62/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 62/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Supadi HS Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Bratang Gede 6 F/20 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Cholil Pekerjaan : Tentara Negara Indonesia Alamat : Jalan Ikn Sumbal Nomor 26 RT/RW 2/2 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Drs. H. Suhardi Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Dharmawangsa 7/9 RT/RW 10/1 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Hardimin Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Tambak Segaran 5/21 RT/RW 5/3 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya Sebagai-------------------------------------------------------------Pemohon IV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Phillips Moniaga Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Dukuh Kupang Timur 17/17 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2015 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Syamsul Arifin, S.H., dan Agus Setia Wahyudi, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada “Sholeh & Partners”, yang beralamat di Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor 62/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam pokok permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di kota Surabaya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 6. Bahwa para Pemohon sudah bertahun-tahun tinggal di Kota Surabaya dengan menyewa tanah yang diakui milik Pemerintah Kota Surabaya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 padahal Pemerintah Kota Surabaya selama ini tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikan tanah- tanah a quo, apakah sertifikat hak milik, hak pakai atau hak pengelolaan. 7. Bahwa sewa tanah a quo oleh Pemerintah Kota Surabaya diberikan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya. Anehnya para Pemohon setiap tahun juga harus membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama para Pemohon. Seharusnya jika memang tanah-tanah yang disewakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pajak PBB-nya atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 8. Bahwa tanah-tanah yang ditempati oleh para Pemohon tidak bisa diajukan peningkatan hak, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya tidak mau memproses dengan alasan jika tanah-tanah yang ditempati oleh para Pemohon milik Pemerintah Kota Surabaya. Padahal faktanya tanah a quo adalah tanah negara. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960, harus ada pembatasan kepemilikan tanah, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai jutaan meter persegi tanah yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. akhirnya disewa-sewakan kepada warga kota Surabaya. jika pasal a quo diterapkan dengan benar, maka tanah-tanah kelebihan a quo bisa didistribusikan kepada para Pemohon, dan para Pemohon berhak mengajukan tanah negara yang ditempati oleh para Pemohon menjadi hak milik. Namun karena antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pertanahan Kota Surabaya terjadi konspirasi sehingga para Pemohon tidak bisa mengajukan proses hak milik terhadap tanah yang ditempati para Pemohon. 10. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 11. Bahwa nyatalah jika pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal para Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 12. Bahwa para Pemohon khawatir jika Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak Konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 secara faktual dirugikan. C. POKOK PERMOHONAN Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104). Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 16 (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah: a. hak guna-air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hak guna ruang angkasa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Pasal 17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yangdi bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Argumentasi Konstitusional 1. Bahwa menurut Arie Sukanti Hutagalung mengartikan bahwa landreform adalah suatu perubahan yang disengaja dalam suatu sistem land tenure, penguasaan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah. Selain beberapa pandangan tersebut di atas dalam kepustakaan agraria sering sekali dijumpai istilah ”Agrarian Reform” selain istilah landreform. Bahkan kadang- kadang penggunaan istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada konsep yang sama. Kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dalam diskusi-diskusi yang menyangkut perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. 2. Bahwa di samping istilah landreform dan agrarian reform di atas Gunawan Wiradi mengetengahkan istilah reforma agraria. Pemakaian reforma agraria digunakannya untuk mengganti istilah landreform dengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan prombakan penguasaan tanah. Dalam suatu masyarakat non industri, tanah mencerminkan bentuk dasar dari kemakmuran dan sumber dasar dari prekonomian dan politik. Di sisi lain sistem penguasaan tanah mencerminkan hubungan-hubungan dan susunan-susunan pengelompokan sosial. Kenyataan ini umumnya dari suatu negara serta kemauan politik pemerintahnya, menentukan pula corak reform yang dilakukan. Artinya reforma agraria dapat dilancarkan dengan titik berat yang berbeda-beda. Perubahan dan perlindungan terhadap petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan tuan tanah, larangan memiliki tanah pertanian yang luas, larangan absente (guntai) dan penetapan suatu ceiling bagi pemilik tanah. 3. Bahwa landreform berasal dari dua kata yaitu “land” yang berarti tanah dan “reform” yang berarti perombakan, sehingga dalam hubungan dengan hukum agraria, maksud dan pengertian landreform adalah perombakan secara mendasar terhadap sistem pemilikan tanah.Undang Undang Pokok Agraria merupakan induk dari ketentuan landreform dibentuk atas dasar pertimbangan sebagai berikut: a. Karena Hukum Agraria yang berlaku sekarang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi dari pemerintah jajahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 b. Karena Hukum Agraria mempunyai sifat hukum dualisme, yaitu yang berasal dari Hukum Adat dan yang berasal dari Hukum Barat. 4. Program Landreform dalam arti luas mempunyai bidang yang lebih luas sehingga sering diartikan sebagai suatu Agrarian Reform, yang meliputi lima macam program, yaitu: a. Pembentukan Hukum Agraria. b. Penghapusan hak asing dan konsepsi kolonial. c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur. d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah pertanian danhubungan hukum yang bersangkutan e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara terencana dan sesuai kemampuan. 5. Dalam pelaksanaan program landreform, redistribusi tanah pertanian merupakan arah kebijakan landreform yang mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Tujuan Sosial Ekonomis: Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dan memberikan fungsi sosial. Memperbaiki produksi nasional, khususnya pada sektor pertanian. b. Tujuan Sosial Politis Mengakhiri penguasaan tanah ada orang tertentu dan menghapuskan sistem tuan tanah. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani. c. Tujuan Mental Psikologis Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarapnya.Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarap. 6. Dalam rangka pelaksanaan landreform yang dikatagorikan dalam objek landreform adalah Tanah Kelebihan. Tanah kelebihan merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan tanah kelebihan tersebut diambil-alih oleh pemerintah dengan diberikan ganti rugi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 7. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 8. Mengerjakan atau mengusahakan secara aktif berarti yang mempunyai hak itu langsung turut serta dalam proses produksi, ini berarti bahwa tidak segala pekerjaan harus dilakukan sendiri oleh pemilik tetapi dapat mempergunakan tenaga orang lain sebagai penggarap sebagai langkah ke arah pelaksanaan dan penggunaan tanah secara aktif, dengan tujuan untuk menghapuskan tanah absentee/guntai, artinya orang atau pihak yang berhak atas tanah pertanian tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan atau di luar kecamatan tetapi masih berbatasan dengan kecamatan letak tanah itu. 9. Bahwa tanah absentee/guntai dilihat dari asal usulnya dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu: a. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. yaitu pemilik yang bersangkutan berpindah tempat dari kecamatan letak tanah selama 2 tahun berturut-turut. Jika pihak tersebut melapor kepada pejabat setempat tentang kepergiannya, maka dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu tersebut ia diwajibkan memindahkan hak milik atas tanah pertaniannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut. b. Pewarisan Jika karena pewarisan maka dalam waktu 1 tahun terhitung sejak si pewaris meninggal, ahli waris bersangkutan diwajibkan untuk mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu berada, atau apabila ahli waris ingin tetap memiliki tanah tersebut, maka ia harus berpindah ke kecamatan tanah yang bersangkutan. c. Jual beli Yaitu: beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan. 10. Bahwa hal-hal yang dikecualikan dalam pemilikan tanah secara absentee adalah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 a. Pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tanah tersebut berada. b. Pegawai negeri dan anggota ABRI serta orang-orang yang dipersamakan. c. Pemilik yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Agraria. 11. Bahwa tanah swapraja dan bekas swapraja yang langsung dikuasai oleh negara.Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai negara dan ditetapkan sebagai objek landreform adalah: a. Tanah partikelir. b. Tanah erpfacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan. c. Tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada negara. 12. Bahwa Ketentuan-Ketentuan terhadap Tanah Kelebihan sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, maka Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengatur lebih lanjut tentang batas maksimum atas tanah pertanian. Dalam penentuan tentang batas maksimum suatu kabupaten yang dipakai dalam ukuran yaitu kepadatan penduduk, jenis tanah pertanian dan jumlah anggota keluarga. 13. Bahwa bunyi Pasal 7 menyatakan, “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Ketentuan dari Undang-undang Nomor 56 Prp sebagai implementasi dari Pasal 17 ayat (1) UUPA yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum”. Penetapan batas maksimum termaksud dalamPasal 17 ayat (1) UUPA ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. 14. Bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UUPA ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.Tercapainya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 batas minimum termaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur- angsur. Batas maksimum yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor-faktor lain maka luas maksimum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah sebagai berikut: Daerah Sawah Atau Tanah kering 1. Tidak padat 15 ha 20 ha 2. Kurang padat 10 ha 12 ha 3. Cukup padat 7,5 ha 9 ha 4. Sangat padat 5 ha 6 ha 15. Bahwa pada era 1970 sampai 1980-an Pemerintah Kota Surabaya mempunyai program pemutihan, tanah-tanah yang selama ini ditinggali warga dengan status tanah belum hak milik akan ditingkatkan menjadi hak milik. Akhirnya para Pemohon dan warga lain berbondong-bondong mengikuti Program “Pemutihan” yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya. 16. Bahwa program a quo yang awalnya terlihat bagus pada hakikatnya justru terjadi pencaplokan tanah-tanah warga yang semula secara hukum adat sah sebagai kepemilikan, menjadi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya (karena dikeluarkan surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang sampulnya berwarna hijau /ijo). 17. Bahwa penjelasan saat itu oleh Pemerintah Kota Surabaya dikatakan urut- urutan pengurusan tanah yaitu disurat-ijokan dulu, lalu HGB baru bisa Sertifikat Hak Milik. Bahwa pada umumnya warga awam hukum dan karena keawamannya warga bukannya mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional agar diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik, tetapi warga justru ke Pemkot yang melakukan program “Pemutihan”. Hal ini sepertinya warga masuk perangkap jebakan BATMAN yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 18. Bahwa ternyata dalam pada program “pemutihan” a quo warga menandatangani pernyataan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Pemerintah Kota Surabaya dan tidak akan keberatan apabila Pemerintah Kota Surabaya meng-HPL-kan tanah a quo, berkas tersebut ditandatangani pada saat pengambilan surat ijo dan para Pemohon dan warga tidak diberi tembusannya. Bahwa sejak saat itu terjadi klaim semua tanah-tanah a quo milik Pemerintah Kota Surabaya dan para Pemohon diwajibkan membayar retribusi karena menempati tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. 19. Bahwa untuk menyempurnakan agenda pencaplokan tanah oleh Pemkot Surabaya, sekitar tahun 1970 sampai 1980-an Pemkot Surabaya melalui aparat kelurahan setempat (RT, RW, dan perangkat desa setempat) memaksa warga Surabaya agar menyerahkan bukti-bukti asli berupa Pethok D, Pethok Pajeg Bumi, Zegel jual beli dan lain-lain untuk menghilangkan jejak secara administratif bagi bukti-bukti kepemilikan tanah oleh warga. Karena tidak paham secara hukum dan rasa takut kepada Pemkot dan Pemerintah, warga Surabaya terpaksa menyerahkan begitu saja segala bukti surat-surat dan berkas-berkas administratif tersebut. 20. Bahwa menurut Yousri Nur Raja Agam MH – Ketua Yayasan Peduli Surabaya yang diterbitkan oleh Surabaya pagi.com tanggal 7 September 2013, jumlah surat ijo di 21 kecamatan di Surabaya mencapai 13.425.015,15 meter persegi atau 134,25 hektar lebih. Data rinci di 15 kecamatan terluas tanah ber-surat ijo mencapai 12,42 juta meter persegi atau 124,21 hektar lebih. Dari seluruh daerah itu, terluas di Kecamatan Wonokromo (1.147.179,32 m2), menyusul di Kecamatan Krembangan (920.873,15 m2) dan Kecamatan Tegalsari (639.667,03 m2). Seterusnya adalah kecamatan: Dukuh Pakis (493.680,00 m2), Bubutan (438.403,04 m2), Sawahan (308.295,21 m2), Semampir (189.369,87 m2), Sukomanunggal (157.224,16 m2), Simokerto (152.426,58 m2), Genteng (90.977,25 m2), Lakarsantri (54.500,83 m2), Asemrowo (47.708,20 m2), Tandes (30.967,05 m2), Wonocolo (26.346,70 m2) dan Wiyung (20.856,66 m2). Kecamatan lain, seperti Kecamatan Tambaksari, Gubeng dan lain- lainnya di bawah 20 ribu meter persegi. 21. Bahwa ada 3 kategori tanah-tanah yang diklaim kepunyaan Pemerintah Kota Surabaya. Pertama, tanah bekas Gumente atau tanah Swapraja yang pada zaman Belanda digunakan sebagai kantor administrasi Pemerintahan Belanda. Ke dua, tanah hak milik orang-orang Belanda (eigendom Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 verponding) yang pemiliknya setelah kemerdekaan memilih kembali ke negara Belanda.Ketiga, tanah-tanah warga yang dimiliki warga sejak zaman penjajahan Belanda, atau tanah dari jaul beli setelah kemerdekaan Indonesia. 22. Bahwa secara licik tanah-tanah warga diakui sebagai aset Pemkot. Celakanya, tindakan licik tersebut diperkuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan meloloskan peraturan serta kebijakan untuk “melegalisasi” dan “melegitimasi” penguasaan (pencaplokan) tanah-tanah warga tersebut saat itu melalui peraturan di bawah ini: 1. Keputusan DPRD GR Surabaya Nomor 03E/DPRD-GR/KEP/1971 tanggal 6 Mei 1971 tentang sewa tanah. 2. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1986 tanggal 5 Juli 1986 tentang Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 3. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1987 tentang pemakaian Tanah atau tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 4. Peraturan Derah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya. 5. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah. 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tatacara Penyelesaian Ijin Pemakaian Tanah. 7. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 23. Dengan mendasarkan pada seabreg peraturan yang dari tahun ke tahun “disempurnakan”, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan sikapnya mengklaim secara sepihak tanah-tanah yang secara turun temurun sejak sebelum merdeka telah ditinggali warga. Bahkan, sangat mungkin, pelaku dan keturunan peristiwa Heroik 10 November 1945 yang pada akhirnya berhasil memerdekakan seluruh Indonesia yang tinggal di tanah tanah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 tersebut-pun diwajibkan untuk memperoleh “Ijin Pemakaian Tanah” yang lebih dikenal dengan “surat Ijo” dari Pemerintah Kota Surabaya dan terpaksa harus “menyewa” yang dihitung mundur mulai tahun 1966. Dholim! Berarti Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu DPRD Kota Surabaya telah menjadi “Tuan Tanah” bagi warga Kotanya sendiri, sebagaimana dahulu pernah dipraktekkan pada zaman kolonialisme. 24. Pasal 19 ayat (2) huruf “c” UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, alat bukti hak atas tanah adalah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Apakah Pemkot punya? Sejauh ini para Pemohon tidak pernah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentang bukti kepemilikan tanah-tanah a quo. Anehnya meskipun pemerintah kota tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas jutaan hektar tanah di Kota Surabaya yang disewakan ke warga, namun ketika warga mengajukan peningkatan hak, selalu ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dengan dalih, bahwa tanah-tanah a quo adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. 25. Bahwa apabila alas hak Pemerintah Kota Surabaya “Hak Pakai”, maka menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 hanya terbatas pada tanah negara untuk kepentingan langsung instansi itu sendiri (Hak penguasaan atas tanah negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan). 26. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Bahwa pendaftaran tanah harus dibuktikan a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, girik, surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya. Pertanyaannya tanah tanah surat ijo yang diklaim punya Pemerintah Kota Surabaya, jika punya sertifikat hak pakai maupun hak pengelolaan, kapan didaftarkannya? Kapan menguasai tanah a quo, faktanya yang menguasai dan menggunakan tanah a quo adalah para Pemohon sejak lama? Apakah pemerintah kota membeli tanah a quo, kapan jual belinya? 27. Bahwa meskipun Pemerintah Kota Surabaya mengklaim jutaan meter tanah di Surabaya adalah miliknya, tapi anehnya di tengah kawasan tanah milik Pemkot (surat ijo) terdapat tanah-tanah bersertifikat hak milik yang dimiliki warga. Ini menjadi bukti jika tanah-tanah jutaan meter persegi yang diklaim milik Pemerintah Kota Surabaya bukan milik Pemerintah Kota Surabaya, sebab jika benar milik Pemkot Surabaya, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat hak milik punya warga. Bukankah kebijakan BPN Surabaya diskriminatif dan sangat merugikan para Pemohon dan tindakan BPN Kota Surabaya telah melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5/1960 yang menyatakan; Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 28. Bahwa kepemilikan tanah jutaan meter persegi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan menyewakan tanah-tanah a quo kepada para Pemohon jelas hal ini bertentangan dengan Pasal17 ayat (1) UU Nomor 5/1960 tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh perorangan maupun badan hukum. 29. Bahwa makna pembatasan kepemilikan tanah yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960. Bahwa, menurut para Pemohon Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960 harus ditafsirkan dalam kondisi sekarang, setiap keluarga Indonesa harus mempunyai rumah untuk tempat tinggal yang layak. Permasalahannya bagaimana bisa hidup layak dan nyaman, jika para Pemohon rumahnya dirampas oleh Pemerintah Kota Surabaya dan para Pemohon diwajibkan bayar sewa atas rumah milik para Pemohon sendiri kepada Pemerintah Kota Surabaya? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 30. Bahwa para Pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari negara atas harta benda milik para Pemohon yang berada di bawah kekuasaan para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa, kepemilikan 31. Bahwa para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya mempunyai hak milik sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan hak milik yang dipunyai oleh para Pemohon tidak boleh diambil secara sewenang- wenang oleh siapapun termasuk Pemkot Surabaya. Bahwa, pengakuan sepihak Pemkot Surabaya yang mempunyai tanah jutaan meter persegi yang ditempati oleh para Pemohon, jelas merupakan perampasan secara sewenang-wenang. Sebab, para Pemohon tidak pernah melakukan jual beli maupun hibah kepada Pemkot Surabaya. Yang terjadi adalah penipuan berdalih menaikkan status tanah milik para Pemohon menjadi hak milik. Tetapi ternyata berubah menjadi surat ijo alias para Pemohon diwajibkan sewa kepada Pemkot Surabaya. 32. Bahwa Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarmya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tanah- tanah dari Sabang sampai Merauke adalah tanah yang dikuasai oleh Negara. Begitupun tanah-tanah yang ada di kota Surabaya dikuasai oleh negara, bukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya adalah badan hukum yang haknya sama seperti para Pemohon, di mana oleh negara dapat diberi wewenang untuk mempergunakan tanah a quo dengan status hak kepemilikan dari negara. Itu artinya, para Pemohon sebagai warga negara dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD untuk dapat memiliki tanah hak milik yang ditempati oleh para Pemohon. Apalagi jelas-jelas sejarah tanah a quo yang ditempati para Pemohon adalah hasil jual beli, bukan hibah dari Pemkot Surabaya. jika tiba-tiba Pemkot Surabaya merasa memiliki tanah milik para Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada dan Pemkot Surabaya bukanlah negara yang menguasai bumi dan air a quo. 33. Bahwa Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960 tidak pernah diterapkan lagi. Faktanya warga negara lebih suka bekerja di kantor dan di pabrik dari pada bekerja di sawah pertanian. Wajar sekali jika pasal a quo sekarang sudah tidak relevan untuk diterapkan. Tetapi harus dipahami semangat pembuat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Undang-Undang sangat bagus, supaya ada pemerataan kepemilikan tanah dan warga bisa berusaha sendiri dalam tanah pertaniannya tanpa harus menjadi buruh tani untuk orang lain. 34. Bahwa para Pemohon beranggapan harus ada tafsir konstitusional terhadap Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960. Di mana pemerataan tanah bukan lagi tanah pertanian, tetapi semua keluarga Indonesia harus mempunyai tanah yang layak untuk tempat tinggal. Dengan begitu tidak ada lagi orang menyewa rumah, semua yang ditinggali adalah rumahnya sendiri. 35. Bahwa jika benar Pemerintah Kota Surabaya mempunyai sebagian tanah yang mempunyai alas hak kepemilikan dari jutaan meter persegi tanah yang disewakan ke warga, negara harus mencabut kepemilikan a quo atau negara membeli tanah-tanah a quo, lalu negara memberikan kepada warga yang menempati tanah a quo hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5/1960. Sebab hakikat seluruh bumi dan isinya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. 36. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Bukankah kalau sudah begitu wajar para Pemohon menganggap apabila pasal a quo bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 38. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria harus dinyatakan konstitusional bersyarat yaitu: sepanjang harus dimaknai bahwa tanah yang dimiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 oleh badan hukum pemerintah daerah hanya meliputi tanah yang digunakan oleh instansi Pemerintah Daerah. D. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa tanah yang dimiliki oleh badan hukum pemerintah daerah hanya meliputi tanah yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-104 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 6. Bukti P-6 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3137P/436.4.22/2003 tertanggal 23 Desember 2003 atas nama CHOLIL dengan alamat Jalan Ikan Sumbal 026, Kelurahan Perak, Barat Kecamatan Krembangan, Surabaya 7. Bukti P-7 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3196P/436.6.9/2006 tertanggal 1 Nopember 2006 atas nama HARDIMIN dengan alamat Jalan Tambak Segaran V/21 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto Surabaya 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3126P/436.6.9/2006 tertanggal 18 Oktober 2006 atas nama H. SUHARDI, DRS. dengan alamat Jalan Dharmawangsa 7/9 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Surabaya 9. Bukti P-9 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4073/402.05.12/99 tertanggal 16 September 1999 atas nama TAQWA AMIN dengan alamat Jagir Sidosermo VI/68 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo Surabaya 10. Bukti P-10 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0517B/436.6.18/2013 tertanggal 23 April 2013 atas nama SUWARSI dengan alamat Jalan Dukuh Kupang Timur XVIII/85 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 11. Bukti P-11 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3086P/36.6.9/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 atas nama SURIAH dengan alamat Jalan Dukuh Kupang Timur 17/49 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 12. Bukti P-12 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2049P/436.4.22/2005 tertanggal 25 Agustus 2005 atas nama SAMAN HUDI dengan alamat Dukuh Kupang 19/88 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 13. Bukti P-13 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3885P/436.6.9/2007 tertanggal 26 November 2007 atas nama SURYANI AK dengan alamat Pakis Tirtosari 5/50 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 14. Bukti P-14 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/104XX/402.05.12/2001 tertanggal 27 April 2001 atas nama THE WIE WEN dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 alamat Pakis Tirtosari V/105 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 15. Bukti P-15 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1912P/402.4.22/2006 tertanggal 27 Juni 2006 atas nama AGUS SUTRISNO dengan alamat Dukuh Kupang Barat 3/29 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 16. Bukti P-16 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1374P/436.6.9/2008 tertanggal 9 Mei 2008 atas nama G.M. SCHOLTS. S dengan alamat Dukuh Kupang Barat 3/27 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya 17. Bukti P-17 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/324P/436.6.18/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama TAN PAULUS TANDYA dengan alamat Dukuh Kupang Barat 1/94 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya 18. Bukti P-18 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2461P/436.4.22/2005 tertanggal 27 September 2005 atas nama PRIJONO dengan alamat Dukuh Kupang Barat 3/8 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya 19. Bukti P-19 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1513P/436.6.9/2007 tertanggal 15 Mei 2007 atas nama SETIABUDI HARDJA dengan alamat Dukuh Kupang Barat 9/7 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya 20. Bukti P-20 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/030P/436.6.18/2010 Tertanggal 6 Januari 2010 atas nama LILY HARIYATI dengan alamat Dukuh Kupang Barat 10/14 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya 21. Bukti P-21 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0256R/402.05.12/2001 tertanggal 26 Juni 2001 atas nama Neny Mardiana dengan alamat Bratang Gede 06F/002A Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 22. Bukti P-22 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0517P/436.6.18/2014 tertanggal 10 Maret 2014 atas nama Sarnu dengan alamat Bratang Gede VI-F/3 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 23. Bukti P-23 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1330P/402.4.22/2001 tertanggal 14 Nopember 2001 atas nama Sumadi dengan alamat Bratang Gede 06F/004 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 24. Bukti P-24 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/5604/402.05.12/99 tertanggal 31 Desember 1999 atas nama Endang Wahyuningsih dengan alamat Bratang Gede 06F/005 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 25. Bukti P-25 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3961/402.05.12/99 tertanggal 9 September 1999 atas nama RR. Agustina dengan alamat Bratang Gede 06F/005A Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 26. Bukti P-26 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4079/402.05.12/99 tertanggal 16 September 1999 atas nama Mudjiarti dengan alamat Bratang Gede 06F/006 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 27. Bukti P-27 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/5605/402.05.12/99 tertanggal 31 Desember 1999 atas nama Mohammad Syarqowi dengan alamat Bratang Gede 06F/006A Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 28. Bukti P-28 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4080/402.05.12/99 tertanggal 16 September 1999 atas nama Josaphat Sunjono W dengan alamat Bratang Gede 06F/007 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 29. Bukti P-29 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0414R/402.05.12/2000 tertanggal 10 April 2000 atas nama Sri Utami, B.SC dengan alamat Bratang Gede 06F/008 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 30. Bukti P-30 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3161P/402.05.12/2000 tertanggal 24 Nopember 2000 atas nama Supadi Bin Yusuf dengan alamat Bratang Gede 06F/008A Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 31. Bukti P-31 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3610P/402.05.12/2002 tertanggal 19 September 2002 atas nama Zabir Husin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 dengan alamat Ikan Cumi-Cumi 007 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 32. Bukti P-32 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/35/88P/402.4.22/2002 tertanggal 18 September 2002 atas nama I KETUT ESCANTHIA dengan alamat Ikan Cumi-Cumi 004 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 33. Bukti P-33 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0143XX/402.5.12/97 tertanggal 26 September 1997 atas nama AGOENG HARTONO dengan alamat Ikan Cumi-cumi 28 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan Surabaya 34. Bukti P-34 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4669P/436.6.18/2011 tertanggal 19 desember 2011 atas nama ABD. AZIZ BAWEDAN dengan alamat Ikan Lumba-lumba 60 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 35. Bukti P-35 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/227P/436.6.18/2010 tertanggal 22 Januari 2010 atas nama DJUWAHIR dengan alamat Ikan Sepat 5/32 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 36. Bukti P-36 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2675P/436.6.9/2007 tertanggal 3 Agustus 2007 atas nama ALI ADMADJADISASTRA dengan alamat Ikan Lumba 12 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 37. Bukti P-37 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4001P/436.6.18/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama DRS. E. SUHARDJO dengan alamat Ikan Sepat 4/25 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 38. Bukti P-38 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3597P/436.6.9/2008 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama MUDJIYEM dengan alamat Ikan Sepat 6/22 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya 39. Bukti P-39 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2038P/436.6.9/2008 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama ASYARI TAHAR dengan alamat Ikan Sepat 5/7 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 40. Bukti P-40 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/806XX/402.05.12/2000 tertanggal 29 Desember 2000 atas nama SUGIARTO dengan alamat Kemayoran Baru 22 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya 41. Bukti P-41 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0671B/436.4.22/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 atas nama LAYEN ENDRO NASETYO dengan alamat Ngegel Tirto 1/24 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 42. Bukti P-42 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2282P/436.6.9/2007 tertanggal 29 Juni 2007 atas nama M. RIDUAN dengan alamat Ngagel Tirto 2/35 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Surabaya 43. Bukti P-43 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4349/402.05.12/99 tertanggal 29 September 1999 atas nama BAKRI dengan alamat Ngagel Tirto 2/42 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 44. Bukti P-44 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3862/402.05.12/98 tertanggal 21 Juli 1998 atas nama SOELAIMAN dengan alamat Ngagel Tirt0 2/20 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 45. Bukti P-45 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0008XX/436.6.18/2012 tertanggal 13 Juni 2012 atas nama MACHFUD, DRS. EC dengan alamat Ngagel Tirto 2/17 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 46. Bukti P-46 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0490B/436.4.22/2005 tertanggal 23 juni 2005 atas nama DARJUNINGSIH dengan alamat Ngagel Tirto 2/23 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 47. Bukti P-47 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0181P/436.6.18/2012 tertanggal 18 Januari 2012 atas nama SOEMIYATI dengan alamat Ngagel Tirto 2/21 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 48. Bukti P-48 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3769/402.05.12/98 tertanggal 16 Juli 1998 atas nama MARIA MARGARETHA SUWARSIH Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 dengan alamat Ngagel Tirto 2/43 A Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Surabaya 49. Bukti P-49 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0068P/436.6.18/2012 tertanggal 9 januari 2012 atas nama SLAMET dengan alamat Ngagel Tirto 2/24 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 50. Bukti P-50 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/5013/402.05.12/98 tertanggal 15 Oktober 1998 atas nama MOEDJIONO TJOKROATMODJO dengan alamat Ngagel Tirto 2/48 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 51. Bukti P-51 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2888P/436.6.18/2014 tertanggal 19 Nopember 2014 atas nama J.C. SUJADI, S.Pd dengan alamat Ngagel Tirto 4/26 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 52. Bukti P-52 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3986/402.05.12/98 tertanggal 28 Juli 1998 atas nama J.F. MARTANTO, SH dengan alamat Ngagel Tirto 4/27 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 53. Bukti P-53 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1523P/402.05.12/2001 tertanggal 29 Mei 2001 atas nama S. SASMITO dengan alamat Ngagel Tirto 4/28 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 54. Bukti P-54 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1034P/402.05.12/2001 tertanggal 17 April 2001 atas nama LUKY PURWANINGTYAS dengan alamat Ngagel Tirto 4/32 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 55. Bukti P-55 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0085B/436.6.18/2013 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama ASRI KRISNOWATI dengan alamat Ngageltirto 4/34 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 56. Bukti P-56 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2231P/436.6.18/2010 tertanggal 2 September 2010 atas nama SOERJATI dengan alamat Ngageltirto 4/35 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 57. Bukti P-57 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0185/402.05.12/1999 tertanggal 16 Januari 1999 atas nama WAGIMIN dengan alamat Dharmawangsa 5/25 A Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 58. Bukti P-58 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0812/402.05.12/99 tertanggal 15 Maret 1999 atas nama MOERSAHID dengan alamat Dharmawangsa 5/7 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 59. Bukti P-59 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0044/402.05.12/99 tertanggal 2 Januari 1999 atas nama SRI KATIYAH dengan alamat Dharmawangsa 5/15 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60. Bukti P-60 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0813/402.05.12/99 tertanggal 15 Maret 1999 atas nama SOEWANTAH dengan alamat Dharmawangsa 5/8 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 61. Bukti P-61 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0807/402.05.12/99 tertanggal 15 Maret 1999 atas nama SAMIDI dengan alamat Jalan Dharmawangsa 5/5 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 62. Bukti P-62 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0702P/436.4.22/2004 tertanggal 23 April 2004 atas nama MOESLIMIN dengan alamat Dharmawangsa Barat 22 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 63. Bukti P-63 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2437/402.05.12/99 tertanggal 24 juni 1999 atas nama MISWAN dengan alamat Gubeng Airlangga 3/46 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 64. Bukti P-64 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2436/402.05.12/99 tertanggal 24 Juni 1999 atas nama BUDI HARIJONO dengan alamat Gubeng Airlangga 3/74 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 65. Bukti P-65 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3340P/402.4.22/2002 tertanggal 30 Agustus 2002 atas nama KASMAN KASMAJADI dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 alamat Gubeng Airlangga 5/50 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 66. Bukti P-66 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0156P/436.4.22/2006 Tertanggal 6 Januari 2006 atas nama MOCHAMAD MATSIN dengan alamat Gubeng Airlangga 3/19 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 67. Bukti P-67 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0220P/402.4.22/2003 tertanggal 30 Januari 2003 atas nama DJUMA’IJAH dengan alamat Gubeng Airlangga 3/18 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 68. Bukti P-68 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3510/402.05.12/99 tertanggal 25 Agustus 1999 atas nama DRS SULENDRO GW. dengan alamat Gubeng Airlangga 6/20 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 69. Bukti P-69 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0237P/436.6.9/2007 tertanggal 4 April 2007 atas nama BUDI HARIANTO SINAGA dengan alamat Gubeng Kertajaya 05/016 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 70. Bukti P-70 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3251/402.05.12/99 tertanggal 13 Agustus 1999 atas nama DJAELAN dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/34 B Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 71. Bukti P-71 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/247XX/402.05.12/2000 tertanggal 18 Agustus 2000 atas nama RR. ROESMINI dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/54 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 72. Bukti P-72 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/502B/436.6.18/2009 tertanggal 21 Juli 2009 atas nama MUNAJAH dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/58 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 73. Bukti P-73 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3257/402.05.12/99 tertanggal 13 Agustus 1999 atas nama SANUSI ONGKO WIJOYO dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/36 X Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 74. Bukti P-74 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/3187/402.05.12/99 tertanggal 12 agustus 1999 atas nama ABDUL MUFTI dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/30 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 75. Bukti P-75 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/5073/402.05.12/99 tertanggal 13 November 1999 atas nama PADI/DJOJO dengan alamat Gubeng Kertajaya 5/8 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 76. Bukti P-76 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0272P/402.05.12/2000 tertanggal 25 Februari 2000 atas nama PUDJIONO, PROF. DR. M. PD dengan alamat Karang Menur 2/20 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 77. Bukti P-77 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1321P/436.6.9/2008 tertanggal 30 April 2008 atas nama TRI MARIS DIDIED W, SE dengan alamat Karang Menur 2/12 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 78. Bukti P-78 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0645P/402.4.22/2001 tertanggal 13 September 2001 atas nama PARTINI MOELYONO dengan alamat Karang Menur 2/14 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 79. Bukti P-79 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2221P/402.05.12/2000 tertanggal 24 Agustus 2000 atas nama SOEWARDI dengan alamat Karang Menur 2/15 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 80. Bukti P-80 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2269/402.5.12/1998 tertanggal 8 April 1998 atas nama ARIANY ZUNAEDAH NOOR dengan alamat Karang Menur 5/24 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 81. Bukti P-81 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0734B/436.6.9/2007 tertanggal 10 agustus 2007 atas nama PIROSCHKA dengan alamat Karang Menur 5/25 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya 82. Bukti P-82 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0434P/402.4.22/2003 tertanggal 20 Februari 2003 atas nama DRS. I WAYAN SURJASA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dengan alamat Gubeng Kertajaya 10B/002 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya 83. Bukti P-83 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0199B/436.6.9/2008 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama FITRIAH dengan alamat Gubeng Kertajaya 10B/003 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya 84. Bukti P-84 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4185P/436.6.9/2007 tertanggal 14 Desember 2007 atas nama RA SUPARMI dengan alamat Gubeng Kertajaya 06/B/044 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya 85. Bukti P-85 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0150P/436.6.9/2008 tertanggal 21 Januari 2008 atas nama DRA. SRI RIJANTINI dengan alamat Gubeng Kertajaya 0B/005 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya 86. Bukti P-86 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/003R/436.6.18/2009 tertanggal 6 Februari 2009 atas nama MUJIATIN dengan alamat Gubeng Kertajaya 06B/048 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya 87. Bukti P-87 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0356R/402.5.12/2000 tertanggal 31 maret 2000 atas nama SOETAMAH dengan alamat Gubeng kertajaya 6 B/54 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya Nomor IPT 188.45/1433P/436.4.22/2005 tertanggal 17 Juni 2005 atas nama SOETAMAH dengan alamat Gubeng Kertajaya 6 B/54 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya 88. Bukti P-88 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1394B/436.6.18/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama ALI PENGESTUAN dengan alamat Pucang Anom 07/031 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 89. Bukti P-89 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0004P/436.6.18/2014 tertanggal 2 Januari 2014 atas MARUFA NOVITA dengan alamat Pucang Anom 7/20 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 90. Bukti P-90 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/4563/402.5.12/1997 tertanggal 25 November 1997 atas DRS. ENDANG SUTRISNO, MBA dengan alamat Pucang Anom 7/19 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 91. Bukti P-91 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2702P/436.6.9/2008 tertanggal 23 September 2008 atas nama SOETARTO dengan alamat Pucang Anom 7/43 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 92. Bukti P-92 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0553B/402.05.12/2001 tertanggal 1 Juni 2001 atas nama SUDARDJI ADISASMITA dengan alamat Pucang Anom 7/34 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya No IPT: 188.45/2606P/436.6.9/2006 tertanggal 4 September 2006 atas nama SUDARDJI ADISASMITA dengan alamat Pucang Anom 7/34 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 93. Bukti P-93 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/1275P/436.6.18/2011 tertanggal 27 April 2011 atas nama EDDY TANRIM dengan alamat Pucang Anom 7/56 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 94. Bukti P-94 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/2368P/436.6.18/2013 tertanggal 23 Juli 2013 atas nama LINDA DWIYATI dengan alamat Pucang Anom 7/53 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 95. Bukti P-95 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0700P/436.6.18/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013 atas nama SOETJI HARTATI ENDRO dengan alamat Pucang Anom 7/36 dengan alamat Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 96. Bukti P-96 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0807P/436.6.18/2012 tertanggal 2 Maret 2012 atas nama MICHAEL CHUNG dengan alamat Pucang Anom 7/2 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 97. Bukti P-97 : Fotokopi SHM Nomor 2620 tertanggal 4 Maret 2003 atas nama Doctorandus HOEDOJO dengan alamat Dukuh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Kupang Timur XX/50 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 98. Bukti P-98 : Fotokopi SHM Nomor 10 K tertanggal 28 Juni 1976 atas nama MOESTARI dengan alamat Dukung Kupang Timur XIX/- Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 99. Bukti P-99 : Fotokopi SHM Nomor 1525 Tertanggal 15 Maret 1995 atas nama SOEJOED dengan alamat Pakis Tirtosari 7/- Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 100. Bukti P-100 : Fotokopi SKPT Nomor 1193/1986 tertanggal 5 Agustus 1986 atas nama pemohon SITI RAHAYU dengan alamat Dukuh Kupang XVII/43 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 101. Bukti P-101 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0333P/402.05.12/2001 tertanggal 12 Februari 2001 atas nama SUPADI HS. dengan alamat Bratang Gede VI F/20 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 102. Bukti P-102 : Fotokopi Nomor IPT 188.45/0378P/436.4.22/2006 tertanggal 24 Pebruari 2006 atas nama PHILLIPS MONIAGA dengan alamat Jalan Dukuh Kupang Timur XVII/17 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan 103. Bukti P-103 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah 104. Bukti P-104 : Fotokopi Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 karena pasal a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon. Para Pemohon yang selama ini tinggal di Kota Surabaya secara sewa melalui Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan setiap tahun membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), tidak berhak mengajukan tanah yang ditinggali tersebut menjadi hak milik, padahal tanah yang ditinggali tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah-tanah kelebihan yang seharusnya didistribusikan kepada para Pemohon; [3.7] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 karena mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, maka menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 yang menyatakan, “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 badan hukum.” terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana disebut di atas, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan landreform yang dikategorikan dalam objek landreform adalah tanah kelebihan. Tanah kelebihan merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang dan tanah kelebihan tersebut diambil alih oleh Pemerintah dengan diberikan ganti rugi; b. Bahwa pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai program pemutihan yakni tanah-tanah yang selama ini ditinggali warga dengan status tanah belum hak milik akan ditingkatkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 menjadi hak milik dan sebagai prasyarat terlebih dahulu dikeluarkan surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang sampulnya berwarna hijau/ijo; c. Bahwa tanah yang ber-Surat Ijo tersebut mencapai 124,21 hektar lebih yang diakui sebagai hak milik Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan pemilik Surat Ijo tidak dapat meningkatkan status hak tanah yang secara turun temurun sejak sebelum merdeka telah ditinggali namun justru harus menyewa tanah- tanah tersebut; d. Bahwa kepemilikan tanah jutaan meter oleh Pemerintah Kota Surabaya kemudian menyewakan tanah-tanah tersebut kepada para Pemohon bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh perseorangan maupun badan hukum; e. Bahwa pasal a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum sehingga harus ditafsirkan dalam kondisi sekarang. Pemerataan tanah bukan lagi tanah pertanian akan tetapi setiap keluarga Indonesia harus mempunyai rumah untuk tempat tinggal yang layak sehingga jika benar Pemerintah Kota Surabaya mempunyai alas hak kepemilikan dari jutaan meter persegi tanah yang disewakan ke warga maka negara harus mencabut kepemilikan tersebut atau negara membeli tanah- tanah tersebut lalu diberikan kepada warga untuk ditempati. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti-bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.11.2] Bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan landreform di Indonesia yakni berkaitan dengan larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU 5/1960, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 yang mengamanatkan pengaturan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum. Bahwa pengaturan luas maksimum dan/atau minimum tanah adalah dalam rangka mengimplementasikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) UU 5/1960 menyebutkan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan yang bersifat abadi dan pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hak menguasai negara untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, memberikan kewenangan kepada negara untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa [vide Pasal 2 ayat (2) UU 5/1960]. Bahwa wewenang tersebut di atas bersesuaian dengan penafsiran “dikuasai oleh negara“ dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, bertanggal 15 Desember 2004. Dalam putusan a quo, Mahkamah memberikan perluasan makna dikuasai oleh negara bukan hanya sebagai hak untuk mengatur, namun lebih dari itu bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan serangkaian tindakan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang meliputi 5 (lima) fungsi penguasaan negara, yakni fungsi kebijakan (beleid), fungsi pengurusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 (bestuurdaad), fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengelolaan (beheerhaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam konteks pengaturan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960, tidak ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas berlakunya pasal a quo. Dengan kata lain persoalan yang dialami para Pemohon merupakan persoalan konkrit yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pasal a quo. Adapun mengenai permohonan para Pemohon agar pasal a quo ditafsirkan dalam kondisi sekarang, menurut Mahkamah permohonan tersebut akan menjadikan Mahkamah membuat norma baru padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah; Bahwa selain bersesuaian dengan konsepsi dikuasai oleh negara yang dianut oleh UUD 1945, pasal a quo menurut Mahkamah bersifat adil, tidak diskriminatif, dan tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum karena berlaku untuk setiap keluarga atau badan hukum sepanjang memiliki hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU 5/1960, sehingga dalam hal suatu tanah tidak dimiliki dengan dasar hak-hak atas tanah tersebut maka dikuasai oleh negara. Bahwa menurut Mahkamah landreform bukanlah bagi-bagi tanah, akan tetapi sebagai negara yang berdasar Pancasila, landreform diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu agar landreform dilaksanakan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat dan juga untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi, Mahkamah perlu mengingatkan kepada pembentuk Undang-Undang tentang keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang merupakan landasan dan arah bagi penyempurnaan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.37 WIB, oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id