62/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 62/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Koko Koharudin Alamat : Sorowajan 250 RT 12, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/LBH BHIJAK/III/2020, bertanggal 1 Maret 2020 memberi kuasa kepada 1) E’et Susita, S.H., M.Sc.; 2) Hedith Riadh Nouvial, S.H.; 3) Ashadi Eko Prihwijiyanto, S.H., LL.M.; 4) Rr Enny Asmawati, S.H.; 5) Wahyu Kurniyawan, S.H.; 6) Totok Sugiyanto, S.H.; 7) Desi Eko Saputro, S.H.; 8) Tri Saputra Manalu, S.H.; 9) Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi, S.H.; dan 10) Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., yaitu para Advokat dan Asisten Advokat yang berkedudukan pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhijak (Bantuan Hukum IKADIN Jogjakarta)” beralamat di Jalan Tentara Pelajar Km. 8 Nomor 6B Tegalrejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Nomor 62/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Agustus 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”; 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”; 4. Selain itu, Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, 3 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-undang; 5. Bahwa karena permohonan ini secara objektif adalah Pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011 terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka, Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dasar yang menjadi pijakan kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo dilandasi: 1. Bahwa Pasal 51 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 4 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia bernama Koko Koharudin ber-KTP Kabupaten Bantul DI Yogyakarta dengan NIK 3402122107730001 (bukti P-3). 4. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia bernama Koko Koharudin ber-KTP Kabupaten Bantul DI Yogyakarta dengan NIK 3402122107730001 dan sebagai kepala Keluarga di dalam kartu keluarga Nomor: 3402120301040196 (bukti P-4). 5. Bahwa Pemohon menjadi anggota BPJS kelas 2 sejak tahun 2015 yaitu saat Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Jogja Tugu Trans, dimana kepersertaan Pemohon di BPJS didaftarkan oleh PT Jogja Tugu Trans selaku pemberi kerja dengan kepesertaan bernomor 1384573703 a.n Koko koharudin dengan sistem kepesertaan yang tidak dipisahkan dengan istri Pemohon Nurul Hidayati dan 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Faiz Rizki Nurudin dan Ade Ella Isna PN, yang mana status kepesertaan Pemohon di BPJS, sejak tanggal 26 Januari 2018 menjadi Non Aktif karena permasalahan Premi (Bukti P5). 6. Bahwa pada tahun 2017 hubungan kerja antara Pemohon dan PT Jogja Tugu Trans berakhir, dimana Pemohon atas permintaan sendiri mengakhiri konrak kerja selama 2 (dua) tahun dengan PT Jogja Tugu Trans, lebih awal sebelum Kontrak kerja tersebut berakhir, dan atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, pihak PT Jogja Tugu Trans memberikan surat keterangan (Bukti P-6). 5 7. Bahwa dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 6 Tahun 2018 (bukti P-7) terdapat ruang bagi fakir miskin atau orang tidak mampu untuk dapat menjadi peserta BPJS golongan PBI, akan tetapi kriteria fakir miskin dan tidak mampu itu sendiri ditentukan oleh negara, sebagaimana norma dalam Pasal 18 ayat (1) UU BPJS. 8. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, selain Pemohon menjadi kehilangan haknya sebagai warga negara yang terlindungi jaminan kesehatannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, Pemohon juga masih terancam hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan publik lainnya di luar Jaminan Kesehatan yang merupakan Hak Asasi warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28 i UUD 1945. Bahwa semua kerugian itu terjadi akibat berlakunya Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2011, sebagai implementasi dari berlakunya Undang-undang No 24 Tahun 2011 yaitu saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 (bukti P-8). 9. Bahwa kerugian konstitusi Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam poin 8 makin bertambah dikarenakan posisi Pemohon yang menjadi peserta BPJS golongan PPU dan setelah Pemohon berhenti bekerja tidak kemudian bisa membuat Pemohon utuk dapat meminta kepesertaannya di BPJS diakhiri, hal ini karena Pasal 14 UU BPJS memerintahkan kepesertaan BPJS yang bersifat wajib bagi seluruh warga negara, oleh karena itu selama Pemohon tidak masuk kedalam golongan PBI dan sudah bukan PPU maka Pemohon dianggap sebagai PBPU, konsekuensinya bila Pemohon tidak sanggup membayar iuran kepesertaan BPJS akan dihitung sebagai hutang 10. Bahwa besaran Hutang yang harus dilunasi Pemohon sampai permohonan ini diajukan adalah sebesar Rp 2.616,000 (Bukti Tambahan 1). 