menawan 1986 42. Sebaris Kata-Kata Semakin Menawan 1986 43. Yang Mana Semakin Menawan 1986 44. Ingkar Semakin Menawan 1986 45. Pandangan Perdana Semakin Menawan 1986 209 No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 46. 15 Oct (Instrumental) Semakin Menawan 1986 47. Sepi Semakin Menawan 1986 48. Jari Jemari Semakin Menawan 1986 49. Dunia Boleh Tertawa Dunia Boleh Tertawa 1990 50. Jatuhkan Bintangmu Dunia Boleh Tertawa 1990 49. Bahwa Pihak Terkait I telah dirugikan oleh praktik-praktik jual putus yang terjadi pada dekade 1980 sampai 1990, di mana pada masa itu sarana dan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman (label); 50. Bahwa pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang memadai untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan ciptaan-ciptaannya secara mandiri. Hal tersebut mengakibatkan para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuat posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah, yang akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan atau penghargaan yang layak; 51. Bahwa kerugian yang secara langsung dialami oleh Pihak Terkait I salah satunya adalah pengalihan hak ekonomi yang dilakukan oleh Pihak Terkait I kepada label Union Artis atas 50 (lima puluh) ciptaan lagu, di 210 mana pengalihan tersebut dilakukan secara jual putus dan tanpa perjanjian tertulis; 52. Bahwa terhadap hak ekonomi atas karya Pihak I yang sebelumnya telah dialihkan kepada label Union Artis secara jual putus (sold flat) dalam rentang waktu tahun 1986 sampai tahun 1994, Pihak Terkait I hanya menerima imbalan secara sekali dan sekaligus setelah diselesaikannya rekaman tanpa perjanjian tertulis dan tanpa imbalan lebih lanjut, baik dalam bentuk royalti atau bentuk lainnya; 53. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, praktik jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak I merupakan hal yang dialami oleh banyak pencipta lagu di era 1980an dan 1990an, dan hal inilah yang menjadi dasar salah satu tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik jual putus (sold flat) tersebut dan melindungi hak pencipta; 54. Bahwa hal tersebut terjadi akibat belum diaturnya mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta. Tidak adanya aturan mengenai pengembalian hak ekonomi yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi Pihak Terkait I, dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada Pihak Terkait I; 55. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta sebagaimana Permohonan Pemohon justru akan meniadakan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif; B. PIHAK TERKAIT II 56. Bahwa Pihak Terkait II sudah memasuki belantika musik Indonesia sejak tahun 1979, dengan ciptaan/karya pertamanya yaitu Cahaya Kencana yang dinyanyikan oleh Achmad Albar yang saat itu lagu tersebut juga mendapatkan penghargaan sebagai juara III Lomba Cipta Lagu Remaja 211 Prambors tahun 1979. Adapun beberapa ciptaan-ciptaan Pihak Terkait II yang menjadi karya terbaik, antara lain sebagai berikut: No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 1. Hanya Satu Kamu Best Hits Ikang Fawzi 1989 2. Cinta di Kota Special Hits Ikang Fawzi 1989 3. Jangan Main Api Bursa Rock 90 1989 4. Virus-Virus Rock Kemanusiaan 1990 5. Serigala Berbulu Kelinci The Very Best of Ikang Fawzi 1987 6. Arena Gladiator - 1991 7. Perjalanan Panjang - 1991 8. Pahlawan Arena versi Olimpiade - 1992 57. Bahwa Pihak Terkait II pun telah memiliki beberapa album, sebagaimana yang dapat kami ringkas sebagai berikut: No. Judul Album Tahun Rilis 1. Selamat Malam 1985 2. Randy & Cindy 1986 3. Preman 1987 4. Isabella 1989 5. Tanpamu 1994 6. Dua Sisi 2005 7. In Love With 2012 212 58. Bahwa serupa dengan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II juga merasakan masa pada dekade 1980 sampai 1990, di mana sarana dan teknologi untuk memproduksi serta mendistribusikan lagu hanya dimiliki oleh perusahaan rekaman. Pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang mendukung dan hal tersebut menciptakan suatu bargaining position yang tidak seimbang antara perusahaan rekaman dengan para pencipta dan para pelaku pertunjukan, sehingga menimbulkan kondisi ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan rekaman tersebut yang berdampak kepada posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah; 59. Bahwa Pihak Terkait II pun mengalami secara nyata praktik jual putus yang terjadi selama era 1980-1990an, di mana perusahaan-perusahaan label memanfaatkan kondisi para pencipta yang memiliki keterbatasan sarana dalam hal ini hanya dapat memproduksi dan mendistribusikan lagu-lagu ciptaannya hanya melalui produser atau perusahaan label rekaman; 60. Bahwa pemanfaatan kondisi yang dilakukan oleh para perusahaan label rekaman atau produser yang cenderung seperti memerah para pencipta maupun para pelaku pertunjukan ini disebabkan karena pada era tersebut sebelum berlakunya UU Hak Cipta, ketentuan pengembalian hak ekonomi akibat pengalihan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu belum diatur. Oleh karenanya, perusahaan- perusahaan label yang memperoleh hak ekonomi atas lagu-lagu ciptaan Pihak Terkait II melalui perjanjian jual putus dapat mengeksploitasi secara masif ciptaan-ciptaan Pihak Terkait II tanpa penghargaan lebih lanjut; 61. Bahwa Pihak Terkait II pun juga sangat menyayangkan sikap dari para produser maupun perusahaan label dengan adanya praktik perjanjian jual putus, sebab setelah terjadi perjanjian jual putus tersebut, Pihak Terkait II tidak menerima laporan lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan label rekaman mengenai volume penjualan lagu; 213 62. Bahwa meskipun Pihak Terkait II memiliki ke kontrak dengan beberapa perusahaan label rekaman, pelaksanaan dari perjanjian jual putus pun dijalankan dengan sedemikian liar dan serakahnya oleh para perusahaan label rekaman tersebut. Mirisnya lagi, sikap perusahaan label atau produser yang menutup diri kepada para pencipta khususnya yang dialami oleh Pihak Terkait II, di mana perusahaan label sulit ditemui, bahkan untuk meminta informasi secara terang dan jelas mengenai pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya pun terkendala oleh berbagai alasan; 63. Bahwa tidak bisa dipungkiri bagi para pelaku seni termasuk bagi banyak pencipta dan pelaku pertunjukan, bahwa kesempatan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label rekaman merupakan suatu kesempatan yang bergengsi yang tak semua pelaku seni miliki. Oleh karenanya, hal tersebut dimanfaatkan secara maksimal disalahgunakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan label rekaman terhadap para pencipta dan pelaku pertunjukan, untuk dengan segera menandatangani kontrak atau perjanjian tanpa terlebih dahulu memahami atau bahkan membaca dari isi perjanjian jual putus tersebut; 64. Bahwa lebih parahnya lagi Pihak Terkait II pun menyesalkan dengan adanya oknum perusahaan-perusahaan label yang bersikap diskriminatif terhadap para pencipta, di mana terdapat ketimpangan yang dialami oleh para pencipta dari daerah, ketimpangan para pencipta dari Jakarta yang lebih cenderung mendapatkan bonus dari karya ciptaannya; 65. Bahwa dengan hadirnya UU Hak Cipta khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu progresivitas hukum yang sejalan dengan adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum akan selalu memberi obat) dengan memberikan perlindungan serta penghargaan kepada para pencipta yang dalam menghasilkan suatu karya cipta telah mengorbankan waktu, biaya, dan terlebih terhadap jiwa pencipta yang melekat dalam ciptaannya; 66. Bahwa dengan demikian, dengan Pemohon mengajukan Permohonan a quo yang meminta dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru merupakan suatu kemunduran dalam hukum 214 dan tidak sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif. V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut: 1. bukti PT-1 : Fotokopi Buku K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, halaman 110—111 2. bukti PT-2 : Fotokopi Artikel jurnal Unconscionability in Contracts oleh Stephen Waddams dalam The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4 3. bukti PT-3 : Fotokopi Kutipan pendapat Hakim Agung Charles Hughes dalam Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Mahkamah Agung Amerika Serikat 215 4. bukti PT-4 : Fotokopi Artikel jurnal The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe oleh Maria Rosaria Marella dalam European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2 5. bukti PT-5 : Fotokopi Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., halaman 1—3 6. bukti PT-6 : Fotokopi Artikel jurnal Non-Retroactivity as a General Principle of Law oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam Utrecht Law Review 7. bukti PT-7 : Fotokopi Kutipan Risalah RDP DPR RI 8. bukti PT-8 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Hak Cipta 9. bukti PT-9 : Fotokopi Artikel jurnal The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright oleh Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475. 10. bukti PT-10 : Fotokopi Reversion Rights in the European Union Member States oleh Ula Furgal, halaman 5. 11. bukti PT-11 : Fotokopi Buku Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., halaman 62 dan 176. [2.13] Selain itu, Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H., FCBArb dan Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M. Hum., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Juli 2022, dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: 216 Ahli Pihak Terkait 1. Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H., FCBArb I. PENGANTAR Keterangan ahli ini disampaikan untuk kepentingan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) Nomor 63/PUU-XIX/2021. Pengujian mencakup Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa keterangan ahli ini disampaikan dengan tujuan untuk menjelaskan secara obyektif dan akademis kedudukan dan asas pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan produk legislasi negara dalam hal ini Presiden dan DPR. II. REVERSIONARY RIGHT DAN GENERAL PRINCIPLES OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW Bahwa prinsip umum Hukum Kekayaan Intelektual (General Principle of Intellectual Property Law) yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 18, pasal 30 jo pasal 122 Undang-undang Hak Cipta tentang jual beli putus bukanlah hal baru. Karena praktik negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual seperti Inggris, Amerika, Kanada dll sudah menerapkan prinsip ini sejak tahun 1911 (di Inggris), meskipun dengan formula yang agak berbeda yang disesuaikan dengan hukum yang hidup (living law) dan kondisi masyarakat setempat. Praktik reversionary right sudah jamak dilakukan dalam praktek negara- negara maju yang sangat menghargai hak-hak pencipta. Di Inggris, pengembalian hak cipta pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1911. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah untuk menghapus “keputusan yang tidak bijaksana” yang dibuat oleh pencipta sebagai “pihak yang lebih lemah” selama negosiasi kontrak hak cipta. Menurut seorang pakar Hak Cipta, Ashley Rovner Watson Hak Reversionari Inggris memungkinkan ahli waris penulis untuk memperoleh 217 Reversionary Right, hal yang sama juga diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada. Indonesia menerapkan stelsel pasif (ini istlah ahli), dalam reversionary right, dalam arti hak akan beralih secara otomatis pada saat jangka waktu 25 tahun terpenuhi tanpa perlu adanya pemberitahuan aktif terkait pemutusan perjanjian oleh penciptanya. Hal ini sedikit berbeda dengan praktik AS. Seperti dikemukakan oleh Lawrence Stanley dalam artikelnya Reversion of Rights yang secara umum menyatakan berdasar Section 203 of the U.S. Copyright Act Penulis, Komposer, dan Artis Rekaman dapat memperoleh Kembali Kekayaan Intelektualnya dari Penerbit dan Perusahaan Rekaman. Section 203 Undang-Undang Hak Cipta A.S. mengizinkan "penulis" — istilah yang mencakup penulis, komposer, dan artis rekaman untuk mengakhiri kontrak mereka dan mengambil kembali hak ciptanya. Namun demikian stelsel ini memiliki akibat hukum sama yaitu dikembalikannya hak cipta kepada penciptanya setelah 35 tahun dan transisinya yang ditetapkan regulasi tersebut. Perbedaan dengan stelsel pasif, hanya dalam prosesnya di mana setelsel aktif mewajibkan adanya proses pemberitahuan aktif tertulis (secara sepihak) dari pencipta terkait pengakhiran tersebut yang dikirim kepada perusahaan atau orang yang haknya dihentikan. Pemberitahuan juga dikirim ke Kantor Hak Cipta AS. Berdasarkan pemberitahuan ini maka obyek hak cipta Kembali lagi ke penciptanya sebagai wujud reversionary right. I. PRAKTIK DAN PENGATURAN DI INDONESIA Di Indonesia, lahirnya materi muatan tentang reversionary Right ini merupakan upaya nyata negara untuk melindungi dan mengembangkan beberapa hal sbb: Pertama: Melindungi para pencipta lagu dan penulis buku yang selama ini sering kali tidak memperoleh manfaat atau revenue ekonomi optimal atas hasil jerih payahnya menciptakan lagu dan atau menulis buku, Kita banyak melihat para pencipta lagu atau penulis buku yang secara ironis dalam kesulitan hidup sementara karyanya tetap populer dan di daur ulang, bahkan viral di platform digital. Demikian juga dengan 218 para penulis buku yang tidak memperoleh manfaat ekonomi yang memadai sementara bukunya terus-menerus digunakan sebagai referensi atau di baca secara luas dan beredar di pasaran. Kedua: UU Hak Cipta secara keseluruhan dan wabil khusus Pasal 18, Pasal 30, jo Pasal 122, adalah hukum progresif yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomni digital nasional. Salah satu unsur penting dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital adalah Hak Cipta. Ekonomi kreatif akan berkembang dengan baik jika didukung oleh lahirnya karya-karya cipta berkualitas dan terpeliharanya spirit pencipta yang terus tumbuh dan tidak pernah surut. Sebagaimana teori kekayaan intelektual yaitu teori insentif, maka segala karya yang telah diciptakan seharusnya pararel dengan diperolehnya insentif oleh para penciptanya. Dengan demikian ekonomi kreatif nasional akan berkembang dengan baik jika negara secara optimal melindungi para kreator bangsa ini dan menjamin hak-hak ekonominya secara layak. Indonesia dalam hal ini tidaklah sendirian khususnya berkenaan dengan regulasi jual putus. Saya yakin pihak pemerintah dan juga ahli sebelumnya telah menjelaskan hal ini. Ahli tidak akan mengulang terlalu banyak tentang hal ini, kecuali menekankan Kembali beberapa realitas prinsip dan praktik hukumnya. Ketiga, Undang-undang hak cipta, dibuat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia dalam masa transisi memasuki transformasi digital dan sudah memprediksi akan terjadi perubahan pola bisnis musik, lagu dan juga buku, yang semula berbasiskan fisik menjadi berbasiskan digital, seperti yang kita saksikan saat ini. Obyek hak cipta tidak dapat disamakan dengan benda biasa secara konservatif, karena rezim hukum hak cipta adalah rezim hukum baru, sehingga tidak dapat dengan serta-merta menggolongkan objek hak cipta dengan obyek benda lainnya berbasis hukum kebendaan konservatif. Hak cipta lagu atau buku tidak semata-mata obyek tidak berwujud, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebuah obyek yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya dan bisa digunakan oleh banyak pihak sekaligus secara 219 bersama-sama pada waktu yang sama, karena sifat uniknya itu. Dengan demikian adalah tidak wajar apabila hak pencipta memproduksi sendiri, bekerjasama dengan orang lain untuk merekam lagu, atau menerbitkan bukunya tidak bisa dilakukan lagi karena sudah terikat dengan perjanjian jual putus yang tidak berbatas waktu, yang banyak terjadi ketidakseimbangan posisi pada saat perjanjian itu dibuat. Apalagi jika pelakunya adalah pencipta pendatang baru atau penulis buku baru yang posisinya lemah saat perjanjian itu dibuat. Undang-undang Hak Cipta pada prinsipnya mengakui dan melindungi tidak hanya hak-hak pencipta, tetapi juga melindungi hak-hak terkait yang di dalamnya meliputi hak produser, musisi, penyanyi dan Lembaga penyiaran. Khusus untuk produser fonogram berlaku selama 50 tahun (Pasal 63 huruf b UU No. 28 Tahun 2014). Pada prinsipnya jika produser menjadi pihak pembeli jual putus, makai ia akan tetap memiliki hak ekonomi sebagai hak terkait (produser fonogram) selama total 50 tahun. Singkatnya pasca 25 tahun, dan dikembalikannya obyek hak cipta, produser masih dapat menikmati revenue bersama-sama dengan pencipta dalam kedudukannya sebagai hak terkait jika lagunya dikomersialkan melalui platform digital atau lainnya. Dengan demikian, meskipun hak ciptanya (ekonomi) telah kembali (reversionary) kepada penciptanya, pemilik hak terkait tetap memiliki hak ekonomi berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta sampai total 50 tahun lamanya. II. HAK-HAK PARA PIHAK UU secara bijaksana telah sangat menghormati hak absolut para pihak yang telah membuat perjanjian jual putus dalam arti: Pertama: sepanjang 25 tahun tidak boleh ada pihak manapun termasuk pencipta untuk memproduksi sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain dalam memproduksi objek hak cipta tersebut. Selama 25 tahun inilah hak pembeli jual putus dilindungi dari kemungkinan kompetitor lain yang menggunakan objek yang sama. Tetapi setelah 25 tahun objek itu harus dikembalikan kepada pencipta dan pencipta memiliki hak untuk mendapatkan royalti dan hak ekonomi atas ciptaan tersebut kembali. 220 Kedua: Pasca 25 tahun inilah seharusnya menjadi momen terbaik bagi para pencipta dan produser untuk melakukan renegoisasi dalam mengkomersialisasikan lagu dan bukunya, hal ini menjadi sangat relevan karena di era transfofmasi digital, pihak yang memberikan "royalti" dan hak- hak ekonomi tidak melulu produser atau penerbit lagi. Seperti yang kita lihat saat ini justru potensi penghasilan dari platform digital seperti youtube jauh lebih signifikan dibandingkan dengan hasil penjualan CD atau DVD yang sudah semakin terdisrupsi. Dengan demikian sumber revenue menjadi sangat beragam. Fakta saat ini yang saya riset dari platform digital seperti youtube, tidak terlalu banyak menemukan kanal lagu Indonesia yang dimiliki secara official oleh pencipta atau penyanyinya. Akibatnya di platform youtube, lagu-lagu, khususon lagu-lagu lama, justru banyak beredar di kanal-kanal atau link mereka yang tidak memiliki hak secara hukum. hal ini berbeda dengan lagu-lagu barat semisal Stevie Wonder, Elvis Presley, Diana Rosse yang meskipun lagu-lagu lawas tetapi kanalnya adalah kanal pencipta atau penyanyinya, secara official sehingga revenue ekonomi itu akan jatuh kepada mereka yang berhak atau ahli warisnya. Jika terjadi kerjasama konstruktif mutualistic pasca 25 tahun, maka lagu- lagu Indonesia akan semakin marak di jagat platform digital, setelah renegoisasi produser, penyanyi dan pencipta diharapkan akan memperoleh revenue dari komersialisasi digital ini yang mungkin bisa lebih berkualitas setelah diproses remastering dan proses digital selanjutnya. Keadaan ini juga akan menguntungkan publik yang dengan mudah menikmati lagu-lagu favoritnya tanpa terhalangi pelanggaran hak cipta. Kita harus mendorong publik untuk menghargai para pelaku hak cipta ini, antara lain dengan mengarahkan mereka hanya mengakses lagu-lagu di kanal official yang dimiliki pencipta atau yang berhak. III. STATUS OBYEK HAK CIPTA ITU BENDA ATAU BUKAN? Hak cipta adalah hak yang lahir karena kreativitas manusia yang dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk lagu, buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah. Ketentuan internasional yang yang mendasarinya antara lain Bern 221 Convention, TRIPs WTO, Beijing Treaty, Marakesh Treaty dll. Pertanyaan yang seringkali timbul apakah obyek hak cipta itu sama dengan benda lainnya, untuk menjawab hal tersebut dapat dikemukakan sbb: Pertama, Hak cipta meskipun sering dianalogikan sebagai benda tidak berwujud, tetapi tidak identik dengan hak kebendaan lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, meja kursi, dll. Berbeda dengan hak kebendaan lain tersebut, hak cipta bersifat tidak berwujud dan melekat kepada kreativitas penciptanya secara ekslusif, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak dengan seizin penciptanya. Misalnya sebuah lagu atau sebuah buku telah dirilis atau dipublish oleh produser/penerbit tertentu, maka atas izin pencipta bisa tetap dipublish juga oleh orang lain. Sebuah lagu juga sangat biasa dicover oleh banyak penyanyi, lagu My Way misalnya dicover oleh tidak kurang 200 vokalis. Kedua, Karakteristik lain dari obyek hak cipta adalah berbeda dengan hak kebendaan lainnya dari sisi batas waktu, obyek hak cipta dibatasi jangka waktu perlindungan yang paralel dengan hak ekonomi penciptanya. Untuk lagu dan buku misalnya hak cipta dilindungi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 70 tahun ini dimaksudkan oleh pembuat UU sebagai hak bagi para ahli waris pencipta, karena pencipta telah meninggal dunia. Logikanya bagaimana mungkin bisa dibuat suatu perjanjian pengalihan tanpa batas waktu secara absolut, sementara hak pencipta sendiripun dibatasi jangka waktu. Berdasarkan UU Hak Cipta, dan juga berbagai praktik internasional pasca jangka waktu yang disebutkan di atas maka oyek hak cipta tersebut menjadi public domain, sehingga bebas digunakan oleh siapapun. (lihat putusan Mahkamah Agung AS tanggal 25 April 2022 dalam perkara lagu You Raise Me Up. Supreme Court of the United State (SCOTUS) telah memenangkan Josh Groban dengan alas hukum public domain). Ketiga, di dalam obyek hak cipta selain terkandung hak ekonomi, juga terdapat hak moral. Hak moral diatur dalam UU Hak Cipta pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri 222 pencipta. hak moral pencipta mencakup hak: mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal. IV. PEMBATASAN Seperti telah dikemukakan, berbeda dengan hak milik kebendaan lain, hak cipta adalah hak ekslusif yang di dalamnya terkandung 2 unsur penting yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi pencipta meskipun ekslusif tetapi tetap dibatasi, jangka waktu, dan akan menjadi public domain setelah jangka waktu terpenuhi. Menyamakan secara absolut Hak Cipta dengan obyek kebendaan pada umumnya, sesungguhnya merupakan konstruksi berpikir hukum yang tidak tepat dan keliru dan tidak memahami prinsip hak cipta. Hak cipta dan Kekayaan intelektual pada umumnya adalah bidang hukum baru yang bersifat multi rezim yang beralaskan pada general principle of IP laws. Hal yang ingin dilindungi UU Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta. Oleh karena itu apabila ada perikatan yang secara absolut mengklaim dan melarang pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya sepanjang masa tanpa batas waktu, adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip Kekayaan intelektual itu sendiri yang berbasiskan jangka waktu. Di sinilah esensi UU Hak Cipta membatasi jual putus itu selama 25 tahun. Reversionary right ini justru sesuai dengan amanat konstitusi kita, mengingat UU Hak Cipta dikonstruksikan untuk melindungi kreativitas anak bangsa sekaligus creativity of country level. Bagamaina mungkin para kreator anak bangsa akan menghasilkan karya cipta berkualitas, jika hak ekonominya tidak dilindungi dan terbelenggu oleh perikatan masa lalu. 223 Masa di mana posisi mereka lemah dan dan yang mereka peroleh dinilai keekonomian saat itu, padahal obyek hak cipta lagu itu “abadi” bisa terus hadir di platform digital bahkan dirilis ulang dan terus diomersialkan. Saat ini banyak sekali lagu lawas yang populer lagi bahkan ditonton miliaran viewers. Viewers ini justru identik dengan revenue dan hak ekonomi bagi pemilik kanalnya. Sebagai contoh Lagu Can't Help Falling in Love yang dipopulerkan Elvis Presley, di platform youtube official Elvis lagu lawas ini sudah ditonton 336 juta viewers dengan 2,6 juta lebih subscribers, belum lagi di kanal-kanal lainnya. Lagu ballad pop ini punya sejarah panjang, karena justru melodinya saat ini sudah berusia 238 tahun, karena diciptakan pada tahun 1784 oleh Jean-Paul-Égide Martini (hidup 1741– 1816) dengan judul lagu Plaisir D'amour. Contoh “keabadian” lainnya adalah lagu My Way yang seringkali menjadi lagu “wajib” generasi Baby Boomers. Lagu yang liriknya ditulis Paul Anka berasal dari lagu aslinya dalam Bahasa Perancis yang diciptakan Claude Francois dan Jacquest Revaux dengan judul "comme d'habitude". My Way Versi Frank sinatra dirilis awal tahun 1969, lagu tersebut langsung menjadi lagu nomor satu di Amerika serikat, dan di Inggris waktu itu dan tetap popular hingga kini di berbagai negara termasuk Indonesia. Demikian juga dengan lagu fenomenal tanah air Widuri. Lagu "Widuri" yang dirilis pada tahun 1977 dan tetap banyak dinyanyikan serta eksis di platform digital saat ini. Lagu lawas yang tetap popular lainnya misalnya Juwita Malam yang diciptakan Ismail Marzuki sekitar tahun 1948, dan dibawakan oleh Sam Saimun. Lagu balada dengan lirik luar biasa dan fenomenal yang sanggup membawa pendengarnya membayangkan suasana di sebuah kerata api itu dicover banyak penyanyi dan tetap popular. Tetapi di satu sisi keluarga anak cucu penciptanya hidup dalam kesulitan. Putri tunggal Sang Maestro musik tanah air itu, saat ini harus berjualan es dan makanan ringan di sekolahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tingggal di rumah kontrakan. (SINDOnews.com pada Kamis, 16 Maret 2017). Contoh lain “keabadian” dan potensi ekonomi sebuah lagu, adalah lagu anak-anak Baby Shark, Sebagaimana dilansir Statista.com, lagu Baby 224 Shark dinobatkan sebagai video lagu yang paling banyak ditonton di platform Youtube dengan viewers lebih dari 10,4 Miliar per Januari 2022. Bahkan data per Juni 2022 menunjukan terus merambat sampai 10,7 Miliar viewers dengan 35 juta likes. Baby Shark sendiri, berasal dari nyanyian api unggun pada abad ke 20. Menurut The New York Times, lagu dan karakter yang mendasarinya saat ini diyakini sudah menjadi public domain. Lagu ini kemudian dicover oleh Luis Fonsi dan diproduksi oleh Pinkfong, produser dan Label asal Korea Selatan, SmartStudy. Baby shark telah berkontribusi secara ekonomi dan sekaligus diplomasi budaya Korea Selatan. Data Pramborsfm.com menyebutkan per 1 Januari 2022 Baby Shark memiliki penghasilan bersih senilai 17,33 juta dolar AS atau setara dengan Rp 250 miliar. Korea Selatan juga adalah contoh negara yang sukses menjadikan industry music untuk ekonomi digitalnya. Grup music BTS misalnya telah berhasil menjadi Gerakan social global dan berkontribusi terhadap perekonomian Korea Selatan tidak kurang dari Rp 71 Triliun atau setara dengan 0,5% dari ekonomi Korea Selatan. Menilik potensi besar obyek hak cipta ini, maka kehadiran negara menjadi penting. Agar karya-karya besar ini tidak stagnan dan menjadi tidak produktif karena terlanjur dijual putus. Banyak lagu yang tersandera perjanjian jual putus yang membuat penciptanya tidak bisa berbuat apapun atas lagu itu, Oleh karena itu saatnya terjadi kolaborasi mutualistik antara pencipta dan hak terkait untuk menyongsong kebangkitan musik digital masa depan berbasis prinsip general reversionary right ini yang juga dipraktikan di berbagai negara. Bahwa semua perjanjian tidak saja dibatasi oleh UU, ketertiban umum, kesusilaan tapi juga oleh, kepatutan, asas itikad baik bilijkheid dan redelijkheid. Negara secara progresif telah mengoreksi adanya isi perjanjian yg secara hakekatnya justru bertentangan dengan asas Hak Cipta itu sendiri. Apakah adil kondisi seorang pencipta pada saat semua orang bisa mengkomesialisasikan secara sangat masif diplatform digital sementara yang bersangkutan justru tidak bisa membuat chanel untuk lagunya sendiri karena terdampak perjanjian masa lalu. UU ini justru 225 berasas lex constituendum progresif merespon transformasi digital. Hal ini menjadi fair karena yg dikembalikan adalah hak ekonominya tanpa mengusik hak produser sebagai pemilik hak terkait atas master dan hasil rekaman yang telah dibuatnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan UU Hak Cipta yaitu 50 tahun sebagai pemilik hak terkait. V. PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN Persoalan itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap perjanjian atau persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Putusan Mahkamah Agung Belanda pada 9 Februari 1923 merumuskan atau memperjelas apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Putusan ini menyatakan perjanjian harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (redelijkheid) dan kepatutan (billijkheid). Prof Mr Wery seorang guru besar hukum Belanda menjelaskan bahwa kewajaran ialah yang dapat dimengerti oleh intelek dan akal sehat, dengan budi pekerti. Sedangkan, kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menunjuk pada norma tidak tertulis yang disebut objektif, sebab esensinya bukan kewajaran dan kepatutan menurut para pihak masing-masing tanpa sesuai pendapat umum. Dengan demikian, para pihak bukan hanya terikat pada kata-kata perjanjian itu saja, tetapi juga pada iktikad baik. Di sinilah pentingnya memperhatikan general principle of law yang berlaku universal. Norma tentang pembatasan jual putus merupakan intervensi negara untuk melindungi warga negaranya yang merupakan kreator anak bangsa berbasiskan itikad baik. Jika pasal ini hilang, maka akan terjadi kekosongan implementing legislation dari pasal 28 UUD 1945 dalam melindungi para kreator dan penjaga asas itikad baik. VI. HAK CIPTA DAN TRANSFORMASI DIGITAL Dunia sudah berubah drastis. Komersialisasi musik dan lagu telah berubah total. Peran yang serba midle seperti CD, VCD, tergantikan dengan peran platform digital dan cloud. Kesuksesan bisa diraih dengan jalan lapang melalui platform digital yang menghasilkan 2 hal sekaligus: Popularitas 226 tanpa batas (cross border) dan revenue ekonomi. Seorang seperti Budi Doremi, Band Armada, Penyanyi Via Vallen dll adalah contoh sukses. Platform digital juga sangat akurat, karena semua kalkulasi keekonomian diukur oleh data dan sistem digital yang agregasinya bisa dicek setiap saat. Fenomena digital juga menunjukan perubahan pola signifikan. Berbagai bisnis yang semula didominasi hubungan antar badan usaha (B2B) saat ini cenderung dilompati secara digital menjadi badan usaha langsung ke individu (B2I dan B2C). Hal ini berlangsung untuk banyak hal, mulai konsumen yang berlangganan kuota data, cloud storage, dan tentunya termasuk hubungan komersial para kreator musik dengan platform digital dalam mempublikasikan karya ciptanya. Oleh karena itu, pilihannya adalah apakah kita akan bertransformasi atau terdisrupsi. Oleh karena itu kolaborasi beralas fairness antara produser, pencipta, dan hak terkait seperti musisi, penyanyi, produser rekaman/fonogram dll, perlu dibangun dengan itikad baik dan tidak terbelenggu perikatan masa lalu yang tidak seimbang karena posisi lemah pencipta. Regulasi yang dibuat ini selain untuk melindungi bangsa dan negara, juga untuk menciptakan fairness bagi para pelaku bisnis digital. Menghadapi realitas ini, negara memang tidak mungkin melakukannya dengan langkah biasa-biasa saja, termasuk dalam pembuatan regulasi. Sikap rigid dan konservatif atau membiarkan regulasi yang menghambat transformasi dan kreativitas, akan berdampak pada ketertinggalan dan membuat kita terdisrupsi. Untuk itu pola pikir hukum transformatif progresif sangat diperlukan apalagi saat ini kita telah memasuki Industry 5.0 Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran saat ini tengah mengembangkan Teori Hukum Transformatif, sebuah teori hukum yang memandang hukum tidak semata berfungsi untuk ketertiban, kepastian, dan keadilan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi untuk kemanfaatan bangsa dalam menghadapi revolusi digital yang tidak dapat dibendung. Teori ini merupakan turunan dan pengembangan Teori Hukum Pembangunan yang digagas tokoh 227 hukum internasional Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum progresif dan realistis Mochtar Kusumaatmadja telah terbukti diikuti negara-negara di dunia, diadopsi dalam konvensi hukum laut, dan diakui sebagai revolusi logika hukum global. Bertambahnya luas laut Indonesia menjadi dua setengah kali lipat, perlakuan khusus bagi negara di bidang hukum investasi adalah bukti nyata penerapan hukum progresif ini. VII. PENGUJIAN PASAL 18, PASAL 30 DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA Pasal-pasal yang diujikan meliputi Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 30 Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hal ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 122 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Pasal-pasal ini diuji dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berkenaan dengan hal tersebut maka mari kita cermati pasal-pasal konstitusi ini secara obyektif. Pertama, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Hak atas 228 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini justru selaras dan menjadi payung terhadap pasal yang diujikan. Karena secara filosofis pasal konstitusi ini mengamanatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang selama ini justru tersimpangi dengan perjanjian jual putus yang telah menempatkan pencipta dan produser sebagai pembeli pada posisi yang tidak seimbang. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa obyek hak cipta adalah berbeda dengan obyek dan hak kebendaan biasa. Konstitusi kita juga telah secara komprehensif menyatakan pada pasal 28D ayat (2) “Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Meskipun perikatan hukum jual-beli tidak identik dengan perjanjian kerja, tetapi konstitusi secara jelas mengamanatkan perlakuan yang adil dan layak dalam memperoleh imbalan bagi warga negaranya. Kedua, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal ini juga menjadi dasar dan umbrella legislation dari pasal yang diuji. Pasal konstitusi ini secara tegas ingin melindungi hak-hak warganegara, termasuk hak para pencipta lagu dan buku dari pengambil-alihan berbasiskan perjanjian yang tidak seimbang dan bertentangan dengan General Principle of Intellectual Property Law. 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, juga sejalan dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketiga, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa pasal-pasal yang diuji juga tidak bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) Konstitusi, karena justru para penciptalah yang selama ini hak-haknya teringkari oleh perjanjian jual putus. Apalagi jika dihubungkan 229 secara komprehensif sistematik dengan pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan pasal 28I ayat 5 UUD 1945 yang mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. UU Hak Cipta adalah implementasi dari norma ini. Bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi karena norma ini justru merupakan implementasi dan wujud negara melindungi hubungan bisnis agar berdasar prinsip itikad baik. Jika pasal ini dihapus justru tidak ada implementasi kokoh norma Konstitusi khususnya di bidang Hak cipta dan Negara akan absen dalam melindungi para kreator khususnya pencipta lagu dan penulis buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya. VIII. KONKLUSI 1. Penerapan prinsip hukum Reversionary Right atau pembatasan jual beli putus bukanlah hal baru. Karena sudah terdapat contoh pengaturan dan praktik di negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual seperti Inggris, Amerika, Kanada dll, yang sudah menerapkan prinsip ini sejak tahun 1911 (di Inggris). 2. Hukum dan praktik di dunia membedakan obyek hak cipta dengan obyek kebendaan lainnya. Hal ini berdampak pada bentuk perikatan atas obyek itu termasuk pengalihan terhadap pihak ketiga. Karena obyek hak cipta selain melekat di dalamnya hak moral, kepemilikannya juga dibatasi waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal. Obyek hak cipta seperti lagu juga dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa orang tanpa menghambat satu sama lain, juga memiliki unsur “keabadian” karena dalam waktu atau dekade tertentu akan bisa dirilis ulang. 3. Prinsip yang tertuang di dalam UU Hak Cipta ini tentu saja tidak 230 dapat digeneralisasi terhadap perikatan jual beli dengan obyek kebendaan lain di luar pasal 18, pasal 30 Jo pasal 122 UU Hak Cipta, di mana perjanjiannya tidak mengenal reversionary right dan tidak boleh diganggu-gugat. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa reversionanry right sejalan dengan praktik negara-negara lain, hanya berlaku untuk obyek hak cipta Buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dan tidak untuk obyek kebendaan lainnya. 4. Bahwa yang kembali ke pencipta pasca 25 tahun adalah hak ekonomi penciptanya karena hak moral sesuai UU memang tetap melekat pada pencipta atau ahli warisnya. Produser tetap memiliki hak ekonomi sebagai hak terkait sesuai jangka waktu UU Hak Cipta. Apabila dilakukan komersialisasi pasca 25 tahun, karena hak ekonominya sudah beralih lagi kepad pencipta, maka pencipta akan mulai lagi memperoleh hak ekonomi, tetapi produser tetap juga akan memperoleh hak ekonomi sebagai hak terkait sampai batas waktu 50 tahun sesuai ketentuan UU Hak Cipta. 5. Saat ini model komersialisasi lagu, Buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, sudah berubah seiring transformasi digital. Khusus untuk lagu justru potensi massif dan signifikan yang membayari hak ekonomi adalah platform digital. Bahwa kolaborasi mutualistik antar semua pencipta dan hak terkait penting untuk menghasilkan lagu berkualitas dan revenue ekonomi, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional. UU Hak Cipta memiliki misi dan visi jauh ke depan, sejalan dengan revolusi industri yang demikian cepat bergulir berbasis transformasi digital. Sumber revenue yang semula adalah hasil penjualan CD VCD dan performasi semata, saat ini berubah menjadi revenue dari platform digital 6. Bahwa ketentuan pasal 18, pasal 30 jo. pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan konstitusi karena norma ini justru merupakan implementasi dan wujud negara melindungi para 231 pencipta berdasar prinsip itikad baik dan kepastian hukum. Jika pasal ini dihapus justru tidak ada implementasi kokoh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan di bidang Hak cipta Negara akan absen dalam melindungi para kreator. 2. Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M. Hum. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Sistem hukum Indonesia adalah keseluruhan aturan-aturan hukum Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis yang terdiri dari komponen- komponen yang meliputi substansi hukum yang terdiri dari asas hukum dan norma hukum, struktur hukum dan budaya hukum Indonesia yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Aturan-aturan hukum terkait Hukum Benda yang merupakan bahagian dari Hukum Perdata yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan aturan-aturan di luar keduanya yang diatur secara sporadis, termasuk tentang Hak Cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta, yang merupakan sub sistem dalam sistem hukum nasional (Indonesia). Oleh karena itu perbincangan tentang hak cipta tak terlepas dari hukum benda yang merupakan bagian dari hukum perdata dan sumber- sumber hukum materil lainnya, seperti asas- asas hukum, faktor kesejarahan, faktor sosiologis dan kuktural yang semua itu terjelma dalam Ideologi Pancasila sebagai Filosofische Grondslag, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. A. TENTANG BENDA Pengertian benda secara normatif, dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek (dikuasai) sebagai harta kekayaan. Dapat dikuasasi sebagai obyek hak milik, obyek harta kekayaan (property), sedangkan yang dapat menjadi obyek harta kekayaan itu tidak hanya benda berwujud atau barang (goederen), tetapi juga benda tidak berwujud atau hak (regten). 232 Dalam Undang-Undang/Hukum Perdata Jerman (1900) digunakan istilah "sache" untuk menyebutkan barang atau benda berwujud. Sedangkan Undang-undang Perdata Austria (1811) kata "sache" digunakan dalam arti yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang bukan "personal" (bukan subyek hukum) dan dipergunakan oleh manusia". Burgerlijk wetboek atau KUH Perdata Belanda untuk istilah “benda” atau “kebendaan” frasa yang digunakan adalah “zaak” atau “zaaken” yang kemudian kitab undang-undang itu diberlakukan di Indonesia pada tanggal 30 April 1847 yang dimuat dalam Staatblad No. 23 dan dipakai tidak hanya untuk menyebutkan benda yang berwujud saja (barang), tetapi juga dipergunakan untuk menyebutkan benda tidak berwujud yang sering pula diterjemahkan menjadi hak (regten). Teks asli Pasal 499 BW berbunyi: “De wet verstaat door zaken alle goederen en regten welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn”. Prof Soebekti menerjemahkannya kalimat “De wet verstaat” berarti “Menurut paham undang-undang”. Artinya tak boleh menggunakan paham lain. Tak boleh menggunakan pendekatan lain, tak boleh menggunakan paradigma lain, selain undang-undang atau wet. Selanjutnya secara keseluruhan Prof.Subekti menerjemahkan Pasal itu menjadi, “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan (zaken) ialah, tiap-tiap barang (goederen) dan tiap- tiap hak (regten) yang dapat dikuasai oleh (mungkin lebih tepat kata oleh diganti dengan kata “dengan”) hak milik. Di balik redaksi Pasal 499 KUH Perdata yang diawali dari frase “De wet verstaat”, tersembunyi 3 (tiga) asas atau prinsip yakni: 1. Prinsip Tertutup 2. Prinsip Pemisahan 3. Prinsip Penguasaan. Ketiga prinsip itu sekaligus sebagai sebagian dari karakteristik Hukum Benda. Prinsip p e r t a m a hendak menjelaskan, bahwa untuk mengukur sesuatu itu masuk dalam kualifikasi benda atau tidak, harus diukur berdasarkan paham undang-undang, tak boleh menggunakan pendekatan 233 lain. Misalnya pendekatan ilmu fisika. Jika benda diukur berdasarkan paham ilmu fisika maka, benda dirumuskan sebagai tiap-tiap sesuatu yang dapat menempati ruang yang terdiri dari benda padat, benda cair dan gas. Tapi Pasal 499 KUH Perdata menegaskan bahwa benda yang dimaksud oleh Ilmu Fisika itu, tak bisa dipakai untuk merumuskan benda menurut konsep hukum perdata. Manusia adalah benda menurut ilmu fisika, tapi tidak menurut paham undang-undang, karena manusia tak dapat dijadikan sebagai obyek atau dikuasai dengan hak milik. Oleh karena itu frase “dapat” (kunnen) menjadi penting artinya, karena ia menjadi parameter. Parameter untuk menentukan kualifikasi sesuatu itu masuk dalam kategori benda atau bukan benda. Kalau “dapat” dikuasai dengan hak milik berarti sesuatu itu benda, jika “tidak dapat”, maka ia bukan benda. Prinsip kedua, yakni prinsip pemisahan. Jika pasal 499 KUH Perdata itu kita balik rumusannya atau kita beri penegasan, maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut; “Tiap-tiap yang dapat dikuasai dengan hak milik (welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn) itu adalah benda atau kebendaan (zaken) dan benda terdiri dari barang (goederen) dan hak (regten)”. Barang adalah benda dan hak adalah benda juga. Barang dapat dikuasai dengan hak milik dan hak juga dapat dikuasai sebagai hak milik. Keduanya dapat dilindungi secara tersendiri. Pasal 499 KUH Perdata memisahkan di antara keduanya. Jika ketentuan Pasal 499 itu dihubungkan dengan Pasal 503 KUH Perdata yang berbunyi; “Zaken zijn ligchamelijk of onligchamelijk” yang artinya, “Tiap-tiap kebendaan bertubuh (berwujud) dan kebendaan tidak bertubuh (tidak berwujud. Menurut Prof.Mahadi, kebendaan bertubuh (berwujud) itulah yang disebut sebagai barang (goederen) dan kebendaan tidak bertubuh (tidak berwujud), itulah yang disebut sebagai hak (regten). Jadi ada pemisahan antara barang dan hak yang keduanya adalah benda. Beberapa contoh yang disebutkan KUH Perdata sebagai kebendaan bertubuh ((ligchamelijk) atau barang (goederen) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 512, 514, 515 seperti rumah, perkakas rumah, mebel, dan lain-lain sedangkan tentang benda tidak bertubuh (onligchamelijk) atau hak (regten) sebagaimana 234 yang diatur dalam pasal 511. Pasal 511 KUH Perdata menyebutkan beberapa benda tak berwujud yaitu: bunga uang, piutang dan hak tagih, sero atau saham sebagai benda bergerak. Prinsip ketiga, adalah prinsip penguasaan. Benda atau hak kebendaan itu baru ada jika obyek itu dapat dikuasai sebagai hak milik. Hak kebendaan atas tanah baru ada jika tanah itu dapat dikuasai sebagai hak milik, meskipun bentuk penguasaannya tidak selamanya dalam bentuk hak milik, bisa dalam bentuk HGU, HGB atau Hak Pakai. Tanah, air, udara, baru dapat diterima sebagai benda, jika ia dapat dikuasai dengan hak milik. Air yang mengalir di sungai, jika tak dapat dikuasasi dengan hak milik, bukanlah benda menurut paham undang-undang. Air yang tergenang di laut dan danau bukanlah benda, jika tak dapat dikuasasi dengan hak milik. Begitu juga udara yang berisikan oksigen yang memenuhi ruangan bukanlah benda. Cahaya matahari yang menerangi bumi memancarkan sinar ultra violet yang menghasilkan proses potosintesis dan energi panas bukanlah benda. Alam pikiran yang tinggal di dalam alam hayal atau mimpi bukanlah benda. Kapan semua itu bisa menjadi benda, jika ia dapat dikuasai sebagai hak milik. Air yang mengalir di sungai atau danau dan laut jika disuling dan dibersihkan lalu dikemas dalam botol minuman atau dialirkan ke rumah-rumah, pemukiman, hotel dan rumah sakit, dan dapat dikuasasi sebagai hak milik, barulah kemudian air itu dikualifikasikan sebagai benda. Begitu juga udara yang mengandung oksigen melalui berbagai proses kemudian ditempatkan ke dalam tabung oksigen, dan dapat dikuasai sebagai hak milik barulah kemudian udara itu dapat dikualifikasikan sebagai benda. Energi matahari, energi panas bumi, dengan berbagai proses dapat disimpan menjadi tenaga listerik dan dapat dikuasai sebagai hak milik, barulah kemudian ia dapat dikualifikasikan sebagai benda. Konsekuensi dari sesuatu yang disebut benda, maka ia dapat ditransaksikan, dapat dialihkan, seluruhnya atau sebagian tergantung jenis bendanya. Kalau hak cipta dapat dipastikan tak dapat dialihkan seluruhnya, karena ada dari bagian hak cipta itu yang tak dapat dialihkan yaitu hak moral. 235 Khayalan, ide atau buah pikiran yang tersimpan dalam rekaman jaringan syaraf otak, baru dapat diterima sebagai benda jika telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dikuasasi sebagai hak milik. Untuk karya dalam bentuk musik dan lagu, baru dapat dikualifikasikan sebagai benda, jika karya musik dan lagu itu sudah dapat diperdengarkan, sudah ada notasi, arensemen, lirik dan sebagainya dan dapat dikuasai sebagai hak milik. B. HAK KEBENDAAN SEMPURNA Sebelum penelusuran lebih jauh tentang keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, maka ada baiknya jika terlebih dahulu kita uraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak kebendaan. Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu: 1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang menguasainya. 3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi, mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar (pemilik) hak cipta karya musik dan lagu memfiduciakan hak ciptanya, kemudian hak cipta (hanya hak ekonomi) itu dialihkan kepada produser rekaman untuk memproduksi karyanya, maka di sini hak pemegang fiducia itu 236 masih melekat pada hak cipta (baca: hak ekonomi) yang dialihkan kepada pihak produser rekaman. Hak pemegang fiducia mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak produser rekaman yang memperoleh hak kemudian. 4. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan). Pemegang hak kebendaan melalui jaminan kebendaan (misalnya, fidusia) akan didahulukan pemenuhan pembayarannya sebagai kreditur preference, jika dibandingkan dengan pihak ketuga lainnya yang tidak memegang hak kebandaan. 5. Terdapat gugat kebendaan terhadap setiap orang yang menguasasinya dengan cara melawan hak. 6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang menguasasi benda itu (bescikkingsbevoegheid), vide Pasal 584 KUH Perdata). Ciri-ciri (zakelijke karakter) yang disebut terakhir ini, tak dapat dilakukan untuk hak cipta secara utuh, tapi hanya terbatas pada hak ekonomi. Sedangkan hak moral tak dapat dialihkan. Pemegang hak moral dan hak ekonomi sekaligus adalah pemegang hak kebendaan (atas cipta) yang sempurna. Oleh Prof. Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu: Pertama, adalah hak kebendaan yang sempurna. Kedua, hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak milik. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik. Oleh karena itu pemegang hak eknomi saja tidak memiliki karakter hak kebendaan ((zakelijke karakter) secara penuh (sempurna) sebagai subyek yang memiliki kewenangan penuh menguasasi benda itu (bescikkingsbevoegheid). Tak boleh ada pengecualian, karena mengenai hak cipta telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri sebagai lex 237 specialis. Menurut Mariam Darus, Asas yang dianut oleh hukum benda bersifat memaksa (dwingensrecht beginselen), artinya tak boleh di kesampingkan kecuali telah ada norma-norma khusus yang telah menentukan pengecualian itu. Masih menurut pandangan Prof. Mariam Darus Badrulzaman, yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik (eigendomsrecht), vide Pasal 570 KUH Perdata, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Untuk Hak- hak atas tanah Prof. A.P. Parlindungan menggunakan istilah hak terkuat dan hak terpenuh untuk menyebutkan hak yang sempurna itu. Beliau mengatakan, “jika dibandingkan dengan hak milik atas tanah, maka hak guna banguanan, hak guna usaha dan hak pakai kalah kuatnya dan kalah penuhnya jika dibandingkan dengan hak milik atas tanah. Begitupun, Prof.A.P. Parlindungan berpendapat, Hak milik harus menjalankan fungsi sosialnya. Kembali kepada hak cipta. Pertanyaannya adalah; Apakah hak cipta dapat dikuasai dengan hak milik? Jawabnya dapat. Hak cipta dapat dikuasai sebagai hak milik, tapi oleh pencitanya saja. Itulah yang disebut sebagai hak eksklusif. Selain pencipta tak dapat memiliki hak eksklusif itu. Sebagai pemegang hak milik, pencipta adalah pemegang hak absolut yang sempurna, pemegang hak kebendaan (right in rem/zakelijkrecht) yang bersifat absolut yang terkuat dan terpenuh. Penerima pengalihan hak hanya sebagai pemegang hak perorangan yang bersifat relatif (right in persona) yang bersifat terbatas. Karena ada hak yang tak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun yaitu hak moral (moral right) yang merupakan satu kesatuan (accessie beginselen) dengan hak ekonomi (economics right). Jika demikian, dapatkah hak ekonomi (economics right) saja yang dialihkan? Jawabnya, dapat, akan tetapi hak moral (moral right) yang tak dapat dialihkan itu tetap akan mengikuti hak ekonomi (economics right) yang dialihkan itu. Oleh karena itu pengalihan hak ekonomi (economics right) itu harus dicatatkan, harus didaftarkan (sekalipun hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif-negatif), sebab untuk lahirnya hak kebendaan (right in 238 rem/zakelijkrecht) harus memenuhi azas publisitas. Pemenuhan asas publisitas adalah wujud dari pengakuan umum tentang adanya hak kebendaan. C. HAK CIPTA SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD Merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata Indonesia, maka dapat dipastikan hak cipta itu adalah benda. Meskipun KUH Perdata tidak ada menyinggung tentang Hak Cipta dalam pasal-pasalnya. Hak cipta itu merupakan harta kekayaan yang bersifat immaterial yang dapat dikuasasi sebagai hak milik. Berikut ini kami kutipkan pandangan Pitlo, “Hebben, behoren zij wederom net als de vorrdering tot de in art 555 (vijf honderd vijf en vijftig) vermelde "rechten" enkunen zij dus zelf tot voorwerp van een zakelijrecht dienen. Een idee is geen zaak, het recht op een idee well, een uitvinding kan men niet verpander, well het octrooirecht. Zoo kan men ook aandelen in enn N.V. (Naamloze Vennootschap) en enn B.V. (Besloten Vennootschap) tot object van vruchtgebruik maken artt 2:88 (twee: acht en tachtig) en 2:197 (twee: honderd zeven en negentig) of van pandrecht artt 2:89 (twee: negen en tachtig) en 2:198 (twee: honderd acht en negentig). De regels vorr de overdracht, de verponding en van de rechten op immateriele goederen, ofschoon grotendells in de genome de bijzondere wetten geschreven maken deel uit van het zakenrecht. Maksudnya: "Serupa dengan hak tagih, hak immaterial tidak mempunyai barang sebagai obyek. Juga serupa seperti hak tagih, hak immaterial termasuk kedalam "hak-hak" yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu hak immaterial itu sendiri obyeknya tidak semuanya yang bukan kebendaan, tapi hak atas buah pikiran adalah benda, sesuatu penemuan tak dapat kita gadaikan, tapi hak paten dapat; saham-saham dalam sesuatu Perseroan Terbatas dapat kita alihkan dengan hak bagi hasil; saham-saham itu dapat digadaikan. Aturan-aturan tentang penyerahan, tentang penggadaian dan lain-lain hak-hak immaterial (yang wujudnya telah ada=barang), meskipun terdapat dalam Undang-Undang khusus, adalah bagian dari hukum benda. Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Prof. Mahadi mengemukakan pandangannya. "Bahwa buah pikiran, hasil otak manusia (menslijke idean, voortbrengselen van de menselijke geest) dapat pula menjadi obyek hak obsolut". Hak atas buah pikiran (het recht op een idee well) itu adalah benda, itulah yang kemudian menjadi karya dalam bidang bidang ilmu pengetahuan 239 yang dilindungi sebagai hak cipta (auteursrecht). Het recht op een idee well, jika diproses melalui belahan otak kiri (kecerdasan intelegensia) menghasilkan Sciences (ilmu pengetahuan) dan Het recht op een idee well jika diproses melalui belahan otak kanan (kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual) akan melahirkan karya seni dan sastra. Baik karya dalam bidang ilmu pengetahuan, maupun karya dalam bidang seni dan sastra, ketiganya dilindungi sebagai auteursrech atau copyright (Hak Cipta). Pengertian tentang Hak cipta (auteursrech) tidak ditemukan dalam KUH Perdata yang disyahkan berlakunya di Wilayah Kolonial Belanda (Indonesia sekarang) pada tahun 1847. Harus dipahami bahwa, sejarah penyusunan kodifikasi Hukum Perdata yang tertuang dalam BW memakan waktu yang panjang, sehingga khusus mengenai benda tidak berwujud seperti tentang surat-surat berharga dan hak kekayaan intelektual belum sempat diatur dalam KUH Perdata. Jadi BW Indonesia (30 April 1847) adalah kodifikasi Hukum Perdata yang belum selesai. Itulah sebabnya kemudian terbit KUH Dagang (wetboek van Koophandel) beberapa tahun kemudian (17 Juli 1938) sebagai lex specialis. Pengaturan menenai hak kebendaan tidak berwujud seperti surat- surat berharga diatur dalam KUH Dagang. Demikian pula pengaturan benda tidak berwujud tentang Hak Cipta, diterbitkan setelah 65 tahun kemudian diberlakukannya KUH Perdata, yaitu Auteurswet tahun 1912 yang diundangkan dalam Staatblad No.600, Tanggal 23 September 1912 yang juga merupakan lex specialis dari KUH Perdata. Meskipun merupakan lex specialis dari KUH Perdata, Hak Cipta bersama degan hak paten dan hak merek oleh Prof. Sri Soedewi dikatakannya hak-hak itu tetaplah dimasukkan dalam lingkup zaak, sebagaimana dimaksudknan oleh Pasal 499 KUH Perdata. Penegasan "tiap-tiap hak dan tiap- tiap barang yang dapat menjadi obyek atau dapat dikuasai dengan hak milik", sudah cukup dijadikan alasan untuk menempatkan bahwa Hak Paten, Merek dan Hak Cipta, sebagai benda tidak berwujud (regten). Pandagan Prof. Soedewi didukung oleh pandangan Prof.Mahadi yang mengatakan, “Buah pikiran bukan merupakan benda material (stoffelijk voorwerp) dan Ia juga bukan hak subyektif dalam bidang hukum kekayaan 240 (noch een subyektief vermogensrecht), ketika ia hanya berupa buah pikiran saja”. Namun demikian, ketika buah pikiran itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, atau setidak-tdaknya dapat diperlihatkan (seperti karya lukisan) atau diperdengarkan (seperti karya musik dan lagu) maka ia dapat dikategorikan sebagai regten yang merupakan bahagian dari zaaken. Sebaliknya, jika wujudnya belum ada, masih dalam alam idea, ia tidak termasuk ke dalam rumusan benda dalam Pasal 499 KUH Perdata dan oleh sebab itu pula ia tidak termasuk kedalam rumusan hak benda (zakelijk recht). Misalnya ada orang yang menciptakan lagu, lagu itu harus dapat diwujudkan, ditulis dalam notasi beserta liriknya dan dapat diperdengarkan. Dengan begitu lagu itu dapat dilindungi sebagai hak Cipta, hak atas benda tidak berwujud. Ketika karya lagu dan musik itu difiksasikan dalam bentuk Piringan HIiam, cassets, compact disc atau disuntikkan ke dalam platform digital, maka akan tampak benda nyatanya yang disebut sebagai barang (goederen). Yang dilindungi sebagai hak cipta bukan barangnya, bukan benda-benda itu, tetapi haknya. Hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan Hak Cipta. D. UU HAK CIPTA SEBAGAI LEX SPECIALIS DARI KUH PERDATA. Begitupun untuk pernyataan ini Prof. Mahadi mengajak kita untuk membaca uraian berikut ini sebagai alasan yang perlu dipahami. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat demikian kata Prof. Mahadi, Pitlo menulis tentang itu sebagai berikut: De regels vorr de overdracht, de verpanding en van de rechten op immateriele goederen, ofschoon grotendells in de genoemde bijzondere wetten geschreven maken deel uit van het zakenrecht. Waar de bijzondere wet zwijgt, moeten wij de voor zaken in het algemeen gegeven be palingen toepassen".... ofsschoon zij evenmin als het vorderingsrecht enn "zaak" tot voorwerp Maksudnya (demikian terjemahan Prof. Mahadi): Aturan-aturan tentang penyerahan, tentang penggadaian dan lain-lain hak-hak kebendaan immaterial (yang wujudnya telah ada=barang), meskipun terdapat dalam Undang-Undang yang bersifat khusus, adalah bagian dari hukum benda. Untuk hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang yang bersifat 241 umum itu, harus kita pergunakan aturan-aturan yang dibuat untuk benda- benda itu". Hak-hak kebendaan immaterial lainnya yang wujudnya dalam bentuk barang telah ada (Van de rechten op immateriele goederen), yang tIdak diatur dalam KUH Perdata, berlakulah ketentuan-ketentuan khusus yang diatur di luar KUH Perdata. Itulah Auteurswet Staatblad 1912 No.600 yang kemudian diperbahrui sebanyak 5 kali (UU No.6 1982, UU No.7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan UU No,28 Tahun 2014) Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600 adalah sebagai Lex Specialis dari Burgerlijk Wetboek 1837. Oleh karena Hukum Benda meganut prinsip tertutup, maka apa yang sudah diatur dalam aturan khusus (lex specialis) tak boleh dibenturkan dengan apa yang telah diatur dalam undang- undang yang lebih umum (lex generalis). Jika ketentuan khusus itu berbeda dengan ketentuan yang umum, maka yang berlaku adalah kententuan khusus. Asasnya adalah lex specialis derogat legi generalis. Apalagi kemudian Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600, adalah ketentuan yang dibuat 65 tahun kemudian setelah BW. Karena itu berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW (lex posterior) akan dikesampingkan oleh aturan yang baru (lex priori) yang diatur dalam Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600. Karena itu sepanjang norma-normanya diatur dalam UU Hak Cipta, tak ada alasan untuk memberlakukan KUH Perdata, apalagi membenturkannya jika terdapat perbedaan. Yang terkahir ini sesuai dengan prinsip tertutup yang dianut oleh Sistem Hukum Benda dan itu bersifat memaksa (dwingensrecht). Misalnya, jika kapal yang ukurannya 20 M3 ke atas, oleh KUH Dagang (Pasal 314 KUH Dagang) ditetapkan sebagai benda tetap, maka tak boleh karena sifatnya yang dapat berpindah-pindah lalu dianggap berbenturan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUH Perdata yang karena sifatnya dapat berpindah lalu harus dikualifikasikan sebagai benda begerak. Jika UU Hak Cipta telah mengatur tentang adanya reversionary rights, pengalihan hak ekonomi itu hanya dibatasi sampai dengan 25 tahun saja, maka itu harus dibaca sebagai aturan khusus, yang harus ditaati, tak boleh dibenturkan 242 dengan norma-norma lain yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, yang tidak secara khusus mengatur tentang Hak Cipta. Ketentuan-ketentuan yang umum itu harus di kesampingkan. Selanjutnya menurut hemat ahli, jikapun seandainya dahulu pengaturan tentang Hak Cipta itu ditempatkan dalam KUH Perdata, pastilah ketentuan itu akan dicabut juga pasca Indonesia merdeka. Seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap ketentuan tentang Perkawinan, Ketentuan tentang Hak-hak atas Tanah, Ketentuan tentang Hypotheek yang semuanya dimuat dalam KUH Perdata. Ketentan tentang Perkawinan dicabut dan diganti dengan UU No. 1 Tahun 1974, Ketentuan tentang Hak-hak atas tanah dicabut dan digantikan dengan UU No. 5 Tahun 1960, demikian juga ketentuan tentang hipotheek sepanjang mengenai tanah dan bangunan dicabut dan digantikan dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Oleh karena ketentuan tentang Hak Cipta, tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, maka tak ada ketentuan yang mencabutnya. Ketentuan Hak Cipta diatur dalam UU tersendiri yakni Auteurswet 1912 Staatblad No 600, dan dicabut melalui UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu mustahil kita memberlakukan ketentuan KUH Perdata untuk hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam Auteurswet 1912 Staatblad No 600 yang kemudian dicabut dengan UU No. 6 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui sebanyak 5 kali samai dengan tahun 2014. E. KARAKTERISTIK HAK CIPTA SEBAGAI BENDA Hak cipta berbeda dengan hak kebendaan lainnya. Hak cipta memiliki karakter tersendiri. Hak cipta itu memiliki karakter; 1. Sebagai hak eksklusif pencipta, hanya pencipta saja yang memilikinya. 2. Pada hak cipta terdapat dua hak yang menyatu, yaitu hak moral dan hak ekonomi. 3. Pada hak cipta terdapat Pembatasan Jangka Waktu Kepemilikan. Karater yang pertama, sebagai hak eksklusif pencipta itu bermakna bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta. Orang lain selain pencipta 243 tak dapat memilikinya. Oleh karena itu hak cipta tak bisa disamakan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Sejalan dengan itu, maka pengaturan hak ciptapun tak dapat tunduk pada peraturan hukum benda secara umum. Itulah sebabnya dalam KUH Perdata Austria tidak semua hak dimasukkan dalam pengertian zaak. Hak-hak atas barang immateriel (rechten op immateriale goederen) tidak termasuk zaak, bahkan hak paten (octroirecht), hak merek (merkentrecht), hak cipta (auteursrecht)" tak termasuk dalam lingkup zaak. Bahkan di negeri Belanda, negeri asal KUH Perdata, dalam KUH Perdatanya yang baru (Niewe Burgerlijk Wetboek, 1992) hak-hak tersebut telah ditempatkan dalam satu buku, yakni buku ke-3 dan ke-5, yakni Hukum Properti Secara Umum dan Hak Bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan sekalipun tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkodifikasi, pengaturan tentang Hak Cipta, Merek dan Paten tetap diatur dalam bab tersendiri. Karakter kedua, dalam hak cipta terdapat dua hak yang saling melekat. Saling accessie satu sama lain dan tak dapat dipisahkan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Seumpama roh dengan tubuh. Jika roh tercabut dari tubuh, tak bisa lagi disebut sebagai manusia. Jika roh tercabut dari tubuh, roh akan berubah namanya menjadi Allahyarham atau arwah yang merupakan bagian dari manusia dan tubuh berubah namanya menjadi mayat atau jasad yang juga merupakan bagian dari manusia. Jadi, seperti manusia, maka Hak Cipta itu harus disebut satu nafas antara hak moral dan hak ekonomi. Hak moral saja adalah bagian dari hak cipta seumpama roh pada manusia, demikian pula hak ekonomi saja adalah bagian dari hak cipta seumpama jasad pada manusia. Analogi lain tentang Hak Cipta seperti cincin berlian yang terdiri batu berlian dan logam mulia sebagai pengikat berlian. Jika logam mulia sebagai hak moral, maka batu berlian sebagai hak ekonomi, keduanya disebut “cincin berlian”. Jika batu berlian saja tak dapat disebut sebagai cincin berlian, demikian juga jika logam mulia saja tak dapat disebut sebagai cincin berlian. Keduanya harus disatu padukan. Karena itu tak mungkin mengalihkan cincin berlian dengan jual beli putus, jika pemilik batu dan pemilik logam mulia dimiliki orang yang berbeda. Mustahil pula jika logam mulia tak dapat dialihkan dalam 244 keadaan bagaimanapun, lalu cincin itu dapat dialihkan hanya karena batu berlian dapat dialihkan. Apalagi pada logam mulia itu tersembunyi juga hak ekonomi. Artinya kalaupun batu berlian itu dialihkan, hak si pemilik logam mulia akan terus mengikuti. Begitulah perumpamaan untuk hak cipta, di mana antara hak moral dan hak ekonomi itu adalah merupakan satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan asas perlekatan yang dianut oleh hukum benda (accessie beginselen). Karakteristik yang ketiga, pada hak cipta terdapat jangka waktu penguasaan (hak ekonomi) sesuai dengan jenis-jenis ciptaannya. Ada yang dilindungi selama 50 tahun sejak saat diumumkan dan ada pula yang dilindungi selama 25 tahun (Pasal 59 UU No. 28 Tahun 2014) saat diumumkan. Kita ambil tenggang waktu yang tertinggi, misalnya untuk karya musik dan lagu dilindungi selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah penciptanya wafat (Pasal 58 UU No28 Tahun 2014). Pembatasan yang demikian tidak dijumpai dalam hak-hak atas benda lainnya terutama untuk benda berwujud. Hak kenikmatan yang diberikan kepada pencipta dibatasi, sekalipun pencipta sebagai pemilk hak absolut yang sempurna. Untuk menyeimbangkan kepentingan antara pencipta dengan penerima hak yang mengalihkan hak cipta tanpa batas waktu atau dengan jual beli putus, maka hak itu akan kembali kepada pencipta pada saat perjanjian itu mencapai batas waktu tertentu. Dalam undang-undang Indonesia setelah 25 tahun (Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 untuk Hak Cipta dan Pasal 30 UU No. 28 Tahun 2014 untuk Hak Terkait) di negara lain ada yang menentukan 35 tahun. Undang-undang membatasi jangka waktu kepemilikan, karenanya juga undang-undang membatasi hak untuk mendapat kenikmatan dari proses jual beli putus. Oleh karena itu kalaupun hak cipta itu (baca: hak ekonomi) dialihkan, dengan cara jual beli putus, maka si penerima hak (pembeli) menjadi penerima hak absolut. Hak-nya tak boleh tak dibatasi, ia tak boleh menjadi pemerima hak yang sempurna. Hak itu harus kembali kepada pencipta pada saat perjanjian itu mencapai batas waktu tertentu (reversionary rights). Jual beli yang putus akan meniadakan hak-hak pencita sendiri dan orang-orang yang akan menerima hak kemudian (pengaihan dengan cara lain, 245 hibah, wasiat) dan bahkan meniadakan hak publik ketika hak cipta itu menjadi public domein. Oleh karena hak cipta memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus, maka aturan-aturan yang bersifat umum yang mengatur tentang jual beli hak atas benda lainnya yang diatur dalam KUH Perdata tak bisa diberlakukan secara simetris maupun secara mutatis mutandis. F. LANDASAN KETATANEGARAAN PEMBUATAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Perjalanan sejarah tentang pengaturan hukum hak cipta di Indonesia bila kita telusuri akan tampak bahwa berpangkal pada hukum yang bersumber dari peradaban hukum asing. Ia tidak lahir begitu saja secara tiba-tiba di bumi Indonesia. Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban umat manusia, seiring itu pula hukum tentang hak cipta tumbuh dan berkembang dalam tatanan hukum Indonesia. Hukum tentang hak hak ciota bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli. Bukan hukum yang berpangkal pada kultur (budaya|) Indonesia. Hukum tentang hak cipta yang hari ini berlaku di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda-lah yang pertama kali memperkenalkan hukum tentang hak cipta pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pasca pemerintahan Hindia Belanda, tidak juga serta merta hukum peninggalan Kolonial Belanda itu berakhir daya keberlakuannya. Sebab, ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di seluruh dunia, memanglah secara ketatanegaraan terputus hubungan seluruh tata tertib hukum Indonesia dengan tata tertib hukum Hindia Belanda, dalam arti tidak ada intervensi kekuatan secara institusi dan kelembagaan untuk memaksakan berlakunya hukum peninggalan Kolonial Belanda di bekas negara jajahannya. Akan tetapi sistem hukum yang ditinggalkan tidak serta merta dapat digantikan dalam waktu yang cepat, sama seperti halnya menasionalisasikan asset-asset peninggalan Belanda menjadi asset Negara. Pengalihannya dilaksanakan dengan "cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya", tapi itu tidak berlaku untuk hukum. Perubahan dari hukum kolonial ke hukum nasional memakan waktu yang 246 panjang, bahkan sampai hari ini masih ada undang-undang peninggalan Kolonial Belanda yang masih berlaku. Menasionalisasikan norma hukum peninggalan Kolonial Belanda tidak secepat membalik telapak tangan. Oleh karena itu pengalaman historis sekaligus peninggalan sejarahnya tetap memiliki hubungan atau keterkaitan dengan keberadaan hukum Indonesia. Sudah barang tentu, hal itu akan membawa dampak yang luas dalam sistem perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia yang tidak saja berpengaruh pada aspek substantif, tetapi lebih jauh -meminjam kosep sistem hukum dari Friedman- akan membawa pengaruh pada aspek struktur dan kultur. Secara substantif (dan juga struktur, sarana dan prasarana hukmum) materi peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan peninggalan Kolonial Belanda tidak dengan mudah begitu saja dapat digantikan dengan peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan produk Indonesia merdeka sejalan dengan lahirnya negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Demikian pula dengan tata tertib hukum yang dicita-citakan, yakni yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidaklah mudah untuk dirumuskan dalam waktu yang singkat, sebab menyusun materi perundang-undangan memerlukan kecermatan dan didasarkan pada hasil penelitian dengan segala macam persyaratan ilmiah akademis (yang dituangkan dalam naskah kajian akademis). Semua itu menghendaki waktu yang panjang, meskipun pada akhirnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat mengalahkan (waktu) proses pembuatan materi hukum itu sendiri. Artinya, materi hukum itu boleh jadi tertinggal pada saat ia diberlakukan. Tak jarang juga undang-undang yang baru disahkan berlakunya, tetapi sudah dirasakan tertinggal karena ada perkembangan baru dalam masyarakat yang tak mampu "ditampung" oleh undang-undang itu. Sebut saja undang-undang tentang hak cipta. Dalam kebijakan pembangunan hukum di Indonesia, politik pembangunan hukum di Indonesia berpijak pada landasan Ideologi Pancasila (Landasan filosofis) dan UUD 1945 (landasan juridis normatif) ditambah satu landasan lagi, yakni landasan politis/operasional. 247 Untuk menyusun tata tertib hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan waktu yang panjang, karena itu suasana setelah proklamasi oleh Panitia Persiapoan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyatakan masa sebelum ada undang-undang dan perturan yang bartu disebut sebagai “masa peralihan”. Memaklumi keadaan ini, maka pembentuk UUD 1945, menempatkan dalam ketentuannya beberapa pasal yang dimuat dalam Aturan Peralihan. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal yang terpenting. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ini berarti peraturan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana, Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Indische Staatsregeling dan berbagai praturan lainnya yang tersebar secara parsial yang berasal dari masa sebelum proklamasi masih tetap diberlakukan. Demikianlah semua badan- badan negara, termasuk institusi peradilan terus dilanjutkan fungsi dan peranannya untuk mengisi kekosongan kelembagaan sampai terbentuknya lembaga baru yang sesuai dengan jiwa dan semangat kemerdekaan. Setelah mengalami masa waktu yang panjang, maka secara berangsur-angsur isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya itu dinyatakan dicabut. Demikian juga mengenai peraturan-peraturan lain yang dimuat di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai peraturan yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual seperti Auteurswet Stb. No. 600 Tahun 1912, dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Paling tidak dalam penyusunanan Undang-undang Hak Cipta Nasional, pembuat undang-undang harus mengacu pada tiga landasan ketetatanegaraan yang harus dipenuhi yakni: 1. Landasan Filosofis/ideologis 2. Landasan Juridis/Normatif. 3. Landasan Politis/Operasional. 248 Landasan Filosofis. Falsafah penyusunan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, tak diragukan lagi sejak awal dilatar belakangi oleh Falsafah Barat (Eropa Barat dan Amerika). Sistem pelindungan hak cipta seperti yang dikenal hari ini bukanlah sistem yang dikembangkan dari hukum Indonesia Asli. Demikian juga dengan KUH Pedata yang dipakai hari ini bukanlah kitab undang-undang yang bersumber dari tardisi hukum Indonesia. Begitupun apa-apa yang baik dari sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Kononial Belanda, tentu tidak terlalu buruk untuk diteruskan dalam sistem hukum Indonesia. KUH Perdata misalnya, berasal dari Code Civil Perancis yang semula berpangkal pada Napoleon Code yang didasarkan pada landasan filosofis Barat. Demikian juga Auteurswet 1912 Staatblad No.600 yang disusun karena adanya keinginan Pemerintah Belanda untuk bergabung dalam Berne Convention 1883. Artinya Auteurswet 1912 Staatblad No.600 disusun merujuk sepenuhnya pada Berne Convention 1883. Penyerapan redaksi pasal-pasal Konvensi Bern ke dalam pasal-pasal yang diatur dalam Auteurswet 1912, bukan tidak beralasan. Konvensi Bern diserap oleh Auteurswet 1912, sengaja dipersiapkan oleh penyusun Auteurswet Staatsblad 1912 No. 600. Auteurswet Staatblad 1912 No. 600, (berlaku juga di Indonesia; wilayah Hindia Belanda dengan azas konkordansi) ini sengaja dibuat untuk memperbaharui undang-undang hak cipta Negeri Belanda tahun 1881 yang berlaku sebelumnya berhubung karena hendak masuknya Negeri Belanda menjadi anggota Konvensi Bern. Menyamakan prinsip-prinsip hukum dan beberapa pasal yang mendasar dalam Konvensi Bern adalah syarat yang diperlukan, jika Pemerintah Belanda ingin bergabung dalam Konvensi Bern. Oleh karenanya, merupakan keharusan bagi Pemerintah Belanda agar Auteurswet Staatsblad 1912 No. 600, itu disesuaikan rumusannya dengan Konvensi Bern. Hal ini untuk menjaga keselarasan atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan peraturan perundang-undangan internasional. Dengan demikian diharapkan tidak ada benturan atau 249 pertentangan secara normatif (conflict of law) antara kedua peraturan tersebut pada saat penerapannya. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 ini lah kemudian menjadi dasar penyusunan UU Hak Cipta Nasional yang latar belakang filosofisnya berbeda. Berne Convention mengacu pada filosofis Negara-negara penganut Eropa Kontinental (civil law system), bahwa hak cipta dianggap sebagai hak alamiah dari pencipta dengan semangat individualis. Filosofi ini dikembangkan dari semangat revolusi Perancis yang mengedepankan hak-hak individu dan asas- asas hukum Perancis. Semanagat inilahkemudian yang diadopsi oleh Berne Convention. Berhadapan dengan falsafah itu adalah Falsafah Amerika yang mengedepankan bahwa hak cipta itu adalah hak monopoli yang diberikan negara kepada pencipta agar hak itu dapat dikembangkan dan distimulir untuk kepentingan orang banyak (common law system). Ini sejalan dengan Konstitusi Amerika. Faktor inilah kemudian Amerika Serikat tak hendak bergabung ke dalam keanggotaan Berne Covention. Bagi Indonesia, baik Eropa maupun Amerika, keduanya menganut sistem ekonomi kapitalis. Liberalisasi dalam bidang politik yang berpangkal pada kehendak bebas manusia manusia telah melahiran sistem demokrasi politik dan dalam bidang ekonomi melahirkan ekonomi kapitalis. Bagi Indonesia, terkait filosofi yang melatar belakangi sistem hukum hak cipta sama buruknya antara sistem yang dikembangkan Eropa dengan Sistem yang dikembangkan Amerika. Di kemudian hari Pasca disetujuinya The General Agreement Tariff and Trade (GATT) pada bulan April 1994 di Marakesh, dengan capaiannya berupa kesepakatan yang disebut dengan The Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) yang dikenal dengan Marakesh Convention dan seluruh rangkaian konvensi ikutannya antara lain The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), Indonesia kembali dituntut untuk menyesuaikan UU Hak Cipta Nasionalnya dengan tuntutan kesepakatan itu. TRIPs Agreement ini telah membuka peluang yang besar pada terciptanya liberalisasi perdagangan yang dihubungkan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Semua kesepakatan dalam bidang 250 perdagangan harus dihubungkan dengan pelindungan hak kekayaan intelektual. Apa sikap Indonesia? Indonesia harus Kembali pada semangat awal. Harus kembali ada cita-cita the founding fathers. Pelindungan hak cipta Indonesia harus menampakkan wajah filosofis Pancasila. Hak Cipta tidak hanya skedar hak eksklusif yang lahir atas kempauan individu para pencipta, tapi ia lahir dari talenta manusia atas berkat dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak cipta juga harus menampakkan wajah kemanusiaan yang adil dan beradab. Paling tidak, dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional, terdapat lima nilai filosofis Pancasila yang berubah dan bergeser, dalam takarannya masing-masing. Kelima nilai itu sesuai dengan lima sila yang disepakati sebagai dasar filosofis penyusunan undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, nilai Ketuhanan, penempatan nilai Ketuhanan dalam sila pertama bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa alasan oleh pendiri bangsa ini. Menempatkan dasar pertama Pancasila dengan meletakkan nilai Ketuhanan dalam sila pertama, didahului oleh berbagai argumentasi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tatanan nilai ini semestinya kelak terjelma dalam peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk hak cipta. Kedua, nilai filosofis kemanusiaan, bahwa semua aktivitas legislasi harus bersumber pada nilai kemanusiaan, tidak boleh bergeser ke nilai kebendaan atau materialis yang mengukur semua aktivitas dengan benda yang bernilai ekonomis, termasuk dalam melahirkan undang-undang Hak Cipta Nasional. Ketiga, nilai kebangsaan atau nasionalitas, nilai ini merupakan nilai keberpihakan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada kepentingan nasional. Nilai kesatuan dan sederajat. Dalam aktivitas penyelenggaraan negara serta memahami berbagai hal haruslah ditempatkan dalam satu wadah kesatuan yang utuh dan sederjat. Tidak ada yang satu lebih utama dari yang lainnya. Bahwa fungsi dan peranan masing-masing lembaga itu berbeda, namun dalam tugasnya adalah untuk mewujudkan satu tujuan bersama. 251 Tidak boleh terjadi egosentris, egosektoral atau ego institusional. Semua bekerja dalam satu kerangka sistem yang disebut sebagai sistem nasional. Terlebih lagi dalam pekerjaan legislasi dan memahami sebuah kehendak rakyat, semuanya harus dilakukan dengan pendekatan sistem. Nilai kebangsaan yang di dalamnya tersirat bahwa keutamaan melindungi kepentingan nasional, ketika memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Lebih dari itu juga warga negaranya harus mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengembangkan dirinya dan melahirkan kreativitas guna memajukan peradaban bangsanya. Negara harus diberikan kedudukan yang kuat ketika berhadapan dengan negara lain. Nilai kebangsaan harus dijadikan sebagai spirit guna mengatasi gerakan imperialis tersembunyi dengan cara-cara lain, misalnya melalui bantuan pinjaman luar negeri atau dengan menggunakan instrumen hukum Internasional. Keempat, adalah nilai musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Nilai- nilai ini hendaknya sudah tercermin dalam tiap-tiap peraturan perundang- undangan yang berlaku di bumi Indonesia baik itu merupakan produk legislatif dalam bentuk undang-undang termasuk Undang-undang Hak Cipta Nasional. Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai yang dihadapkan dengan nilai indivudualis. Nilai kekeluargaan ini adalah nilai yang tertanam sejak lama dalam masyarakat Indonesia, yang menjadi pembeda masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang hidup di belahan bumi Barat. Musyawarah dan mufakat dapat dijadikan penangkal bagi masuknya nilai-nilai demokrasi liberal. Kelima, nilai keadilan dan kesejahteraan harus tercermin dalam norma hukum undang-undang hak cipta nasional yang dihadapkan dengan nilai-nilai kapitalis dan liberal. Kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mengacu pada kesejahteraan sosial berbeda dengan konsep negara kesejahteraan dengan latar belakang kapitalis. Jika sila dari Pancasila itu hendak diletakkan dalam tataran filosofis dalam pemebentukan tata (sistem) hukum, maka dengan meminjam kerangka teori Hans Kelsen, Pancasila itu dapat ditempatkan sebagai grundnorm (norma dasar) yang merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya 252 seluruh tata hukum dalam satu negara. Selanjutnya menurut Kelsen, jika hukum telah menentukan pola prilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan dan itulah sifat normatif dari hukum. Kelsen sendiri tidak menyebut apa yang menjadi isi Grundnorm itu. Akan tetapi ia menyebutkan, seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm itu. Jadi dapat dipastikan bahwa Kelsen membuat tingkatan anak tangga secara hirarki tentang keberlakuan tertib hukum. Grundnorm itu bermuatan nilai-nilai yang sangat abstrak. Jika nilai-nilai yang abstrak itu diturunkan maka ia akan memunculkan tata nilai (asas-asas), yang juga bersifat abstrak. Ia baru tampak nyata dalam wujud tingkah laku (hukum) masyarakat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka posisinya dalam kerangka teori Hans Kelsen adalah sebagai grundnorm. Filosofi hak milik yang dikembangkan menurut hukum Barat bertumpu pada embrio liberal-kapitalis dengan dengan akar tridisi Keynesian dan Neo- Klasik. Keduanya mempunyai tujuan jangka panjang yang sama yakni mewujudkan pasar kapitalis global. Semua prilaku ekonomi digiring ke arah “rasionalitas” dan bersifat realistis. Tak masuk akal dan tak realistis individu yang menghasilkan sesuatu, tapi orang lain ikut menikmatinya. Tak realistis juga kalau seseorang menciptakan sesuatu, tapi ia tak akan mendapat keuntungan dari ciptaannya jika tak ada pihak lain untuk bekerjasama dalam penyediaan sarana, prasarana dan modal. Akan tetapi menjadi realistis ketika kerjasama itu dilakukan, pihak pemilik modal menarik keuntungan yang lebih banyak dari peciptanya dalam waktu yang panjang, bahkan sampai pencipta meninggal dunia. Itulah karakteristik ekonomi kapitalis yang berpangkal pada kehendak bebas (liberal) yang bertolak dari kehendak bebas individu. Jika ini terus dibiarkan, maka tercipta penjajahan baru, penjajahan ekonomi. Di sinilah negara harus hadir. Hadir untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi, hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, hadir untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip: Ketuhanan, prikemanusiaan dan prikeadilan. 253 Pilihan terhadap ekonomi kapitalis, tidak terlalu baik untuk menjelaskan wajah pelindungan hak cipta menurut Sila ke-2 dari Pancasila. Prinsip komunal, prinsip berbagi kenikmatan atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya harus dinikmati secara berkeadilan. Oleh karena itu jual putus yang absolut atas hak cipta bukanlah mengacu pada cita hukum Indonesia, yang mengacu pada Falsafah Pancasila. Prinsip jual putus yang absolut itu adalah prinsip kapitalis dan prinsip individualis. Karenanya menjadi benar dan harus dipertahankan norma yang dimuat dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Landasan Politis Perubahan dan pergeseran nilai filosofis, itulah kata yang tepat untuk merumuskan ideologi sebagai landasan filosofis pembentukan sebuah undang- undang dalam satu negara, tapi kemudian substansi undang-undangnya tidak mencerminkan ideologi yang telah disepakati sebagai dasar berdirinya negara tersebut. Untuk kasus Indonesia, itulah yang terjadi dalam pembentukan UU Hak Ciptanya. Ada nilai yang masih mencerminkan akar budaya masyarakatnya namun ada yang tercerabut dari akarnya. Akar budaya, akar kultural, akar sosiologis yang membentuk peradaban hukum. Tercerabut karena peradaban hukum itu tidak lagi dibangun berdasarkan the original paradigmatic value of Indonesian culture and society akan tetapi dibangun dengan nilai yang dianut oleh bangsa lain, oleh peradaban lain, oleh nilai sosio- kultural bangsa lain. Pelindungan hukum hak cipta adalah pelindungan yang mengacu pada model yang pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat dan negara yang berada di belahan dunia Barat (Amerika dan Eropa Barat). Prinsip pelindungannya mengacu pada prinsip ekonomi yang cenderung individualis kapitalistik dengan mengedepankan hak-hak ekonomi individu ketimbang hak- hak komunal yang bernuansa humanis seperti yang dianut oleh masyarakat yang hidup di belahan dunia Timur. Pengalaman Indonesia yang pernah berada di bawah imperialis Belanda selama kurun waktu 350 tahun telah meninggalkan banyak “warisan” hukum yang harus tetap dinyatakan berlaku di negara Indonesia 254 merdeka sampai ada undang-undang yang baru dibuat oleh Pemerintah Indonesia merdeka untuk menggantikan peninggalan imperialis Belanda. Undang-undang Hak Cipta produk imperialis Belanda tahun 1912 (Auteurswet 1912 Staatblad No. 600) berlaku selama 70 tahun di Indonesia. Undang- undang itu baru dapat diganti pada tahun 1982 melalui Undang- Undang No. 6 Tahun 1982, yaitu 37 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah diberlakukan selama beberapa tahun, undang-undang produk Indonesia merdeka itu tergerus juga perubahan zaman. Negeri ini tak mampu melawan zaman yang serba terbuka pasca kesepakatan GATT 1994 ada bulan April di Marakesh yang berakhir dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang salah satu instrument ikutannya terkait pelindungan hak cipta adalah TRIPs Agreement. TRIPs Agreement mengharuskan Indonesia meratifikasi instrumen hukum Internasional yang berhubungan dengan hak cipta antara lain Berne Convention, yang menggiring bangsa ini ke arah kapitalis global. Oleh karena itu sebuah pembelajaran untuk generasi mendatang, agar bangsa ini tidak terjebak pada kapitalis global. Karenanya perlu dialog antar generasi guna memelihara ketersambungan antara generasi masa lalu dengan generasi masa kini (Generasi Z), memelihara ketersambungan negara maju dengan negara dunia ketiga (developing countries) bahwa bumi ini perlu dikelola secara adil dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan ummat manusia dari generasi ke generasi. Dalam konteks pelindungan hak cipta, berpihaklah kepada para pencipta agar kreativitas pencipta dapat tumbuh dan berkembang. Agar karya-karya itu bisa dinikmati dari generasi ke generasi, Sebab apa yang kita terima hari ini adalah apa-apa yang telah diwariskan oleh generasi kita terdahulu. Tentunya kita tidak mau bahwa penderitaan generasi kita pada masa yang akan datang, terjadi karena perbuatan kita hari ini. Proses kreativitas penciptaan yang dikembangkan haruslah melahirkan karya cipta yang dapat memelihara kesejahteraan "bumi dan langit". Kurangi keserakahan, jadi tidak semata-mata persoalan unsur pemanfaatan hak ekonomi. Etika dan moral Pancasila harus dijadikan landasan untuk menyusun 255 norma hukum konkrit baik untuk mengatur hubungan pencipta dengan investor, maupun antara pencipta dengan masyarakat konsumen. Pengaturan hak cipta yang bersumber dari hukum asing harus disesuaikan dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm dan Pancasila sebagai Filosofische Grondslag. Demikian juga dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta misalnya, pilihan politik hukum transplantasi hukum asing ke dalam Undang- undang Hak Cipta Indonesia pada tataran basic policy terjadi pada priodesasi pasca kemerdekaan telah mewarnai substansi hukum Indonesia jauh dari nilai- nilai keIndonesiaan. Setelah sebelumnya secara sistematis oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Politik Hukum Konkordansi memperkenalkan instrumen hukum Hak Cipta melalui Auteurswet 1912 Stb. No.600 dan dilanjutkan pada era globalisasi pasca ratifikasi GATT/WTO dengan instrumen ikutannya yakni TRIPs Agreement yang didominasi oleh kekuatan negara-negara maju dengan segala dinamikanya telah terjadi pertarungan ideologi, antara ideologi kapitalis dengan ideologi Pancasila. Kegelisahan para juris tentang hal ini telah telah terpendam sejak lama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tanggal 4 Agustsus 1963 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung Mr. R. Wirjono Prodjodikoro dan ditujukan kepada seluruh Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, dapat dijadikan rujukan. Apakah secara empirik (politis dan sosiologis), KUH Perdata peninggal Kolonial Belanda masih relevan digunakan untuk negeri yang merdeka dengan latar belakang Ideologi/Filosofi yang berbeda. Surat Edaran itu menghendaki agar KUH Perdata tidak dianggap sebagai undang-undang. Sebahagian dari kutipan Surat Edaran itu ahli turunkan sebagai berikut; Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu negara merdeka, masih saja berlaku banyak Undang-undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya 256 mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang- orang Belanda. Maka dengan hanya rasa terpaksa peraturan-peraturan Undang- undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para yang berwajib. Dalam keadaan yang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan. Mengingat, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu undang- undang yang secara resmi berlaku di Indonesia. Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang. Berhubung dengan ini timbul satu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokan hukum tertulis. Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, SH pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962. Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para penguasa, terutama para hakim, lebih leluasa untuk menyampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia. Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI dan disitu mendapat persetujuan bulat dari para peserta. Kemudian terdengar banyak sekali suara- suara dari para Sarjana Hukum di Indonesia yang menyetujui juga gagasan ini. 257 Pada masa “Orde Soekarno” pembangunan hukum belum menadapat tempat yang baik dalam penylenggaraan pembangunan. Pada masa “Orde Soeharto” hukum pun masih ditempatkan dalam sub bidang pembangunan yang ditumpangkan pada bidang pembangunan lain. Hukum baru mendapat tempat tersendiri setelah menjelang berakhirnya era pemerintahan Soeharto. Pasca reformasi barulah kemudian muncul kebijakan politis pembangunan Hukum Nasional, untuk meninggalkan sedikit demi sedikit kaedah-kaedah hukum peninggalan Kolonial Belanda dan dan digantikan dengan kaedah- kaedah hukum yang leih bernuansa Pancasila. Namun dalam perjalanannya akhir-akhir ini, menyeruak pula kepentingan negara maju yang cenderung menawarkan sistem kapitalis-liberal. Oleh karena itu ahli ingin mengajak kita semua untuk kembali merujuk Nilai-Nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional dan sedikit demi sedikit kita tinggalkan ketentuan- ketentuan peninggalan Kolonial Belanda dalam kebijakan (Politik Hukum) pembangunan sistem hukum nasional, termasuk persoalan terkait Pasal 18 dan Pasal 30 UU No. 28 Tahun 2014. Begitupun tidak semua hukum peninggalan Kolonial Belanda itu buruk, ada juga yang baiknya. Apa-apa yang baik dari peninggalan Hukum Kolonial itu patut untuk kita teruskan, sebaliknya apa-apa yang tidak baik atau kurang baik patut pula untuk kita tinggalkan. G. KONKLUSI 1. Hak cipta adalah benda (zaak) atau kebendaan (zaaken) yang dapat dikuasai sebagai hak milik, yang merupkan hak kebendaan immaterial (tidak berwujud) yang keduanya dapat dipisahkan antara hak (regten) dengan bendanya (goederen). 2. Hak cipta memiliki karakteristik khusus jika dibandngkan dengan benda dan hak kebendaan kainnya, oleh karena itu pengaturannya juga diperlukan pengaturan yang bersifat khusus. 3. Hak cipta telah diatur secara khusus di luar KUH Perdata, yang sebelumnya diatur dalam Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 yang merupakan lex specialis dari Burgerlijk Wetboek yang memuat tentang Bab-bab tentang Hukum Benda, oleh karena itu selama kurun waktu 258 pemberlakuan Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600, ketentuan- ketentuan yang memuat tentang aturan benda yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek dikesampingkan pemberlakuannya sesuai dengan asas lex special derogat legi generalis dan asas lex posterior derogat legi priori. 4. Pasca Indonesia merdeka mengacu pada Pasal II Atran Peralihan UUD 1945, peraturan- peraturan peninggalan Konolonial Belanda terus berlaku sampai ada yang baru dan yang baru terkait pelindungan Hak Cipta adalah Undang-undang No.6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta yang mencabut Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600. 5. Cita hukum Indonesia hendak menggantikan semua hukum peninggalan Kolonial Belanda karena tak sesuai dengan Falsafah Negara Indonesia yakni Pancasila, kaena itu ketika norma-norma hukum Indonesia terkait Hak Cipta (diatur dalam UU No.28 Tahun 2014) sudah merujuk pada cita hukum Indonesia maka, tidak ada lagi keharusan untuk membatalkan norma-nrma yang tertuang dalam UU No.28 Tahun 2014 dengan merujuk pada sistem hukum yang ditinggalkan oleh Kolonial Belanda, yakni KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). 6. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat diisahkan, sebagai harta kekayaan yang dapat dialihkan kenikmatannya kepada pihak ketiga, namun hanya terbatas pada kenikmatan yang bernilai ekonomis dan tidak pada hak moral yang sesungguhnya mengikuti hak ekonomi di manapun hak cipta itu berada. Oleh karena itu pengalihannya harus dibatasi sampai pada waktu tertentu. Jika pengalihan itu sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, hak cipta itu (tentu juga hak terkait) harus dikembalikan (reversionary rights) kepada pencipta (juga kepada pemegang hak terkait). 7. Baik Burgerlijk Wetboek maupun Auteurswet 1912 Staatblad No. 600 keduanya mengacu pada pandangan Falsafah Barat, oleh karena itu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sekalipun di sana sini masih terdapat ketidak sempurnaan, namun secara filosofis norma-norma yang sesuai dengan alam pikiran Falsafah Pancasila harus tetap dipertahankan dan tak 259 bijak jika harus dihapuskan karena tak sesuai dengan alam pikiran kapitalis. 8. Hak cipta dalam pandangan faksafah Pancasila harus menjalankan fungsi sosialnya, karena itu penguasaan kepemilikan terhadap hak cipta harus dibatasi sampai pada tenggang waktu tertentu, demikian juga jika hak kenikmatannya dialihkan kepada pihak ketiga, maka hak itu tidak boleh dialihkan secara absolut tanpa batas waktu, karena prinsip seperti itu mengakar pada Falsafah Kapitalis. 9. Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600 adalah sebagai Lex Specialis dari Burgerlijk Wetboek 1837. Oleh karena Hukum Benda meganut prinsip tertutup, maka apa yang sudah diatur dalam aturan khusus (lex specialis) tak boleh dibenturkan dengan apa yang telah diatur dalam undang- undang yang lebih umum (lex generalis). Jika ketentuan khusus itu berbeda dengan ketentuan yang umum, maka yang berlaku adalah kententuan khusus. Asasnya adalah lex specialis derogat legi generalis. Apalagi kemudian Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600, adalah ketentuan yang dibuat 65 tahun kemudian setelah BW. Karena itu berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, maka ketentuan- ketentuan yang diatur dalam BW (lex posterior) akan dikesampingkan oleh aturan yang baru (lex priori) yang diatur dalam Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600. 10. Auteurswet Staatblad 1912 Nomor 600 adalah sebagai Lex Specialis dari Burgerlijk Wetboek 1837. Oleh karena Hukum Benda meganut prinsip tertutup, maka apa yang sudah diatur dalam aturan khusus (lex specialis) tak boleh dibenturkan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang yang lebih umum (lex generalis). Prinsip tertutup yang dianut oleh Sistem Hukum Benda bersifat memaksa (dwingensrecht). Sepanjang telah norma- norma khusus diatur dalam UU Hak Cipta, tak ada alasan untuk memberlakukan KUH Perdata, apalagi membenturkannya jika terdapat perbedaan. Jika UU Hak Cipta telah mengatur tentang adanya reversionary rights, pengalihan hak ekonomi itu hanya dibatasi sampai dengan 25 tahun saja, maka itu harus dibaca sebagai aturan khusus, yang harus ditaati, tak boleh dibenturkan dengan norma-norma lain yang 260 diatur dalam Buku II KUH Perdata, yakni menyamakan pengaturan tentang Hak Cipta dengan ketentuan terhadap benda-benda atau hak kebendaan ainnya yang tidak mengatur secara khusus. Ketentuan- ketentuan yang umum itu harus di kesampingkan. 11. Para pembuat undang-undang harus merujuk tiga landasan ketatanegaraan pembuatan suatu undang-undang yang meliputi Landasan Filosofis, Landasan Juridis dan Landasan Politis. Pancasila sebagai Landasan Filosofis, UUD 1945 sebagai Landasan Juridis dan Gagasan-gagasan yang tertuang dalam Haluan Negara dan Program Kerja Pemerintah serta tuntutan yang berkembang dalam pergaulan Internasional yang kesemua itu disatu padukan, namun tidak mengantarkan Indonesia kembali ke alam Kolonialisme, atau bentuk- bentuk penjajahan baru. Norma-norma hukum yang bernuansa Kolonialisme, mengedepankan Falsafah Kapitalis-Liberal yang menampakkan wajah individualis dan menuimpang dari nilai-nilai Pancasila harus segera ditinggalkan dan norma-norma yang sudah merujuk pada Nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 harus tetap dipertahankan termasuk mempertahankan isi Pasal 18 dan Pasal 30 UU No. 28 Tahun 2014. [2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI), sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait FESMI, PAMMI, ARDI dan RAI telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 13 April 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 12 April 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. RINGKASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan 261 pelaku pertunjukan dalam hal hak ekonomi tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 2. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” 262 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract); b. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; ii. Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas non- retroaktif sehingga melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon sebelum berlakunya UU Hak Cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; c. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap mengandung norma yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik secara aktual maupun secara potensial; ii. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta; II. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT 4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, dengan ini Para Pihak Terkait menyampaikan penjelasan sebagai berikut: A. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) TIDAK ABSOLUT 263 5. Bahwa sebagaimana diketahui, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian, tetapi tidak serta-merta merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, secara historis, asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah (halaman 110—111) (vide Bukti PT—1), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan Hukum Perjanjian oleh Pemerintah terjadi penggeseran Hukum Perjanjian ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan Pemerintah ini, terjadi pemasyarakatan (vermaatschappelijking) Hukum Perjanjian.”; 6. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Stephen Waddams dalam artikel jurnal berjudul Unconscionability in Contracts yang diterbitkan dalam jurnal The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4, berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut, dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan (imposition and oppression) (halaman 369—370) [vide Bukti PT-2], yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The law of contract, like the legal system itself, involves a balance between competing sets of values. Freedom of contract emphasises the need for stability, certainty, and predictability. But, important as these values are, they are not absolute, and there comes a point 264 where they “face a serious challenge.” Against them must be set the value of protecting the weak, the foolish, and the thoughtless from imposition and oppression.”; 7. Bahwa pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law; 8. Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) pada perkara Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Hakim Agung (Chief Justice) Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hak yang “terkualifikasi” (qualified) dan tidak bersifat absolut, serta kebebasan tersebut tidak menimbulkan “imunitas dari peraturan yang wajar” (immunity from reasonable regulations) (vide Bukti PT—3), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Freedom of contract is a qualified, not an absolute right. There is no absolute freedom to contract as one chooses. Liberty implies the absence of arbitrary restraint—not immunity from reasonable regulations.”; 9. Bahwa mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak di sistem civil law Eropa Kontinental, dalam artikel jurnal berjudul The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe yang diterbitkan dalam jurnal European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2, Maria Rosaria Marella berpendapat bahwa walaupun negara-negara Eropa Kontinental memiliki standar penerapan pembatasan yang berbeda, negara-negara tersebut pada umumnya membatasi asas kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum (public interest) (halaman 258) (vide Bukti PT—4), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Although not all the European civil law systems implement the same standards … this circumstance does not make any significant difference to the extent of freedom of contract. Limits to freedom are enforced in the different legal systems in order to respond to several and comparable needs: basically to protect the public interest in efficiency, morality or equity that might or might not overlap with the interests of the parties, the interests of one party representing a specific(ally protected) social group, or the interests of third parties.”; 265 10. Bahwa selanjutnya, Marella juga menerangkan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem civil law bahkan telah berkembang tiga model pembatasan asas kebebasan berkontrak, yaitu: (1) model paternalistik (paternalistic model); (2) model sosial (social model); dan (3) model perfeksionis (perfectionist model), yang dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Model paternalistik (paternalistic model) 11. Bahwa berdasarkan model paternalistik, negara menjamin kehendak bebas para pihak yang berkontrak kecuali kehendak tersebut bertentangan dengan kepentingan negara, sehingga negara berhak untuk melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak selama pembatasan tersebut sesuai dengan hukum. Kontrak-kontrak dikesampingkan (set aside) apabila kontrak-kontrak tersebut mengancam integritas negara dan lembaga-lembaganya, atau dalam hal kontrak- kontrak tersebut mengancam kebebasan dan hak fundamental para pihak (fundamental freedoms and rights of the parties); 12. Bahwa pada umumnya, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diberlakukan oleh negara untuk melindungi kepentingan umum, serta untuk tujuan “efisiensi, moralitas, dan keseimbangan” (efficiency, morality or equity), yang selengkapnya diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 261—262) (vide Bukti PT—4): “... The state is entitled to interfere with self-determination of individuals (freedom of contract) as long as its intervention is legitimated by the superior moral authority of the law and is restricted to very narrow ambits. The law enforces the free will of the parties unless it collides with various interests pursued by the state. Contracts are basically set aside when they threaten the integrity of the state and its institutions (by restoring, for example, feudal structures) or fundamental freedoms and rights of the parties … In the latter case, the state (courts and legislature) is supposed to decide better than individuals about their own interests: restrictions on a person’s choice are imposed for his/her own good. … Limits to freedom of contract are generally introduced in order to protect the public interest for the purposes of efficiency, morality, or equity and/or to protect definite interests of the parties, of the one party representing a specific social group, or specific interests of 266 third parties, which are not directly involved in the contract, but could nevertheless be affected by it …”; b. Model sosial (social model) 13. Bahwa menurut model sosial, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diberlakukan untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak yang berkontrak, dan memberikan perlindungan bagi pihak dalam kedudukan yang lebih lemah. Kebebasan berkontrak dibatasi dengan pandangan bahwa kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang dapat mempengaruhi “kekuatan tawar menawar” (bargaining power) para pihak; 14. Bahwa menurut penelitian mengenai praktik-praktik kontrak pengalihan hak cipta di Eropa berjudul Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebijakan Internal Parlemen Eropa (Directorate- General for Internal Policies, European Parliament), para pencipta umumnya memiliki kedudukan yang lebih lemah karena kurangnya pengalaman, keterbatasan informasi, atau kemampuan untuk mengeluarkan biaya produksi, sehingga para pencipta rawan dieksploitasi oleh perusahaan rekaman, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (halaman 6) (vide Bukti PT—5): “One of the first relevant acts accomplished by the author, after the creation of an original work, is to entrust a publisher or producer to exploit commercially her rights, hence to give up some part of control over her work, in order to obtain access to the market. This first contract transferring copyright over an artistic work might be a tricky episode for creators as they will in most cases be in a weaker bargaining position, due to their inexperience, lack of information or will to be published or produced at any cost.”; 15. Bahwa selanjutnya, Marella merujuk kepada perkembangan yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (German Federal Constitutional Court), yang menentukan diperlukannya kehadiran negara untuk membatasi kebebasan berkontrak dalam hal kontrak tersebut melibatkan pihak yang lebih lemah serta memuat ketentuan-ketentuan 267 perjanjian yang tidak adil (unfair contractual terms), yang selengkapnya diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 265—267) (vide Bukti PT—4): “At the beginning of the 19th century another strand of socio- philosophical and legal thought produced an alternative vision, according to which freedom of contract is unable to produce people’s well-being and social justice: on the contrary freedom of contract is a significant source of injustice, as long as it reinforces social inequality. This is the starting point of the second model, the social model. … In this framework freedom of contract is not only limited by reference to specific social relations or groups, as the paternalistic model also admits (such as the restrictions enacted by the legislature in employment law or landlord/tenant contracts), but also in consideration of particular social conditions that can affect the parties’ bargaining power in any contractual transaction. … This tendency has been epitomised by the German Federal Constitutional Court, which reinterprets freedom of contract according to the following pattern. First, the making of a contract is to be controlled (and eventually restricted) by the state as long as weak parties confront strong parties … Second, the making of a contract is to be restricted when there are a weak and a strong party and unfair contractual terms. Here comes the fundamental rights argument and — third — the intervention of the state in terms of limits to freedom of contract is required because the unfair contract disregards the weak party’s fundamental rights.”; c. Model perfeksionis (perfectionist model) 16. Bahwa menurut Marella, model perfeksionis merupakan perkembangan dari model paternalistik, di mana negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak untuk kepentingan yang terbaik bagi para pihak, walaupun para pihak belum tentu menyadari kepentingan tersebut; 17. Bahwa Marella merujuk kepada perkembangan model perfeksionis dalam yurisprudensi di Jerman dan Perancis, di mana pembatasan kebebasan berkontrak dilakukan untuk kepentingan “harga diri” (dignity), yang dapat digolongkan menjadi “harga diri sosial” (social dignity) yang merujuk kepada hak untuk mendapatkan kondisi materi dan ekonomi yang layak, serta “harga diri manusia” (human dignity) yang menyeimbangkan 268 kepentingan individu dengan perlindungan prinsip-prinsip dasar suatu masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 269) (vide Bukti PT—4): “Recently on the European stage we find a harder kind of paternalism, that theorists of ethics call perfectionism. According to this theory, the interference of the state with the person’s choice is justified by the circumstance that the subject has a wrong set of preferences. Here the state enunciates a conception of the good life and frowns on choices which are inconsistent with it. While paternalism restricts our bargaining freedom only in the name of satisfying our deepest set of preferences, the perfectionist is a moralist who is prepared to ignore our deepest wishes when these are deemed unworthy. Instead he identifies the good ends we have to pursue and obliges us to seek them, whether we want them or not. The perfectionist option is currently imposed by German and French courts when they restrict freedom of contract in the name of human dignity … In the constitutional traditions of EU Member States we find two different notions of dignity: social and human dignity. The notion of social dignity refers to the right to a dignified life in terms of material and economic conditions … The notion of human dignity is today overwhelming. It has a natural law essence, pre-exists the State and its law, and has several possible meanings, merging with individual freedom, autonomy and self-determination on the one hand, with the protection of the community’s basic values, on the other.”; 18. Bahwa melihat pada Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta Alinea ke- 7 serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Cipta khususnya dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, pembatasan yang dilakukan pada pasal-pasal tersebut menggunakan model sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak yang berkontrak, dan memberikan perlindungan bagi pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, Alinea ke-7 “Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.”; 269 19. Bahwa ahli hukum Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (halaman 17), juga menyatakan hal yang pada intinya terdapat kepincangan di dalam asas kebebasan berkontrak dan pembatasan kebebasan berkontrak tersebut untuk melindungi pihak yang lemah. Berikut adalah kutipan lengkapnya: “Dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah.”; 20. Hal ini pun diperkuat dengan pendapat dari ahli hukum A.Z. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, terbitan Diadit Media tahun 2001 (halaman 94), selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “kalau kebebasan berkehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka kadang-kadang akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan kalaupun dapat diterapkan sepenuhnya dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, dapat digambarkan sebagai “bersatunya durian dengan mentimun di dalam satu keranjang”. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna hakiki dari kebebasan berkontrak, maka pembatasan tertentu pada kebebasan dalam hubungan para pihak yang tidak seimbang merupakan salah satu tolak ukur yang adil dan memenuhi dasar dan falsafah Pancasila, khususnya sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Karena itu sekarang ini oleh pembuat undang-undang telah dilakukan berbagai pembatasan atas asas kebebasan berkontrak dalam berbagai peraturan perundang- undangan.”; 21. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan masyarakat dapat ditetapkan oleh negara melalui undang-undang: 270 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 22. Bahwa sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, negara melalui undang-undang dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat selama pembatasan tersebut dilakukan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”; 23. Bahwa selain dalam UU Hak Cipta, sesungguhnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang telah juga melakukan pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan (kontrak) yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan ini adalah hal yang konstitusional karena sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Beberapa contoh pembatasan melalui undang- undang adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) 24. Bahwa dalam UU Persaingan Usaha, negara telah secara tegas melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak para pelaku usaha dengan mengatur perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Bab III UU Monopoli dan Persaingan Usaha; 25. Bahwa pada Alinea ke-7 Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha, dijelaskan bahwa tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk “menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat”. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berusaha, termasuk 271 kebebasan berkontrak, untuk memberikan perlindungan yang setara bagi para pelaku usaha; 26. Bahwa sesuai dengan pengertian kebebasan berkontrak yang tidak absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah, ketentuan-ketentuan dalam UU Persaingan Usaha, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang, dibuat karena adanya hubungan beberapa pengusaha dengan elit kekuasaan yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak adil, sebagaimana diuraikan dalam Alinea ke-5 dan ke-6 Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha: Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha, Alinea ke-5 dan ke-6 “Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.”; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) 27. Bahwa dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, negara telah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dengan melarang pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut: Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen “ (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 272 mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”; 28. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelanggaran atas larangan-larangan mengenai klausul baku mengakibatkan perjanjian tersebut “batal demi hukum”. Serupa dengan maksud pembatasan kebebasan berkontrak dalam UU Persaingan Usaha untuk melindungi kesetaraan, larangan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan untuk “menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum pasal tersebut. Melalui ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, negara telah secara tegas melakukan 273 intervensi terhadap prinsip kebebasan berkontrak untuk menciptakan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) 29. Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak dengan melarang praktik perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, serta mengatur bahwa perjanjian dan/atau pernyataan demikian dinyatakan batal demi hukum, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal “(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”; 30. Bahwa seperti tujuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta untuk menghindari praktik-praktik perjanjian tertentu, Pasal 33 UU Penanaman Modal juga bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik perjanjian kepemilikan saham atas nama orang lain, sebagaimana Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.”; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) 31. Melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, negara melakukan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak dalam bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: Pasal 58 UU Ketenagakerjaan 274 “(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.” Pasal 91 UU Ketenagakerjaan “(1) Pengaturan penguapan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 124 UU Ketenagakerjaan “(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 127 UU Ketenagakerjaan “(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.”; 32. Bahwa pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, termasuk pembatasan-pembatasan mengenai pembuatan perjanjian kerja, merupakan upaya negara untuk, antara lain, memberikan perlindungan 275 bagi para tenaga kerja, sebagaimana diterangkan dalam Alinea ke-2 Bagian Umum Penjelasan UU Ketenagakerjaan sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Ketenagakerjaan, Alinea ke-2 “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.”; 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga telah diterapkan oleh negara melalui undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lebih lemah, melarang praktik-praktik yang tidak adil, dan menciptakan kesetaraan kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian. B. HAK CIPTA MEMILIKI SIFAT KEBENDAAN YANG KHUSUS DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN SECARA MUTLAK B.1. Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata 34. Bahwa hukum perdata di Indonesia mengatur benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang mana dapat berupa barang maupun hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Hal ini termaktub pada Pasal 499 KUHPerdata sebagai berikut: “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”; 35. Bahwa kemudian hukum perdata Indonesia mengklasifikasikan benda menjadi (i) benda berwujud dan tidak berwujud; (ii) benda bergerak dan tidak bergerak; dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, sebagaimana diatur pada Pasal 503, Pasal 504, dan Pasal 505 KUHPerdata sebagai berikut: Pasal 503 KUHPerdata “Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.” 276 Pasal 504 KUHPerdata “Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.” Pasal 505 KUHPerdata “Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.”; 36. Bahwa hak cipta pada hukum perdata Indonesia digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebagaimana juga termaktub Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”; B.2. Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud tidak bisa dipersamakan 37. Bahwa walaupun hak cipta dapat digolongkan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta memiliki sifat khusus dan diatur secara khusus pada UU Hak Cipta sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga harus dianggap sederajat dengan ketentuan- ketentuan keperdataan yaitu ketentuan pada KUHPerdata. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dipersamakan dengan benda bergerak tidak berwujud lainnya; 38. Bahwa hak cipta yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta ini sesuai dengan pendapat A. A. Oka Mahendra dalam bukunya yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (halaman 56), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “ a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.”; 277 39. Bahwa menurut pendapat Djaja S. Meliala dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (halaman 5), hak cipta merupakan benda yang diatur secara khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut: “Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI.”; 40. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan, kekhususan hak cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta sebagai berikut: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 41. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral pencipta pada pokoknya merupakan hak-hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang selengkapnya diatur sebagai berikut: Pasal 5 UU Hak Cipta “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. 278 (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”; 42. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan a quo hanya akan membahas mengenai hak ekonomi, dan tidak berkenaan dengan hak moral Pencipta atas ciptaannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada Pencipta, sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral; B.3. Pengalihan Hak Cipta 43. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, hak cipta sebagai suatu hak kekayaan intelektual merupakan suatu konsep kebendaan yang memiliki sifat khusus. Pemohon pada Poin 83 Permohonan a quo mendalilkan peralihan benda pada KUHPerdata yaitu Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 570 KUHPerdata, di mana ketentuan tersebut mengatur kekhususan terhadap suatu peralihan benda, dalam hal ini hak cipta sesuai dengan asas lex spesialis derogat legi generali yang menjadi dasar kekhususan pengaturan hak cipta pada UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pengalihan atas hak cipta sudah sepatutnya merujuk pada ketentuan pada UU Hak Cipta. Adapun Pasal 570 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang- Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”; 44. Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 279 1) [vide Bukti PT-6], hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan 2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.”; 45. Bahwa sifat eksklusif hak cipta sebagai suatu hak kekayaan intelektual diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang mendefinisikan “hak cipta” sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 46. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 47. Bahwa hak moral pada hak cipta pada prinsipnya melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 5 UU Hak Cipta “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 280 e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”; 48. Bahwa berbeda sifatnya dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan sebagaimana termaktub pada Pasal 8 UU Hak Cipta, di mana pengalihan atas hak ekonomi tersebut diatur lebih lanjut pada UU Hak Cipta; 49. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, hak ekonomi pada suatu ciptaan kemudian dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan sebagaimana diatur pada Paragraf 3 UU Hak Cipta yang berjudul “Pengalihan Hak Ekonomi” khususnya Pasal 16 UU Hak Cipta, selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 16 UU Hak Cipta “ (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 50. Bahwa walaupun hak ekonomi dapat dialihkan melalui cara-cara tertentu sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak ekonomi tetap merupakan hak eksklusif pencipta berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, 281 dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui pengalihan yang bersifat sementara; 51. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta diterangkan bahwa hak cipta sebagai suatu hak eksklusif, termasuk hak moral dan hak ekonomi, hanya diperuntukkan bagi Pencipta dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui izin, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta “Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”; 52. Bahwa Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 3) menekankan bahwa karena sifat hak kekayaan intelektual yang eksklusif, pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual secara sementara dan atas izin atau lisensi dari pihak yang memilikinya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik pemilik atau pemegang hak.”; 53. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta “Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.”; 54. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada 282 pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan UU Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara, dan pihak lain tidak dapat memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan secara mutlak dan untuk selama-lamanya; C. KEBERLAKUAN SURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (RETROAKTIF) MERUPAKAN INTERVENSI NEGARA UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN UMUM 55. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam artikel jurnal berjudul Non-Retroactivity as a General Principle of Law yang diterbitkan dalam jurnal Utrecht Law Review (halaman 48) [vide Bukti PT-7], mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terhadap asas non-retroaktif, di mana suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang “perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk”: “Cicero explained the limits of non-retroactivity, such as in situations when the grievous nature of committed actions resulted in an assumed positive duty not to commit them, even in the absence of positive law expressed in a statute.”; 56. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, asas non-retroaktif hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan. Dalam arti lain, asas non- retroaktif hanya berlaku dalam bidang hukum pidana. Adapun Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 283 57. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU- II/2004 (“Putusan MK 065/2004”), keberlakuan asas non-retroaktif dalam hukum pidana pun bukan merupakan suatu asas yang bersifat mutlak, namun dapat disimpangi oleh undang-undang selama keberlakuan surut ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan orang untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004 selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/2004, halaman 51 “Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa, secara sistematik, hak asasi manusia termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Dengan membaca Pasal 28I ayat (1) bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), tampaklah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif) tidaklah bersifat mutlak, sehingga dalam rangka “memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban”, dapat dikesampingkan;” Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 065/2004, halaman 52 “Menimbang bahwa dalam menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah dengan penerapan secara kaku asas non-retroaktif dimaksud akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga apabila hal itu terjadi justru 284 perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum. Keseimbangan harus ditemukan antara kepastian hukum dan keadilan dengan memahami arti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan tidak hanya mendasarkan pada teksnya, tetapi juga mempelajari pengertian asas tersebut dari sejarah, praktik dan tafsiran secara komprehensif:” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/2004, halaman 54 “Menimbang bahwa kendatipun Mahkamah berpendapat pengesampingan asas non-retroaktif dapat dibenarkan, bukanlah maksud Mahkamah untuk menyatakan bahwa pengesampingan demikian setiap saat dapat dilakukan tanpa pembatasan. UUD 1945 sendiri, Pasal 28J ayat (2), sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menegaskan pembatasan dimaksud, yakni bahwa asas non-retroaktif hanya dapat disimpangi semata-mata demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;”; 58. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/2004, selain harus sesuai dengan tujuan pembatasan hak dan kebebasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, suatu ketentuan undang- undang dapat berlaku surut dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut dan sifat hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan surut undang-undang tersebut lebih kecil dari kepentingan umum yang telah terlanggar sebelumnya: Putusan MK 065/2004, halaman 52 “Menimbang pula bahwa penerapan secara retroaktif suatu undang- undang tidaklah otomatis menyebabkan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya serta merta menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemberlakuan demikian juga tidak selalu dengan sendirinya mengandung pelanggaran hak asasi, melainkan harus dinilai dari dua faktor atau syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan hukum atau undang-undang secara retroaktif: Pertama, besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang tersebut; Kedua, bobot dan sifat (nature) hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar”; 285 59. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. III. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak Terkait dengan ini menanggapi Permohonan a quo sebagai berikut: A. PASAL 18 DAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MERUPAKAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG SAH DAN KONSTITUSIONAL 61. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta, Para Pihak Terkait yang merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif atas ciptaan-ciptaan yang diciptakan dan dibawakannya; Pasal 8 UU Hak Cipta “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta “Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi.”; 62. Bahwa Para Pihak Terkait selaku pencipta dan pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 286 c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.” Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”; 63. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, yang sebelumnya telah dialihkan melalui praktik-praktik pengalihan yang tidak adil, yaitu melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; 64. Bahwa sila ke-5 Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagai salah satu wujud menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia 287 meratifikasi TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) untuk memberikan keadilan bagi pencipta-pencipta lagu yang hak-haknya tidak dilindungi oleh Undang-Undang; 65. Bahwa negara-negara yang ikut dalam perjanjian TRIPS, menyetujui untuk memberikan perlindungan dalam hak kekayaan intelektual yang didalamnya termasuk Hak Cipta. Adapun dalam preamble TRIPS alinea ke-4 menyebutkan sebagai berikut: Preamble TRIPS, Alinea ke-4 “Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;”; 66. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk mengatur perlindungan atas hak kekayaan intelektual karena ikut Perjanjian TRIPS, dan kemudian dituangkan dalam UU Hak Cipta yang pembentukan materi muatannya pun telah sesuai dengan asas Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”) beserta penjelasannya, yang kutipan lengkapnya sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) UU P3 “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: … g. keadilan;” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g “yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”; 67. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan, bahwa mengenai pengembalian hak ekonomi sebelumnya tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga undang-undang tersebut belum cukup melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dari praktik-praktik pengalihan yang tidak seimbang dan merugikan. Oleh karenanya, dengan menyadari hal tersebut maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 288 Indonesia (“DPR RI”) membentuk UU Hak Cipta dengan tujuan untuk membatasi praktik pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, agar dapat memberikan perlindungan hak ekonomi yang memadai bagi para pencipta dan pelaku pertunjukan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UU Hak Cipta, Bagian Umum, alinea ke-3: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, alinea ke-3 “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: … b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).”; 68. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang selanjutnya akan Para Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut: A.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract) 69. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan suatu benda tidak berwujud (intangible property) yang dapat dialihkan melalui jual beli menurut Pasal 530 dan Pasal 1457 KUHPerdata, termasuk melalui sistem jual beli putus yang dapat disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan 289 berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.”; 70. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, karena ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya melarang praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu. Terhadap dalil tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional; 71. Bahwa sebagaimana sebelumnya kami uraikan dalam Bagian II.A di atas, kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan yang absolut, melainkan suatu kebebasan yang relatif dan dapat dibatasi oleh undang- undang untuk kepentingan umum, melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, dan untuk menciptakan kesetaraan antara para pihak dalam perjanjian. Pengertian ini diakui secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, di mana telah berkembang berbagai model pembatasan kebebasan berkontrak. Adapun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah berlaku berbagai undang-undang yang menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, di antaranya UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Penanaman Modal, dan UU Ketenagakerjaan; 72. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan masyarakat harus sesuai dengan syarat-syarat tentu, yang kembali kami kutip sebagai berikut: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- 290 undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 73. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan dalam ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”, khususnya bagi pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal ini dapat dijelaskan dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif; 74. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era 1980an dan 1990an. Melalui praktik-praktik yang eksploitatif ini, perusahaan- perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut, walaupun perusahaan- perusahaan rekaman dapat secara terus menerus menerima keuntungan dari komersialisasi atas ciptaan-ciptaannya; 75. Bahwa keadaan tersebut merupakan salah satu dasar dibuatnya UU Hak Cipta. Hal ini diterangkan dalam naskah jurnal berjudul Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Trias Palupi Kurnianingrum (halaman 99) (vide Bukti PT—8) dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) sebagai berikut: “Materi mengenai perjanjian jual putus (sold flat) ini terjadi dikarenakan banyak pencipta yang merasa terjebak dan merasa dirugikan oleh produser rekaman. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian jual putus (sold flat) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu 291 mereka untuk dibayar sekaligus di muka oleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidak langsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman. Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya dibeli putus oleh perusahaan rekaman. Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun 1990. Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kesejahteraan pencipta sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.”; 76. Bahwa dalam pembentukan UU Hak Cipta, Panitia Khusus UU Hak Cipta pada DPR RI juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat (“RDP”) dengan pencipta-pencipta lagu yang telah mengalami praktik jual putus (sold flat) tanpa perjanjian tertulis, salah satunya grup musik Koes Ploes (melalui Yayasan Koes Plus Bersaudara) yang memberikan keterangan sebagai berikut (vide Bukti PT—9): Keterangan Yayasan Koes Plus Bersaudara, Risalah RDP DPR RI “... seperti kita ketahui pada zaman Koes Plus dan Panbers itu hak cipta dibeli oleh user. Jadi si pencipta sendiri tidak punya hak untuk mendapatkan royalti, hanya kalau misalnya, jadi dibayar cuman sekali saja, sekali begitu pertama dibayar…Nah hak itu sendiri dipegang oleh para produser sampai hari ini, tetapi kami sendiri tidak mendapatkan dokumennya …”; 77. Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara historis telah terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekaman melalui praktik- praktik perjanjian jual putus dan pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan para pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga diperlukan pembatasan terhadap praktik-praktik tersebut untuk melindungi para pencipta dan pelaku pertunjukan, serta menciptakan kesetaraan dalam proses pengalihan hak ekonomi; 78. Bahwa dari segi sosiologis, Naskah Akademik Rancangan UU Hak Cipta yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (“Naskah Akademik RUU Hak Cipta”) merumuskan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan 292 kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Naskah Akademik RUU Hak Cipta, halaman 35 “Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pemikiran bahwa hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya dikatakannya bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Relevan dengan hal tersebut, pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui pembentukan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Pembentukan atau penyempurnaan aturan tentang Hak Cipta akan menimbulkan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam berbagai karya.”; 79. Bahwa sehubungan dengan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” pencipta dan pelaku pertunjukan, Alinea ke-3 Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta menerangkan sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, Alinea ke-3 “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.”; 80. Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Panitia Kerja UU Hak Cipta pada DPR RI, pemerintah melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Dirjen HKI”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham RI”) menerangkan mengenai dampak praktik 293 perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu sebagai berikut: “Kemudian DIM [Daftar Inventarisasi Masalah], DIM 100 ini diberlakukan untuk yang jual putus Pak. Jadi ada pemusik-pemusik atau pencipta lagu yang waktu dia muncul itu belum ada apa- apanya sama sekali. Mungkin orang yang biasa tidak punya apa- apa kemudian dia muncul. Sehingga ketika produser menawarkan kontrak apa pun kontraknya dia teken saya, akibatnya semua lagunya otomatis menjadi milik si produser, akibatnya dia tidak bisa apa-apa lagi dengan lagu itu, padahal perlindungan lagu itu adalah seumur hidup pencipta plus 10 tahun kalau Undang-Undang yang sekarang, kalau Undang-Undang yang kita lagi bahas menjadi 70 tahun. Jadi bayangkan kemudian lagu itu kemudian populer sekali setelah itu dia tidak bisa apa-apakah lagi itu padahal life time lagu untuk di-recycle itu bisa terus menerus terjadi …”; 81. Bahwa merujuk kepada keterangan Dirjen HKI Kemenkumham RI tersebut, praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang kerap dilakukan untuk mengeksploitasi pencipta-pencipta dan pelaku-pelaku pertunjukan yang baru merintis. Sering terjadinya praktik-praktik tersebut terhadap generasi muda musisi Indonesia tentunya dapat berdampak buruk terhadap motivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan kreativitasnya menciptakan dan membawakan ciptaan-ciptaan lagu dan musik. Atas hal tersebut, diperlukan pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu agar UU Hak Cipta dapat mencapai tujuan sosiologisnya untuk memberikan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” masyarakat Indonesia; 82. Bahwa dari segi filosofis, Naskah Akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis UU Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai “produk olah pikir” di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (vide Bukti PT—10): Naskah Akademik RUU Hak Cipta, halaman 33—34 “... Undang-Undang tentang Hak Cipta yang akan dibentuk nanti sebagai revisi terhadap Undang-Undang yang lama, harus mengabdi kepada kepentingan nasional untuk tercapainya 294 kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (order). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya. … Berangkat dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta tersebut maka sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya tidak terlepas dari dominasi pemikiran Madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (civil law system).”; 83. Bahwa sama halnya dengan landasan filosofis UU Hak Cipta yang diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”; 84. Bahwa sesuai dengan landasan filosofis UU Hak Cipta, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta dan pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata dari hak ekonominya, dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 85. Bahwa selanjutnya, dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun diterangkan oleh pemerintah melalui Dirjen HKI Kemenkumham RI pada rapat perumusan 295 di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta (vide Bukti PT—9), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Keterangan Dirjen HKI Kemenkumham RI “Oleh karena itu, sangat tidak adil kalau kemudian setelah dijual ini pencipta tidak dapat apa-apa lagi, padahal lagu dia mungkin waktu itu dibayarnya murah sekali, kok sekarang setelah hasilnya jadi sangat besar dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika kami mengusulkan pasal ini kenapa 35 tahun yang muncul? Inggris dan Amerika menetapkan standar itu, itu yang pertama. Jadi angka ini kita tidak bayangkan sendiri tetapi merupakan praktek sebagai general principle yang digunakan oleh Negara-Negara maju. Ada usulan dari yang lain 25 tahun, kemudian ada usulan juga tetap 35 tahun, ada juga yang 15 tahun …”; 86. Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda, namun untuk tujuan yang serupa, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak; 87. Bahwa dalam sistem common law, konsep pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui undang- undang 1710 Statute of Anne (“Statuta Anne”) yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra. Menurut Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam artikel jurnal berjudul The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright yang diterbitkan dalam jurnal Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475, konsep pengembalian hak cipta (reversion) dalam Statuta Anne merupakan pembatasan kontraktual (contractual limitations) untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis selaku pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya (halaman 1488—1489) [vide Bukti PT—11]: 296 “Contractual limitations were known in English law, both at common law and under statute … Indeed the Statute of Anne itself limited the ability of the author or proprietor to grant licenses to reprint the book by requiring the author or proprietor’s consent in writing …”; 88. Bahwa pengaturan yang serupa dengan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat. Section 203 dalam 1976 Copyright Act Amerika Serikat mengatur mengenai hak pencipta untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak cipta kepada produser dalam hal-hal tertentu, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 1976 Copyright Act, Section 203 “Conditions for termination—In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions …”; 89. Bahwa menurut Subkomite Peradilan dan Kekayaan Intelektual Kongres Amerika Serikat (Subcommittee on Courts and Intellectual Property, United States Congress) dalam publikasi resmi Copyright Term, Film Labeling, and Film Preservation Legislation, ketentuan Section 203 bertujuan untuk memberikan pencipta “second bite at the apple”, atau kesempatan kedua untuk melakukan renegosiasi dengan produser agar pencipta dapat memperoleh penghargaan sesuai dengan nilai ciptaannya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The theory behind this approach, in part, was to give the author a second opportunity, at the beginning of the second or renewal term, to renegotiate a transfer of rights that may have proven to be less than satisfactory. The author was given a “second bite at the apple” that could take into account the demonstrated value of the work in the marketplace.”; 90. Bahwa selanjutnya, di negara-negara anggota Uni Eropa yang menganut sistem civil law juga telah diatur ketentuan mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan Pasal 3(2a) Directive 2011/77/EU of the European Parliament and the of the Council of 27 September 2011 (“Term Directive”). Ula Furgal dalam publikasi berjudul Reversion Rights in the European Union Member States menerangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut (halaman 5) [vide Bukti PT-12]: 297 “There are more than 150 currently binding provisions allowing authors and performers to reclaim their rights across the MS national laws. One provision is common to all the Member States, a provision implementing art. 3(2a) of the Term Directive requires MS to allow a performer to terminate the agreement with a phonogram producer, when 50 years after the phonogram was lawfully communicated to the public, the phonogram producer does not offer copies of the phonogram for sale in sufficient quantity or does not make it available to the public.”; 91. Bahwa penjelasan tersebut pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang dan diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law; 92. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan. B. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945 93. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”; 94. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (5) UUD 1945 karena hak ekonomi atas ciptaan yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah menimbulkan kepemilikan yang mutlak atas hak ekonomi tersebut. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan 298 dengan Pasal 28H ayat (5) UUD 1945 karena berlaku surut dan seakan- akan merampas hak ekonomi yang diperoleh Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 95. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: B.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak 96. Bahwa sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian II.B di atas, hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta. Sifat eksklusif dari suatu hak cipta pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moralnya dan hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur pada UU Hak Cipta; 97. Bahwa mengingat hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan sifat hak ekonomi yang secara khusus diatur pada UU Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu baik oleh pencipta maupun pemegang hak; 98. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, UU Hak Cipta mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara, sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 99. Bahwa lebih lanjut, jangka waktu dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan pada UU Hak Cipta diatur pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pembatasan jangka waktu hak ekonomi milik Pencipta 299 100. Bahwa hak ekonomi dari suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta diatur oleh UU Hak Cipta yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut: “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 101. Bahwa apabila suatu ciptaan tersebut dimiliki oleh lebih dari seorang, maka jangka waktu pemanfaatan hak ekonomi dihitung merujuk pada pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut: “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 102. Bahwa apabila suatu ciptaan dimiliki oleh suatu badan hukum, maka jangka waktu pemanfaatan hak ekonomi adalah selama 50 (lima puluh) tahun setelah pengumuman dilakukan, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut: “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”; 300 b. Pembatasan jangka waktu pengalihan hak ekonomi milik Pelaku Pertunjukan 103. Bahwa pelaku pertunjukan dalam melakukan pertunjukan suatu ciptaan akan menghasilkan suatu hak cipta yang kemudian dapat dialihkan sementara untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi. Hal ini diatur pada Pasal 30 UU Hak Cipta sebagai berikut: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; c. Pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran 104. Bahwa dapat dipahami suatu ciptaan tentunya tidak terlepas dari kerja sama antara pencipta dengan peran-peran lainnya yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Hak ekonomi kemudian dapat dialihkan sementara kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi dari ciptaan tersebut, yang diatur pada Pasal 63 UU Hak Cipta sebagai berikut: “ (1) Pelindungan hak ekonomi bagi: a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual; b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. (2) Masa berlakunya pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 105. Bahwa pengalihan sementara hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi dari suatu ciptaan dapat dilakukan menggunakan suatu perjanjian lisensi dengan tunduk pada jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi pada UU Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 81 UU Hak Cipta sebagai berikut: 301 Pasal 80 UU Hak Cipta “(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.” Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).”; 106. Bahwa UU Hak Cipta kemudian mengatur larangan terhadap ketentuan- ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi untuk pemegang hak terkait dapat melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap suatu ciptaan yang diatur pada Pasal 82 dan Pasal 82 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 82 UU Hak Cipta “(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.” Pasal 83 UU Hak Cipta “(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi. 302 (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.”; d. Pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi dalam perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu 107. Bahwa pada era 1980an dan 1990an, marak praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sehingga UU Hak Cipta kemudian mengatur pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas tersebut, untuk dapat menyeimbangkan nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang telah diperoleh dari kegiatan komersial oleh pemegang hak terkait atas perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas tersebut; 108. Bahwa pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas diatur pada Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau basil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; 303 b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 109. Bahwa melihat adanya pembatasan jangka waktu terhadap hak ekonomi suatu ciptaan, maka konsep kepemilikan mutlak menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam pemanfaatan ekonomi suatu ciptaan; 110. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi yang telah dialihkan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu dan Pasal 30 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; B.2. Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 111. Bahwa sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian II.C di atas, asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang- undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 112. Bahwa kembali kami sampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 065/2004, asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku surut dalam hal-hal tertentu, yang dapat kami uraikan sebagai berikut: a. keberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu yang diberlakukan untuk “menjamin 304 pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; b. keberlakuan surut ketentuan dapat membatasi hak-hak individu tertentu, apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki “bobot dan sifat” yang lebih besar dari hak-hak individu yang dibatasi; 113. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut terhadap perjanjian-perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya UU Hak Cipta; 114. Bahwa selain itu, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut suatu ketentuan undang- undang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut: a. Keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 115. Bahwa berdasarkan Putusan MK 065/2004, keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang harus sesuai dengan tujuan pembatasan hak dan kebebasan warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 116. Bahwa keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk mengadakan 305 pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Adapun pembatasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum; 117. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Bagian III.A.1 di atas, pembatasan dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Pasal 122 UU Hak Cipta didasarkan atas landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, yang kembali kami uraikan pokoknya sebagai berikut: a. secara historis, praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang sering terjadi sebelum berlakunya UU Hak Cipta, terutama pada era 1980an dan 1990an, di mana melalui praktik-praktik tersebut pencipta dan pelaku pertunjukan tidak dapat memperoleh penghargaan yang sepadan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan rekaman dari hasil komersialisasi; b. secara sosiologis, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan secara umum diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” masyarakat Indonesia, dan untuk memotivasi kreativitas nasional sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta dan Penjelasan UU Hak Cipta; c. secara filosofis, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang diciptakan dan dibawakan oleh pencipta dan pelaku pertunjukan, yang harus diberikan penghargaan yang layak sebagai suatu produk intelektual; d. secara komparatif, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan 306 aturan yang bersifat universal dan telah berkembang di berbagai negara, termasuk negara-negara yang menganut sistem common law maupun civil law. Atas hal tersebut, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga diperlukan agar pengaturan hak cipta di Indonesia tetap mengikuti perkembangan prinsip-prinsip hukum hak cipta, dan menjamin hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan; 118. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta nyatanya bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan yang sebelum berlakunya UU Hak Cipta telah dirugikan dengan praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan demikian, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; b. Pasal 122 UU Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan 119. Bahwa berdasarkan Putusan MK 065/2004, keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang dapat dianggap sah dan konstitusional apabila ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, walaupun keberlakuan surut ketentuan tersebut membatasi hak-hak individu tertentu; 120. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Bagian III.B.1 di atas, pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta bukan merupakan pengalihan hak kebendaan yang mutlak, melainkan pada prinsipnya hanya bersifat sementara. Atas hal tersebut, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar jaminan hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) UU Hak Cipta, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tentunya juga tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UU Hak Cipta; 121. Bahwa kalaupun Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo menganggap bahwa keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta membatasi hak-hak Pemohon sebagai suatu perusahaan rekaman, perlu 307 Para Pihak Terkait sampaikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak ekonomi para pencipta dan pelaku pertunjukan, yang secara historis telah dirugikan oleh berlangsungnya praktik-praktik jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 122. Bahwa sebelum berlakunya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, undang-undang hak cipta sebelumnya tidak mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan rekaman yang melakukan praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu secara leluasa tanpa batasan yang ditetapkan undang-undang. Melalui praktik-praktik ini, perusahaan- perusahaan rekaman dapat memperoleh keuntungan dari komersialisasi ciptaan-ciptaan selama jangka waktu perlindungan hak cipta. Sementara itu, para pencipta dan pelaku pertunjukan yang menciptakan dan membawakan ciptaan-ciptaan tersebut tidak memperoleh penghargaan lebih lanjut; 123. Bahwa praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah menimbulkan keuntungan ekonomi bagi para perusahaan-perusahaan rekaman yang sama sekali tidak proporsional dengan keuntungan pencipta dan pelaku pertunjukan yang hanya diperoleh melalui pembayaran sekali selesai. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dengan kedudukan perusahaan-perusahaan rekaman, di mana perusahaan-perusahaan rekaman telah sangat diuntungkan, sementara para pencipta dan pelaku pertunjukan hanya menerima keuntungan yang minim atau bahkan dirugikan oleh praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 124. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta diperlukan untuk menciptakan kesetaraan antara pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan perusahaan-perusahaan rekaman di sisi lainnya. Dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kedudukan pencipta dan produser rekaman yang diakibatkan oleh praktik 308 perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka kepentingan umum untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan harus diutamakan, apalagi mengingat bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif pencipta (vide Pasal 4 UU Hak Cipta); 125. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik- praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. C. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 126. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 127. Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon, Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: C.1. Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan 128. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 UU Hak Cipta mengizinkan praktik pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 309 129. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 UU Hak Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 130. Bahwa redaksi dalam Pasal 18 UU Hak Cipta yang menurut Pemohon memiliki norma-norma yang saling bertentangan harus dimaknai berdasarkan konteks tujuan pembuatan UU Hak Cipta itu sendiri, yang salah satunya adalah untuk membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta: Alinea Ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta “Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: … b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).”; 131. Bahwa norma dalam Pasal 18 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dalam hak ekonomi tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah sesuai dengan tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik-praktik tersebut agar UU Hak Cipta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak ekonomi para pencipta; 132. Bahwa ketentuan pengembalian hak ekonomi dalam Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bukan merupakan aturan yang dirumuskan tanpa dasar, melainkan memiliki landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian III.A.1 di atas. Landasan-landasan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan disproporsionalitas kedudukan pencipta dan para perusahaan rekaman, 310 serta dampak buruk yang timbul akibat praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 133. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengembalian hak ekonomi kepada pencipta yang diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta telah sesuai dengan tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sehingga Pasal 18 UU Hak Cipta tidak dapat dianggap mengandung norma-norma yang saling bertentangan; C.2. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta 134. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi Pemohon sebagai produser fonogram dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta “Perlindungan hak ekonomi bagi: Produser Fonogram: … b. Produser fonogram, berlaku selama 50 (lima) puluh tahun sejak Fonogramnya difiksasi; 135. Bahwa menurut Pemohon, selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun yang diberikan oleh Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, Pemohon selaku produser fonogram berhak untuk mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat dari hak ekonomi yang diperoleh melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta melanggar hak tersebut dengan mengatur pengembalian hak ekonomi kepada pencipta setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima tahun); 136. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, karena ketentuan-ketentuan tersebut mengandung norma yang berbeda. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta 311 berkenaan dengan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.” Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”; 137. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, Pemohon selaku produser fonogram memiliki hak ekonomi yang berbeda dari pencipta dan pelaku pertunjukan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik; 312 138. Bahwa praktik pengalihan hak cipta dengan perjanjian jual putus (sold flat)/pengalihan tanpa jangka waktu merupakan hal yang lazim untuk dilakukan dalam pengalihan hak cipta. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi para pencipta karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptaannya; 139. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, hak ekonomi Pemohon selaku produser fonogram tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, melainkan tetap tunduk pada sifat hak cipta itu sendiri sebagai hak eksklusif pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 UU Hak Cipta yang kembali kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 140. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU dan Pasal 4 UU Hak Cipta tersebut, pelaksanaan hak ekonomi produser fonogram tetap perlu memberikan penghargaan terhadap hak-hak pencipta. Hal ini sesuai dengan pengertian umum hak kekayaan intelektual yang menurut penjelasan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 1, 3) (vide Bukti PT—6), yang menerangkan hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 3. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan 4. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.” “... Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang 313 hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.”; 141. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya; 142. Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya UU Hak Cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 (dua puluh) dua puluh lima tahun, yaitu setengah dari masa perlindungan 50 (lima puluh) tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melanjutkan eksploitasi atas ciptaan-ciptaannya, dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak; 143. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram. IV. PETITUM Bahwa Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 314 2. Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait FESMI, PAMMI, ARDI dan RAI mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut: 1. bukti PT-1 : Fotokopi Buku K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, halaman 110—111 2. bukti PT-2 : Fotokopi Artikel jurnal Unconscionability in Contracts oleh Stephen Waddams dalam The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4 3. bukti PT-3 : Fotokopi Kutipan pendapat Hakim Agung Charles Hughes dalam Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Mahkamah Agung Amerika Serikat 4. bukti PT-4 : Fotokopi Artikel jurnal The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe oleh Maria Rosaria Marella dalam European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2 5. bukti PT-5 : Fotokopi Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States oleh Direktorat Jenderal Kebijakan Internal Parlemen Eropa (Directorate-General for Internal Policies, European Parliament), halaman 6 315 6. bukti PT-6 : Fotokopi Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., halaman 1—3 7. bukti PT-7 : Fotokopi Artikel jurnal Non-Retroactivity as a General Principle of Law oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam Utrecht Law Review 8. bukti PT-8 : Fotokopi Artikel jurnal Materi Baru dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Trias Palupi Kurnianingrum 9. bukti PT-9 : Fotokopi Kutipan Risalah RDP DPR RI 10. bukti PT-10 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Hak Cipta 11. bukti PT-11 : Fotokopi Artikel jurnal The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright oleh Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475 12. bukti PT-12 : Fotokopi Reversion Rights in the European Union Member States oleh Ula Furgal, halaman 5 13. bukti PT-13 : Fotokopi Buku Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., halaman 62 dan 176. [2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2022 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 17 Mei 2022 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: 316 I. RINGKASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan dalam hal hak ekonomi tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 2. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: 317 Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract); b. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; ii. Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas non- retroaktif sehingga melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon sebelum berlakunya UU Hak Cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; c. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap mengandung norma yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik secara aktual maupun secara potensial; ii. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta; II. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT 318 A. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) TIDAK ABSOLUT 4. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu bukan merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional; 5. Bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, secara historis, asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah (halaman 110—111) (vide Bukti PT—1), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.”; 6. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Stephen Waddams dalam artikel jurnal berjudul Unconscionability in Contracts yang diterbitkan dalam jurnal The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4, berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut, dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan (imposition and oppression) (halaman 1) (vide Bukti PT—2), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The law of contract, like the legal system itself, involves a balance between competing sets of values. Freedom of contract emphasises the need for stability, certainty, and predictability. But, important as 319 these values are, they are not absolute, and there comes a point where they “face a serious challenge.” Against them must be set the value of protecting the weak, the foolish, and the thoughtless from imposition and oppression.”; 7. Bahwa pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law; 8. Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) pada perkara Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Hakim Agung (Chief Justice) Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hak yang “terkualifikasi” (qualified) dan tidak bersifat absolut, serta kebebasan tersebut tidak menimbulkan “imunitas dari peraturan yang wajar” (immunity from reasonable regulations) (vide Bukti PT—3), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Freedom of contract is a qualified, not an absolute right. There is no absolute freedom to contract as one chooses. Liberty implies the absence of arbitrary restraint—not immunity from reasonable regulations.”; 9. Bahwa selanjutnya, menurut Maria Rosaria Marella dalam artikel jurnal berjudul The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe yang diterbitkan dalam jurnal European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2, dalam sistem civil law Eropa kontinental bahkan telah berkembang berbagai model-model pembatasan kebebasan berkontrak (halaman 258) [vide Bukti PT- 4]. Salah satunya, yaitu model sosial (social model), mengedepankan pembatasan kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, dan membatasi ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak adil (unfair contractual terms); 10. Bahwa selain itu, sesungguhnya dalam beberapa undang-undang, pembuat undang-undang juga telah melakukan pembatasan- pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan demi kepentingan umum, contohnya: 320 a. larangan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”); b. pembatasan-pembatasan mengenai pencantuman klausul baku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”); c. larangan terhadap perjanjian dan/atau pernyataan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (perjanjian nominee) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”); dan d. syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”); 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. B. HAK CIPTA MEMILIKI SIFAT KEBENDAAN YANG KHUSUS DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN SECARA MUTLAK 12. Bahwa hak cipta sebagai suatu hak kebendaan tidak dapat dipersamakan dengan hak atas benda bergerak tidak berwujud pada umumnya. Kekhususan hak cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta serta hak ekonomi yang dapat dialihkan secara sementara; 13. Bahwa mengenai hal ini, Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan a quo hanya akan membahas mengenai hak 321 ekonomi, dan tidak berkenaan dengan hak moral Pencipta atas ciptaannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada Pencipta, sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral; 14. Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 1) [vide Bukti PT- 5], hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya; 15. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta; 16. Bahwa selanjutnya, sifat khusus dari hak cipta sebagai hak kebendaan adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bagi pencipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi produser fonogram pun dibatasi menjadi 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam hak cipta terdapat pembatasan jangka waktu perlindungan, sehingga konsep “kepemilikan mutlak” menjadi tidak relevan; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut 322 secara sementara dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan UU Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara, dan pihak lain Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak. C. KEBERLAKUAN SURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (RETROAKTIF) MERUPAKAN INTERVENSI NEGARA UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN UMUM 18. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam artikel jurnal berjudul Non-Retroactivity as a General Principle of Law yang diterbitkan dalam jurnal Utrecht Law Review (halaman 48) [vide Bukti PT- 6], mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terhadap asas non-retroaktif, di mana suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang “perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk”: “Cicero explained the limits of non-retroactivity, such as in situations when the grievous nature of committed actions resulted in an assumed positive duty not to commit them, even in the absence of positive law expressed in a statute.”; 19. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang- undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU- II/2004 (“Putusan MK 065/2004”), asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku surut dalam hal-hal tertentu, yang dapat kami uraikan sebagai berikut: 323 a. keberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu yang diberlakukan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; b. keberlakuan surut ketentuan dapat membatasi hak-hak individu tertentu, apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki “bobot dan sifat” yang lebih besar dari hak-hak individu yang dibatasi; 21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. III. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON A. PASAL 18 DAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MERUPAKAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG SAH DAN KONSTITUSIONAL 22. Dalam perkara a quo, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang konstitusional karena telah sesuai dengan syarat pembatasan kebebasan dalam Pasal 28J UUD 1945, yaitu untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 23. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, baik dari segi historis, sosiologis, filosofis, maupun komparatif; 324 24. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era 1980an dan 1990an [vide Bukti PT- 7]. Melalui praktik-praktik yang eksploitatif ini, perusahaan-perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut, walaupun perusahaan-perusahaan rekaman dapat secara terus menerus menerima keuntungan dari komersialisasi atas ciptaan-ciptaannya; 25. Bahwa dari segi sosiologis, Naskah Akademik Rancangan UU Hak Cipta yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (“Naskah Akademik RUU Hak Cipta”) [vide Bukti PT- 8] merumuskan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya. Tujuan tersebut tentunya hanya dapat dicapai melalui, salah satunya, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan; 26. Bahwa dari segi filosofis, Naskah Akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis UU Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai “produk olah pikir” di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra [vide Bukti PT- 8]. Landasan filosofis tersebut sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya. Dengan demikian, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta dan pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata dari hak ekonominya, dan selanjutnya dapat 325 meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 27. Bahwa selanjutnya, dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun diterangkan oleh pemerintah melalui Dirjen HKI Kemenkumham RI pada rapat perumusan di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta [vide Bukti PT- 7]; 28. Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda, namun untuk tujuan yang serupa, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak; 29. Bahwa dalam sistem common law, konsep pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui undang- undang 1710 Statute of Anne (“Statuta Anne”) yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra. Menurut Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam artikel jurnal berjudul The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright yang diterbitkan dalam jurnal Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475, konsep pengembalian hak cipta (reversion) dalam Statuta Anne merupakan pembatasan kontraktual (contractual limitations) untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis selaku pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya (halaman 1488—1489) [vide Bukti PT- 9]; 30. Bahwa pengaturan yang serupa dengan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat. Section 203 dalam 1976 Copyright Act Amerika Serikat mengatur mengenai hak 326 pencipta untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak cipta kepada produser dalam hal-hal tertentu; 31. Bahwa selanjutnya, di negara-negara anggota Uni Eropa yang menganut sistem civil law juga telah diatur ketentuan mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan Pasal 3(2a) Directive 2011/77/EU of the European Parliament and the of the Council of 27 September 2011 (“Term Directive”). Ula Furgal dalam publikasi berjudul Reversion Rights in the European Union Member States menerangkan bahwa di Uni Eropa, kini terdapat 150 ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan pencipta untuk mengklaim kembali hak-haknya, dan untuk mengakhiri perjanjian dengan produser fonogram (halaman 5) [vide Bukti PT- 10]; 32. Bahwa penjelasan tersebut pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang dan diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law; 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. B. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945 B.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak 34. Bahwa hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud 327 yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta. Sifat eksklusif dari suatu hak cipta pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moralnya dan hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur pada UU Hak Cipta; 35. Bahwa mengingat hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan sifat hak ekonomi yang secara khusus diatur pada UU Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu baik oleh pencipta maupun pemegang hak; 36. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, UU Hak Cipta mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara, sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjadi tidak relevan; B.2. Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 38. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut terhadap perjanjian-perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya UU Hak Cipta; 328 39. Bahwa selain itu, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut suatu ketentuan undang- undang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut: a. Pertama, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk mengadakan pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Adapun pembatasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum; b. Kedua, dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kedudukan pencipta dan produser rekaman yang diakibatkan oleh praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka kepentingan umum untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan harus diutamakan, apalagi mengingat bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif pencipta; 40. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik- praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. C. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 C.1. Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan 41. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 UU Hak Cipta mengizinkan praktik pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun pasal 329 tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 42. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 UU Hak Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta; C.2. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta 43. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi Pemohon sebagai produser fonogram dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta; 44. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya; 45. Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya UU Hak Cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 (dua puluh) dua puluh lima tahun, yaitu setengah dari masa perlindungan 50 (lima puluh) tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melanjutkan eksploitasi atas ciptaan-ciptaannya, dan pencipta dan 330 pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak; 46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram. D. PASAL 18 DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK HANYA MENGATUR MENGENAI LAGU DAN MUSIK, MELAINKAN JUGA MENCAKUP CIPTAAN BUKU DAN/ATAU SEMUA HASIL KARYA TULIS LAINNYA 47. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya memohonkan pengujian Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta hanya dalam konteks ciptaan lagu dan/atau musik tanpa mempertimbangkan dampak Permohonannya terhadap ciptaan buku dan/ atau karya tulis lainnya yang juga merupakan objek Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, selengkapnya kembali kami kutip sebagai berikut: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada 331 Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 48. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan perlindungan yang berlaku bagi ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon jelas telah menunjukkan pengertian mengenai Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang parsial dan tidak lengkap (cherry picking); 49. Bahwa perlu menjadi perhatian, pengajuan Permohonan a quo akan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat erga omnes atau berlaku umum, sehingga adalah tidak adil apabila Permohonan a quo yang hanya mengulas keberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap ciptaan lagu dan/atau musik kemudian dikabulkan dan putusannya berlaku juga bagi ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya; 50. Bahwa selanjutnya, apabila Permohonan a quo dikabulkan dan berlaku secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan hukum bagi pencipta buku dan/atau karya tulis lainnya, karena putusan yang dihasilkan akan didasari atas Permohonan yang hanya berkenaan dengan ciptaan lagu dan/atau musik; 51. Bahwa kalaupun (quod non) Permohonan a quo dikabulkan, ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut akan bersifat inkonstitusional bagi ciptaan lagu dan/atau musik, sedangkan untuk ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya tetap konstitusional, hal mana selain sangat janggal juga tidak adil; 52. Bahwa keseimbangan kedudukan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, baik ciptaan lagu dan/atau musik maupun buku dan/atau karya tulis lainnya, juga telah dijelaskan dalam Alinea Ke-3 Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, yang menguraikan pembentukan UU Hak Cipta sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas 332 nasional. Apabila hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi tersebut diingkari, hal ini akan menimbulkan demotivasi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi dan akan berdampak luas pada kreativitas bangsa; 53. Bahwa dengan demikian, Permohonan a quo tidak membahas ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta secara utuh dan menyeluruh, melainkan hanya melihat dari sisi ciptaan lagu dan/atau musik, sehingga Permohonan a quo tidak lagi relevan dan sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan. IV. KEPENTINGAN PARA PIHAK TERKAIT YANG TERLANGGAR 54. Bahwa Pihak Terkait I merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1984. Sampai saat ini Pihak Terkait I telah menciptakan dan membawakan sekitar 140 (seratus empat puluh) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya populer dan hits yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait I antara lain adalah Mabuk Cinta dirilis tahun 1984, RANI dirilis tahun 1985, Payung Hitam dirilis tahun 1995, dan Cintaku Pasti Kembali dirilis tahun 1997; 55. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait I mengalami langsung iklim bisnis industri musik yang menerapkan perjanjian jual putus (sold flat) sejak tahun 1984. Pihak Terkait I sebagai pencipta dan juga pelaku pertunjukan kerap mendapatkan praktik “jual lagu”, di mana hampir semua label rekaman menggunakan suatu sistem yang membeli izin lisensi dari lagu-lagu Pihak Terkait I; 56. Bahwa salah satu contoh praktik perjanjian jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak Terkait I adalah lagu ciptaan Pihak Terkait I yang berjudul Mabuk Cinta yang dirilis pada tahun 1984 di mana Pihak Terkait I hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Padahal pada era tersebut, lagu Mabuk Cinta sempat mendapatkan penghargaan HDX Awards (saat ini AMI Awards) dengan penjualan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) juta kopi; 333 57. Bahwa dengan adanya praktik perjanjian jual putus (sold flat) tersebut, jelas membunuh pencipta dan pelaku pertunjukan secara perlahan. Pada tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an, Pihak Terkait I turut merasakan dan juga menyaksikan para seniman menciptakan lagu dengan perjanjian jual putus (sold flat) tersebut, kemudian hak lisensi dari lagu tersebut diambil alih untuk produksi dari label rekaman. Ketika lagu- lagu ciptaan tersebut laris, label rekaman kerap memproduksi versi yang berbeda dengan penyanyi lain (cover version) tanpa menggubris lagi dan memberikan imbalan kepada pencipta yang telah menciptakan lagu tersebut; 58. Bahwa hal ini jelas membuat Pihak Terkait I merasa praktik perjanjian jual putus (sold flat) ini menghambat dan membatasi seniman untuk dapat berkarya, terlebih dengan banyaknya seniman yang tidak mengerti dokumen hukum atau bahkan tidak diberikan kesempatan membaca dokumen yang disepakatinya. Pada dasarnya praktik “jual lagu” sudah sepatutnya tunduk pada asas dan ketentuan umum suatu perikatan termasuk mengenai hal yang terang dan jelas dalam perikatan yang dibuat; 59. Bahwa Pihak Terkait II merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1970. Sampai saat ini Pihak Terkait II telah menciptakan dan membawakan sekitar 180 (seratus delapan puluh) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan antara lain berjudul Widuri yang dirilis pada tahun 1976 dan Surat Cinta yang dirilis di tahun 1979; 60. Bahwa lagu ciptaan Pihak Terkait II yang berjudul Widuri yang dirilis pada tahun 1976 dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) di mana Pihak Terkait II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Lagu tersebut kemudian menjadi salah satu lagu terlaris pada zaman itu, dan hingga saat ini, lagu Widuri masih didengarkan oleh banyak orang, namun Pihak Terkait II tidak pernah mendapatkan penghargaan yang sesuai; 334 61. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979, lagu ciptaan Pihak Terkait II yang berjudul Surat Cinta juga dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat), di mana Pihak Terkait II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atas karyanya tersebut. Lagu tersebut mendapatkan penghargaan rekaman emas (gold record), dan sampai saat ini masih dikenal dan didengarkan oleh banyak orang, namun Pihak Terkait II tidak diberikan penghargaan yang sesuai terhadap karyanya tersebut; 62. Bahwa Pihak Terkait III merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1995. Sampai saat ini Pihak Terkait III telah menciptakan dan membawakan sekitar 75 (tujuh puluh lima) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan, yang salah satunya berjudul Kucing Meong-Meong yang dirilis pada tahun 1996; 63. Bahwa lagu anak-anak ciptaan Pihak Terkait III yang berjudul Kucing Meong-Meong tersebut merupakan salah satu contoh praktik perjanjian jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak Terkait III adalah di mana Pihak Terkait III hanya mendapatkan bayaran secara sekali dan sekaligus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 64. Bahwa Pihak Terkait IV merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1980an. Sampai saat ini Pihak Terkait IV telah menciptakan dan membawakan sekitar 200 (dua ratus) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait IV, antara lain adalah Untukmu, Teka Teki, dan Kau Kan Mengerti yang dirilis tahun 1988, Maafkan Daku, Kasih, dan Datanglah Kasih yang dirilis tahun 1990; 65. Bahwa dari ratusan lagu yang sudah diciptakan dan dinyanyikan oleh Pihak Terkait IV, semua lagu tersebut dialihkan dengan perjanjian jual putus (sold flat). Sebagai contoh, lagu yang berjudul Kasih yang dialihkan pada tahun 1986 dengan perjanjian jual putus (sold flat), Pihak Terkait IV hanya mendapatkan bayaran sekali dan sekaligus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 335 66. Bahwa kemudian, pada tahun 1989 lagu Kasih yang diciptakan oleh Pihak Terkait IV digunakan oleh PT Musica Studios untuk dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang dengan versi keroncong yang kemudian dipasarkan di Malaysia dan menjadi salah satu lagu terlaris pada masa itu. Pihak Terkait IV hanya mendapatkan pembayaran secara sekali dan sekaligus sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penggunaan lagu Kasih tersebut; 67. Bahwa pada awal penandatanganan perjanjian penggunaan lagu tersebut oleh PT Musica Studios, Pihak Terkait IV diiming-imingi oleh PT Musica Studios akan memberikan royalti untuk lagu tersebut yang pada kenyataannya Pihak Terkait IV hanya mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk penandatanganan perjanjian jual putus (sold flat), namun setelahnya bahkan hingga saat ini Pihak Terkait IV tidak pernah mendapatkan royalti sebagaimana telah dijanjikan oleh PT Musica Studios ataupun penghargaan lainnya yang sesuai; 68. Bahwa pada dekade 1970 hingga 1980, Para Pihak Terkait menerangkan untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekaman dikarenakan teknologi dan sarana untuk melakukan kedua hal tersebut membutuhkan biaya yang tinggi yang tidak dimiliki oleh Para Pihak Terkait. Keterbatasan finansial yang dihadapi Para Pihak Terkait menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang tidak seimbang antara perusahaan rekaman dengan Para Pihak Terkait. Atas dasar tersebut, terdapat ketergantungan Para Pihak Terkait kepada perusahaan-perusahaan rekaman yang berdampak pada posisi Para Pihak Terkait dalam bernegosiasi semakin melemah; 69. Bahwa atas dasar tersebut, para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan atau penghargaan yang layak; 336 70. Bahwa selama era 1970 hingga 1990an, Para Pihak Terkait mengalami praktik jual putus secara nyata, di mana keterbatasan kondisi Para Pihak Terkait secara finansial serta tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan negosiasi disalahgunakan kondisinya oleh perusahaan- perusahaan label untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu-lagu ciptaan tanpa memberikan penghargaan yang seharusnya didapatkan oleh Para Pihak Terkait; 71. Bahwa praktik jual putus merupakan pemanfaatan kondisi yang dilakukan oleh para perusahaan label rekaman atau produser yang terkesan menyalahgunakan keadaan tersebut. Hal ini terjadi karena belum diaturnya ketentuan pengembalian hak ekonomi akibat pengalihan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan label yang memperoleh hak ekonomi atas lagu-lagu ciptaan Para Pihak Terkait melalui perjanjian jual putus dapat mengeksploitasi secara masif ciptaan-ciptaan Para Pihak Terkait tanpa memedulikan atau bahkan tanpa memberikan penghargaan lebih lanjut; 72. Bahwa pada era 1980an tersebut, ketentuan pengembalian hak ekonomi yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau perjanjian tanpa batas waktu tersebut belum diatur sehingga memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi Para Pihak Terkait, dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada Para Pihak Terkait; 73. Bahwa sebagaimana telah Para Pihak Terkait jelaskan di atas, praktik jual putus (sold flat) yang dialami oleh Para Pihak Terkait merupakan fenomena yang banyak dialami pencipta lagu pada era 1980an dan 1990an. Dengan menyadari hal tersebut, maka negara hadir melalui terobosan hukum dengan membentuk UU Hak Cipta dengan salah satu tujuannya untuk membatasi praktik perjanjian jual putus (sold flat) tersebut dan melindungi hak pencipta dan pelaku pertunjukan; 337 74. Bahwa hadirnya UU Hak Cipta khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan bentuk kemajuan hukum yang sejalan dengan prinsip lex semper dabit remedium (hukum akan selalu memberi obat). Dengan adanya UU Hak Cipta, para pencipta dan pelaku pertunjukan diberikan hak untuk tetap menerima manfaat ekonomi dari ciptaan-ciptaannya, serta perlindungan dari praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang selama ini telah merugikan para pencipta dan pelaku pertunjukan; 75. Bahwa Permohonan a quo yang diajukan Pemohon dengan meminta dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru merupakan suatu kemunduran dalam hukum dan tidak sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif; 76. Bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang menjadi objek Permohonan a quo merupakan ketentuan-ketentuan yang konstitusional, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang layak bagi hak ekonomi para pencipta dan pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon. V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: • Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; • Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau 338 Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut: 1. bukti PT-1 : Buku K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, halaman 110—111. 2. bukti PT-2 : Fotokopi artikel jurnal Unconscionability in Contracts oleh Stephen Waddams dalam The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4. 3. bukti PT-3 : Fotokopi kutipan pendapat Hakim Agung Charles Hughes dalam Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Mahkamah Agung Amerika Serikat. 4. bukti PT-4 : Fotokopi artikel jurnal The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe oleh Maria Rosaria Marella dalam European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2. 5. bukti PT-5 : Fotokopi Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., halaman 1—3. 6. bukti PT-6 : Fotokopi Artikel jurnal Non-Retroactivity as a General Principle of Law oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam Utrecht Law Review. 7. bukti PT-7 : Fotokopi kutipan Risalah RDP DPR RI. 8. bukti PT-8 : Fotokopi naskah Akademik RUU Hak Cipta. 9. bukti PT-9 : Fotokopi Artikel jurnal The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from 339 the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright oleh Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475. 10. bukti PT-10 : Fotokopi Reversion Rights in the European Union Member States oleh Ula Furgal, halaman 5. 11. bukti PT-11 : Fotokopi Buku Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., halaman 62 dan 176 [2.18] Selain itu, Pihak Terkait Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI); dan Pihak Terkait Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto, secara bersama-sama juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Dharma Oratmangun dan Eko Sutrisno (Eko saky) yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 September 2022, serta 1 (satu) orang saksi yakni Erros Djarot (Sugeng W) yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 29 September 2022, namun tidak menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dharma Oratmangun: • Bahwa pada kurun waktu tahun 1980an sampai ke tahun 1990 dan hingga ke tahun 2000an, telah ternyata banyak sekali perjanjian-perjanjian atau kontrak kerja, dan bahkan hanya melalui selembar kuitansi adalah sarana yang digunakan dalam hal pengalihan karya cipta lagu, dan hal ini menempatkan pencipta lagu pada posisi termarjinalkan; • Bahwa dari semua bentuk sarana yang disebutkan di atas, tidak ada satupun tertuang ketentuan mengenai besaran royalti dan lain sebagainya, bahkan perjanjian atau bentuk sarana lainya tersebut, pencipta mau tidak mau, 340 menandatanganni perjanjian dan hal ini telah berlangsung dari tahun ke tahun; • Bahwa dari tahun 1980, para pencipta lagu yang menyebut dirinya sebagai Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia, merupakan bentuk perwujudan, perjuangan para pemilik hak cipta untuk melakukan interupsi dan koreksi terhadap perjalanan industri musik di Indonesia, hingga pada akhirnya UU 28/2014 lahir merupakan sebuah cerminan terhadap nilai-nilai konstitusi dan mempunyai ideologi Pancasila, yang melindungi para pemilik hak cipta; • Bahwa saksi memenangkan lomba cipta lagu, festival lagu populer nasional Tahun 1989 dan 1990 dengan judul “aku suka, kamu suka”, namun semenjak saat itu saksi hanya dibayar oleh panitia sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan sampai saat ini, saksi tidak pernah menerima bayaran lain baik berupa royalti maupun bonus atau apapun sebutannya. Padahal, apabila dilihat dalam berbagai platform, lagu tersebut didaurulang dan dibuat versi covernya, namun hal tersebut sama sekali tidak adanya laporan kepada saksi selaku pencipta lagu tersebut; • Bahwa dalam Kongres Asosiasi Industri Rekaman, dimana saudara Enteng Tanamal selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman dan Ketua Umum PAPPRI, menandatangganni surat perjanjian yang dinamakan Surat Perjanjian Penggunaan Cipta Lagu (SPPCL), yang disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara dan selaku Ketua Penanggulan Pembajakan Hak Cipta pada saat itu yaitu Moerdiono, dimana hasil perjanjian dimaksud telah disepakati oleh pencipta maupun produser rekaman, namun pada kenyataanya setelah satu minggu berselang, kesepakatan dimaksud tidak diberlakukan oleh para produser rekaman. 2. Eko Sutrisno • Bahwa saksi merupakan seorang pencipta lagu, dimana salah satu lagu yang dibuat oleh saksi berjudul “Jatuh Bangun”. Selanjutnya, saksi menerangkan, sampai pada saat ini, sebagai pencipta lagu tidak pernah merasakan kesejahteraan apapun dari lagu yang dibuatnya, bahkan, apabila 341 diumpamakan dalam industri musik, pencipta lagu tidak lain tidak bukan hanya menjadi sapi perahan; • Bahwa setiap pemakaian lagu, pembelian lagu dari pihak produser, kebanyakan dilakukan dengan kuitansi sebagai alat bukti bayar suatu transaksi, seandainya ada transaksi yang melalui perjanjian, namun, isi dari perjanjian dimaksud, berat sebelah dan bagi saksi pada saat itu tidak ada pilihan lain; • Bahwa dari saat saksi menciptakan lagu “Jatuh Bangun”, baru pada saat bulan puasa ini, ditawari royalti sebesar Rp.417. 000, - dan itupun dibagi dua, padahal selama ini belum pernah ada informasi apapun yang saksi terima berkenaan pebayaran royalti; • Bahwa saksi berharap dengan adanya UU 28/2014, setidaknya anak dan cucu saksi dapat menikmati karya yang selama ini saksi ciptakan. [2.19] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan Pemohon bertanggal 5 Oktober 2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”), (ii) Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”), dan (iii) Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan 342 Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (untuk selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya dalam UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi”), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. 4. Bahwa Pemohon didalam Permohonan telah menguraikan tentang dirinya sebagai sebuah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas, yang merupakan pelaku usaha/Produser/Produser Fonogram yang telah menjadi bagian dari industri musik tanah air sejak berdiri pada tahun 1970. Uraian demikian dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti surat 343 berupa Akta Perseroan Terbatas PT. Metropolitan Studios, Nomor: 99, tanggal 9 September 1970, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (vide Bukti P-3.a), yang telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Nopember 1970 Nomor: J.A. 5/135/11 (vide Bukti P-3.b), dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Musica Studios berdasarkan Akta Perobahan, Nomor: 164, tanggal 19 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (vide Bukti P-4.a), dan telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Nopember 1971 Nomor: J.A.5/191/5 (vide Bukti P-4.b); dimana kemudian Anggaran Dasar Pemohon tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-5.a), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-08197.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 (vide Bukti P-5.b); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Nomor: 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-6.a), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0134397, tanggal 9 Mei 2017 (vide Bukti P-6.b). 5. Bahwa Pemohon telah pula diwakili oleh direksi yang berhak/berwenang mewakili Pemohon untuk bertindak secara hukum (vide Bukti P-5.a, Bukti P-6.a dan Bukti P-6.c), termasuk dalam hal ini secara sah untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatur bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: 344 a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Pemohon merupakan subjek hukum yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, diantaranya yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa mempunyai Hak Milik serta mempertahankan Hak Miliknya tersebut guna mencapai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. 8. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara aktual dan potensial menjadi dirugikan oleh berlakunya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, karena: 1) Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta melanggar asas hukum kebebasan berkontrak: a) Bahwa jual beli Hak Cipta yang dilakukan oleh Pencipta dengan Pemohon, biasanya dilakukan dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus dan umumnya dituangkan dalam suatu ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’; dan Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan dialihkan dari Pelaku 345 Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus, yang tentunya merupakan pilihan yang telah disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata; b) Bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikian dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon serta Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak; dimana hal ini akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi Pemohon saja, tetapi bagi Pencipta juga karena mungkin saja Pencipta berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya. 2) Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: a) Bahwa Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung pertentangan norma dimana pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dengan cara ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu untuk dikembalikan oleh Pemohon kepada Pencipta setelah 25 tahun. b) Bahwa Pasal 30 UU Hak Cipta mengandung pertentangan norma dimana pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli putus, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Ekonomi yang telah diperjualbelikan tersebut untuk dikembalikan oleh Pemohon kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 tahun. 346 c) Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukannya pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’; serta mengizinkan dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli putus, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta serta mengembalikan Hak Ekonomi tersebut kepada Pelaku Pertunjukan karena Hak Cipta atas Ciptaan dan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. d) Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi UU Hak Cipta memberikan perlindungan Hak Ekonomi kepada Pemohon atas Fonogram yang dihasilkannya untuk jangka waktu 50 tahun sejak Fonogram difiksasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, tetapi di sisi lain undang-undang a quo justru menghalangi perlindungan Hak Ekonomi Pemohon karena membuat Pemohon hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka waktu 25 tahun saja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta, dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. Serta Pemohon juga tidak dapat mengelola dan mengeksploitasi Fonogramnya akibat dari Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fonogram tersebut harus dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Hak Cipta, dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. 347 e) Bahwa dengan pertentangan norma didalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 3) Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945: a) Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta merugikan serta menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik, yang dalam hal ini Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, khususnya Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’, karena setiap Hak Cipta yang dialihkan kepada Pemohon berdasarkan ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’ harus dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 tahun. Pemohon kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya masih dapat dinikmati dari Hak Miliknya tersebut. b) Bahwa ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta menyebabkan Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan karena pasal tersebut mengatur bahwa Karya Pelaku Pertunjukan yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemiliknya Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Pemohon kehilangan manfaat ekonomis yang seharusnya masih dapat dinikmati dari Hak Miliknya tersebut. c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dihalangi haknya untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan dan Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. 348 4) Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945: a) Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’ yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku. Sehingga ketentuan a quo melanggar asas non- retroaktif. b) Pasal 122 UU Hak Cipta juga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, dimana Pemohon diberikan perlindungan Hak Ekonomi atas Fonogramnya selama 50 tahun sejak Fonogram difiksasi sehingga seharusnya Pemohon dapat menikmati royalti dari setiap penggunaan komersil atas Fonogram yang berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho selama 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi. Dengan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta menyebabkan pada tanggal 8 Mei 2022 Pemohon tidak dapat lagi menjadi pemilik atas Hak Cipta lagu-lagu ciptaan Rudy Loho karena hak tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan a quo mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. c) Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta mengakibatkan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar. 9. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Pemohon sebagai badan hukum privat telah dapat menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional 349 Pemohon dengan berlakunya norma dari ketentuan peraturan perundangan yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan a quo, dimana dalam hal dikabulkannya Permohonan a quo maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara a quo. TENTANG POKOK PERMOHONAN Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang telah dialihkan oleh Pencipta kepada Pemohon selaku Produser melalui ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’ merupakan dasar hukum yang sah bagi Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta, karena pengalihan hak tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, dan bentuk perikatan yang dipilih pun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pencipta itu sendiri dengan Pemohon berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Demikian juga halnya dengan pengalihan Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon yang dilakukan melalui perjanjian jual putus, hal tersebut merupakan dasar hukum yang sah bagi Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, karena pengalihan hak tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, dan bentuk perikatan yang dipilih pun merupakan hasil kesepakatan diantara Pelaku Pertunjukan itu sendiri dengan Pemohon berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam persidangan dalil-dalil Pemohon telah terbukti, bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan hak konstitusional berupa perlindungan terhadap Hak Milik serta kepastian hukum demi keadilan yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan Hak Cipta atas suatu Ciptaan dari Pemohon kepada Pencipta dan Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan dari Pemohon kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 350 tahun, maka perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Pemohon tidak dapat dilaksanakan secara maksimum oleh negara. Berikut kami sampaikan aspek-aspek materiil konstitusional Pemohon yang telah dilanggar oleh UU Hak Cipta: KONSEP TENTANG ADANYA KETIDAKSETARAAN ANTARA PENCIPTA DENGAN PRODUSER SEHINGGA TERJADI PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN) YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSER TERHADAP PENCIPTA DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA ADALAH KONSEP YANG KELIRU 10. Bahwa konsep berpikir yang melatarbelakangi lahirnya UU Hak Cipta mengandung kekeliruan, karena sejak awal dianggap bahwa Produser memiliki power yang lebih besar atau kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pencipta, sehingga seolah-olah pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Produser yang selama ini terjadi dalam praktek mengalami ketidakadilan bagi pihak Pencipta. Terkait dengan isu kerangka berpikir ini, Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: “Setelah saya mencoba untuk mempelajari naskah akademik, ya, kemudian memorie van toelichting di balik pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ini memang saya melihat ada satu rumusan yang sejak semula telah terjadi persoalan, begitu, ya. Karena pemerintah berangkat dari satu … saya enggak tahu risetnya berbasis apa, tapi ada prejudice yang mendahului kenapa sampai rumusan pemberlakuan Pasal 18, 30, dan 122 itu diberlakukan secara surut. Jadi, dalam hasil naskah akademik itu setelah saya baca secara cermat, pemerintah berpendapat bahwa ada keadaan hukum yang bersifat misbruik, ada penyalahgunaan keadaan oleh produser. Jadi, produser itu sejak … sejak semula memang sudah ditempatkan pada pihak yang yang dipersalahkan secara … secara norma. Ini memang satu tatanan norma yang dibangun dengan satu asumsi yang demikian itu sejak semula telah keliru. Bahwa seolah-olah … apa namanya … perjanjian jual-beli putus itu pihak yang paling bertanggung jawab atas keadaan itu adalah produser. Ini suatu kekeliruan yang sebenarnya secara faktual harus dihindari sejak semula, sehingga rumusan norma pun itu rumusan norma yang fair. Jadi, kalau hari ini saya tidak kaget kalaupun norma Pasal 18, 30, dan 122 muncul itu karena memang berangkat dari sebuah prejudice, berangkat dari sebuah prasangka yang memang sangat … sangat berlebihan, gitu. Jadi, di mana letak … ini ada kaitannya, ya. Jadi, saya mohon maaf, Yang Mulia, mungkin penjelasan saya langsung 351 secara … apa namanya … keseluruhan karena ada kaitan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Foekh. Jadi, rumusan norma yang memang sejak semula telah dibangun oleh satu tatanan yang keliru, gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi, posisi perlindungan negara ini, itu di … dimaksudkan untuk … untuk pencipta. Sedangkan untuk produser, ya, adalah pihak yang memang sejak semula telah menyalahgunakan keadaan. Itu rumusan itu berangkat dari hasil naskah akademik. Jadi dengan demikian, norma yang muncul berdasarkan riset itu saya menjadi kadang-kadang agak bingung juga kenapa sampai bisa muncul yang demikian itu. Risetnya seperti apa? Basis pengumpulan datanya kayak gimana? Dengan cara apa? Sehingga dapat satu kesimpulan yang demikian itu. Ini menjadi tidak equal pada akhirnya, begitu. Jadi, rumusan norma yang demikian menjadi sangat intervensionis terhadap soal-soal yang berkaitan dengan ranah privat.” 11. Bahwa lebih lanjut Prof. Nindyo Pramono, SH. MS, Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dibawah sumpah dalam persidangan juga memberikan pendapat hukumnya dimana kedudukan para pihak didalam perjanjian, dalam hal ini Produser dan Pencipta dalam mengadakan perjanjian pengalihan Hak Cipta, haruslah diperlakukan sama, seimbang, sejajar, dan tidak hanya membela kepentingan salah satu pihak saja, lebih lengkap Pemohon kutip sebagai berikut: “Pasal 1339 KUHPerdata mengandung asas kepatutan dan asas keseimbangan. Dengan menggarisbawahi kata “kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”, hal ini harus dipahami bahwa kedudukan Pencipta dan Produser dalam pelaksanaan jual putus harus seimbang dan harus menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak, sehingga dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mengubah keadaan-keadaan yang menjadi dasar kontrak, akan menimbulkan hak bagi para pihak untuk menuntut diperlakukan secara adil dan seimbang. Jika latar belakang frasa kalimat terakhir dalam Pasal 18 UUHC dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pencipta, maka demikian pula Pihak Produser juga wajib mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pembentuk Undang-undang atau Penguasa. Kedudukan pihak-pihak dalam perjanjian itu bersifat seimbang, sejajar, hak dan kewajiban itu terjadi secara bertimbal balik secara seimbang atau proporsional. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (dalam hal ini menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair). Prof. 352 Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., junior saya dari Universitas Airlangga, dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial menyebutkan bahwa dengan menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (ekuilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. (Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 88-89). Beberapa ahli seperti Sutan Remy Sjahdeni, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta serta Ahmadi Miru para pemerhati hukum perjanjian di Indonesia secara umum memaknai asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian, antara lain pasal yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak, berarti telah memenuhi unsur pelanggaran hak konstitusional Pruduser – dalam konteks Perkara a quo adalah hak konstitusional Pemohon, maka saya berpendapat bahwa Pasal 18 UUHC memang bertentangan dengan Pasal 1338 jis Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.” 12. Bahwa Saksi Jusak Irwan Sutiono yang dihadirkan Pemohon didalam persidangan dan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa dalam praktek di industri musik yang terjadi selama ini, sebenarnya Pencipta bukannya mengalami diskriminasi oleh Produser, akan tetapi banyak juga Pencipta dan Pelaku Pertunjukan yang meminta Produser untuk membayar royalti meskipun diawal perikatan yang ditandatangani oleh para pihak tersebut adalah perjanjian sold flat, sehingga keliru apabila dikatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden) yang dilakukan oleh Produser, dimana secara lengkap keterangan Saksi tersebut dikutip sebagai berikut: “Tapi fakta di lapangan, meskipun sudah ada perjanjian pembayaran sold flat sesuai dengan poin A dan B untuk pencipta yang ditandatangani oleh para pihak, namun pencipta dan juga artis meminta royalti bonus jika lagu tersebut meledak dan menjadi hits. Itu di masa-masa lalu, kita sebut sebagai … kami sebut sebagai bonus. 353 Jadi, bukan royalti yang dihitung, tapi bonus. Bisa bonusnya berbentuk benda, bisa berbentuk materi uang. Kedua, jika artisnya menjadi popular, biasanya juga artisnya akan meminta royalti lebih tinggi, tambahan, meskipun ada kontrak yang berlaku. Itu kebiasaan di … di dunia musik.” 13. Bahwa oleh karena terjadi kekeliruan konsep yang melatarbelakangi lahirnya UU Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, sehingga mengakibatkan terjadinya perlindungan hukum oleh pembentuk undang-undang atau penguasa terhadap Pencipta di satu sisi, yang justru menimbulkan kerugian bagi Produser (in casu Pemohon) di sisi yang lain, dimana hal ini tentu bertentangan dengan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. PENGEMBALIAN HAK CIPTA DARI PRODUSER KEPADA PENCIPTA DAN PENGEMBALIAN HAK EKONOMI DARI PRODUSER KEPADA PELAKU PERTUNJUKAN SETELAH JANGKA WAKTU 25 TAHUN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 KHUSUSNYA TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK MILIK; SERTA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK 14. Bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa konsep pengembalian Hak Cipta atas Ciptaan kepada Pencipta berdasarkan Pasal 18 UU Hak Cipta dan pengembalian Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan kepada Pelaku Pertunjukan berdasarkan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, serta bertentangan juga dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dibuktikan dalam beberapa poin sebagai berikut: a) Hak Cipta sebagai Hak Milik merupakan benda bergerak yang tidak berwujud/intangible asset/intangible rights yang bisa dialihkan dan diperdagangkan. Pencipta sebagai pemilik asal dari Hak Cipta memiliki kebebasan atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin dialihkan kepada Produser atau pihak manapun yang ia kehendaki, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tanpa batas waktu, sehingga seharusnya negara tidak membatasi hak dari Pencipta tersebut dengan 354 menetapkan jangka waktu peralihannya hanya untuk 25 tahun saja sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta. b) Dengan adanya kewajiban Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta setelah ‘perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu’ mencapai jangka waktu 25 tahun, justru berpotensi merugikan pihak Pencipta juga, dimana Produser akan membayar lebih murah kepada Pencipta karena Produser akan menganggapnya sebagai transaksi sewa-menyewa selama 25 tahun, bukan transaksi jual beli. Hal ini juga tentu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena Pencipta dan Produser hanya dihadapkan pada satu pilihan saja, yaitu pengalihan Hak Cipta dengan cara menyewa untuk waktu tertentu, dan Pencipta dilarang atau terampas haknya untuk bisa menjual Hak Cipta yang dimilikinya dan mendapatkan bayaran yang besar dari Produser. c) Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang telah dialihkan Pencipta kepada Produser telah menjadi Hak Milik dari Produser, dan berdasarkan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, negara wajib melindungi Produser atas Hak Miliknya tersebut, jangan sampai dirampas oleh siapapun, termasuk oleh undang-undang. d) Sama halnya dengan Pencipta, Pelaku Pertunjukan sebagai pemilik asal dari Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan memiliki kebebasan atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin dialihkan kepada Produser atau pihak manapun yang ia kehendaki, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tanpa batas waktu, sehingga seharusnya negara tidak membatasi hak Pelaku Pertunjukan tersebut dengan menetapkan jangka waktu peralihan haknya hanya untuk 25 tahun saja sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta. e) Dengan adanya kewajiban Pemohon untuk mengembalikan Hak Ekonomi kepada Pelaku Pertunjukan setelah ‘perjanjian jual putus’ mencapai jangka waktu 25 tahun, justru berpotensi merugikan pihak Pelaku Pertunjukan juga, dimana Produser akan membayar lebih murah kepada Pelaku Pertunjukan karena Produser akan 355 menganggapnya sebagai transaksi sewa-menyewa selama 25 tahun, bukan transaksi jual beli. Hal ini juga tentu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena Pelaku Pertunjukan dan Produser hanya dihadapkan pada satu pilihan saja, yaitu pengalihan Hak Ekonomi dengan cara menyewa untuk waktu tertentu, dan Pelaku Pertunjukan dilarang atau terampas haknya untuk bisa menjual Hak Ekonomi yang dimilikinya dan mendapatkan bayaran yang besar dari Produser. f) Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan yang telah dialihkan Pelaku Pertunjukan kepada Produser telah menjadi Hak Milik dari Produser, dan berdasarkan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, negara wajib melindungi Produser atas Hak Miliknya tersebut, jangan sampai dirampas oleh siapapun, termasuk oleh undang-undang. g) Dengan demikian, jelas bahwasanya Pemohon dihalangi haknya untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan dan Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu adalah melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. h) Pasal 122 UU Hak Cipta juga mengakibatkan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta, sehingga jaminan bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar. 15. Bahwa adapun bukti-bukti yang terungkap di persidangan, yaitu: a) Bukti Ahli: 1) Prof. Nindyo Pramono, SH. MS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Intellectual property dirumuskan sebagai hak, yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga 356 intellectual property rights mendapat basisnya pada Hak Milik dalam arti umum, yakni Hak Milik sebagai hak asasi. Sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai dan dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain. Ahmad M. Ramli, kolega saya dari Fakultas Hukum Unpad, 2011, berpendapat: “Setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang disebut Hak Milik dan Pemilik berhak menikmati serta menguasai sepenuhnya Hak Miliknya dengan sebebas-bebasnya”. Hak Milik itu merupakan ”droit inviolable et sacre“, yaitu hak yang tak dapat diganggu gugat, dimana penguasa atau pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang- wenang membatasi Hak Milik, melainkan harus ada batasannya, harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2004: 42). Hak Milik (eigendom) adalah hak atas benda, untuk menikmati benda itu secara bebas dan menguasainya secara mutlak. Hak Milik adalah hak kebendaan (zakelijk recht) yang dibedakan dengan hak memegang dari orang lain (houden, detentie), sedangkan benda (zaak) terdiri dari barang (good) dan hak (rechts/right) (Nindyo Pramono, 2013: 121; Vollmar dan Adiwimarta, 1983: 214). Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud (intangible right atau imateriele recht). Pendapat ahli sebagai berikut: Pasal 18 UUHC berbunyi sebagai berikut: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ijinkan saya menggarisbawahi frasa: “... dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu ...”. Salah satu cara memperoleh Hak Milik sebagaimana diatur 357 dalam Pasal 584 KUHPerdata adalah dengan penyerahan (levering). Penyerahan sesuatu benda berarti pengalihan benda tersebut. Dialihkan atau pengalihan adalah salah satu cara levering hak kebendaan. Kemudian frasa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dalam konteks sebagai perbuatan hukum jual beli, jual putus adalah jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu: suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam praktek jual beli Hak Cipta sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, biasa dilakukan dengan sistem jual putus atau flat pay sempurna atau pengalihan tanpa batas waktu. Otto Hasibuan mendefinisikan flat pay sempurna atau jual putus sebagai berikut: “Dalam hal ini Pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengekploitasian lagu.” Jika syarat sahnya perjanjian jual putus ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1) Kesepakatan para pihak – dalam hal ini Pencipta Lagu misalnya – dengan Produser; 2) Kecakapan bertindak dari para pihak – dalam hal ini Pencipta dengan Produser; 3) Obyeknya tertentu – dalam hal ini lagu ciptaan Pencipta, dalam arti Hak Ekonomi atau manfaat ekonomi atau economische eigendom, beneficial ownership –; 4) Causanya halal – dalam hal ini tujuan perjanjian jual putus tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan –, maka perjanjian jual putus adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang sudah dibuat secara sah, mengikat layaknya 358 undang-undang bagi kedua belah pihak. Asasnya dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini disamping mengandung asas pacta sunt servanda, juga mengandung asas kebebasan berkontrak (freedom of contract; vrijheid of contract; partij autonomie) dan asas kepastian hukum. Oleh sebab itu, perjanjian demikian tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerdata. Apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang mengikat layaknya undang-undang bagi Pencipta dan Produser adalah Hak Milik ekonomi atau manfaat ekonomi atau beneficial ownership atau economische eigendomnya, bukan hak moralnya (moral rignalhts, morel rechts). Menjadi masalah ketika kita masuk pada frasa kalimat: “... Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun” dalam kalimat terakhir Pasal 18 UUHC. Disinilah menurut saya, frasa kalimat demikian menjadi melanggar asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum yang dampak selanjutnya akan melanggar hak konstitusi Produser – dalam kasus a quo Pemohon –, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut saya harus menunjuk ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang.” Pasal 1339 KUHPerdata mengandung asas kepatutan dan asas keseimbangan. Dengan menggarisbawahi kata “kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”, hal ini harus dipahami bahwa kedudukan Pencipta dan Produser dalam pelaksanaan jual putus 359 harus seimbang dan harus menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak, sehingga dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mengubah keadaan-keadaan yang menjadi dasar kontrak, akan menimbulkan hak bagi para pihak untuk menuntut diperlakukan secara adil dan seimbang. Jika latar belakang frasa kalimat terakhir dalam Pasal 18 UUHC dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pencipta, maka demikian pula Pihak Produser juga wajib mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pembentuk Undang- undang atau Penguasa. Kedudukan pihak-pihak dalam perjanjian itu bersifat seimbang, sejajar, hak dan kewajiban itu terjadi secara bertimbal balik secara seimbang atau proporsional. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (dalam hal ini menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair). Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., junior saya dari Universitas Airlangga, dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial menyebutkan bahwa dengan menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (ekuilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. (Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 88- 89). Beberapa ahli seperti Sutan Remy Sjahdeni, Mariam Darus 360 Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta serta Ahmadi Miru para pemerhati hukum perjanjian di Indonesia secara umum memaknai asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian, antara lain pasal yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak, berarti telah memenuhi unsur pelanggaran hak konstitusional Pruduser – dalam konteks Perkara a quo adalah hak konstitusional Pemohon, maka saya berpendapat bahwa Pasal 18 UUHC memang bertentangan dengan Pasal 1338 jis Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Seperti halnya Pasal 18, Pasal 30 UUHC terkait dengan Hak Ekonomi (economische eigendom; beneficial ownership) dari Karya Pelaku Pertunjukan yang direkam menjadi Fonogram, juga bisa dijual atau dialihkan kepada Produser, dengan sistem jual putus. Dengan jual putus yang dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka konsekuensi hukumnya Hak Milik ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang sudah menjadi Fonogram tentu menjadi beralih kepada Produser. Lagi-lagi seperti Pasal 18, didalam Pasal 30 UUHC ditentukan bahwa: Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 361 Ketentuan frasa atau kalimat terakhir pada Pasal 30 UUHC sebagaimana dikutip diatas, yaitu: “... kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”, hal ini jelas mencederai atau bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 2) Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Diketahui bahwa pada faktanya Pemohon berkedudukan sebagai pihak pembeli pada suatu perbuatan hukum, jual beli putus atas karya dari pencipta. Sebagai pihak pembeli, perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan pemegang Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan telah dilakukan secara sempurna, demikian berarti perbuatan hukum itu menjadi rule dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dengan pemegang Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan, sebagai akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut tentu terjadi peralihan hak dari pemegang Hak Cipta atau Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon sebagai pihak pembeli. Hal ini tegas diatur menurut ketentuan hukum perdata yaitu pada Pasal 1320 ayat (1) Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Bahwa setiap perbuatan hukum jual beli tentu memiliki akibat hukum yaitu salah satunya beralihnya hak atas suatu barang/objek jual beli kepada pihak yang berkedudukan sebagai pembeli. Peralihan itu menjadi sah dan mutlak atas dasar perikatan yang dibuatnya hal itu didasarkan pada kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hak atas suatu barang/objek jual beli yang telah beralih dan dimiliki oleh pihak yang berkedudukan sebagai pembeli, menurut hemat Ahli adalah memiliki makna hukum sebagai Hak Kepemilikan atau Hak Milik yang kuat dan sah 362 sehingga memberikan previlage bagi pemegangnya atau pemiliknya untuk memperoleh manfaat dari apa yang dimiliki, serta kepemilikan tersebut harus dilindungi oleh negara. Bahwa dari perspektif kontitusional, hak kepemilikan atas sesuatu merupakan hak yang wajib dilindungi, negara harus hadir menjadi protektor sebagaimana amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) itu sendiri. Hak Milik setiap orang yang diperoleh baik dari perikatan hukum ataupun bersumber pada peralihan hak lainnya mutlak dilindungi atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, hal ini sejalan dengan norma Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum adalah kaidah konstitusional yang bersifat Expressive verbise langsung tertuju kepada subjek hukum (in casu Pemohon) atas apa yang dimilikinya, dalam hal pokok persoalan a quo yaitu Hak Milik Pemohon atas Hak Cipta dan Hak Ekonomi untuk dapat melakukan pemanfaatan dan menerima manfaat ekonomis berdasarkan Hak Ekonomi yang telah diperoleh Pemohon tersebut. Bahwa bentuk perlindungan tersebut juga sejalan prinsip dasar Negara Hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, khususnya mengenai perlindungan hak-hak setiap orang. Bahwa Hak Milik (Hak Milik Pemohon) setiap orang yang diperoleh baik dari perikatan hukum ataupun bersumber pada peralihan hak lainnya mutlak dilindungi, hak ini sama nilai hukumnya sebagai hak pribadi dan subjek hukum yang tidak dapat dikurangi atau direduksi. Hak Milik pribadi atau hak subjek hukum adalah hak yang tergolong sebagai Non-Derogable Rights, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati 363 nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak Non-Derogable Rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak- hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: hak atas hidup (right to life); hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture); hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery); hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Bahwa PT. Musica Studios suatu Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum privat dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo secara konstitusional dikualifisir sebagai subjek hukum. Secara teoritik badan hukum hakikatnya sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu, manusia dan Badan Hukum, secara prinsip badan hukum disamakan dengan manusia. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat, dan dapat digugat, serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri. Secara doktrinal, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law ajaran tentang konsep badan hukum telah dikenal. Meyers berpendapat bahwa, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, Begitu juga Lachman dan Utrecht berpendapat bahwa yang paling esensial bagi pengaturan hukum ialah badan hukum mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya bagi bidang 364 perekonomian terutama lapangan perdagangan gejala ini sangat penting. Sedangkan menurut Prof. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Selain itu Prof. Rochmat Soemitro mengatakan badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Sarjana hukum lainnya Sri Dewi Mangunsofyan menjelaskan bahwa perbedaan badan hukum dengan badan pribadi adalah manusia tunggal selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama yang mendirikan suatu badan, perhimpunan, dan kumpulan harta kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu dan kedua-duanya merupakan badan hukum. Prof. Schaukal dan Prof. Den Hertog menerangkan, bahwa manusia ialah subjek hukum akan tetapi lain daripada manusia, ada subjek yang lain yaitu organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum yaitu badan hukum, yang memperoleh Hak Milik, dapat berunding, dapat mengikuti perjanjian, dapat bertindak dalam persengketaan hukum, dan sebagainya serta memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang di samping manusia (perseorangan) juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban- kewajiban dalam berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Prof. Sudiman Karto Hadiprojo menjelaskan, tiap manusia (natuurlijk persoon) adalah lawan subjek hukum lainnya yaitu badan hukum (recht persoon). Bahwa negara-negara common law sebagaimana legislasi di Eropa Kontinental, mengenal teori sophisticated mengenai 365 konsep badan hukum (legal personality) termasuk: a) Badan hukum sebagai fiksi hukum, menurut konsep ini badan hukum adalah selain dari manusia artifisial yaitu hasil dari fiksi kapasitas hukum dari legal personality berdasarkan hukum positif dan tidak aprodementry standard as an case of natural person; b) Corporate realism, menurut konsep ini, badan hukum bukan arti fisial atau fiksi, tetapi nyata dan alamiah seperti pribadi manusia. Menurut J.V. Morgan badan hukum terdiri dari seperangkat kekayaan, aset yang ditujukan untuk keperluan tertentu. Istilah badan hukum legal personality sekarang ini selalu didefinisikan in the sience of unit separate from each member in the such away that it has gain. Legal capacity and litigation in capacity, to be a legal person means they for to be the subject of right and beauties, capable of owning real property entry into the contract and swing and being swing, in such its want name separate and this thing from each set holders. Bahwa dengan demikian perbuatan badan hukum perdata sebagai subjek hukum dalam hubungan kontraktual maupun keperdataan lainnya secara konstitusional idealnya mendapat perlindungan dari negara. Ahli berpendapat bahwa perjanjian Hak Cipta dan/atau Hak Ekonomi bukan hal yang aneh bila kepemilikannya beralih kepada oleh orang lain, sepanjang itu terjadi atas dasar perbuatan hukum yang sah dan mengikat melalui perjanjian jual beli salah satunya. Hak Cipta dan atau Hak Ekonomi dapat beralih mengingat sifat kebendaan melekat pada Hak Cipta dan atau Hak Ekonomi tersebut. UU Hak Cipta telah mengatur mengenai adanya kemungkinan peralihan kepemilikan dimaksud, yaitu terlihat pada konteks norma Pasal 16 jo Pasal 17 UU Hak Cipta. Bahwa disadari Hak Cipta atau Hak Ekonomi dapat beralih maka menjadi penting untuk dipahami sebagai pihak yang menerima pengalihan Hak Cipta dan atau Hak Ekonomi in casu 366 Pemohon maka haknya harus dilindungi dan dijamin atas dasar hak konstitusional atau hak subjektif untuk memiliki suatu barang. Dengan demikian menurut pandangan Ahli, norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan perlindungan hak kepemilikan setiap orang in casu Pemohon, dan melanggar konsep dasar hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. b) Bukti Saksi: Jusak Irwan Sutiono dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Dan dengan adanya Undang-Undang Pasal 18 … Undang-Undang Hak Cipta ini, 18, 30, ada anggota dari Asirindo ini yang mengelola kurang lebih 78 perusahaan rekaman, punya hak, itu ada sekitar 30.000 lagu … lebih dari 30.000 lagu yang sekarang tidak dapat beredar. Tidak dapat beredar karena adanya Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 18, 30. Dari 30.000 itu, kalau biaya rekamannya, dari mulai produksi, sewa studio, dan lain-lain itu 16 Rp. 10.000.000,00 per lagu, sehingga akan ada kerugian keuangan itu sekitar Rp. 300 miliar yang ada di sana, sementara ini sebelum pemanfaatan ekonomi yang akan berjalan ke depan. c) Bukti tertulis: Surat dari Harry Tasman kepada Pihak-pihak yang berkepentingan, tertanggal 2 April 2012, perihal: Penjualan Hak Ekonomi atas Lagu [vide Bukti P-9] Bukti ini membuktikan tentang adanya pengalihan hak ekonomi atas lagu yang berjudul “Jangan Ada Dusta Di antara Kita” dan “Rindu yang Terlarang” yang dilakukan oleh Harry Tasman selaku pencipta kepada pihak lain, dalam hal ini Iwan Sastra Wijaya. Didalam surat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa dengan adanya pengalihan tersebut, maka seluruh hak ekonomi yang melekat pada lagu-lagu tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada 367 mechanical right, sound recording right, performing right, dan hak-hak lainnya yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari beralih kepemilikannya dari Harry Tasman (Pencipta) dan menjadi sepenuhnya milik Iwan Sastra Wijaya. KETENTUAN PASAL 18, PASAL 30 DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA MENGANDUNG PERTENTANGAN NORMA YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KETIDAKPASTIAN HUKUM SEHINGGA MELANGGAR KONSTITUSIONALITAS PEMOHON 16. Bahwa didalam persidangan telah terbukti tentang adanya pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung pertentangan norma dimana pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dengan cara perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu untuk dikembalikan oleh Pemohon kepada Pencipta setelah 25 tahun. b) Hal yang sama juga terjadi pada ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, dimana pasal tersebut mengandung pertentangan norma dimana pasal a quo mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli putus, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Ekonomi yang telah diperjualbelikan tersebut untuk dikembalikan oleh Pemohon kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 tahun. c) Apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukannya pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu serta mengizinkan dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli putus, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta serta mengembalikan Hak Ekonomi tersebut kepada Pelaku Pertunjukan karena Hak Cipta atas 368 Ciptaan dan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna. d) Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi UU Hak Cipta memberikan perlindungan Hak Ekonomi kepada Pemohon atas Fonogram yang dihasilkannya untuk jangka waktu 50 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, tetapi di sisi lain undang-undang a quo justru menghalangi perlindungan Hak Ekonomi Pemohon karena membuat Pemohon hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka waktu 25 tahun saja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta, dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. Serta Pemohon juga tidak dapat mengelola dan mengeksploitasi Fonogramnya akibat dari Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fonogram tersebut harus dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Hak Cipta, dan bukan 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta. e) Dengan adanya pertentangan norma didalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. f) Pasal 122 UU Hak Cipta juga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, dimana Pemohon diberikan perlindungan Hak Ekonomi atas Fonogramnya selama 50 tahun sejak Fonogram difiksasi sehingga seharusnya Pemohon dapat menikmati royalti dari setiap penggunaan komersil atas Fonogram berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho selama 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi. Dengan 369 ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta menyebabkan pada tanggal 8 Mei 2022 Pemohon tidak dapat lagi menjadi pemilik atas Hak Cipta lagu- lagu ciptaan Rudy Loho karena hak tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan a quo mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa adapun bukti-bukti yang terungkap di persidangan, yaitu: a) Bukti Ahli: 1) Prof. Nindyo Pramono, S.H., MS., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Saya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 UUHC ini disamping mengandung contradiction in terminis antara kalimat pertama ... sampai dengan frasa dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, dengan kalimat kedua sejak frasa: “Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC berbunyi: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi: ..... (b) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi. Sebagaimana diketahui menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUHC, dengan jual putus suatu karya cipta dari Pencipta kepada Produser Fonogram, Hak Ekonomi Pencipta beralih kepada Produser. Menurut Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC sebagaimana dikutip diatas, perlindungan Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi, yaitu perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dengan jual putus, menurut Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC, maka Produser Fonogram memiliki hak perlindungan untuk 370 menikmati Hak Ekonomi ciptaan setidak-tidaknya dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun. Produser – dalam kasus a quo Pemohon – setidak-tidaknya dapat mengeksploitasi dan menikmati manfaat ekonomi jika Fonogram milik Produser digunakan secara komersiil oleh Pengguna. Jika Pasal 63 ayat (1) huruf (b) tersebut dikaitkan dengan Pasal 18 UUHC, maka dapat diartikan bahwa setelah tahun ke-26 dan seterusnya sampai tahun ke-50, Produser Fonogram tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya, padahal Hak Ekonomi Fonogram Produser berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram difiksasi. Jelas norma perlindungan hukum demikian, secara obyektif menurut saya sangat merugikan Produser Fonogram. Lagi-lagi disini terdapat contradictio in terminis antara Pasal 18 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC tersebut. Dengan demikian, jika Pasal 18 dihubungkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, yang tentu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Saya berpendapat Pasal 18 dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UUHC bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 2) Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menemukan pertentangan norma contralegem sekaligus membuktikan adanya pertentangan antara norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ahli menilai keberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut telah secara nyata mereduksi beberapa hak konstitusional warga negara in casu Pemohon, diantaranya adalah hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pemohon merupakan pihak dengan penuh itikad baik, sebagai pihak pembeli dan berkedudukan sebagai pemilik Hak Cipta dan Hak Ekonomi atas dasar jual beli yang diadakan 371 jauh sebelum berlakunya norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Namun dengan berlakunya norma a quo tentu dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon mengalami kerugian, baik dari segi materi maupun dari sisi hilangnya kepastian atas perikatan yang sudah dilakukan. Padahal jelas keadaan hukum yang demikian itu secara positif telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan spirit dan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara konstitusional prinsip negara hukum mengutamakan perlindungan atas hak-hak orang perorangan warga negara. Keberlakuan norma yang demikian itu boleh jadi memberikan nilai yang baik bagi Pencipta atau Pelaku Pertunjukan, akan tetapi jika Pencipta dan Pelaku Pertunjukan telah mengalihkan Hak Cipta dan Hak Ekonominya kepada pihak lain in casu Pemohon, maka menjadi tidak adil bagi Pemohon ketika hak itu harus dirampas dan dikembalikan, secara akademik sangat sulit untuk mengidentifikasi ratio legis yang baik dan benar. Bahwa secara teoritik rumusan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak sejalan dengan kaidah perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana maksud Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal objek uji materiil a quo sama sekali tidak memuat tentang syarat pemulihan hak atau penggantian kerugian bagi Pihak Pembeli pada saat Hak Cipta dan/atau Hak Ekonomi itu kembali kepada pencipta dan Pelaku Pertunjukan, kondisi norma yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak mendudukkan subjek hukum pada posisi yang equal sesuai prinsip persamaan dihadapan hukum. Ahli cenderung sependapat dengan 372 argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, dan dalam batas penalaran yang wajar kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekwensi kedudukannya, baik dari aspek ekonomi maupun keadaan hukum lainnya. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah secara aktual atau setidak-tidaknya potensial bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT 18. Bahwa didalam persidangan juga terbukti bahwa ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas non-retroaktif (legalitas) karena diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Produser dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini terbit. 19. Bahwa adapun bukti-bukti yang terungkap di persidangan, yaitu: a) Bukti Ahli: 1) Prof. Nindyo Pramono, S.H., MS., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 122 UUHC ini jelas bertentangan dengan asas atau prinsip non-retroaktif dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian, tidak boleh diberlakukan surut ke belakang sehingga menjangkau perbuatan- perbuatan hukum yang terjadi secara sah sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan dimaksud. Bahwa jika terjadinya jual beli putus atas karya cipta dan karya pertunjukan terjadi dan sah sebelum berlakunya UUHC, Pembeli diharuskan mengembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta, setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan diberi batas waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UUHC. Terhadap jual putus yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun saat diberlakukannya UUHC dikembalikan setelah 373 mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya jual putus ditambah 2 (dua) tahun. Jadi jual putus yang sah terjadi sebelum lahirnya UUHC dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang (pacta sunt servanda) yang telah mengakibatkan Hak Milik ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan beralih kepada Produser, harus dikembalikan kepada Pencipta sejak lahirnya UUHC a quo. Ketentuan demikian jelas melanggar asas non retroaktif terkait keberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu termasuk UUHC. Jika latar belakang pertimbangan Pasal 18 dan Pasal 30 jo Pasal 122 UUHC ini demi perlindungan Pencipta dan Karya Pelaku Pertunjukan, maka berdasarkan asas keseimbangan perjanjian sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 1339 KUHPerdata, bagaimana dengan perlindungan hukum pada diri Produser yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk membayar peralihan Hak Milik ekonomi karya cipta dan karya pertunjukan, menjadi tidak dapat lagi mempertahankan Hak Milik ekonomi tersebut dengan hadirnya UUHC. Bahwa dengan demikian menurut Ahli, ketentuan Pasal 122 UUHC jelas bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Menurut Ahli dalam hal ini termasuk tidak boleh secara sewenang-wenang diambialih oleh Penguasa atau Pemerintah. Bahwa Hak Milik di sini tentu termasuk didalamnya adalah Hak Milik Ekonomi. Hak Moral jelas melekat selamanya pada diri Pencipta dan Pelaku Karya Pertunjukan, namun Hak Milik Ekonominya dimungkinkan untuk dialihkan, dijual termasuk dengan sistem jual putus kepada pihak lain. Dengan dijualnya Hak Milik ekonominya kepada pihak lain, maka Hak Milik itu akan 374 beralih kepada pembeli (baca: Produser), sehingga sangat tidak tepat jika kemudian dicampuri oleh aturan Pemerintah dalam sebuah undang-undang yang kemudian membatasi peralihan Hak Milik ekonomi itu untuk dikembalikan kepada Penjual – dalam hal ini Pencipta dan Pelaku Karya Pertunjukan – untuk jangka waktu tertentu. Menurut Ahli hal ini adalah sebuah pelanggaran asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan asas kepastian hukum yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional Pembeli Hak Milik Ekonomi untuk mempertahankan Hak Miliknya yang dijamin oleh Konstitusi. 2) Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan kajian literatur dalam Black’s Law Dictionary retroaktif adalah “extending in scope or effect to matters that have occured in the past.” Asas “non-retroaktif” adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu UU. Hal ini karena dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam administrasi hukum serta ketidakpastian hukum, lebih jauh akan menciptakan disharmoni dalam tata peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada prinsipnya semua peraturan ataupun penerapan hukum harus bersifat prospektif. Asas ini secara tersurat terdapat di dalam Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, dan sejumlah UU, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara khusus, asas non-retroaktif ini merupakan konsekuensi dari asas presumption of constitutionality dalam Pasal 58 UU 24/2003 yang memuat klausul mengenai keberlakuan undang-undang sampai 375 adanya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Cetakan X: September 2018, Penerbit Nusa Media, Bandung), menyatakan bahwa Nilai moral dan politik dari hukum yang berlaku surut dapat diperdebatkan, namun kemungkinannya tidak dapat diragukan. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, menyatakan dalam Pasal 1, ayat 9 kalimat 3: “No... ex post facto law shall be passed” (Tiada hukum yang berlaku surut akan disyahkan). Istilah hukum ex post facto ditafsirkan sebagai hukum penal (pidana) dengan kekuatan berlaku surut. Hukum yang berlaku surut tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki karena menyakiti rasa keadilan kita untuk menjatuhkan suatu sanksi, khususnya suatu hukuman, kepada seseorang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh individu tersebut bahwa perbuatan atau kelalaian untuk berbuat tersebut akan membawakan sanksi ini. Bahwa Mahkamah Konstitusi jauh sebelum perkara a quo telah pernah menjatuhkan putusan untuk menganulir keberlakuan suatu undang-undang dengan dasar rasio legis karena undang- undang tersebut diberlakukan secara surut. Pandangan itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU- I/2003 atas perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah dalam pertimbangan Putusan menyatakan beberapa argumentasi yuridisi sebagai berikut: “…Menimbang bahwa di samping aliran pandangan yang diuraikan di atas, ternyata sebagian terbesar para sarjana hukum di dunia – dengan memperhatikan perkembangan pandangan sebagaimana tersebut – tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga asas non-retroaktif itu tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar alasan seperti tercermin dalam aliran pandangan di 376 atas. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat: 5. Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum material (substance). 6. Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif. 7. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (revenge) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu. 8. Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan yang fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang fair adalah: asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas ne bis in idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (pending cases), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat-syarat minimum tersebut di atas maka Undang-undang No. 16 Tahun 2003 justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang fair, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif. Menimbang bahwa sebagai bahan bandingan di negara-negara yang mempunyai sejarah penegakan hukum yang panjang dan mantap, semisal Amerika Serikat, dalam konstitusinya tetap melarang penerapan asas retroaktif sebagaimana termuat dalam Article I Section 9 yang berbunyi: “No bill of attainder or ex post pacto law shall be passed”. Menimbang bahwa pelarangan diterapkannya asas retroaktif dalam hukum Indonesia telah dianut sejak waktu yang sangat panjang. 5. Pasal 6 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 Nomor 23 berbunyi: 377 “De wet verbind alleen voor het toekomende en heeft geene terug werkende kracht”. 6. Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Straftrecht berbunyi: “geen feit is straafbaar dan uit kracht van eene daar aan voor afgegane wettelijk straafbepaling (Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada sebelumnya)”. 7. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, - Pasal 4 berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". - Pasal 18 ayat (2) berbunyi: "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya". 8. UUD 1945, Pasal 28 I ayat (1) berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Bahwa bertitik tolak dari berbagai ajaran hukum, doktrin maupun teori sepanjang yang berkaitan dengan penerapan Asas Non-Retroaktif dalam lapangan rezim hukum pidana, Ahli mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, mengatakan bahwa asas ini (non-retroaktif) sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum, dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, pada bagian lampiran angka 155 disebutkan bahwa “pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya”. Bahwa Ahli berpendapat betapa sangat penting larangan pemberlakuan surut suatu Undang-undang demi menegakkan 378 kepastian hukum, terlebih jikalau akibat keberlakuan surut itu menimbulkan kerugian yang nyata dan materiil bagi subjek hukum in casu pemohon dalam perkara a quo. Ahli menilai bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta berlaku secara surut adalah bukan hanya bertentangan dengan asas larangan pemberlakuan akan tetapi lebih jauh menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. b) Bukti tertulis: 1) Surat Perjanjian antara PT. Musica Studios dengan Rudy Loho, tertanggal 8 Mei 1995 (vide Bukti P- 8.a) dan Kwitansi dari: PT. Musica Studios kepada Rudy Loho, tertanggal 8 Mei 1995, untuk Pembelian Hak Komersial lagu “Datanglah Kasih” dan lagu “Mau Apa Lagi” ciptaan Rudy Loho (vide Bukti P- 8.b) Bukti P-8.a dan Bukti P-8.b merupakan bukti perjanjian jual beli Hak Cipta dari Rudi Loho selaku Pencipta kepada PT. Musica Studios (in casu Pemohon) dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus, dimana pada Pasal I diatur ketentuan yang berbunyi: “PIHAK KEDUA (in casu Pencipta) memberikan hak komersial sepenuhnya penggunaan lagu “Datanglah Kasih” dan Mau Apa Lagi” kepada PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon), untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, compact disc, laser disc dan lainnya dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas.” Sehingga dengan demikian, Hak Cipta atas lagu-lagu Rudy Loho tersebut sebenarnya adalah milik Pemohon karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian untuk selama-lamanya/tanpa batas waktu, namun dengan adanya Pasal 122 UU Hak Cipta, maka Pemohon dengan terpaksa harus mengembalikan Hak Cipta kepada Rudy Loho setelah Perjanjian tersebut telah mencapai jangka waktu 25 tahun ditambah 2 tahun (8 Mei 2022). 379 2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 (vide Bukti P-10). Didalam paragraf kedua bagian isi dari Bukti P-10 ini berbunyi sebagai berikut: “... sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut sehingga semua perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan, tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut.” Bahwa pernyataan tegas dan jelas yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dikutip dari suratnya tersebut diatas, pada pokoknya merupakan penjabaran mengenai asas non retroaktif/asas legalitas, yaitu suatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan, artinya undang-undang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang terjadi sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, dimana asas ini muncul dari landasan pemikiran untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang- wenangan penguasa atau pun negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta dimana pada pokoknya mengatur tentang pengembalian Hak Cipta yang sudah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, jelas melanggar asas non retroaktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, apalagi dengan diberlakukan surut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan terampas atau 380 terhalangnya pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, maka ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta selayaknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PENUTUP Demikianlah kesimpulan Pemohon dalam perkara Nomor: 63/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya. 2. Kesimpulan Presiden bertanggal 30 September 2022 I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) atas permohonan pengujian Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Berdasarkan argumentasi atau dalil yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan saksi baik secara lisan maupun tertulis serta faka-faha yang diberikan dalam persidangan, jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional, Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo diantaranya: a. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum sebagai Produser Fonogram, Yang direkam Pemohon adalah Ciptaan yang diciptakan oleh Pencipta (lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks) serta Karya Pelaku Pertunjukan berupa suara vokal penyanyi 381 dan suara permainan alat musik yang dibawakan oleh Pemain Musik selaku Pelaku Pertunjukan. b. Bahwa ketentuan a quo telah melanggar Hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: 1) Bahwa pasal-pasal a quo yang menyangkut dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan Pemohon selaku Produser tidak boleh mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain agar tidak timbul kerugian bagi Pemohon baik yang sifatnya aktual maupun potensial. Bahwa dengan pasal-pasal a quo telah menyebabkan Pemohon berpotensi kehilangan hak miliknya berupa hak cipta atas lagu-lagu Ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta itu sendiri berlaku. Hak Cipta tersebut telah dimiliki oleh Pemohon berdasarkan perjanjian pengalihan hak cipta tanpa batas waktu yang dibuat antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995 dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”). Bahwa Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022 yaitu setelah Perjanjian Pengalihan Hak Cipta mencapai jangka waktu 25 tahun ditambah 2 tahun. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional Pemohon dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin oleh negara dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selain itu, kondisi ini juga membuktikan bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara surut (retroaktif) dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 382 2) Bahwa Pemohon dihalangi haknya untuk bisa mempunyai hak milik dan mempertahankan hak miliknya berupa hak cipta dan hak ekonomi atas suatu karya pelaku pertunjukan yang dialihkan oleh Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Ketentuan a quo mengharuskan Hak Cipta yang telah diputus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu serta Hak Ekonomi dari suatu Karya Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian jual beli atau perjanjian pengalihan Hak Ekonomi untuk dikembalikan setelah mencapai jangka waktu 25 tahun. 2. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (inalienable) dengan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Secara konstitusional hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) telah memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Akan tetapi dalam kondisi tertentu dan dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang, dan dengan dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka negara dapat melakukan tindakan pembatasan-pembatasan terhadap Hak Milik Pribadi, termasuk pula terhadap Hak Cipta sebagai hak milik pribadi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, demi kepentingan umum yang lebih besar. 383 Salah satu contoh praktek pembatasan hak milik pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan UUD 1945, adalah ketika suatu Ciptaan milik Pencipta, yang jelas- jelas merupakan hak milik mutlak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tenyata dapat digunakan tanpa izin oleh pihak lain, dan perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, atau dalam konteks Hak Cipta sebagai Hak Milik, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar Hak Milik orang lain/ hak milik Pencipta. atau Pemegang Hak Cipta. Praktek pembatasan hak milik pribadi Pencipta atas Ciptaannya yang dilakukan oleh Pemerintah dimaksud, secara tegas diatur dalam Bab VI Pembatasan Hak Cipta, khususnya pada Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UU Hak Cipta. Adapun praktek pembatasan Hak Milik cq Hak Cipta ini juga dilakukan dan dipraktekkan di 181 (seratus delapan puluh satu) negara anggota Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of the Literary and Artistic Works. Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern sejak tanggal 5 September 1997. Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap hak milik pribadi atau dalam hal ini Hak Cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Untuk hak ekonomi secara konstitusional terkait pengalihannya diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 384 prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. b. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, ketentuan pasal a quo juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. c. Dalam konteks “tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang” jika pengambilalihnya tidak berdasarkan atas hukum atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika pengambilalihannya berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan pengambilalihan secara kesewenang-wenangan. d. Dalam rangka perlindungan karya-karya Hak Cipta pemohon dalam menjalankan hak ekonominya seharusnya tidak boleh bertentangan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” secara konstitusional pasal a quo mengandung norma pembatasan hak yang secara konstitusional setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. e. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 maka dalil kerugian pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional dengan alasan: 1) Pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) telah salah mendalilkan Pasal 28D ayat (1) dan 385 Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang merupakan pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia, sebagai dasar hukum untuk kerugian konstitusional yang dialaminya dan menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang serta peraturan pelaksanaannya. 2) Pengembalian hak cipta secara konstitusional berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3) Pemohon sebagai pemegang hak ekonomi berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, wajib tunduk kepada pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. 4) Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, Pasal a quo dalam rangka memberikan perlindungan atas hak pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak yang adil. f. Bahwa yang dimaksud kerugian konstitusional telah ditegaskan Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang secara faktual kerugian konstitusional baik secara khusus dan causal verband dengan berlakunya suatu undang-undang dapat mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusianal bagi warganegara secara umum. Jika dalil-dalil kerugian Pemohon dijadikan dalil kerugian maka Pemohon secara konstitusional telah melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, sehingga secara causal verband kerugian pemohon bukan 386 merupakan kerugian konstitusional. g. Dalam hal ini sudah tegas dan jelas bahwa secara konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka hanya pemilik hak moral yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, dan dengan demikian para pemohon secara konstitusional tidak memiliki hak uji terhadap Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. PENJELASAN KONSTITUSIONALITAS ATAS PASAL-PASAL YANG DIUJI Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary). Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dlhilangkan (inalienable) atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral suatu ciptaan lagu atau musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non-ekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi atau uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang 387 tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apablia ada orang lain melanggar haknya. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang memfokuskan kepada kepemilikan. Menurut Azas "droit de suite”, hak cipta tidak boleh disita oleh siapapun juga. Hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi yang sudah menyatu dengan penciptanya. Dengan kata lain, penclpta yang melanggar hak cipta berarti juga melanggar niiai moral manusia yang menyempurnakan hakekat manusia secara utuh. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Walau demikian, hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak Iain, tetapi hak moralnya tetap tidak terplsahkan darl penciptanya, hal di atas sejalan dengan ketentuan Berne Convention yang menyebutkan bahwa: 'it is an attempt to look after the interests of aiHsts and other makers ofartistic works. The painter or sculptor after sells his work cheaply in order to make ends meet. The work may pass through a number of hands and, in doing so, may considerably in crease in value. It becomes a source of revenue for those engaged in sales (deal ers, experts, art critics, etc) and is often bought as good investment This provision therefore allows the artists to follow the for tunes of his work and to profit from the in crease in its value each time it changes hands Know as the droit de suite...' Ketentuan droit de suite bersifat hak kebendaan, karena hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sehingga bersifat hak kebendaan, yang bercirikan antara lain droit de suite, yaitu hak untuk mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada atau dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika dihubungkan dengan hak ekonomi penclpta, maka pencipta masih tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaannya, sekalipun ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain bahkan sampai karya cipta tersebut telah berulangkali berpindah tangan, atau telah dijual berulang kali kepada pihak lain. Berdasarkan landasan tersebut diatas hak moral telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain 388 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Hak Cipta, dimana merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Bahwa pada hakekatnya Hak moral merupakan hak cipta yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, dan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat hak kebendaan, yang bercirikan droit de suite, dan dalam rangka menjaga kehormatan hak moral untuk dikomoditikan menjadi hak ekonomi maka perlu adanya pengaturan pembatasan hak yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta. Penjelasan Konstitusionalitas atas Pasal-Pasal yang diuji dalam persidangan ini yakni sebagaimana berikut 1. Pasal 18 dan Pasal 30 memuat norma tentang perjanjian jual putus dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) yang diatur dalam undang- undang yang tidak bertentangan dengan asas perjanjian kontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat diatur dalam bentuk undang-undang. Secara konstitusional pengaturan tersebut juga dilandaskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1045, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya pembatasan hak dapat dilakukan yang pelaksanaan pembatasan tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 pembatasan hak tersebut diatur dengan undang-undang. 2. Terhadap materi Pasal 18 dan Pasal 30 berkaitan antara adanya hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, maka secara konstitusional pembatasan antara hak moral dan hak ekonomi dalam pengaturan pasal tersebut merupakan perlindungan dan jaminan dalam rangka memberikan pemenuhan hak yang adil, selain itu ketentuan tersebut juga dalam rangka memberikan 389 perlindungan dan jaminan hak milik pribadi agar hak milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. 3. Pasal 122 merupakan pengaturan peralihan yang menegaskan bahwa perjanjian jual putus yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini berlaku untuk dikembalikan kepada Pencipta dan bagi yang belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun. Secara konstitusional dilandaskan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, hak moral merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam rangka memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi. Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 pengembalian hak moral berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas non-retroaktif yang secara konstitusional pelarangan asas non-retroaktif (berlaku surut) sepanjang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut maka ketentuan pasal 122 UU a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 4. Bahwa pemohon beranggapan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon serta Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan di atas, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dirumuskan dengan tegas oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi para pencipta buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, 390 serta pelaku pertunjukan yang memiliki karya berupa lagu dan/atau musik. Dimana selama ini dalam konteks industri musik, sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, posisi tawar para Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut sangat lemah ketika berhadapan dengan Produser Fonogram seperti Pemohon, yang umumnya memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibanding Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, dan pada saat itu umumnya Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tidak sedang dalam keadaan ekonomi yang baik, sehingga Produser Fonogram cenderung melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat itu untuk memaksakan isi perjanjian apapun kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut untuk disetujui tanpa syarat, termasuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang jelas-jelas merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut. Oleh karena itu, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dirumuskan untuk mencegah adanya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut dari penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dapat dilakukan Produser Fonogram seperti Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta melanggar asas hukum kebebasan berkontrak adalah tidak benar dan tidak berdasar. 5. Bahwa sahnya kebebasan berkontrak menurut pendapat hukum Remy Sjandeini yang mengemukakan, bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia. Namun, kebebasan berkontrak tersebut tidak absolut karena harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 391 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.” 6. Kekuatan hukum dalam asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata ”juga menegaskan Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Tanpa sebab ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” 7. Sedangkan kewajiban asas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdata ”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal 1339 KUHPerdata “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 8. Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta/hak moral dengan Hak Ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, yang dalam perjanjianya diatur dengan undang-undang ”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” 9. Selain itu Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata dapat dibenarkan karena menurut sifatnya memiliki karasteristik yang absolut sehingga perjanjianya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang seimbang. 10. Berdasarkan hal diatas maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta membatasi mengenai bentuk perjanjian dan melanggar asas hukum kebebasan berkontrak merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena dalam pengaturan Pasal 18 dan Pasal 392 30 UU Hak Cipta tetap berlandaskan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal1335, Pasal 337, Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata. 11. Terkait dengan dalil Pemohon yang beranggapan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan jawaban bahwa sebelum Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, Produser Fonogram seperti Pemohon memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan sehingga melahirkan praktik bisnis berupa "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu". Dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut, Produser Fonogram cenderung melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan memanfaatkan posisinya yang lebih kuat itu untuk memaksakan isi perjanjian yang harus disetujui oleh Pencipta atau Pelaku Pertunjukan tanpa syarat, dan cenderung untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas karya Pencipta atau Pelaku Pertunjukan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan, serta tanpa batas waktu. Istilah "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" tersebut sudah lahir dalam praktik bisnis di industri musik sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan dan sudah dipahami luas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, maksud dari penggunaan istilah "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah bukan untuk mengizinkan praktik bisnis tersebut, namun untuk memperjelas praktik bisnis apa yang akan dicegah oleh UU Hak Cipta. Dengan demikian, tidak ada pertentangan norma dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta. a. Secara tegas dalam penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas 393 Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat dimana perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu mengatur pengalihan seluruh hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Produser Fonogram seperti Pemohon, padahal hak ekonomi Produser Fonogram seharusnya hanya terbatas pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta sehingga hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Hal tersebut diakui juga oleh Pemohon yang telah mengikat perjanjian pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal 8 Mei 1995, yang mengatur pengalihan Hak Cipta milik Rudy Loho kepada Pemohon sebagai Produser Fonogram dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus. Padahal seharusnya Produser Fonogram hanya memiliki hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, dan bukan Hak Cipta yang meliputi seluruh hak ekonomi dan hak moral milik Pencipta. Untuk itu, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta merumuskan pembatasan waktu 25 (dua puluh lima) tahun bagi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu agar hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dapat kembali seperti semula. Setelah itu, Produser Fonogram dengan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan dapat menyepakati kembali perjanjian dalam posisi yang setara untuk mengatur hak dan kewajibannya berlandaskan itikad baik untuk kemanfaatan bersama sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta. Dengan demikian, pada dasarnya Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, karena konteks pengaturannya berbeda. Oleh karena itu, telah jelas bahwa tujuan dirumuskannya Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta adalah untuk mengoreksi praktik bisnis yang tidak 394 adil dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara Produser Fonogram dan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan agar hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tetap terjamin. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar. b. Bahwa ketentuan pasal 63 ayat (1) memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 yang dapat dijelaskan dimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) mengatur tentang perlindungan hak ekonomi dalam hal berlakunya Pertunjukan sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual dan Produser Fonogram sejak Fonogramnya difiksasi selama 50 tahun, yang terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sedangkan ketentuan Pasal 18 mengatur tentang pengalihkan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, untuk dikembalikan kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ketentuan Pasal 30 mengatur tentang pengembalian hak ekonomi yang dialihkan dan/atau dijual beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sehingga Pasal 63 ayat (1) tidak dapat didalilkan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 karena memiliki subtansi yang berbeda namun jika disinkronkan dengan Pasal 63 ayat (1) lebih memiliki subtansi yang sama dengan Pasal 58 ayat (1), dimana Pasal 63 ayat (1) memberikan perlindungan hak ekonomi sedangkan Pasal Pasal 58 ayat (1) memberikan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 tahun sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh). Oleh karena itu Berdasarkan hal diatas maka dalil yang menyatakan 395 Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) dan menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) memiliki subtansi yang berbeda. 12. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merugikan serta menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon. Hal ini sudah dijelaskan oleh Pemerintah bahwa Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut dalam rangka melindungi hak moral sebagai hak konstitusional pencipta, namun juga dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi hak ekonomi tidak melanggar UUD Tahun 1945 terutama dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) sedangkan terhadap dalil yang dilandaskan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dapat ditegaskan bahwa pada hakekatnya hak milik pribadi dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) dalam konteks ini yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pasal a quo yang diuji, adalah hak moral yang secara konstitusional menjadi hak asasi bagi penciptanya dan secara tegas hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Sehingga secara konstitusional pemohon yang mendalilkan pasal a quo menghilangkan hak konstitusional Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dengan alasan bahwa dalil hak tersebut bukan merupakan hak konstitusional pemohon sebagai hak ekonomi namun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) menjadi hak konstutusional bagi hak moral. 13. Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang mendalilkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap 396 perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku. Sehingga ketentuan a quo melanggar asas non-retroaktif. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan tanggapan bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan alasan: a) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak mengandung unsur penuntutan suatu perkara sehingga tidak masuk dalam konsteks asas non-retroaktif namun sebagai penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi. b) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta dalam rangka mengembalikan hak eklusif secara khusus yang pada hakekatnya hak moral merupakan hak asasi manusia yang secara fakta tidak bisa beralih kepada siapapun. c) Pengaturan Pasal 122 UU Hak Cipta dalam rangka memberikan hak yang seimbang antara hak moral dan hak ekonomi sebagai pembatasan hak. Jelas bahwa ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta dirumuskan untuk mengatur perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah dibuat sebelum Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan, dan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil dengan adanya kejelasan mekanisme pengembalian Hak Cipta kepada Penciptanya setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta juga mencegah pengambilalihan Hak Cipta atas karya Pencipta secara sewenang- wenang, dengan mengatur mekanisme pengembalian hak cipta 397 setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta melanggar asas non-retroaktif adalah tidak benar dan tidak berdasar karena asas non-retroaktif hanya dikenal dalam ranah hukum pidana, sedangkan pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah mengenai perjanjian jual putus/pengalihan tanpa batas waktu yang merupakan ranah hukum perdata. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional pemohon. III. KESIMPULAN PEMERINTAH Berdasarkan setelah mendengar keterangan dari PIhak Terkait, Keterangan Ahli dan Saksi baik Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon serta fakta-fakta yang diungkap dalam dipersidangan, Pemerintah sangat yakin dan tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang dimohonkan oleh PT Musica Studios tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 398 b. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); c. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan d. Menyatakan ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 3. Kesimpulan Pihak Terkait Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (ASPRINDO) bertanggal 5 Oktober 2022 PEMOHON MENGAJUKAN BATU UJI I. PASAL YANG DIUJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI 1. Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji: i. Pasal 18 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Adapun dalam penjelasannya menerangkan diantaranya sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.” ii. Pasal 30 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak 399 Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” iii. Pasal 122 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang- Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 2. Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji: i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun.” II. PETITUM PEMOHON Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam petitumnya adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 400 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. KESIMPULAN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut “UU Hak Cipta” Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut “UUD 1945” Terdaftar Sebagai Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 di MAHKAMAH KOSTITUSI REPUBILK INDONESIA selanjutny disebut “MK RI”. Dalam Kesimpulan yang diajukan Pihak Terkait, ASPRINDO, tidak memuat hal- hal yang sebelumnya sudah diajukan secara tertulis, baik oleh PEMOHON, PEMERINTAH dan Para Pihak Terkait kepada MK RI. A. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI Pihak Terkait, ASPRINDO dengan ini mengajukan hal-hal yang disampaikan oleh Para Saksi dan Para Ahli selama dalam persidangan, baik yang diajukan oleh PEMOHON, PEMERINTAH dan Pihak Terkait, baik Pihak Terkait Yang Mendukung maupun Pihak Terkait Yang Tidak mendukung PEMOHON 1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S., Ahli, diajukan oleh Pemohon pada sidang tanggal 14 Juni 2022. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencipta sebagai penjual (istilah dari Ahli) mendapat perlindungan, tentunya si Pembeli (istilah dari Ahli) juga mempunyai hak untuk dilindungi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata asas proporsionalitas Pasal 1339 KUH Perdata. Oleh sebab itu, produser menjadi terganggu tentang kepemilikan hak ekonominya yang sudah dibeli, tentunya dengan harga tertentu akan berbeda kalau mekanismenya bukan mekanisme jual putus. 2. Dr. Fahri Bachmid, SH., M.H., Ahli, diajukan Pemohon pada sidang tanggal 14 Juni 2022. Pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam naskah akademik UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada keadaan hukum yang bersifat misbruik, ada penyalahgunaan keadaan oleh Produser, dimana sejak semula Produser memang sudah ditempatkan pada pihak yang 401 dipersalahkan secara norma, yang sebenarnya secara faktual harus dihindari, sehingga rumusan norma itu menjadi norma yang fair. 3. Jusak Irwan Sutiono, Saksi Fakta yang diajukan Pemohon pada sidang tanggal 14 Juni 2022. Pada dasarnya Perjanjian Produser dengan Pencipta itu ada empat macam. a. Ciptaan dibayarkan 1x secara sold flat Sold flat: sesudah dibayar hak ekonomi atas ciptaan, maka hak ekonomi beralih seluruhnya kepada si pembeli dengan tanpa batas waktu, artinya bahwa si pencipta tidak lagi memiliki hak ekonominya atas ciptaan tersebut, dengan demikian tidak dapat menjual lagi kepada pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan definisi sold flat pada penjelasan pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. b. Ciptaan dibayarkan 1x untuk penggunaan dalam satu master lagu Artinya Si Pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau royalty terhadap eksploitasi master lagu yang dimaksud, namun Pencipta dapat mengeksploitasi ciptaannya kepada pihak lain setelah melewati suatu waktu tertentu yang telah disepakati (misalnya 6 bulan). Dengan demikian, Pencipta masih bisa mendapatkan manfaat lebih. c. Pencipta mendapatkan fee yang diterima di muka dan juga akan mendapat royalty setelah penjualan mencapai suatu jumlah tertentu d. Pencipta tidak mendapatkan fee tetapi hanya mendapat royalty dari setiap penjualan 4. Keterangan Ahli, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH., diajukan Pemerintah pada sidang tanggal 5 Juli 2022. Pada pokoknya menyebutkan bahwa saya pada waktu itu tidak terlibat dalam proses penyusunan itu, sehingga saya tidak tahu dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut. Nah, apa yang ada di dalam undang‑undang Indonesia, khususnya Pasal 18 dan Pasal 20, itu sepenuhnya menjadi kedaulatan hukum Indonesia yang tadi saya katakan boleh jadi mengikuti atau me-refer 402 kepada apa yang terjadi di Amerika, yaitu untuk melindungi pihak yang posisinya lebih lemah dalam transaksi antara pencipta dengan pihak lain. Dengan demikian, dalil ini subjektif seolah-olah pencipta dalam posisi yang lemah, oleh karenanya keterangan ahli ini patut dikesampingkan. 5. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb, Ahli diajukan oleh Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, pada sidang tanggal 8 Agustus 2022. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Regulasi yang dibuat ini adalah dimaksudkan untuk melindungi bangsa dan negara, juga untuk menciptakan fairness bagi para pelaku bisnis digital. Menghadapi realitas ini, negara memang tidak mungkin melakukan dengan Langkah- langkah biasa saja, termasuk dalam pembuatan regulasi. Sikap rigid dan konservatif atau membiarkan regulasi yang menghambat transformasi dan kreativitas, akan berdampak pada ketertinggalan dan membuat kita terdisrupsi. Dalil ini tidak berdasar karena subjektif, oleh karenanya keterangan ahli ini patut dikesampingkan. 6. Dr. OK Saidin, SH., M. Hum., Ahli diajukan oleh Indra Lesmana dan Ikang Fawzi pada sidang tanggal 8 Agustus 2022. Pada pokoknya menyebutkan bahwa ketika ada konsep jual putus, sebetulnya yang dialihkan itu adalah hak ekonomi saja, hak moralnya tidak ikut beralih, tetapi dalam pasal‑pasal yang mengatur tentang pengalihan hak itu, kita melihat pada hak moral itu ada juga hak ekonomi, ada nilai disitu. Saya akan membeli misalnya kepingan DVD atau VCD, misalnya ada lagu judulnya “Nuansa Bening”, ya, Vidi Aldiano, tapi menjadi tak saya beli karena penyanyinya Vidi Aldiano, saya maunya penyanyinya Keenan Nasution. Jadi, ada hak moral yang sebetulnya mempunyai nilai ekonomi. Dalil ini tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan ahli ini patut dikesampingkan. 403 7. Dharma Oratmangun dan Eko Sutrisno alias Eko Saky, saksi fakta, yang diajukan oleh Para Pihak Terkait yang tidak setuju dengan Permohonan yang diajukan oleh PT. Musica Studio’s (Pemohon), yaitu: FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia), PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia), ARDI (Anugerah Royalti Dangdut Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), Indra Lesmana dan Ikang Fawzi; dan Puji Rahaesita dkk (Fahmi Shahab, Slamet Adriyadie, Sugito, Richard Kyoto), bahwa kedua orang saksi fakta ini bukan saksi yang tidak mengalami langsung tentang praktek jual putus karena 2 saksi tersebut menyatakan dalam kesaksiannya tidak pernah menjual putus ciptaannya, sedangkan permasalahan dalam uji materi ini adalah tentang jual putus. Oleh karenanya kedua orang saksi ini patut dikesampingkan kesaksiannya. B. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT, ASPRINDO Bahwa Pihak Terkait, ASPRINDO berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tersebut di atas, berpendapat sebagai berikut: 1. Dengan adanya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta ini, master-master milik perusahaan rekaman (produser) yang diproduksi dengan perjanjian jual putus menjadi tidak ada nilai ekonominya, artinya bahwa setiap perusahaan rekaman yang mempunyai master yang seharusnya menjadi aset dari perusahaan rekaman menjadi hilang nilainya dan membuat kerugian yang sangat besar, karena aset perusahaan rekaman yang sesungguhnya adalah master rekaman. 2. Akibat dari adanya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, Perusahaan Rekaman tidak bisa / tidak berani meng-upload ke digital platform atas master rekaman miliknya untuk mendapatkan hak ekonominya, sehingga hal ini merugikan Produser Rekaman, dan secara tidak langsung juga Pencipta lagu serta artisnya. Publik pun ikut dirugikan karena tidak dapat lagi menikmati karya rekaman favoritnya. Untuk diketahui saat ini bisnis yang masih jalan dan dapat menghasilkan materi yang cukup berarti hanya dari digital platform. 404 3. Dalam era digital, proses dan prosedur untuk mendapatkan manfaat ekonomi adalah sebagai berikut: - Produser Rekaman Setiap master rekaman yang akan di-upload ke digital platform, Produser harus menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan oleh digital platform untuk produser, yang salah satu klausulnya adalah setiap konten yang diupload harus tidak ada masalah, diantaranya adanya tuntutan/sengketa antara yang mengaku sebagai pemilik hak, salah satunya pencipta lagu. Untuk membuat perjanjian dengan digital platform, produser rekaman harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memiliki master rekaman dalam jumlah tertentu, mempunyai lagu hits yang cukup. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, biasanya produser rekaman dialihkan ke Agregator (Koordinator digital). - Pencipta Lagu Royalti untuk pencipta lagu tidak dibayarkan melalui produser, tetapi langsung kepada pencipta lagu yang sudah mempunyai perjanjian dengan digital platform. Untuk membuat perjanjian dengan digital platform, pencipta pun harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memiliki ciptaan dalam jumlah tertentu, mempunyai ciptaan yang hits. Biasanya jika persyaratan tidak terpenuhi maka pencipta dialihkan ke penerbit musik (Publisher) 4. Sesungguhnya, fakta yang terjadi selama ini dengan adanya Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut Perusahaan Rekaman merasakan akibat secara langsung kerugian materi yang sangat besar, dimana dengan adanya pasal-pasal tersebut, perusahaan rekaman tidak dapat mengupload kembali semua hasil karya rekaman yang pernah dibuat dan dibiayainya sehingga menjadi master rekaman, salah satu contoh adalah Krakatau Band yang mempermasalahkan bahwa master rekaman mereka tidak dapat dirilis kembali oleh perusahaan rekaman, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan yang mendasar diajukannya permohonan uji materi ini ke MK. 405 5. Bahwa fakta, adanya Pasal 63 ayat (1) sub b UU Hak Cipta: “Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi”, tetapi seolah-olah menjadi tidak berlaku karena alasan dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta. Dengan demikian, Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Adanya Suatu akibat Akibat adanya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, maka kerugian secara ekonomi yang dialami Produser/Pemohon artinya secara umum sudah mencakup juga kerugian yang dialami oleh pencipta (dalam arti pasif), misalnya produser rekaman tidak bisa melakukan sesuatu terhadap master rekaman, padahal produser mempunyai kewajiban hukum berbuat dimana kewajiban itu akan timbul demi hukum. 7. Terdapat kerugian secara ekonomi Bahwa kerugian yang timbul akibat Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, telah dijabarkan panjang lebar di dalam keterangan kami sebagai Pihak Terkait dimana terdapat kerugian materiil yang dirasakan oleh pemohon atau pihak terkait yang mendukung permohonan pemohon. 8. Adanya hubungan kausalitas karena Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan kerugian Dengan adanya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon atau Pihak Terkait yang mendukung permohonan pemohon tidak dapat melaksanakan rilis kembali master rekaman yang dimaksud, sehingga publik tidak dapat lagi mengakses lagu-lagu tembang kenangan yang sudah bersifat “legend” dan akan berdampak langsung pada kerugiaan material yang dialami oleh produser dan pencipta, yang dimana seharusnya apabila master rekaman tersebut dapat dirilis kembali, maka pencipta juga secara tidak langsung tidak akan mendapatkan hak ekonominya. 406 9. Apakah dengan adanya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta ini, para pencipta lagu mengalami perubahan secara ekonomi? Menurut hemat Pihak Terkait Yang Mendukung Pemohon tidak ada perubahan, karena hak ekonomi itu timbul apabila kewenangan untuk merilis kembali apa yang sudah menjadi master rekaman dimungkinkan maka secara otomatis para pencipta juga akan mendapatkan royalti. C. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait Yang Mendukung Permohonan Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menangani perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XIX/2021 ini agar sudilah sekiranya menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). 4. Kesimpulan Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi) bertanggal 3 Oktober 2022 Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI), dengan ini bermaksud untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: I. Bahwa Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) tetap pada dalil-dalil yang telah Kami uraikan sebelumnya pada Keterangan Pihak Terkait: SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) tanggal 3 Januari 2022; II. Bahwa Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon seperti yang tertera di dalam Permohonan Pemohon; III. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut: Bukti-bukti tertulis: 1. Bukti PT- 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174061507710001 atas nama SATRIYO YUDI WAHONO; 407 Penjelasan : Membuktikan tentang Legal Standing dari Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI); 2. Bukti PT- 2 : Karya Cipta Lagu berjudul “Mahadewi” yang tercatat dengan Nomor: 000226506 yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual; 3. Bukti PT- 3 : Karya Cipta Lagu berjudul “Kasih Tak Sampai” yang tercatat dengan Nomor: 000226507 yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual; 4. Bukti PT- 4 : Karya Cipta Lagu berjudul “Begitu Indah” yang tercatat dengan Nomor: 000226509 yang tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual; 5. Bukti PT- 5 : Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000252590, atas lagu “Penjaga Hati” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 6. Bukti PT- 6 : Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000279779, atas lagu “Ternyata Cinta” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 7. Bukti PT- 7 : Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor pencatatan: 000279780, atas lagu “Sobat” yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 8. Bukti PT- 8 : Cover Kaset Album Save My Soul. 408 Penjelasan : Membuktikan bahwa Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung KONKLUSI/KESIMPULAN 1. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Uji Materiil Nomor 63/PUU- XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah uji materiil atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b, dan Pasal 122 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 (vide Permohonan Pemohon), yang mana inti permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 16 poin 21.2] 2) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 122 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 18 poin 21.3] 3) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 30 UU Hak Cipta telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 19 poin 21.4] 4) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18, Pasal 122 dan Pasal 30 UU Hak Cipta telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 20 poin 21.5] 5) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 18, Pasal 122 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan ketentuan 409 Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 23 poin 21.5.7] 6) Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk memperolah persamaan dan keadilan serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam mendapatkan perlindungan atas Hak Ekonomi Fonogramnya, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [Vide Permohonan Pemohon halaman 27 poin 26] 2. Bahwa kemudian Pemohon telah melakukan perbaikan Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tertanggal 27 Desember 2021 [Vide perbaikan Permohonan Pemohon], yang mana inti permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15 poin 36] 2) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 17 -18 poin 44 – 45] 3) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 19 poin 50] 4) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga 410 melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 21 -22 poin 56 – 57] 5) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 24 poin 64] 6) Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [Vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 25 poin 67] 3. Bahwa berdasarkan uraian – uraian Permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut: [Vide Perbaikan Permohonan halaman 48] 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). 4. Bahwa Pihak Terkait: SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, yang juga sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap Karya Cipta / Ciptaan yang dimilikinya, memiliki keterkaitan atau kepentingan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi apabila 411 permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu akan menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI), baik yang sifatnya aktual maupun potensial. 5. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu akan merugikan Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI). Karena Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berpotensi akan kehilangan Hak Milik terhadap Hak Cipta atas lagu ciptaannya selamanya. 6. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu akan merugikan Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI). Karena Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) selaku Pelaku Pertunjukan dan Pemegang Hak Terkait berpotensi akan kehilangan Hak Milik terhadap Hak Ekonomi atas Karya Pertunjukannya. 7. Bahwa di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan tentang: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. 8. Bahwa kemudian dalam Pasal 30 UU Hak Cipta juga menyebutkan: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih Kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. 9. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 63 (1) huruf (b) UU Hak Cipta disebutkan: “Pelindungan hak ekonomi bagi: b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya di fiksasi;” 10. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 122 UU Hak Cipta disebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau 412 music dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 11. Bahwa dalam konsideran UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada bagian menimbang huruf a dan b disebutkan: “Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait”. 12. Bahwa di dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3) UU Hak Cipta secara jelas disebutkan: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. 13. Bahwa kemudian di dalam Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. 413 14. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta juga disebutkan: “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. 15. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan: “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia”. 16. Bahwa kemudian sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan UU Hak Cipta pada bagian UMUM disebutkan: “Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan 414 hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. d. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang- undangan. g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota 415 dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait”. 17. Bahwa pada dasarnya pembentukan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bermaksud untuk memberikan perlindungan Hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait. 18. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon seperti yang terdapat di dalam angka 30 halaman 12 di atas, kami akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya pembentukan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bermaksud untuk memberikan perlindungan Hak kepada Pencipta, khususnya bagi pencipta lagu dan pengarang buku, yang Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa Pihak Terkait: SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) sangat tidak sepakat dengan konsep “jual beli putus” terhadap pengalihan Hak Ekonomi seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Karena Negara melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 telah membatasi hal tersebut. Konsep jual beli putus tidak dikenal dalam system hukum Indonesia. 416 Konsep tersebut diciptakan sendiri oleh perusahaan rekaman atau Label yang ingin merampas hak-hak para Pencipta seutuhnya. Padahal perlu diketahui hal-hal tersebut jelas-jelas melawan hukum, untuk itu negara hadir dengan UUHC untuk melindungi para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari keberingasan para pihak yang ingin merampas dan merebut hak-hak Pencipta dan Pemegang Hak cipta. Bahwa pada prinsipnya Negara tidak pernah melarang warganya membuat perjanjian dengan siapapun dan terkait hal apapun selama tidak melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut muncul karena ada “Asas Kebebasan Berkontrak” yang berkembang di dalam hukum Indonesia. UUHC juga tidak melarang pengalihan hak ekonomi, hanya saja Undang-undang memang perlu mengatur secara khusus dan membatasi peralihan hak ekonomi tersebut terlebih lagi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2014, dahulu pernah ada pengalihan Hak Ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh sistem industri musik beberapa dekade lalu yang menempatkan Pencipta Lagu dalam posisi tawar yang sangat lemah, sementara Perusahaan Rekaman dalam kondisi yang sangat kuat dengan kekuatan modalnya. Kecanggihan teknologi pada saat itu belum secanggih dan semodern sekarang, sehingga seorang Pencipta Lagu pada saat itu tidak dapat merekam dan memproduksi lagunya sendiri, melainkan harus melalui Perusahaan Rekaman. Kondisi inilah yang membuat Perusahaan Rekaman dalam posisi tawar yang tinggi dan membuat Pencipta Lagu, mau tidak mau, harus mengikuti dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Rekaman. Dalam kondisi seperti itu dapat dikatakan banyak perjanjian-perjanjian atas karya cipta lagu yang dibuat tidak mencerminkan asas keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak. Bahwa fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers, dalam bukunya “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, 417 (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289, menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Konsep keadilan harus diberikan kepada kedua belah pihak dalam perjanjian, bukan untuk salah satu pihak saja, terlebih bila digunakan dalam keadaan yang tidak seimbang. Bahwa perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. (PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN, Niru Anita Sinaga, BINAMULIA HUKUM, Vol. 7, No. 2, 2018, Hlm. 108) Bahwa keadaan yang tidak seimbang yang menempatkan Perusahaan Rekaman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Pencipta Lagu telah menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang tidak seimbang. Akhirnya Pencipta lagu mau tidak mau menandatangani perjanjian jual putus (sold flat) yang sangat merugikan Para Pencipta Lagu. Perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya (tanpa jangka 418 batas waktu) kepada perusahaan rekaman adalah contoh produk perjanjian yang banyak ditemukan saat itu. Pencipta Lagu yang posisinya lebih lemah hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali kepada Perusahaan Rekaman untuk bernegosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Hal mana seharusnya pengalihan hak ekonomi atas lagu tersebut tidak berlaku selamanya (tanpa jangka batas waktu), melainkan untuk sekali tempo saja. Bahwa keadaan Pencipta Lagu yang berada dalam posisi tawar yang lemah inilah yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Rekaman yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk membuat perjanjian jual putus (sold flat), sehingga terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Bahwa dalam doktrin hukurn perjanjian, asas kebebasan berkontrak dikurangi, dalam arti suatu perjanjian bisa dikatakan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, jika perjanjian itu dibuat di bawah paksaan, kesesatan atau penipuan. Sejak tiga dasawarsa terakhir, dikenal alasan keempat yakni yang dikenal dengan nama penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Menurut ajaran ini jika salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan (yang berada dalam posisi yang lemah tadi). (Setiawan, Sistim Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan, Varia Peradilan No. 16 1.) Bahwa Penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden (undue influence) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang 419 lain. Bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Di dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak dan asas kebebasan berkontrak. (Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim Untuk Melakzikan lntervesi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Jurnal Hukum No. 15 Vol. 7, 2000, FH LTII, hlm. 94.) Bahwa dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan berkontrak yang diiringi asas pacta sunt servanda dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak harus didasarkan pada keseimbangan posisi tawar (bargaining position) tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akhirnya negara kemudian melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pengadilan. (Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim Untuk Melakzikan lntervesi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Jurnal Hukum No. 15 Vol. 7, 2000, FH LTII, hlm. 93-94.) Bahwa selain pembatasan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan, ada dua faktor yang membatasi kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan oleh Ridwan Khairandy (Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.) bahwa pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: 1. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pada, pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak; 2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue influence). Bahwa dalam perkembangan dunia bisnis, terlebih dalam perjanjian 420 pengalihan hak cipta, kebebasan berkontrak semakin mendapat tantangan dengan adanya perjanjian baku (standard contract) dimana dalam perjanjian baku segala bentuk dan klausula sudah dibakukan sedemikian rupa oleh kreditur (Perusahaan Rekaman) sehingga debitur (Pencipta/Pelaku Pertunjukan) hampir tidak mungkin melakukan penawaran terhadap klausula tersebut. Keadaan seperti ini semakin nampak dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, segi positifnya dari perjanjian baku antara lain adalah efisiensi, sederhana dan kecepatan bertransaksi. Segi negatifnya adalah Pencipta/Pelaku Pertunjukan tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam menentukan klausula perjanjian, padahal seharusnya suatu perjanjian harus dilakukan dengan posisi tawar (bargaining position) yang seimbang antara kreditur (Perusahaan Rekaman) dan debitur (Pencipta/Pelaku Pertunjukan). Bahwa menurut Fatmah Paparang (Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Huykum Kontrak, Jurnal Hukum UnSrat – Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 22, No. 6, Hal. 52 dan Hal. 57-58, 2016) menyatakan: “Penyalahgunaan keadaan terdiri atas penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan yang memiliki 2 unsur, yaitu: 1. Adanya kerugian yang diderita satu pihak; 2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh salah satu pihak pada saat terjadinya perjanjian.” Bahwa berangkat dari banyaknya keluhan yang disampaikan banyak pihak dalam masa proses penyusunan Revisi UU Hak Cipta, Pemerintah dan DPR sepakat untuk melindungi warga negara khususnya Pencipta Lagu yang kehilangan haknya selama lamanya akibat posisi tawarnya yang lemah di dalam membuat perjanjian atas karya cipta lagu. Kenyataan tragis ini mendasari pemikiran lahirnya Pasal 18 UU Hak Cipta yang diikuti juga dengan Pasal 30. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang bertujuan untuk memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan kontribusi sektor Hak 421 Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Serta untuk memberikan Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 19. Bahwa di dalam UU Hak Cipta tidak mengizinkan dilakukanya pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, justru Negara melalui UU Hak Cipta melindungi para pencipta dan melarang perjanjian jual putus. 20. Bahwa waktu 25 tahun adalah jangka waktu yang cukup lama bagi perusahaan rekaman (produser/pemilik fonogram) untuk mengeksploitasi dan meraup keuntungan dari lagu tersebut. Perkembangan musik digital berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui industri musik digital saat ini telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi pemilik katalog lagu, termasuk lagu-lagu hits Evergreen yang tetap didengar sampai saat ini, padahal lagu tersebut dibuat puluhan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan kerugian besar yang akan dialami Pencipta Lagu yang telah dibeli haknya dengan cara jual putus dan tidak kembali kepada Penciptanya setelah batas waktu 25 tahun berakhir. Perusahaan Rekaman akan terus mengekploitasi dan mengeruk keuntungan yang besar dari lagu tersebut, dan hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi 422 Pencipta Lagu. Oleh karena itu Undang-undang membatasi kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pencipta dan pelaku pertunjukan serta melindungi kepentingan Pencipta dan pelaku pertunjukan. 21. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta termasuk Pasal-Pasal yang ada di dalamnya merupakan bentuk Perlindungan kepada Para Pencipta dan Pelaku Pertunjukan yang merupakan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu diputus dan dihapus mengenai perjanjian jual putus (sold flat) tanpa batas waktu yang jelas-jelas sangat merugikan bagi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan khususnya. 22. Bahwa sesungguhnya dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum. Contohnya untuk mendapatkan dan memanfaatkan Hak Ekonomi sebuah lagu Pemohon tetap dapat membuat perjanjian pengalihan Hak Ekonomi dengan Pencipta lagu sepanjang perjanjian tersebut bukan perjanjian jual putus (sold Flat), bila telah habis masa berlaku perjanjian tersebut Pemohon tetap dapat membuat perjanjian baru atau perpanjangan perjanjian dengan Pencipta. Pasal-pasal a quo justru memberikan penguatan terhadap jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Pencipta dan Pemilik Hak Terkait serta Pelaku Pertunjukan. 23. Bahwa menurut Ahli Prof. AGUS SARDJONO dalam persidangan menerangkan: “Dari paparan tersebut tampak jelas bahwa BW tidak memasukkan hak cipta sebagai hak dalam kategori BW, baik kategori benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak cipta sebagai benda diatur secara sui generis dalam UU Hak Cipta. Hak Cipta tidak melekat pada barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Hak Cipta adalah suatu hak yang unik, yang diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta, dan oleh sebab itu terhadap hak cipta tidak dapat menggunakan BW sebagai dasar pengaturannya karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut BW”. 423 24. Bahwa lebih lanjut Ahli Prof. AGUS SARDJONO menerangkan: “Sistem pengalihan dan lisensi hak cipta berhubungan langsung dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang sui generis. Sistem pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya menggunakan sistem BW terkait pengalihan hak milik. BW sendiri mengatur mengenai tata cara perolehan hak milik dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624 BW. Dari semua pasal-pasal tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu pasal pun yang dapat diterapkan dalam proses perolehan hak cipta, kecuali mungkin karena pewarisan dan wasiat. Sedangkan penyerahan hak, sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli, misalnya, yang diatur di dalam Pasal 613 BW juga sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dalam konteks penyerahan hak cipta”. 25. Bahwa Ahli Prof. AGUS SARDJONO melanjutkan dalam keterangannya: “Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta itu mengandung dua unsur hak, yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sama. Bahwa UU Hak Cipta 2014 mengatur Bab khusus tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi secara terpisah, tidak berarti bahwa kedua hak itu dapat dipisahkan. Pemisahan pengaturan itu sekadar untuk mengatur tentang apa saja yang termasuk hak moral dan apa saja yang termasuk hak ekonomi”. 26. Bahwa Ahli Prof. AGUS SARDJONO lebih lanjut menerangkan: “Apa yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah bahwa antara hak moral dan hak ekonomi itu tidak dapat begitu saja dipisahkan hanya karena pengaturannya dilakukan dalam bab yang berbeda. Oleh karena itu sesungguhnya hampir tidak mungkin untuk melakukan pengalihan hak cipta dalam arti menjual hak cipta karena di dalamnya ada unsur yang melekat dan bersifat abadi dalam diri pencipta, yaitu hak moral”. 27. Bahwa menurut Ahli Prof. AGUS SARDJONO menyatakan: “Dari paparan di atas, dapat saya sampaikan inti dari pendapat saya sebagai berikut: Pertama, bahwa sifat kebendaan hak cipta tidak sama dengan kebendaan menurut BW, karena hak cipta ini diatur secara sui generis dalam undang- 424 undang tersendiri, yaitu saat ini berlaku UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Kedua, sifat sui generis itu menyebabkan proses pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam BW. Bahkan kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Buku III BW pun mengatur mengenai batasan-batasannya. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Hak Cipta 2014. Ketiga, ketentuan mengenai reversionary right yang terdapat di dalam pasal 18 dan 30 memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser phonograms. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia melalui pasal 18 dan 30 tersebut, tetapi juga diterapkan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda”. 28. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. AGUS SARDJONO tersebut di atas, jelas menerangkan “bahwa sifat kebendaan hak cipta tidak sama dengan kebendaan menurut BW, karena hak cipta ini diatur secara sui generis dalam undang-undang tersendiri, yaitu saat ini berlaku UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014”. Mengacu pada keterangan Ahli tersebut, maka apa yang dimaksud “benda” oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sama dan tidak termasuk dengan sifat kebendaan dalam Hak Cipta. Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak Permohonan Pemohon a quo. 29. Bahwa kemudian lebih lanjut Prof. AGUS SARDJONO dalam keterangannya menerangkan “sifat sui generis itu menyebabkan proses pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam BW. Bahkan kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Buku III BW pun mengatur mengenai batasan-batasannya. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Hak Cipta 2014”. Mengacu pada keterangan Ahli tersebut, jual beli putus (Sold Flat) yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan pemohon aquo ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. 425 30. Bahwa Ahli Prof. AGUS SARDJONO juga menambahkan “ketentuan mengenai reversionary right yang terdapat di dalam Pasal 18 dan Pasal 30 memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang lemah posisinya dalam transaksi antara pencipta dan produser phonograms. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia melalui Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut, tetapi juga diterapkan di negara lain, meskipun dengan narasi yang berbeda”. Mengacu pada keterangan Ahli tersebut, Pasal 18 dan Pasal 30 jelas bertujuan untuk melindungi kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak terkait. Apabila pasal-pasal tersebut dihapus, tentu akan sangat merugikan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon aquo. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, untuk itu Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait SATRIYO YUDI WAHONO (PIYU PADI) secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan Pemohon a quo untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima. 3. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Kesimpulan Pihak Terkait Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA; Pihak Terkait Federasi Serikat Musik Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugerah Indonesia (RAI); dan Pihak Terkait Puji 426 Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto, bertanggal 5 Oktober 2022 Sebelum menjelaskan Kesimpulan Para Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon dalam Perkara No. 63/PUU-XIX/2021, Para Pihak Terkait terlebih dahulu hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Para Pihak Terkait dengan ini menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Pihak Terkait di dalam Kesimpulan Para Pihak Terkait ini; 2. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait ini untuk melindungi kepentingan hukum Para Pihak Terkait yang dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya Kesimpulan Para Pihak Terkait dalam Perkara No. 63/PUU- XIX/2021 sebagai berikut: I. RINGKASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan pengujian materiel terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan dalam hal hak ekonomi tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual 427 putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 2. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract); b. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta dianggap melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; ii. Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas non-retroaktif sehingga melanggar “hak milik” Pemohon atas hak ekonomi yang 428 telah dialihkan kepada Pemohon sebelum berlakunya UU Hak Cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; c. ketentuan-ketentuan pada UU Hak Cipta dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: i. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap mengandung norma yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik secara aktual maupun secara potensial; ii. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta dianggap bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta; II. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT 4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, dengan ini Para Pihak Terkait menyampaikan penjelasan sebagai berikut: A. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) TIDAK ABSOLUT 5. Bahwa sebagaimana diketahui, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian, tetapi tidak serta-merta merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, secara historis, asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah (halaman 110—111) [vide Bukti Pihak Terkait I PT–1, Bukti Pihak Terkait II PT–1, dan Bukti Pihak Terkait III PT–1], yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. 429 Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan Hukum Perjanjian oleh Pemerintah terjadi penggeseran Hukum Perjanjian ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan Pemerintah ini, terjadi pemasyarakatan (vermaatschappelijking) Hukum Perjanjian.”; 6. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Stephen Waddams dalam artikel jurnal berjudul Unconscionability in Contracts yang diterbitkan dalam jurnal The Modern Law Review, Vol. 39, No. 4, berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut, dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan (imposition and oppression) (halaman 369—370) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—2, Bukti Pihak Terkait II PT–2, dan Bukti Pihak Terkait III PT–2), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The law of contract, like the legal system itself, involves a balance between competing sets of values. Freedom of contract emphasises the need for stability, certainty, and predictability. But, important as these values are, they are not absolute, and there comes a point where they “face a serious challenge.” Against them must be set the value of protecting the weak, the foolish, and the thoughtless from imposition and oppression.”; 7. Bahwa pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law; 8. Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) pada perkara Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGuire, 219 U.S. 549 (1911), Hakim Agung (Chief Justice) Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hak yang “terkualifikasi” (qualified) dan tidak bersifat absolut, serta kebebasan tersebut tidak menimbulkan “imunitas dari peraturan yang wajar” (immunity from reasonable regulations) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—3, Bukti Pihak Terkait II PT–3, dan Bukti Pihak Terkait III PT-3), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 430 “Freedom of contract is a qualified, not an absolute right. There is no absolute freedom to contract as one chooses. Liberty implies the absence of arbitrary restraint—not immunity from reasonable regulations.”; 9. Bahwa mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak di sistem civil law Eropa Kontinental, dalam artikel jurnal berjudul The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe yang diterbitkan dalam jurnal European Review of Contract Law, Vol. 2, Issue 2, Maria Rosaria Marella berpendapat bahwa walaupun negara-negara Eropa Kontinental memiliki standar penerapan pembatasan yang berbeda, negara-negara tersebut pada umumnya membatasi asas kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum (public interest) (halaman 258) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 4, Bukti Pihak Terkait II PT- 4, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 4], yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Although not all the European civil law systems implement the same standards … this circumstance does not make any significant difference to the extent of freedom of contract. Limits to freedom are enforced in the different legal systems in order to respond to several and comparable needs: basically to protect the public interest in efficiency, morality or equity that might or might not overlap with the interests of the parties, the interests of one party representing a specific(ally protected) social group, or the interests of third parties.”; 10. Bahwa selanjutnya, Marella juga menerangkan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem civil law bahkan telah berkembang tiga model pembatasan asas kebebasan berkontrak, yaitu: (1) model paternalistik (paternalistic model); (2) model sosial (social model); dan (3) model perfeksionis (perfectionist model), yang dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Model paternalistik (paternalistic model) 11. Bahwa berdasarkan model paternalistik, negara menjamin kehendak bebas para pihak yang berkontrak kecuali kehendak tersebut bertentangan dengan kepentingan negara, sehingga negara berhak untuk melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak selama pembatasan tersebut sesuai dengan hukum. Kontrak-kontrak dikesampingkan (set aside) apabila kontrak-kontrak tersebut mengancam integritas negara dan 431 lembaga-lembaganya, atau dalam hal kontrak-kontrak tersebut mengancam kebebasan dan hak fundamental para pihak (fundamental freedoms and rights of the parties); 12. Bahwa pada umumnya, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diberlakukan oleh negara untuk melindungi kepentingan umum, serta untuk tujuan “efisiensi, moralitas, dan keseimbangan” (efficiency, morality or equity), yang selengkapnya diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 261—262) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—4, Bukti Pihak Terkait II PT–4, dan Bukti Pihak Terkait III PT–4): “... The state is entitled to interfere with self-determination of individuals (freedom of contract) as long as its intervention is legitimated by the superior moral authority of the law and is restricted to very narrow ambits. The law enforces the free will of the parties unless it collides with various interests pursued by the state. Contracts are basically set aside when they threaten the integrity of the state and its institutions (by restoring, for example, feudal structures) or fundamental freedoms and rights of the parties … In the latter case, the state (courts and legislature) is supposed to decide better than individuals about their own interests: restrictions on a person’s choice are imposed for his/her own good. … Limits to freedom of contract are generally introduced in order to protect the public interest for the purposes of efficiency, morality, or equity and/or to protect definite interests of the parties, of the one party representing a specific social group, or specific interests of third parties, which are not directly involved in the contract, but could nevertheless be affected by it …”; b. Model sosial (social model) 13. Bahwa menurut model sosial, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diberlakukan untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak yang berkontrak, dan memberikan perlindungan bagi pihak dalam kedudukan yang lebih lemah. Kebebasan berkontrak dibatasi dengan pandangan bahwa kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang dapat mempengaruhi “kekuatan tawar menawar” (bargaining power) para pihak; 432 14. Bahwa menurut penelitian mengenai praktik-praktik kontrak pengalihan hak cipta di Eropa berjudul Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebijakan Internal Parlemen Eropa (Directorate- General for Internal Policies, European Parliament), para pencipta umumnya memiliki kedudukan yang lebih lemah karena kurangnya pengalaman, keterbatasan informasi, atau kemampuan untuk mengeluarkan biaya produksi, sehingga para pencipta rawan dieksploitasi oleh perusahaan rekaman, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (halaman 6) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—5): “One of the first relevant acts accomplished by the author, after the creation of an original work, is to entrust a publisher or producer to exploit commercially her rights, hence to give up some part of control over her work, in order to obtain access to the market. This first contract transferring copyright over an artistic work might be a tricky episode for creators as they will in most cases be in a weaker bargaining position, due to their inexperience, lack of information or will to be published or produced at any cost.”; 15. Bahwa selanjutnya, Marella merujuk kepada perkembangan yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (German Federal Constitutional Court), yang menentukan diperlukannya kehadiran negara untuk membatasi kebebasan berkontrak dalam hal kontrak tersebut melibatkan pihak yang lebih lemah serta memuat ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak adil (unfair contractual terms), yang selengkapnya diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 265—267) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 4, Bukti Pihak Terkait II PT- 4, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 4]: “At the beginning of the 19th century another strand of socio- philosophical and legal thought produced an alternative vision, according to which freedom of contract is unable to produce people’s well-being and social justice: on the contrary freedom of contract is a significant source of injustice, as long as it reinforces social inequality. This is the starting point of the second model, the social model. … In this framework freedom of contract is not only limited by reference to specific social relations or groups, as the paternalistic model also admits (such as the restrictions enacted by the legislature in employment law or landlord/tenant contracts), but 433 also in consideration of particular social conditions that can affect the parties’ bargaining power in any contractual transaction. … This tendency has been epitomised by the German Federal Constitutional Court, which reinterprets freedom of contract according to the following pattern. First, the making of a contract is to be controlled (and eventually restricted) by the state as long as weak parties confront strong parties … Second, the making of a contract is to be restricted when there are a weak and a strong party and unfair contractual terms. Here comes the fundamental rights argument and — third — the intervention of the state in terms of limits to freedom of contract is required because the unfair contract disregards the weak party’s fundamental rights.”; c. Model perfeksionis (perfectionist model) 16. Bahwa menurut Marella, model perfeksionis merupakan perkembangan dari model paternalistik, di mana negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak untuk kepentingan yang terbaik bagi para pihak, walaupun para pihak belum tentu menyadari kepentingan tersebut; 17. Bahwa Marella merujuk kepada perkembangan model perfeksionis dalam yurisprudensi di Jerman dan Perancis, di mana pembatasan kebebasan berkontrak dilakukan untuk kepentingan “harga diri” (dignity), yang dapat digolongkan menjadi “harga diri sosial” (social dignity) yang merujuk kepada hak untuk mendapatkan kondisi materi dan ekonomi yang layak, serta “harga diri manusia” (human dignity) yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan perlindungan prinsip-prinsip dasar suatu masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Marella sebagai berikut (halaman 269) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—4, Bukti Pihak Terkait II PT– 4, dan Bukti Pihak Terkait III PT–4): “Recently on the European stage we find a harder kind of paternalism, that theorists of ethics call perfectionism. According to this theory, the interference of the state with the person’s choice is justified by the circumstance that the subject has a wrong set of preferences. Here the state enunciates a conception of the good life and frowns on choices which are inconsistent with it. While paternalism restricts our bargaining freedom only in the name of satisfying our deepest set of preferences, the perfectionist is a moralist who is prepared to ignore our deepest wishes when these are deemed unworthy. Instead he identifies the good ends we have to pursue and obliges us to seek them, whether we want them or not. 434 The perfectionist option is currently imposed by German and French courts when they restrict freedom of contract in the name of human dignity … In the constitutional traditions of EU Member States we find two different notions of dignity: social and human dignity. The notion of social dignity refers to the right to a dignified life in terms of material and economic conditions … The notion of human dignity is today overwhelming. It has a natural law essence, pre-exists the State and its law, and has several possible meanings, merging with individual freedom, autonomy and self-determination on the one hand, with the protection of the community’s basic values, on the other.”; 18. Bahwa melihat pada Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta Alinea ke-7 serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Cipta khususnya dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, pembatasan yang dilakukan pada pasal-pasal tersebut menggunakan model sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak yang berkontrak, dan memberikan perlindungan bagi pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, Alinea ke-7 “Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.”; 19. Bahwa ahli hukum Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (halaman 17), juga menyatakan hal yang pada intinya terdapat kepincangan di dalam asas kebebasan berkontrak dan pembatasan kebebasan berkontrak tersebut untuk melindungi pihak yang lemah. Berikut adalah kutipan lengkapnya: “Dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak 435 yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah.”; 20. Hal ini pun diperkuat dengan pendapat dari ahli hukum A.Z. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, terbitan Diadit Media tahun 2001 (halaman 94), selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “kalau kebebasan berkehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka kadang-kadang akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan kalaupun dapat diterapkan sepenuhnya dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, dapat digambarkan sebagai “bersatunya durian dengan mentimun di dalam satu keranjang”. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna hakiki dari kebebasan berkontrak, maka pembatasan tertentu pada kebebasan dalam hubungan para pihak yang tidak seimbang merupakan salah satu tolak ukur yang adil dan memenuhi dasar dan falsafah Pancasila, khususnya sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Karena itu sekarang ini oleh pembuat undang-undang telah dilakukan berbagai pembatasan atas asas kebebasan berkontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan.”; 21. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan masyarakat dapat ditetapkan oleh negara melalui undang-undang, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 22. Bahwa sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, negara melalui undang-undang dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat selama pembatasan tersebut dilakukan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 436 untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”; 23. Bahwa selain dalam UU Hak Cipta, sesungguhnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang telah juga melakukan pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan (kontrak) yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan ini adalah hal yang konstitusional karena sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Beberapa contoh pembatasan melalui undang-undang adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) 24. Bahwa dalam UU Persaingan Usaha, negara telah secara tegas melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak para pelaku usaha dengan mengatur perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Bab III UU Monopoli dan Persaingan Usaha; 25. Bahwa pada Alinea ke-7 Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha, dijelaskan bahwa tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk “menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat”. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berusaha, termasuk kebebasan berkontrak, untuk memberikan perlindungan yang setara bagi para pelaku usaha; 26. Bahwa sesuai dengan pengertian kebebasan berkontrak yang tidak absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah, ketentuan-ketentuan dalam UU Persaingan Usaha, termasuk ketentuan- ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang, dibuat karena adanya hubungan beberapa pengusaha dengan elit kekuasaan yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak adil, sebagaimana diuraikan dalam Alinea ke-5 dan ke-6 Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha: 437 Bagian Umum Penjelasan UU Persaingan Usaha, Alinea ke-5 dan ke-6. “Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.”; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) 27. Bahwa dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, negara telah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dengan melarang pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut: Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 438 f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”; 28. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelanggaran atas larangan-larangan mengenai klausul baku mengakibatkan perjanjian tersebut “batal demi hukum”. Serupa dengan maksud pembatasan kebebasan berkontrak dalam UU Persaingan Usaha untuk melindungi kesetaraan, larangan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan untuk “menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum pasal tersebut. Melalui ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, negara telah secara tegas melakukan intervensi terhadap prinsip kebebasan berkontrak untuk menciptakan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) 29. Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak dengan melarang praktik perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, serta mengatur bahwa perjanjian dan/atau pernyataan demikian 439 dinyatakan batal demi hukum, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal “(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”; 30. Bahwa seperti tujuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta untuk menghindari praktik-praktik perjanjian tertentu, Pasal 33 UU Penanaman Modal juga bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik perjanjian kepemilikan saham atas nama orang lain, sebagaimana Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.”; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) 31. Melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, negara melakukan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak dalam bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: Pasal 58 UU Ketenagakerjaan “(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.” Pasal 91 UU Ketenagakerjaan “(1) Pengaturan penguapan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 440 (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 124 UU Ketenagakerjaan “(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 127 UU Ketenagakerjaan “(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.”; 32. Bahwa pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, termasuk pembatasan-pembatasan mengenai pembuatan perjanjian kerja, merupakan upaya negara untuk, antara lain, memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja, sebagaimana diterangkan dalam Alinea ke-2 Bagian Umum Penjelasan UU Ketenagakerjaan sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Ketenagakerjaan, Alinea ke-2 “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.”; 441 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga telah diterapkan oleh negara melalui undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lebih lemah, melarang praktik-praktik yang tidak adil, dan menciptakan kesetaraan kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian. B. HAK CIPTA MEMILIKI SIFAT KEBENDAAN YANG KHUSUS DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN SECARA MUTLAK B.1. Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata 34. Bahwa hukum perdata di Indonesia mengatur benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang mana dapat berupa barang maupun hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Hal ini termaktub pada Pasal 499 KUHPerdata sebagai berikut: “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”; 35. Bahwa kemudian hukum perdata Indonesia mengklasifikasikan benda menjadi (i) benda berwujud dan tidak berwujud; (ii) benda bergerak dan tidak bergerak; dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, sebagaimana diatur pada Pasal 503, Pasal 504, dan Pasal 505 KUHPerdata sebagai berikut: Pasal 503 KUHPerdata “Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.” Pasal 504 KUHPerdata “Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.” Pasal 505 KUHPerdata “Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.”; 442 36. Bahwa hak cipta pada hukum perdata Indonesia digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebagaimana juga termaktub Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”; B.2. Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud tidak bisa dipersamakan 37. Bahwa walaupun hak cipta dapat digolongkan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta memiliki sifat khusus dan diatur secara khusus pada UU Hak Cipta sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga harus dianggap sederajat dengan ketentuan-ketentuan keperdataan yaitu ketentuan pada KUHPerdata. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dipersamakan dengan benda bergerak tidak berwujud lainnya; 38. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. pada persidangan hari Selasa, 5 Juli 2022, hak cipta adalah suatu hak yang unik diatur secara khusus (sui generis) dalam UU Hak Cipta. Hak cipta tidak melekat pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak sesuai dengan kebendaan pada KUHPerdata. Oleh karena itu, sifat hukum kebendaan pada KUHPerdata tidak dapat digunakan sebagai dasar pengaturan terhadap hak cipta; 39. Bahwa Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. lebih lanjut menerangkan bahwa Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang kemudian dikenal dengan KUHPerdata merupakan bentuk kodifikasi Code Napoleon di Negara Republik Indonesia pada tahun 1847. Benda diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek milik. KUHPerdata juga mengatur jenis-jenis benda sebagai: (i) benda berwujud dan tidak berwujud; (ii) benda bergerak dan tidak bergerak; dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503, Pasal 505, dan Pasal 506 KUHPerdata, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 499 KUHPerdata “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”; 443 Pasal 503 KUHPerdata “Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.” Pasal 504 KUHPerdata “Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.” Pasal 505 KUHPerdata “Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.”; 40. Bahwa merujuk kepada keterangan Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. pada persidangan hari Selasa, 8 Agustus 2022, hak cipta termasuk sebagai benda dalam konsep KUHPerdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata. Isi dari Pasal 499 KUHPerdata tidak dapat ditafsirkan dengan paham, pendekatan, atau paradigma lain selain undang-undang yaitu KUHPerdata itu sendiri, karena pasal tersebut dilandasi oleh prinsip tertutup; 41. Bahwa selanjutnya Prof. OK. Saidin, S.H., M.Hum. dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan sejarahnya tidak diatur di KUHPerdata, tetapi diatur secara khusus dalam Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600 yang merupakan lex specialis dari benda tidak berwujud yang mengenyampingkan konsep kebendaan pada KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam kebendaan hak cipta berlaku asas lex specialis derogat lex generalis; 42. Bahwa hak cipta memiliki sifat khusus dan diatur secara khusus pada UU Hak Cipta sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga harus dianggap sederajat dengan ketentuan-ketentuan keperdataan yakni ketentuan pada KUHPerdata. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dipersamakan dengan benda bergerak tidak berwujud lainnya yang diatur dalam KUHPerdata; 43. Bahwa atas dasar tersebut, sifat kebendaan dari hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dari ciptaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 444 Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 44. Bahwa selanjutnya, selain merupakan hak eksklusif, hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral yang keduanya tidak dapat dipisahkan dari hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 45. Bahwa atas dasar tersebut hak cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang keduanya merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dilihat secara parsial; 46. Bahwa hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 5 UU Hak Cipta “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan 445 hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”; 47. Bahwa berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dari hak cipta dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 8 UU Hak Cipta “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”; 48. Bahwa terdapat batasan-batasan dalam pengalihan ekonomi, di mana manfaat ekonomi dari ciptaan tidak dapat dialihkan untuk selamanya. Bagi pihak-pihak yang menerima pengalihan hak cipta, diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak hak cipta tersebut difiksasi. Hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan sebagai berikut: Pasal 63 ayat (1) UU Hak Cipta “Pelindungan hak ekonomi bagi: a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual; b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.”; 49. Bahwa atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki sifat kebendaan yang berbeda dengan sifat kebendaan yang dijelaskan dalam KUHPerdata, sehingga dalam pengalihannya juga harus dibedakan dan tidak dapat disamakan dengan pengalihan beda menurut KUHPerdata. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dimana hak moral akan terus melekat pada diri pencipta dan hak ekonomi akan melekat pada diri pencipta hingga hak tersebut dialihkan. Dalam pengalihannya pun, hanya bisa dilakukan dengan perjanjian lisensi dalam 446 jangka waktu pengalihan tertentu, sehingga apabila telah melewati masa tersebut, hak ekonomi dari ciptaan akan dikembalikan ke pencipta. Hal ini sejalan juga dengan Konvensi Bern dan TRIPS yang telah diratifikasi oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sehingga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dua konvensi tersebut termasuk pembatasan pengalihan hak ekonomi hak cipta; 50. Bahwa hak cipta yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta ini sesuai dengan pendapat A. A. Oka Mahendra dalam bukunya yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (halaman 56), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.”; 51. Bahwa menurut pendapat Djaja S. Meliala dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (halaman 5), hak cipta merupakan benda yang diatur secara khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut: “Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI.”; 52. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengakui bahwa sifat kebendaan hak cipta sangat berbeda dari kebendaan umum, sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dalam bukunya yang berjudul Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society (halaman 62) [vide 447 Bukti Pihak Terkait I PT- 13, Pihak Terkait II PT- 11, Pihak Terkait III PT- 11), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Jadi, hak cipta khususnya dan hak kekayaan intelektual umumnya, walaupun termasuk hak milik, hak kekayaan atau hak kebendaan, sangat berbeda dari kebendaan umumnya. Bagaimana disebut hak kebendaan, hak kekayaan atau hak milik, hal inilah yang sampai sekarang masih terus diupayakan untuk dipahami orang lain dan belum berhasil, terbukti masih intensnya pelanggaran hak cipta di berbagai belahan dunia, lebih-lebih di Indonesia.”; 53. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan, kekhususan hak cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta sebagai berikut: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 54. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral pencipta pada pokoknya merupakan hak-hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang selengkapnya diatur sebagai berikut: Pasal 5 UU Hak Cipta “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”; 448 55. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan a quo hanya akan membahas mengenai hak ekonomi, dan tidak berkenaan dengan hak moral Pencipta atas ciptaannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada Pencipta, sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral; B.3. Pengalihan Hak Cipta 56. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, hak cipta sebagai suatu hak kekayaan intelektual merupakan suatu konsep kebendaan yang memiliki sifat khusus. Pemohon pada Poin 83 Permohonan a quo mendalilkan peralihan benda pada KUHPerdata yaitu Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 570 KUHPerdata, di mana ketentuan tersebut mengatur kekhususan terhadap suatu peralihan benda, dalam hal ini hak cipta sesuai dengan asas lex spesialis derogat legi generali yang menjadi dasar kekhususan pengaturan hak cipta pada UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pengalihan atas hak cipta sudah sepatutnya merujuk pada ketentuan pada UU Hak Cipta. Adapun Pasal 570 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang- Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”; 57. Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 1) (vide Bukti Pihak Terkait I PT—6), hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 449 “... apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan 2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.”; 58. Bahwa sifat eksklusif hak cipta sebagai suatu hak kekayaan intelektual diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang mendefinisikan “hak cipta” sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 59. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 60. Bahwa hak moral pada hak cipta pada prinsipnya melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 5 UU Hak Cipta “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan 450 hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”; 61. Bahwa berbeda sifatnya dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan sebagaimana termaktub pada Pasal 8 UU Hak Cipta, di mana pengalihan atas hak ekonomi tersebut diatur lebih lanjut pada UU Hak Cipta; 62. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, hak ekonomi pada suatu ciptaan kemudian dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan sebagaimana diatur pada Paragraf 3 UU Hak Cipta yang berjudul “Pengalihan Hak Ekonomi” khususnya Pasal 16 UU Hak Cipta, selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 16 UU Hak Cipta “(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 63. Bahwa walaupun hak ekonomi dapat dialihkan melalui cara-cara tertentu sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak ekonomi tetap merupakan hak eksklusif pencipta berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui pengalihan yang bersifat sementara; 451 64. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta diterangkan bahwa hak cipta sebagai suatu hak eksklusif, termasuk hak moral dan hak ekonomi, hanya diperuntukkan bagi Pencipta dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui izin, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta “Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”; 65. Bahwa Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 3) menekankan bahwa karena sifat hak kekayaan intelektual yang eksklusif, pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual secara sementara dan atas izin atau lisensi dari pihak yang memilikinya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik pemilik atau pemegang hak.”; 66. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta “Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.”; 67. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dalam bukunya yang berjudul Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, kerap kali terjadi ketidakadilan bagi pencipta yang hak ciptanya digunakan secara tidak sah 452 atau tanpa izin pencipta. Hak cipta adalah hak yang memiliki masa berlaku yang terbatas (copyright is limited in time). Adapun dalam praktiknya, permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan kerja antara pencipta dengan produser rekaman suara, antara lain sistem pembayaran jual putus (flat pay) dan sistem royalti yang tidak transparan. Hal tersebut dikarenakan posisi tawar pencipta yang lebih rendah dari produser selaku pihak tampil sebagai pengusaha atau investor yang memiliki modal (halaman 62-63) [vide Bukti Pihak Terkait I PT-13, Bukti Pihak Terkait II PT- 11, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 11]; 68. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. pada persidangan hari Selasa, 5 Juli 2022, suatu pengalihan hak cipta tidak dapat diterapkan menggunakan ketentuan tata cara perolehan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624 KUHPerdata, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan atas dasar pewarisan dan wasiat. Oleh karena itu, pengalihan suatu hak cipta tidak mungkin diterapkan melalui suatu perjanjian jual beli dengan menerapkan Pasal 613 KUHPerdata; 69. Bahwa lebih lanjut ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. menyampaikan bahwa suatu pengalihan hak cipta tidak dapat diartikan sebagai menjual hak cipta seluruhnya karena dalam hak cipta terdapat unsur yang melekat dan bersifat abadi dalam diri pencipta, yaitu hak moral; 70. Bahwa Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., menyampaikan pengalihan hak cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonominya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”; 453 71. Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Agus Sardjono S.H., M.H., menjelaskan lisensi merupakan bagian dari hak terkait, atau hal-hal yang muncul dan mempunyai hubungan dengan hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”; 72. Bahwa sebagai bagian dari hak terkait, pemegang lisensi dapat menggunakan hak ekonominya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam menggunakan hak ekonomi sebagai pemegang lisensi wajib memberikan royalti kepada pemilik hak cipta sesuai dengan besaran yang telah disetujui oleh pemilik hak cipta dan pemegang lisensi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta “Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.” Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.”; 73. Bahwa sesuai dengan sifat hak cipta yang melekat pada diri pencipta, lisensi yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang lisensi melalui perjanjiann lisensi tidak dapat menghilangkan hak cipta dari pemiliknya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Hak Cipta yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 82 ayat (2) UU Hak Cipta “Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; 74. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam 454 UU Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta “Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.”; 75. Bahwa kemudian ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., S.H., M.H., FCBArb., pada persidangan hari Selasa, 8 Agustus 2022, menjelaskan bahwa UU Hak cipta tidak hanya melindungi pencipta tetapi juga hak terkait, dalam hal ini adalah produser. Pada Pasal 63 huruf b UU Hak Cipta diatur bahwa produser yang menjadi pihak dalam perjanjian jual putus tetap memiliki hak ekonomi atas karya-karya tersebut dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun, meskipun hak cipta sudah dikembalikan kepada pencipta setelah habisnya masa berlaku 25 (dua puluh lima) tahun. Dengan demikian, produser tetap dapat menikmati keuntungan ekonomi bersama-sama dengan pencipta dengan kedudukan sebagai hak terkait dari hasil komersialisasi lagu-lagu tersebut; 76. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan UU Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara, dan pihak lain tidak dapat memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan secara mutlak dan untuk selama-lamanya; C. KEBERLAKUAN SURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (RETROAKTIF) MERUPAKAN INTERVENSI NEGARA UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN UMUM 77. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam 455 artikel jurnal berjudul Non-Retroactivity as a General Principle of Law yang diterbitkan dalam jurnal Utrecht Law Review (halaman 48) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 7, Bukti Pihak Terkait II PT- 5, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 5), mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terhadap asas non-retroaktif, di mana suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang “perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk”: “Cicero explained the limits of non-retroactivity, such as in situations when the grievous nature of committed actions resulted in an assumed positive duty not to commit them, even in the absence of positive law expressed in a statute.”; 78. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, asas non-retroaktif hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan. Dalam arti lain, asas non-retroaktif hanya berlaku dalam bidang hukum pidana. Adapun Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 79. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU- II/2004 (“Putusan MK 065/2004”), keberlakuan asas non-retroaktif dalam hukum pidana pun bukan merupakan suatu asas yang bersifat mutlak, namun dapat disimpangi oleh undang-undang selama keberlakuan surut ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan orang untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004 selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Putusan MK 065/2004, halaman 51 “Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah bahwa hak 456 untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa, secara sistematik, hak asasi manusia termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Dengan membaca Pasal 28I ayat (1) bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), tampaklah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif) tidaklah bersifat mutlak, sehingga dalam rangka “memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban”, dapat dikesampingkan;” Putusan MK 065/2004, halaman 52 “Menimbang bahwa dalam menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah dengan penerapan secara kaku asas non-retroaktif dimaksud akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum. Keseimbangan harus ditemukan antara kepastian hukum dan keadilan dengan memahami arti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan tidak hanya mendasarkan pada teksnya, tetapi juga mempelajari pengertian asas tersebut dari sejarah, praktik dan tafsiran secara komprehensif:” Putusan MK 065/2004, halaman 54 “Menimbang bahwa kendatipun Mahkamah berpendapat pengesampingan asas non-retroaktif dapat dibenarkan, bukanlah maksud Mahkamah untuk menyatakan bahwa pengesampingan demikian setiap saat dapat dilakukan tanpa pembatasan. UUD 1945 sendiri, Pasal 28J ayat (2), sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menegaskan pembatasan dimaksud, yakni bahwa asas non-retroaktif hanya dapat disimpangi semata-mata demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;”; 457 80. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Putusan MK 065/2004, selain harus sesuai dengan tujuan pembatasan hak dan kebebasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut dan sifat hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan surut undang-undang tersebut lebih kecil dari kepentingan umum yang telah terlanggar sebelumnya: Putusan MK 065/2004, halaman 52 “Menimbang pula bahwa penerapan secara retroaktif suatu undang-undang tidaklah otomatis menyebabkan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya serta merta menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemberlakuan demikian juga tidak selalu dengan sendirinya mengandung pelanggaran hak asasi, melainkan harus dinilai dari dua faktor atau syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan hukum atau undang-undang secara retroaktif: Pertama, besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang tersebut; Kedua, bobot dan sifat (nature) hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar”; 81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. III. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 82. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak Terkait dengan ini menanggapi Permohonan a quo sebagai berikut: 458 A. PASAL 18 DAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MERUPAKAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG SAH DAN KONSTITUSIONAL 83. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta, Para Pihak Terkait yang merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif atas ciptaan-ciptaan yang diciptakan dan dibawakannya; Pasal 8 UU Hak Cipta “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Pasal 23 ayat (1) UU Hak Cipta “Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi.”; 84. Bahwa Para Pihak Terkait selaku pencipta dan pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.” Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; 459 e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”; 85. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, yang sebelumnya telah dialihkan melalui praktik-praktik pengalihan yang tidak adil, yaitu melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; Pasal 30 UU Hak Cipta “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; 86. Bahwa sila ke-5 Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagai salah satu wujud menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia meratifikasi TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) untuk memberikan keadilan bagi pencipta-pencipta lagu yang hak-haknya tidak dilindungi oleh Undang-Undang; 87. Bahwa negara-negara yang ikut dalam perjanjian TRIPS, menyetujui untuk memberikan perlindungan dalam hak kekayaan intelektual yang didalamnya termasuk Hak Cipta. Adapun dalam preamble TRIPS alinea ke-4 menyebutkan sebagai berikut: Preamble TRIPS, Alinea ke-4 “Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;”; 88. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk mengatur perlindungan atas hak kekayaan intelektual karena ikut Perjanjian TRIPS, dan kemudian dituangkan dalam UU Hak Cipta yang 460 pembentukan materi muatannya pun telah sesuai dengan asas Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”) beserta penjelasannya, yang kutipan lengkapnya sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) UU P3 “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: … g. keadilan;” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g “yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”; 89. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan, bahwa mengenai pengembalian hak ekonomi sebelumnya tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga undang-undang tersebut belum cukup melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dari praktik-praktik pengalihan yang tidak seimbang dan merugikan. Oleh karenanya, dengan menyadari hal tersebut maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) membentuk UU Hak Cipta dengan tujuan untuk membatasi praktik pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, agar dapat memberikan perlindungan hak ekonomi yang memadai bagi para pencipta dan pelaku pertunjukan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UU Hak Cipta, Bagian Umum, alinea ke-3: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, alinea ke-3 “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju 461 tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: … b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).”; 90. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang selanjutnya akan Para Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut: A.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract) 91. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan suatu benda tidak berwujud (intangible property) yang dapat dialihkan melalui jual beli menurut Pasal 530 dan Pasal 1457 KUHPerdata, termasuk melalui sistem jual beli putus yang dapat disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”; 92. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pemohon Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. pada persidangan hari Selasa, 14 Juni 2022, pembatasan terhadap perjanjian jual putus antara pencipta dan produser oleh norma dan undang-undang termasuk sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap hak konstitusional produser; 93. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 462 (1) KUHPerdata, karena ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya melarang praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu. Terhadap dalil tersebut, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional; 94. Bahwa sebagaimana sebelumnya kami uraikan dalam Bagian II.A di atas, kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan yang absolut, melainkan suatu kebebasan yang relatif dan dapat dibatasi oleh undang- undang untuk kepentingan umum, melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, dan untuk menciptakan kesetaraan antara para pihak dalam perjanjian. Pengertian ini diakui secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, di mana telah berkembang berbagai model pembatasan kebebasan berkontrak. Adapun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah berlaku berbagai undang-undang yang menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, di antaranya UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Penanaman Modal, dan UU Ketenagakerjaan; 95. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan masyarakat harus sesuai dengan syarat-syarat tentu, yang kembali kami kutip sebagai berikut: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 96. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan dalam ketentuan- ketentuan tersebut bertujuan untuk “menjamin pengakuan serta 463 penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”, khususnya bagi pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal ini dapat dijelaskan dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif; 97. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik- praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era 1980an dan 1990an. Melalui praktik-praktik yang eksploitatif ini, perusahaan-perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut, walaupun perusahaan-perusahaan rekaman dapat secara terus menerus menerima keuntungan dari komersialisasi atas ciptaan-ciptaannya; 98. Bahwa keadaan tersebut merupakan salah satu dasar dibuatnya UU Hak Cipta. Hal ini diterangkan dalam naskah jurnal berjudul Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Trias Palupi Kurnianingrum (halaman 99) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 8] dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) sebagai berikut: “Materi mengenai perjanjian jual putus (sold flat) ini terjadi dikarenakan banyak pencipta yang merasa terjebak dan merasa dirugikan oleh produser rekaman. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian jual putus (sold flat) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu mereka untuk dibayar sekaligus di muka oleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidak langsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman. Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya dibeli putus oleh perusahaan rekaman. Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun 1990. Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kesejahteraan pencipta sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.”; 464 99. Bahwa dalam pembentukan UU Hak Cipta, Panitia Khusus UU Hak Cipta pada DPR RI juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat (“RDP”) dengan pencipta-pencipta lagu yang telah mengalami praktik jual putus (sold flat) tanpa perjanjian tertulis, salah satunya grup musik Koes Ploes (melalui Yayasan Koes Plus Bersaudara) yang memberikan keterangan sebagai berikut (vide Bukti Pihak Terkait I PT–9, Bukti Pihak Terkait II PT—7, dan Bukti Pihak Terkait III PT–7): Keterangan Yayasan Koes Plus Bersaudara, Risalah RDP DPR RI “... seperti kita ketahui pada zaman Koes Plus dan Panbers itu hak cipta dibeli oleh user. Jadi si pencipta sendiri tidak punya hak untuk mendapatkan royalti, hanya kalau misalnya, jadi dibayar cuman sekali saja, sekali begitu pertama dibayar…Nah hak itu sendiri dipegang oleh para produser sampai hari ini, tetapi kami sendiri tidak mendapatkan dokumennya …”; 100. Bahwa eksploitasi dengan jual putus sudah lumrah dilakukan dari segi historis, Kuasa Hukum Pemohon Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dalam bukunya yang berjudul Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neigbouring Rights, dan Collecting Society (halaman 63) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 13, Bukti Pihak Terkait II PT- 11, dan Bukti Pihak Terkait III PT–11], mengakui adanya posisi yang tidak seimbang antara pencipta dan produser dalam perjanjian jual putus, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “Secara praktik, dalam kerja sama antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara, pada umumnya surat perjanjian sudah disiapkan oleh produser rekaman suara. Jadi, Pencipta lagu tinggal menandatanganinya. Akan tetapi, selalu diberikan kesempatan kepada Pencipta lagu untuk mempelajari konsep surat perjanjian yang ditawarkan oleh produser rekaman suara sebelum ditandatangani, Jadi, penyiapan surat perjanjian semata- mata adalah tujuan praktis. Terlepas dari bahwa pada umumnya produser rekaman suara selalu menjaga hubungan baik dengan para Pencipta lagu, secara praktik, memang bargaining position Pencipta lagu sering lebih rendah daripada produser rekaman suara. Hal itu disebabkan produser rekaman cenderung tampil sebagai pengusaha atau investor yang memiliki modal, sementara pencipta lagu seolah-olah tampil sebagai pekerja. Jadi, hubungan Pencipta lagu dan produser rekaman tidak seimbang.”; 101. Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara historis telah terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekaman melalui praktik- 465 praktik perjanjian jual putus dan pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan para pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga diperlukan pembatasan terhadap praktik-praktik tersebut untuk melindungi para pencipta dan pelaku pertunjukan, serta menciptakan kesetaraan dalam proses pengalihan hak ekonomi; 102. Bahwa dari segi sosiologis, Naskah Akademik Rancangan UU Hak Cipta yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (“Naskah Akademik RUU Hak Cipta”) merumuskan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Naskah Akademik RUU Hak Cipta, halaman 35 “Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pemikiran bahwa hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya dikatakannya bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Relevan dengan hal tersebut, pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui pembentukan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Pembentukan atau penyempurnaan aturan tentang Hak Cipta akan menimbulkan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam berbagai karya.”; 103. Bahwa sehubungan dengan landasan sosiologis UU Hak Cipta yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” pencipta dan pelaku pertunjukan, Alinea ke-3 Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta menerangkan sebagai berikut: Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta, Alinea ke-3 “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak 466 ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.”; 104. Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Panitia Kerja UU Hak Cipta pada DPR RI, pemerintah melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Dirjen HKI”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham RI”) menerangkan mengenai dampak praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu sebagai berikut: “Kemudian DIM [Daftar Inventarisasi Masalah], DIM 100 ini diberlakukan untuk yang jual putus Pak. Jadi ada pemusik- pemusik atau pencipta lagu yang waktu dia muncul itu belum ada apa-apanya sama sekali. Mungkin orang yang biasa tidak punya apa-apa kemudian dia muncul. Sehingga ketika produser menawarkan kontrak apa pun kontraknya dia teken saya, akibatnya semua lagunya otomatis menjadi milik si produser, akibatnya dia tidak bisa apa-apa lagi dengan lagu itu, padahal perlindungan lagu itu adalah seumur hidup pencipta plus 10 tahun kalau Undang-Undang yang sekarang, kalau Undang-Undang yang kita lagi bahas menjadi 70 tahun. Jadi bayangkan kemudian lagu itu kemudian populer sekali setelah itu dia tidak bisa apa- apakah lagi itu padahal life time lagu untuk di-recycle itu bisa terus menerus terjadi …”; 105. Bahwa lebih lanjut ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. pada persidangan hari Senin, 8 Agustus 2022, menjelaskan bahwa UU Hak Cipta, dari segi sosiologis, adalah hukum progresif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi digital Indonesia dengan melindungi hak pencipta dan hak terkait, terkhusus yaitu produser. Ekonomi kreatif akan berkembang dengan baik jika didukung oleh karya- karya cipta berkualitas. Adanya pelindungan melalui UU Hak Cipta dapat secara optimal melindungi kreator bangsa dan menjamin hak ekonominya secara layak; 106. Bahwa merujuk kepada keterangan mantan Dirjen HKI Kemenkumham RI tersebut, praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang kerap dilakukan untuk 467 mengeksploitasi pencipta-pencipta dan pelaku-pelaku pertunjukan yang baru merintis. Sering terjadinya praktik-praktik tersebut terhadap generasi muda musisi Indonesia tentunya dapat berdampak buruk terhadap motivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan kreativitasnya menciptakan dan membawakan ciptaan-ciptaan lagu dan musik. 107. Bahwa kemudian merujuk kepada keterangan ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb., UU Hak Cipta menjadi salah satu upaya untuk melindungi pencipta dari perilaku-perilaku tidak adil yang dilakukan melalui perjanjian jual putus. Pelindungan terhadap pencipta dan juga hak-hak terkait bertujuan untuk mendorong ekonomi kreatif di Indonesia secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan pengalihan tanpa batas waktu agar UU Hak Cipta dapat mencapai tujuan sosiologisnya untuk memberikan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” masyarakat Indonesia; 108. Bahwa dari segi filosofis, Naskah Akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis UU Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai “produk olah pikir” di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 10, Bukti Pihak Terkait II PT- 8, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 8): Naskah Akademik RUU Hak Cipta, halaman 33-34 “... Undang-Undang tentang Hak Cipta yang akan dibentuk nanti sebagai revisi terhadap Undang-Undang yang lama, harus mengabdi kepada kepentingan nasional untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (order). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya. … Berangkat dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta tersebut maka sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya segala macam ciptaan yang merupakan karya 468 intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya tidak terlepas dari dominasi pemikiran Madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (civil law system).”; 109. Bahwa sama halnya dengan landasan filosofis UU Hak Cipta yang diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”; 110. Bahwa sesuai dengan landasan filosofis UU Hak Cipta, pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta dan pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata dari hak ekonominya, dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 111. Bahwa selanjutnya, dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun diterangkan oleh pemerintah melalui mantan Dirjen HKI Kemenkumham RI pada rapat perumusan di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta (vide Bukti Pihak Terkait I PT–9, Bukti Pihak Terkait II PT—7, dan Bukti Pihak Terkait III PT–7), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Keterangan Mantan Dirjen HKI Kemenkumham RI “Oleh karena itu, sangat tidak adil kalau kemudian setelah dijual ini pencipta tidak dapat apa-apa lagi, padahal lagu dia mungkin waktu itu dibayarnya murah sekali, kok sekarang setelah hasilnya jadi sangat besar dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika kami 469 mengusulkan pasal ini kenapa 35 tahun yang muncul? Inggris dan Amerika menetapkan standar itu, itu yang pertama. Jadi angka ini kita tidak bayangkan sendiri tetapi merupakan praktek sebagai general principle yang digunakan oleh Negara-Negara maju. Ada usulan dari yang lain 25 tahun, kemudian ada usulan juga tetap 35 tahun, ada juga yang 15 tahun …”; 112. Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda, namun untuk tujuan yang serupa, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak; 113. Bahwa dalam sistem common law, konsep pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui undang-undang 1710 Statute of Anne (“Statuta Anne”) yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra. Menurut Lionel Bently dan Jane C. Ginsburg dalam artikel jurnal berjudul The Sole Right…Shall Return to the Authors: Anglo-American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright yang diterbitkan dalam jurnal Berkeley Technology Law Journal, Vol. 25:1475, konsep pengembalian hak cipta (reversion) dalam Statuta Anne merupakan pembatasan kontraktual (contractual limitations) untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis selaku pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya (halaman 1488-1489) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 11, Bukti Pihak Terkait II PT- 9, Bukti Pihak Terkait III PT- 9]: “Contractual limitations were known in English law, both at common law and under statute … Indeed the Statute of Anne itself limited the ability of the author or proprietor to grant licenses to reprint the book by requiring the author or proprietor’s consent in writing …”; 114. Bahwa pengaturan yang serupa dengan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat. Section 203 dalam 1976 Copyright Act Amerika Serikat mengatur mengenai hak pencipta 470 untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak cipta kepada produser dalam hal-hal tertentu, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: 1976 Copyright Act, Section 203 “Conditions for termination—In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions …”; 115. Bahwa menurut Subkomite Peradilan dan Kekayaan Intelektual Kongres Amerika Serikat (Subcommittee on Courts and Intellectual Property, United States Congress) dalam publikasi resmi Copyright Term, Film Labeling, and Film Preservation Legislation, ketentuan Section 203 bertujuan untuk memberikan pencipta “second bite at the apple”, atau kesempatan kedua untuk melakukan renegosiasi dengan produser agar pencipta dapat memperoleh penghargaan sesuai dengan nilai ciptaannya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “The theory behind this approach, in part, was to give the author a second opportunity, at the beginning of the second or renewal term, to renegotiate a transfer of rights that may have proven to be less than satisfactory. The author was given a “second bite at the apple” that could take into account the demonstrated value of the work in the marketplace.”; 116. Bahwa selanjutnya, di negara-negara anggota Uni Eropa yang menganut sistem civil law juga telah diatur ketentuan mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan Pasal 3(2a) Directive 2011/77/EU of the European Parliament and the of the Council of 27 September 2011 (“Term Directive”). Ula Furgal dalam publikasi berjudul Reversion Rights in the European Union Member States menerangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut (halaman 5) [vide Bukti Pihak Terkait I PT-12, Bukti Pihak Terkait II PT- 10, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 10]: “There are more than 150 currently binding provisions allowing authors and performers to reclaim their rights across the MS national laws. One provision is common to all the Member States, a provision implementing art. 3(2a) of the Term Directive requires MS to allow a performer to terminate the agreement with a phonogram producer, when 50 years after the phonogram was lawfully communicated to the public, the phonogram producer 471 does not offer copies of the phonogram for sale in sufficient quantity or does not make it available to the public.”; 117. Bahwa merujuk juga kepada keterangan ahli Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. pada persidangan hari Selasa, 5 Juli 2022, hak pencipta untuk menerima kembali hak ekonomi yang telah dialihkan atau dikenal dengan istilah reversionary rights sudah lumrah sejak tahun 1709 diimplementasikan di Inggris, kemudian turut diimplementasikan di Amerika Serikat dan Kanada dengan tujuan implementasi dari reversionary rights untuk melindungi pencipta agar dapat menikmati keuntungan ekonomi atas ciptaannya secara optimal; 118. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang dan diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law; 119. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan; B. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945 120. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”; 121. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (5) UUD 1945 karena hak ekonomi 472 atas ciptaan yang telah dialihkan kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah menimbulkan kepemilikan yang mutlak atas hak ekonomi tersebut. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (5) UUD 1945 karena berlaku surut dan seakan-akan merampas hak ekonomi yang diperoleh Pemohon melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 122. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: B.1. Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak 123. Bahwa sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian II.B di atas, hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang diatur secara khusus pada UU Hak Cipta. Sifat eksklusif dari suatu hak cipta pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moralnya dan hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat dialihkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur pada UU Hak Cipta; 124. Bahwa mengingat hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan sifat hak ekonomi yang secara khusus diatur pada UU Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu baik oleh pencipta maupun pemegang hak; 125. Bahwa untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, UU Hak Cipta mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara, sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 473 126. Bahwa lebih lanjut, jangka waktu dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan pada UU Hak Cipta diatur pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pembatasan jangka waktu hak ekonomi milik Pencipta 127. Bahwa hak ekonomi dari suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta diatur oleh UU Hak Cipta yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut: “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 128. Bahwa apabila suatu ciptaan tersebut dimiliki oleh lebih dari seorang, maka jangka waktu pemanfaatan hak ekonomi dihitung merujuk pada pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut: “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 129. Bahwa apabila suatu ciptaan dimiliki oleh suatu badan hukum, maka jangka waktu pemanfaatan hak ekonomi adalah selama 50 (lima puluh) tahun setelah pengumuman dilakukan, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut: 474 “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”; b. Pembatasan jangka waktu pengalihan hak ekonomi milik Pelaku Pertunjukan 130. Bahwa pelaku pertunjukan dalam melakukan pertunjukan suatu ciptaan akan menghasilkan suatu hak cipta yang kemudian dapat dialihkan sementara untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi. Hal ini diatur pada Pasal 30 UU Hak Cipta sebagai berikut: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”; c. Pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran 131. Bahwa dapat dipahami suatu ciptaan tentunya tidak terlepas dari kerja sama antara pencipta dengan peran-peran lainnya yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Hak ekonomi kemudian dapat dialihkan sementara kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi dari ciptaan tersebut, yang diatur pada Pasal 63 UU Hak Cipta sebagai berikut: “ (1) Pelindungan hak ekonomi bagi: a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual; b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. (2) Masa berlakunya pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”; 132. Bahwa pengalihan sementara hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi dari suatu ciptaan dapat dilakukan menggunakan 475 suatu perjanjian lisensi dengan tunduk pada jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi pada UU Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 81 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 80 UU Hak Cipta “(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.” Pasal 81 UU Hak Cipta “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).”; 133. Bahwa UU Hak Cipta kemudian mengatur larangan terhadap ketentuan- ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi untuk pemegang hak terkait dapat melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap suatu ciptaan yang diatur pada Pasal 82 dan Pasal 82 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 82 UU Hak Cipta “(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.” Pasal 83 UU Hak Cipta 476 “(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi. (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”; d. Pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi dalam perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu 134. Bahwa pada era 1980an dan 1990an, marak praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sehingga UU Hak Cipta kemudian mengatur pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas tersebut, untuk dapat menyeimbangkan nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang telah diperoleh dari kegiatan komersial oleh pemegang hak terkait atas perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas tersebut 135. Bahwa pembatasan jangka waktu pengalihan sementara hak ekonomi yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas diatur pada Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 18 UU Hak Cipta “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU Hak Cipta “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau basil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat 477 sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”; 136. Bahwa ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. pada persidangan hari Senin, 8 Agustus 2022 dalam keterangannya menegaskan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta meskipun bersifat melekat pada diri pencipta tetap dibatasi pada UU Hak Cipta dengan jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia yang kemudian akan menjadi public domain. Menjadi suatu hal yang tidak mungkin jika perjanjian pengalihan hak ekonomi dilakukan dengan jual putus (sold flat) secara absolut dengan hanya menguntungkan produser dan lembaga penyiaran, karena hak ekonomi pada pencipta pun dibatasi; 137. Bahwa melihat adanya pembatasan jangka waktu terhadap hak ekonomi suatu ciptaan, maka konsep kepemilikan mutlak menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam pemanfaatan ekonomi suatu ciptaan; 138. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi yang telah dialihkan berdasarkan perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu dan Pasal 30 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; B.2. Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 139. Bahwa sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian II.C di atas, asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang- 478 undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”; 140. Bahwa kembali kami sampaikan bahwa berdasarkan Putusan MK 065/2004, asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku surut dalam hal-hal tertentu, yang dapat kami uraikan sebagai berikut: a. keberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu yang diberlakukan untuk “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; b. keberlakuan surut ketentuan dapat membatasi hak-hak individu tertentu, apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki “bobot dan sifat” yang lebih besar dari hak-hak individu yang dibatasi; 141. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. pada persidangan hari Selasa, 8 Agustus 2022, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merupakan dasar dan payung hukum dari Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta karena bertujuan untuk melindungi para pencipta lagu dari pengambilalihan hak cipta berdasarkan perjanjian yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum; 142. Bahwa lebih lanjut ahli Prof. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. menjelaskan bahwa keberlakuan surut pada Pasal 122 UU Hak Cipta dilandaskan oleh tujuan Pemerintah untuk melakukan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu para pencipta yang haknya diingkari melalui perjanjian jual putus; 479 143. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta dapat berlaku surut terhadap perjanjian-perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya UU Hak Cipta; 144. Bahwa selain itu, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut suatu ketentuan undang- undang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 065/2004, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut: a. Keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 145. Bahwa berdasarkan Putusan MK 065/2004, keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang harus sesuai dengan tujuan pembatasan hak dan kebebasan warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 146. Bahwa keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk mengadakan pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Adapun pembatasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum; 480 147. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Bagian III.A.1 di atas, pembatasan dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta yang pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Pasal 122 UU Hak Cipta didasarkan atas landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, yang kembali kami uraikan pokoknya sebagai berikut: a. secara historis, praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik-praktik yang sering terjadi sebelum berlakunya UU Hak Cipta, terutama pada era 1980an dan 1990an, di mana melalui praktik-praktik tersebut pencipta dan pelaku pertunjukan tidak dapat memperoleh penghargaan yang sepadan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan rekaman dari hasil komersialisasi; b. secara sosiologis, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan secara umum diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi “bakat dan kemampuan” masyarakat Indonesia, dan untuk memotivasi kreativitas nasional sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta dan Penjelasan UU Hak Cipta; c. secara filosofis, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang diciptakan dan dibawakan oleh pencipta dan pelaku pertunjukan, yang harus diberikan penghargaan yang layak sebagai suatu produk intelektual; d. secara komparatif, ketentuan mengenai pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang bersifat universal dan telah berkembang di berbagai negara, termasuk negara-negara yang menganut sistem common law maupun civil law. Atas hal tersebut, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta juga diperlukan agar pengaturan hak cipta di Indonesia tetap mengikuti perkembangan prinsip-prinsip hukum hak cipta, dan menjamin hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan; 481 148. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta nyatanya bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan yang sebelum berlakunya UU Hak Cipta telah dirugikan dengan praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan demikian, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; b. Pasal 122 UU Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan 149. Bahwa berdasarkan Putusan MK 065/2004, keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang dapat dianggap sah dan konstitusional apabila ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, walaupun keberlakuan surut ketentuan tersebut membatasi hak-hak individu tertentu; 150. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Bagian III.B.1 di atas, pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta bukan merupakan pengalihan hak kebendaan yang mutlak, melainkan pada prinsipnya hanya bersifat sementara. Atas hal tersebut, Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tidak melanggar jaminan hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) UU Hak Cipta, sehingga Pasal 122 UU Hak Cipta yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta tentunya juga tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UU Hak Cipta; 151. Bahwa kalau pun Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo menganggap bahwa keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta membatasi hak-hak Pemohon sebagai suatu perusahaan rekaman, perlu Para Pihak Terkait sampaikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak ekonomi para pencipta dan pelaku pertunjukan, yang secara historis telah dirugikan oleh berlangsungnya praktik-praktik jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 152. Bahwa sebelum berlakunya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta, undang-undang hak cipta sebelumnya tidak mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Hal ini 482 mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan rekaman yang melakukan praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu secara leluasa tanpa batasan yang ditetapkan undang-undang. Melalui praktik-praktik ini, perusahaan- perusahaan rekaman dapat memperoleh keuntungan dari komersialisasi ciptaan-ciptaan selama jangka waktu perlindungan hak cipta. Sementara itu, para pencipta dan pelaku pertunjukan yang menciptakan dan membawakan ciptaan-ciptaan tersebut tidak memperoleh penghargaan lebih lanjut; 153. Bahwa praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah menimbulkan keuntungan ekonomi bagi para perusahaan-perusahaan rekaman yang sama sekali tidak proporsional dengan keuntungan pencipta dan pelaku pertunjukan yang hanya diperoleh melalui pembayaran sekali selesai. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan dengan kedudukan perusahaan-perusahaan rekaman, di mana perusahaan-perusahaan rekaman telah sangat diuntungkan, sementara para pencipta dan pelaku pertunjukan hanya menerima keuntungan yang minim atau bahkan dirugikan oleh praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 154. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Sutrisno alias Eko Saky pada persidangan hari Selasa, 27 September 2022, pada tahun 1990-an, saksi Eko Saky menciptakan dan menjual lagu terkenal berjudul Jatuh Bangun yang masih sangat dikenal hingga saat ini. Saksi Eko Saky menyatakan bahwa lagu Jatuh Bangun dijual dengan perjanjian jual putus karena tidak ada pilihan lain bagi para pencipta pada saat itu. Para pencipta terpaksa menjual lagu-lagu ciptaannya dengan sistem jual putus agar dapat menyambung hidup mereka. Sampai dengan saat saksi Eko Saky memberikan keterangan pada persidangan, saksi Eko Saky tidak pernah mendapatkan royalti atas penggunaan lagu Jatuh Bangun yang sudah banyak diaransemen dan dinyanyikan kembali oleh penyanyi lain; 483 155. Bahwa dalam keterangannya, saksi Eko Saky juga menjelaskan bahwa setiap kali meminta royalti atas lagu-lagu ciptaannya, perusahaan rekaman selalu berdalih dengan alasan lagu ciptaan saksi Eko Saky kurang laku di pasaran, padahal faktanya lagu-lagu ciptaan saksi Eko Saky banyak diputar di digital platform hingga saat ini; 156. Bahwa saksi Dharma Oratmangun juga memberikan keterangan pada persidangan hari Selasa, 27 September 2022 yang menjelaskan bahwa produser atau perusahaan rekaman tidak pernah memberikan kesempatan negosiasi bagi pencipta dalam melakukan jual beli lagu melalui perjanjian jual putus. Saksi Dharma Oratmangun juga tidak pernah mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya di tahun 1980-an yang berjudul Aku Suka, Kamu Suka. Keuntungan ekonomi yang pernah didapat oleh saksi Dharma Oratmangun hanyalah uang hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah mendapatkan Juara 1 pada Festival Lagu Populer Nasional pada tahun 1989 dan 1980. Adapun setelah memenangkan lomba tersebut, saksi Dharma Oratmangun tetap tidak mendapatkan royalti apapun dari perusahaan rekaman; 157. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta diperlukan untuk menciptakan kesetaraan antara pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan perusahaan-perusahaan rekaman di sisi lainnya. Dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kedudukan pencipta dan produser rekaman yang diakibatkan oleh praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka kepentingan umum untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan harus diutamakan, apalagi mengingat bahwa hak ekonomi atas ciptaan merupakan hak eksklusif pencipta (vide Pasal 4 UU Hak Cipta); 158. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. 484 c. PASAL 18, PASAL 30, DAN PASAL 122 UU HAK CIPTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 159. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 160. Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon, Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut: C.1. Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan 161. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 UU Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 UU Hak Cipta mengizinkan praktik pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 162. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18 UU Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 UU Hak Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik- praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 163. Bahwa redaksi dalam Pasal 18 UU Hak Cipta yang menurut Pemohon memiliki norma-norma yang saling bertentangan harus dimaknai berdasarkan konteks tujuan pembuatan UU Hak Cipta itu sendiri, yang salah satunya adalah untuk membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa 485 batas waktu sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta: Alinea Ke-4, Bagian Umum Penjelasan UU Hak Cipta “Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang: … b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).”; 164. Bahwa norma dalam Pasal 18 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dalam hak ekonomi tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu telah sesuai dengan tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik-praktik tersebut agar UU Hak Cipta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak ekonomi para pencipta; 165. Bahwa ketentuan pengembalian hak ekonomi dalam Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut bukan merupakan aturan yang dirumuskan tanpa dasar, melainkan memiliki landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Bagian III.A.1 di atas. Landasan-landasan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan disproporsionalitas kedudukan pencipta dan para perusahaan rekaman, serta dampak buruk yang timbul akibat praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu; 166. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengembalian hak ekonomi kepada pencipta yang diatur dalam Pasal 18 UU Hak Cipta telah sesuai dengan tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sehingga Pasal 18 UU Hak Cipta tidak dapat dianggap mengandung norma-norma yang saling bertentangan; C.2. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta 486 167. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi Pemohon sebagai produser fonogram dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta “Perlindungan hak ekonomi bagi: Produser Fonogram: … b. Produser fonogram, berlaku selama 50 (lima) puluh tahun sejak Fonogramnya difiksasi; 168. Bahwa menurut Pemohon, selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun yang diberikan oleh Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, Pemohon selaku produser fonogram berhak untuk mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat dari hak ekonomi yang diperoleh melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta melanggar hak tersebut dengan mengatur pengembalian hak ekonomi kepada pencipta setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima tahun); 169. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, karena ketentuan-ketentuan tersebut mengandung norma yang berbeda. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta berkenaan dengan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan 487 i. Penyewaan Ciptaan.” Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”; 170. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, Pemohon selaku produser fonogram memiliki hak ekonomi yang berbeda dari pencipta dan pelaku pertunjukan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta “Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.”; 171. Bahwa praktik pengalihan hak cipta dengan perjanjian jual putus (sold flat)/pengalihan tanpa jangka waktu merupakan hal yang lazim untuk dilakukan dalam pengalihan hak cipta. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi para pencipta karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptaannya; 172. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, hak ekonomi Pemohon selaku produser fonogram tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, melainkan tetap tunduk pada sifat hak cipta itu sendiri sebagai hak eksklusif pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 UU Hak Cipta yang kembali kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 488 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 4 UU Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”; 173. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU dan Pasal 4 UU Hak Cipta tersebut, pelaksanaan hak ekonomi produser fonogram tetap perlu memberikan penghargaan terhadap hak-hak pencipta. Hal ini sesuai dengan pengertian umum hak kekayaan intelektual yang menurut penjelasan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (halaman 1 dan 3) [vide Bukti Pihak Terkait I PT- 7, Bukti Pihak Terkait II PT- 6, dan Bukti Pihak Terkait III PT- 6), yang menerangkan hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya, dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan atas izin dari pemiliknya, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut: “... apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 3. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan 4. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.” “... Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.”; 174. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Erros Djarot pada persidangan hari Selasa, 27 September 2022, skema jual putus (sold flat) membuat posisi produser dan pencipta tidak seimbang. Pada praktiknya, produser langsung menawarkan jual putus kepada pencipta sehingga tidak ada posisi tawar (bargaining power) dari pencipta untuk dapat meninjau kembali perjanjian yang ditawarkan. Kemudian, pencipta pun tidak diberikan pilihan lain selain perjanjian jual putus, tawaran yang diberikan 489 produser atau perusahaan rekaman hanya menerima jual putus atau lagu pencipta tidak dibeli sama sekali; 175. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya; 176. Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya UU Hak Cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 (dua puluh) dua puluh lima tahun, yaitu setengah dari masa perlindungan 50 (lima puluh) tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melanjutkan eksploitasi atas ciptaan-ciptaannya, dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak; 177. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram. IV. KEPENTINGAN PARA PIHAK TERKAIT YANG TERLANGGAR 178. Bahwa Para Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan mengenai kepentingan Para Pihak Terkait terlanggar dengan adanya praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagai berikut: A. PIHAK TERKAIT II.I 490 179. Bahwa Pihak Terkait II.I (Indra Lesmana) sudah memulai karier di dunia musik sejak tahun 1976, di mana saat itu Pihak Terkait II.I masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait II.I, antara lain sebagai berikut: No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 1. Biarkan Aku Kembali Ayah 1994 2. Jalan Hidupmu Ayah 1994 3. Masih Tersisa Ayah 1994 4. Aku Ingin Ayah 1994 5. Sydney Ayah 1994 6. R.I.P. (Instrumental) Ayah 1994 7. Nilai Hidup Manusia Ayah 1994 8. Cerita Lalu Ayah 1994 9. Biarkan Aku Kembali Biarkan Aku Kembali 1993 10. Nostalgia Biarkan Aku Kembali 1993 11. Selamat Pagi Kasih Biarkan Aku Kembali 1993 12. Koin (Instrumental) Biarkan Aku Kembali 1993 13. Takkan Sengaja Biarkan Aku Kembali 1993 14. Terjadilah Kehendakku Biarkan Aku Kembali 1993 15. Debu Di Malam Hari Biarkan Aku Kembali 1993 16. Sesal Biarkan Aku Kembali 1993 17. Dengarkan Laguku Biarkan Aku Kembali 1993 18. Jangan 2Kan Cintaku Cerita Lalu 1992 491 No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 19. Cerita Lalu Cerita Lalu 1992 20. Dancing In The Rain (Instrumental) Cerita Lalu 1992 21. Nilai Hidup Manusia Cerita Lalu 1992 22. Air Mata Cerita Lalu 1992 23. Bukanlah Materi Cerita Lalu 1992 24. Dina Cerita Lalu 1992 25. Ocean (Instrumental) Cerita Lalu 1992 26. Tak Ada Komentar Cerita Lalu 1992 27. Tinggalkanlah Cerita Lalu 1992 28. Kehadiran Kehadiran 1994 29. Kembalilah Kehadiran 1994 30. Aku Ada Untukmu Kehadiran 1994 31. Chaplin (Instrumental) Kehadiran 1994 32. Surat Untuk Mereka Kehadiran 1994 33. Masih Tersisa Kehadiran 1994 34. Kompensasi Kehadiran 1994 35. Dark Room (Instrumental) Kehadiran 1994 36. Hargai Kehadiran 1994 37. Sejujurnya Kehadiran 1994 38. Semakin Menawan Semakin Menawan 1986 492 No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 39. Ulurkan Tanganmu Semakin Menawan 1986 40. Raihlah Semakin Menawan 1986 41. Dirimu Semakin Menawan 1986 42. Sebaris Kata-Kata Semakin Menawan 1986 43. Yang Mana Semakin Menawan 1986 44. Ingkar Semakin Menawan 1986 45. Pandangan Perdana Semakin Menawan 1986 46. 15 Oct (Instrumental) Semakin Menawan 1986 47. Sepi Semakin Menawan 1986 48. Jari Jemari Semakin Menawan 1986 49. Dunia Boleh Tertawa Dunia Boleh Tertawa 1990 50. Jatuhkan Bintangmu Dunia Boleh Tertawa 1990 180. Bahwa Pihak Terkait II.I telah dirugikan oleh praktik-praktik jual putus yang terjadi pada dekade 1980 sampai 1990, di mana pada masa itu sarana dan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman (label); 181. Bahwa pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang memadai untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan ciptaan-ciptaannya secara mandiri. Hal tersebut mengakibatkan para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuat posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah, yang akhirnya dimanfaatkan oleh 493 perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan atau penghargaan yang layak; 182. Bahwa kerugian yang secara langsung dialami oleh Pihak Terkait II.I salah satunya adalah pengalihan hak ekonomi yang dilakukan oleh Pihak Terkait II.I kepada label Union Artis atas 50 (lima puluh) ciptaan lagu, di mana pengalihan tersebut dilakukan secara jual putus dan tanpa perjanjian tertulis; 183. Bahwa terhadap hak ekonomi atas karya Pihak Terkait II.I yang sebelumnya telah dialihkan kepada label Union Artis secara jual putus (sold flat) dalam rentang waktu tahun 1986 sampai tahun 1994, Pihak Terkait II.I hanya menerima imbalan secara sekali dan sekaligus setelah diselesaikannya rekaman tanpa perjanjian tertulis dan tanpa imbalan lebih lanjut, baik dalam bentuk royalti atau bentuk lainnya; 184. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, praktik jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak Terkait II.I merupakan hal yang dialami oleh banyak pencipta lagu di era 1980an dan 1990an, dan hal inilah yang menjadi dasar salah satu tujuan UU Hak Cipta untuk membatasi praktik jual putus (sold flat) tersebut dan melindungi hak pencipta; 185. Bahwa hal tersebut terjadi akibat belum diaturnya mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta. Tidak adanya aturan mengenai pengembalian hak ekonomi yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi Pihak Terkait II.I, dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada Pihak Terkait II.I; 186. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta sebagaimana Permohonan Pemohon justru akan meniadakan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif; B. PIHAK TERKAIT II.II 494 187. Bahwa Pihak Terkait II.II (Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA) sudah memasuki belantika musik Indonesia sejak tahun 1979, dengan ciptaan/karya pertamanya yaitu Cahaya Kencana yang dinyanyikan oleh Achmad Albar yang saat itu lagu tersebut juga mendapatkan penghargaan sebagai juara III Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 1979. Adapun beberapa ciptaan-ciptaan Pihak Terkait II.II yang menjadi karya terbaik, antara lain sebagai berikut: No. Judul Ciptaan Judul Album Tahun Rilis 1. Hanya Satu Kamu Best Hits Ikang Fawzi 1989 2. Cinta di Kota Special Hits Ikang Fawzi 1989 3. Jangan Main Api Bursa Rock 90 1989 4. Virus-Virus Rock Kemanusiaan 1990 5. Serigala Berbulu Kelinci The Very Best of Ikang Fawzi 1987 6. Arena Gladiator - 1991 7. Perjalanan Panjang - 1991 8. Pahlawan Arena versi Olimpiade - 1992 188. Bahwa Pihak Terkait II.II pun telah memiliki beberapa album, sebagaimana yang dapat kami ringkas sebagai berikut: No. Judul Album Tahun Rilis 1. Selamat Malam 1985 2. Randy & Cindy 1986 495 3. Preman 1987 4. Isabella 1989 5. Tanpamu 1994 6. Dua Sisi 2005 7. In Love With 2012 189. Bahwa serupa dengan Pihak Terkait II.I, Pihak Terkait II.II juga merasakan masa pada dekade 1980 sampai 1990, di mana sarana dan teknologi untuk memproduksi serta mendistribusikan lagu hanya dimiliki oleh perusahaan rekaman. Pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang mendukung dan hal tersebut menciptakan suatu bargaining position yang tidak seimbang antara perusahaan rekaman dengan para pencipta dan para pelaku pertunjukan, sehingga menimbulkan kondisi ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan rekaman tersebut yang berdampak kepada posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah; 190. Bahwa Pihak Terkait II.II pun mengalami secara nyata praktik jual putus yang terjadi selama era 1980-1990an, di mana perusahaan-perusahaan label memanfaatkan kondisi para pencipta yang memiliki keterbatasan sarana dalam hal ini hanya dapat memproduksi dan mendistribusikan lagu- lagu ciptaannya hanya melalui produser atau perusahaan label rekaman; 191. Bahwa pemanfaatan kondisi yang dilakukan oleh para perusahaan label rekaman atau produser yang cenderung seperti memerah para pencipta maupun para pelaku pertunjukan ini disebabkan karena pada era tersebut sebelum berlakunya UU Hak Cipta, ketentuan pengembalian hak ekonomi akibat pengalihan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu belum diatur. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan label yang memperoleh hak ekonomi atas lagu-lagu ciptaan Pihak Terkait II.II melalui 496 perjanjian jual putus dapat mengeksploitasi secara masif ciptaan-ciptaan Pihak Terkait II.II tanpa penghargaan lebih lanjut; 192. Bahwa Pihak Terkait II.II pun juga sangat menyayangkan sikap dari para produser maupun perusahaan label dengan adanya praktik perjanjian jual putus, sebab setelah terjadi perjanjian jual putus tersebut, Pihak Terkait II.II tidak menerima laporan lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan label rekaman mengenai volume penjualan lagu; 193. Bahwa meskipun Pihak Terkait II.II memiliki ke kontrak dengan beberapa perusahaan label rekaman, pelaksanaan dari perjanjian jual putus pun dijalankan dengan sedemikian liar dan serakahnya oleh para perusahaan label rekaman tersebut. Mirisnya lagi, sikap perusahaan label atau produser yang menutup diri kepada para pencipta khususnya yang dialami oleh Pihak Terkait II.II, di mana perusahaan label sulit ditemui, bahkan untuk meminta informasi secara terang dan jelas mengenai pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya pun terkendala oleh berbagai alasan; 194. Bahwa tidak bisa dipungkiri bagi para pelaku seni termasuk bagi banyak pencipta dan pelaku pertunjukan, bahwa kesempatan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label rekaman merupakan suatu kesempatan yang bergengsi yang tak semua pelaku seni miliki. Oleh karenanya, hal tersebut dimanfaatkan secara maksimal disalahgunakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan label rekaman terhadap para pencipta dan pelaku pertunjukan, untuk dengan segera menandatangani kontrak atau perjanjian tanpa terlebih dahulu memahami atau bahkan membaca dari isi perjanjian jual putus tersebut; 195. Bahwa lebih parahnya lagi Pihak Terkait II.II pun menyesalkan dengan adanya oknum perusahaan-perusahaan label yang bersikap diskriminatif terhadap para pencipta, di mana terdapat ketimpangan yang dialami oleh para pencipta dari daerah, ketimpangan para pencipta dari Jakarta yang lebih cenderung mendapatkan bonus dari karya ciptaannya; 196. Bahwa dengan hadirnya UU Hak Cipta khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan suatu progresivitas hukum yang sejalan dengan adagium hukum lex semper dabit remedium 497 (hukum akan selalu memberi obat) dengan memberikan perlindungan serta penghargaan kepada para pencipta yang dalam menghasilkan suatu karya cipta telah mengorbankan waktu, biaya, dan terlebih terhadap jiwa pencipta yang melekat dalam ciptaannya; 197. Bahwa dengan demikian, dengan Pemohon mengajukan Permohonan a quo yang meminta dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru merupakan suatu kemunduran dalam hukum dan tidak sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif. C. PIHAK TERKAIT III.I, PIHAK TERKAIT III.II, PIHAK TERKAIT III.III, DAN PIHAK TERKAIT III.IV 198. Bahwa Pihak Terkait III.I (Puji Rahaesita) merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1984. Sampai saat ini Pihak Terkait III.I telah menciptakan dan membawakan sekitar 140 (seratus empat puluh) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya populer dan hits yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait III.I antara lain adalah Mabuk Cinta dirilis tahun 1984, RANI dirilis tahun 1985, Payung Hitam dirilis tahun 1995, dan Cintaku Pasti Kembali dirilis tahun 1997; 199. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait III.I mengalami langsung iklim bisnis industri musik yang menerapkan perjanjian jual putus (sold flat) sejak tahun 1984. Pihak Terkait III.I sebagai pencipta dan juga pelaku pertunjukan kerap mendapatkan praktik “jual lagu”, di mana hampir semua label rekaman menggunakan suatu sistem yang membeli izin lisensi dari lagu-lagu Pihak Terkait I; 200. Bahwa salah satu contoh praktik perjanjian jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak Terkait III.I adalah lagu ciptaan Pihak Terkait III.I yang berjudul Mabuk Cinta yang dirilis pada tahun 1984 di mana Pihak Terkait III.I hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima 498 ribu rupiah). Padahal pada era tersebut, lagu Mabuk Cinta sempat mendapatkan penghargaan HDX Awards (saat ini AMI Awards) dengan penjualan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) juta kopi; 201. Bahwa dengan adanya praktik perjanjian jual putus (sold flat) tersebut, jelas membunuh pencipta dan pelaku pertunjukan secara perlahan. Pada tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an, Pihak Terkait III.I turut merasakan dan juga menyaksikan para seniman menciptakan lagu dengan perjanjian jual putus (sold flat) tersebut, kemudian hak lisensi dari lagu tersebut diambil alih untuk produksi dari label rekaman. Ketika lagu-lagu ciptaan tersebut laris, label rekaman kerap memproduksi versi yang berbeda dengan penyanyi lain (cover version) tanpa menggubris lagi dan memberikan imbalan kepada pencipta yang telah menciptakan lagu tersebut; 202. Bahwa hal ini jelas membuat Pihak Terkait III.I merasa praktik perjanjian jual putus (sold flat) ini menghambat dan membatasi seniman untuk dapat berkarya, terlebih dengan banyaknya seniman yang tidak mengerti dokumen hukum atau bahkan tidak diberikan kesempatan membaca dokumen yang disepakatinya. Pada dasarnya praktik “jual lagu” sudah sepatutnya tunduk pada asas dan ketentuan umum suatu perikatan termasuk mengenai hal yang terang dan jelas dalam perikatan yang dibuat; 203. Bahwa Pihak Terkait III.II (Slamet Adriyadie) merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1970. Sampai saat ini Pihak Terkait III.II telah menciptakan dan membawakan sekitar 180 (seratus delapan puluh) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan antara lain berjudul Widuri yang dirilis pada tahun 1976 dan Surat Cinta yang dirilis di tahun 1979; 204. Bahwa lagu ciptaan Pihak Terkait III.II yang berjudul Widuri yang dirilis pada tahun 1976 dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat) di mana Pihak Terkait III.II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Lagu tersebut kemudian menjadi salah satu lagu terlaris pada zaman itu, dan hingga saat ini, lagu Widuri masih didengarkan 499 oleh banyak orang, namun Pihak Terkait III.II tidak pernah mendapatkan penghargaan yang sesuai; 205. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979, lagu ciptaan Pihak Terkait III.II yang berjudul Surat Cinta juga dialihkan melalui perjanjian jual putus (sold flat), di mana Pihak Terkait III.II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atas karyanya tersebut. Lagu tersebut mendapatkan penghargaan rekaman emas (gold record), dan sampai saat ini masih dikenal dan didengarkan oleh banyak orang, namun Pihak Terkait III.II tidak diberikan penghargaan yang sesuai terhadap karyanya tersebut; 206. Bahwa Pihak Terkait III.III (Sugito) merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1995. Sampai saat ini Pihak Terkait III.III telah menciptakan dan membawakan sekitar 75 (tujuh puluh lima) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan, yang salah satunya berjudul Kucing Meong-Meong yang dirilis pada tahun 1996; 207. Bahwa lagu anak-anak ciptaan Pihak Terkait III.III yang berjudul Kucing Meong-Meong tersebut merupakan salah satu contoh praktik perjanjian jual putus (sold flat) yang dialami oleh Pihak Terkait III.III adalah di mana Pihak Terkait III.III hanya mendapatkan bayaran secara sekali dan sekaligus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 208. Bahwa Pihak Terkait III.IV (Richard Kyoto) merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1980an. Sampai saat ini Pihak Terkait III.IV telah menciptakan dan membawakan sekitar 200 (dua ratus) lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait III.IV, antara lain adalah Untukmu, Teka Teki, dan Kau Kan Mengerti yang dirilis tahun 1988, Maafkan Daku, Kasih, dan Datanglah Kasih yang dirilis tahun 1990; 209. Bahwa dari ratusan lagu yang sudah diciptakan dan dinyanyikan oleh Pihak Terkait III.IV, semua lagu tersebut dialihkan dengan perjanjian jual putus (sold flat). Sebagai contoh, lagu yang berjudul Kasih yang dialihkan pada tahun 1986 dengan perjanjian jual putus (sold flat), Pihak Terkait III.IV 500 hanya mendapatkan bayaran sekali dan sekaligus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 210. Bahwa kemudian, pada tahun 1989 lagu Kasih yang diciptakan oleh Pihak Terkait III.IV digunakan oleh PT Musica Studios untuk dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang dengan versi keroncong yang kemudian dipasarkan di Malaysia dan menjadi salah satu lagu terlaris pada masa itu. Pihak Terkait III.IV hanya mendapatkan pembayaran secara sekali dan sekaligus sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penggunaan lagu Kasih tersebut; 211. Bahwa pada awal penandatanganan perjanjian penggunaan lagu tersebut oleh PT Musica Studios, Pihak Terkait III.IV diiming-imingi oleh PT Musica Studios akan memberikan royalti untuk lagu tersebut yang pada kenyataannya Pihak Terkait III.IV hanya mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk penandatanganan perjanjian jual putus (sold flat), namun setelahnya bahkan hingga saat ini Pihak Terkait III.IV tidak pernah mendapatkan royalti sebagaimana telah dijanjikan oleh PT Musica Studios ataupun penghargaan lainnya yang sesuai; 212. Bahwa pada dekade 1970 hingga 1980, Para Pihak Terkait menerangkan untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekaman dikarenakan teknologi dan sarana untuk melakukan kedua hal tersebut membutuhkan biaya yang tinggi yang tidak dimiliki oleh Para Pihak Terkait. Keterbatasan finansial yang dihadapi Para Pihak Terkait menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang tidak seimbang antara perusahaan rekaman dengan Para Pihak Terkait. Atas dasar tersebut, terdapat ketergantungan Para Pihak Terkait kepada perusahaan-perusahaan rekaman yang berdampak pada posisi Para Pihak Terkait dalam bernegosiasi semakin melemah; 213. Bahwa atas dasar tersebut, para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuka kesempatan bagi 501 perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan atau penghargaan yang layak; 214. Bahwa selama era 1970 hingga 1990an, Para Pihak Terkait mengalami praktik jual putus secara nyata, di mana keterbatasan kondisi Para Pihak Terkait secara finansial serta tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan negosiasi disalahgunakan kondisinya oleh perusahaan-perusahaan label untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu-lagu ciptaan tanpa memberikan penghargaan yang seharusnya didapatkan oleh Para Pihak Terkait; 215. Bahwa praktik jual putus merupakan pemanfaatan kondisi yang dilakukan oleh para perusahaan label rekaman atau produser yang terkesan menyalahgunakan keadaan tersebut. Hal ini terjadi karena belum diaturnya ketentuan pengembalian hak ekonomi akibat pengalihan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu. Oleh karenanya, perusahaan- perusahaan label yang memperoleh hak ekonomi atas lagu-lagu ciptaan Para Pihak Terkait melalui perjanjian jual putus dapat mengeksploitasi secara masif ciptaan-ciptaan Para Pihak Terkait tanpa memedulikan atau bahkan tanpa memberikan penghargaan lebih lanjut; 216. Bahwa pada era 1980an tersebut, ketentuan pengembalian hak ekonomi yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau perjanjian tanpa batas waktu tersebut belum diatur sehingga memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi Para Pihak Terkait, dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada Para Pihak Terkait; 217. Bahwa sebagaimana telah Para Pihak Terkait jelaskan di atas, praktik jual putus (sold flat) yang dialami oleh Para Pihak Terkait merupakan fenomena yang banyak dialami pencipta lagu pada era 1980an dan 1990an. Dengan menyadari hal tersebut, maka negara hadir melalui terobosan hukum dengan membentuk UU Hak Cipta dengan salah satu tujuannya untuk membatasi praktik perjanjian jual putus (sold flat) tersebut dan melindungi hak pencipta dan pelaku pertunjukan; 502 218. Bahwa hadirnya UU Hak Cipta khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta merupakan bentuk kemajuan hukum yang sejalan dengan prinsip lex semper dabit remedium (hukum akan selalu memberi obat). Dengan adanya UU Hak Cipta, para pencipta dan pelaku pertunjukan diberikan hak untuk tetap menerima manfaat ekonomi dari ciptaan-ciptaannya, serta perlindungan dari praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang selama ini telah merugikan para pencipta dan pelaku pertunjukan; 219. Bahwa Permohonan a quo yang diajukan Pemohon dengan meminta dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta justru merupakan suatu kemunduran dalam hukum dan tidak sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif; 220. Bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang menjadi objek Permohonan a quo merupakan ketentuan-ketentuan yang konstitusional, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang layak bagi hak ekonomi para pencipta dan pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Para Pihak Terkait di atas, Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara No. 63/PUU- XIX/2021 untuk: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak 503 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, 504 yang selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 505 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 18 UU 28/2014 “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU 28/2014 “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU 28/2014 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelumnya berlakunya Undang- Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakukan Undang- Undang ini; 506 b. Perjanjian jual putus yang ada pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Metropolitan Studios dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Metropolitan Studios, Nomor 99, tanggal 9 September 1970 [vide bukti P-3.a] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A. 5/135/11, tanggal 6 November 1970 [vide bukti P-3.b], kemudian perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT. Musica Studios dengan Akta perubahan Nomor 164, tanggal 19 Oktober 1971 [vide bukti P-4.a] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A. 5/191/5, tanggal 11 November 1971 [vide bukti P-4.b]. Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1), yang pada pokoknya mengatur mengenai Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan [vide bukti P- 5.a]. Selain itu, ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) butir 1.1 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan, Direksi yang berhak mewakili perseroan dalam hal bertindak di dalam Pengadilan, diwakilkan dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya seorang Direktur [vide bukti P-6.a]. Dalam hal ini Pemohon (PT. Musica Studios) diwakili oleh saudara Gumilang Ramadhan, selaku Direktur Perseroan; 4. Bahwa Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah menjadi bagian dari industri musik Indonesia, dalam hal ini sebagai produser fonogram. Selanjutnya, Pemohon merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukan ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, dengan alasan kerugian hak konstitusional sebagai berikut: 507 a. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa potensi hilangnya hak milik berupa hak cipta atas lagu-lagu yang telah dimiliki oleh Pemohon, karena lagu-lagu yang dimiliki oleh Pemohon diperoleh melalui perjanjian pengalihan hak cipta tanpa batas waktu atau yang dikenal dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus. Hal serupa berlaku juga untuk karya pelaku pertunjukan yang berupa lagu dan/atau musik. Dengan berlakunya norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 menyebabkan Pemohon dirugikan karena mewajibkan Pemohon untuk mengembalikan hak yang telah menjadi milik Pemohon, berdasarkan perjanjian dalam bentuk jual putus kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah perjanjian dimaksud mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, dalam penerapannya, Pemohon hanya dapat mengeksploitasi fonogram miliknya selama 25 (dua puluh lima) tahun saja, dan bukan 50 (lima puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 tidak melindungi hak milik Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; b. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan ketentuan Pasal 122 UU 28/2014, karena mewajibkan Pemohon mengembalikan hak cipta yang telah dimilikinya melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan, terlebih terhadap hak cipta yang telah dialihkan sebelum UU 28/2014 berlaku. Oleh karenanya, menurut Pemohon ketentuan Pasal 122 UU 28/2014 telah melanggar asas non-retroaktif, dan dengan diberlakukannya Pasal a quo, Pemohon juga terancam kehilangan hak untuk memanfaatkan/mengeksploitasi fonogram atas pengalihan hak cipta yang telah dimilikinya, padahal pengalihan hak cipta tersebut dilakukan dengan perjanjian jual putus. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan 508 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, merupakan pembatasan bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan hak cipta antara pencipta dengan Pemohon. Ketentuan norma pasal-pasal a quo menurut Pemohon melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (freedom of contract), di mana selama ini pengalihan hak cipta antara pencipta dan/atau pelaku pertunjukan dengan Pemohon dilakukan dengan menggunakan sistem flat pay sempurna atau jual putus. Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi perihal hak setiap orang untuk memiliki hak pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta bertetangan juga dengan prinsip jaminan, perlindungan, dan 509 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, pengembalian hak cipta yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau perjanjian tanpa batas waktu, terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelum berlakunya UU 28/2014 sebagaimana ketentuan Pasal 122 UU 28/2014, bertentangan dengan asas non-retroaktif (legalitas) suatu undang-undang dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan penguasa ataupun negara. Sehingga, hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi perihal jaminan bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan hak miliknya sebagaimana dilindungi oleh ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan juga tidak memberikan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 telah ternyata melanggar hak konstitusional Pemohon khususnya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan kontradiksi, di mana ketentuan yang diatur dalam pasal a quo bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 sehingga menciptakan multitafsir serta ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 10 Juni 2022, dan yang 510 menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Juni 2022, kemudian Pemohon mengajukan seorang saksi yakni Jusak Irwan Sutiono, yang menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 14 Juni 2022. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 14 Maret 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 6 April 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 14 Maret 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 11 Maret 2022, serta Presiden juga mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 30 Juni 2022, dan yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 5 Juli 2022. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Satrio Yudi Wahono (Piyu) telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 21 Maret 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 7 Maret 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo) telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan 511 tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 21 Maret 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 3 Februari 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-107. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 13 April 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 12 April 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA., telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 13 April 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 12 April 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11. Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H., FCBArb., dan Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 22 Juli 2022, dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 8 Agustus 2022. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 512 [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Puji Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 18 Mei 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 17 Mei 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11. Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Dharma Oratmangun dan Eko Sutrisno (Eko Saky), yang menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 27 September 2022, serta 1 (satu) orang saksi yakni Erros Djarot (Sugeng W) yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 29 September 2022, namun tidak menyampaikan dalam persidangan. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait sebagaimana kesemuanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, telah ternyata terdapat 3 (tiga) isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu: 1. Apakah pengembalian hak cipta kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun semenjak perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? 2. Apakah ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 122 UU 28/2014, merupakan tindakan sewenang-wenang penguasa (negara) sehingga bertentangan dengan asas non-retroaktif (legalitas) suatu undang-undang dan 513 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? 3. Apakah ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan kontradiksi pemahaman yang berujung pada multitafsir penerapan norma apabila dikaitkan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? [3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa UU 28/2014 merupakan hasil pembaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU 19/2002) yang dimaksudkan untuk lebih mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Oleh karenanya diperlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait [vide Konsideran Menimbang UU 28/2014]. Dari semua tantangan di atas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang paling pesat perkembangannya pada masa transisi transformasi digital saat ini. Dengan adanya pembaruan undang- undang hak cipta tersebut diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Selain itu, pentingnya pembaruan pengaturan hak cipta sebagai wujud keikutsertaan Indonesia menjadi negara anggota dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait. Keanggotaan Indonesia dalam perjanjian internasional dimaksud, salah satunya adalah Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works. Secara doktrinal, dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan Konvensi Bern, membuat 514 Indonesia secara langsung terikat dan patuh pada semua aturan-aturan dalam Konvensi Bern, antara lain, pemberlakuan 3 (tiga) prinsip dasar dalam Konvensi Bern, yaitu: Prinsip National Treatment, perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap negara anggota konvensi dengan pemberlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri; Prinsip Automatically Protection, perlindungan hak cipta diberikan secara langsung, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu; Prinsip Independent Protection, perlindungan hak cipta diberikan tanpa harus mempertimbangkan ada atau tidaknya pengaturan perlindungan hukum negara pencipta. Selanjutnya, dengan memerhatikan pemberlakuan 3 (tiga) prinsip dasar Konvensi Bern dimaksud, dapat dilihat secara terang adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang optimal kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan merujuk kepada sistem hukum Internasional yang berlaku secara universal antara negara-negara anggota Konvensi berkenaan dengan hak cipta, agar para pencipta dan kreator mampu berkompetisi secara internasional. Diakomodasinya berbagai prinsip dasar perlindungan terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait dalam UU 28/2014 bertujuan agar pembangunan kreativitas nasional tidak sampai mengingkari hak ekonomi dan hak moral karena hal tersebut dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang mengkhawatirkan jika hal tersebut terjadi akan berdampak luas pada menurunnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia patut bercermin kepada negara-negara maju yang telah memberikan pelindungan secara memadai terhadap hak cipta dan telah berhasil memicu pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. [3.17.2] Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan UU 28/2014 dirumuskan kembali pengertian Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Hak cipta dimaksud dipertegas sebagai benda bergerak yang tidak 515 berwujud (intangible property). Hal ini yang membedakan dengan pengaturan dalam UU 19/2002, termasuk undang-undang sebelumnya, yang hanya menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak [vide Pasal 3 UU 19/2002]. Adapun cakupan pengaturan hak cipta meliputi Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait dimaksud adalah hak yang terkait dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran [vide Pasal 1 angka 5 dan Pasal 16 UU 28/2014]. Sementara itu, dilihat dari jangkauan pengaturan hak cipta memiliki cakupan yang luas meliputi: a) semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b) semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia; c) semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Indonesia mengenai pelindungan hak cipta dan hak terkait; atau negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait [vide Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 28/2014]. Luasnya cakupan hak cipta karena hak tersebut merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights), yang memiliki ruang lingkup objek mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya meliputi pula program komputer. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. [3.17.3] Bahwa melalui UU 28/2014 ditegaskan kembali hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak moral dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut 516 dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Sedangkan, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU 28/2014, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta [vide Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 UU 28/2014]. Oleh karena itulah, hak cipta ditempatkan sebagai hak eksklusif atau hak monopoli, yaitu hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut dan siapapun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial tersebut kecuali atas izin pencipta. Namun demikian, hak monopoli tersebut dapat “hilang” disebabkan adanya jual putus karena si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya. Istilah “jual putus” dimaksud tidak dikenal dalam UU 19/2002, termasuk dalam undang-undang sebelumnya, karena tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur tentang jual putus, kecuali dalam Pasal 3 UU 19/2002 dinyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Ketentuan ini kembali diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU 28/2014 yang pada pokoknya menyatakan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud sejatinya dapat dialihkan baik itu melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2002 dinyatakan pada pokoknya bahwa hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta, selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Terhadap hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Ketentuan dalam UU 19/2002 dimaksud juga diatur dalam undang-undang sebelumnya [vide Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan perubahannya]. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 16 UU 28/2014, sekali pun hak cipta sebagai objek yang dapat diperjanjikan, yang berisi pengalihan kepemilikan atas hak cipta, namun dalam memperjanjikan hak cipta dimaksud tidak dapat dilepaskan dari 517 konsep hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi. Hal inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dalam UU 28/2014 dengan hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga karakter hak cipta dikatakan bersifat sui generis. Sebab, hak cipta tidak melekat pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karenanya, dalam memperjanjikan objek hak cipta tidak dapat sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan dalam KUHPerdata karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut KUHPerdata sehingga harus diatur secara khusus dalam undang-undang yang khusus mengatur Hak Cipta. [3.17.4] Bahwa dengan mengingat hakikat pengertian hak cipta maka dapat dikatakan hak cipta lahir melalui serangkaian proses berfikir manusia yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain, buku dan/atau karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Adanya perwujudan dari hak cipta dimaksud, tidak terlepas dari pengertian dalam Pasal 16 UU 28/2014 yang pada pokoknya menyatakan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dengan karakteristik demikian, pembentuk undang-undang menegaskan objek hak cipta berupa benda bergerak tidak berwujud dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, pengalihan hak cipta dimaksud hanya sebatas pengalihan hak ekonomi dari suatu ciptaan bukan pengalihan hak moral. Hal demikian dipertegas dari konstruksi pengaturan mengenai objek hak cipta pada bagian Paragraf 3 yang mengatur mengenai “Pengalihan Hak Ekonomi” UU 28/2014. Selain objek hak cipta berupa benda bergerak tidak berwujud, objek hak cipta juga memiliki karakteristik lainnya yaitu adanya pembatasan perlindungan hak ekonomi. Artinya, hak cipta, in casu hak ekonomi memiliki jangka waktu perlindungan bagi penciptanya, di mana dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 28/2014 ditentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan selama 70 (tujuh puluh) tahun. [3.18] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon sebagai berikut: 518 [3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 menciptakan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 karena perumusannya yang memerintahkan pengembalian hak cipta kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu disepakati. Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 melanggar asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dalam hal ini, norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 pada pokoknya menentukan bahwa adanya sebuah mekanisme yang memerintahkan pengembalian hak cipta, in casu hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan yang didasarkan kepada jangka waktu perjanjian pengalihan hak cipta yang telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Perjanjian pengalihan hak cipta dimaksud adalah perjanjian dalam bentuk jual putus (sold flat) dan/atau perjanjian tanpa pengalihan batas waktu. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1.1] Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 pada pokoknya menyatakan ciptaan buku dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, dalam Penjelasannya hanya dinyatakan, “Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat”. Sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 18 UU 28/2014, Pasal 30 UU a quo juga menyatakan bahwa “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. Berkenaan dengan ketentuan di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.17], tujuan dibentuknya UU 28/2014 salah satunya adalah untuk melindungi para pencipta buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu 519 dan/atau musik dengan atau tanpa teks, serta pelaku pertunjukan yang memiliki karya berupa lagu dan/atau musik agar tidak terkikis motivasinya untuk berkreasi. Oleh karenanya terhadap perjanjian terkait dengan ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah diserahkan atau dialihkan seluruhnya kepada pihak pembeli tanpa batas waktu karena pencipta telah menerima sejumlah pembayaran lunas (cash money), sebagaimana konsep perjanjian jual beli pada umumnya, telah ternyata tidaklah memberikan jaminan perlindungan hukum yang seimbang. Dalam konteks perjanjian pengalihan hak cipta, sebelum diberlakukan UU 28/2014, posisi tawar para pencipta dan pelaku pertunjukan seringkali tidak seimbang (lemah) ketika berhadapan dengan produser fonogram, seperti Pemohon, yang pada umumnya memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dibanding Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Sementara, saat itu kondisi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan pada umumnya tidak sepenuhnya dalam keadaan ekonomi yang baik, sehingga Produser Fonogram cenderung dapat melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat untuk menentukan isi perjanjian kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut. Dalam kaitan inilah perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu suatu karya cipta merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Terlebih lagi, di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi dapat dijadikan sebagai alat bagi produser fonogram atau pembeli hak cipta untuk mendistribusikan ciptaan atau salinan yang telah dialihkan kepemilikannya untuk mendapatkan manfaat yang optimal [vide Pasal 11 UU 28/2014]. Artinya, dengan kemajuan teknologi hak ekonomi atas ciptaan dapat dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan atas pembelian pengalihan hak cipta tersebut. Dalam kaitan inilah, penentuan jangka waktu dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dirumuskan karena telah ternyata perjanjian jual putus telah merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Pihak pembeli hak cipta pada umumnya mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari sistem sold flat karena beralihnya hak ekonomi dari pencipta kepada si pembeli hak cipta. Kondisi inilah yang harus dilindungi dan diseimbangkan dengan cara memberikan pembatasan terhadap perjanjian atau pengalihan hak ekonomi suatu 520 ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepemilikan hak ekonomi beralih kembali kepada si pencipta. Dalam praktik internasional pembatasan pengalihan hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan dikenal dengan istilah reversionary right. Secara doktrinal, reversionary right adalah pengembalian hak cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu setelah diserahkan haknya kepada pihak lain. Artinya, pengembalian hak ekonomi dilakukan terhadap setiap pengalihan hak dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik berupa perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu. Peralihan kembali hak cipta kepada pencipta maupun pelaku pertunjukan dimaksud merupakan wujud peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta melalui peralihan kembali hak cipta bukanlah suatu tindakan hukum baru, karena praktik demikian sudah diterapkan di negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual khususnya di 181 (seratus delapan puluh satu) negara anggota Konvensi Bern [vide Keterangan Presiden, hlm. 9, yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 14 Maret 2022]. Dalam kaitan inilah, pembentuk UU 28/2014 berupaya memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta yang dimilikinya secara eksklusif, khususnya pengembalian hak ekonomi. Sehingga, pencipta dan pelaku pertunjukan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya secara berkelanjutan. Hal ini, dilakukan agar pencipta dan pelaku pertunjukan dapat terus menghasilkan karya cipta atau ciptaan yang berkualitas dan mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional. [3.18.1.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengaturan pembatasan jangka waktu perjanjian jual putus dan/atau pengalihan ciptaan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena menurut Pemohon dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum berlaku UU 28/2014 hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah beralih kepada pembeli hak cipta. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; 521 hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 16 UU 28/2014]. Dari semua alasan pengalihan hak cipta tersebut, pengalihan melalui perjanjian tertulis merupakan salah satu alasan yang sering digunakan dalam pengalihan hak cipta. Sejalan dengan itu, dalam praktiknya, pengalihan hak cipta dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk jual putus (sold flat) dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak tidak dapat melepaskan diri dari pemberlakuan asas kebebasan berkontrak. Artinya, kebebasan bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi, subjek hingga objek perjanjian. Hingga saat ini asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas penting dalam setiap perjanjian. Namun demikian, seiring dengan perkembangan asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas (unlimited freedom). Di Indonesia telah terdapat sejumlah pembatasan terhadap pemberlakuan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Secara doktriner, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu karena: pertama, menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik (good faith), di mana iktikad baik tidak hanya pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; kedua, berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); ketiga, berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan- perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; keempat, berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; dan kelima, keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. Selain faktor tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-undang. Tidak berbeda halnya dengan perjanjian pada umumnya, faktor-faktor pembatasan asas kebebasan berkontrak juga berlaku bagi perjanjian pengalihan hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Sebagai sebuah payung hukum dalam pengalihan hak cipta, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu juga harus didasarkan pada ajaran iktikad baik yang berlandaskan kepada kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana 522 dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, dapat dipahami pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta tersebut karena objek yang diperjanjikan dalam pengalihan hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mengandung hal yang bersifat khusus sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pembatasan jangka waktu terhadap perjanjian jual putus atau tanpa batas waktu atas pengalihan ciptaan atau karya pelaku pertunjukan, sekalipun telah diperjanjikan sebelum UU 28/2014, haruslah dipahami secara utuh hanya dalam konteks UU 28/2014, bukan dalam konteks perjajian atas hak kebendaan pada umumnya. Pengaturan demikian merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan bagi pencipta dan pelaku pertunjukan yang berlandaskan pada faktor-faktor pembatasan asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini, negara memandang perlu mengatur pembatasan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Sebab, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan [vide risalah persidangan Perkara Nomor 63/PUU- XIX/2021, 27 September 2022, hlm. 7], membuktikan posisi tawar antara pihak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan sering kali tidak seimbang karena berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak produser, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan yang berujung pada tidak dirasakannya pemanfaatan hak ekonomi secara berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk royalti oleh pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pencipta dan/atau pelaku pertunjukan seharusnya dilindungi hak ciptanya. Salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan adalah dengan adanya pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Pembatasan pengalihan dimaksud untuk mencegah praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pengalihan hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, melalui UU 28/2014, negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait agar tidak mengikis motivasi 523 pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang mempertentangkan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 karena perumusannya yang memerintahkan pengembalian hak cipta kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, disepakati, serta melanggar asas kebebasan berkontrak adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 122 UU 28/2014 melanggar asas non-retroaktif karena ketentuan untuk mengembalikan hak cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU 28/2014 ini berlaku, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu perihal norma Pasal 122 merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun”. Berkenaan dengan ketentuan peralihan sebagai bagian materi muatan dari batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan adalah bersifat opsional atau pilihan. Dalam perumusan peraturan perundang-undangan, in casu undang-undang dapat dirumuskan ketentuan peralihan tatkala terdapat keperluan sebagai norma transisi. 524 Sebaliknya, tidak perlu dirumuskan jika memang tidak diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul “Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011). Tujuan dirumuskannya Ketentuan Peralihan adalah untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Dalam kaitan ini, Ketentuan Peralihan dalam UU 28/2014 tidak hanya diatur dalam norma Pasal 122, namun juga dalam norma Pasal 121 yang berkaitan dengan kondisi ketika diatur berdasarkan UU 19/2002 untuk dihantarkan dalam pengaturan baru dalam UU 28/2014. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Ketentuan Peralihan, sehingga ketika norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 diterapkan tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Misalnya, terkait dengan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yang masih dalam proses pada saat mulai berlaku UU 28/2014 dan perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum UU 28/2014 tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir [vide Pasal 121 huruf a dan huruf c UU 28/2014]. Namun, ketentuan dalam norma Pasal 121 huruf c UU a quo masih diikuti dengan norma Ketentuan Peralihan dalam Pasal 122 UU 28/2014 yang pada pokoknya menentukan proses peralihan sebagai akibat berlakunya norma baru berkaitan dengan ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak cipta tersebut ditentukan beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 18 UU 28/2014]. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya maka kepemilikan hak ekonomi tersebut ditentukan juga beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 30 UU 28/2014]. Dengan demikian, diberlakukannya Pasal 122 525 Ketentuan Peralihan merupakan konsekuensi hukum yang logis dari berlakunya ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi kondisi kekosongan ketika harus diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang menjembatani kondisi hukum yang terjadi sebelum diberlakukan UU 28/2014, in casu terhadap perjanjian pengalihan ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya UU 28/2014 untuk dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan pengembalian tersebut diatur apabila perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya UU 28/2014 telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan hak ciptanya kepada Pencipta dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU 28/2014 [vide Pasal 122 huruf a UU 28/2014]. Berikutnya, apabila perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya UU 28/2014 belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun” [vide Pasal 122 huruf b UU 28/2014]. Bahwa pengaturan pengembalian hak sebagaimana ketentuan norma Pasal 122 a quo adalah dalam rangka mengembalikan hak ekonomi karena dalam jangka waktu berlangsungnya perjanjian pengalihan hak cipta, penerima pengalihan telah mendapatkan nilai kemanfaatan (hak ekonomi), yang secara konstitusional pencipta juga memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa pengembalian hak ekonomi berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas non- retroaktif karena perjanjian atas benda bergerak yang tidak berwujud merupakan bagian dari perjanjian yang bersifat khusus, yang tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian kebendaan pada umumnya. Oleh karena itu, keberlakuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 harus diletakkan dalam konteks UU a quo yang memiliki sifat kekhususan. Dengan demikian, pengalihan kembali karya cipta dan karya pertunjukan yang telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun 526 sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang kemudian ditentukan mekanisme pengalihan kembali dalam masa transisi dari undang-undang yang lama ke UU 28/2014 adalah wujud penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Pengaturan demikian tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak pembeli yang telah menerima nilai manfaat (nilai ekonomi) dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian pengalihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan norma Pasal 122 UU 28/2014 yang memberlakukan surut perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu untuk dikembalikan kepada pencipta dengan batasan waktunya tersebut bukanlah merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara. Substansi Pasal a quo sejatinya merupakan bentuk pencegahan akibat pengalihan hak cipta dengan bentuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dimaknai secara absolut oleh salah satu pihak dengan memanfaatkan kondisi yang tidak seimbang sebelum diberlakukan UU 28/2014. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan peralihan Pasal 122 UU 28/2014 yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan multitafsir apabila dikaitkan dengan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama isu konstitusional yang didalilkan Pemohon di atas sesungguhnya masih bermuara pada persoalan perjanjian pengalihan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebelum berlaku UU 28/2014, yang merupakan "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu". Rumusan frasa "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 adalah bukan untuk mengizinkan praktik pengalihan hak cipta tersebut, namun agar UU a quo memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pencipta yang telah 527 mengalihkan hak ciptanya dengan penerima pengalihan tersebut yang telah menikmati nilai ekonomi atas pengalihan melalui jual putus. Hal ini sejalan dengan maksud “jual putus” dalam Penjelasan Pasal 18 UU 28/2014 adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat. Ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 merumuskan pembatasan waktu 25 (dua puluh lima) tahun bagi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu agar hak ekonomi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dapat kembali seperti semula. Setelah itu, produser fonogram dengan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan dapat menyepakati kembali perjanjian dalam posisi yang setara demi mengatur hak dan kewajibannya berlandaskan iktikad baik untuk kemanfaatan bersama sesuai dengan ketentuan UU 28/2014. Sementara itu, jika dikaitkan dengan substansi norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 pada prinsipnya justru menentukan perlindungan hak ekonomi bagi produser fonogram, yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogram difiksasi. Artinya, norma Pasal a quo hanya mengatur mengenai jangka waktu pemberlakuan hak ekonomi produser fonogram. Oleh karenanya, penting untuk diketahui apa yang menjadi hak ekonomi bagi produser fonogram sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 yang menyatakan: “(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinanya; c. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik” Dengan konstruksi norma hukum demikian, produser fonogram memiliki hak ekonomi sebatas kepada pengaturan ketentuan Pasal a quo, sehingga perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu terhadap hak ekonomi dari pencipta dan pelaku pertunjukan yang selama ini terjadi, jelas tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku pertunjukan, karena 528 kepemilikan hak ekonomi produser fonogram melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, in casu norma Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014. Dalam konteks itu, hak ekonomi produser fonogram diberikan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dalam rangka melakukan fiksasi fonogram, dan bukan pemanfaatan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan secara mutlak (absolut), sebagaimana perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dalam kaitan ini, perjanjian antara Produser Fonogram dengan Pencipta dan/atau Pelaku Pertunjukan yang sesuai dengan UU 28/2014 adalah perjanjian untuk melakukan fiksasi fonogram, bukan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan adanya perjanjian untuk melakukan fiksasi fonogram, maka Produser Fonogram mendapatkan pelindungan hak ekonomi seperti dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogram difiksasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014. Dalam konteks pertimbangan di atas, menurut Mahkamah keterkaitan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 adalah upaya negara dalam memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang dan adil dalam hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan dengan produser fonogram. Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) hururf b UU 28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 lebih berkaitan dengan substansi Pasal 58 ayat (1), di mana Pasal 63 ayat (1) huruf b memberikan perlindungan hak ekonomi, sedangkan Pasal 58 ayat (1) memberikan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 (lima puluh) tahun. Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun. Oleh karena itu, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014, sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan hak ekonomi selama 50 (lima puluh) tahun dan Pasal 58 ayat (1) sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan selama 70 tahun. 529 Oleh karena ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, maka tidak terdapat kontradiksi pemahaman yang berujung pada multitafsir penerapan norma sebagaimana dalil Pemohon, serta tidak pula merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai telah ternyata norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 530 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo, sebagai berikut: Bahwa permohonan a quo berkaitan dengan pengujian ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 UU 28/2014: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU 28/2014: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU 28/2014: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: 531 a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” Terhadap ketentuan norma-norma tersebut, menurut Pemohon adalah inkonstitusional oleh karena itu dalam petitum permohonan Pemohon memohon agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo setelah dicermati secara saksama saya mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 yang menjadi pemicu (trigger) dari persoalan yang mengemuka baik ketentuan normanya maupun pada tataran empiriknya tidak dapat dilepaskan dari adanya 2 (dua) esensi pokok yang termuat dalam norma tersebut yang mengandung contracditio in terminis. Adapun substansi yang mengandung pertentangan dalam norma a quo adalah, disatu sisi norma a quo membuka peluang untuk dilakukannya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun di sisi lainnya norma a quo juga mengatur adanya akibat yuridis bahwa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut beralih kembali kepada pencipta setelah perjanjian mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa apabila hal demikian dikaitkan dengan terminologi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka secara sederhana dapat ditangkap pemaknaan bahwa perjanjian tersebut adalah pelepasan atas hak kebendaan tanpa adanya syarat untuk dijual kembali atau dengan sendirinya kembali kepada pemegang hak semula sampai batas yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, adanya syarat pengalihan kembali kepada pemegang hak (pencipta) adalah menjadikan perjanjian yang demikian adalah merupakan bentuk perjanjian yang tidak jelas baik karakter maupun sifatnya. Bahkan bisa jadi, munculnya norma Pasal 18 UU 28/2014 a quo semata-mata untuk menjemput adanya perjanjian jual lepas dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat antara penjual dan 532 pembeli sebelum UU 28/2014 diberlakukan. Bahwa dalam undang-undang hak cipta sebelum UU 28/2014 menegaskan, bahwa menurut sifatnya hak cipta adalah hak kebendaan yang dapat diperjualbelikan secara absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract-vide Pasal 1338 KUHPerdata), yang hingga saat ini tetap menjadi salah satu asas fundamental yang dipraktikkan dalam negara dengan sistem common law, civil law maupun negara dengan sistem hukum lain. Sebab selain asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku di semua negara, asas kebebasan berkontrak juga mengandung makna sebagai suatu perwujudan kehendak bebas dari para pihak yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. Bahwa dugaan ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 tersebut hanya sekedar menjemput kasus-kasus konkrit adanya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang sudah diperjanjikan sebelum UU 28/2014 diberlakukan dapat dibuktikan setelah saya menelusuri norma-norma dari UU 19/2002 yang tidak satupun memuat tentang perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya norma Pasal 122 UU 28/2014 yang berdampak dapat menjangkaunya peristiwa hukum berupa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum adanya norma Pasal 122 UU 28/2014 tersebut dan fakta ini juga yang menegaskan bahwa Pasal 122 UU 28/2014 jelas melanggar prinsip pemberlakuan undang-undang yang seharusnya tidak boleh diperlakukan secara retroaktif. Sebab, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu adalah kesepakatan para pihak yang menjadi hak/kewenangan absolut untuk dijual secara putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu menjadi hak/kewenangan secara personal sepenuhnya bagi yang membuat kesepakatan. Oleh karena itu, jika memang para pihak ada yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum dalam membuat kesepakatan jual beli dengan sistem putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum UU 28/2014 diberlakukan, maka dapat menyelesaikan sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau badan peradilan yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga [vide Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU 28/2014], karena substansi permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sengketa antar privat yang sejatinya negara tidak 533 boleh campur tangan, bukan justru memaksakan untuk memberlakukan ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014 a quo secara retroaktif, sekalipun dengan argumentasi sifat hak cipta yang melekat prinsip “reversionary right” dan “general principles of intellectual property law”. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, setelah dicermati norma a quo justru memberi penegasan, bahwa sejak berlakunya UU 28/2014 tata cara peralihan hak atas karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, maka hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ketentuan norma a quo bersifat ke depan yang artinya setelah berlakunya UU 28/2014 tidak dikenal lagi sistem peralihan hak cipta secara jual putus dan/atau peralihan tanpa batas waktu dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu tanpa memisahkan hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan norma ini menjadi penegasan bahwa terdapat contracditio in terminis antara ketentuan norma Pasal 18 dengan Pasal 30 UU 28/2014 a quo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan Pemohon a quo mengabulkan sebagian, sebagai berikut : 1. Terhadap ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanang frasa “yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta” sepanjang tidak dimaknai “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagaimana pengertian secara terbatas tentang pengalihan atas hak cipta sebagaimana sifat dan perlindungan hukum atas hak cipta”. 2. Terhadap ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, Menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Terhadap ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 534 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 535 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa