62/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 62/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ericko Wiratama Sinuhaji, S.H., M.H. Pekerjaan : Transaction Legal Counsel di PT Bank SMBC Indonesia Tbk Alamat : Jalan Tekukur Blok O Nomor 4 Cipinang Indah II, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 62/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” d. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU PUU”): 3 “1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” f. Pasal 2 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “PMK 2/2021”): “1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Dengan demikian peraturan-peraturan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Undang- Undang dan pokok permohonan PUU dapat berupa pengujian formil maupun pengujian materiil dari Undang-Undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pelindung dan pengawal konstitusi di Republik Indonesia (the guardian of constitution of the land) sehingga Mahkamah memiliki mandat untuk memastikan pengaturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi dan juga menjamin pemenuhan hukum, hak asasi, dan kebebasan warga negara yang diberikan secara konstitusional berdasarkan Konstitusi telah terpenuhi dalam suatu undang-undang. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai penafsir akhir konstitusi (“the sole interpreter of the Constitution”) memiliki arti bahwa hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah saja yang berlaku 4 sebagai otoritas tertinggi dan berkekuatan hukum mengikat dalam kaitannya dengan putusan yang nantinya dikeluarkan Mahkamah atas permohonan pengujian undang-undang yang diajukan terhadap Konstitusi. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian sehubungan atas permohonan pengujian undang-undang berupa pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan di atas adalah pengujian materiil Undang-Undang yaitu atas Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU Advokat sepanjang frasa “kantor Advokat” (vide Bukti P-2) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Bukti P-3), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yaitu: “a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa sehubungan Permohonan ini, pertama-tama ijinkanlah Pemohon untuk menjelaskan latar belakang Pemohon dan mengapa ini menjadi dasar pengajuan Permohonan ini, utamanya sehubungan dengan hambatan, ketidaksetaraan pengakuan dan ketidakmudahan kesempatan yang telah timbul dari Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-1) dengan latar pendidikan tinggi hukum (Sarjana Hukum) yang sehari-hari bekerja sebagai transaction legal counsel pada suatu perusahaan bank swasta nasional di Jakarta. 5 Pemohon telah bekerja di bidang ini selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai saat ini dan sebelumnya juga pernah menjadi pemagang (intern) di beberapa corporate lawfirm di Jakarta selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang secara khusus ditempatkan di bagian yang mengurusi litigasi perdata dan arbitrase komersial (vide Bukti P-9), dan juga pernah mengikuti program pelatihan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandung kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Pemohon memiliki pengalaman, keahlian, dan exposure dalam bidang hukum diantaranya hukum bisnis dan korporasi, advokasi, perjanjian, litigasi, jaminan, dan perbankan serta transaksi keuangan. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat disebutkan bahwa: “Pasal 2 (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.” 4. Bahwa atas hal di atas, Pemohon memiliki latar pendidikan tinggi hukum (vide Bukti P-4), telah menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat (vide Bukti P-5), dan juga telah berhasil lulus dalam ujian tes profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang Pemohon ikuti (vide Bukti P- 6). 5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Advokat, juga diatur lebih lanjut persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, yaitu: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahuna atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.” 6 6. Bahwa sehubungan dengan persyaratan menjadi Advokat tersebut, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas kecuali “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.” Namun, seperti Pemohon uraikan di atas, Pemohon pada esensinya telah melakukan pengalaman magang ini. Pemohon memahami dan setuju bahwa persyaratan magang merupakan elemen wajib dalam proses membentuk pengalaman yang dibutuhkan para calon Advokat. Hanya saja, pembatasan ruang lingkup magang hanya pada frasa “kantor Advokat” saja nyata-nyata sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini yang lebih dinamis dimana telah sangat bervariasi lembaga, organisasi atau perusahaan yang membutuhkan lebih banyak sarjana hukum mengisi posisi sebagai legal inhouse counsel di lembaga, organisasi atau perusahaan tersebut dibandingkan menggunakan external counsel (alias tidak lagi menggunakan jasa kantor Advokat). Posisi legal inhouse counsel di berbagai lembaga ini justru memberikan pengalaman, ilmu serta keahlian di sektor hukum yang tidak hanya unik namun juga seringkali lebih memberi kesempatan maju dan berkembang bagi para calon Advokat yang bahkan ternyata juga tidak akan diperoleh calon Advokat saat mereka magang di kantor-kantor Advokat pada umumnya di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Pemohon sendiri, para legal inhouse counsel seringkali memiliki kerangka berpikir hukum yang lebih relevan dan praktis dibandingkan external counsel karena memahami sisi komersial/operasional/teknis dari organisasi/lembaga/perusahaan tempatnya bernaung. 7. Bahwa sepanjang pengalaman Pemohon bekerja sebagai transaction legal, Pemohon memahami dan melihat bahwa pekerjaan dan pengalaman yang dilakukan oleh Pemohon sejatinya serupa dengan tugas seorang corporate transactional lawyer di kantor Advokat (lawfirm) yang menspesialisasikan dirinya di bidang tersebut. Pemohon bekerja membantu Perusahaan mempersiapkan dokumen-dokumen transaksi yang dibutuhkan seperti perjanjian fasilitas, perjanjian jaminan, dan seterusnya dan melakukan review dan analisis hukum dalam mempersiapkan dokumen perjanjian tersebut. Inipun Pemohon dapati dilakukan juga oleh transaction lawyer di kantor hukum. Begitu juga apabila seorang legal litigasi yang bekerja di suatu 7 perusahaan, sejatinya perannya serupa dengan pengacara karena tugasnya mencakup seperti pendampingan ke kantor polisi (bagi seorang legal litigasi mereka mendampingi karyawan Perusahaan), mengajukan somasi, gugatan, dan upaya hukum lainnya, sampai dengan mengikuti proses dan prosedur hukum di pengadilan untuk suatu perkara yang dihadapi perusahaan selayaknya seorang pengacara yang sedang membela kliennya. 8. Maka, Pemohon merasa bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang membatasi ruang lingkup magang hanya sebatas pada frasa “kantor Advokat” saja merupakan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sebenarnya pun tidak sesuai dengan desain sejati dari UU Advokat itu sendiri. 9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menetapkan mengenai persyaratan dan kualifikasi dari kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diakibatkan berlakunya undang- undang adalah: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar Pemohon dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang, yakni pertama, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, dan kedua, terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon sehubungan 8 dengan berlakunya norma-norma UU Advokat yang diuji. Untuk kualifikasi pertama sudah terpenuhi sebagaimana Pemohon uraikan di atas. 12. Selanjutnya mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon, maka akan diuraikan secara lebih terperinci oleh Pemohon sebagai berikut: a) “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.” - Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 2) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 3) Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. b) “hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.” - Bahwa dengan terhambatnya, terdapat ketidaksetaraan dan ketidakmudahan kesempatan Pemohon untuk menjadi Advokat, hak konstitusional Pemohon yang dijamin menurut UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo. c) “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.” - Bahwa dengan masih berlakunya norma-norma UU Advokat yang diuji a quo, Pemohon dirugikan karena terhambat untuk memenuhi seluruh persyaratan dan diangkat menjadi Advokat sekalipun Pemohon telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan yang kompetensinya dapat disejajarkan dengan pengalaman bekerja seorang transaction lawyer di kantor Advokat. Padahal, magang sejatinya dimaksudkan agar calon Advokat dapat “memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan 9 profesinya”. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dengan demikian seharusnya bisa dilakukan tidak hanya di kantor Advokat saja sepanjang kualifikasi, pengalaman, dan kecakapan/keahlian yang memang dibutuhkan oleh calon Advokat sebagai pengalaman praktis dapat diasah dan diperoleh selama proses magang tersebut. Pemohon akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini pada alasan-alasan Permohonan. - Bahwa dengan demikian norma-norma UU Advokat yang diuji a quo menyebabkan kerugian konstitusional secara spesifik yaitu dialami sendiri oleh Pemohon karena Pemohon tidak diakui, terhambat, dan tidak dimudahkan untuk memenuhi seluruh persyaratan menjadi Advokat dan bersifat faktual karena masih terus terjadi terhadap Pemohon sepanjang belum terdapat perubahan terhadap norma- norma UU Advokat yang diuji a quo. Pemohon merasa perlu ada interpretasi mengenai desain dan persyaratan menjadi Advokat yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana dimaksud dalam Permohonan a quo. d) “ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.” - Bahwa norma-norma UU Advokat yang diuji a quo menjadi penyebab dimana Pemohon terhambat, tidak mendapat pengakuan, tidak dimudahkan, dan tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Advokat mengingat persyaratan magang yang ditentukan hanya berlaku apabila dilakukan di kantor Advokat saja. Ini merupakan kerugian konsitusional bagi Pemohon dalam upaya menjadi seorang Advokat dan tentu juga merupakan kerugian bagi calon-calon Advokat lainnya yang setidaknya memiliki kondisi serupa dengan Pemohon. - Bahwa norma-norma UU Advokat yang diuji a quo tersebut merugikan hak konsitusional Pemohon karena membatasi kesempatan Pemohon untuk memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, dan tidak memberi kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan 10 sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk diangkat menjadi Advokat. - Bahwa persyaratan magang calon Advokat yang memang semata- mata bertujuan untuk membentuk Advokat yang memiliki kualifikasi, pengalaman, serta kecakapan/keahlian yang unik dan spesifik hanya dapat terwujud apabila norma-norma UU Advokat yang diuji a quo mengalami perubahan dan Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan Pemohon a quo. Konsitusi harus menjamin bahwa pengaturan norma patutlah bersifat substantif dan inklusif dibandingkan dengan norma yang bersifat formalitas dan eksklusif belaka. Ini juga adalah bersesuaian dengan cita Indonesia menjadi negara hukum material dengan supremasi hukum dibandingkan negara hukum formal belaka. e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” - Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon yang sampai saat ini terjadi akan tidak lagi terjadi dan juga bahkan akan memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara lainnya yang memiliki kondisi serupa dengan Pemohon. Pengabulan Permohonan a quo akan membuat Pemohon dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Advokat dan memberikan bakti dan karya terbaik bagi bangsa dan negara di bidang hukum, dan kemudahan kesetaraan kesempatan dalam menjadi Advokat. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan sangat jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan Pemohon memiliki kerugian konstitusional faktual dan nyata yang dialami sehubungan dengan masih berlakunya norma-norma UU Advokat yang diuji a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi menganut prinsip ne bis in idem sehubungan dengan pengajuan permohonan oleh 11 pemohon Pengujian Undang-Undang. Ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyebutkan: (1). Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon dengan ini perlu menunjukkan dan membuktikan dalam Permohonan ini bahwa Permohonan a quo tidaklah ne bis in idem. 3. Bahwa pada beberapa putusan sebelumnya telah terdapat irisan pengujian konstitusionalitas pasal yang diantaranya juga diuji oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, sebagai berikut: No. Nomor Putusan MK Pasal diuji dari UU Advokat Batu Uji Pasal 1. 106/PUU-XXII/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2. 79/PUU-XVI/2018 Pasal 3 ayat (1) huruf g Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 3. 138/PUU-XXI/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf g Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 4. 148/PUU-XXII/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf g Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan hal- hal yang sudah diputuskan dalam putusan di atas di mana Permohonan a quo menguji diantaranya Pasal 3 ayat (1) huruf g dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU Advokat, sepanjang frasa “kantor Advokat” dan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 12 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, dengan demikian Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak merupakan ne bis in idem. Mahkamah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menguji dan memeriksa Permohonan a quo. B. SEJARAH DAN PENGGUNAAN ISTILAH ADVOKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 6. Bahwa sebelum UU Advokat yang ada saat ini berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat diatur secara terpisah-pisah, antara lain, tentang Advokat dan Pengacara yang tercantum dalam Bab VI “Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya, dan tentang pakaian (kostum) berlaku Pasal 3 Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren end at der Advokaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8). 7. Bahwa dalam praktik dikenal berbagai peristilahan yang merujuk kepada berbagai profesi Advokat saat ini. Istilah “Pengacara”, adalah merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam pengadilan bagi kepentingan kliennya. Sementara itu istilah “Penasihat Hukum”, merupakan seseorang yang memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum dan pendampingan yang dikenal dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, juga dikenal istilah “Konsultan Hukum”, yaitu seseorang yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi, saran atau pendapat dalam bidang non-litigasi. Seorang corporate transaction lawyer juga akan masuk dalam kategori sebagai Konsultan Hukum ini. 8. Bahwa dalam rezim UU Advokat saat ini, berbagai istilah profesi pemberi jasa hukum tersebut semuanya masuk dan dikenal sebagai Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Jasa hukum yang dimaksud disini tentu bisa 13 termasuk berupa jasa hukum litigasi dan non litigasi, pemberian konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian, jenis jasa hukum manapun yang dipilih untuk dijalankan oleh seseorang dalam profesi Advokat, maka dia tetaplah akan disebut sebagai seorang Advokat. Baik dia menspesialisasikan dirinya hanya sebagai seorang pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum ataupun lainnya, mereka tetap merupakan seorang Advokat. 9. Bahwa UU Advokat juga memperkenalkan konsep bahwa Advokat juga adalah seorang penegak hukum. Walaupun domainnya tentu berbeda dengan pengertian penegak hukum seperti bagi hakim atau jaksa, maka dengan demikian seorang Advokat yang bertindak baik di lingkup pengadilan, mendampingi atau mewakili kliennya; di lingkup luar pengadilan, memberikan pendapat hukum, konsultasi, dan sebagainya, kepada kliennya, dalam bidang hukum apapun, kesemuanya itu juga adalah merupakan bagian dari tugas mulia seorang Advokat melakukan penegakan hukum dengan menjaga keteraturan dan ketertiban aktivitas sehari-hari di tengah masyarakat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. C. PERSYARATAN MAGANG DALAM UU ADVOKAT DAN PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA NEGARA DI DUNIA 10. Bahwa ketentuan magang yang menjadi syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat di Indonesia berdasarkan UU Advokat adalah “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.” 11. Bahwa patut dilihat perbandingan penerapan persyaratan magang di Indonesia dengan beberapa negara-negara maju lainnya di dunia untuk melihat praktik terbaik yang juga menjadi dasar Permohonan ini. Berdasarkan ketentuan di Negara Kerajaan Belanda, yang menganut sistem hukum serupa dengan Republik Indonesia, mereka menetapkan seseorang yang ingin menjadi Advokat harus memiliki latar pendidikan hukum di Belanda dan menyelesaikan program pendidikan profesional selama 3 (tiga) tahun. Secara bersamaan, seorang calon Advokat ini haruslah bekerja sebagai lawyer magang dibawah pengawasan dari 14 lawyer yang berpengalaman (disebut sebagai prinsipal). Masa bekerja magang ini tidak hanya dapat dilakukan di kantor Advokat, tapi juga dapat dilakukan di perusahaan atau kantor pemerintahan, sebagai contoh. Bahkan, dimungkinkan juga calon Advokat bekerja menjadi pengusaha percobaan (trainee entrepreneur), dengan syarat-syarat tertentu. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan menjadi Advokat di Negara Federal Rusia, yang diatur di UU No. 63-FZ tahun 2002, disebutkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), bahwa seseorang yang ingin menjadi Advokat harus mengikuti ujian Advokat dan sebelumnya harus memenuhi persyaratan magang 2 (dua) tahun. Magang yang dimaksud dalam ketentuan UU di Rusia ini sebagaimana dimaksud di Paragraf (4) tidak hanya dapat dilaksanakan di kantor Advokat saja. Melainkan juga di berbagai pekerjaan lainnya, seperti di pengadilan, kantor penuntut umum, dan seterusnya. 13. Bahwa persyaratan magang untuk menjadi Advokat di Inggris Raya (United Kingdom) juga menekankan pendekatan “Qualifying Work Experience”, dimana seorang calon Advokat dipersyaratkan memenuhi standar kompetensi seorang solicitor/advokat yang dicantumkan dalam “Statement of Solicitor Competence” . Para calon Advokat dipersyaratkan menyelesaikan pengalaman kerja di bidang hukum 2 (dua) tahun lamanya namun tidak dipersyaratkan hanya dapat dilakukan di kantor hukum saja. Justru para calon Advokat ini dapat melakukan magangnya di berbagai organisasi yang berbeda-beda, baik kantor hukum, perusahaan, klinik hukum dari universitas, pusat hukum atau organisasi-organisasi relevan lainnya sepanjang para calon Advokat nantinya dapat memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. 14. Bahwa beberapa contoh ketentuan magang yang berlaku di beberapa negara maju di dunia menunjukkan jika persyaratan magang tidaklah eksklusif menjadi monopoli diberlakukan di kantor advokat saja. Praktik- praktik ini tentu adalah praktik terbaik (best practices) karena negara- negara tersebut mempertimbangkan dan mengakomodir betapa pengalaman magang bisa diperoleh secara luas baik dari perusahaan, lembaga hukum, organisasi, bahkan lembaga pemerintahan dalam membentuk seorang calon Advokat. Justru keunikan pengalaman yang 15 diperoleh calon Advokat menjadi kekuatan dari sang calon nantinya saat menjadi Advokat. 15. Bahwa dengan perbandingan demikian, maka secara obyektif sepatutnya ketentuan magang tidak perlu membatasi ruang lingkup di mana para calon advokat bisa mengasah kemampuan, kemahiran, dan pembuktian etika dan integritasnya dalam menerapkan ilmunya sebagai calon advokat. Baik itu menjadi dosen berstatus PNS fungsional, paralegal di lembaga bantuan hukum, litigasi maupun inhouse legal di suatu perusahaan seperti Pemohon ataupun pengalaman kerja magang lainnya, sepanjang calon advokat itu bisa mendapatkan pengalaman kerja dan praktik untuk mempraktikkan ilmu dan kemahirannya yang relevan sehubungan dengan fungsi dan esensi Advokat menurut UU Advokat, maka pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya diterima dan dipertimbangkan juga untuk memenuhi persyaratan magang seorang calon Advokat. Pengalaman-pengalaman tersebut sangatlah bisa bersanding dengan pengalaman yang diperoleh hasil dari magang di kantor advokat mengingat pengalaman tersebut juga memberikan kesempatan bagi calon advokat mengasah dan mempraktikkan keilmuan dan menjunjung profesionalitas dan etika dalam melakukan pekerjaannya. D. NORMA-NORMA UU ADVOKAT YANG DIUJI A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (2) UUD NRI 1945 16. Bahwa UU Advokat yang telah diundangkan dari tahun 2003, lebih tepatnya pada tanggal 5 April 2003 telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun hingga saat ini, sudah sepantasnya jika perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap UU Advokat sehubungan dengan norma-norma UU Advokat yang diuji a quo terutama jika disandingkan dengan dinamika perkembangan dan tren pemberian layanan atau bantuan hukum dan kemajuan teknologi dan dinamika kebutuhan hukum kehidupan masyarakat saat ini. 17. Bahwa sejak kelahiran UU Advokat sampai dengan saat ini, telah terjadi dinamika perkembangan dan tren praktik pemberian layanan atau bantuan hukum secara drastis di Indonesia. Semakin derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia dan perkembangan kemajuan 16 teknologi yang mutakhir, menyebabkan kebutuhan-kebutuhan yang semakin unik dan spesifik dari masyarakat akan praktik hukum. Jika dahulu masyarakat masih kebanyakan hanya menghadapi persoalan- persoalan hukum seputar urusan perseorangan, maka saat ini persoalan- persoalan hukum semakin pelik karena melibatkan kebutuhan transaksional, perdagangan, dan korporasi yang mengambil peranan semakin dominan dalam aktivitas perekonomian masa kini. Begitu juga urusan perseorangan pun menjadi semakin kompleks karena melibatkan kemajuan teknologi dan interaksi yang sangat luas cakupannya di masa kini. 18. Bahwa kebutuhan-kebutuhan ini juga berdampak dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai mempercayakan urusan berkenaan dengan isu hukum dengan menggunakan inhouse legal counsel (baik untuk urusan litigasi maupun corporate atau transaksi) dibandingkan dengan penggunaan external legal counsel. Ini terutama disebabkan oleh kebutuhan perusahaan- perusahaan itu untuk memperoleh layanan hukum yang efisien, cepat, dan tepat. Terkhusus untuk urusan corporate dan transaksional, kebutuhan akan inhouse legal counsel dirasakan menjadi lebih penting lagi mengingat kekompleksitasan struktur corporate dan transaksi internasional yang juga saat ini mulai diadopsi dan diadaptasi di Indonesia membutuhkan inhouse legal (juga berupa tim inhouse legal) yang memang mau memahami dan bernaung langsung di perusahaan- perusahaan yang menjalankan transaksi dan skema yang kompleks tersebut. Sementara itu, kebanyakan kantor-kantor advokat yang ada seringkali hanya mengkhususkan diri di praktik berkenaan dengan urusan perseorangan (seperti perceraian atau sengketa waris misalnya) ataupun pidana personal saja. 19. Bahwa saat ini begitu banyak perusahaan, institusi, organisasi, lembaga, dan sebagainya sudah sangat berkembang jauh dalam praktik kegiatan usaha/bisnis/layanan sehingga menyebabkan kebutuhan pemahaman kerangka hukum dan peraturan yang masing-masing unik dan tidak bisa hanya sekedar pengetahuan umum hukum seperti hukum acara saja. Kebutuhan pemahaman mendalam mengenai teknologi, artificial 17 intelligence, korporasi (termasuk dalamnya pidana korporasi), cross- border transaction, dan masih banyak lagi tentu hanya dapat diperoleh oleh para praktisi hukum yang memang sehari-hari turut terlibat di dalamnya dan memahami tidak hanya aspek hukumnya saja melainkan natur kebiasaan kegiatan usaha/pekerjaan dari tempatnya bernaung. Justru para advokat yang nantinya mengerti hal-hal seperti inilah yang pastinya akan digunakan jasa atau bantuannya oleh pihak yang berkepentingan di bidang ini. Ini menunjukkan betapa pengalaman bekerja dalam bidang hukum di bidang dan lembaga ini adalah juga berharga dan pantas untuk diterima memenuhi persyaratan magang seorang calon Advokat. 20. Bahwa Pemohon dengan rendah hati dalam kesempatan ini membagikan kepada Mahkamah mengenai pengalaman pribadi Pemohon mengenai hal ini. Pemohon telah menjalani proses dan pengalaman kerja yang menjadi dasar Permohonan dari Pemohon a quo. Walaupun Pemohon sempat menjadi pemagang di beberapa kantor hukum di Jakarta, namun Pemohon mendapati kenyataan bahwa jalan karir yang dilalui tidaklah berlanjut untuk magang di kantor Advokat. Namun, kemudian Pemohon mendapatkan kesempatan menerapkan ilmu hukum di tempat pekerjaan Pemohon selanjutnya di perusahaan-perusahaan. Disinilah Pemohon menyadari, bahwa sejatinya Pemohon juga bisa mendapatkan, mempraktikkan, dan memahirkan ilmu serta wawasan mengenai hukum, secara khusus hukum korporasi, perbankan, jaminan, dan transaksi keuangan lintas negara saat bekerja di beberapa perusahaan perbankan di Jakarta. Dalam perjalanan tersebut, Pemohon tidak hanya sekedar melihat hukum dalam buku (law in books) saja, melainkan juga mengaplikasikan bagaimana hukum dalam kenyataan (law in practice) terutama berkenaan dengan urusan dan kepentingan bisnis yang praktis. Pengalaman ini juga diperkaya dengan hubungan kerja dinamis Pemohon dengan berbagai stakeholders seperti unit bisnis (para pelaku usaha), pihak nasabah sebagai klien baik dalam maupun luar negeri, pejabat mulai dari notaris, pemerintahan seperti kantor fidusia dan BPN dan konsultan, sampai dengan elemen lainnya yang berkepentingan. Proses ini tak pelak memperkaya dan mendewasakan Pemohon untuk 18 mempraktikkan ilmu dan pengetahuan hukum Pemohon dalam bidang yang dikuasai dan dijalankan Pemohon selama ini yang nantinya tentu akan sangat relevan dengan praktik sebagai seorang Advokat. Sejatinya, justru ini lah maksud sebenarnya dari persyaratan magang yang terdapat di UU Advokat. Pemohon pun melihat apa yang dilakukan Pemohon sejatinya serupa dengan tugas seorang corporate transactional lawyer di kantor Advokat. 21. Bahwa UU Advokat sejak semula meniatkan mengenai pengkhususan keahlian dan kemampuan Advokat dalam memberikan layanan dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 3 ayat (2) UU Advokat menyebutkan secara terang bahwa: “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, definisi Advokat sendiri mengenal mengenai pengkhususan peran. Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan “Jasa Hukum” itu sendiri menurut UU Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan pengenalan akan perbedaan peran dan bentuk jasa hukum dari seorang Advokat tersebut menunjukkan secara terang bahwa sejatinya seorang Advokat dikenal dari peran dan jasa spesifik yang diberikannya kepada kliennya, sesuai dengan kebutuhan khusus dari kliennya. Dengan demikian menjadi Advokat lebih menunjukkan penguasaan dan pemahaman mendalam akan peran dan bidang tertentu (yang tentu tidak melupakan pemahaman secara umum di hal-hal lainnya) dibandingkan dengan pemahaman umum di segala hal tapi tidak menonjolkan keahlian di suatu aspek tertentu. 22. Bahwa preseden masa lalu juga menunjukkan betapa tidaklah mustahil para legal yang telah bekerja dan berpengalaman di perusahaan- perusahaan kemudian membuka praktik sebagai Advokat dan berhasil 19 membesarkan kantornya di kemudian hari. Sebagaimana dikutip dari Hukumonline, “Mantan orang-orang yang bekerja di bank yang kena imbas tutupnya kantor mereka dan junior partner atau associate dari kantor hukum Dekade I, II dan III. “Mereka bikin law firm dari uang hasil kompensasi saat mereka berhenti jadi pegawai,” Konteks dari kutipan ini adalah peristiwa pasca krisis ekonomi tahun 1999 yang menyebabkan banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja termasuk orang-orang yang bekerja di bidang hukum di berbagai perusahaan dan kantor hukum. Dengan contoh keberhasilan tersebut, berarti adalah sangat mungkin bagi para calon Advokat yang mendapatkan pengalamannya dengan bekerja di perusahaan (atau lembaga hukum, organisasi, dst.) untuk diakui dan diterima menjadi Advokat. 23. Bahwa permohonan dari Pemohon ini sejatinya adalah permintaan kesempatan untuk memperjuangkan hak dan mengembangkan diri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini, adalah merupakan hak asasi manusia yang berarti hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Konstitusi menegaskan hak asasi ini dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Ketentuan yang memiliki semangat serupa juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 15 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 24. Bahwa dengan berdasarkan kepada teori keadilan menurut pandangan John Rawls, yaitu “justice as fairness”, konsep fairness merupakan hal penting dalam struktur masyarakat yang beragam. Untuk membangun masyarakat yang fair, dibutuhkan juga adanya penerimaan nalar publik. Penerimaan nalar publik ini dimaksudkan agar kita bisa menetapkan kesepakatan bersama yang bisa diterima secara fair oleh setiap orang. Bahwa kesepakatan bersama yang fair itu didasari oleh dua prinsip, yaitu pertama prinsip kesetaraan kebesaran kesempatan, dimana setiap orang 20 dianggap memiliki hak yang sama terhadap sejumlah kebebasan dan harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi dan kedua, prinsip perbedaan sosial yang adil, di mana ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ataupun kesempatan haruslah diakui dan dimanfaatkan sepanjang itu bermanfaat memberikan keuntungan bagi yang paling tidak beruntung di masyarakat. Hanya dengan demikian maka kita bisa mengakui dan menerima semua warga memiliki kebebasan setara (equal liberty). 25. Bahwa dengan mempertimbangkan teori justice as fairness dan belajar dari beberapa ketentuan persyaratan magang calon Advokat yang berlaku di beberapa negara maju di dunia di atas, Pemohon melihat bahwa negara harus memberikan kesempatan yang fair terhadap orang-orang yang pengalaman bekerja nya diperoleh di ruang lingkup selain kantor Advokat, seperti di perusahaan, lembaga hukum, organisasi, dst. mengingat secara nalar publik pengalaman ini pun sama penting dan berharganya untuk menjamin seseorang bisa memiliki kompetensi sebagai seorang Advokat nantinya terlepas terdapat perbedaan dalam bentuk keunikan, ini tidaklah mengurangi kompetensi yang bisa dicapai calon Advokat tersebut nantinya.. Lebih lagi melihat hak konstitusional Pemohon untuk memperjuangkan pengembangan diri (untuk menjadi Advokat) guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara, tentu saja kesepakatan baru terkait Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo perlu dirumuskan secara fair bagi Pemohon dan warga negara lainnya yang memiliki kedudukan kurang lebih serupa. 26. Bahwa persyaratan magang Advokat yang diterapkan di Inggris Raya menekankan kompetensi yang hendak dicapai oleh seorang Advokat menunjukkan praktik terbaik bahwa seorang Advokat sepatutnya memiliki kompetensi dari pengalaman yang didapatkan (vide Bukti P-7) dibandingkan hanya sekedar persyaratan formil sebatas menunjukkan seorang calon Advokat tersebut pernah mengurusi beberapa perkara saja tanpa menilik lebih jauh substansi pengalaman dan kompetensi calon Advokat miliki, seperti yang berlaku di praktik surat magang calon Advokat Indonesia saat ini (vide Bukti P-8). Ketidaksempurnaan inilah yang menjadi salah satu poin utama mengapa Permohonan Pemohon ini 21 beralasan dan harapannya Mahkamah berkenan untuk memperbaiki Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo dalam kesempatan ini. 27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo adalah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena norma tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan warga negara yang bekerja dan memiliki pengalaman di luar kantor Advokat, yaitu sebagai legal, litigasi, inhouse legal counsel, paralegal, dan seterusnya di bidangnya masing-masing untuk bisa berkembang dengan diterima dan diakui sebagai magang yang dianggap mencukupi sebagai syarat menjadi Advokat. E. NORMA-NORMA UU ADVOKAT YANG DIUJI A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 28. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 29. Bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Maka pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sepatutnya diberikan dan dipenuhi oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Pemohon meyakini bahwa dalam halnya terdapat pelanggaran akan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mampu memulihkan dan memberikan pemenuhan atas jaminan hak konstitusional Pemohon. 30. Bahwa saat ini dunia advokat Indonesia sedang berada dalam kondisi ketidakpastian diakibatkan ketiadaan suatu penerapan standar yang jelas dan ketiadaan prioritas untuk menjunjung keahlian, etika, dan integritas advokat yang sejatinya merupakan mandat utama dari UU Advokat diakibatkan dari terlalu banyaknya keberadaan organisasi advokat dan perlakuan persyaratan yang tidak konsisten dalam penerimaan advokat saat ini. 31. Bahwa permasalahan ini juga timbul diakibatkan karena penekanan persyaratan formil magang di kantor advokat menjadi yang utama semata dibandingkan dengan pengalaman magang yang juga bisa mencakup 22 tempat selain kantor Advokat selama seorang calon advokat memperoleh pengalaman dan mengasah kemampuan berpraktiknya secara substantif. Bentuk syarat formil “dokumen magang dari kantor advokat” menjadi yang utama dan terpenting bisa mengesampingkan syarat materiil “keahlian/kompetensi hasil dari magang” yang seharusnya lebih penting dimiliki seorang calon advokat. Dari sudut pandang Pemohon, jelas bahwa keadaan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon karena birokrasi formal semata lebih diutamakan daripada keadilan substantif diantaranya berupa hak Pemohon untuk diakui pengalaman bekerjanya yang seharusnya lebih patut dalam memenuhi desain ideal, maksud, dan tujuan sebenarnya dari pembentukan UU Advokat. Ini melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 32. Bahwa ekses permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon ini diantaranya tampak ditangkap oleh salah satu media nasional yang menyebutkan dalam pemberitaannya: “Seorang sarjana hukum yang selama beberapa tahun memilih bekerja mengaku ditawari langsung disumpah jadi advokat dengan membayar. Ia tak harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau masa magang dua tahun di kantor advokat sebelum diusulkan ke pengadilan tinggi untuk disumpah menjadi advokat dan memperoleh kartu tanda advokat.” 33. Bahwa fenomena lainnya terlihat saat para calon Advokat yang diangkat berasal dari mantan penegak hukum. Seperti pada tahun 2018 diberitakan ada 19 (sembilan belas) mantan jenderal (purnawirawan) kepolisian yang diangkat menjadi Advokat oleh salah satu organisasi Advokat. Begitu juga mantan jaksa-jaksa yang sangat berpengalaman di bidang penegakan hukum kemudian setelah pensiun dapat dengan segera beralih profesi menjadi Advokat. Begitupun mantan hakim-hakim yang juga beralih setelah pensiun menjadi Advokat. Hal-hal ini semua bahkan bisa dengan mudah dicari informasinya secara publik. Semua fenomena ini bahkan di titik tertentu seakan menunjukkan betapa persyaratan magang di “kantor Advokat” yang diatur di UU Advokat menjadi syarat subyektif yang sewaktu-waktu bisa dikesampingkan. Ini tentu merupakan ketidakpastian 23 hukum yang tidak boleh dibiarkan terjadi terus tanpa ada kontrol, pengawasan, dan koreksi serius dari Negara. 34. Bahwa sejatinya Pemohon meminta agar mendapatkan perlakuan yang setara dan pengakuan yang sama di depan hukum atas Permohonan ini karena equality before the law sejatinya meniadakan segala bentuk privilege atau dasar kedudukan atau suatu latar belakang. Kesempatan untuk bekerja di kantor Advokat bagi seorang sarjana hukum adalah sebuah privilege yang tidak semua sarjana hukum dapat memperolehnya diakibatkan oleh adanya faktor-faktor non teknis diantaranya seperti keterbatasan lowongan pekerjaan itu sendiri, faktor subyektif seperti like dislike, faktor ketersediaan kantor advokat di tempat berdomisili, kekhususan kantor advokat dengan kemahiran calon advokat, dst. Begitu juga dengan adanya pengesampingan syarat magang yang dilakukan tentu adalah privilege yang tidak wajar dan tidak sepatutnya terjadi. Khusus untuk magang di kantor Advokat, hal ini juga sudah pernah diperhatikan secara serius di masyarakat sehingga persyaratan magang di kantor Advokat memang pernah dipersoalkan: “Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindak diskriminasi dari kantor Advokat dalam menerima calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kualifikasi kantor Advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang.” 35. Bahwa untuk menegaskan kembali bahwa sejatinya persyaratan magang yang wajib di kantor Advokat adalah tidak sesuai dengan maksud UU Advokat sebenarnya dan menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum karena penekanan pada syarat formil semata dan ketiadaan kontrol yang tegas mengenai standar, etika, dan profesionalitas dari organisasi Advokat yang seharusnya menjunjung persyaratan magang para calon Advokat. Dengan demikian sudah sepatutnya persyaratan ini perlu ditinjau ulang dan dituliskan kembali sesuai dengan “roh” UU Advokat yang ingin menciptakan Advokat berintegritas, profesional, dan memiliki kapabilitas yang mumpuni. Ini berarti membuka persyaratan magang kepada pengalaman bekerja tidak sebatas di kantor Advokat, tapi 24 juga perusahaan, lembaga hukum, organisasi, dan tempat bekerja lainnya. 36. Bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individual maupun struktural. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Adapun sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses seluas- luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (access to information), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. 37. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon sejatinya menyampaikan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan perlindungan hukum sekaligus pemulihan atas ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara di muka hukum yang terjadi berkenaan dengan norma-norma UU Advokat yang diuji a quo. Di suatu titik menjadi Advokat begitu mudah karena ketiadaan penerapan standar penerimaan yang pasti, sementara bagi yang ingin mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Advokat terhambat karena ketiadaan pengakuan akan pengalaman yang setara padahal secara substansial sejatinya memenuhi pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai Advokat. Adanya ketidakpastian hukum ini juga melanggar hak konstitusional dari Pemohon dimana diantaranya terjadinya perlakuan yang tidak setara bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berkenan untuk memperbaiki 25 dan memberikan perlindungan hasil dari keadaan yang ada saat ini yang menyimpang dari maksud UU Advokat. Pemohon berharap Mahkamah berkenan untuk mendengarkan lebih lanjut mengenai Permohonan a quo ini. 38. Bahwa bercermin dari kasus Kenny Sonda, seorang legal inhouse counsel yang mengalami kriminalisasi sehubungan dengan tugas profesional legal yang dilakukan dengan itikad baik olehnya, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan ini sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang sesuai bagi para profesional yang bekerja sebagai legal, inhouse legal, litigasi, dan seterusnya. Dengan pengakuan akan pengalaman dan kompetensi yang diperoleh tidak hanya terbatas di kantor Advokat saja, maka kedudukan para profesional hukum ini pun berarti diakui dan dilindungi setara di mata hukum dari ancaman kriminalisasi dan tindakan lain yang semena-mena sehingga dapat mengancam kebebasan para Advokat/penasihat hukum. Padahal, peran Advokat (termasuk yang melakukan tugas inhouse) dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat adalah fundamental dalam memastikan terciptanya supremasi hukum di Republik ini. Kasus serupa seperti Kenny Sonda tidak layak terjadi lagi dan pengakuan akan persyaratan magang tidak terbatas hanya di kantor Advokat merupakan jalan pertama menuju perlindungan hukum warga negara menuju masa depan yang lebih baik. F. NORMA-NORMA UU ADVOKAT YANG DIUJI A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (2) UUD NRI 1945 39. Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengidealkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Konstitusi. Dalam hal ini, gagasan supremasi hukum haruslah dilihat bukan berarti hukum (semisal undang-undang) selalu dianggap supreme—rujukan tertinggi—tanpa syarat. Melainkan, gagasan tentang bagaimana hukum seharusnya berfokus pada warga negara agar seimbang dapat duduk berdampingan dan pemerintah. Karena, esensi negara hukum adalah hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, norma-norma UU Advokat yang diuji a quo yang membatasi hak konstitusional Pemohon sudah sepatutnya untuk dikaji 26 dan diinterpretasikan ulang agar bisa mengakomodasi hak asasi warga negara demi perwujudan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi. 40. Bahwa profesi Advokat adalah salah satu pilar penting penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Supremasi hukum dalam hal ini haruslah dilihat mencakup segala bidang hukum karena hukum merupakan panglima di segala lingkup dan bidang kehidupan di Indonesia. Dalam implementasinya, ini berarti profesi Advokat sangatlah penting agar mempertimbangkan keinklusivitasannya, mengingat lingkup hukum itu sangatlah luas, mulai dari mencakup sektor pengadilan dan non pengadilan, membuat kontrak/perjanjian, mengajukan gugatan, somasi, laporan, jawaban, gugatan balik, memberikan pendapat hukum, sektor perdata, bisnis, tata usaha, perdagangan, pidana, teknologi, telekomunikasi, transaksi, keamanan, pertahanan, politik, artificial intelligence, perbankan, asuransi, investasi, waris, hibah, pertanahan, dan seterusnya yang tentu akan sangat luas dan membutuhkan partisipasi begitu banyak Advokat dengan begitu banyak latar belakang pengalaman dan keahlian. Tentu tidaklah bersesuaian dengan kenyataan dan tidak bijaksana apabila segala bidang ini dianggap harus dikuasai oleh satu orang Advokat atau ada bidang tertentu yang harus dikuasai melulu oleh Advokat sementara bidang lainnya dapat dianggap tidak sama pentingnya. 41. Bahwa menurut Santy Kouwagam dalam disertasinya, praktik profesi Advokat (lawyers) di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa area praktik, yaitu transaksi korporasi dan litigasi. Pertama-tama, secara tradisional, pengacara Indonesia sama seperti barrister di Inggris, dimana mereka sepenuhnya berfokus pada litigasi. Untuk kegiatan lain seperti menyusun dokumen, seperti akta pendirian perusahaan, membuat kontrak, dan surat wasiat, semuanya diurus oleh notaris. Seiring dengan perkembangan transaksi komersial saat ini yang semakin kompleks dan rumit, Advokat mulai mengambil peran dalam melakukan penyusunan draf dokumen hukum tersebut. Inilah Advokat yang disebut sebagai corporate transactional lawyers. Dalam halnya dokumen hukum tersebut disusun oleh klien mereka—yang rata-rata karena klien adalah pebisnis berarti dokumen itu disusun oleh legal inhouse perusahaan—maka tugas 27 mereka memeriksa ulang dokumen tersebut sudah sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Sebaliknya, seorang pengacara (litigasi) berpraktik hampir secara eksklusif sehubungan dengan hukum acara saja. 42. Bahwa seorang corporate transactional lawyer di Indonesia justru adalah kelompok serupa yang biasa dikenal sebagai lawyers di negara lain dalam profesi hukum yang sudah mengalami globalisasi saat ini. Mereka umumnya menjadi bagian dari kantor hukum modern, dan tidak pergi beracara ke pengadilan. Mereka berpraktik di bidang hukum yang sangat terspesialisasi dan tidak masuk ke bidang lainnya. Bidang spesialisasi ini adalah sesuai dengan relevansi ekonomi dan bisnis di negara tersebut dan bidang hukumnya biasanya berkaitan dengan investasi asing, seperti sumber daya alam, perkebunan, atau manufaktur. Dengan kecenderungan praktik yang sangat terspesialisasi tersebut, maka pengetahuan hukum seorang corporate transactional lawyers akan sangat mendalam untuk mencari tahu mengenai peraturan yang mendetil di area praktik bisnis yang mereka dalami. Dalam transaksi komersial, mereka juga akan melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap klien mereka, melakukan riset atas detil hukum, perusahaan yang terlibat, dan kredibilitas dan legalitas transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, corporate lawyers kebanyakan akan melakukan tugas untuk melakukan research hukum dan menyusun dokumen hukum yang diperlukan. Sehubungan dengan ini apa yang dilakukan Pemohon dalam pekerjaannya lebih serupa dengan peran seorang corporate transactional lawyer. 43. Bahwa sebaliknya, seorang litigator atau pengacara justru adalah berkebalikan dari transactional lawyers dalam segala halnya. Tidak seperti corporate transactional lawyers, seorang pengacara justru sangat vokal ke media. Pengacara umumnya memiliki sikap kompetitif terhadap pengacara lainnya dan bahkan terkadang terhadap klien mereka, di mana mereka menyatakan jika klien tersebut adalah “musuh terbesarnya”. Tidak seperti seorang corporate transactional lawyer yang sangat terbuka memberikan pendapat mengenai bagaimana hukum itu, seorang pengacara umumnya sering menyanjung hukum namun malah 28 menghindari jika ditanyai mengenai praktik mereka, yang biasanya ditutup dengan pernyataan bahwa tugas mereka adalah untuk membela kliennya dengan kemampuan terbaik mereka. Padahal realitanya, mereka dikenal untuk membela klien mereka secara membabi buta dan menggunakan segala cara (ABNR 1999:40). Di antaranya dengan melakukan pendekatan ke hakim-hakim, bermain golf dengan jaksa atau polisi. Walaupun tentu saja tidak seluruh pengacara memiliki tantangan praktik demikian, tentu ini menunjukkan betapa natur atau sifat praktik dari seorang corporate transactional lawyer dengan pengacara adalah sangat jauh berbeda dan ruang praktik masing-masing adalah berbeda dan terspesialisasi. Dalam pengalaman di perusahaan, seorang legal litigasi adalah yang lebih menyerupai tugas seorang pengacara. 44. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini menunjukkan betapa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk dimudahkan dan mendapat perlakuan khusus sehubungan dengan pengalamannya sebagai seorang transactional legal untuk diterima dan dipersamakan sehingga dapat diterima dan diangkat sebagai seorang Advokat. Uraian di atas sudah dengan jelas memisahkan peran dan praktik dari masing-masing tipe Advokat. Keberlakuan Norma- Norma UU Advokat Yang Diuji a quo merupakan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon dan Mahkamah harus dengan segera memperbaikinya. 45. Bahwa kebutuhan akan profesi Advokat sangatlah masih dibutuhkan untuk melayani masyarakat di Indonesia. Mengacu pada Data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi mengalami masalah hukum, bantuan, atau jasa pendampingan hukum oleh Advokat masih sangat kurang memadai karena berada pada skor 3,33 dalam skala 10. Standar idealnya seharusnya satu Advokat menangani 1.150 penduduk pencari keadilan dalam setahun. Namun, data empiris menunjukkan bahwa satu Advokat 29 menangani sampai 34.515 pencari keadilan satu tahun. Ini menunjukkan potensi dan solusi yang patut diambil untuk mengatasi permasalahan ketersediaan Advokat yang ada. 46. Bahwa untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan sekaligus menyediakan Advokat yang memiliki kompetensi yang layak untuk memberikan layanan jasa dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat, inilah alasannya mengapa pengalaman magang tidak bisa diterapkan eksklusif terbatas di kantor Advokat saja. Justru dengan menerapkan inklusivitas magang tidak terbatas di kantor Advokat saja, maka ini juga berarti membuka pintu gerbang kepada bervariasinya Advokat yang hadir dan benar-benar memiliki kompetensi dan spesialisasi unik untuk melayani kebutuhan- kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin luas dan kompleks. Seorang pengacara pidana dibutuhkan untuk melakukan pendampingan dan menghadiri persidangan membela kliennya, namun begitu juga seorang pengacara perdata komersial dibutuhkan bagi perusahaan atau orang yang mengalami sengketa perdata. Begitu juga seorang corporate transactional lawyer dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen hukum dan uji tuntas transaksi yang akan dibutuhkannya. Pengacara administrasi dibutuhkan bagi seseorang yang hendak berperkara menggugat keputusan administrasi. Begitu juga seorang pengacara internasional akan dibutuhkan dalam halnya negara atau korporasi perlu untuk memperkarakan permasalahannya di sidang pengadilan internasional. Masing-masing pengacara dan konsultan hukum ini memiliki keunikannya tersendiri dan adalah wajar jika dipahami mereka menguasai bidangnya masing-masing. 47. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon disini meminta agar Mahkamah berkenan mempertimbangkan permasalahan ini lebih jauh, luas dan bijaksana dan melihat betapa pengalaman magang tidaklah eksklusif bisa diperoleh di kantor Advokat saja. Sebagai ilustrasi, seorang sarjana hukum yang bekerja di lembaga internasional seperti pengadilan internasional atau lembaga penyelesaian sengketa WTO seharusnya memungkinkan baginya untuk diterima pengalaman tersebut sebagai magang dengan pertimbangan dirinya akan bisa menjadi seorang Advokat dimana nantinya ia akan memfokuskan dirinya di hukum 30 internasional. Perspektif ini adalah lebih berkeadilan dibandingkan mewajibkan calon Advokat ini haruslah juga beracara di pengadilan pidana sebelum bisa menjadi Advokat padahal lingkup pekerjaan dan kehidupannya tidak memberinya urusan di bidang hukum pidana. Begitu juga sebaliknya. 48. Bahwa Pemohon juga melihat, dengan dinterpretasikan ulangnya Norma- Norma UU Advokat Yang Diuji a quo terhadap Permohonan Pemohon, para Advokat bisa kemudian memperluas kompetensinya seiring waktu sembari memberikan layanan probono terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan. Selama ini bahasan probono sangatlah jarang diangkat diantara para Advokat yang berpraktik dan seakan hanya menjadi tugas lembaga bantuan hukum saja. Dengan membuka pintu pengalaman yang inklusif dan spesifik, Pemohon melihat bahwa desain pengembangan Advokat ke depan justru semakin terintegrasi dan melibatkan struktur layanan bantuan hukum bersifat probono sebagai tugas pelayanan dan pengembangan profesi Advokat. Harapannya, ini bisa menjadi awal mula perwujudan supremasi hukum dengan peran sentral Advokat di dalamnya. G. RESPON TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH SEHUBUNGAN DENGAN NORMA MAGANG WAJIB DI KANTOR ADVOKAT 49. Bahwa Pemohon memperhatikan bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali telah memberikan pertimbangan sehubungan dengan pengujian norma persyaratan magang di kantor Advokat dalam beberapa Putusan yang pernah dikeluarkannya. Pemohon dalam hal ini akan merujuk beberapa pertimbangan dari Putusan-Putusan tersebut untuk kepentingan Permohonan ini. 50. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018 (“Putusan 79”) diantara lain menyebutkan: [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, 31 kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang. [3.10.2] Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus. 51. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Putusan 79 di atas, adalah benar sistem penentuan profesi Advokat di Indonesia yang bisa menentukan sendiri berbeda dengan di negara seperti Jepang yang harus melewati tes bersama untuk kemudian memasuki masa magang. Namun, seperti Pemohon sudah sebutkan di atas, bahwa beberapa negara lain seperti Belanda, Inggris Raya dan Rusia justru menetapkan syarat magang yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas dilakukan di kantor Advokat saja. Pemohon berpandangan bahwa sistem inilah yang idealnya juga dilakukan di Indonesia. Sepanjang magang yang dilakukan di selain kantor Advokat memang membantu “untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya 32 memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat” (vide Putusan 79), maka pengalaman tersebut sudah sepatutnya diterima sebagai syarat untuk menjadi Advokat juga. Mengenai uraian bahwa hanya dengan magang di kantor Advokat saja seorang calon Advokat hanya bisa “akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat” (idem), hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran mengingat peran-peran seperti inhouse legal, litigasi, paralegal, dan seterusnya di organisasi, Perusahaan, dst. juga memberikan kesempatan serupa bagi seorang calon Advokat melakukan manajemen advokasi atau nasihat-nasihat hukum praktis yang diperlukan bagi tempatnya bernaung. Mengenai manajemen operasional kantor Advokat, Pemohon melihat bahwa pada dasarnya prinsip manajemen adalah sama dan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas bahwa selama ini telah nyata betapa banyak para Advokat yang baru memulai kantor berasal bukan dari “lulusan” kantor Advokat, namun bisa dengan baik memanajemen kantornya. Ini tentu beralasan mengingat pada dasarnya kemampuan manajemen kantor Advokat adalah kemampuan manajerial umum dan kemampuan entrepreneur seperti usaha/kantor yang bisa dipelajari tidak eksklusif di kantor hukum saja. Pemohon juga selama bekerja di Perusahaan memiiki relasi dengan kantor Advokat rekanan dan dari situ belajar memahami manajemen operasional kantor Advokat. Lalu, mengingat fakta bahwa Advokat menerima honorarium dan bukan biaya jasa seperti pada umumnya profesi lain, maka hal tersebut justru menegaskan tidak ada kewajiban suatu Advokat seakan harus menerapkan harga “standar pasaran” untuk jasanya sebagaimana pedagang atau pengusaha produk/jasa lainnya. Pada dasarnya Advokat bekerja bukan untuk berorientasi “harga pasar”. Ini tentu semangat yang sejalan agar para pencari keadilan bisa menerima layanan hukum seluas- luasnya. Pada akhirnya, pembinaan para Advokat dan kantor-kantor Advokat sepatutnya nanti dapat diberikan oleh Organisasi Advokat secara berkala. Hal tersebut juga tidak patut dibebankan kepada kantor Advokat di masa magang saja. 33 52. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUXXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 (“Putusan 138”) di antara lain menyebutkan: [3.12.1] … bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. [3.12.2] … Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah 34 untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat. [3.12.3] Bahwa … Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. 53. Bahwa walaupun putusan 138 itu disebut PKPA terdapat pembelajaran akan teori-teori hukum, namun maksud utama dari pendidikan khusus profesi advokat tentunya adalah pendidikan profesi yang dimana sepatutnya para calon advokat mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek hukum praktis dalam berpraktik sebagai advokat dan pengalaman-pengalaman yang relevan untuk nantinya digunakan saat berpraktik, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian, jika merujuk kepada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016, yang menyatakan: “pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat.” Inilah sebabnya mengapa penyelenggaraan PKPA yaitu organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Maka seorang calon advokat sudah sewajarnya menerima dan memahami standar-standar profesi, kode etik, pengetahuan mendalam akan praktik, pengalaman-pengalaman berguna, dan seterusnya akan praktik advokat dari penyelenggaraan PKPA. PKPA adalah pendidikan profesi bagi orang-orang yang sudah memiliki 35 kesarjanaan pendidikan tinggi hukum (atau yang setara dengan itu) sehingga tidak dimaksudkan memberikan hal-hal yang sama seperti kuliah S-1 lagi. Setelahnya, magang adalah proses dimana para calon advokat mengaplikasikan hal-hal yang sudah mereka miliki untuk menjadikan mereka memiliki fondasi dan standar yang tepat untuk kemudian bisa dilantik menjadi advokat. Mengenai penguasaan seluruh hukum acara dan pemahaman kode etik yang selalu menjadi pertanyaan utama, bukankah Pemohon juga telah lulus ujian hukum acara dan pemahaman tersebut saat berhasil lulus dalam Ujian Profesi Advokat? Pemohon mengingat bahwa dalam Putusan MK lainnya disebutkan bahwa Kode Etik justru baru benar-benar berlaku mengikat pada saat seseorang menjadi Advokat. Dengan demikian pertimbangan MK mengenai substansi magang ini tentu harus tetap mempertimbangkan adanya pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara yang memang harus menjadi perhatian utama Mahkamah sesuai mandat Konstitusionalnya. 54. Bahwa magang memang merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan dari seorang calon Advokat. Mengutip pertimbangan [3.12.3] dari Putusan 138 di atas: “Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat,” bahwa tepat prinsip magang sejatinya memang menekankan pada substansinya, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan integritas dari calon Advokat yang menjalaninya. Memang sudah tidak sepatutnya jika magang hanya memprioritaskan bentuk formal “harus dilakukan di kantor Advokat”, sementara praktik Advokat semakin berkembang dan meluas cabang-cabang kekhususannya terutama di dinamika masyarakat modern dan kemajuan teknologi yang sangat cepat ini sejatinya mengedepankan kompetensi yang nyata dari para Advokat yang melayani masyarakat. Dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati Pemohon yakin betapa Mahkamah mengerti bahwa pembaharuan terhadap norma mengenai magang yang eksklusif di kantor Advokat sejatinya sudah sangat perlu dipertimbangkan kembali karena adanya kebutuhan hukum dari masyarakat yang sangat dinamis dan haruslah 36 diutamakan untuk perkembangan masyarakat dan pencapaian supremasi hukum di Indonesia. 55. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024 (“Putusan 106”) di antaranya menyebutkan pertimbangan berikut: [3.12.5] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan. 56. Bahwa sehubungan dengan semangat yang hendak dicapai dari proses magang yang disebutkan di atas, Pemohon sebagaimana telah menyampaikan sebelumnya, dapat juga diperoleh dari magang serupa baik di lembaga hukum, perusahaan, organisasi, dan seterusnya dimana para calon advokat mengasah dan mempraktikkan kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam pekerjaannya. Mengenai kekhawatiran mengenai manajemen operasional kantor advokat, Pemohon juga sudah menunjukkan betapa sejatinya operasionalisasi kantor advokat tidak berbeda dengan kemampuan manajemen secara umum yang dapat dipelajari dari ilmu manajemen dan semangat entrepreneurship yang sangat bisa dipelajari dan dipraktikkan secara luas dewasa ini. Dalam hal ini, Pemohon menekankan bahwa sejatinya penguatan manajemen kantor advokat adalah juga tanggung jawab dari Organisasi Advokat, sehingga para Advokat-Advokat yang berpraktik nantinya akan diberdayakan dan diberi penguatan untuk membangun kantor Advokat 37 sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat dalam praktik dan pelayanannya kepada masyarakat. Dan disini Pemohon juga menegaskan bahwa pengalaman magang di luar kantor Advokat yang Pemohon maksud tentunya yang bersesuaian dengan fungsi, semangat, dan budaya Advokat yang sepatutnya dijabarkan melalui kontrol kompetensi Advokat yang hendak dicapai melalui proses magang. 57. Bahwa sejatinya Mahkamah pun telah menyadari prinsip magang calon Advokat yang tidak terbatas hanya di kantor Advokat saja merupakan suatu keniscayaan. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU- XXII/2024 disebutkan: [3.15] ... 2. status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdi sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan; 3. harus bergabung dan telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXII/2024 menyebutkan: “maka frasa “kantor advokat” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagai tempat magang bagi calon advokat dapat saja dilakukan pada lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki organ/unit bantuan hukum yang bersifat permanen dan terus-menerus atau berkesinambungan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, lembaga bantuan hukum dimaksud harus diampu atau dikelola oleh para advokat.” 58. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam putusan-putusan Mahkamah di atas, Pemohon melihat bahwa sejatinya pertimbangan Putusan-Putusan tersebut bisa dijadikan dasar-dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan ini bahwa persyaratan magang bagi para calon Advokat tidaklah lagi terbatas pada kantor Advokat saja, melainkan juga berlaku terhadap magang di lembaga hukum, perusahaan, organisasi, dan tempat bekerja lainnya sepanjang para calon Advokat mendapatkan pengalaman praktis yang dibutuhkan 38 untuk mencapai standar kompetensi, profesionalitas, dan integritas yang diharapkan dimiliki dari seorang Advokat. Merujuk Putusan 148, Pemohon telah mempelajari UU Bantuan Hukum namun tidak menemukan norma yang membolehkan perluasan syarat magang tidak hanya di kantor Advokat. Permohonan ini adalah momentum tepat bagi Mahkamah untuk membenahi desain magang UU Advokat yang tercantum di norma-norma UU Advokat yang diuji a quo. H. PERLUASAN SYARAT MAGANG CALON ADVOKAT TIDAK SEBATAS HANYA DI KANTOR ADVOKAT MERUPAKAN LANGKAH AWAL PERWUJUDAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA DENGAN FONDASI INTEGRITAS PROFESI ADVOKAT “Integrity is the key to understanding legal practice. Law's empire is defined by attitude, not territory or power or process – Ronald Dworkin” (American legal professor and philosopher) 59. Bahwa dunia hukum Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan hebat berkenaan dengan pertanyaan seputar etika dan moralitas yang diharapkan dari para penegak hukum dan profesi hukum diantaranya Advokat. Berbagai skandal besar terjadi di dunia hukum pun melibatkan Advokat yang tidak jarang malah turut menjadi aktor intelektual dari permasalahan yang terjadi dalam dunia hukum. 60. Bahwa penelitian yang dilakukan suatu lembaga sosial di tahun 2024 menunjukkan bahwa ternyata Advokat menjadi salah satu profesi yang tidak bisa dipercaya di Indonesia. Demikian setidaknya menurut survei yang dilakukan IPSOS Global Trustworthiness Index 2024. Advokat menempati peringkat kelima dari 12 profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia. 61. Bahwa hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa dunia hukum Indonesia sedang dihantam krisis besar. Sering dilihat bahwa krisis tersebut berupa krisis etika ataupun moralitas, namun yang sebenarnya terjadi merupakan krisis integritas. Ya, integritas lah sejatinya pennetu seorang pribadi mau tetap menjunjung nilai moral dan menerapkan kode etika yang berlaku apapun tantangan yang dihadapinya dan betapa tidak ada siapapun yang mengawasinya. Dunia hukum Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan para Advokat pembaharu hukum yang berintegritas. 39 62. Bahwa sejatinya salah satu karakter yang diharapkan dimiliki oleh para Advokat menurut UU Advokat pun adalah integritas. Sebagaimana tertera pada Pasal 3 ayat (1) huruf (i) UU Advokat yang menyebutkan syarat seorang Advokat haruslah: “berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tentunya karakter ini bermaksud bahwa seorang Advokat diharapkan mengedepankan keteguhan dan berpegang terhadap substansi nilai-nilai etika dan moral dan prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya daripada sekedar mengejar kemenangan formal di atas kertas namun menghalalkan segala cara dalam menangani suatu kepentingan atau perkara kliennya. Inilah sejatinya fondasi penting dalam penegakan hukum dan tentu juga untuk mewujudkan rule of law ataupun supremasi hukum yang sebenarnya di Indonesia. 63. Bahwa cara terbaik untuk menghasilkan Advokat dengan integritas tinggi tersebut adalah dengan menghasilkan norma-norma aturan yang memenuhi nilai keadilan dan kesesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Sudah saatnya negeri ini harus memprioritaskan syarat substansi dibandingkan dengan syarat formil tanpa pengawasan dan standar jelas. Inilah sistem terbaik yang harus kita bentuk di hukum negara ini agar tidak terus menerus menghasilkan permasalahan hukum yang diantaranya diakibatkan oleh Advokat. Dalam konteks permasalahan persyaratan magang Advokat yang hanya menekankan syarat formal semata tanpa melihat substansi, sejatinya ini cenderung mengarah seperti ucapan George Wharton Pepper dalam Philadelphia Lawyer, “to admit young men to the bar with no other than an educational test is to give a respectable and intelligent young fox easy access to the hen roost.” (bahwa untuk melakukan penerimaan terhadap orang-orang muda menjadi Advokat dengan hanya mengandalkan tes akademis/pengetahuan saja adalah seperti memberikan kesempatan bagi rubah muda yang pintar dan terhormat untuk memangsa langsung ke kandang ayam—Pemohon). 64. Bahwa berdasarkan pada pandangan Profesor Ronald Dworkin, salah seorang guru besar hukum dari Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul "Law as Integrity”, bahwa hukum merupakan sistem prinsip moral dan 40 hukum yang koheren yang membentuk dan membimbing tercapainya suatu keputusan hukum. Lebih lanjut, dalam bukunya Law’s Empire (1986), ia menyatakan bahwa hukum harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan menegakkan hak-hak individu secara konsisten dalam suatu sistem hukum yang koheren. Keadilan tidak lepas dari hak individu, bahkan hak individu perlu diutamakan daripada kebijakan bagi mayoritas. Jadi, hak-hak dasar seseorang tidaklah boleh dikorbankan semata hanya demi kepentingan orang banyak. Keadilan tidaklah terpisah dari hak individu. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan antara sisi formal-legalistisnya dengan substansinya (yang mencakup prinsip dan moral di dalamnya) sehingga menjadi suatu kesatuan integritas yang utuh. 65. Dengan demikian, hakim pun dalam memutuskan suatu keputusan hukum tidaklah serta merta selalu mudah. Prof Dworkin menjelaskan ini sebagai konsep “the idea of fit”. Pertama, hakim sebagai pengambil keputusan harus memasuki tahap “fit” yaitu mencari interpretasi hukum yang dapat dijustifikasi sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang telah ada. Baru setelah itu, hakim memasuki tahap “justification” (pembenaran normatif). Dari berbagai interpretasi yang “cocok” dengan hukum yang ada, hakim harus memilih interpretasi yang paling mencerminkan prinsip moral dan keadilan yang terbaik. Pendekatan ini berarti menegaskan bahwa hukum bukan hanya tentang kesesuaian tekstual dengan aturan yang ada, tetapi juga tentang interpretasi normatif yang menegakkan prinsip moral yang lebih tinggi. 66. Bahwa dalam rangka penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan moralitas yang lebih sesuai lah Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Kiranya Mahkamah berkenan untuk memutus dan melihat substansi dari ketentuan Norma-Norma UU Advokat Yang Diuji a quo. Sudah waktunya Hukum harus dilihat dalam artian pengedepanan nilai substansi keadilan dan tujuan ideal yang hendak dicapai dari suatu norma/peraturan dibandingkan hanya norma formalitas yang kaku dikejar namun berakibat segala cara dihalalkan untuk memenuhinya semata. Hanya dengan demikian maka integritas 41 dari negara Hukum kita akan bisa dipulihkan dan kemudian memberikan inspirasi bagi para civitas warga negara untuk turut berintegritas mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia. 67. Bahwa ijinkanlah Pemohon untuk mengutip berdasarkan Kitab Suci yang Pemohon yakini. Disebutkan dalam Kitab Yesaya 32:1-2 :”Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin- pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus.” 68. Bahwa dengan pengharapan akan tiba saatnya masa dimana keadilan dan kebenaran benar-benar tegak, baik penguasa dan rakyat bahu membahu menciptakan bangsa yang bertakwa, adil, dan benar dihadapan Allah. Sembari menantikan masa itu tiba, semua upaya yang kita lakukan saat ini sekiranya merupakan ikhtiar dari perwujudan masa depan ideal yang kita cita-citakan bersama dengan tidak lupa kita harus tetap berserah kepada Allah untuk segala sesuatunya IV. PETITUM Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu sepanjang frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya.” 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu khususnya mengenai frasa “kantor 42 Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun.”; 4. Menyatakan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Organisasi Advokat menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, yang diberi kewenangan menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.”; 5. Menyatakan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dan/atau Kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang dan menerbitkan surat magang yang berkenaan dengan itu.”; 6. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 43 atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum atas nama Ericko Wiratama Sinuhaji; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat PKPA Nomor 0593/PERADI- KP2A/XII/2018 atas nama Ericko Wiratama Sinuhaji, S.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Kelulusan Ujian Advokat Nomor 29- 0112/PERADI-KOMUPA/III/2023 atas nama Ericko Wiratama Sinuhaji, S.H.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Statement For Solicitor Competence (persyaratan kompetensi advokat di Inggris Raya); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Magang (dari salah satu organisasi advokat); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Surat Keterangan Magang di Lawfirm. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 44 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya serta Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003, yang menyatakan sebagai berikut: 1). Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003: 46 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. 2). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003: Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun. 3). Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003: (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g. (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Sarjana Hukum) yang sehari-hari bekerja sebagai transaction legal counsel pada suatu perusahaan bank swasta nasional di Jakarta, yang sebelumnya pernah menjadi pemagang (intern) di beberapa corporate lawfirm di Jakarta serta pernah mengikuti program pelatihan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandung. Sehubungan dengan persyaratan menjadi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU 18/2003, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan kecuali magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. 3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena terhambat untuk memenuhi seluruh persyaratan dan diangkat menjadi Advokat sekalipun Pemohon telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan yang menurut Pemohon kompetensinya dapat disejajarkan dengan pengalaman bekerja seorang transaction lawyer di kantor Advokat. Magang yang sejatinya dimaksudkan agar calon Advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya, seharusnya bisa dilakukan tidak hanya di kantor Advokat saja sepanjang kualifikasi, pengalaman, dan kecakapan/keahlian 47 yang memang dibutuhkan oleh calon Advokat sebagai pengalaman praktis dapat diasah dan diperoleh selama proses magang tersebut. 4. Bahwa Pemohon merasa ketentuan dalam UU 18/2003 yang membatasi ruang lingkup magang hanya sebatas pada kantor Advokat merupakan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan desain sejati dari UU 18/2003 itu sendiri. Ketentuan a quo membatasi Pemohon untuk memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, serta tidak memberi kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk diangkat menjadi Advokat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami akan tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya serta Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; 48 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya serta Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, dalam rezim UU 18/2003 saat ini, berbagai istilah profesi pemberi jasa hukum tersebut semuanya masuk dan dikenal sebagai Advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, jenis jasa hukum manapun yang dipilih untuk dijalankan oleh seseorang dalam profesi Advokat, maka dia tetaplah akan disebut sebagai seorang Advokat. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan magang yang menjadi syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan UU 18/2003 adalah “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”, berbeda dengan negara maju lainnya seperti Belanda, Rusia, Inggris, yang menunjukkan persyaratan magang tidaklah eksklusif menjadi monopoli diberlakukan di kantor advokat saja karena negara-negara tersebut mempertimbangkan dan mengakomodir pengalaman magang dapat diperoleh secara luas baik dari perusahaan, lembaga hukum, organisasi, bahkan lembaga pemerintahan dalam membentuk seorang calon Advokat. 3. Bahwa menurut Pemohon, semakin derasnya arus investasi dan perkembangan kemajuan teknologi yang mutakhir, menyebabkan kebutuhan-kebutuhan yang semakin unik dan spesifik dari masyarakat akan praktik hukum, dan peliknya persoalan-persoalan hukum karena melibatkan kebutuhan transaksional, perdagangan, dan korporasi yang mengambil peranan semakin dominan dalam aktivitas perekonomian masa kini, sehingga berdampak dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang mulai mempercayakan urusan berkenaan dengan isu hukum dengan menggunakan inhouse legal counsel (baik untuk urusan litigasi maupun corporate atau transaksi) dibandingkan dengan penggunaan external legal counsel. Oleh karenanya, negara harus memberikan kesempatan yang sama terhadap orang-orang yang pengalaman bekerjanya diperoleh di ruang lingkup selain kantor Advokat, seperti di perusahaan, lembaga 49 hukum, organisasi, dan sebagainya. Ketentuan pasal-pasal a quo menjadi hambatan bagi Pemohon dan warga negara yang bekerja dan memiliki pengalaman di luar kantor Advokat untuk bisa berkembang dengan diterima dan diakui sebagai magang yang dianggap mencukupi sebagai syarat menjadi Advokat sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan magang yang mengharuskan di kantor Advokat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon karena birokrasi formal semata lebih diutamakan daripada keadilan substantif di antaranya berupa hak Pemohon untuk diakui pengalaman bekerja yang seharusnya lebih patut dalam memenuhi desain ideal, maksud, dan tujuan sebenarnya dari pembentukan UU 18/2003 sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma-norma UU a quo juga melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1). Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya.”; 2). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di 50 kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.”; 3). Pasal 29 ayat (5) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Organisasi Advokat menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, yang diberi kewenangan menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.”; 4). Pasal 29 ayat (6) UU 18/2003 yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dan/atau Kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang dan menerbitkan surat magang yang berkenaan dengan itu.”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 29 ayat (5) UU 18/2003. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 51 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pertimbangan ihwal ketentuan tersebut diperlukan untuk menilai apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali atau sebaliknya. [3.10.1] Berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, telah pernah dimohonkan pengujian yaitu sepanjang frasa “terus menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah frasa “terus-menerus” dalam pasal a quo tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magang kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selanjutnya, permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian sepanjang frasa “magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Selain itu, pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024. Adapun alasan pengujiannya adalah terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum untuk menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan 52 yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak menjadi mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Sebelum permohonan a quo, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pun telah dimohonkan pengujian dengan batu uji Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025. Adapun alasan pengujiannya adalah norma dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah menghalangi dan menghambat Pemohon yang merupakan calon advokat untuk mengembangkan diri sebagai advokat karena di tempat tinggal (domisili) Pemohon secara resmi belum terdapat kantor advokat untuk melaksanakan magang. Sehingga, dalam alasan permohonan, lembaga pro justitia, seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan kepolisian dapat dijadikan sebagai alternatif tempat magang bagi calon advokat. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian frasa “kantor advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun alasan permohonan a quo adalah karena yang menurut Pemohon kompetensinya dalam pengalaman bekerja di perusahaan dapat disejajarkan dengan seorang transaction lawyer di kantor Advokat. Pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi Advokat seharusnya dapat dilakukan tidak hanya di kantor Advokat tetapi juga dapat dilakukan di lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, sepanjang kualifikasi, pengalaman, dan kecakapan/keahlian yang dibutuhkan oleh calon Advokat dapat diasah dan diperoleh selama proses magang tersebut. [3.10.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 29 ayat (5) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah pernah dimohonkan pengujian yaitu berkenaan dengan konstitusionalitas organisasi advokat, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019. Sementara itu, dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian Pasal 29 ayat (5) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 53 Tahun 1945. Adapun alasannya adalah berfokus dengan persyaratan magang untuk dapat dilakukan tidak terbatas pada kantor Advokat, namun juga di lembaga hukum, perusahaan, organisasi, dan tempat bekerja lainnya dengan menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang sepanjang para calon Advokat mendapatkan pengalaman praktis yang dibutuhkan untuk mencapai standar kompetensi, profesionalitas, dan integritas yang diharapkan dimiliki dari seorang Advokat. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan sebuah norma untuk dapat diajukan pengujian kembali konstitusionalitasnya, Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Setelah mencermati permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah ternyata memiliki dasar dan alasan pengujian yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas dari substansi permohonan beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan Pemohon dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, terdapat dua isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon. Pertama, berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya serta 54 Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang mengharuskan magang bagi calon advokat hanya di kantor Advokat. Kedua, mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang dikehendaki Pemohon agar ditetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya dan selanjutnya menerbitkan surat magang. Ketentuan a quo menurut Pemohon telah membatasi hak Pemohon untuk memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, serta tidak memberi kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi Advokat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena kedua persoalan di atas pada pokoknya bermuara pada persyaratan calon Advokat yang mengharuskan magang terbatas di kantor Advokat, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai satu isu pokok yang sama. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon mengenai pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang pada pokoknya menyatakan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon a quo berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang mengharuskan magang dilakukan di kantor Advokat, telah ternyata pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXII/2024, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan a quo merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon, namun dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) 55 tahun terus menerus pada kantor advokat, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 antara lain menyatakan: [3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang. [3.10.2] Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 berkenaan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, juga mempertimbangkan antara lain arti penting persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat, dengan pertimbangan hukum antara lain menyatakan: 56 [3.12.1] … bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. [3.12.2] … Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat. [3.12.3] Bahwa .... Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman 57 sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 berkenaan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, namun menegaskan kembali arti penting magang bagi calon advokat dengan pertimbangan hukum antara lain menyatakan: [3.12.5] … Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan. [3.12.6] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat proses pembelajaran ilmu dalam perkuliahan di perguruan tinggi dengan penerapan ilmu dalam magang di kantor advokat merupakan suatu proses yang perlu dibedakan meski tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mahasiswa ketika dalam perkuliahan belajar untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum, sedangkan ketika menjalani magang lebih menekankan pada kegiatan menerapkan atau mengimplementasikan teori, ilmu dan pengetahuan hukum dalam kasus-kasus konkret, sehingga para calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis untuk membentuk kompetensi dan keterampilan, serta etika dalam menjalankan profesi advokat. Meskipun Mahkamah juga mengikuti perkembangan bahwa dalam proses perkuliahan hukum saat ini, terdapat beberapa kampus yang telah mengintroduksi program magang termasuk di kantor advokat. Akan tetapi, proses magang ketika masih menjadi mahasiswa dilakukan untuk waktu 58 yang relatif jauh lebih pendek dan merupakan bagian dari proses pendidikan untuk lulus menjadi sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum. Sedangkan, proses magang di kantor advokat yang menjadi persyaratan khusus untuk menjadi advokat berdasarkan UU 18/2003 merupakan bagian dari proses praktik yang lebih bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman berprofesi sebagai advokat. … 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXII/2024 berkenaan menghilangkan eksistensi norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 atau dengan alternatif memaknai menjadi “Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia”, Mahkamah mempertimbangkan antara lain menyatakan: [3.14] … Dalam hal ini, hakikat dilaksanakannya proses magang di kantor advokat adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Tidak hanya itu, dengan melaksanakan magang di kantor advokat, seorang calon advokat akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan sekaligus pengalaman pengelolaan atau manajemen advokasi dan operasional kantor advokat. Bahkan, apabila diletakkan ke dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang bagi calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat. Berdasarkan hakikat magang di kantor advokat tersebut, apabila magang tersebut digantikan dengan magang di kantor penegak hukum lainnya sekalipun kantor tersebut sama-sama menjalankan fungsi pro justitia, seorang calon advokat berpotensi menghadapi 3 (tiga) masalah yang dapat berpengaruh ketika menjadi advokat di kemudian hari. Pertama, seorang calon advokat tidak akan merasakan bagaimana tumbuh sebagai seorang advokat dalam suatu lingkungan kerja dengan budaya kerja advokat. Karena tidak tumbuh dalam suatu lingkungan advokat, dalam batas penalaran yang wajar, seorang calon advokat akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjaga kehormatan profesi advokat ketika memasuki dunia penegakan hukum. Selain itu, dikarenakan faktor lingkungan tempat magang yang jauh dari atmosfer advokat, sangat mungkin akan berpengaruh pada kapasitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat yang dalam banyak hal berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kedua, kewajiban magang bagi calon advokat di kantor advokat antara lain dimaksudkan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- XXI/2023]. Artinya, bilamana magang dilakukan di tempat lain, sekalipun sama-sama institusi yang menjalankan fungsi pro justitia, pemahaman perihal kode etik advokat dan bagaimana idealnya menjalankan dan mengikatkan diri pada kode etik profesi tersebut tidak akan dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, secara ideal, pemahaman dan keterikatan pada kode etik profesi menjadi salah satu kunci mendasar dalam menjaga muruah suatu profesi. Bahkan, jikalau magang dilakukan di tempat selain kantor advokat, seorang calon advokat akan tumbuh dan berkembang 59 dengan kebiasaan dan kultur institusi lain, bukan kebiasaan dan kultur seorang advokat. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai salah satu unsur penegak hukum, keharusan demikian diperlukan karena advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) untuk mencapai dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, magang bagi calon advokat di kantor advokat akan memberikan pengalaman yang beragam dan komprehensif, termasuk transfer of knowledge dalam meniti karir sebagai advokat. Dalam hal ini, dengan magang di kantor advokat, seorang calon advokat memiliki peluang untuk memperoleh dan sekaligus mempraktikkan kompetensi menyeluruh semua karakter hukum acara (formil) maupun hukum materiil semua lingkungan peradilan di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023]. Selain itu, dengan melakukan magang/praktik di kantor advokat, seorang calon advokat berpeluang untuk mendapatkan pengalaman praktik pada semua jenjang peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali pada semua lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. … Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah hingga saat ini belum menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut di atas terkait dengan pelaksanaan magang selain di kantor advokat bagi calon advokat. Adapun pengalaman seperti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga menghendaki diperbolehkannya magang pada selain kantor advokat, menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar karena tidak sekomprehensif lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya yang bukan kantor advokat berbeda antara yang satu dengan lainnya dan juga jika dibandingkan dengan kantor advokat, termasuk dalam hal memberikan pengetahuan dan internalisasi mengenai etika profesi bagi seorang advokat. Dalam konteks inilah menurut Mahkamah, fakta yang dihadapi Pemohon dengan telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan yang menurut Pemohon kompetensinya dapat disejajarkan dengan pengalaman bekerja sebagai seorang transaction lawyer di kantor Advokat, tidak serta merta dapat dibenarkan untuk menilai frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. 60 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut masih relevan untuk menjawab isu konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, dan oleh karenanya pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum permohonan pengujian frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang frasa “kantor Advokat” dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “kantor Advokat” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena memiliki hakikat yang sama dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang juga dimohonkan masalah inkonstitusionalitasnya oleh Pemohon, maka dalam batas penalaran yang wajar, dengan sendirinya menjadi tidak beralasan pula menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang memohon agar Organisasi Advokat menetapkan bentuk kompetensi yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, yang diberi kewenangan menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Advokat dan/atau Kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan, organisasi atau tempat bekerja lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang dan menerbitkan surat magang yang berkenaan dengan pelaksanaan magang dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut menurut Mahkamah yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang relevan jika persoalan konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 yang didalilkan Pemohon beralasan menurut hukum dan diperlukan tindak lanjut dari adanya perubahan keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun oleh karena terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya anggapan norma Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan dalil Pemohon a quo. Di samping itu, hal yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan 61 dengan implementasi norma, di mana berkaitan dengan penetapan praktik magang merupakan ranah pengawasan dari masing-masing organisasi advokat/kantor advokat untuk memastikan selama menjalani masa magang calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya, serta norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 tidak membatasi Pemohon untuk memajukan diri serta tidak bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum dan kesetaraan setiap warga negara dalam proses menjadi seorang Advokat. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya, serta norma Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 62 [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU- XXVII/2024 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo. [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan 63 Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah