62/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 62/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Euis Kurniasih Pekerjaan : Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Alamat : Jalan Saptamarga A-53, RT/RW. 003/004, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han) Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 7 Blok DA Nomor 156A, RT/RW. 006/014, Kelurahan/Desa Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Hardiansyah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Terusan Cikutra Baru Nomor 4A1, RT/RW.003/005, Kelurahan/Desa Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : A. Ismail Irwan Marzuki, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pengayoman Kompleks Taman Permata Sari 2, RT/RW. 003/003, Kelurahan/Desa Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Bayu Widiyanto Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Serpong Green Park Blok N 17, RT/RW. 004/023, Kelurahan/Desa Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Musono Pekerjaan : Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Alamat : Komp. Manglayang Regency Blok E5 Nomor 13, RT/RW.004/025, Kelurahan/Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 November 2021 memberi kuasa kepada Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam itp & associates Law Office yang beralamat di Graha Mampang Lantai 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI disebut ------------------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Presiden dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 November 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada 16 November 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. (telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”; 5. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.; 6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya 5 (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini yang menguji ketentuan Pasal 53 dan frasa “Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara komulatif sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 6 3. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021): (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 juncto Pasal 4 PMK 2/2021 dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal 7 standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 5. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon I mengawali karir sebagai prajurit TNI dengan pangkat Sersan dua (Bintara) pada tanggal 5 Desember 1981. Kemudian Pemohon I mengikuti pendidikan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) dengan pangkat Letnan Dua tanggal 23 Desember 1992. Kemudian pada tahun 2005 Pemohon I berpangkat Kapten yang mengikuti pendidikan Sekolah Lanjut Perwira Angkatan Darat dan naik pangkat menjadi Mayor TNI AD. Kemudian Pemohon I mengikuti pendidikan khusus untuk mendapatkan KEAHLIAN KHUSUS sebagai tenaga pendidik (Susgadik) TNI AD tahun 2006. Tujuan dari Susgadik TNI AD adalah untuk membekali para Perwira dan PNS TNI agar dapat bertugas sebagai tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang keguruan dan Ilmu kependidikan yang nantinya dapat mencetak guru-guru militer yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas; 6. Pemohon I pernah berdinas di kesatuan Pusdikpom Kodiklatad serta menduduki jabatan sebagai Guru Militer (Gumil) Golongan VI Depbintahmil, Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Cpm (K) (Har)/593332. Pada tahun 2019, Pemohon I yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun resmi diberhentikan dengan hormat karena menjalani masa pensiun (selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat) dengan pangkat akhir Letkol, Cpm (K) (Har)/593332; 7. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 pada pokoknya mengatur usia pensiun seorang Prajurit TNI. Bagi Perwira usia pensiun paling tinggi 58 tahun dan bagi bintara dan tamtama usia pensiun paling tinggi 53 tahun; 8. Bahwa ditinjau dari usia produktif berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Apabila merujuk usia produktif tersebut, maka Pemohon I termasuk dalam kategori usia produktif. 8 Namun keberadaan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 menutup kesempatan Pemohon I yang mempunyai keahlian khusus (Guru Militer) yang dimungkinkan untuk dapat dipertahankan usia pensiunnya, karena keahlian yang dimiliki oleh Pemohon I sebagai guru militer merupakan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap anggota Prajurit TNI. Keahlian khusus Pemohon I sebagai guru militer tidaklah diperoleh secara instan, diperlukan proses panjang melalui investasi sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan. Peran Pemohon I sebagai guru militer sedemikian penting sebagai pencetak sumber daya manusia yang handal bagi kaderisasi prajurit TNI, pembangunan organisasi militer dan pertahanan; 9. Bahwa Pemohon I sebagai guru militer (keahlian khusus dan dibutuhkan) seharusnya dapat dipertahankan dan diperpanjang usia pensiunnya sebagai anggota TNI. Namun ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 tidak memberi ruang seorang prajurit TNI yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan untuk dapat dipertahankan dalam dinas Keprajuritan; 10. Bahwa dalam penalaran yang wajar Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I, karena telah menutup ruang atau kesempatan dimungkinkannya perpanjangan usia pensiun Pemohon I, hal demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional secara aktual bagi Pemohon I yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga menghilangkan hak Pemohon I untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam hal ini mengabdi pada negara c.q. institusi TNI sebagai Prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena seharusnya Pemohon I diberikan ruang untuk dapat dipertahankan usia pensiunnya karena memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan sebagai Guru Militer; 11. Bahwa sebagai perbandingan, usia pensiun pada institusi Polri yang mempunyai kesamaan dengan institusi TNI sebagai alat negara dan 9 kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta [vide Pasal 30 UUD 1945], dimana usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun [vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut UU 2/2002]. Perbedaan pengaturan usia pensiun antara anggota Polri dan prajurit TNI sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual bagi Pemohon I yaitu hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 12. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon VI masuk pendidikan militer melalui Secatam Milsup Tahun 1986 dengan Corps Kavelari. Kemudian mengikuti pendidikan Militer Secaba pada Tahun 1997. Pada tanggal 1 September 2017, Pemohon VI berusia 52 (lima puluh dua) tahun. Pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon VI yang berusia 53 (lima puluh tiga) tahun resmi diberhentikan dengan hormat karena menjalani masa pensiun (selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat) dengan pangkat akhir Pembantu Letnan Dua (Pelda) Corps Kavaleri dan jabatan terakhir sebagai Babinsa Ramil 10 kesatuan kodim 061/BS Kodam III/Siliwangi; 13. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 pada pokoknya mengatur usia pensiun seorang Prajurit TNI. Bagi Perwira usia pensiun paling tinggi 58 tahun dan bagi bintara dan tamtama usia pensiun paling tinggi 53 tahun; 10 14. Bahwa ditinjau dari usia produktif berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2020 adalah yaitu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Apabila merujuk usia produktif tersebut, maka usia pensiun Pemohon VI masih masuk dalam kategori usia produktif yaitu 53 tahun. Pemohon VI sebagai Prajurit TNI memiliki keahlian khusus dalam mengemudi Tank. Untuk mempunyai keahlian tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan [vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 30]. Terakhir bertugas sebagai Babinsa (Bintara Pembinas Desa TNI AD) Milisil, yang merupakan satuan teritorial yang paling depan di TNI AD dengan kualifikasi keahlian pengetahuan dan kemampuan bina teritorial yang handal serta memiliki tugas meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional. Sebelum bertugas sebagai Babinsa, prajurit TNI AD terlebih dahulu mengikuti pelatihan Kusus Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Khusus Babinsa (Bintara Pembina Desa); 15. Namun norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 menutup kesempatan Pemohon VI yang telah memiliki keahlian khusus, pengalaman, penguasaan teritori, kematangan dan profesionalitas untuk dapat mengabdi lebih lama kepada negara c.q prajurit TNI. Hal demikian dalam penalaran yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual bagi Pemohon VI yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga menghilangkan hak Pemohon VI untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam hal ini mengabdi pada negara c.q institusi TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena seharusnya Pemohon VI masih dapat mengabdi sebagai prajurit TNI AD; 16. Bahwa sebagai perbandingan dengan institusi Polri yang mempunyai kesamaan dengan institusi TNI sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan 11 dan keamanan rakyat semesta [vide Pasal 30 UUD 1945], usia pensiun untuk seluruh anggota Polri tanpa terkecuali adalah sama yaitu 58 tahun [vide UU 2/2002]. Perbedaan pengaturan usia pensiun antara TNI dan Polri yaitu menyebabkan perlakukan yang berbeda terhadap sesama alat negara dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; 17. Bahwa hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon VI yaitu hak mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai prajurit TNI, sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 18. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini Pemohon berprofesi sebagai Dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan telah mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Sebagai Dosen, Pemohon aktif dan concern terhadap isu- isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang berkaitan dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah diantaranya dalam bentuk Jurnal, artikel dan Buku. Aktivitas Pemohon II tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap institusi TNI agar menjadi lebih baik dan ideal ke depannya serta sebagai wujud nyata dari implementasi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan: Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 19. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 12 di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945; 20. Bahwa Pemohon II juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 21. Bahwa Pemohon II sebagai warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang aktif dan concern terhadap isu-isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang berkaitan dengan TNI, agar menjadi lebih baik dan menemukan bentuk idealnya, khususnya mengenai kesejahteraan termasuk namun tidak terbatas pada persoalan usia pensiun dari Prajurit TNI. Oleh karena itu Pemohon II memiliki kepentingan konstitusional terhadap keberadaan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menurut Pemohon II bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 telah terpenuhi oleh Pemohon II; 22. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menimbulkan adanya perbedaan pengaturan usia pensiun antara Prajurit TNI dengan anggota Polri. Menurut Pemohon II, Pembedaan tersebut tidak relevan, mengingat institusi TNI dan Polri manunggal sebagai alat negara dan kekuatan utama dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam menjalankan usaha pertahanan dan keamanan, guna mencapai salah satu tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia [vide Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945]. Bahkan, TNI dalam kondisi tertentu, dapat membantu tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat [vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU 2/2002]. Selain itu, Penyetaraan usia pensiun dengan anggota Polri menjadi pembanding yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan 13 Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara [vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 30]. Selain itu, usia pensiun Prajurit TNI masih dalam usia produktif dan masih jauh dari batas maksimum usia produktif di Indonesia, menurut data BPS pada tahun 2020 usia produktif yaitu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Oleh karenanya keberadaan norma a quo merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, khususnya kesejahteraan prajurit TNI; 23. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedudukan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam pengujian suatu undang-undang sebagai pembayar pajak (tax payer) telah dianggap oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai legal standing sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Nomor 003/PUU-I/2003, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014; 24. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi menganggap pembayar pajak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah mensyaratkan harus terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian; 25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU 34/2004 setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diketahui, sumber dari APBN 14 salah satunya dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara [vide Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara]; 26. Bahwa norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang mengatur tentang batas maksimum usia pensiun 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 Tahun bagi Perwira membuat usia pensiun Prajurit TNI lebih cepat dari usia pensiun anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika merujuk pada usia produktif di Indonesia, usia pensun Prajurit TNI tersebut relatif masih jauh di bawah usia produktif yang menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yaitu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Kemungkinan penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama dari 53 (lima puluh tiga) menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun akan berimplikasi dapat dipertahankannya sekitar 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI dari pensiun setiap tahunnya. Prajurit tersebut diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan prajurit di satuan-satuan baru sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi TNI. Organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia serta melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (dua puluh tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A. Dengan kata lain, dengan usia pensiun Prajurit TNI Bintara dan Tamtama saat ini, terdapat sekitar 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI yang berusia 53 tahun yang akan pensiun [vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 28]; 27. Bahwa hal tersebut tentu akan memengaruhi kekuatan TNI (jumlah personel menjadi indikator kekuatan miiter menurut Global Power) dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 15 gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara [vide Pasal 7 ayat (1) UU 34/2004]. Oleh karenanya norma Pasal 53 dan frasa “Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapatkan perlindungan dari Negara c.q TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 28. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon tersebut di atas, apabila norma Pasal 53 dan sepanjang frasa “Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi; 29. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Noomor 11/PUU- V/2007, dan Pasal 4 PMK 2/2021, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON (POSITA) A. Tentang Konsep Keamanan 1. Bahwa Keamanan merupakan fungsi klasik negara, di samping fungsi kemakmuran. Sebagai fungsi klasik negara, keamanan bisa dilacak dalam karya-karya filsafat politik yang merekareka bangunan masyarakat ideal, dimana salah satu prerequisitenya adalah adanya keamanan (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 21); 2. Bahwa Keamanan berkembang menjadi fungsi negara yang pokok. Ia menjadi: (a) alasan mengapa negara ada, (b) dasar bagi diterimanya adagium bahwa negara adalah pemegang wewenang penggunaan 16 kekerasan secara sah dan sebaliknya (c) pelarangan, pengalihan atau penggunaan wewenang ini oleh aktor di luar negara. (d) alasan bagi dibentuknya kepolisian (dan institusi justisia lainnya), tentara dan intelijen. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani, Tahun 2012, halaman 23); 3. Bahwa dari sudut epistemologi, security (keamanan) berasal istilah Latin "se" dan "curus" yang bermakna terbebas dari bahaya atau terbebas dari ketakutan. "Se” juga bermakna "tanpa" dan "curus” bermakna pula "uneasiness" (ketidaknyamanan). Jadi, Keamanan, dapat pula dirumuskan atau dimengerti sebagai sebuah situasi tanpa risiko atau situasi tanpa ancaman. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 24); 4. Bahwa dalam perkembangan lebih kini, terutama 1990-an spektrum “ancaman terhadap” diperluas hingga menjangkau, tapi tidak terbatas pada keamanan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok/kolektivitas. Perluasan spektrum ini tampak dari rumusan yang di ke depankan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang mengharuskan konsep "keamanan terhadap" diubah dari “penekanan pada keamanan nasional" ke arah penekanan vang lebih besar pada "people security". Pencapaiannya pun mengalami pergeseran tekanan, dari keamanan yang dicapai melalui "armament" ke arah keamanan yang diwujudkan melalui "human development"; dari penekanan pada keamanan "territorial" ke arah "food, employment and environmental security. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 24-25); 17 5. Bahwa ancaman atas keamanan manusia meliputi ancaman terhadap enam kelompok hak yang melekat pada manusia: a. Hak-hak dasar individu, meliputi hak hidup, kedudukan yang sama di depan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berbasis ras, agama, etnik, ataupun jenis kelamin. b. Hak-hak legal, mencakup akses mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum secara sah. c. Kebebasan sipil, meliputi kebebasan berpikir, berpendapat dan menjalankan ibadah/kepercayaan. d. Hak-hak kebutuhan dasar, yang meliputi akses ke bahan pangan, jaminan dasar kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum. e. Hak-hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi dan hak atas jaminan sosial. f. Hak-hak politik, meliputi hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 25); 6. Bahwa sementara itu, mengenai ancaman dari apa, terdapat paling tidak tiga cara untuk melihatnya: a. Sumber ancaman, terdiri atas sumber yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. b. Umumnya sumber ancaman dari lingkungan eksternal dikaitkan dengan ancaman militer yang merupakan wilayah kompetensi tentara dalam meresponsnya. c. Sementara ancaman dari dalam, jenis/bentuk dan sifatnya, terdiri dari ancaman militer dan non-militer dan ancaman tradisional- konvensional dan non-tradisional/non-konvensional. d. Pemahaman tradisional selalu mengidentifikasi ancaman dari lingkungan eksternal dengan negara pesaing dengan menggunakan 18 kapabilitas militer. Dan karenanya, harus direspons dengan kekuatan militer pula. Dalam konteks ini, negara menjadi penanggungjawab karena nilai inti yang diancam adalah kemerdekaan nasional, integritas teritorial, dan kedaulatan. Pandangan non-tradisional memberikan tekanan pada aktor non- negara sebagai sumber ancaman-yang dapat bersifat domestik ataupun transnasional, yang dimunculkan dalam raut ancaman non- militer (misalnya, ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, dan narkoba). Karenanya, respons terhadapnya pun bersifat non-militer (demokratisasi atau HAM, misalnya). Dan tanggung jawab atasnya melibatkan negara, organisasi internasional, dan individu. Target ancaman terkait dengan kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya. e. Sekalipun pembedaan-pembedaan di atas banyak digunakan untuk memastikan kelembagaan atau fungsi mana yang harus merespons, dalam perkembangannya keduanya bisa terjadi secara simultan. Karena itu, harus ada respons kolektif dari berbagai aktor organisasional yang bertanggung-jawab. f. Hal terakhir ini melahirkan kebutuhan untuk merumuskan secara jelas apa yang dikenal sebagai "grey area.” Tanggung jawab atas daerah abu-abu ini dijembatani melalui pengembangan konsep "tugas perbantuan." Tugas perbantuan berada dalam kerangka fungsi kedua militer, yakni Military Operations Other Than War (MOOTW), atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sementara fungsi pokok militer adalah “perang." (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 26-27); 7. Bahwa tugas perbantuan adalah suatu mekanisme yang disediakan bagi militer untuk ikut bertanggungjawab mengenai situasi keamanan tertentu yang masuk ke wilayah abu-abu dan atau berada di luar 19 kapasitas riil institusi keamanan lainnya, misalnya polisi, untuk menanganinya, umumnya tugas perbantuan diberikan untuk empat kategori kegiatan, yakni bantuan kemanusiaan (humanitarian mission), civic mission, bantuan pada fungsi kepolisian, dan bantuan dalam rangka penciptaan ketertiban dunia di bawah mandat PBB. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 27); 8. Bahwa dari poin-poin di atas jelas bahwa keamanan merupakan "induk" yang memiliki dua anak, yakni pertahanan dan keamanan domestik. Kedua fungsi ini ditangani secara berbeda oleh lembaga yang berbeda karena sumber, bentuk, dan sifat ancamannya yang berbeda-beda. Pertahanan melahirkan tentara sebagai respons, keamanan domestik melahirkan polisi sebagai respon, dan di antara keduanya dihubungkan oleh mekanisme "tugas perbantuan". Sementara itu, kebutuhan untuk memahami seluruh peristiwa keamanan terjadi kebutuhan untuk early warning system, serta kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang akurat --foreknowledge-- difasilitasi oleh intelijen sebagai lembaga/aktor, aktivitas, dan produk. (Cornelis Lay, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional, Editor. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, Ph.D, Pensil-324 Trade Publisher, Forum Kerja Concern untuk Maysarakat Madani, Tahun 2012, halaman 27-28); B. Peran TNI dan Polri Sebagai Alat Negara dan Kekuatan Utama Dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) 9. Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 mengatur tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 20 10. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara berkaitan erat dan satu kesatuan dalam SISHANKAMRATA untuk mencapai 4 (empat) tujuan negara tersebut, terutama untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya UUD 1945 mengatur tersendiri dalam sau bab tidak terpisahkan tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara di dalam BAB XII Pasal 30 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angaatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara; (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 11. Bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA oleh TNI dan Polri sebagai alat negara dan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terdapat pemisahan tugas antara TNI dan Polri. Tugas pertahanan negara menjadi tugas TNI dan tugas keamanan negara menjadi tugas Polri [vide Pasal 30 UUD 1945 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia]. Pembedaan tugas tersebut sebagai konsekuensi dari reformasi dan transformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi institusi TNI dan Polri 21 sebagai dua institusi yang terpisah, karena sebelumnya institusi TNI dan Polri berada dalam naungan institusi ABRI [vide Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]; 12. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan TNI dan Polri berperan sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA, yang di dalam menjalankan tugasnya masing- masing harus saling bersinergi. Hal ini ditegaskan pula di dalam pembahasan perubahan UUD 1945 sebagai berikut: T.M. Nurlif dari F-PG mengungkapkan pendapat fraksinya sebagai berikut [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1605] “Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yang telah menjadi bab tersendiri adalah sangat tepat, di mana tidak hanya mengatur tentang pertahanan negara yang di dalamnya meliputi pembelaan negara, tetapi juga mengatur dengan jelas tentang bidang pertahanan yang menjadi tugas TNI sebagai alat negara, dan bidang keamanan yang menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon). F-PDIP, melalui juru bicara Sutjipno, menyampaikan pandangannya sebagai berikut [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.1605]: “ … Tentang bab mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara, kita sudah sama-sama menyepakati bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian meletakkan posisi TNI sebagai alat negara yang bertugas 22 mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, yang intinya adalah di bidang pertahanan sedangkan posisi kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon) Valina Singka Subekti dari F-UG mengungkapkan pandangan fraksinya sebagai berikut: Pertahanan dan keamanan negara: Disepakati bersama bahwa masalah pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat (semesta) dilakukan bersama-sama dengan TNI dan Kepolisian negara RI sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1605). (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon). 13. Bahwa meskipun mempunyai tugas konstitusional yang berbeda, tidak lantas membuat TNI dan Polri berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena tugas yang diemban oleh TNI dan Polri tersebut diikat di dalam sebuah “rumah besar” yang merupakan satu kesatuan sistem yang bernama SISHANKAMRATA dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan tujuan negara. Hal ini juga ditegaskan pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh T.M. Nurlif dari F-PG mengungkapkan pendapat fraksinya sebagai mana telah disebutkan di atas [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1605]. F-PDU yang diwakili oleh Asnawi Latief mengemukakan pandangan fraksinya sebagai berikut [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1610]: 23 “Selanjutnya mengenai pertahanan dan keamanan. Kami setuju sepenuhnya rumusan Pasal 30 Ayat (2) yang disiapkan oleh BP MPR. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan pertama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini menunjukkan manunggalnya tentara dan polisi dengan rakyat dalam usaha bela negara dan sebagai warga negara memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama. Demikian juga pada rumusan-rumusan berikutnya.” (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon). 14. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan [Makalah “Acuan Konstitusional Pertahanan Negara, hlm. 4]: “Setelah reformasi, ABRI telah berhasil bertransformasi menjadi TNI dan POLRI sebagai dua institusi yang terpisah. Pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sistem. Karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (3) sepanjang menyangkut “sishankamrata” harus dipandang sebagai acuan konstitusional yang mendasar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan sistem keamanan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, yang terutama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, desain strategis haluan negara yang bersifat komprehensif dan terpadu mengenai “sishankamrata” ini harus dirumuskan dengan baik agar terus menjadi acuan kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara terpadu berdasarkan UUD 1945.” (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon). 15. Bahwa bentuk nyata dari sinergitas kedua institusi tersebut dalam satu kesatuan sistem bernama SISHANKAMRATA yaitu, terdapat pada kondisi tertentu eskalasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat berdampak pada persoalan pertahanan dan keamanan negara, maka diperlukan peran Polri bersama TNI sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam SISHANKAMRATA. Misalnya dalam pemberantasan ancaman aksi terorisme. Dalam kondisi tertentu terkait persoalan pertahanan negara terdapat peran dari TNI bersama Polri sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam 24 SISHANKAMRATA. Misalnya dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang. [vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 10 UU 34/2004 juncto Pasal 431 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002]; 16. Bahwa dengan demikian pemisahan TNI dan Polri adalah hanya sebatas pada peran dan tugas masing-masing. Namun dalam konteks “rumah besar” SISHANKAMRATA, TNI dan Polri berkedudukan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sistem. Dalam “SISHANKAMRATA” TNI dan Polri harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. C. Tentang Peran Sumber Daya Manusia Militer 17. Bahwa kemampuan suatu negara dalam membangun kekuatan pertahanannya harus selalu dikaitkan dengan kemampuan konversi sumber daya nasional yang dimilikinya menjadi suatu instrumen kekuatan bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa SDM, memainkan peran penting dalam menjaga pertahanan. Kompleksitas permasalahan pertahanan negara dan semakin variatifnya perkembangan spektrum ancaman tentunya membutuhan SDM yang handal untuk pelaksanaan ataupun pembuatan kebijakan pertahanan. Indonesia tidak dapat lagi mengedepankan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan teknologi dan kapabilitas SDM dalam mengelola pertahanan. (Elly Sebastian (Universitas Pertahanan Indonesia), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat, Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1, Halaman 110); 25 18. Bahwa kita mengenal istilah “the man behind the gun”, yaitu menempatkan manusia/prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran (perang). Namun ke depan, seiring meningkatnya Iptek, selain SDM sebagai unsur yang paling dominan, maka teknologi persenjataan yang dimiliki juga sangat menentukan dalam memenangkan pertempuran. Berubahnya tren perang mendorong kekuatan pertahanan Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan penguasaan senjata saja, tapi lebih lanjut berupa penguasaan teknologi dan keahlian khusus lainnya. Misalnya dalam menghadapi asymetric warfare maka diperlukan keahlian penguasaan teknologi informasi yang canggih, berupa skill hacker dan cracker. Selain itu, bentuk ancaman terus bermunculan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda misalnya Electronic Warfare, Information Warfare, Cyber Warfare, dan Psychological Warfare. (Elly Sebastian (Universitas Pertahanan Indonesia), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat, Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1, Halaman 112); 19. Bahwa keahlian dan kemampuan penguasaan teknologi pertahanan menjadi sangat penting, namun untuk menguasainya tidak diperoleh secara instan. Diperlukan proses panjang melalui human investment seperti pendidikan dan pelatihan ataupun transfer teknologi. Keunggulan pertahanan setiap negara akan bertumpu pada kemampuannya dalam memanfaatkan potensi SDM yang ada, tidak hanya menambah secara kuantitatif namun juga harus di-upgrade kualitasnya berupa keahlian khusus, kemampuan fisik dan moril. Begitu pula dengan alutsista, harus ditingkatkan kompetensi teknologinya. Oleh karenanya, peran pendidikan menjadi sedemikian penting karena SDM merupakan salah satu faktor pembangunan dan pertahanan. Individu dengan human capital yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap pertahanan nasional dan perekonomian (endowment tenaga kerja). (Elly Sebastian (Universitas Pertahanan Indonesia), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang 26 Generasi Keempat, Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1, Halaman 113); 20. Bahwa dalam konteks SDM pertahanan, jumlah personel tentara yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 0,2% dari jumlah penduduk nasional, atau setiap 1.000 penduduk hanya terdapat 2 (Dua) tentara. (Elly Sebastian (Universitas Pertahanan Indonesia), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat, Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1, Halaman 111); 21. Bahwa tingkat kemampuan, kematangan dan profesionalitas SDM di dalam institusi militer memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan ancaman Keamanan Negara dalam arti luas misalnya dalam menghadapi Electronic Warfare, Information Warfare, Cyber Warfare, dan Psychological Warfare. Batas usia pensiun dan keahlian seorang prajurit Militer memiliki signifikansi terhadap tingkat kematangan (kedewasaan), kemampuan dan profesionalitas. Sebagai perbandingan usia pensiun Militer di Amerika Serikat sebagai berikut: Berdasarkan hukum militer Amerika Serikat, usia pensiun prajurit dibagi menjadi empat, sesuai kebutuhan, bidang kompetensi dan pangkat masing-masing di kemiliteran. i. Usia 62 tahun: Perwira reguler dengan pangkat di bawah pangkat umum dan perwira tinggi; pengecualian. Kecuali pensiun atau berhenti lebih awal, setiap perwira reguler Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau Korps Marinir (selain perwira yang tercakup dalam bagian 1252 dari pasal ini atau perwira yang ditugaskan) yang bertugas di tingkat di bawah brigadir jenderal atau laksamana muda (setengah bawah), dalam hal seorang perwira di Angkatan Laut, harus pensiun pada hari pertama bulan berikutnya setelah bulan perwira itu menjadi 62 tahun. ii. Usia 64: profesor tetap di akademi. 27 Pensiun Wajib untuk Usia.—Kecuali pensiun atau dipisahkan lebih awal, setiap perwira reguler Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau Korps Marinir yang tercakup dalam sub- bagian (b) harus pensiun pada hari pertama bulan setelah bulan di mana petugas menjadi 64 tahun.Usia 64: perwira yang ditugaskan secara umum dan pangkat perwira tinggi; pengecualian. Aturan Umum. Kecuali pensiun atau dipisahkan lebih awal, setiap perwira reguler Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau Korps Marinir yang bertugas dengan pangkat jenderal atau perwira tinggi harus pensiun pada hari pertama bulan berikutnya bulan itu di mana ia menjadi 64 tahun. Pengecualian untuk Perwira yang Menjabat dalam Jabatan 0–9 dan 0–10.—Dalam hal seorang perwira yang menjabat dalam posisi yang membawa tingkat di atas mayor jenderal atau laksamana muda, pensiun berdasarkan sub-bagian (a) dari perwira itu dapat ditangguhkan. iii. Usia 62: Bintara Kecuali pensiun di bawah bagian 1305 dari judul ini, prajurit dengan pangkat Bintara tetap yang memiliki setidaknya 20 tahun masa pengabdian, akan pensiun 60 hari setelah ia mencapai usia itu, kecuali sebagaimana ditentukan oleh bagian 8301 judul 5. Sumber:https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE2010title10/html /USCODE-2010-title10-subtitleA-partII-chap63.htm D. Pasal 53 juncto Pasal 71 Huruf a UU 34/2004 Bertentangan Dengan UUD 1945 22. Bahwa peningkatan dan efektivitas kinerja serta kemajuan suatu institusi sangat dipengaruhi kemampuan, kematangan dan profesionalitas sumber daya manusia di dalam institusi militer TNI. Salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan, kematangan dan profesionalitas sumber daya manusia adalah faktor usia; 23. Bahwa usia produktif menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 15 (lima belas) sampai dengan 64 28 (enam puluh empat) tahun. Data tersebut menjadi rujukan penentuan batas usia pensiun seperti pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menentukan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi [vide Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara]; 24. Bahwa selain ASN, penentuan batas usia maksimum anggota Polri juga bersesuaian (tidak melebihi batas maksimum) pada batas maksimum usia produktif sebagaimana data BPS, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002); 25. Bahwa batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI berdasarkan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 adalah 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira. Batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI tersebut juga masih bersesuaian dengan batas maksimum usia produktif, namun usia pensiun Prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimum usia produktif (64 tahun). Sehingga SDM di institusi TNI yang telah memiliki kemampuan, kematangan dan profesionalitas serta masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi untuk negara, karena harus pensiun. Sangat disayangkan prajurit TNI yang telah pensiun tersebut justru dikaryakan oleh pihak non-negara; 26. Dalam Risalah Pembahasan RUU TNI telah menyinggung pembahasan usia pensiun Bintara, Tamtama dan Perwira serta kemungkinan perpanjangan masa usia pensiun bagi Pajurit TNI yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan. Berikut kami sampaikan pendapat dalam risalah pembahasan RUU TNI sebagai berikut: a. Dalam proses pembahasan RUU Tentara Nasional Indonesia II dan IV pada bagian risalah Dengar Pendapat Umum Dengan Pakar 29 Mencari Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang TNI tanggal 2 Agustus 2004 Indria Samego memberikan pandangan: Pasal 50 ayat (1) lebih menegaskan lagi kecurigaan tersebut pemaksaan pembahasan RUU ini dapat di tafsirkan sebagai upaya membela mereka yang sudah harus pensiun dan menutup promosi jabatan. Panglima dan Kepala staf serta pangdam yang sekarang menjabat tidak perlu pensiun karena masih diberi kesempatan sampai usia 60, jadi masih 5 tahun lagi. b. Dalam dokumen Pembahasan Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia II dan IV bagian risalah dengar Pendapat Umum Dengan Pakar Mencari Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang TNI tanggal 2 Agustus 2004 Anggota DPR RI (Permadi S.H) memberikan pendapat: “..Nah oleh karena itu, sekali lagi mengenai umur dan lain sebagainya, saya tidak mempunyai prejudise, kita tahu bahwa harapan hidup orang Indonesia dimulai dari 48 sekarang sudah mencapai 75 tahun, jadi umur 55 itu masih gagah perkasa, sayang kalau dipensiun karena mendapatkan jenderal itu biayanya sangat tinggi. saya sendiri sekarang ini 65 tahun rasanya masih siap untuk jadi jenderal. Jadi kita tidak usah prejudise bahwa apalagi untuk kepentingan sesaat, hanya untuk memberi peran pada, jenderal Indiarto Sutarto menjadi Pangab sampai 2 tahun lagi, itu menurut kami, Komisi I tidak akan berpikir ke sana, jelas kami berpikir secara lebih ke depan, bahwa memang harapan hidup bangsa Indonesia ini meningkat. Dan lagi undang-undang polri pun sudah menentukan hal yang sama, bahwa usia pensiun 58. Kalau terjadi diskriminasi dengan TNI, itu malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.” c. Dalam dokumen Proses pembahasan Rancangan undang undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia II dalam risalah Dengar Pendapat Umum Dengan Pakar Mencari Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang TNI tanggal 2 Agustus 2004 Marsekal (Purn) Rilo Pambudi memberikan pendapat: “Yang terakhir tentang pensiun, pasal 52. TNI tiap angkatan tadi macam macam. Sementara angkatan udara itu kaya dokter, tambah tua tambah pinter. Jadi sayapun anu, ini jangan digeneralisai, mungkin karena angkatan darat itu, infantri khususnya, memang umur 45 dengkulnya agak lemes. Tapi angkatan udara tidak perlu dengkul, pakai kursi roda kalau dia 30 ahli elektronika, dipakai. Suruh perbaiki itu, bisa. Jadi kalau bisa, ada pengecualian, tapi angkatan laut saya nggak tahu ya. Sama kali ya? Ini kalau bisa apakah bintara, apakah perwira, ia masih bisa dipakai, kaya profesor itu mungkin 60, karena ia tambah lama tambah pintar dia.” d. Selanjutnya dalam dokumen Proses pembahasan Rancangan undang undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia II dan IV bagian risalah Dengar Pendapat Umum Dengan Pakar Mencari Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang TNI tanggal 2 Agustus 2004 Marsekal (Purn) Rilo Pambudi memberikan pendapat: “Tentang umur pensiun, ini khusus karena saya dari Angkatan Udara, membentuk seorang yang ahli itu cukup lama dan mahal, persis dia pintar, umurnya 45 harus pensiun, ini yang kita sarankan. Tapi kalau Angkatan Darat memang nggak bisa itu 45 masih dipakai dipasukan, lari nggak akan kuat. Tetapi kalau Angakatan Udara yang orang-orang teknik ini memang masih diperlukan, sudah susah-susah mendidik, uang juga cukup banyak, sudah pandai, pensiun, jadi susah. Jadi kalau bisa di dalamnya itu dicantumkan pensiun, kalau perlu dibagilah Angkatan Darat berapa, Angkatan Laut berapa, tapi Angakatan Udara kalau bisa sampai 60 walaupun Bintara karena tulang punggungnya di sini.” e. Selanjutnya dalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia II dan IV bagian laporan singkat rapat kerja komisi I DPR dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri pertahanan dan Panglima TNI dalam rangka pembahasan rancangan Undang Undang tentang tentara nasional Indonesia tanggal 26 Agustus 2004. Fraksi PBB, dengan juru bicara H.Z. Steind Gumay, SE,MBA memberikan pertimbangan “1. Umur pensiun TNI harus dibedakan dengan umur pensiun aparat yang lain Sebab TNI terfokus pada kebugaran fisik di dalam menjalankan tugasnya.” f. Selanjutnya dalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia III bagian risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI Dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI Sekjen DEPHAN Dalam Rangka 31 Pembahasan Rancangan Undang Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 6 September 2004 Panglima TNI menyampaikan pandangannya yaitu: “Kalau kita memberikan kekuatan wilayah itu seluruhnya dalam jumlah yang cukup besar, maka kita tidak punya kemampuan anggaran sampai dengan barangkali 34 Tahun ke depan dengan luas wilayah kita yang ada. Oleh karenanya kita buat seperti itu kekuatan wilayah terpusat inilah yang kemudian setiap saat diperlukan kekuatan terpusat yang akan menghadapi ancaman di wilayah yang di luar kemampuan wilayah. Itulah yang kemudian kita kerahkan kesana, dibandingkan kalau kekuatan wilayah itu semua mencukupi untuk mempertahankan wilayahnya itu sendiri. Itu menjadi besarnya luar biasa tetapi kekuatan kita mungkin memerlukan 4 juta Prajurit, karena kita sekarang mempunyai 350 ribu Prajurit, kemudian kapal kita memerlukan ratusan. Bukan ratusan bahkan ribuan kapal, pesawat terbang mungkin ribuan pesawat terbang bukan hanya 4 Sukoi. Oleh karena itu kita buat, tiap pusat suatu saat memerlukan di daerah utara, maka semua kekuatan terpusat itu dikerahkan untuk mernbantu yang berada di wilayah Utara. Suatu saat ancaman di selatan maka pusat ini kita perkuat untuk menghadapi di Selatan, Kira-kira konsepnya seperti itu dengan pertimbangan 30-40 Tahun ke depan kita. g. Dalam dokumen proses Pembahasan Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VI bagian risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN dalam rangka pembahasan RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 24 September 2004. Pemerintah menyampaikan maksud prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi tingginya 60 tahun. Adapun bunyi dari saran pemerintah yaitu: “Prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan pada usia setinggi-tingginya 60 tahun. Hal ini kalau ditanyakan apakah masih perlu, kami kembalikan kepada flor, karena kami tetap berfikir bahwa mereka yang mempunyai keahlian tertentu ini memang langka.” h. Dalam Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VI bagian risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN Dalam 32 Rangka Pembahasan RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 24 September 2004. ANGGOTA DPR RI (Drs. Acmad Basarah) menyampaikan pendapat: “Ketua, saya kira semuanya punya argumentasi tapi menurut saya ada baiknya untuk pasal ini kita menerapkan kunsiternya saja. Maksud saya kalau kepolisian itu bisa sampai 58, kenapa TNI tidak ini kan tidak fair. Ini pak Gumay tidak konsisten juga, tadi: nyalahin polisi, sekarang membela polisi. Terima kasih.” i. Dalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VII bagian risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN dalam rangka pembahasan RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 18 September 2024 juru bicara pemerintah (PIETER WATIMENA) menyampaikan pernyataan: “Pasal 49 ayat (1): Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi- tingginya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Ayat (2): Prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun ". Penjelasannya adalah sebagai berikut: “…Maka apabila TNI sangat memerlukannya, kepada prajurit tersebuf dapat dipertahankan dalam dinas TNI sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. Keahlian tersebut antara lain seperti ahli dalam bidang kedokteran, bidang nuklir, bidang kimia, bdang biologi, bidang bahan peledak bidang intelijen, bidang hukum, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan TNI yang diatur berdasarkan keputusan panglima"; j. Dalam dokumen proses pembahasan Rancangan undang undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia VII bagian Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 18 September 2024, ANGGOTA DPR RI (Effendi Choirie) menyampaikan pernyataan : “Tetapi dalam konteks ini agak moderat soal usia meskipun kami menyebut tetap 55, kemudian pemerintah usul 58 dan 53. Tapi 33 yang penting bahwa argumennya saja yang kami butuhkan. Karena akhirnya di Undang-Undang Kepolisian menjadi 58. Masak kemudian beda. Apakah kalau beda nanti ada masalah macam-macam di sana? Oleh karena itu dalam konteks usia ini kami moderat. Terima kasih.” k. Dalam dokumen proses Pembahasan Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VII bagian risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN Dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 18 September 2024 ANGGOTA DPR RI (Sang Nyoman Suwisma) menyampaikan pernyataan: “Kemudian kebugaran orang yang berumur 55 mungkin menjdi pertimbangan. Kemudian seperti Pak Djoko bilang tadi dilihat dari untung - rugi. Investasi sekian kok hanya dipakai 5 tahun sudah diinikan. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Seperti bintara-bintara ahli demolisi, setelah diberikan keahlian- keahlian yang mahir dan mahir, pada umur-umur 53 itu dia sedang mampu berkembang lebih jauh lagi. Tetapi kalau dikatakan mengeksploitasi, mereka dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan batas-batas tertentu barangkali. Itu mungkin landasannya. Entah mungkin nanti ketemunya angka 57, entah ketemunya angka 56 atau 59 atau bahkan 60 itu urusan lain. Itu mungkin batasan diskusi kita untuk menentukan umur ini. Terima kasih.” l. Dalam Dokumen proses pembahasan Rancangan undang undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia VII bagian risalah rapat kerja Komisi I DPR RI dengan MENKOPOLKAM, Panglima TNI dan SEKJEN DEPHAN dalam rangka pembahasan RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 18 September 2024 SEKJEN DEPHAN menyampaikan: “Yang kedua, saya kira betul bahwa negara ini sudah mengeluarkan sekian besar biaya, dan para personil ini memang sebagian besar masih bisa digunakan secara produktif dalam segala aspek dan juga efektif. Jadi apa salahnya kalau memang hal-hal yang menguntungkan negara ini kita pertahankan. Kemudian tadi saya kira sudah bahwa pada usia 55 - 58 ini usia matang baik pada managerial skill maupun pada technical skill. Sebagai contohnya awak-awak kapal laut, awak pesawat. Ini kan jumlahnya 16 pesawat yang diawaki oleh 150 teknisi. Mereka yang matang itu justru pada usia 45 ke atas Pak. Jadi kalau 34 mereka baru, umur 30, mereka ya istilahnya seperti magang. Tapi pada usia 45 ke atas mereka betul-betul sangat matang- matangnya, dan fisik dia juga memang terjaga dengan baik. ini juga salah satu alasan. Kemudian dengan penundaan usia pensiun mestinya juga negara ini mengeluarkan uang untuk manusia-manusia yang produktif. Karena kalau kita pensiun kan otomatis pensiun diberi tapi mereka tidak produktif. Padahal mereka sebetulnya masih sangat produktif”. 27. Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Rancangan Undang-undang TNI tidak ditemukan mengenai pembahasan yang didasarkan dengan Naskah Akademik. Oleh karena memang tidak dibuat Naskah Akademiknya. Hal ini juga sebagaimana telah diberitakan oleh Media Hukum Online berjudul “Disesalkan, RUU TNI Tanpa Naskah Akademik” tertanggal 1 Agustus 2004 dengan sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10847/disesalkan-ruu-tni- tanpa-naskah-akademik/; 28. Bahwa berdasarkan Risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentang Tentara Nasional Indonesia, pemberlakuan Usia Prajurit TNI dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Penentuan umur pensiun hanya berdasarkan asumsi mengenai kondisi fisik personil dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah baik mengenai kondisi fisik, usia produktif dan usia harapan hidup, rasio keterbutuhan Anggota TNI maupun penduduk Indonesia; 29. Bahwa sejak semula pembahasan RUU TNI telah disampaikan usia pensiun prajurit TNI Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun Polri, begitu juga terhadap usulan prajurit TNI yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan dapat dipertahankan sampai usia 60 (enam puluh) tahun seperti dalam UU Polri. Namun hal tersebut dikesampingkan karena ketika itu tidak diakomodir usulan tersebut tanpa alasan dan argumentasi yang jelas, serta alasan subjektif yang didasarkan pada persoalan politis terkait kekhawatiran adanya upaya perpanjangan usia pensiun Pimpinan TNI saat itu. Bukan berdasarkan pada pertimbangan konstitusionalitas dan ratio legis mengenai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan antara pertahanan dan 35 keamanan yang dilaksanakan oleh TNI-Polri sebagai upaya mewujudkan fungsi dan tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 (SISHANKAMRATA); 30. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada halaman 46-47 menyatakan: Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. 31. Bahwa meskipun permohonan a quo menguji persoalan usia pensiun prajurit TNI yang menurut Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam ranah open legal policy, namun hal tersebut tetap dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya terhadap Permohonan a quo berdasarkan pada alasan dan parameter rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan; 32. Bahwa apabila dicermati, terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun Prajurit TNI dengan anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004. Pengaturan usia pensiun anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan, melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri yaitu, usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun [vide Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002]; 33. Bahwa perbedaan selanjutnya yaitu, anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Polri, dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, sedangkan Prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama harus pensiun pada usia 53 36 tahun (lima puluh tiga) dan bagi perwira harus pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) dan tidak dapat dipertahankan atau diperpanjang; 34. Bahwa berbeda ketika masih berlakunya Pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (UU 2/1988), Prajurit TNI dengan pangkat kolonel atau yang lebih tinggi (Perwira) dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun; 35. Bahwa Penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, halaman 30); 36. Bahwa pengaturan usia pensiun prajurit TNI dan ketiadaan ruang untuk perpanjangan usia pensiun perwira TNI yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan, sebagaimana telah terbukti berdasarkan Risalah Pembahasan RUU TNI tidak didasarkan pada rasionalitas. Oleh karena tidak adanya Naskah Akademik dan ketiadaan alasan yang rasional dalam menjelaskan usia pensiun prajurit TNI dan ruang dimungkinkannya perpanjangan usia pension tersebut, melainkan semata hanya didasarkan pada pertimbangan fisik/kebugaran yang sifatnya subjektif dan tidak didasarkan pada data atau hasil penelitian yang ilmiah serta didasarkan pada pertimbangan politis semata; 37. Bahwa adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam SISHANKAMRATA, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide 37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada halaman 87 dan 88]. Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 38. Bahwa selain itu, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Bintara dan Tamtama TNI. Sedangkan terhadap perwira TNI menutup kesempatan Perwira TNI untuk dapat dipertahankan atau diperpanjang dalam tugas TNI, sehingga menutup kesempatan memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 UU 34/2004 yang menyatakan: “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - “Usia pensiun bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi baik Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; 40. Bahwa sepanjang frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan 38 dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 ini sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun 39 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; 3. Menyatakan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; 4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 40 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Kurniasih; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Prajurit TNI Pemohon I atas Euis Kurniasih; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/324 - 02/VII/2019 tentang Pemberian Pensiun Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 24 Juli 2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor: 036/UN61/KP/2018 tentang Pengangkatan Calon Dosen Non PNS Di Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta, tanggal 15 Januari 2018; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor: 099/UN61/KP/2018 tentang Mutasi Penugasan Sebagai Dosen Tetap S-1 Ilmu Politik Fisip UPN “Veteran” Jakarta, tanggal 31 Januari 2018; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Curiculum Vitae atas nama Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiansyah; 11. Bukti P-11 : Fotokopi NPWP atas nama Hardiansyah; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Ismail Irwan Marzuki, S.H.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi NPWP atas nama A. Ismail Irwan Marzuki, S.H.; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Widiyanto; 15. Bukti P-15 : Fotokopi NPWP atas nama Bayu Widiyanto; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata dianugerahi Satyalancana Dwidya Sistha atas nama Euis Kurniasih, tanggal 26 Januari 1998; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Kursus Tenaga Pendidik Komandan Jenderal Akademi Tentara Nasional Indonesia atas nama Euis Kurniasih, tanggal Juli 2006; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Dwidya Sistha atas nama Euis Kurniasih, tanggal 19 Oktober 2014; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musono; 41 20. Bukti P-20 : Fotokopi Ijazah Nomor: IZ/4288/XIII/A/2/17/1998 SecabaRegter atas nama MUSONO, tanggal 25 Maret 1998; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/140 – 33/III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Serma Ke Pelda Kepala Staf Angkatan Darat atas nama Musono, tanggal 3 Maret 2017; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/571 – 12/VI/2017 tentang Pemberian MPP dan Pemberihentian Dengan Hormat Dari DInas Keprajuritan TNI Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Darat atas nama Musono, tanggal 5 Juni 2017; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Musono; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2019; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia II; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia III; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia IV; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VI; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia VII; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Online dengan judul berita “Disesalkan, RUU TNI Tanpa Naskah Akademik” https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10847/dis esalkan-ruu-tni-tanpa-naskah-akademik?page=all; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Online dengan judul “Masa Pensiun TNI Diperpanjang Jokowi, Ternyata Ini Alasannya” https://www.cnbcindonesia.com/news/20200124123142 42 -4-132439/masa-pensiun-tni-diperpanjang-jokowi- ternyata-ini-alasannya; [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Wim Tohari Danieldi, S.IP., M.Si. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa yang menjadi isu konstitusionalitas dalam perkara a quo adalah Pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI yang dimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: Pasal 53: Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Pasal 71 huruf a: Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut: a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI; Sepanjang frasa “Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” Terkait substansi permohonan di atas, Ahli menyampaikan beberapa pokok keterangan sebagai berikut; BAB XII Pasal 30 UUD 1945 mengatur tersendiri dalam satu bab tidak terpisahkan tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara yang menyatakan sebagai berikut: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara; 43 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Bahwa ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI, memang mengandung sejumlah kejanggalan, bila ditinjau dari konsep Sishankamrata yang diamanatkan oleh Pasal 30, UUD 1945. Secara historis, konsep Sishankamrata pertama kali dicetuskan oleh Jenderal AH. Nasution dalam bukunya “Pokok-pokok gerilja dan pertahanan Republik Indonesia di masa yang lalu dan yang akan datang”, yang diterbitkan pada tahun 1954. Konsep ini kemudian disempurnakan Pada Seminar TNI-AD II yang diselenggarakan di Seskoad (Bandung) tanggal 1 Agustus 1966 dengan menghasilkan konsep Doktrin Perang Rakyat Semesta, sebagai pelaksanaan dari Doktrin TNI - AD Tri Ubhaya Cakti. Selanjutnya, Pada Rapat Kerja Hankam di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 28 November 1967 telah dapat dirumuskan pelaksanaan Doktrin Hankamnas yang selanjutnya kita kenal dengan Sishankamrata. Implementasi dari Sishamkamrata terwujud dalam formasi empat Angkatan di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Keempatnya adalah satu kesatuan organisasi yang memiliki tujuan melaksanakan Sishankamrata. Ketika itu, perlakuan negara terhadap semua Angkatan ini bisa dikatakan sama, khususnya terkait dengan usia pensiun prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (UU 2/1988). Artinya, sejak awal memang tidak ada perlakuan berbeda oleh negara kepada komponen utama pertahanan dan keamanan negara. Karena keduanya adalah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 44 Pasca reformasi, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pembuat kebijakan memisahkan organisasi ABRI menjadi TNI dan Polri, dengan dua undang- undang berbeda. Meski begitu, UUD 1945 Pasal 30, tetap membingkai kedua institusi ini dalam satu “rumah besar” Sishankamrata dengan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; Dimana keduanya sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, pemisahan TNI dan Polri hanyalah sebuah model perubahan organisasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan zaman, namun substansinya tetap sama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Makalah “Acuan Konstitusional Pertahanan Negara”: “Setelah reformasi, ABRI telah berhasil bertransformasi menjadi TNI dan Polri sebagai dua institusi yang terpisah. Pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sistem. Karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (3) sepanjang menyangkut “sishankamrata” harus dipandang sebagai acuan konstitusional yang mendasar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan sistem keamanan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, yang terutama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, desain strategis haluan negara yang bersifat komprehensif dan terpadu mengenai “sishankamrata” ini harus dirumuskan dengan baik agar terus menjadi acuan kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara terpadu berdasarkan UUD 1945.” Oleh sebab itu, menjadi cukup mengherankan ketika pembuat Undang-Undang kemudian menetapkan perlakukan berbeda antara TNI dengan Polri terkait usia pensiun. 45 Dalam hal ini, usia pensiun seorang prajurit terbilang krusial, bahkan fundamental. Sebab Prajurit adalah core dari organisasi TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara, dan masa pensiun terkait dengan berhentinya masa kedinasan seorang prajurit yang sudah bertahun-tahun dilatih dan berpengalaman dalam bidang kemiliteran. Sudah seharusnya penentuan masa pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan parameter ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan serta tetap memperhatikan kebutuhan untuk menopang Sishankamrata tetap berdiri sempurna. Hanya saja, di dalam Risalah pembahasan UU TNI, pemberlakuan Usia Prajurit TNI sampai paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berdasarkan asumsi mengenai kondisi fisik personil dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah yang baik mengenai kondisi fisik, usia produktif, usia harapan hidup, dan juga tanpa rasio kebutuhan jumlah personil TNI dengan luas wilayah kedaulatan NKRI maupun penduduk Indonesia. Hal ini berbeda sekali dengan penentuan batas usia pensiun anggota Polri dalam Risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana narasi ilmiah bermunculan mengenai usia pensiun prajurit polisi. Di antara, ketika menentukan usia pensiun prajurit polisi di usia 58, argumentasi yang muncul adalah sebagai berikut: ● Perpanjang usia Tamtama, Bintara dan Perwira juga untuk menahan rasio yang sangat jomplang sekali, jadi kalau ini kita tidak tahan maka imbangan Polisi dengan penduduk yang ingin kita capai 1:500 mungkin akan tercapai 10 sampai 15 tahun lagi. ● Demi pertimbangan-pertimbangan perspektif Polri dimasa yang akan datang terutama untuk mencapai rasio yang diinginkan yang sekarang berbanding 1:900 lebih, untuk memburu rasio yang ideal sekitar 400, dalam rangka juga penghematan APBN, pendayagunaan tentang profesi, maka disepakati usia pensiun adalah 58 dan bisa diperpanjang sampai 60. ● Perpanjangan masa dinas Polri sampai dengan 58 tahun memang di satu sisi dapat dikesankan menghambat regenerasi, tapi di sisi lain ada aspek positif, yaitu pemenuhan perbanding jumlah Polisi dengan penduduk (1:400). 46 Perbandingan ideal ini sangat erat kaitannya dengan efektifitas tugas-tugas Polri. Apalagi kalau dilihat dari aspek efisiensi, setidaknya diperlukan dana Pendidikan sebesar Rp. 115. 000. 000, - untuk menghasilkan perwira Polri. Menurut data, apabila masa dinas sampai 55 tahun maka sampai satu tahun akan dipensiunkan sebanyak 610.000 orang. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, F-PPP dapat menyetujui masa dinas Polisi hingga usia 58 tahun. Adanya perlakuan berbeda ketentuan batas usia pensiun TNI dalam UU TNI sebenarnya melahirkan kerugian besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab perkembangan lingkungan strategis global dan regional saat ini sudah demikian dinamis dan sulit diprediksi. Dinamika ini tentu memiliki dampak ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bila tidak dimitigasi dan dikenalkan dengan baik. Dalam Salinan Perpres Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Jakum Hanneg), dijabarkan Analisa perkembangan lingkungan strategis sebagai berikut: Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, serta nasional semakin dinamis dan kompleks sehingga memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian di kawasan Asia, termasuk juga perekonomian Indonesia. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok-Taiwan. Selain itu, menguatnya kerja sama keamanan kelompok Quadrilateral Security Dialogue yaitu Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang untuk mengimbangi strategi belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, sehingga instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia, Pada tataran nasional secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun Indonesia secara geografis dekat dengan pusat instabilitas kawasan Asia sehingga banyak potensi ancaman militer dan ancaman nonmiliter yang dapat mengancam stabilitas nasional. Selain itu, Indonesia 47 juga memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi. Adapun sejarah mencatat beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia antara lain lepasnya Timor Timur tahun 1999, pemberontakan bersenjata di Aceh, dan pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di Papua, lepasnya Sipadan dan Ligitan, krisis Ambalat, dan pelanggaran oleh Coast-guard Tiongkok di Laut Natuna Utara. Selain beberapa hal diatas, revolusi Industri 4.0 juga memperluas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke dimensi ruang angkasa dan ruang siber. Karakteristik revolusi teknologi Industri 4.0 diantaranya teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, machine learning, sistem otomatis, dan teknologi robot. Disisi lain kehadiran nanoteknologi menyebabkan terjadinya peralihan sistem senjata contohnya wahana tak berawak dengan ukuran kecil memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Revolusi teknologi Industri 4.0 juga mendorong penggabungan teknologi ke dalam serangkaian sistem senjata baru yang inovatif, seperti senjata elektromagnetik (railgun), senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, rudal hipersonik, serta teknologi rahasia yang digunakan pada saat terjadinya perang. Kemajuan teknologi Industri 4.0 juga dapat berpotensi menjadi ancaman nonmiliter diantaranya apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk untuk menguasai perekonomian yang merugikan kepentingan nasional. Paradigma perang moden di masa yang akan datang antara lain perang asimetris dan perang-perang tak terbatas yang mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, unsur militer, serta aspek nirmiliter. Karakteristik perang modern antara lain: terjadinya ancaman secara sistematis, bersamaan dan simultan; perang keunggulan teknologi persenjataan (network centric warfare); perang berbasis kecerdasan buatan seperti teknologi robot telah melahirkan perang dengan menggunakan wahana tak berawak, dan perang siber. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut, maka dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pertahanan. Prediksi ancaman yang sewaktu-waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Ancaman Aktual Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain pelanggaran perbatasan/ intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan warga negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan sejata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, 48 wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. b. Ancaman Potensial Ancaman potensi merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa parang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senajata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing. Segenap isu ancaman di atas, secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, serta kebutuhan akan adanya prajurit yang terlatih dan berpengalaman menjadi sangat krusial. Terkait hal itu negara tidak lagi bisa menggunakan paradigma pertahanan konvensional dengan membingkai institusi TNI hanya sebagai piranti keras sistem pertahanan negara. Sebagai komponen utama pertahanan negara TNI sudah harus beradaptasi dan menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan potensi pertahanan masa depan, dengan memodifikasi dan meningkatkan kemampuan alutsista, personil, hingga memperluas unit-unit organisasi TNI itu sendiri. Dengan demikian, adanya dinamika lingkungan strategis yang mengharuskan negara untuk melakukan adaptasi terhadap komponen utama pertahanannya. Maka menjadi satu kerugian tersendiri, ketika negara sedang membutuhkan sumberdaya manusia yaitu prajurit yang terlatih dan berpengalaman, terlebih mereka yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan untuk menggandakan kekuatan sistem pertahanan dan kemanaan rakyat semesta justru prajurit tersebut diberhentikan di usia produktif nya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum atau Legal Standing para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon a quo harus membuktikan dahulu kedudukan hukum atau Legal Standing mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal a quo. Para Pemohon juga perlu membuktikan secara 49 logis hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUUV/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Bahwa reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti, antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tumpukan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI, antara lain adanya pemisahan TNI dan Polri yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Indonesia sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang TNI. Bahwa dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju, baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 50 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Peran, Fungsi, dan Tugas TNI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dengan suatu undang-undang tersendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang kala itu perlu mengakomodir perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahwa batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan, termasuk juga jenjang karier dan keahlian dari masing-masing profesi tersebut. Dikarenakan profesi alat negara yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pertahanan dan keamanan, yaitu TNI dan Kepolisian RI, mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, penentuan batas usia pensiun ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Penentuan batas usia pensiun tersebut, tentunya juga harus berdasarkan roadmap kebutuhan personil dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan, baik yang ada di kepolisian maupun institusi TNI. Patut dicermati bahwa pensiun bagi prajurit TNI merupakan suatu keadaan pengakhiran masa dinas keprajuritan, masa pengakhiran tersebut diperlukan guna adanya regenerasi dalam institusi tersebut dengan calon prajurit TNI yang baru. Penentuan batasan usia pensiun pada hakekatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa namun terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007 telah mempertimbangkan 51 bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa dalam kaitan dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitanya dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan membentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait dengan batasan usia jelas merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan kewenangan penuh pembentuk undang-undang. Terkait dengan pengujian yang menitikberatkan pada legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, maka dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum, legal policy, tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar 52 moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. Bahwa Pemerintah bersama dengan DPR RI memiliki wacana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah dimuat dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 131. Selain itu, pada tahun 2019, draf RUU dan naskah akademik perubahan Undang-Undang TNI pernah disusun oleh BPHN. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa pengaturan dalam pasal a quo yang mengatur terkait dengan batasan usia pensiun adalah konstitusional, sehingga ketentuan tersebut dipandang tepat apabila disampaikan kepada pembentuk undang-undang yang memang memiliki kewenangan dalam penentuan batas usia pensiun tersebut [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 4 Februari 2022 dan 16 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji: Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI selengkapnya sebagai berikut: Pasal 53 Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. 53 Pasal 71 huruf a Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usía pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut: a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI; Dianggap bertentangan dengan UUD 1945: Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: a. Bahwa batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI berdasarkan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI adalah 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira. Batas maksimum usia pensiun Prajurit TNI tersebut juga masih bersesuaian dengan batas usia produktif, namun usia pensiun Prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimal usia produktif (64 tahun), sehingga SDM di Institusi TNI yang telah memiliki kemampuan, kematangan dan profesionalitas serta masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi, karena harus pensiun. Sangat disayangkan prajurit TNI yang telah pensiun tersebut justru dikaryakan oleh pihak non-negara; b. Bahwa berdasarkan Risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pemberlakuan usia Prajurit TNI dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun Bagi 54 bintara dan tamtama. Penentuan umur pensiun hanya berdasarkan asumsi mengenai kondisi fisik personel dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah baik mengenai kondisi fisik, usia produktif dan usia harapan hidup, rasio keterbutuhan anggota TNI maupun penduduk Indonesia; c. Bahwa apabila dicermati terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun prajurit TNI dengan anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengaturan usia anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri yaitu, usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. d. Bahwa Penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, halaman 30); e. Bahwa adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sishankamrata, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 UU TNI yang menyatakan: “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama“ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 55 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. - ”Usia pensiun bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; g. Bahwa sepanjang frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam norma Pasal 71 huruf a UU TNI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: - ”Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - ”Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khsusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi- tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah 56 Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap materi permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa RUU Perubahan atas UU TNI masuk dalam daftar Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024, Nomor urut 131 pembahasan antara DPR/Pemerintah.(PK-1) 2. Bahwa Pemerintah telah menyelesaikan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.02.04-20 Tanggal 20 Desember 2019 hal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.(PK-2) 3. Bahwa Pemerintah telah melaksanakan pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.(PK-3) 4. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada halaman 59 huruf d yang berbunyi Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama”. Menjadi “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun”.(PK-4) 57 5. Bahwa substansi permohonan para pemohon memiliki substansi yang sama dalam usulan Pemerintah melalui RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang juga telah dituangkan dalam Naskah Akademik. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Priorotas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20, Hal: Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertanggal 20 Desember 2019; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nomor: PPE.PP.01.03-1389, Hal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertanggal 28 Agustus 2019; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi halaman 59 huruf d dari Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia menyampaikan keterangan lisan dalam 58 persidangan tanggal 8 Februari 2022 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk menguji: Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI selengkapnya sebagai berikut: Pasal 53 Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Pasal 71 huruf a Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usía pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut: a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI; Dianggap bertentangan dengan UUD 1945: Selanjutnya Para Pemohon mendalilkan yang pada intinya antara lain sebagai berikut: a. bahwa terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun prajurit TNI dengan anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pengaturan usia anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri yaitu, usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; b. bahwa penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara; c. bahwa adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), menimbulkan 59 ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; d. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 UU TNI yang menyatakan: “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama“ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi bintara dan tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. - ”Usia pensiun bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira, bintara dan tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”. e. bahwa sepanjang frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam norma Pasal 71 huruf a UU TNI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: - ”Usia pensiun Prajaurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. - ”Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan 60 dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi- tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”. II. KETERANGAN PANGLIMA TNI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap materi permohonan, kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Mengenai perubahan batas usia pensiun, kami menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah dan DPR RI akan membahas RUU Perubahan atas Undang- Undang TNI yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di dalam materi RUU tersebut termasuk perubahan batas usia pensiun; 2. Penambahan batas usia pensiun akan berdampak pada beberapa hal antara lain: a. Perkembangan lingkungan strategis Penambahan Batas Usia Pensiun Prajurit TNI dikaitkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis berupa transformasi dan kompleksitas ancaman mengharuskan pembaharuan dan pemenuhan organisasi yang diisi oleh Prajurit TNI yang berpengalaman dan profesional; b. Perubahan manajemen karier di organisasi TNI Penambahan batas usia pensiun berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel/prajurit, khususnya terkait manajemen pembagian beban kerja dihadapkan pada keahlian, pengalaman, ketahanan fisik, kesehatan dan aspek psikologis; c. Pemenuhan kebutuhan personel TNI Penambahan batas usia pensiun berdampak pada kebutuhan rekruitmen prajurit baru, tetapi dihadapkan dengan Grand Design Organisasi TNI tahun 2020-2024, penambahan batas usia pensiun dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan organisasi; dan 61 d. Pengaturan usia pensiun untuk profesi Penentuan batas usia pensiun untuk profesi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia pensiun. 3. Penambahan usia pensiun juga dapat memberikan dampak secara psikologis, kesehatan dan jasmani bagi prajurit TNI sebagai berikut: a. Dampak psikologis 1) Prajurit TNI masih mendapatkan kesejahteraan dan rawatan dinas; 2) Prajurit TNI masih mendapatkan kepercayaan diri (confidence self) dan kebanggaan serta kehormatan untuk mengabdi lebih lama; dan 3) Prajurit TNI dapat lebih mudah dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pengalaman, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. b. Dampak Kesehatan dan Jasmani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, bahwa usia harapan hidup manusia Indonesia mencapai 71,39 tahun, hal ini menunjukkan peningkatan usia produktif manusia Indonesia termasuk prajurit TNI menjadi lebih lama. III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa Presiden dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah, masing-masing pada tanggal 4 Maret 2022 dan 7 Maret 2022, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 62 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439, selanjutnya disebut UU 34/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 63 Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 64 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 53 Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Pasal 71 huruf a Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usía pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut: a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI; 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], pensiunan TNI pada tahun 2019 dengan usia 58 tahun (pangkat terakhir Letkol, Cpm (K) (Har)/593332 [vide bukti P-4 dan bukti P-5], yang pernah mengikuti pendidikan khusus untuk mendapatkan keahlian khusus sebagai tenaga pendidik (Susgadik) TNI AD tahun 2006 [vide bukti P-17]; 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-6], berprofesi sebagai Dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 65 Jakarta yang aktif dan concern terhadap isu-isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang berkaitan dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9]; 4. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-15]; 5. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-19], pensiunan TNI pada tahun 2018 dengan usia 53 tahun (pangkat akhir Pembantu Letnan Dua (Pelda) Corps Kavaleri) [vide bukti P-22]. Pemohon VI memiliki keahlian khusus dalam mengemudi Tank; 6. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, sebagai berikut: a. bahwa para Pemohon memiliki hak kostitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; b. bahwa Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon VI karena telah menutup ruang atau kesempatan dimungkinkannya perpanjangan usia pensiun Pemohon I dan Pemohon VI padahal Pemohon I dan Pemohon VI, selain masih masuk dalam usia produktif juga memiliki keahlian khusus; c. bahwa keberadaan norma Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, khususnya kesejahteraan prajurit TNI; 66 d. bahwa ketentuan Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapatkan perlindungan dari Negara c.q TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 6 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon VI telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon VI yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemohon I dan Pemohon VI tidak mendapatkan perpanjangan usia pensiun padahal Pemohon I dan Pemohon VI, masing-masing masih dalam usia produktif dan memiliki keahlian khusus. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan. Bahwa Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai dosen beranggapan dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 a quo merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, khususnya kesejahteraan prajurit TNI. Selanjutnya Pemohon III sampai dengan Pemohon V mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer) beranggapan dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 a quo yaitu 67 Pemohon III sampai dengan Pemohon V tidak mendapatkan perlindungan dari Negara c.q TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak dapat menguraikan dengan jelas kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan terjadi dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang dimohonkan pengujian tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I serta Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. bahwa menurut para Pemohon, batas usia produktif menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yaitu 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun; 2. bahwa menurut para Pemohon, adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam 68 SISHANKAMRATA, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 3. bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Bintara dan Tamtama TNI serta menutup kesempatan Perwira TNI untuk dapat dipertahankan atau diperpanjang dalam tugas TNI; 4. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon secara bersyarat yaitu Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; - “Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 dan keterangan ahli atas nama Wim Tohari Danieldi, S.IP., M.Si. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 69 [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 8 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 dan didengar dalam persidangan pada 23 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Maret 2022; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Februari 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sishankamrata, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, menimbulkan 70 ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan utama nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pertahanan dan keamanan Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemisahan secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri dilakukan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggal 18 Agustus 2000. Pemisahan dimaksud merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan. Dalam kaitan tersebut, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Bahwa dalam perannya sebagai alat pertahanan Negara, TNI bertugas menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan global, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara tidak hanya berasal dari militer namun juga non militer sehingga pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer yang hanya dikaitkan dengan fisik semata. Pertahanan negara memerlukan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan non militer melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi. Oleh karenanya wajib bagi TNI untuk memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya. 71 Bahwa sejalan dengan peran TNI, Polri sebagai alat negara juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun kedua alat negara tersebut (militer dan kepolisian) memiliki peran yang berbeda, namun pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis pada setiap negara sehingga keduanya harus selalu bersinergi dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara. [3.13.2] Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan 72 perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 73 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. [6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama sama dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas TNI dipertahankan paling tinggi sama dengan usia pensiun anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian. Dalam putusan perkara a quo, 4 (empat) Hakim Konstitusi menyatakan pokok permohonan Permohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia (1998) didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan yang lebih baik, telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan dilakukannya penataan kelembagaan TNI-Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Berkenaan dengan penataan tersebut, MPR menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 74 Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tap MPR VI/2000) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tap MPR VII/2000). Bersamaan dengan hal itu, dilakukan pula perubahan UUD 1945 berkaitan dengan Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang menghasilkan muatan perubahan yang antara lain menentukan “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 ayat (3) UUD 1945] dan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 ayat (4) UUD 1945]. Perubahan Pasal 30 tersebut juga menegaskan sekalipun peran dan fungsi TNI dan Polri dipisahkan namun secara konstitusional kedua alat negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) [Pasal 30 ayat (2) UUD 1945]. Sebagai tindak lanjut reformasi atas kedua alat negara tersebut diterbitkan UU organik, yaitu UU 2/2002 mengenai Polri dan UU 34/2004 mengenai TNI. Berkenaan dengan UU 34/2004 yang disandingkan dengan UU 2/2002, Pemohon mendalilkan norma yang mengatur usia pensiun Bintara dan Tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia 53 (lima puluh tiga) tahun dalam norma Pasal 53 UU 34/2004, serta norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menyatakan, “Usia pensiun paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI”, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesamaan kedudukan. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama sama dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. [6.1.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon a quo penting bagi kami untuk merujuk terlebih dahulu ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002 yang menyatakan “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 75 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Dalam kaitan ini, penting untuk dicermati terlebih dahulu golongan kepangkatan pada kedua alat negara tersebut (TNI dan Polri) di mana prajurit dalam lingkungan TNI dibagi dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtama [Pasal 26 UU 34/2004]. Dalam kaitan dengan Pangkat Bintara di TNI, tingkatannya terdiri atas: 1. Pembantu Letnan Satu; 2. Pembantu Letnan Dua; 3. Sersan Mayor; 4. Sersan Kepala; 5. Sersan Satu; dan 6. Sersan Dua. Sedangkan, Pangkat Tamtama terdiri atas: 1. Kopral Kepala; 2. Kopral Satu; 3. Kopral Dua; 4. Prajurit Kepala; 5. Prajurit Satu; dan 6. Prajurit Dua [vide Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia]. Susunan kepangkatan Bintara dan Tamtama di TNI tersebut juga dikenal di lingkungan Polri. Untuk Golongan Kepangkatan Bintara di Polri terdiri atas: 1. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu); 2. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda); 3. Brigadir Polisi Kepala (Bripka); 4. Brigadir Polisi (Brigpol); 5. Brigadir Polisi Satu (Briptu); dan 6. Brigadir Polisi Dua (Bripda). Sedangkan, untuk Golongan Kepangkatan Tamtama terdiri atas: 1. Ajun Brigadir Polisi (Abrip); 2. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu); 3. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda); 4. Bhayangkara Kepala (Bharaka); 5. Bhayangkara Satu (Bharatu); dan 6. Bhayangkara Dua (Bharada) [vide Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia]. Artinya, baik TNI dan Polri menggunakan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batas usia pensiun prajurit dalam golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama di kedua alat negara tersebut, yang sama-sama merupakan kekuatan utama dalam Sishankamrata. Usia pensiun Bintara Tamtama di Kepolisian ditentukan 58 tahun, sementara untuk TNI ditentukan 53 tahun. Adanya perbedaan inilah yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan. [6.1.3] Bahwa adanya perbedaan tersebut sudah tidak sejalan dengan paradigma masa lalu yang menempatkan Bintara dan Tamtama lebih awal pensiun karena kebutuhan fisik prajurit tersebut yang lebih diutamakan dalam menjalankan fungsi pertahanan. Paradigma tersebut belum mempertimbangkan secara komprehensif kondisi prajurit dari sisi usia produktif, usia harapan hidup, dan rasio 76 kebutuhan jumlah personil TNI dengan luas wilayah kedaulatan negara kesatuan serta jumlah penduduk. Oleh karena itu, jika dikorelasikan dengan kondisi kekinian maka paradigma tersebut penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif agar dapat diperoleh batasan usia pensiun yang tepat bagi prajurit Bintara dan Tamtama TNI. Misalnya, dengan melihat dari sisi usia harapan hidup penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021, menyebutkan pada tahun 2020 rata-rata angka harapan hidup penduduk di 34 provinsi di Indonesia memiliki angka 71,52 tahun, di mana sebelumnya pada tahun 2019 tercatat angka harapan hidup 71,38 tahun. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan angka harapan hidup Indonesia dari tahun ke tahun telah meningkat mendekati rata-rata angka harapan hidup global [vide Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019-2021]. Oleh karena itu, dengan tingginya angka harapan hidup di Indonesia, sudah semestinya perlu diimbangi dengan penentuan batas usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama yang setara dengan usia pensiun anggota Polri. Penyetaraan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit yang masih berada dalam rentang usia produktif, sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati anggota Polri dalam jabatan yang sama atas kelangsungan hidup mereka. [6.1.4] Bahwa berkenaan dengan persoalan usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama TNI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjadi bagian dari materi perubahan UU 34/2004 yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keterangan Presiden dalam persidangan pada Rabu, 23 Februari 2022]. Bahkan, dalam keterangan Presiden tersebut, dinyatakan dengan tegas bunyi usulan rancangan rumusan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 yakni “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan). Rumusan perubahan tersebut juga didukung oleh Naskah Akademik perubahan UU 34/2004 yang telah mencantumkan rencana penambahan usia pensiun prajurit [vide Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, halaman 34]. Selanjutnya, dalam sub-bab Arah dan Jangkauan Pengaturan dalam Naskah Akademik a quo pada halaman 59-60 dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 77 1. Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Menjadi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. 2. Mengatur ketentuan peralihan terkait dengan masa dinas keprajuritan Pasal 53. Sehingga, ketentuan Pasal 71 diubah menjadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. Oleh karena itu, dalam Lampiran Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, telah dirumuskan pula usulan perubahan Pasal 53 yang menyatakan, “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.” Kemudian ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.” Persoalannya adalah apakah perubahan UU 34/2004 tersebut dapat terselesaikan dalam periode Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024]. Hal ini mengingat terhadap rencana perubahan UU 34/2004 jika dirunut telah masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010 – 2014 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], akan tetapi belum juga diprioritaskan untuk dibahas. Oleh karena itu, dengan mencermati 78 proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang belum berkepastian, sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun Bintara dan Tamtama di Polri sehingga secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [6.1.5] Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusan telah menegaskan pula berkaitan dengan usia merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terutama jika penentuan tersebut berkaitan dengan penyebutan secara definitif angka. Namun demikian, tanpa menyebut secara definitif angka tertentu, Mahkamah telah memutus perkara yang esensinya memiliki keterkaitan dengan perkara a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016, di mana dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] Mahkamah menyatakan: [3.13.2] Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, dalam putusan a quo Mahmakah menjatuhkan amar pada angka 4 bahwa: Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun“ dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia 79 pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara; Dengan demikian, dikarenakan adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian RUU perubahan UU 34/2004 maka menurut kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, berkenaan dengan batasan usia pensiuan Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun pada anggota Polri, merupakan hal yang seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah karena beralasan menurut hukum. Oleh karenanya frasa “usia pensiun paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”. [6.1.6] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira”, serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menyatakan “Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI”, kami memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) pula berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon I. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum yang memiliki keahlian khusus untuk dapat dijadikan alasan dapat dipersamakan dengan usia pensiun untuk perwira kepolisian. Maka, terhadap Pemohon I tidak beralasan untuk diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira”, serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004. *** 80 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 81 ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia