61/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 61/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi, Tbk (SEKAR TELKOM), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Iwan Agus Sugiarto Jabatan : Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Perumahan Bukit Setia Budi Asri No 14, RT 10 RW 02, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MKI-PUU/III/2025 bertanggal 12 Maret 2025, memberikan kuasa kepada Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H, M.H., Febriansyah, S.H. M.H., Andreas Sapta Finady, S.H., M.H., Dr. Sudaryat, S.H.M.H. dan Sofiariyani, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM MKI & Partners, beralamat di Jalan Tomang Raya Blok MM Kav 557 No. 51E, RT.1/RW.1, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta. Baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 61/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2025 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan. 2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 29 ayat (1) menyatakan yakni: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 3 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”) pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) menegaskan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, permohonan a quo ditujukan untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana secara lengkapnya akan diuraikan di bawah ini. 8. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Materi Norma Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: a. Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang normanya berbunyi: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.” b. Pasal 162 ayat (4) UU P2SK yang normanya berbunyi: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu.” 4 c. Pasal 164 ayat 1 huruf b UU P2SK yang normanya berbunyi: “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” 9. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, Pasal 162 ayat (4) UU P2SK dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK (Bukti P-1), bertentangan dengan beberapa Norma Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: a. Pasal 28D (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” b. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” d. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 10. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 (Bukti P-2) di atas, Permohonan Pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, oleh karena itu 5 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PEMOHON ADALAH ORGANISASI SERIKAT PEKERJA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No 2/2021), menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 13. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (disingkat SEKAR TELKOM) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dideklarasikan pada Musyawarah Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu (01-03-2000), 6 SEKAR TELKOM telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.204/M/BW/2000 tanggal 3 Mei 2020 Tentang Pendaftaran Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi, Tbk (SEKAR TELKOM) (Bukti P-3) dan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan nomor bukti pencatatan: 82/DPP.SEKAR/ TT/I/X/ 2001 tertanggal 3 Agustus 2001 (Bukti P-3a). 14. Bahwa sebagai Organisasi karyawan, pada Musyawarah Nasional pertama kali (MUNAS I) yang diselenggarakan dari tanggal 21 November 2000 sampai tanggal 22 November 2000 telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi SEKAR TELKOM (Bukti P- 4). Selanjutnya Anggaran Dasar SEKAR TELKOM telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk Anggaran Dasar SEKAR TELKOM perubahan terakhirnya tertuang dalam Akta Pernyataan Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor 02 tanggal 09 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Yudha Iswardani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cimahi (Bukti P-6). 15. Bahwa pengertian serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh selanjutnya disebut UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” 16. Bahwa tujuan serikat pekerja/serikat buruh disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.” 17. Bahwa sebagai Organisasi Serikat Pekerja, Pemohon memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap berlakunya norma Pasal 7 161 ayat (2) UU P2SK, Pasal 162 ayat (4) UU P2SK dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK. 18. Bahwa sebagai Organisasi Serikat Pekerja, Pemohon memiliki Tujuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM sebagai berikut: “Tujuan Organisasi adalah untuk mengupayakan; a. Tercapainya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin anggota; b. Terwujudnya pengayoman dan perlindungan bagi anggota; c. Penyaluran dan perjuangan aspirasi anggota; d. Terlaksananya pemberdayaan dan pendayagunaan potensi anggota secara optimal; e. Terbinanya persatuan dan kesatuan anggota; f. Tercapainya peningkatan profesionalisme anggota dalam pelaksanaan tugas untuk organisasi dan perusahaan; g. Terwujudnya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kepentingan anggota dan perusahaan.” 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Organisasi Serikat Pekerja tergolong sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sama- sama mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan pekerja/buruh, serta memperjuangkan aspirasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam UU SP/SB Jo Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM. 20. Bahwa terdapat Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-XIII/2015 yang pada pertimbangan hukumnya halaman 34, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa serikat buruh/pekerja memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan hak dan kepentingan buruh, karena mereka dianggap mewakili kepentingan sekelompok orang yang sama. 21. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIX/2021, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27, Mahkamah menyebutkan bahwa Serikat Pekerja memiliki kualifikasi sebagai Badan Hukum. 8 22. Bahwa mengenai siapa yang memiliki kewenangan mewakili/bertindak untuk dan atas nama SEKAR TELKOM di dalam pengadilan termasuk pengajuan Permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut: Pasal 14 Ayat (1) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM yang selengkapnya berbunyi: “secara nasional organisasi dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat sebagai pimpinan eksekutif tertinggi” (Vide Bukti P-6). Selanjutnya Pada Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga SEKAR TELKOM, disebutkan bahwa “Tata kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengurus di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi”. (Vide Bukti P-4). Lalu Pasal 15 ayat (2) Peraturan Organisasi SEKAR TELKOM ditentukan bahwa tugas Ketua Umum DPP, diantaranya ialah: “Mewakili DPP dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk tidak terbatas di setiap tingkatan pengadilan” (Vide Bukti P-5). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana Pemohon kutip di atas, IWAN AGUS SUGIARTO selaku Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM periode 2022-2025 (Vide Bukti P-7) berwenang untuk bertindak mewakili Organisasi SEKAR TELKOM di dalam Pengadilan, termasuk dalam mengajukan Permohonan a quo. 23. Bahwa mengenai kepengurusan sebagaimana disebutkan pada angka 22, sejak tanggal 24 April 2025 (setelah Permohonan a quo diajukan) telah terjadi penggantian kepengurusan DPP SEKAR TELKOM. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksankan pada tanggal 22-24 April 2025, telah diputuskan melalui Ketetapan Musyawarah Nasional IX Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: MUNAS.09/TAP/IX/2025 Tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SEKAR TELKOМ Periode 2025-2028, saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM ialah NASHRI (Vide Bukti P-7a), Oleh karena itu semenjak ditetapkannya kepengurusan SEKAR TELKOM yang baru, maka segala tindakan hukum yang diwakili oleh Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM sebelumnya (Periode 2022-2025) tetap dilanjutkan sebagai tindakan Organisasi sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM yang baru (Periode 2025-2028) bertanggal 27 Mei 2025 (vide bukti P-7b) 9 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang mana telah terjadinya pergantian Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM dari Sdr IWAN AGUS SUGIARTO kepada Sdr. NASHRI, tindakan hukum SEKAR TELKOM dalam pengujian norma permohonan a quo tetap dilanjutkan sesuai dengan hak-hak para anggota SEKAR TELKOM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM. 25. Bahwa oleh karena Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagai organisasi karyawan (perkumpulan) yang memenuhi syarat materiil suatu badan hukum, untuk memperjuangkan hak anggota SEKAR TELKOM dalam mendapatkan keadilan dan perlakukan yang sama maka Pemohon memiliki kualifikasi pemohon dalam mengajukan Pemohonan a quo sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 4 PMK No 2/2021. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 161 AYAT (2), PASAL 162 AYAT (4) DAN PASAL 164 AYAT (1) HURUF B UU P2SK 26. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional dalam permohonan pengujian norma PASAL 161 AYAT (2), PASAL 162 AYAT (4) DAN PASAL 164 AYAT (1) HURUF B UU P2SK terhadap UUD NRI 1945, maka apa yang menjadi potensi kerugian konstitusional pemohon akan diuraikan. 27. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 28. Bahwa menurut I Dewa Gede Palaguna hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam Konstitusi atau undang-undang, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara (I Dewa Gede Palaguna, 2013:111). 10 29. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 30. Bahwa mengenai parameter kerugian hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 11 d. adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 menjadi dasar hukum untuk menentukan kerugian konstitusional bagi Pemohon. in casu kerugian konstitusional Pemohon akan diuraikan di bawah ini: Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945 31. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin, dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagaimana telah diatur dalam beberapa Pasal sebagai berikut: a. Pasal 28D (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” b. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” d. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” Hak Konstitusional Pemohon Secara Potensial Dirugikan Oleh Berlakunya Norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK 32. Bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan, dimana kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan 12 terjadi oleh karena berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Bahwa dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang berbunyi: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. Kata “harus” sebagaimana terdapat dalam norma Pasal tersebut secara potensial akan dapat merugikan hak konstitusional Pemohon yang sebagian anggotanya terdiri dari para anggota pekerja yang merupakan peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dengan adanya kata “harus”, maka Pemohon terancam tidak dapat memperoleh manfaat pensiun secara sekaligus sebagai hak normatif pekerja setelah memasuki usia pensiun. b. Pasal 162 ayat (4) UU P2SK yang normanya berbunyi: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu”. Norma dalam Pasal ini merupakan pengaturan lebih spesifik bahwa Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga dibayarkan secara berkala. Dalam Pasal 162 ayat (4) UU P2SK, tidak ada muatan kata “wajib” atau “harus”. Namun norma yang diatur dalam Pasal 162 ayat (4) UU P2SK menjadi suatu kewajiban/keharusan (bersifat memaksa) karena sejalan dengan norma umumnya sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK yang telah memuat suatu keharusan, yakni “… harus dilakukan secara berkala”. Oleh karena itu ketentuan norma pada Pasal ini berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang merupakan Peserta PPIP untuk dapat memperoleh manfaat pensiun sebagai hak secara sekaligus. c. Pasal 164 ayat (1) huruf b yang normanya berbunyi: “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;”. Bahwa norma pada Pasal 164 ayat (1) huruf b pada dasarnya merupakan salah satu pengecualian ketentuan pasal 161 ayat (2), dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK. Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 13 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023) telah menetapkan bahwa “Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. Keberadaan norma Pasal ini memiliki potensi yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebab pengecualian yang didasarkan pada besaran nilai Manfaat Pensiun tersebut, telah menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon yang merupakan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih Besar dari Rp. 500.000.000. 33. Bahwa Manfaat Pensiun merupakan hak karyawan berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan sehingga merupakan bagian dari hak milik pribadi Pemohon yang secara konstitusional dilindungi dan dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. 34. Bahwa oleh karena itu, keberadaan norma Pasal 161 ayat (2), dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK telah membatasi hak Pemohon untuk dapat memperoleh Manfaat Pensiun sebagai haknya secara sekaligus, dengan demikian jelas berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, khususnya bagi anggota Sekar Telkom (Pemohon) yang memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam realisasinya terdapat “paksaan” untuk menerima Manfaat Pensiun secara berkala yakni dibayarkan oleh Dana Pensiun dan/atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah (Vide Pasal 70 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023). 14 35. Bahwa dengan tidak adanya kebebasan dan jaminan perlindungan bagi Peserta, khususnya bagi anggota SEKAR TELKOM (Pemohon) yang memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dalam memilih penerimaan Manfaat Pensiun secara sekaligus serta “dipaksa” untuk membeli produk anuitas tertentu, juga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengandung asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan. Lebih jauh lagi, norma hukum yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah hak demokrasi ekonomi yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan dan merupakan hak untuk dapat memilih atau tidak memilih, dalam hal ini membeli atau tidak membeli suatu prodak anuitas tertentu. 36. Bahwa selanjutnya, keberadaan norma pada Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK, Pemohon merasa adanya suatu perlakuan yang tidak adil, bahkan cenderung diskriminatif, mengingat penentuan dapat atau tidaknya Manfaat Pensiun diambil secara sekaligus, didasari pada suatu nilai tertentu yang ditetapkan oleh OJK bukan didasarkan pada kebebasan Penerima Manfaat. Keberadaan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK secara nyata berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 37. Bahwa Organisasi Serikat Pekerja dalam hal ini Pemohon memiliki anggota sebanyak 4.493 (empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) yang terdiri dari para karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dimana sebagian dari anggota, yakni sebanyak 2.989 merupakan Peserta pada Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dengan berlakunya norma pada Pasal yang dimohonkan Pengujian ini, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. 38. Bahwa Pemohon memiliki anggota yang merupakan Peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih besar dari Rp. 500.000.000, sehingga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional Pemohon dipastikan 15 akan terjadi oleh karena berlakunya norma pada undang-undang P2SK yang dimohonkan pengujian a quo. Adapun anggota dimaksud, diantaranya sebagai berikut (Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-17a): No NAMA USIA SAAT INI (Tahun) SISA MASA KERJA HINGGA PENSIUN (Tahun) BESARAN IURAN PADA DANA PENSIUN (Juta Rupiah) SALDO MANFAAT PENSIUN SAAT INI (Juta Rupiah) ESTIMASI SALDO SAAT MEMASUKI USIA PENSIUN (Juta Rupiah) 1 Asrul Sani 40 16 2,06 250,98 646,28 2 Ramdanita 41 15 2,16 327,29 715,43 3 Adrian Ramadhan 27 29 0,58 14,65 723,19 4 Mahyudi Noor 32 24 1,12 113,24 799,45 5 M. Zakki Ghufron 30 26 1,07 62,10 945,37 6 Dwi Ramadhani 34 22 1,14 114,22 1.096,50 7 Pramuhadia nto 32 24 1,11 100,39 810,09 8 Indra Ardian 32 24 1,12 113,24 799,45 9 Novan Restu Pramono 44 12 1,42 210,00 553,20 10 Muhammad Fayyadh 32 24 1,11 100,39 810,09 39. Berdasarkan data sebagian keanggotan Pemohon yang juga Peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pemohon dapat menguraikan adanya kerugian konstitusional, dimana kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, oleh karena berlakunya norma-norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian ini. Hubungan Sebab-Akibat Antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK 16 40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, keberlakuan norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK yang menutup peluang Peserta dalam menerima manfaat Pensiun secara sekaligus untuk nilai tertentu yang ditetapkan OJK, secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang memiliki anggota sebagai Peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih Besar dari Rp. 500.000.000. 41. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan dan dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, secara langsung memiliki hubungan kasualitas dengan keberlakuan norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK yang dalam hal ini dimohonkan pengujiannya. Mengingat dengan adanya aturan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, khususnya bagi peserta yang nilai Manfaat Pensiunnya lebih besar dari Rp. 500.000.000 serta tidak memberikan kebebasan bagi Peserta untuk dapat memilih dan menentukan menerima manfaat Pensiun secara sekaligus, secara potensial akan merugikan hak pemohon untuk menerima, menikmati dan mempergunakan seluruh Manfaat Pensiun yang merupakan hak normatif milik Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, dengan adanya aturan “memaksa” yang mewajibkan bagi Pemohon agar membeli produk anuitas tertentu, juga merupakan aturan yang secara potensial dapat merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Norma Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 telah memberikan dan jaminan dan perlindungan kepada seluruh Warga Negara, termasuk Peserta dalam menentukan hak untuk memilih. Namun dalam pelaksanaannya terdapat norma yang menghilangkan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam konteks hak ekonomi. 42. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 secara secara langsung memiliki hubungan kasualitas dengan keberlakuan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK. Mengingat, sebagaimana diuraikan 17 sebelumnya, dengan berlakunya Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK, Pemohon merasa adanya suatu perlakuan yang tidak sama, bersifat diskriminatif, dan tidak memberikan keadilan, karena norma Pasal dimaksud telah menentukan dapat atau tidaknya Manfaat Pensiun diambil secara sekaligus, didasari pada suatu nilai tertentu yang ditetapkan oleh OJK, bukan didasarkan pada kebebasan Penerima Manfaat untuk memilih apakah akan dibayarkan secara sekaligus atau memilih dibayarkan secara berkala. Dengan dikabulkannya permohonan a quo kerugian konstitusional sebagaimana Pemohon dalilkan sebelumnya tidak akan terjadi 43. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan dikabulkannya permohonan a quo, yakni jika Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak serta tanpa ditentukan berdasarkan nilai Manfaat Pensiunnya, kerugian konstitusional sebagaimana Pemohon dalilkan sebelumnya tidak akan terjadi. Dengan demikian jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 44. Bahwa pada prinsipnya norma Pasal 161 ayat (2) UU P2SK mewajibkan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau pihak lain yang berhak dilakukan secara berkala, yakni dibayarkan tiap-tiap bulan sesuai dengan Peraturan dana Pensiun [vide Penjelasan Pasal 162 ayat (2)]. Adapun bunyi ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU P2SK secara lengkapnya ialah sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “harus” diantaranya memiliki arti wajib, mesti (tidak boleh tidak). Selain daripada itu, dalam pandangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menerangkan bahwa norma hukum memiliki sifat, yaitu: a. Imperatif: perintah yang harus ditaati, baik larangan maupun suruhan. b. Fakultatif: tidak mengikat atau tidak wajib dipatuhi (Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982:49) 18 Berdasarkan uraian di atas, frasa “harus” yang tercantum dalam Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, menjadi suatu perintah hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati sebagaimana hal itu kemudian oleh OJK telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023) sehingga ketentuan ini menjadi acuan yang mengikat bagi penyelenggara Dana Pensiun, in casu oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk tidak membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi peserta dengan nilai manfaat pensiun dengan jumlah tertentu. 45. Bahwa norma Pasal 161 ayat (2) tersebut merupakan aturan yang sifatnya memaksa bagi Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun secara berkala, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan baik pada Program Pensiun Manfaat Pasti, maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). 46. Bahwa DPPK merupakan Dana Pensiun yang dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan DPLK ialah Dana Pensiun yang hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (vide Pasal 138 UU P2SK). Selanjutnya norma mengenai pembayaran Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), secara spesifik terdapat pada Pasal 162 ayat (4) UU P2SK yang memuat norma sebagai berikut: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” Meskipun dalam Pasal 162 ayat (4) UU P2SK tidak ada kata “wajib” atau kata “harus”, namun dari sisi gramatikal bahwa isi norma pada pasal tersebut bersifat memaksa (imperatif). 47. Bahwa Manfaat Pensiun pada hakikatnya merupakan hak normatif dari Peserta atau ahli warisnya, mengingat mulai dari pembayaran iuran dilakukan oleh Peserta. Pasal 148 ayat (1) UU P2SK menyebutkan: “Program Pensiun pada Dana Pensiun berupa: a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau b. iuran Peserta” 19 48. Bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU P2SK, Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada pokoknya merupakan himpunan dari iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya, atas dasar itu Manfaat Pensiun ialah sepenuhnya merupakan hak normatif yang sepenuhnya milik Peserta berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 49. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada angka 46 di atas, norma yang tercantum dalam Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK telah menutup potensi Peserta atau Pihak yang berhak untuk memperoleh pembayaran atas Manfaat Pensiun secara sekaligus yang senyatanya merupakan hak milik peserta yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Begitupun dengan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada OJK dalam menetapkan batasan nilai tertentu bagi peserta yang dapat menerima manfaat pensiun secara sekaligus. Pengecualian yang didasarkan pada besaran nilai Manfaat Pensiun tersebut, nyatanya telah bersifat diskriminatif terhadap Pemohon yang merupakan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih Besar dari Rp. 500.000.000. 50. Berdasarkan norma hukum di atas, Manfaat Pensiun merupakan sejumlah uang yang berasal dari iuran wajib peserta, dibayarkan oleh peserta pada tiap-tiap bulannya (baik langsung ataupun melalui pemberi kerja), sehingga manfaat pensiun pada hakikatnya ialah hak normatif Peserta sepenuhnya, oleh karena itu sesuai dengan definisi sebagaimana termaktub dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK, “Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur”, maka dengan terdapatnya frasa “secara berkala dan/atau sekaligus”, seharusnya terdapat potensi bagi Peserta atau pihak yang berhak, untuk menerima pembayaran atas Manfaat Pensiun dimaksud 20 secara sekaligus. Namun, kata “harus” sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, yang juga berlaku pada norma pada Pasal 162 ayat (4) P2SK, telah menutup potensi Peserta atau Pihak yang berhak untuk memperoleh pembayaran atas Manfaat Pensiun secara sekaligus dalam Program Pensiun Iuran Pasti. Oleh karena itu atas norma tersebut telah bertentangan dengan norma Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” 51. Bahwa sehubungan dengan manfaat pensiun yang merupakan hak milik pribadi pemohon yang secara konstitusional dilindungi dan dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyata norma Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut, dan juga terdapat norma dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yakni pada Pasal 29 (1) yang menentukan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” Pasal 36 (1) UU HAM: “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum” 52. Sejalan dengan uraian di atas, John Locke menyatakan bahwa segala sesuatu yang merupakan hasil kerja manusia merupakan hak milik mereka (John Locke, 1689), dalam hal ini manfaat pensiun yang sejak perolehannya sebagian berasal dari iuran Peserta yang dipotong dari upah bulanan yang merupakan hasil kerja Peserta, jelas merupakan hak normatif konstitusional milik peserta sepenuhnya. hal ini juga sesuai dengan doktrin yang disampaikan oleh Immanuel Kant bahwa Hak milik semata-mata didasarkan pada alasan rasional (rational argumentation) serta berlaku bagi setiap orang, sepanjang yang bersangkutan adalah manusia bebas serta memiliki alasan yang praktis (Immanuel Kant, 1789). Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon meyakini bahwa hak milik pribadi merupakan hubungan antara seorang pemilik dengan sesuatu yang ia miliki sehingga memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan kepemilikannya tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu kepada orang 21 lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya. Dengan demikian jelaslah bahwa norma hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK tidak memberikan kebebasan kepada peserta atau pihak yang berhak untuk menentukan pilihan akan manfaat pensiun yang diperolehnya dijamin dan dilindungi sebagai hak konstitusional. Sehingga penentuan secara sepihak yang dilakukan berdasarkan norma Pasal 161 ayat (2) UU P2SK dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK bertentangan dengan norma Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. 53. Bahwa norma-norma Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK yang dimohonkan pengujiannya, juga bertentangan dengan prinsip Demokrasi Ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa demokrasi ekonomi, tidak lain adalah paham yang memuat kedaulatan rakyat di bidang ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2010:354). 54. Bahwa prinsip Demokrasi Ekonomi merupakan amanah Pasal 33 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 seharusnya dijalankan secara seksama dan konsekuen yang merupakan prinsip pengembangan dan penguatan ekonomi di Indonesia yang harus dilandasi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalam pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta atau ahli warisnya, harus memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih apakah akan mengambil manfaat pensiun tersebut secara berkala atau secara sekaligus, sebab itulah makna penting dari Demokrasi Ekonomi, in casu dari peserta, oleh, dari, untuk, dan bersama peserta. Kebebasan bagi seluruh Peserta atau ahli warisnya, merupakan suatu hal yang mutlak adanya, mengingat Demokrasi Ekonomi, di dalamnya mengandung asas daulat ekonomi rakyat yang memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya adalah bagi peserta. Dengan demikian jelaslah bahwa norma hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK bertentangan dengan norma Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. 55. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun yang menurut ketentuan Pasal 161 ayat (2) UUP2SK dan 162 ayat (4) UU P2SK harus dibayarkan secara berkala tidak berlaku salah satunya untuk Peserta yang manfaat pensiunnya 22 lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK ( Pasal 164 ayat (1) huruf b UUP2SK ). Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK merupakan ketentuan pengecualian dari Pasal 161 ayat (2) UU P2SK dan Pasal 162 ayat (4) UU P2SK. Adanya ketentuan pengecualian tersebut bersifat diskriminatif. Perlakuan diskriminasi dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK, bertentangan dengan norma Pasal 28I UUD NRI 1945, mengingat Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan besaran nilai Manfaat Pensiun yang dapat diambil sekaligus, dan melalui Pasal 73 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023), OJK telah menetapkan bahwa nilai manfaat dimaksud ialah sama dengan atau lebih kecil dari Rp. 500.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 73 (1) POJK 27/2023 yang berbunyi: “Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus” 56. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM, Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 57. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 070/PUUII/2004 bertanggal 12 April 2005, menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa “diskriminasi adalah memperlakukan secara 23 berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda”. Manfaat pensiun harusnya dapat diterima dan diperlakukan sama (tidak diskriminatif) karena sama sama menjadi peserta, sama sama mengiur, sama sama warga negara Indonesia serta sama sama merupakan hak asasi manusia (milik peserta). Dengan adanya pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK, dari sisi hukum jelas menimbulkan suatu pertentangan. Sebab norma dimaksud seharusnya memberikan kebebasan kepada Para Peserta atau Ahli Warisnya untuk memilih dan menentukan Penerimaan manfaat pensiun, namun dengan adanya ketentuan tersebut justru menunjukan adanya diskriminatif, yakni membedakan hak Peserta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima manfaat pensiun secara sekaligus yang disandarkan pada besaran nilai Manfaatnya. Oleh sebab itulah bagi peserta yang nilai Manfaat Pensiunnya lebih besar dari Rp. 500.000.000, ketentuan Pasal 164 ayat (1) b UU P2SK itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Padahal, baik peserta yang yang nilai manfaat pensiunnya lebih kecil atau sama dengan Rp. 500.000.000, dengan peserta yang nilai manfaat pensiunnya lebih besar dari Rp.500.000.000, sama-sama merupakan warga negara Indonesia, sama-sama Peserta pada DPLK, sama sama membayar iuran, namun mengapa terdapat perbedaan hak atau tidak diberikan kebebasan yang sama untuk menentukan penerimaan atas pembayaran Manfaat Pensiunnya itu. Apabila kita telisik lebih dalam, maka kebijakan yang diskriminatif yang terdapat pada norma Pasal 164 ayat 1 huruf b UU P2SK tersebut, selain secara jelas bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI tahun 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga dengan demikian norma dimaksud bukan hanya merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan program Iuran Pasti, tetapi juga telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana Pemuhon uraikan di atas. 24 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak” 3. Menyatakan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara sekaligus atau berkala untuk periode tertentu sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak” 4. Menyatakan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu 25 yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak tanpa ditentukan berdasarkan nilai Manfaat Pensiunnya” 5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.204/M/BW/2000 tanggal 3 Mei 2020 Tentang Pendaftaran Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi, Tbk (SEKAR TELKOM). 4. Bukti P-4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi SEKAR TELKOM Pertama. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan nomor bukti pencatatan: 82/DPP.SEKAR/CTT/I/X/2001 tertanggal 3 Agustus 2001. 6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor 02 tanggal 09 Juni 2023, dibuat di hadapan Notaris Yudha Iswardani, S.H 7. Bukti P-7 : Surat Keputusan MUNAS.09/ TAP/VIII/2022 Tanggal 21 Januari 2022. 8. Bukti P-8 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Asrul Sani; 26 9. Bukti P-9 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Ramdanita; 10. Bukti P-10 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Adrian Ramadhan; 11. Bukti P-11 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Mahyudi Noor; 12. Bukti P-12 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Kiswanto; 13. Bukti P-13 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Imron Najib Erlangga; 14. Bukti P-14 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n M. Zakki Ghufron; 15. Bukti P-15 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Dwi Ramadhani; 16. Bukti P-16 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Pramuhadianto; 17. Bukti P-17 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Indra Ardian 18. Bukti P-18 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Novan Restu Pramono; 19. Bukti P-19 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Sarah Lola Yancy; 20. Bukti P-20 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Muhammad Naufal Farid; 21. Bukti P-21 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Muhammad Fayyadh; 22. Bukti P-22 : Bukti Keanggotaan pada SEKAR TELKOM a.n Andi Syaputra; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 27 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 28 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 29 mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023: “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sama-sama mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan- kepentingan pekerja/buruh, serta memperjuangkan aspirasi pekerja/buruh. Pemohon dalam hal ini adalah Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (disingkat SEKAR TELKOM) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dideklarasikan pada Musyawarah Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2000, SEKAR TELKOM telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.204/M/BW/2000 tanggal 3 Mei 2020 tentang Pendaftaran Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi, Tbk (SEKAR TELKOM) [Bukti P-3] dan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan nomor bukti pencatatan: 82/DPP.SEKAR/CTT/I/X/ 2001 tertanggal 3 Agustus 2001 [Bukti P-3a]. 30 4. Bahwa Pemohon menguraikan perihal Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM yang selengkapnya berbunyi: “secara nasional organisasi dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat sebagai pimpinan eksekutif tertinggi” [vide Bukti P-6]. Selanjutnya dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga SEKAR TELKOM disebutkan bahwa “Tata kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengurus di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi” [vide Bukti P-4]. Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Organisasi SEKAR TELKOM ditentukan pula bahwa tugas Ketua Umum DPP, di antaranya adalah, “Mewakili DPP dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk tidak terbatas di setiap tingkatan pengadilan” [vide Bukti P-5]. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana Pemohon kutip di atas, Iwan Agus Sugiarto selaku Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM periode 2022-2025 [vide Bukti P-7] berwenang untuk bertindak mewakili Organisasi SEKAR TELKOM di dalam Pengadilan, termasuk dalam mengajukan Permohonan a quo. 5. Bahwa mengenai kepengurusan setelah Permohonan a quo diajukan telah terjadi penggantian kepengurusan DPP SEKAR TELKOM. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 April 2025, telah diputuskan melalui Ketetapan Musyawarah Nasional IX Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: MUNAS.09/TAP/IX/2025 tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SEKAR TELKOМ Periode 2025-2028, saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM ialah Nashri [vide Bukti P-7a]. Oleh karena itu semenjak ditetapkan kepengurusan SEKAR TELKOM yang baru, maka segala tindakan hukum yang diwakili oleh Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM periode sebelumnya (Periode 2022-2025) tetap dilanjutkan sebagai tindakan Organisasi sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM yang baru (Periode 2025- 2028) bertanggal 27 Mei 2025 [vide bukti P-7b]. Berdasarkan uraian tersebut, di mana telah terjadi pergantian Ketua Umum DPP SEKAR TELKOM dari Sdr Iwan Agus Sugiarto kepada Sdr. Nashri, tindakan hukum SEKAR TELKOM dalam pengujian norma permohonan a quo tetap dilanjutkan sesuai dengan hak-hak para anggota SEKAR TELKOM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar SEKAR TELKOM. 31 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 memiliki potensi yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebab, pengecualian yang didasarkan pada besaran nilai Manfaat Pensiun tersebut, telah menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon yang merupakan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai manfaat pensiun lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih Besar dari Rp. 500.000.000. 7. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan norma Pasal 161 ayat (2), dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 telah membatasi hak Pemohon untuk dapat memperoleh manfaat pensiun sebagai haknya secara sekaligus, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, khususnya bagi anggota Sekar Telkom (Pemohon) yang memiliki nilai manfaat pensiun lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam realisasinya terdapat “paksaan” untuk menerima Manfaat Pensiun secara berkala yakni dibayarkan oleh Dana Pensiun dan/atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah [vide Pasal 70 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023)]. 8. Bahwa norma pada Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 menimbulkan ketidakadilan, bahkan cenderung diskriminatif, mengingat penentuan dapat atau tidaknya manfaat pensiun diambil secara sekaligus, didasari pada suatu nilai tertentu yang ditetapkan oleh OJK, bukan didasarkan pada kebebasan penerima manfaat. Keberadaan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 secara nyata berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 9. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 secara langsung memiliki hubungan kasualitas dengan keberlakuan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 karena norma a quo menyebabkan perlakuan yang tidak sama, bersifat diskriminatif, dan tidak memberikan keadilan dalam menentukan dapat atau tidaknya manfaat pensiun diambil secara sekaligus, didasari pada 32 suatu nilai tertentu yang ditetapkan oleh OJK, bukan didasarkan pada kebebasan penerima manfaat untuk memilih apakah akan dibayarkan secara sekaligus atau memilih dibayarkan secara berkala. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum publik yaitu organisasi serikat pekerja, yang anggotanya terdiri dari para karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk, di mana sebagian anggotanya merupakan peserta Program Pensiunan Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berdasarkan uraian dan bukti yang diajukan, Pemohon telah dapat membuktikan perihal siapa yang berhak mewakili kepentingan Pemohon khususnya dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah. Dalam konteks permohonan a quo, menurut Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud terjadi karena tidak dapat menerima manfaat pensiunan secara sekaligus dan telah menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon yang merupakan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai manfaat pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih besar dari Rp. 500.000.000. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, yakni jika pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan peserta, janda/duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak serta tanpa ditentukan berdasarkan nilai manfaat pensiunnya, maka anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, Mahkamah berpendapat Pemohon 33 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, manfaat pensiun merupakan sejumlah uang yang berasal dari iuran wajib peserta, dibayarkan oleh peserta pada tiap-tiap bulannya (baik langsung ataupun melalui pemberi kerja), sehingga manfaat pensiun pada hakikatnya ialah hak normatif peserta sepenuhnya. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi Pasal 134 angka 4 UU 4/2023, seharusnya terdapat potensi bagi peserta atau pihak yang berhak, untuk menerima pembayaran atas manfaat pensiun dimaksud secara sekaligus. Namun, kata “harus” dalam norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023, yang juga berlaku pada norma pada Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023, telah menutup potensi peserta atau pihak yang berhak untuk memperoleh pembayaran atas manfaat pensiun secara sekaligus dalam Program Pensiun Iuran Pasti. Oleh karena itu, Pemohon beranggapan norma tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 yang dimohonkan pengujiannya, juga bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sudah sepatutnya dalam pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau ahli warisnya, harus memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih apakah akan mengambil manfaat pensiun tersebut secara berkala atau secara sekaligus, karena itulah makna penting dari demokrasi ekonomi, in casu dari peserta, oleh, dari, untuk, dan bersama peserta. 34 3. Bahwa menurut Pemohon, pembayaran manfaat pensiun yang menurut ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 harus dibayarkan secara berkala tidak berlaku salah satunya untuk peserta yang manfaat pensiunnya lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya ketentuan pengecualian tersebut bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sebab, Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan besaran nilai manfaat pensiun yang dapat diambil sekaligus, dan melalui Pasal 73 ayat (1) POJK Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023), OJK telah menetapkan bahwa nilai manfaat dimaksud ialah sama dengan atau lebih kecil dari Rp500.000.000. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan: 1) Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak”; 2) Pasal 162 ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara sekaligus atau berkala untuk periode tertentu sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak”; 3) Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak tanpa ditentukan berdasarkan nilai Manfaat Pensiunnya”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17A yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 35 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, dan bahwa permohonan pengujian norma yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya memiliki esensi yang sama dengan norma pasal serta isu konstitusionalitas yang telah diperiksa dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan untuk Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK untuk Permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah keharusan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dalam program pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 menyebabkan terhalangnya hak Pemohon atas hak milik, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 2. Apakah pengecualian bagi pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b yang menentukan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus ditentukan salah satunya jika besarnya manfaat pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK telah menimbulkan diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas tersebut di atas, telah ternyata khususnya terhadap norma Pasal 161 ayat (1) UU 4/2023 secara esensi sama dengan yang dipersoalkan dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 sepanjang mengenai konstitusionalitas keharusan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam Pasal 161 ayat (1) UU 4/2023 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum pada Putusan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut. 36 [3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan kata “harus” sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023, yang juga berlaku pada norma pada Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023, telah menutup potensi Peserta atau Pihak yang berhak untuk memperoleh pembayaran atas manfaat pensiun secara sekaligus dalam Program Pensiun Iuran Pasti. Menurut Pemohon, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024, telah mempertimbangkan antara lain: “... Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun merupakan salah satu norma mengenai penyelenggaraan program pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga Dana Pensiun, sehingga norma tersebut harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan program pensiun yang terintegrasi. UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur [vide Pasal 134 angka 4 UU 4/2023]. Dalam hal ini, Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun merupakan hak dari peserta, janda/duda, atau anak yang harus dibayarkan secara berkala, sedangkan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Keberkalaan atau pembayaran secara bulanan dalam norma a quo tidak menegasikan manfaat pensiun karena tetap merupakan hak dari pekerja, sepanjang pekerja tersebut terdaftar sebagai peserta program pensiun, di mana nilai manfaat ditentukan berdasarkan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang memberi batasan bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala bukanlah ketentuan yang menghilangkan hak peserta program pensiun terhadap manfaat pensiun. Dalam hal ini ketentuan dimaksud mengatur tata cara pembayaran, sedangkan mengenai nilai dan besaran manfaat pensiun ditentukan dalam peraturan pelaksana. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “secara berkala dan/atau sekaligus” dalam uraian mengenai pengertian/definisi manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 tidak serta merta menentukan bahwa setiap peserta program pensiun berhak memperoleh pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai alternatif dari pembayaran secara berkala. Kata “sekaligus” dalam definisi manfaat pensiun tersebut sejatinya ditujukan kepada pengecualian atau kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan 37 secara sekaligus dengan ketentuan: 1) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; 2) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan; 3) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) UU 4/2023; dan/atau 4) adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan kondisi tertentu dimaksud, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (PJOK 27/2023). Oleh karena itu, tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan antara peserta dengan lembaga Dana Pensiun, karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut. Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan secara berkala yang didalilkan para Pemohon telah melanggar haknya, menurut Mahkamah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan dasar filosofis UU 4/2023, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial; Pemberian hak dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala ditentukan bukan sebagai pilihan atau kesepakatan karena pembayaran secara berkala tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memelihara kesinambungan penghasilan yang menjadi tujuan utama program pensiun dan sekaligus dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional dan perekonomian secara makro. Adapun pemberian secara sekaligus sebagaimana diatur dalam UU 4/2023 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu [vide Pasal 164 UU 4/2023], sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Apabila diberikan kebebasan bagi peserta atau penerima manfaat pensiun untuk menyepakati tata cara pembayaran manfaat pensiun berdasarkan 38 kehendaknya sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut, karena makna dari memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua atau di masa pensiun adalah untuk memastikan negara dapat menyesuaikan secara berkala nilai atau besaran yang dapat diterima peserta atau pihak yang berhak secara adaptif atau dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian seperti tingkat biaya hidup, daya beli ataupun dampak dan potensi krisis ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 163 UU 4/2023 di antaranya telah memberikan pilihan tata cara pembayaran berkala tersebut dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun, atau dapat dilakukan dengan cara peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembatasan tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan kebijakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara, termasuk hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024] Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut, pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian bahwa tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 yang menyatakan “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” dengan alasan pengujian yang pada pokoknya sama dengan alasan pengujian terhadap norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023, yaitu berkenaan dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara berkala untuk periode tertentu. Oleh karena permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 didasarkan pada alasan yang sama dengan pengujian Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 serta didasarkan pada isu konstitusionalitas yang pada esensinya sama, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU- XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalil 39 a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan hak atas hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena menurut Pemohon demokrasi ekonomi mengandung asas daulat ekonomi rakyat yang memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi peserta. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan demokrasi ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka, daulat rakyat sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon tidak serta merta diterapkan dalam bentuk mengutamakan ekonomi masing-masing individu secara mutlak. Prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 haruslah dipandang dan diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dengan tujuan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, penting pula untuk dipahami bahwa pemenuhan hak individu warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, terdapat syarat dan tata cara yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak individu warga negara tersebut. Dalam konteks pemberian manfaat pensiun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tata cara pembayaran secara berkala tidak dapat dikatakan menghilangkan 40 atau mengurangi hak terhadap manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Secara potensial, pembayaran manfaat pensiun apabila dipilih atau disepakati setiap individu yang berhak untuk dilakukan secara sekaligus dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian secara makro. Artinya, penerapan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan penerapan daulat rakyat dalam demokrasi Pancasila yang tidak bertentangan serta tidak kontra produktif dengan upaya negara dalam menciptakan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tata kelola dana pensiun yang baik (good pension fund governance), penarikan dalam jumah besar secara sekaligus dapat menyebabkan penurunan likuiditas dan mengganggu stabilitas pengelolaan aset dana pensiun secara keseluruhan. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan agar penerima manfaat dapat menerima manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga warga negara tersebut tetap dapat menopang kebutuhannya dalam waktu panjang sekaligus berperan dalam mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara a contrario, apabila manfaat dana pensiun diberikan sekaligus sebagaimana kehendak Pemohon dengan maksud untuk digunakan sebagai modal usaha pada masa pensiun, hal tersebut selain tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha, juga pada saat yang sama dana pensiun yang diterima sekaligus dapat digunakan untuk hal lain yang keluar dari tujuan dari pelembagaan dana pensiun, yaitu untuk memberikan jaminan finansial berkelanjutan di masa pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 bertentangan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.3] Bahwa selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 yang selengkapnya menyatakan “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: … b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan;” inkonstitusional secara bersyarat dan seharusnya dimaknai “sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak tanpa ditentukan berdasarkan nilai Manfaat Pensiunnya”. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan diskriminatif karena 41 pemberian manfaat pensiun dapat diberikan sekaligus dengan syarat yang ditentukan dari besarnya manfaat pensiun. Terhadap dalil Pemohon a quo, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (POJK 27/2023) yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, Pasal 73 ayat (1) PJOK 27/2003 menyatakan bahwa, “Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.” [vide Pasal 73 ayat (1) PJOK 27/2023]. Ketentuan PJOK 27/2023 tersebut didalilkan Pemohon menghalangi hak Pemohon untuk memilih dan menyepakati pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai pengecualian terhadap pembayaran berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 dan Pasal 162 UU 4/2023. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah kewenangan OJK telah ditentukan secara jelas dalam UU 4/2023 berkenaan dengan penyelenggaraan program pensiun. UU 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan program pensiun melalui Peraturan OJK. Di antara norma yang memberikan kewenangan kepada OJK tersebut terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK. Pemberian kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penyelenggaraan program pensiun tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 11/2011 yang telah diubah dengan Pasal 8 UU 4/2023, bahwa salah satu tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun [vide Pasal 8 UU 4/2023]. Berkenaan dengan alasan Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 karena hilangnya hak Pemohon untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus pada prinsipnya telah dipertimbangkan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi 42 Nomor 152/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah berpendirian bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan tersebut, termasuk pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023, memberikan kewenangan kepada OJK untuk menentukan jumlah atau besaran yang dapat dijadikan patokan agar manfaat pensiun dapat diberikan secara sekaligus, dan hal ini tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan program pensiun. Adapun berkaitan dengan pengaturan manfaat pensiun tersebut diberlakukan kepada semua peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun tanpa ada pengecualian, dan ditentukan berdasarkan batasan besaran nilai pensiun yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini sejalan dengan filosofi program pensiun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah, pembedaan kesempatan untuk mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus berdasarkan besaran manfaat pensiun bertujuan agar nilai manfaat pensiun tersebut dapat secara signifikan memenuhi kebutuhan dan kesinambungan ekonomi dari peserta atau pihak yang berhak. Jika nilai manfaat pensiun tersebut terlalu kecil, atau tidak cukup signifikan sebagaimana ukuran yang telah ditetapkan OJK selaku lembaga pengatur dan pembuat kebijakan, maka keberlangsungan dan keberlanjutan kemampuan ekonomi peserta atau pihak yang berhak akan sulit terpenuhi sesuai dengan tujuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah penentuan nilai besar manfaat pensiun sebagai syarat pembayaran secara sekaligus bukan kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif, karena diterapkan tanpa membedakan antara peserta sebagaimana kategori atau klasifikasi diskriminasi. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b UU 4/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan ketidakpastian hukum yang adil, perlindungan atas perlakuan diskriminatif, dan perlindungan terhadap hak atas hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D 43 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. 44 Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas dan Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 45 PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas ttd. Agusniwan Etra