62/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 62/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan Tampomas Raya Blok 12 Nomor 18, RT/RW 005/018, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 132/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PUU-XVII/2019 pada tanggal 2 16 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2019 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: “Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dituangkan dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UUMK”), yaitu khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A dan Pasal 57. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an) yang menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh 3 Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), dimana dalam Pasal 4 PMK 06/2005 tersebut diatur adanya dua jenis pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu pengujian formil dan pengajuan materil, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. 3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik pengujian materil atas materi muatan pasal atau bagian dari suatu undang- undang maupun pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang. 4. Dalam permohonan ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan: a. pengujian formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409, terhadap Undang-Undang Dasar 1945; dan b. pengujian materil atas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 (UU Perubahan Kedua UUKPK) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materil 4 secara sekaligus dalam satu permohonan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UUMK ditentukan dengan jelas bahwa pemohon wajib menguraikan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal 51 ayat (3) UUMK tersebut dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 51 (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Dengan demikian, permohonan pengujian formil dan materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam satu permohonan ini tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, permohonan Pemohon a quo merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON A. Kedudukan Pemohon terkait dengan Pengujian Formil 7. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman dan ukuran tentang legal standing atau kedudukan hukum seseorang agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Dalam pengujian formil, kedudukan hukum pemohon lebih dititikberatkan pada mandat yang diberikan oleh pemohon/warga negara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya, antara lain legislasi, secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Sekalipun rakyat telah memberikan mandatnya kepada DPR, hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat telah dialihkan sepenuhnya 5 kepada DPR RI tetapi kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK berikut syarat-syarat konstitusionalitas dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat diterapkan secara ketat atau kaku dalam pengujian formil suatu udang- undang, namun pemohon harus pula mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan mempunyai pertautan dengan undang-undang yang hendak diuji formalitasnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut: “[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut: Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan: 1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. • Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995). • Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik 6 prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945…. 1.b. …. • Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”….. • Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab….. • Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 2. …. • bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengjujian materiil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam pengujian metriil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. • bahwa dengan demikian meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu Undang-Undang karena dengan demikian akan terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum namun perlu untuk dibatasi bahwa tidak setiap 7 anggota masyarakat secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945….. • bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan…. • bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;” 8. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang adalah (i) kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”, dan (ii) adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR RI melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya. 9. Pemohon merupakan orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 dan telah menggunakan hak untuk memilih anggota DPR RI. Oleh karena itu, Pemohon terang mempunyai kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 8 10. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat adanya UU Perubahan Kedua UUKPK dapat diuraikan sebagai berikut. Pemohon yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat dan telah memberikan haknya untuk memilih anggota DPRRI memandang bahwa DPRRI yang telah dipilih dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya antara lain legislasi telah tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab, terbukti dengan disetujuinya UU Perubahan Kedua UUKPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010 (https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali- kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1). Namun, pada akhirnya DPRRI dan Presiden RI secara bersama-sama menyetujui Rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK sehingga Rancangan tersebut menjadi UU Perubahan Kedua UUKPK. Hanya saja, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, pembahasan dan rapat-rapat yang dilakukan terkesan tertutup dan secara kucing-kucingan tanpa melibatkan diskusi publik secara luas(vide: https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal- ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi dan https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah- polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu). Kondisi ini tentunya menciderai mandat atau kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat, salah satunya dari Pemohon, kepada DPRRI, maka DPRRI jelas sudah bertindak secara tidak beritikad baik, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Rakyat. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat UU Perubahan Kedua UUKPK. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan pula bahwa profesi Pemohon sebagai Advokat/Pengacara sangat berkaitan erat dengan UU Perubahan Kedua UUKPK, oleh karenanya Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan adanya UU Perubahan Kedua UUKPK dimaksud. 9 11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji formil ini, sehingga sudah seharusnya Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan pengujian formil atas UU Perubahan Kedua UUKPK terhadap UUD 1945 dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. B. Kedudukan Pemohon terkait Permohonan Uji Materil 12. Legal standing dari seseorang untuk dapat mengajukan permohonan uji materil sebagai Pemohon ditentukan dalam Pasal 51 UU MK, yaitu adanya kualifikasi dari pemohon, apakah a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selain itu, dalam perkembangannya, syarat kualifikasi tersebut kemudian ditambah dengan kondisi adanya (potensi) kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 10 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak yang hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK, dan oleh karenanya Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Selain itu, ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon atas perekonomian negara yang disusun berdasarkan efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 14. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 15. Adapun bunyi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK adalah secara lengkap sebagai berikut: “Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervise terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” 11 16. Sebelumnya Pasal 11 UU KPK berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 17. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UU KPK telah menghilangkan syarat kedua “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” sebagaimana tertuang dalam huruf b Pasal 11 UU KPK. Namun sayangnya perubahan itu tidak dibarengi dengan perubahan frasa “dan/atau” sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUKPK menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat frasa “dan/atau” mengandung pengertian dapat salah satu atau kedua-duanya. Artinya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satu, apakah yang ditentukan dalam huruf a (Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara) atau huruf b (menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 18. Padahal, dalam putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 (halaman 272 s.d. 274), Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili uji materil terkait dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK – yang masih mengatur tiga syarat – telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dan tegas bahwa adanya frasa “dan/atau” berarti syarat mutlak sebagaimana ditentukan dalam huruf a Pasal 11 UU KPK (Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara) merupakan syarat mutlak yang harus diikuti atau dibarengi dengan syarat dalam huruf b (mendapat 12 perhatian yang meresahkan masyarakat) atau c (menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)) atau kedua-duanya (huruf b dan c). 19. Dengan tetap memuat materi muatan frasa “dan/atau” tersebut, maka ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum. 20. Sedangkan, bunyi ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya hak kepastian hukum yang adil adalah selengkapnya sebagai berikut: “Pasal 29 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; i. melepaskan jabatan structural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan k. mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 21. Adanya syarat “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” (padahal syarat sebelumnya ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK) jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum terutama jika dikaitkan dengan proses pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi 13 (KPK) yang masih menggunakan/mendasarkan syarat-syarat yang lama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU KPK tersebut, mengingat ada anggota terpilih yang masih berusia di bawah 50 tahun. Apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK diterapkan dalam anggota KPK yang terpilih berdasarkan ketentuan lama, maka jelas akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon terutama terkait dengan adanya kewajiban negara/pemerintah untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan, mengingat terhadap anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK sehingga harus dilakukan seleksi/pemilihan ulang untuk menggantikan anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun tersebut. Dengan adanya pemilihan/seleksi ulang, maka akan sangat menyedot anggaran belanja negara – yang salah satunya diperoleh dari pembayaran pajak dari Pemohon, padahal anggaran tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, muatan materi Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK sangat berpotensi merugian hak konstitusional Pemohon. 22. (Potensi) kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan akibat dari adanya muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK, dan oleh karenanya terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK dan (potensi) kerugian konstitusional Pemohon. 23. Jika muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah barang tentu (potensi) kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau ada lagi. 14 24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materil atas muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” serta Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UU KPK. III. ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERUBAHAN KEDUA UU KPK A. Pengujian Formil: Pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK Bertentangan dengan UUD 1945 25. Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan: “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang. (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.” 26. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan suatu undang- undang terdapat dua lembaga yang berperan, yaitu DPRRI dan Presiden RI, di mana persetujuan keduanya menjadi syarat mutlak untuk dapat disyahkannya suatu rancangan undang-undang menjadi undang- undang. Namun, UUD 1945 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut bagaimana tahapan atau proses suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Oleh karena itu, dalam pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang tidaklah dapat hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUD 1945 semata-mata karena jika itu yang terjadi maka sudah barang tentu tidak akan ada pengajuan formil pembentukan undang-undang mengingat setiap undang-undang sudah pasti akan disetujui oleh DPRRI dan Presiden RI. Untuk menyiasati kondisi itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 27/PUU- 15 VII/2009 telah memberikan norma yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengukur prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang- undang tidak hanya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 tetapi juga melalui Tata Tertib DPRI, namun tidak dapat dirujuk/dibenturkan dengan undang-undang lainnya, karena dalam uji formil, pembentukan suatu undang-undang diuji apakah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga terhadap suatu undang-undang tidak dapat diuji dengan undang- undang lainnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu sebagai berikut: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya…;” dan “[3.33] Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004….. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945….. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;” 27. Meskipun demikian, kiranya perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menentukan 16 bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang”. Itu berarti prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam suatu undang- undang guna menjalankan perintah Pasal 22A UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an), harusnya dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam permohonan uji formil. Apalagi dalam UU Pembentukan Per-UU-an diatur asas-asas dalam pembentukan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPRRI). Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an mengatur bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Sedangkan Tatib DPRRI dalam Pasal 118 menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan”. Namun apa itu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Tatib DPRRI dimaksud, sehingga sudah barang tentu asas-asas itu merujuk pada asas-asas pembentukan undang-undang yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 UU 17 Pembentukan Per-UU-an tersebut di atas. Dengan demikian, sangatlah tepat apabila ketentuan dalam UU Pembentukan Per-UU-an, khususnya Pasal 5, dirujuk dan dipergunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK. 28. Pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK adalah cacat formil dalam tahap persiapan/penyusunan rancangannya karena DPRRI telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 Tatib DPRRI. Masukan serta peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK sangat urgen/penting dan diperlukan karena dari masukan masyarakat tersebut rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK dapat diukur apakah telah memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan/digariskan dalam Tatib DPRRI Pasal 118 jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, khususnya asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”. 29. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 30. Wacana revisi atau perubahan atas UU KPK telah digulirkan jauh-jauh hari, namun mendapat respon atau tanggapan yang negatif dari masyarakat luas sehingga pembahasan terhadap revisi tersebut timbul tenggelam. Hal itu terbukti dengan adanya berita-berita media yang melansir penolakan dari masyarakat luas, antara lain sebagai berikut: a. “Pasal Demi Pasal RUU KPK Sebelum Dan Sesudah Revisi” (https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi- pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi) “Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia proses pembentukan RUU Revisi UU KPK sudah bermasalah sejak awal. Selain melanggar Undang-Undang 12/2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan Naskah Akademik revisi UU KPK pun dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas”. b. “Ditolak Publik Berkali-Kali Revisi UU KPK Muncul Lagi?” (https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali-kali- revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1) 18 “Pada Rabu (4/9/2019) detikcom merangkum wacana revisi UU KPK yang sering mendapat penolakan. Wacana ini kerap timbul-tenggelam. Berikut ini catatannya: 2010 - 2012: Era SBY Revisi UU KPK untuk pertama kalinya mulai diwacanakan pada 26 Oktober 2010. Ide revisi UU KPK itu diusulkan oleh Komisi Hukum DPR. Pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Golkar menulis usulan RUU KPK. Priyo saat itu juga meminta Komisi III menyusun draft naskah akademik dan RUU KPK. RUU itu masuk Prolegnas prioritas 2011….dst Hingga pada akhirnya, rencana revisi UU KPK ini kandas juga. Pada 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR menolak Revisi UU KPK. 2015 - Sekarang: Era Jokowi Pada 9 Februari 2015 keluar Surat Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Surat dengan Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto…dst”. 31. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka seharusnya DPRRI tidak meneruskan untuk memproses UU Perubahan Kedua UUKPK lebih lanjut dalam tahap persiapan karena telah ternyata memperoleh penolakan dari masyarakat luas. Adanya penolakan dari masyarakat berarti pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK sejatinya tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah melanggar asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” yang diwajibkan dalam pembentukan suatu undang-undang sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 118 Tatib DPRRI jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an. 32. Selain cacat dalam proses persiapannya, sebenarnya pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK juga mengandung cacat formil dalam tahap pembahasan serta pengesahannya karena proses pembahasan dan pengesahan yang dilakukan melalui rapat di DPRRI telah dilakukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat. Begitu pula, masyarakat susah untuk mengakses risalah rapat di website resmi DPR RI. Pemohon sendiri juga mengalami hal yang sama, dimana risalah rapat pembahasan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak ada/termuat di website DPRRI; bahkan risalah rapat yang terakhir tercatat bulan Juli 2019. 19 33. Proses pembahasan beserta pengesahannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi terbukti pula dalam berita antara lain sebagai berikut: "Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU" (https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegahpol emik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu) “Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda meminta DPR periode berikutnya untuk taat azas formil dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Violla menegaskan, hal ini demi mencegah terjadinya kekisruhan seperti yang terjadi belakangan ini, khususnya menyangkut protes publik terhadap pembentukan sejumlah undang-undang. "Pembentukan undang-undang di akhir periode ini banyak sekali kecacatan formil yang pertama undang-undang KPK, dia tidak masuk ke dalam Prolegnas tapi kemudian tiba-tiba dibahas dan juga disahkan, seperti itu," kata Violla dalam diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Baca juga: Anang Hermansyah Tulis Pesan untuk Krisdayanti yang Jadi Anggota DPR Kemudian, ia menyoroti minimnya keterbukaan dan kemudahan akses dokumen-dokumen terkait rancangan undang-undang, seperti naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, daftar kehadiran dan sebagainya. "Kalau kita buka website DPR susah sekali untuk mencari sekadar naskah akademik kemudian catatan agenda, risalah rapat," katanya. Ia juga mengingatkan, agar proses pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Khususnya menyangkut pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang.” 34. Dengan demikian, dalam tahap pembahasan berikut pengesahannya, UU Perubahan Kedua UUKPK telah melanggar asas “keterbukaan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 Tatib DPRRI jo Pasal 5 UU Pembentukan Per-UU-an, di mana “asas keterbukaan” berarti dalam “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. 35. Pembahasan dan pengesahan yang dilakukan dalam rapat yang tertutup dan sembunyi-sembunyi membuktikan bahwa proses telah dijalankan oleh DPRRI dan Presiden RI secara tidak transparan dan terbuka. Selain itu, hal itu juga mengindikasikan ada niat atau itikad tidak baik dari pembentuk undang-undang, yaitu menghindari akses publik 20 untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang tersebut. Padalah menurut Tatib DPRRI, khususnya Pasal 215, DPRRI wajib membuka partisipasi masyarakat. 36. Dengan demikian, jelaslah pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 37. Namun demikian, kiranya perlu disampaikan bahwa dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi ternyata tidak semata- mata mendasarkan pada salahnya prosedur atau formalitas dalam menentukan bertentangan tidaknya suatu pembentukan undang- undang dengan UUD 1945 guna menyatakan undang-undang tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat, melainkan juga melihat asas manfaat dari pembentukan suatu undang-undang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut: [3.35] Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang- Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh; 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut; 3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945; 21 5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini; 6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum; 7. Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: a. dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah; b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009; Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku;” 38. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melihat secara lebih jernih serta menerapkan secara tegas pengertian tentang pengujian formil pembentukan suatu undang-undang, dimana pengujian itu lebih memfokuskan pada kesalahan atau pelanggaran prosedur atau formailtas dalam penerbitannya, bukan pada substansi atau materinya yang lebih bermanfaat atau tidak karena jika dititikberatkan pada asas manfaat, pengujian itu tentunya akan merupakan pengujian materiil atas materi muatan dari undang-undang. Selain itu, dengan melihat asas manfaat dalam suatu uji formil pembentukan suatu undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat terjebak pada pandangan yang subjektif dan perdebatan yang tidak berujung mengingat setiap orang atau masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda atas bermanfaat tidaknya suatu undang-undang. Sebagai contoh, dalam UU Perubahan Kedua UUKPK, ditentukan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diberi kewenangan untuk dapat menerbitkan 22 Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam kaitannya dengan asas manfaat, tentu materi muatan yang demikian itu akan sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tetapi ternyata perkara di mana orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan bukan perkara pidana sehingga seharusnya terhadap orang itu dapat diterbitkan SP3 dan oleh karenanya kepastian hukum bagi orang itu terjamin. Begitu pula, bagi tersangka yang meninggal tentu aturan itu bagi keluarga tersangka tersebut dapat menjadi jaminan hukum sehingga terhadap tersangka yang sudah meninggal dapat diterbitkan SP3. Tetapi bagi masyarakat yang lain, hal itu dilihat dan dipandang tidak bermanfaat karena dapat menjadi sarana untuk terjadinya tawar menawar. Contoh seperti itu membuktikan bahwa tidak pada tempatnya untuk mempertimbangkan asas manfaat dalam rangka menolak menyatakan pembentukan suatu undang-undang tidak berkekuatan hukum mengikat dalam proses pengujian formil suatu undang-undang. B. Pengujian Materil: Materi Muatan Pasal 11 ayat (1) Huruf a sepanjang mengenai Frasa “dan/atau” dan Pasal 29 Huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK Bertentangan dengan UUD 1945 39. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil atas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK terhadap UUD 1945. Mengenai materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” UU Perubahan Kedua UUKPK 40. Terkait dengan frasa “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 tanggal 19 Desember 2006 menyangkut ketentuan Pasal 11 UU KPK yang diubah dalam UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: 23 “…maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan…”. [vide halaman 723] 41. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah membuat norma yaitu frasa “dan/atau” itu ditafsirkan tetap harus ada syarat mutlak, yaitu huruf a, baru kemudian syarat mutlak tersebut dibarengi atau ditambah dengan salah satu syarat yang ditentukan dalam huruf b atau c atau kedua-duanya. Itu berarti frasa “dan/atau” tidak dapat diartikan sebagai “cukup dengan memenuhi salah satu syarat saja”. Aturan sebelumnya sebagaimana disebut dalam Pasal 11 UU KPK menentukan adanya tiga syarat yang harus dipenuhi oleh KPK agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun ketentuan tersebut diubah dalam Pasal 11 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUKPK, perubahan mana dilakukan dengan menghapuskan syarat huruf b (mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat) sehingga untuk dapat melakukan penanganan perkara KPK tidak perlu untuk memenuhi syarat bahwa perkara itu mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, ternyata perubahan itu dilakukan dengan tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 tanggal 19 Desember 2006 tersebut terkait dengan norma mengenai penafsiran frasa “dan/atau” sebab tetap 24 mencantumkan frasa “dan/atau” padahal telah menghapuskan syarat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Dengan kembali menuliskan frasa “dan/atau” hanya untuk dua syarat, itu berarti terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan dan kekacauan hukum. Jika DPRRI dan Presiden RI cermat memperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya frasa “dan/atau” berubah menjadi hanya kata “dan” karena Mahkamah Konstitusi melalui putusannya itu telah dengan tegas menentukan bahwa syarat huruf a mutlak harus ada dan ditambah dengan huruf b atau huruf c atau kedua- duanya. Jadi, dalam hal “syarat mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” dihapuskan, maka syarat mutlak dalam huruf (a) (melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara) harus dikumulasikan dengan syarat “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal demikian, maka jelaslah muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa “dan/atau” UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, muatan materi tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”. Mengenai materi muatan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK 42. Ketentuan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Ketentuan tersebut ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu anggota pimpinan KPK yang terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut ternyata masih berusia di bawah usia minimal. Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan 25 calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK. 43. Terlebih lagi, ketentuan tersebut juga telah menimbulkan kekosongan hukum karena tidak mengatur apabila terdapat calon pimpinan KPK terpilih yang berusia di bawah minimal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK dimaksud. Setelah dicermati, juga tidak ada ketentuan peralihan dalam UU Perubahan Kedua UUKPK yang dapat memberikan ruang atau kemungkinan solusi untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum itu. Pelantikan calon anggota pimpinan KPK baru akan dilakukan bulan Desember 2019. Itu berarti sejak berlakunya UU Perubahan Kedua UUKPK nanti, usia minimal itu (50 tahun) sudah berlaku bagi anggota Komisioner KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Tentunya kondisi ini menjadikan muatan materi Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan kekosongan hukum. 44. Dengan adanya kondisi ketidakpastian dan kekosongan hukum yang timbul sebagai akibat materi muatan Pasal 29 huruf e UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut di atas, maka jelaslah terbukti materi muatan yang terkandung dalam Pasal 29 huruf e itu bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, selayaknya apabila ketidakpastian dan kekosongan hukum itu diatasi dengan memberikan pembatasan konstitusional bersyarat bagi keberlakuan materi muatan Pasal 29 huruf e tersebut, yaitu dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya UU Perubahan Kedua UUKPK. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari dilakukannya proses seleksi ulang untuk menggantikan calon terpilih yang tidak memenuhi syarat minimal usia karena selain akan memakan waktu proses seleksi ulang juga akan memakan biaya yang menguras anggaran negara. 26 IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI 45. Keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra atas pengundangan tersebut mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar membatalkan keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK. Sebaliknya, mereka-mereka yang setuju dan mendukung pemberlakuan atas UU Perubahan Kedua UUKPK mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik tersebut berkembang dan bergulir terus hingga saat ini, sebagaimana dilansir oleh berbagai media antara lain: a. berita dengan judul “Jokowi Dilantik Jadi Presiden BEM Nusantara Desak Terbitkan Perppu KPK” (https://www.liputan6.com/regional/read/4090887/jokowi-dilantik-jadi- presiden-bem-nusantara-desak-terbitkan-perppu-kpk); b. berita dengan judul “Jokowi di Antara Tekanan Terbitkan Perppu KPK dan Narasi Pemakzulan” (https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/07/052200265/jokowi-di- antara-tekanan-terbitkan-perppu-kpk-dan-narasi- pemakzulan?page=all); dan c. berita dengan judul “Desakan Presiden Terbitkan Perppu KPK Dianggap Kurang Pas” (https://nasional.sindonews.com/read/1446080/13/desakan-presiden- terbitkan-perppu-kpk-dianggap-kurang-pas-1570339448). 46. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, adalah sangat elok dan bijaksana apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerbitkan Putusan Provisi atau Sela guna menyikapi polemik yang timbul tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum yang lebih rumit nantinya. Jika Presiden menerbitkan Perppu di satu sisi namun di sisi lain Perppu tersebut tidak disetujui oleh DPR RI, maka justru akan terbuka terjadinya kekacauan dan komplikasi permasalahan hukum yang berlarut-larut dan 27 pada gilirannya justru akan mengakibatkan pelemahan kepada KPK itu sendiri. 47. Guna menghindari hal tersebut, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerbitkan putusan provisi/sela selama proses pemeriksaan ini berlangsung, yaitu menunda keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan keberlakuan UU Perubahan Kedua UUKPK. 48. Selain atas dasar sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan putusan provisi/sela ini diajukan juga berdasarkan adanya putusan provisi/sela yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu Putusan No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: MENGADILI DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi/Sela Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini; 3. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini; 28 DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Atau 1. Menyatakan muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang menyangkut frasa “dan/atau” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”; 2. Menyatakan muatan materi Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang menyangkut frasa “dan/atau” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “dan” atau “bersifat kumulatif”; 29 3. Menyatakan muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Menyatakan muatan materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275041407910010, atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra, lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 1991, beragama Katholik, pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jl. Tampomas Raya Blok 12 No. 18, RT/RW 005/018, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi; 30 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU KPK PERUBAHAN KEDUA, UU MK, DAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 A. Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Formil UU KPK Perubahan Kedua Pemohon Perkara 62 berpendapat dalam tahap persiapan/penyusunan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sehingga tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, proses pembahasan dan pengesahan dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat sehingga tidak 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.599.898.5- 432.000 atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi DPT atas nama Gregorius Yonathan D di TPS 116; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Gregorius Y. Deowikaputra, SH ; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI Nomor 16.06103 atas nama Gregorius Y. Deowikaputra, SH ; 6. Bukti P- 6 : "Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU" (https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah- polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu); 7. Bukti P- 7 : “Pasal Demi Pasal RUU KPK Sebelum Dan Sesudah Revisi” (https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi- pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi); 8. Bukti P- 8 : “Ditolak Publik Berkali-Kali Revisi UU KPK Muncul Lagi?” (https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali- kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1; 9. Bukti P- 9 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31 memenuhi asas keterbukaan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 17 dan 19) B. Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK Perubahan Kedua 1. Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “dan/atau” yang berketentuan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau 2. Pasal 29 huruf e yang berketentuan sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; Bahwa pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) yang berketentuan sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Pengujian Secara Formil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 2 (dua) batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu: 32 a. Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum; Pemohon Perkara 62 mendalilkan sebagai orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 dan telah menggunakan hak dalam memilih anggota DPR RI (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 8). Bahwa terhadap dalil Pemohon Perkara 62 tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa UU KPK Perubahan Kedua merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh anggota DPR RI masa keanggotaan periode tahun 2014-2019 yang dipilih dalam pemilihan umum pada tahun 2014, sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon Perkara 62 menyampaikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon Perkara 62 tidak dapat membuktikan bahwa telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada anggota DPR RI masa keanggotaan periode tahun 2014-2019. b. Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Terhadap Pemohon Perkara 62 yang mendalilkan bahwa profesi Pemohon Perkara 62 sebagai advokat/pengacara sangat berkaitan erat dengan UU KPK Perubahan Kedua karenanya Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan UU a quo (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 9), DPR RI menerangkan bahwa Pemohon Perkara 62 tidak menguraikan dalam hal apa Pemohon Perkara 62 sebagai advokat memiliki pertautan dengan UU a quo. Tidak ada ketentuan dalam pasal a quo yang mengurangi hak Pemohon Perkara 62 untuk melakukan tugasnya sebagai advokat. Selain itu Pemohon Perkara 62 sebagai advokat juga tidak menunjukkan pernah menangani perkara tindak pidana korupsi yang mengalami hambatan apabila undang-undang ini dihadirkan. 33 Oleh karena itu, muatan norma UU KPK Perubahan Kedua tidak memiliki pertautan langsung dengan profesi Pemohon Perkara 62. Dengan demikian, Pemohon Perkara 62 gagal dalam membuktikan adanya pertautan langsung antara profesi Pemohon Perkara 62 dengan UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Pemohon Perkara 62 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU KPK Perubahan Kedua terhadap UUD NRI Tahun 1945. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara-perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Materiil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Materiil Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 1) Bahwa Pemohon Perkara 62 yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur mengenai adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bahwa terhadap dalil Pemohon Perkara 62 tersebut, DPR RI memberikan keterangan 34 bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian merupakan perwujudan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tentang kewenangan KPK dan persyaratan usia untuk menjadi Pimpinan KPK. Oleh karena itu Pemohon Perkara 62 tidak tepat menjadikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam permohonan a quo. 2) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 62 sebagai advokat telah dilindungi dan Pemohon Perkara 62 tetap dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai advokat tanpa dirugikan dengan keberlakuan pasal-pasal a quo. Bahwa pasal-pasal a quo yang mengatur mengenai syarat usia minimal untuk menjadi Pimpinan KPK tidak ada pertautan dengan kerugian Pemohon Perkara 62 yang mengharapkan adanya kepastian hukum dan kewajiban negara untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan. Oleh karena itu, kerugian yang didalilkan Pemohon Perkara 62 bukanlah merupakan kerugian konstitusional, karena berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 62 sebagai advokat. 3) Bahwa pasal-pasal a quo mengatur mengenai kewenangan KPK dan persyaratan usia untuk menjadi Pimpinan KPK. Sementara itu profesi Pemohon Perkara 62 sebagai advokat bukanlah pihak yang berkaitan langsung atau terdampak dengan keberlakuan pasal-pasal a quo karena Pemohon Perkara 62 sebagai advokat tidak sedang menangani tindak pidana korupsi, dan Pemohon Perkara 62 juga bukan sebagai pihak yang pernah diuji untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan KPK atau sedang mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK. Oleh karena itu tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 62 yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 35 4) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Perkara 62 sebagai tax payer, DPR RI memberikan keterangan bahwa Pemohon Perkara 62 hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai tax payer tanpa membuktikan adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian Pemohon Perkara 62 sebagai pembayar pajak tersebut. DPR RI mengutip pendapat MK dalam Pertimbangan Hukum MK terhadap legal standing dalam Putusan MK No.61/PUU-XIV/2016, halaman 27, Nomor 3.8.4 sebagai berikut ini: Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut. Bahwa kualifikasi pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak harus berkaitan erat dengan norma yang diuji, artinya dalil Pemohon Perkara 62 sebagai pembayar pajak (tax payer) hanya dapat dijadikan dasar permohonan a quo sepanjang terkait dengan pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang yang berkenaan dengan perpajakan, in casu UU 11/2016, sehingga langsung berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak, maka pada dasarnya seluruh warga negara pembayar pajak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan a quo, termasuk kelompok orang atau warga negara yang mempunyai kepentingan sama seperti halnya Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang a quo.” Oleh karena itu, jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon Perkara 62 36 dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. 5) Bahwa dengan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua, UU MK, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Formil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara 62/PUU-XVII/2019 Terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon Perkara 62, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. UU KPK Perubahan Kedua dalam Program Legislasi Nasional a. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu Perencanaan penyusunan Undang-Undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan Undang- 37 Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (vide Pasal 16 dan Pasal 17 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). b. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, yang ditetapkan untuk jangka menengah (5 tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang (vide Pasal 20 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (vide Pasal 21 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hasil penyusunan Prolegnas disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR (vide Pasal 22 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). c. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: 1) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 2) akibat putusan mahkamah konstitusi; 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan 5) penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. (vide Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). d. Selain melalui prosedur kumulatif terbuka penyusunan Prolegnas juga dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang mencakup: 1) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan 2) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga 38 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (vide Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). e. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan prolegnas, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dengan Peraturan DPR. f. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib DPR RI), Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas disertai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang dituangkan dalam naskah akademik yang meliputi: 1) urgensi dan tujuan penyusunan; 2) sasaran yang ingin diwujudkan; 3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 4) jangkauan dan arah pengaturan. (vide Pasal 111 Tatib DPR RI). g. Terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019. RUU tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR RI, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list: a. Prolegnas Tahun 2015-2019 (daftar kumulatif terbuka) pada urutan ke-36. b. Prolegnas Tahun 2015-2019 pada urutan ke-63. c. Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-6. d. Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-37. 39 e. Prolegnas Prioritas tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka) pada urutan ke-5. Jadi, tidak benar kalau dikatakan tidak masuk ke Prolegnas. h. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU- XV/2017 yang berdampak terhadap materi muatan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) khususnya mengenai kedudukan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu masuknya UU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas telah memenuhi syarat untuk masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka. i. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016–2017 tertanggal 30 Mei 2017, DPR RI telah membentuk Pansus Hak Angket KPK yang laporannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Di dalam Laporan Pansus Hak Angket tersebut mengemukakan yang pada intinya terdapat beberapa temuan permasalahan krusial di dalam institusi KPK dan melahirkan beberapa rekomendasi yang hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola sumber daya manusia, dan anggaran. j. Pembentuk Undang-Undang menilai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan temuan permasalahan di dalam institusi KPK yang tidak pernah ditindaklanjuti tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Pansus Hak Angket KPK merupakan suatu urgensi nasional terkait dengan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu pengajuan RUU a quo di luar Prolegnas yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI yang kemudian disetujui bersama dengan Menteri Hukum dan HAM adalah sah secara hukum berdasarkan 40 Pasal 23 ayat (2) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 2. Tahapan Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua a. Pada tahun 2015-2016, Badan Legislasi melakukan berbagai kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, RDP dengan pakar hukum, dan rapat Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU a quo. b. Pada tahun 2017-2018, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system DPR RI melakukan berbagai kegiatan seminar dan diskusi dengan berbagai universitas di Indonesia terkait dengan urgensi perubahan dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Pada tanggal 14 Februari 2018, Panitia Hak Angket DPR RI menyampaikan Laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. Dalam kegiatan Pansus Hak Angket tersebut DPR RI menjaring berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai sumber di antaranya: tokoh masyarakat, aktivis anti korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi universitas, pakar hukum tata negara dan hukum pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan, sampai dengan para saksi yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan sewenang-wenang dari oknum aparat KPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. d. Pada tahun 2019 terdapat beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut: • Pada tanggal 3 September 2019, RUU a quo telah disetujui sebagai usulan dari Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi. 41 • Pada tanggal 5 September 2019, RUU a quo telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU usul dari DPR RI. • Pada tanggal 12 September – 16 September 2019, telah dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Panitia Kerja pembahasan antara Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – RB. e. Dengan fakta-fakta tersebut, maka DPR RI telah memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perudang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”. f. Oleh karena itu, opini Pemohon Perkara 62 yang menyatakan pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 19 poin 32) adalah opini yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. 3. Tahapan Pengesahan RUU KPK Perubahan Kedua a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, pukul 10.00 WIB. Pengambilan keputusan oleh DPR RI dan Pemerintah dilakukan secara aklamasi untuk menyetujui RUU a quo menjadi Undang-Undang. b. Bahwa Rapat Paripurna tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Tatib DPR RI. Rapat Paripurna dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum setelah quorum telah terpenuhi dengan dihadiri oleh 289 orang Anggota DPR RI dari 560 orang Anggota DPR RI 42 sehingga pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang. c. Dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Badan Legislasi DPR RI menyampaikan Laporan Badan Legislasi mengenai hasil pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua dan meminta untuk dilanjutkan ke tahap pembicaran tingkat II untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna. d. Setelah penyampaian Laporan Badan Legislasi, Ketua Rapat menanyakan kepada seluruh Anggota DPR RI apakah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU KPK Perubahan Kedua dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian dijawab setuju oleh rapat. e. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden atas RUU KPK Perubahan Kedua yang pada intinya menyatakan: “… setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk disahkan menjadi undang-undang.” f. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka jelas proses pengesahan RUU KPK Perubahan Kedua dilakukan dalam rapat terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui bersama secara aklamasi oleh DPR RI dan Presiden. Oleh karena itu opini Pemohon Perkara 62 yang menyatakan bahwa pengesahan RUU KPK Perubahan Kedua dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm. 19 poin 32) adalah opini yang keliru, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 43 Asas Keterbukaan a. Bahwa berdasarkan Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). b. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalam menentukan legalitas formal suatu pembentukan undang- undang yang telah berlandaskan kaidah asas keterbukaan, haruslah diukur dengan sifat transparan dan terbuka dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang. Wujud nyata sebagai inti pelaksanaan asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka adalah dengan memberikan akses keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang. Bahwa dalam pemberian masukan oleh masyarakat dalam proses pembentukan undang- undang harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan dalam Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 217 Tatib DPR RI. c. Bahwa dalam proses pembentukan UU a quo DPR RI dan Presiden tidak pernah menutup akses kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan (baik lisan maupun tulisan) terhadap pembentukan UU a quo. Dikarenakan, dalam muatan kaidah Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 217 Tatib DPR RI telah jelas menyatakan bahwa memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang adalah hak dari masyarakat yang tidak dapat dikurangi sepanjang mekanisme prosedur pemberian masukan oleh masyarakat dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan aturannya. 44 d. Bahwa ketentuan Pasal 117 Tatib DPR RI menyatakan: Pasal 117 Tatib DPR RI “Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.” Bahwa frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 117 Tatib DPR RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (vrijstelling) atau pembolehan untuk mengambil pilihan secara diskresioner bagi Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu untuk meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. e. Bahwa rumusan Pasal 117 Tatib DPR RI merupakan salah satu bagian saja dalam hubungan mandat yang mutual antara DPR RI sebagai wakil rakyat pemilih (fiduciary duty/pemegang mandat) dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi. Pada bagian lain, pemberi mandat/mandate giver (rakyat) dapat memberi masukan secara aktif dalam rangka partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi oleh DPR RI. Sebagai negara hukum yang demokratis, pemberian masukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (the supreme power) harus dilaksanakan dalam bingkai peraturan perundang-undangan. f. Bahwa dalam proses pembentukan UU KPK Perubahan Kedua DPR RI menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, dalil Pemohon Perkara 62, yang menyatakan bahwa UU KPK Perubahan Kedua telah melanggar asas “keterbukaan” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan a. Bahwa bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak, 45 sebagaimana salah satu tujuan hukum yang dinyatakan oleh Jeremy Bentham adalah “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and Utility: Jeremy Benthams’s Equation: J.H Burns, hlm.1), artinya yang menjadi tujuan UU KPK Perubahan Kedua adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya jelas tidak dapat memuaskan masing-masing pihak. Justru UU KPK Perubahan Kedua dibentuk untuk meningkatkan sinergitas kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna (vide Konsiderans Menimbang huruf b UU KPK Perubahan Kedua). b. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan secara normatif dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. c. Penjelasan tersebut dimaksudkan menjadi tolak ukur baku untuk menilai legalitas formal dari pembentukan UU a quo terhadap pelaksanaan kaidah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu pembentukan undang- undang yang telah berlandaskan atas asas kedayagunaan dan kehasilgunaan haruslah diukur dengan kebutuhan dan kemanfaatan suatu undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilihat dalam rumusan konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis, serta dalam penjelasan umum sebagai latar belakang pembentukan dari suatu undang-undang. d. Jika Pemohon Perkara 62, mendalilkan bahwa pembentukan UU a quo bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka seharusnya para pemohon tersebut memberikan 46 argumentasi dengan berdasarkan apa yang ada dalam konsiderans bagian menimbang (sebagai dasar filosofis dan sosiologis), serta dalam penjelasan umum (sebagai latar belakang pembentukan UU a quo). Pemohon tidak bisa hanya sekedar menyatakan adanya penolakan dari masyarakat terhadap UU a quo yang dianggap bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Oleh karena itu, dalil para pemohon tersebut tidak berdasar. 4. Materi Naskah Akademik RUU KPK Perubahan Kedua a. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. b. Bahwa kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk (vide Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). c. Bahwa naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua telah dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan UU a quo menjadi inkonstitusional. Dengan adanya 47 masukan-masukan di antaranya partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika diskusi dalam proses pembahasan draf naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua, maka tentu saja RUU tersebut akan mengalami perubahan. Selain itu, perubahan norma dalam RUU KPK Perubahan Kedua merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU a quo telah melewati seluruh rangkaian proses sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU- XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang- Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah 48 dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang- Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; C. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 1. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan KPK Terhadap dalil Pemohon Perkara 62 mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo sepanjang frasa “dan/atau” menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat frasa tersebut mengandung pengertian dapat salah satu atau kedua-duanya. Artinya, KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satunya (vide Perbaikan Permohonan Perkara 62 hlm 25 poin B.41), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa rumusan Pasal 11 ayat (1) UU a quo mengatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU a quo yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.” b. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 49 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). c. Berdasarkan UU Tipikor tersebut, Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 yang pada intinya subjek dari tindak pidana korupsi adalah setiap orang, termasuk orang perorangan, korporasi, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara. d. Meskipun frasa “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo bersifat kumulatif dan alternatif, namun dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK tetap terikat dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. e. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penafsiran Pemohon Perkara 62 atas frasa “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU a quo yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum adalah opini yang salah karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU a quo harus ditafsirkan secara sistematis dan mengacu pada UU Tipikor. 2. Terkait dengan Materi Mengenai Persyaratan Pimpinan KPK a. Terhadap dalil Pemohon Perkara 62 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU a quo akan menimbulkan kerugian karena terhadap anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal a quo sehingga harus dilakukan seleksi ulang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … 50 e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.” Ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa persyaratan usia calon Pimpinan KPK berada pada proses pemilihan. Sedangkan proses pemilihan merupakan salah satu dari rangkaian proses pengangkatan Pimpinan KPK. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU KPK, rangkaian proses pengangkatan Pimpinan KPK dapat disimpulkan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu pencalonan, pemilihan, dan penetapan. Proses pencalonan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menentukan nama calon Pimpinan KPK dan disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan nama-nama calon Pimpinan KPK kepada DPR RI. 3) Proses pemilihan dimulai sejak Presiden menyampaikan nama calon Pimpinan KPK kepada DPR RI (vide Pasal 30 ayat (9) UU KPK). Kewajiban DPR RI selanjutnya dalam proses pemilihan ini adalah untuk memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua di antara calon-calon nama Pimpinan yang disampaikan oleh Presiden. Nama-nama calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden. Selanjutnya untuk proses penetapan, Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR RI. 4) Bahwa DPR RI telah selesai melaksanakan proses pemilihan calon Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023 setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019. 5) Bahwa pelaksanaan proses pemilihan calon Pimpinan KPK telah selesai dilakukan sebelum diundangkannya UU KPK Perubahan Kedua yang mengubah persyaratan usia calon 51 Pimpinan KPK. Ketentuan Pasal II (Dua Romawi) UU KPK Perubahan Kedua secara tegas menetapkan undang- undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2019. Dengan penegasan tersebut maka persyaratan umur yang ditetapkan secara berbeda dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua tidak mempengaruhi hasil proses pemilihan yang telah dilakukan oleh DPR RI yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019 dan telah dilaksanakan sesuai dengan UU KPK. 6) Berdasarkan argumentasi tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo tidak menyebabkan perlunya dilakukan seleksi ulang terhadap calon Pimpinan KPK karena proses pemilihan telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara 62 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal a quo menyebabkan proses seleksi ulang harus dilaksanakan sehingga merugikan keuangan negara adalah opini yang bersifat asumtif dan tidak berdasar. 7) Bahwa pengaturan mengenai persyaratan usia calon Pimpinan KPK merupakan hak sepenuhnya bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan pengaturan sebagai suatu open legal policy yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Persyaratan batas usia pejabat publik sesungguhnya merupakan open legal policy dari pembentuk undang- undang, karena UUD NRI Tahun 1945 pun tidak mengatur mengenai syarat usia jabatan publik. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu: Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 52 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing- masing; (Pertimbangan MK [3.14], hlm.59) Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, ... Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang- Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; (Pertimbangan MK [3.14], hlm.62) b) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang- undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap open legal policy pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini: 53 Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. c) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 3. Terkait dengan Materi Mengenai Independensi KPK Sebagai Cabang Eksekutif Pasal 1 angka 3 UU KPK Perubahan Kedua yang mengatur mengenai kelembagaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Pasal 3 yang mengatur mengenai KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pengaruh aspek independensi dengan penempatan kelembagaan KPK di rumpun eksekutif tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon Perkara 70, yang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: 54 a. Bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum, perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi adalah suatu fakta, pansus KPK telah menemukan banyaknya penyimpangan- penyimpangan yang terjadi selama hampir 17 tahun KPK dilahirkan. b. Terkait dengan “independensi” KPK dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa: “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide hlm 269). Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Terbukti belum sampai satu bulan KPK sudah melakukan kerja-kerja hebat, di samping pencegahan maupun juga dengan penindakan yang kemarin ini c. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR (tanggal 10 Juli 2017, Pukul 14.00-17.00 WIB) 55 Terkait dengan kedudukan KPK, KPK bukan lembaga yudikatif atau legislatif. KPK masuk dalam lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).” d. Penyebutan KPK sebagai lembaga negara memang didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen merupakan lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi- fungsi dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agencies atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang lebih dikenal lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. e. Dengan demikian, penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Hal tersebut tidak berarti membuat KPK tidak independen dengan berdasarkan poin-poin sebagaimana diuraikan di atas. KPU ada pengawasnya, Bank Indonesia pengawasnya, semua ada pengawasnya. KPK tetap dapat mengambil keputusan yang bebas dari pengaruh, arahan, maupun tekanan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Menindaklanjuti Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Keterangan DPR RI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana terkait dengan substansi yang ditanyakan, disampaikan KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI sebagai berikut: 56 A. Terkait dengan permohonan pengujian formil UU KPK Perubahan Kedua oleh Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019, terlebih dahulu DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut haruslah dimaknai secara tekstual bahwa MK hanya melakukan pengujian undang-undang dengan menggunakan batu uji pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan secara tekstual tersebut diperlukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu salah satunya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan pemaknaan secara tekstual tersebut, maka MK menggunakan batu uji pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan MA menggunakan batu uji pasal dalam undang-undang untuk melaksanakan kewenangannya masing- masing. 2. Bahwa kewenangan MK tersebut tidak hanya terkait dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang- undang, namun juga menguji aspek formalitas dari undang-undang tersebut. Pengujian formil berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 3. Berdasarkan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka batu uji yang digunakan oleh MK untuk melakukan pengujian formil haruslah berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Frasa “persetujuan bersama” dalam ketentuan tersebut merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frasa 57 “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. 4. Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas, yakni telah adanya “persetujuan bersama”, dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” DPR RI dan Presiden, maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. 5. Sesuai landasan konstitusional kewenagan MK menguji undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka pengujian undang- undang secara formil hanya dapat dinyatakan cacat prosedur jika telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga secara ensensial pengujian undang-undang secara formil hanya dapat diuji secara konstitusional dan tidak dapat diuji secara teknis pembentukan undang-undang. 6. Namun demikian, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon pertimbangan yang seadil-adilnya, dan DPR RI tetap bersikap kooperatif dengan menerangkan lebih lanjut hal-hal yang ditanyakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sebelumnya. B. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kronologis pembentukan UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tahun 2010 Pada tanggal 14 Desember 2010 DPR RI menyepakati Perubahan UU KPK tercantum pada nomor urut ke-69 dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 RUU berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02G/DPRRI/II/2010-2011 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPRRI/I/2009-2010 tentang Perubahan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. 58 b. Tahun 2011 1) DPR RI dan Pemerintah bersepakat secara bersama-sama menetapkan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 sebagai usul inisiatif DPR RI. 2) Pada tanggal 14 Desember 2011, DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-4 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPRRI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011. c. Tahun 2012 1) DPR RI bersama Pemerintah kembali memasukkan revisi UU KPK dalam daftar RUU prioritas Prolegnas 2012 sebagai usul inisiatif DPR RI dengan draf RUU berasal dari Komisi III. 2) Pada tanggal 30 Agustus 2012 DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-23 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 10A/DPRRI/I/2012-2013 tentang Penetapan 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012. 3) Pada tanggal 9 Oktober 2012, Komisi III menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan ke Badan Legislasi DPR RI. Pada tanggal 17 Oktober 2012, semua fraksi yang ada di Baleg DPR RI sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Dari sembilan fraksi sebagaimana disampaikan masing-masing kelompok fraksi (poksi) dari keseluruhan fraksi, menyatakan setuju bahwa pembahasan terhadap draf RUU Nomor 30 Tahun 2002 dihentikan. d. Tahun 2015 1) Pada tanggal 9 Februari 2015, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-63 dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 59 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada tanggal 23 Juni 2015, Sidang Paripurna DPR RI menyepakati RUU KPK sebagai usulan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Pada saat itu tidak satu pun fraksi yang menolak revisi UU KPK dan DPR memasukkan usulan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 berdasarkan usulan pemerintah. 3) Pada tanggal 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR RI dan usulan revisi antara lain memuat pengaturan tentang pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, pembatasan proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri, hingga pembatasan kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. 4) Pada tanggal 13 Oktober 2015, Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden dan Pimpinan DPR RI bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 5) Pada tanggal 27 November 2015, revisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR RI dan Menkumham menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR yang semula merupakan usul inisiatif Pemerintah. e. Tahun 2016 1) Pada tanggal 26 Januari 2016, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK masuk pada nomor urut ke-37 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 60 Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada usulan penetapan RUU Perubahan UU KPK pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Namun pembahasan terus berjalan, dimulai pada tanggal 1 Februari 2016 diadakan Rapat Badan Legislasi di DPR RI bersama dengan Wakil Pengusul RUU dengan agenda mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU dan pembentukan panja. 3) Materi usulan dalam draf revisi yang dibahas mencakup empat poin, yakni: pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 4) Sebelum Rapat Paripurna pada bulan Februari 2016, pimpinan DPR RI kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK karena menganggap rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. f. Tahun 2017 1) Wacana revisi UU KPK dimulai kembali pada bulan Maret 2017. Terkait wacana tersebut dan sebagai supporting system, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Nasional (vide Lampiran IX Keterangan Tambahan DPR RI). Beberapa poin revisi yang disosialisasikan di antaranya mengenai pembatasan umur lembaga KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin untuk melakukan penyadapan. 2) Pada saat yang bersamaan, DPR RI menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam pelaksanaan UU KPK sehingga perlu membentuk Panitia Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016-2017 pada tanggal 30 Mei 2017. Panitia Angket merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran untuk 61 ditindaklanjuti oleh Presiden, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun berdasarkan surat KPK Nomor B-854/HK.01/01-55/02/2018 pada tanggal 3 Februari 2018, KPK menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan Laporan Panitia Angket tersebut dan KPK hanya melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan. g. Tahun 2019 1) Wacana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK kembali hadir setelah sekian lama mengendap di DPR RI. Wacana tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi dan Pemerintah dengan pencantuman dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua terdapat pada daftar kumulatif terbuka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19/DPRRI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015- 2019. 2) Pada tanggal 3 September 2019 dilaksanakan Rapat Baleg DPR RI dengan Pengusul (anggota DPR RI) membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 3) Pada tanggal 5 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI yang memutuskan seluruh fraksi menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK untuk menjadi usul DPR RI. 4) Pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, Kemendagri, dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 5) Pada tanggal 13 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, KemenPAN-RB, dan Sekretariat Negara dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 6) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 62 7) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 8) Pada tanggal 17 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang-undang. 9) Pada tanggal 17 Oktober 2019 UU KPK Perubahan Kedua diundangkan oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua pada Tingkat I dan Tingkat II, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU MD3, kuorum rapat terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari ½ (satu per dua) jumlah fraksi. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 232 ayat (4) UU MD3, jika setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum belum juga terpenuhi, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPR. Ketentuan mengenai tata cara rapat diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan DPR RI mengenai Tata Tertib. 2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI, ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit. Ketentuan Pasal 251 ayat (4) Tatib DPR RI menyatakan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI belum 63 juga terpenuhi. Rapat tersebut tetap dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum pengambilan keputusan. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU MD3 dan Tatib DPR RI tersebut, ketua rapat dalam rapat-rapat pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua tetap dapat membuka rapat dan rapat tersebut dan tetap dapat mengambil keputusan, meskipun kehadiran anggota tidak mencapai lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi (vide lampiran lampiran risalah rapat paripurna 17 september 2019). 4. Bahwa DPR RI telah melaksanakan rapat-rapat dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua yang secara kronologis sebagaimana Tabel 3 berikut: Tabel 3 Rapat-Rapat Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 1. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran II Keterangan Tambahan DPR RI) Kemen kumham 27 November 2015 (16.10 – 16.40) Membahas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dan Perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Semula Pemerintah Menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. 18 orang hadir dan 8 orang izin Pendahuluan: Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. Tanggapan Menkumham: Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi usulan/prakarsa dari DPR. Tanggapan Anggota: 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan RUU yang sensitif dan mudah menimbulkan kesan yang negatif dari masyarakat, yaitu adanya keinginan untuk melemahkan KPK. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara cepat untuk menghindari suasana yang tidak kondusif dalam masyarakat mengenai RUU tersebut. 3. Diusulkan agar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien. 64 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 4. Materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga apabila prakarsa/usulan RUU tersebut diserahkan kembali kepada DPR, diharapkan sejak awal penyusunannya perlu mendapatkan masukan/pandangan dari KPK. 5. Masukan/pandangan dari KPK terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan untuk menghindari pandangan yang menilai DPR akan melemahkan KPK. Kesimpulan/Keputusan: Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham menyetujui/menyepakati pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi diusulkan oleh DPR RI. 2. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran III Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 1 Februari 2016 (10.55 – 14.45) 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pembentukan Panja. 55 orang hadir dan 10 orang izin Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemah koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. b. Adanya problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. c. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. 2. Materi muatan yang diubah pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Penyadapan; b. Dewan Pengawas; c. Penyelidik dan Penyidik; d. Penyelidikan dan Penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan adanya tersangka yang sakit keras atau meninggal tetap berstatus tersangka. 3. Dari pihak KPK juga mengusulkan untuk menambah satu divisi yang dapat diakomodir dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan/Keputusan: 1. Mengundang Pimpinan KPK dan Pakar dalam RDP/RDPU untuk mendapatkan bahan masukan yang komprehensif atas usul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 65 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 3. Rapat Badan Legislasi (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI) Deputi Informasi dan Data KPK 4 Februari 2016 (13.37 – 14.00) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari KPK terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 28 orang hadir dan 5 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Rapat Badan Legislasi dengan Pimpinan KPK tidak dilanjutkan/dibatalkan karena KPK diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya. 2. Masukan/pandangan KPK secara tertulis atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Badan Legislasi 4. Rapat Dengar Pendapat Umum (vide Lampiran V Keterangan Tambahan DPR RI) • Prof. Dr. Romli Atmasa smita • Prof. Dr. Andi Hamzah , S.H. • Wakil Pengus ul RUU 9 Februari 2016 (13.40 – 16.20) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 43 orang hadir dan 7 orang izin Kesimpulan Rapat: Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan masukan/ pandangannya sebagai berikut: 1. Mengingat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah lama digunakan, kiranya usulan perubahan yang diajukan dapat dilakukan secara menyeluruh/dilakukan penggantian. 2. Diakui bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 ini, terdapat ketentuan yang melanggar peraturan lainnya, namun hal tersebut dapat diterima mengingat kejahatan korupsi pada saat itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Adapun pelanggaran aturan yang diperbolehkan oleh UU KPK terkait dengan penyadapan tanpa meminta ijin pengadilan terlebih dahulu dikarenakan kekhawatiran terhadap adanya hakim dan jaksa yang korup pada saat itu, sehingga ijin penyadapan dapat dikeluarkan oleh 5 (lima) Anggota Komisioner KPK berdasarkan SOP yang diharapkan diatur dalam suatu peraturan KPK. 3. Terhadap usulan penyadapan yang terdapat dalam draft RUU tentang Perubahan atas UU KPK dapat dilakukan dengan ijin penyadapan diberikan oleh Dewan Pengawas KPK. 4. Diusulkan untuk pengisian keanggotaan Dewan Pengawas KPK dapat dilakukan sebagaimana pengisian jabatan komisioner KPK dan keberadaan Dewan Pengawas tidak di dalam struktur KPK melainkan di luar struktur KPK yang akan melakukan pelaporan secara langsung kepada Presiden. 5. Dengan adanya Dewan Pengawas yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat, maka SP3 tidak akan diperlukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 6. Diusulkan agar revisi yang dilakukan dapat diperluas ruang lingkupnya dengan menambah bab mengenai pencegahan. Prof. Dr. Andi Hamzah memberikan masukan/pandangan dari sebagai berikut: 1. Perubahan terhadap UU KPK yang diusulkan Anggota terlalu sedikit mengingat banyak hal yang perlu diperjelas dan diluruskan. 2. Terkait dengan penyadapan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin/perintah dari pengadilan. 66 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 3. Pengangkatan Penyidik yang dilakukan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam draft RUU ini, diusulkan dapat dilakukan seperti pengangkatan para penyidik di negara lain dan tidak harus berasal dari kepolisian atau kejaksaan. 4. Substansi Pasal 32 draft RUU dapat lebih menyebutkan mengenai jenis kejahatan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara, seperti kejahatan dengan ancaman penjara selama 5 (lima) tahun ke atas 5. Diharapkan perubahan UU KPK lebih banyak membuat aturan-aturan pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Tanggapan Anggota Badan Legislasi sebagai berikut: 1. Kiranya dapat dilakukan sosialisasi untuk dapat memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas perubahan UU KPK ini. 2. UU Nomor 30 Tahun 2002, merupakan UU yang dibentuk pada rezim yang berbeda pada saat ini, untuk itu batang tubuh pada UU ini yang merupakan norma dapat diubah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. 3. Mengingat lembaga KPK merupakan lembaga ad hoc, perlu ditegaskan mengenai kedudukan lembaga tersebut dalam sistem hukum pidana 4. Diharapkan 4 (empat) point perubahan yang diusulkan oleh Pengusul RUU dapat ditambahkan beberapa point lainnya seperti yang diusulkan oleh kedua narasumber. 5. Diusulkan agar dapat menambahkan pasal terkait dengan pengunduran diri pimpinan KPK dan juga mengenai larangan pengunduran diri untuk menjabat pada jabatan kenegaraan yang lainnya. 6. Untuk memberikan rasa keadilan, kiranya KPK dapat diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 bagi mereka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka namun kasusnya tidak selesai. 7. Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa lembaga pembernatasan korupsi di beberapa negara dpaat diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan tetap memerlukan ijin dari pengadilan. Untuk itu, kiranya penyadapan yang dilakukan oleh KPK juga tetap melalui ijin dari peradilan. 8. Diusulkan agar Hukum Acara KPK dapat dimasukkan dalam KUHAP yang akan disusun. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber (Prof. Dr. Andi Hamzah dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita) akan menjadi bahan pertimbangan Panja Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 5. Rapat Panja Badan Legislasi (vide Lampiran VI Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 9 Februari 2016 (20.40 – 00.00) Membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26 orang hadir dan 1 orang izin Kesimpulan Rapat : 1. Diusulkan agar pembahasan mengenai Dewan Pengawas dilakukan lebih mendalam 2. Terkait dengan ijin penyadapan yang diatur dalam RUU ini, kiranya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam mengingat terdapat 2 (dua) masukan yang berbeda dari pakar 3. Usulan adanya Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK, perlu dipertimbangkan kembali mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas oleh Presiden dapat menjadikan dewan pengawas tersebut tidak mandiri dan dapat dipengaruhi oleh eksekutif 4. Diusulkan agar pemilihan dan penetapan calon Dewan Pengawas dilakukan melalui Panitia Seleksi serta melalui fit and proper test di DPR seperti halnya Komisioner KPK 5. Penambahan norma terkait dengan tata cara penggantian Dewan Pengawas 67 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 6. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan bagian dari hak asasi dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu pengaturan mengenai SP3 di dalam draft RUU sangat diperlukan. SP3 merupakan diskresi dari sistem hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka suatu kasus yang telah mendapatkan SP3 dapat diajukan kembali ketika telah ditemukan bukti-bukti baru, selain itu diusulkan agar pengatusan mengenai SP3 dalam draft RUU dapat dibatasi/terbatas dengan adanya syarat-syarat tertentu 7. UU Nomor 30 Tahun 2002 belum mengatur mengenai larangan pengunduran diri bagi Komisioner KPK untuk menduduki jabatan publik lainnya, untuk itu diharapkan RUU ini dapat memasukkan pengaturan tersebut. 6. Rapat Panja Badan Legislasi (vide Lampiran VII Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 10 Februari 2016 (14.10 – 15.50) Melanjutkan pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26 orang hadir dan 2 orang izin Kesimpulan Rapat : 1. Disetujui draft RUU Perubahan, yaitu : a. Penambahan tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam pasal 37B huruf b dan huruf c b. Substansi Pasal 37F draft RUU mengenai “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D dan Pasal 37E diatur dengan Peraturan Presiden” dimasukan menjadi substansi dalam pasal 37D c. Penambahan satu pasal terkait dengan penyitaan d. Ketentuan Pasal 40 mengenai kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) disetujui sebagaimana draft RUU e. Menghapuskan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri f. Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Pansel sebagaimana Komisioner KPK 2. Mengusulkan agar pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden melalui pembentukan Panitia Seleksi yang diatur dengan Peraturan Presiden 3. Diharapkan latar belakang usulan perubahan atas UU tentang KPK adalah untuk memperkuat lembaga KPK tersebut 4. Terhadap beberapa masukan/pandangan dari Anggota yang bersifat substansi akan dibahas lebih mendalam pada tahap Pembicaraan Tingkat I. 7. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran VIII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul RUU 10 Februari 2016 (15.55 – 17.30) Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 38 orang hadir dan 8 orang izin Kesimpulan Rapat: Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 4 DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. 68 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 8. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul 3 September 2019 (19.30 – 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 32 orang hadir RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 9. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIII Keterangan Tambahan DPR RI) 5 September 2019 (10.00 – 11.19) Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin Kesimpulan Rapat: Rapat Paripurna memutuskan seluruh fraksi menyetujui agar RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disetujui menjadi usul DPR RI dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 10. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XIV Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • Kemend agri • KemenP AN RB 12 September 2019 (19.30 – 21.30) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 27 orang Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham a. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden, namun agar terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas tetap melalui melalui Panitia Seleksi. b. Perlu adanya rentan waktu yang cukup selama 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik dalam wadah Aparatur Sipil Negara dan tetap memperhatikan standar kompetensi yaitu harus mengikuti dan lulus Pendidikan penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Perlu adanya perubahan substansi yang berhubungan dengan koordinasi penuntutan, penyebutan istilah atau terminologi Lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji, Anggota Dewan Pengawas dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 2. Kemendagri Kemendagri tidak memberikan masukan ataupun tanggapan terkait dengan RUU KPK 3. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan materi muatan di dalam RUU KPK 11. Rapat Panita Kerja Badan Legislasi DPR RI • Kemenk umham • KemenP AN RB 13 September 2019 Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin 69 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN (vide Lampiran XV Keterangan Tambahan DPR RI) • Sekretar iat Negara (17.00 – 20.35) RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 12. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVI Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • KemenP AN RB 16 September 2019 (19.30 – 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 13. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • KemenP AN RB 16 September 2019 (21.00 – 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pemerintah menyetujui dan menyambut baik serta berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikanya RUU KPK 2. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui dan menandatangani draft RUU KPK 14. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI) 17 September 2019 (10.00 – 13.54) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 289 orang Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pokok materi yang diatur didalam RUU KPK antara lain kelembagaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyadapan, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Hasil rapat paripurna DPR RI menerima masukan dan catatan terakhir Pemerintah terkait materi muatan RUU KPK. D. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai: • koordinasi antara alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan rancangan undang-undang; • aspek formalitas pembentukan undang-undang; • kontinuitas pembentukan undang-undang; 70 • kehadiran dan catatan fraksi dalam Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua; dan • keterlibatan KPK dalam proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa DPR RI memiliki alat kelengkapan, di antaranya adalah Komisi I s.d. Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3) huruf a Tatib DPR RI, Pembahasan Tingkat I rancangan undang-undang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Meskipun pada tahun 2019 DPR RI menetapkan 55 RUU dalam Prolegnas Prioritas dan 6 RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara simultan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus berdasarkan penugasan oleh Badan Musyawarah setelah mempertimbangkan (vide Pasal 132 Tatib DPR RI): a. Pengusul rancangan undang-undang; b. Penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang; c. Keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan d. Jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi. 2. Bahwa dalam seluruh rangkaian pembentukan RUU KPK Perubahan Kedua, terdapat koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara Komisi III dan Badan Legislasi karena sebagian anggota dari Badan Legislasi juga merupakan anggota Komisi III. Oleh karena itu, tidak terdapat hambatan dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua oleh Badan Legislasi meskipun pada saat yang bersamaan Komisi III melakukan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK. 71 3. Bahwa formalitas pembentukan undang-undang tidak ditentukan oleh lama atau singkatnya waktu dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Selama suatu undang-undang telah melalui seluruh tahap pembentukan undang-undang yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka undang-undang tersebut telah memenuhi aspek formalitas pembentukan undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah melalui seluruh rangkaian tahapan pembentukan undang-undang tersebut, sebagaimana Tabel 4 berikut: Tabel 4 Tahapan dan Fakta Hukum Proses pembentukan UU KPK Perubahan Kedua Tahapan Fakta Hukum Perencanaan Telah tercantum dalam Prolegnas Tahun 2011- 2015, Prolegnas Prioritas Tahun 2011, Prolegnas Prioritas Tahun 2012, Prolegnas Tahun 2015- 2019, Prolegnas Prioritas Tahun 2016, dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). Penyusunan Telah terdapat beberapa naskah akademik akademik dan rancangan undang-undang (vide Lampiran VIII, Lampiran XII, dan Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI). Pembahasan Telah dilakukan pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah mulai tahun 2015 dan yang terakhir dilakukan pada tahun 2019 (vide Lampiran II-VIII dan Lampiran XII-XVII Keterangan Tambahan DPR RI). Pengesahan Telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Pengundangan Telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua bukanlah RUU yang dibahas dengan tergesa-gesa dan secara tiba-tiba, karena proses usulan revisi UU KPK dan pembahasan RUU-nya telah sejak lama dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 72 4. Sebagai perbandingan, proses pembahasan RUU KUHP pada tahun 2019, sebelumnya telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 dan dilakukan pembahasan dalam 5 (lima) kali rapat dimulai dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 18 September, namun tahap perencanaan dan penyusunan telah dimulai jauh bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan inisiasi perubahan atau rekodifikasi KUHP telah digagas sejak tahun 1963, tepatnya saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang (vide Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, http://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan- problematika-pembahasan-rkuhp/). RUU KUHP tersebut telah bertahun-tahun didiskusikan di kalangan akademisi dan masyarakat secara luas. Saat ini RUU KUHP telah masuk ke dalam Prolegnas Priortas Tahun 2020 dan pembahasannya akan dilanjutkan kembali. 5. Bahwa terkait dengan kehadiran Anggota dalam Rapat Pembahasan Tingkat I, DPR RI melampirkan Laporan Singkat atau Risalah Rapat dalam Lampiran II – VIII dan Lampiran XII - XVII Keterangan Tambahan DPR RI. 6. Bahwa pada Rapat Pembahasan Tingkat II RUU KPK Perubahan Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 telah dihadiri oleh seluruh fraksi dengan jumlah Anggota hadir 289 orang termasuk yang izin sebagaimana disampaikan Pimpinan Rapat Paripurna dalam Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI) dan jumlah Anggota hadir pada saat penutupan Rapat Paripurna a quo berjumlah 401 orang termasuk yang izin (vide Lampiran XX Keterangan Tambahan DPR RI). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI yang menyatakan bahwa pada intinya rapat dapat dibuka jika telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. 7. Bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Pembahasan Tingkat I pada tanggal 16 September 2019 pada jam 21.30 dihadiri oleh seluruh fraksi, begitu pula dalam Rapat Pembahasan Tingkat II pada tanggal 17 September 2019 juga dihadiri oleh seluruh fraksi. 73 8. Bahwa seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 telah menyetujui dan mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua untuk menjadi UU KPK Perubahan Kedua meskipun terdapat catatan dari 4 (empat) fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Demokrat (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Bahwa catatan yang diberikan oleh keempat fraksi tersebut pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang-undang, karena catatan-catatan dari fraksi tersebut pada pokoknya hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, sebagaimana Tabel 5 berikut: Tabel 5 Catatan Fraksi Dalam Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019 FRAKSI INTI CATATAN F-Partai Gerindra Dewan Pengawas tidak ditunjuk langsung oleh Presiden melainkan dipilih melalui lembaga independen. F-PPP 1. Selain merevisi UU KPK, sebaiknya juga merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Mengusulkan RUU tentang perampasan aset. F-PKS 1. Pembentukan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK menyebabkan Dewan Pengawas menjadi organ yang tidak dapat bekerja lebih independen dan kredibel. 2. Pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak menjadi kewenangan mutlak Presiden. 3. KPK tidak harus meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, namun cukup melalui pemberitahuan. F-Partai Demokrat Jika Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden maka akan terjadi abuse of power 9. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berusaha mengundang dan melibatkan KPK dalam rapat-rapat DPR RI namun Pimpinan KPK tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 74 a. Rapat Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 4 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari KPK terkait dengan RUU KPK Perubahan Kedua. Rapat tersebut dibatalkan/tidak dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh Pimpinan KPK dan hanya diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI). b. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2019 dengan agenda klarifikasi surat pernyataan Sdr. Miryam S. Haryani dan meminta KPK untuk menghadirkan Tersangka Sdr. Miryam S. Haryani. Berdasarkan surat Nomor B- 3615/01-55/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, Pimpinan KPK menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut (vide Lampiran XXIII Keterangan Tambahan DPR RI). c. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda permintaan keterangan atas pemberitaan pertemuan Direktur Penyidik KPK dengan Anggota DPR RI. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh Direktur Penyidikan KPK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 32 dan hal. 62). d. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK dengan Pimpinan KPK pada tanggal 20 September 2017 dengan agenda membahas pembicaraan awal terkait pelaksanaan tugas penyelidikan Pansus Angket KPK terhadap fungsi kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran, dan kewenangan KPK. Namun berdasarkan surat tertulis Nomor B/6086/01-55/09/2017 tanggal 20 September 2017, Pimpinan KPK belum dapat memenuhi panggilan Pansus dengan alasan masih menjadi pihak terkait dalam sidang Judicial Review di MK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 34). e. Rapat Pansus Angket KPK dengan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) dengan agenda permintaan keterangan. Namun berdasarkan surat tertulis Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017, Pimpinan 75 KPK menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Adapun alasan yang diberikan ialah pada pokoknya KPK menunggu proses hukum yang sedang berjalan di MK terkait permohonan uji materiil UU MD3 (vide Lampiran XXIV Keterangan DPR RI). E. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. mengenai rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPR RI, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari Pansus Hak Angket DPR RI melalui berbagai rapat dengar pendapat umum, rapat konsultasi, pertemuan, dan kunjungan kerja, ditemukan penyimpang- penyimpangan yang dilakukan oleh KPK, antara lain sebagai berikut yang selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI: a. Ketika Taufiqurrahman Ruki menjabat Plt KPK, dari hasil pengecekan ada 36 tersangka yang bukti permulaannya tidak cukup (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 49). b. Pencantuman nama seseorang dalam Surat Dakwaan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 52). c. Pimpinan LPSK menyatakan tidak ada koordinasi secara rutin dengan KPK dan pada tahun 2016 rujukan permintaan perlindungan dari KPK hanya 1 kasus korupsi di Jawa Timur (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 58-59). d. Terdapat penolakan dari KPK terhadap pengacara yang ingin mendampingi saksi, contohnya kasus Miryam dan OC Kaligis (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 70). 2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Pansus Angket DPR RI menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Aspek Kelembagaan 1) KPK bukan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 namun merupakan lembaga 76 negara bantu (state auxiliary organs atau state auxiliary institutions) yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal; 2) Terdapat ketidaksetaraan dalam struktur organisasi KPK karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Kemudian penempatan pengawasan internal di bahwa Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat, seharusnya pengawasan internal hanya bertugas untuk membantu pimpinan terkait urusan internal; 3) Dalam organisasi KPK belum ada lembaga pengawas eksternal yang secara rutin dan periodik dapat mengawasi KPK mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Hal ini berarti bahwa KPK sebagai lembaga dengan kewenangan yang sangat besar dan komprehensif belum dilengkapi dengan lembaga pengawas sebagai wakil dari publik. Hal ini mengingat KPK bertanggung jawab kepada publik sehingga sudah seharusnya publik mempunyai wakil mengawasi KPK secara rutin agar tujuan KPK dapat tercapai secara efektif dan efisien. b. Aspek Kewenangan a) KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja (networking) yang kuat dan belum memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterparter yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini perlakuan sebagai counterparter terhadap Kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan, karena KPK cenderung berjalan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 77 b) KPK lebih cenderung menangani sendiri atau mengambil alih, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan; c) Tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi dengan dan supervisi terhadao instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang terpadu. KPK juga tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban; d) Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP, memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memperhatikan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban serta peraturan mengenai penanganan barang-barang sitaan dan barang rampasan; e) Dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK masih mengedepankan praktik penindakan daripada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. c. Aspek Tata Kelola Anggaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2006-2016, KPK masih belum sesuai dalam menindaklanjuti 47 rekomendasi, 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan BPK. d. Aspek Tata Kelola SDM KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan, serta ditemukan ketidaksinkronan pengaturan mengenai SDM KPK dengan peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan. 78 3. Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, Panitia Angket DPR RI memberikan rekomendasi berbagai agenda penguatan KPK pada aspek-aspek berikut ini (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hlm. 156): a. Dalam aspek kelembagaan, rekomendasi diberikan untuk penyempurnaan struktur organisasi KPK, peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, dan pembentukan lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal dan eksternal KPK. b. Dalam aspek kewenangan, rekomendasi diberikan untuk menjalankan tugas koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaaan, menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi c. Dalam aspek anggaran, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi BPK, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan d. Dalam aspek tata kelola SDM, rekomendasi diberikan untuk memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM atau kepegawaian, dan meningkatkan transparansi dan ukuran dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK. 4. Bahwa hasil penyelidikan dan laporan Pansus Hak Angket DPR RI tersebut memperlihatkan terdapat permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga menciptakan suatu urgensi nasional untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Perubahan yang diatur dalam UU KPK Perubahan Kedua merupakan penguatan terhadap kelembagaan KPK sehingga dapat optimal dalam 79 menjalankan tugas, fungsi, dan wewenanganya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “dan/atau”, Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 29 huruf e dan huruf i sepanjang frasa “jabatan struktural dan/atau jabatan lain”, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69, Pasal 69A, dan Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 80 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 8. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). V. LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI Bahwa terhadap Perkara 62, Perkara 70, Perkara 71, Perkara 73, Perkara 77, dan Perkara 79/PUU-XVII/2019, DPR RI menyampaikan Lampiran I – Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan terhadap pengujian UU KPK Perubahan Kedua dalam Perkara 59/PUU- XVII/2019. 1. Lampiran I tentang Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2015-2016; 2. Lampiran II tentang Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 November 2015 (16.10-16.40) Laporan Singkat; 81 3. Lampiran III Rapat Badan Legislasi DPR RI 1 Februari 2016 (10.55-14.45) Laporan Singkat; 4. Lampiran IV Rapat Badan Legislasi 4 Februari 2016 (13.37-14.00) Laporan Singkat; 5. Lampiran V Rapat Dengar Pendapat Umum 9 Februari 2016 (13.30- 16.20) Laporan Singkat dan Risalah; 6. Lampiran VI Rapat Panja Badan Legislasi 9 Februari 2016 (20.40-00.00) Laporan Singkat; 7. Lampiran VII Rapat Panja Badan Legislasi 10 Februari 2016 (14.10-15.50) Laporan Singkat; 8. Lampiran VIII Rapat Badan Legislasi DPR RI 10 Februari 2016 (15.55- 17.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang; 9. Lampiran IX Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Tahun 2017 Badan Keahlian DPR RI; 10. Lampiran X Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; 11. Lampiran XI Kronologis Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2019; 12. Lampiran XII Rapat Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 3 September 2019 (19.30-22.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, dan Rancangan Undang-Undang; 13. Lampiran XIII Rapat Paripurna DPR RI 5 September 2019 (10.00-11.19) Risalah; 14. Lampiran XIV Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 12 September 2019 (19.30-21.30) Laporan Singkat dan Risalah; 15. Lampiran XV Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 13 September 2019 (17.00-20.35) Laporan Singkat dan Risalah; 16. Lampiran XVI Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 16 September 2019 (19.30-20.45) Laporan Singkat dan Risalah; 17. Lampiran XVII Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 16 September 2019 (21.00-22.35) Laporan Singkat, Risalah, dan Rancangan Undang- Undang; 82 18. Lampiran XVIII Pandangan Mini Fraksi-Fraksi; 19. Lampiran XIX Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019 (10.00-13.54) Risalah; 20. Lampiran XX Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019; 21. Lampiran XXI Video Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019; 22. Lampiran XXII Materi RDP Komisi III DPR RI – KPK tanggal 27 Januari 2020; 23. Lampiran XXIII Surat KPK Nomor B-3615/01-55/06/2017 terkait permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Tersangka Miryam S. Haryani dalam RDPU Pansus Angket KPK yang tidak dapat dipenuhi oleh KPK; 24. Lampiran XXIV Surat KPK Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 terkait instruksi Pimpinan KPK kepada Sekjen KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Labuksi untuk tidak menghadiri undangan Pansus Angket KPK. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Presiden mengenai pengujian formil mengacu pada permohonan Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang keterangannya telah disampaikan pada persidangan tanggal 19 November 2019, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 November 2019, serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Januari 2020 dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 83 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, permohonan para Pemohon dalam pengujian secara Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH sebagai Pengacara; 5. Kerugian Para Pemohon Secara umum bahwa revisi UU KPK baik dari segi formil dan materil dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Secara spesifik (khusus) para pemohon tidak dapat menguraikan kerugian secara konstitusional yakni bahwa undang-undang yang diuji telah mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pengacara, Rektor, Dekan, Kepala Pusat Studi, Mahasiswa, konsultan hukum dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 7. Para pemohon tidak dapat mengurai seperti apa jenis pengurangan atau bagaimana hilangnya hak-hak konstitusionalnya apakah dengan berlakunya undang-undang a quo para pemohon tidak lagi dapat beracara, tidak lagi dapat melakukan konsultan hukum, tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor, Dekan atau dosen, tidak lagi melakukan Pemberantasan Korupsi, atau tidak lagi berkuliah atau bagaimana jenis kerugiannya secara konstitusional. Sehingga Hak Konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 8. Namun alasan-alasan para pemohon merupakan alasan yang tidak ada kaitanya dengan hak-hak secara konstitusional sebagai pengacara, sehingga alasan-alasan pemohon bukan merupakan alasan konstitusional yang secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan dalil-dalil kerugian secara konstitusional baik secara khusus dan adanya sebab akibat yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji sehingga dianggap bukan merupakan dalil kerugian konstitusional. 85 10. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh Pemohon, dan dalil- dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan (constitusional complaint) terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap judicial review undang-undang a quo. Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERKARA- PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, mengacu terhadap Keterangan Pemerintah pada perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara-perkara tersebut diatas. 2. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan keterangan Presiden terhadap Bab VA, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2) Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69A, dan Pasal 69D. 3. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara diatas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum atas perubahan undang-undang a quo di antaranya: 86 a. Bahwa tujuan perubahan (revisi) undang-undang a quo untuk memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan agar lebih profesional, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional warga negara sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. Perbaikan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut meliputi: 1) Mengembangkan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan yang dapat menciptakan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan korupsi terhadap pelaksana negara serta masyarakat pada umumnya. 3) Mengembangkan sistem dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. 4) Mengembangkan sistem hubungan kerjasama secara berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, KPK serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdayaguna. b. Sedangkan landasan revisi dalam undang-undang a quo antara lain: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang- Undang Dasar”; 87 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi”; dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. Bahwa berkenaan dengan pengujian formil, keterangan Pemerintah mengacu pada permohonan Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON a. Pengujian secara Formil Para Pemohon mendalilkan di antaranya: 1) Proses pengesahan UU KPK tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2) Bahwa perubahan UU KPK yang didalilkan oleh Para Pemohon dianggap oleh Para Pemohon dan masyarakat luas dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat; 3) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU No.12/2011) di antaranya: a) Kejelasan Tujuan; b) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 88 f) Kejelasan rumusan; dan g) Keterbukaan. 4) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 96 ayat (1) ayat (4) UU No.12/2011; 5) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar Pasal 5 UU No. 12/2011; 6) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No.12/2011; 7) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 43 s/d Pasal 51, Pasal 65 s/d Pasal 74 dan Pasal 142 s/d Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU MD3); 8) Bahwa revisi UU KPK dianggap telah melanggar UU No. 12/2011 karena tidak melalui Prolegnas prioritas tahunan dan tidak masuk Prolegnas Tahun 2019 dan juga mendalilkan dalam Revisi UU KPK tidak ada kejadian luar biasa, konflik atau bencana alam yang memastikan adanya urgensi nasional; 9) Bahwa Rivisi UU KPK juga melanggar Pasal 96 UU No. 12/2011 yang menutup ruang publik memberikan masukan; II. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG- UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 1. Penjelasan umum terhadap Undang-Undang yang diuji: a. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dengan UU 12/2011. Selain itu, proses pembentukan undang-undang 89 juga diatur dengan UU MD3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. b. Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU MD3, pembentukan UU diatur dalam Pasal 142 s.d. Pasal 163. Untuk proses selengkapnya berdasarkan ketentuan UU 12/2011, UU MD3 dan Tata Tertib DPR tersebut, sedangkan untuk proses pengajuan rancangan undang-undang berdasarkan pada UU 12/2011, yaitu: 1) RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden Pasal 43 ayat (1) UU 12/2011. 2) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD Pasal 46 ayat (1). 3) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya Pasal 47 ayat (1). c. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terkait undang-undang yang diuji pemerintah memberikan penjelasan secara umum sebagai berikut: 1) Hasil revisi UU KPK, menjadi inisiatif DPR sebagaimana ketentuan mengingat Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Tahun 1945. 2) Adanya perbedaan dalam ketentuan dalam proses pembentukan undang-undang yang diinisiatif oleh DPR atau Presiden antara lain: 90 a) Pengharmonisasian, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. b) Pengharmonisasian, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR. d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. e) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. f) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. 3) Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden yang meliputi antara lain: a) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. b) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. c) Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan d) Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. d. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa hasil revisi UU KPK secara ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan sebagaimana pemerintah sampaikan di atas yakni telah melalui proses pembentukan undang- undang sebagai usul revisi inisiatif DPR yang diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan. 91 e. Berdasarkan ketentuan pembentukan undang-undang yang dilandaskan dengan beberapa peraturan yakni UU 12/2011, UU MD3 serta diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang, dan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan UU 12/2011 sangat penting untuk dipahami secara dalam yang meliputi: 1) Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa undang-undang dibentuk sebagai produk politik untuk mendapatkan keseimbangan kepentingan yang pada dasarnya pengesahan dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai wujud kontrol negara dalam membentuk kebijakan negara. 2) Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang secara implementasi tercermin di antaranya: a) Meskipun kekuasan membentuk undang-undang berada di legislatif (DPR) namun untuk mendapatkan pengesahan, Presiden ikut membahas dalam rangka mewujudkan persetujuan dan pengesahan. b) Kekuasaan DPR sebagai fungsi legislatif hanya membentuk undang-undang sebagai perwujudan bahwa DPR sebagai pembentuk kebijakan negara. c) Kekuasaan Presiden sebagai pelaksana undang-undang diberikan wewenang untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai pembentuk kebijakan teknis. f. Timbulnya beberapa pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dengan undang-undang serta perturan pelaksana tentunya telah disesuaikan berdasarkan fungsi dan kewenangan baik yang dimiliki oleh DPR maupun Presiden. 2. Penjelasan pemerintah terhadap dalil uji formil dalam perkara a quo di antaranya: a. Sesuai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa revisi undang-undang a quo dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat, telah melanggar dan tidak memenuhi asas- 92 asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan melanggar beberapa ketentuan baik UU 12/2011 dan UU MD3 sehingga dianggap cacat prosedur, pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: 1) Bahwa Penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Rancangan Undang-Undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. 3) Penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat bersifat pembentukan, penggantian dan perubahan. 4) Pelaksanaan dan tata cara tersebut dapat dilandaskan dengan UU 12/11, UU MD3 serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Presiden jika merupakan inisiatif Presiden dan Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. 5) Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang merupakan inisiatif dari DPR pada umumnya lebih cepat pelaksanaannya dibanding dengan yang menjadi inisiatif Presiden yang disebabkan dilandaskan atas teknis masing-masing. 6) Tata cara revisi undang-undang secara teknis memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan teknis pembentukan atau pengantian yang disebabkan bahwa revisi hanya dapat memuat pasal per pasal, ayat per ayat atau frasa bahkan hanya perkata. 7) Bahwa pengujian undang-undang a quo merupakan revisi yang diinisiatif oleh DPR yang secara teknis diproses oleh alat kelengkapan DPR atau Badan Legislatif sebagai pelaksanaan teknis penyusunan rancangan undang-undang yang hanya merevisi beberapa pasal saja. 8) Berdasarkan ketentuan pembentukan undang-undang, pemerintah mulai terlibat dalam pembahasan tingkat I dan juga pada tingkat II untuk bersama-sama membahas rancangan tersebut baik berdasarkan DIM untuk mendapatkan persetujuan bersama, sedangkan proses perencanaan RUU revisi dilaksanakan oleh kelengkapan DPR. 9) Bahwa rancangan revisi undang-undang a quo secara prosedur telah dibahas bersama baik di pembahasan tingkat I maupun ditingkat II yang dapat dilihat berdasarkan pada: 93 a) Undangan rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor PPE.PP.01.04-1501 tertanggal 13 September 2019 (Bukti KP-1); b) Surat Presiden perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor R-42/Pres/09/2019 tertanggal 11 September 2019 (Bukti KP-2); c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-3); d) Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-4); e) Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 12 September 2019 (Bukti KP-5); f) Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-6); g) Pendapat Akhir Presiden atas Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 17 September 2019 (Bukti KP-7); 94 h) Proses perencanaa, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK sebagai bentuk wujud partisipasi masyarakat (Bukti KP-8) i) Kronologis Pembahasan Revisi RUU KPK pada Tingkat I dan Pembahasan Tingkat II dalam rapat kerja, Panja dan rapat Paripurna (Bukti KP-9) b. Terhadap dalil bahwa revisi undang-undang a quo dianggap cacat prosedur, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa landasan Indonesia dalam pembentukan undang-undang dengan UU 12/2011 secara filosofis dilandaskan dengan penerapan asas legalitas sebagai fungsi pelaksanaan negara hukum. 2) Kata asas berasal dari bahasa arab “asasun” sedangkan kata ”legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu lex yang berati undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berati sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang. 3) Prinsip asas legalitas tertuang dalam pasal 20 ayat (2) bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkan pengesahan. 4) Secara konstitusional dapat dinyatakan suatu undang-undang cacat prosedur jika tidak dilandaskan pada ketentuan pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 yakni tidak dibahas bersama antara DPR dengan Presiden. 5) Sedangkan cacat prosedur secara teknis dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan tata cara pembentukan undang-undang yang dapat digolongkan menjadi: a) Prosedur perencanaan; b) Prosedur pembahasan; c) Prosedur persetujuan; d) Prosedur pengesahan; dan e) Prosedur penetapan. - Jika dianggap cacat prosedur perencanaannya maka secara teknis tidak dapat diteruskan pada tingkat pembahasan, dan dalam hal ini yang dapat menilai cacatnya prosedur dalam 95 perencanaan suatu RUU adalah DPR sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang yang kemudian jika DPR berpendapat dan menilai adanya cacat prosedur dalam perencanaan RUU, maka DPR dapat menolak RUU tersebut untuk dibahas pada tingkat I. - Jika dianggap cacat prosedur dalam pembahasan dan persetujuan secara teknis tentu adanya pertentangan atau penolakan baik yang dilakukan dari pihak Presiden atau yang mewakili atau penolakan dari beberapa fraksi DPR dalam forum- forum rapat pembahasan sehingga hal yang menjadi objek pembahasan tidak dapat untuk diambil keputusan yang jika dipaksakan untuk diputuskan maka dapat dinyatakan sebagai cacat prosedur dalam pembahasan. - Jika dianggap cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan secara teknis tidak adanya kesepakatan antara anggota-anggota DPR dengan Presiden atau Pemerintah atau yang mewakili sebagai, dalam hal tidak adanya kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden maka pengesahan dan penetapan tidak dapat dilaksanakan dan jika dipaksakan akan menjadi cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan. c. Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tentang cacat prosedur undang- undang a quo merupakan dalil yang tidak kuat dan tidak berlandasan hukum sebagai pembatalan suatu undang-undang baik berdasarkan landasan asas legalitas maupun berdasarkan landasan hukum pembentukan undang-undang yang berlaku. d. Secara legalitas revisi undang-undang a quo telah terpenuhi sebagaimana pemerintah uraikan, sedangkan secara teknis pembentukan undang- undang juga telah diproses berdasarkan teknis pembentukan undang- undang yang berlaku. e. Bahwa dalam landasan hukum baik UU 12/2011 maupun UU MD3 tidak secara tegas mengatur bagaimana dan seperti apa undang-undang yang dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang cacat prosedur. 96 f. Sebagai pertimbangan Mahkamah, Pemerintah dapat menyampaikan kreteria undang-undang yang dianggap cacat prosedur di antaranya: - Secara konstitusional jika tidak dibahas dan disahkan bersama antara DPR dengan Presiden. - Secara teknis undang-undang dapat dikatakan cacat prosedur harus dilihat secara fungsi dan kewenangan yang jika hanya dianggap cacat secara prosedur dalam perencanaan RUU tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan undang-undang cacat prosedur dikarenakan: a. Proses perencanaan RUU antara RUU dari DPR dan RUU dari Presiden berbeda; b. Proses perencanaan RUU diserahkan dan menjadi kewenangan masing-masing; c. Teknis perencanaan RUU dilaksankan sesuai dengan karasteristik kewenangan yang dimiliki masing-masing pengusul RUU. - Secara teknis cacat prosedur undang-undang baik berdasarkan UU 12/2011 maupun UU MD3 tetap mengacu pada proses pembentukan yang telah ditetapkan baik pada pembahasan tingkat I maupun pembahasan pada tingkat II dengan alasan: a. Dalam pembahasan tingkat I merupakan pembahasan secara subtansi yang dapat menentukan politik hukum serta memberikan berbagai alasan serta argumentasi baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga jika tidak dihadiri oleh DPR dan Presiden dapat dinyatakan cacat prosedur suatu pembahasan RUU. b. Dalam pembahasan tingkat I merupakan pembahasan yang memerlukan persetujuan untuk mengesahkan suatu norma undang-undang dan jika tidak dihadiri oleh DPR dan Prsiden norma tersebut menjadi cacat prosedur. c. Dalam pembahasan tingkat II merupakan rapat besar pengambil keputusan untuk bersama-sama antara DPR dan Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang dan jika tidak 97 dihadiri oleh Presiden undang-undang tersebut menjadi cacat prosedur. g. Terhadap dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa Revisi RUU KPK tidak melalui Prolegnas dan tidak masuk dalam skala prioritas pemerintah memberikan penjelasan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah masuk dalam daftar Prolegnas sebagai berikut: 1) Telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada urutan prioritas ke- 36. 2) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2015 yang berada pada urutan prioritas ke- 6. 3) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2016 yang berada pada urutan prioritas ke- 37. 4) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2019 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada urutan prioritas ke- 6. h. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa dalam Revisi UU KPK tidak ada kejadian luar biasa, konflik atau bencana alam yang memastikan adanya urgensi nasional. Pemerintah dapat memberikan jawaban bahwa berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016-20017 Tanggal 30 Mei 2017, DPR telah membentuk Pansus Angket KPK yang menghasilkan beberapa temuan permasalahan dalam institusi KPK dan dilaporkan oleh Panitia Angket dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018. i. Bahwa Rivisi UU KPK juga melanggar Pasal 96 UU NO,12/2011 yang menutup ruang publik untuk memberikan masukan, dalam hal ini pemerintah memberikan jawaban bahwa terhadap RUU Revisi UU KPK telah menjadi inisiatif DPR RI yang tentunya proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR RI (Baleg DPR RI) Yang dapat pemerintah sampaikan sebagai barang bukti kronologis proses perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK. 98 j. Sedangkan pelaksanaan pembahasan RUU UU KPK juga secara sah telah dilaksanakan pembahasannya baik pembahasan pada Tingkat I maupun dalam pembahasan Tingkat II sebagai barang bukti di antaranya: 1) Rapat Paripurna DPR RI Revisi UU KPK sebagai usul DPR dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019; 2) Rapat kerja DPR dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga dihadiri Menpan RB dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019; 3) Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 16 September 2019. 4) Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Revisi UU KPK menjadi undang-undang, dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019. k. Berdasarkan penjelasan pemerintah yang juga dilengkapi beberapa alat bukti, pemerintah tetap berpendirian bahwa proses pembentukan Revisi UU KPK telah dilaksanakan dengan proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat. l. Berdasarkan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan Revisi UU KPK cacat prosedur pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil cacat prosedur yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya sangat sumir dan tidak beralasan hukum dan memohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut dan menyatakan Revisi undang-undang a quo tetap sah dan tidak cacat prosedur. 3. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tentang independesi KPK antara lain: a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi yang bertopang pada asas Trias Politica yakni adanya kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diterapkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Ajaran tentang asas Trias Politica dalam sistem ketatanegaraan pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, yang masing- masing kekuasaan tersebut tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban dan masing-masing 99 kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara secara institusional. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang tidak merupakan bagian dari yang lain. Dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tersebut tidak terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukkan bahwa UUD Tahun 1945 tidak menganut doktrin perpisahan kekuasaan. Berdasarkan asas Trias Politica, lembaga negara yang memiliki sifat independen hanyalah lembaga legislatif, esekutif, dan yudikatif sebagai kompenen besar lembaga negara dalam setiap negara hukum, yang kemudian Indonesia menerapkan asas Trias Politica dengan memodifikasi yang dituangkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai kewenangan konstitusional lembaga negara. Berdasarkan kewenangan konstitusional lembaga negara yang memiliki sifat independen menjadi lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan, tugas dan tanggung jawab oleh UUD Tahun 1945 sesuai kebutuhan suatu bangsa. Secara fungsi lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai derajat yang sama yang tidak saling memerintah dan tidak saling mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawabnya. Lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai kewenangan konstitusional dan pelaksanaannya dapat diserahkan atau dibantu dengan suatu alat perlengkapan negara secara institusional. b. Sehingga dibentuknya lembaga atau badan-badan yang tidak disebutkan dalam UUD Tahun 1945 secara institusional merupakan alat kelengkapan negara yang berkedudukan sebagai lembaga atau badan penunjang. c. Lembaga atau badan penunjang secara institusional dibentuk dan bertangung jawab dibawah kekuasan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. d. Berdasarkan alasan tersebut dan untuk menjawab atas dalil Para Pemohon terhadap kedudukan independensi KPK, Pemerintah memberikan berpendapat, bahwa KPK merupakan lembaga atau badan penunjang dari lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional dalam 100 hal ini sebagai penunjang pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana ketentuan UUD Tahun 1945 sebagai berikut: 1) Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan pemerintah yang menjadi salah satu urusan pemerintah, dalam ranah kekuasaan pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 2) Bahwa tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka Presiden menjalankan kewenangan konstitusionalnya yakni menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” hal ini juga dipertegas dalam sumpahnya seorang Presiden yang menyatakan “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Hal ini sangat tegas Presiden menjalankan segala undang-undang yang mengandung arti seluruhnya. 3) Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam menjalankan segala undang-undang, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dan dalam pelaksanaanya menteri-menteri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sehingga menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 4) Selain dibantu oleh menteri-menteri dalam rangka melaksanakan undang-undang, Presiden juga dapat membentuk lembaga pemerintah non-kementerian untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara khusus. Lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan, yang berkedudukan di 101 bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. e. Sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa UUD Tahun 1945 sebenarnya telah mengatur secara hierarki lembaga-lembaga negara dari tingkat yang lebih tinggi sampai di tingkat bawah sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari tiga kewenangan besar baik kewenangan legeslatif, esekutif, atau yudikatif. f. Berdasarkan landasan-landasan secara konstitusional maka independensi KPK harus tetap ditempatkan pada hierarki secara ketatanegaraan, yang tidak keluar dari ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan secara fungsi harus di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan alasan sebagai berikut: 1) Secara konstitusional pelaksanaan undang-undang KPK menjadi kewenangan Presiden yang merupakan salah satu bagian urusan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; 2) KPK tidak dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 namun dibentuk berdasarkan undang-undang KPK yang secara intitusi kewenangan KPK bukan merupakan kewenangan konstitusional namun sebagai institusi penunjang; 3) KPK dibentuk berdasarkan undang-undang, yang secara materi KPK bagian dari unsur pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga KPK tidak dapat berdiri sendiri dan secara fungsi KPK sebagai alat negara untuk melakukan tindakan pemerintah dibidang hukum sebagai perpanjangan tangan kewenangan Presiden. g. Berdasarkan argumentasi di atas maka secara konstitusional independensi KPK dapat diberikan, namun menjadi independensi yang bersumber dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai pelaksana undang-undang dan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. h. Independensi KPK tidak bisa disetarakan dengan independensi lembaga negara yang diberi kewenangan secara konstitusional, namun independensi tersebut merupakan delegasi dari lembaga negara yang sebenarnya yakni independensi konstitusional kewenangan Presiden. 102 i. Sehingga secara ketatanegaraan KPK berkedudukan sebagai berikut: 1) KPK berkedudukan sebagai lembaga atau badan penunjang fungsi pemerintah; 2) KPK berkedudukan sebagai penerima delegasi kewenangan konstitusional Presiden sehingga keberadaannya bertanggung jawab kepada Presiden, dibentuk oleh Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3) KPK berkedudukan dibawah Presiden sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka melaksanakan tindakan pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai bagian urusan pemerintah dibidang hukum; 4) Maka secara fungsi, kedudukan KPK sebenarnya harus di bawah koordinasi menteri bidang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan “Lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan” j. Sedangkan secara ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan negara juga telah dibangun adanya hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan, yang dilandaskan pada kewenangan- kewenangan konstitusional dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yang berdasarkan UUD Tahun 1945. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Formil dan Materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 103 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan pengujian Formil dan Materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Pemerintah memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara Para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 11: 1. Bahwa norma Pasal 11 Undang-Undang a quo bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai kewenangan ”penegakan hukum” yang secara konstitusional dimiliki polisi yang sebagian kewenangannya diberikan kepada KPK. 2. Ketentuan Pasal 11 juga merupakan salah satu pengembangan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang saling membantu, saling koordinasi dan saling bekerja sama sebagai satu kesatuan tindakan pemerintahan dalam ranah kekuasaan eksekutif untuk mewujudkan tujuan negara. 3. Pengembangan sistem tersebut merupakan sistem bersekinambungan yang semula hanya melibatkan polisi, jaksa, dan KPK dalam perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo dengan meningkatkan sistem kerjasama selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan penyelenggara negara dan organ lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dengan maksud dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam mengantisipasi perkembangan globalisasi teknologi yang begitu pesat di mana modus perbuatan korupsi dapat berkembang dengan berbagai cara. Sehingga organ-organ lain dapat 104 difungsikan dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan sistem pemberantasan sebagai suatu wujud koordinasi. Sebagaimana ketentuan konvensi UNCAC pasal 6 bahwa “negara pihak dalam mengimpletasikan kebijakannya tidak hanya diperlukan pengawasan namun juga dapat dilakukan dengan koordinasi”. 4. Berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi, secara yuridis kewenangan penegakan hukum yang dimiliki polisi hanya diberikan sebagian kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b menentukan “batas kewenangan KPK” yang hanya melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), yang jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan tindakan hukumnya kepada polisi atau jaksa. 5. Pengaturan tersebut bertujuan tetap mengatur secara konstitusional dalam ranah eksekutif dalam satu sistem pemerintahan sehingga kewenangan pemberantasan korupsi tidak diberikan sepenuhnya hanya kepada KPK namun secara yuridis diatur menjadi kewenangan kolektif yang dapat dilakukan baik polisi, jaksa, KPK serta dapat dibantu dengan melibatkan intansi lain. Sehingga secara konstitusional norma Pasal 11 tidak bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun 1945 namun bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 29 huruf e Bahwa terkait dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan pimpinan KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara lain, maka dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan’, yang dapat dimaknai sebagai berikut: 105 1) Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan korupsi dapat berupa penempatan (penugasan), pemakaian dan promosi (penerimaan dan pengangkatan); 2) Tidak hanya terbatas pada pejabat publik, namun dapat juga pensiunan PNS; dan 3) Tata cara pengangkatan jika perlu tidak melalui proses pemilihan. b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara pihak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya dapat berupa penugasan, seleksi atau diangkat langsung. c. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tata cara rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat diatur secara khusus (lex specialis), yang menjadi kewenangan negara pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. PETITUM 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Terhadap pengujian Secara Formil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberikan keterangan tambahan 106 Pemerintah atas pengujian secara formil, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang "menguji" undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Kata "menguji" mengandung arti memeriksa atau menilai dengan batu uji, sehingga batu uji merupakan landasan pokok sebagai landasan kewenangan untuk pembenaran terhadap yang diuji; 2) Berdasarkan UUD Tahun 1945 kata "menguji" mengandung norma untuk menentukan benar atau tidaknya suatu ketentuan-ketentuan atau materi-materi dalam undang-undang untuk dinilai bertentangan atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945; 3) Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) MK "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar" dengan kata "menguji" dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum acaranya, MK juga dapat menguju secara formil terhadap undang-undang yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang- undang secara formil; 4) Berdasarkan hal tersebut terkait uji formil perkara undang-undang a quo secara konstitusional pengujian secara formil di Mahkamah Konstitusi tetap tidak boleh terlapas dari batu uji terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) bahwa MK "menguji" undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"; 5) Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) maka landasan uji formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan secara legalitas berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas o/eh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama”; 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) frasa "persetujuan bersama" merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frasa "persetujuan 107 bersama" merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang; 7) Berdasarkan asas legalitas frasa "persetujuan bersama" merupakan norma yang dapat menciptakan sahnya suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang; 8) Sehingga secara konstitusional yang dilandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang dan menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan maka "persetujuan bersama" merupakan tindakan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undang-undang dalam mendapatkan legalitas; 9) Sesuai alasan tersebut dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) maka pengujian formil di MK merupakan pengujian formil secara konstitusional, sehingga pengujian formil undang-undang di MK harus diuji terhadap sah atau tidaknya suatu legalitas undang-undang yang diuji, dengan menilai sah atau tidaknya "persetujuan bersama" yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang; 10) Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas yakni telah adanya "persetujuan bersama" baik secara subtansi yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan "persetujuan bersama" yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan "persetujuan bersama" dalam organ pembentuk undang-undang maka secara konstitusional undang- undang tersebut menjadi sah secara formil; 11) Sedangkan jika proses pembentukan undang-undang telah terjadi adanya kegagalan dalam mendapatkan "persetujuan bersama" baik dalam pembahasanTingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum secara konstitusional dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional; 12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pelaksanaan pengujian undang-undang secara formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan 108 Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaanya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk menguji secara legalitas dalam "persetujuan persama" untuk dapat dinyatakan inskonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil; 13) Pengujian undang-undang secara formil berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tetap memberikan batasan-batasan secara konstitusional antara lain: a) Adanya Batasan tenggat waktu 45 hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara; b) adanya syarat legal standing secara formil bahwa pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang- undang yang dimohonkan. 14) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang secara formil tetap berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagai kewenangannya dan tidak berdasarkan undang-undang yang bukan merupakan kewenangannya. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams: “Berapa kali RUU KPK masuk Prolegnas dan bagaimana mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dilaksanakan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua dalam Prolegnas Prioritas dari tahun 2015 s/d tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua telah termuat dalam daftar Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka sebagai berikut: a. Prolegnas Tahun 2015-2019 (daftar kumulatif terbuka). b. Prolegnas Prioritas tahun 2015 (daftar kumulatif terbuka). c. Prolegnas Prioritas tahun 2016 (daftar kumulatif terbuka). d. Prolegnas Prioritas tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). 2) Sedangkan mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut: 109 No Jenis Rapat Pemerintah Kegiatan Agenda Kehadiran 1 Rapat Badan Legislasi DPR (tertutup) Pengusul 3 September 2019 (19.30- 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 32 orang dari 72 Anggota Baleg DPR RI 2 Rapat Paripurna (terbuka) 5 September 2019 (10.00- 11.19) Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin dari 560 Anggota DPR RI 3 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, Mendagri 12 September 2019 (19.30- 21.30) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 27 orang dari 74 Anggota Baleg 4 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) MenPAN RB, Menkumham, Setneg 13 September 2019 (17.00- 20.35) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin dari 36 Anggota Panja 5 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) Menkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB 16 September 2019 (19.30- 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin dari 36 Anggota Panja 6 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, MenPAN RB 16 September 2019 (21.00- 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin dari 74 Anggota Baleg 7 Rapat Paripurna (terbuka) 17 September 2019 (10.00- 13.54) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang 289 orang dari 560 Anggota DPR RI 110 Perubahan Kedua Atas UU KPK c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams: “Dalam penyusunan DIM melibatkan K/L terkait, dan mempertanyakan keterlibatan KPK dalam proses penyusunan DIM serta beberapa lama DIM tersebut disiapkan yang dipertanyakan” Jawaban Pemerintah: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) huruf a bahwa Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan Presiden jika RUU berasal dari DPR (DIM Pemerintah) dan huruf b Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan DPR jika RUU berasal dari Presiden (DIM DPR). 2) DIM Pemerintah disusun berdasarkan pada Surat Perintah Presiden untuk melakukan pembahasan RUU atau tugas oleh Presiden untuk melakukan Pembahasan sebagai wakil Pemerintah. 3) Berdasarkan Surat Perintah Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019 Presiden telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU. 4) Sesuai Suspres maka penyusunan DIM Pemerintah dilakukan berdasarkan kementerian yang diberi tugas untuk membahas RUU terkait yang pada intinya Presiden menunjuk 2 (dua) Menteri yakni Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penyusunan DIM Pemerintah dilakukan oleh 2 (dua) Menteri secara bersama-sama. 5) Penyusunan DIM Pemerintah dilakukan sampai dijadwalkanya Rapat Kerja DPR untuk mengawali pembahasan dengan menyampaikan DIM Pemerintah kepada pimpinan rapat DPR dan menyampaikan kesiapan Pemerintah untuk dimulainya pembahasan tingkat I. 6) Terhadap keterlibatan KPK dalam penyusunan DIM pemerintah tidak melibatkan KPK dengan alasan sebagai berikut: a) Tidak dilibatkan KPK dalam penyusunan DIM Pemerintah karena pemerintah hanya mengacu pada Suspres dalam rangka 111 memberikan daftar inventarisasi masalah-masalah terhadap RUU yang terkait. b) Tidak terlibatnya KPK dalam penyusunan DIM sama dengan tidak dilibatkannya Kepolisian atau Kejaksaan sehingga secara teknis penyusunan DIM pemerintah tetap sah dan tidak menjadi alasan DIM pemerintah menjadi batal. d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Agar dijelaskan terkait makna Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden” Jawaban Pemerintah: 1) Setelah perubahan UUD Tahun 1945 yang semula kewenangan pembentuk undang-undang menjadi kewenangan Presiden diubah menjadi kewenangan DPR sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 “kekuasan membentuk Undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyaf” maka secara ketetatanegaraan posisinya dalam pembentuk undang-undang Presiden tidak lagi sebagai “legislator utama” namun menjadi “Legislator Serta” (medewetgaver). 2) Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 telah mengatur bahwa “setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdiri sendiri namun ayat (1) dengan ayat (2) saling membutuhkan sebagai wujud pelaksanaan asas legalitas dalam kerangka negara hukum. Yang mengandung arti bahwa suatu undang-undang dapat berlaku jika telah mendapatkan suatu legalitas (persetujuan) antara DPR dengan Presiden sebagai wujud representatif penguasa dan rakyat. Sehingga secara yuridis setiap undang-undang dapat menjadi sah jika dibahas sejak awal oleh DPR dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3) Berdasarkan asas Legalitas “Persetujuan bersama” merupakan eksistensi yang sangat penting keberadaannya untuk mendapatkan suatu legalitasnya suatu undang-undang. Sehingga meskipun kedudukan DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pembentuk undang-undang tetap memerlukan suatu persetujuan suatu 112 norma sehingga posisi Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) sangat penting keberadaannya untuk dapat memberikan persetujuan suatu norma yang dibahas oleh pembentuk undang-undang. 4) Maka dalam implementasinya suatu norma dapat disahkan jika kedua belah pihak antara DPR dan Presiden setuju untuk menyetujuinya dan jika tidak terjadi persetujuan maka norma tersebut tidak bisa disahkan menjadi suatu norma. Keterlibatan Presiden dalam suatu pembahasan RUU dimulai sejak awal yang secara yuridis norma-norma dalam suatu RUU tidak dapat menjadi norma jika Presiden tidak terlibat sejak awal dan akan menjadi norma yang sah jika Presiden menyetujui setiap norma yang di bahas atas permintaan persetujuan dari DPR, yang dalam prakteknya merupakan pembahasan tingkat I baik dalam bentuk rapat dengar pendapat DPR , rapat kerja DPR, rapat panja DPR, dalam rangka memperoleh persetujuan RUU yang akan dibahas, yang pada intinya akan memberikan persetujuan terhadap pasal per pasal, ayat per ayat, DIM RUU atau jenis lainnya. 5) Untuk mendapatkan legalitasnya secara formal maka persetujuan berikutnya ditingkatkan menjadi persetujuan yang lebih besar yakni pembahasan tingkat II dalam ranah kewenangan legislatif. Persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden dalam pembahasan tingkat II, adalah pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap seluruh norma dalam RUU agar mendapatkan pengesahan secara legalitas menjadi undang-undang. Sehingga dalam hal antara seluruh anggota DPR dan Presiden sepakat terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU maka RUU tersebut secara legalitas telah sah menjadi UU. 6) Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) telah berperan sejak awal dimulainya pembahasan sehingga secara legalitas Presiden juga telah memberikan pengesahan bersama dengan DPR terhadap suatu norma atau RUU menjadi undang-undang, dan secara legalitas pula jika suatu norma atau RUU tidak mendapatkan pengesahan oleh Presiden bersama dengan DPR maka norma atau RUU tersebut tidak 113 dapat menjadi undang-undang. Hal ini secara implementasi gagalnya suatu RUU sering terjadi pada level pembahasan tingkat I meskipun juga dapat terjadi di level pembahasan tingkat II. Sehingga “Persetujuan bersama” antara DPR dengan Presiden dalam setiap pembahasan baik pembahasan tingkat I dan tingkat II terhadap RUU merupakan jantungnya suatu “Legalitas sahnya suatu UU”. 7) Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 20 ayat (4) menetapkan “Jika RUU yang telah disetujui bersama maka Presiden mengesahkan RUU “namun karena persetujuan bersama” merupakan rohnya suatu legalitas dan untuk tetap memberikan esksistensi legalitasnya suatu RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang- undang “pengesahan Presiden” tidak lagi menjadi eksistensi legalitasnya atau sahnya suatu undang-undang. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 “dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan” 8) lmplementasi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 72 dan Pasal 73 dengan ketentuan: a) Pasal 72 ayat (1) “RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang”. b) Pasal 73 ayat (1) “Pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari”. c) Pasal 73 ayat (2) “Dalam hal menjadi undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tga pu/uh) hari sejak RUU disetujui bersama RUU tersebut tetap sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan”. 9) Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara eksistensi legalitasnya suatu RUU menjadi undang-undang adalah “persetujuan bersama antara 114 DPR dan Presiden dalam pembahasan Tingkat I dan Tingkat II” yang secara yuridis keabsahan perolehan legalitas berawal sejak pembahasan pada tingkat I dan berakhir pada pembahasan tingkat II. Sehingga “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas suatu undang-undang namun merupakan salah satu proses administrasi berlakunya suatu undang- undang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara untuk melaksanakan pengundangan dan menyebarluaskan suatu undang-undang agar dapat diketahui secara umum. 10) Karena “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas maka undang-undang tidak wajib harus ditandatangani oleh Presiden sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (3) mengatur pengesahan undang-undang yang tanpa adanya tanda tangan dengan membubuhkan kalimat “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945” dan ketentuan Pasal 73 ayat (4) pengesahannya “harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang­undang ke dalam Lembaran negara Republik Indonesia”. 11) Namun jika undang-undang disahkan dengan tanda tangan Presiden pengundangannya dilakukan sebagaimana biasa tanpa membubuhkan kalimat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (3). 12) Berdasarkan argumentasi di atas maka tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Joko Widodo tidak dapat diartikan bahwa Presiden tidak setuju dan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. 13) Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Presiden telah ikut serta dalam memberikan pengesahan RUU menjadi Undang-Undang, namun dalam suatu hal Presiden tidak menandatangani undang-undang, ketentuan Pasal 20 ayat (5) telah 115 mengatur bahwa “RUU tersebut tetap sah atau tidak menjadi gugurnya suatu sahnya undang-undang”. 14) Sehingga secara konstitusional tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 15) Sebagai pertimbangan disampaikan bukti Pengundangan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Lembaran Negara No.197, 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409. (BP.10) e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Bagaimana jika pembahasan atau naskah akademik dikaitkan dengan TAP MPR Tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa TAP MPR Xl/1998 merupakan perwujudan keseriusan negara yang waktu itu sebagai langkah negara menindaklanjuti beberapa upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. 2) Berdasarkan sejarah bahwa upaya pemberantasan korupsi telah beberapa kali diatur antara lain dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 3) Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam rangka negara mewujudkan tegaknya supermasi hukum diperlukan adanya landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya ditingkatkan lebih serius lagi dengan diatumya berbagai pengaturan yakni dengan dikeluarkannya 116 TAP MPR Xl/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4) Dalam perkembangannya TAP MPR Xl/1998 diatur menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Sesuai perkembangan kehidupan berbangasa dan bernegara dan dengan adanya kebutuhan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan delegasi dalam Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan “perlu untuk dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Yang kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6) Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketetapan TAP MPR Tahun 1998 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kebijakan yang memiliki jiwa dan tujuan yang sama yakni sebagai upaya negara menciptakan landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya KPK merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai alat negara untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang keberadaannya sebagai kebutuhan hukum. 7) Perubahan atau Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara hukum juga merupakan suatu kebutuhan hukum 117 bagi setiap perkembangan bangsa dan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 8) Sehingga perubahan suatu undang-undang yang dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan hukum tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga secara yuridis Revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai kebutuhan hukum. 9) Di samping Revisi Undang-Undang a quo berdasarkan sejarah yang telah ada kebutuhan hukum dalam revisi juga dilandaskan kebijakan negara dalam rangka negara ikut serta dalam ketertiban dunia yang dalam implementasinya negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Corruption 2003. 10) Di mana dalam implementasinya Indonesia setelah meratifikasi UNCAC 2003 pengaturan pemberantasan korupsi wajib merujuk pada UNCAC 2003 serta wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak. 11) Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka revisi undang-undang a quo telah memenuhi landasan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. 12) Secara landasan filosofis TAP MPR Xl/1998 merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa bahwa berdasarkan pandangan hidup bangsa serta falsafah bangsa lndonesai berkomitmen memerangi korupsi. 13) Secara sosiologis revisi undang-undang a quo dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang juga fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 14) Sedangkan secara yuridis revisi undang-undang a quo berkaitan dengan substansi dalam rangka menyesuaikan terhadap 118 perkembangan hukum yang ada antara lain merujuk pada kewajiban bagi negara pihak dalam UNCAC 2003. 2. Keterangan Tambahan Pemerintah Terhadap Pengujian Secara Materiil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tambahan Pemerintah secara materil Pemerintah akan memberikan penjelasan secara umum sebagai berukut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus”. 2) Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ordinary crimes melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa extra-ordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” extra-ordinary crimes. 3) Berdasarkan ketentuan menimbang bahwa pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diatur secara khusus, merupakan landasan pokok bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan kebijakan yang luar biasa karena dapat membahayakan negara 119 sehingga pengaturannya diatur secara khusus, sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang bahwa undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus atau lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum). 4) Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis frase “diatur secara khusus” dalam ketentuan menimbang merupakan politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis". 5) Politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” dengan maksud dan tujuan agar tindakan-tindakan luar biasa dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan meskipun dalam implementasinya tidak dilakukan secara wajar, secara umum atau dapat mengesampingkan aturan- aturan yang telah ada secara umum. 6) Selain berdasarkan ketentuan menimbang tersebut di atas bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang lex specialis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut: a) sifat dan pengaturanya berbeda dengan yang sifatnya umum; b) pengaturannya dapat memuat norma materil dan norma formil; c) pengaturannya dapat mengesampingkan yang sifatnya umum antara lain: i. secara umum penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS tetapi secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; ii. secara umum penuntutan merupakan kewenangan jaksa namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; iii. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara umum merupakan tindakan hukum yang terpisah namun secara 120 khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga dapat diatur tidak terpisah atau dapat dilakukan satu atap oleh KPK. iv. Pengawasan secara umum dilakukan di luar organisasi yang terpisah oleh namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo undang-undang a quo pengawasan dilakukan dalam satu organisasi; v. Pemberian izin untuk kepentingan hukum secara umum diberikan pengadilan namun secara khusus (lex specialis) oleh undang- undang a quo izin diberikan bukan oleh pengadilan namun oleh Dewan Pengawas; vi. Serta hal-hal lain yang jika pembentuk undang-undang memandang sangat penting dan merupakan tindakan luar biasa dapat diatur secara khusus/lex specialis dengan berlandasakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. vii. berdasarkan hal tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pemberian izin penyadapan meskipun dipandang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. 7) Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang jika undang- undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis atau disebut sebagai undang-undang yang sifatnya umum maka undang- undang tersebut tidak sesuai dengan sistem pembentukannya baik dalam pengharmonisasiannya, sehingga dapat berbenturan dalam pengaturannya antara lain: a) kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbenturan dengan kewenangan polisi dan PPNS. b) kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan berbenturan dengan kewenangan jaksa. 121 c) Pengawasan KPK dan pemberian izin penyadapan juga dapat dianggap bertentangan dengan due process of law melalui pengadilan. d) berdasarkan hal tersebut jika undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis, penyelidikan, penyidikan, penuntutan selama adanya undang-undang a quo dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis sehingga baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan dalam undang-undang a quo secara lex specialis memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sifatnya diatur secara umum. 9) Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis dan dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang- undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa untuk “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana pembukaan UUD Tahun 1945, ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 3. Berdasarkan keterangan Presiden yang telah disampaikan dan berdasarkan keterangan tambahan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah tetap dalam keyakinannya bahwa secara formil proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak dapat dianggap sebagai proses yang cacat prosedur dengan alasan: 122 a. Secara legalitas proses “persetujuan bersama” telah berjalan dengan baik yakni telah dilaksanakanya pembahasan dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dan menghasilkan persetujuan bersama RUU tersebut untuk menjadi undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945. b. Secara Teknis pembentukan undang-undang pemerintah juga telah menyampaikan data-data proses pembentukan undang-undang sebagai bukti bahwa proses tersebut telah dilakukan bersama antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam perkara Nomor 59/PUU- XVII/2019 sebagai bukti secara formil yakni Bukti Pemerintah (Bukti KP I s/d Bukti KP 9). c. Proses pembahasan merupakan implementasi bahwa prosedural sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sangat fundamental seperti proses pembahasan Tingkat I dan Tingkat II telah dilaksanakan dengan baik (Bukti KP 1 s/d Bukti KP 9) ditambah Bukti KP 10. d. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah tidak mendapatkan bukti-bukti baik secara legalitas maupun secara teknis pembentukan yang dapat dipakai sebagai alasan tidak sahnya suatu proses pembentukan undang- undang atau sebagai alasan menyatakan Undang-undang a quo cacat prosedur. e. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tetap sah tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan sah juga secara prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap tidak cacat prosedur. 4. Begitu juga terhadap keterangan Presiden yang telah disampaikan dan keterangan tambahan ini dalam pengujian materil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 128, Pasal 12C , Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) 123 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf l, Pasal 37A ayat (3), Pasal 378 ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 690, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal-pasal yang diuji merupakan pasal penyempurnaan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. b. Pasal-Pasal tersebut merupakan norma sebagai penyempurnaan sesuai kebutuhan hukum dengan perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. c. Pasal-Pasal tersebut merubah landasan secara konstitusional dengan menghilangkan kewenangan yang bersifat absolut dan merubah dengan diterapkannya sistem pemberian kewenangan yang setara dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. d. Pasal-pasal tersebut juga dalam rangka mengembangkan sistem hubungan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta instansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. e. Selain alasan tersebut di atas pasal-pasal yang diuji juga berlandaskan terhadap: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena 124 korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi” dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. f. Berdasarkan pengujian secara materil bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis atau mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa. Secara konstitusional undang-undang a quo sebagai undang-undang lex specialis berdasarkan pembukaan UUD Tahun 1945 yakni dalam rangka “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang- undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. g. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 128, Pasal 12C, Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 125 Namun apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan keterangan ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang diterima keterangan tertulisnya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 serta didengarkan dalam persidangan tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Menurut Ahli Hukum berada bukan di ruang kosong. Hukum ada dalam kerangka melayani masyarakat untuk mana dia dibentuk, apakah untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, menjaga ketertiban, alat rekayasa social atau sebagai alat memaksa melalui sanksi yang sering merupakan bagian yang ada dalam norma hukum. Akibatnya, jika masyarakat berubah, maka hukum yang melayani masyarakat tersebut harus juga berubah. Secara umum, dalam konteks prinsip hukum, dua segi yang senantiasa berada dalam hubungan yang dinamis adalah perlunya ada aspek kepastian hukum yang memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat dapat menempatkan diri dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat, sehingga tiap orang dapat dengan yakin melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu karena mengetahui akibat-akibatnya. Dipihak lain juga hukum harus mengkuti perkembangan masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional dan global. W. Friedman menyatakan: “Law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change… Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasises the need for stability and certainty”. Ahli melihat dinamika hukum senantiasa berada dalam dua posisi yang bertolak belakang, tetapi harus dipahami dalam pembaharuan yang terjadi secara terus menerus, perubahan yang dilakukan harus mengikuti politik hukum yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, namun tetap dalam kerangka batas konstitusionalitas (constitutional boundary) sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Tuntutan yang berbeda dalam masyarakat juga berubah ketika organisasi dan kehidupan masyarakat berubah, 126 dan hukum harus merespon perubahan sesuai dengan kebutuhan social dan cita- cita yang mengemuka pada saat tertentu. Formula yang dikemukakan Roscoe Pound tentang “social engineering” (rekayasa sosial) merupakan teori yang telah diterima dalam GBHN Indonesia sejak masa Pemerintahan Suharto, di mana hukum dirumuskan berdasarkan politik hukum untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dinamika Doktrin Separation of Powers Dalam UUD 1945 Doktrin pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang pokok sebagaimana menjadi ajaran John Locke dan Montesqieu, merupakan hasil pengalaman sejarah pemikiran manusia tentang kekuasaan pemerintahan yang menginginkan pembebasan dari penindasan hak dasar manusia. Bahaya perampasan hak-hak dasar manusia tersebut menjadi lebih besar ketika seluruh kekuasaan dipusatkan dalam satu tangan, baik kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang maupun mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dibuat tersebut. Oleh karenanya pengalaman kehidupan bernegara kemudian merasakan kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan tersebut terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik menjadi buruk atau jahat, sehingga dibutuhkan “rem” untuk mencegah terjadinya keputusan-keputusan yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warganegara. Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga mengalami perkembangan secara berbeda pula menurut pengalaman masing-masing, tetapi suatu hal yang pasti bahwa pemisahan – baik dari segi orang yang memegang kekuasaan dalam satu cabang kekuasaan tidak boleh memegang kekuasaan dicabang lainnya maupun mencampur adukkan kekuasaan masing-masing cabang -tidak diperlakukan secara mutlak. Suatu pemisahan kekuasaan yang bersifat total, dalam kenyataan akan menyebabkan masing-masing cabang kekuasaan berada dalam bahaya untuk berlangsung secara tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat mencapai tujuan Bersama. Checks and balances harus menyertai separation of powers untuk mencegah bahaya bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif, dalam kerangka untuk mencapai tujuan bernegara untuk mana kekuasaan negara diberikan kepada satu cabang kekuasaan. Carl Schmitt lebih jauh menuliskan: 127 “Connected with the distinction of several “powers” is the further organizational idea of introducing additional divisions inside the state realms of activity already distinguished in this way, in order to achieve a maximum of the means of supervision and restriction (checks and controls). The distinction facilitates not only the separation of powers, because otherwise a disconnected jumble of isolated state activities would arise; rather it also has the goal of producing a balance, or “equilibrium” among them”. Montesqieu sendiri juga tidak pernah memaksudkan bahwa pemisahan kekuasaan yang dipikirkannya merupakan suatu yang berlaku secara mutlak. Dia menuliskan bahwa satu kekuasaan mengawasi cabang kekuasaan lain dengan pengaturan masing-masing kekuasaan. Power checks power through the arrangement of things. Semua gagasan pemisahan kekuasaan harus disertai dengan keterikatan satu dengan yang lain dalam konsep checks and balances, agar dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan negara, untuk mana kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Paradigma checks and balances juga telah mendasari pemikiran perubahan UUD 1945, yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, kekuasaan cenderung otoriter tanpa pengawasan, sehingga kemudian Indonesia sampai pada tahap krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dalam pemikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar Indonesia merdeka dalam rapat- rapat BPUPKI tahun 1945, memang suara tentang perlunya checks and balances dan rumusan HAM dalam konstitusi, mengemuka, akan tetapi mungkin karena factor kebutuhan mendesak dan dalam masa revolusi, dibutuhkan “revolutie grondwet”, yang menyebabkan diterimanya konsep integralistik negara yang akan dibangun atas dasar pemikiran hukum adat Indonesia. Menurut Bung Karno, ketika waktunya sudah tenang, akan dibentuk suatu undang-undang dasar yang lebih baik. Meskipun demikian menurut Ahli, Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di 128 tangan Presiden. Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum dan konstitusi yang dikatakan “tidak tak terbatas” tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme dan instrumen untuk melakukan pembatasan kekuasan yang dipikirkan tersebut, sehingga kemudian kenyataan sejarah mencatat di Indonesia bahwa apa yang disebut “power checks power through the arrangement of things” memerlukan kelembagaan dengan kekuasaan tertentu yang memungkinkan adanya checks and balances yang berlangsung secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat dan itikad penyelenggara negara tidak pernah cukup untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan harapan konstitusi yang merupakan amanat rakyat. Dengan demikian perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999-2002, telah didasarkan pada paradigma pemisahan kekuasaan dan checks and balances, Negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, dengan pergeseranan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, dan konfigurasi kekuasaan dari vertical hierarkismenjadi horizontal fungsional, dengan organ-organ konstitusi yang baru dalam kerangka reformasi tersebut. Perkembangan Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya Masalah korupsi merupakan suatu hambatan besar dalam pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena korupsi tersebut menggerogoti sumber daya yang diperlukan negara dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum memadai. Demikian juga badan-badan khusus untuk menanganinya berulangkali telah dibentuk sejak Tahun 1967, masing-masing data kita sebut berturut-turut sebagai berikut: a. Tim Pemberantasan Korupsi. b. Komisi Empat, pada januari 1970. c. Komisi Anti Korupsi, Juni 1970. 129 d. Operasi Penertiban (OPSTIB), Juni 1977. e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Dibentuk berdasarkan PP N0. 19/2000. Dilain pihak perubahan hukum materil tentang pemberantasan korupsi juga terjadi secara berulang-ulang, dengan alasan pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Berturut-turut kita dapat melihat rumusan dan sanksi atas tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang sesungguhnya bertolak dari pemikiran bahwa hukuman yang ringan menjadi penyebab ketidak berhasilan tersebut. Berturut turut Ahli dapat melihat perubahan yang berlangsung: 1. Undang-undang nomor 24/Prp Tahun 1960. Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di antara peraturan-peraturan perundang- undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang- undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak seperti berikut: Pasal 1 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau 130 diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Ketentuan-ketentuan yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang- Undang No. 31 tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang didalam Undang-undang No 3 tahun 1971 berjumlah 12 (duabelas) butir ketentuan, di mana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Di dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empatbelas) butir ketentuan di mana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut. Khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik didalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di samping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP 131 darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi. Perkembangan yang paling besar dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan ayat 2 tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perubahan yang dilakukan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana 132 korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal- pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan Pasal 209, Pasal 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut. 3. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa. 133 Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup tidak berubah. Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang-undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi. Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa-kemasa seperti yang terlihat dari uraian diatas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga diluar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang-wewenang lain yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 134 a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat c. Di samping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: i) Kolusi, dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi; akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Di lain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara. Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum 135 materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”. Tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Bahkan masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. UU KPK DAN PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL. Dari latar belakang pembentukannya, nyata bahwa KPK merupakan upaya keluar dari titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi. Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan, bahwa: a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional. b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang Penulis menggambarkan kegawatan dan sistemiknya korupsi yang kita hadapi dengan mengatakan bahwa ”Pejabat tinggi pemerintah bersekongkol dengan pengusaha swasta, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, pejabat bea-cukai, dan aparat keamanan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan praktek mencuri”. Menurut Ahli pembentukan KPK sesungguhnya merupakan perkembangan ide yang tidak sekali jadi akan tetapi secara bertahap timbul dari keinginan untuk 136 memberantas tindak pidana korupsi yang tidak kunjung berhasil meskipun setelah melalui beberapa kali perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga khusus yang dibuat silih berganti untuk menanganinya sebagaimana telah diutarakan dibab terdahulu. Penyebutan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dijumpai didalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Undang-undang No. 20 tahun 2001 dalam pertimbangannya huruf a, sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu di atas hanya menyebutkan bahwa ”tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Meskipun hanya dikatakan bahwa pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi memang sifatnya yang terjadi secara meluas, dan meliputi seluruh sistem sosial dan pemerintahan (sistemik) serta akibat- akibatnya yang menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi rakyat timbul baik secara internal yaitu didalam negeri juga meliputi akibat-akibat secara eksternal dalam bentuk pencitraan (image) yang timbul pada masyarakat internasional. Hal itu membawa akibat sulitnya kedudukan indonesia dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang paling korup Nomor 7 dari 25 negara, telah membawa dampak enggannya lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk memberikan pinjaman dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia. Dikatakan Juga bahwa Indonesia memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi korupsi, dan menjadi salah satu negara yang terkorup di dunia. Prestasi Indonesia dalam mengendalikan korupsi juga dinilai masih buruk. Orang Indonesia mengakui hal ini. Mereka mengibaratkan korupsi sebagai ”penyakit yang harus dibasmi, dengan memaparkan setiap kasus yang diketahui”. Walaupun persepsi-persepsi tersebut agak berlebihan karena munculnya keterbukaan baru di Indonesia yang demokratis, tingkat korupsi memang sangat tinggi dan membebani biaya sosial ekonomi yang berat. Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 137 Terdapat tiga ancaman yang timbul karena korupsi ini, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pertama, korupsi merusak tujuan-tujuan pembangunan, terutama sangat melukai hati kaum miskin, menciptakan resiko- resiko besar terhadap makro-ekonomi, membahayakan stabilitas keuangan, merusak legitimasi negara dimata rakyat Indonesia. Kedua, korupsi mengakibatkan resiko yang berat terhadap efektifitas proyek-proyek pembangunan. Dan ketiga, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap bantuan pembangunan. Yang paling menarik dan baru adalah ungkapan Ackerman, bahwa merupakan kesalahan jika kita memandang korupsi seakan-akan hanya sebagai persoalan sosial lain. Kegagalan mengawasi korupsi merongrong legitimasi paling mendasar dari pemerintahan demokrasi, karena jika suap sudah merupakan bagian kehidupan yang rutin, orang-orang akan putus asa akan gagasan bahwa warganegara mampu mengontrol nasibnya melalui negara hukum yang demokratis. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kurun Waktu 2002-2019 Kinerja KPK yang terlihat sampai tahun 2019, di mata publik sangat cemerlang, dan menimbulkan kesan merupakan satu-satunya Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Boleh dikatakan bahwa KPK lah satu-satunya Lembaga penegak hukum yang mampu menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai andalan dalam memberantas korupsi. Meskipun tampaknya dalam kerangka mempertahankan kinerja secara independent dan effektif, KPK telah mengalami benturan keras terutama ketika kasus-kasus “high profile” yang melibatkan pejabat publik dan anggota DPR. Ketika DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempersoalkan beberapa hal tentang tindakan sebagai penyidik dan penuntut umum, timbul perdebatan yang hangat apakah Undang-Undang tentang KPK telah dilanggar karena undang-undang tersebut menjamin independensinya. Persoalan yang mengemuka apakah independensi suatu Lembaga penyidikan dan penuntutan yang secara khusus dibentuk dengan beberapa kewenangan yang luar biasa dibanding penegak hukum lain, menutup kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR? Memang jikalau pengawasan itu dilakukan oleh anggota yang sedang berada dalam kerangka penyidikan dan penuntutan, maka independensi yang dimaksud dalam kerangka pelaksanaan tugas dengan kekuasaan yang diberikan oleh UU tampaknya merupakan suatu hal yang problematis. Apalagi jikalau dilihat dari segi 138 kepentingan anggota yang sedang disidik dan dituntut, maka jenis pengawasan yang dilakukan dalam hal seperti itu, boleh jadi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan baik karena alasan conflict of interest maupun persoalan etik. Persoalan lain yang harus menjadi focus, apakah karena sedang menunjukkan performa yang dipuji oleh public, KPK tidak memerlukan lagi perbaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat optima forma. Bahwa menurut Ahli, jika dilihat dari paradigma yang diutarakan dibagian awal sebagaimana ditulis oleh W. Friedman “ … all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity.” Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global harus menjadi factor-faktor yang diperhitungkan dalam melihat dan menentukan KPI (key performance indicator) dari KPK dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi untuk dan bagi kepentingan nasional Indonesia dengan paradigma yang berubah sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Legal audit secara forensik tentu dibutuhkan untuk menentukan sikap tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang dilakukan dalam kerangka perbaikan baik dalam strategi kelembagaan dalam kerangka penilaian indikator konstitusional maupun pandangan yang berubah tentang kedudukan Lembaga KPK dalam organisasi kekuasaan negara berdasarkan doktrin separation of power dalam konsep dan tingkat perkembangan Indonesia sekarang. Bruce Ackerman menyatakan bahwa “…there are obvious danger involved in authorizing the branch to roam too widely. The broader its jurisdiction, the more it can disrupt the operation of the politically responsible authorities, and the more it will itself be a tempting target for the politicized vendetta. Kelahiran Organ-Organ Baru Perkembangan lembaga-lembaga negara yang bersifat utama dan bersifat pendukung dialami lebih dahulu di negara-negara maju karena semakin luasnya tugas negara khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, sehingga menyebabkan dirasakan perlu mengembangkan organ atau lembaga yang berada di luar ruang lingkup organisasi kekuasaan pemerintahan dan kementerian yang berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Kebijakan pengembangan lembaga yang berada di luar kementerian yang tradisional dalam kerangka strategi 139 kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, merupakan perkembangan yang di Amerika di mulai sejak lama pada abad ke 19, yang berkembang pesat dilihat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian dan anggaran belanja serta jumlah pegawai pemerintah. Semuanya tumbuh secara paralel antara sistem pemerintahan dan hukum serta karakter perubahan kelembagaan. Dalam banyak hal pertumbuhan hukum administrasi dalam suatu sistem pelayanan publik menggambarkan satu reaksi yang menjawab panggilan masyarakat untuk penataan suatu sistem sosial yang baru, kompleks dan berbeda. Pandangan pada masa awal Pemerintahan Amerika, pemerintahan nasional kecil dan terbatas, berkenaan dengan adanya semangat yang mendukung sistem pasar bebas dan teori pemerintahan yang terbatas. Tidak ada lembaga yang bersifat independent di abad-abad awal, dan bagi kebanyakan rakyat, baru hanya pemikiran untuk menambah lembaga baru yang bersifat mengatur, telah dianggap menjijikkan. Namun ketika konsep pasar bebas disalah gunakan yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan pandangan masyarakat, rakyat meminta bantuan pemerintah. Berbeda dengan masa awal, saat ini organ-organ administratif membesar, meluas dan berkuasa, memberi gambaran tentang masalah yang kompleks dan tantangan dari satu masyarakat Amerika yang berubah dari abad ruang angkasa. Terlebih lagi dengan peran pemerintah dalam suasana globalisasi yang saling mempengaruhi secara cepat antara bagian-bagian dunia satu sama lain, peran pemerintah bertambah besar. Pertumbuhan jumlah Lembaga atau organ administrasi tersebut sampai dengan tahun 1986, dalam sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan, dengan 14 Kementerian, Lembaga atau organ federal di luar kementerian mencapai 60 (enam puluh) organ. Pertumbuhan organ-organ tersebut bukan saja di lihat dari segi jumlah, tetapi juga organ-organ yang semakin banyak tersebut, juga telah semakin tumbuh membesar. Pertumbuhan organ-organ negara yang di bentuk di luar cabang kekuasaan pemerintahan yang telah ada dalam konsep separation of power yang klasik, yang juga disebut dalam banyak kesempatan sebagai auxiliary state organ hampir semuanya berada dalam pengawasan pemerintah atau executive dan umumnya mereka memberi laporan kepada pemerintah (eksekutif). Kecuali Lembaga atau organ yang terkadang memiliki fungsi regulasi, eksekusi dan adjudikasi di satu 140 Lembaga – secara bertentangan dengan konsep separation of power, organ independent demikian menghimpun 3 (tiga) jenis kekuasaan dalam satu organ, dan jenis organ independen demikian di kelompokkan dalam cabang keempat (the headless fourth branch of the governement). Ada di antaranya yang bersifat tetap, tetapi ada yang sifatnya ad hoc. Meskipun harus diakui ada lembaga atau auxiliary organ yang diberi kedudukan independent. Bahwa muncul sekelompok sarjana yang telah mulai mengakui adanya suatu tantangan dalam abad ini di Eropa dan Amerika, untuk mengkonstruksi doktrin separation of powers yang baru, dan khusus tentang pengawasan pemerintahan, terutama dalam mengatasi korupsi, perlu dibentuk suatu cabang baru yang disebut “integrity branch” yaitu: Bureaucracy can not work if bureaucratic decisions are up for sale to the highest bidder. Nor can elected politicians be trusted to get serious about corruption. Even when they themselves do not share directly in the loot, a sluch fund can often serve to grease the wheels of their electoral coalition. But if this is so, shouldn’t a modern constitution devote a special article to creating a separate institution that seeks to checks and balance these corrosive tendencies?... A failure to control it undermines the very legitimacy of democratic government. If pay-offs a routine part of line, ordinary people will despair of the very idea that they, together with their fellow citizens, can control their destinies through the democratic rule of law. This situation prevails, of course, in vast areas of the world. But the pervasiveness of corruption does not mean that constitutional law should turn a blind eye. To the contrary, it suggests that the struggle for genuine constitutionalism is still in its infancy. The credible construction of a separate “integrity branch” should be a top priority for drafter of modern constitutions. The new branch should be armed with powers and incentives to engage in an ongoing oversight. Legal and Performance Audit KPK Menurut Ahli ketika public trust KPK amat tinggi di tengah masyarakat, karena performanya dalam penanganan korupsi yang meliputi juga pejabat tinggi pemerintahan, bahkan Menteri, yang ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, masih tetap saja terdengar kritik keras terhadap KPK, karena dianggap hanya menggunakan instrument atau mekanisme penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tanpa mengabaikan sikap objektif dalam melakukan 141 penilaian, sesungguhnya dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter berdasar paradigma yang berkembang sesuai dengan pergeseran legislasi dan kebijakan pemerintahan yang menyertainya, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi) yang telah ditanda tangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak lagi mensyaratkan unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur tindak pidana, karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, sehingga tampak lebih tegas dan memenuhi asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana. Dengan ratifikasi tersebut sebenarnya hukum pidana Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengubah juga strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan paradigma UN Convention Against Corruption yaitu asset recovery, kerja sama internasional dalam pengembalian kerugian negara (asset recovery), perubahan rumusan delik korupsi dan tindak pidana korupsi yang meliputi fihak swasta. Perkembangan terbaru yang perlu perhatian ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan Hukum Pidana (Undang-Undang Tipikor) sebagai ultimum remedium. Kerugian keuangan negara dapat timbul karena adanya pelanggaran administrasi, yang tidak segera diproses menurut hukum pidana melainkan menata kembali hukum administrasi yang dilanggar tersebut, dan hukum pidana harus menunggu, bahwa kerugian negara yang boleh jadi timbul karena kesalahan administrasi, harus terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum administrasi negara, dan jikalau seluruh upaya hukum administrasi telah dilakukan namun masih mengandung persoalan tersisa yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah hukum pidana (UU Tipikor) operasional untuk diperlakukan. 142 Dengan memperhatikan perkembangan hukum dalam kerangka nasional dan Internasional yang masuk kedalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, sesungguhnya telah menyebabkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berubah, sehingga meskipun UU Tipikor belum dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedua perkembangan hukum tersebut, akan tetapi prinsip harmonisasi norma dan sinkronisasi norma dengan adagium yang dikenal sebagai “lex posteriore derogat legi priore” telah terjadi, dengan mana hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, yang mengatur hal yang sama, menyebabkan secara objektif sesungguhnya hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengakibatkan Undang-Undang KPK juga memerlukan perubahan. Uji Formil Revisi UU KPK Setelah memperhatikan seluruh perkembangan secara nasional dan global tersebut di atas, kini saatnya melakukan penilaian apakah dari sisi formil, pembentukan UU 19 Tahun 2019 memang bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau pengujian suatu undang-undang mengambil segi formil pembuatan undang-undang yang di dalilkan bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut undang-undang, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, sejumlah rujukan tentang uji formil tersebut adalah menyangkut proses, prosedur dan tatacara, siapa yang berwenang dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Proses diartikan sebagai sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk untuk mencapai satu tujuan, dan proses juga disebut sebagai prosedur, cara -tertentu atau cara yang resmi untuk melakukan sesuatu, yang dalam pembentukan undang-undang dapat meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam perencanaan, boleh jadi suatu penelitian dalam kerangka menyusun suatu naskah akademik yang menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya menjadi bagian yang harus termauk di antaranya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan peundang-undangan. 143 Dalam kerangka yang demikian, maka rujukan pertama tentang pembentukan undang-undang, dapat kita lihat dalam Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat: A. Pasal 20 menyatakan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang; (2) Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama; (3) Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama untuk menjadi undang-undang; (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan; B. Pasal 5 UUD 1945: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; C. Pasal 22 UUD 1945: (1) Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah iitu harus dicabut. D. Pasal 22D: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 144 ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yangb berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. E. Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan undang- undang, diatur dengan undang-undang. Dari bunyi ketentuan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, maka segi formil yang dimaksud yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan undang- undang tersebut, adalah mengenai kewenangan Lembaga, baik dalam mengajukan rancangan, keikut sertaan pembahasan dan persetujuan serta pengundangan, akan tetapi ternyata proses dan prosedur yang harus dilalui dan dilakukan, tidak diatur secara tuntas dalam UUD 1945, melainkan lebih lanjut merujuk pada undang- undang, sepanjang mengenai tatacara. Tata cara, di sini bisa merujuk kewenangan Lembaga yang menyusun, mengajukan rancangan, yang menyampaikan kepada DPR atau ke Presiden, pembuatan DIM, tetapi semua juga merujuk pada proses yang mengenal apa yang disebut Daftar Prolegnas, Naskah Akademik, dan ditingkat DPR dalam pembahasan bersama siapa yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili dalam pembahasan dalam semua tahap yang ada, dan pemberian persetujuan di DPR. Semua hal tersebut seluruhnya harus bermuara kepada pengambilan keputusan yang memiliki tatacara keabsahan dengan apa yang disebut quorum dan pengambilan keputusan, mufakat bulat atau voting. Rujukan kepada undang-udang tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan pendelegasian kewenangan dari konstitusi kepada norma yang dibawahnya secara langsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh proses, prosedur dan tatacara yang disebut dalam undang-undang, merupakan delegasi kewenangan konstitusional dan apakah hanya sampai pada ketentuan dalam undang-undang? Pertanyaan ini penting, karena beberapa prinsip konstitusi yang 145 merupakan landasan negara yang prinsipil – seperti demokrasi -tidak mudah untuk merumuskan nya dalam prosedur dan tata cara yang disebut secara tuntas dalam undang-undang. Dalam banyak hal, tatacara pembentukan undang-undang secara kelembagaan, baik dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam UU Susduk yang mendelegasikan lagi ke dalam peraturan tata tertib, misal diatur tentang kapan dan bagaimana caranya pengambilan keputusan dilakukan dalam musyawarah mufakat dan kapan voting dan dalam hal bagaimana harus dilakukan voting tersebut, yang dapat disebut secara proses yang demokratis untuk dapat disebut sah secara konstitusional. diatur pula lebih jauh dalam Aturan Tata Tertib. Dalam uji formal undang-undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta quorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, ketimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang diandung sebagai hasil akhir maupun proses embentukannya. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, ketimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang dikandung sebagai hasil akhir maupun proses pembentukannya, menyebabkan pemerintahan konstitutional yang didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, tidak hanya melihat pada tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional, 146 penghapusan kemiskinan dan kelas sosial, atau mengejar target legislasi yang ditetapkan, jika hanya digunakan sebagai instrumen untuk menjustifikasi, dapat berakibat bahwa pelaksanaan kekuasaan menjadi sewenang-wenang. Ini tidak berarti bahwa konstitusi tidak perlu mengandung tujuan yang mulia ataupun target tertentu yang dianggap penting. Namun semua ini harus secara sungguh-sungguh dimiliki bersama-sama, dan menjadi kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga tidak boleh menghapus prosedur sebagai nilai inti dari pemerintahan konstitusional. Karenanya prosedur demikian dalam pengambilan keputusan proses legislasi, merupakan standar dan ukuran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi satu negara, termasuk Republik Indonesia. Meski demikian, dari semua ukuran-ukuran yang diharapkan ada dan termasuk dalam aspek formal pembentukan undang-undang, ada bagian yang sifatnya secara etik berakibat atau buruk suatu undang-undang yang dihasilkan, dan ada yang berakibat kebatalan. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan pada wakil- wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi penyerahan mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the souvereign) yang tetap dapat memecat wakil atau merubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya insitusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada ditangan rakyat. Klausul-klausul lentur (open ended) dan standar-standar umum yang terlibat dalam balancing of interest dari semua komponen bangsa, merujuk pada peraturan yang mengikat secara umum, terutama dengan kesesuaian antara norma yang dibentuk dan proses pembentukannya. Semua peraturan adalah produk dari banyak aspirasi dan kepentingan yang saling bertikai. Alasan yang sesungguhnya terletak pada peran sentral yang dimainkan etika politik dalam kehidupan kenegaraan dan kemustahilan menyelesaikan masalah tanpa merujuk kepada pelaksanaan mandat sebagai fiduciary duty secara bertanggung jawab terhadap konstituen dan bangsa secara 147 keseluruhan. Ukuran tentang kepentingan dan dan hak konstitusional para Pemohon yang menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional, tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga secara berbeda dengan uji materiil undang-undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya norma dalam satu undang-undang merugikan hak konstitusional, dalam uji formal kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil, yang menjadi anggota DPR atas dasar fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Oleh karenanya kerugian konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, sehingga terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, sehingga undang-undang dan kebijakan lain yang dibentuk adalah merupakan hasil kerja yang sungguh-sungguh. Ukuran kesungguhan dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah dengan melaksanakan seluruh proses, prosedur dan tata cara yang perlu dalam pelaksanaan kewenangan legislative, sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan prosedur dan tatacara yang tidak terpenuhi, karena ketidak sungguhan tersebut. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu undang-undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formal. Dalam uji formal, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu undang-undang atau kebijakan lain, dapat mengakibatkan setiap warga yang telah melaksanakan hak pilih, menurut hemat saya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional disebabkan pemegang mandat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar, yang mendominasi pemikiran hukum modern. Yang pertama adalah 148 perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, keadilan yang zalim; yang kedua adalah upaya untuk menciptakan keakuran antara legalitas dan moralitas. Dalam melihat formalitas, prosedur dan kelembagaan sebagai ukuran konstitusionalitas pembentukan satu undang-undang, maka disamping adanya etika moral sebagai dasar setiap pemerintahan konstitusional, maka Undang-Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang- Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Disamping pasal-pasal UUD tidak mencukupi untuk dilihat hanya sepanjang pasal- pasal, tetapi menyelidiki juga bagaimana kondisi atau suasana yang melatar belakangi terjadinya teks. Disamping itu, sebagaimana telah diutarakan, hukum dasar tidak hanya apa yang ditulis dalam UUD, tetapi prinsip-prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam bentuk peraturan dibawah UUD seperti halnya Undang-Undang Susduk DPR dan Peraturan Tata Tertib yang diterima sebagai norma yang mendasar dalam pengambilan keputusan-keputusan, dan juga menjadi aturan yang secara universal diterima dan dipraktekkan dalam Parlemen di dunia, sehingga ukuran konstitusionalitas pembuatan undang-undang, dapat dipergunakan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun proses pengesahan undang-undang dimaksud dapat dipersoalkan dari segi proses, prosedur, tata cara dan kewenangan Lembaga yang membuat, yang secara tegas diharuskan, sehingga teknik pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun harus menjadi patokan bahwa kekurangan dalam aspek formil tersebut tidak selalu menyebabkan suatu kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), terutama karena 3 (tiga) hal berikut: 1. formalitas yang merupakan nilai etik penyelenggaraan negara yang terkait dengan kewenangan legislasi hanya dapat secara maksimum menyebabkan suatu penilaian bahwa produk yang dihasilkan baik atau buruk; 2. formalitas yang dilandasi prinsip konstitusi yang dikenal dalam demokrasi tentang keterbukaan dan hak rayat untuk memberi pendapat, maka penyelenggaraan pemerintahan tentang kewenangan legislasi demikian telah 149 disalurkan melalui mandate rakyat kepada wakil melalui pemilihan umum yang merupakan suatu fiduciary duty, sehingga jika terjadi pelanggaran mandate berdasarkan fiduciary duty melahirkan hak bagi pemberi mandate untuk membatalkan mandate melalui recalling wakil, dan dalam hal sistem tidak memberikan kemungkinan demikian terjadi, rakyat pemilih akan mengubah pilihannya pada pemilihan umum berikut, untuk mengubah pemberian mandate kepada pihak yang lebih dipercaya untuk mengemban fiduciary duty tersebut. Pemberian legal standing kepada perorangan atau kumpulan perorangan untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang didepan MK adalah suatu wujud dari karakter demokrasi negara Indonesia, yang akan mempersoalkan secara materil norma undang- undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warganegara pemberi mandate, yang oleh wakil yang dipilihnya tidak dilaksanakan menurut kehendak rakyat pemilih terhadap wakil yang dipilih; 3. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process dengan alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan bersama dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), terutama karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. 4. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process yang menyangkut alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan Bersama dan korum dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan 150 orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. Alasan tentang asas proportionality yang menguji kerugian atau kepentingan konstitusional yang tidak seimbang jika suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum karena adanya pengabaian tatacara atau prosedur, sedemikian rupa bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika undang-undang yang diuji secara formil dibatalkan, katimbang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada proses yang harus diperbaiki. Misal tentang quorum dan penghitungan suara, jelas merupakan uji formil yang secara kuantitatif mudah diukur dalam soal quorum dan penghitungan suara setuju untuk mengsahkan undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Tetapi quorum tersebut secara proporsional dapat dilihat akibat hokum secara lebih tepat, ketika suara yang menyatakan setuju tidak mencapai suatu quorum sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan menghitung secara individual anggota yang hadir, akan berpengaruh jika dilihat bahwa sistem persetujuan dan kehadiran menggunakan sistem fraksi, sehingga seandainya juga dari segi individu yang hadir tidak mencukupi tetapi secara fraksi mencukupi, maka asas proporsionalitas dalam quorum, tidak selalu berakibat kebatalan terhadap undang-undang yang diuji, karena seandainya juga anggota yang tidak hadir menghadiri rapat pengambilan keputusan, suaranya tidak menyimpang dari suara fraksi yang terlebih dahulu disepakati. Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Pengujian secara Materiil Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh Para Pemohon Pengujian yang penting dan relevan menurut hemat saya untuk di periksa konstitusionalitasnya berdasar ujian norma dalam UUD 1945, adalah menyangkut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang mengganggu independensi KPK dari pengaruh kekuasaan lain, ketentuan mana dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dipandang dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Keberadaan Dewan Pengawas, dengan keharusan meminta izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dipandang juga melemahkan 151 independensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas dan wewenangnya dan siapa pula yang mengawasi Dewan Pengawas; 3. Status pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masing-masing topik tersebut diuraikan konstitusionalitasnya sebagai berikut: 1. KPK dalam Rumpun Eksekutif Apa yang menjadi perkembangan dalam kehidupan auxiliary organ yang telah diutarakan terdahulu di negara-negara yang lebih dahulu maju, sebagai perbandingan dengan perkembangan di Indonesia, menunjukkan bahwa auxiliary organ tersebut, yang bertumbuh karena semakin meluasnya tugas negara dalam konsep negara kesejahteraan. Organ-organ baru tersebut pada umumnya diletakkan dibawah rumpun eksekutif. Hal demikian adalah suatu konsekwensi logis dari konsep separation of powers dalam tiga cabang tradisional dan klasik bahwa eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan, juga harus menyelenggarakan penegakan hukum, untuk dan atas nama rakyat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap orang- orang yang melakukan pelanggaran hukum. Secara tradisional organ yang melaksanakan undang-undang dalam hal demikian menjadi tugas yang diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi bagian rumpun eksekutif di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Tetapi ketika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, telah disimpulkan pada tahun 2002 bahwa penegak hukum yang selama ini ditugaskan untuk itu yaitu Kejaksaan dan kepolisian, ternyata dianggap tidak mampu menangani kejahatan korupsi secara efektif, sehingga diperlukan Lembaga baru untuk mendorong atau sebagai trigger mechanism dalam penanganan kejahatan korupsi dengan membentuk KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. KPK yang merupakan organ yang independent dalam melaksanakan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan memiliki kewenangan luar biasa secara berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dengan kewenangan pencegahan, koordinasi, dan supervisi, dapat pula mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani Kepolisian maupun kejaksaan, bilamana dianggap tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Hal yang sama juga – dengan perubahan minor 152 – diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Termasuk di antaranya ketika dalam melaksanakan tugas supervise, KPK secara independen berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan-alasan: a. Laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b. Proses penanganan tanpa penyelesaian atau tertunda-tunda; c. Penangan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; Dalam semua tugas dan kewenangan tersebut, KPK diberikan kemandirian atau independensi, dalam arti tidak diperkenankan organ atau badan lain untuk melakukan campurtangan, mempengaruhi, memaksa atau menghalang- halangi pelaksanaan tugas dari KPK. Penempatan KPK dalam ranah eksekutif adalah sesuai dengan konstitusi yang mengenal sistem pemisahan kekuasaan dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan secara tradisional. Pembagian kekuasaan demikian tidaklah diartikan dalam suatu pemisahan total, karena secara teori maupun praktek pemisahan total tidak dikenal, karena setiap cabang kekuasaan negara harus terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan bersama. Jaminan independensi tersebut terletak dalam implementasi doktrin tersebut, dengan serangkaian pedoman sebagai safeguard yang mampu mencegah interventie dari pihak manapun, yang dilihat dari segi kepentingan yang beragam, keinginan atau kemauan untuk campur tangan adalah menjadi karakter kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan secara social, politik, dan ekonomi. Jaminan-jaminan tersebut akan dirumuskan dalam suatu pedoman (guidelines) yang seyogianya dibentuk dalam suatu norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang di inisiasi Lembaga KPK tersebut untuk diajukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum sebagai pelaksanaan undang-undang KPK, dalam segala bentuk yang mungkin dan dalam tiap tahapan proses. Campur tangan secara tidak sah yang melanggar independensi tersbut dapat merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dikenal dengan obstruction of 153 justice. Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum demikian, tentu akan mengikat secara erga omnes, terhadap lembaga maupun individu. 2. Keberadaan Dewan Pengawas Argumen yang dibangun oleh Pemohon dan juga banyak pihak, bahwa keberadaan Dewan Pengawas sangat memperlemah KPK, terutama dengan tugas Dewan Pengawas yang termuat dalam Pasal 37A ayat (1) dan 37B ayat (1) dengan tugas-tugasnya yang meliputipengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, melakukan evaluasi kinerja KPK, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan KPK, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etik, menyelenggarakan sidang untuk itu. Keberadaan Suatu Dewan Pengawas, adalah suatu pertanyaan abadi dalam organisasi dan managemen, yaitu kemudian siapa yang mengawasi pengawas. Who watch the watchmen? Keberadaan pengawasan sudah merupakan hukum yang sifatnya universal, sebagaimana termuat di bawah judul Legal Opinion ini, bahwa ketika suatu tugas dan wewenang dipercayakan untuk dilaksanakan suatu organ atau pejabat penyelenggara negara, kita harus menaruh kepercayaan terhadapnya dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bukan dilaksanakan oleh para malaikat. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bahwa pengawasan adalah mekanisme yang harus ada untuk meluruskan suatu penyimpangan tanpa selalu melihatnya sebagai kesengajaan. Oleh karena juga faktor integritas, tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada kepercayaan. Intergrity, but not by trust alone. Terdapat serangkaian langkah untuk monitoring, evaluasi dan akhirnya melakukan tindakan mencegah pelanggaran atau kekeliruan lebih jauh untuk diluruskan. Istilah check dalam doktrin checks and balances di antara organ-organ negara, antara lain adalan untuk mengkontrol, mengendalikan dan menghentikan atau mengerem langkah tertentu untuk mencegah menjadi pelanggaran. Paradigma perubahan UUD 1945 dalam reformasi yang menjadi ukuran mengadakan pembaharuan adalah apa yang disebut prinsip checks and balances tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa keberadaan pengawasan diadakan untuk melemahkan KPK. Justru sebaliknya. 154 3. Status Pegawai KPK Sebagai Aparatur Sipil Negara Penentuan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pegawai di lingkungan pemerintahan lainnya, tidaklah merupakan suatu pelemahan KPK dalam tugas dan kewenangannya, karena lembaga negara lain yang bahkan merupakan organ konstitusi yang independensi nya justru di dasarkan pada prinsip konstitusi yang dikenal secara universal, juga merupakan pegawai aparatur sipil negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi dengan prinsip independensi yang juga di dasarkan pada prinsip konstitusi, tidak menunjukkan suatu keluhan seperti yang dikemukakan dalam permohonan Judicial Review perkara ini. Seandainya perlakuan yang berbeda diberikan kepada pegawai KPK yang merupakan pegawai yang tidak tunduk pada ketentuan perundang- undangan yang sama ketika status dan kedudukan lembaganya melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hukum sama dengan Lembaga negara lain tetapi dengan fungsi yang berbeda, maka pegawai di lingkungan organ negara lain akan merasakan perbedaan perlakuan dan hak serta kewajibannya, yang dapat dilihat sebagai diskriminasi, yang tentu saja bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Atas dasar seluruh argumen yang diajukan diatas, menurut Ahli dapat disimpulkan bahwa revisi undang-undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang tidak sempurna, memiliki kekurangan serta menimbulkan kecurigaan karena adanya proses dan tata cara pembentukan undang-undang yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2020 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: 155 I. PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia hingga saat ini merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan, mencederai penegakan hukum dan melemahkan sumber daya manusia. Bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah kesemua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Korupsi merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa, oleh karena itu korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya, tetapi korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Perkembangan tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas semakin banyak dan dari sisi kualitas semakin canggih. Korupsi ternyata tidak hanya dilakukan orang yang berpendidikan rendah namun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan orang-orang yang paham hukum sekalipun. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut data Transparency International Indonesia (TII) yang merilis data indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (paling bersih). lndeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38 dan rankingnya yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85. TII menilai, kenaikan skor indeks persepsi korupsi menjadi bukti langkah Indonesia untuk memberantas korupsi cukup berpengaruh, Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat Indonesia berada di urutan ke 4 negara-negara di Asia Tenggara dengan urutan Singapura dengan skor 85, Brunai Darussalam skor 60, Malaysia skor 53. 156 Ditengah KPK upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197. II. PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN UU KPK Bahwa KPK pernah mengirimkan surat kepada Presiden dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait pembahasan UU KPK yaitu: 1. Kepada Presiden Surat Nomor : R 3484/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal : Revisi Undang-Undang KPK pada pokoknya berisi: Dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia adalah Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 Pasal 2 angka 6, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 15 tahun ini, KPK menyadari tentu saja masih banyak kekurangan terjadi, KPK belum mencapai tataran ideal. KPK tetap mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja KPK dengan tujuan agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengakselerasi perbaikan lndeks Persepsi Korupsi. KPK akan tetap memperkuat upaya penegakan hukum dan merekomendasikan perbaikan sistem dipelbagai sektor antara lain sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan serta energi. KPK mengamati proses revisi UU KPK melalui inisiatif DPR yang sedang bergulir cepat. Melihat isi draft tersebut, maka besar kemungkinan bila disahkan, akan justru melemahkan tugas dan fungsi KPK. KPK mohon agar Bapak Presiden mendengarkan kembali masukan masyarakat, para ahli hukum termasuk para ahli dari Perguruan Tinggi. Selanjutnya KPK mohon agar proses revisi UU KPK ini dihentikan melalui kewenangan yang ada pada Bapak Presiden Besar Harapan KPK, Bapak Presiden tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang diperlukan untuk melanjutkan proses revisi. 157 Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, KPK justru memerlukan penguatan regulasi. Pemerintah perlu mengisi kesenjangan (gap) yang masih belum terpenuhi sebagaimana yang disarankan dalam UNCAC. Kesenjangan yang perlu segera dipenuhi antara lain terkait dengan korupsi di luar penyelenggara negara (sektor swasta), perdagangan pengaruh (trading influence), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) serta perampasan asset (asset recovery). 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor : R 3514/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal : Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK Pada Pokoknya berisi: KPK sangat menyayangkan dan prihatin karena pembahasan dilakukan dalam waktu yang begitu mendesak menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR saat ini. Pembahasan baik oleh Badan Legislatif DPR maupun pembahasan DPR dengan Pemerintah juga tidak melibatkan partisipasi publik termasuk KPK sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Bahwa Pimpinan KPK telah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai salah satu perwakilan Pemerintah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 untuk menanyakan dan meminta Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, namun DIM tersebut tidak diberikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berjanji bahwa KPK akan diundang dalam pembahasan di DPR. KPK belum menerima satu surat resmi apapun terkait pembahasan revisi Undang-undang KPK baik dari DPR maupun dari Pemerintah. Praktik semacam ini tidak lazim dalam proses penyusunan suatu undang-undang karena KPK sebagai pihak yang berkepentingan dan yang menjalankan undang-undang tidak pemah dimintai pendapat sama sekali mengenai substansi yang akan direvisi dalam Undang-undang tersebut dalam rangka menjalankan proses pembentukan undang-undang yang demokratis, akuntabel dan transparan, KPK mohon dengan hormat kepada DPR dan Pemerintah untuk dapat: 158 1. Menyampaikan Draft Resmi RUU Revisi Undang-Undang KPK dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dan KPK; 2. Menunda dahulu pengesahan RUU Revisi Undang-Undang KPK mengingat tidak ada alasan yang bersifat mendesak untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang KPK pada masa siding DPR sekarang. 3. Dalam hal harus dipaksakan proses revisinya pada masa sidang yang tersisa. Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari public secara luas termasuk dan terutama KPK sebagai Lembaga pelaksana undang-undang tersebut. Bahwa sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019, KPK belum pernah diberikan draft Resmi Undang-Undang KPK yang baru dari Pemerintah dan DPR RI. III. PENGARUH PERUBAHAN UU KPK 1. KPK, Dewan Pengawas & Pro Justitia, Quasi Intervensi A. Pendahuluan Sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances dari sistem demokrasi modern yang mengakui adanya pola Distribution of Power, bukan Separation of Power, untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan luas lembaga penegak hukum itu sendiri. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan dis-integrasi di antara maupun didalam lembaga penegak hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non-diskriminatif. Selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang 159 menjadi sub-ordinasi kekuasaan, yang semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung dibalik prinsip legalitas subordinasi. B. Dewan Pengawas, Quasi Intervensi & Eksistensi KPK Dalam pemahaman yang demikian, gangguan kelembagaan terhadap eksistensi KPK akan merupakan sesuatu yang disikapi dengan inkonsistensi politik terhadap KPK. Perlu diperhatikan beberapa pendekatan antisipasi perspektif korupsi, khususnya polemik, usaha dan perbedaan persepsi dari metode Penguatan dan Pelemahan kelembagaan KPK. Antara lain, Kesatu, misalnya ada tidaknya kebutuhan Dewan Pengawas, meskipun pro kontra ini seharusnya sudah menjadi bagian dari pensahan Revisi UU KPK antara (insiatif) DPR dan Pemerintah, dan Kedua, Apakah Dewan Pengawas memiliki otoritas pada pengawasan terhadap persoalan teknis pro justitia. Kesatu, Keberadaan Dewan Pengawas menjadi polemik terkait UU KPK. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam memperhatikan facet demokrasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara, dikatakan oleh Prof James Q Wilson (UCLA dan dosen Harvard Law School) bahwa Separation of Power sebagai istilah menyesatkan dan mengandung definisi tirani, karena itu separation of power diartikan separation institution for sharing of power yang dipahami secara paralel sebagai Distribution of Power. Dalam pemahaman demikian, facet interdisiliner Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara ini sudah meninggalkan paham Separation of Power yang dianggap kaku dan tidak mengenal checks and balances sebagai basis Fungsi Pengawasan, namun demikian fungsi pengawasan tetaplah berbasis pada perbuatan perilaku penegakan hukum dan bukan pada tataran teknis judisial penegakan hukum yang substantif, artinya tidaklah menyentuh tupoksi wewenang pro 160 justitia dibidang penindakan KPK yang harus independen sebagai pilar fungsi pengawasan kinerja kelembagan KPK tidaklah terkait tindakan upaya paksa (Dwang Middelen atau Coercive Force), seperti Penggeledahan, Penyitaan maupun Penyadapan atau SP3 dari KPK pada Sistem Peradilan Pidana yang ada, khususnya terhadap pelaksanaan Dwang Middelen atau Coercive Force atau Upaya Paksa. Evaluasi dan implementasi praktik ini hanya ingin menjelaskan bahwa adanya kelemahan atau kekurangan terhadap Pengawasan Internal Ajudikasi baik Kedeputiaan Pengawas Internal, juga Jenjang Struktur Vertikal Kelembagaan KPK, pengawasan atas Ekspose Pleno ditingkat rapat Pimpinan (Rapim), kesemua ini menunjukan bahwa adanya sistem pengawasan dan keberadaan Dewan Pengawas adalah suatu yang wajar, namun menjadi tidak wajar apabila fungsi pengawasan itu menyentuh tehnis pro justitia yang berkaitan pelaksanaan Upaya Paksa atau Dwang Middelen atau Coercive Force yang tentunyanya dipersepsikan sebagai Quasi lntervensi terhadap kelembagaan KPK dibidang penindakan. Kedua, Selain Kewenangan Dewan Pengawas kaitan dengan Teknis Pro Justitia yang menjadi masalah, adalah persoalan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Perlu diperhatikan bahwa eksistensi kelembagan KPK tidak berubah bahkan memiliki Kewenangan Tambahan. Kewenangan Khusus yang luar biasa memang menjadi basis kelembagaan KPK, antara lain terkait Pasal 12 dan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sampai sekarang tetap dipertahankan pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 44 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah marwah penindakan yang menempatkan KPK berbasis kewenangan luar biasa, dalam tahap penyelidikan, yaitu berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum dua alat bukti, tahapan ini dikenal sebagai “QUASI INQUARY” suatu amanat dari paham Anglo Saxon (Common Law System) yang diterima dan diadopsi bagi Civil Law yaitu yang membenarkan bahwa suatu tahap penyelidikan (inquiry) dalam bagian seutuhnya dari penyidikan (investigation) yang karenanya membenarkan penyelidik menemukan bukti permulaan cukup dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dan tahap 161 penyelidikan sebagai “front gate” inilah KPK dengan kewenangan penyadapan dapat mengembangkan memperoleh 2 alat bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan KPK berdasarkan suatu Legal by Regulated yang tetap adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dan sekaligus memberikan legitimasi kewajiban evaluasi atas tindakan ini. Dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan Legal by Court Order dengan kewajiban memerlukan lzin Pengadilan. Penyadapan dengan izin Pengadilan adalah diluar basis kewenangan KPK yang didasarkan Legal by Regulated, bukan dan tidak menghendaki Legal by Court Order. Tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambahan sebagai Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. Sebagaimana penjelasan diatas, masalah izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan/merekam pembicaraan, penggeledahan, enyitaan, pemberian SP3 ini merupakan pola facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara berdasarkan Distribution of Power dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana selalu ada pembatasan facet antara tugas-tugas teknis pro justitia kepada otoritas pengawasan yang tidak dibenarkan dan tidak legimitatif sifatnya. Pendekatan Distribution of Power diantara 3 pilar kekuasaan demokrasi juga diakui. Begitu pula, disini ingin dijelaskan bahwa facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara terkait Sistem Peradilan Pidana, khususnya Pengawasan terhadap Upaya Paksa, sudah tidak mengenal Separation of Power, suatu pemisahan secara absolut yang tidak mengenal checks and balances system di antara 3 pilar kekuasaan, tetapi justru menempatkan basis Distribution of Power yang mengenal kontribusi kewenangan diantara 162 kekuasaan kelembagaan dengan memberikan basis perkuatan Fungsi Kewenangan melalui Checks and Balances System agar terhindar adanya abuse of power dari kekuasaan yang besar, namun demikian fungsi Pengawasan ini tidak dalam pemahaman dan dihindari adanya Pengawasan yang berpola Distribution of Absolute Power, seperti kewenangn Dewan Pengawas terhadap perbuatan tupoksi wewenang KPK di bidang penindakan pro Justitia. Sehingga dapat diambil benang mengenai keberadaan Dewan Pengawas dalam Pemahaman facet antara HTN, HAN dan Hukum Pidana terkait Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas KPK, dapat dimaknai sebagai berikut: Fungsi Pengawasan terhadap wewenang pro Justitia ini dianggap sebagai Quasi lntervensi di bidang penindakan pro justitia dan karenanya melanggar: a) Prinsip Auxiliary State yang seharusnya independent dan bebas dari kekuasaan manapun di bidang penindakan hukum juga; b) Melanggar prinsip Conflict of Interest, baik secara organ kelembagaan maupun individual, dan c) Melanggar Distribution of power dengan legitimasi checks and balances, karena pola pengawasan yang berbentuk distribution of absolute power adalah bentuk dari Quasi Intervensi dalam hal ini perlunya izin terhadap perbuatan tekhnis judisial pelaksanaan Upaya Paksa. Dalam konteks facet Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, pola Distribusi Kewenangan yang Absolut ini adalah konsep yang bertentangan dan melanggar prinsip Organisasi Administrasi Negara Modern, karena sekecil apapun Organisasi Administrasi Negara, maka Authority, Function dan Responsibility memiliki limitasi/Batasan wilayah kewenangan dalam hal ini adanya limitasi fungsi pengawasan yang idak dapat diartikan sebagai quasi intervensi dari bentuk Distribution of Absolut Power terhadap tindakan pro justitia, tetapi pengawasan terhadap perbuatan perilaku masalah etika disiplin. 163 Pada UU KPK Baru, tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambahan sebagai Wewenang Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. 2. Tugas Kedudukan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Bahwa Lembaga KPK terdiri dari 3 unsur yaitu, Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selanjutnya tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik o/eh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 164 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa tujuan KPK dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyebutan unsur KPK, Dewan Penqawas disebutkan sebagai urutan pertama, Pimpinan kedua dan Pegawai ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan menjadi tugas siapa? Apakah Tugas Dewan Pengawas, Pimpinan atau Pegawai. Tugas Dewan Pengawas sudah diatur secara tegas dalam Pasal 37B sedangkan tugas Pegawai adalah pelaksana dari tugas Pimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada penanggungjawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan penanggung jawab tertinggi di KPK sudah tidak dimuculkan lagi karena Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi," sudah tidak ada. Apakah itu berarti Pimpinan tidak lagi menjadi penanggungjawab tertinggi di lembaga KPK? Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dijelaskan posisi kedudukan Dewan Pengawas dan Pimpinan, apakah strukturnya Dewan Pengawas berada di atas atau disamping atau dibawah Pimpinan. 165 Bahwa dalam praktek Pimpinan menjalankan sistem pengendalian agar tugas lembaga dapat dilaksnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas tersebut kinerjanya diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahwa kemudian dari 6 tugas sebagaimana Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah tugas-tugas yang tergolong dalam kategori "tugas pengawasan", sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b, yaitu "memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" merupakan salah satu tugas teknis core business KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan tidak tergolong dalam lingkup "pengawasan". Bahwa Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri khususnya terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Berdasarkan alasan tersebut, mengandung ketidakjelasan apabila Dewan Pengawas diberikan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena tugas utama Dewan Pengawas adalah pada bidang pengawasan saja. 3. Penggeledahan dan/atau Penyitaan Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka berlaku KUHAP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Bahwa oleh karena proses penggeledahan oleh Penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan mengacu atau berdasar pada 166 ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dimana ketika penyidik melakukan penggeledahan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka berdasar pasal 47 ayat (1) penyidik KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahwa proses penggeledahan tidak menambah tahapan hanya dialihkan saja dari ketua pengadilan negeri setempat kepada Dewan Pengawas. Bahwa berbeda dengan proses penyitaan, dimana penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan: Pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya; (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini .... " Bahwa kewenangan penyidik KPK diberi kewenangan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak perlu mendapat izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, cukup kewenangannya sendiri. Kewenangan penyidik KPK merupakan kewenangan lex specialis dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bersifat umum di mana penyidik selain KPK (penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian dan PPNS) ketika melakukan penyitaan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat: Pasal 38 KUHAP (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kewenangan yang dimiliki penyidik KPK tersebut mempermudah dan memperlancar tugas-tugas karena prosesnya menjadi sederhana dan cepat. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 378 ayat (1) huruf b: 167 Pasal 47 ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 378 ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak atas permohonan izin penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2): Pasal 128 ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua pu/uh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Pasal 47 ayat (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palinglama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK menambah satu proses yaitu izin ke Dewan Pengawas KPK dari yang sebelumnya tidak perlu izin dari pihak manapun. Bahwa menjadi sangat krusial ketika proses penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara normatif tidak mengatur ketentuan penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dengan prosedur persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Dewan Pengawas. Semua penggeledahan dan/atau penyitaan harus melalui mekanisme permintaan izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penggeledahan, dan/atau penyadapan. Ketiadaan ketentuan ini dapat diperbandingkan dengan Ketentuan penggeledahan dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. 168 Pasal 34 KUHAP (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan; (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya; Demikian pula Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 38 ayat (2) KUHAP Dalam keadaan yang sangat per/u dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya; Bahwa di lapangan penyidik mengalami kesulitan, bagaimana mekanisme penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak, mau mengajukan izin ke Dewan Pengawas tidak bisa karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan, mau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat juga tidak bisa karena terkait penggeledahan dan/atau penyitaan ranahnya Dewan Pengawas. Bahwa ketiadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak ini menyulitkan penyidik KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal inilah yang menurut KPK perlu mendapat kejelasan dari Mahkamah Konstitusi. 169 4. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan yang semula diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi akan menganggu kualitas KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tingkat daerah seluruh Indonesia. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Alinea I dan II dinyatakan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi danjumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak /agi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Bahwa dengan makin meluasnya tindak pidana korupsi di masyarakat dan tingkat kerugian Negara yang sangat besar serta Jangkauan wilayah yang sangat luas dan perlunya oprtimalisasi penegakan hukum korupsi di daerah maka kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan seharusnya didukung. Pembentukan KPK Perwakilan tetap memperhatikan skala prioritas untuk daerah tertentu yang perkara korupsinya tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, dan lrian Jaya bukannya malah dihapuskan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa pembentukan kantor kantor wilayah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan-pembentukan kantor Wilayah diharapkan semakin mempercepat proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan. 170 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 yang belum dilengkapi nomor Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Baru dalam Sidang Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon menerangkan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perbaikan permohonan bertanggal 6 November 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, Pemohon telah mencantumkan nomor UU a quo untuk melengkapi kekuranglengkapan permohonannya serta menyerahkan pula salinan UU 19/2019 sebagai alat bukti 171 (vide bukti P-9). Sehingga, pada sidang Pendahuluan tanggal 12 November 2019 dengan agenda perbaikan permohonan telah tercantum nomor UU yang dimohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019). Selanjutnya, dalam berkas perbaikan permohonan selain Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil juga menambahkan permohonan pengujian materiil norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dalam waktu yang tidak terlalu lama dari Sidang Pendahuluan perkara a quo, Mahkamah menerima beberapa permohonan pengujian UU 19/2019 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sehingga, dengan mempertimbangkan adanya kesamaan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya baik pengujian formil maupun materiil yakni UU 19/2019 maka Mahkamah melanjutkan pemeriksaan permohonan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 bersama-sama dengan perkara-perkara yang lain. Karena itu, Mahkamah memahami bahwa permohonan pengujian yang diajukan Pemohon baik untuk pengujian formil dan materiil adalah pengujian atas UU 19/2019 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap perkara a quo terdapat kondisi kekhususan yang oleh Mahkamah menjadi alasan untuk melakukan penggabungan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara-perkara lainnya yang khususnya berkaitan dengan pengujian formil, sehingga terhadap perkara a quo Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 172 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 173 [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], Paragraf [3.4], dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian formil dan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019, yang masing-masing sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. ---------------------------------------.” Pasal 29 huruf e Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. .......................; b. ......................; c. ......................; d. ………………: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f. .......................; dst. 174 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai pengacara/advokat yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 dan telah menggunakan hak untuk memilih anggota DPR RI; 3. Bahwa Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan adanya pelanggaran prosedur pembentukan UU 19/2019 dan berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; b. Bahwa proses pembentukan UU 19/2019 merugikan hak konstitusional Pemohon karena pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010 dan rapat-rapat pembahasan yang dilakukan terkesan tertutup tanpa melibatkan diskusi publik secara luas dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai advokat/pengacara dan sekaligus pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR berharap agar anggota DPR yang terpilih dapat menjalankan mandat yang diberikan oleh pemohon/warga negara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya, antara lain pembentukan undang-undang secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. c. Bahwa berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. d. Bahwa kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 mengandung pengertian ketentuan huruf a dan huruf b dapat digunakan salah satu atau kedua-duanya. Menurut Pemohon, hal ini menyebabkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satu, apakah yang ditentukan dalam huruf a atau huruf b. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum. 175 e. Bahwa perubahan ketentuan usia minimal dari 40 tahun menjadi 50 tahun yang tercantum di dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum terutama jika dikaitkan dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menggunakan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002), di mana salah satu anggota yang terpilih masih berusia di bawah 50 tahun. Menurut Pemohon, hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon apalagi dengan adanya kewajiban negara/pemerintah untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan, mengingat jika anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi persyaratan, sehingga harus dilakukan seleksi/pemilihan ulang yang akan menyedot anggaran belanja negara. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon telah jelas menerangkan pertautan antara profesi Pemohon sebagai pengacara dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian formilnya dan telah pula menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dalam pengujian materiilnya, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas UU 19/2019 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. 176 Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan UU 19/2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar membatalkan keberlakuan UU 19/2019. Sebaliknya, pihak yang pro mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Provisi selama proses pemeriksaan permohonan a quo berlangsung dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpu terkait dengan keberlakuan UU 19/2019. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena persoalan pro-kontra atas keberlakuan suatu undang-undang yang jamak terjadi dalam suatu negara demokratis. Terlebih permasalahan adanya pro-kontra tidak ada relevansinya dengan implikasi konstitusionalitas undang-undang a quo. Oleh karena itu pro- kontra yang dijadikan alasan Pemohon dalam pengajuan provisi tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk memenuhi permohonan Provisi Pemohon. Dengan demikian alasan permohonan Provisi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan Pengujian Formil [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 19/2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan UU 19/2019 adalah cacat formil. Cacat formil tersebut terletak pada tahapan persiapan atau penyusunan rancangannya dan pada tahapan pembahasan serta pengesahannya. 2. Bahwa menurut Pemohon, dalam tahap persiapan/penyusunan rancangannya, DPR tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI. Padahal masukan serta peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan UU 19/2019 sangat 177 penting dan diperlukan karena dari masukan masyarakat dapat diukur apakah telah memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan/ digariskan dalam Pasal 118 Tatib DPR-RI jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” di mana setiap peraturan perundang-undangan disusun karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 3. Bahwa menurut Pemohon, wacana revisi atau perubahan atas UU KPK telah digulirkan sejak lama, namun mendapat respon atau tanggapan yang negatif dari masyarakat luas sehingga pembahasan terhadap revisi tersebut timbul tenggelam. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, seharusnya DPR tidak meneruskan untuk memproses UU 19/2019 lebih lanjut dalam tahap persiapan karena telah memperoleh penolakan dari masyarakat luas, dengan adanya penolakan dari masyarakat berarti pembentukan UU 19/2019 tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. 4. Bahwa menurut Pemohon, pada tahap pembahasan serta pengesahannya terdapat cacat formil karena proses pembahasan dan pengesahan dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 215 Tatib DPR-RI. Selain itu masyarakat kesulitan untuk mengakses risalah rapat pembahasan UU 19/2019 karena tidak dimuat di website DPR dan risalah rapat yang tercatat terakhir adalah risalah rapat pada bulan Juli 2019. Adanya pembahasan dan pengesahan yang dilakukan dalam rapat yang tertutup dan sembunyi-sembunyi membuktikan bahwa proses yang telah dijalankan oleh DPR-RI dan Presiden RI tidak transparan dan terbuka. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan ada niat atau iktikad tidak baik dari pembentuk undang-undang, yaitu menghindari akses publik untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang tersebut. 5. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 19/2019 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. 178 Pengujian Materil [3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon kata “dan/atau” dalam Pasal 11 huruf b UU 30/2002 telah pernah diuji ke Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 halaman 273, yang kemudian dalam UU 19/2019 dirumuskan dengan rumusan yang berbeda dengan menghilangkan frasa “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Sementara kata “dan/atau” saat ini berada di antara syarat pertama dan kedua dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menurut Pemohon tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebab tetap mencantumkan kata “dan/atau” padahal tidak ada lagi syarat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Dengan menuliskan kembali kata “dan/atau” hanya untuk dua syarat, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dan kekacauan hukum. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 telah mengubah syarat batas minimal umur bagi calon pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Ketentuan tersebut ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu anggota pimpinan KPK yang terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut ternyata masih berusia di bawah usia minimal dan keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK. 3. Bahwa menurut Pemohon, UU 19/2019 telah menimbulkan kekosongan hukum karena tidak mengatur apabila terdapat calon pimpinan KPK terpilih yang berusia di bawah minimal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dimaksud. Setelah Pemohon cermati, tidak ada ketentuan peralihan di dalam UU 179 19/2019 yang memberikan ruang atau kemungkinan solusi untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum tersebut. Pelantikan calon anggota pimpinan KPK dilakukan bulan Desember 2019, hal ini berarti ketentuan usia minimal 50 tahun sudah berlaku bagi anggota Komisioner KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019 tersebut. 4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. kata “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan” atau “bersifat kumulatif”; b. Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2021 dan mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021. Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2020 serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga menyerahkan 180 kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling lambat tanggal 1 Oktober 2020 (vide Risalah Persidangan tanggal 23 September 2020), sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan. [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2020 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan Pihak Terkait Komisi Tindak Pidana Korupsi, bukti surat/tulisan sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Pengujian Formil [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda 181 (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 a quo; Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum; Pengujian Materiil [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan oleh berlakunya kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang seharusnya kata “atau” dihilangkan dan berubah menjadi “dan” sehingga ketentuan Pasal 11 bersifat kumulatif, berkenaan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 11 UU 30/2002 yang menyatakan sebagai berikut: “bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kalau ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”, maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan 182 kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusnya. Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat “yang meresahkan masyarakat” itu terpenuhi atau tidak; 2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip secara utuh ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. 3. Bahwa penggunaan kata dan/atau dalam merumuskan norma suatu peraturan perundang-undangan lazim digunakan ketika hendak merumuskan peraturan yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif, dan terhadap penggunaan kata “dan/atau” tersebut telah diatur dalam angka 264 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 183 Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, menurut Mahkamah adanya rumusan kata “dan/atau” sebagai kata penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara “alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon maka KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian negara yang diakibatkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain. Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Adanya kata “dan/atau” justru akan mempermudah bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena perumusan norma pidananya memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta. 184 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata “dan/atau” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada ketentuan peralihan padahal pada saat UU 19/2019 berlaku ada anggota KPK terpilih berdasarkan syarat dalam UU lama (UU 30/2002) sehingga dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang bersangkutan menjadi belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun dan akan berakibat dilakukannya seleksi ulang. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 memang telah mengubah syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula dalam UU 30/2002 menyatakan “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” berubah menjadi yaitu “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang. Bahwa terkait dengan perubahan persyaratan usia minimum apakah akan mengakibatkan dilakukannya proses seleksi ulang sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk itu lagi sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan Pemohon sudah berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Termasuk dalam hal ini, apabila benar ada salah satu calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi usia minimum yang dipersyaratkan dalam UU a quo hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit, bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. 185 [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan pengujian formil mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan pengujian materiil tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 186 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Dalam Pengujian Formil Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Dalam Pengujian Materiil Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 18.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 187 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani