62/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 62/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Enika Maya Oktavia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan H.M. Arsyad KM. 5 Sampit, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sebagai -------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Rizki Maulana Syafei Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Sukamukti, RT 002/004, Kelurahan Sukaresik, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai ------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Faisal Nasirul Haq Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Tegal Wangi RT 004/000, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Tsalis Khoirul Fatna Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Bumisegoro, Borobudur, RT 01/RW 08, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 2 sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon IV; Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 Februari 2023 [Sic!] yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 23 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 Juli 2024 dengan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juli 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3 2. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 5. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-8), selanjutnya disebut “UU Pemilu”, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021. 8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. 5 9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu 6 dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Para Pemohon: Bahwa para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1). Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon merupakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-2) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimohonkan a quo. 7 Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip- prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-7) yang berbunyi: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sebagai berikut: a. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu karena sebagai Pemilih, para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang 8 mencerminkan keragaman, ketentuan ini menghambat partai politik untuk secara mandiri mengajukan calon-calonnya padahal partai politik memiliki fungsi rekrutmen dan kaderisasi agar para Pemohon sebagai pemilih mendapatkan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang beragam. b. Hak konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) tersebut, karena dengan berlakunya Pasal a quo telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui pemilihan presiden dengan pasangan calon yang lebih beragam untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. c. Hak konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) tersebut, karena dengan berlakunya Pasal a quo telah menyebabkan para Pemohon mendapatkan kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman. d. Hak konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) tersebut, karena dengan berlakunya Pasal a quo telah 9 menyebabkan para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman. 6. Selain kualifikasi sebagai WNI yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-3). Sebagai mahasiswa, para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi. Mahasiswa secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar dan berkembang. 7. Bahwa Para Pemohon ini merupakan bagian dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sehingga memiliki kepentingan khusus dalam hal hukum. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Para Pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum konstitusi. 8. Bahwa Para Pemohon merupakan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang memiliki legal interest dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi (Bukti P-4), termasuk pemilu. Sebagai anggota komunitas ini, Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk hukum pemilu. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi negara, termasuk dalam konteks pemilu dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan. 9. Bahwa Pemohon I telah terlibat secara aktif dalam diskusi mengenai pemilu, yang dibuktikan dengan partisipasinya dalam lomba debat Bawaslu pada tahun 2022 dan 2023 (Bukti P-5). Selain itu, Pemohon I juga telah menjadi pemakalah dalam acara The 2nd Annual National Conference yang diselenggarakan oleh Formaster UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2023, dengan judul paper "Evaluasi Sistem Zipper dalam Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Minimal 30% di DPR dan DPRD" (Bukti P-6). Ini merupakan bukti konkret dari kepedulian Pemohon 10 I terhadap demokrasi di Indonesia, serta komitmennya dalam mendiskusikan dan mengadvokasi isu-isu penting dalam konteks pemilu dan partisipasi politik. 10. Meskipun selama ini prinsip yang berlaku/pendapat Mahkamah menyatakan bahwa hanya partai politik atau calon presiden yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan, namun dalam konteks ini, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan bahwa peserta pemilu, bukan hanya pihak yang dipilih, melainkan juga yang memilih. Dengan demikian, pemohon merasa secara langsung terdampak dan merasa dirugikan dalam hak untuk memilih pemimpin, terutama karena adanya Presidential Threshold yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan. Dengan demikian, posisi pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, mereka seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses demokrasi. 11. Bahwa para Pemohon, sebagai peserta pemilu, bukanlah sekedar objek pasif dalam proses demokrasi, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, keberadaan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon presiden untuk mengumpulkan sejumlah dukungan politik tertentu dapat dilihat sebagai langkah yang merugikan moralitas demokrasi para Pemohon. 12. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” Maka seharusnya kerugian para Pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan hak para Pemohon untuk memilih presiden, yang sejalan dengan preferensi atau dukungan politik mereka, terhalangi atau terbatas oleh adanya Presidential Threshold 11 yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, karena pembatasan tersebut dapat menghalangi akses mereka untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan dari partai politik besar. 13. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis in Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 33 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 32 Putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: 12 Tabel 1 Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. 44/PUU- XV/2017 Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak Syarat Threshold (perolehan kursi/suara sah nasional Pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/ cawapres menabrak logika sistem Presidensial yang dapat memperlemah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur threshold. Pasal 222 UU Pemilu tidak memberi kepastian hukum karena partai baru maupun partai yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah secara nasional tidak dapat mengusulkan capres/ cawapres Pemohon tidak memenuhi syarat formal (Pemohon tetap tidak mencantumkan nomor Undang- Undang serta Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya. Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat dijadikan objek permohonan atau prematur Tidak Dapat Diterima 2. 53/PUU- XV/2017 Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019. Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu. Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres. Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional). Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi Permohonan berkenaan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. PT merupakan open legal policy. (3) PT menguatkan sistem Presidensial. Tidak mendiskriminasi atau hal yang sama diperlakukan berbeda dan Mahkamah menilai perbedaan itu Dikabulkan Sebagian 13 dari sebuah penyelenggaraan Pemilu. Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampurkan suara pemilih. semata-mata atas dasar SARA, status ekonomi, jenis kelamin yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 3. 59/PUU- XV/2017 Pasal 222 UU Pemilu dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional. Pasal 222 UU Pemilu tidak menjamin penyederhanaan sistem partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang. Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan 2019-2024. Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena Pasal 222 UU Pemilu dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional. Pasal a quo tidak menjamin penyederhanaan sistem dan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan Pasal 222 UU Pemilu. Ditolak 14 partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang. Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan 2019-2024. Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak pilihnya pada pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang Pemilu. Hak pilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada Pemilu Presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak pilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon Pada Pemilu DPR Tahun 2014. 4. 70/PUU- XV/2017 Bertentangan dengan model Pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak. Tidak setuju open legal policy, karena. Kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang bertentangan Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku Tidak Dapat Diterima 15 dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Keberadaan Threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem Presidensial. Justru penguatan sistem Presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold. Koalisi tidak dikenal dalam sistem Presidensial karena Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. terhadap permohonan a quo. 5. 71/PUU- XV/2017 Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan kesempatan yang sama duduk di pemerintahan. Ambang batas pencalonan Presiden merusak makna Pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013; Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak, sebab “pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. Tidak Dapat Diterima 6. 72/PUU- XV/2017 Hak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden ada pada partai politik dibatasi oleh PT 20% Adanya Threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/ cawapres karena threshold Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo Tidak Dapat Diterima 16 menjadikan capres/cawapres terbatas; Mempertanyakan basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan presidential threshold 20% tersebut, padahal konstitusi telah mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebelum pemilihan umum dilaksanakan 7. 49/PUU- XVI/2018 Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres, alternatif yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui system pilpres putaran kedua. Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah lengkap diatur dalam UUD 1945 karena seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy) Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching. Penghitungan Presidential Threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh Tidak ada alasan mendasar Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Hakikat pemerintahan presidensial Ditolak 17 parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Threshold menghilangkan esensi Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal. Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan konstitusi, Quod non- tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan ”Pemilu anggota DPR sebelumnya” sehingga frasa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Penghitungan Presidential Threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 8. 50/PUU- XVI/2018 Membatasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2 (dua), mendiskriminasi partai politik baru. PT bukan open legal policy. Hasil Pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga Pemilu 2024 dan seterusnya. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo Tidak Dapat Diterima 9. 54/PUU- XVI/2018 Bertentangan dengan Nilai- Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) Bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik maka dalil PT menghilangkan esensi pilpres Pasal Ditolak 18 dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019. Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy 222 UU Pemilu sudah sangat jelas Penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan tidak beralasan jika dikatakan sebagai pembohong dan manipulasi suara rakyat, contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. Pemohon tidak menjelaskan pernyataannya bahwa Pasal 222 itu dikatakan bertentangan dengan Pancasila. 10. 58/PUU- XVI/2018 Partai politik hasil Pemilu tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternative calon pemimpin Presidential threshold mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Tidak memiliki legal standing (pada pokoknya permohonan mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus membayar pajak) dan belum memiliki hak pilih. Tidak Dapat Diterima 19 Wakil Presiden karena berpotensi besar hadirnya calon tunggal MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa ”syarat- syarat” (6 ayat (2) dan “tata cara (6A ayat (5). “Syarat menjadi calon Presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas dari si calon Presiden. “Syarat pencalonan Presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon Presiden, missal harus diusulkan partai politik peserta Pemilu Presidential Threshold menghambat kesempatan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan Merujuk pada hasil Pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat PT bukan open legal policy 11. 61/PUU- XVI/2018 Tidak jelas permohonanya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki legal standing Tidak Memiliki legal standing Tidak Dapat Diterima 12. 92/PUU- XVI/2018 Presidential threshold mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengakses menjadi Presiden dari calon mandiri (perseorangan) kenapa harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik Permohonan pemohon kabur (logika yang diajukan pemohon adalah pengujian formil bukan pengujian materil bisa dilihat dari petitum pemohon) Tidak Dapat Diterima 13. 35/PUU- XVIII/2020 Ditarik Kembali 20 14. 74/PUU- XVIII/2020 Pasal 222 UU Pemilu menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi, seperti candidacy buying. Presidential Threshold berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon menjadi terbatas untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau mendapatkan sebanyak- banyak pilihan alternative pasangan calon Presiden. Pasal 222 UU Pemilu seolah- olah menjadikan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik. Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan yang sama. Presidential Threshold dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan Presiden Tidak memiliki legal standing: Oleh karena menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung secara bersama- sama mengajukan permohonan Tidak Dapat Diterima 15. 44/PUU- XIX/2021 Permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan (alasan permohonan yang tidak jelas begitupun dengan petitum yang tidak jelas dan tidak lazim) misal saja petitum angka dua "Menyatakan setiap rakyat warga negara Tidak Dapat Diterima 21 Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warga negara 16. 66/PUU- XIX/2021 Pemohon tidak memiliki legal standing (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) namun Mahkamah menilai itu tidak dikatakan mewakili Partai Gerindra karena tidak melampirkan surat izin dari partai ditambah pemohon tidak pula menjelaskan pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya Tidak Dapat Diterima . 17. 68/PUU- XIX/2021 Tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) Pemohon adalah anggota DPD Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah karena pemberlakuan pasal a quo tidak mengurangi kesempatan putra- putri daerah. Tidak Dapat Diterima 22 18. 70/PUU- XIX/2021 Tidak memiliki legal standing (Gatot Nurmantyo) sebagai pemilih. Tidak Dapat Diterima 19. 5/PUU- XX/2022 Tidak memiliki legal standing Tidak Dapat Diterima 20. 6/PUU- XX/2022 PT tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak. Di Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Afghanistan, Zambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili, dan Uruguay tidak menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden; Negara yang menggunakan sistem Presidensial tidak menggunakan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta yakni partai politik peserta pemilu. Hak pemilih baru dipaksa untuk memilih calon presiden dan wakil Presiden Menghilangkan hak konstitusional partai baru Tidak memiliki legal standing para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra- putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Tidak Dapat Diterima 21. 7/PUU- XX/2022 Ketentuan PT bukan open legal policy Open Legal Policy bisa menimbulkan deadlock yang merugikan masyarakat, deadlock bisa dimaknai hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Kehilangan hak Konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak- Tidak memiliki legal standing Mahkamah menilai tidak dapat meyakini Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional terlebih sama sekali tidak menyampaikan alat bukti lain terkait dengan dukungan Tidak Dapat Diterima 23 banyak Calon Presiden dan Wakil Presiden PT merenggut hak fundamental (memilih dan dipilih) PT adalah penyimpangan demokrasi. Bahwa PT ditolak oleh elemen bangsa atau dicalonkan sebagai Presiden dan wakil Presiden dari Partai Politik atau gabungan partai politik 22. 8/PUU- XX/2022 Hak Konstitusional yang dialami perorangan untuk memilih Tidak memiliki legal standing. Dari 27 orang Pemohon, hanya 8 Pemohon yang telah memenuhi syarat formil surat kuasa dimaksud. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, 19 orang Pemohon yang belum melengkapi surat kuasa dengan legalisasi dari KBRI setempat adalah cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon perorangan Tidak Dapat Diterima 23. 11/PUU- XX/2022 Pemohon tidak memiliki legal standing Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 74/PUU- VIII/2020 bahwa yang memiliki kedudukan hukum dalam pasal a quo adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya. Oleh karena Pemohon (Partai Umat) adalah partai politik baru yang tidak mengikuti pemilu sebelumnya maka Mahkamah Tidak Dapat Diterima 24 menilai tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo. (Pokok Permohonan Tidak Dipertimbangkan) 24. 13/PUU- XX/2022 PT Tidak relevan karena pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara serentak Secara faktual, pemilih yang menggunakan hak pilihnya beberapa telah meninggal (virus corona) Pemohon tidak memiliki legal standing sebagaimana kualifikasi legal standing yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 lalu ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tidak Dapat Diterima 25. 16/PUU- XX/2022 PT bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Secara sistematis-gramatikal syarat ada di Pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum; diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum; Menghilangkan hak konstitusional partai peserta pemilu PT tidak relevan dipergunakan lagi karena pemilih meninggal dunia. Ditarik Kembali 26. 20/PUU- XX/2022 Pemberlakuan PT tidak berkorelasi pada penguatan sistem Presidensial. Mahkamah sebagai the protector of citizen's constitutional rights seyogyanya mampu menangkap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, yang berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan “keinginan kuat akan hadirnya sebanyak- banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) Tidak memiliki legal standing Tidak Dapat Diterima 25 dalam Pemilihan Presiden 2024” Dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum tidak terdapat pembahasan tentang Presidential threshold. PT berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran dua 27. 21/PUU- XX/2022 PT Menghilangkan hak konstitusional sebagai pemilih PT menjadikan Partai Politik sebagai pemilik daulat rakyat, padahal kedaulatan ada di tangan rakyat PT dengan menggunakan suara partai politik di kamar legislatif sangat irasional dan tidak berdasarkan hukum PT menimbulkan efek negatif terhadap partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar Tidak memiliki legal standing Tidak Dapat Diterima 28. 42/PUU- XX/2022 Tidak memiliki legal standing dan Permohonan para pemohon kabur (sebagai peserorangan warga negara yang membayar pajak yang memilik hak mimilih dan dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Tidak Dapat Diterima 29. 52/PUU- XX/2022 Presidential Threshold seharusnya tidak ada karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan close lagal policy. PT menjadikan Pemilu dikontrol oleh Oligarki penguasa modal. PT mengubah konsep kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pemohon I tidak memiliki legal standing. Pemohon II memiliki legal standing. Pemohon mendalilkan ekses negatif (oligarki dan polarisasi di masyarakat, hal ini tidak beralasan menurut hukum kerena tidak terdapat jaminan bahwa Ditolak 26 PT hanya mengakomodir kepentingan elit politik dan menjadi alat bagi partai politik besar untuk menghilangkan persaingan. PT lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi Pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat dan melanggar asas electoral justice. ketika dihapuskan ekses yang dimaksud tidak terjadi. 30. 73/PUU- XX/2022 PT adalah open legal policy. PT adalah upaya untuk penguatan system presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat. Angka PT adalah open legal policy yang seharusnya diberikan batasa oleh MK sebagai petunjuk bagi pembentuk undang-undang dalam melaksanakan open legal policy. Angka PT tertalu tinggi membuat sulitnya muncul calon presiden dan wakil presiden alternatif yang memicu terjadinya polarisasi. Angka PT semestinya ditentukan secara proporsional dan implementatif. Menegaskan bahwa PT adalah open legal policy yakni kewenangan pembentuk UU. Catatan Mahkamah menyatakan para pemohon memiliki legal standing. Ditolak 31. 16/PUU- XXI/2023 Pengeculian Pasal 222 UU Pemilu bagi partai politik baru untuk bisa mengusulkan capres cawapres. Tidak mempermasalahkan angka ambang batas tetapi pengusulan calon Presiden dan wakil Presiden. Partai politik baru belum teruji akseptabilitas dan kualitas partai politik Tidak memiliki legal standing karena tidak mengikuti pemilu sebelumnya Partai politik baru bisa menggabungkan diri ddengan partai politik atau gabungan partai politik Tidak Dapat Diterima 32. 80/PUU- XXI/2023 PT bukan merupakan open legal policy bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5). Presidential Threshold Menghilangkan Hak Pemohon 1, 2, dan 3 tidak memiliki legal standing. Pemohon 1 (Partai Buruh) tidak memiliki legal standing karena Tidak Dapat Diterima 27 Konstitusional Pemohon untuk Mengusulkan Calon Presiden, Mendiskriminasi Partai Politik Kecil, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Presidential Threshold Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 Presidential Threshold Melanggar Prinsip Electoral Justice dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Presidential Threshold Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Presidential Threshold Menghilangkan Partisipasi Publik, Mengakomodir Kepentingan Elit Politik, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Presidential Threshold Menciptakan Polarisasi Masyarakat dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Presidential Threshold Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Pandangan Akademisi, Praktisi, dan Masyarakat yang Menolak Presidential Threshold pasal a quo mengharuskan parpol yang mengikuti pemilu sebelumnya Pemohon 2 dan 3 tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik 33. 129/PUU- XXI/2023 Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum kerena berpotensi memunculkan koalisi super dominan yang dapat mengunci Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon - 28 (Head to head) dan satu pasangan calon (tunggal). Menyebabkan dua kondisi yang tidak ideal bagi pemilih yang potensial terjadi, yaitu (i) Koalisi super dominan dan koalisi minoritas, (ii) Muncul peserta calon presiden dan wakil presiden hanya 1 atau 2 pasangan. 34. 62/PUU- XXII/2024 Pasal a quo telah melampaui batasan open legal policy dan menggerus moralitas demokrasi. 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: Pertama, pemberlakuan Presidential Threshold telah melewati batasan open legal policy, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan intolerable sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. Kedua, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kepemiluan terbaru yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh MK. Catatan: Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 6 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai Putusan MK di atas. 29 B. PASAL 222 UU PEMILU BERTERNTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945 KARENA MELANGGAR BATASAN OPEN LEGAL POLICY (MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE) 1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Terhadap ketentuan konstitusional tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya di berbagai putusan terkait dengan presidential threshold telah berpendirian bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang. 2. Sebelum berlakunya UU 7/2017 (UU Pemilu), MK juga telah pernah mempertimbangkan ketentuan presidential threshold dalam Putusan 51- 52-59/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan openedn legal policy. Lebih lanjut, mengenai keberlakuan presidential threshold tersebut, MK berpendapat: “[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” Meskipun MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, MK tetap memberikan pesan konstitusional bahwa legal policy tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 30 3. Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK masih tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan presidential threshold merupakan open legal policy. Putusan tersebut diambil dalam kondisi factual bahwa UU tersebut belum menjangkau aspek pelaksanaan pemilihan umum dalam kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu). Pemilu pertama yang dilaksanakan dengan kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah Pemilu 2019 dan selanjutnya Pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya dua pemilu tersebut, perlu kiranya MK mempertimbangkan adanya fakta-fakta politik dan fakta-fakta hukum baru berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut. 4. Bahwa sekalipun MK dalam berbagai putusannya menyatakan ketentuan presidential threshold merupakan open legal policy, MK sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan tersebut. • Melanggar Batasan Moralitas 5. Bahwa pelanggaran moralitas yang dimaksud Pemohon bukanlah pelanggaran moral sosial apalagi kesusilaan. Pelanggaran moralitas yang dilahirkan dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas substansi berupa moralitas demokrasi dan moralitas normative berupa kepastian hukum. 6. Bahwa keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batasan open legal policy terkait moralitas, terbukti menggerus moralitas demokrasi dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 31 7. Bahwa kendala yang dihadapi oleh partai-partai kecil, seperti ambang batas presiden, membuat partai kesulitan untuk mewujudkan aspirasi tersebut secara langsung dalam pemilihan presiden. Contohnya, PSI dengan deklarasi Giring Ganesha pada pilpres 2019, Partai Berkarya dengan deklarasi Tommy Soeharto, PKPI dengan deklarasi Gatot Nurmantyo, dan PBB dengan niatnya untuk mencalonkan Yusril Ihza Mahendra pada pilpres 2019 harus kandas karena kompromi pada koalisi. Meskipun partai- partai ini memiliki kader-kader yang berkualitas dan aspirasi yang ingin diwujudkan, namun keterbatasan sistem politik membuat mereka harus berkompromi, misalnya dengan berkoalisi, sehingga tujuan awal mereka tidak dapat tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang moralitas demokrasi, dimana kendala struktural seperti ambang batas dapat menghambat representasi aspirasi rakyat yang lebih luas. 8. Meskipun diharapkan bahwa angka 20 persen sebagai ambang batas pencalonan presiden akan menyederhanakan jumlah calon, memperkuat presidensialisme, dan sistem kepartaian, kenyataannya angka ini justru menciptakan masalah baru yang menggerogoti fungsi partai politik, terutama dalam kaderisasi calon presiden. Beberapa calon presiden yang telah mengikuti mekanisme pemilihan internal partai secara demokratis justru tidak mendapat tiket untuk kontestasi Pilpres, seperti Dahlan Iskan yang memenangkan Konvensi Partai Demokrat namun tidak dapat maju dalam Pilpres 2014 (https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1536131/Dahlan.Iskan.Pe menang.Konvensi.Demokrat). Partai Demokrat tidak mengusung calon presiden atau wakil presiden sama sekali pada Pemilu 2014 (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140520_demok rat_sikap_netral). Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang diklaim siap dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Partai Demokrat pada 2019 dan 2024, ternyata tidak pernah mendapatkan tiket untuk kontestasi dalam Pilpres baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. 9. Bahwa moralitas demokrasi menghendaki terbukanya peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui “pesta demokrasi” pemilihan umum. Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah 32 menyebabkan eksklusifitas pencalonan dengan dalih sebagai “modal awal dukungan”, “konsolidasi pemerintahan”, dan “penguatan presidensialisme”. Pandangan seperti ini telah “mengalienasi” Pemilih dari “pesta demokrasi” rakyat ditempatkan sebagai penonton dari pilihan yang sebelumnya “telah dikonsolidasikan” di belakang meja dan berlindung dibalik konsep kebijakan hukum terbuka. 10. Bahwa dalam kerangka moralitas demokasi, Article 21 Universal Declaration of Human Rights menyatakan: 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 11. Bahwa perkembangan lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik, PBB pada tahun 1966 menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 dari 160 negara anggota PBB menjadi negara anggota. 12. Bahwa Article 25 tentang Civil and Political Rights mengatur sebagai berikut: Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country. 13. Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang berhubungan dengan Deklarasi Universal, misalnya, International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi terhadap instrumen internasional 33 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. 14. Bahwa menurut Karel Vasak (1979), Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (liberte), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (egalite), dan generasi ketiga, hak-hak solidaritas (fraternite). 15. Bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak sipil dan politik dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar. 16. Bahwa merujuk pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. 17. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi a quo kembali menegaskan tentang pembatasan hak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Oleh karena itu, pembatasan hak warga negara dan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden juga harus berdasarkan alasan-alasan tersebut. 18. Bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung [Andre Ata Ujan, 2001]. Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 [Khairul Fahmi, 2017]. 34 19. Bahwa dengan keberadaan Presidential Treshold membuat rapuhnya moralitas demokrasi. Sebagai contoh Partai Buruh tidak dapat mencalonkan sendiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berasal dari partainya dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya Presidensial Treshold menjadikan Partai Buruh juga tidak dapat mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, karena hanya ada dua partai yang menolak undang-undang a quo, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meskipun kedua partai tersebut berkoalisi, mereka masih tidak dapat mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena masih tidak dapat melewati ambang batas pencalonan. 20. Bahwa dengan adanya Presidentian Treshold pada akhirnya Partai Buruh turut mengusung Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak sejalan dengan sikap Partai Buruh yang melakukan terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi salah satu kerugian konstitusional yang nyata dan secara langsung membuat rusaknya moralitas demokrasi. 21. Bahwa Pasal a quo telah melanggar moralitas demokrasi. Misalnya, ketika seorang pemilih memberikan suaranya berdasarkan preferensi terhadap partai politik tertentu, namun karena tidak mencapai ambang batas minimum, partai politik tersebut akhirnya berkoalisi dengan partai yang memiliki pandangan atau ideologi yang berbeda. Dalam penalaran yang wajar, pasal tersebut memaksa pemilih untuk menerima pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan adanya ambang batas tersebut, terbentuklah koalisi yang didasarkan pada pragmatisme, sehingga membuat pilihan pemilih menjadi tidak jelas dan kabur akibat ambang batas 20%. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Berdasarkan pengalaman dan fakta politik, hanya ada satu partai (PDIP) pada pemilu 2019 yang mampu lolos dari ambang batas presiden sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa norma tersebut menyebabkan partai politik terjebak dalam situasi yang berdampak negatif pada ketatanegaraan yang sehat. 35 • Melanggar Batasan Rasionalitas 22. Bahwa merujuk pada keterangan pemerintah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, dijelaskan bahwa ketentuan presidential threshold ini didasari oleh urgensi penyaringan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat. Angka 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional merupakan kesepakatan politik dari berbagai fraksi di parlemen, tujuannya adalah agar tercapainya fungsi pemerintahan yang efektif. Sistem presidensial yang efektif mewajibkan presiden memiliki basis suara di parlemen untuk mengurangi risiko terjadinya pemerintahan yang terbelah akibat persinggungan antara presiden dan parlemen yang sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat. 23. Bahwa berbagai negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan tidak mengenal adanya presidential threshold. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa ambang batas pencalonan presiden, sistem pemerintahan di negara-negara tersebut tetap stabil, sebagai berikut: Negara Kondisi Demokrasi Indeks Demokrasi (2022) Peringkat (dari 167 negara) Dasar Hukum Uruguay Demokrasi penuh 8.85 13 Konstitusi Uruguay, Pasal 151 Chile Demokrasi penuh 8.22 19 Konstitusi Chile, Pasal 26 Costa Rica Demokrasi penuh 08.07 23 Konstitusi Costa Rica, Pasal 138 Amerika Serikat Demokrasi penuh 7.85 30 Konstitusi AS, Pasal II Panama Demokrasi cacat 07.05 46 Konstitusi Panama, Pasal 177 Colombia Demokrasi cacat 07.04 47 Konstitusi Colombia, Pasal 190 Brasil Demokrasi cacat 6.86 47 Konstitusi Brasil 1988, Pasal 77 36 Republik Dominika Demokrasi cacat 6.72 51 Konstitusi Dominika, Pasal 124 Filipina Demokrasi cacat 6.51 55 Konstitusi Filipina 1987, Pasal VII, Bagian 4 Argentina Demokrasi cacat 6.45 51 Konstitusi Argentina, Pasal 94 Meksiko Demokrasi cacat 5.79 86 Konstitusi Meksiko, Pasal 81 Sumber:https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index eiu?tab=table&time=2006..latest 24. Bahwa berdasarkan penelitian Abdul Ghaffar dalam Jurnal Konstitusi offar dari Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan presiden yang terbuka dan tanpa ambang batas di berbagai negara tersebut tidak mengakibatkan ketidakstabilan politik. Justru, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang inklusif dapat tetap menjamin stabilitas pemerintahan.(Abdul Ghaffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan. Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.1, (2018)) 25. Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen. (Direktur Asia Democracy Network (ADN) https://jaring.id/indonesia-is-the-only-country-applying-20-percent-of- presidential-threshold/). 26. Bahwa ambang batas 20 persen terlalu tinggi sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi partai baru untuk berkompetisi. Dengan struktur politik di Indonesia, partai baru sulit mendapatkan dukungan yang cukup untuk mencapai ambang batas tersebut. Akibatnya, pemilihan presiden hanya berkutat pada kandidat yang sama dari partai besar, menghalangi munculnya kandidat alternatif yang dapat menawarkan perubahan dan inovasi bagi negara. 27. Bahwa ambang batas yang tinggi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan oleh partai-partai besar di parlemen. Sistem ini memungkinkan partai mayoritas untuk membentuk koalisi yang kuat, yang pada akhirnya melemahkan peran partai oposisi. 37 Hal ini berpotensi membunuh demokrasi, karena demokrasi yang sehat memerlukan keberadaan oposisi yang kuat dan seimbang. 28. Bahwa di banyak negara dengan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, dan Kolombia, presidential threshold tidak diterapkan. Mereka menerapkan sistem terbuka yang memungkinkan banyak calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Meski tanpa ambang batas, negara-negara ini tetap memiliki pemerintahan yang stabil. Pengalaman ini menunjukkan bahwa presidential threshold bukanlah syarat mutlak untuk stabilitas politik. 29. Bahwa negara-negara di Asia seperti Filipina dan Nepal, yang juga menerapkan presidential threshold, hanya menerapkannya pada pemilihan lokal, bukan pada pemilihan presiden. Di kedua negara ini, ambang batas tidak diberlakukan pada pemilihan presiden sehingga memungkinkan lebih banyak calon untuk berpartisipasi dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih. 30. Bahwa penghapusan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang lebih genuine dan memiliki kapasitas. Kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan memaksa partai politik untuk memunculkan calon terbaik, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang- undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. 31. Bahwa berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001- 2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan 38 presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. 32. Bahwa pemberlakuan presidential threshold sebesar 20 persen dalam pemilihan presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Penghapusan ketentuan presidential threshold akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik, memperkuat sistem politik, dan menciptakan kontestasi yang lebih sehat. Berdasarkan analisis hukum dan sejarah perumusan UUD 1945, ketentuan presidential threshold tidak memenuhi syarat sebagai open legal policy dan tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan presidential threshold sebaiknya dihapuskan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. 33. Bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas publik, yakni 60,7 persen, menginginkan lebih dari dua pasangan calon presiden dalam pemilihan presiden. Hanya 33,5 persen responden yang mendukung dua pasangan calon saja. Keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif. Dukungan minoritas di parlemen tidak selalu melemahkan presiden, seperti yang terlihat dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton, yang mampu bertahan hingga akhir masa jabatannya meskipun dukungan di parlemen rendah. Oleh karena itu, penghapusan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen akan mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan memperkuat sistem politik dengan memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon untuk bersaing secara fair dalam pemilihan presiden. 34. Bahwa penerapan presidential threshold telah terbukti tidak efektif dalam menciptakan pemerintahan yang stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 di mana koalisi pemenang (55,5%) tidak jauh berbeda dengan koalisi oposisi (44,5%), menunjukkan polarisasi politik yang tajam meskipun ada penerapan threshold. 39 35. Bahwa presidential threshold justru mendorong pembentukan koalisi pragmatis yang tidak berbasis ideologi, seperti terlihat dari fenomena "koalisi gemuk" pada pemilu 2019 di mana 9 dari 16 partai politik berkoalisi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan presiden, bukan atas dasar kesamaan visi dan misi. 36. Bahwa presidential threshold tidak menjamin terciptanya coattail effect yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 di mana beberapa partai pendukung calon presiden terpilih justru mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya. 37. Bahwa coattail effect yang diharapkan dari penerapan presidential threshold tidak terjadi secara optimal pada pemilu 2024, terbukti dari: a. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden dengan 58,6% suara, namun partai pendukung utamanya (Gerindra) hanya memperoleh 17,0% suara DPR. b. Anies-Muhaimin meraih 24,9% suara dalam pilpres, sementara partai pendukung utamanya (PKS dan PKB) hanya memperoleh total 15,0% suara DPR (PKS 8,2% dan PKB 6,8%). c. Ganjar-Mahfud memperoleh 16,5% suara pilpres, sedangkan PDIP sebagai partai pengusung utama hanya meraih 16,7% suara DPR, menunjukkan minimnya pengaruh pencalonan presiden terhadap perolehan suara partai. d. Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pemenang pilpres justru mengalami penurunan perolehan suara dari 12,3% pada 2019 menjadi 9,3% pada 2024, menunjukkan bahwa dukungan terhadap calon presiden terpilih tidak serta merta meningkatkan elektabilitas partai pendukung. e. PAN yang juga mendukung Prabowo-Gibran hanya memperoleh 5,4% suara DPR, mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya meskipun berada di kubu pemenang pilpres. b. Data-data ini menunjukkan bahwa penerapan presidential threshold tidak berhasil menciptakan coattail effect yang signifikan, di mana popularitas calon presiden seharusnya memberikan dampak positif terhadap perolehan suara partai pendukungnya di pemilihan legislatif. 40 38. Bahwa penghapusan presidential threshold berpotensi meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil yang tidak menerapkan threshold dalam pencalonan presiden namun memiliki indeks demokrasi yang lebih tinggi dari Indonesia (misalnya, AS dengan skor 7,85 dibandingkan Indonesia 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022). 39. Bahwa sistem tanpa presidential threshold terbukti dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil di negara-negara demokrasi presidensial lainnya, seperti Chile (indeks demokrasi 8,22) dan Costa Rica (indeks demokrasi 8,07), yang keduanya dikategorikan sebagai "demokrasi penuh" dalam Indeks Demokrasi 2022. 40. Bahwa penghapusan presidential threshold dapat mendorong partai-partai untuk lebih fokus pada pengembangan ideologi dan program, bukan sekadar memenuhi syarat administratif, sebagaimana terlihat dari dinamika politik di negara-negara tanpa threshold seperti Uruguay (indeks demokrasi 8,85) yang memiliki partai-partai dengan ideologi yang jelas dan konsisten. 41. Bahwa penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa menyebutkan adanya batasan persentase tertentu. 42. Bahwa penerapan presidential threshold telah mengakibatkan pembengkakan biaya politik, sebagaimana terlihat dari meningkatnya jumlah dana kampanye yang dilaporkan oleh partai-partai politik pada pemilu 2019 dibandingkan pemilu sebelumnya, yang sebagian besar digunakan untuk membangun koalisi guna memenuhi syarat threshold. 43. Bahwa presidential threshold telah menciptakan ketidaksetaraan antar partai politik, di mana partai-partai baru atau kecil praktis tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden, bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945. 44. Bahwa penerapan presidential threshold tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, terbukti dari stagnannya peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi global, di mana Indonesia 41 tetap berada dalam kategori "demokrasi cacat" meskipun telah menerapkan threshold sejak pemilu 2009. 45. Bahwa presidential threshold telah menghambat munculnya alternatif kepemimpinan baru, sebagaimana terlihat dari kecenderungan berulangnya nama-nama calon presiden yang sama pada beberapa pemilu terakhir, yang dapat mengurangi dinamika politik dan pembaharuan kepemimpinan nasional. 46. Bahwa penghapusan presidential threshold berpotensi meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka partisipasi pemilih di negara-negara tanpa threshold seperti Uruguay (90%) dan Chile (85%) pada pemilu presiden terakhir mereka. 47. Bahwa presidential threshold telah mengakibatkan terjadinya "pemborosan suara" (wasted votes), di mana suara untuk partai-partai yang tidak memenuhi threshold tidak terwakili dalam pencalonan presiden, yang secara rasional bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Lebih lanjut, meskipun kami memahami bahwa suara terbuang hingga taraf tertentu adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi, namun sangat tidak demokratis dan bertentangan dengan esensi kedaulatan rakyat ketika pemilih dipaksa untuk memilih kandidat yang tidak sesuai dengan preferensi mereka hanya karena partai pilihan mereka tidak memenuhi threshold. 48. Bahwa presidential threshold telah menciptakan ketergantungan berlebihan partai-partai kecil terhadap partai besar, yang dapat mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) di parlemen, sebagaimana terlihat dari pola voting di DPR yang cenderung mengikuti garis koalisi daripada berdasarkan isu. 49. Menurut Saldi Isra, jika Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mengembalikan makna Pemilu serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ambang batas tersebut jadi tidak relevan. Artinya, semua partai politik yang lolos dalam pemilu bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Jika setiap partai mengajukan calon sendiri-sendiri, jumlah pasangan calon bisa sangat banyak. Untuk menjaga jumlah calon tetap wajar, syarat bagi partai 42 politik peserta Pemilu tidak seharusnya lebih mudah dari ketentuan yang ada sekarang. Dengan jumlah partai pada Pemilu 2014, maksimal akan ada 12 pasangan calon di putaran pertama, yang dianggap sudah cukup untuk memberi pilihan kepada pemilih [Saldi Isra, 2014]. 50. Bahwa penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus mempertimbangkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017. Kedua putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk memahami Pasal 6A UUD 1945, yang berarti ketentuan mengenai presidential threshold bersifat open legal policy. 51. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan pentingnya rekrutmen politik dalam pengisian jabatan Publik. Jabatan publik tertinggi adalah presiden sehingga, keberadaan Pasal 222 dalam undang-undang pemilu, yang mengatur presidential threshold, telah menjadi hambatan dalam fungsi rekrutmen politik. Ketika partai politik gagal memenuhi ambang batas suara yang ditetapkan, seperti dalam kasus partai kecil atau baru, mereka kesulitan untuk merekrut atau mencalonkan kandidat presiden mereka, mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil dan merugikan aspirasi demokratis serta prinsip kesetaraan dalam proses politik. • Melanggar Batasan Ketidakadilan yang Intorelable 52. Bahwa ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan yang intolerable karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang telah memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang sudah ditentukan undang-undang. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Memilih adalah cara yang penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, di mana dapat mengekspresikan preferensi politik dan berkontribusi pada pemilihan pemimpin dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, seluruh individu harus memiliki kesempatan untuk memilih preferensi pemimpin masing-masing. 53. Bahwa Mahkamah seharusnya melindungi hak konstitusional (constitutional rights) para pemilih untuk mendapatkan pilihan calon 43 Presiden dan calon wakil Presiden secara beragam. Alasan dasar bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah secara eksplisit atau tegas mengatur partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Telah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, apabila teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expressis verbis) maka tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Ketika teks konstitusi menyatakan “partai politik peserta pemilihan umum”. Dengan adanya Presidential Threshold yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan tentunya menjadi sebuah ketidakadilan yang intolerable. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga ketika pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya. B. PASAL 222 UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945 KARENA MELANGGAR ASAS PEMILU PERIODIK DAN MENYEBABKAN DISTORSI REPRESENTASI 54. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Frasa tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain asas luber dan jurdil, pemilu juga dilaksanakan dengan asas periodik. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum seharusnya terikat dalam batasan asas periodik, termasuk suara pemilih 55. Bahwa prinsip "one man one vote one value" tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "one value" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip 44 asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional. 56. Bahwa Para Pemohon berpandangan, presidential threshold yang mendasarkan syarat keterpenuhannya pada suara pemilu sebelumnya telah melanggar asas periodik dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebab, Pemohon memahami suara hanya digunakan untuk satu kali pemilu. Sehingga presidential threshold dengan minimal kursi dan suara sah pemilu DPR tidaklah logis karena pemilu serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPD) jika didasarkan pada penghitungan hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya. Tentunya Mahkamah harus merenungkan dan mempertimbangkan secara mendalam bahwa perhitungan suara yang didasarkan pada pemilu sebelumnya tidak memberikan jaminan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden. 57. Bahwa Para Pemohon berpandangan terhadap suara partai dalam pemilu digunakan berkali-kali untuk; menentukan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), konversi suara menjadi kursi, dan menghitung ambang batas presiden (presidential threshold). Dengan mempertimbangkan prinsip nilai suara (value) yang mengikuti prinsip periodik (lima tahun sekali), maka suara tidak bisa digunakan lagi setelah periode pemilu berakhir. 58. Bahwa Para Pemohon memaknai, esensi dari pemilu lima tahun sekali tidaklah dimaknai dari sudut pandang kontinuitas waktu lima tahunan semata, tetapi lebih substansial yaitu adalah jaminan konstitusionalitas bagi pemilih untuk memperbarui mandat penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif. 59. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu diselenggarakan, bukan dari hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi baik tuntutan politik terbaru ataupun kondisi politik mutakhir. 60. Bahwa berdasarkan pelaksaan pemilu 2019 dan 2024 yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu), memang telah 45 terjadi pergeseran dukungan yang mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Perbandingan Hasil Pemilihan Umum 61. Fakta perbandingan tersebut menunjukkan telah nyata terjadi distorsi representasi suara Pemilih, PDI-P sebagai satu-satu partai politik yang memenuhi ambang batas sebagai pengusung tunggal, ternyata pada Pemilu 2024 mendapatkan suara yang tidak lagi memenuhi ambang batas. Sekalipun secara faktual, PDI-P berkoalisi dengan partai lainnya, namun menurut batas penalaran yang wajar, memang telah terjadi distorsi representasi (pergeseran suara) pemilih. Sehingga argumentasi yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden setidaknya memiliki modal dukungan awal ternyata juga tidak terwujud. Oleh karena itu menurut Pemohon, ketentuan presidential treshold yang menghasilkan distorsi representasi tersebut tidak menghormati hak pilih Pemohon sebagai Pemilih, karena suara Pemilih yang diberikan pada periode pemilihan umum sebelumnya telah dibajak sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan. Padahal Pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan umum sebelumnya, karena secara esensial, pemilu 46 merupakan mekanisme pembaharuan mandat rakyat yang terikat pada periode pemilu (asas periodik). 62. Bahwa PDI Perjuangan mengalami penurunan dari 19,33% pada 2019 menjadi 16,72% pada 2024. Partai Gerindra hanya mengalami kenaikan tipis dari 12,57% menjadi 13,22%. Sementara itu, Partai Demokrat juga mengalami penurunan dari 7,77% menjadi 7,43%. 63. Bahwa penghapusan presidential threshold (PT) merupakan langkah penting dalam meningkatkan representasi politik yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. Presidential threshold saat ini mengharuskan partai atau koalisi partai memiliki setidaknya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan penurunan suara beberapa partai besar seperti PDI-P, yang turun dari 19,33% pada 2019 menjadi 16,72% pada 2024, kebijakan PT yang tinggi semakin membatasi jumlah calon presiden yang dapat diusung. Ini mengurangi diversitas pilihan bagi pemilih dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan keragaman dan kebebasan memilih. 64. Bahwa penurunan suara partai besar seperti PDI-P dan Gerindra juga menunjukkan keinginan publik untuk perubahan dan keterlibatan politik yang lebih luas. Dengan menghapus PT, lebih banyak calon presiden dari berbagai latar belakang dan platform politik dapat muncul, mendorong keterlibatan publik yang lebih tinggi dan partisipasi politik yang lebih aktif. Partai-partai baru dan kecil, yang mengalami peningkatan suara namun masih di bawah ambang batas, seperti PSI yang naik dari 1,85% (2019) menjadi 2,806% (2024), akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di tingkat nasional. 65. Bahwa pergeseran suara ini mencerminkan dinamika preferensi pemilih yang semakin beragam. Fenomena ini, ditambah dengan dihapuskannya parliamentary threshold, menjadi dasar kuat untuk mempertanyakan relevansi presidential threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. C. KETENTUAN A QUO YANG MELANGGAR BATASAN OPEN LEGAL POLICY DAN ASAS PEMILU PERIODIK MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK-HAK WARGA NEGARA SEBAGAI PEMILIH 47 UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI SECARA KOLEKTIF DAN HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM 66. Bahwa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Abraham Lincoln kemudian mengartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam kalimat berikut ini: “…and that government of the people, by the people, for the people,…” (The Gettysburg Address, 19 November 1863). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam demokrasi rakyat merupakan pelaku utama. Dengan demikian seharusnya segala aktivitas negara, pada negara demokrasi harus didasarkan kepada rakyat. Rakyat seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam demokrasi, menempatkan rakyat sebagai objek dalam negara demokrasi adalah hal yang bertentangan dengan moral demokrasi. 67. Bahwa penempatan rakyat sebagai subjek demokrasi diatur dalam Konstitusi Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Juga Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak turut serta pada pemerintahan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: (1) setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia rakyat merupakan subjek utama pelaku demokrasi. 68. Bahwa pada kenyataannya adanya ketentuan Presidential Threshold justru cenderung menjadikan rakyat sebagai objek bukan subjek dalam demokrasi. Bukti bahwa rakyat cenderung dijadikan sebagai objek adalah 48 permohonanan Presidential Threshold sudah diajukan 33 kali. Terhadap fakta tersebut, sekalipun Mahkamah menyatakan bahwa Presidential Threshold adalah open legal policy, seharusnya pembentuk undang- undang sudah menangkap aspirasi konstitusional warga negara untuk mempertimbangkan ulang terkait open legal policy Presidential Threshold ini. Namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pembentuk undang- undang untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mempertimbangkan aspirasi konstitusional warga negara tersebut. Sikap pembentuk undang- undang ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat masyarakat sebagai subjek dalam pelaksaan demokrasi sehingga aspirasi-aspirasinya tidak dipertimbangkan. Dengan demikian seharusnya Mahkamah dapat melangkah lebih jauh untuk menjaga moralitas demokrasi tersebut. 69. Bahwa selain banyaknya pengujian terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, aspirasi-aspirasi tersebut juga datang dari berbagai kalangan, utamanya para pakar hukum dan tokoh masyarakat. Hal ini semakin menunjukan jika ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah bertentangan dengan moralitas demokrasi. Pendapat- pendapat tersebut diantaranya dapat diamati sebagai berikut: Tabel 3 Pernyataan Pimpinan/Anggota Lembaga Negara, Pakar Dan Tokoh Masyarakat No. Nama Pernyataan Sumber 1. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 “Kalau threshold partai oke lah, ini penting untuk konsolidasi politik. Tapi kalau presidential threshold tepat lah untuk kita evaluasi. Apa benar ini berguna untuk kemajuan bangsa dan demokrasi? Mungkin lebih baik ditiadakan saja dari pengalaman rumitnya koalisi-koalisi ini," Menurut Jimly, jika ambang batas ditiadakan maka semua partai jadi memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan capres-cawapresnya, tanpa harus memusingkan koalisi dengan partai lain. https://nasion al.tempo.co/r ead/1758992 /mantan- hakim-mk- sarankan- presidential- threshold-20- persen- ditiadakan 2. Hamdan Zoelva Ketua Mahkamah Konstitusi "Tidak logis ada sistem threshold (ambang batas) untuk presiden. Sama dengan Pak Refly Harun, itu menghilangkan hak partai politik. Kemudian yang kedua, menjadi tidak https://www. merdeka.co m/peristiwa/h amdan- zoelva-nilai- 49 Periode 2013 – 2019 logic karena ukurannya pemilu sebelumnya yang orangnya sudah tidak ada," "Sebelum 2019, di 2014 dan 2009, kan berdekatan pemilu presiden dan pemilu DPR. Pemilu DPR dulu sehingga hasil DPR itu menjadi dasar threshold untuk presiden. Itu masih logic karena DPR- nya sama untuk masa pemerintahan yang sama. Kalau DPR-nya sebelumnya untuk pemerintahan yang akan datang itu enggak logic. Itu sama sekali enggak ada logikanya," paparnya. Menurutnya sistem PT ini harus dihapus menjadi nol persen. “Harus dihapus jadi nol persen. Kecuali pemilu tidak serentak. Kalau pemilu serentak harus nol persen," presidential- threshold- hilangkan- hak- parpol.html 3. Fadli Zon Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024 “Seharusnya memang presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit.” https://www.v iva.co.id/berit a/politik/1430 556-dukung- refly-gugat- pt-20-persen- fadli- semangatnya -bukan- mempersulit (9 Desember 2021) 4. Tamsil Linrung Anggota DPD RI Periode 2019 - 2024 “Hulu persoalan adalah Presidential Threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.” https://news. republika.co. id/berita/qtuai 3318/preside ntial- threshold- mengebiri- daulat-rakyat (29 Mei 2021) 5. Bivitri Susanti, S. H., LL. M. Pakar Hukum Tata Negara “Bukan soal persentase, memang harusnya Presidential Threshold harus dihilangkan, istilahnya harus kita lenyapkan di peraturan perundang- undangan negara ini. Kita bukan berbicara 0% segala macam enggak ada, mesti enggak ada lagi,” "Mahkamah Konstitusi makin keliatan inkonsistensinya, dari dulu bilang open legal policy atau terserah yang buat undang-undang. Sesungguhnya argumen tersebut sangat keliru, karena ini soal yang punya konstitusional sangat https://nasion al.tempo.co/r ead/1754335 /ahli-hukum- tata-negara- berpendapat- presidential- threshold- harus- dihilangkan- turut-andil- suburkan- oligarki 50 penting. Sehingga jelas Mahkamah Konstitusi harus ‘cawe cawe’ karena mereka yang kontrol jalannya eksekutif dan legislatif,” (31 Juli 2023) 6. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S. H., LL.M. Pakar Hukum Tata Negara “Memang soal kandidasi presiden itu agak membingungkan. Karena ambang batas pencalonan ini sebenarnya tidak diatur dalam UUD manapun,” “Angkanya pun sangat fantastis 20 persen, Saya termasuk yang mengatakan bahwa hal ini tidak perlu diatur. Karena syarat kandidasi sebenarnya sudah ada dalam UUD,” “Syarat itu adalah, dia harus calon peserta pemilihan umum dari partai politik. Selama dia menjadi peserta pemilihan umum, dia boleh mengkandidatkan seseorang,” “20 persen itu kelihatannya lebih menguntungkan partai-partai tertentu yang kemudian mencoba menutup peluang partai lain untuk mengajukan kandidat,” https://wartae konomi.co.id/ read381031/ zainal-arifin- mochtar- blak-blakan- presidential- threshold- membingung kan (17 Desember 2021) 7. Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu 'kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," Dengan pilihan capres yang lebih banyak, maka ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik. https://www.c nnindonesia. com/nasional /2023062514 3902-617- 966321/muh ammadiyah- usul- presidential- threshold- diturunkan- dari-20- persen https://nasion al.tempo.co/r ead/1741194 /haedar- nashir-usul- angka- presidential- threshold- diturunkan (25 Juni 2023) 70. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tersebut. Pemohon meminta kepada mahkamah untuk dapat masuk lebih jauh terkait open 51 legal policy Presidential Threshold pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, dan menyatakan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan terlanggarnya hak-hak sebagai pemilih. 71. Bahwa Mahkamah pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang juga merupakan open legal policy, Mahkamah dapat masuk lebih jauh dan membatasi open legal policy tersebut. Sehingga menurut Para Pemohon tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam perkara ini. 72. Bahwa Para Pemohon sengaja memilih waktu mengajukan Permohonan a quo pasca selesainya Pemilihan Presiden Tahun 2024. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis. Melainkan Permohonan ini adalah murni perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon berharap agar Mahkamah dapat benar-benar mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon. 73. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan pengujian sebanyak 33 kali. Dalam putusannya terhadap perkara-perkara a quo Mahkamah cenderung untuk tidak melanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Menurut Para Pemohon fakta tersebut menunjukan bahwa terdapat masalah pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Fakta tersebut juga harus dilihat sebagai bukti sosiologis aspirasi konstitusional warga negara yang menginginkan Pasal 222 UU Pemilu dihapus, maka seharusnya hal tersebut menjadi fakta sosiologis yang dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sampai saat diajukannya Permohonan ini baik DPR maupun Presiden sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan aspirasi warga negara tersebut. Dengan demikian Para Pemohon berharap kepada Mahkamah agar melanjutkan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan supaya Para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia dapat mendengarkan penjelasan atas sikap DPR dan Presiden terhadap perkara a quo. 74. Sebelum menyampaikan petitum dalam permohonan kami izinkanlah para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 52 yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk mempertibangkan secara mendalam mengingat Pemilihan Presiden Tahun 2024 sudah berakhir. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis. Akan tetapi murni merupakan bentuk perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 namun bukti P-8 tidak dibubuhi meterai sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Bukti para Pemohon terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat keiukutsertaan Debat Bawaslu; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat keikutsertaan Forum Akademik Nasional. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (tidak dibubuhi meterai). 53 Selanjutnya, untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan ahli bernama Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: SAATNYA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUBAH ABUSIVE JUDICIAL REVIEW MENJADI RESPONSIVE JUDICIAL REVIEW DALAM MENGUJI KETENTUAN PRESIDENTIAL CANDIDACY THRESHOLD Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang masing- masing berbunyi: • Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. • Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya • Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. • Pasal 28I ayat (3): Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya ketentuan tersebut telah menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional sebagai pemilih di dalam Pemilu. Sebelum menyampaikan argumen-argumen utama dari keterangan ahli ini, terlebih dahulu akan diulas mengenai betapa seringnya permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang PCT diajukan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah Ketentuan Yang Paling Sering Diuji Sepanjang Berdirinya Mahkamah Konstitusi. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, undang-undang yang paling sering diuji adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 152 perkara dari total 1881 putusan sampai dengan 13 November 2024 (8% dari total 54 perkara PUU). Dari UU Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan yang paling sering diuji adalah Pasal 222. Paling tidak sampai dengan saat ini telah ada 32 perkara. Bila ditambah dengan tiga perkara permohonan Pasal PCT yang sedang ditangani, maka sudah ada 35 perkara yang dihadapkan kepada MK untuk meninjau Pasal 222. Hal ini menjadikan Pasal 222 menjadi ketentuan di dalam undang-undang yang paling sering diuji sepanjang sejarah MK berdiri. Apa yang bisa dipetik dari kondisi ini? Pertama, warga negara menilai bahwa ketentuan Pasal 222 memiliki persoalan konstitusional sekaligus permasalahan sosial-politik yang mengganggu proses demokratisasi di Indonesia. Kedua, besarnya harapan kepada MK untuk melakukan koreksi terhadap ketentuan yang menghambat mekarnya demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Ketiga, upaya untuk menghapus PCT agar membuat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi semakin kompetitif selalu mengalami jalan buntu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan PCT dalam Pasal 222 UU Pemilu telah menjadi apa yang patut disebut sebagai democracy blind spot atau titik buta demokrasi. Hal ini karena permasalahan PCT merupakan yang tak terlihat atau diabaikan oleh proses demokrasi baik karena kurangnya perhatian partai politik, serta kegagalan institusi demokrasi dan negara hukum untuk menghadirkan sistem pemilihan presiden yang kompetitif karena hambatan yang tersedia dari Pasal 222 UU Pemilu KATEGORI AMAR PUTUSAN Ditarik Kembali, 3 Ditolak, 4 Ditolak + Tidak Dapat DIterima, 2 Tidak Dapat DIterima, 23 Dari 32 perkara yang pernah diputuskan oleh MK, dapat diketahui bahwa putusan yang paling banyak adalah yang dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (23 perkara), DITOLAK (4 perkara), DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA (1 perkara), dan DITARIK KEMBALI (3 perkara). Sepanjang sejarah Mahkamah 55 Konstitusi, mayoritas hakim menilai masih perlu mempertahankan Pasal 222, sementara itu sebagian hakim (4 orang hakim konstitusi) yang berpandangan bahwa PCT harus dihapuskan. 3. Pertentangan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Dari berbagai putusan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu telah dapat diperoleh argumen-argumen utama dari majelis hakim yang mempertahankan PCT dan hakim konstitusi yang menilai bahwa ketentuan PCT seharusnya sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Perbandingan pertimbangan Hakim konstitusi dapat diringkas ke dalam tabel berikut: Tabel 1. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim terkait Presidential Candidacy Threshold Pro-Presidential Candidacy Threshold Kontra-Presidential Candidacy Th h ld 1. Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) 2. Penyederhanaan partai politik 3. Dukungan parpol di DPR menjadi syarat stabilitas pemerintahan 4. Memperkuat sistem presidensial 1. Memberikan perlakuan yang sama untuk memenuhi hak partai politik 2. Pemilu serentak antara Pilres dan Pileg 3. Dukungan dari DPR periode sebelumnya tidak menjamin stabilitas pemerintahan 4. Calon yang banyak mengurangi keterbelahan dalam masyarakat. 5. Perbandingan dengan sistem presidensial di negara lain, seperti di Amerika Latin yang tidak menggunakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden Ketika mayoritas hakim menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), maka sebenarnya putusan diambil tidak lagi sepenuhnya pada konstitusionalitas norma suatu ketentuan dalam UU, melainkan pada rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang- undang untuk menjaga agar ketentuan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Ketika Mahkamah menilai bahwa suatu ketentuan merupakan open legal policy, maka pilihan tersebut pada dasarnya karena norma di dalam ketentuan tersebut (i) tidak diatur dalam UUD 1945; (ii) merupakan pengaturan tambahan (yang tidak diatur UUD 1945) sebagai konsekuensi dari 56 dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945; (iii) sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU; (iv) tidak terkait dengan konstitusionalitas norma; dan/atau (v) merupakan perintah UUD 1945 kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut. Singkat kata, suatu norma yang dikategorikan sebagai open legal policy merupakan suatu norma yang dinamis yang bisa saja diubah oleh pembentuk undang-undang atau dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Ahli menilai dalam kondisi dimana hakim konstitusi terbelah pandangannya terhadap konstitusionalitas suatu norma, maka tidak berarti bahwa pertimbangan hakim minoritas merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Ahli menilai bahwa pandangan yang bertolak belakang tersebut sama-sama memiliki nilai konstitusionalitas, namun keberlakukannya sangat bergantung dari suara mayoritas hakim yang menangani perkara. Sebagaimana nanti juga akan dipaparkan oleh ahli, bahwa pandangan hakim dissenting pada masa lalu bisa berubah menjadi pandangan hakim mayoritas pada masa berikutnya, demikian pula sebaliknya. Banyaknya permohonan yang Tidak Dapat Diterima karena berlakunya prinsip nebis in idem. Pasal 60 UU MK menentukan bahwa terhadap materi muatan, pasal, ayat dan/atau bagian yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun ada pengecualian bahwa pengujian kembali tersebut dapat dilakukan apabila ada dasar konstitusional pengujian yang berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi MK untuk mengubah pandangan konstitusionalnya dalam menguji norma yang sama dengan mengesampingkan atau bahkan mengubah pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya. Hal inilah di dalam praktik peradilan disebut dengan praktik overruling. 4. Praktik Overruling dalam pengujian undang-undang. Pengujian kembali ketentuan yang sama, meskipun telah diuji berkali-kali, tetap memiliki relevansi untuk dipertimbangkan. Permohonan ini bisa menjadi pintu masuk bagi Mahkamah untuk melakukan evaluasi terhadap padangan terdahulu terhadap PCT. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah pandangan sebelumnya masih relevan dan patut dipertahankan atau malah sebaliknya. Bila pertimbangan lama sudah tidak relevan, maka Mahkamah dapat mengesampingkan pertimbangan dari putusan sebelumnya dan memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan baru 57 untuk memberikan makna konstitusionalitas suatu norma untuk dilaksanakan ke depan. Hal inilah yang disebut dengan praktik overruling (overruling practice). Praktik overruling adalah putusan pengadilan yang mengesampingkan atau mengganti putusan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, masyarakat, atau prinsip keadilan yang lebih mutakhir. Praktik ini merupakan lawan dari stare decisis sebagai prinsip hukum yang mendorong pengadilan untuk mengikuti preseden atau putusan-putusan terdahulu dalam kasus yang serupa, guna menjaga konsistensi dan stabilitas hukum. Stare decisis pada umumnya menjadi suatu pegangan utama bagi hakim-hakim dalam tradisi common law karena ketertiban hukumnya dibentuk dari konsistensi dalam mengadili kasus- kasus yang sama oleh pengadilan yang berbeda-beda. Sedangkan pada negara dengan tradisi civil law, keterikatan terhadap preseden lebih longgar dari pada negara dengan tradisi common law. Meskipun demikian, praktik overruling pun telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam tradisi peradilan di negara dengan tradisi common law. Dalam perkara Casey v. Planned Parenthood of Pennsylvania (1992), Chief Justice William H. Rehnquist dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam mendukung praktik overruling dan menghendaki hakim tidak terkungkung dengan stare decisis menyampaikan hal sebagai berikut (Burton, 2014): “It is evident that stare decisis is not an absolute and unchangeable rule, particularly when it comes to matters involving the interpretation of the Federal Constitution. As repair by legislative action other than constitutional amendment is not conceivable, incorrect decisions in these constitutional matters frequently persist for a particularly long time. Therefore, it is our responsibility to correct constitutional interpretations that “deviate from the correct understanding” of the document. Oleh karena itu, praktik overruling pun tidak jarang terjadi di Amerika Serikat. Contoh terkenal dari praktik overruling dalam sistem hukum Amerika Serikat adalah kasus Brown v. Board of Education (1954), di mana Mahkamah Agung AS membatalkan putusan Plessy v. Ferguson (1896) yang mengesahkan pemisahan rasial di fasilitas umum. Putusan Supreme Court Amerika Serikat untuk kasus Brown v. Board of Education menandai perubahan besar dalam hukum hak sipil yang sekaligus mencerminkan perubahan sikap sosial masyarakat yang diafirmasi oleh pengadilan mengatasi segregasi penduduk pada waktu itu. Melalui putusan itu, pandangan umum rasialis yang dibenarkan oleh pengadilan sebelumnya dipatahkan 58 oleh suatu cara pandang baru yang diterima oleh majelis hakim untuk mengakhiri segregasi murid di sekolah berdasarkan warna kulitnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah beberapa kali melakukan praktik overruling. Pertama, dalam perkara mengenai kedudukan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Putusan MK Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, Majelis menilai bahwa KPK merupakan lembaga yang independen (independent agency), tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, dalam Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, Majelis menilai bahwa KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kedua, dalam perkara mengenai lembaga untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Di dalam Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 MK menilai bahwa penambahan kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada memperluas dan bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Oleh karena itu perlu dibentuk badan peradilan khusus pemilu dan sementara badan tersebut belum terbentuk, maka penyelesaian sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sembilan tahun kemudian dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022, Mahkamah berpandangan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945. Sehingga penyelesaian sengketa hasilnya secara permanen dilakukan oleh MK dan tidak perlu lagi dibentuk badan peradilan khusus. Ketiga, dalam perkara terkait dengan batas usia pernikahan perempuan dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun sudah pernah diuji melalui Putusan Perkara Nomor 30- 74/PUU-XII/2014, namun Mahkamah dalam putusan terbaru menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut UUD 1945. Ketidakadilan yang demikian tersebut karena berlakunya ketentuan open legal policy bukanlah hal yang bisa ditoleransi. Berkaca dari tiga perkara di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik overruling merupakan sesuatu yang semakin lumrah terjadi dalam praktik peradilan 59 di Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan praktik overruling tersebut juga bisa terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan PCT sebagaimana yang sedang diadili oleh Mahkamah hari ini. Berdasarkan pengamatan ahli, paling tidak ada tiga faktor yang mendorong terjadinya praktik overruling di Mahkamah Konstitusi. Pertama, perubahan komposisi hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi karena hakim yang mengadili perkara pada masa kini memiliki pandangan yang berbeda dengan hakim yang mengadili pada masa lalu. Meskipun dalam beberapa perkara ada hakim yang terlibat di dalam dua perkara yang sama, namun posisi mereka tetap konsisten. Sebagai contoh perkara terkait dengan badan peradilan khusus pemilu dan kedudukan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat adalah hakim dissenting yang minoritas, namun dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan hakim mayoritas. Sebaliknya, dalam Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Hakim Konstiusi I Dewa Gede Palguna merupakan hakim mayoritas, namun dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari hakim dissenting minoritas. Meskipun demikian, perubahan komposisi hakim bukanlah prasyarat satu-satunya dalam praktik overruling. Faktor kedua yang menjadi prakondisi bagi praktik overruling terkait dengan dimensi pelaksanaan hukum paska putusan Mahkamah. Salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan tidak perlu lagi dibentuk badan peradilan khusus, adalah karena pemerintah dan DPR tidak pernah merencanakan untuk membentuk UU Badan Peradilan Khusus Pemilu, karena setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, tidak pernah dimasukkan ke dalam Prolegnas untuk membuat UU tentang Badan Peradilan Khusus tersebut. Demikian pula dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 dimana MK membatalkan secara keseluruhan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebelumnya MK pernah memutus permohonan perkara tersebut dalam Putusan Nomor 058-059- 060-063/PUUII/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005) dimana MK menyatakan bahwa UU Sumber Daya Air Conditionally Constitutional. Jadi, ketika pertimbangan Mahkamah tidak terlaksana/dilaksanakan maka hal itu memberikan dasar bagi Mahkamah untuk mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap konstitusionalitas suatu norma. 60 Faktor ketiga dari praktik overruling adalah pertimbangan mengenai diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak dapat lagi ditoleransi (intolerable injustice). Hal ini terlihat dalam beberapa putusan antara lain Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah di dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 5. Prinsip Pemilu Demokratis sebagai tolak ukur untuk meninjau ulang pendirian Mahkamah Bagian tadi telah menunjukkan bahwa praktik overruling merupakan sesuatu yang lazim dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, apa yang perlu menjadi dasar bagi MK bila hendak melakukan praktik overruling dalam menilai Pasal 222 UU Pemilu terkait dengan PCT? Ahli menilai paling tidak ada enam argumen utama yang bisa dipertimbangkan, yaitu terkait dengan (a) original intent Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; (b) Electoral Monopoly yang bertentangan dengan Prinsip Pemilu Demokratis; (c) Ambang batas pencalonan sudah tidak seusuai dengan prinsip Open Legal Policy; (d) Menghubungkan PCT dengan efektivitas pemerintahan bertentangan dengan rasionalitas yang adil; (e) Efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh PCT, melainkan oleh Koalisi Pendukung Pemerintahan setelah Pilpres; (f) Tidak ada relevansi langsung antara PCT dengan penyederhanaan Partai Politik. a. Original intent: Pemilu serentak dan pencalonan Presiden dilakukan oleh peserta pemilu yang sama. Dengan merujuk pada original intent pembahasan mengenai Pemilu dan Pemilihan Presiden berdasarkan UUD 1945 dapat diperoleh gambaran bahwa antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPR dilakukan secara serentak. Sebagaimana bunyi Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Jelas bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan dengan peserta pemilihan pada waktu yang bersamaan itu pula. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 61 politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dengan demikian, sudah semestinya bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu pada tahun yang sama. Penggunaan basis kursi dan suara pada Pemilu sebelumnya sebagai basis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan prinsip keserentakan pemilu yang sudah pernah diputuskan MK dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai keserentakan pemilu. Selain itu, hal tersebut juga bisa menimbulkan komplikasi ketatanegaraan. Misalkan bagaimana bila partai yang sudah memperoleh kursi atau suara dari Pemilu sebelumnya tidak lagi ikut dalam Pemilu berikutnya, misalkan karena bubar atau dibubarkan? Apakah dia masih memiliki hak padahal bukan merupakan peserta pemilu ketika Pilpres diadakan bersamaan dengan Pileg? Apakah dasar pengajuan calon presiden itu atas dasar kepesertaannya dalam pemilu sebelumnya, atau kepesertaan pada saat Pilpres dilaksanakan. Permasalahan lain, menggunakan perolehan kursi dan suara dari dari pemilu sebelumnya jelas-jelas menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu baru yang menurut UUD 1945 juga diberikan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya penilaian bahwa perolehan kursi dan suara dari Pemilu sebelumnya bisa dipergunakan sebagai dasar pencalonan Presiden justru menunjukkan adanya monopoli electoral (electoral monopoly) kepada partai-partai yang memperoleh kursi dan suara dari pemilu sebelumnya. Sehingga menciptakan kompetisi tidak adil dengan partai politik yang baru mengikuti Pemilu. b. Electoral Monopoly yang bertentangan dengan Prinsip Pemilu Demokratis Ramlan Surbakti (2018) menyebutkan ada tujuh prinsip pemilu demokratis yang bisa menjadi tolak ukur untuk menata penyelenggaraan pemilu, termasuk untuk menilai ketentuan PCT. Ketujuh prinsip itu antara lain: 1. Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3. Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; 4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 62 5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. (Ramlan Surbakti, “Pemilu Berintegritas Dan Adil,” Harian Kompas, February 14, 2014.) Dari tujuh prinsip pemilu demokratis tersebut, salah satu prinsip yang penting terkait dengan persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu. Prinsip ini bertalian dengan prinsip keadilan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang memberikan “golden ticket” kepada partai politik besar menyebabkan terjadinya monopoli pemilu (electoral monopoly). Electoral Monopoly kondisi dimana dominasi kekuasaan oleh satu partai politik atau sekelompok elit politik dalam sistem pemilu sehingga mereka memiliki kendali penuh atau sebagian besar terhadap proses pemilu. Dalam konteks pemilu demokratis, monopoli elektoral menyebabkan pesaing politik memiliki akses yang terbatas atau bahkan terhalang untuk berpartisipasi secara adil, baik melalui aturan yang tidak proporsional, kendali atas lembaga pemilu, atau akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan media. Hal ini terjadi pula dalam hal pengendalian terhadap pencalonan dalam Pemilihan Presiden melalui ketentuan PCT. Ada sejumlah bahaya yang ditimbulkan dari monopoli elektoral karena bisa mengancam keberagaman politik karena calon ditentukan secara terbatas oleh partai politik besar. Kondisi ini menurut Samuel Issacharoff and Richard Pildes (1998) bisa menyebabkan “Partisan Lock Up”, dimana suatu kekuatan politik mengunci akses untuk masuk ke dalam pemilu demokratis. Akibatnya, calon yang disediakan selalu sama dari satu pemilu ke pemilu lain, atau bahkan kondisi ini bisa menyuburkan politik dinasti dan calon tunggal dalam kontestasi elektoral. Kita sedang menyaksikan bagaimana hal ini sedang berlangsung dalam konteks penyelenggaraan Pilkada yang banyak diikuti oleh Pasangan Calon tunggal. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila PCT tetap dipertahankan maka Pilpres tahun 2029 hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Ketentuan PCT yang memberikan “golden ticket” kepada partai-partai besar juga bertentangan dengan pemenuhan hak politik baik bagi bakal calon maupun bagi pemilih untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap paling sesuai untuk menjalankan aspirasinya sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. 63 c. Ambang Batas Pencalonan Sudah tidak sejalan dengan prinsip Open Legal Policy Salah satu argumen utama bagi Mahkamah mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu adalah dengan menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). Mahkamah sendiri telah memberikan rambu-rambu bahwa suatu norma yang Open Legal Policy haruslah dianggap konstitusional sepanjang memenuhi sebelas kriteria berikut ini, antara lain pernah dinyatakan dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017: a. tidak melanggar moralitas; b. tidak melanggar rasionalitas; c. bukan ketidakadilan yang intolerable, d. tidak melampaui kewenangan pembentuk UU; e. bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; f. tidak bertentangan dengan UUD 1945, g. tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945; h. tidak bertentangan dengan hak politik; i. tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; j. tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); dan/atau k. tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). Dalam kaitan dengan ambang batas pencalonan (threshold), Mahkamah Konstitusi telah memperhatikan bahwa penentuan ambang batas bertentangan dengan prinsip Open Legal Policy yang diperbolehkan menurut UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian ketentuan parliamentary threshold dalam UU Pemilu, Mahkamah menilai bahwa penentuan Parliamentary Threshold 4% disusun tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Ketentuan Parliamentary Threshold juga telah menimbulkan disporporsional suara di tengah penerapan sistem pemilu proporsional. Selain itu, banyaknya suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi (unconverted votes) telah mencederai prinsip kedaulatan keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kaitannya dengan PCT dapat pula diargumenkan bahwa penentuan 20% kursi atau 25% suara sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil 64 Presiden juga tidak didasarkan pada metode dan argumen yang dapat dibuktikan rasionalitasnya. Bagaimana ketentuan itu dianggap sebagai landasan untuk membangun sistem presidensial yang efektif? Demikian pula Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Mahkamah menilai bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bila dikaitkan dengan Ketentuan PCT dalam Pasal 222 UU Pemilu, maka ketentuan tersebut telah menghilangkan hak partai politik baru yang menjadi peserta Pileg yang serentak dengan Pilpres karena dasar pencalonan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada perolehan hasil Pemilu sebelumnya. d. Menghubungkan PCT dengan Efektivitas Pemerintahan dalam Sistem Presidensial Bertentangan dengan Rasionalitas yang Berkeadilan (Predictable Procedure, Unpredictable Result) Salah satu pertimbangan yang selama ini digunakan oleh Mahkamah untuk mempertahankan PCT adalah untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam Sistem Presidensial. Argumen ini bersifat logis dan rasional apabila diterapkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu DPR yang diselenggarakan terlebih dahulu dan menjadi basis pencalonan Presiden yang diadakan kemudian. Sehingga formasi kursi dukungan DPR sekaligus akan menjadi dukungan terhadap calon Presiden bila terpilih. Namun, hal ini tidak relevan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak untuk DPR dan Presiden/Wakil Presiden. Apalagi yang dijadikan sebagai basis pencalonan menurut Pasal 222 UU Pemilu adalah 20% kursi atau 25% suara sah dari Pemilu lima tahun sebelumnya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak logis dan tidak rasional karena dua hal. Pertama, hasil perolehan kursi Pemilu lima tahun sebelumnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan dukungan kepada Presiden terpilih untuk lima tahun kedepan, sebab formasi kursi dan suara dari lima tahun sebelumnya akan berakhir pada saat Pemilihan Anggota DPR yang baru ketika diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden. 65 Membangun asumsi bahwa perolehan kursi dan suara sah dari Pemilihan Anggota DPR dari lima tahun sebelumnya dan masih relevan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari hasil Pemilihan Presiden untuk lima tahun kedepan, hadir sebagai hasil pemikiran yang judgmental terhadap hasil pemilu bahkan ketika pemilu belum dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pemilu yang Jujur dan Adil yang seharusnya adalah Predictable Procedure, Unpredictable Result. Adanya anggapan bahwa Partai yang memiliki kursi besar pada Pemilu 5 tahun sebelumnya dan juga akan memiliki kursi besar untuk mendukung Presiden 5 tahun berikutnya adalah cermin dari sesuatu yang tidak adil sejak dalam pikiran. e. Efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh PCT, melainkan oleh koalisi pendukung pemerintahan setelah Pemilihan Presiden Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa di Indonesia selalu ada perbedaan antara koalisi Parpol dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan Koalisi Parpol Pembentukan Pemerintahan. Oleh karena itu, efektivitas pemerintahan ditentukan oleh koalisi pendukung pelaksanaan pemerintahan, bukan oleh PCT. Selama tidak ada larangan bagi Parpol untuk mengalihkan dukungan setelah Pemilihan Presiden dilakukan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dukungan Parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial. Fakta empiris menunjukkan data sebagai berikut: Tabel 2. Koalisi Pencalonan Dibandingkan dengan Koalisi Pemerintahan Masa Kepresidenan Koalisi Pencalonan Koalisi Pemerintahan Parpol % Parpol % SBY-JK (2004- 2009) Demokrat, PBB, PKPI 12,36% Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, PBB, PKPI 71,96% SBY-Boediono (2009-2014) Demokrat, PKB, PAN, PKS 56,60% Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB 75,53% Jokowi-JK (2014-2019) PDIP, Hanura, Nasdem, PKB 36,96% PDIP, Hanura, Nasdem, PKB + Golkar, PAN dan PPP 69,00% Jokowi-Maruf Amin (2019- 2024) PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura 60,36% PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem + Gerindra, PAN, dan Demokrat. 88,67% 66 Prabowo- Gibran (2024 - …) Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Garuda 45,00% Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, Gelora, PBB 60,00% Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik empiris menunjukkan bahwa sedikitnya persentase dukungan kursi dan suara sah untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak menyebabkan sedikit pula dukungan kepada Presiden dalam membentuk pemerintahannya. Jadi, selama tidak ada larangan bagi Parpol untuk mendukung pemerintahan terpilih setelah pemilu selesai, maka kekhawatiran terjadinya kondisi Presiden dengan dukungan minor dari parlemen tidak pernah menemukan bukti empirisnya. f. Gagasan untuk Melakukan Penyederhanaan Partai Politik melalui PCT Sudah Tidak Relevan Dipertahankan Pertimbangan lain yang selama ini dipertahankan oleh Mahkamah untuk mempertahankan PCT adalah untuk melakukan penyederhanaan Partai Politik. Pada dasarnya gagasan bahwa Partai Politik harus sederhana dan dibatasi adalah pandangan yang bertentangan dengan Demokrasi itu sendiri. Hanya pemimpin otoritarian yang mencoba untuk membatasi tumbuh kembangnya Partai Politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan membuat pengaturan mengenai registrasi partai politik yang menyisakan 10 Parpol pada masa itu. Demikian pula yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 yang melakukan fusi Partai Politik yang mereduksinya menjadi dua Partai Politik dan satu Golkar. Selain itu, PCT pada dasarnya tidak punya hubungan kausal dengan penyederhanaan Partai Politik. Pandangan yang menghubungkan antara PCT dengan penyederhanaan Parpol bersifat hipotetis dari pada empiris. Belum ada bukti yang menunjukkan hubungan kausal tersebut. Bahkan pada dasarnya dalam Sistem Presidensial, dukungan dari mayoritas absolut dari Anggota Parlemen bukanlah syarat mutlak bagi efektivitas pemerintahan. Hal ini berbeda diametral dengan pemerintahan dengan Sistem Parlementer yang mengharuskan adanya dukungan mayoritas absolut dari Anggota Parlemen. 67 Penyederhanaan Parpol, bila diperlukan, justru dapat dilakukan dengan memperkuat prosedur pendirian Parpol untuk ikut dalam Pemilu. Selain itu dengan menata regulasi yang berkaitan dengan Parliamentary Threshold. Namun hal ini pun harus hati-hati dilakukan, sebagaimana pertimbangan dalam Putusan MK No. 116/PUU- XXI/2023 terkait dengan pengujian ketentuan Parliamentary Threshold dalam UU Pemilu, Mahkamah menilai bahwa penentuan Parliamentary Threshold jangan menimbulkan disproporsional yang menyebabkan banyak suara pemilih yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi (unconverted votes). 6. Mempertahankan Pasal 222 adalah praktik abusive judicial review Ahli berpandangan bahwa putusan-putusan MK terdahulu yang mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu merupakan praktik dari abusive judicial review. Menurut Rosalind Dixon dan David Landau dalam bukunya Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and The Subversion of Liberal Democracy (2021), abusive judicial review adalah praktik judicial review yang disalahgunakan oleh pengadilan untuk memperkuat kekuasaan rezim otoriter atau menekan nilai-nilai demokratis, bukannya untuk melindungi hak-hak individu atau mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Abusive judicial review tampil melalui penggunaan bahasa atau konsep hukum yang tampak netral atau sesuai dengan standar hukum konstitusi, tetapi tujuannya adalah untuk memanipulasi hukum demi kepentingan rezim atau untuk membatasi ruang kompetisi dalam demokrasi elektoral. Lebih lanjut, Dixon dan Landau membedakan abusive judicial review menjadi dua jenis, yaitu weak abusive judicial review dan strong abusive judicial review. Pertama, Weak abusive judicial review adalah praktik di mana pengadilan secara tidak langsung menghambat atau membatasi proses demokrasi, tetapi tidak sampai pada tingkat pembatalan penuh norma-norma hukum. Pengadilan menerapkan interpretasi hukum yang sangat terbatas atau menggunakan alasan teknis yang memungkinkan pemerintah atau rezim untuk tetap menjalankan kebijakan atau praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan demokrasi atau hak asasi manusia, tetapi tetap terlihat "sah" secara prosedural. Dalam jenis ini, judicial review digunakan untuk mendukung otoritas negara secara halus tanpa secara langsung atau drastis menghilangkan hak-hak atau prinsip-prinsip demokrasi. Putusan-putusan Mahkamah yang mempertahankan PCT termasuk dalam kategori ini. 68 Sementara itu, strong abusive judicial review adalah bentuk penyalahgunaan yang lebih dalam, di mana pengadilan secara aktif membatalkan atau mengubah norma atau prinsip yang fundamental bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Jenis ini mencakup putusan-putusan pengadilan yang dengan jelas dan tegas merusak hak-hak warga negara atau melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, sehingga memperkuat kebijakan anti-demokrasi. Dalam praktik ini, Putusan MK Nomor 006/PUUIV/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah menghilangkan kesempatan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan penyelesaian, sekaligus pembatalan undang-undang tersebut memperkuat impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat pada masa lalu. 7. Menuju Responsive Judicial Review dan Menyelamatkan Pemilu Demokratis Abusive judicial review adalah judicial review yang dilakukan oleh pengadilan untuk memfasilitasi konsolidasi kekuasaan pemimpin anti-demokrasi. Praktik ini telah menjadi suatu fenomena global dan terjadi pada negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi (democratic backsliding) seperti di Hungaria, Turki, Venezuela, Polandia, dan termasuk Indonesia. The Economist Intelligence Unit membangun indeks demokrasi global dan menemukan bahwa trend demokrasi selalu menurun dari tahun 2006 sampai dengan 2023. Skor Indonesia juga semakin turun, bahkan sedang berada di tubir jurang Flawed Democracy (Demokrasi Cacat), yang segera bergeser ke Hybrid Rezim sebagai tahapan lebih lanjut menuju ke otoritarianisme. Ahli politik dan konstitusipun telah menaruh perhatian yang besar terhadap studi mengenai ‘Democratic Backsliding’ dalam dua dekade terakhir yang ditandai dengan semakin banyak publikasi yang terbit berkaitan dengan hal ini (lihat gambar di bawah). 69 Gambar 2: Tren Publikasi terkait Diskursus Demokratic Backsliding selama Dua Dekade (Yance Arizona, et al, penelitian tahun 2024, belum dipublikasikan). Lawan dari abusive judicial review adalah responsive judicial review. Menurut Rosalind Dixon dalam bukunya Responsive Judicial Review: Democracy and Dysfunction in the Modern Age (2023), responsive judicial review adalah pendekatan di mana pengadilan, terutama pengadilan konstitusi, secara aktif merespons kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat demokratis dengan mempertimbangkan aspirasi publik, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip keadilan substantif dalam keputusannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan sensitivitas terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis. Responsive judicial review semakin diperlukan dalam konteks kontemporer dimana kecenderungan global sedang menunjukkan trend kemunduran demokrasi (democratic backsliding) (Huq dan Ginsburg, 2023). Pengadilan semakin dituntut untuk aktif memainkan peranan penting dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk demokrasi elektoral. Lebih lanjut, Dixon menguraikan lima karakteristik dari responsive judicial review, sebagai berikut: (Dixon, Responsive Judicial Review) a. Fokus pada Penguatan Demokrasi. Dalam konteks disfungsi demokrasi, pengadilan harus memainkan peran aktif dalam memperkuat institusi demokratis dan melindungi kebebasan sipil. Dalam hal ini tercakup pula perlindungan hak-hak minoritas, memastikan pemerintahan tetap akuntabel, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghadang ancaman terhadap integritas pemilu. 70 b. Menerapkan Penafsiran Konstitusi yang Progresif. Pengadilan perlu menafsirkan konstitusi dengan cara yang menyesuaikan dengan realitas kontemporer. Responsivitas pengadilan bertujuan agar hukum tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan modern dengan memperlakukan konstitusi sebagai dokumen hidup (living document) yang perlu terus diperbaharui penafsirannya seiring berjalannya waktu. c. Keseimbangan antara Stabilisasi dan Perubahan. Pengadilan perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem hukum dan memberikan respons terhadap tantangan baru. Dengan kata lain, pengadilan harus mampu memberikan jaminan stabilitas konstitusional sambil merespon perubahan yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi. d. Responsif terhadap Isu Global dan Lokal. Pengadilan harus mempertimbangkan konteks internasional saat menafsirkan isu-isu konstitusional. Tren global dalam hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan perkembangan teknologi harus menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. e. Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar. Pengadilan harus memosisikan diri untuk melindungi hak-hak dasar, terutama di tengah ancaman disfungsi demokrasi yang sering kali mengabaikan atau merusak kebebasan individu dan kolektif. Pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak fundamental tetap dilindungi meskipun terjadi perubahan politik. Beberapa putusan MK akhir-akhir ini menunjukkan semakin kuatnya semangat responsive judicial review tersebut. Misalkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian ketentuan Parliamentary Threshold dalam UU Pemilu. Melalui putusan tersebut Mahkamah mendorong supaya Parliamentary Threshold 4% diturunkan karena ketentuan tersebut menyebabkan banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi (unconverted votes) dalam pemilihan anggota legislatif. Demikian pula dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam UU Pemilihan. Putusan ini merupakan suatu respons yang positif terhadap proses demokrasi elektoral yang tengah berlangsung untuk meminimalisir calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, putusan-putusan MK telah berkontribusi terhadap 71 penyelamatan demokrasi lokal dari praktik monopoli pemilu (electoral monopoly) yang hadir dari persekongkolan partai-partai besar. Trend positif dari responsive judicial review oleh Mahkamah Konstitusi perlu terus dilanjutkan untuk menjaga denyut nadi demokrasi konstitutional Indonesia di tengah arus balik kemunduran demokrasi global. Pada titik itu, Mahkamah sedang dihadapkan pada satu Democracy Blind- Spot terkait dengan ketentuan PCT yang selama ini tak tersentuh. Tepat dalam hal ini pula Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa memberikan suluh untuk memberikan secercah cahaya harapan menyelamatkan demokrasi Indonesia ditengah arus kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan kebangkitan otoritarianisme (authoritarian resurgence). [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. 1. Bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 6A, yang berketentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang 42/2008, Pasal 9 Undang-Undang 42/2008 menentukan bahwa partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang diujikan dalam permohonan a quo. 2. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan 72 ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatat dukungan yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik, sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintah dan membangun pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan yang kuat, sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dalam multipartai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen tanpa dukungan mutlak presiden sangat mungkin menjadi kurang desisif dalam upaya menggerakkan jalan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya mekanisme ini dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin kesederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang dengan semakin tinggi angka ambang batas, maka diasumsikan semakin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik. Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 4. Untuk menjalankan pengaturan adanya ambang batas dalam pasal a quo Undang-Undang Nomor 7/2017, DPR RI berpandangan bahwa konstitusional atau setidaknya keberlakuan presidential threshold perlu juga untuk melihat pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, dan 59. 5. Bahwa terkait dengan open legal policy mensyaratkan: 1. Norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas. 2. Norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan a quo Undang-Undang 73 Pemilu telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut dengan alasan sebagai berikut. a. Bahwa semua ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk Undang-Undang Pemilu yang di dalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut ketentuan Pasal 222 Undang- Undang a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR bersama pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan moralitas. b. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada intinya telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang salah satunya mendapat suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan, yaitu minimal sebesar 20% jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka akan sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban negara terutama berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian ketentuan pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam menerapkan open legal policy. c. Bahwa ketentuan pasal a quo tidak menutup kesempatan seluruh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dalam salah satu koalisi pasangan calon presiden dan calon 74 wakil presiden terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang dapat ditolerir. Salah satu perbedaan perlakuan tersebut dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya memutuskan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya perlu dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR. d. Mengutip pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodjo bahwa menyamakan suatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. (Pers dan kaum perempuan di Indonesia, Bagir Manan, halaman 8). Demikian yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa keadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang menyatakan, menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama, dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau equal treatment itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, membuat segala sesuatu serba sama, sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar perbedaan atau equal itu menjadi syarat yang mewujudkan keadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 57). e. Pandangan di atas juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU- III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, “Sepanjang pemilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 75 Oleh karena itu, Pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 24C ayat (6) Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. 6. Bahwa terhadap petitum Para Pemohon Perkara 62 yang pada intinya meminta pada Majelis Hakim untuk membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 Undang- Undang Pemilu, DPR RI memberikan pandangan bahwa apabila Pasal a quo yang memuat ketentuan mengenai presidential threshold justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika merujuk pada Pasal 221 Undang-Undang Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Petitum DPR RI bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan kedudukan hukum legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya. 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan bahwa Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Keterangan tertulis DPR bertanggal 30 Oktober yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 76 Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 222 UU Pemilu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 62 Para Pemohon Perkara 62 menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu melanggar batasan Open Legal Policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable) sehingga bertentangan dengan moralitas demokrasi (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 11-53). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: Dalam Perkara 62: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 77 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berta Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 78 1. Bahwa Para Pemohon menjadikan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian UU a quo. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam Perkara 101. 3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailkan proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 4. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, perlu diketahui bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi 79 pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal 80 tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemilu). 2. Bahwa pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk memilih penyelenggara negara atau pemerintah negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 81 kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Menurut C.F. Strong, Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 5. Bahwa secara prinsipil, UU Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 6. Bahwa dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 82 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945). C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berketentuan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU 42/2008. Pasal 9 UU 42/2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana yang diujikan dalam permohonan a quo. 2. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon- calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon- calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan 83 yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan yang kuat sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang “decisive” dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Dengan makin tinggi angka ambang batas maka diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik (vide Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hlm. 60). 4. Untuk menjelaskan pengaturan adanya ambang batas dalam Pasal a quo UU 7/2017, DPR RI berpandangan bahwa konstitusional atau tidaknya keberlakuan presidential threshold perlu juga untuk melihat Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan 84 penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 5. Bahwa terkait dengan open legal policy MK mensyaratkan: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis); (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan a quo UU Pemilu telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan moralitas. b. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada intinya telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal sebesar 20 (dua puluh) persen jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka akan sulit mencapai syarat dalam 85 Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. c. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menutup kesempatan seluruh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang dapat ditolerir. Salah satu pembedaan perlakuan tersebut dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIII/2020 yang pada pokoknya memutuskan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya perlu dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR. d. Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa, “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan 86 atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57). e. Pandangan di atas juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa terhadap Petitum para Pemohon Perkara 62 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 UU Pemilu, DPR RI memberikan pandangan bahwa apabila Pasal a quo yang memuat ketentuan mengenai presidential threshold justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika merujuk ke Pasal 221 UU Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. 7. Bahwa ketentuan mengenai presidential threshold baik dalam Pasal 9 UU 42/2008 dan Pasal 222 UU Pemilu telah diuji puluhan kali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disampaikan oleh Para Pemohon. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah tidak ada satupun dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang 87 menyatakan bahwa ketentuan mengenai presidential threshold bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena ketentuan tersebut merupakan open legal policy. Jika pun terdapat beberapa pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi maupun dari pandangan para akademisi yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai presidential threshold perlu untuk ditinjau ulang maka yang selayaknya melakukan peninjauan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya adalah pembentuk undang-undang (DPR RI dan Presiden). Rakyat dapat memberikan partisipasinya secara bermakna kepada pembentuk undang-undang, bukan dengan cara memohon peninjauan ulang melalui Mahkamah Konstitusi. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Mahkamah Konstitusi untuk DPR RI memberikan keterangan tambahan mengenai proses dan perkembangan tindak lanjut seluruh hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perubahan dan perbaikan norma dalam UU Pemilu di DPR RI, terdapat beberapa poin yang perlu dijelaskan oleh DPR RI sebagai berikut: 1. Bahwa terkait sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan untuk dilakukannya perubahan atau perbaikan dalam beberapa ketentuan pada UU Pemilu, termasuk mengenai presidential threshold yang meskipun tidak ada putusan yang membatalkan ketentuan tersebut, DPR RI dalam perkembangannya telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Selanjutnya, pada periode 2024-2029, DPR RI telah mengadakan sejumlah Rapat bersama para pemangku kepentingan lainnya ihwal meletakkan fokus untuk mengevaluasi UU Pemilu, yakni di antaranya: a. Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya membahas perbaikan sistem Pemilu. b. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tanggal 88 30 Oktober 2024 dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerima dan mendengar saran serta rekomendasi oleh Perludem dan JPPR yang mengusulkan RUU Pemilu untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2024-2029. Dengan demikian, DPR RI menimbang bahwa penyesuaian mengenai sejumlah ketentuan yang merupakan bagian dari judicial order oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya presidential threshold, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui kajian yang mendalam, untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diadopsi tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusionalitas tetapi juga mendukung dinamika demokrasi dan keberlanjutan sistem pemerintahan presidensial yang efisien. 2. DPR RI pada tahun 2020 sempat juga mencoba menyusun perubahan UU Pemilu sebagai wujud tindaklanjut dari Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019. Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah diberikan 6 (enam) alternatif model keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan lebih beragam bilamana dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang hanya menyajikan 1 (satu) model keserentakan Pemilu. Menurut MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, sejumlah alternatif model keserentakan Pemilu tersebut dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Ketika pada akhirnya nanti dilakukan perubahan UU Pemilu maka sudah pasti hal termasuk presidential threshold sebagai acuan untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden termasuk hal yang terkait dan akan dilakukan evaluasi apakah masih cocok dengan konsep yang nantinya akan diambil dalam desain perubahan UU Pemilu tersebut. Hal yang pasti sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka [3.16] Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019 sudah disampaikan MK dengan memberikan sejumlah rambu-rambu dalam hal perubahan UU Pemilu yakni: a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang- undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. 89 b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model- model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan pilihan dan juga kebijakan dalam membentuk UU Pemilu, termasuk perlu adanya simulasi sebelumnya. Simulasi itu diperlukan agar tidak terjadi lagi korban dalam Pemilu seperti halnya yang terjadi di Pemilu tahun 2019 yang lalu. 3. Perubahan UU Pemilu ke depan juga perlu dilakukan karena ke depan baik itu Pemilu dan Pilkada akan menjadi event 5 (lima) tahunan. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya lagi perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Adapun selama ini Pilkada juga yang dulu dianggap rezim berbeda dengan Pemilu, melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 kini sudah tidak lagi berbeda dengan penegasannya melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Bahkan menurut MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pilkada termasuk dalam salah satu opsi keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang- undang ke depannya. Jadi keserentakan Pemilu bukan hanya seperti yang berlaku saat ini, yakni hanya gabungan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, sebagaimana berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Selaras dengan Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019 terdapat pula Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya menegaskan tidak perlu merekrut kembali 90 panwas kabupaten/kota khusus untuk Pilkada sebagaimana amanat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Menurut Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 maka Bawaslu yang direkrut untuk Pemilu berlaku juga untuk Bawaslu pada Pilkada. Dengan demikian sekat yang membedakan antara Pemilu dan Pilkada sejatinya sudah tidak ada lagi. 4. Ketika dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (sebelum akhirnya jadi UU Pemilu), memang sudah terdapat pemikiran juga bahwa suatu saat UU Pemilu dan UU Pilkada akan disatukan. Salah satu asas utama baik yang ada di UU Pemilu dan UU Pilkada adalah efektif dan efisien, sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) bahwa “Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis”. Begitu juga mandat keserentakan Pemilu dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mana selain alasan penguatan sistem presidensial dan alasan penafsiran sistematik pada saat amandemen konstitusi, ada juga alasan ketiga yakni, “penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya”. Dengan demikian evaluasi dan penataan ulang penyelenggara Pemilu menjadi penting. 5. KPU, Bawaslu, dan DKPP pada saat ini menurut UU Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010. Putusan MK yang kemudian memandatkan lahirnya DKPP kemudian dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat fondasi dari Bawaslu. Kendati demikian, hukum bukanlah sesuatu yang sifatnya statis, hukum itu mengikuti perkembangan situasi dan zaman. “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan” merupakan adagium Belanda yang selalu diucapkan ketika kita melihat realitas hukum yang tidak sesuai lagi dengan konteks kemajuan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian ke depan. 91 UU Pilkada nanti ketika terselenggara Pilkada serentak tanggal 27 November 2024, sejatinya sudah selesai fungsinya. Terutama, Pasal 201 mengenai upaya perekayasaan keserentakan Pilkada guna mewujudkan keserentakan secara nasional. Saat ini sudah saatnya merombak ulang keseluruhan termasuk desain ulang penyelenggara Pemilu, hal ini sejalan dengan niatan DPR RI yang mendorong perubahan UU Pemilu dalam Prolegnas 2025-2029. 6. Penyelenggara Pemilu, seperti halnya Bawaslu tidak mungkin masih sama seperti sekarang, karena tidak ada lagi yang dilakukan oleh Bawaslu selama 5 tahunan menunggu momen Pemilu dan Pilkada 2029 nantinya. DKPP maupun Bawaslu memiliki fungsi yang berbeda dengan KPU, yang walaupun 5 tahunan tidak ada Pemilu dan Pilkada KPU tetap mempunyai peran sebagai pusat data/penyedia data. Sebagai contoh jika suatu saat terdapat anggota DPR atau DPRD yang karena hal-hal tertentu harus mengalami PAW, lantas harus ke KPU untuk mendapatkan data yang akurat sekaligus prasyarat pengganti dari DPR atau DPRD tersebut harus yang tepat. 7. Sebagai bentuk simplifikasi penyelenggara Pemilu maka dapat dilanjutkan ide awal dari pembahasan saat UU Pemilu, yakni pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pada saat RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (yang nantinya jadi UU Pemilu) dahulu, pembentuk undang-undang melakukan studi ke dua negara yakni Jerman dan Meksiko di tahun 2017. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk mempelajari badan peradilan khusus kepemiluan dan ingin diterapkan di Indonesia. Adapun pasca pulang dari kedua negara tersebut, dengan pertimbangan konsep pembentukan badan tersebut belum terlalu matang, maka kebijakan yang dipilih saat itu ialah dengan memperkuat Bawaslu, meskipun pada saat itu baik Bawaslu maupun DKPP keduanya sama-sama menyodorkan diri sebagai suatu lembaga yang sekiranya sanggup untuk menanggung amanah dan bertransformasi menjadi badan peradilan khusus pemilu. Hal ini merupakan beberapa hal yang merupakan ide-ide perubahan UU Pemilu yang akan dituangkan dalam rencana revisi UU Pemilu ke depannya. 92 8. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatifnya, DPR RI terus berkomitmen untuk berdialog dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Upaya ini mencerminkan keseriusan DPR RI dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan stabilitas politik dan penyempurnaan regulasi pemilu yang lebih inklusif dan representatif. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 dan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: 93 Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, oleh karena adanya pembatasan (Presidential Threshold) tersebut dapat menghalangi akses Para Pemohon untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan partai politik besar, antara lain dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena melanggar batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable). b. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena melanggar asas pemilu periodik dan menyebabkan distorsi representasi. c. Bahwa ketentuan a quo melanggar batasan open legal policy dan asas pemilu periodik menyebabkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk 94 pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa 95 Indonesia sehingga membuat kinerja presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan menjadi kepala pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Keterkaitan 96 antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan calon presiden yang diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Ini adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Dengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. Ini menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum lebih lanjut diatur dengan undang-undang, dengan demikian pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam 97 undang-undang merupakan open legal policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan open legal policy, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) 98 UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. Dasar 99 pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, permohonan Pemohon adalah nebis in idem. 10. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 100 Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 13. Dalam pengkajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan menyampaikan 101 keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon yakni Enika Maya Oktaviani dkk baik dalam posita permohonan maupun petitum permohonan sebagaimana terurai pada permohonan tertanggal 24 Juli 2024 register perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 perihal pengujian materil Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 mengenai ketentuan pemberlakuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden. 2. Bahwa dasar hukum permohonan Para Pemohon dalam pengajuan pengujian Pasal 222 UU Pemilu dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU Pemilu: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. Yang menurut Para Pemohon Pemohon Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: - Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. - Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. - Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 3. Bahwa dalil para Pemohon yamg menyatakan ambang batas pencalonan Presiden yang diatur Pasal 222 UU Pemilu karena terlanggarnya hak-hak Para Pemohon sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah tidak berdasar. 4. Bahwa selain itu Para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Pemilihan Umum 102 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, adalah tidak benar dan tidak berdasar. 5. Bahwa Permohonan para Pemohon a quo harus ditolak dan atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan quo tidak jelas/kabur dan hal ini terlihat pada posita permohonan yang tidak sesuai dengan petitum permohonan yakni uraian dalil-dalil yang ada pada permohonan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan petitum permohonan. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu 6. Bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, maka Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 perihal parameter kerugian konstitusional yakni: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 7. Bahwa terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam permohonan pengujian atas Pasal 222 UU Pemilu a quo, maka berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut di atas: 1. Para Pemohon menjadikan Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar 103 pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu a quo dan Pasal a quo tidak mengatur hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam perkara ini. 2. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailakn proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 8. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak benar, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU- XIX/2021, tertanggal 24 Febuari 2022 dan Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022, tertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya: "[3.6.2] jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden da Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yan digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024 sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dịpertimbangka pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XVII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casų, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A avat (2) UUD 1945 yang menentukan penqusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseo rangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara ekşplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak 104 pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 telah menyatakan dengan tegas bahwa: …Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam Bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). 10. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi RI ini dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum yang jelas dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah. 11. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada terdahulu, maka permohonan Para Pemohon a quo sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa pengaturan system pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selanjutnya, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dijabarkan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI 105 atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. 2. Bahwa tujuan utama pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai legitimasi kuat yakni mendapatkan dukungan kuat dari sebagian dasar rakyat Indonesia dengan demikian Presiden/Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar tanpa gangguan yang berarti dari pihak calon yang kalah dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden a quo. 3. Bahwa selain itu, proses pemilihan presiden dengan system presidential threshold sampai saat ini masih merupakan system yang efektif dan efisien karena: a. Persatuan dan Kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. b. Mengurangi potensi konflik antar kelompok karena partai politik dan kelompok Masyarakat telah bergabung dalam wadah/kelompok calon presiden/wakil presiden dimaksud. c. Menjaga stabilitas politik dan keamanan dan dengan adanya kondisi politik yang kondusif/stabil dan keamanan yang terjaga dengan baik, maka roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. d. Menghemat pengeluaran anggaran negara, karena apabila calon presiden tersebut lebih dari 4 calon, maka biaya penyelenggaraan pemilihan menjadi lebih besar karena biaya pengadaan barang dan jasa (sosialisi, cetak alat peraga kampanye, honorarium petugas, biaya keamanan, honor saksi dll) dapat dihemat. e. Menghemat biaya kampanye bagi partai politik dan calon presiden. Apabila banyak calon presiden, dipastikan lebih banyak biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh partai politik maupun calon presiden/wakil presiden. f. Menghemat waktu dan tenaga serta pikiran karena proses pemilihan presiden cukup lama dan melelahkan sehingga menguras tenaga dan pikiran serta biaya. 4. Bahwa dengan demikian, ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari 106 partai politik atau masyarakat sehingga sistem presidential threshold ini dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu sistem ini akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. 5. Bahwa dengan demikian, Presidential threshold merupakan mekanisme ideal untuk digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden akan menjadi kurang decisive dalam upaya menggerakan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan dating. Dengan demikian, makin tinggi angka ambang batas, pemilihan presiden tersebut diharapkan semakin cepat upaya pengurangan jumlah partai politik secara alami. 6. Bahwa pengaturan ambang batas dimaksud, konstitusional atau tidak keberlakuan presidential threshold yang dimohon Para Pemohon tersebut, telah ada pendapat Mahkamah yang termuat dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU- III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". 7. Bahwa terkait dengan open legal policy sebagaimana uraian permohonan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan ada 2 syarat yang harus dipenuhi yakni: 107 (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis); (2) norma tersebut dideligasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping itu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 8. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan dan atau dasar hukum sebagai berikut: a. Sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, konstitusi telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenal tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, DPR telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah memuat hal-hal/ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. b. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum serta pengaturan pembuatan perundangan-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. c. Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi Presiden/Wakil Presiden yang salah satunya mendapatkan suara sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 12 jumlah provinsi di Indonesia. Untuk itu, pembentuk undang- undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal sebesar 20% jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. 108 d. Pasal a quo tidak menutup kesempatan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang wajar dan hal ini tercermin pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang intinya partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, yakni verifikasi administrasi saja. Terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen). e. Dalam keadaan tertentu membedakan itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan dan ini sesuai Putusan Mahkamah Nomor 010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaul kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 9. Bahwa dengan demikian, Pasal 222 UU Pemilu tersebut selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa dengan demikian dalil permohonan para Pemohon yang pada intinya memohon agar Mahkamah membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak berdasar karena akan berakibat ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 221 UU Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang 109 legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 11. Bahwa begitu juga dalil permohonan Para Pemohon yang pada intinya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 222 UU Pemilu bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR harus ditolak karena: a. Para Pemohon tidak menawarkan konsep alternative pengganti ambang batas tersebut dan hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. b. Permohonan Para Pemohon tersebut tidak memiliki teori dan rasionalitas yang jelas, serta para Pemohon juga tidak memberikan simulasi dan solusi alternative yang konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. 12. Bahwa PKB berpendapat apabila permohonan Para Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka pada Pemilihan Presiden Tahun 2029 akan banyak Calon Presiden/Wakil Presiden yakni jumlah Pasangan Calon Presiden dapat mencapai lebih dari 17 pasangan calon karena masing-masing partai politik akan mengajukan calon presiden /wakil presiden sendiri dan hal ini tentunya menguras tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang lebih besar serta berpotensi menimbulkan resiko kegaduhan yakni gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. 13. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan sudah selayaknya apabila permohonan para Pemohon a quo dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena terkait dengan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden (Presidential Treshold) merupakan kewenangan pembuat Undang-undang dan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 110 3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentag Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 62 mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang PEMILU, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU 1. Dalam Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Pemohon dalam Permohonan Nomor 62, pada pokoknya beranggapan bahwa Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena melanggar batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable) 111 KETERANGAN PARTAI GERINDRA A. KEDUDUKAN HUKUM PARTAI GERINDRA 1. Bahwa Partai GERINDRA yang dalam permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon pada permohonan-permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024; in casu, dimintakan untuk memberikan keterangan sebagaimana surat-surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 491/62/PUU/PAN.MK/ PS/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024; 2. Bahwa, Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1 tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008; 3. Bahwa dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai GERINDRA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GERINDRA berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan DPP Partai GERINDRA di Pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 10 September 2020 dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 30 September 2020 tentang Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat. Dengan demikian, berwenang untuk mewakili DPP Partai GERINDRA sebagai badan hukum partai politik untuk memberikan keterangan dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang a quo; 4. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik, senyatanya merupakan peserta PEMILU sejak tahun 2009 sampai dengan PEMILU saat ini di tahun 2024. Adapun dalam kaitannya dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang oleh para Pemohon yang pada pokoknya mengenai “presidential threshold”, maka Partai GERINDRA sebagai partai politik 112 peserta PEMILU dengan segala dinamika “presidential threshold” a quo maka telah mengikutinya; 5. Bahwa atas permohonan para Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA berkepentingan secara langsung atas Permohonan a quo mengingat Partai GERINDRA adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki “hak konstitusional” untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam PEMILU yang akan datang, dimana hal ini bersinggungan langsung terhadap substansi “permohonan” para Pemohon a quo, yakni dalam hal pemenuhan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 6. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu a quo, adalah berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan sebagai berikut: Pasal 6A ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 juncto Undang-Undang PEMILU sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga karenanya Partai GERINDRA berkepentingan langsung atas permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU a quo; 8. Bahwa dengan demikian dan untuk melindungi hak konstitusionalnya, maka Partai GERINDRA memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung untuk memberikan keterangan sesuai hukum dalam Permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN NOMOR 62 1. Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Nomor 62, maka Partai GERINDRA perlu menyampaikan pandangannya, bahwa para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu mengenai “kedudukan hukum (legal standing)” para Pemohon, serta 113 mengenai adanya “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” atas berlakunya pasal yang dimohonkan a quo. Selain itu, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis dan nyata hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian a quo, sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pula harus memenuhi persyaratan “kerugian konstitusional” sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu; 2. Bahwa sebagaimana diketahui, mengenai kedudukan hukum (legal standing) untuk “Pemohon” terkait dengan permohonan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 Undang-Undang PEMILU a quo, maka hal tersebut sudah ditentukan aturannya sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, diantaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021; 3. Bahwa sangat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan untuk pengujian norma a quo adalah sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”; Adapun atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 dengan memperhatikan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 a quo, maka telah ditentukan yang berhak mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 17/2017 tentang PEMILU adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 114 4. Bahwa oleh sebab itu, bekenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonannya, maka terhadap Pemohon secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai perorangan atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEMILU, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang sedang atau akan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa dengan demikian, berkenaan dengan “kedudukan hukum” para Pemohon sebagaimana permohonannya a quo, maka Partai GERINDRA memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Nomor 62/PUU- XXII/ 2024. Adapun atas kedudukan hukum Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021. Selain itu, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional; Oleh karenanya atas kedudukan hukum para Pemohon a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, maka permohonan para 115 Pemohon a quo telah tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak Pemohon, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo; KETERANGAN PARTAI GERINDRA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 222 UU PEMILU SEBAGAIMANA PERMOHONAN NOMOR 62 PADA PUU 2024 1. PANDANGAN UMUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU 1) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang PEMILU, adalah amanat konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; Selanjutnya ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"; 2) Bahwa amanat PEMILU untuk memilih Presiden dan wakilnya a quo, selain diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka diatur pula dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sejatinya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini mengandung makna sebagai berikut: - Pertama, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Kedua, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden; dan - Ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden; 3) Bahwa selanjutnya dan dalam kaitannya dengan Pasal 222 pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan 116 Pasal 222 a quo pada prinsipnya mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya telah memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah sesuai konstitusi; 4) Bahwa dalam Undang-Undang PEMILU, ambang batas yang mesti dipenuhi partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau memiliki perolehan suara nasional 25 persen berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Artinya organisasi politik yang memperoleh 20 persen voting legal pemilu DPR menurut hasil pemilu, atau partai yang memperoleh 25% voting legal nasional, dapat mengikuti PEMILU, dengan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Adapun terkait prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi Presidential Threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; 5) Bahwa mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada representative democracy yang diwakilkan melalui partai politik pemenang PEMILU. Bakal calon Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon Presiden tersebut dipilih langsung oleh rakyat (direct democracy). Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden menganut prinsip demokrasi konstitusional, dimana kebebasan setiap warga negara dan setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara. Dalam hal ini, munculnya ketentuan ambang batas (presidential threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and balance, Memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan; 117 6) Bahwa ketentuan presidential threshold ini sudah berulangkali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pengujian terhadap presidential threshold sudah dilakukan saat pemilu presiden (pilpres) masih merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana hingga saat ini, merujuk pada catatan rekapitulasi perkara di website Mahkamah Konstitusi, ketentuan presidential threshold a quo sudah diuji sebanyak 37 kali. Adapun putusan terakhir adalah Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Salah satu alasan yang terus dikemukakan dalam mendukung adanya presidential threshold adalah untuk menjaga “Stabilitas Pemerintahan”. Hal mana Mahkamah Konstitusi menilai dengan tegas bahwa ketentuan ambang batas tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang; 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pasal ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif, SERTA pasal ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; 8) Bahwa diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, berarti sejak awal pula terdapati dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial yang diharapkan terpenuhi, yakni: - pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR, dan - kedua, penyederhanaan jumlah partai politik; dimana penghitungan presidential threshold yang berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya maka secara nyata tidak menghilangkan esensi pelaksanaan PEMILU; 118 9) Bahwa menurut hukum “presidential threshold” bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Hal mana presidential threshold bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang calon presiden. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ketentuan ambang batas a quo adalah berdasar hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Dasar 1945; 10) Bahwa dengan mendasarkan pada keadaan fakta dan keadaan hukum mengenai ketentuan Pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, serta dalam kaitannya dengan permohonan-permohonan pengujian materiil terhadapnya kehadapan Mahkamah Konstitusi, yang pada prinsipnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (open legal policy), maka Partai GERINDRA sejatinya adalah sependapat dan bersepakat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, karena telah tepat dan benar serta telah sesuai hukum; 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa mengenai ketentuan Pasal 222 yang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan-putusannya dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang- undang (open legal policy), maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah tepat, telah benar, dan sesuai hukum, dikarenakan hal-hal pokok sebagai berikut: a. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta PEMILU yang telah mengikuti ketentuan presidential threshold sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024, maka merasa terbantu dengan adanya aturan ambang batas tersebut, yakni sebagai rujukan untuk menentukan persentase suara minimum guna keterpilihan seorang calon presiden. Hal mana agar dapat berupaya lebih keras memenuhi persentase yang ditentukan guna mendukung kader-kader terbaiknya supaya dapat menjadi calon presiden dan/atau calon presiden pada PEMILU; 119 b. Bahwa mengenai prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi presidential threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; c. Bahwa ketentuan ambang batas (Presidential Threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and balance, dikarenakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Memperhatikan asas check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh; d. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif; e. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; f. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dikarenakan secara nyata tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; g. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 222 UU PEMILU a quo sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara; h. Bahwa para Pemohon melalui permohonan-permohonannya tidak dapat membuktikan secara nyata dan tegas, apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para Pemohon maupun pihak lain; 120 i. Bahwa menurut hukum telah ditentukan bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) adalah sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (open legal policy); 2) Bahwa permohonan-permohonan para Pemohon in casu, harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi karena bersifat open legal policy. Mengingat Mahkamah Konstitusi menyebut urusan Undang-Undang PEMILU termasuk kategori open legal policy, dikarenakan Undang-Undang Pemilu tidak diatur secara detail oleh konstitusi, norma hukum tertinggi yang menjadi domain hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Mahkamah Konstitusi lewat laman Facebook resminya, 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' pada 12 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan: "(open) legal policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang (UU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh UU”; 3) Bahwa suatu materi undang-undang bersifat open legal policy adalah ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, dengan demikian secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang- undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau open legal policy adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur dalam undang-undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang menyatakan bahwa: “MK tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas 121 melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir”; 4) Bahwa selanjutnya, terkait norma Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan oleh Pemohon, maka ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 22E (ayat 6) UUD NRI Tahun 1945 “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” Oleh karena Pasal 22E UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai PEMILU termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon maka bukanlah pelanggaran konstitusi. Oleh karena, walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di toleransi (intolerable); 5) Bahwa dikarenakan norma Pasal 222 UU PEMILU yang diujikan oleh para Pemohon, merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, maka hal dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun 122 untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR. 6) Bahwa lebih lanjut, Pasal 222 UU PEMILU bukanlah pasal yang terpisah dari pasal-pasal lainnya yang selaras dengan pengaturan ambang batas ini pula, sehingga, jikalau pun Para Pemohon menginginkan pasal ini dibatalkan ataupun dirubah, lalu bagaimana dengan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan tata cara pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena akan menyebabkan ketidak selarasan atau tidak berkesesuaian dengan pasal pasal lainnya, yang masih menggunakan rujukan pada ambang batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puiluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Oleh karenanya perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa ultra petita terkait dengan permohonan para Pemohon. Selain Itu, diharapkan konsistensi dari Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang Undang PEMILU a quo, yakni agar tetap konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu; Berdasarkan keterangan dan pandangan-pandangannya tersebut, Partai GERINDRA mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Keterangan Partai GERINDRA diterima secara keseluruhan; 3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 123 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa dengan mencermati kedudukan hukum para Pemohon Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, masing-masing mendalilkan sebagai berikut: Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 Para Pemohon Perkara 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena Para Pemohon Terkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kerugian konstitusional akibat hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum dapat terhalangi atau terbatasi dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bahwa pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan menjadi undang-undang, ketentuan Pasal 222 undang- undang telah beberapa kali diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, dari sekian banyak pengajuan uji materi ketentuan dimaksud, ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan dengan alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan Permohonan dengan pertimbangan hukum antara lain: 2.1. Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 124 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6] bagian paragraf kedua Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?” selanjutnya pada bagian paragraf ketiga Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Kemudian pada bagian paragraf keempat Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan 125 hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”. 2.2. Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, di dalam Putusan a quo, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ... Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan 125 ystem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan 126 ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”. 2.3. Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan: [3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan 127 Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” 2.4. Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.5.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 61 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 128 2.5. Putusan Nomor 20/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 40 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 3. Bahwa dari 5 Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan dalam poin 2.1. sampai dengan 2.5. diatas Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk 129 mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 4. Bahwa jika mencermati uraian atau dalil-dalil para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Para Pemohon bukan merupakan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik, melainkan hanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Badan Hukum yang konsentrasi terkait dengan hukum Pemilu, sehingga hal yang demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Oleh karenanya, sekalipun para Pemohon sebagai warga negara dapat mengajukan uji materiil, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, maka para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. II. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa menurut Partai Golkar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk UU, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas di Mahkamah. Mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 angka [3.17] berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 2. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 130 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”; 3. Bahwa argumentasi lain tentang ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka, mendasarkan pada preseden putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Mahkamah menempatkan pengujian atas berbagai variabel ambang batas sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU. Hal itu dibuktikan, diantaranya melalui putusan atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary thereshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan yang paling fenomenal adalah putusan Mahkamah atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, tetapi Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU; 4. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna halaman 11 disebutkan, bahwa “isu-isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI hari ini” [20 Juli 2017]. Adapun kelima paket opsi tersebut adalah: Paket A : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket B : Ambang batas presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. 131 Paket C : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket D : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket E : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Dalam rapat paripurna tersebut pilihan mengerucut pada dua opsi, yakni paket A dan Paket B. Rapat paripurna menyetujui Paket A yang disahkan dalam UU Pemilu; 5. Bahwa dari Naskah Rapat Paripurna DPR tersebut hendak membuktikan bahwa pengaturan tentang ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara, dalam Undang-Undang Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-undang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat cukup alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar berpendirian berbeda dengan pendiriannya dalam memutus uji materiil ambang batas pencalonan presiden, yang materi muatan normanya sama-sama terdapat dalam satu paket kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang; 6. Selain daripada itu, dalam konteks kedaulatan rakyat, ambang batas presiden justru dapat memperkuat kedaulatan rakyat, meskipun secara tidak langsung. Dengan adanya ambang batas, calon presiden yang muncul biasanya sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai atau koalisi, memastikan mereka adalah kandidat dengan dukungan yang cukup kuat. Ini bisa dianggap mencerminkan pilihan rakyat secara lebih luas karena kandidat didukung oleh partai-partai besar yang mewakili kepentingan dan suara masyarakat dalam jumlah signifikan; 132 7. Ambang batas juga mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen, yang pada akhirnya mempermudah presiden dalam menjalankan program- programnya tanpa terhambat konflik berlebihan dengan legislatif. Dengan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif, kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih konsisten dalam mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi, meskipun terbatas dalam hal jumlah calon, ambang batas ini dapat menciptakan situasi di mana rakyat mendapat pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih baik. Berdasarkan uraian argumentasi yuridis tersebut di atas, maka Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. III. PETITUM Berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk memperkuat keterangannya, pemberi keterangan Partai Golkar telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.G-1 sampai dengan bukti PK.G-3 sebagai berikut: 1. Bukti PK.G-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat 133 Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024; 2. Bukti PK.G-2 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu; 3. Bukti PK.G-3 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pemilihan Umum, Kamis, 20 Juli 2017. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Buruh menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Partai Buruh berpendapat, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) karena tidak memberikan hak pencalonan (candidacy right) yang sama kepada partai politik peserta pemilu. 2. Bahwa pandangan Partai Buruh diatas sejalan dengan pokok pikiran hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) hanya karena karena parpol bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada Pemilu sebelumnya. 3. Bahwa sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, Partai Buruh secara aktual sudah mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 222 karena Partai Buruh menjadi kehilangan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. 4. Bahwa oleh sebab itu, sehubungan adanya pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh para pemohon pada perkara Nomor 62, Partai Buruh berpandangan agar politik hukum presidential threshold perlu direkonstruksi karena setidaknya tiga alasan. 5. Bahwa untuk argumentasi yang pertama, presidential threshold sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 seharusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan 134 dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu didasari pada praktik ketatanegaraan yang lazim digunakan di negara-negara penganut sistem presidensial seperti Indonesia. 6. Bahwa sebagai cotoh, di Brazil, misalnya, presidential threshold dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden dengan ketentuan syarat kemenangan 50 persen plus satu. Di Ekuador, presidential threshold diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 50 persen plus satu atau bahkan cukup dengan 45 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Di Argentina, presidential threshold yang juga dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 45 persen atau cukup 40 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Contoh-contoh tersebut dikemukakan oleh Pipit R. Kartawidjaja dalam memaknai pendapat J. Mark Payne, dkk dalam buku: "Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America" [Pipit R. Kartawidjaja, Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper), Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016, hlm.5]. 7. Bahwa oleh sebab itu, konteks pemberlakuan presidential threshold – kalaupun istilah ini hendak digunakan – menurut Syamsuddin Haris bukanlah instrumen untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan calon presiden [Syamsuddin, Haris. Salah Kaprah Presidential Threshold, http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL- THRESHOLD/7896, diakses tanggal 28 Oktober 2024] 8. Bahwa lebih dari itu, pemaknaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan Presiden menjadi tidak selaras dengan konsep “parliamentary threshold” yang dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif di Indonesia dimaknai sebagai syarat keterpilihan anggota DPR apabila partai politik dari calon anggota bersangkutan memperoleh suara minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Jika menggunakan analogi ini, maka apa yang dimaksud dengan presidential threshold menurut Allan Fatchan Gani Wardhana ialah syarat perolehan suara minimal capres dan cawapres untuk menentukan keterpilihan [Lihat: Allan Fatchan Gani Wardhana, Menggugat Presidential Threshold, https://news.detik.com/kolom/d-4081785/ menggugat- presidential-threshold, diakses tanggal 28 Oktober 2024]. 135 9. Bahwa pada argumentasi yang kedua, Partai Buruh menilai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR, pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. 10. Bahwa terhadap argumentasi yang ketiga, Partai Buruh berpandangan, presidential threshold yang dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden semestinya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari presidential threshold untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Partai Buruh berpendapat pemaknaan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia semestinya merujuk pada pengertian ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 13. Bahwa oleh sebab itu, terkait pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan menjadi 0% (nol persen) dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan Pemilu. 136 14. Bahwa Partai Buruh menilai ambang batas 0% (nol persen) lebih relevan untuk diterapkan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh dan partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu. 15. Bahwa menurut Partai Buruh, mengharapkan Pemerintah dan DPR untuk merevisi norma Pasal 222 adalah kesia-siaan. Partai Buruh lebih mengharapkan Mahkamah Konstitusi sebagai organ negara yang berwenang membatalkan norma undang-undang, berperan sebagai the guardian of democracy untuk membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemilihan Presidensial, sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu Presiden. Dengan adanya Pemilihan Umum yang merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah Pemilu untuk memilih para Wakil Rakyat dalam rangka menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif. 2. Presidential threshold 20% kelihatannya akan terus menjadi polemik dan membekas dihati dan pikiran para kandidat atau kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bertarung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi demokrasi lima tahunan, hal ini dikarenakan adanya ambang batas perolehan suara yang harus dicapai sebesar 20% untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Pengaturan ambang batas ini jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitusional right) dari 137 Partai Politik peserta Pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu meskipun tidak mendapatkan kursi di DPR. hal ini juga mengurangi nilai Pemilihan Umum yang demokratis sebab, jumlah suara sah hasil pemilihan umum Partai Politik menjadi hilang dan sia-sia. 3. Sistem pemilihan yang demokratis mestinya membuka ruang kepada semua Partai Politik peserta Pemilu baik yang mendapat kursi di DPR maupun Partai Politik Non Parlemen yang memiliki jumlah suara sah untuk mengajukan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menghormati kemurnian suara rakyat yang telah memilih dalam Pemilu dan tentunya juga ada pilihan alternative dan/atau pilihan beragam bagi masyarakat. 4. Bahwa secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan batasan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara Nasional sebanyak 25% pada pemilihan legislatif. 5. Bahwa terkait ambang batas pencalonan tersebut secara teori bertentangan dengan semangat keadilan Pemilu (electoral justice) yang secara prinsip setiap orang berhak untuk mengusung calon dengan hak-hak setara candidacy right, tetapi dengan Presidential threshold 20% menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan problematika terkait Presidential threshold 20% tidak hanya mengenai syarat-syarat pencalonan melainkan juga menjadi masalah baru dalam sistem pemilu yang menggunakan rule model pemilihan umum serentak yang berimplikasi terhadap mundurnya kualitas demokrasi yang memungkinkan besarnya koalisi dan hilangnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Seperti yang terlihat saat ini partai-partai memilih untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu; 6. Presidential threshold 20% yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian dan mengdiskreditkan Partai-Partai Baru dan Partai-Partai Non Parlemen dikarenakan penentuan ambang batas pencalonan menggunakan atau berpatokan pada hasil pemilihan legislatif tahun sebelumnya. 7. Bahwa syarat ambang batas mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan karena sistem ini membatasi pencalonan Presiden 138 dan Wakil Presiden sehingga rakyat tidak diberikan calon alternatif untuk memberikan keragaman bagi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan politiknya. 8. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilu Nasional (pilpres, pileg dan pilkada) yang artinya bahwa baik Pilkada maupun Pilpres sama-sama rezim Pemilu, sehingga sudah sepatutnya mekanisme untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati juga disamakan dengan mekanisme untuk mengusung/ mendaftarkan Calon Presiden/Wakil Presiden. 9. Bahwa hal ini bersesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi telah memutus adanya penurunan ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon. 10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 dalam pertimbangan putusan a quo pada pokoknya menyatakan: menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas pada point 3.20, mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain yaitu: a. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan b. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dikonversi menjadi kursi DPR c. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik d. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029, dan e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. 139 11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 tersebut di atas memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap Presidential threshold 20% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa oleh karena itu DPP Partai Hati Nurani Rakyat menginginkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PRESIDENTIAL TRESHOLD MELEMAHKAN FUNGSI PENDIDIKAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGUSUNG KEPEMIMPINAN DI TINGKAT NASIONAL 1. Bahwa sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang 4 (empat) periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu. Berlakunya ketentuan presidential threshold sebagai ambang batas minmal pencalonan presiden dan wakil presiden telah memunculkan banyak dampak negative khususnya bagi partai-partai yang baru ataupun partai yang minorotas dalam perolehan kursi ataupun suara. Mulai dari menyebabkan hambatan besar (barrier) bagi partai baru dan minoritas itu untuk tumbuh dan berkembang, menyebabkan hilangnya peluang bagi masuknya figur-figur calon presiden berkualitas yang baru, hingga melanggengkan status quo dominasi partai- partai dominan untuk jangka panjang. Pengungkapan tentang hal-hal sudah berulang kali disampaikan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang di sidang- sidang perkara pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa sejauh menyangkut pengujian a quo, apabila kita menelaah kepada kebijakan pembuat undnag-undang mempertahankan keberlakuan 140 presidential threshold, maka legitimasi teoritis yang dipergunakan lazimnya sama dengan legitimasi teoritis yang dipergunakan untuk memberlakukan kebijakan electoral threshold (ambang batas electoral) maupun ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Multi partai di Indonesia berulang kali dicoba kendalikan jumlahnya. Tujuannya masih sama agar bagaimana caranya menjamin terbentuk pemerintahan presidensial yang stabil dan kuat yang dapat mencegah jangan sampai terjadi lagi kondisi minority president dimana presiden bisa dikucilkan atau dipersulit dalam proses pembuatan undang-undang (legislasi). Diyakini oleh para ahli biang penyebab dipersulitnya presiden itu adalah partai-partai yang jumlahnya banyak di parlemen yang gagal dikuasai oleh presiden yang minoritas tadi. Karena partai-partai dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan pemerintahan presidensial, maka diyakini pula oleh para ahli bahwa satu-satunya cara meredam hal itu adalah dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Presidential threshold adalah satu dari diantara cara yang dipakai untuk menyederhanakan partai-partai itu. 3. Bahwa dalam satu segi partai-partai politik mungkin bertanya: Presiden berstatus sebagai kepala pemerintahan tertinggi sekaligus berstatus sebagai kepala negara. Memiliki segenap kewenangan executive yang luas dengan segala hak prerogative nya menyusun dan mejalankan pemerintahan. Bahkan jabatan presiden hamper-hampir tidak ada satupun norma ukum atau ketentuan pasal dalam undang-undang yang membatasi atau secara spesifik melarang presiden melakukan tindakan pemerintahan tertentu karena hingga saat ini jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan yang dipilih langsung yang tidak ada undang-undang khususnya –MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya oleh undang- undang khusus—sementara presiden tidak dan semua kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar. Lantas bilamana presiden gagal membentuk pemerintahan yang solid atau istilah terbentuk situasi sperti yang disebut para ahli sebagai pemerintahan yang terbelah, lantas apakah tepat menimpakan kegagalan itu adalah kesalahan partai politik? Sehingga yang harus dikoreksi keadaannya adalah partai politik dengan cara melakukan penyederhanaan? 141 4. Bahwa bila memang para ahli berpendapat demikian, bahwa dalam teater pemerintahan presidensial di negara bersistem partai banyak (multi partai), pemeran utamanya yang harus dikuatkan adalah presiden, lantas mengapa ketika sistem itu dianggap kecacatan-kecacatan bawaan, yang diminta untuk dikoreksi keadaannya hanyalah partai-partai politik yang jumlahnya banyak tadi saja, sementara jabatan presiden sendiri luput dari perhatian para ahli untuk dievaluasi? Para ahli hukum tata negara, para ahli politik tertentu mahfum dalam penyusunan rancangan undang-undang tidaklah presiden membahas dan menetapkannya tidak sendiri melainkan secara bersama- sama dengan anggota-anggota partai politik di DPR. Sehingga jumlah partai- partai yang banyak di parlemen adalah salah satu faktor dan dterminasi serta kepiawaian seorang presiden dalam menggunakan kewenangannya adalah faktor lain yang juga turut mempengaruhi apakah pemerintahan presidensial yang dipegangnya itu dapat kuat dan stabil. 5. Bahwa sari pembahasn tentang hal ini dapatlah dipahami bahwa sejak awal para ahli sudah memasang sudut pandang penguatan sistem presidential dari sisi jabatan presiden dan belum mengakomodir sisi-sisi lain yang juga turut memengaruhi salah satunya sudut pandang partai-partai politik di parlemen maupun di luar parlemen, khususnya parati-partai yang baru atau partai minoritas dari segi jumlah kursi dan suara. termasuk pula yang tidak pernah dibahas oleh para ahli adalah bagaimana penguatan sistem presidential itu dari sudut pandang pemilih. Sekalipun kerja-kerja menyususn dan menjalankan pemerintahan melibatkan eksekutif dan legislative, akan tetapi sebelum bekerja kedua jabatan itu dipilih langsung oleh rakyat Pemilih. Bahkan setelah terpilih, keduanya bekerja bukan untuk golongan tertentu melainkan untuk semua golongan rakyat yang telah memilihnya. 6. Bahwa dari sudut pandang yang ternyata tidak lengkap itu, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memandang persoalan penguatan sistem presidential harus dikaji secara komprehensif dari sudut pandang yang lebih luas. Menimpakan resiko kegagalannya secara mutlak kepada partai-partai politik tanpa melihat sudur pandang kepentingan ketetanegaraan partai-partai politik, terlebih tidak melihat pula kepentingan Pemilih yang juga diwakili oleh partai-partai politik terlepas ia punya kursi ataupun tidak di parlemen adalah kajian yang tidak lengkap dan berat sebelah. Kalaulah sudut pandang partai 142 politik itu dibahas oleh para ahli, para ahli hanya berhenti untuk mempertimbangkan paratai-partai yang duduk di parlemen saja khususnya partai-partai dominan dari segi kursi dan suara karena merekalah yang dianggap “mampu” menyususn dan menjalankan pemerintahan bersama presiden. Bahkan ketika para ahli mendukung legitimasi teoritis presidential threshold menjadi kewenangan mutlak pembuat undang-undang (open legal policy), hal itu menjadi bukti sudut pandang para hali yang masih berat sebelah itu, sebab partai-partai yang duduk di parlemen adalah partai yang melahirkan dan berkepentingan mempertahankan presidential threshold tetap ada. Menyerahkan nasib pengurangan atau penghapusan presidential threshold kepada pembuat undang-undang jelas pilihan yang bertentangan dengan logika atau melawan rasionalitas. 7. Bahwa atas dasar itu, pada bagian ini Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang penguatan sistem presidensial itu. Pihak Terkait Partai bulan Bintang meyakini kuat tidaknya sistem presidensial sebuah negara juga bergantung kepada kualitas partai politik di negara itu. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada pokoknya adalah dijalankan oleh seorang presiden, sehingga judul besar dari negara bersistem presidensial adalah bagaimana caranya agar presiden yang dihasilkan dalam pemilihan umum benar-benar presiden yang punya kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Keran untuk mencetak calon- calon presiden itu adalah tanggung jawab partai politik sebagai bagian dari fungsi pendidikan politiknya. Sehingga ketika partai-partai politik dihalangi oleh presidential threshold untuk memunculkan calon-calon pemimpin terbaik, maka hal itu justru melemahkan sistem presidential karena jabatan presiden tertutup peluang mendapatkan figure terbaik dari banyak kalangan. 8. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang meyakini, presidential threshold 20% kursi atau 25% suara saha secara nasional tidak sekadar melemahkan partai-partai minoritas untuk berkembang, tetapi secara langsung juga melemahkan sistem presidential itu sendiri. Ketika undang-undang dasar menegaskan ---bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik--- maka undang-undang dasar sejatinya menghendaki partai politik menjalankan fungsi menjadi produsen kandidat- 143 kandidat presiden berkualitas secara berkesinambungan. Ketika undang- undang Pemilu membatasi pengusungan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada partai-partai yang mampu memenuhi presidential threshold, maka hal itu melemahkan sistem presidensial karena jabatan presiden dikurangi dari peluang mendapatkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terbaik dari kalangan partai di luar itu. 9. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang juga meyakini, bahwa hal itu di antara alasan menyebabkan keadaan partai politik berhenti melakukan pembinaan kader partai secara serius untuk mengisi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Partai-partai politik baru ataupun partai politik minoritas merasa sia-sia melakukan pembinaan kader-kader sendiri karena tidak ada saluran yang disediakan untuk mengantarkan kader-kader terbaiknya dalam saluran kepemimpinan nasional. Akibatnya partai politik hari ini cenderung tidak mengusung calon dari kalangan partainya, melainkan mencari calon yang sudah popular secara instan demi meraup suara sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas si calon. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak terkait partai Bulan Bintang hendak menegaskan, bahwa hal yang luput disadari oleh para ahli ketika partai-partai politik yang baru atau partai politik minoritas dihalangi untuk mengusung calon presidennya sendiri melalui presidential threshold, pada saat yang sama sebetulnya justru hal itu melemahkan kualitas dari sistem presidensial kita. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada dasarnya tetap saja dijalankan oleh figure orang yang terpilih di dalam Pemilu. Sebaik-baiknya orang yang menjalankan sistem itu adalah orang yang memiliki moral yang baik. Seperti kata pepatah asing it is not the gun that matters, but the man behind the gun. It is not the man that matters, but the moral behind the man. II. KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU TIDAK SELARAS DENGAN KEHENDAK AWAL UNDANG-UNDANG DASAR 11. Bahwa sebagai sebuah negara demokrasi sekaligus negara hukum, pengakuan terhadap sistem ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya dilakukan 144 menurut undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar sendiri adalah hukum tertulis tertinggi dalam istilahnya dikenal sebagai staatsgroungezets. Sehingga dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu, Konstitusi kita sejatinya telah melekaktkan sistem demokrasi dengan sistem hukum. Lebih lebih lagi pada ayat ketiga juga ditegaskan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum mengatur dan mengandalikan gerak langkah negara demokrasi Indonesia agar tetap berada pada jalur yang benar. 12. Bahwa sejak awal undang-undang dasar kita telah menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh patai politik atau gabungan partai politik. Seperti penjelasan yang di awal tadi, Pihak terkait Parati bulan Bintang meyakini, kehendak awal (original intent) dari pengamandemen undnag-undang dasar itu sebetulnya hendak menegaskan bahwa partai politik bukanlah sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung dan pengantar calon presiden menuju kontestasi pemilihan. Akan tetapi lebih jauh lagi dari itu yakni sebagai produsen kandidat-kandidat kepemimpinan secara nasional. Partai politik adalah satu- satunya organisasi di mana seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan dapat duduk bersama untuk berserikat dan berkumpul, guna mengekspresikan kehendak bebasnya untuk turut mengisi pemerintahan. 13. Bahwa dalam fungsi partai politik sebagai wadah tempat berkumpul itu pula, maka pihak yang mampu dan potensial untuk melakukan pendidikan politik kepada warga negara khususnya mendidik warga negara untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional memang hanya mampu dilaksanakan oleh partai politik. Partai politik lembaga yang menghimpun gagasan, memformulasikannya menjadi program aspirasi, dan kemudian menitipkannya kepada anggota-anggota partai yang duduk di jabatan pembuat kebijakan hukum lewat kontestasi pemilu. Karena itu secara spesifik Pihak terkait Partai Bulan Bintang hendak mengatakan bahwa makna implisit lain dari ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar yang mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sebetulnya bukan sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung, tetapi sebagai rangkaian dari fungsi partai untuk memproduksi dan mengusung kandidat pemimpin nasional. 145 14. Bahwa atas dasar itu ketika ketentuan presidential threshold diberlakukan belakangan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal itu adalah murni pilihan pembuat undang-undang pada saat itu yang tidak mempertimbangkan original intent sebenarnya dari para penyusun amandemen undang-undang dasar. Gagasan ini bungkusnya untuk menguatkan sistem presidensial guna memudahkan presiden menyusun dan menjalankan pemerintahan pasca terpilih, akan tetapi maksud utama (main intention) nya diketahui semua (notoir feiten) sebagai jalan untuk memasang halangan masuk yang kuat (barrier to entry) bagi partai-partai baru dan partai minoritas kursi dan suara untuk mengusung kandidat terbaiknya bagi republik. Judulnya menguatkan sistem presidensial, tetapi maksud hati dari kebijakan ini adalah menyumbat saluran kaderisasi partai untuk mencapai puncak kepemimpinan nasional. 15. Bahwa secara terang benderang Pihak Terkait Partai Bukan Bintang hendak mengatakan kebijakan presidential threshold ini adalah kebijakan yang sengaja diadakan untuk membuat partai-partai yang baru muncul dan partai minoritas kursi dan suara agar mendalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Kebijakan ini membuat partai-partai baru dan partai minoritas dipaksa untuk menghentikan pendidikan politik kaderisasi internal sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang. Partai-partai tidak punya pilihan lain selain tergiring untuk sekedar menjadi kendaraan pengusung calon dalam koalisi yang dituntun oleh partai-partai dominan. Hal ini tentu bukan keadaan ideal yang diinginkan oleh pembuat maupun oleh penyusun amandeman Undang-Undang Dasar. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008 halaman 121 telah menegaskan pendiriannya tentang makna dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang tidak dapat ditafsirkan lain selain dari apa yang tertera dalam teks pasal, ketika dalam konteks pengujian calon independent dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: “Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasanagn Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil 146 Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkan dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya calon presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165-360); 17. Bahwa dari penegasan Mahkamah itu teranglah bahwa pembuat undang- undang sejatinya menginginkan partai bukan sekedar menjadi wadah pengusung, tetapi betul-betul menjalankan fungsinya melakukan pendidikan politik untuk memproduksi kandidat kepemimpinan nasional agar dapat mengisi jabatan presiden dengan kandidat yang berkualitas baik. Bilamana pembuat undang-undang dasar ataupun penyusun amandemen tidak menganggap penting fungsi partai mencetak kandidat pemimpin dan lebih condong menjadikan partai sebagai kendaraan politik belaka, maka tentulah sejak awal pembuat undang-undang akan membuka peluang calon independent dapat maju dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun gagasan itu ditolak dan tidak diterima karena satu-satunya saluran produksi kepemimpinan nasional yang asal usul dan track record nya bisa dilihat secara jelas hanyalah melalui partai politik. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak terkait Partai Bulan Bintang menyimpulkan pemberlakuan presidential threshold yang memangkas sekaligus mematikan kemampuan partai melalukan pendidikan politik untuk kaderisasi kepemimpinan nasional itu bukanlah adalah kehendak kepentingan yang bertentangan dengan kehendak asal dari undang-undang dasar kita. Untuk itu Pihak terkait Partai Bulan Bintang memandang Mahkamah perlu mengambil sikap atas kebijakan presidential threshold ini, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi partai-partai politik, tetapi juga untuk melindungi undang-undang dasar kita. 147 III. MINORITY PRESIDENT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI ADALAH ILUSI 19. Bahwa sebagaimana telah dibahas dalam sidang-sidang pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi dapatlah diketahui bahwa minority president dalam multy party system Indonesia selalu menjadi alasan utama di balik pemberlakuan kebijakan presidential threshold. Seolah telah menjadi mafhum dan kepastian yang mutlak bahwa presiden ketika terpilih dari partai pengusung yang tidak mampu menguasai kursi di parlemen akan seallu saja kesulitan untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Potensi deadlock antara lembaga eksekutif dan legislative ini yang diyakini akan membuat presidensialisme di tengah multipartisme menjadi rumit. Puluhan kali pengujian presidential threshold ditolak oleh MK juga karena alasan ini: untuk menjaga stabilitas nasional. 20. Bahwa perlu diketahui secara jelas bahwa dalam sistem presidensialisme yang sekarang presiden Republik Indonesia adalah sosok politik berkuasa penuh memiliki serangkaian wewenang prerogative yang hanya dimiliki presiden. Sebagai contoh, presiden tidak memerlukan alasan yang mutlak harus mengisi kandidat menteri dari kalangan partai politik. Presiden dapat saja menentukan berapa komposisi kandidat dari partai koalisi pendukungnya untuk duduk di cabinet dan berapa komposisi kandidat menteri, wakil menteri dan kepala badan dari kalangan profesional. Tidak ada satupun yang dapat mengintervensi presiden untuk menentukan keputusannya itu karena hak itu telah melekat pada diri presiden sendiri sebagai prerogative rights of president. 21. Bahwa alasan lain bahwa minority president tidak mutlak pasti terjadi karena hal itu sangat bergantung kepada kepiawaian seorang presiden menggunakan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang ada pada jabatannya (presidential toolbox). Praktik pemerintahan 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak menunjukan demikian. Presiden Jokowidodo diketahui publik memang memulai pemerintahannya dengan kemampuan menguasai parlemen dengan baik. Sebagai contoh Partai Golkar yang tidak menjadi pengusungnya tetap mendapatkan pos menteri di pemerintahan. Artinya penjaringan dukungan partai-partai oleh presiden terpilih tidak terbatas kepada partai-partai yang menjadi pendukungnya di parlemen. Terakhir 148 dalam periode pemerintahan yang kedua, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang tidak mengusung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 ikut bergabung dalam pemerintahan diikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk menjadi anggota kabinet. 22. Bahwa fenomena yang semakin memastikan presidential threshold bukan hanya menyangkut dukungan partai di parlemen adalah ketika presiden Jokowidodo mengalami dinamika dengan partai pengusunganya PDI Perjuangan di akhir masa jabatan karena mengusung Prabowo Subianto. Sekalipun terjadi perselisihan dalam pilihan dukungan kandidat pemilu presiden, akan tetapi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang mayoritas dikuasai oelh partai pendukung presiden yang telah berselisih itu tetap bersepakat untuk mengesahkan berbagai undang-undang bersama- sama. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara, Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap didukung oelh partai pengusung presiden Jokowidodo sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam dukungan pemilu presiden tahun 2024. 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait Partai bulan Bintang hendak mengatakan bahwa minority party system adalah sebuah ilusi. Pada faktanya seorang presiden dengan segala kapasitas dan kewenangan yang dimiliki memiliki tools yang cukup untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang penguatan sistem presidensial maka focus utama yang harus diperkuat bukan hanya presiden saja tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkepasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemebrlakuan presidential threshold guna mencegah presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui keterangan ini Pihak terkait Partai Bulan Bintang memohon agar sudilah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian para Pemohon perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 149 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 November 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembahasan terkait presidential threshold di DPR pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 adalah bagian dari revisi undang-undang politik. Di antara yang menjadi pembahasan adalah tentang partai politik, sedangkan ide pokok dari pembahasan tentang partai politik adalah pelembagaan partai politik karena partai rata-rata masih baru, yaitu setelah reformasi perlu adanya penataan di internal partai politik diantaranya terkait dengan demokratisasi di internal. 2. Oleh karena itu, dari tim Pansus, PKS mengusulkan bahwa setiap partai itu direkonstruksi ulang dan terdapat ide saat itu bahwa setiap partai mengajukan 50 orang pendiri. Kemudian dari 50 orang ini kemudian membuat partai baru, kemudian setiap partai melakukan daftar ulang termasuk partai yang lama. Namun terkait hal ini kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai yang telah berdiri, kemudian tidak dapat diatur karena sudah secara official sebagai badan hukum. hal ini merupakan ide pertama tentang pelembagaan partai politik, termasuk yang keduanya adalah agar partai politik juga lebih menjalankan fungsinya. 3. Fungsi dari partai politik misalnya di dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru tahun 2008 diperkenalkan tentang kaderisasi yang berjenjang. Kemudian berikutnya adalah masalah syarat minimal struktur yaitu harus mewakili dari 50% pimpinan level kecamatan, kemudian 75% di level kabupaten/kota dan 100% di level provinsi yang kemudian angkanya dapat diverifikasi ulang. Namun 150 kemudian ide ini ketika di gugat di MK juga dibatalkan oleh MK yaitu terkait masalah pengorganisasian partai politik yang kemudian direkonstruksi ulang. 4. Selanjutnya yang dijadikan pembahasan di DPR saat itu adalah masalah manajemen pelaksanaan pemilu. Terkait masalah manajemen pemilu kita menganut badan yang otonom sebagaimana amanat UUD 1945 atau sebagai badan independen yang kemudian saat itu dibuat secara khususu undang- undang tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya tentang KPU dan Bawaslu. Terkait dengan Bawaslu kemudian terdapat dinamika yang sebelumnya tidak permanen menjadi permanen. Ide pokok bagi penyelenggara pemilu itu harus sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yaitu imparsial, fair dan seterusnya sesuai dengan syarat-syarat pemilu di negara modern. 5. Pembahasan selanjutnya terkait dengan masalah voters administration (administrasi pemilih). Administrasi pemilih saat itu terdapat sedikit masalah yang dapat dipahami karena adanya transisi dari penggunaan KTP menjadi e- KTP. Oleh karena itu saat pemilu tahun 2009 yang menjadi PR besar pada saat penyelnggaraan pemilu saat itu adalah masalah data pemilih yang kemudian memang kita tidak memiliki basis yang kuat, data yang kuat karena memang masih masa transisi yangkemudian pada tahapan berikutnya hal ini telah dapat diperbaiki. 6. Pada tahapan berikutnya yang menjadi pokok pikiran di dalam masalah pelaksanaan pemilu adalah masalah electoral design. Jadi desain electoral nya bagaimana, pelaksanaannya, kemudian selanjutnya terkait dengan electoral system. Hal penting adalah apakah penyelenggara pemilu yang menjadi pengawas atau Bawaslu itu bersifat permanen atau kemudian tidak permanen yang kemudian disepakati bahwa Bawaslu itu pemanen dan terdapat di pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah anggota yang pada saat itu semuanya sama yang kemudian terdapat dinamika diubah sesuai dengan jumlah penduduk atau jumlah jangkauan administrasi. 7. Terkait dengan masalah desain sistem, terdapat dua hal, pertama, sistem pemilu untuk DPR dan DPRD. Kedua, sistem pemilu untuk pemilihan presiden. Untuk pemilihan DPR kemudian yang menjadi perdebatan saat itu adalah terkait dengan suara terbanyak. Sehingga masalah closed list atau open list. Di DPR pemilihannya apakah menggunakan nomor urut atau closed list yang menentukan nomor urut nanti partai kemudian yang kedua open list yaitu suara 151 terbanyak. Dinamika ini terjadi karena pada saat pembagian alokasi kursi, beberapa partai yang suaranya besar tetapi kemudian begitu di konversi ke kursi menjadi sedikit, mengajukan usul untuk sistemnya lebih ramah terhadap partai yang suaranya besar. Sedangkan ada partai yang suaranya kecil tetapi mendapat kursi lebih besar. Sebagai contoh perolehan suara PAN lebih kecil dari PKB tetapi perolehan kursi PAN lebih besar daripada PKB. 8. Seperti yang terjadi pada PDI Perjuangan yaitu banyaknya popular vote terutama di daerah Jawa, yaitu kursi di daerah Jawa itu mahal, jadi suara yang diperoleh besar tetapi kemudian ternyata kalah pada hitungan kursi kedua atau ketiga karena saat itu sistemnya masih menggunakan sistem kuota, kuota hari yaitu jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi, kemudian ketemu bilangan pembagi pemilih, bilangan pembagi pemilih. 9. Kemudian terdapat dinamika yang akhirnya ditemukan titik tengah tetapi kemudian terjadi krisis, sehingga pada Pemilu tahun 2009 kita belum membuat sistem yang mapan karena masih memperdebatkan tentang sistem. Saat itu kita memang mengakomodasi sistem suara itu ditarik ke provinsi sengketanya ada di Mahkamah Konstitusi, kemudian terdapat putusan KPU yang diperkuat oleh Putusan MK terkait dengan penetapan suara. 10. Selanjutnya sistem menjadi mapan, kita menggunakan sistem weber atau suara sah, sehingga perolehan suara dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kemudian di ranking sehingga kahirnya diperoleh kursi partai politik. 11. Terkait masalah Pilpres, saat itu yang menjadi ide dasar, mengapa pemilihan Presiden itu threshold nya tinggi, salah satu sebabnya karena ini satu paket dengan pengorganisasian partai politik. Selanjutnya terkait masalah penyederhanaan partai politik di parlemen. Satu sisi kemudian adalah masalah penyederhanaan pengambilan keputusan. Jadi saat itu ada ide dari para penyusun, termasuk dari pemerintah saat itu, terdapat naskah akademik dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bahwa multipartai itu menyebabkan terjadinya kelambatan di dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh di Amerika Latin terdapat kira-kira 1-7 partai politik, sedangkan di Indonesia terdapat 10 partai politik saat itu, sehingga jika akan membahas suatu isu, terdapat 10 pandangan fraksi yang misalkan setiap fraksi menyampaikan pandangannya selama 30 menit. 152 12. Oleh karena itu, kami saat itu memikirkan bagaimana caranya pengambilan keputusan itu harus efektif dan kedua pemerintahannya juga kuat karena presidensial itu mensyaratkan keadaan politik yang stabil. Namun yang terjadi saat itu adalah sistem kita presidensial namun perilaku politiknya adalah parlementer yang kemudian analisa saat itu menyatakan kemungkinan hal tersebut disebabkan karena pilpres dilaksanakan sebelum pileg sehingga konfigurasi terbentuk setelah itu baru ada dukungan untuk mencapres. 13. Ide tentang presidential threshold adalah ide untuk menjamin bahwa pemerintahan itu kuat, efektif, dan berjalan sebagaimana fungsinya. Kedua, tidak diganggu oleh parlemen. Meskipun saat itu perlu disadari bahwa perilaku di parlemen menjadikan posisi jumlah kursi kita untuk bagian dari bargaining dengan pemerintah, bagian pemerintah, meskipun hal tersebut merupakan dinamika politik yang tidak terhindarkan. 14. Sikap PKS sebagaimana sikap sebelumnya yang telah mengajukan gugatan tentang presidential threshold. Oleh karena itu, syarat presidential threshold 20% suara kursi efektif di parlemen ditambah dengan 25% popular vote suara sah tidak cukup fair. Pada saat itu, kita menilai presidential harus kuat, tetapi kemudian sekarang kita melihat perlu ada calon-calon alternative yang kira-kira bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi yang terpenting adalah jika presidential threshold diturunkan adalah kita punya calon-calon yang lebih banyak dan alternatif lebih banyak. Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan keterangan bertanggal 29 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bahwa DPP PKS memandang syarat dukungan pencalonan presiden adalah satu kesatuan desain yang dibahas pada saat pembahasan paket undang- undang politik yang terdiri atas: RUU Partai Politik, RUU Penyelenggara PEMILU, RUU Pemilihan Anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD, RUU MD-3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD), dan RUU Pemilihan Presiden; 2. Bahwa DPP PKS mengetahui adanya tujuan besar dari revisi ini, yakni untuk memperkuat pengorganisasian partai politik, menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu, menjaga asas keterwakilan, menjamin pemilu yang bebas dan fair yang ujungnya adalah terlaksananya sistem presidensial yang efektif sehingga maksud tujuan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Alinea ke empat 153 Pembukaan UUD NRI dapat dicapai, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi; 3. Bahwa DPP PKS memandang setelah pemilu 1999, sistem presidensial tidak efektif karena syarat yang terlalu ringan dan perilaku politik kolektif pada saat itu meskipun memakai sistem presidensial tetapi perilakunya seperti orang yang menjalankan sistem parlementarian. Hal ini ditandai dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid dan banyaknya hak angket yang diusulkan menyertai era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suasana tersebut menyebabkan jalannya Pemerintahan yang gaduh dan cenderung tidak stabil; 4. Bahwa dengan pertimbangan efektifitas sistem Presidensial maka disepakati persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya; 5. Bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, hanya memunculkan sedikit calon dan terhambatnya calon-calon potensial, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat; 6. Bahwa DPP PKS masih sejalan dengan permohonan yang telah diajukan dan kemudian telah terdaftar dalam register perkara Nomor 73/PUU-XX/2022; 7. Bahwa DPP PKS setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi menurut DPP PKS presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional Peserta Pemilu. DPP PKS memandang perlunya untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP); 154 8. Bahwa terkait pembatasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang juga merujuk Putusan Nomor 010/PUU-III/2005. Merujuk kepada putusan Mahkamah tersebut maka open legal policy yang diberikan kepada pembentuk undang-undang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandaat), melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah: (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; 9. Bahwa meski dalam Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, namun hingga berakhirnya Pemilihan Presiden 2024 tidak ada pembahasan Rancangan Undang-Undang khususnya terkait Presidential Threshold; 10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah paragraf [3.17] yang kemudian ditegaskan pada amar putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 11. Bahwa Mahkamah dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 12. Bahwa berdasarkan putusan-putusan di atas serta dalam rangka menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, DPP PKS menilai Mahkamah perlu untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui penentuan angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk: 155 1. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perubahan maka prosentase kursi paling sedikit atau suara sah mengikuti ambang batas dari penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 62/PUU- XII/2024, bersama ini kami Partai Kebangkitan Nusantara selaku Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keterangan dan atau pandangan serta menegaskan posisi kami terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, telah mengubah sistem pemilu di Indonesia dari sistem terpisah menjadi serentak. Dimana pemilu tahun 2019 dan seterusnya memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta diikutsertakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberlakukan; 2. Bahwa dalam penyusunan suatu norma hukum tidak serta merta berdasarkan aspek politik, tetapi harus melihat aspek norma hukum dalam penyusunan 156 peraturan perundang-undangan secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan memperhatikan asas keadilan, kesamaan dimuka hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 3. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang diajukan sebelumnya pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945; 4. Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, maka Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 merupakan partai politik yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya dengan partai politik peserta pemilu lainnya termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Proses itu merupakan pemenuhan amanat Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan itu berlaku untuk semua partai politik tanpa terkecuali; 5. Bahwa menjadi fakta jika aturan tentang kepemiluan serentak yang dijalankan saat ini tahun 2024 telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai politik peserta pemilu. Dimana ada partai politik yang bisa menggunakan kursi sah di parlemen nasional maupun suara sah hasil pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ada,yaqg harus tersingkirkan dari penerapan hukum tersebut dimana partai politik peserta pemilu tidak ada atau belum ada kursi dan suara sah yang didapat sehingga tidak dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak yang diberikan Konstitusi dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan; 6. Bahwa diskriminasi itu menjadi nyata karena perolehan kursi di DPR RI di jadikan standar untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal menjadi fakta ada perbedaan kepesertaan maupun juga jumlah pemilih di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal ada partai politik yang seharusnya diperlakukan sama untuk bisa 157 mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden malah tidak bisa, hanya karena perbedaan perlakuan atau diskriminatif atas pemberlakuan Presiden treeshold; 7. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, bila mencermati berdasarkan kepesertaan ikut pemilu di setiap periode adalah dengan mendaftar dan tidak secara otomatis partai politik yang pemilu sebelumnya ikut, langsung bisa ikut serta kembali. Jadi menganut stelsel daftar aktif. Jika tidak mendaftar, maka partai politik tersebut tidak bisa ikut Pemilu selanjutnya, walaupun saat itu ada atau memiliki wakil di parlemen tingkat nasional (DPR RI). Tidak hanya itu, walaupun mendaftar tetapi tidak lolos proses verifikasi maka partai politik itu juga tidak akan lolos menjadi partai politik peserta pemilu di periode tersebut. Oleh karenanya setiap pemilu satu dengan pemilu yang lainnya harus dibaca berbeda kepesertaannya, walau mayoritas partai politik peserta pemilunya sama. 8. Bahwa asas kepesertaan setiap Pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Siapapun partai politik yang tidak mendaftar maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di Pemilu walau memiliki kursi dan suara. Bahkan saat pendaftaran, tidak ada satu pun persyaratan kursi parlemen ataupun suara sah nasional yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Persyaratan pendaftaran sama untuk semua parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dengan demikian, maka semua partai politik melewati mekanisme yang sama, yaitu harus melalui pendaftaran, verifikasi, hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu hingga penentuan nomor urut. Sehingga tidaklah selalu dimaknai sama setiap pemilu terkait sama pesertanya, walau banyak partai politik yang sama kembali mendaftar. Namun statusnya diperlakukan sama mulai dari awal. 9. Bahwa fakta ini menandakan ada permasalahan validitas konstitusional yang serius ketika persyaratan kursi dan suara sah dijadikan landasan utama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperhitungkan bahwa mekanisme setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa ikut kembali di Pemilu berikutnya wajib mengikuti tata cara dari awal lagi dan itu berpotensi tidak lolos. Ada yang terlupakan dalarn menjaga vailiditas konstitusional atas validitas angka kursi atau suara sah ketika membuat persyaratan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada ketentuan yang detail dan 158 komprehensif yang mengatur soal penggunaan hak suara rakyat periode sebelumnya untuk persyaratan kepemiluan di periode berikutnya; 10. Bahwa setiap Pemilu memiliki jumlah pemilih dan menjadi fakta jurnlahnya yang selalu ada perbedaan. Misalnya pada Pemilu 2014 jurnlah pemilih sah 124.885.737 suara sah yang diikuti oleh 12 partai politik peserta pemilu. Kemudian pada saat Pemilu 2019 Data Pemilih 192.770.611 Pemilih dan yang menggunakan hak Pilih 157.475.230 Pemilih namun menghasilkan suara sah 139.972.260 suara sah dengan tingkat partisipasi mencapai 81,69 persen pemilih dengan 16 partai politik peserta pemilu. Untuk saat ini, data Pemilih untuk Pemilu 2024 DP4 dari Dukcapil yang diserahkan ke KPU mencapai 206.689.516 jiwa yang itu artinya meningkat hampir 13 juta pemilih dengan partai politik peserta pemilu sebanyak 18 partai politik. Jika dalarn pemilu yang tidak serentak sebelumnya, maka seluruh partai politik berkompetisi dengan sumber data pemilih yang sarna di setiap Pemilu, baik untuk Legislatif maupun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab Pemilihan legislatif terlebih dahulu, kemudian hasiI dari pemilihan legislatif itu dijadikan dasar perhitungan baik kursi maupun suara sah untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Sehingga basis data Pemilihnya dalam berkompetisi di pemilu sama. Dengan putusan pemilu serentak dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres bersarnaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasiskan data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Untuk persyaratan mendaftar pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan basis Pemilih yang lama, namun untuk pemilihannya menggunakan basis pemilih yang baru. Ini menjadi anomali dan tidak konsisten. Padahal perhitungan pemilih merupakan hal yang esensial dalam Pemilu. Sebenarnya konsekwensi keserentakan seharusnya dikembalikan kepada esensi dan substansi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa persyaratan tambahan apapun; 11. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur soal persyaratan presidential threshold (PT) baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy, maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu lainya yang tidak bisa memilih diantara dua pilihan persyaratan tersebut. Open 159 legal policy tidak boleh menyebabkan partai politik peserta pemilu tersingkir secara tidak adil hanya karena sebab di konstitusi sudah jelas diatur, selain Pemilu harus Luber dan Jurdil, dimana keadilan menjadi hal yang esensial, juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang-undang tetapi haknya diakui dan dilindungi di Konstitusi. Mahkamah harus mencarikan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil; 12. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atas penerapan Pasal 222 UU Pemilu yang telah menghalangi Pihak Terkait melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu dan ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: Partai politik melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai politik; b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; 13. Bahwa proses rekruitmen Pihak Terkait sebagai partai politik untuk bisa melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dihambat bahkan dihilangkan. Betapa perjuangan Pihak Terkait yang berat untuk bisa sah menjadi partai politik peserta pemilu temyata juga masih diganjal dan dirampas haknya untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena tidak adanya persyaratan kursi dan suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Padahal 2 (dua) syarat ini tidak pemah diatur didalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mensyaratkan partai politik yang berstatus partai politik peserta pemilu. Faktanya, ketika syarat itu sudah didapatkan, Pemohon tidak bisa melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 14. Bahwa fungsi partai politik salah satunya memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Namun setelah semua diupayakan oleh Pihak Terkait hingga akhirnya memenuhi kualifikasi sesuai amanat Konstitusi malah terganjal. 160 "Sementara itu, Ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (1967). Mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrument kompromi dari berbagai pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. (Prof. Firmanzah, Ph.D; Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 69); 15. Bahwa Pengujian Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa: "..yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah, sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; 16. Bahwa sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umurn sebelurn pelaksanaan pemilihan umum". Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa diurai unsur-unsur ketentuannya bila dikaitkan juga dengan pelaksanana Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: Sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sudah dicantumkan harus berpasangan yang nanti dipilih rakyat. Selain itu persyaratan yang bisa diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah diatur detail dari Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU Pemilu. Diusulkan: bersifat aktif untuk mengusulkan dalam bentuk sudah berpasangan ke Komisi Pemilihan Umum pada saat tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berarti partai politik yang telah lolos melewati fase verifikasi baik administrasi dan faktual hingga ditetapkan secara resmi oleh 161 Komisi Pemilihan Umurn dalam rapat pleno terbuka menjadi partai politik peserta pemilu. Dan untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan 18 Partai Politik Peserta Pemilu dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum: Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan akan berlangsung 14 Februari 2024, sehingga proses pengusulan harus dilakukan sebelum waktu pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilangsungkan, atau ketika tahap pendaftaran calon dijalankan dalam pemilu tersebut sesuai dengan PKPU; 17. Bahwa melihat isi ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 tersebut, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian-partai politik peserta pemilu yang sah. Di dalam Pemilu Tahun 2024 ini, yang hilang hak konstitusionalnya adalah partai baru, termasuk Pihak Terkait. Sementara partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan prosentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya. Parpol peserta pemilu yang baru tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Disinilah secara terang dan jelas, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan sekaligus merampas hak konstitusional partai politik peserta pemilu baru; 18. Bahwa menjadi pertanyaan mendasar secara konstitusional, apa salah dan dosa dari partai politik peserta pemilu seperti Pihak Terkait yang telah tegas diakui dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 kemudian di Pemilu tahun 2024 tidak ada satupun celah atau pintu masuk untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden? Kenapa di Pemilu sebelumnya ketika belum ada keputusan Pemilu serentak semua partai politik peserta pemilu bisa memiliki hak yang sama, dan kenapa saat ini malah hak itu ada yang hilang? Tentu pemohon berharap Mahkamah sebagai the guardian of constitution bisa menjamin hak konstitusional (constitutional right) Pemohon. Haruskah hanya karena Mahkamah berpendapat Pemilu harus serentak kemudian hak partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan haknya untuk mencalonkan pemimpin nasionalnya. Padahal sebelum diputuskan serentak oleh Mahkamah, seluruh parpol peserta pemilu dalam periode pemilu selalu dapat 162 mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presidennya karena pemilu legislatif didahulukan, baru kemudian berdasarkan itu dilakukan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 19. Bahwa jika sebuah kondisi atau syarat itu belum mengatur sebuah kondisi obyektif persyaratan maka demi keadilan sudah seharusnya dikembalikan kepada makna Konstitusi, yaitu semua harus diperlakukan setara, adil dan tidak diskriminatif. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melewati proses yang sama dari awal mendaftar hingga ditetapkan sebagai peserta Pemilu maka barus semuanya juga bisa ada pintu untuk ikut juga mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sulit untuk menyatakan sebuah kompetisi demokrasi berjalan adil ketika ada perlakuan yang tidak sama atas sesama partai politik peserta pemilu didalam satu periode pelaksanaan pemilu; 20. Bahwa akibat pengaturan Undang-Undang Pemilu menyangkut pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa berdasarkan perolehan jumlah kursi diparlemen nasional (DPR RI) yaitu sedikitnya 20 persen atau suara sah basil pemilu sebelumnya sebesar 25 persen, maka telah terjadi kehilangan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tetapi tidak memiliki kedua persyaratan tersebut. Hilangnya hak tersebut akibat putusan yang menafsirkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak. Sebab bila tidak serentak, maka semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dengan berdasarkan aturan yang bersifat open legal policy di UU Pemilu. Namun dengan keserentakan itu, ada hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang hilang. Jika dalam Pemilu 2024, maka Pihak Terkait sebagai partai politik baru kehilangan hak konstitusionalnya, karena sebagai partai politik peserta Pemilu tidak bisa ada pintu atau pilihan diantara kedua pilihan yang telah disiapkan undang-undang tersebut. 21. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., terdapat 12 prinsip negara hukum (rechstaat) sebagai penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum (the rule of law) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: - Supremasi hukum (supremacy of law); 163 - Persamaan dalam hukum (equality of the law); - Asas legalitas (due pocess of law); - Pembatasan kekuasaan; - Organ-organ eksekutif independent; - Peradilan bebas dan tidak memihak; - Peradilan tata usaha negara; - Perlindungan hak asasi manusia; - Peradilan tata negara (constitutional court); - Bersifat demokratis (democratisch rechtstaat); - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); - Transparansi dan kontrol sosial. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di dalam hukum bagi semua orang baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karenanya, muatan materi dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 22. Bahwa Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka sangat terlihat dengan perbedaan perlakuan atas hak dan kewajiban itu rnenjadikan tidak adil. Sebab ada partai politik peserta pemilu yang bisa menjadi pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik itu berdasarkan perhitungan alokasi kursi maupun berdasarkan alokasi perhitungan suara. Sementara ada partai politik peserta pemilu yang sama sekali tidak bisa menggunakan kedua perhitungan tersebut padahal kesemua partai politik itu berkompetisi di waktu yang sama. Jadi terlahir ada Partai politik peserta Pemilu yang bisa punya hak mengusung (baik berdasarkan kursi atau perolehan suara sah nasional), tetapi ada partai yag tidak bisa mengusung. Ini tentu tidak adil dan telah merampas dan menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu yang sah; 23. Bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan juga harus memikirkan formulasi aturan untuk keadilan dalam pelaksanaannya. Sudah seharusnya 164 ada perkecualian atau hak kekhususan (lex spesialis) atau metode lain yang dipakai untuk sebuah partai politik peserta pemilu agar tidak kehilangan haknya. Putusan Mahkamah yang diyakini dengan Pemilu serentak akan lebih baik dan berkualitas haruslah menjamin tidak ada hak konsti,tusional (constitutional right) yang hilang dari partai politik peserta pemilu. Mahkamah harus mencarikan solusi yuridis agar hak semua partai politik peserta pemilu tetap bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui perhitungan alokasi kursi, melalui alokasi perhitungan suara sah, maupun cara di luar itu khususnya untuk partai politik peserta pemilu yang belum bisa memiliki kedua syarat tersebut; 24. Bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVTI/2019 yang menyebabkan adanya pemilu serentak sudah seharusnya tidak boleh menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) seluruh partai politik peserta pemilu, tetapi justru harus lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi semua partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan keserentakannya antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Putusan Mahkamah harus juga memberikan jaminan konsitusional tidak adanya hak partai politik peserta pemilu yang hilang atau dihilangkan atas pilihan keserentakan tersebut. Kehadiran Mahkamah untuk memastikan perlindungan berjalannya hak konstitusional (constitutional right) itu menjadi hal penting dan fundamental; 25. Bahwa konsekuensi keserentakan yang dibangun Mahkamah seharusnya juga disiapkan saluran untuk tetap bisa menjaga terlaksananya hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik peserta Pemilu secara setara. Jangan sampai ada partai politik berstatus pengusung dan ada partai politik peserta Pemilu yang menjadi pendukung atau pelengkap penderita hanya karena tiadanya kepemilikan kursi dan suara sah, sementara saat disahkan ditetapkan sebagai peserta Pemilu secara bersamaan. Seharusnya jika menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara serentak, maka konsekuensi alokasi kursi dan suara sah rpenjadi tidak relevan lagi, namun jika Mahkamah berpendapat itu masih tetap relevan maka seharusnya juga jangan sampai menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu yang tidak masuk dalam kategori memiliki alokasi kursi maupun alokasi suara sah; 165 26. Bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan putusan permohonan atas pasal yang diuji ini mengganggap perhitungan alokasi kursi dan suara sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Mahkamah perlu dan pentingnya bisa menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memang telah memiiki kursi dan memiliki suara sah saja, khusus untuk partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kedua persyaratan yang dimaksud, maka tidak diperlukan lagi syarat tersebut untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka tidak ada hak fundamental Partai Politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dihilangkan hak konstitusionalnya, sebab semua memiliki peluang yang sama; 27. Berdasarkan pengalaman kepesertaan partai politik Peserta Pemilu setiap periode Pemilu, tidaklah banyak ada atau muncul tambahan parpol baru akibat persyaratan yang ketat maupun sistem IT yang presisi sehingga sangat sulit untuk bisa lolos. Mayoritas peserta masih merupakan partai lama yang ikut Pemilu sebelumnya sehingga akan tunduk dengan ketentuan penggunaan prosentase alokasi kursi maupun suara sah. Sehingga seleksi kepemimpinan nasional tetap juga masih bisa terukur, terseleksi dari jumlah, namun juga ruang untuk kemungkinan munculnya calon kepemimpinan nasional di jalur alternatif melalui partai politik peserta Pemilu yang baru masih bisa berjalan dengan baik; 28. Bahwa perbedaaan persyaratan baik dalam proses pendaftaran Partai Politik peserta pemilu maupun pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda, tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIlI/2020, dimana dalam petitum pemohon berbeda dengan amar putusan Mahkamah. Sehingga Pihak Terkait mengklasterisasi partai politik, yaitu: a. Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual; b. Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary 166 Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". Sehingga menjadi hal yang wajar dan beralasan hukum untuk menerapkan sistem klaster pada pengusulan atau Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1) Dilakukan oleh partai politik yang rnempunyai kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya; 2) Dilakukan oleh partai politik yang tidak mempunyai kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR Rl atau rnernperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional namun mempunyai suara sah; 3) Dilakukan oleh partai politik yang tidak memiliki keduanya sebagaimana angka 1 dan 2; 32. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, halaman 84-85, Mahkamah telah menegaskan bahwa "Prinsip negara hukurn yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya". Mahkamah juga menyatakan bahwa "Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukurn yang demokratis, yaitu due process of law". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "Perkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional. Dengan demikian apa yang menjadi amanat terkait Hak Asasi Manusia, yaltu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya harus juga dijadikan jaminan utama ketika Pasal 222 UU Pemilu itu hendak dijalankan. Sebab aksesbilitas warga negara yang seharusnya bisa mendapatkan pintu mengikuti rekruitmen kepemimpinan nasional khususnya 167 Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama. Pemohon maupun warga negara Indonesia diperlakukan tidak sama di depan hukum dan pemerintahan jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dimaknai seperti selama ini. Sebab proses rekruitment yang diatur sebagai konsekwensi sebagai negara demokrasi haruslah melalui pintu partai politik untuk jabatan setingkat Presiden dan Wakil Presiden, sementara justru aturan UU Pemilu tentang itu telah menghalangi hak konstitusional sebagian partai politik peserta Pemilu yang sah; 33. Ketentuan tentang tata cara pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang." Secara tegas mendelegasikan pembuat undang-undang mengatur soal tata cara pemilihannya bukan soal menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang sah dengan persyaratannya. Sehingga jika mengacu pada makna Pasal 6A ayat (2) secara jelas persyaratannya hanya partai politik peserta Pemilu, bukan yang lainnya. "Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum." (Ziffany Firdinal, abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 651); 34. Bahwa adanya fakta penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang harus dicermati secara khusus, sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untuk mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagian peserta Pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru. "Ketentuan dalam undang-undang Pemilu Presiden tersebut, secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi Presiden dan Wakil Presiden, karena pada dasarnya, jika ditinjau dari sisi ketentuan UUD 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden 168 dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Ketentuan pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut oleh UUD 1945 sebenarnya menutup kemungkinan proses legislasi menambah syarat pencalonan, khususnya pembatasan dengan syarat kemenangan dan perolehan kursi tertentu di DPR bagi partai politik maupun gabungannya dalam rnencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. (Ziffany Firdinal, "Abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945", Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 652); 35. Bahwa berdasarkan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 maka sebenarnya untuk permasalahan Calon Presiden dan Wakil Presiden syarat pengusulannya adalah bertitik tekan pada status partai politiknya, yaitu partai politik peserta Pemilu. Berbeda dengan syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sifatnya sebagai syarat perseorangan atau kandidat calon yang memang dibuat lebih terperinci dan juga diberikan kepada undang- undang mengaturnya lebih detail. Perbedaan syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat personal kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden sangatlah berbeda. Oleh karenanya harus dimaknai, pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sejatinya cukup dengan syarat berstatus partai politik peserta Pemilu. Dan menjadi bermasalah ketika ada partai politik peserta Pemilu yang sah tidak bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena ada tambahan syarat didalam undang-undang yang tidak termasuk dalam diri partai politik peserta Pemilu. Undang-undang telah menghilangkan sebuah hak yang sudah ditegaskan dalam amanat Konstitusi; 36. Bahwa ketika hak Pihak Terkait dihalangi bahkan dihilangkan, maka tentu bagi kader, ataupun Warga Negara Indonesia lainnya yang berkesempatan dan berkeinginan untuk menjadi pemimpin nasional sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak ada jaminan hukum lagi akibat sudah diamputasi oleh syarat partai politik peserta Pemilu dalam UU Pemilu. Akibatnya jaminan terlaksananya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bisa lagi berjalan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Maka sudah seharusnya hak Pihak 169 Terkait yang didalamnya juga tempat berkumpul Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus bisa dijamin oleh Undang- undang yang berlaku. Sementara bila Pasal 222 UU Pemilu dijalankan, maka sudah pasti tidak ada lagi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik bagi Pihak Terkait maupun Warga Negara Indonesia yang hendak menggunakan kendaraan politik Pihak Terkait sebagai sarana perjuangan mengikuti pesta demokrasi di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. B. PETITUM Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: a. Mengabulkan keterangan atau pandangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 November 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Beberapa catatan terkait dengan Permohonan Perkara 101. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa fakta politik yang menjadi sejarah politik hukum kita sejak misalnya Pemilu Tahun 2004, Pemilu 2009, bahkan terakhir di Pemilu 2024 kemarin ini telah terjadi tarik menarik kepentingan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Oleh karena itu, penentuan ambang batas ini jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antarpartai, tapi ini harusnya 170 dimaknai sebagai mekanisme yang harus kita lahirkan dalam satu kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana kita membangun koalisi partai politik. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting bahwa biarlah partai politik mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal yang memang terkait dengan penguatan-penguatan di dalam mekanisme struktural. Bahkan kalau kami mencoba melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 menyatakan bahwa hal yang menghindari terjadinya praktik perkongsian jangka pendek antarpartai politik perlu menata ulang jadwal penyelenggaraan pilpres. Ini juga menjadi hal yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita coba lihat secara lebih utuh bahkan kalau toh memang kita melihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang partai politik atau gabungan partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sudah sangat jelas dan tegas. Bahwa Perindo di dua kali pemilu, 2019 dan 2024 ini berhasil menjadi peserta pemilu dan tentunya kalau kita melihat aspek yang terkait dengan kepesertaan pemilu ini seharusnya memiliki hak yang setara untuk mencalonkan di setiap pemilu, salah satunya adalah pemilu presiden. Tapi karena memang ada ambang batas atau presidential threshold, ini tentunya menghambat kami untuk melakukan proses pencalonan. Hal ini seharusnya mendorong konsistensi pencalonan presiden dengan konstitusi dan menghormati partai politik yang sudah bersusah payah menjadi peserta pemilu. Hal yang memang menjadi penting untuk kita lihat secara dalam konteks proses elektoral atau dimensi elektoralnya adalah bahwa setiap partai politik itu sama melakukan satu aktivitas proses verifikasi partai politik, baik itu verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Nah, oleh karena itu, dengan derajat yang sama, dengan kesetaraan yang sama, setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu, sesuai yang termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya. Dan dimensi elektoral lainnya tentunya atau proses elektoral yang dilakukan, pelaksanaan pilpres dan pileg ini bersamaan. Nah, oleh karena itu, kalau dalam konteks real di lapangan, ada semangat coattail effect atau semangat efek ekor jas. Dan ini juga berpengaruh pada hasil pemilu apabila kita mengusung sendiri terkait dengan aktivitas yang dilakukan. 171 Perlu menjadi perhatian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon kepala daerah membuka ruang bagi partai non-parlemen seperti Perindo untuk ikut mencalonkan di pemilu kepala daerah. Yang seharusnya ini juga berlaku di pemilu presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari equal treatment bagi setiap peserta pemilu. Nah, dalam hal ini, MK sudah mengakomodir pergeseran pencalonan kepala daerah tidak lagi dengan syarat kursi, melainkan dengan syarat suara. Dan ini adalah penghormatan bagi kami partai-partai non-parlemen. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon, supaya ke depan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa ini dan dapat menjadi ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara real dan dilaksanakan oleh partai politik. [2.14] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 November 2024 dan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. Kesimpulan para Pemohon A. PENDAHULUAN Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, perlu dibatalkan karena ketentuan tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, Pasal ini membatasi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pilihan yang beragam dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ambang batas sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional telah menciptakan penghalang struktural yang mengurangi representasi politik, mempersempit partisipasi publik, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Ketentuan ini juga bertentangan dengan prinsip moralitas demokrasi, rasionalitas, dan asas keadilan. Dengan hanya mengizinkan partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang memenuhi ambang batas untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasal ini tidak mencerminkan sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif sebagaimana 172 diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pengerdilan fungsi partai politik kecil dan baru, yang pada akhirnya merugikan aspirasi rakyat yang lebih luas. Lebih lanjut, pemberlakuan ambang batas ini juga telah menciptakan fenomena "koalisi pragmatis" yang tidak berbasis ideologi. Koalisi semacam ini seringkali hanya dibentuk untuk memenuhi syarat administratif, tanpa memperhatikan kesamaan visi atau misi, sehingga berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak stabil dan tidak kohesif. Akibatnya, Pasal 222 ini tidak hanya menghambat demokrasi yang sehat, tetapi juga merusak esensi dari Pemilu sebagai sarana ekspresi kedaulatan rakyat. Selain itu, data dan pengalaman dari negara-negara demokrasi lain menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden tidak berpengaruh buruk terhadap stabilitas politik. Bahkan, tanpa adanya ambang batas seperti itu, negara-negara tersebut mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, stabil, dan demokratis. Oleh karena itu, penerapan Presidential Threshold di Indonesia justru bertolak belakang dengan pengalaman terbaik dari negara-negara yang memiliki indeks demokrasi lebih tinggi. Dalam kerangka ini, adalah tugas Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak melanggar moralitas demokrasi, rasionalitas, dan asas keadilan yang tidak dapat ditoleransi. Pembatalan Pasal 222 UU Pemilu adalah langkah penting untuk mengembalikan esensi demokrasi dan memperkuat sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 Para Pemohon memahami bahwa dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah keberadaan legal standing. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka, yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 173 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang diuji. 5. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan P-3 Keberadaan Pasal 222 UU Pemilu merugikan Para Pemohon karena: 1. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pemilu sebelumnya, yang secara langsung dirugikan oleh terbatasnya pilihan calon presiden akibat ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu. 2. Para Pemohon merupakan pemilih aktif, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan representasi yang lebih adil dalam pemilihan presiden. Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu telah menyebabkan mereka kehilangan peluang untuk memilih calon presiden yang lebih beragam, yang merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka. 3. Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif di bidang hukum yang memiliki perhatian terhadap isu tata negara, demokrasi dan pemilu, serta memiliki kepentingan hukum dalam menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam sistem Pemilu. Dengan demikian Berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut, Para Pemohon telah memenuhi syarat legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Menolak Argumentasi Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Sebagaimana yang disampaikan oleh Pihak Terkait “Bahwa pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disahkan, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pengujian Pasal 222 dengan alasan kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Dalam putusan seperti Nomor 74/PUU, Nomor 66/PUU, 174 Nomor 70/PUU, dan Nomor 8/PUU, Mahkamah menilai bahwa subjek hukum yang memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan norma terkait adalah partai politik atau gabungan partai politik sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Argumentasi tersebut dapat ditolak karena: 1. Pemilih adalah Subjek bukan Objek dalam Demokrasi. Pemilih tidak dapat dianggap sebagai objek pasif dalam sistem demokrasi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pemilih juga memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh pembatasan dalam Pasal 222 UU Pemilu. 2. Hak untuk Memilih Calon yang Beragam dan Distorsi Representasi. Dengan adanya Presidential Threshold, pemilih kehilangan hak untuk memilih calon presiden yang mencerminkan keragaman aspirasi. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Preseden Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah dalam putusan ini menyatakan bahwa pemilih memiliki legal standing karena hak pilih mereka terkait langsung dengan ketentuan yang diuji. Oleh karena itu, argumentasi bahwa hanya partai politik yang memiliki legal standing tidak lagi relevan. 4. Kerugian Konstitusional Para Pemohon yang Aktual dan Potensial. Para Pemohon telah membuktikan adanya kerugian aktual dan potensial yang mereka alami sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 222. Penolakan atas permohonan ini justru akan melanggengkan pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Para Pemohon memiliki legal standing yang jelas untuk mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan secara objektif dan tidak membatasi hak konstitusional warga negara hanya kepada partai politik, melainkan juga kepada pemilih yang terdampak langsung oleh berlakunya ketentuan tersebut. C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA 1. Pelampauan Batasan Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menyatakan bahwa Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun, Pemohon berpendapat bahwa kebijakan ini telah melanggar 175 tiga prinsip batasan open legal policy, yaitu: moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intorable. 1). Moralitas Aturan ini menggerus moralitas demokrasi karena hanya mengakomodasi partai besar. Hal ini menghambat fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Partai politik kecil atau baru tidak dapat secara mandiri mencalonkan presiden meskipun memiliki kader potensial. 2). Rasionalitas Tidak ada dasar yang rasional untuk mengaitkan ambang batas dengan penguatan sistem presidensial. Justru, aturan ini menciptakan polarisasi politik dan membatasi pilihan pemilih. 3). Ketidakadilan yang intolerable Ketentuan ini menciptakan ketidakadilan struktural karena menghalangi partisipasi politik partai kecil dan calon independen. Pemilih terpaksa memilih dari pilihan terbatas yang ditentukan oleh partai besar. Presidential Threshold membatasi akses calon potensial dan melanggar prinsip keadilan demokratis, sehingga menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. 2. Melanggar Asas Pemilu Periodik dan menyebabkan Distorsi Representasi Pasal 222 UU Pemilu dianggap melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena bertentangan dengan asas pemilu periodik. Asas ini menuntut setiap pemilu berlangsung secara independen dan berdasarkan preferensi politik pemilih pada periode yang bersangkutan. Namun, dengan presidential threshold, suara dari pemilu legislatif sebelumnya digunakan untuk menentukan syarat pencalonan presiden di pemilu berikutnya. Hal ini menciptakan distorsi representasi karena tidak mencerminkan preferensi aktual pemilih pada saat pemilu berlangsung, yang seharusnya menjadi dasar proses demokrasi. Pemohon juga menilai bahwa prinsip "one man, one vote, one value" telah disimpangi karena suara pemilih diberi bobot berbeda antar periode, sehingga merugikan pemilih dan partai kecil. Distorsi ini diperparah oleh fakta bahwa perolehan suara partai besar seperti PDI-P dan Gerindra mengalami penurunan dalam pemilu 2024 dibandingkan 2019. Namun, aturan threshold tetap memungkinkan 176 mereka mendominasi proses pencalonan, mengurangi diversitas kandidat, dan membatasi hak pilih pemilih untuk mendapatkan alternatif calon yang lebih luas. Pemohon berpendapat bahwa penghapusan presidential threshold akan meningkatkan keterwakilan politik dan menciptakan pemilu yang lebih demokratis, dengan memberikan kesempatan kepada partai kecil dan baru untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di tingkat nasional. 3. Terlanggarnya hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum prinsip moralitas demokrasi karena cenderung menjadikan rakyat sebagai objek, bukan subjek, dalam proses demokrasi. Prinsip ini bertentangan dengan definisi demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, di mana rakyat seharusnya menjadi pelaku utama. UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), menjamin kedudukan dan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilu. Namun, Presidential Threshold membatasi hak rakyat dengan menyulitkan partai politik kecil dan baru dalam mengajukan calon presiden, sehingga rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih dari beragam pilihan. Pemohon menekankan bahwa aturan presidential threshold telah diajukan untuk diuji sebanyak 33 kali, menunjukkan ketidakpuasan publik yang luas. Meskipun Mahkamah Konstitusi menganggap aturan ini sebagai bagian dari open legal policy, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah perlu melangkah lebih jauh dan membatasi kebijakan hukum terbuka tersebut, sebagaimana telah dilakukan dalam kasus lain seperti batas usia calon presiden dan wakil presiden (Putusan 90/PUU-XXI/2023). Ketentuan ini dianggap melanggar hak-hak konstitusional pemilih, termasuk hak untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum. Selain itu, berbagai tokoh dan pakar hukum seperti Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva, dan Bivitri Susanti telah menyuarakan kritik terhadap Presidential Threshold. Mereka menilai bahwa aturan ini tidak logis dalam sistem pemilu serentak, membatasi hak partai politik, dan mempersempit ruang demokrasi. Dengan ambang batas sebesar 20%, 177 partai kecil praktis tidak memiliki peluang untuk mencalonkan presiden, yang berpotensi menghilangkan calon alternatif berkualitas. Para Pemohon menegaskan bahwa permohonan ini diajukan sebagai bentuk perjuangan akademik dan advokasi konstitusional, bukan atas dasar kepentingan politis, mengingat diajukannya permohonan ini setelah Pemilu Presiden 2024. Mereka berharap Mahkamah mempertimbangkan secara mendalam dan melanjutkan pemeriksaan persidangan untuk memastikan bahwa aspirasi konstitusional warga negara terpenuhi, serta memberikan kejelasan atas sikap DPR dan Presiden terhadap masalah ini. D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Bahwa dalam proses persidangan telah mendengarkan Keterangan Pihak Terkait: Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Partai Politik Nasional Peserta Pemilu, dan mendengar Keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU- XXII/2024. 1. Keterangan Presiden Bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia: 1) Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia) 2) Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Keterangan disampaikan secara tertulis dan lisan dalam sidang oleh Syarmadani, dkk. 1.1. Dalam persidangan Rabu, 23 Oktober 2024 Presiden melalui utusan Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: 1) Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan yang efektif. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya 4- 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden. Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 178 2) Bahwa objek permohonan a quo merupakan open legal policy pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan DPR dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017. 3) Bahwa Undang-Undang 7/2017 telah memberikan desain pemilihan presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal. Melalui ketentuan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon presiden dalam hal: a. Pasangan calon yang diusung oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Atau, b. Pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mencalonkan pasangan calon. 4) Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensial serta memunculkan figur presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia, sehingga membuat kinerja presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5) Penerapan Presidential Threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika presiden terpilih dari partai politik mayoritas di parlemen, maka lembaga eksekutif kesulitan dalam menjalankan pemerintahan sebab mendapat hambatan di parlemen. 6) Bahwa presidential threshold merupakan perolehan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat yang berdaulat. 179 7) Batasan open legal policy yaitu moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Sehingga: a. Konsep presidential threshold tidak bertentangan dengan batasan open legal policy tersebut. b. Presidential threshold berfungsi menjaga kualitas pemilihan dengan ambang batas. Hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi. c. Rasionalitas: menghentikan fragmentasi politik karena banyak calon yang bersaing sehingga lebih terarah dan koheren. d. Mendukung keberlanjutan gerakan dengan meminimalisir calon yang tidak mendapat dukungan maksimal. e. Melindungi suara mayoritas dalam menegaskan prinsip rasionalitas. f. Presidential threshold tidak diskriminatif terhadap partai kecil, justru memberikan insentif bagi partai untuk berkolaborasi. g. Presidential threshold tidak menciptakan ketidakadilan namun penyaringan yang adil. 1.2. Tanggapan atas Keterangan Presiden: 1) Bahwa ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar batasan open legal policy: moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 2) Ketentuan Presidential Threshold telah melanggar batasan moralitas, utamanya moralitas dari demokrasi itu sendiri: Menempatkan pemilih hanya sebagai objek dan bukan subjek dari demokrasi. Bahwa Para Pemohon merupakan Pemilih pada Pemilu yang telah berlaku ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 menjadi tidak dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya karena 180 dipaksa untuk memilih kandidat yang tidak sesuai dengan preferensinya hanya karena partai pilihan mereka tidak memenuhi ambang batas dan harus mengalah pada partai dominan dalam koalisi politik yang dipaksakan. 3) Bahwa ketentuan Presidential Threshold dalam tidak dibangun dengan dasar rasionalitas, tidak didukung dengan kajian aktual yang konkret, serta tidak memiliki korelasi terhadap proses penyaringan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Hal ini justru membawa pada arah yang sebaliknya: (i) Bagi partai- partai baru atau minoritas menjadi sulit berkontribusi memajukan kandidat calon terbaik mereka. Sehingga (ii) bagi rakyat sebagai pemilih kehilangan hak konstitusionalnya dalam memajukan bangsa dan negara karena mendapati tokoh atau kader terbaiknya tidak dapat menjadi kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden. 4) Ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal a quo menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Sebagaimana telah disebutkan dalam poin kedua, pemilih yang kemudian tidak dapat memilih oleh karena tidak mendapatkan kandidat yang sesuai dengan preferensinya telah mengalami ketidakadilan. Hal ini menjadi tidak bisa ditolerir karena hak memilih (right to vote) dalam konstruksi negara hukum yang demokratis merupakan hak asasi manusia yang fundamental. 5) Argumentasi yang disampaikan Presiden berkaitan dengan telah terdapat mekanisme yang mencegah pemilu dilaksanakan dengan calon tunggal tersebut adalah kurang menyeluruh dan tidak mendalami permasalahan. Ketentuan tersebut memaksa partai untuk masuk dalam koalisi-koalisi tertentu yang didasarkan pada hitungan kapital Presidential Threshold demi menghadirkan calon lain yang disertai dengan ancaman tidak boleh mengikuti Pemilu berikutnya. Hal ini justru telah sama menyulitkan partai baru dan minoritas di parlemen dalam memajukan tokoh terbaiknya menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden. Partai-partai baru dan minoritas di parlemen dipaksa untuk berkoalisi demi pemerintah. 181 Seharusnya, dalam konstruksi pemerintahan presidensial dan multipartai ini partai-partai harus dibiarkan secara strategis dan organik memilih posisi dan sikapnya sesuai dengan sukma partainya sendiri (paradigma, ideologi, dan ekspertisme). 6) Adapun argumentasi lain yang cenderung mempertahankan Pasal a quo adalah berakar dari cara pandang yang memandang standar moralitas hanya pada aspek normatif, mengesampingkan fakta- fakta sosiologis dan empiris dalam dinamika berbangsa dan bernegara. 7) Dengan keterangan yang diberikan Presiden tersebut justru menguatkan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. 8) Bahwa mekanisme Presidential Threshold dalam Pasal a quo merupakan ketentuan yang seharusnya inkonstitusional. Sebab telah terbukti menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para pemohon dan utamanya melanggar batasan open legal policy: moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 2. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 2.1 Keterangan DPR atas Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Keterangan disampaikan oleh Martin D. Tumbelaka dari Fraksi Gerindra, Komisi III. Pada intinya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatat dukungan yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. 2) Presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik, sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintah dan membangun pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan 182 yang kuat, sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3) Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy, karena: (i) Norma tidak dirumuskan jelas. (ii) Norma didelegasikan dalam undang-undang, disamping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sehingga menurut DPR, Pasal a quo telah memenuhi ketentuan dan tidak melanggat batasan dimaksud. 4) Ketentuan disandarkan pada syarat keterpilihan 20% yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3); 20% di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang- undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan, yaitu minimal sebesar 20% jumlah kursi DPR. Jika ambang batas pencalonan tidak diatur maka akan sulit untuk mencapainya dan berimplikasi pada beban negara; anggaran keuangan dan sumber daya, untuk menyelenggarakan pemilu dua putaran. 5) Pasal a quo tidak menutup kesempatan partisipasi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dalam pemilu presiden dengan ikut ke dalam salah satu koalisi pasangan calon. 6) Menyamakan partai di parlemen dengan nonparlemen merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan melukai rasa keadilan bagi partai parlemen. 7) Penghapusan Pasal a quo justru mengakibatkan ketidakpastian hukum sebab belum tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 8) Bahwa Pasal a quo telah diuji puluhan kali oleh MK, namun tidak satupun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena memang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. 2.2 Tanggapan atas Keterangan DPR 1) Bahwa sebagai institusi pembuat undang-undang, DPR telah lalai dalam mengkonstruksikan Pasal 222 UU Pemilu dengan tanpa memperhatikan original intent UUD 1945, utamanya semangat pasca 183 amandemen. 2) Bahwa ketentuan PT dalam Pasal a quo tidak dibangun dengan dasar rasionalitas, tidak didukung dengan kajian yang konkret, serta tidak memiliki korelasi terhadap proses penyaringan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Hal ini justru membawa pada arah yang sebaliknya: (i) Bagi partai- partai baru atau minoritas menjadi sulit berkontribusi memajukan kandidat calon terbaik mereka. Sehingga (ii) bagi rakyat sebagai pemilih kehilangan hak konstitusionalitasnya dalam memajukan bangsa dan negara karena mendapati tokoh atau kader terbaiknya tidak dapat menjadi kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden. 3) PT telah menyulitkan partai baru dan minoritas di parlemen dalam memajukan tokoh terbaiknya menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden. Hal ini terjadi sebab partai-partai baru dan minoritas di parlemen dipaksa untuk berkoalisi demi pemerintah. Seharusnya, dalam konstruksi pemerintahan presidensial dan multipartai ini partai- partai harus dibiarkan secara strategis dan organik memilih posisi dan sikapnya sesuai dengan sukma partainya sendiri (paradigma, ideologi, dan ekspertisme). 4) Pandangan bahwa PT diadakan demi menunjang tercapainya dukungan maksimal saat pemilu agar terhindar dari pelaksanaan pemilu dua putaran adalah pandangan yang menyimpang. Argumentasi demikian telah meletakkan dasar-dasar konseptual dibawah domain implementasi sehingga melanggar etika moralitas demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memerlukan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan sebagai bagian dari proses pemberian mandat kekuasaan kepada presiden. 5) Adapun argumentasi lain yang cenderung mempertahankan Pasal a quo adalah berakar dari cara pandang yang memandang standar moralitas hanyapada aspek normatif, mengesampingkan fakta-fakta sosiologis dan empiris dalam dinamika berbangsa dan bernegara. 6) Dengan keterangan yang diberikan DPR dan Presiden tersebut justru menguatkan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para pemohon. 184 7) Bahwa mekanisme PT dalam Pasal a quo merupakan ketentuan yang seharusnya inkonstitusional. Sebab telah terbukti menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan utamanya melanggar batasan open legal policy: moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 3. Keterangan Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 3.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Disampaikan oleh M. Anwar Rachman selaku Ketua Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia, PKB memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut: PKB menolak permohonan para Pemohon dengan tegas dengan alasan sebagai berikut: 1) Ketentuan pasal a quo merupakan implementasi delegasi kewenangan sesuai Pasal 6A ayat (3) dan (5) UUD 1945. 2) Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy sebab berpegang pada ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang dipandang sulit dicapai apabila tidak dibuat pengaturan ambang batas tersebut. 3) Pasal a quo tidak menutup kesempatan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi. 4) Kedudukan partai politik di parlemen tidak dapat disamakan dengan partai politik non parlemen. 5) Penghapusan pasal a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 3.2 Gerindra Disampaikan oleh Munathsir Mustaman selaku penerima kuasa dari: 1) Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra; 2) H. Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Disampaikan keterangan Gerindra yang pada intinya sebagai berikut: 185 Menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima dengan argumentasi sebagai berikut: 1) Peserta dalam pemilu bukanlah partai politik, melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengajuan pasangan calon dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu. 2) Esensi Pasal a quo adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil. 3) Pasal a quo tidaklah diskriminatif, sebab tidak menghilangkan pasangan calon alternatif. 4) Pasal a quo yang memberikan ambang batas pencalonan ini menguatkan sistem presidensil dengan dua upaya: pemenuhan dukungan suara partai politik pendukung dan penyederhanaan jumlah partai politik, dimana perhitungan pada suara pemilu sebelumnya tidak menghilangkan esensi pemilu. 5) Pandangan terkait pokok permohonan adalah Gerindra sebagai partai politik merasa terbantu dengan ketentuan PT. Disamping itu, berlakunya pasal a quo tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon. 6) Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan seluruh/ sebagian isi undang-undang meskipun UU itu dinilai buruk. 3.3 Golkar Disampaikan oleh Daniel Febrian Karunia H. Selaku advokat/penasehat hukum (kuasa hukum) yang tergabung dalam tim hukum Golkar yang pada intinya sebagai berikut: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan argumentasi sebagai berikut: 1) Para Pemohon HANYA merupakan Warga Negara Indonesia, bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sehingga tidak memenuhi legal standing dalam perkara ini. 2) Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai kebijakan hukum terbuka, mendasarkan pada preseden putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan rapat paripurna 186 tertanggal 20 Juli 2017. 3) Ambang batas presiden justru dapat memperkuat kedaulatan rakyat. Meskipun secara tidak langsung, dengan adanya ambang batas calon presiden yang muncul biasanya sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai atau koalisi. Memastikan mereka adalah kandidat dengan dukungan yang cukup kuat, ini bisa dianggap mencerminkan pilihan rakyat secara lebih luas karena kandidat didukung oleh partai-partai besar yang mewakili kepentingan dan suara masyarakat dalam jumlah yang signifikan. 4) Ambang batas juga mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen yang pada akhirnya mempermudah presiden dalam menjalankan program-programnya tanpa terhambat konflik berlebihan dengan legislatif. 3.4 Partai Buruh Keterangan disampaikan secara langsung oleh Said Salahudin yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1. Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 0% dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan pemilu. 2. Ambang Batas 0% lebih relevan untuk diterapkan dan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. 3. Politik Hukum presidential threshold perlu direkonstruksi, namun mengharapkan Pemerintah dan DPR untuk merevisi norma Pasal 222 adalah kesia-siaan. Hal ini disampaikan dengan argumentasi sebagai berikut: 1) Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice karena tidak memberikan hak pencalonan atau candidacy right yang sama kepada partai politik peserta pemilu. 2) Partai Buruh telah mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan akibat pemberlakuan Pasal 222 karena Partai Buruh menjadi kehilangan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil 187 presiden di Pilpres 2024. 3) Pasal 222 UU Pemilu seharusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana lazimnya pada praktik kenegaraan di berbagai dunia seperti Brasil, Ekuador, dan Argentina. 4) Mengenai politik hukum presidential threshold adalah praktik anomali dalam dalam skema presidensial karena didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR. Sebab secara teori, basis legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam presidensial adalah dua institusi yang terpisah dengan basis legitimasi berbeda. 5) Partai Buruh merujuk kembali Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 terkait penentuan pasangan calon yang terpilih melalui mekanisme tersebut dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu, bila tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat keterpilihan tersebut maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 6) Presidential threshold yang dimaknai sebagai syarat pencalonan presiden semestinya tidak diperlukan lagi, karena tujuan dari presidential threshold untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. 3.5 Hanura Ditunjuk untuk bertindak atas nama Dr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP partai hati Nurani Rakyat, Stefen Alves Mau menyampaikan keterangan Partai Hanura yang pada intinya sebagai berikut: 1) Bahwa Indonesia menganut sistem pemilihan presidensial yang 188 kemudian menurunkan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu presiden. Adanya pemilu merupakan bentuk representasi kedaulatan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi. Sementara untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah pemilu untuk memilih wakil rakyat dalam rangka menjalankan pemerintahan itu sendiri, baik di eksekutif maupun legislatif. 2) Namun kehadiran Pasal 222 UU 7/2017 yang menghadirkan ambang batas pencalonan yang terus menjadi polemik dan membekas di hati dan pikiran para kandidat atau kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bertarung dalam pemilu. 3) Ambang batas pencalonan tersebut membatasi pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu, meskipun tidak mendapat kursi di DPR. Hal ini juga mengurangi nilai pemilihan umum yang demokratis sebab jumlah suara sah hasil pemilihan umum partai politik menjadi hilang dan sia-sia. Semestinya, Sistem pemilihan yang demokratis membuka ruang kepada semua partai politik peserta pemilu, baik yang mendapat kursi di DPR maupun partai politik non-parlemen yang memiliki jumlah suara sah untuk mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam rangka menghormati kemurnian suara rakyat yang telah memilih dalam pemilu dan tentunya juga ada pilihan alternatif dan/atau pilihan yang beragam bagi masyarakat. 4) Ambang batas pencalonan tersebut bertentangan dengan semangat keadilan pemilu yang secara prinsip setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih, untuk mengusung calon secara setara, candidate right. 5) PT yang diterapkan dalam pemilu menimbulkan ketidakpastian dan mendiskreditkan partai-partai baru dan nonparlemen karena menggunakan atau berpatokan pada hasil pemilihan legislatif tahun sebelumnya. 189 3.6 Partai Bulan Bintang (PBB) Disampaikan oleh Gugum Ridho Putra sebagai kuasa hukum yang pada intinya menyampaikan keterangan sebagai berikut: Partai Bulan Bintang selalu konsisten dalam pendiriannya mengajukan pengujian terhadap ketentuan norma presidential threshold, semenjak berlaku pada UU 42/2008 hingga saat ini di UU 7/2017 sebanyak empat kali judicial review dalam 4 periode penyelenggaraan pemilu. 1) PT melemahkan fungsi pendidikan partai politik untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional. 2) PT memunculkan dampak negatif bagi partai-partai baru dan minoritas untuk tumbuh dan berkembang, sebabkan hilangnya peluang masuknya figur calon presiden berkualitas yang baru. Sementara itu, PT melanggengkan status quo dominasi partai dominan untuk jangka panjang. Hal ini telah berulang kali disampaikan pada Mahkamah di setiap pengujian norma Pasal a quo oleh PBB, namun mahkamah mengesampingkannya. 3) Alasan Presidential Threshold sebagai solusi menjauhkan ketidakstabilan pemerintahan dalam penguatan sistem presidensil ini perlu dikaji secara lebih luas dan komprehensif. Sebab, jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan publik yang dipilih langsung namun tidak memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya. 4) Minority president dalam sistem presidensial multipartai adalah ilusi. Sebab dalam istem presidensialisme yang sekarang, Presiden RI memiliki serangkaian wewenang prerogatif yang hanya dimilikinya, utamanya adalah pengisian kandidat menteri dari kalangan partai politik semuanya. 5) Kecenderungan ahli pada legitimasi teoritis presidential threshold sebagai kewenangan mutlak pembuat undang-undang atau open legal policy ini adalah pandangan yang berat sebelah. Sebab, partai-partai yang duduk di parlemen adalah partai yang melahirkan dan berkepentingan mempertahankan presidential threshold (status quo) itu tetap ada. Dengan demikian, menyerahkan pengurangan atau penghapusan presidential 190 threshold kepada pembuat undang-undang adalah pilihan yang bertentangan dengan logika, melawan rasionalitas. 6) Presidential Threshold adalah murni pilihan pembuat undang- undang yang tidak mempertimbangkan original intent sebenarnya dari para penyusun Amandemen Undang-Undang Dasar. 7) Presidential Threshold melemahkan sistem presidensial itu sendiri. a. Kuatnya sistem presidensial sebuah negara juga bergantung pada kualitas partai politik di negara tersebut. Pendidikan partai politik berfungsi sebagai keran untuk mencetak calon pemimpin terbaik, sehingga bila partai politik dihalangi oleh keberlakuan PT maka hal itu justru melemahkan sistem presidensial itu sendiri. b. Presidential Threshold menghalangi dan/atau mengurangi potensi bangsa dalam mendapatkan kandidat calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Sehingga, menyebabkan partai politik merasa sia-sia melakukan fungsi pendidikan politik. 3.7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Disampaikan oleh Agoes Poernomo dan Zainuddin Paru yang pada intinya sebagai berikut: 1) Memperhatikan dinamika pemerintahan, PT dalam Pasal 222 UU Pemilu dengan angka yang tinggi telah menimbulkan ketidakadilan. 2) Presidential Threshold harus diturunkan demi makin banyaknya calon-calon alternatif yang berkualitas dan dapat diterima masyarakat. 3) Angka Presidential Threshold yang dianggap layak dan normal berdasar kajian PKS adalah berada dalam rentang antara 7 sampai 9 persen. 3.8 Partai Kebangkitan Nusantara Disampaikan oleh Moin Tualeka sebagai kuasa hukum yang pada intinya sebagai berikut: 1) Pasal 222 UU Pemilu telah sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki 191 kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden. 2) PKN meminta agar Majelis Hakim mengabulkan keterangan atau pandangan Pihak Terkait untuk menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.9 Partai Perindo Disampaikan langsung oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku Ketua Umum Perindo yang pada intinya sebagai berikut: 1) Bahwa dalam membangun koalisi partai politik, mestinya terjadi secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri bukan karena mekanisme struktural. 2) Perindo yang sudah dua kali menjadi peserta pemilu (2019 dan 2024) seharusnya memiliki hak yang setara untuk mengajukan calon di pemilu presiden. Namun karena memang ada ambang batas ini menghambat kami untuk melakukan proses pencalonan. 3) Perindo berkesimpulan untuk mendukung petitum permohonan pemohon supaya kedepan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa. 3.10 Tanggapan atas Keterangan Partai Politik Peserta Pemilu Pertama, terkait partai politik peserta pemilu yang menyampaikan pandangannya terhadap ketentuan presidential threshold yang bermasalah dalam Pasal 222 UU Pemilu. Bahwa pandangan masing- masing partai memiliki argumentasi yang mendalam dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang perlu diapresiasi utamanya atas kejujuran dan keberaniannya menyatakan kondisi sebenar. Sehingga pandangan-pandangan tersebut mestinya harus diperhatikan agar tidak terjebak pada aspek normatif perundang-undangan saja. Kedua, berkaitan dengan partai politik peserta pemilu yang menolak permohonan pemohon dengan tegas, dalam hal ini: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, dan Golkar. Pandangan yang disampaikan tidak pernah keluar dari sudut pandang formalitas norma 192 yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hal ini sungguh sangat disayangkan, sebab sejatinya sukma dari partai politik adalah memiliki kepekaan aspiratif utamanya mengenai fakta-fakta empiris dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. 4. Keterangan Ahli Dr. Yance Arizona, S. H., M. H., M. A. (Ahli Hukum Tata Negara) Dalam persidangan Rabu, 13 November 2024 Ahli yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah memberikan keterangan tertulis, disumpah dan menyampaikan secara lisan langsung di hadapan Mahkamah yang pada intinya sebagai berikut: “SAATNYA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGGANTI ABUSIVE JUDICIAL REVIEW MENJADI RESPONSIVE JUDICIAL REVIEW DALAM PENGUJIAN KETENTUAN PRESIDENTIAL CANDIDACY THRESHOLD” 1) Pasal 222 UU Pemilu menjadi ketentuan yang paling sering diuji sejak MKRI didirikan. Maknanya: (i) Warga negara menilai ketentuan tersebut ada persoalan konstitusional. (ii) Besarnya harapan kepada MK untuk mengoreksi ketentuan yang menghambat mekarnya demokrasi, utamanya pilpres. (iii) Upaya menghapus ketentuan a quo agar lebih demokratis dan kompetitif selalu mengalami jalan buntu. Sehingga, masalah ini merupakan Democracy Blind Spot, dimana masalah tidak terlihat atau diabaikan oleh proses demokrasi. 2) Dissenting Opinion tetap konstitusional. Bahwa dalam pertentangan dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah terkait pasal a quo menunjukkan kecenderungan pro dan kontra dalam dissenting opinion. Pandangan dissenting bukanlah hal yang inkonstitusional, dissenting menjadi pandangan yang dikalahkan dengan mekanisme pandangan mayoritas komposisi hakim yang menentukan amar putusan. 3) Prinsip Pemilu Demokratis sebagai Tolak Ukur untuk Meninjau Ulang Pendirian Mahkamah. Pertama, original intent UUD 1945 menghendaki Pemilu Serentak di satu tahun yang sama. Sehingga, penggunaan basis kursi dan suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan prinsip keserentakan pemilu. Kedua, pasal a quo sebabkan electoral monopoly yang melanggar prinsip persaingan bebas dan adil antara kontestan pemilu dalam konstruksi Pemilu 193 Demokratis. Ketiga, ambang batas pencalonan tidak sejalan dengan prinsip Open Legal Policy. Angka yang tinggi tanpa metode yang jelas telah melanggar prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable karena telah menghilangkan hak partai politik baru menjadi peserta pilpres karena didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Keempat, bahwa pasal a quo telah mengakibatkan pertentangan dengan rasionalitas yang berkeadilan (predictable procedure, unpredictable result) bila dikaitkan dengan alasan mencapai efektivitas pemerintahan presidensil. Sebab, argumen mencapai efektivitas pemerintahan presidensil akan rasional bila pemilu DPR dilaksanakan dahulu dan menjadi basis pencalonan presiden kemudian. Kelima, bahwa efektivitas pemerintahan lebih ditentukan melalui koalisi pemerintahan pasca pilpres. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa koalisi pemerintahan selalu lebih besar dibandingkan koalisi pencalonannya. Sehingga argumentasi yang mengkhawatirkan terjadinya presiden dengan dukungan minor di parlemen tidak pernah ditemukan bukti empirisnya. 4) Mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu adalah Praktik Abusive Judicial Review. Dixon dan David Landau berpandangan: abusive judicial review adalah praktik judicial review yang disalahgunakan oleh pengadilan untuk memperkuat kekuasaan rezim otoriter atau menekan nilai-nilai demokratis, bukannya melindungi hak-hak individu atau mempertahankan prinsip demokrasi. 5) Lawan Abusive Judicial Review dengan Responsive Judicial Review untuk Menyelamatkan Pemilu Demokratis. Responsive JR tegak dengan 5 karakteristik: penguatan demokrasi, penafsiran konstitusi yang progresif, keseimbangan antara stabilisasi dan perubahan, responsif terhadap isu global, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. 6) Dorongan Praktik Overruling Ciptakan Responsive Judicial Review. Dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) digunakan dalam hal menguji relevansi pertimbangan sebelumnya. Apakah pertimbangan yang sebelumnya masih relevan dan patut dipertahankan atau malah sebaliknya. Bila pertimbangan lama sudah tidak relevan, maka 194 Mahkamah dapat mengesampingkan pertimbangan dari putusan sebelumnya dan memberikan pertimbangan baru untuk memberikan makna konstitusionalitas suatu norma kedepannya. B. PENUTUP Seluruh uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa pemberlakuan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/presidential candidacy threshold) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Selain itu keberlakuan Pasal a quo terbukti juga melemahkan peran dan fungsi kunci partai politik peserta pemilu sehingga menyempitkan penyelenggaraan pemilu yang seharusnya lebih demokratis. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). B. Kesimpulan Pemerintah I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara Nomor 62/PUU-XXll/2024, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, oleh karena adanya pembatasan 195 (Presidential Threshold) tersebut dapat menghalangi akses Para Pemohon untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan partai politik besar, antara lain dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena melanggar batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable). b. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena melanggar asas pemilu periodik dan menyebabkan distorsi representasi. c. Bahwa ketentuan a quo melanggar batasan open legal policy dan asas pemilu periodik menyebabkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- 111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 196 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 197 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat Pasangan Galon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Galon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Kepala Pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui Partai Politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. 198 Keterkaitan antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan calon Presiden yang diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. lni adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Oengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. lni menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan Presiden dan 199 Wakil Presiden dan Pemilihan Umum lebih lanjut diatur dengan Undang- Undang, dengan demikian pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang merupakan Open Legal Policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan Open Legal Policy, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. 200 c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXl/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas 201 pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. Oasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah nebis in idem . 10. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-Vll/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUO 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-Vl/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan 202 terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 13. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy Pembentuk Undang- Undang. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Martin D. Tumbelaka, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 203 1. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. 2. Bahwa semua ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk Undang- Undang Pemilu yang di dalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pemilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi. Terhadap Keterangan DPR, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR yang disampaikan oleh Martin D. Tumbelaka selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa penentuan presidential threshold, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy, merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi yaitu Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. 204 V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Pihak Terkait yaitu Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, Partai Buruh yang dibacakan oleh Said Salahudin, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibacakan oleh Moin Tualeka dan Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, pada pokoknya Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa menurut Partai Golkar, pilihan sistem merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk diajukan uji konstitusional di Mahkamah. b. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU 7/2017, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". 2. Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, pada pokoknya Partai Hanura menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap presidential threshold sebesar 20% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, DPP Partai Hanura mengusulkan dan/atau menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. 3. Keterangan Pihak Terkait Partai Buruh yang dibacakan oleh Said 205 Salahudin, pada pokoknya Partai Buruh menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Partai Buruh berpendapat ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice karena tidak memberikan hak pencalonan atau candidacy right yang sama kepada partai politik peserta pemilu. Pandangan Partai Buruh ini sejalan dengan pokok pikiran Hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pasal a quo telah secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden, termasuk wakil presiden, hanya karena partai politik bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada pemilu sebelumnya. b. Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 0% dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan pemilu. Partai Buruh menilai ambang batas 0% lebih relevan untuk diterapkan dan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh, termasuk partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. 4. Keterangan Pihak Terkait PBB yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, pada pokoknya PBB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa fokus utama yang harus diperkuat bukan hanya Presiden, tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkapasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemberlakuan presidential threshold guna mencegah Presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik, jelaslah tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. b. Presidential threshold melemahkan fungsi pendidikan partai politik 206 untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional, sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 4 periode pemilihan umum, kurang-lebih selama 20 tahun. Pihak Terkait PBB telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan, di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilu. Dengan demikian Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Keterangan Pihak Terkait PKS yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, pada pokoknya PKS menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ide tentang presidential threshold adalah ide untuk menjamin bahwa pemerintahan itu kuat, efektif, dan berjalan, sebagaimana fungsinya. Yang keduanya, tidak diganggu oleh parlemen. Tetapi kita harus menyadari bahwa pemerintahan situasi saat itu, perilaku kita di parlemen memang menjadikan posisi jumlah kursi kita itu untuk bagian dari bargaining dengan pemerintah, bagian dari pemerintah. Tapi itu dinamika politik yang tidak terhindarkan. b. Bahwa PKS, sebagaimana sikap sebelumnya, sudah mengajukan gugatan tentang parliamentary threshold. Jadi, syarat presidential threshold 20% popular vote, 20% suara kursi efektif di parlemen, ditambah dengan 25% popular vote, suara sah, itu tidak cukup fair. Pada saat itu PKS berpandangan bahwa presidential harus kuat. Tetapi kemudian, sekarang kita melihat perlu ada calon-calon alternatif yang kira- kira dia bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi, salah satu yang penting kalau parliamentary threshold diturunkan adalah kita punya calon-calon yang lebih banyak dan alternatif lebih banyak. 6. Keterangan Pihak Terkait PKN yang dibacakan oleh Moin Tualeka, pada pokoknya PKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pengujian Pasal 22 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan bahwa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPRD sebelumnya, sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 207 sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden. 7. Keterangan Pihak Terkait Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia, pada pokoknya Partai Perindo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penentuan ambang batas ini jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antarpartai, tapi ini harusnya dimaknai sebagai mekanisme yang harus kita lahirkan dalam satu kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana kita membangun koalisi partai politik. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting bahwa biarlah partai politik mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal yang memang terkait dengan penguatan-penguatan di dalam mekanisme struktural. Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon, supaya ke depan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa dan menjadi ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara real dan dilaksanakan oleh partai politik. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait Partai Golkar, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura, Partai Buruh, PBB, PKS, PKN, dan Partai Perindo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa adanya ketentuan Pasal a quo adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil 208 presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen, dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945. VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXll/2024 Bahwa pada pokoknya Ahli Pemohon perkara Nomor 62/PUU-XXll/2024 Yance Arizona menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penggunaan basis untuk pencalonan presiden yang didasarkan kepada perolehan suara pada pemilu sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak tepat karena menggunakan perolehan kursi, dan suara dari pemilu sebelumnya jelas-jelas menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu baru yang menurut UUD 1945 juga diberikan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Adanya penilaian bahwa perolehan kursi dan suara dari pemilu sebelumnya bisa dipergunakan sebagai dasar pencalonan presiden justru menunjukkan adanya monopoli elektoral. Electoral monopoly kepada partai-partai yang memperoleh kursi dan suara dari pemilu sebelumnya sehingga menciptakan kompetisi yang tidak adil dengan partai politik. 2. Ambang batas pencalonan sudah tidak sejalan dengan prinsip open legal policy, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi paling tidak, membuat ada 11 rambu-rambu tentang open legal policy. Di antaranya adalah tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, dan juga bukan ketidakadilan yang intolerable. Dalam kaitan dengan ambang batas pencalonan, Mahkamah bahkan telah memperhatikan bahwa penentuan ambang batas bertentangan dengan prinsip open legal policy yang diperbolehkan menurut UUD 1945. Misalkan dalam putusan Nomor 116/PUU-XXl/2003 terkait dengan pengujian ketentuan parliamentary threshold, Mahkamah menilai bahwa penentuan parliamentary threshold 4% disusun tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Ketentuan parliamentary threshold juga menimbulkan disproporsional suara di tengah penerapan sistem pemilu proporsional. Selain itu, banyaknya suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang 209 dijamin di dalam UUD. 3. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa semakin kuatnya semangat responsive judicial review tersebut. Misalkan Putusan Mahkamah Konstitusi 116 terkait dengan pengujian parliamentary threshold, demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini merupakan respons yang positif terhadap proses demokrasi elektoral yang tengah berlangsung untuk meminimalisir calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah berkontribusi terhadap penyelamatan demokrasi lokal dan praktik monopoli pemilu yang hadir dari persekongkolan partai besar. Tren positif dari responsive judicial review oleh Mahkamah, perlu terus dilanjutkan untuk menjaga denyut nadi demokrasi konstitusional Indonesia, di tengah arus balik kemunduran demokrasi global. 4. Mahkamah sedang dihadapkan pada satu demokrasi blind spot terkait dengan ketentuan presidential candidacy threshold yang selama ini tidak tersentuh. Mahkamah diharapkan bisa memberikan suluh untuk memberikan secercah cahaya harapan menyelamatkan demokrasi Indonesia di tengah arus kemunduran demokrasi, democratic backsliding, sekaligus kebangkitan authoritarian resurgence. Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon Yance Arizona, Pemerintah menyampaikan hal- hal sebagai berikut: Bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mekanisme presidential threshold. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. Serta merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang- Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 210 VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena pengaturan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam ketentuan a quo adalah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 211 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 212 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah 213 akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-1] dan juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum sebelumnya [vide bukti P-2] yang saat ini merupakan mahasiswa aktif sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-3]; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan: Pasal 222 UU 7/2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 222 UU 7/2017 merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 222 UU 7/2017 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih karena menyebabkan para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman, selain itu ketentuan norma Pasal a quo menghambat partai politik untuk secara mandiri mengajukan calon-calonnya sebagaimana fungsi partai politik yaitu rekrutmen dan kaderisasi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 karena telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui pemilihan presiden dengan pasangan calon yang lebih beragam untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara 6. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai mahasiswa dan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi, para Pemohon telah terlibat secara aktif dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara termasuk hukum pemilu. Oleh karena itu, para Pemohon 214 memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana para Pemohon belajar dan berkembang; 7. Bahwa menurut para Pemohon, peserta pemilu bukan hanya pihak yang dipilih, melainkan juga yang memilih, sehingga para Pemohon merasa secara langsung terdampak dan merasa dirugikan dalam hak untuk memilih pemimpin terutama karena adanya presidential threshold yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan. Sebagai peserta pemilu, para Pemohon bukanlah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Oleh karena itu, posisi para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, para Pemohon seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses demokrasi. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi oleh norma Pasal 222 UU 7/2017 yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada para Pemohon sebagai pemilih yang tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide bukti P-2]. Dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk 215 mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan para Pemohon berfokus kepada dua hal yaitu pertama, pemberlakuan presidential threshold yang telah melewati batasan open legal policy yaitu telah melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable dan kedua, argumentasi para Pemohon yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kepemiluan terbaru yang menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 melanggar moralitas substansi yaitu moralitas demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspriasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Presidential threshold membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-kader berkualitas. Ketentuan ambang batas 216 pencalonan, secara struktural telah menyebabkan eksklusifitas pencalonan dengan dalih sebagai “modal awal dukungan”, “konsolidasi pemerintahan” dan “penguatan presidensialisme”, namun telah mengalienasi pemilih dari pesta demokrasi dengan menempatkan pemilih sebagai penonton dari pilihan yang sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan berlindung dibalik konsep kebijakan hukum terbuka. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ambang batas membuat terbentuknya koalisi yang didasarkan pada pragmatisme yang tidak berbasis ideologi seperti terlihat dari fenomena “koalisi gemuk” pada pemilu tahun 2019 dimana 9 dari 16 partai politik berkoalisi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan presiden bukan atas kesamaan visi dan misi, sehingga akhirnya membuat pilihan pemilih menjadi tidak jelas dan kabur. Ambang batas yang tinggi dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan oleh partai-partai besar di parlemen. Sistem ini memungkinkan partai mayoritas untuk membentuk koalisi yang kuat yang pada akhirnya melemahkan peran partai oposisi. Oleh karena itu, hal ini berpotensi membunuh demokrasi karena demokrasi yang sehat memerlukan keberadaan oposisi yang kuat dan seimbang; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pemberlakuan presidential threshold sebesar 20% tidak sesuai dengan prisip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak. Ketentuan Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dengan menggunakan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu legislatif pemilu sebelumnya berarti telah melewati batasan asas periodik dan menyebabkan distorsi representasi pemilih yang menyebabkan tidak dihormatinya hak pilih Pemilih karena suara pemilih yang diberikan pada periode pemilu sebelumnya telah dibajak sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan, padahal pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan umum sebelumnya. 5. Bahwa menurut para Pemohon, presidential threshold tidak menjamin terciptanya coattail effect yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 dimana beberapa partai pendukung calon presiden terpilih justru 217 mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya. Demikian pula yang terjadi pada pemilu tahun 2024, coattail effect yang diharapkan tidak terjadi secara optimal. Hal ini menunjukan minimnya pengaruh pencalonan presiden terhadap perolehan suara partai, dukungan terhadap calon presiden terpilih tidak serta merta meningkatkan elektabilitas partai pendukung; 6. Bahwa menurut para Pemohon, penghapusan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang lebih genuine dan memiliki kapasitas. Keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam sehingga mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif. Kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan memaksa partai politik untuk memunculkan calon terbaik, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Penghapusan presidential threshold berpotensi meningkatkan partisipasi politik, kualitas demokrasi, dan partisipasi politik masyarakat. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2024 kecuali bukti P-8 yang tidak dinasegel. Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 13 November 2024 dan telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2024, serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan menyerahkan 218 keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), namun kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu paling lambat pada tanggal 21 November 2024. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (Golkar) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Buruh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 219 [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti surat/tulisan serta keterangan ahli para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan keterangan Pemberi Keterangan PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Hanura, PBB, 220 PKS, PKN, dan Partai Perindo, serta kesimpulan Pemohon dan Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.21] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa ketentuan atau pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 secara substansial tidak berbeda dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003] maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008], yaitu sama-sama mengharuskan adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas minimal persentase dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian inkonstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah. Terhadap pengujian Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan Pasal 9 UU 42/2008 terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 221 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat 3, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan 222 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya; 6. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonanya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 7. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 223 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur atau tidak jelas; Sementara itu, terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, telah diputus dalam beberapa putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan prematur; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E 224 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), 225 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat 226 (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 13. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) 227 dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 228 24. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 25. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 26. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 28. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 29. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 229 Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji perihal inkonstitusionalitas norma tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah ternyata tidak semua putusan dimaksud mempertimbangkan pokok permohonan yang disebabkan beberapa hal, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau Pemohon menarik permohonan sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Dengan demikian, dalam menilai ihwal permohonan a quo memenuhi 230 ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah yang menilai atau mempertimbangkan pokok permohonan karena pada putusan- putusan tersebut dasar pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam permohonan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, putusan-putusan Mahkamah yang mempertimbangkan pokok permohonan mengenai pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 9 UU 42/2008 dapat ditemukan pada putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, sehingga rakyat yang secara mandiri mendukung calon independen tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold menghalangi hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia serta mengakibatkan diskiriminasi terhadap partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 231 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi mencerminkan keinginan dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi percaya kepada calon Presiden yang diusung melalui partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold melanggar sejumlah amanat UUD 1945 dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan HAM, serta mengakibatkan monopoli dan oligarki kekuasaan oleh partai-partai tertentu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 232 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 9 UU 42/2008 tidak memiliki pijakan konstitusional dan penalaran yang logis karena prosentasenya tidak bisa diketahui sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; Sedangkan untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan oleh Mahkamah terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan diterapkan dalam Pemilu serentak 2019 karena bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold 233 dalam Pasal 222 UU 7/2017 baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai berlaku untuk Pemilu 2024 karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung presidential threshold Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka presidential threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada alasan logis mengapa syarat perolehan kursi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus 20% (dua puluh persen). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon 234 presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan a quo dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan- putusan sebelumnya sebagaimana Mahkamah uraikan di atas, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv) alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal; (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya presidential threshold namun mempersoalkan besaran angka persentase dalam presidential threshold tersebut. Adapun alasan permohonan a quo pada pokoknya mengemukakan pemberlakuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang telah melewati batasan open legal policy yaitu telah melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable serta membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-kader berkualitas. Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah menyebabkan eksklusifitas pencalonan dan mengalienasi pemilih dari pesta demokrasi itu sendiri. Selain itu, menurut para Pemohon dalam permohonan a quo ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi dan tidak memiliki landasan akademik yang kuat karena pemilu telah dilaksanakan secara serentak. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan- permohonan sebelumnya. Pada permohonan a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara 235 formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.22] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan a quo, terhadap pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, terdapat beberapa perkara lain yang sedang diperiksa Mahkamah dengan objek pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 87/PUU- XXII/2024, dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024. Ihwal tersebut, setelah mencermati dengan saksama dalil permohonan masing-masing perkara tersebut, Mahkamah menilai, Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 87/PUU- XXII/2024, dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 pada pokoknya mempersoalkan besaran ambang batas persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017. Sementara itu, dalam perkara a quo sekalipun terdapat kesamaan objek permohonan dengan perkara- perkara tersebut, namun perkara a quo tidak mempersoalkan besaran angka atau persentase ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), melainkan mempersoalkan konstitusionalitas pengaturan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, dalam permohonan a quo, dalil dan petitum para Pemohon tidak hanya bertumpu pada angka atau persentase, melainkan juga bertumpu pada keberadaan atau eksistensi rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang dinilai oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan a quo lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Perkara Nomor 129/PUU- XXI/2023, Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 101/PUU- XXII/2024. Dengan demikian, menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan a quo. [3.24] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan ihwal pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perihal 236 perkembangan pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004. Dalam hal ini, ambang batas tersebut pernah diatur dalam UU 23/2003, UU 42/2008, dan yang berlaku saat ini UU 7/2017. Penguraian tersebut dimulai dengan menelusuri kembali ide atau gagasan perubahan/reformasi lembaga kepresidenan sejak era reformasi hingga perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dihasilkan para pendiri negara pada tahun 1945. Selain itu, Mahkamah akan menguraikan pula pertimbangan hukum sejumlah putusan Mahkamah berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sebagai berikut. [3.24.1] Bahwa terlepas dari suasana dan tuntutan Reformasi setelah berhentinya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, Konstitusi yang dirancang oleh para pendiri negara di ujung kekuasaan militer Jepang, secara faktual memiliki sejumlah keterbatasan. Salah seorang pendiri bangsa sekaligus sebagai Presiden pertama Indonesia menyatakan, “… ini adalah sekadar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita akan membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap” [vide M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I, 1959, hlm. 410]. Sifat sementara dimaksud kembali ditegaskan Soekarno ketika mengambil sumpah anggota Konstituante hasil Pemilu 1955 pada tanggal 10 November 1956. Di antara keterbatasan dimaksud, pada salah satu sisi memberikan kekuasaan lebih besar kepada eksekutif (executive heavy), sementara di sisi lain, kewenangan atau peran lembaga perwakilan, in casu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat terbatas. Secara tekstual, kecenderungan executive heavy tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yaitu dalam menjalankan kekuasaan negara, pusat kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the president). Selain itu, berdasarkan kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk Presiden Habibie, sebelum perubahan konstitusi tahun 1999 menambahkan bahwa UUD 1945 tidak cukup mengatur sistem checks and balances, banyak ketentuan yang tidak jelas (vague), terlalu banyak memberikan delegasi kepada undang-undang, beberapa muatan Penjelasan tidak 237 konsisten dengan pasal-pasal, terdapat banyak kekosongan (rechts vacuum) yang seharusnya diatur sebagai materi konstitusi [vide Asshiddiqie dan Manan, 2006]. Bahwa dengan adanya kekurangan materi muatan konstitusi tersebut di atas, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR (2005), dikemukakan tujuh tujuan pokok MPR mengubah UUD 1945 sebagai berikut: 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila; 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi; 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945; 4. Menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman; 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera; 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum; dan 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang. Bahwa sekalipun sepakat untuk mengubah UUD 1945, MPR Periode 1999-2004 tetap merumuskan rambu-rambu sebagai bentuk “kesepakatan dasar” yang menjadi panduan dan sekaligus sebagai garis demarkasi dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR menyusun 5 (lima) kesepakatan dasar, yaitu: 1) tidak mengubah atau tetap mempertahankan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; 2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 4) Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke 238 dalam pasal-pasal atau menjadi materi batang tubuh; dan 5) melakukan perubahan dengan cara adendum. Khusus poin 3 “kesepakatan dasar”, upaya mempertegas sistem pemerintahan presidensial tersebut dilakukan dengan cara memurnikan (purifikasi) dari sistem pemerintahan yang sangat “berbeda jauh” dengan model sistem pemerintahan presidensial. Bahwa setelah membaca dan memahami secara komprehensif semua hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, paling tidak terdapat 4 (empat) materi perubahan yang dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Pertama, perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan dengan model sistem perwakilan (dipilih oleh anggota MPR) menjadi model pemilihan secara langsung oleh rakyat. Substansi perubahan ini dapat dibaca dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan sejumlah norma dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Kedua, membatasi periodisasi masa jabatan presiden/wakil presiden. Materi berkenaan dengan pembatasan dapat dibaca dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, memperjelas syarat dan tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di tengah masa jabatan atau pemakzulan (impeachment) presiden atau wakil presiden. Materi berkenaan dengan pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Keempat, penegasan berkenaan dengan presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan lembaga perwakilan, in casu DPR. Materi berkenaan dengan penegasan ini diatur dalam Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945. Apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, dari 4 (empat) materi perubahan yang dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial, yang paling relevan dengan substansi permohonan para Pemohon adalah perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi model pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. [3.24.2] Bahwa setelah menguraikan ihwal alasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam upaya mempertahankan dan memurnikan sistem presidensial, berikut ini Mahkamah akan menguraikan perdebatan sekitar perumusan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, yang dalam batas-batas tertentu dengan makna yang lebih longgar dapat dinilai sebagai cara memahami maksud dari perumus (“original intent”) Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 a quo. Berkenaan dengan hal 239 tersebut, penelusuran Mahkamah ihwal maksud dari perumus Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada risalah perdebatan para pengubah UUD NRI Tahun 1945 yang tertuang dalam Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR (2001) dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010). Sebagai bagian dari upaya memurnikan sistem presidensial, rencana perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dibahas dalam Perubahan Pertama Tahun 1999. Setelah penyampaian pengantar mengenai perubahan, khusus perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, pimpinan sidang PAH III Badan Pekerja (BP) MPR menyimpulkan terdapat 3 (tiga) alternatif terkait dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Pertama, tetap mempertahankan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai hasil pemilihan umum. Sampai akhir pembahasan Perubahan Pertama, perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 belum mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dalam Perubahan Kedua. Memasuki pembahasan Perubahan Kedua Tahun 2000, materi pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dibahas lebih mendalam. Namun, hingga berakhirnya rapat BP MPR pada tanggal 2 Agustus 2000, belum ada kesepakatan perihal model pemilihan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, pembahasan sudah mengerucut pada 2 (dua) alternatif. Alternatif tersebut dituangkan BP MPR dalam Lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan alternatif tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 6A Alternatif 1 Varian 1 (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak. (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara elektoral terbanyak. (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 240 diatur dengan undang-undang. Alternatif 1 Varian 2 (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. (2) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak. (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang. Alternatif 2 varian 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang dilselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alternatif 2 varian 2 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (2) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (3) Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 di atas dibahas bersama dengan Tim Ahli. Dalam Rapat PAH I BP MPR ke-19 pada tanggal 29 Mei 2001, Tim Ahli menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota PAH I. Riswandha Imawan sebagai anggota Tim Ahli Bidang Politik memberikan penjelasan berkaitan dengan penggabungan partai politik yang sejatinya penggabungan partai politik tersebut dalam proses pengusulan presiden dan wakil presiden, sehingga tidak mengganggu prinsip-prinsip berdemokrasi. Tujuannya memaksa partai politik yang hanya memiliki sedikit wakil di DPR untuk tidak mencalonkan diri dan mau merger dengan partai politik lain. “...Mengenai pertanyaan penggabungan partai politik. Ini berhubungan langsung dengan asumsi-asumsi yang tadi pak, jadi penggabungan itu konteksnya adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi sama sekali tidak mengganggu prinsip-prinsip berdemokrasi bahkan dengan penggabungan itu supaya mencalonkan paket calon itu, memaksa setiap orang yang membentuk partai politik untuk memainkan politik dengan cara- cara yang rasional. Jadi, kalau misalnya ada partai yang hanya punya satu orang wakil di sini, ya tahu-tahu dirilah jangan mencalonkan diri gitu lho. Ada 241 sebuah pemaksa sehingga Pak dengan prinsip semacam ini akan terjamin adanya, akan tersedia maaf, akan tersedia sebuah sarana yang memungkinkan undang-undang pemilu kapan pun dia akan direvisi, memaksa partai-partai untuk mau ber-merger apa ber-merging, menyatu. Ya kalau betul-betul secara rasional dia tidak memiliki massa atau tidak mencukupi kekuatan di DPR ini” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 348]. Mengenai usulan gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga disampaikan F-PKB dalam Rapat PAH I ke- 26 tanggal 10 September 2001, sebagai berikut: “Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan terhadap legitimasi kemudian berkaitan dengan akseptabilitasnya itu menjadi berkurang. Dengan catatan Pak Warno untuk dalam nominasi itu bukan langsung dari satu partai. Bisa beberapa partai sudah menghitung. Misalkan Partai PKB dengan apa, misalkan. Misalkan, PPP atau dengan PDI-P, misalkan. Langsung di set up dari awal. Bahwa nanti calon Presiden dari PKB dan Partai-partai X adalah Presidennya A. Wakil Presidennya B, misalkan. Dengan demikian nanti, A itu Ali misalkan. Oh boleh-boleh, jadi dengan demikian ketakutan nanti pada nominasi yang pertama kemudian calonnya jomplang. Jomplang itu jauh. Hanya 20%, 10%, 30%. Tidak ada. Tetapi kalau sudah gabungan dari awal, baik, dari beberapa partai. Jadi ini saya pikir ketakutan Pak Warno itu terlalu njelimet dan terlalu apa ya? Terlalu teoritis” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 385]. Perdebatan yang terjadi mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dipicu dari tertutupnya kemungkinan bagi perorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. F-PBB dalam rapat tim kecil pada tanggal 12 September 2001 mengajukan pertanyaan, apa tidak dimungkinkan adanya calon independen dalam artian tidak diajukan oleh partai politik. Terhadap pertanyaan tersebut, F-PG menanggapi sebagai berikut: … bahwa siapa pun dia, individu atau kelompok manapun kalau ingin mencalonkan harus melalui partai dan hanya partai yang mempunyai otoritas untuk melakukan itu. Kalau itu kita buka atau kalau itu kita tidak sepakati maka nanti akan muncul orang-orang, individu, kelompok, punya uang, punya uang banyak, dia bisa beli suara, kemudian tanpa partai pun dia bisa berkuasa atau bisa untuk duduk atau ikut dipilih menjadi Presiden atau menjadi Wakil Presiden. Ini akan mengganggu proses berdemokrasi nantinya [vide Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua, 2001, hlm. 342]. Sejalan dengan pernyataan tersebut, F-UG menambahkan sebagai berikut: Bahayanya, perorangan itu dalam konsep politik itu kan partai politik adalah wujud kemauan politik rakyat, kristalisasi dari kemauan politik rakyat yang to some extend memilih ideologi negaranya itu seperti apa. Karena yang 242 mempunyai kemampuan memilih calon Presiden yang dapat membawa ideologi itu ya mestinya orang partai. Sedangkan perorangan itu bisa kepentingannya bukan kepentingan politik tapi kepentingan bisnis, kepentingan interest yang lain [vide Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua, 2001, hlm. 342]. Setelah melalui serangkaian perdebatan, beberapa alternatif mengenai model pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilaporkan ke Rapat BP MPR ke-5 pada tanggal 23 Oktober 2001, sebagai berikut: Alternatif I: Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. (2) Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Ada dua alternatif Alternatif 1 : Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden (1) Presiden dan dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan paket yang memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alternatif 2 : Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Alternatif II : Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak. (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara elektoral terbanyak. (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang. 243 Pada alternatif pertama, perbedaan yang masih terjadi adalah mengenai pemilihan putaran kedua ketika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 persen atau lebih dengan sebaran yang ditentukan. Sebagian fraksi menginginkan agar pemilihan putaran kedua dilakukan MPR dan sebagian lainnya menginginkan agar tetap dilakukan rakyat secara langsung. Pada alternatif kedua, rakyat memilih calon presiden dari dua pasangan calon yang ditetapkan MPR. Perbedaan dua alternatif tersebut hanya untuk dua hal, yaitu: pertama, siapa yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden; kedua, alternatif pertama membuka ruang pemilu putaran kedua, sedangkan alternatif kedua menutup ruang adanya putaran kedua karena pemilu hanya diikuti dua pasangan calon yang telah ditetapkan MPR sebelumnya. Alternatif-alternatif yang telah disepakati tersebut dibawa dan dibahas lebih jauh di Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf. Mengawali pembahasan, anggota fraksi kembali menyampaikan pandangan. Mengambil kesempatan tersebut, F-UG masih mempertanyakan pencalonan yang hanya diajukan oleh partai politik dan tidak membuka ruang bagi calon perseorangan. Sementara itu, F-KKI mempersoalkan syarat keterpilihan calon presiden yang harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen. Adapun F-PDIP menegaskan sikapnya untuk pemilihan presiden secara langsung, hanya saja jika terjadi putaran kedua, maka pemilihan dilakukan oleh MPR. Demikian pula dengan F-TNI/Polri, juga kembali pada sikap awalnya mengenai pemilihan putaran kedua oleh MPR. Begitu pula, F-PPP menginginkan calon presiden diajukan oleh partai politik untuk disahkan MPR sebagai bakal calon, lalu kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara F-PG dan F-Reformasi bertahan dengan pemilihan putaran kedua dilakukan secara langsung. Begitu juga F-PKB yang menegaskan kembali sikapnya untuk pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan putaran kedua dilakukan secara langsung, bukan oleh MPR. Setelah penyampaian pandangan fraksi, pimpinan rapat menyimpulkan bahwa karena masih terdapat perbedaan pandangan maka masalah ini diputuskan dan diselesaikan melalui forum lobi. Setelah forum lobi pada tanggal 7-8 November 2001, rumusan Pasal 6A disepakati dilaporkan kepada Rapat Paripurna MPR Tahun 2001 sebagai berikut. Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 244 langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Ada dua alternatif Alternatif 1 : Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alternatif 2 : Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 yang dipimpin M. Amien Rais, pandangan akhir seluruh fraksi setuju dengan pemilihan presiden secara langsung, namun masih berbeda pandangan terkait pemilihan putaran kedua. Akhirnya, Sidang Paripurna tersebut hanya memutuskan untuk menyetujui rancangan norma terkait pemilihan langsung tanpa memuat norma mengenai pemilihan putaran kedua. Norma yang disepakati dan ditetapkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Bahwa berkelindan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden di atas, terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk menelusuri perdebatan berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana 245 termaktub dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945, terutama berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, persyaratan presiden dan wakil presiden diubah oleh MPR pada Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Namun demikian, pembahasan mengenai hal tersebut sudah dilakukan sejak perubahan pertama pada tahun 1999. Pada Perubahan Ketiga Tahun 2001, materi berkenaan dengan persyaratan presiden dan wakil presiden ditugaskan kepada PAH I BP MPR untuk membahas dan merancang perubahan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembahasan rancangan tersebut, muncul usulan persyaratan lain yang cukup diatur dalam undang-undang. F-PPP pada Rapat PAH I BP MPR Ke-27, 11 September 2001, menyampaikan usulan sebagai berikut: “… Oleh karenanya kami mengusulkan untuk Pasal 6 ini mungkin usulan hasil yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja ini bisa kita sepakati menjadi Ayat (1). Tapi Ayat (2) perlu ada tambahan bahwa persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, karena sekarang ini pun sedang disiapkan tentang lembaga Kepresidenan, biarlah nanti itu diatur di sana yang jelas mengenai persyaratan ini” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 167]. Selanjutnya, mendukung pendapat dari F-PPP di atas, F-PKB juga menyampaikan pendapat agar persyaratan presiden yang rinci diatur dalam undang-undang, sebagai berikut: “Jadi konstitusi hanya mensyaratkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu orang Indonesia yang nanti redaksinya bisa kita sempurnakan. Kemudian ada ayat berikutnya, syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 168]. Pendapat terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang juga diperkuat oleh F-TNI/Polri sebagai berikut: “…. Saya berpendapat bahwa untuk syarat ini ada dua hal yang penting yang satu adalah syarat status yang amat penting itu sudah disebutkan pada kewarganegaraan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat keadaan diri. Untuk itu maka kami berpendapat bahwa untuk Pasal 6 ini ada dua hal, satu syarat status, syarat status sebagaimana yang tertuang di dalam rancangan perubahan pada Pasal 6 oleh BP, “Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”, ini menjadi Ayat (1) Pasal 6. Kemudian untuk Ayat (2)-nya adalah “Syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang”, begitu saja. Alasannya sebagai berikut yang pertama seperti pemahaman kami ini bahwa untuk Pasal 6 ini adalah syarat-syarat ada dua hal tadi, syarat status, syarat keadaan diri. Kemudian syarat satu sangat penting dipisahkan tersendiri. Kemudian syarat- 246 syarat keadaan diri secara lengkap itu diatur dengan undang-undang, agar bisa lebih teliti, lebih luwes, lengkap, utuh, terpadu. Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar, akan lebih luwes….” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 177]. Selanjutnya, hasil PAH I dilaporkan kepada BP MPR pada tanggal 23 Oktober 2001. Terkait dengan Pasal 6 terdapat 2 (dua) alternatif sebagai berikut: “Alternatif satu: Ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ayat (2), Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Alternatif dua: Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 205]. Rancangan alternatif tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Komisi A yang ketika dirumuskan hasilnya pada Rapat Komisi A, tanggal 8 November 2001. Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut. “ … Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang. Kalau dikatakan ”dalam undang- undang, diatur dalam undang-undang” yang dimaksud adalah bahwa undang- undang itu bisa beberapa. Beberapa undang-undang mengatur saling berhubungan, begitu. Tapi kalau ”dengan undang-undang” itu artinya satu undang-undang khusus yang mengatur itu” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 215]. Hasil rumusan Komisi A kemudian dilaporkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan (ST) MPR, 8 November 2001, sebagai berikut: “Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 247 (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV, hlm. 216]. Bahwa berdasarkan penelusuran secara saksama risalah pembahasan perubahan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, terdapat keinginan mayoritas pengubah UUD NRI Tahun 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tanpa perantara lembaga apapun. Dalam hal ini, rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam 1 (satu) paket pasangan calon secara langsung. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun, tidak terdapat penjelasan perihal maksud dari partai politik peserta pemilu tersebut. Terlebih, tidak terdapat pandangan atau pendapat yang menyatakan partai politik peserta pemilu dimaksud merupakan partai politik peserta pemilu periode sebelumnya atau periode sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, tidak pernah terdapat pembahasan tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), baik jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan pembatasan yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Keempat, delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang hanya terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu. Kelima, berbeda dengan persyaratan personal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat mengikuti perkembangan zaman. 248 [3.24.3] Bahwa setelah menelusuri risalah pembahasan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya Mahkamah akan menelusuri risalah pembahasan Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan risalah pembahasan rancangan UU 7/2017 berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan usul inisiatif pemerintah dimulai dengan penyampaian Penjelasan Pemerintah terhadap RUU yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno. Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Ke-2 Pansus RUU dengan Pemerintah pada tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah menjelaskan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengusulkan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah adanya pemaknaan psikologis bahwa dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden seyogyanya adalah dukungan yang signifikan dan berindikasikan basis kekuatan rakyat yaitu pada partai-partai yang memang dipilih atau yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karenanya, proyeksi dukungan dengan angka 20% basis kekuatan merupakan hal yang cukup wajar, sehingga diproyeksikan akan terdapat sekitar 5 (lima) pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga mengingat syarat yang begitu ketat untuk terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka menurut pemerintah akan sangat sulit dan tidak efisien apabila tidak dilakukan sama sekali persyaratan dukungan calon [vide Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 128-129]. Penjelasan pemerintah di atas, kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR pada Rapat Kerja Ke-2 Pansus RUU dengan Pemerintah pada tanggal 26 Maret 2003. F-PDU menyampaikan 5 (lima) poin sebagai berikut. (1) Bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu. (2) Calon yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Undang- Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berhak untuk dipilih dalam Pemilu 2004. (3) Tidak ada alasan hanya bagi partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara dalam pemilu secara kumulatif, nasional, sekurang- kurangnya 20% untuk DPR ditetapkan calonnya untuk dipilih dalam Pemilu 2004. 249 (4) Bahwa paket calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu adalah untuk dipilih langsung oleh rakyat, bukan direpresentasikan melalui pemilihan anggota DPR atau DPRD. (5) Posisi partai politik hanya mengajukan calon. Jadi atau tidaknya calon ditentukan oleh pemilih [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 148-149] Berikutnya, F-KKI menyampaikan pentingnya kesetaraan hak partai politik dan gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 153-154]. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada ayat (2). Sementara itu, F-PBB menyampaikan tidak perlu adanya pembatasan dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selengkapnya penjelasannya sebagai berikut. “Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah tentang syarat penunjukkan calon oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara dalam Pemilu sekurang-kurangnya 20%. Kami berpandangan bahwa persyaratan ini dapat mengebiri jiwa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetukan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Pembatasan seperti ini tidak selayaknya dilakukan karena hal ini bertentangan dengan maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini juga mengurangi hak dari partai politik yang sah untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden-nya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, pembatasan seperti itu juga bisa menimbulkan problem dikemudian hari, manakala tidak ada satu partai politik pun yang memperoleh 20%, dan bisa menimbulkan masalah ketatanegaran yang rumit dan dilematis. Oleh karena itu, menurut pandangan kami tidak perlu ada pembatasan yang menyulitkan seperti itu, kecuali secara tegas telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945. Bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berhak ikut Pemilu berapapun perolehan suara dari partai politik yang bersangkutan.” [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 155-156]. Senada dengan F-PBB, F-Reformasi juga menyampaikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memberikan batasan perolehan suara di parlemen dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena, menurutnya pembatasan jumlah kursi di parlemen merupakan sikap yang diskriminatif dan merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Semua partai politik yang ikut pemilu seyogyanya diberikan hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 161-162]. Adapun F-PG, selain mempertanyakan lebih lanjut mengenai dasar yang digunakan untuk menentukan angka persentase tersebut, juga menawarkan 250 altenatif ranking perolehan suara untuk digunakan sebagai cara untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 179]. Selanjutnya, tanggapan-tanggapan di atas dijawab oleh pemerintah dalam Rapat Kerja Ke-4 Pansus RUU dengan Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2003. Berikut tanggapan pemerintah. “......Mekanisme syarat dukungan calon pada dasarnya diangkat dari pengetahuan dan kearifan lokal yang selama ini kita miliki. Hal seperti ini hampir selalu dilakukan organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan pada saat kongres, munas dan lain-lain yang prinsipnya adalah proses seleksi dari banyak calon menjadi sejumlah calon, yang betul-betul mendapat dukungan. Prinsipnya ialah pengerucutan calon atau kristalisasi aspirasi....... Di sisi lain sekaligus juga memberi peluang bagi semua partai politik yang mempunyai hak untuk menyatukan kepentingannya, yang berarti menjadi kepentingan agregat. Dan itulah makna politik bangsa yang paling nyata bagi rakyat yakni keinginan bersama, kepentingan bersama, dijalankan bersama dan memberikan manfaat bersama” [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 201-202]. Pansus RUU juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), KPU, dan perguruan tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada guna mendengarkan pandangan terkait substansi RUU, termasuk mengenai syarat minimal dukungan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terkait syarat minimal dukungan calon, berikut pandangan LIPI. “1) Pengaitan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hasil Pemilu DPR tidaklah beralasan dan tidak relevan. Hal ini karena Pemilu bagi Anggota DPR tidak terkait secara langsung dengan Pemilu bagi Presiden dan Wakil Presiden. Yang menjadi peserta Pemilu bagi Anggota DPR adalah partai politik, sedangkan yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 2) Kelangsungan kekuasaan presiden dan wakil presiden tidak tergantung pada dukungan parlemen, sehingga presiden dan wakil presiden tidak mesti berasal dari dukungan mayoritas di parlemen. 3) Jika presiden dan wakil presiden harus berasal dari kekuatan mayoritas atau gabungan mayoritas di DPR, maka kita sesungguhnya mempraktikkan Sistem Parlementer dan Konstitusi yang menganut Sistem Presidensial” [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 213-214] Sedangkan, dari Universitas Indonesia mengingatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur pembatasan perolehan suara bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden [vide Sekretariat 251 Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 320]. Adapun dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan pandangan bahwa semua partai politik harus diberikan kesempatan yang sama dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut pandangan tersebut. “......Suatu sistem pemilihan langsung harus bersifat inklusif. Di dalam sifat inklusifitas jangan pagi-pagi RUU yang kita susun ini menutup kemungkinan adanya kandidat atau calon presiden dan wapres secara beragam. Setidaktidaknya kepada semua partai politik yang ikut harus diberikan kesempatan yang sama. Jadi isunya disini adalah kriteria tentang legitimasi partai untuk mencalonkan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden seharusnya bukanlah didasarkan atas persentase perolehan suara di dalam Pemilu. Karena dengan demikian menutup kemungkinan untuk munculnya kandidat-kandidat yang lain yang tidak mendapat dukungan politik yang besar. Atau dengan kata lain ini justru bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung yang harusnya bersifat terbuka [vide Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003), hlm. 325]. Pada akhirnya, fraksi-fraksi DPR tetap memilih memberlakukan ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, akan tetapi besaran persentasenya tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 karena besaran persentase dalam pasal a quo disepakati diberlakukan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Adapun besaran persentase untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 disepakati sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 yang kemudian dimuat dalam Aturan Peralihan Pasal 101 UU 23/2003. Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU 23/2003, pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dijelaskan merupakan persyaratan selain sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, ambang batas pencalonan merupakan persyaratan tambahan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa selanjutnya, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pembentukan UU 7/2017. Pada isu tersebut, fraksi- fraksi di DPR terbelah menjadi 2 (dua) kubu. Kubu pertama menginginkan agar ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dihapus, yakni Partai Demokrat, PAN, Partai 252 Hanura, dan Partai Gerindra. Sedangkan, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengusulkan agar ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tetap ada. Namun, pada kubu kedua terdapat beberapa varian. PPP menghendaki adanya kenaikan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi 25% perolehan kursi di DPR atau 30% perolehan suara sah nasional. PKB menginginkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sama dengan ambang batas parlemen. Sementara itu, PDI- P, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKS tidak berubah, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Secara umum, fraksi yang mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) beralasan sangat penting untuk menata sistem pemerintahan [vide Muhamad Lukman Edy, Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang Pemilu), 2017, hlm. 156]. Bahwa pembentuk UU 7/2017 juga meminta masukan dari narasumber, partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPR, dan lembaga negara. Berkenaan dengan pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) juga terbagi menjadi 2 (dua) pihak. Pihak yang tidak setuju dengan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) antara lain, Samsudin Haris (dari LIPI), Centre for Election and Political Party (CEPP), Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, dan Effendy Ghazali, sedangkan DPD menyetujui adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Namun demikian, pada akhirnya yang disepakati dalam UU 7/2017 sesuai dengan draft pemerintah, yakni 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% suara hasil pemilu nasional. [3.24.4] Bahwa setelah menelusuri risalah sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.24.2] dan Sub-paragraf [3.24.3] di atas, selanjutnya Mahkamah akan menguraikan perkembangan pengaturan, beberapa putusan Mahkamah berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), serta penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 253 Bahwa setelah perubahan UUD 1945, pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pertama kali diselenggarakan pada Pemilu 2004. Sebelumnya, pada tahun 1999, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Bahkan, sejak tahun 1971, MPR tidak pernah melakukan pemilihan karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, sehingga dikenal dengan tradisi calon tunggal. Namun, setelah perubahan UUD 1945, yakni mulai Pemilu 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu [vide Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Selain itu, di antara substansi Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 terdapat pengaturan perihal penentuan persentase yang harus diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Bahwa sebagai norma dasar, Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 memberi delegasi kepada peraturan yang lebih rendah untuk diatur lebih lanjut dalam undang- undang. Dalam hal ini, Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Tata cara pelaksaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Pemilu 2004, pembentuk undang-undang membentuk UU 23/2003 dan pada Pemilu 2009 membentuk UU 42/2008. Pada penyelenggaraan kedua pemilu dimaksud, pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dan 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden pengaturannya digabungkan dengan pengaturan undang-undang pemilihan anggota legislatif, yaitu UU 7/2017. Terlepas dari pengaturan secara terpisah dalam undang-undang tersendiri atau digabungkan dengan undang-undang pemilihan anggota legislatif, salah satu materi yang mengatur lebih lanjut perihal substansi Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 adalah 254 mengenai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Bahwa secara kronologis, ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tersebut, Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 menyatakan, “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”. Selanjutnya, Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Terakhir, dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, Pasal 222 UU 7/2017 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Bahwa dalam penyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, penentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tersebut dimaksudkan agar partai politik memiliki peran sebagai sarana partisipasi politik rakyat, sehingga dapat menyelenggarakan seleksi awal kandidat presiden dan wakil presiden guna menentukan calon pemimpin nasional yang mempunyai integritas dan kualitas yang memadai sebelum ditawarkan kepada rakyat [vide Penjelasan Umum angka 5 UU 23/2003]. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 tidak diberlakukan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 karena yang digunakan adalah Ketentuan Peralihan Pasal 101 UU 23/2003 yang menyatakan, “Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon”. Dengan berlakunya Ketentuan Peralihan 255 tersebut, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi lebih kecil dibandingkan dengan persentase yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, sehingga terdapat 8 (delapan) partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanpa harus bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang lain. Namun demikian, secara faktual dari 8 (delapan) partai politik peserta pemilu tersebut hanya 5 (lima) partai politik peserta pemilu yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang lain, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, 3 (tiga) partai politik peserta pemilu yang lain, yakni Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memilih bergabung mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Artinya, dalam Pemilu 2004 terdapat 6 (enam) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, karena pasangan calon yang diusulkan oleh PKB tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Akhirnya, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yakni Wiranto-Salahuddin Wahid (diusulkan Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (diusulkan PDIP), Amien Rais- Siswono Yudo Husodo (diusulkan PAN), Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (diusulkan gabungan Partai Demokrat, PBB, dan PKPI), serta Hamzah Haz-Agum Gumelar (diusulkan PPP). Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2009, UU 23/2003 diganti menjadi UU 42/2008 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Dalam Penjelasan Umum UU 42/2008 dinyatakan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Selain itu, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas pemerintahan sehingga diperlukan basis dukungan dari DPR. Untuk itu, pembentuk undang-undang menghapus substansi Ketentuan Peralihan dalam UU 23/2003 yang membuka kesempatan bagi partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 256 dengan batas sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR. Tidak hanya itu, pembentuk UU 42/2008 juga menaikkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yaitu menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008]. Dengan bertambah atau naiknya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 hanya diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Muhammad Jusuf Kalla- Wiranto (diusulkan Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (diusulkan PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura), dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (diusulkan Partai Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PKB). Bahwa berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 UU 42/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009 menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: ”c. Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; d. Bahwa dalil Pemohon II (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar 257 merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, ”Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, ”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945; e. Bahwa terhadap dalil Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih; f. Lagipula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendirian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) merupakan kebijakan hukum terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pendirian 258 Mahkamah tersebut didasarkan pada pandangan kebijakan threshold juga diterapkan dalam electoral threshold dan parliamentary threshold, yang berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 kesemuanya dinyatakan Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang sifatnya terbuka [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 184-186]. Bahwa selanjutnya, pada Pemilu 2014, dasar hukum penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sama dengan pemilu sebelumnya, yakni UU 42/2008. Sehingga, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU 42/2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Ketika itu, hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP) dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla (diusulkan PDIP, Partai Nasdem, dan PKB). Sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014, Pasal 9 UU 42/2008 kembali diuji konstitusionalitasnya. Berkenaan dengan pengujian tersebut, Mahkamah kembali menegaskan norma Pasal 9 UU 42/2008 merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau open legal policy [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013]. Namun demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah memerintahkan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan/serentak dengan pemilu anggota legislatif mulai tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 terjadi beberapa perubahan, antara lain, pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan atau serentak dengan pemilu anggota legislatif sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Selain itu, secara normatif, pengaturan pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu anggota legislatif dikodifikasi menjadi 1 (satu) undang-undang, yaitu UU 7/2017. Sekalipun dilaksanakan secara 259 serentak dan pengaturannya dikodifikasi dalam 1 (satu) undang-undang, perihal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, Pasal 222 UU 7/2017 tetap menggunakan persentase yang sama, yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional. Oleh karena tidak ada pemisahan waktu antara pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif, pembentuk undang-undang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya sebagai dasar untuk menghitung persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional. Dalam hal ini, misalnya, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menggunakan persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional pemilu anggota DPR 2014. Sebagaimana halnya Pemilu 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lagi-lagi hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yakni Joko Widodo yang mencalonkan kembali pada periode kedua berpasangan dengan Ma’ruf Amin (diusulkan PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, dan PKP) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (diusulkan Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS). Terakhir, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, masih menggunakan UU 7/2017. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (diusulkan Partai Nasdem, PKB, dan PKS), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Solidaritas Indonesia, PBB, dan Partai Garda Republik Indonesia), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (diusulkan PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo). Bahwa berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dijadikan dasar hukum persyaratan untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024 tetap menggunakan persentase paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional dan substansinya telah diputus dalam beberapa putusan Mahkamah menjelang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sejumlah partai politik dan pemilih berupaya mempersoalkan kembali ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden 260 dan wakil presiden (presidential threshold) dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 ke Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah tetap menyatakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional. Misalnya, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dinilai masih relevan dipertahankan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tetap pada pendirian dan menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) adalah konstitusional. Pendirian Mahkamah menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tetap relevan dengan alasan-alasan sebagai berikut. “Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang- Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu. Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer. Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka” [vide Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 132-133]; Pendirian yang sama ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, antara lain sebagai berikut: 261 [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari legal policy pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Selanjutnya, meskipun telah berulangkali dinilai dan ditegaskan perihal konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, beberapa partai politik dan pemilih masih tetap mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas tersebut di Mahkamah. Setidaknya, sebelum permohonan a quo terdapat 33 permohonan yang kembali menguji perihal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana termaktub dalam Pasal 222 UU 7/2017. [3.24.5] Bahwa berkenaan dengan penelusuran di atas, oleh karena praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang juga menggunakan sistem multipartai, penting pula bagi Mahkamah untuk memahami praktik beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. 1) Amerika Serikat Sekalipun tidak sepenuhnya dapat dinilai sebagai negara penganut multipartai, proses pemilihan Presiden Amerika Serikat diawali dengan partai politik mengadakan pemilihan pendahuluan dan kaukus di setiap negara bagian. Hal tersebut memungkinkan anggota partai untuk memilih kandidat presiden pilihan mereka. Proses dan aturannya berbeda-beda di setiap negara bagian, tetapi tujuannya adalah untuk menentukan delegasi yang akan mewakili setiap kandidat di konvensi nasional partai. Delegasi dari pemilihan pendahuluan dan kaukus berkumpul untuk secara resmi mencalonkan kandidat partai mereka untuk menjadi presiden. Pada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2024 dan maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968, tidak hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang diajukan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik namun sebelumnya juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen) namun tidak ada calon 262 dari partai ketiga tersebut yang mendominasi sebuah negara bagian pada pemilihan. 2) Brazil Pasal 77 Konstitusi Brazil mengatur mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober dan jika terdapat putaran kedua maka akan dilakukan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Presiden dan wakil presiden didaftarkan oleh partai politik untuk mendapatkan suara mayoritas pemilih. Jika tidak ada calon yang meraup suara mayoritas maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) kandidat yang memperoleh suara terbanyak dan kandidat yang memperoleh suara mayoritas akan dianggap sebagai pasangan calon terpilih. Pada pemilihan presiden terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2022, pada awalnya diikuti oleh 11 pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun oleh karena tidak ada yang memperoleh suara mayoritas pemilihan dilanjutkan pada putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon pemenang suara pertama dan kedua di putaran pertama. 3) Kirgistan Berdasarkan Konstitusi Kirgistan setiap warga negara dengan syarat tertentu memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Lebih lanjut disebutkan tidak ada batasan jumlah calon presiden. Pasal 68 Konstitusi Kirgistan mengatur bahwa seorang warga negara Republik Kirgistan yang telah mencapai usia 35 tahun, berbicara dalam bahasa nasional, dan telah tinggal di republik tersebut selama minimal 15 tahun secara keseluruhan dapat dipilih menjadi Presiden. Adapun seseorang yang akan mendaftarkan dari calon independen harus mengumpulkan sedikitnya 30.000 tanda tangan pemlih. Untuk masa jabatan presiden hanya 6 (enam) tahun untuk satu kali masa jabatan. Pemilihan presiden di Kirgistan juga mengenal adanya putaran kedua, yakni jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas pada putaran pertama maka dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi peserta pemihan presiden putaran kedua. Pada pemilihan presiden tahun 2021, tercatat 63 orang mendaftarkan diri sebagai calon presiden namun hanya 17 yang pada akhirnya mengikuti kontestasi pemilihan presiden yang berasal dari partai politik dan calon 263 independen yang kemudian dimenangkan oleh calon yang diusulkan oleh partai politik. 4) Kolombia Konstitusi Kolombia menentukan presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan perolehan suara mayoritas 50% plus satu dari suara sah. Berdasarkan konstitusi, calon presiden dapat diusulkan oleh partai politik ataupun political movement. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas maka akan dilangsungkan putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan putaran pertama. Pada putaran kedua kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan sebagai presiden terpilih. Konstitusi Kolombia juga mengharuskan calon presiden warga negara sejak kelahirannya dan berusia minimal 30 tahun. Pada pemilihan presiden tahun 2022 diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 5) Meksiko Konstitusi Meksiko pada Pasal 82 mengatur mengenai persyaratan menjadi presiden. Dikatakan bahwa seorang calon presiden harus menjadi warga negara yang lahir alami maksudnya lahir dari ayah atau ibu Meksiko dan harus telah tinggal atau hidup di negara Meksiko setidaknya 20 tahun. Calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Masa jabatan presiden Meksiko adalah selama 6 (enam) tahun dan tidak boleh dipilih kembali. Pada pemilihan presiden terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) kandidat presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 6) Peru Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, dikatakan bahwa Presiden Republik Peru dipilih melalui pemilihan langsung. Calon yang mendapat suara lebih dari setengah suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih. Dalam hal tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari setengah suara pemilih, pemilihan dilakukan dengan putaran kedua dalam waktu tiga puluh hari sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Putaran kedua diikuti oleh 2 (dua) calon yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua. Masa jabatan presiden selama 5 (lima) tahun dan dapat mencalonkan diri lagi untuk satu kali masa jabatan. 264 Pemilihan presiden Peru terakhir diselenggarakan pada tahun 2021 yang diikuti oleh 18 pasangan calon yang diajukan 18 partai politik. Awalnya, terdapat 22 pasangan calon yang mendaftarkan diri, namun yang dianggap memenuhi syarat sebanyak 18 pasangan calon. Tidak ada pasangan calon yang meraih setengah suara pemilihan, sehingga diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan kedua. 7) Uruguay Berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Konstitusi Uruguay, partai-partai politik akan memilih calon mereka untuk Presiden Republik melalui pemilihan internal, yang disetujui oleh suara dua pertiga dari jumlah anggota masing-masing Chamber (yaitu Representatives dan Senators). Berdasarkan Pasal 151 Konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden Republik dipilih bersama-sama dan langsung oleh Badan Pemilihan Umum dengan suara terbanyak mutlak. Setiap partai hanya dapat mengajukan 1 (satu) calon untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Daftar kandidat untuk Presiden dan Wakil Presiden harus tercantum pada surat suara yang dipersonalisasi dengan pengenal partai politik. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemilihan kedua antara kedua calon dengan suara terbanyak. Pemilihan presiden Uruguay menggunakan sistem dua putaran apabila tidak ada kandidat yang memperoleh 50% suara pada putaran pertama. Calon presiden diusulkan oleh partai politik yang memang diwajibkan untuk mengajukan kandidat presiden yang dipilih melalui pemilu pendahuluan. Pada tahun 2024, dari 11 kandidat presiden tidak ada yang memperoleh 50% suara, sehingga diadakan putaran kedua yang diikuti oleh peraih suara terbaik peringkat pertama dan kedua. Dengan demikian, di negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai sebagaimana diuraikan di atas, tidak ditemukan adanya penggunaan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Ambang batas yang digunakan hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon, yang di Indonesia diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, yang berkaitan dengan persyaratan calon tidak berkaitan dengan besaran persentase minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan calon namun terbatas pada persyaratan personal calon presiden, misalnya mengenai kewarganegaraan, persyaratan domisili atau persyaratan personal lainnya yang di Indonesia telah ditentukan dan didelegasikan 265 oleh Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalon presiden merupakan aturan tambahan yang didasarkan atas tafsir pembentuk undang-undang sesuai dengan pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan Pemerintah. [3.25] Menimbang bahwa setelah menelusuri alasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 termasuk upaya mempertahankan dan memurnikan sistem presidensial yang di dalamnya termaktub perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, perdebatan sekitar perumusan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 termasuk risalah pembahasan materi undang-undang berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), perkembangan pengaturan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 termasuk sejumlah putusan Mahkamah berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), serta komparasi dengan sejumlah negara sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.24] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.25.1] Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 oleh pembentuk undang- undang dijadikan dasar konstitusional untuk menentukan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang selama ini dinilai oleh Mahkamah sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga selalu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusional. Meskipun demikian, pendirian Mahkamah tersebut tetap memberikan “penekanan khusus”, yaitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 [vide misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013]. Penekanan khusus Mahkamah 266 tersebut dapat dimaknai dan dinilai sebagai katub untuk kemungkinan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang-undang, terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah. Bahwa setelah membaca alasan permohonan para Pemohon dan mencermati perkembangan sejak berlakunya norma berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang terakhir diatur dalam norma Pasal 222 UU 7/2017, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah: apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 di mana Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) merupakan suatu legal policy pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ihwal ini, apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, meskipun materi ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pernah diatur dalam UU 23/2003, UU 42/2008, dan saat ini diatur dalam UU 7/2017, serta terdapat pula sejumlah putusan Mahkamah yang menyatakan ambang batas tersebut adalah konstitusional, secara faktual keberadaan ambang batas tersebut tetap menjadi salah satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang tidak pernah berhenti dipersoalkan, baik oleh partai politik, pemilih, politisi, maupun kelompok masyarakat yang concern atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.21] di atas, tercatat terdapat 33 putusan Mahkamah yang telah menguji dan menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Dalam batas-batas tertentu, fakta tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran aspirasi pemilih, organisasi masyarakat, politisi, dan partai politik yang secara gigih dan terus-menerus mempersoalkan dan menguji keabsahan konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam penyelenggaraan pemilu 267 presiden dan wakil presiden. Artinya, terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak bergeser dari pendirian sebelumnya. [3.25.2] Bahwa dalam konteks permohonan a quo, pengaturan lebih lanjut Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 sangat dimungkinkan terutama berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden [vide Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945]. Artinya, jika pembentuk undang-undang membentuk undang- undang berkenaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden, baik dalam satu undang-undang maupun digabungkan dengan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu anggota legislatif, adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, materi undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam kapasitas sebagai lembaga yang diberi wewenang menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sepanjang terdapat dasar pengujian dan/atau alasan pengujian yang berbeda dari pengujian sebelumnya, Mahkamah dapat memeriksa kembali delegasi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam norma Pasal 222 UU 7/2017. Bahwa secara tekstual, dengan membaca secara saksama norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa frasa yang relevan dengan permohonan a quo, yaitu frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berkenaan dengan frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dalam pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah dibahas mengenai keharusan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan kemungkinan adanya persentase dimaksud, maka dapat dipastikan tidak ada kesepakatan ihwal ambang batas dimaksud. Terlebih, dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat fakta penyebutan “partai politik atau gabungan partai politik” adalah untuk mengantisipasi munculnya calon independen atau perseorangan [vide 268 Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua, 2001, hlm. 342]. Artinya, menurut Mahkamah, frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dapat dinilai sebagai “jalan tengah” antara keinginan membolehkan perseorangan menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan keinginan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diusulkan oleh partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu anggota DPR. Dengan demikian, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti dipahami, dimaknai, dan diposisikan sebagai hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu. Selain itu, dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak ditemukan pembahasan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan “partai politik peserta pemilu”. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, maksud dari partai politik peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 12/2003). Dalam hal ini, Pasal 1 angka 10 UU 12/2003 menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu”. Terakhir, ketentuan yang masih berlaku saat ini, yaitu Pasal 1 angka 29 UU 7/2017 menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota”. Dengan pengertian dimaksud, dapat dipahami, pilihan menggunakan penyebutan partai politik peserta pemilu adalah untuk membedakan dengan partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, tidak ditemukan pembahasan berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, maka dapat dikatakan tidak terdapat substansi yang menjelaskan ihwal frasa dimaksud. Terlebih, dalam pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sama sekali tidak ditemukan makna frasa dimaksud sebagai hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Bahwa apabila kedua frasa tersebut di atas dikaitkan dengan rasionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial adalah argumentasi yang terbuka untuk ditelaah atau ditinjau kembali oleh Mahkamah. 269 Terlebih, dengan adanya fakta terbaru, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilu anggota DPR. Dengan fakta tersebut, hasil perolehan suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian juga jika menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), maka persoalan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Persoalan berikutnya, bagaimana jika jumlah kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu sebelumnya atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya ternyata tidak memperoleh kursi di DPR pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan, dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya terbuka kemungkinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mampu lagi menjadi peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya dapat berubah secara drastis. Sehingga, sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Artinya, secara sederhana, misalnya apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029, bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029. Terlebih, secara faktual, keberadaan norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) telah ternyata tidak terkait langsung dengan upaya melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. 270 Bahwa lebih lanjut, dengan merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik bersangkutan. Dalam konteks itu, gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Selain itu, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum tersebut, apabila dibaca secara saksama frasa “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU 7/2017, dalam batas penalaran yang wajar, frasa dimaksud menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, menurut Mahkamah, penetapan besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidak-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest). [3.25.3] Bahwa apabila diletakkan dalam substansi/materi perumusan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan spirit constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon 271 presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, semangat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan dan sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menempatkan dan sekaligus memberikan prioritas pada jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara (pemilih) untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik warga negara, in casu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu, penyediaan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, segala pengaturan yang menghalangi rakyat untuk memenuhi hak politik termasuk hak untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam, hal demikian dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.25.4] Bahwa selanjutnya, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan, dengan hanya 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang 272 terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Bahkan, jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. [3.25.5] Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktik hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, menggunakan cara pandang dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktik sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya. Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen. Karena pemilih hanya memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentukan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu dalam rangka memurnikan 273 sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945. Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan dengan tujuan perubahan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.24.1] tersebut di atas, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and balances). Bukan hanya secara teori, studi perbandingan (comparative approach) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.24.5] di atas menunjukkan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Hal tersebut diperkuat dari hasil studi misalnya, di negara- negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). [3.25.6] Bahwa keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi dimaksud harus tetap tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri risalah pembahasan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Andaipun hendak mengatur persyaratan, substansi pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum 274 pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang partai politik sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak partai politik peserta pemilu, karena hak tersebut menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negara/pemilih (right to vote and right to be candidate), maka hak konstitusional partai politik peserta pemilu dimaksud sekaligus mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terlebih secara faktual, setelah 5 (lima) kali penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004, sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential treshold) sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Terlebih, terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya, dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden terdapat dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan ambang batas 275 minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. [3.27] Menimbang bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (multi-party system), tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (second round), jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, dalam revisi UU 7/2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; 276 2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional; 3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih; 4) Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan 5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaran pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.29] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 277 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang baru saja selesai diucapkan, Mahkamah memberikan kedudukan hukum 278 kepada para Pemohon hingga kemudian mempertimbangkan pokok perkara dengan mengabulkan untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi, khususnya mengenai kedudukan hukum para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa perkara yang diajukan pada pokoknya menyangkut pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Para Pemohon dalam perkara a quo adalah Enika Maya Oktavia (Pemohon I), Rizki Maulana Syafei (Pemohon II), Faisal Nasirul Haq (Pemohon III), dan Tsalis Khoirul Fatna (Pemohon IV) selaku perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2024 [vide bukti P-1 hingga bukti P-3]. Adapun bunyi norma a quo yang dimohonkan pengujian menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa untuk menentukan dan menilai apakah pihak dalam permohonan pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon atau tidak, maka pihak tersebut harus dapat menjelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya suatu undang- undang. Dalam hal ini ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya telah menggariskan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat/kriteria kerugian konstitusional yang harus terpenuhi secara kumulatif. Ketatnya penerapan keterpenuhan kualifikasi dan kerugian konstitusional tersebut dimaksudkan agar hanya pihak yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum yang cukup yang berkenaan dengan hak konstitusionalnya 279 dapat diberi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah (standing to sue). Hal ini sejalan dengan asas/prinsip universal dalam beracara di pengadilan, yakni tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (point d’interet point d’action; zonder belang geen rechtsingang). Oleh karenanya, pemohon dalam perkara pengujian undang-undang harus menerangkan secara jelas tentang kualifikasi dan keterpenuhan seluruh persyaratan kedudukan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, dan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah. 3. Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sebanyak 33 kali, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo adalah: (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Pendirian Mahkamah tersebut telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023. 4. Bahwa pembatasan pihak yang dapat memohonkan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 bukan berarti bahwa norma a quo “kebal” (immune) untuk diuji, melainkan karena tiadanya kerugian konstitusional pemohon perseorangan warga negara Indonesia in casu para Pemohon a quo dan/atau badan hukum selain pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas oleh berlakunya norma a quo. Hal inilah yang telah berulang kali ditegaskan dalam pertimbangan hukum seluruh putusan Mahkamah mengenai pengujian norma a quo. Pendirian Mahkamah ini pula yang kembali kami pegang teguh saat 280 memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dengan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, sekali lagi, kami hendak menegaskan sikap dan pendirian sebagai hakim konstitusi bahwa norma Pasal 222 UU 7/2017 hanya dapat dimohonkan pengujian pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas. 5. Bahwa lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, Mahkamah pada pokoknya tidak lagi membedakan antara rezim pemilihan antara pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan rezim pemilu, sehingga keduanya adalah sama. Sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, telah memuat pesan/perintah (judicial order) agar dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut secara tegas termaktub dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, hlm. 56, yang menyatakan, “[3.15]... Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah telah menegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.2] bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu, ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi hingga peraturan perundang- undangan di bawahnya sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.” 281 Dengan adanya pesan/perintah (judicial order) dalam putusan tersebut, maka desain pengaturan mengenai pendaftaran partai politik peserta pemilu, persyaratan calon dan dukungan, penetapan peserta pemilu, pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga pelantikan dapat ditinjau ulang oleh pembentuk undang-undang in casu DPR dan Pemerintah, termasuk norma a quo yang menyangkut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Terlebih lagi, setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD periode 2024-2029, pembentuk undang- undang sesungguhnya memiliki waktu yang sangat memadai untuk melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dimaksud. Oleh karena itu, dengan menelusuri jejak pendirian Mahkamah secara utuh dan komprehensif dalam putusan-putusan sebelumnya yang menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah perlu melakukan pengendalian diri (restraint) dari kecenderungan untuk “menilai” kembali konstitusionalitas norma a quo pada saat ini dengan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak diperkenankan membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Apalagi jika produk legal policy tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum tentang legal policy demikian, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” 6. Bahwa sementara itu, dalam rentang waktu yang cenderung berdekatan dengan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo, pengujian norma a quo juga dimohonkan dalam beberapa perkara lainnya sebagaimana diregistrasi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh 4 (empat) orang dosen yang tercatat sebagai pemilih aktif dalam kontestasi pemilu, Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh sebuah badan hukum yayasan dan seorang warga negara Indonesia penggiat pemilu, serta Perkara Nomor 282 129/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Oleh karena adanya kesamaan norma yang dimohonkan pengujian dan kualifikasi pihak yang mengajukan permohonan yang dalam hal ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan organisasi yang concern di bidang pemilu, namun bukan pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas, maka pendapat berbeda (dissenting opinion) ini juga diarahkan pada perkara-perkara dimaksud. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Syukri Asy’ari, Jefri Porkonanta Tarigan, dan Alifah Rahmawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 283 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca ttd. Syukri Asy’ari ttd. Jefri Porkonanta Tarigan ttd. Alifah Rahmawati