PUU
Tahun 2026
61/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. (Pemohon I), dr Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon II), dan Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:36:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 61/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
: Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.
Pekerjaan
: Advokat/Mahasiswa
Alamat
: Jalan
Gili
Gede
Suradadi
Barat,
Kel/Desa Karang Baru, RT/RW. 001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
: dr. Ria Merryanti A.P., M.H.
Pekerjaan
: Aparatur Sipil Negara
Alamat
: Jalan
Gili
Gede
Suradadi
Barat,
Kel/Desa Karang Baru, RT/RW. 001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II;
3.
Nama
: Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat / Pengamat Kebijakan Publik
Alamat
: Jalan Hasanudin Timika Residence 4 Blok A
Nomor 1 RT/RW 020/000 Minibua, Mimika Baru.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
: H. Edy Rudyanto, S.H., M.H.
Pekerjaan
: Advokat / Pengamat Kebijakan Publik
Alamat
: Perum The Graha Blok B1 Nomor 27-29,
Sidoarjo.
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
018/SKK/ANF&ASSOCIATES/
JKT/II/2026 bertanggal 3 Maret 2026, memberi kuasa kepada Melti Wulandari, S.H.,
dan Tri Stiawan, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum
ANF&Associates, yang beralamat di Office Jalan Gili Gede Nomor 23 Kelurahan Kr.
Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB dan Co-Office Jalan Gn. Raya
Nomor 28A, Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten,
serta Branch-Office Jalan Paris 2 Komplek Bali Mas 3 Nomor 3B Pontianak,
Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 5 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 9 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 61/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 9 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3
Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
3
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022),
menyatakan:
4
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 7
Tahun 2025), yang mengatur:
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Penjelasan
pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah
jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” sebagaimana
telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 13 November 2025, yang menyatakan:
“Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;”
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. **)
5
5. Bahwa, mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah
konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitutionalitas, suatu
Undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
6. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain berwenang
menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang-undang yang
di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk
memberikan penafsiran Konstitutional (Constitutional Interpretation) terhadap
pasal- pasal undang – undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang
jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan
ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang
– undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter
of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
B. TIDAK NEBIS IN IDEM
7. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA yang serupa dengan nomor perkara: 258/PUU-XXIII/2025, yang di
mana sebelumnya di ajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, di
nyatakan N/O atau “Tidak dapat di terima” dengan pertimbangan mahkamah
sebagai berikut:
[3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan
dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 8
Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut
PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon
berkenaan dengan sistematika Permohonan, yakni mengenai uraian
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan
(posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) [vide Risalah Sidang,
tanggal 8 Januari 2026, hlm. 17-37]. Terhadap nasihat yang disampaikan
Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para
Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan sebanyak tiga kali
yang diterima Mahkamah melalui e-mail pada hari Rabu, tanggal 21 Januari
2026 pada pukul 11.57 WIB, pukul 14.19 WIB, dan pukul 14.34 WIB.
Berkenaan dengan hal tersebut, dikarenakan para Permohon mengajukan
perbaikan permohonan lebih dari satu kali, dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PMK 7/2025, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Januari 2026 memutuskan
bahwa dokumen perbaikan permohonan yang digunakan sebagai dasar
pemeriksaan permohonan para Pemohon adalah dokumen perbaikan
6
permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima oleh Mahkamah
pada pukul 11.57 WIB.
[3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas,
pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan
sistematika atau format permohonan. Permohonan para Pemohon a quo
telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm.
3-5], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 5-17],
alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 17-39], dan hal-
hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 39-
40]. Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan
berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah
juga akan menilai keterpenuhan aspek subtansial dari syarat formal
permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika
tersebut. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan,
“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya,
sekalipun telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan
secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu
permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Di samping itu,
Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan
isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.
[3.3.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo
yang menyebabkan ketidakjelasan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal
30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal
36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur).
8. Bahwa, Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “TIDAK DAPAT
DITERIMA” berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok
perkara (materi sengketa / pokok perkara), pengadilan harus memastikan terlebih
dahulu bahwa gugatan / permohonan yang diajukan telah memenuhi semua
persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan
untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi proses peradilan, dan mencegah
adanya gugatan yang prematur, kabur, atau tidak berdasarkan hukum acara yang
berlaku. Dengan kata lain, putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" merupakan
bentuk kontrol prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu
gugatan sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan
hukum substantif.
9. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".
7
Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang
signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".,
pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari
sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan
sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk
mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum
daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar
putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". sebelumnya. Putusan NO "Niet
Ontvankelijke Verklaard". Atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki
kekuatan hukum ne bis in idem (dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama
dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok
perkara.
10. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal
tersebut termaktub dalam perkara 258/PUU-XXIII/2025:
[3.3.4] Bahwa untuk menilai keterpenuhan hal tersebut di atas, selanjutnya
Mahkamah mencermati rangkaian petitum permohonan para Pemohon
yang menyatakan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
ATAU
3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai:
Penjelasan Pasal 28 Ayat (3):
...
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati
petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para Pemohon, telah ternyata
para Pemohon menggunakan istilah “Frasa Penjelasan Pasal …” terkait
dengan objek pengujian. Namun, dalam petitum permohonan tidak
disebutkan redaksi (frasa) bagian mana dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
UU 2/2002 yang hendak diuji konstitusionalitasnya. Selain itu, terhadap
petitum angka 3 di atas, para Pemohon bermaksud memohon kepada
Mahkamah untuk menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
2/2002 diberikan pemaknaan, namun setelah Mahkamah mencermati
8
redaksional petitum angka 3, telah ternyata redaksional petitum
permohonan tidak lengkap. Dalam petitum angka 3 tersebut tidak terdapat
kalimat
yang
menunjukkan
kondisi/syarat
konstitusionalitas
yang
dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai
pemaknaan seperti yang dimaksudkan oleh para Pemohon. Uraian petitum
permohonan
yang
demikian
menimbulkan
ketidakjelasan
dan
ketidakpastian mengenai materi muatan dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
UU
2/2002
yang
sesungguhnya
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya atau untuk diberikan pemaknaan oleh Mahkamah,
yaitu apakah keseluruhan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, atau
hanya bagian/frasa tertentu di dalam Penjelasan tersebut yang dimohonkan
pembatalan ataupun pemaknaan. Di samping itu, pada petitum permohonan
para Pemohon tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas pemaknaan yang
dimohonkan atas norma yang dinilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu,
uraian petitum yang demikian mengakibatkan permohonan para Pemohon
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30
huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (1) PMK 7/2025.
Bahwa, oleh karenanya berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan
untuk memenuhi syarat Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. yang sudah PARA
PEMOHON penuhi untuk memenuhi syarat pemaknaan dan ketentuan
konstitutional, maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In
Idem.
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu
pengujian konstitusional Frasa penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 28D ayat
(1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
9
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
10
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
3. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan
bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
Kepemilikan Identitas [VIDE BUKTI P-1, BUKTI P-02, BUKTI P-03, VIDE BUKTI
P-04], Oleh karenanya, PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi
Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil (Judicial Review) UU Nomor 2
tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945;
4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan
bahwa Pemohon I “Syamsul Jahidin” merupakan Mahasiswa, Advokat, Kurator &
Pengurus yang di buktikan dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan Identitas
pendukung lainnya [Vide Bukti P01] , Pemohon II “Ria Merryanti” Merupakan
Dokter dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di buktikan dengan Kartu Pegawai
dan SK ASN (VIDE BUKTI P02), Pemohon III “Marina Ria Aritonang merupakan
Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik dari indonesia bagian timur (papua)
yang dibuktikan dengan dengan KTA Advokat & Berita Acara sumpah (VIDE
BUKTI P-03), Pemohon IV “H Edy Rudyanto merupakan Advokat dan Pemerhati
Kebijakan Publik dari Sidoarjo – Jawa Timur yang dibuktikan dengan dengan KTA
Advokat & Berita Acara sumpah (VIDE BUKTI P-04), yang hak - hak
konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan
pemberlakuan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No.2 Tahun 2002 dalam
perkara a quo;
5. Bahwa berlakunya Penjelasan Frasa Pasal 28 ayat (3); "Yang dimaksud dengan
“jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian."
11
Dengan frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.”,
seorang polisi aktif bisa menjabat di luar kepolisian, tanpa melepaskan statusnya
sebagai anggota Polri, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut
“memiliki sangkut paut dengan Kepolisian” sehingga oleh keberlakuan norma
tersebut Para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan
jaminan hukum serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
6. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum
(legal Standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka
perlu Para Pemohon Uraikan lebih lanjut sebagai berikut:
PEMOHON I - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.
7. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003
menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam
menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon I memiliki tanggung
jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan
pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia;
7.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan
sebagaimana mestinya;
7.2. Pemohon I sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah
norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif menempati jabatan
sipil tanpa harus pensiun / mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir
yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN
(Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari Akademi.
12
7.3. Pemohon I yang juga memiliki seorang Istri (dr RIA MERRYANTI A.P., M.H),
Yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertutup kesempatannya
di masa depan untuk menempati jabatan Struktural / Managerial, karena
mengingat dalam aktualnya sekalipun MAHKAMAH KONSTITUSI telah
memutuskan bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam
perkara 114/PUU-XXI/2025, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai
Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “PERPOL 10 TAHUN
2025” tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementrian”.,
hal tersebut terjadi karena tafsir Frasa Penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang Kepolisian Republik Indonesia.
7.4. Bahwa, Pemohon I melihat banyak pejabat lembaga kementerian keberatan
jika instansi kementerian posisi managerial / Struktural / Jabatan strategis di
isi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk ASN lain
ber karier dan tidak ada urgentsitas harus di isi polisi aktif.
Sumber:
https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan-lembaganya-diisi-
polri-2100201
https://tirto.id/
https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada_Pejabat_Kementerian_Lemba
ga_Keberatan_Jabatan_Strategis_/
Akibatnya, hak Pemohon I sebagai advokat dan juga warga negara, Kerugian ini
bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi
efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena “ALAT NEGARA”
masuk dalam Jabatan sipil dan menciderai Prinsip Reformasi.
PEMOHON II - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H
8. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga
berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi
ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu – Kalimantan
Barat.
8.1. Bahwa, Pemohon II Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf b
Penjelasan Frasa Pasal 28 ayat (3); "Yang dimaksud dengan “jabatan di luar
kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan
kepolisian yang berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat
13
menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural
dan /atau fungsional dan /atau Manajerial dan /atau Non Manajerial, oleh
karena hal tersebut terjadi ketidakseimbangan kerugin konstitusi yang nyata
yang di alami PEMOHON II.
8.2. Bahwa, Pemohon III yang berdinas di sekadau – KALBAR harus rela jauh
dari keluarga, harus rela jauh dari anak – anaknya karena harus bekerja
yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal PEMOHON II., hal tersebut
terjadi kerugian konstitutional secara nyata di alami PEMOHON II.
Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON II tersebut bersifat nyata, spesifik,
aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal
verband) dengan berlakunya Frasa Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Oleh karena itu,
PEMOHON II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian materiil (judicial Review) norma a quo ke Mahkamah
Konstitusi.
PEMOHON III - MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.
9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan
Publik, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Indonesia timur
(Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang
ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas
penegakan hukum tersebut, Pemohon III memiliki tanggung jawab mengawasi
kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk
pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan Polri Aktif dalam jabatan-jabatan
sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena Pemohon III yang
berdomisili berada di Indonesia timur melihat peran POLRI aktif dapat menduduki
Jabatan sipil terlalu luas dapat menyebabkan terjadi pelanggaran, maka
Pemohon III melihat hal tersebut dalam Lingkup Sense of Justice (kacamata
Keadilan) penegakan hukum, dapat menjadikan Abuse of Power, karena
Pemohon III kehilangan kesempatan Mengisi Jabatan publik karena di isi Polri
Aktif.
14
9.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon III yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan
sebagaimana mestinya;
9.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon III kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk
dalam struktur pemerintahan seperti “Ketua KPK, dan Lembaga Kementrian
Hukum (menkum) Karena posisi jabatan tersebut sudah di isi oleh Polisi
Aktif.
9.3. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan " (4)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik
Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang
efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat aktual
maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi
efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan
hukum yang menjadi profesi Pemohon.
PEMOHON IV - H. EDY RUDYANTO, S.H., M.H.
10. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan
Publik, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai Advokat dan Ketua DPC
Organisasi Advokat (OA) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003,
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003
menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam
menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung
jawab
mengawasi
kepentingan
langsung
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena perlibatan Polri
Aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan
15
karena Pemohon IV yang berdomisili berada di Indonesia timur melihat peran
POLRI aktif dapat menduduki Jabatan sipil terlalu luas dapat menyebabkan
terjadi pelanggaran, maka Pemohon IV melihat hal tersebut dalam Lingkup Sense
of Justice (kacamata Keadilan) penegakan hukum, dapat menjadikan Abuse of
Power, karena Pemohon IV kehilangan kesempatan karena di isi Polri Aktif.
10.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon IV yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan
sebagaimana mestinya;
10.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon IV kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk
dalam struktur pemerintahan seperti “Ketua KPK, dan Lembaga
Kementrian Hukum (menkum) Karena posisi jabatan tersebut sudah di isi
oleh Polisi Aktif.
10.3. Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan "
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat / Pengamat Kebiajakan Publik
Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat untuk memberikan pembelaan
yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat aktual
maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi
efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan
hukum yang menjadi profesi Pemohon IV.
11. Bahwa, Para Pemohon ialah warga negara telah mengalami kerugian
konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya
Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) uu no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang dimana keberlakuan norma dalam penjelasan
pasal a quo secara langsung menutup peluang Para Pemohon untuk
berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat
diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut
menyebabkan Pemohon:
16
11.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat
diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota Polri aktif
tanpa persaingan yang setara.
11.2. Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi
memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik
yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat Para Pemohon
adalah seorang warga negara.
11.3. Para Pemohon Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan
dengan Pasal 2D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, karena
keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan
keistimewaan khusus bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan
publik tanpa melepaskan status keanggotaannya.
Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat
dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan
berlakunya Frasa penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002. Oleh
karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah
Konstitusi.
12. Bahwa, Tegasnya Pemohon I sebelumnya telah mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia terhadap norma yang berkaitan dengan larangan rangkap
jabatan anggota Polri aktif yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dengan amar putusan
“Mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya”.
“Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;”
17
Dengan demikian, Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan
langsung, aktual, dan berkelanjutan terhadap pengaturan konstitusional
mengenai kedudukan, fungsi, dan pembatasan kewenangan anggota Polri aktif,
khususnya terkait larangan menduduki jabatan di luar institusi Polri.
13. Bahwa, Para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional
yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.’’
Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Penjelasan
pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah
jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.”
14. Bahwa dengan adanya Frasa Penjelasan “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar
kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan
kepolisian” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) menciptakan anomali hukum,
Mengaburkan makna dalam batang tubuh pasal 28 ayat 3 “Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” serta memberikan celah
bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini
jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan
kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah
melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 28 ayat
(3) UU No 2 Tahun 2002.
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama yang dimana di
pasal utama mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar
kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan dengan “Yang dimaksud
dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut
paut dengan kepolisian” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.
18
Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi
kekuatan larangan yang ada di Batang tubuh pasal 28 ayat (3) ; “3 Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
15. Bahwa, Norma Pasal 28 ayat (3) bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka
ruang tafsir. Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025,
norma undang-undang yang menggunakan frasa “setelah mengundurkan diri
atau pensiun” mengandung makna keharusan konstitusional (mandatory
requirement), bukan pilihan kebijakan.
Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menutup ruang bagi anggota Polri aktif
untuk menduduki jabatan apa pun di luar struktur institusional Polri, tanpa
terkecuali. Norma ini adalah perintah Hukum, bukan sekadar norma administratif.
Oleh karena itu, segala bentuk pendudukan jabatan di luar institusi Polri oleh
anggota aktif Polri merupakan pelanggaran terhadap norma undang-undang itu
sendiri dan /atau pelanggaran terhadap Konstitusi.
16. Bahwa oleh karena, Frasa penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002
tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan
berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan
norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti, maka hal ini
memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa
melepaskan status keanggotaannya secara definitif, Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal
ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan “Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
17. Bahwa, Norma ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi POLRI” karena
bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam
pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga
menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk Pemohon dan
membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan
semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca REFORMASI.
19
18. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon tersebut di
atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka
persoalan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 telah
berdampak pada kerugian hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur
dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Kerugian
hak konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan
potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai
dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.
A. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Perspektif
Teori
Hukum
Ketatanegaraan.
1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana
ketentuan a quo selengkapnya berbunyi:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan
kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu
negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara,
khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik
terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing
tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam
berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum
yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia
dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum.
Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat
perlengkapan negara.”
20
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara
hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas
hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam
tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan
yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan
terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-
undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga
negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan
mendapatkan kepastian hukum.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa
kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu
secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara
menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut;
21
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent
and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara
konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa
kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian
yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
3. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan Penjelasan pasal 28 ayat “(3)
Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak
mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.”
Penjelasan Pasal ini bersifat imperatif, tegas, dan aktualnya tidak membuka
ruang pengecualian. namun oleh karena tafsiran dalam Penjelasan Pasal 28 ayat
(3) adanya prasa “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah
jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.” Telah
menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat
menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau
pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap mempunyai sangkut
paut atau di paut-pautkan dengan kepolisian aktif.
Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi
kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan.
Frasa “Mempunyai sangkut paut” justru membuat anggota Polri aktif dapat
memegang dua peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus
pejabat di luar kepolisian.
4. Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru mereduksi norma batang tubuh
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan
“jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
22
dengan fungsi kepolisian.” Rumusan ini bertentangan secara substansial dengan
norma Pasal 28 ayat (3) karena:
4.1 Menciptakan tafsir baru bahwa jabatan yang “masih berkaitan” dengan fungsi
kepolisian tidak termasuk jabatan di luar institusi Polri;
4.2 Membuka celah penyalahgunaan norma, sehingga anggota Polri aktif dapat
menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim “berkaitan” dengan fungsi
kepolisian;
4.3 Mengaburkan batas institusional antara Polri dan jabatan sipil, yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
4.4 Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan oleh
anggota Polri aktif.
Padahal, menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan
tidak boleh memperluas, mengurangi, atau mengubah makna norma batang
tubuh.
5. Bahwa Frasa “tidak mempunyai sangkut paut dengan fungsi kepolisian”
menimbulkan ketidakpastian hukum karena:
5.1 Tidak ada ukuran objektif mengenai apa yang dimaksud dengan “sangkut
paut dengan fungsi kepolisian”;
5.2 Jika di biarkan maka Hampir seluruh jabatan negara dapat diklaim memiliki
“sangkut paut” dengan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum;
5.3 Mengakibatkan praktik rangkap jabatan terselubung oleh anggota Polri aktif
di berbagai jabatan sipil.
5.4 Menyelundupkan pengecualian yang tidak pernah diperintahkan oleh
pembentuk undang-undang dalam batang tubuh pasal dibuktikan dengan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan
Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan
anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Regulasi ini membuka
ruang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan pada 17 kementerian dan
lembaga sipil tertentu.Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 tentang kepastian hukum yang adil.
6. Bahwa, Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan prinsip
supremasi sipil dan reformasi Polri yang dimana jika kita telisik bahwa Reformasi
Polri menuntut pemisahan tegas antara institusi kepolisian dan Lembaga
23
Kementrian dan khususnya jabatan sipil. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru:
Melegitimasi kembalinya praktik dwifungsi secara terselubung, Menghambat
profesionalisme Polri dan tentunya Bertentangan dengan semangat konstitusi
serta reformasi sektor keamanan.
[VIDE BUKTI P08]
7. Bahwa, Norma Pasal 28 ayat (3) bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka
ruang tafsir.
Menurut Mahkamah, suatu norma undang-undang yang menggunakan frasa
“setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna keharusan
konstitusional (mandatory requirement), bukan pilihan kebijakan.
Norma Batang tubuh Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menutup ruang bagi
anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan apa pun di luar struktur institusional
Polri, tanpa terkecuali. Norma ini adalah perintah hukum, bukan sekadar norma
administratif. Oleh karena itu, segala bentuk pendudukan jabatan di luar institusi
Polri oleh anggota aktif Polri merupakan pelanggaran terhadap norma undang-
undang itu sendiri.
8. Bahwa, secara gramatikal, kata "mempunyai sangkut paut" bersifat disjungtif,
memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak
tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga
membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan
jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri,
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi
maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip
negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penjelasan
pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang
justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun.
9. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi
juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-
undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan ketentuan
24
dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk
undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh
memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian
norma batang tubuh undang-undang.
Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah
pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:
1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan
perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut
norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan
sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma
di bagian penjelasan.
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan
terselubung
terhadap
ketentuan
perundang-undangan
yang
bersangkutan;”
Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah
melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya
melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan
bahwa:
176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,
kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai
dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang
tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma
yang dimaksud.
25
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang
berisi norma.
178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10. Bahwa ”Penjelasan: Pasal 28 ayat (3) Yang dimaksud dengan jabatan di luar
kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”
Jika di analisis secara sistematik maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari
Norma sbb:
Pasal 28 ayat (3)
(Norma Tegas)
Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
(Norma longgar)
Pasal Pokok membuat syarat secara
Mutlak Mundur atau Pensiun
Penafsira
Penjelasan
membuka
alternatif
yang
menggugurkan
kewajiban mundur dan pensiun.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002
diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Polri dapat mencakup
jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota Polri bisa
memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas,
sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan
memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga
bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
Tegasnya menurut Para Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28
ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten,
koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh dan karena Penjelasan pasal a quo
memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-
undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah
norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di
Batang tubuh
11. Bahwa, dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal, melainkan
26
hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal mengandung norma baru
atau memunculkan makna yang berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan
tersebut berpotensi inkonstitusional.
Hal yang dimaksud Para Pemohon diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada
praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat
menduduki jabatan-jabatan sipil, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 secara khusus
mengatur mekanisme teknis pengalihan jabatan tersebut. Dalam peraturan ini,
terdapat 17 kementerian, lembaga, badan, dan komisi yang dapat diisi oleh
anggota Polri.
11.1 Untuk kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian
Hukum,
Kementerian
Imigrasi
dan
Pemasyarakatan,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.
11.2 Sementara itu, lembaga dan badan yang dimaksud meliputi Lembaga
Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan
Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi
Disisi lain “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Organisasi di
luar POLRI” Seperti sebagai berikut:
Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan pemohon di atas tersebut
tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Hal
ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas
demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk
mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.
Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal yang
mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
27
hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor
5/PUU-X/2012).
12. Bahwa, penjelasan pasal 28 ayat (3) memuat frasa ”Yang dimaksud dengan
jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian”. Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa
menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan
apasaja yang bisa diduki oleh seorang Polri Aktif.
Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa
(kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum
dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak
Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.
Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-
tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil, Berikut sejumlah
Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan diluar Kepolisian atau yang tidak
mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri:
No Nama
Jabatan
yang
diduduki diluar
Kepolisian
Link Informasi
1
Irjen
Pol,
Mohammad
Iqbal
Inspektur
Jenderal Dewan
Perwakilan
Daerah RI
Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik
Jadi
Sekjen
DPD
RI
https://share.google/kfOQ4aCpQhMhob
wUm
2
Brigadir
Jenderal
Dover
Christian
Di
Dewan
Perwakilan
Daerah
Republik
Indonesia
https://www.tempo.co/hukum/mabes-
polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-
besaran-1219712
3
Irjen
Pol
Prabowo
Argo
Yuwono
Sekjen
Kementerian
Usaha
Kecil
Menengah
https://www.tempo.co/hukum/mabes-
polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-
besaran-1219712
4
Inspektur
Jenderal
Yudhiawan
Wibisono
Sekjen
di
Kmeneterian
Kesehatan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiawa
n_Wibisono#:~:text=Yudhiawan%20Wib
isono%20
5
Komisaris
Jenderal
Polisi Djoko
Poerwanto
Irjen
Kementerian
Kehutanan
https://nasional.kompas.com/read/2025/
03/13/11332791/kapolda-termiskin-
djoko-poerwanto-ditugaskan-ke-
kementerian-kehutanan
28
6
Brigadir
jenderal
ruslan aspa
Deputi
Bidang
Pengelolaan
Bandara,
Pelabuhan, dan
Lalu
Lintas
Barang
BP
Batam
https://share.google/zQ2iKJAWPBXtHze
K5
7
Brigjen. Pol.
Raden
Slamet
Santoso
Kementerian
Pemuda
dan
Olahraga
Republik
Indonesia
https://share.google/kjADlRPFqIXrdjcbr
8
komisaris
besar
jamaludin
Badan
Penyelenggara
Haji
https://www.tempo.co/hukum/puluhan-
pati-pamen-polri-akan-bertugas-di-
kementerian-dpd-badan-penyelenggara-
haji-bgn-dan-bp-batam-1219161
9
Brigadir
Jenderal
Dover
Christian
Dewan
Perwakilan
Daerah
Republik
Indonesia.
https://share.google/W4tRXdeQ944NUu
ab1
10
Inspektur
Jenderal
Pudji
Prasetijano
Hadi
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudji_Pra
setijanto_Hadi
[VIDE BUKTI P - 12]
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006:
Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian
hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus
memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No.
70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus
ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.
B. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI Sang Penafsir Tunggal Konstitusi (The
Sole Interpreter of Constitution), penafsir terakhir konstitusi (the final
interpreter of constitution), Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga
Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights).
13. Bahwa, Seluruh kekacauan hukum ini tidak lahir secara tiba-tiba. Preseden ini
bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU-XXIII/2025. yang
secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan, termasuk bagi pejabat yang
29
berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut seharusnya menjadi penutup
perdebatan, karena sifatnya final dan mengikat. Namun yang terjadi justru
sebaliknya, Sejak putusan tersebut diucapkan, muncul Gelombang penafsiran liar
dan manipulatif dari berbagai pihak yang berkepentingan yang merasa ahli.
Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh malah dipelintir,
direduksi, bahkan didelegitimasi secara sistematis.
Bahwa, Lebih ironis, bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan
legitimasi hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sampai-sampai muncul narasi
sesat bahwa hakim MK yang memutus perkara tersebut dianggap tidak sah
menduduki jabatannya.
Bahwa, Ini adalah preseden berbahaya, Ketika sebuah putusan MK tidak disukai,
lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan hakimnya, maka
sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah pembunuhan karakter terhadap
institusi peradilan konstitusi, Jika logika ini dibiarkan, maka seluruh putusan MK
bisa dianulir secara politik, bukan secara hukum.
Bahwa, Alih-alih meluruskan kekeliruan penafsiran dan menegakkan putusan
MK, Kapolri dan Tim Reformasi Polri justru memilih jalan yang paling keliru:
mengakomodasi penafsiran menyimpang tersebut ke dalam norma baru, yang
kemudian diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Perpol
Nomor 10 Tahun 2025 bukan solusi hukum aturan tersebut ialah manifestasi dari
pembangkangan yang dilembagakan.
Bahwa, Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK, melainkan untuk
mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut adalah upaya
normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian peristiwa ini
menunjukkan pola yang sangat jelas:
1) Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. melarang rangkap jabatan.
2) Putusan tersebut ditolak secara diam-diam melalui penafsiran
menyimpang.
3) Legitimasi hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat putusan.
4) Kekacauan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui Perpol
Nomor 10 Tahun 2025.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa normatif dengan lahirnya Perpol Nomor
10 Tahun 2025, Polri telah secara sadar:
30
1) Menempatkan Perpol di atas Putusan MK;
2) Mengabaikan asas lex superior derogat legi inferiori;
3) Menyalahgunakan asas lex specialis derogat legi generali untuk
membenarkan aturan internal; Dan secara sistematis melemahkan
supremasi konstitusi.
Jika praktik seperti ini dibenarkan, maka Putusan MK tidak lebih dari dokumen
opini, bukan hukum yang mengikat, dan jika Polri dapat mengakali putusan MK
dengan Perpol, maka tidak ada lagi kepastian hukum di republik ini. Oleh karena
itu, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar cacat hukum namun simbol
perlawanan institusional terhadap konstitusi yang harus dikoreksi secara tegas.
14. Bahwa, Para Pemohon melihat dari beberapa pemberitaan yang PARA
PEMOHON kutip judulnya “Kongkalikong Polri dan DPR Menjaga Polisi agar
Tetap Aktif di Jabatan Sipil”, dan dalam isi pemberitaan media masa tersebut:
Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025
sejatinya dimaksudkan untuk mengakhiri praktik lama penempatan anggota Polri
aktif di jabatan sipil tanpa melepaskan status kepolisian, Namun, alih-alih
menutup ruang tersebut, putusan itu justru diikuti manuver regulatif dari Polri dan
dukungan politik dari DPR yang dinilai banyak kalangan sebagai upaya
mempertahankan praktik lama melalui jalur baru dengan terbitnya PERPOL 10
TAHUN 2025 dan hal tersebut di anggap “Akal – akalan terhadap Konstitusi”
karena di anggap rangkaian langkah itu sebagai satu kesatuan manuver politik-
hukum yang berbahaya., karena Putusan MK tersebut tidak sekadar
membatalkan satu frasa dalam undang-undang, tetapi menegaskan kembali
prinsip dasar reformasi sektor keamanan, yakni supremasi sipil dan
profesionalisme aparat.
Sumber:
https://nu.or.id/amp/nasional/kongkalikong-polri-dan-dpr-menjaga-polisi-agar-
tetap-aktif-di-jabatan-sipil-0SHTB
15. Bahwa, Para Pemohon Membaca dari media massa dan di kuatkan dengan alat
bukti yang di lampirkan oleh PARA PEMOHON, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati penugasan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan sipil di luar struktur
31
organisasi Polri., dan Ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-
Undang Polri.
Bahwa, Dalam kesimpulan tersebut, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa
penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri
dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025., dan
Ketentuan ini dinilai telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar
1945 dan akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri,
kesepakatan penugasan Polri di jabatan sipil dalam poin ke – 3 sebagai berikut:
(3) Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian
Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur
organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10
Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan
mater tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.
Sumber:
https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/410531-tok-dpr-setujui-polisi-
bisa-duduki-jabatan-sipil-aturannya-masuk-revisi-uu-polri
Bahwa, hal tersebut terjadi karena Penafsiaran liar dan Kepentingan yang tidak
melihat supremasi sipil dan Putusan Mahkamah Konstitusi 114/PUU-XXIII/2025
yang tegas “Larangan Polisi Aktif Menempati Jabatan sipil”.
[Vide Bukti P14 - RDPU DPR RI 26 Januari 2026]
16. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain berwenang
menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang – undang
yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang
untuk memberikan penafsiran Konstitutional (Constitutional Interpretation)
terhadap pasal-pasal dan /atau undang-undang yang memiliki pengertian tidak
jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat
membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan
dengan undang – undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The
Sole Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada
semua pihak (erga omnez) dan Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
(The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) agar tidak runtuhnya “Negara
Indonesia adalah negara hukum” sesuai yang di amanatkan pasal 1 ayat (3) UUD
NRI 1945.
32
17. Bahwa dalam Frasa Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan
"jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian.” Jika dilihat dari frasa diatas maka suatu jabatan diluar dari
jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk
ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap
lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan
kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan
kewenanganya oleh karena Jabatan yang didudukinya.
Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan diluar
dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan dilegislatif, maka hal
tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan
asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan
mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif.
18. Bahwa jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika
dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan
kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai
anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti
sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan
mengawasi lembaganya sendiri sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling
mendasar ialah ia tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula
pertanggung jawabannya.
19. Bahwa, jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika
dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan
kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai
anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian.
20. Bahwa, dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian.” Pasal tersebut menyatakan secara tegas
apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai
Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian
33
Negara Republik Indonesa menjadi Pengawai Negeri Sipil. Lalu Undang-Undang
ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 19 yang secara singkat berbunyi :
1. jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota POLRI.
3. Pengisian jabatan ASN yang berasal dari Anggota Polri sebagaimana
dimaksud dpada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat sebagaimana
diatur dalam UU Kepolisian.
Dari peraturan tersebut, diluar Instansi tidak dimungkinkan mengisi Jabatan
struktural dengan Pejabat yang berasal dari Polri tanpa alih status atau tidak
menjadi anggota Polri aktif.
Artinya Perpol nomor 10 Tahun 2025 jelas melanggar Azas Lex Superior Derogat
Legi Inferiori (Aturan tertinggi meniadakan aturan yang lebih rendah).
21. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa
pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan mengenai
Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada
pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut, dan harus diakui
bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus
mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal
28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari
dinas kepolisian.”
22. Bahwa, Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri
dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain
yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan,
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang
mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan
struktural.
23. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki
jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
34
Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk
Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun
2002, yang dimana :
1. Penilaian Kebutuhan Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan
pejabat dengan latar belakang kepolisian akan mengajukan permintaan atau
melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
2. Peralihan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan
menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan
pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi
kepegawaian ke instansi terkait.
3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang
bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga
yang membutuhkan.
24. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam
kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa
anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah
mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam
aktivitas politik.
Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara,
Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang
anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang
secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak
seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu.
25. Bahwa, Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sebagai diluar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hal ini terutama diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota
Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
35
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi
TNI-Polri dari kegiatan politik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan
bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di
legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan
eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3)
menyatakan bahwa “anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
setelah mengundurkan diri atau Pensiun dari dinas aktif kepolisian”
26. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada
ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penengak
Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi
mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas
ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik.
27. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum
demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak
terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil,
hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-arbitrariness (anti-
kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan
Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat
keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara
yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri
yang bisa berpotensi menjadi Dwifungsi POLRI bentuk kekuasaan yang absolut
atau tidak terkendali.
28. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar
antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural
law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka
36
tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya ”Kejelasan Intansi diluar
Kepolisian” menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali.
29. Bahwa Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama yang
dimana di batang tubuh pasal utama mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika
menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan
frasa “jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut
paut dengan kepolisian.” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.
Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah atau mengubah norma.\ bertentangan dengan azas pembentukan
perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan
Perundang-undangan,
menyatakan,:
“Dalam
Peraturan
Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Perundangundangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
37
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
30. Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau struktural
di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi Polri,
maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji
atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari jabatan sipil
yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai
prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana
dijamin oleh:
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
31. Bahwa, masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan
harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga
lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan
negara. Sementara itu, seorang anggota Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa
melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan
istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi.
Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara
juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih
kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi tata
kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
32. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a.
kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e.
kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”
33. Bahwa, Dengan demikian Penempatan anggota TNI dan Polri aktif dalam jabatan
struktural diluar TNI dan Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap
prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia.
Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam
38
integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat
membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi
pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan
penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga
demokrasi konstitusional Indonesia.
C. PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSITUSI
NOMOR
223/PUU-XXIII/2025
PERBANDINGAN FRASA PENJALASAN PASAL 28 AYAT (3)
34. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 223/PUU-XXII/2025”, yang dalam
Pertimbangan hukumnya Sangatlah Mencerminkan “Keadilan Sosial” yang
didalam pertimbangannya memperjelas kedudukan “Larangan Polri Aktif
Rangkap Jabatan Sipil di kementrian ASN, Baik Managerial maupu Non
Managerial sepanjang belum mengundurkan diri / pension, dengan begitu PARA
PEMOHON mengutip putusan Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan
sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa secara substansial, UUD NRI Tahun 1945 memiliki semangat
untuk
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
demokratis,
terdesentralisasi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Oleh karena itu,
untuk menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good
governance) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945
dimaksud, perlu dibangun aparatur negara sebagai mesin utama birokrasi
yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide
Penjelasan Umum UU 20/2023]. Pembangunan aparatur sipil negara (ASN)
diselenggarakan melalui suatu kebijakan dan manajemen ASN yang disebut
system merit yaitu mendasarkan pengambilan keputusan terkait rekrutmen,
penempatan, promosi, dan pengembangan karir ASN pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuannya untuk
menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, memastikan
penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, meningkatkan kinerja dan
produktivitas ASN, memberikan penghargaan yang adil dan sesuai dengan
kinerja dan melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya dimungkinkan bagi
ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada lingkungan TNI ataupun
39
kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN, prajurit TNI, dan anggota
kepolisian
dapat
memiliki
keseimbangan
dan
kesetaraan
dalam
pengembangan kariernya berdasarkan system merit [vide Penjelasan Pasal
20 ayat (1) UU 20/2023]. Pengaturan terkait dengan pengisian jabatan ASN
tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU
20/2023, sedangkan pengaturan bagi ASN yang akan mengisi jabatan di
lingkungan TNI ataupun Kepolisian diatur dalam Pasal 20 UU 20/2023.
35. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan mahkamah tersebut sudah sangat
jelas, akan tetapi faktualnya banyak Ahli Hukum yang malah menjadikan
landasan UU ASN untuk legitimasi Polri aktif menempati Jabatan sipil, hal ini
termaktub dalam RDPU di DPR – RI pada 08 Januari yang PARA PEMOHON
kutip dalam pemberitaan.
https://www.liputan6.com/news/read/6253437/rapat-di-dpr-ahli-nilai-putusan-mk-
tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur
(Vide BUKTI P15 - https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan-
mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur)
36. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan lainnya, mahkamah menjelaskan
sudah sangat jelas dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan
Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN
tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang
secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing
undangundang in casu UU 34/2004 dan UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, menggunakan Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum
(undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN
tertentu merupakan Tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal
19 ayat (3) UU 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap
jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi
oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru
mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait
dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun
pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara
pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja
ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI
dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti
semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023
sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari
materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan
Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari
TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap
jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota
kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta
40
dituangkan dalam undang-undang, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal
19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu
yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk
hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-
undang. Dengan demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU
20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut menjadi
dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan
norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta Penjelasannya sebagaimana
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah,
keberadaan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2002 tidak
multitafsir dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum
terhadap pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu bagi prajurit TNI dan
anggota kepolisian.
[3.10.3] Bahwa Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil
Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002
sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/ 2025 justru menimbulkan multitafsir dan
bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Terhadap dalil
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam memahami maksud
pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan Pasal 28 ayat (3)
dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai
oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/
2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dalam satu kesatuan.
37. Bahwa, Mahkamah yang sudah sangat jelas dalam pertimbangannya
memberikan tafsir “Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang)
untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan
Tindakan tanpa dasar hukum”., ,Maka setiap produk Hukum yang bertentangan
haruslah di batalkan, akan tetapi aktualnya dengan tafsir liar tersebut, banyak
pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan sehingga sampai saat ini
banyakn Perwira polri aktif menempati jabatan sipil yang para PEMOHON ambil
sebagai sample sebagai berikut:
‐
Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum
https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen-hendro-
pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot-1764544349
41
‐
Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol. Lalu
Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M
https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu-iwan.html
Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tidak perlu ada tafsir liar,
karena tafsir sudah sangat jelas oleh Mahkamah Konstitusi.
D. PERTENTANGAN FRASA PENJALASAN PASAL 28 AYAT (3) DISPARITAS
DENGAN PUTUSAN NOMOR 183/PUU-XXII/2024 – LARANGAN KETUA
ORGANISASI ADVOKAT RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK.
38. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 183/PUU-XXII/2024 “Larangan
ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik”, yang di kabulkan
sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.16] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan pemaknaan baru
terhadap Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan dalam
Permohonan a quo dengan pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUUXX/ 2022, Pemohon pada pokoknya menghendaki
agar pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XX/2022 ditambahkan frasa “dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat
negara”. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan
dengan profesi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai
kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan jabatan
pimpinan organisasi advokat demikian seharusnya diatur secara jelas dalam
norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, untuk
menghindari penyalahgunaan kewenangan. Perumusan norma yang
membatasi secara jelas jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan
negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan
kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum
(equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat.
[3.19] Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua
putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XX/2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan
organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara
berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan
pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan
sama dengan status yang diberikan kepada menteri. Dengan status
demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri
seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil
menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah
tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub
dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam
UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019,
hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3)
42
UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak
melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”.
Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi menteri
atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan
tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak
melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar,
advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya
menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi
advokat.
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang
menyatakan “pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama
5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan
yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/ 2019 dan diletakkan dalam
semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki
dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi
advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara.
Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat
negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan
(conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara,
termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh
karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28
ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar
putusan a quo.
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut
di atas, telah tenyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022
bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap warga bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak atas
kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena
pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang
dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
39. Bahwa, karena berdasarkan putusan 183/PUU-XXII/2025 – Tentang “Larangan
ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik” mengabulkan
permohonan pemohon tentang “ketua organisasi menjadi pejabat negara dan
/atau pejabat publik”., penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa
prinsip – prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, Maka seharusnya
43
hal tersebut haruslah berlaku dengan Kepolisian Republik Indonesia yang
memiliki spirit sebagai alat Negara.
(VIDE BUKTI P17 - PUTUSAN 183PUU2025 - Advokat tidak boleh rangkap jabatan
pejabat publik)
E. PERTENTANGAN FRASA PENJELASAN PASAL 28 AYAT (3) DISPARITAS
DENGAN PUTUSAN NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 – LARANGAN MENTERI
DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN.
40. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 “LARANGAN
MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”, yang di kabulkan
sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan
Pemohon, oleh karena larangan rangkap jabatan yang dimaksudkan adalah
larangan terhadap rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri, maka
menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini,
Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
mempertimbangkan sebagai berikut: “Namun demikian, penting bagi
Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para
Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri
yang mengakibatkan seorang wakil Menteri dapat merangkap sebagai
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta
demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin
pelaksanaan
tugas
kementerian,
oleh
karena
pengangkatan
dan
pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogative Presiden
sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil
menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya
status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka
seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.
Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban
kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya
sebagai alasan perlunya diangkat wakil Menteri di kementerian tertentu”.
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hlm 96]
Berkenaan dengan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut
di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
183/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 30 Juli 2025, sekalipun dalam Permohonan Nomor
183/PUU-XXII/2024 yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, namun oleh karena esensi konstitusionalitas
norma yang dipersoalkan memiliki relevansi dengan Permohonan Nomor
80/PUU-XVII/2019 yang telah diputus perihal larangan rangkap jabatan bagi
jabatan negara (pejabat negara), termasuk wakil menteri, maka Mahkamah
perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
44
183/PUU-XXII/2024
Paragraf
[3.19]
dan
Paragraf
[3.20]
yang
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas dan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah tenyata norma Pasal 23 UU
39/2008, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum dan
asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena terhadap
Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut
hukum untuk sebagian.
41. Bahwa,
karena
berdasarkan
putusan
183/PUU-XXII/2025
–
Tentang
“LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”,
mengabulkan permohonan pemohon tentang ““LARANGAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”,, penegasan larangan tersebut untuk
menegaskan bahwa prinsip – prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil,
“Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan
prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan,
serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik”., Maka seharusnya hal
tersebut berpandangan sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang
memiliki spirit sebagai “ALAT NEGARA”.
(VIDE BUKTI P17 - PUTUSAN 128PUU2025 - “LARANGAN MENTERI DAN WAKIL
MENTERI RANGKAP JABATAN)
F. MASIH BANYAKNYA POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL PASCA
PUTUSAN
114/PUU-XXIII/2025
DAN
PERMASALAHAN
RANGKAP
JABATAN.
42. Bahwa, pasca putusan MK dalam perkara 114/PUU-XXIII/2025 Masih banyaknya
polri aktif menempati jabatan sipil, karena banyaknya tafsir liar mengenai
penjelasan Sangkut – paut., hal tersebut terjadi karena pernyataan dari beberapa
pakar HTN dan Menkum.
Sumber:
https://www.inilah.com/pakar-htn-sebut-putusan-mk-tak-larang-polisi-bertugas-
di-luar-institusi-polri-ini-alasannya
45
https://us.headtopics.com/news/menkum-sebut-anggota-polisi-sudah-isi-
jabatan-sipil-sebelum-75976183
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251212091001-20-1305797/kapolri-
teken-aturan-polisi-bisa-menjabat-di-17-kementerian-lembaga
43. Bahwa, jika di bandingkan dengan guru honorer di purbolinggo di jadikan
tersangka karena rangkap jabatan dan dianggap merugikan Negara 118 Juta
Rupiah, hal tersebut berbanding terbalik dengan Polri rangkap jabatan sipil, hal
tersebut menimbulkan pertanyaan bagi publik,
Kasus pidana guru honorer yang rangkap jabatan – Bagaimana dengan menteri,
polisi, dan tentara yang punya lebih dari satu jabatan?
Bahwa, hal tersebut adalah contoh nyata dari pergeseran makna prinsip – prinsip
Kedudukan yang sama di hadapan hukum, Guru Honorer bisa menjadi tersangka
karena merangkap jabatan sipil, tapi tidak berlaku bagi Pejabat lainnya termasuk
POLRI aktif.
Sumber:
https://www.msn.com/id-id/berita/other/kasus-pidana-guru-honorer-yang-
rangkap-jabatan-bagaimana-dengan-menteri-polisi-dan-tentara-yang-punya-
lebih-dari-satu-jabatan/ar-AA1Xa8CI
https://www.suara.com/entertainment/2026/02/25/214000/guru-honorer-jadi-
tersangka-gara-gara-rangkap-jabatan-melanie-subono-terus-pejabat-itu-apa
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8373416/fakta-fakta-guru-
honorer-rangkap-jabatan-di-probolinggo-ditahan-20-hari
https://tirto.id/duduk-perkara-kasus-rangkap-jabatan-guru-honorer-di-
probolinggo-hrFU#google_vignette
44. Bahwa, Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar
kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan
kepolisian” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena
bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
46
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
Tegasnya menurut Para Pemohon, Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28
ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten,
koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana Penjelasan
pasal aquo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori
perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau
mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan
yang ada di Batang tubuh.
45. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution harus memberikan
penafsiran Konstitutional (Constitutional Interpretation) penjelasan Pasal 28 ayat
(3) UU No. 2 Tahun 2002, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole
Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada
semua pihak (erga omnez) dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga
Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) agar tidak runtuhnya
“Negara Indonesia adalah negara hukum” karena “PENAFSIRAN LIAR” sesuai
yang di amanatkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
46. Bahwa, Norma Penjelasan Pasal a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang
bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) , karena bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1)
serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
47. Bahwa, ketentuan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) “Yang dimaksud dengan
"jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian” Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, telah merugikan hak konstitutional PARA PEMOHON dan oleh karena
hal tersebut Permohonan PARA PEMOHON haruslah dinyatakan beralasan
menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.
48. Bahwa dikarenakan ketentuan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) “Yang
dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak
47
mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan
Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang
mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan
mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) “Yang dimaksud dengan
"jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) :
“CUKUP JELAS”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk
membuktikan dalil permohonannya.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
48
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI
Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir
dengan alasan karena terdapat konflik kepentingan yang nyata akan terjadi dan
dikhawatirkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak
permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara
objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal adanya konflik
kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir.
[3.4]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, sebelum
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih
dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.4.1]
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 5
Februari 2026 melalui daring (online) yang diterima Mahkamah pada tanggal 9
49
Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
59/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 bertanggal 9 Februari 2026. Permohonan a quo
diajukan oleh 3 (tiga) orang Pemohon terdiri atas Pemohon I, Pemohon II dan
Pemohon III disertai daftar alat bukti serta soft copy alat bukti permohonan (dalam
bentuk file) tanpa dibubuhi meterai. Dalam permohonan awal, para Pemohon tidak
memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili para Pemohon dalam
mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
[3.4.2]
Bahwa
pada
tanggal
19
Februari
2026,
Mahkamah
telah
menyelenggarakan
sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi permohonan. Persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon I
secara luring (offline) serta oleh Pemohon II dan Pemohon III secara daring (online).
Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah memberikan nasihat yang pada
pokoknya agar para Pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan dengan
memperjelas bagian-bagian berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon,
alasan-alasan permohonan, dan petitum permohonan. Selanjutnya, Mahkamah
menyampaikan bahwa para Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan
paling lambat pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, pukul 12.00 WIB dengan
perbaikan permohonan yang telah dibubuhi tanda tangan serta alat-alat bukti yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
[3.4.3]
Bahwa pada tanggal 4 Maret 2026, para Pemohon mengajukan perbaikan
permohonan bertanggal 3 Maret 2026 melalui daring (online) yang diterima
Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026, pukul 11.18 WIB. Dalam perbaikan
permohonan dimaksud, jumlah Pemohon bertambah dari awalnya diajukan oleh (3)
tiga) Pemohon kemudian menjadi 4 (empat) Pemohon tanpa ditandatangani oleh
para Pemohon dan juga tanpa dilengkapi dengan alat bukti yang telah dibubuhi
meterai. Melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 4 Maret 2026
dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, Pemohon I menyerahkan surat
kuasa khusus Nomor 018/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/II/2026 bertanggal 3 Maret
2026 yang memberikan kuasa kepada Melti Wulandari, S.H. dan Tri Setiawan, S.H.,
namun kuasa hukum tersebut tidak hadir dalam persidangan dimaksud. Berkenaan
dengan hal tersebut, Mahkamah mengkonfirmasi ketidakhadiran kuasa hukum para
Pemohon dan kelengkapan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang belum
50
diserahkan oleh para Pemohon. Namun, sampai dengan sidang tersebut berakhir,
kuasa hukum para Pemohon tidak hadir dan alat bukti permohonan tidak diserahkan
kepada Mahkamah [vide Risalah Sidang, tanggal 4 Maret 2026, hlm. 5-7].
Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah mengingatkan kepada
Pemohon I yang hadir di persidangan bahwa Mahkamah tidak dapat mengesahkan
alat bukti para Pemohon sebagai keterpenuhuan syarat berupa alat bukti yang
merupakan syarat formil pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan
uraian
hal-hal
tersebut
di
atas,
Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang,
Mahkamah perlu menegaskan salah satu syarat formil berkenaan dengan
pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti
yang mendukung permohonan”. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025
menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada
Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun, berkaitan dengan
hal tersebut, para Pemohon saat mengajukan permohonan tidak mengajukan alat
bukti yang telah dibubuhi meterai, melainkan hanya menyerahkan soft copy alat
bukti dalam bentuk softfile. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan
permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti permohonan yang
menjadi bagian dari berkas alat bukti. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan
permohonan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan
Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat
diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara
daring (online) atau media elektronik lainnya”. Namun telah ternyata, pada saat
mengajukan perbaikan permohonan secara daring (online), para Pemohon tidak
menandatangani perbaikan permohonan sebagaimana mestinya. Walaupun pada
saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan
permohonan, Pemohon I telah menyerahkan surat kuasa yang memberikan kuasa
51
kepada kuasa hukum, namun kuasa hukum tersebut tidak pula menandatangani
perbaikan permohonan dimaksud. Terlebih, kuasa hukum para Pemohon tidak pula
hadir dalam persidangan dimaksud sampai dengan berakhirnya persidangan. Di
samping itu, telah ternyata pula permohonan para Pemohon tidak disertai dengan
alat bukti yang telah dibubuhi meterai, baik alat bukti yang diajukan bersamaan
dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan
permohonan dan perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para Pemohon
atau kuasa hukum. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para
Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-
undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun
oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
52
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 14.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau
kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
53
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Muchtar Hadi Saputra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 8. Bahwa, Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara (materi sengketa / pokok perkara), pengadilan harus memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan / permohonan yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang prematur, kabur, atau tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain, putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" merupakan bentuk kontrol prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu gugatan sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan hukum substantif. 9. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". 7 Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara. 10. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 258/PUU-XXIII/2025: [3.3.4] Bahwa untuk menilai keterpenuhan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mencermati rangkaian petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ATAU 3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai: Penjelasan Pasal 28 Ayat (3): ... 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon menggunakan istilah “Frasa Penjelasan Pasal …” terkait dengan objek pengujian. Namun, dalam petitum permohonan tidak disebutkan redaksi (frasa) bagian mana dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang hendak diuji konstitusionalitasnya. Selain itu, terhadap petitum angka 3 di atas, para Pemohon bermaksud memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 diberikan pemaknaan, namun setelah Mahkamah mencermati 8 redaksional petitum angka 3, telah ternyata redaksional petitum permohonan tidak lengkap. Dalam petitum angka 3 tersebut tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kondisi/syarat konstitusionalitas yang dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai pemaknaan seperti yang dimaksudkan oleh para Pemohon. Uraian petitum permohonan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya atau untuk diberikan pemaknaan oleh Mahkamah, yaitu apakah keseluruhan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, atau hanya bagian/frasa tertentu di dalam Penjelasan tersebut yang dimohonkan pembatalan ataupun pemaknaan. Di samping itu, pada petitum permohonan para Pemohon tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas pemaknaan yang dimohonkan atas norma yang dinilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, uraian petitum yang demikian mengakibatkan permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Bahwa, oleh karenanya berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan untuk memenuhi syarat Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. yang sudah PARA PEMOHON penuhi untuk memenuhi syarat pemaknaan dan ketentuan konstitutional, maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem. 11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian konstitusional Frasa penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 9 Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang
