PUU Tahun 2014

63/PUU-XII/2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .

Pemohon: 1. Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., M.H., M.Kn; 2. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N; 3. Himpunan Notaris Indonesia (HNI); kuasa kepada M. Alexander Weenas, S.H., dkk,

Tanggal Registrasi: 2014-07-02

Tanggal Putusan: 2014-12-03

UU Diuji: UU 30/2004, UU 2/2014, UU 24/2003, UU 8/2011

Majelis Hakim: ["Wahiduddin Adams Arief Hidayat", "Anwar Usman", "Yunita Ramadhani"]

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 82 ayat (1)]] - [[Pasal 82 ayat (2)]] - [[Pasal 82 ayat (3)]] - [[Pasal 27 ayat (2)]] - [[Pasal 28]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Teks Putusan

# Putusan [[63/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabat... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[63/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2014-12-03 - **Significance**: Medium  **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[63/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn]] - **Pemohon 2**: [[H. Teddy Anwar, S.H., SpN]] - **Pemohon 3**: [[Himpunan Notaris Indonesia]] ## Timeline - **2014-07-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2014-09-10**: Perbaikan permohonan diterima - **2014-12-03**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[009/PUU-III/2005]] - [[066/PUU-II/2004]] - [[11/PUU-V/2007]] ### Perkara yang Merujuk - [[88/PUU-XIII/2015]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 82 ayat (1)]], ayat (2), dan ayat (3) [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambah... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a.. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) [[UUD 1945]], [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] (Lembaran N... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004]] tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 82 ayat (1)]] - [[Pasal 82 ayat (2)]] - [[Pasal 82 ayat (3)]] - [[Pasal 27 ayat (2)]] - [[Pasal 28]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 82 ayat (1)]], ayat (2), dan ayat (3) [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambah... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a.. kewenangan Mahkamah untuk