61/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 61/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Terence Cameron, B.Sc. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Danau Mahalona DI/32, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 61/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima 2 Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” 8. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (8) dan 4 (9), dan Pasal 50 ayat (8) dan (9) dalam Undang-Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Dasar Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang- undang. B. Kualifikasi Pemohon Sebagai Perseorangan 6. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (Bukti P-4). 6 7. Bahwa Pemohon memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-5), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 8. Bahwa kemudian Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal a quo berpotensi menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal dan berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan alternatif pilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dapat mengakibatkan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta tidak terlaksana secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kedudukan Hukum Pertama). 9. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552 (Bukti P-6), dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara dan berkonsentrasi pada Hukum Pemilihan Umum merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kepastian hukum. 10. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal a quo telah menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum di mana Pasal a quo tidak memberikan keadlian bagi pasangan calon perseorangan, dan tidak sungguh-sungguh memberikan kepastian hukum untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal, yang tentunya dapat mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kedudukan Hukum Kedua). 7 11. Bahwa Pemohon juga merupakan seorang politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik, dan telah memiliki pengalaman mengikuti Pemilu Legislatif 2024 sebagai Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 dari Partai Golkar yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-7). 12. Bahwa Pemohon belum berhasil mendapatkan kursi DPRD Provinsi dalam Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 (Bukti P-8), namun Pemohon masih tetap ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik. 13. Bahwa Pemohon yang sudah memiliki pengalaman berpolitik memiliki iktikad baik untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal, dan merasa terpanggil untuk maju sebagai Bupati atau Walikota di daerah yang hanya terdapat calon tunggal, agar Pemohon dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi. 14. Bahwa Pemohon akan menentukan maju di Kabupaten/Kota mana setelah KPU mengumumkan Kabupaten/Kota mana saja yang hanya memiliki calon tunggal, karena daerah yang memiliki calon tunggal hanya bisa diketahui dan dipastikan setelah tahap penelitian persyaratan administrasi pasangan calon menghasilkan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Namun, pada prinsipnya Pemohon siap untuk maju di Kabupaten/Kota manapun di Indonesia, dan siap berjuang untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal. 15. Bahwa meskipun Pemohon saat ini masih aktif sebagai anggota Partai Golkar, namun Pemohon tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui jalur partai, sebab pada saat KPU mengumumkan Kabupaten/Kota mana yang memiliki calon tunggal, Partai Golkar mungkin sudah menentukan calon kepala daerah di daerah tersebut, dan seandainya belum, mungkin saja Partai Golkar tidak memiliki cukup kursi DPRD di daerah tersebut untuk dapat mengusung calon Bupati atau Walikota. 8 16. Bahwa oleh karena itu, pilihan yang rasional bagi Pemohon jika ingin maju di daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 adalah dengan cara maju melalui jalur perseorangan, karena hanya perlu memperhatikan satu variabel saja yaitu dukungan syarat pencalonan perseorangan, dan tidak perlu menggantungkan nasib pencalonannya kepada dukungan partai politik yang mungkin sudah diberikan kepada calon lainnya atau mungkin saja tidak memiliki kursi DPRD yang cukup. 17. Bahwa kemudian Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal a quo di UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, dimana ketentuan Pasal a quo telah menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai calon perseorangan yang akan maju di daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024, serta dapat mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kedudukan Hukum Ketiga). 18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK. C. Kerugian Konstitusional Pemohon 19. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon, sebagai berikut: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: • Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” • Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa 9 saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. • Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” • Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa ketentuan Pasal a quo dalam UU Pilkada telah menghalangi pasangan calon perseorangan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan serta mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dalam kondisi penundaan tahapan pilkada karena pasangan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) pasangan calon, yaitu sebagai berikut: ▪ Pasal 48 ayat (4) yang berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.” ▪ Pasal 49 ayat (8) yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.” ▪ Pasal 49 ayat (9) yang berbunyi: “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 10 Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” ▪ Pasal 50 ayat (8) yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.” ▪ Pasal 50 ayat (9) yang berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” • Bahwa dalam kondisi setelah dilakukannya penelitian persyaratan administrasi pasangan calon kepala daerah, terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon kepala daerah yang memenuhi syarat, maka akan dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari. (Pasal 49 ayat (8) mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan Pasal 50 ayat (8) mengatur Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). • Bahwa Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari. Penggunaan frasa paling lama tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentu saja tidak adil bagi calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan. • Bahwa Pasal 48 ayat (4) juga menghalangi calon perseorangan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan mengikuti proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan pada saat penundaan tahapan palaksanaan pemilihan, karena mengatur batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan adalah paling lambat 28 (dua 11 puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan palaksanaan. • Bahwa selanjutnya, Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) mengamanatkan KPU untuk kembali membuka pendaftaran selama paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) juga tidak memberikan kepastian hukum apakah pasangan calon perseorangan dapat ikut mendaftar. • Bahwa lebih jelasnya, ketentuan Pasal a quo UU Pilkada di atas telah merugikan hak konstitusional Pemohon dalam 3 (tiga) Kedudukan Hukum. • Kedudukan Hukum Pertama, yaitu Pemohon sebagai Pemilih di Pilkada Serentak 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo yaitu sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Penjelasan Untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan tidak akan bisa menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena Pasal 48 ayat (4) tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan pilkada akibat hanya calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sehingga kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 49 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 49 ayat (8) dapat menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya 12 menyulitkan calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 49 ayat (9) UU Pilkada Pasal 49 ayat (9) akan menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan tidak akan bisa menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena Pasal 48 ayat (4) tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sehingga Pilkada di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 49 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 49 ayat (8) dapat menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga Pilkada di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 49 ayat (9) UU Pilkada Pasal 49 ayat (9) akan menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga Pilkada di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak 13 dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. • Kedudukan Hukum Kedua, yaitu Pemohon sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara yang berkonsentrasi pada Hukum Pemilihan Umum dan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kepastian hukum dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo yaitu sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Penjelasan Untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada telah menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang adil karena tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) dan tidak memberikan ruang kepada calon perseorangan untuk dapat ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pasal 49 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 49 ayat (8) telah menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang adil dan dapat menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2024, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pasal 49 ayat (9) UU Pilkada Pasal 49 ayat (9) akan menghambat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2024 dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang 14 adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 50 ayat (8) telah menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang adil dan dapat menghambat Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2024, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada Pasal 50 ayat (9) akan menghambat Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Serentak 2024 dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. • Kedudukan Hukum Ketiga, yaitu Pemohon sebagai Politisi Muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik, dan merasa terpanggil untuk maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan di Kabupaten/Kota yang hanya terdapat calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo yaitu sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Penjelasan Untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan tidak akan dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena Pasal 48 ayat (4) tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 15 (dua), sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan kepala daerah di daerah tersebut tidak akan dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 50 ayat (8) dapat menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan Pemohon sebagai calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan kepala daerah di daerah tersebut tidak akan dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada Pasal 50 ayat (9) akan menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan kepala daerah di daerah tersebut tidak akan dipilih secara demokratis karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan tidak akan dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena Pasal 48 ayat (4) tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pilkada di daerah tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. 16 Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 50 ayat (8) dapat menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan Pemohon sebagai calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pilkada di daerah tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada Pasal 50 ayat (9) akan menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pilkada di daerah tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada telah menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang adil karena tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) dan tidak memberikan ruang kepada calon perseorangan untuk dapat ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan, sehingga Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 50 ayat (8) telah menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang adil dan dapat menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan Pemohon sebagai calon perseorangan yang 17 harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada Pasal 50 ayat (9) akan menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diberikan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan tidak akan dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena Pasal 48 ayat (4) tidak mengatur mengenai batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada saat penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Pasal 50 ayat (8) UU Pilkada Penggunaan frasa “paling lama 10 (sepuluh) hari” dalam Pasal 50 ayat (8) dapat menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan Pemohon sebagai calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. 18 Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada Pasal 50 ayat (9) akan menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan, karena tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan, sehingga Pemohon tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan dan Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagai berikut: • Pertama, bahwa Pemohon sebagai Pemilih di Pilkada Serentak 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berpotensi mengakibatkan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta tidak dipilih secara demokratis serta Pilkada di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal. • Kedua, bahwa Pemohon sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara yang berkonsentrasi pada Hukum Pemilihan Umum dan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kepastian hukum mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berpotensi tidak mendapat kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 saat terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), karena: aturan yang ada tidak secara jelas mengatur mengenai 19 batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan; terdapat frasa paling lama 10 (sepuluh) hari yang berpotensi mengakibatkan penyelenggara Pilkada melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentunya menyulitkan calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan; serta aturan yang ada tidak secara jelas mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. • Ketiga, bahwa Pemohon sebagai Politisi Muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik, dan merasa terpanggil untuk maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan di Kabupaten/Kota yang hanya terdapat calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berpotensi tidak akan bisa maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan ketika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua). Selain itu, Pemohon juga berpotensi tidak mendapatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan pelaksanaan Pilkada secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik, serta Pemohon berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik tersebut. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai berikut: • Pertama, bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, jelas akan menghalangi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada 20 akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) dan mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berpotensi merugikan Pemohon karena mengakibatkan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta tidak dipilih secara demokratis serta Pilkada di Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak dilaksanakan secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal. • Kedua, bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), jelas berpotensi merugikan Pemohonan karena tidak akan mendapat kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, karena aturan yang ada menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta memberikan perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. • Ketiga, bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, jelas akan menghalangi Pemohon untuk dapat maju sebagai Bupati atau Walikota melalui jalur perseorangan ketika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), dan merugikan Pemohon karena tidak mendapatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan pelaksanaan Pilkada secara adil karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik, serta Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik tersebut. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. • Pertama, bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 yang tidak mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara demokratis dan tidak 21 mendapatkan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara adil seperti yang dilalilkan tidak akan terjadi, karena jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sudah dimungkinkan bagi pasangan calon perseorangan untuk ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan, dan ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. • Kedua, bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Mahasiswa Hukum yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 seperti yang didalilkan tidak akan terjadi, karena aturan yang ada sudah tidak lagi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, dan sudah memberikan perlakuan yang sama antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. • Ketiga, bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Politisi Muda yang tidak mendapatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan pelaksanaan Pilkada secara adil, serta tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan seperti yang didalilkan tidak akan terjadi, karena sudah dimungkinkan bagi Pemohon untuk ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan, dan ikut mendaftar sebagai Bupati atau Walikota setelah penundaan tahapan. • Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh- sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang berbunyi: “[3.16.1] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan 22 dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh- sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota)” III. POSITA/POKOK PERMOHONAN A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji: Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: 1. Pasal 48 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.” 2. Pasal 49 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.” 3. Pasal 49 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” 4. Pasal 50 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.” 5. Pasal 50 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 23 Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).” B. Dasar Konstitusional yang digunakan: Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” 2. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” C. Argumentasi Permohonan: Tentang Permohonan Pemohon Bukan Ne Bis In Idem dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 1. Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini menyadari bahwa permohonan terhadap ketentuan di dalam UU Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah; 2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat beberapa permohonan terdahulu yang mencoba untuk menguji ketentuan UU Pilkada, dan pernah terdapat 3 (tiga) permohonan terdahulu yang mencoba untuk menguji paling tidak salah satu dari ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), dan Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada yang diuji oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut: No Nomor Perkara dan Amar Putusan Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Konstitusional 1 95/PUU- XIII/2015 49 ayat (9) 50 ayat (9) 51 ayat (2) 52 ayat (2) 54 ayat (4) 28D ayat (1) Meminta Pemaknaan beberapa Pasal dalam UU No. 8 Norma beberapa Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 berpotensi menghalangi Para 24 Tidak Dapat Diterima 54 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015 Tahun 2015 agar proses Pemilukada dapat dilanjutkan dengan hanya 1 (satu) pasangan calon. Pemohon yang merupakan warga Kota Surabaya untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya di tahun 2015, karena terdapat potensi Pemilukada diundur ke 2017 jika calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua). 2 100/PUU- XIII/2015 Dikabulkan Sebagian 49 ayat (8) 49 ayat (9) 50 ayat (8) 50 ayat (9) 51 ayat (2) 52 ayat (2) 54 ayat (4) 54 ayat (5) 54 ayat (6) UU No. 8 2015 27 ayat (1) 27 ayat (2) 28C ayat (1) 28D ayat (1) 28H ayat (1) 28I ayat (2) Meminta Pemaknaan beberapa Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 agar tahapan Pemilukada dapat dilanjutkan dengan calon tunggal, dengan menampilkan pasangan calon tunggal dan pasangan calon kotak kosong pada kertas suara. Norma beberapa Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 berpotensi menghalangi Pemohon yang merupakan seorang akademisi dan pemerhati pemilu untuk mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena tidak ada kepastian bahwa akan terpenuhi paling sedikit 2 (dua) pasangan calon kepala daerah, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilih karena adanya kemungkinan terjadinya penundaan berkali-kali. 3 115/PUU- XIII/2015 Ditarik Kembali 50 ayat (8) 50 ayat (10) 52 ayat (2) 54 ayat (4) 54 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015 28D ayat (1) 28D ayat (3) Meminta Pemaknaan beberapa Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 agar proses Pemilukada dapat dilanjutkan dengan hanya 1 (satu) pasangan calon. Norma beberapa Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 menghalangi Pemohon yang merupakan calon Bupati Timor Tengah Utara untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara di tahun 2015, karena hingga akhir perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang 25 mendaftar, yaitu Pemohon dan Wakilnya sehingga Pilkada Timor Tengah Utara harus diundur ke tahun 2017. 3. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut: No Nomor Perkara Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Konstitusional - 61/PUU- XXII/2024 48 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 49 ayat (8) 49 ayat (9) 50 ayat (8) 50 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 18 ayat (4) 22E ayat (1) 28D ayat (1) 28D ayat (3) Meminta Pemaknaan beberapa Pasal 48 ayat (4) dalam UU No. 10 Tahun 2016 agar memperbolehk an pasangan calon perseorangan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua). Meminta Pemaknaan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) untuk memberikan kepastian hukum terhadap masa penundaan tahapan pilkada akibat calon yang Norma Pasal 48 ayat (4) menghalangi calon kepala daerah dari jalur perseorangan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua). Norma Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menghambat calon kepala daerah dari jalur perseorangan untuk dapat mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua). Norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menghambat calon kepala daerah dari jalur perseorangan 26 memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua). Meminta Pemaknaan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran calon perseorangan setelah penundaan tahapan. untuk ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. Seluruh norma dalam pasal-pasal tersebut juga berpotensi mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis. 4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut: • Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” • Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Pemohon menguji kombinasi Pasal dan Ayat yang berbeda dengan yang pernah diuji sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), dan Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada. 6. Bahwa Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji yang berbeda dengan yang digunakan dalam 3 (tiga) permohonan terdahulu, yaitu Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 7. Bahwa Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dengan 3 (tiga) permohonan terdahulu, dimana 3 (tiga) permohonan terdahulu menguji ketentuan untuk memperbolehkan pelaksanaan pilkada dengan hanya 1 (satu) pasangan calon, sementara Pemohon dalam permohonan a quo menguji ketentuan untuk memperbolehkan calon perseorangan untuk 27 dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), serta ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. 8. Bahwa Pemohon juga menggunakan alasan konstitusional yang berbeda dari 3 (tiga) permohonan terdahulu. 9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara ne bis in idem, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum. Tentang Kronologi Jadwal Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Telah Merugikan Calon Perseorangan 10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 26 Januari 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-9). Adapun rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: a. 5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024: Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan b. 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024: Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon c. 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024: Pendaftaran Pasangan Calon d. 27 Agustus 2024 – 21 September 2024: Penelitian Persyaratan Calon e. 22 September 2024 – 22 September 2024: Penetapan Pasangan Calon f. 25 September 2024 – 23 November 2024: Pelaksanaan Kampanye g. 27 November 2024 – 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara h. 27 November 2024 – 16 Desember 2024: Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 11. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah 5 Mei 2024 sampai 19 Agustus 2024. 12. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, KPU baru melakukan sosialisasi atau pengumuman terkait aturan dan mekanisme pendaftaran calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi di Indonesia, dimana KPU mengumumkan bahwa masa penyerahan persyaratan dukungan 28 calon perseorangan hanya sampai 12 Mei 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.kabarsumbar.com/berita/penyerahan- dukungan-calon-independen-pilkada-2024-tutup-12-mei/ (Bukti P-10). 13. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, KPU mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti P-11), yang mana baru secara detail memuat jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dimana tertera jadwal Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 8 Mei 2024 sampai 12 Mei 2024. 14. Bahwa pemberitahuan masa penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa waktu sosialisasi yang cukup, yaitu hanya kurang lebih 1 (satu) minggu, serta ditambah dengan sulitnya untuk mengakses dan menginput data formulir dukungan ke Silon KPU telah mengakibatkan banyak calon perseorangan gagal untuk mengumpulkan dan menyerahkan dokumen syarat dukungan yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di media massa berikut: • https://www.merahputih.com/post/read/gagal-penuhi-syarat-ktp- kubu- sudirman-said-kritik-situs-silon-kpu-sulit-diakses (Bukti P-12) • https://mediaindonesia.com/megapolitan/670557/empat-bakal cagub-jalur-independen-tak-serahkan-syarat-dukungan-sudirman- said-gagal-maju-di-pilgub-jakarta (Bukti P-13) • https://jabar.tribunnews.com/2024/05/15/pengamat-sayangkan- calon-perseorangan-gagal-lolos-di-pilkada-garut-bisa-jadi- penantang-serius (Bukti P-14) • https://www.detik.com/jatim/berita/d-7336258/berkas-2-pikap- ditolak-eks-wabup-banyuwangi-gagal-nyalon-jalur-independen (Bukti P-15) 29 • https://www.liputan6.com/surabaya/read/5597898/syarat-jalur- independen-pilkada-2024-makin-berat-hanya-ada-lima-calon-di- jatim (Bukti P-16) 15. Bahwa karena banyaknya calon perseorangan yang gagal untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan tentu berakibat pada sedikitnya jumlah pasangan calon yang berhasil menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada Pilkada Serentak 2024. 16. Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, hanya terdapat 100 bakal pasangan calon perseorangan yang berhasil menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, dan dalam perkembangannya, hanya terdapat 73 pasangan calon perseorangan yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan kemudian masih harus lanjut ke tahap verifikasi faktual yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/23/dinilai-penuhi-syarat-73- bakal-calon-perseorangan-lolos-ke-tahap-verifikasi-faktual (Bukti P-17). 17. Bahwa jumlah tersebut sangat kecil dan masih bisa berkurang jika dari 73 pasangan calon perseorangan tersebut ada yang kemudian tidak lolos verifikasi faktual. 18. Bahwa jika dihitung dalam persentase dari jumlah daerah yang menggelar pilkada, jumlah 73 pasangan calon perseorangan tersebut sangat kecil, yaitu hanya 13,39% dari total 545 daerah yang menggelar pilkada serentak 2024, menurun signifikan dari persentase pada pilkada serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020, yaitu sebagai berikut: Tahun Jumlah Pasangan Calon Perseorangan Jumlah Daerah Yang Menggelar Pilkada Persentase Jumlah Pasangan Calon Perseorangan dari Jumlah Daerah Yang Menggelar Pilkada 2015 135 269 50,19% 2017 68 101 67,33% 2018 69 171 40,35% 2020 70 270 25,93% 2024 73 545 13,39% Sumber: Jumlah Untuk Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 didapatkan dari pemberitaan pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020 30 /09/01/hanya-70-paslon-perseorangan-yang-lolos-verifikasi-di-kpu (Bukti P-18) dan Jumlah Untuk Tahun 2024 didapatkan dari pemberitaan pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/23/dinilai-penuhi-syarat-73- bakal-calon-perseorangan-lolos-ke-tahap-verifikasi-faktual (vide Bukti P- 17) Tentang Pelaksanaan Pasal a quo yang Telah Merugikan Calon Perseorangan 19. Bahwa jika setelah masa pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon (kondisi calon tunggal), tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. 20. Bahwa, Pasal 49 ayat (8) dan 50 ayat (8) UU Pilkada mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari. 21. Bahwa penggunaan frasa “paling lama” dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, yang tentu saja tidak adil bagi calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan. 22. Bahwa jika diteliti lebih lanjut, waktu penundaan paling lama 10 (sepuluh) hari tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan tidak pernah ada dalam Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pemilihan kepala daerah, serta tidak diketahui original intent dari perumusan waktu tersebut karena berasal dari Perppu. Namun jika penundaan dilakukan selama tepat 10 (sepuluh) hari, maka akan tercipta kepastian hukum, dan calon perseorangan yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pilkada masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan dalam waktu 10 (sepuluh) hari tersebut, termasuk calon perseorangan baru maupun calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan. 23. Bahwa Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada menyatakan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 31 PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.” 24. Bahwa Pasal 48 ayat (4) ini mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual yaitu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, sementara Pasal 48 ayat (1) dan pasal lainnya dalam UU Pilkada tidak mengatur mengenai tengat waktu untuk proses verifikasi administrasi, sehingga dapat dimaknai bahwa proses verifikasi administrasi yang secara prinsipnya lebih mudah untuk dilakukan, dapat dilaksanakan bersamaan dengan berjalannya proses verifikasi faktual, dan waktu yang diperlukan bagi KPU untuk melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan pemaknaan UU Pilkada adalah paling lama 28 (dua puluh delapan) hari. 25. Bahwa Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada tidak memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) dan juga tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk dapat ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan jika terjadi penundaan tahapan. 26. Bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8), namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak mengatur secara jelas apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. 27. Bahwa berdasarkan ketentuan dari seluruh pasal a quo UU Pilkada tersebut, KPU sebagai penyelenggara pilkada telah mengeluarkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada) (Bukti P-19) yang berlaku untuk Pilkada Serentak 2024. 32 28. Bahwa di dalam PKPU Pencalonan Pilkada tersebut, Pasal 134 dan 135 mengatur mengenai ketentuan penundaan tahapan dan perpanjangan pendaftaran jika pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. 29. Bahwa Pasal 134 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut menyatakan: (1) Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon. (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari. 30. Bahwa Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut menyatakan: Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah; b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau c. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. 31. Bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pilkada di atas, dalam kondisi pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, PKPU Pencalonan Pilkada tidak mengatur mengenai lama waktu penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan. 32. Bahwa dalam kondisi pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada hanya 33 akan membuka perpanjangan pendaftaran untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik serta pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya (telah lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual) namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, sementara tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru dan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada masa penundaan. 33. Bahwa ketentuan pasal a quo UU Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan, karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pilkada. Tentang Jadwal Tahapan Pilkada, Pelaksanaan Pasal a quo, dan Fenomena Borong Partai Yang Berpotensi Mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 Tidak Terselenggara Secara Adil dan Demokratis 34. Bahwa pemberitahuan masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa masa sosialisasi yang cukup, serta ditambah dengan sulitnya untuk mengakses dan menginput data formulir dukungan ke Silon KPU telah mengakibatkan sedikitnya calon perseorangan yang berhasil untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada Pilkada Serentak 2024, yaitu hanya 100 bakal pasangan calon perseorangan, dan kemudian dalam perkembangannya hanya 73 pasangan calon perseorangan yang berhasil lolos verifikasi administrasi, dan masih harus mengikuti verifikasi faktual yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/23/dinilai- penuhi-syarat-73-bakal-calon-perseorangan-lolos-ke-tahap-verifikasi- faktual (vide Bukti P-17). 35. Bahwa selain itu, pada Pilkada Serentak 2024, terjadi banyak fenomena borong partai, yang disinyalir oleh beberapa pengamat politik dan akademisi sebagai upaya untuk menjegal lawan politik dan dapat 34 mencederai demokrasi, yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di media massa berikut: • https://www.liputan6.com/pemilu/read/5644715/pengamat-nilai- aksi-borong-partai-tanda-pilgub-banten-tidak-sehat (Bukti P-20) • https://www.viva.co.id/berita/nasional/1734229-petahana-borong- dukungan-partai-di-pilgub-jambi (Bukti P-21) • https://www.liputankepri.com/akademisi-batam-sebut-skenario- borong-partai-cederai-demokrasi/berita/41/ (Bukti P-22) • https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal- 15/aksi-borong-partai-di-pilgub-banten-dinilai-bikin-demokrasi-gak- sehat?page=all (Bukti P-23) 36. Bahwa oleh karena sedikitnya calon perseorangan yang berhasil memenuhi syarat dukungan untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024, ditambah dengan maraknya fenomena borong partai pada Pilkada Serentak 2024 tentu saja akan mengakibatkan besarnya potensi banyak daerah di Pilkada Serentak 2024 hanya akan diikuti oleh calon tunggal yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. 37. Bahwa dalam kondisi pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, pasal a quo UU Pilkada dan Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada hanya memberikan ruang bagi pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, yang diperbolehkan untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran tersebut. 38. Bahwa ketentuan ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal, karena pada umumnya partai politik dan gabungan partai politik sudah mendukung pasangan calon tertentu dan hampir tidak mungkin akan merubah dukungan kepada calon lain ketika terjadinya penundaan tahapan pemilihan. 39. Bahwa ketentuan dalam pasal a quo UU Pilkada dan Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada yang hanya memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa 35 pendaftaran, untuk diberikan kesempatan mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran juga kurang relevan, karena hampir tidak mungkin terdapat calon perseorangan yang sudah lulus verifikasi dukungan dan memenuhi syarat namun tidak jadi mendaftar, dan kemudian berubah pikirin untuk ikut mendaftar di masa pembukaan kembali pendaftaran. 40. Bahwa ketentuan dalam pasal a quo UU Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan, karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan dan ikut mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pilkada karena kondisi pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, serta tidak efektif untuk menghindari terjadinya fenomena calon tunggal di pilkada. 41. Bahwa pada Pilkada Serentak 2020, KPU melakukan penundaan tahapan pemilihan di 28 (dua puluh delapan) daerah yang memiliki calon tunggal hanya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, di mana KPU menerbitkan keputusan penundaan tahapan pilkada pada tanggal 7 September 2020, dan melakukan sosialisasi kembali di 28 (dua puluh delapan) daerah yang memiliki calon tunggal tersebut pada tanggal 8 September hingga 10 September 2020, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916115136-32- 547098/daftar-25-paslon-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-serentak-2020 (Bukti P-24). 42. Bahwa pada pilkada serentak 2020, KPU kemudian kembali membuka pendaftaran pasangan calon di 28 (dua puluh delapan) daerah dengan calon tunggal pada tanggal 11 September 2020 hingga 13 September 2020, dan hanya terdapat 3 (tiga) daerah yang mendapatkan tambahan pasangan calon yang mendaftar, sehingga akhirnya terdapat sisa 25 (dua puluh lima) daerah yang memiliki calon tunggal (vide Bukti P-24). 43. Bahwa fenomena penundaan tahapan pemilihan di Pilkada Serentak 2020 yang hanya memperbolehkan pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta pasangan calon perseorangan 36 yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, untuk diberikan kesempatan mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran terbukti tidak efektif untuk mencegah fenomena calon tunggal, dimana hanya terdapat 3 (tiga) daerah yang mendapatkan tambahan pasangan calon dari 28 (dua puluh delapan) daerah yang sebelumnya memiliki calon tunggal (vide Bukti P-24). 44. Bahwa jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 dengan pemberitahuan waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU secara mendadak dan tanpa masa sosialisasi yang cukup, ditambah dengan maraknya fenomena borong partai, berpotensi mengakibatkan banyak daerah pada pilkada serentak 2024 diiikuti oleh calon tunggal, dan ketika terjadi kondisi tersebut, pelaksanaan pasal a quo yang tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru maupun calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan tentu saja akan mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Tentang Desain Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan dalam Undang-Undang Pilkada Yang Belum Mempertimbangkan Perubahan Politik Hukum Pilkada Setelah Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 45. Bahwa Undang-Undang Pilkada yang ada saat ini merupakan hasil penetapan dan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 46. Bahwa pada awalnya ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 dan perubahannya pada UU No. 8 Tahun 2015 tidak memungkinkan adanya calon tunggal dalam pilkada, dimana jika terjadi kondisi pasangan calon 37 yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada pilkada serentak selanjutnya. 47. Bahwa baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Pilkada diselenggarakan hanya dengan 1 (satu) pasangan calon. 48. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 49. Bahwa walaupun politik hukum pilkada sudah berubah dan sudah dibuka kemungkinan pilkada dilaksanakan hanya dengan calon tunggal, namun pembentuk Undang-Undang belum melakukan perubahan terhadap desain penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan untuk mencegah potensi terjadinya calon tunggal, dan mengusahakan dengan sungguh- sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 50. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan yang ada saat ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal, dan oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap desain penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru maupun calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan, agar dapat menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Yang Kurang Adil dan Demokratis 51. Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat dengan calon tunggal, pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom 38 yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. 52. Bahwa walaupun pemilihan calon tunggal terlihat demokratis karena pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal tetap diberikan kesempatan untuk memilih kolom kosong, namun pada praktiknya pasangan calon tunggal sangat diunggulkan dan hampir dapat dipastikan akan menang. 53. Bahwa dalam pilkada yang hanya terdapat calon tunggal, pasangan calon tunggal akan memiliki paling tidak 3 (tiga) keunggulan dari segi teknis, yaitu tidak adanya ketentuan dalam UU Pilkada dan peraturan turunannya yang mengatur dan mperbolehkan kampanye bagi kotak kosong; tidak adanya saksi di TPS bagi kotak kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih bahwa kolom kosong pada surat suara adalah opsi. 54. Bahwa memang pernah terjadi peristiwa menangnya kotak kosong pada pilkada serentak, yaitu pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018, namun peristiwa ini merupakan anomali dan kondisi calon tunggal juga tidak terjadi sejak awal. 55. Bahwa pada Pilwalkot Makassar 2018, pada awalnya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat, namun pada perkembangannya setelah dimulainya masa kampanye, salah satu pasangan calon didiskualifikasi dan digantikan oleh kolom kosong, sehingga rakyat sudah mengetahui bahwa sebenarnya terdapat 2 (dua) pasangan calon, dan rakyat yang mendukung pasangan calon yang didiskualifiaksi akhirnya beralih mendukung kotak kosong. 56. Bahwa fenomena kemenangan kotak kosong seperti ini hampir tidak mungkin terjadi jika dari awal memang hanya terdapat calon tunggal. 57. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pemilihan calon tunggal lebih baik dihindari karena dalam pelaksanaannya kurang adil dan demokratis, dan seharusnya hanya merupakan jalan terakhir agar tidak menunda keserentakan pilkada, namun harus benar-benar diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satunya dengan cara membuka ruang bagi pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat 39 untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan. Tentang Permohonan ini Dapat Dikabulkan untuk Pilkada Serentak 2024 dan Tidak Akan Memundurkan Hari Pencoblosan Serentak Nasional 58. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu bulan November 2024. 59. Bahwa UU Pilkada mengatur mengenai durasi tahapan-tahapan Pilkada seperti pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan penetapan pasangan calon, namun tidak mengatur durasi pelaksanaan masa kampanye. 60. Bahwa oleh karena itu, jika dilakukan penyesuaian durasi masa kampanye, selama tidak mengakibatkan mundurnya hari pencoblosan, maka tidak akan mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaran pilkada serentak. 61. Bahwa terkait desain untuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan, Pemohon telah membuat simulasi timeline untuk Pilkada Serentak 2024 berdasarkan durasi maksimal tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Pilkada, yaitu sebagai berikut: No. Tahapan Jadwal Durasi Pengaturan Waktu di UU Pilkada Awal Akhir 1 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 24 Agustus 2024 26 Agustus 2024 3 hari Tidak diatur. KPU menentukan tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2024. 2 Pendaftaran Pasangan Calon 27 Agustus 2024 29 Agustus 2024 3 hari Pasal 44: Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon. 40 3 Penelitian Persyaratan Administrasi Calon 30 Agustus 2024 5 September 2024 7 hari Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 4 Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 6 September 2024 7 September 2024 2 hari Pasal 49 ayat (3): Paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. Pasal 50 ayat (3): Paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. 5 Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 8 September 2024 10 September 2024 3 hari Pasal 49 ayat (4): Paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. Pasal 50 ayat (4): Paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota. 6 Pengajuan Pasangan Calon Pengganti oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 8 September 2024 10 September 2024 3 hari Pasal 49 ayat (5): Paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. Pasal 50 ayat (5): Paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota. 41 7 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 11 September 2024 17 September 2024 7 hari Pasal 49 ayat (6): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) dan (5) diterima. Pasal 50 ayat (6): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) dan (5) diterima. 8 Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 18 September 2024 19 September 2024 2 hari Tidak diatur secara eksplisit pasca penelitian perbaikan. Namun waktu Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) adalah: Paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. 9 Penundaan Tahapan Untuk Menerima Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan 20 September 2024 29 September 2024 10 hari Pasal 49 ayat (8) pasca Putusan a quo: Selama 10 (sepuluh) hari setelah hasil penelitian menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Pasal 50 ayat (8) pasca Putusan a quo: Selama 10 (sepuluh) hari setelah hasil penelitian menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. 10 Penundaan Tahapan Untuk Proses Verifikasi Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan 30 September 2024 27 Oktober 2024 28 hari Pasal 49 ayat (8) pasca Putusan a quo: Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa penundaan 10 (sepuluh) hari. Pasal 50 ayat (8) pasca Putusan a quo: Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa penundaan 10 (sepuluh) hari. 42 11 Pendaftaran Pasangan Calon yang diusung Partai Politik dan Calon Perseorangan Pasca Penundaan Tahapan Pemilihan 28 Oktober 2024 30 Oktober 2024 3 hari Pasal 49 ayat (9): Paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (8). Pasal 50 ayat (9): Paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (8). 12 Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Pasca Penundaan Tahapan Pemilihan 31 Oktober 2024 6 November 2024 7 hari Tidak diatur secara eksplisit pada tahap penundaan. Namun waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) adalah: Paling lama 7 (tujuh) hari. 13 Penetapan Pasangan Calon Pasca Penundaan Tahapan Pemilihan 7 November 2024 7 November 2024 1 hari Pasal 51 ayat (1): Setelah hasil penelitian persyaratan administrasi. Pasal 52 ayat (1): Setelah hasil penelitian persyaratan administrasi. 14 Pelaksanaan Kampanye Pasca Penundaan Tahapan Pemilihan 10 November 2024 23 November 2024 14 hari Masa kampanye tidak diatur dalam UU Pilkada. Pasal 63 ayat (3) hanya menyatakan jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU. Pasal 67 ayat (1): Dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan masa tenang. Sejak 2014, durasi masa kampanye Pilkada tidak lagi diatur dalam Undang-Undang manapun. Sebelumnya, dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masa kampanye diatur selama 14 (empat belas) hari. 43 15 Masa Tenang 24 November 2024 26 November 2026 3 hari Pasal 67 ayat (2): Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 16 Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak 27 November 2024 27 November 2024 1 hari Pasal 201 ayat (8): Pemungutan suara serentak dilaksanakan pada bulan November 2024. 62. Bahwa berdasarkan timeline di atas, pelaksanaan desain untuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan di Pilkada Serentak 2024, hanya akan berakibat pada pemotongan masa kampanye menjadi 14 (empat belas) hari, yang mana tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan durasi masa kampanye 14 (empat belas) hari pernah digunakan di Indonesia pada pilkada yang diselenggarakan dari tahun 2005 hingga 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur durasi masa kampanye hanya selama 14 (empat belas) hari. 63. Bahwa timeline di atas mengakomidir durasi maksimal tahapan pilkada yang diamanatkan Undang-Undang, namun jika KPU selaku penyelenggara pilkada dapat melaksanakan tahapan-tahapan tertentu dengan lebih cepat, maka masa kampanye di daerah yang mengalami penundaan tahapan dan terdapat calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan akan bisa menjadi lebih lama dari 14 (empat belas) hari. 64. Bahwa sebagai contoh, proses verifikasi faktual dokumen dukungan syarat pencalonan dapat dipercepat menjadi 11 (sebelas) hari seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menambah jumlah petugas verifikator menjadi 1.588 verifikator, yang terdiri dari PPK, PPS, dan verifikator tambahan dari Pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) atau petugas tambahan di lapangan, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://wartakota.tribunnews.com/amp/2024/07/15/kpu- kerahkan-1588-verifikator-untuk-cek-data-dukungan-dharma-kun-di- pilkada-jakarta (Bukti P-25). 44 65. Bahwa dalam Lampiran I PKPU Pencalonan Pilkada (vide Bukti P-19), KPU sudah membuat tahapan pelaksanaan pilkada yang lebih cepat dari batas waktu maksimal yang diamanatkan Undang-Undang, yaitu Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang jika berdasarkan timeline di atas akan dilakukan pada tanggal 18 September hingga 19 September 2024, akan dilakukan pada tanggal 13 September hingga 14 September 2024, yang mana lebih cepat 5 (lima) hari dari batas waktu maksimal yang diamanatkan Undang-Undang. 66. Bahwa dengan jadwal tahapan tersebut, KPU dapat memulai penundaan tahapan 5 (lima) hari lebih cepat untuk daerah yang mengalami penundaan akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), sehingga dapat menambah durasi waktu masa kampanye. 67. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jika Permohonan ini dikabulkan, maka dapat langsung dilaksanakan untuk Pilkada Serentak 2024, karena tidak akan memundurkan hari pencoblosan serentak nasional dan tidak akan mengancam konstitusionalitas penyelenggaran pilkada serentak. Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Menciptakan Pemilihan yang Demokratis dan Adil 68. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang- Undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak 2024, pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokuman syarat dukungan pencalonan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilhan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) pasangan calon. 69. Bahwa KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana masa Pendaftaran Pasangan Calon adalah 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024. 45 70. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal a quo, jika setelah masa pendaftaran dan penelitian pasangan calon menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. 71. Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan, dan jika dalam tahapan penundaan pemilihan tersebut, pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokuman syarat dukungan pencalonan dan melakukan pendaftaran, maka akan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, dan akan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih. Pemohon juga akan terhindar dari kerugian konstitusional sebagaimana telah dijelaskan. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil “yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” berdasarkan Pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. 72. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 46 Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024. 3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku untuk Pilkada Serentak 2024. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadinya penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat di hari terakhir masa penundaan selama 10 (sepuluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8)” 47 3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 (sepuluh) hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya” 4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 48 tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftar” 5. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 (sepuluh) hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya” 49 6. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftar” 7. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 50 Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Terence Cameron; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia Pemohon atas Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552; 6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 Pemohon dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor 337 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.kabarsumbar.com/berita/penyerahan-dukungan- calon-independen-pilkada-2024-tutup-12-mei/; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.merahputih.com/post/read/gagal-penuhi-syarat- ktp-kubu-sudirman-said-kritik-situs-silon-kpu-sulit-diakses; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://mediaindonesia.com/megapolitan/670557/empat- bakal-cagub-jalur-independen-tak-serahkan-syarat- dukungan-sudirman-said-gagal-maju-di-pilgub-jakarta; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://jabar.tribunnews.com/2024/05/15/pengamat- sayangkan-calon-perseorangan-gagal-lolos-di-pilkada-garut- bisa-jadi-penantang-serius; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.detik.com/jatim/berita/d-7336258/berkas-2- 51 pikap-ditolak eks-wabup-banyuwangi-gagal-nyalon-jalur- independen; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.liputan6.com/surabaya/read/5597898/syarat- jalur-independen-pilkada-2024-makin-berat-hanya-ada-lima- calon-di-jatim; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/23/dinilai- penuhi-syarat-73-bakal-calon-perseorangan-lolos-ke-tahap- verifikasi-faktual; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/hanya-70- paslon-perseorangan-yang-lolos-verifikasi-di-kpu; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.liputan6.com/pemilu/read/5644715/pengamat- nilai-aksi-borong-partai-tanda-pilgub-banten-tidak-sehat; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1734229-petahana- borong-dukungan-partai-di-pilgub-jambi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.liputankepri.com/akademisi-batam-sebut- skenario-borong-partai-cederai-demokrasi/berita/41/; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal- 15/aksi-borong-partai-di-pilgub-banten-dinilai-bikin- demokrasi-gak-sehat?page=all; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916115136- 32-547098/daftar-25-paslon-lawan-kotak-kosong-di-pilkada- serentak-2020; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Cetakan Pemberitaan dari situs: https://wartakota.tribunnews.com/amp/2024/07/15/kpu- kerahkan-1588-verifikator-untuk-cek-data-dukungan-dharma- kun-di-pilkada-jakarta. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 52 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) dan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 53 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 54 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 48 ayat (4) “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”. Pasal 49 ayat (8) “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Pasal 49 ayat (9) “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”. Pasal 50 ayat (8) “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. 55 Pasal 50 ayat (9) “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4] yang sedang menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide Bukti P-5] dan masih aktif sebagai anggota Partai Golkar serta memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024 yang berminat mencalonkan diri atau maju sebagai bupati atau walikota di daerah yang hanya terdapat calon tunggal. 4. Bahwa Pemohon potensial dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 karena adanya perbedaan perlakuan antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal karena berlakunya norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujiannya. Menurut Pemohon, berlakunya norma pasal-pasal a quo tidak mengatur secara jelas mengenai batas waktu penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan, termasuk tidak mengatur secara jelas apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. Dengan tidak jelasnya ketentuan tersebut dapat menghambat calon perseorangan yang ingin maju sebagai calon sehingga memberi peluang munculnya calon tunggal yang mengakibatkan kepala daerah tidak dapat dipilih secara demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka pasangan calon perseorangan dapat ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan dan ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan perlakuan yang sama antara calon perseorangan dan calon yang diusung oleh partai politik. 56 Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik bahwa hak konstitusionalnya menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena terhalanginya hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai calon perseorangan akibat tidak jelasnya pengaturan batas waktu penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan, termasuk tidak jelasnya pengaturan calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang akan dialami Pemohon tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon pemeriksaan prioritas atas perkara a quo dan diputus sebelum waktu pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 dan menyatakan putusan Mahkamah ini berlaku untuk Pilkada Serentak 2024. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, oleh karena permohonan Pemohon a quo diputus tanpa melalui Sidang Pleno dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 57 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual yaitu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari tanpa mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 mengatur penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari apabila setelah masa pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Menurut Pemohon, penggunaan frasa “paling lama” dalam Pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena KPU sebagai penyelenggara pemilihan dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 (satu) hari, sehingga calon perseorangan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan diri sebagai calon perseorangan. Namun, apabila penundaan dilakukan selama tepat 10 (sepuluh) hari akan tercipta kepastian hukum dan calon perseorangan yang sungguh- sungguh ingin mengikuti pemilihan masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan termasuk calon perseorangan baru maupun calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 hanya mengatur agar KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan pemilihan namun tidak mengatur secara jelas apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan pemilihan tersebut dilakukan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi calon perseorangan kepala daerah yang berniat maju. Demikian pula halnya dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang 58 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024) hanya membuka perpanjangan pendaftaran untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik serta pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebaran (telah lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual) namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran. Namun, tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru dan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada masa penundaan tahapan pemilihan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadinya penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat di hari terakhir masa penundaan selama 10 (sepuluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8)”. 2. Menyatakan Pasal 49 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 (sepuluh) hari tersebut terdapat pasangan calon 59 perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya”. 3. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftar”. 4. Menyatakan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ditunda selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 (sepuluh) hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya”. 5. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftar”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. 60 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo, terhadap permohonan pengujian Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015, Mahkamah ternyata telah beberapa kali memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2015; dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2015. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. 61 Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Perkara Nomor 95/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dan dalam Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015, Pemohon menarik permohonannya, oleh karenanya Mahkamah mengeluarkan ketetapan penarikan kembali permohonan dimaksud. Oleh karena itu, berkenaan dengan konstitusionalitas norma sebagaimana pokok permohonan dalam perkara sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan di atas. Berbeda dengan Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 di mana Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”. Dengan perkataan lain, permasalahan yang telah diputus Mahkamah dalam Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah berkenaan dengan penetapan “Calon Tunggal” dalam kontestasi pemilihan kepala daerah manakala pasca penundaan tahapan pemilihan dan masa pendaftaran kembali, tetap hanya menghasilkan 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar. Terlebih, dalam Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015, Pemohon mendasarkan pengujiannya pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sementara permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menurut Mahkamah, telah ternyata dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian pada perkara a quo. Selain terdapat perbedaan dasar pengujian antara permohonan a quo dengan Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang telah diputus oleh Mahkamah, substansi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 pun belum pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah. Dari perspektif isu hukum yang dipersoalkan, perkara a quo pada pokoknya meminta ruang bagi calon perseorangan untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah pasca tahapan penundaan pemilihan apabila terdapat daerah yang berpotensi hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Dengan demikian, secara umum permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 62 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015 pada pokoknya bermuara pada 2 (dua) isu konstitusional yaitu: 1. Apakah norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual yaitu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari, tanpa adanya kejelasan pengaturan mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, menimbulkan ketidakadilan karena perlakuan yang berbeda dengan calon yang diajukan oleh partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. 2. Apakah norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang tidak mengatur kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut mendaftar kembali karena adanya penundaan tahapan pemilihan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya dapat dilakukan baik secara langsung atau pun melalui jalur demokratis lainnya. Pilihan demikian merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang 63 telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis tersebut adalah terjaminnya pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis dibuka ruang pengusulan pasangan calon kepala daerah tidak hanya melalui jalur partai politik peserta pemilu tetapi juga dapat melalui jalur perseorangan. Dengan tersedianya dua jalur pencalonan pasangan calon kepala daerah diharapkan dapat diminimalisir munculnya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Diakomodasinya jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006), yang telah terlebih dahulu memberikan ruang pengusulan pasangan calon perseorangan [vide Pasal 67 ayat (1) UU 11/2006]. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) pengusulan pasangan calon kepala daerah merupakan domain kewenangan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu [vide Pasal 56 ayat (2) UU Pemda]. Terhadap adanya dualisme pengaturan pengusulan pasangan calon kepala daerah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi di luar Aceh, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2007 membuka ruang bagi daerah-daerah di luar Provinsi Aceh untuk dapat mengajukan pasangan calon perseorangan dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah di atas, kemudian diakomodasi pengaturan pertama kalinya dalam Pasal 39 UU 8/2015 yang menyatakan: Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Namun demikian, bagi pasangan calon yang menggunakan jalur perseorangan dipersyaratkan harus menunjukkan representasi dukungan masyarakat untuk dapat maju dalam ajang pemilihan diperlukan syarat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan. 64 Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015, Mahkamah memberikan arah politik hukum di mana syarat dukungan calon perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang terdapat di dalam daftar calon pemilih tetap pada pemilu sebelumnya [vide Pasal 41 UU 10/2016], sehingga berbeda dengan syarat pengusulan pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang menggunakan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di daerah tersebut. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah tersebut, dalam desain pemilihan kepala daerah telah ditentukan bahwa pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi syarat dukungan perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di daerah yang bersangkutan. Sedangkan, bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah apabila telah memenuhi syarat dukungan persentase tertentu dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di daerah yang bersangkutan. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual yaitu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari, tanpa adanya kejelasan pengaturan mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon norma a quo menimbulkan ketidakadilan karena ada perlakuan yang berbeda dengan calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa apabila dicermati secara saksama substansi utuh norma Pasal 48 UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian sesungguhnya merupakan bagian dari pengaturan “verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan” [vide Bagian Kesatu UU 10/2016]. Oleh karena itu, secara umum sebagai bagian dari proses 65 verifikasi calon dan penelitian kelengkapan persyaratan pencalonan, terdapat 2 (dua) hal pokok yang diatur dalam norma yang dimohonkan pengujian tersebut, yaitu mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual sebelum pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dimulai. Ketentuan ini merupakan keniscayaan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Pasangan calon yang akan maju sebagai calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan paling akhir, in casu pemilu serentak nasional tahun 2024 di daerah yang bersangkutan. Untuk membuktikan adanya dukungan minimal jumlah penduduk terhadap calon perseorangan, pasangan calon perseorangan tersebut harus menyerahkan keterpenuhan persyaratan, berupa dokumen dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah kepada KPU selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatan pemilihan. Syarat dokumen dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah dimaksud dituangkan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena berbagai persyaratan yang diperuntukan bagi calon perseorangan ini maka perlu adanya proses verifikasi faktual. Artinya, setelah pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan sebagai calon kepala daerah, KPU melakukan proses verifikasi faktual terhadap dokumen syarat dukungan. Verifikasi faktual dilakukan melalui metode sensus dengan cara menemui langsung setiap pendukung pasangan calon perseorangan, memberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon atau dapat dilakukan dengan adanya informasi dari masyarakat terhadap dugaan manipulasi dukungan kepada pasangan calon perseorangan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menghindari terjadinya warga di luar wilayah pemilihan atau warga yang sudah meninggal tetapi masih memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang sedang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon perseorangan di suatu wilayah pemilihan. Dalam konteks verifikasi faktual ini penting pula untuk diperhatikan bahwa dukungan yang telah diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan tidak 66 dapat diberikan kepada pasangan calon perseorangan yang lainnya [vide Pasal 41 ayat (4) UU 10/2016]. Artinya, apabila ada warga negara yang telah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon perseorangan maka dukungan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk mendukung calon perseorangan yang lain. Selain itu, metode verifikasi faktual ini menjadi sangat penting agar warga negara yang merasa tidak mendukung salah satu pasangan calon perseorangan namun namanya tercantum dalam daftar dukungan calon, maka dapat mengajukan keberatan atas dukungan tersebut. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya pengawasan yang optimal oleh Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya. [3.15.2] Bahwa pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 secara substansi juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai bab pemilihan kepala daerah. Dengan mengkomparasikan aspek historis antarperaturan, substansi ketentuan proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), yang pada pokoknya menyatakan: Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … [vide Pasal 59 ayat (2b) UU 12/2008]. Sedangkan, mengenai proses pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 59A ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2008 yang menyatakan: (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 67 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) juga memuat perihal proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan: Pasal 41 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … Pasal 42 (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … Adapun mengenai proses pelaksananaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) UU 1/2015 yang menyatakan: (2) Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai. Sementara itu, perubahan pengaturan waktu yang terdapat dalam UU 8/2015 dan UU 10/2016, yakni “paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”, pada pokoknya tidak mengubah substansi bahwa proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual, tetap harus dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai. Setelah membandingkan sejarah pengaturan penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, norma berupa penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual tetap digunakan sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah dalam UU 10/2016. Hal ini menegaskan bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat dukungan baik untuk syarat minimal dukungan agar pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah maupun proses verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan tersebut merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang didalilkan Pemohon tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi 68 penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dengan pasangan calon yang diusulkan partai politik. Menurut Mahkamah, berdasarkan penalaran yang wajar dengan memaknai bahwa keadilan bukanlah memperlakukan secara sama terhadap sesuatu yang pada hakikatnya berbeda dan bukan pula memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang pada hakikatnya harus dipandang sama. Dalam kaitan ini penting dipahami secara komprehensif bahwa verifikasi faktual bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tampaknya sederhana karena hanya didasarkan pada perolehan kursi atau perolehan suara sah partai politik peserta pemilu yang berhak mengusulkan, khususnya bagi partai politik peserta pemilu yang sebelumnya belum mendaftar untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Namun demikian, penting pula dipahami dengan merunut proses untuk dapat ditetapkannya suatu partai politik sebagai partai politik peserta pemilu memerlukan proses yang tidak sederhana. Termasuk di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat verifikasi faktual atau verifikasi administrasi partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah bagi partai politik baru, partai politik yang tidak lolos parlementary threshold, atau bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Oleh karena itu, jalur pencalonan pasangan calon melalui jalur partai politik peserta pemilu tentu tidak sama dengan jalur perseorangan. Terlebih, mengaitkan isu inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 dengan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015, di mana kedua norma yang dikaitkan tersebut merupakan rangkaian norma yang merupakan satu kesatuan dalam mengatur apabila terjadi kondisi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berhalangan tetap pada tahapan penelitian kelengkapan persyaratan dan tidak memungkinkan lagi waktunya untuk digantikan. Dalam kaitan dengan ketentuan norma Pasal 49 ayat (8) UU 8/2015 mengatur mengenai calon gubernur dan wakil gubernur, sedangkan ketentuan norma Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 mengatur mengenai calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Apabila calon yang diusulkan, baik calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota tersebut berhalangan tetap pada tahapan penelitian kelengkapan 69 persyaratan di mana partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan penggantinya, namun ternyata berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan calon yang menggantikan tersebut ditetapkan tidak memenuhi syarat dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pada akhirnya menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. Oleh karena itu, penting artinya pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan sebagai syarat di awal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UU 10/2016. Sementara itu, tujuan dari penundaan pelaksanaan pemilihan adalah untuk menghindari munculnya calon tunggal sehingga penyelenggara pemilu membuka pendaftaran kembali bagi pasangan calon yang mengalami kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan dimaksud. Ketentuan ini hanya diberlakukan bagi pengusulan pasangan calon yang menggunakan jalur partai politik, bukan untuk pencalonan melalui jalur perseorangan yang memiliki proses berbeda dalam pengusulan pasangan calon karena membutuhkan dukungan yang merepresentasikan masyarakat dengan mekanisme verifikasi faktual melalui metode sensus sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Kalaupun ada pasangan calon perseorangan yang mendaftar setelah tahapan penundaan, hanya dimungkinkan bagi pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) yang tidak mengatur kesempatan bagi pasangan calon perseorangan untuk ikut mendaftar kembali karena adanya penundaan tahapan pemilihan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemilihan yang demokratis sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, yang pada 70 pokoknya bermuara pada adanya penggunaan frasa ”paling lama” dalam norma ayat sebelumnya yaitu Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8). Artinya, norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 tidak berdiri sendiri tetapi berkelindan pula dengan norma dalam UU 10/2016 dan UU 1/2015 yang belum dicabut di mana kesemuanya mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, Pemohon beranggapan dapat saja frasa tersebut digunakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan hanya selama 1 (satu) hari untuk mempersingkat waktu penundaan tahapan pemilihan, sehingga tidak memungkinkan calon perseorangan maju sebagai calon. Menurut Mahkamah, anggapan Pemohon tersebut tidak dikonstruksikan dengan argumentasi yang kuat dan meyakinkan Mahkamah karena norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan satu rangkaian dengan norma sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas. Norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 baru dapat diimplementasikan apabila terjadi kondisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau calon bupati dan wakil bupati, atau calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan perseorangan yang berdasarkan hasil penelitian menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Dalam kaitan inilah, kemudian KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau calon bupati dan wakil bupati, atau calon walikota dan wakil walikota di mana ketentuan waktunya dibatasi paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan pemilihan. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar calon perseorangan diberi juga kesempatan untuk menyerahkan dokumen persyaratan dan setelahnya dilakukan verifikasi faktual kembali paling lambat di hari terakhir masa penundaan, yaitu dihari ke-10 (sepuluh) dan Pemohon juga meminta agar pada masa 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan, pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual boleh ikut mendaftar, termasuk pasangan calon perseorangan baru. Bahkan, Pemohon meminta adanya penambahan waktu penundaan dari semula 10 (sepuluh) hari menjadi 28 (dua puluh delapan) hari untuk melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 (sepuluh) hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan 71 dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya. Terkait dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah yang dimohonkan Pemohon dimaksud berpotensi mengganggu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya di daerah yang berpotensi adanya pasangan calon tunggal. Terlebih, verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan metode sensus untuk memeriksa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan memakan waktu yang tidak sebentar. Tidak cukup hanya pada masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, yakni 10 (sepuluh) hari. Hal ini memicu munculnya ketidakpastian hukum baru karena mengembalikan jadwal tahapan penyerahan berkas dan verifikasi faktual yang seharusnya dilakukan pada tahap sebelum pendaftaran, menjadi pada tahap pasca penelitian dan pada tahap sebelum penetapan pasangan calon. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan pada tahapan verifikasi dukungan pasangan calon untuk dapat memperbaiki syarat dukungan pencalonannya, Mahkamah menilai permohonan dimaksud akan membuat tahapan pemilihan yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan, dalam hal ini tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon, menjadi mundur kembali ke belakang, sehingga Mahkamah menilai permohonan Pemohon berpotensi mengganggu jadwal proses pentahapan pemilihan. Terlebih keinginan Pemohon untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan di wilayah yang hanya terdapat calon tunggal, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan bagi daerah lain yang berdasarkan hasil penelitian tidak menghasilkan calon tunggal. Karena, memberikan kesempatan untuk “calon yang baru” masuk ke dalam tahapan penyelengaraan pemilihan yang telah berjalan sebelumnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon atas fenomena calon tunggal yang menurut anggapan Pemohon dapat mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis. Terhadap hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, khususnya dalam Sub-paragraf [3.16.1], telah dipertimbangkan bahwa: 72 Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota). Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah ternyata setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh, namun masih menghasilkan hanya satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal, maka demi melaksanakan kedaulatan rakyat serta dengan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memilih, maka setelah hari ketiga dalam masa perpanjangan pendaftaran, pasangan calon kepala daerah dimaksud harus ditetapkan dan hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari dinamika dalam kehidupan berdemokrasi dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya telah cukup untuk menjawab kekhawatiran Pemohon tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 73 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 74 Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.42 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 75 PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra