63/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 63/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Sungkono Alamat : Desa Kadensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Jaya; sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dwi Cahyani Alamat : Pondok Mutiara Blok O-18 Banjarbendo, Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Victory Rottanindo; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Tan Lanny Styawati Alamat : Darmo Permai Selatan 11/1-A, Pradahkali Kendal, Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pramono Irindo Jaya sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Ir. Marcus Johny Rany MM Alamat : Jalan Mongonsidi 29, Sidoklumpuk, Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Oriental Samudra Karya sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Ir. Adrian Zulkarnain Alamat : Manyar Kertoarjo 3/34 RT 003/006, Manyar Sabrangan Mulyorejo, Surabaya. sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Melina Dewi Alamat : Manyar Kertoarjo 3/34 RT 003/006, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya. sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Ir. Adrian Zulkarnain Alamat : Manyar Kertoarjo 3/34 RT 003/006, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Srikaya Putra Mas sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Darwin Nazar Alamat : Puri Widya Kencana J 3/10 RT 002/006, Lidah Kulon Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Airlangga Mebelindo Design sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon VIII; 9. Nama : Titik Suwartiningsih Alamat : Perum Greenlot Sambadha Blok A10 Munggu, Mengwi, Badung Bali Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Karya Kasih Karunia sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Andi Susila Alamat : Griya Permata Hijau K-03, Wedoro Klurak, Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Yamaindo Perkasa sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Ipung Kurnia Alamat : Permata Intan II Nomor 6-7, RT 008 RW 002 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Binamandiri Majugemilang sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Judi Susanto Alamat : Jalan Pirngadi Nomor 8 Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Surya sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Agem Setiono Kiswanto Alamat : Jalan Jenggolo Nomor 37 Pucang, Kelurahan Pucang, Sidoarjo. sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIII; 14. Nama : Tikno Santoso Alamat : Jalan Simpang DPS XIV/63, Sambi Kerep, Surabaya sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIV; 15. Nama : Ir. Marcus Johny Rany MM Alamat : Jalan Mongonsidi 29, Sidoklumpuk, Sidoarjo. sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XV; 16. Nama : Sofyan Sudiantio Alamat : Jalan Permata Hijau Blok M-15, Grogol Utara, Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Kencana Rimba Nusantara sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XVI; 17. Nama : Go Umar Sugiarto Alamat : Jalan Gedung Cowek Nomor 136 A, Surabaya. sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Go Umar Sugiarto Alamat : Jalan Gedung Cowek Nomor 136 A, Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trivesta Polymas Perkasa. sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Jauw Maria E. Andriani Wibisono Alamat : Galaxi Bumi Permai M-3/13 Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Primafendo Pangan Makmur sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIX; 20. Nama : Ir. Ratna Setyakusuma Alamat : Jalan Rungkut Mejoyo Selatan I/48, Rungkut, Surabaya Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kedaung Indah Can Tbk sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XX; 21. Nama : Ir. I Made Indrawan Alamat : Jalan Ngagel Wasana 5/36 Kecamatan Gubeng Surabaya Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kedawung Subur sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XXI; 22. Nama : Hj. Hastuti Murtiningsih Alamat : Jalan Sukamaju I, Tanggulangin, Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Teguh Rakhmah Jaya sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon XXII; 23. Nama : Judi Susanto Alamat : Jalan Pirngadi Nomor 8 Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : Stevanus Alamat : Taman Pinang Indah H-VI/8, Sidoarjo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bersatu Sukses Group sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon XXIV; 25. Nama : Ong Ay Kiong Alamat : Taman Simolawang Baru Selatan 4, Simokerto Surabaya sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon XXV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juni 2015 memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H. dan Mustofa Abidin, S.H., keduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “Law Office Mursyid, Syamsul & Partners” yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PUU-XIII/2015 pada tanggal 18 Mei 2015, yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Juni 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum“; 3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarkhis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang; 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian atas Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 (vide bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (vide bukti P-1); II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- undang, yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga Negara Indonesia, serta dalam huruf c menyebutkan “Badan hukum public atau privat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon adalah para korban yang berasal dari unsur badan usaha (Pelaku Usaha) yang terdiri dari Pemohon: I, II, III, IV, VII, VIII,IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIV, yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (yang selanjutnya disebut PAT), dan perorangan, yang oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dikategorikan dan/atau diperlakukan sebagai pelaku usaha yang mempunyai tanah dan bangunan di dalam PAT yang terdiri dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Pemohon: V, VI, XIII, XIV, XV, XVII, XXIII dan XXV) yang kesemua luasan tanah milik para Pemohon tersebut saat ini dijadikan kolam lumpur dan dikelola oleh BPLS (vide bukti P-5); 3. Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah Lumpur Sidoarjo, Para Pemohon sudah mengetahui bahwa Negara/Pemerintah pada APBNP Tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat yang berada di dalam PAT. Bahwa dengan adanya alokasi anggaran di APBNP tahun 2015 tersebut, para Pemohon yang juga notabene sebagai korban di dalam PAT, memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, dan selanjutnya secara konstitusional berhak untuk mendapatkan akses perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas alokasi dana dalam APBNP 2015. Para Pemohon merasa bahwa Hak-Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dihilangkan atau berpotensi dihilangkan oleh Negara khususnya untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dalam hukum (APBNP 2015) untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT yang sudah dialokasikan dalam APBNP tahun 2015. Hak-hak konstitusional para Pemohon yang tidak diberikan oleh negara itu adalah sebagai berikut: a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta; c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 4. Bahwa sebagaimana diketahui bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 sampai saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan hukum, ekonomi dan sosial, yang mana bencana lumpur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Sidoarjo tersebut telah mengakibatkan desa-desa yang berada di sekitar semburan lumpur menjadi hancur dan tidak memiliki fungsi sosial maupun ekonomis untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Lebih lanjut dalam rangka untuk menangani bencana lumpur Sidoarjo khususnya terhadap pemenuhan ganti rugi atas tanah dan bangunan, Pemerintah Republik Indonesia telah membagi dua pola penanganan yaitu pola penangangan untuk daerah yang masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT) menjadi tanggung jawab oleh PT. Lapindo Brantas Inc, dan untuk daerah yang berada di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 juncto Perpres Nomor 48 Tahun 2008 juncto Perpres Nomor 40 Tahun 2009 juncto Perpres Nomor 68 Tahun 2011 juncto Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 (vide bukti P-4); 5. Bahwa secara hukum, nilai keseluruhan untuk pelunasan tanah dan bangunan berdasarkan acuan Perpres a quo yang menjadi kewajiban dari pihak PT. Lapindo Brantas Inc untuk memberikan pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan bagi para korban lumpur Sidoarjo di dalam PAT adalah sebesar lebih kurang Rp 4.577.751.624.620,00. Nilai ini terdiri dari tanah dan bangunan milik korban dari unsur rumah tangga sebesar Rp 3.829.011.884.620,00 sebanyak 13237 berkas dan tanah/ bangunan milik para pemohon sebesar Rp. 748.739.740.000,00 sebanyak 25 berkas bukti hak dan alas hak, dan di antara nilai sebesar 748.739.740.000,00 tersebut, Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon III dan IV) mengakui sudah menerima pembayaran dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sebanyak Rp 35.797.608.624,00 sebagai uang muka pembayaran atas tanah dan bangunan, yang mana nilai uang muka tersebut tidak didasarkan atas nilai harga yang sudah ditetapkan oleh Perpres a quo; 6. Bahwa dalam penghitungannya selama ini, PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya hanya mengakui total nilai tanah dan bangunan yang terletak di dalam PAT sebesar Rp 3.829. 011.884.620,00 sebagaimana terrekam dalam data BPLS per status tanggal 2 Januari 2013 (vide bukti P-6), sedangkan nilai tanah dan bangunan dari para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pemohon sama sekali tidak diperhitungkan sebagai data dan kewajiban yang harus diperlakukan sama dan bahkan sampai pada level data para Pemohon terrekam di BPLS pun tidak. Oleh karena itu, jika selama ini dikampanyekan di media massa kalau nilai kewajiban PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya yang belum diselesaikan kepada para korban Lumpur Sidoarjo sebesar lebih kurang Rp 781.700.000.000,00, maka pemberitaan atas nilai tersebut adalah tidak benar, karena secara riil nilai keseluruhan untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan bagi korban di dalam PAT baik korban dari unsur rumah tangga dan korban dari unsur pelaku usaha adalah sebesar Rp 4.577.751.624.620,00 serta baru diselesaikan sebesar Rp. 3.043.404.322.109 + Rp 35.797.608.624,00 = Rp 3.079.201.930.733,00. Dengan demikian sisa kewajiban yang seharusnya diselesaikan berdasarkan hitungan yang riil adalah sebesar Rp 4.577.751.624.620,00 - Rp 3.079.201.930.733,00 = Rp 1.498.549.693.887,00. Bahwa nilai total kewajiban PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 4.577.751.624.620,00 dihitung dengan mengacu pada patokan nilai harga yang sudah ditetapkan oleh Perpres a quo yaitu nilai harga untuk tanah sebesar Rp 1.000.000,00 dan Rp 1.500.000.00 untuk bangunan. Bahwa faktanya nilai yang seharusnya dibayarkan terbukti di lapangan terjadi perbedaan yaitu nilai sebesar Rp 1.000.000,00 untuk tanah dan nilai sebesar Rp 1.500.000,00 untuk bangunan hanya diperuntukkan sebagai ganti rugi bagi korban dari unsur rumah tangga saja, sedangkan bagi para Pemohon yang dikategorikan sebagai korban dari unsur pelaku usaha oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya hanya diberikan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang secara sepihak oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dikategorikan sebagai model pembayaran dan pelunasan yang mendasarkan prinsip B To B (Bussines To Bussines), yang mana dalam konsep B to B ini nilai pemberian ganti rugi tanah dan bangunan milik pelaku usaha bervariasi antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (vide bukti P-7). Dengan demikian terdapat perbedaan nilai harga antara korban dari unsur rumah tangga dengan korban dari unsur pelaku usaha; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 7. Bahwa dalam prosesnya, yang dinamakan model pembayaran tanah dan bangunan dengan menggunakan konsep B To B sebenarnya tidak pernah ada, yang ada serta sudah dilakukan oleh Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon IV) adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli - PIJB (vide bukti P-7), yang mana dalam sejarahnya PIJB ini diterima pada saat itu karena pertama; adanya janji dari PT Lapindo Brantas Inc/ PT.Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan terlebih dahulu kepada Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon IV) dengan syarat menerima pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan dengan nilai harga dibawah ketentuan Perpres a quo, dan penawaran tersebut diterima oleh Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon IV), karena pada saat itu berkeinginan untuk segera mendapatkan dana dalam rangka melakukan relokasi tempat usahanya. kedua; Skema PIJB ini timbul karena ada unsur tekanan dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya kepada para pelaku usaha, yang mana kalau tidak mau menerima model pembayaran dengan skema tersebut, maka pelaku usaha tidak akan mendapatkan pelayanan ganti rugi atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dialami selain Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon IV), sehingga sampai saat ini Pemohon XVII sampai Pemohon XXV dan Pemohon IV tidak ada perjanjian pengikatan jual beli sama sekali dan tidak pernah diberikan pembayaran atas tanah dan bangunan yang sudah menjadi kolam lumpur; 8. Bahwa atas ketidakpastian pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang masuk dalam PAT, selanjutnya dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan yang selama 8 tahun tidak ada kepastian pembayaran dan terus menerus diabaikan, Pemohon I sampai Pemohon IV pada tanggal 19 September 2013 mengajukan uji UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf a (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426) sebagaimana yang teregister di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013. Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2014 Mahkamah Kontitusi telah mengabulkan dengan amar putusan yang menyatakan: AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:“Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu” 1.2. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:“Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Vide Bukti P-3) 9. Bahwa atas putusan tersebut, secara nyata sudah dapat memberikan dampak positif bagi para korban lumpur Sidoarjo, karena sebelum adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia selalu ragu-ragu untuk melakukan tindakan bagi para korban lumpur Sidoarjo dan Negara tidak hadir secara penuh untuk memberikan perlindungan terhadap korban lumpur di dalam PAT yang belum terselesaikan, yang mana salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah RI adalah karena Pemerintah RI masih konsisten menggunakan alasan bahwa korban lumpur di dalam PAT merupakan tanggungan dan kewajiban dari PT Lapindo Brantas bukan tanggung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 jawab dan kewajiban Negara. Selanjutnya dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi, Pemerintah RI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memberikan perhatian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (vide bukti P-8) dan pada masa Pemerintahan SBY, pihak Kementerian PU sudah melakukan langkah- langkah penyelesaian tersebut yang salah satunya adalah merencanakan tata cara penyelesaian sebagaimana rapat tanggal 24 September 2014 (vide bukti P-9) dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden SBY pada tanggal 30 September 2014 (vide bukti P-10). Bahwa lebih lanjut kebijakan hukum untuk masalah lumpur Sidoarjo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya dieksekusi oleh Pemerintahan Jokowi dengan menggunakan skema DANA ANTISIPASI sebagaimana tertuang dalam Pasal 23b ayat (2) Undang-Undang a quo; 10. Bahwa tindakan negara yang hanya mengalokasikan dana sebesar itu tidak berkorelasi positif terhadap para Pemohon, karena skema pemerintah dalam menyelesaiakan pembayaran pelunsasan tanah dan bangunan milik masyarakat di dalam PAT hanya menerima data yang diajukan secara sepihak dari PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya (vide bukti P-11) yang mana dalam pengajuan data tersebut, PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya focus mengajukan data kewajiban untuk korban dari unsur rumah tangga saja, sedangkan data kewajiban untuk para Pemohon tidak dibuka dan diajukan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dan selanjutnya terus menerus menekankan bahwa para Pemohon dengan PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya hanya mempunyai hubungan hukum B To B sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan poin 6; 11. Bahwa secara hukum hubungan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pemohon I sampai Pemohon XV yang selanjutnya oleh PT Lapindo Brantas Inc dikampanyekan atau dikategorikan secara sepihak sebagai hubungan B to B sudah dapat dinyatakan batal demi hukum, karena batas waktu penyelesaian diperjanjikan sudah terlewati oleh PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya (vide bukti P-7) dan bahkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, terdapat pasal yang mempersilahkan para Pemohon untuk mengambil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 kembali sertifikat tanah yang berada di Notaris apabila dalam batas waktu yang sudah diperjanjian PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam PIJB dan hal ini sudah dilakukan oleh Pemohon II. Bahwa selain hal tersebut, PIJB yang dilakukan oleh Pemohon I sampai Pemohon XVI (kecuali Pemohon IV) secara materi muatan sudah melanggar ketentuan Perpres a quo dan menimbulkan kecemburuan, karena berdasarkan bukti dan perbandingan yang ada apabila pelaku usaha yang mempunyai tanah dan bangunan di dalam PAT dikenakan konstruksi ganti rugi sebagaimana alasan dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya yang dikenal dengan istilah hubungan B to B, maka korban lumpur dari unsur pelaku usaha yang berada di luar PAT yang ditanggung oleh APBN seharusnya juga menggunakan konstruksi B to B. Namun faktanya adalah tanah dan bangunan milik pelaku usaha yang terletak di luar PAT mendapatkan nilai pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan dengan nilai yang sama diberikan kepada korban dari unsur rumah tangga sebagaimana diatur dalam Perpres a quo (vide bukti P-23); 12. Bahwa secara taktis, kenapa PT Lapindo Brantas Inc tetap menggunakan alasan B to B terhadap para Pemohon, karena ada satu hal yang patut diduga atas penggunaan alasan itu yaitu PT Lapindo Brantas Inc akan lebih berani untuk mengkanalisasi kewajiban dengan para Pemohon menjadi hubungan keperdataan murni, karena secara kuantitas PT Lapindo Brantas Inc akan lebih berani menghadapi Para Pemohon yang hanya berjumlah 15 orang, dibandingkan untuk menghadapi korban dari unsur rumah tangga yang secara kuantitas masih berjumlah sekitar 3000 lebih KK. Bahwa dengan menggunakan alasan B to B tersebut, sudah patut diduga akan mempunyai target untuk menghilangkan hak konstitusional dari para Pemohon dalam mendapatkan akses perlindungan dan kepastian hukum dari negara dan selanjutnya para Pemohon akan berhubungan langsung secara keperdataan dengan PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya, padahal selama 9 tahun ini PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sudah teruji dan terbukti mengebiri hak-hak para Pemohon. Dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 rumusan itu telah memperlihatkan adanya niat yang tidak baik dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya yaitu di satu sisi sudah menyatakan diri tidak mempunyai uang untuk melaksanakan kewajiban dan menerima negara untuk hadir membantu menyelesaikan kewajiban tersebut, namun disisi lain saat negara hadir, PT Lapindo Brantas Inc mengaburkan nilai data yang sebenarnya dan tetap mengusulkan skema yang tidak memasukkan para Pemohon sebagai korban yang wajib diselesaikan dengan anggaran yang dialokasikan oleh negara. Padahal secara fakta ada kewajiban yang masih belum diselesaikan yaitu nilai hak dari Para Pemohon sebesar Rp. 748.739.740.000,00 yang mana tanah dan bangunan milik Para Pemohon saat ini sudah dipergunakan menjadi kolam lumpur yang dikelola oleh BPLS. Dari dasar ini muncul pertanyaan, bagaimana caranya PT lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya akan menyelesaikan kewajiban kepada para Pemohon tanpa kehadiran negara dimana dalam prosesnya saat ini PT lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sudah menyatakan tidak memiliki uang? Bahwa dari pertanyaaan ini sudah terlihat alur tindakan dari PT lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya yang kontradiktif, tidak konsisten dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara menyeluruh, dan ironisnya lagi tindakan yang bersifat kontradiktif, tidak konsisten, serta tidak mempunyai itikad baik ini selanjutnya oleh negara atau Pemerintah diberi ruang atau difasilitasi secara hukum dalam APBNP 2015; 13. Bahwa dalam pengalokasian dana senilai jaminan Rp. 781.688.212.000,00 dalam APBNP 2015, PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya memberikan jaminan berupa tanah yang sudah dibeli dan dilunasi oleh PT Lapindo Brantas di dalam PAT, yang mana setelah dilakukan verifikasi oleh BPKP, nilai jaminan tanah yang sudah dibeli oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya tersebut senilai Rp 2.700.000.000.000,00 (vide bukti P-12). Nilai jaminan tersebut akan diserahkan kepada Negara apabila PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sebagaimana batas waktu yang ditentukan untuk mengembalikan dana yang sudah dianggarkan dalam APBNP 2015, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 ternyata sampai batas waktu yang ditentukan pihak PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mampu mengembalikan. Dari dasar ini terbukti nilai/objek jaminan yang diberikan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya kepada Negara adalah berupa tanah di dalam PAT yang sudah dibayar oleh PT Lapindo Brantas Inc. /PT. Minarak Lapindo Jaya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, kenapa dalam proses pengalokasian dana bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam PAT dalam APBNP 2015 yang hanya menggunakan jaminan tanah yang sudah dibeli dan dilunasi oleh PT Lapindo Brantas Inc tidak sekaligus memasukan nilai tanah dan bangunan milik para Pemohon dalam pengalokasian anggarannya, yang mana nilai/objek jaminan tanah tersebut masih mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kewajiban yang sebenarnya? Pertanyaan ini timbul karena dengan menggunakan skema serta jaminan seperti itu, maka apabila pengalokasian dana yang disediakan oleh negara dalam APBNP 2015 senilai Rp 1.498.549.693.887,00. yang diperuntukan bagi seluruh korban baik pelaku usaha maupun rumah tangga, selanjutnya dapat dipastikan pula skema dan jaminan yang akan dipergunakan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya kepada negara pasti juga akan tetap menggunakan jaminan tanah yang berada di dalam PAT yang sudah dibayarkan tersebut. Dari dasar ini telah terlihat itikad tidak baik dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT, yang ironisnya lagi itikad tidak baik ini akhirnya difasilitasi oleh negara dengan cara menerima usulan sepihak dari pihak PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya sebagaimana diusulkan dalam RAPBNP 2015 (vide bukti P-13) yang mana dalam kaitan ini, negara dengan sadar telah memosisikan para Pemohon sebagai korban yang tidak wajib diberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana korban dari unsur rumah tangga. Padahal secara fisik posisi tanah dan bangunan milik para Pemohon maupun korban dari unsur rumah tangga saat ini sudah sangat susah untuk ditentukan dimana letak dan batas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 tanah yang sudah dibayar oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dan dimana letak dan batas tanah yang belum terbayar, karena yang ada hanya luasan tanah yang sudah dijadikan kolam lumpur yang dikelola oleh BPLS dan dimana tanah yang sudah menjadi kolam lumpur tersebut terdapat tanah milik Para Pemohon; 14. Bahwa dengan alokasi dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 di dalam APBNP 2015 dimana atas pengalokasian anggaran tersebut selanjutnya PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya memberikan jaminan kepada Negara berupa tanah di dalam PAT yang sudah dibayar oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya, hal ini telah memperlihatkan bahwa Pemerintah tidak menghiraukan kedudukan hukum para Pemohon yang notabene sebagai korban lumpur Sidoarjo yang wajib dilindungi dan diberi perlakuan hukum yang sama dengan korban dari unsur rumah tangga. 15. Bahwa sebelum proses penganggaran dana alokasi untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT akan dimasukan ke dalam APBNP Tahun 2015, para Pemohon sudah melakukan berbagai upaya advokasi agar rumusan data dan skema yang diajukan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya, yang hanya akan menyelesaikan kewajiban bagi korban lumpur dari unsur rumah tangga saja dan sebelum disahkan oleh negara dapat dieliminasi. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut: • Para Pemohon menghadap ke BPLS untuk memberikan data para Pemohon berupa sertifikat tanah dan bangunan senilai Rp. 699.997.700.000,00 (vide bukti P-14), yang mana pada waktu pemberian data tersebut secara fakta belum menyeluruh atas hak tanah dan bangunan milik para Pemohon, karena setelah dilakukan proses pengumpulan data oleh Pemohon XXIV, terkumpulkan lagi data tanah dan bangunan milik Pemohon tersebut yang belum sempat diajukan sebagai laporan kepada BPLS. Para Pemohon memberikan data tersebut ke BPLS dikarenakan mind set BPLS sebagai lembaga ujung tombak untuk penanganan masalah lumpur Sidoarjo ternyata juga masih menganggap bahwa para Pemohon bukan bagian dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 korban yang wajib diselesaikan, dengan alasan para Pemohon adalah para pelaku usaha sehingga pola penangananya menggunakan model B To B. Oleh karena BPLS masih mempunyai anggapan seperti itu, maka laporan dari BPLS tersebut masuk ke pemerintah pusat, padahal konsep B to B tersebut secara sejarah dan pelaksanakannya sudah tidak relevan dengan fakta saat ini sebagaimana diuraikan pada poin 7 di atas; • Para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya juga menghadap ke Komisi V DPR RI pada tanggal 12 Januari 2015 untuk melakukan audiensi serta menyerahkan data nilai atas tanah dan bangunan milik para Pemohon. Pada kesempatan tersebut para Pemohon meminta kepada Komisi V DPR RI agar para Pemohon sebagai pelaku usaha yang juga bagian dari masyarakat korban lumpur Sidoarjo tidak dibedakan dari korban lumpur dari unsur rumah tangga, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU- XII/2013 tanggal 26 Maret 2014 jelas tidak menginginkan adanya dikotomi perlakuan hukum; • Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon IV, Pemohon XXII serta didampingi kuasa para Pemohon pada tanggal 24 Januari 2015 juga menghadap Menteri Bappenas diruang lobbi Komisi XI DPR RI untuk menyerahkan data serupa yang diberikan kepada Komisi V DPR RI, dan meminta kepada Menteri Bappenas untuk para Pemohon diberi perlindungan hukum yang sama dengan korban lumpur dari unsur rumah tangga. Hal ini dilakukan karena para Pemohon yang notabene sebagai korban lumpur Sidoarjo, sudah menduga negara hanya menerima data sepihak dari PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dan hal ini terdeteksi sejak adanya pernyataan Andi Widjajanto tanggal 4 Desember 2014 (vide bukti P-15) yang mana pada saat itu negara menyatakan nilai yang akan diselesaikan buat korban lumpur dari unsur rumah tangga sebesar Rp 781.700.000.000,00 dan nilai bagi perusahaan yang terdampak senilai Rp 500.000.000.000,00. Dan pernyataan ini dimanfestasi oleh negara yang hanya mengajukan dana alokasi ke RAPBNP Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 2015 sebesar Rp. 781.688.212.000,00, dan nilai ini tidak termasuk nilai kerugian para Pemohon. • Bahwa selain tindakan di atas, salah satu Pemohon yang bernama H Sungkono (Pemohon I) adalah merupakan anggota DPR RI (vide bukti P-16) peridoe 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) yang bertugas di Komisi XI DPR RI juga sudah bertemu dengan Menkeu dan Menteri Bappenas pada saat melakukan pembahasan APBNP 2015. H. Sungkono (Pemohon I), baik dalam forum rapat dan forum lobbi sudah menyampaikan data dan kedudukan hukum dari para Pemohon, dan pada tanggal 5 Februari 2015 dari hasil rapat antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI selanjutnya Komisi XI DPR RI memberikan Keputusan/Kesimpulan tentang dana alokasi yang diusulkan oleh Pemerintah melalui Menkeu sebesar Rp. 781.688.212.000,00 sebagaimana termuat poin 6 dalam Keputusan Komisi XI DPR RI yang menyatakan bahwa “Komisi XI DPR RI menyetujui dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp. 781.688.212.000,00 untuk melanjutkan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur Sidoarjo di dalam PAT bagi rumah tangga maupun dunia usaha yang digunakan secara proporsional. Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo Jaya akan membuat perjanjian pinjaman dengan jaminan dan syarat-syrat yang penjaminan yang memadai.” (vide bukti P-17). Bahwa keputusan dari Komisi XI DPR RI yang menyatakan bahwa alokasi dana tersebut dibagi secara proporsional bagi korban dari unsur rumah tangga dan korban dari unsur pelaku usaha, dikarenakan pada saat membahas nilai dana talangan tersebut, Komisi XI terutama Pemohon I sudah memberikan data atas sisa kewajiban yang harusnya diselesaikan, namun pada saat itu Menkeu sebagai wakil Pemerintah tidak dapat memberikan kepastian bahwa kekurangan dana talangan tersebut akan dianggarkan pada tahun anggaran depan atau Pemerintah dalam tahun anggaran perubahan ini langsung menaikan pengajauan dana talangan yang sudah dipatok pada angka Rp 781.688.212.000,00, sehingga disepakati dalam keputusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Komisi XI nilai yang saat itu diajukan diberikan kepada korban secara proporsional. • Bahwa selanjutnya dalam forum pengesahan APBNP Tahun 2015 pada rapat paripurna tanggal 19 Februari 2015, H. Sungkono (Pemohon I) juga melakukan interupsi atas materi muatan dalam Pasal 23b Undang- Undang a quo, (vide bukti P-18) yang mana dalam interupsi nya tersebut, H. Sungkono (Pemohon I) meminta agar ditetapkan bahwa nilai dana alokasi yang sudah dimasukan dalam APBNP 2015 tersebut tetap mengacu kepada hasil keputusan Komisi XI DPR RI. Terhadap interupsi H. Sungkono (Pemohon I) tersebut, Pimpinan DPR RI yang bernama Sdr. Taufik Kurniawan secara langsung menyatakan bahwa apa yang diajukan oleh Sdr H Sungkono sudah masuk dalam bagian yang dimaksud tersebut. • Dan peristiwa yang terakhir adalah pada saat ada rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR RI dengan BPKP pada tanggal 30 Maret 2015, Pemohon I H Sungkono menanyakan tentang tindak lanjut dari putusan dari Komisi XI DPR RI tersebut kepada BPKP, dan seberapa jauh proses audit yang dilakukan BPKP kepada obyek tanah akibat lumpur Sidoarjo, apakah menyertakan tanah yang dimiliki oleh Para Pemohon ataukah tidak. Dan dalam rapat tersebut BPKP menjawab bahwa tanah yang diaudit adalah tanah milik korban lumpur dari unsur rumah tangga saja karena TOR yang diajukan oleh BPLS untuk memeriksa tanah dan bangunan hanya menyertakan dokumen tanah milik korban dari unsur rumah tangga. Dari berbagai upaya tersebut, terbukti bahwa skema dana alokasi dalam APBNP 2015 pada Pasal 23b, secara nilai dan hukum hanya diperuntukan bagi korban kategori rumah tangga saja dan hal ini berasal darI usulan data yang diajukan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya (vide bukti P-11) dan apabila akan dilakukan penambahan dana dari APBN, maka alokasi dana tersebut juga hanya diperuntukan bagi korban lumpur dari unsur rumah tangga sebagaimana dinyatakan oleh Menkeu dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat (vide bukti P-19); 16. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam rangka untuk memastikan penyelesaian masalah lumpur Sidoarjo, pada tanggal 30 Maret 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Pansus Lumpur Sidoarjo DPRD Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dan berkunjung ke Kementrian PU dan Perumahan Rakyat untuk menanyakan tindak lanjut pengalokasian dana dalam APBNP 2015 dalam rangka untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT. Dalam pertemuan tersebut telah mendapatkan jawaban langsung dari Sekjen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa alokasi dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 hanya diperuntukan bagi korban lumpur dari unsur rumah tangga bukan untuk pelaku usaha; 17. Bahwa dari uraian fakta di atas telah terlihat, disaat negara belum memberikan persamaan kedudukan di dalam hukum, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil terhadap hak para Pemohon, namun disi lain negara secara hukum telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para korban lumpur dari unsur rumah tangga yang tanah dan bangunannya berada di dalam PAT sebagaimana termaktub dalam pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo, dan dengan adanya pembentukan norma ini telah menimbulkan dikotomi perlakuan hukum yaitu perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum oleh negara atas hak-hak konstitusional para Pemohon dengan hak-hak konstitusional korban lumpur dari unsur rumah tangga, yang berakibat bagi para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusional atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut telah diambil alih secara sewenang-wenang serta tidak mendapatkan hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia; 18. Bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi; Kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD, para Pemohon telah meyakini terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya seperti diuraikan di bawah ini: Syarat pertama adalah kualifikasi para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia atau Badan hukum publik atau privat, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK . Sebagai warga negara dan badan hukum privat, para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo, kerugian konstitusional para Pemohon adalah nyata dan terang benderang. Syarat ketiga, bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Bahwa Negara akan, sedang atau telah melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur Sidoarjo yang terletak di dalam PAT, namun besaran nilai dalam norma tersebut hanya diperuntukan bagi korban dari unsur rumah tangga, sehingga pembentukan norma tersebut telah membentuk norma yang menciptakan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama antara para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 dengan para korban lumpur Sidoarjo lainnya, yang nyata-nyata hal ini telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. Pengalokasian dana untuk pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT tersebut, yang secara besaran nilai merupakan besaran nilai kerugian untuk korban dari unsur rumah tangga saja merupakan hal yang spesifik dan merugikan para Pemohon. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang- Undang yang dimohon, sehingga jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan pada Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo, negara telah melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum yang menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka ketentuan dalam Pasal 23 b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo, sepanjang tidak mengakui dan memasukan nilai tanah dan bangunan milik para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka negara akan dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam PAT yang hilang akibat lumpur Sidoarjo. Bahwa dengan dapatnya negara melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam PAT, selanjutnya proses pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT akan dapat diselesaikan dengan baik dan adil sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dan/atau bagi keseluruhan para korban lumpur Sidoarjo, yang mana hal ini merupakan pengakuan dan penghormatan atas hak milik pribadi para Pemohon dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk dalam hal ini dikuasai dan dipergunakan serta dikelola oleh BPLS dengan alasan untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo, dan tentunya akan tercapai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 pelaksanakan atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari Pemerintah terhadap para Pemohon; 19. Bahwa dalam sejarahnya, masalah lumpur Sidoarjo sudah pernah diajukan uji UU APBNP Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana terregister dalam Nomor 53/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut telah memutuskan menolak permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa norma yang dirumuskan dan masuk dalam UU APBNP Tahun 2012 sudah dinyatakan sebagai norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon Uji UU APBNP Tahun 2012 tersebut pada pokoknya menginginkan penolakan masuknya norma yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan alokasi dana APBN untuk bencana lumpur Sidoarjo. Selanjutnya juga ada Uji UU APBNP Tahun 2013 sebagaimana teregister dalam Nomor 83/PUU-XII/2013, yang mana materi pengujian ini diajukan oleh para Pemohon pengujian dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur yang berada di dalam PAT sekaligus menginginkan agar tidak terjadi dikotomi antara korban di luar PAT dengan korban di dalam PAT, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon I sampai IV beserta 2 Pemohon lain dari unsur rumah tangga; 20. Bahwa dalam rangka mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo ini, para Pemohon telah menyiapkan dan mempunyai bukti serta menggunakan alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu sebagaimana dalam perkara Nomor 53/PUU-X/2012 dan Nomor 83/PUU-XII/2013. Dalam alasan pokok, para Pemohon mengajukan uji Undang-Undang a quo bukan bermaksud untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan bagi masyarakat di dalam PAT. Namun para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pembentukan norma dalam Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo tidak menghormati dan mengakui hak milik para Pemohon yang masuk dalam PAT, yang mana dengan adanya kebijakan hukum (legal policy) tersebut, menurut hemat para Pemohon, pengakuan atas persamaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 kedudukan di dalam hukum, pengakuan atas hak milik pribadi dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) semakin kabur dan berpotensi tidak ada. Padahal kedudukan hukum para Pemohon dengan para korban lumpur Sidoarjo dari unsur rumah tangga adalah sama-sama para korban lumpur Sidoarjo yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang a quo yang mempunyai tujuan umum untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat agar dapat tercapai, maka dengan adanya Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang a quo ini telah dan/atau akan berpotensi membawa implikasi berbeda terhadap tujuan tersebut, serta membuat penilaian yang berbeda atas persamaan kedudukan dalam hukum, pengakuan atas hak milik pribadi, jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan langsung atas hak-hak para korban lumpur Sidoarjo. Dengan demikian, permohonan ini telah sesuai dengan Peraturan MK Nomor 06 PMK/2005 pada Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi, Permohonan pengujian Undang- Undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda; 21. Bahwa dari uraian diatas membuktikan bahwa para Pemohon (perorangan dan badan hukum privat) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini; III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 KHUSUSNYA TENTANG PASAL 23B AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) TERHADAP PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), DAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945. Bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang berbunyi, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa; a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. A. OBJEK PERMOHONAN Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap berlakunya Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Bahwa Pasal 23b ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015 berbunyi: Pasal 23b (1) Untuk melakukan Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah). (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam hal PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. B. ALASAN PERMOHONAN BAHWA KETENTUAN PASAL 23b AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG APBN TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945. 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan dan badan usaha yang memiliki tanah dan bangunan yang terletak di dalam PAT, yang dalam sejarahnya sudah pernah melakukan Uji Undang-Undang serupa yang berkaitan dengan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang jadi objek lumpur Sidoarjo sebagaimana terregister dalam perkara Nomor 83/PUU-XII/2013. Bahwa permohonan perkara Nomor 83/PUU-XII/2013 diwakili oleh Pemohon I sampai Pemohon IV dalam perkara Nomor 63/PUU-XIII/2015, yang mana dalam perkara Nomor 83/PUU-XII/2013, Mahkamah sudah mengakui kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai korban yang berada di dalam PAT yang diperlakukan berbeda oleh negara dengan korban di luar PAT. Hal ini disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangan dan konklusinya menyatakan; “Bahwa terkait dengan permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab atas ganti kerugian bagi masyarakat maka dikotomi yang terjadi karena adanya pembagian wilayah di dalam PAT dan di luar PAT adalah bahwa wilayah di luar PAT merupakan tanggung jawab negara dan wilayah di dalam PAT bukan merupakan tanggung jawab negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya” Lebih lanjut pula dalam konklusinya, Mahakamah menyatakan bahwa: Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo ; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 3. Bahwa dari pertimbangan dan konklusi tersebut di atas, maka Permohonan Nomor: 83/PUU-XII/2013 yang diajukan oleh 6 Pemohon yang terdiri dari 2 Pemohon dari usnur rumah tangga dan 4 Pemohon dari unsur pelaku usaha oleh Mahkamah sudah diakui kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yang sah dan memiliki legal standing. Dengan demikian makna masyarakat korban lumpur di dalam PAT yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak konstitusional adalah masyarakat korban lumpur Sidoarjo yang meliputi korban dari unsur rumah tangga dan korban dari unsur Pelaku usaha yang harus diperlakukan sama sebagaimana korban lumpur Sidoarjo yang berada diluar PAT. Bahwa dari rumusan pertimbangan dan Putusan Nomor 83/PUU-XII/2013, selanjutnya Negara hadir untuk memberikan jaminan dan kepastian pembayaran pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat yang ada di dalam PAT sebagaimana diatur dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, yang mana dalam pembentukan norma tersebut, negara telah mengunci unsur nilai dana talangan bagi pembayaran pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT sebesar Rp. 781.688.212.000,00. Dengan adanya pembentukan norma a quo, para Pemohon merasa hak konstitusional untuk mendapatkan persamaan kedudukan hukum dengan korban lumpur dari unsur rumah tangga menjadi hilang atau setidak-tidaknya berpotensi hilang. Hal ini dikarenakan nilai yang tertulis dalam norma Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo secara faktual adalah nilai kerugian yang merefer pada data tanah dan bangunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 yang dimiliki oleh korban lumpur dari unsur rumah tangga saja (vide bukti P-11); 4. Bahwa sebagai negara hukum, maka seluruh fungsi hukum yang termanifestasikan dalam pembentukan norma dalam suatu Undang-Undang harus mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sama bagi masyarakat. Dari dasar ini, maka pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo yang telah mengunci unsur nilai dana talangan sebesar Rp. 781.688.212.000,00 untuk masyarakat korban lumpur Sidoarjo di dalam PAT, berpotensi menghilangkan tujuan dari pembentukan suatu Undang-Undang yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, karena konstruksi unsur dalam norma a quo telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pembentukan norma a quo, negara tidak merumuskan dan menempatkan nilai persamaan kedudukan dalam hukum di dalam pembentukan norma a quo antara para Pemohon dengan korban dari unsur rumah tangga khususnya dalam merumuskan unsur nilai tanah dan bangunan di dalam PAT. Dengan demikian materi muatan norma pada Pasal 23b ayat (1) yang memuat nilai alokasi dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan bagi masyarakat di dalam PAT berpotensi menghilangkan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam pasal telah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa dengan tiadanya nilai bersamaan kedudukan di dalam hukum antara korban lumpur dari unsur rumah tangga dengan para Pemohon dalam Pasal 23b ayat (1), maka hal ini akan akan berpotensi pada hilangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para Pemohon yang notabene juga sebagai korban lumpur Sidoarjo, yang mana para Pemohon ini sudah ditelantarkan atas ketidakhadiran negara selama ini dan kemudian pada saat negara sudah sadar untuk hadir menyelesaikan, pembentukan isntrumen Undang-Undang a quo oleh negara malah berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon. Padahal salah satu dasar kehadiran negara untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 memberikan alokasi dana sebagaimana diatur dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, salah satu doronganya akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83 /PUU-XII/2013, yang mana Pemohon untuk pengajuan Permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon I sampai Pemohon IV pada permohonon Nomor 63 /PUU-XIII/2015; BAHWA KETENTUAN PASAL 23b AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG APBN TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD 1945. 6. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”; 7. Bahwa sebelumnya, tentang pembentukan norma untuk pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur Sidoarjo yang terletak di luar peta area terdampak sudah diakui tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012, yang mana Mahkamah berpendapat alokasi dana untuk para korban lumpur Sidoarjo di luar peta area terdampak mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 81 yaitu: “untuk memberikan nilai kepastian hukum terhadap para korban lumpur di luar peta area terdampak, karena jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum”. 8. Bahwa dengan adanya alasan pemberian kebijakan hukum untuk korban lumpur Sidoarjo yang berada diluar PAT sebagaimana diuraikan di atas, maka secara konstitusional pembentukan norma dalam Pasal 23b ayat (1) sudah benar, namun pembentukan norma ini masih mempunyai potensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 negara dalam membentuk norma a quo telah mengabaikan hak atas tanah dan bangunan milik para Pemohon yang berada di dalam PAT. Pengabaian atas hak milik para Pemohon ini dapat dilihat dalam pembentukan norma a quo yang telah mengunci nilai untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat korban lumpur Sidoarjo di dalam PAT senilai Rp. 781.688.212.000,00, yang mana besaran atas nilai tersebut merupakan representasi nilai yang dimiliki oleh korban lumpur dari unsur rumah tangga saja. 9. Bahwa lebih lanjut para Pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan yang sah yang dahulunya dipergunakan untuk tempat usaha. Bahwa dengan adanya bencana lumpur Sidoarjo, tanah dan bangunan milik para pemohon menjadi musnah dan saat ini dipergunakan untuk kolam lumpur Sidoarjo yang di kelola oleh BPLS atau negara. Bahwa pemanfaatan tanah dan bangunan milik para Pemohon untuk kolam penampungan lumpur yang sudah dibiayai oleh APBN tersebut, secara nyata telah menghilangkan hak milik para Pemohon, yang mana dalam kaidah konstitusi tentang konsep hak milik ini sudah dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa dengan dikuasainya hak milik para pemohon berupa tanah dan bangunan oleh BPLS yang dipergunakan sebagai kolam lumpur Sidoarjo, tanpa terlebih dahulu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas pembayaran, pelunasan atas hak milik para pemohon, sebagaimana pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil yang diberikan kepada para korban lumpur Sidoarjo dari unsur rumah tangga, telah membuktikan bahwa penguasaan hak milik para Pemohon berupa tanah dan bangunan oleh BPLS/negara untuk kolam lumpur Sidoarjo merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak konstitusional para Pemohon; 10. Bahwa secara posisi, hak milik para Pemohon saat ini sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan seperti sedia kala, dan hak milik berupa tanah dan bangunan tersebut sudah dipergunakan untuk kolam penampungan lumpur. Dalam posisi yang demikian, ternyata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Negara sampai saat ini masih belum mengakui hak milik para pemohon tanpa alasan dan keterangan yang jelas. Dengan demikian apakah dibenarkan secara konstitusi, dalam rangka melakukan penanggulangan suatu bencana, Negara hanya memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum atas hak milik pribadi untuk korban lumpur dari unsur rumah tangga saja sebagaimana dituangkan dalam norma Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, dan disisi lain meniadakan hak milik pribadi para pemohon yang juga sudah dipergunakan sebagai kolam penampungan lumpur. 11. Bahwa secara prinsip normatif, dalam rangka melakukan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah tegas menyatakan bahwa, Negara diberi wewenang untuk melakukan pencabutan atas seluruh hak atau sebagain hak milik subjek hukum dengan jalan memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian apabila Negara menghadapi setiap bencana, secara fungsi dan tujuan sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa oleh karena itu, segala tindakan Pemerintah dalam menghadapi bencana lumpur Sidoarjo secara prinsip harus sesuai dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.” Dari bunyi Pasal tersebut telah jelas bahwa yang dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah termasuk bencana non-alam yang diantaranya adalah bencana yang diakibatkan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Secara lebih spesifik juga dapat dihubungkan dengan penjelasan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan”. Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai. Hal ini dikuatkan dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa anggaran penanggulangan bencana baik Pemerintah (dan pemerintah daerah) harus dialokasikan secara memadai termasuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksud, yang dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 12. Bahwa dari rumusan aturan yang termaktub dalam pasal-pasal diatas, telah jelas dan tegas bahwa alokasi dana APBNP 2015 untuk bencana lumpur Sidoarjo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ketika alokasi dana APBNP tersebut tidak serta merta memberikan pengakuan dan jaminan atas hak milik pribadi kepada seluruh korban lumpur Sidoarjo baik dari unsur rumah tangga maupun unsur pelaku usaha atau yang dikategorikan sebagai pelaku usaha, yang mana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 secara konstitusi hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, maka pembentukan kebijakan hukum untuk alokasi dana APBNP 2015 yang hanya merefer kepada nilai kerugian hak atas tanah dan bangunan milik para korban lumpur dari unsur rumah tangga sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, telah membuktikan bahwa pembentukan norma a quo ini melanggar tujuan Penyusunan APBN dan pelanggaran ini juga telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. BAHWA KETENTUAN PASAL 23b AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG APBN TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945. 13. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; 14. Bahwa dengan adanya Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah mengkonstruksikan bahwa, para Pemohon mempunyai hak konstitusional berupa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut untuk melihat dan memahami kaidah konstitusi dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagai tanggung jawab negara terutama Pemerintah, maka harus dilihat apa dan kapan pemenuhan, perlindungan dan penegakan tersebut wajib dilakukan oleh negara. Per konsep, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara pasti wajib dilaksanakan oleh negara pada saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan per definisi yang dinamakan pelanggaran HAM adalah Satu kegagalan dari satu negara atau pihak lain yang secara legal berkewajiban untuk patuh pada satu norma/kaidah hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk menjalankan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 kewajiban adalah pelanggaran atas kewajiban itu. “Pelanggaran” digunakan secara bergantian dengan istilah Breach (pelanggaran hukum, aturan, kewajiban, kesepakatan) atas satu “kewajiban” (Conde, 1999: 156). Lebih lanjut, untuk menguraikan unsur-unsur pelanggaran HAM, dalam Mastricht Guidelines telah mengelaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implemantasi The International Covenant on social and cultural rights, dan hal ini telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara. Arahan Mastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran dapat terjadi lewat acts of commission (tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau dapat terjadi lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Dalam konstruksi hukum positif, salah satu kewajiban negara untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah memberikan pengakuan bahwa Pemerintah wajib mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Bahwa yang dimaksud dengan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum secara terperinci salah satunya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 15. Bahwa dengan adanya pengakuan UUD 1945 tentang pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara khususnya Pemerintah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 sebagaimana kaidah dalam Pasal 28I ayat (4) yang dioperasionalkan dalam Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila terjadi peristiwa bencana diluar kemampuan masyarakat, negara tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab atau terlebih lagi memberikan tanggungjawab kepada pihak lain yang tidak memiliki itikad baik atas pemenuhan hak-hak tersebut, dengan dalih bahwa masyarakat kehilangan hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya tersebut akibat bencana alam atau non alam dan bukan akibat kesalahan negara. Oleh karena itu, dalam konteks Bencana Lumpur Sidoarjo dimana banyak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat baik yang di dalam PAT maupun di luar PAT, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut dan selain itu, negara tidak boleh bersifat pasif. Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi persoalan hak eknomi, sosial, budaya bagi korban bencana lumpur Sidoarjo seharusnya negara secara aktif mengawasi sudahkan substansi ketentuan yang dilahirkan oleh kebijakan hukum baik berupa Perpres a quo dan/atau Undang-Undang a quo sudah dirasa adil bagi para Pemohon, utamanya hak untuk mendapatkan pengakuan atas hak milik yang hilang atau musnah akibat lumpur Sidoarjo. Adil dalam hal ini tentunya tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah yang diterima, namun juga terkait dengan waktu yang cepat dan singkat pemberiannya, sampai kepada mekanisme atau prosedur pencairan dana yang tidak membebani korban kedalam kondisi yang semakin sulit dan tidak menentu. Dengan demikian, dari uraian diatas dan dihubungkan dengan kondisi bencana lumpur Sidoarjo yang belum tahu kapan berakhirnya serta dalam hal penanggulangan dan penanganan sosialnya masih berlarut-larut dan tidak segera terselesaikan, maka apabila Negara tidak (segera) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para korban/para Pemohon, hal ini merupakan sebuah bentuk pengabaian Negara dalam melakukan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM - acts off omission; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 16. Bahwa dari rumusan di atas, apa yang tertuang dalam materi muatan Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, di satu sisi sudah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil untuk hak tanah dan bangunan milik para korban lumpur dari unsur rumah tangga yang berada di dalam PAT, namun disisi lain Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo telah memposisikan kedudukan hukum yang tidak sama antara para korban lumpur Sidoarjo yang mana tentang bersamaan kedudukan hukum ini sudah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang akibat pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo telah memberikan ruang untuk melakukan pembiaran hak milik para pemohon diambil secara sewenang wenang dengan jalan melakukan penguasaan atas hak milik tersebut untuk dijadikan kolam lumpur, padahal telah secara jelas dan tegas konstitusi mengakui hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4). 17. Dengan demikian materi muatan Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo selain sudah berpotensi menghilangkan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga berpotensi menciptakan dikotomi perlakuan hukum terhadap sesama korban lumpur Sidoarjo yang ada di dalam PAT. Padahal konsep dikotomi perlakuan hukum terhadap korban lumpur Sidoarjo oleh Mahkamah sudah tegas dinyatakan dilarang. Hal ini tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 83/PUU-XII/2013 yang menyatakan : “Bahwa terkait dengan permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab atas ganti kerugian bagi masyarakat maka dikotomi yang terjadi karena adanya pembagian wilayah di dalam PAT dan di luar PAT adalah bahwa wilayah di luar PAT merupakan tanggung jawab negara dan wilayah di dalam PAT bukan merupakan tanggung jawab negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu, pembentukan norma dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo berpotensi membentuk dikotomi perlakuan hukum antara sesama korban lumpur di dalam PAT, yang hal ini jelas telah melanggar Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 18. Bahwa dengan adanya norma pada Pasal 23b ayat (1) Undang- Undang a quo yang materi muatannya berpotensi menghilangkan nilai persamaan kedudukan di dalam hukum dan berpotensi menciptakan dikotomi perlakuan hukum antara para Pemohon dengan korban dari unsur rumah tangga, oleh karena itu apabila Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo tetap diberlakukan maka hal ini telah menegaskan bahwa Pemerintah tidak mampu menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”. Lebih lanjut dalam pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2013 pada halaman 81, Mahkamah telah menegaskan tentang tujuan dari memastikan hak-hak para korban di luar PAT adalah untuk menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, yang hal ini terurai dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- X/2012 yang menyatakan; ”… Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah yang timbul di luar PAT adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. karena berada di luar area PAT yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 Maret 2007. Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, “... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT, adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang memikul tanggang jawabnya untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya ”. Dan hal ini dipertegas dalam pertimbangan dari Mahkamah pada Putusan Nomor 83/PUU-XII/2013 pada halaman 67 dan halaman 69 yang menyatakan bahwa: Bahwa sebagai negara kesejahteraan, salah satu prinsipnya adalah bahwa negara berkewajiban untuk turut campur, baik secara teknis maupun melalui instrumen perundang-undangan, terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat. Turut campur negara dimaksud menjadi makin penting dan niscaya, ketika terjadi kesenjangan dalam soal kesejahteraan di antara rakyat yang menjadi warga negaranya. Terlebih lagi ketika kesenjangan tersebut semakin menjadi sedemikian rupa, sehingga keadilan sosial sebagai dasar dan tujuan negara menjadi tidak terimplementasikan oleh negara secara efektif [vide alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “.... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”]. Bahwa terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT. Lapindo Brantas,Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN. BAHWA KETENTUAN PADA PASAL 23b AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG APBN TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN DAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945. 19. Bahwa berkenaan dengan tujuan dan tugas negara sudah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 berikut:”… Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”. Selain hal tersebut, hal utama yang menjadi tujuan membangun sebuah Negara yang didasarkan pada aturan hukum adalah mencapai perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstruksi pemikiran Negara hukum, dinyatakan sebagai berikut: “Hak-hak dasar (Grondrechten): Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Untuk itu, setiap Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislative dan eksekutif harus mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong dan mencapai perlindungan hak-hak asasi manusia utamanya hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi; 20. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mana salah satu ciri dari negara hukum adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negaranya. Lebih lanjut dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, maka suatu Negara wajib mengakui hak asasi manusia sebagai pilar perlindungan dan kepastian hukum, yang konteks negara Indonesia sudah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, segala tindakan dari penyelenggara negara (Pemerintah) harus memberlakukan prinsip- prinsip perlindungan hak asasi manusia, hal ini dikarenakan tugas pemerintah lah yang wajb memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, yang hal ini sudah diatur secara definitive dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia; 21. Bahwa dari rumusan di atas, dihubungkan dengan apa yang tertuang dalam materi muatan Pasal 23b ayat (2) Undang-Undang a quo beserta penjelasannya, terlihat bahwa pembentukan norma a quo tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 memposisikan negara untuk hadir secara penuh dalam rangka penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap para korban lumpur Sidoarjo. Hal ini dikarenakan makna dari konsep Dana Antisipasi dapat diartikan bahwa negara dengan menggunakan alat kekuasaan memandang korban lumpur Sidoarjo yang di dalam PAT sebagai objek bencana non alam yang dapat tidak segera diatasi dengan secara cepat dan menyeluruh tanpa terkecuali. Dengan konsep Dana Antisipasi tersebut tetap menempatkan dan menegaskan posisi negara sebagai pihak yang seharusnya tidak bertanggungjawab atas korban lumpur Sidoarjo, sehingga ketika Negara membentuk norma dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo yang diperuntukan sebagai pembayaran pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat di dalam PAT, maka dana alokasi tersebut memiliki persyaratan kategori sebagai Dana Antisipasi, yang mana pemenuhan persyaratan untuk dicairkannya dana tersebut tetap menunggu kesiapan dan domain dari PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya, bukan sebagai Dana yang disiapkan sebagai jawaban atas kondisi dan fakta yang sudah mendesak dan terabaikan selama 9 tahun ini. Oleh karena itu pembentukan norma Pasal 23b ayat (2) Undang-Undang a quo bukan sebagai alat pijak aktif dari negara untuk segera memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XII/2013, karena negara akan tetap berposisi pasif untuk menunggu kesiapan dan tanggung jawab dari pihak PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya. Bahwa dengan adanya rumusan dana alokasi yang termaktub dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo sebagai Dana Antisipasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 23b ayat (2) telah membuktikan bahwa pembentuk norma a quo telah mengabaikan materi muatan perlindungan hak asasi manusia kepada para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4). Dengan demikian Pemerintah yang seharusnya tampil aktif di depan untuk memberikan perlindungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 hukum dan kepastian hukum sebagai pengejawantahan dari pelaksanakan perlindungan HAM kepada warga negaranya (para Pemohon) menjadi pihak yang pasif. BAHWA KETENTUAN PADA PASAL 23b AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG APBN TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945. 22. Bahwa uraian tentang negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia sudah dijelaskan dalam point-point di atas. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan materi muatan dalam Pasal 23b ayat (3) telah membuktikan bahwa negara dalam kehadirannya untuk menyelesaikan masalah bencana lumpur Sidoarjo yang berada di dalam PAT tidak didasarkan atas sikap aktif sebagai negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dalam rangka untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013. Hal ini dikarenakan nilai materi muatan dalam pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (3) Undang- Undang a quo mempunyai sifat pasif yaitu menunggu apabila PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya, sudah tidak dapat melunasi pembayaran tanah dan bangunan yang ada di dalam PAT. Padahal berdasarkan data (vide bukti P- 9) telah jelas dan gamblang PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya sudah menyatakan tidak memiliki dana, sehingga pada saat pembentuk norma masih menggunakan rumusan tersebut, maka hal ini telah memposisikan bahwa negara selama ini tidak mempunyai kontrol yang efektif dalam melihat realitas korban Lumpur Sidoarjo dan tetap memposisikan korban di dalam PAT sebagai tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya. Bahwa seharusnya negara saat membentuk norma a quo, negara sudah memiliki rumus tentang kehadiran negara yang aktif dan objektif dalam rangka untuk melihat siapa saja yang menjadi korban lumpur Sidoarjo di dalam PAT Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 dan siapa saja yang wajib diperiksa objek tanah dan bangunannya dan apa yang harus dilakukan oleh negara atas data-data tersebut, bukan pada saat membuat rumusan norma, pembentuk norma sudah mengkonstruksikan potensi untuk menghilangkan hak konstitusional para pemohon, dengan mengunci nilai dana alokasi yang hanya merefer kepada data tanah dan bangunan milik korban lumpur dari unsur rumah tangga sebagaimana dituangkan dalam Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, yang selanjutnya atas pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang a quo, negara membuat norma perintah kepada BPKP untuk melakukan penilaian atas tanah dan bangunan yang ada di dalam PAT, yang secara materi muatan dalam pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (3) Undang-Undang a quo sudah mengunci hanya untuk memeriksa data milik korban dari unsur rumah tangga dan tidak memeriksa data milik para Pemohon. Dengan demikian dana alokasi yang ditentukan dalam Pasal 23b ayat (1) dan dimaknai sebagai Dana Antisipasi sebagaimana Pasal 23b ayat (2) merupakan rangkaian pembentukan norma yang terstruktur dan sistematis untuk menghilangkan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, pembentukan Pasal 23b ayat (3) Undang-Undang a quo hanya bertujuan untuk memberikan legalisasi kepada Pemerintah dalam rangka untuk mencairkan dana alokasi untuk pembayaran pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT, yang mana atas pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (3) Undang-Undang a quo, secara normatif telah mengunci dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai salah satu unsur pemilik tanah dan bangunan di dalam PAT yang wajib dilakukan pemeriksaan atas kepemilikannya. Dengan demikian terbukti bahwa Pasal 23b ayat (3) Undang- Undang a quo telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi oleh pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 23. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa kebijakan hukum atas pembentukan norma pada Pasal 23b ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang a quo sepanjang tidak memberikan persamaan kedudukan hukum, pengakuan atas hak milik pribadi untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 tidak diambil secara sewenang-wenang, dan pemberian perlindungan hukum terhadap warga Negara merupakan kebijakan hukum yang mempunyai materi muatan yang bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4); 24. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma pada Pasal 23b ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, yang telah menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sama antara Para Pemohon dengan warga negera Indonesia yang berada di dalam PAT, baik dari sisi persamaan kedudukan dalam hukum, tidak adanya pengakuan atas hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan dengan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini para Pemohon Mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam PAT adalah Pelunasan Pembayaran untuk tanah dan bangunan milik korban Lumpur Sidoarjo di dalam PAT secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 keseluruhan, baik untuk korban dari unsur rumah tangga maupun korban dari unsur pelaku usaha; 3. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam PAT adalah Pelunasan Pembayaran untuk tanah dan bangunan milik korban Lumpur Sidoarjo di dalam PAT secara keseluruhan, baik untuk korban dari unsur rumah tangga maupun korban dari unsur pelaku usaha; 4. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) bertentangan dengan UUD 1945; 5. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 6. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemeriksaan yang aktif, obyektif dan transparan terhadap tanah dan bangunan di dalam PAT, baik tanah dan bangunan milik korban lumpur dari unsur rumah tangga maupun korban lumpur dari unsur pelaku usaha; 7. Menyatakan bahwa Pasal 23b ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai sebagai pemeriksaan yang aktif, obyektif dan transparan terhadap tanah dan bangunan di dalam PAT, baik tanah dan bangunan milik korban lumpur dari unsur rumah tangga maupun korban lumpur dari unsur pelaku usaha; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan sembilan alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut; 1. Bukti P – 1 Fotokopi Undang–Undang Dasar 1945 (Buku UUD 1945 Terbitan Cemerlang Publishing Jogjakarta 2014) 2. Bukti P - 2 Fotokopi Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015. (Download website www.kemenkeu.go.id) 3. Bukti P – 3 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 tanggal 26 Maret 2014 (copy dari asli) 4. Bukti P – 4 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 Mengenai Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selanjutnya Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 27 Juli 2008 perubahan kesatu, kemudian Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 perubahan kedua, lalu Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 perubahan ketiga dan saat ini Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012; (Download dari website BPLS yaitu www.bpls.go.id) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 5. Bukti P – 5 Fotokopi Data 25 Pemohon, yang meliputi identitas serta bukti hak atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT). 6. Bukti P – 6 Fotokopi Data BPLS, mengenai pembelian tanah dan bangunan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya sesuai Perpres 14/2007. Yang sudah terrealisasikan sejumlah Rp 3.043.404.322.109,00 dari target penyelesaian Rp 3.829. 011.884.620, 00 (Status: 02 Januari 2013). Data tersebut adalah hanya untuk pembelian tanah dan bangunan milik warga saja. 7. Bukti P – 7 - Fotokopi Perjanjian ikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 11 Mei 2007, antara PT. Victory Rottanindo dengan PT. Minarak Lapindo Jaya. - Fotokopi Perjanjian ikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2007, antara Sungkono dengan PT. Minarak Lapindo Jaya - Fotokopi Perjanjian ikatan Jual Beli Nomor 523 tanggal 26 Agustus 2008, antara PT. Pramono Irindo Jaya dengan PT. Minarak Lapindo Jaya. 8. Bukti P – 8 Fotokopi Pemberitaan TEMPO.CO Jakarta tanggal 6 April 2014. Berjudul: “Pastikan Lapindo Bayar, SBY Telepon Ketua MK”. 9. Bukti P – 9 Fotokopi Bahan Rapat Dewan Pengarah BPLS oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Dewan Pengarah BPLS, tanggal 24 September 2014 10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Ketua Dewan Pengarah BPLS/Menteri PU kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 30 September 2014, perihal Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan di dalam PAT 22 Maret 2007 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013. 11. Bukti P – 11 Fotokopi Pemberitaan Koran Jawa Pos tanggal 25 Maret 2015 yang berjudul “Tahap Verifikasi Warga Korban Lumpur Tuntas”. – BPKP Jatim Sebut Total Ganti Rugi Rp. 767 Miliar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 12. Bukti P – 12 Fotokopi Pemberitaan Koran Jawa Pos tanggal 13 April 2015 yang berjudul: “Audit Lapindo Tuntas, Bentuk Tim Negoisasi”. – Minarak dan BPKP Beda Angka Nilai Aset. 13. Bukti P – 13 Fotokopi Rencana Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015 14. Bukti P – 14 Fotokopi Tanda terima dari BPLS tanggal 22 Desember 2014, perihal Daftar Data Aset Anggota GPKLS per tanggal 15 Desember 2014. 15. Bukti P – 15 - Fotokopi Pemberitaan Koran Kompas, tanggal 5 Desember 2014, yang berjudul, “Pemerintah: Lapindo Harus Tanggung Jawab”- Presiden Instruksikan Tahun 2015 Harus Tuntas. - Fotokopi Pemberitaan DetikNews tanggal 4 Desember 2015, berjudul: “Pemerintah Masih Tunggu Lapindo Lunasi Utang RP. 1,4 T “. 16. Bukti P – 16 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa Bakti 2014-2019 atas nama H. Sungkono (Pemohon I). 17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Pimpinan Komisi XI DPR RI kepada Badan Anggaran tanggal 11 Februari 2015, Perihal Hasil Keputusan Penetapan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Pembiayaan. 18. Bukti P – 18 Video Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Februari 2015. Pada bagian interupsi oleh Anggota DPR RI Komisi XI atas nama H. Sungkono. 19. Bukti P – 19 - Fotokopi Pemberitaan Koran Jawa Pos tanggal 26 September 2014, berjudul, “Pengusaha Wadul Dewan” – Tak Dimasukkan Daftar Ganti Rugi Oleh Pusat. - Fotokopi Pemberitaan Koran Jawa Pos tanggal 15 Februari 2015, berjudul, “Ditalangi Rp. 781 M, Masih Belum Cukup” – Diberi Tempo 4 Tahun, Jaminan Rp. 3,03 T. 20. Bukti P – 20 Fotokopi Peta Area Terdampak – Tim Nasional PSLS tanggal 22 Maret 2007. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 21. Bukti P – 21 Fotokopi Surat dari Korban Lumpur Sidoarjo, perihal Penyerahan dan Verifikasi Data Korban Lumpur Sidoarjo Dari Unsur Pelaku Usaha kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur yang diterima tanggal 23 Februari 2015. 22. Bukti P – 22 Fotokopi Surat dari Korban Lumpur Sidoarjo, perihal Penyerahan dan Verifikasi Data Korban Lumpur Sidoarjo Dari Unsur Pelaku Usaha kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diterima tanggal 23 Februari 2015. 23. Bukti P – 23 Fotokopi Data BPLS mengenai Pembelian Tanah dan Bangunan oleh BPLS di Wilayah 3 Desa (status: 31 Desember 2012) [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU 3/2015) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan: a. Bahwa para Pemohon adalah para korban yang berasal dari unsur badan usaha (Pelaku Usaha), yaitu Pemohon I, II, III, IV, VII, VIII,IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, dan Pemohon XXIV, yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan perseorangan, yang oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dikategorikan dan/atau diperlakukan sebagai pelaku usaha yang mempunyai tanah dan bangunan di dalam PAT, yaitu Pemohon V, VI, XIII, XIV, XV, XVII, XXIII, dan Pemohon XXV yang kesemua luasan tanah milik para Pemohon tersebut saat ini dijadikan kolam lumpur dan dikelola oleh BPLS (vide bukti P-5); b. Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah Lumpur Sidoarjo, Negara/Pemerintah pada APBNP Tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat yang berada di dalam PAT (vide Pasal 23B UU 3/2015). Bahwa dengan adanya alokasi anggaran di APBNP Tahun 2015 tersebut, para Pemohon yang juga notabene sebagai korban di dalam PAT, memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, dan selanjutnya secara konstitusional berhak untuk mendapatkan akses perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas alokasi dana dalam APBNP 2015. Para Pemohon merasa bahwa hak-hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dihilangkan atau berpotensi dihilangkan oleh negara, khususnya untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dalam hukum (APBNP 2015) untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan di dalam PAT yang sudah dialokasikan dalam APBNP tahun 2015. c. Bahwa tindakan negara yang hanya mengalokasikan dana sebesar itu tidak berkorelasi positif terhadap para Pemohon, karena skema pemerintah dalam menyelesaiakan pembayaran pelunasan tanah dan bangunan milik masyarakat di dalam PAT hanya menerima data yang diajukan secara sepihak dari PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya (vide bukti P-11) yang mana dalam pengajuan data tersebut, PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya fokus mengajukan data kewajiban untuk korban dari unsur rumah tangga saja, sedangkan data kewajiban untuk para Pemohon tidak dibuka dan diajukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dan selanjutnya terus menerus menekankan bahwa para Pemohon dengan PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya hanya mempunyai hubungan hukum B to B sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan poin 6 permohonan; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon serta bukti yang diajukan kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, menurut Mahkamah: 1. Bahwa para Pemohon adalah terdiri dari perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat (vide bukti P-5). Khususnya para Pemohon badan hukum privat sesuai bukti P-5 diwakili oleh orang yang berhak mewakili badan hukum privat tersebut; 2. Bahwa para Pemohon baik sebagai perserorangan maupun sebagai badan hukum privat merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 23B ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 3/2015 karena telah meniadakan hak para Pemohon yang juga menjadi korban lumpur Lapindo dalam PAT tidak menjadi bagian dari yang mendapat pembayaran ganti rugi. Padahal, kedudukan hukum para Pemohon dengan para korban lumpur Lapindo dari unsur rumah tangga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 adalah sama-sama para korban lumpur Lapindo yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT. 3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, karena secara faktual dan/atau potensial para Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal a quo yang apabila dikabulkan permohonan para Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quokepada Mahkamah; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 3/2015 yang menyatakan: Pasal 23B (1) Untuk melakukan Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah). (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam hal PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terhadap: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas,Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa perkara a quo tidak dapat dipisahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut, telah dengan tegas disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) negara harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian; [3.9.2] Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang menyatakan “Untuk melakukan Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 dialokasikan dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah)”. Namun, apabila pelunasan ganti kerugian tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 dan Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, maka hal tersebut menurut Mahkamah merupakan permasalahan implementasi pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan oleh negara. [3.9.3] Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 terdiri dari perseorangan dan badan hukum privat, dengan demikian Pemohon sebagai pelaku usaha kepentingannya telah diwakili oleh Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dan menurut Mahkamah yang dimaksudkan dengan masyarakat dalam Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, adalah sudah jelas dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan penafsiran lain yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi adanya permohonan lain yang memberikan penafsiran yang berbeda-beda; [3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 23B ayat (1) a quo sudah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.9.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tentang Pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015, Mahkamah berpendapat terhadap pasal a quo tidak ditemukan adanya permasalahan konstitusionalitas, karena pasal a quo adalah merupakan penegasan dari Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan tentang pengujian pasal a quo dipandang telah kehilangan korelasinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tentang pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 4. KONKLUSI Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; [4.3] Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya: Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id