11. Bahwa meskipun Pemohon telah memiliki surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa: Banguntapan, Kecamatan: Banguntapan, Kabupaten: Bantul, D.I. Yogyakarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon terindikasi miskin, (bukti P-9), akan tetapi surat keterangan tersebut tidak serta merta membuat Pemohon dapat masuk menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), hal ini 6 terjadi karena Pasal 18 ayat (1) UU BPJS hanya pemerintah yang berhak mendaftarkannya. 12. Bahwa setelah Pemohon membaca secara saksama antara permohonan Pemohon dan permohonan Perkara Nomor 82/PUU-X/2012, (bukti P-10) terdapat perbedaan legal standing dan argumentasi. Di dalam perkara ini, Pemohon menekankan kedudukan warga negara yang dulu sebagai pekerja, dengan kepesertaan BPJS sebagai Peserta Penerima Upah (PPU), setelah terkena PHK, maka Pemohon sudah tidak dapat dikategorikan sebagai peserta berdasar Pasal 15 ayat (1) dan dipaksa harus jadi peserta dengan kriteria Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yang konsekuensinya harus membayarkan iuran bulanannya secara mandiri. Risikonya jika tidak membayar iuran, selain sudah tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan di BPJS, juga masih terancam mendapatkan sanksi berupa tidak mendapat layanan publik tertentu. Sedangkan legal standing dan alasan yang dijadikan dasar permohonan pada perkara Nomor 82/PUU- X/2012 adalah pekerja yang tidak bisa mendaftarkan dirinya sendiri secara langsung sebagai peserta BPJS golongan PPU, sebelum didaftarkan oleh pemberi kerja, maka pekerja tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena selama belum terdaftar di BPJS maka yang bersangkutan belum terlindungi jaminan kesehatan BPJS. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon meyakini bahwa antara permohonan Pemohon dan permohonan Nomor 82/PUU-X/2012 berbeda atau tidak sama. 13. Bahwa setelah Pemohon baca dengan saksama antara Permohonan Pemohon dengan permohonan perkara Nomor: 101/PUU-XIV/2016, (bukti P-11), ada perbedaan legal standing maupun maupun argumentasi. Alasan Pemohon dalam permohonan ini terhadap Pasal 16 ayat (1) UU BPJS adalah pasal tersebut memerintahkan bagi yang bukan pekerja, pemberi kerja dan penerima bantuan iuran tetap harus terdaftar sebagai peserta BPJS termasuk dengan kewajiban membayar iuran bulanan, adapun keberatan Pemohon adalah sebagai korban PHK, meskipun bukan pekerja lagi, Pemohon tidak dikategorikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU BPJS. 7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan permohonan Nomor: 101/PUU-XIV/2016 dan alasan permohonan yang diajukan Pemohon adalah berbeda atau tidak sama. 14. Bahwa selain itu ada Permohonan yang diputus dalam Putusan Nomor: 138/PUU-XII/2012, (bukti P-12), akan tetapi setelah Pemohon baca dengan saksama antara Permohonan Pemohon dengan permohonan perkara Nomor 138/PUU-XII/2012 terdapat perbedaan. Dalam Perkara ini Pemohon merasa dirugikan sebagai peserta BPJS yang dulunya terdaftar berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, menjadi tidak bisa digolongkan dalam pasal tersebut dan harus menjadi Peserta mandiri dari peserta PPU menjadi peserta PBPU. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa alasan dalam permohonan Putusan Nomor 138/PUU- XII/2012 dan alasan yang diuraikan Pemohon dalam perkara ini berbeda. 15. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang menjabarkan kerugian hak dan atau/kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUMK yang memberikan lima syarat, apabila dikaitkan dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UU BPJS, 5 syarat yang dimaksud dalam putusan-putusan MK tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Syarat Pertama, adanya hak/dan atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dikatakan “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Dan dalam ayat Pasal 28H ayat (2) dikatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus”. Dipertegas lagi di ayat (3) (tiga) bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial”. Syarat kedua, Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang akan diujikan, hak mendapatkan layanan kesehatan bagi setiap orang sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam praktiknya layanan kesehatan ini hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarnya, maka mereka akan membayarnya secara mandiri baik itu secara tunai atau pembayarannya melalui premi asuransi kesehatan. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka pembayarannya dibantu oleh jaminan kesehatan. Ironisnya dalam 8 Pasal 18 ayat (1) UU BPJS hanya pemerintah yang diperbolehkan sekaligus pemerintah menentukan siapa saja yang tidak mampu. Sehingga, bagi mereka yang tidak mampu tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pemerintah, tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Mengingat kondisi seperti Pemohon sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi bila harus membayar sendiri biaya pelayanan kesehatan tentu sangat berat. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dikatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, akan tetapi dalam UU BPJS yang mewajibkan kepesertaan bagi seluruh warga negara Indonesia tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Pemohon selaku korban PHK. Dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak pada setiap orang mendapatkan Jaminan Sosial juga tidak dapat terlaksana karena layanan kesehatan dan jaminan kesehatan adalah bagian dari jaminan sosial itu sendiri. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dikarenakan kepesertaan BPJS bersifat wajib sebagaimana Pasal 14 UU BPJS, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap warga Indonesia termasuk orang-orang yang jadi korban PHK. Dimana bagi mereka yang sudah bukan pekerja atau peserta PPU dan tidak serta merta bisa menjadi peserta PBI, maka mau tidak mau jadi peserta PBPU. Dan konsekuensi menjadi peserta PBPU, apabila tidak membayar iuran akan mendapatkan sanksi sebagaimana Pasal 17 ayat (2) UU BPJS. Oleh karena itu, warga negara seperti Pemohon harus terlindungi dari konskwensi tersebut yaitu dengan merubah frasa Pasal 18 ayat (1) UU BPJS. Syarat keempat, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Dengan kewenangan dan hak yang hanya pada pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI pada BPJS, maka peserta yang sebenarnya tidak memilki kemampuan ekoomi menjadi tidak bisa mendapat layanan kesehatan, justru diancam dengan sanksi, mengingat kepesertaan BPJS yang bersifat wajib. Syarat kelima, adanya kemungkinan dengan 9 dikabulkanya permohonan, maka kerugian konstitusional sebagaimana telah dikemukakan sebagaimana yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 18 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan “Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta BPJS,”, dengan hanya pemerintah saja yang bisa mendaftarkan peserta PBI, oleh karenanya selama Pemohon belum dapat diterima atau dimasukkan oleh pemerintah sebagai PBI, maka Hak-Hak Konstitusi Pemohon selama itupun dirugikan. 16. Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, maka Pemohon berkeyakinan baik ditinjau dari Subjek Pemohon maupun objek permohonan Pemohon yakin memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai pihak dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. C. Pokok Permohonan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan “Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan Anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS” Pasal 28H UUD 1945 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3): 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh. D. Argumentasi Konstitusi 1. Bahwa memperoleh layanan kesehatan adalah merupakan hak dasar dari setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk mereka yang dulunya bersatus pekerja kemudian di PHK, termasuk juga anggota keluarganya sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 10 2. Bahwa untuk dapat memperoleh layanan kesehatan bagi setiap warga negara, maka setiap orang berhak mandapat perlakuan khusus dan kemudahan, termasuk meraka yang terkena PHK hendaknya tetap mendapat perlakuan khusus dan kemudahan agar layanan kesehatan dapat dinikmati, sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan” 3. Bahwa hak-hak dari setiap warga negara bukanlah hanya layanan kesehatan tetapi lebih luas dari itu yaitu mendapatkan jaminan sosial tanpa terkecuali termasuk mereka yang di PHK dan anggota keluarganya sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh”. 4. Bahwa untuk menjalankan amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut, Pemerintah tanggal 29 September 2004 telah mensahkan UU No. 40 Tahun 2004 (lembaran negara Indonesia tahun 2004 nomor 150) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Bahwa sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta amanat Pasal 1 ayat (8) Jo Pasal 52 ayat (2) UU No 40 Tahun 2004 Tentang SSJN pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah mengesahkan UU No. 24 tahun 2011 untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja/buruh sebagai hak setiap orang tanpa terkecuali. Namun, hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial yang diberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, hanya didapatkan apabila pemberi kerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 24 Tahun 2011, yang frasanya telah mengalami perubahan dengan Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012; 6. Bahwa untuk mewujudkan hak dasar warga negara dalam jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan, selain Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), di Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan kepada negara untuk “mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 11 memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu seusai dengan martabat kemanusiaan”. 7. Bahwa seharusnya dengan adanya UU BPJS maka perlindungan jaminan sosial yang dikembangkan negara semakin luas termasuk bisa melindungi orang yang terkena PHK dan juga keluarganya. Seorang yang terkena PHK, walaupun dia dan keluarganya tidak masuk dalam daftar penduduk miskin, akan tetapi dikarenakan korban PHK sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap bulanan, sementara ada kebutuhan bulanan yang tidak bisa dihindari, maka seharusnya terhadap mereka diberikan kelonggaran untuk tidak membayar iuran kepesertaan BPJS. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusanya Nomor 138/PUU-XII/2014 berpendapat “Pembayaran iuran kepada BPJS adalah konsekuensi kepesertaaan dalam BPJS” dan selanjutnya MK mengatakan “bagi peserta yang terlambat dalam membayar iuran maka tidak boleh dikenakan denda, sebab BPJS bersifat nirlaba bukan komersial”. Namun begitu peserta BPJS harus tetap membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dibayar, adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup untuk membayar, maka harus ada surat keterangan miskin dari kelurahan/kepala desa, sebab bagi mereka yang betul-betul tidak mampu karena lebih mengutamakan keperluan konsumsi atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga terhadap peserta tersebut masuk dalam peserta bebas iuran PBI. 9. Bahwa Dalam Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (bukti P-14) mengatur Hak Hak dari tenaga kerja yang terkena PHK (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakyang seharusnya diterima. Dari bunyi Pasal 156 tersebut tidak ada satupun menyebutkan kewajiban dari Pemberi kerja untuk memberikan Jaminan Kesehatan bagi pekerjanya yang telah di PHK, artinya bila pemberi kerja sudah memenuhi segala kewajiannya sebagaimana dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, maka tidak ada lagi alasan hak bagi pekerja untuk menuntut pemberi kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Nomor 6 Tahun 2018 di dalam Pasal 43 yang mensyaratkan korban PHK harus sudah mendapat putusan 12 tetap dari pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu sudah tidak relevan, karena faktanya tidak semua PHK dibawa ke Pengadilan. Bahwa pada kenyataanya demikian Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Nomor 6 Tahun 2018 disahkan tidak menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukumnya melainkan menggunakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SSJN dan UU Nomor 24 Tahun 2011. 10. Bahwa dikarenakan Pasal 15 ayat (1) UU No 24 Tahun tentang BPJS tidak memberikan kewajiban pada pemberi kerja untuk mendaftarkan perubahan status kepesertaan BPJS, maka surat bukti PHK tidak serta merta membuat pekerja dan keluarganya yang terkena PHK dapat meminta haknya jadi peserta BPJS golongan PBI. 11. Bahwa terhadap orang yang secara nyata-nyata tidak memiliki kemampuan membayar, seperti korban PHK dan BPJS selaku pemungut pajak kesehatan tidak bisa membuktikan bahwa orang tersebut memiliki penghasilan yang bisa dikenakan pajak jaminan kesehatan, akan tetapi dipaksa untuk membayar iuran BPJS layaknya seorang yang berpenghasilan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945. 12. Meskipun pajak sifatnya memaksa, terhadap si pembayar pajak yang tidak mampu atau memiliki tunggakan pembayaran pajak, masih memungkinkan untuk mengikuti tax amnesti, yang menyebabkan seorang bisa terhindar dari tagihan kewajiban pajak. Dalam prakteknya penagihan iuran BPJS lebih memaksa dibandingkan pajak, seperti Pemohon yang sebelumnya adalah peserta BPJS kelas 2, dikarenakan sebagai kepala keluarga status sebagai pekerja yang terkena PHK, yang menyebabkan tidak bisa lagi membayar iuran standar kelas 2 sehingga bermaksud untuk turun kelas di kelas 3 agar terjangkau. Akan tetapi proses tersebut tidak bisa dilakukan sebelum bisa melunasi seluruh tunggakan iuran sekaligus yang apabila di hitung perbulan Juni 2019 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan tentunya jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil untuk ukuran orang Daerah Istimewa Yogyakarta yang Upah Minimum Propinsinya pada tahun 2020 saja hanya Rp 1.704.608.000,- (satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah), (Bukti P-16) apalagi posisi Pemohon adalah korban PHK. 13 13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU BPJS yang memberikan hak pada pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI pada BPJS, telah dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat Kebijakan/Peraturan yang semakin membatasi korban PHK untuk dapat menjadi peserta PBI, hal ini dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 di dalam Pasal 27 nya yang memberikan kriteria kriteria korban PHK untuk dapat menjadi peserta PBI BPJS, dimana dalam Perpres tersebut yang mencabut Perpres Nomor 12 Tahun 2013 (bukti P-17), dan bila dibandingkan Pasal 7 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang pada intinya setiap korban PHK masih tetap berhak mendapatkan manfaat layanan BPJS selama 6 bulan setelah PHK, dan apabila lewat dari 6 bulan sejak di PHK belum juga mendapatkan pekerjaan maka korban PHK tersebut dapat mengajukan sebagai peserta PBI, akan tetapi sejak di keluarkanya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mencabut Perpres No 12 Tahun 2013, hanya korban PHK yang memenuhi kriteria saja yang bisa mendapatkan manfaat jaminan BPJS setelah di PHK dengan demikian dapat dikatakan pemerintah memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk makin mempersempit peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). 14. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dari amanat konstitusi tersebut jelaslah menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara, tanpa terkecuali termasuk warga negara yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk dapat membayar biaya layanan kesehatan seharusnya tetap dapat terlayani oleh layanan kesehatan. Dalam prakteknya seorang yang mendapatkan layanan kesehatan bisa memperolehnya dengan membayar sejumlah biaya secara mandiri, atau pembayaranya melalui asuransi/jamianan kesehatan. Untuk memperoleh jaminan kesehatan seorang pun bisa menggunakan asuransi kesehatan swasta bagi yang menginginkan dan mampu, atau memilih menggunakan asuransi kesehatan yang dikelola BPJS, bagi yang memilih asuransi kesehatan BPJS juga bisa memlilih sesuai kondoisi keuangan dari layanan yang terendah yaitu layanan kelas III sampai yang tertimnggi layanan kelas I, bagi yang hanya mampu mengikuti asuransi kesehatan BPJS kelas III juga 14 apabila memiliki kemampuan membayar juga bisa membayar secara mandiri atau apabila tidak mampu membayar bisa meminta bantuan agar dimasukan sebagai peserta BPJS PBI, akan tetapi untuk menjadi peserta PBI seorang tidak dapat langsung mendaftarkan diri sebagai peserta PBI kepada BPJS, akan tetapi pendaftaran harus dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS, maka karena kewenangan ada pada pemerintah,tidak semua orang miskin atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS dapat menjadi peserta BPJS dengan kriteria PBI (Penerima Bantuan Iuran). 15. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan” seorang yang terkena PHK, menunjukan bahwa orang tersebut sedang mengalami suatu persoalan ekonomi yang bisa dikatakan serius, karena telah kehilangan pendapatan rutinnya, dengan demikian terhadap posisi orang seperti itu, hendaknya sesuai amanat konstitusi negara memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi korban PHK, perlakuan khusus tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi korban PHK yang tadinya terdaftar sebagai peserta BPJS PPU dapat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS PBI, apabila setelah PHK yang bersangkutan memang benar-benar sudah tidak mampu untuk tetap membayar iuran kepesertaan BPJS, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Pasal 18 ayat (1) UU BPJS hanya memberikan hak pada pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI kepada BPJS, yang dalam prakteknya pemerintah melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2018 memberikan kriteria kriteria tertentu bagi korban PHK yang bisa menjadi peserta BPJS PBI, dengan demikian maksud konstitusi untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi warga negara yang sedang kesulitan seperti korban PHK tidak terlaksana. 16. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh”. Program BPJS sebagai program jaminan sosial adalah merupakan hak dari setiap warga negara tanpa terkecuali, baik mereka yang mampu secara ekonomi, ataupun tidak, maka apabila Pasal 14 UU BPJS menyatakan kepesertaan di BPJS bagi seluruh warga Indonesia, hanya 15 seharusnya mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial, khusunya jaminan kesehatan kepada BPJS, sebagai satu-satunya badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan sistem jaminan sosial di Indonesia, tidak perlu menunggu didaftarkan oleh pemerintah, karena abai atau dengan alasan keuangan negara justru membatasi hak dari warga negara seperti korban PHK untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS kesehatan. Di satu sisi pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, telah membagi kelas layanan BPJS kesehatan yaitu kelas III kelas II dan kelas I, artinya tingkat layanan kesehatan kelas III sebagai tingkat layanan kesehatandengan standart paling rendah di Indonesia seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia meskipun yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran akan tetapi dikarenakan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS hanya memberikan kewenangan untuk mendaftarkan peserta BPJS PBI pada pemerintah, maka tujuan konstitusi yang menghendaki terlindunginya seluruh warga negara dengan jamianan kesehatan setidaknya dikelas III atau kelas paling standart, tidak dapat terpenuhisepertihalnya dalam kasus a quo. 17. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas Pemohon berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. Petitum Berdasarkan segala yang diuaraikan di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) yang menyatakan “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran Dan Anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum negikat apabila dimaknai menghilangkan 16 hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS” 3. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) harus dibaca Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan Anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS dengan tanggungan Pemerintah, apabila Pemerintah secara nyata nyata tidak mendaftarkan warga yang tidak mampu sebagai peserta kepada BPJS. 4. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Koko Koharudin NIK 3402122107730001; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3402120301040196 atas nama Koko Koharudin; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggota BPJS kelas 2 dengan kepesertaan bernomor 1384573703 (sic!) atas nama Koko Koharudin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan PHK dari PT Jogja Tugu Trans, atas nama Koko Koharudin; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 6 Tahun 2018; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sic!); 17 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Koko Koharudin; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-XIV/2016; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XII/2012 (sic!); 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XVII/2019; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 257/KEP/2019 Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Tunggakan Iuran BPJS atas nama Koko Koharudin per 18 Agustus 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 18 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 19 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa hal yang dimohonkan Pemohon adalah agar Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang menyatakan, “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS”, dimaknai tidak menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28H UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh ketentuan 20 Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 karena Pemohon sebagai masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi (akibat pemutusan hubungan kerja) tidak langsung berubah status kepesertaan BPJS yang semula adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) berubah status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI); 3. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang menjadi peserta BPJS (vide Bukti P-5) dengan status PPU. Kemudian Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran kontrak kerja dengan PT Jogja Tugu Trans (vide Bukti P-6) sehingga Pemohon tidak dapat membayar iuran kepesertaan BPJS, bahkan Pemohon berhutang/menunggak iuran kepada BPJS sebesar Rp.2.616.000,- (vide Bukti P-18). Hutang premi tersebut mengakibatkan Pemohon tidak lagi dapat mengakses layanan BPJS; 4. Bahwa menurut keterangan Pemerintah Desa tempat Pemohon berdomisili, yaitu Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, status Pemohon saat ini termasuk dalam kategori masyarakat yang tidak mampu (vide Bukti P-9); 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menghalangi hak Pemohon untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik lain dari BPJS. Menurut ketentuan tersebut, hanya Pemerintah yang berwenang mendaftarkan warga negara dengan status PBI kepada BPJS. Pemohon tidak dapat aktif mendaftarkan dirinya sebagai PBI meskipun telah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 6. Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dilindungi haknya secara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28H UUD 1945, terutama ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; 7. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi ketika Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dimaknai “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS dengan 21 tanggungan Pemerintah, apabila Pemerintah secara nyata-nyata tidak mendaftarkan warga yang tidak mampu sebagai peserta kepada BPJS”; 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa menurut Pemohon, pada mulanya Pemohon adalah peserta BPJS dengan status PPU (vide Bukti P-5). Kemudian Pemohon tidak lagi bekerja (vide Bukti P-6) sehingga tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS, bahkan Pemohon mempunyai hutang/tunggakan iuran sebesar Rp.2.616.000,- (vide Bukti P-18). Adanya hutang iuran tersebut mengakibatkan Pemohon tidak lagi dapat mengakses layanan BPJS; 2. bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh SKTM dari Pemerintah Desa tempat Pemohon berdomisili, yaitu Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta (vide Bukti P-9); 3. bahwa menurut Pemohon, meskipun telah memperoleh SKTM, Pemohon tidak dapat langsung memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik lain dari BPJS karena Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 mengatur pendaftaran sebagai peserta BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu dilakukan oleh Pemerintah; 4. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “menghilangkan hak dari warga negara 22 yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah berkenaan dengan permohonan a quo adalah mengenai pendaftaran calon peserta BPJS penerima bantuan iuran yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, sehingga berakibat terhalangnya warga negara yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan BPJS; [3.11] Menimbang bahwa Pasal 18, di mana ayat (1)-nya dimohonkan pengujian oleh Pemohon, terdiri dari dua ayat yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.” Ketentuan lain dalam UU a quo yang mempunyai kaitan langsung dengan ketentuan kepesertaan penerima Bantuan Iuran pada Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan, “Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial”; 2. Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan, “Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS”; serta 3. Pasal 19 ayat (5) huruf a yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan …”. 23 Selain beberapa ketentuan dimaksud, di dalam UU 24/2011 tidak ditemukan lagi ketentuan yang relevan dengan pendaftaran calon peserta BPJS penerima Bantuan Iuran, terutama ketentuan mengenai tata cara pendaftaran calon peserta BPJS penerima bantuan. [3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon muncul manakala UU a quo tidak mengatur atau menjelaskan tata cara pendaftaran calon peserta BPJS dengan kriteria PBI, sehingga Pemohon merasa terhalang hak konstitusionalnya untuk memperoleh jaminan sosial in casu jaminan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, isu konstitusional yang dihadapi Pemohon adalah ketiadaan pengaturan dalam UU a quo mengenai pendaftaran calon peserta BPJS PBI, sementara telah jelas bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memberikan perlindungan/jaminan hukum bahwa semua warga negara berhak memperoleh jaminan sosial, yang menurut Mahkamah hak atas jaminan sosial demikian meliputi pula jaminan kesehatan dalam bentuk kepesertaan dalam BPJS Kesehatan; Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menurut Mahkamah merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Tindakan hukum Pemerintah yang mendaftarkan PBI dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 tidak dapat diartikan lain selain diikuti dengan pembiayaan atau pembayaran iuran peserta bersangkutan. Hal demikian ternyata telah pula diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU 24/2011; Kesesuaian antara norma UU yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian menurut Mahkamah seharusnya dapat menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang dikemukakan dalam permohonan a quo. Namun terdapat satu pertanyaan lanjutan terkait isu konstitusionalitas tersebut, yaitu apakah jika di dalam UU a quo tidak terdapat norma yang mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI, lantas hal demikian mengakibatkan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945. [3.13] Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut tegas dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 24 final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”. Perluasan makna terhadap objek pengujian berupa undang-undang hanya diberlakukan Mahkamah kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan alasan Perpu mempunyai materi hukum dan kekuatan berlaku setara dengan Undang-Undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010]. Artinya, selain norma undang-undang, norma Perpu juga merupakan objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sementara norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan merupakan objek pengujian Mahkamah Konstitusi; Seandainya makna suatu norma undang-undang tidak cukup jelas, apakah Mahkamah dalam upaya interpretasi boleh merujuk pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terutama yang menjadi peraturan pelaksana bagi undang-undang a quo yang sedang diuji. Rujukan kepada peraturan pelaksana undang-undang yang sedang diuji dapat memunculkan anggapan bahwa konstitusionalitas suatu undang-undang digantungkan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang a quo. Anggapan demikian tidak sepenuhnya salah jika norma suatu undang-undang, dengan penalaran wajar, sebenarnya bertentangan dengan UUD 1945 namun kemudian dinyatakan tidak bertentangan dengan alasan peraturan pelaksana undang-undang tersebut bersesuaian dengan norma UUD 1945; Menurut Mahkamah, upaya memahami suatu undang-undang dengan cara mengaitkan dengan peraturan pelaksana undang-undang tersebut, dan tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana yang dimaksudkan, maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang, antara lain, norma undang-undang yang sedang diuji tidak mengatur hal yang dimohonkan namun dalam penalaran wajar ketentuan dimaksud tidak menyimpangi norma UUD 1945, atau dengan istilah lain isu konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah mengenai ketiadaan atau ketidakjelasan pengaturan; dan undang-undang a quo memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkara a quo menurut Mahkamah kondisi sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.13] di atas telah terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang dimohonkan 25 pengujian telah terbukti tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu UU 24/2011 memang tidak mengatur tata cara pendaftaran bagi calon peserta BPJS PBI, namun memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan lainnya; Pelaksanaan lebih lanjut UU 24/2011 telah diatur dalam beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018), dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Permensos 21/2019); [3.15] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas kedua peraturan tersebut, menurut Mahkamah kedua peraturan pelaksana UU 24/2011 tersebut telah mengatur permasalahan Pemohon mengenai tata cara perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI. Oleh karenanya, menurut Mahkamah norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 junctis Perpres 82/2018 dan Permensos 21/2019 telah mengatur hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam memeroleh layanan kesehatan dan layanan publik lainnya melalui kepesertaan dalam BPJS bidang Kesehatan. Mengenai apakah kepesertaan Pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan, menurut Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 26 [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, serta dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai 27 Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra . Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo