61/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 61/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV, RT 02/04 Nomor 85, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06 Nomor 120, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Imran Nating, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Grand Puri Laras Blok I/Jl. Legoso Raya, RT 004/018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Asembaris X/5, RT 05/04, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 Nomor 97, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok; Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Advokat Alamat : Komplek PELNI B/6 RT 013/001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat; Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LL.M. Pekerjaan : Advokat Alamat : Kemang Utara Nomor 22, RT 002/005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Ida Haerani, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Duta VIII Blok JJ 3 RT 002/023, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi; Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Muhamad Arifudin, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Kebayoran Garden Blok G-06, RT 004/007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Bernard Jungjungan P, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Kalibata Timur Nomor 75 RT 001/010, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon X; 3 11. Nama : Ari Torando, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Pengantin Ali. Perum. Janur Village Nomor A1 RT 006/003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur; Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Agung Laksono, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Karet Pasar baru Barat II RT 012/005 Nomor 20, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah abang Jakarta Pusat; Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 April 2022 memberi kuasa kepada Rika Irianti, S.H., Yohannes Parulian Siburian, S.H., Charles A.M. Hutagalung, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Elyas M. Situmorang, S.H., M.H., Henry Kurniawan, S.H., Arthur Wailan Sanger, S.H., Armen Situmeang, S.H., Ade lrawan, S.H., Muhammad Yusuf Syamsuddin, S.H., Renny Retnowati, S.H., M.H., Ocko Sunarko Prawirodiredjo, S.H., M.H., Jesi Aryanto, S.H., M.H., Deasiska Biki, S.H., M.H., Dessy Natalia, S.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Grace Basaria Hutagalung, S.H., Didi Paryoko, S.H., Maylani Elvi Rahmawati, S.H., Junaidi, S.H., Arif Suherman, S.H., Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H., Sari Nurmala Sari, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Jonner Parulian Lumbantobing, S.H., M.H., Simon M.H. Panggabean, S.H., Wahyu Gumilar, S.H., M.H., Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn., Julius Siahaan, S.H., Pantas Manalu, S.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Violen Helen Pirsouw, S.H., Dakila Emelardo Pattipeilohy, S.H., Megah Supratiwi, S.H., Tri Hartanto, S.H., dan Dwi Priandono, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D. 12A-12B, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 39, RT 006/RW 001, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut -------- para Pemohon; 4 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia; Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan ahli Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia; Mendengar keterangan saksi para Pemohon dan saksi Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-XX/2022 pada 26 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 6 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI 1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak 5 empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sama yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 6 sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 8. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut ”KUHAP”) terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Undang-Undang Dasar 1945”). B. KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 7 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 8 4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 6. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. 7. Bahwa para Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 8. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang- undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 9. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: 9 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 10. Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 11. Bahwa para Pemohon sebagai perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum. 12. Bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut untuk senantiasa profesional. Profesionalitas seorang Advokat tentunya tidak hanya dalam menangani perkara yang mendapatkan hak honorarium namun berkewajiban pula untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan kalimat lain, perkara yang ditangani oleh Advokat meliputi yang komersial maupun yang probono. 13. Bahwa para Pemohon telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan bantuan hukum secara cuma cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Selatan. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang dialaminya. 14. Bahwa memperoleh bantuan Hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan bantuan hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. 10 15. Bahwa memperoleh bantuan Hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 16. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (Officium Nobile) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serla tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. 17. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, 11 Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. “Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi para Pemohon yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain”. 18. Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat. 19. Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan para Pemohon, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. 20. Bahwa profesi Advokat yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sesuai dengan tugasnya, fungsi advokat sangat kompleks. Dan kompleksitas itu telah diperlu diketahui dan disadari oleh sebagian besar semua advokat, dimana dalam permohonan ini Para Pemohon mencoba memahami 12 kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pendampingan jasa hukum dari advokat tersebut. 21. Bahwa pada Pasal I ayat (l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum. 22. Bahwa Kata advokat berasal dari bahasa latin Advocare, sedangkan dalam Bahasa Inggris Advocate. Profesi Hukum Advokat di negeri Belanda dikenal dengan istilah Advocaat dan seorang Advokat yang telah resmi menjalankan profesinya mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr). Profesi hukum advokat di Belanda dikenal dengan istilah advocaat di Belanda, sedangkan di Inggris dan Amerika dikenal dengan barrister dan lawyer. Sedangkan di Amerika Serikat dan Inggris orang yang terjun ke dunia pengacaraan disebut Bar, Barrister dan Solicitor (Barrister merupakan ahli hukum yang mempunyai hak bicara di ruang pengadilan, sedangkan Solicitor merupakan ahli hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi, yang jika permasalahan non litigasi tersebut tidak selesai maka akan diserahkan kepada Barrister untuk diproses di Pengadilan). 23. Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia. 13 24. Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya Undang- Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 25. Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. 26. Bahwa berangkat dari aspek Yuridis tentang kedudukan para Pemohon, sesungguhnya berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (Machstaat), karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil- wakilnya di lembaga Legislatif bersama Eksekutif. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum. 14 27. Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum di antaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah, hakim/pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif atau peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”. 28. Bahwa di samping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Kewenangan Advokat dari segi kekuasaan yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. 29. Bahwa profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya 15 menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. “Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum”. 30. Bahwa ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini coba dipraktekkan oleh para Pemohon melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal pemeriksaan saksi yang dalam praktiknya seringkali tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum. 31. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Advokat untuk menegakkan supremasi hukum terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang hendak memberikan keterangan sebagai Saksi dan Terperiksa di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut: Pasal 54 KUHAP: “guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” 32. Bahwa seorang Advokat dalam rangka penegakan hukum seharusnya dan sepatutnya diberikan akses untuk menjalankan profesinya disemua tingkatan proses hukum bahkan dalam hal belum ada persoalan hukum sekalipun para pencari keadilan kerap membutuhkan Advokat untuk mencegah muncul persoalan hukum. Keberadaan seorang Advokat tentu saja dalam rangka menegakkan supremasi hukum. 16 33. Bahwa dalam proses hukum acara pidana dalam KUHAP di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Bahwa seseorang dengan status Terperiksa ada pada saat proses penyelidikan dan seorang Saksi dalam proses penyidikan. Bahwa seorang Advokat dalam rangka penegakan hukum supremasi hukum seharusnya dilibatkan dalam semua tingkatan diatas dikarenakan seorang Advokat adalah warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan para penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, dan hakim. 34. Bahwa keberadaan Pasal 54 KUHAP secara faktual dan potensial menghalang-halangi seorang Advokat sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum cuma cuma kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan (yang belum bersatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advoat atau Penasehat Hukum. Pada akhirnya hal ini dapat menghalang-halangi penegakan supremasi hukum yang diakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalakan profesinya serta tidak adanya jaminan perlindungan atas hak masyarakat atau pencari keadilan (yang belum bersatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum. 35. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing- masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 54 KUHAP. 36. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Advokat, para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 17 37. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada halaman 28 (dua puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 38. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sehingga apabila dikaitkan dengan legal standing para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dalam pengujian Pasal 54 KUHAP a quo, maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional para Pemohon dengan adanya potensi kerugian yang timbul apabila para Pemohon dihalangi bahkan dilarang untuk mendampingi seorang saksi dan terperiksa yang tidak diatur dalam rumusan Pasal 54 KUHAP dalam rangka menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum sebagai Advokat yang dilindungi undang-undang. 18 C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 54 KUHAP BERTENTANGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEPANJANG PASAL 54 KUHAP DIMAKNAI TIDAK TERMASUK SAKSI DAN TERPERIKSA. 39. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 40. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP“), yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. 41. Bahwa Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia. 42. Bahwa salah satu Pasal dalam KUHAP yaitu Pasal 54 menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” 43. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat namun hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa, tidak mencakup Saksi dan Terperiksa. 44. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Franklin D. Rosevelt pernah mengemukakan, bahwa dalam 19 hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu: a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech); b. kebebasan beragama (Freedom of Religie) c. kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear) d. kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want). 45. Bahwa selanjutnya, dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karenanya kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain dan ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi dalam berbagai kapasitasnya apakah berdasarkan usia, suku, agama, pendidikan, profesi, dan lain sebagainya. 46. Bahwa salah satu aspek hak asasi adalah hak asasi hukum (right of legal equality), yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum, tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right). Hak asasi hukum ini dalam konstitusi negara kita, ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, termasuk misalnya peraturan dalam, pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. 47. Bahwa dalam kaitannya dengan Bantuan Hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bermakna bahwa adalah hak setiap orang untuk dibela (didampingi) oleh seorang Advokat atau penasehat hukum tanpa ada perbedaan karena 20 agama, keturunan, ras, etnis, politik, status sosial, ekonomi, warna kulit dan gender. 48. Bahwa eksistensi hukum (dalam bentuk adanya kepastian hukum) dalam masyarakat merupakan hal yang krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari berbagai gangguan atau kerugian yang dilakukan oleh pihak lain. Melalui instrument hukum pula diharapkan dapat terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 49. Bahwa bagi seorang saksi dan terperiksa hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multi tafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang saksi dan terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa di dampingi seorang seorang Advokat atau tidak. 50. Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi Klien atau tidak. Seorang Advokat mendampingi Klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan Kejaksaan adalah hal lumrah dan telah berlaku secara praktek di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun di kesempatan yang lain kerap kali juga di tolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan. 51. Bahwa pada sisi lain, terdapat fenomena yang masih sulit diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum terhadap saksi antara lain masih banyaknya dan semakin kompleknya kasus-kasus seputar perlindungan terhadap saksi. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan yang berkembang, hukum 21 juga lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang semula mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, dalam beberapa hal justru dipertanyakan. 52. Bahwa Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak hulu yakni proses penyelidikan dan atau penyidikan lalu bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam konteks perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pihak yang sudah berstatus sebagai pelaku (tersangka) dengan saksi. Tentu seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum atau kepastian hukum yang sama terkait pendampingan (bantuan hukum) oleh Advokat atau Penasehat hukum. Prof. Marjono Reksodiputro telah memperkenalkan dan memperluas konsep sistem peradilan pidana. Beliau menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana antara komponen yang ada, sebagai suatu sistem maka didukung oleh komponen, polisi, jaksa, penngadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahwa keempat komponen di atas oleh Profesor Dr. Indriyanto Seno Adji menambahkan Advokat ke dalam komponen sistem peradilan pidana hal ini di dasari oleh fakta pengakuan Advokat sebagai penegak hukum melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana, cara kerja sub sistem harus terintegrasi dengan sub sistem lain. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana. Apabila dari awal ada ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sub sistem menjadi merosot. 22 Maka apabila dikaitkan dengan keberadaan seorang Advokat dalam penegakan hukum sebagai sub sistem penegakan hukum dalam pemeriksaan saksi sangat di perlukan untuk memastikan dan memberikan legitimasi hasil pemeriksaan seorang saksi, karena seorang saksi harus memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan hal tersebut kemungkinan besar tercapai apabila seorang saksi didampingi seorang Advokat. 53. Bahwa hal ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi PBB) tentang Korupsi Tahun 2003 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “1. Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.” Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “1. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi Saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut Konvensi ini dan, sepanjang perlu, bagi keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya.” Bahwa PBB juga memandang penting perlindungan Saksi dari setiap bentuk pembalasan maupun intimidasi. Oleh sebab itu peran para Pemohon selaku Advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum menjadi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi Saksi untuk terhindar dari segala bentuk intimidasi dan ketidaktahuannya dalam menjalankan proses pemeriksaan sebagai saksi. 54. Bahwa dalam Laporan Penelitian Tahun 2012 berjudul “Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat dan Inggris” yang ditulis oleh Dodik Prihatin AN, SH., M.Hum dalam Laporan Penelitian halaman 53 (lima puluh tiga) menyatakan: 23 “Seorang Saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiaannya seorang diri, dengan persetujuan dari Kantor Penuntut Umum dapat didampingi oleh seorang pengacara (Pasal 68b ZschG/Undang-Undang Perlindungan Saksi Jerman). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengacara adalah Saksi tersebut tidak dapat menghadapi situasi hukum yang sangat berat dan sulit, dan apabila timbul bahaya yang harus dihadapinya, sedangkan dia tidak mungkin menghadapi bahaya tersebut tanpa didampingi oleh pengacara. 55. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian di atas tentang praktik penerapan perlindungan Saksi di negara Jerman, menegaskan bahwa Saksi berhak untuk dapat didampingi oleh seorang pengacara. Kepastian atau jaminan adanya hak saksi untuk didampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan atau dan atau hak Advokat untuk mendampingi saksi dalam setiap tingkat pemeriksaan ini perlu ditegaskan dalam hukum acara pidana (KUHAP) sehingga tidak ada perbedaan tafsir atau perdebatan diantara aparat penegak hukum yang dapat atau berpotensi merugikan hak hukum seorang saksi. 56. Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, terhadap pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 57. Bahwa sebagaimana bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di atas sudah sangatlah jelas dan lugas bahwa saksi secara Pro Justitia merupakan subjek hukum dalam sebuah proses penegakan hukum tindak pidana dan sejajar hak konstitusionalnya dengan Tersangka atau Terdakwa. Kemudian dapat di perkuat kembali dalam due process of law status saksi mempunyai peran yang sangat krusial dan signifikan, oleh karenanya Konstitusi dan beberapa undang-undang turunannya mengatur tentang perlindungan serta hak dan kewajiban dari pada seseorang atau warga negara yang berstatus sebagai saksi dalam 24 sebuah peristiwa hukum yang terjadi khususnya pidana. Adapun aspek hukum yang menjelaskan betapa krusial atau signifikannya seorang Saksi di antaranya yakni: a. Adanya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945); b. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan pula memberikan hak kepada setiap orang warga negara Indonesia untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (vide pasal 28I ayat 2 UUD 1945); c. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban; d. Secara tegas dan terang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasalnya mengatur perihal hak dan kewajiban saksi yang di antaranya Pasal 184 ayat (1) yakni bahwa keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sah; e. Bahwa hal lain yang menguatkan status saksi sangatlah krusial adalah saksi dapat membuat terang atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana serta saksi jugalah yang mengawali sebelum adanya penetapan tersangka dan terdakwa dalam sebuah proses penegakan hukum tindak pidana; f. Bahwa seseorang sebagai status saksi sudah masuk tahapan penyidikan, dan dalam tahap ini sudah masuk pro justitia sehingga dalam proses ini seorang saksi sudah dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan sehingga sangat dibutuhkan keberadaan seorang Advokat. 58. Bahwa keadilan sesungguhnya di dalam hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berikutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan penghormatan negara 25 kepada hak-hak tersangka atau terdakwa harus sama terhadap hak-hak dan kepentingan saksi. 59. Bahwa landasan filosofis saksi dalam perkara pidana adalah sebagai salah satu pintu yang dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu kebenaran dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, sehingga dalam hal ini keterangan yang diberikan Saksi perlu juga mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum, mengingat keterangan apapun yang diberikan saksi harus dapat dipertanggungjawabkan kalau tidak saksi sendiri dapat dikenakan sanksi memberikan keterangan palsu. 60. Bahwa tidak semua saksi memahami akan hukum, tidak semua saksi berani menghadapi pemeriksaan secara mental. Bahkan dalam kasus korupsi tidak sedikit saksi yang ketakutan, stress ketika menerima surat panggilan sebagai saksi oleh pihak KPK bahkan ada yang sampai depresi kehilangan berat badan dalam hitungan beberapa hari sebelum menghadiri panggilan KPK sebagai saksi. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, jelas seorang saksi membutuhkan pendampingan seorang Penasihat hukum dalam hal ini Advokat untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, sehingga saksi bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan. 61. Bahwa pendampingan terhadap saksi yang dilakukan oleh Advokat (Penasihat Hukum) merupakan bagian dari hak Advokat yang diatur secara konstitusional baik oleh UUD 1945, KUHAP maupun UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena telah ada ketentuan tentang pendampingan oleh Penasihat Hukum terhadap tersangka atau terdakwa, akan tetapi pendampingan terhadap saksi belum ada. Maka ketika hak konstusional tersebut pada prakteknya tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan kerugian konstusional bagi para Penasihat Hukum. 62. Bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. 26 63. Bahwa Advokat dalam mememberikan jasa hukum kepada kliennya dalam setiap tingkatan, dalam hal perkara pidana dapat dilakukan dari membuat laporan polisi, penyelidikan, penyidikan maupun persidangan dan upaya hukum selanjutnya. 64. Bahwa dalam proses perkara pidana, Advokat sering dimintai jasa hukumnya untuk mendampingi seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, terlapor, saksi, tersangka maupun terdakwa, namun hak- hak seorang Advokat untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda termasuk di internal aparat penegak hukum sendiri. 65. Bahwa pemberlakuan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak seorang saksi dan terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka Penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 66. Bahwa dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, di antaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan saksi memainkan peranan yang sangat penting. 67. Bahwa dalam praktiknya, pihak Penyelidik atau Penyidik sering kali melarang Penasihat Hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai Terperiksa atau saksi, walaupun terkadang Penasihat Hukum diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan, dalam artian pasif. Apabila Penasihat Hukum banyak memberikan komentar dan saran terkait 27 pemeriksaan klien nya sebagai saksi, maka Penyidik segera menegur bahkan mempersilahkan Penasihat Hukum untuk keluar ruangan pemeriksaan. 68. Bahwa Pasal 54 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum maupun pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya mengatur hak tersangka dan terdakwa saja dan sama sekali tidak mengatur bantuan hukum untuk saksi dan terperiksa. Aparat penegak hukum seringkali menafsirkan bahwa Pasal 54 KUHAP karena secara limitatif hanya mengatur tersangka dan terdakwa, maka selain tersangka dan terdakwa termasuk tidak berhak mendapatkan pembelaan atau di dampingi oleh Advokat dengan kata lain saksi atau terperiksa tidak berhak didampingi seorang Advokat. 69. Bahwa pemohon sebagai perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum. 70. Bahwa untuk memahami seorang Advokat sebagai penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum, terlebih dahulu kita perlu menjelaskan makna penegakan hukum dan supremasi hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan sosial menjadi kenyataan. Merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan Teori penegakan hukum hukum dapat dikaitkan dengan pengertian “Law enforcement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakkan keadilan. Jadi yang dimaksudkan disini untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekedar 28 norma aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dari aspek sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegaakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan “law enforcement” ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 71. Bahwa yang dimaksud dengan supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menetapkan hukum sesuai dengan tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi oleh dan dari pihak siapapun, termasuk oleh penyelanggara negara. 72. Bahwa dihubungkan dengan proses pidana maka seorang Advokat sebagai profesi yang bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum berarti seorang Advokat berperan agar seorang saksi dan terperiksa di periksa oleh pihak penegak hukum yang lainya seperti Polisi, Jaksa, KPK diperiksa 29 sesuai ketentuan hukum yang ada seperti tidak diperiksa dalam keadaan tekanan fisik maupun psikis, memberikan keterangan dengan tetap memperhatikan penghormatan hak asasi seorang saksi dan terperiksa dan lain-lain sebagaimana telah diatur dan dijamin dalam negara hukum. 73. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: “1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah Negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2. Bahwa due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak- hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. 3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses 30 peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945); 4. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law” 74. Bahwa prinsip jaminan dan perlindungan hukum seringkali tidak terpenuhi dalam implementasi Pasal 54 KUHAP, mengingat pemeriksaan keterangan terhadap Saksi berpotensi untuk ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka. Hal ini sesuai dengan asas “due process of law” dimana dalam menetapkan status Tersangka terhadap seseorang hanya dapat dilakukan setelah di perolehnya bukti permulaan yang cukup sekaligus telah dipanggil dan diperiksaanya seseorang yang menjadi calon Tersangka, dalam hal ini Saksi. 75. Bahwa tidak dapat di pungkiri, penerapan Pasal 54 KUHAP dalam tahap implementasi sering menimbulkan permasalahan yang diakibatkan adanya multitafsir terhadap pasal aquo. Maka demi kepastian hukum dan keadilan dibutuhkan penafsiran yang tegas terhadap pemberlakuan ketentuan pasal ini. 76. Bahwa KUHAP adalah ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “due process of law” yang fair, pasti dan adil. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan selalu membawa akibat hukum yang terkait dengan hak asasi manusia. 77. Bahwa para Pemohon memahami bahwa untuk menguji konstitusionalitas suatu norma, maka terhadap pasal aquo yang menjadi batu uji adalah Pasal dalam UUD 1945, namun para Pemohon mencoba untuk mengutip Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) huruf a: “(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa wajib: 31 a. memberikan kesempatan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; Pasal 27 ayat (2) huruf a: “(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa, petugas dilarang: a. memeriksa Saksi, Tersangka atau Terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.” 78. Bahwa dalam hal ini para Pemohon hendak menyampaikan bahwa Peraturan Kapolri sedikit jauh lebih maju karena sudah mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 79. Bahwa demikian juga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dengan tegas mengatur bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak membatasi bantuan hukum hanya untuk seorang dengan status Tersangka dan Terdakwa saja. 80. Bahwa selain diatur undang-undang Advokat, hak seorang Saksi untuk didampingi Advokat juga telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: “(1) Saksi dan korban berhak; a………… n. mendapatkan nasehat hukum.” 81. Bahwa para Pemohon sekali lagi menyampaikan bahwa maksud para Pemohon menguraikan undang-undang lain selain undang-undang Kitab hukum acara pidana bukan untuk mempertentangkan dengan undang- undang yang kami ajukan uji materil namun untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa larangan untuk mendampingi Saksi dan Terperiksa bertentangan dengan semangat penegakan supremasi hukum yang adil dan berkepastian hukum sebagaima diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dimana para Pemohon merupakan salah satu penegak hukum 32 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 82. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dapat menjalankan profesinya sebagai penegak hukum maka seharusnya seorang Advokat diberikan akses untuk mendampingi kliennya dalam awal proses seperti penyelidikan, penyidikan dengan status klien masih Terperiksa atau Saksi. 83. Bahwa faktanya, selama ini seorang Saksi dan Terperiksa di dalam memberikan keterangannya di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seringkali tidak diperbolehkan atau dilarang untuk di dampingi oleh seorang Advokat. 84. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum/notoire feiten bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak memperbolehkan seorang saksi di dampingi oleh Advokat dalam pemeriksaan di KPK. KPK beralasan aturan saksi untuk di damping oleh Advokat tidak diatur dalam KUHAP. 85. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan potensi seorang Terperiksa, dan saksi akan mendapatkan tekanan, paksaan, bujuk rayu, ancaman kekerasan maupun tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun psikis sewaktu diperiksa oleh Pihak Penyidik guna mendapatkan keterangan, informasi, maupun pengakuan. 86. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 87. Bahwa demikian juga dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.” 88. Bahwa kerap kali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan- 33 pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian menjadi “perangkap” terhadap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. 89. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan seorang saksi seringkali seorang saksi ditetapkan menjadi tersangka dikarenakan adanya tekanan fisik maupun psikis untuk dipaksa mengakui melakukan perbuatan yang sebanarnya tidak dilakukan, memberikan keterangan dengan pertanyaan menjebak yang sebenarnya dilarang dalam KUHAP. Selanjutnya di saat pemeriksaan sebagai tersangka seorang tersangka yang dulu masih saksi setelah mendapatkan advise dari hukum baru menyadari adanya pertanyaan menjebak, selanjutnya seorang tersangka memberikan keterangan dalam status tersangka yang berbeda dalam Berita acara pemeriksaaan Saksi. Bahwa dalam tahap ini seringkali muncul masalah hukum baik bagi seorang Advokat maupun kliennya. 90. Bahwa seorang tersangka yang mengubah keterangannya kerap kali sangat tertekan dikarenakan penyidik biasanya menyangkal adanya tekanan bahkan mengancam akan melaporkan seorang klien Advokat dengan pidana memberikan keterangan palsu. Untuk Advokat yang dianggap berperan meyakinkan kliennya untuk merubah keterangan seringkali di ancam dengan tuduhan pidana menghalang-halangi proses penyidikan/obstruction of justice. 91. Bahwa Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung di dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Jakarta” pada halaman 41 pernah menuliskan keluhannya mengenai persoalan keterangan saksi hasil penyidikan: “mengenai masalah luas dan mutu keterangan Saksi yang diperlukan, harus diuji cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan Saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang-kadang dari sekian puluh Saksi yang diperiksa oleh penyidik, tak satu pun ada yang mengenai dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan Saksi dalam berita acara, tidak satu pun yang menjelaskan sumber 34 pengetahuannya….Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa Saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan Saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti…” 92. Bahwa keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. Andaikan Advokat berada di sana mendampingi seseorang yang hendak memberikan keterangannya selaku saksi, maka Penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan banyak hal. Bahwa perlu ditegaskan kembali, keberadaan Penasihat Hukum pada saat mendampingi saksi dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik adalah dalam rangka memastikan bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu, serta ancaman kekerasaan dari siapapun dana tau dalam bentuk apapun. Keberadaan Penasihat Hukum pada saat proses penyidikan juga bertujuan agar dapat mengajukan keberatan apabila keberadaan saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara. 93. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 54 KUHAP tersebut bagi para Pemohon, maka berakibat langsung terhadap terancamnya profesi para Pemohon dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya di depan hukum, di mana profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat merupakan profesi yang mulia dan sebagai salah satu penegak hukum. 94. Bahwa seharusnya Pasal 54 KUHAP mengakomodir hak seorang Advokat untuk mendampingi seorang dalam status saksi atau bahkan seorang Terperiksa agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru dalam implementasinya. 95. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka agar Pasal 54 KUHAP menjadi konstitusional, tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maka sebelum kata Tersangka dan Terdakwa perlu memasukkan terperiksa dan saksi sehingga seharusnya Pasal 54 KUHAP berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, Terperiksa, Saksi, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 35 pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini.” 96. Bahwa Pasal 54 ayat KUHAP yang mengatur hak seorang Tersangka dan Terdakwa saja adalah bentuk perlindungan konsititusi terhadap warga negara namun menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak adanya kepastian hukum apabila frasa hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara secara limitatif bagi Tersangka dan Terdakwa dan tidak mengakomodir saksi dan terperiksa. 97. Bahwa perlindungan hukum wajib pula diberikan kepada Saksi, bukan hanya kepada Tersangka dan atau Terdakwa semata. Pelaksanaannya perlindungan saksipun harus tetap dapat dipastikan berjalan bukan karena hal ini merupakan kebaikan semata dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, melainkan sebagai merupakan hak dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 98. Bahwa jika hak dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut dalam praktek di lapangan diberikan penafsiran sesuai dengan kepentingan penegak hukum (khususnya oleh penyidik KPK), maka kemudian terdapat kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan agar menjadi sebuah tafsir yang konstitusional sehingga sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar kita. Dengan membiarkan terjadinya penafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing penegak hukum justru akan menjauhkan dari hak dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sehingga berpotensi pada adanya pelanggaran hak asasi manusia. 99. Bahwa cita-cita dari pelaksanaan hukum pada pokoknya adalah tercapainya proses hukum yang adil, termasuk dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Proses hyukum yang adil dalam konteks pelaksaan hukum acara pidana tentu tidak saja berkaitan dengan tersangka/terdakwa, namun juga dengan Saksi. Dikemukakan oleh Tobias dan Peterson, bahwa unsur- unsur minimal dari due process itu adalah: hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court. 100. Bahwa adalah sebuah kewajaran jika proses hukum yang adil (due process of law) diterapkan terhadap tersangka/terdakwa, karena kondisi yang dihadapi adalah: pihak yang melawan hukum berhadapan dengan aparat 36 hukum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menindak. Sehingga tidak jarang terjadi tindakan yang sewenang-wenang terhadap si ’melawan hukum’ oleh aparat hukum itu sendiri. Namun kepedulian due process hukum of law terhadap tersangka/terdakwa tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak pihak lain yang juga terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu saksi. Apalagi kedudukan saksi dalam proses peradilan sangat menentukan dalam mencari kebenaran materil. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi baik dari pihak tersangka/terdakwa, saksi (serta korban) mendapatkan porsi yang seimbang. 101. Bahwa Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), h. 27. 58 menyatakan bahwa Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana, yang dengan demikian menggambarkan urgensinya perlindungan terhadap saksi. Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, saksi merupakan alat bukti utama. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. 102. Bahwa dengan demikian jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya belum mendapat perhatian yang memadai dari KUHAP, sehingga berakibat kurangnya kepedulian dari masyarakat maupun penegak hukum. Berbeda dengan kepedulian terhadap kepentingan tersangka/terdakwa dalam KUHAP yang secara khusus diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP, tidak demikian dengan perlindungan saksi dan terperiksa yang sangat langka dalam KUHAP. 37 103. Bahwa KUHAP sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, Tersangka/Terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi dan terperiksa hanya ada Bab Tersangka dan Terdakwa, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan sebagian dari Bab Bantuan Hukum KUHAP, serta hukum positif lainnya seperti, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada Saksi tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi. 104. Bahwa hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu Pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi- lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu di mana hak saksi untuk memperoleh pengganti biaya setelah hadir memenuhi penggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ketiadaan dana. BAB VI KUHAP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEPANJANG PASAL 54 KUHAP DIMAKNAI TIDAK TERMASUK SAKSI DAN TERPERIKSA 105. Bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, tidak terkecuali seseorang yang masih berstatus sebagai saksi oleh karena bias saja Saksi berpotensi menjadi Tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut. 38 106. Bahwa penegasan pendampingan dan atau bantuan hukum yang dalam Pasal 54 KUHAP hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujiannya saat ini telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir ini dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Saksi jelas berhak juga untuk mendapatkan perlindungan hukum. 107. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 54 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex Certa). Adanya prinsip lex certa, “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”. 108. Dengan demikian, ketentuan Pasal 54 KUHAP yang hanya memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan kepada Tersangka atau Terdakwa, harus ditafsirkan tidak hanya kepada Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegaskan hak pihak lain selain tersangka atau terdakwa untuk dapat didampingi dan atau mendapatkan bantuan hukum, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; hak untuk mendapatkan hukum serta pendampingan saksi atau terperiksa merupakan penerapan prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun sayangnya sampai saat masih ada penegak hukum yang menafsirkan bahwa tidak ada hak bagi saksi atau terperiksa untuk didampingi, bahkan dalam proses peradilan pidana sering dianggap bahwa bantuan hukum 39 atau pendampingan oleh Penasehat atau Advokat yang dilakukan untuk saksi hanya menghalangi proses penyidikan dan atau penuntutan. 109. Bahwa norma Pasal 54 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan norma yang: 1) Tidak memberi kepastian hukum karena Pasal 54 KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai: - Kepastian mengenai adanya hak Advokat untuk dapat mendampingi Saksi atau Terperiksa dalam setiap pemeriksaan dalam proses hukum (acara) pidana. - Perlindungan bagi Saksi atau pihak Terperiksa (sebagai pihak lain, selain yang bersatus sebagai Tersangka atau Terdakwa) untuk didampingi oleh Advokat dalam setiap pemeriksaan dalam proses hukum (acara) pidana. 2) Tidak memberikan kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan bahwa banyak konflik terjadi antara Advokat dan penegak hukum lain (khususnya KPK) terkait boleh atau tidaknya pihak lain selain Tersangka dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan atau konflik diantara para penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta keadilan. 3) Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan "constitutional dictatorship" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence. Sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. 110. Bahwa BAB VI KUHAP BERBUNYI ‘TERSANGKA DAN TERDAKWA’ bahwa KUHAP tidak ada BAB tersendiri mengatur tentang SAKSI DAN TERPERIKSA, dikarenakan permohonan a quo Pasal 54 KUHAP berada dalam BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA, maka secara mutatis 40 mutandis alasan yuridis uji materil Pasal 54 KUHAP berlaku terhadap uji materil BAB VI KUHAP. Agar BAB VI menjadi konstitusional maka seharusnya BAB VI BERBUNYI SAKSI, TERPERIKSA, TERSANGKA DAN TERDAKWA. 111. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU- VIII/2010 terkait Peninjauan Kembali berpendapat bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien para Pemohon. 112. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 menurut para Pemohon sangat tepat karena yang dirugikan langsung adalah Klien bukan seorang Advokat. Sementara dalam perkara a quo sangat berbeda dengan kedudukan seorang Advokat dalam hal adanya aturan Peninjauan Kembali satu kali. Dalam perkara a quo baik seorang saksi maupun terperiksa maupun seorang Advokat sama-sama dirugikan hak konstitusionalnya. 113. Bahwa secara faktual Pemohon I dan Pemohon II juga telah pernah mengalami kerugian konstitusional ketika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum karena tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum untuk mendampingi Kliennya sebagai saksi dalam pemeriksaan, lagi-lagi dengan alasan saksi tidak perlu didampingi dan KUHAP tidak mengatur saksi berhak untuk didampingi. D. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 41 1. Mengabulkan permohonan pengujian materiil para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 3. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 2. Bukti P-2A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 1 atas Nama Octolin H Hutagalung, S.H., M.H.; 3. Bukti P-2B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 2 atas Nama Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; 4. Bukti P-2C : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 3 atas Nama Imran Nating, S.H., M.H.; 5. Bukti P-2D : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 4 atas Nama Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.; 6. Bukti P-2E : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 5 atas Nama Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb; 7. Bukti P-2F : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 6 atas Nama Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum.; 42 8. Bukti P-2G : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 7 atas Nama Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM; 9. Bukti P-2H : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 8 atas Nama Ida Haerani, S.H., M.H.; 10. Bukti P-2I : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 9 atas Nama Muhamad Arifudin, S.H.; 11. Bukti P-2J : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 10 atas Nama Bernard Jungjungan P, S.H.; 12. Bukti P-2K : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 11 atas Nama Ari Torando, S.H.; 13. Bukti P-2L : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon 12 atas Nama Agung Laksono, S.H.; 14. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 15. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 16. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 17. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; 18. Bukti P-7 : Print out berita online berjudul: “Andreas: Larangan Pengacara Dampingi Brigjen Prasetijo sebagai saksi Bentuk Kepanikan Penyidik” Sumber: https://m.trustnews.id/read/774/Andreas-Larangan- Pengacara-Dampingi-Brigjen-Prasetijo-sebagai-saksi- Bentuk-Kepanikan-Penyidik; 19. Bukti P-8 : Print out berita online berjudul “Ternyata, Pengacara Tidak Bisa Dampingi Langsung Tersangka saat Diperiksa di KPK” Sumber: https://akurat.co/amp/ternyata-pengacara-tidak-bisa- dampingi-langsung-tersangka-saat-diperiksa-di-kpk; 20. Bukti P-9 : Print out berita online berjudul “Wakapolri: Pemeriksaan di Polisi Tidak Wajib Didampingi Pengacara” Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2015/03/13/14531631 /Wakapolri.Pemeriksaan.di.Polisi.Tidak.Wajib.Didampin gi.Pengacara#:~:text=Badrodin%20menjelaskan%2C% 20di%20dalam%20Kitab%20Undang- Undang%20Hukum%20Acara,%22Oleh%20karena%20i 43 tu%20bisa%20didampingi%20atau%20tidak%20didamp ingi.; 21. Bukti P-10 : Print out berita online berjudul “Tak Boleh Dampingi Saksi di Sidang Saipul Jamil, Pengacara Protes” Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/2510303/tak-boleh- dampingi-saksi-di-sidang-saipul-jamil-pengacara-protes; 22. Bukti P-11 : Print out berita online berjudul “Peradi Akan Judicial Review Ke MK Terkait Peran Advokat Dalam Pemeriksaan Saksi” Sumber: https://m.merdeka.com/peristiwa/peradi-akan-judicial- riview-ke-mk-terkait-peran-advokat-dalam-pemeriksaan- saksi.html; 23. Bukti P-12A : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 1 (Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H.); 24. Bukti P-12B : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 2 (Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.); 25. Bukti P-12C : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 3 (Imran Nating, S.H., M.H.); 26. Bukti P-12D : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 4 (Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.); 27. Bukti P-12E : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 5 (Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb); 28. Bukti P-12F : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 6 (Bayu Prasetio, S.H., M.Hum.); 29. Bukti P-12G : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 7 (Ida Haerani, S.H., M.H.); 30. Bukti P-12H : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 8 (Muhamad Arifudin, S.H., M.H.); 31. Bukti P-12I : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 9 (Bernard Jungjungan Pasaribu, S.H., M.H.); 32. Bukti P-12J : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 10 (Rahayuningsih Hoed, S.H.); 33. Bukti P-12K : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon 11 (Ari Torando, S.H.); 34. Bukti P-12L : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat Pemohon 12 (Agung Laksono, S.H.); 35. Bukti P-13A : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 1 (Octolin H. Hutagalung, S.H.); 36. Bukti P-13B : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 2 (Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.); 44 37. Bukti P-13C : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 3 (Imran Nating, S.H); 38. Bukti P-13D : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 4 (Andrijani Sulistiowati, S.H.); 39. Bukti P-13E : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 5 (Hernoko Dono Wibowo, S.H.); 40. Bukti P-13F : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 6 (Bayu Prasetyo, S.H.); 41. Bukti P-13G : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 7 (Ida Haerani, S.H.); 42. Bukti P-13H : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 8 (Muhamad Arifudin, S.H.); 43. Bukti P-13I : Fotokopi Berita Acara Sumpah) Pemohon 9 (Bernard Jungjungan, S.H.); 44. Bukti P-13J : Fotokopi Berita Acara Sumpah) Pemohon 10 (Dra. Sri Setya Rahayuningsih, S.H.); 45. Bukti P-13K : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 11 (Ari Torando, S.H.); 46. Bukti P-13L : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 12 (Agung Laksono, S.H.); 47. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againtst Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa Anti Korupsi, 2003); 48. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XVII/2019; 49. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Penelitian Studi Komparasi Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat dan Inggris disusun oleh Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2012; 50. Bukti P-17 : Fotokopi tulisan dengan judul “Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro) oleh Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro; 51. Bukti P-18 : Fotokopi tulisan dengan judul “Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum) oleh Grees Selly, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya. 45 [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Ifdhal Kasim, dan Lies Sulistiani serta 2 (dua) orang saksi yaitu Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. dan Bagia Nugraha, S.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 24 Agustus 2022, 6 September 2022, dan 20 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI 1. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pokok Permohonan dalam uji materiil adalah ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” II. PENDAPAT AHLI Adapun urutan pendapat Ahli yang akan dikemukakan dalam dalam sidang yang mulia ini, disusun sedemikian rupa dengan dengan urutan : 1. PENDAHULUAN a. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepa Majelis Hakim MK yang mulia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dengan permohonan uji materiil ini. b. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaats) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dimana sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, negara harus menempatkan hukum sebagai tingkatan paling tinggi, sehingga semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus menghormati dan menjamin Hak 46 Asasi Manusia (HAM) semua orang beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. c. Bahwa selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal ini mengakui, menjamin dan melindindungi warga negara tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama warna kulit, agama dan kaya atau miskin sebaga semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum. d. Bahwa dengan demikian hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk secara bebas memberikan pendapat tanpa tekanan dan berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. 2. SEJARAH DAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN KUHP a. Bahwa hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Inlansch Reglement (H.I.R), pada Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ditetapkan bahwa hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum di semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih berpedoman pada HIR. b. Bahwa pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan pada tahun 1965. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 memberikan keleluasaan besar bagi presiden untuk ikut campur dalam urusan peradilan, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan keadilan dalan lingkup kekuasaan sebuah negara merdeka. Maka pada tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Dikarenakan Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri maka tanggal 31 Desember 1981 diterbitkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Bahwa Asas yang yang digunakan dalam KUHAP ini adalah akusator bukan menganut sistem inkisitor. Asas akusator ini prinsip utamanya adalah menempatkan, saksi, tersangka atau terdakwa sebagai 47 subyek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Sedangkan pada asas Inquisitoir (inkisitoir) menempakan saksi, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai obyek dalam pemeriksaan. Ini berarti bahwa KUHAP memberi kebebasan kepada saksi, tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. d. Bahwa hal ini juga merupakan asas dalam KUHAP yaitu asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), hal ini guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. e. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), dimana setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain- lainnya di muka hukum, atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) f. Bahwa dengan demikian berdasarkan pembentukan KUHAP sendiri telah mengatur bahwa ada perlindungan bagi Saksi untuk mendapatkan hak pendampingan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan sebagai subyek (akusator) pemeriksaan bukan sebagai objek permeriksaan (inkusitor) sebagaimana diperlakukan terhadap tersangka dan terdakwa. 3. DASAR PERLIDUNGAN HAK-HAK SAKSI a. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri,” 48 b. Bahwa terhadap pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengujian Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” c. Bahwa KUHAP sendiri tidak mengatur apa saja yang menjadi hak-hak saksi sehingga sudah sepatasnya dalam tataran perlindungan saksi yang merupakan calon tersangka ada perlakuan yang berbeda terhadap saksi yang merupakan calon tersangka, fakta dikarenakan dalam pemeriksaan sebagai saksi pada hari yang sama ditetapkan sebagai tersangka sehingga seluruh Berita Acara Interogasi (BAI) dalam penyeledikan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam penyidikan berubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, tanpa lagi merubah substansi isi pemeriksaan tersebut hal ini sangat merugikan bagi Calon Tersangka tersebut sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 ditentukan bahwa saksi/calon tersangka tersebut harus sudah pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. d. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim 49 Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan. e. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” f. Bahwa kalimat setiap orang tersebut mengacu kepada saksi, tersangka dan terdakwa yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, artinya hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada saksi yang sedang diperiksa. g. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU LPSK) menyebutkan: “Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.” h. Bahwa yang dimaksud hak Pasal 5 ayat (3) UU LPSK tersebut adalah hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n dan p diberikan adalah hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan pendampingan dalam memberikan keterangan dalam setiap tingkat pemeriksaan. i. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut: PERKAP No. 8 Tahun 2009) menyatakan sebagai berikut: 50 Pasal 27 ayat (1) huruf a: “(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa wajib: b. memberikan kesempatan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; Pasal 27 ayat (2) huruf a: (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa, petugas dilarang: a. memeriksa Saksi, Tersangka atau Terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.” j. Bahwa apa yang ditegaskan dalam PERKAP No. 8 Tahun 2009 telah dengan jelas bahwa ada hak saksi untuk didampingi oleh penasihat hukumnya dan hak tersebut merupakan lex scripta (tertulis) dan Lex Certa (Jelas) ditegaskan dalam PERKAP tersebut. 4. PENDAPAT AKHIR Sampailah kami pada pendapat akhir kami, bahwa perlu diberikan norma baru dalam Pasal 54 KUHAP, dimana pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum bukan hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa tetapi juga kepada “Saksi dalam Penyidikan” dan “Terperiksa dalam proses Penyelidikan”, guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Ifdhal Kasim Pengujian materiil yang diajukan Pemohon adalah menguji Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang dimaksud berbunyi sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menurut para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat, norma yang diatur dalam Pasal a quo membatasi peran mereka dalam memberikan jasa hukum atau pembelaan kepada pencari keadilan atau klien. Padahal sebagai 51 Advokat mereka seringkali pula diminta untuk memberikan jasa hukum oleh seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan terdakwa, maupun sebagai saksi, pelapor atau terlapor dalam suatu perkara pidana. Karena tidak dapat mendampingi/membela pencari keadilan dalam kapasitas sebagai saksi atau terlapor, para Pemohon merasa dikurangi atau dirugikan hak konstitusionalitasnya, yang dengan gamblang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Apakah klaim para Pemohon tersebut memiliki dasar konstitusionalitasnya? Sistem Peradilan Pidana: Due Process Marilah kita mulai dengan terlebih dahulu melihat pada cara kerja dari sistem peradilan pidana (selanjutnya disingkat SPP). Menurut pandangan Herbert Packers (Herbert Packer, “Two Models of the Criminal Process”, University of Pennsyvania Law Review, Vol 113, No.1 (November 1964). Hal 1- 68), paling tidak ada dua pendekatan dalam hal memandang cara kerja suatu sistem peradilan pidana. Yang satu disebut sebagai “the due process model”, dan yang satu lagi disebut sebagai “crime control models”, yang saling bertolak belakang. Lebih lanjut untuk penjelasan ke dua model ini, saya mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro (Mardjono Reksodiputro, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jangan Ada Dusta dalam Reformasi SPP Indonesia), dalam Jufrina Rizan & Suhariyono (ed), Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sitem Peradilan Pidana: 6 Dasawarsa Harikristutu Harkrisnowo, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016. Hal 299- 328), yang telah mengontekstualisasi model Packers tersebut dengan pengalaman kita sendiri. Dalam bahasa Mardjono, “crime control models” itu dikatakannya sebagai “ban berjalan dalam sebuah pabrik”, sedangkan model yang kedua dibahasakannya sebagai “lari dengan rintangan dalam atletik”. Model “ban berjalan dalam sebuah pabrik” mengutamakan pada efisiensi atau kecepatan (speed) dan kepastian atau ketuntasan (finality). Pendekatan ini percaya pada kemampuan lembaga-lembaga dalam SPP untuk secara pasti dan jujur memilih dan menentukan mereka yang bersalah (dan membebaskan yang tidak bersalah), untuk di bawa ke pengadilan dan dihukum untuk kesalahannya itu. Diasumsikan SPP ditangani oleh penegak hukum yang profesional, jujur dan 52 netral, sehingga proses SPP dapat disamakan dengan “ban berjalan dalam sebuah pabrik”. Advokat sebagai pendamping dalam proses tidak seberapa perlu (tidak punya peranan yang berarti dalam proses). Berbeda dengan model yang kedua “lari dengan rintangan dalam atletik”, yang mengutamakan pada keperluan tercapainya internalisasi kepercayaan dan ketaatan kepada hukum pada seorang Terpidana. Pendekatan ini melihat kepada perlunya para Tersangka dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk memahami proses yang sedang dijalaninya sebagai proses yang adil, dan untuk itu mereka perlu dibantu oleh seorang ahli hukum (advokat) dalam menjalani proses. Selain membantu Terdakwa dalam memahami proses yang sedang dijalaninya, advokat ini juga mengawasi dan membantu penyidik dan penuntut umum untuk menjalani proses sesuai dengan semangat “proses yang adil” (due process). Proses inilah yang dikatakan Prof Marjono sebagai “lari dengan rintangan dalam atletik”. Setiap tahap proses mendapat pemeriksaan dan pendapat dari advokat. Pada pendekatan “ban-berjalan”, hak-hak tersangka/terdakwa tetap diakui dan diberikan sesuai dengan undang-undang. Tetapi menurut pendekatan ini, di pengadilan para terdakwa harus mendapat kepastian akan dihukum. Berbeda dengan pendekatan “lari-rintangan”, hak-hak tersangka dan terdakwa adalah utama, dan wajib diberikan kepadanya pada setiap kemungkinan yang diberikan undang-undang, untuk melawan dakwaan penuntut umum. Peradilan pidana yang adil menurut pendekatan ini adalah memberi kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk memberi penjelasan dari sudut pandangannya. Makanya peran advokat sangat krusial dalam SPP model pendekatan ini. Inilah “due process” itu. Peran Advokat dalam SPP Pemaparan mengenai dua pendekatan dalam memandang SPP di atas, menunjukkan bahwa advokat mendapat peran yang sangat penting dalam SPP dengan pendekatan “lari-rintangan”. Disini advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa memahami proses hukum yang sedang dijalaninya di semua tahap. Mulai dari tahap pra-ajudikasi (pre-adjudication), tahap ajudikasi (adjudication), hingga ke tahap purna ajudikasi (post-adjudication). Tetapi advokat bukan hanya sebatas membantu tersangka/terdakwa memahami proses yang dijalaninya, melainkan juga ikut mengawasi dan membantu penyidik dan 53 penuntut umum untuk menjalani proses sesuai dengan semangat “proses yang adil” (due process), yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik (negara dan masyarakat) dengan tugas menjaga secara ketat semua hak dan jaminan (rights and guarantees) yang diberikan hukum kepada tersangka dan terdakwa. Inilah yang kira-kira disebut “due process of law” (proses hukum yang adil). Sekarang marilah kita melihat bagaimana pengaturan advokat dalam sistem hukum kita, terutama untuk melihat apakah perannya ditempatkan sepenting yang digambarkan dalam SPP dengan pendekatan “lari-rintangan” -- seperti dipaparkan di atas. Untuk itu, marilah kita simak kembali Undang-Undang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, yang mengatur perihal advokat di Indonesia. Disini advokat didefenisikan sebagai “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajibannya, undang-undang menggariskan: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya …” (Pasal 14), dan “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan” (Pasal 15). Advokat dengan demikian dapat dikatakan sebagai “officer of the court”, yang berbeda dengan polisi atau jaksa yang lebih tepat disebut sebagai “law enforcement officer”. Maka secara ringkas dapat dikatakan UU Advokat juga telah menempatkan advokat pada posisi yang penting dalam SPP, yang antara lain menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum (polisi dan jaksa) dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah, atau dikenal dengan doktrin “equality of arms”. Doktrin ini menuntut adanya profesi advokat yang bebas (independent legal profession). Tetapi dalam praktik seringkali kita menyaksikan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan aparat KPK kurang memberikan tempat pada peran yang diemban advokat dalam SPP. Padahal untuk mencari kebenaran atas bersalah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa haruslah dilakukan dengan “due process”. Dalam konteks ini, SPP juga harus mempertimbangkan pula kedudukan saksi untuk mendapat pendampingan dari advokat berdasarkan pilihannya sendiri. 54 Kedudukan Saksi dalam SPP Sebagaimana dipaparkan pada bagian-bagian depan, pusat perhatian SPP lebih tertuju pada perlindungan tersangka dan terdakwa berhadapan dengan kewenangan aparat penegak hukum (negara) yang besar. Sementara perlindungan terhadap saksi sangat minim kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Padahal saksi juga berperan penting dalam suatu perkara pidana, tetapi hak-haknya sangat minim diperhatikan. Yang lebih dituntut kepada saksi adalah kewajiban. Oleh karena itu kedudukan saksi sangat rentan dihadapkan pada tindak pidana berupa membuat keterangan yang melawan dirinya sendiri (witness may incriminate himself while testifying). Saksi didefenisikan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Selanjutnya diatur bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi menjadi salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana. Umumnya dalam perkara pidana saksi diajukan oleh penegak hukum (polisi atau jaksa), selain dapat juga diajukan oleh tersangkat atau terdakwa (Pasal 65 KUHAP). Apabila keterangan yang diberikan saksi di depan sidang merupakan keterangan palsu, maka ia dapat dituntut dengan tuduhan sumpah palsu (Pasal 174). Posisi saksi dengan demikian juga rawan apabila tidak ada proteksi yang memadai --sebagaimana dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melarang “not to be compelled to testify against himself” baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap saksi, atau dikenal dengan “the right against self-incrimination”. Dalam konteks inilah menjadi penting pendampingan hukum oleh advokat kepada saksi. Di negara-negara anglo-saxon, untuk kasus-kasus tertentu, saksi wajib mendapat pendampingan dari advokat. Terutama pada kasus-kasus yang berpotensi kesaksian yang diberikan justru memberatkan saksi sendiri, yang nanti dapat digunakan untuk mendakwanya. Begitu juga pada kasus-kasus, dimana saksi memberikan keterangan yang tidak akurat, tidak komplit, dan informasi yang keliru kepada penegak hukum. Saksi dapat dituduh menghalang- halangi keadilan (obstruction of justice), atau minimal dikenakan tuduhan sumpah palsu. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sudah saatnya SPP memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi. Doktrin “equality of 55 arms” juga diberlakukan dalam melihat hubungan saksi dan penegak hukum (polisi dan jaksa), dengan memberikan akses kepada advokat untuk memberi bantuan hukum kepada saksi. Memang Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrument-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi Sistem peradilan pidana dengan pendekatan “lari-rintangan” sangat mengutamakan keseimbangan antara sub-sub sistem yang terangkai di dalamnya. Yang dituntut dalam sistem ini adalah keseimbangan, yang tercermin dalam doktrin “equality of arms”, dan independensi advokat. Maka dalam sistem ini tidak lagi bertumpu pada relasi antara negara versus tersangka dan terdakwa, tetapi memperluas dengan menempatkan saksi dan saksi-korban menjadi bagian yang penting dalam sistem tersebut, sehingga dapat mencapai “due process of law” (proses hukum yang adil). Dengan kesimpulan tersebut, ahli melihat permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki alasan konstitusionalitas yang kuat. Maka permohonan pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 54 KUHAP konstitusional bersyarat berdasarkan sepanjang dimaknai termasuk saksi dan terperiksa sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 56 3. Lies Sulistiani Sehubungan dengan yudicial review Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mendalilkan bahwa: Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: A. KUHAP dan Hak Asasi Manusia KUHAP yang lahir pada tahun 1981 adalah undang-undang yang berisikan norma hukum acara pidana, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. KUHAP pada saat kelahirannya disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, hal ini karena saat itu bangsa Indonesia mampu merumuskan hukum acara yang sangat berbeda dengan HIR. HIR sebagai hukum acara yang dirumuskan oleh bangsa penjajah itu telah merumuskan pasal-pasal yang jauh dari persoalan hak asasi, sebaliknya sangat diwarnai dengan kultur penjajah yang potensial dengan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, utamanya adalah pelanggaran terhadap hak-hak orang yang diperiksa, yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu yang menjadi semangat Indonesia sebagai negara hukum, dalam perumusan undang-undang (KUHAP) pada saat itu, adalah bagaimana kita dapat melepaskan diri dari kultur kolonial dan memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu hak asasi seseorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, yang kala itu utamanya adalah tersangka/terdakwa. Dengan kata lain, tersangka atau tertuduh seringkali didudukan sebagai obyek pemeriksaaan yang tidak berdaya itu, menjadi fokus utama dan semangat terbesar untuk diperjuangkan hak-haknya dalam perumusan hukum acara nasional sebagaimana dikenal saat ini sebagai KUHAP. B. Access to Justice bagi para Pencari Keadilan dalam sistem peradilan Pidana Seiring berjalannya waktu, KUHAP yang lahir tahun 1981 itu, kian lama kian terasa bahwa KUHAP sesungguhnya jauh perhatiannya terhadap subyek terperiksa lainnya seperti halnya juga terhadap saksi dan/atau korban. Oleh karena itu KUHAP disebut sangat offender oriented dan jauh perhatiannya terhadap saksi, korban maupun subyek terperiksa lainnya. Terlebih ketika 57 masyarakat Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya access to justice bagi pihak-pihak lain, selain tersangka/terdakwa. Access to justice sesungguhnya merupakan hak yang harus dijamin pemenuhannya tidak saja bagi tersangka/terdakwa, melainkan juga bagi semua pihak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa sejatinya masyarakat pencari keadilan bukan saja seseorang dalam kedudukannya sebagai tersangka/terdakwa, melainkan juga mereka yang menjadi korban atau saksi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Indonesia sebagai negara hukum, saat ini telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini mengakibatkan Indonesia sebagai negara anggota terikat dengan berbagai kewajiban internasional yang lahir dari ICCPR, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya. Ruang lingkup kewajiban untuk menjamin hak dalam ICCPR juga termasuk kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak sebagaimana yang antara lain disebutkan pada Pasal 14 ICCPR untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang layak. Untuk itu wajib menegakkan serangkaian hak-hak individual seperti kesetaraan di hadapan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial yang dibentuk oleh hukum. Dalam hal ini Pasal 14 tersebut berlaku tidak hanya untuk prosedur bagi penentuan hukuman pidana terhadap individu-individu, melainkan juga terhadap prosedur access to justice yang harus terbuka sejak prosedur awal pada proses peradilan dalam sistem hukum masing-masing. Pada sistem peradilan pidana, access to justice harus dimulai dengan memberikan jaminan atas keseimbangan pelaksanaan pendampingan, perlindungan maupun pembelaan terhadap semua pihak yang membutuhkannya. Pemenuhan access to justice dimaksud adalah memberikan peluang untuk didampingi, baik pendampingan dalam konteks pembelaan dan serangkaian langkah-langkah pembelaan oleh advokat, maupun dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban oleh LPSK. Dalam hal ini, access to justice dan fair treatment tersebut menjadi hal penting dalam hukum acara pidana dan menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum secara bersama untuk kemudahan-kemudahan pelaksanaannya. 58 C. Kesimbangan dan kesepemahaman Fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana yang Excelent Sistem peradilan pidana yang excellent adalah sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan. Pencari keadilan tidak identik dengan tersangka maupun terdakwa saja, melainkan juga mereka yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban. Dalam kaitan itu, pada sebuah sistem peradilan sangat diperlukan kesatuan dari sub-sub sistem yang ada, yang satu sama lain saling mensupport dan bersinergi serta terbebas dari ego sektoral masing-masing untuk mewujudkan pemenuhan hak terhadap seluruh subyek pencari keadilan, guna mencapai tujuannya dalam penegakan hukum demi menjaga, melindungi, mengayomi dan memuliakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh sub dalam sistem itu harus dapat memahami fungsi dari masing-masing sub sistem, tanpa mengabaikan atau meniadakan fungsi lainnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa fungsi yang terdapat dalan dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang signifikan, sebagai contoh kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, telah melengkapi fungsi dalam sistem peradilan pidana, yang belum diatur sebelumnya di dalam hukum acara pidana sebagaimana KUHAP. Dengan demikian, hukum acara pidana yang offender oriented berdasarkan KUHAP, kini secara bertahap telah menuju pada sebuah sistem yang lebih adil dan seimbang, karena terdapat fungsi lain yang bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari subyek lain seperti halnya perlindungan bagi pelapor, saksi, korban, saksi pelaku. Saat ini terdapat 5 kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi masing- masing yang berbeda, yakni: fungsi penyidikan oleh penyidik (POLRI, KPK, PPNS); fungsi Penuntutan oleh jaksa penuntut umum (Kejaksaan); fungsi pemeriksaan persidangan dan menjatuhkan putusan oleh hakim di Pengadilan/MA; fungsi koreksi atau pemasyarakatan oleh LAPAS; fungsi pembelaan oleh Advokat; dan fungsi perlindungan saksi dan/atau korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fungsi-fungsi dimaksud satu sama lain harus saling mendukung dan bersinergi, serta mempunyai 59 kesepemahaman terhadap tujuan penegakan hukum dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, bekerjanya sistem peradilan dari hulu ke hilir akan dijalankan oleh setiap sub sitem yang berperan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Perbedaan fungsi masing-masing sub sistem akan menjadi ciri dan perbedaan dalam pendekatannya, sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. POLRI akan mejalankan fungsinya pada hulu sistem peradilan pidana, yakni pada tahap awal dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan dan mengeksekusi putusan, dan pada bagian hilir sistem peradilan pidana hakim akan melaksanakan fungsinya melakukan pemeriksaan di persidangan dan memutuskan suatu perkara yang diperiksanya. Dalam hal ini, Advokat dan LPSK dalam menjalankan fungsinya akan berada dari hulu hingga hilir pada sepanjang berjalannya tahapan proses peradilan pidana. Artinya dapat terus mendampingi subyek pencari keadilan, baik tersangka/terdakwa, saksi maupun korban pada seluruh tahapan proses peradilan atau sepanjang berjalannya proses peradilan pidana. Dengan kata lain, tidak dapat dibatasi, misalnya advokat hanya mendampingi ketika pemeriksaan itu telah sampai pada tahap pro justisia saja, atau ketika kliennya telah sungguh-sungguh ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana jika seseorang pada awal pemeriksaan ia diundang sebagai saksi, namun ia berpotensi menjadi tersangka. Dengan kata lain, ketika saksi atau terperiksa itu diperiksa oleh seorang penyelidik atau penyidik, apakah ia dapat didampingi oleh seorang advokat? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf n, menyebutkan bahwa saksi memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum. Pasal ini sesungguhnya memberikan makna bahwa fungsi advokat juga melekat terhadap subyek saksi, oleh karena itu, setiap saksi (atau terperiksa) apakah ia berpotensi atau tidak berpotensi menjadi seorang tersangka, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum. Dalam konteks ini, artinya seorang advokat dapat memberikan pendampingannya dalam setiap tahapan pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan LPSK yakni memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban sejak tahap penyelidikan. 60 Fungsi kedua lembaga ini (Advokat dan LPSK) yang dapat dilakukan sepanjang proses peradilan, adalah karena karakter fungsinya yang melekat secara subyektif pada situasi dan kondisi klient atau pihak subyek yang didampinginya. Fungsi Advokat dalam memberikan nasihat dan pendampingan terhadap saksi tidak akan meniadakan fungsi LPSK, sebab fungsi yang dijalankan oleh Advokat tersebut adalah fungsi pembelaan yang berbeda dengan fungsi LPSK yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pada kasus-kasus yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Oleh karena itu kedua lembaga tersebut, yakni Advokat dan LPSK, dalam menjalankan fungsinya meski berpotensi saling bersinggungan (dalam arti keduanya mendampingi subyek yang sama pada waktu yang bersamaan), namun sesungguhnya dapat saling mensupport dan bersinergi, D. Peran Advokat Sejak Awal Dimulainya Tahap Pemeriksaan Kembali pada gugatan Pemohon atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28F ayat (1), yang telah mendalilkan bahwa “Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa”, maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kaidah yang terdapat pada Pasal 54 KUHAP dilatarbelakangi oleh semangat memperjuangkan hak asasi subjek terperiksa yang pada masa HIR sama sekali tidak tersentuh. Pada masa itu HIR sangat kejam terhadap siapapun yang diperiksa dalam seluruh tahapan proses peradilan, utamanya orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang disebut dalam KUHAP adalah sebagai tersangka/terdakwa. Dalam kaitan itu, pada era pemenuhan HAM yang lebih maju dan modern seperti saat ini, amatlah berpandangan sempit apabila memaknai pembelaan sebagaimana Pasal 54 KUHAP tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang diperiksa dengan kedudukan sebagai tersangka/terdakwa an sich. Dalam konteks kepentingan pembelaan, proses pembelaan oleh advokat kepada seseorang harus dapat dimulai sejak dini. Kehadiran advokat bagi seseorang yang berhadapan dengan proses hukum, terlebih ketika seseorang itu diperiksa dan berada pada posisi yang potensial akan ditersangkakan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, justru akan membantu proses itu berjalan dengan 61 baik, dengan tetap menjaga presumption of guilty sebagai asas terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, mendampingi seseorang yang diperiksa oleh pemeriksa POLRI (Penyelidik atau Penyidik), apakah orang yang diperiksa itu berkedudukan sebagai tersangka, sebagai saksi, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, atau sebagai saksi pelaku, adalah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, sebagaimana halnya LPSK yang memberikan pendampingan kepada pihak yang dilindunginya sejak tahap penyelidikan. Dengan kata lain, terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa maupun dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh advokat. Artinya, advokat harus dapat diberikan akses seluas-luasnya dalam mendampingi seseorang, saat seseorang itu berhadapan atau berkonflik dengan hukum, sejak awal panggilan pemeriksaan baik sebagai tersangka, saksi maupun terperiksa lainnya, terlebih jika ia berada dalam posisi yang potensial menjadi tersangka, meskipun belum sungguh-sungguh menjadi tersangka. E. Simpulan dan Rekomendasi Sistem peradilan pidana yang harus dibangun di negeri Indonesia tercinta, tentu bukan suatu sistem yang tertutup rapat dari adanya perubahan menuju pada suatu sistem peradilan pidana yang excellent. Sistem Peradilan Pidana yang excellent, bukan saja merupakan sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan, namun juga harus harus menjadi sistem yang terus menerus mau melakukan koreksi dan perbaikan dengan membuka seluas-luasnya acces to justice. Keinginan ini tentu bukan hanya pada tataran law in books saja melainkan sungguh-sungguh pada law in action, sehingga untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pemikiran dan tindakan bagi seluruh jajaran law officer. Dengan demikian kesepemahaman dan keselarasan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum dapat selalu dikedepankan, dan tidak terganggu dengan sikap atau tindakan yang tidak perlu, seperti misalnya sikap yang menunjukan ego sectoral dari sub-sub sistem sistem peradilan pidana. 62 Terkait dengan permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Pasal 54 KUHAP adalah sangat beralasan dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum, yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya atas perlakuan yang adil bagi setiap orang, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. SAKSI 1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. Sehubungan dengan pengujian Pasal 54 KUHAP dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan No. 61/PUU-XX/2022, Petrus Bala Pattyona, SH, MH, selaku Advokat yang diangkat melalui Berita Acara Sumpah pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 Tanggal 6 Maret 1990 sebagai Pengacara Praktek pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan sebagai Advokat berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 11 April 1993 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. D29 KP 04.13 Tahun 1993 (terlampir) ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman dalam praktek pendampingan saksi- saksi dalam tingkat Penyelidikan atau Penyidikan yang terjadi dalam instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama mendampingi saksi-saksi di Kepolisian atau Kejaksaan adakalanya diterima dengan baik oleh Penyidik artinya saksi diperbolehkan didampingi Penasehat Hukum tetapi adakalanya juga ditolak dengan alasan bahwa saksi tidak perlu didampingi, atau untuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada SOP (Standard Operating Procedure) atau untuk di Kepolisian dikatakan karena ada Peraturan Kabareskrim No. 3 Tahun 2013. Dari pengalaman mendampingi saksi di Kepolisian ada kalanya Penyidik sangat mengharapkan kehadiran Penasehat Hukum untuk mendampingi saksi agar membuat terang dan jelas perkara yang sedang disidik, dan hal ini terjadi apabila yang didampingi adalah saksi pelapor. Penolakkan Penyidik untuk mendampingi saksi apabila saksi yang didampingi berpotensi juga akan menjadi Tersangka karena turut serta melakukan tindak pidana atau pelaku penyerta, 63 baik sebagai pihak yang menganjurkan tindak pidana, atau membantu melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana. Sedangkan pendampingan saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktek selama ini tidak pernah diizinkan dengan alasan ada SOP (Standard Operating Procedure). Untuk kasus penolakkan pendampingan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah saksi alami dalam kasus dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak dengan alasan adanya SOP (Standard Operating Procedure). Untuk penolakkan pendampingan saksi di Kepolisian, saksi pernah alami pada saat mendampingi seorang saksi yang juga pada waktu itu sebagai Tersangka yaitu pada saat mendampingi saksi Brigjen Polisi Prasetijo Utomo yang bersama dengan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Djoko Tjandra dalam kasus Red Notice Djoko Tjandra. Penolakkan itu terjadi saat mendampingi saksi Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo di Dittipikor Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 13 Agustus 2020 karena dalam kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo juga sebagai Tersangka. Penolakkan saya sebagai Penasehat Hukum Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo menjadi viral dan diberitakan media massa dan dapat ditelusuri dalam jejak digital dalam Google dengan kata kunci: Petrus Bala Pattyona ditolak mendampingi saksi (bisa diprint sebagai lampiran). Saat dalam ruang pemeriksaan saksi ditolak sehingga terjadi perdebatan, bahwa hal itu merupakan hak dari Pemberi Kuasa dan tidak diatur dengan tegas dalam KUHAP, tetapi pada akhirnya kami dipersilahkan keluar dari ruang pemeriksaan. Sebagai Pengacara yang cukup lama berpraktek dan tidak ingin berdebat dengan Penyidik dan atas kejadian tersebut saya menyampaikan kepada wartawan sebagaimana berita-berita terlampir. Sebagai Advokat yang mengalami penolakkan pendampingan saksi menurut saya, bukan hanya melanggar hak-hak seseorang yang berhak mendapat bantuan hukum atau pendampingan dalam kasus yang dialami tetapi merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara khususnya Profesi Pengacara dalam hal mata pencaharian dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat UUD 1945 yang berbunyi: Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 64 Dan selain itu juga menghambat pekerjaan sebagai Advokat karena tugas Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat yang pada pokoknya menyatakan Advokat dapat memberikan bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan. Penolakkan Penasehat Hukum untuk mendampingi saksi dari perspektif Profesi Advokat dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran konstitusi yang memerlukan tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Untuk penolakkan pendampingan saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana selama itu diketahui selalu ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saya alami saat mendampingi saksi Thomas Samiaji pada bulan September 2015 sesuai Surat Kuasa terlampir saat Thomas Samiaji diperiksa sebagai saksi. Dari pengalaman yang saya alami dan dikaitkan dengan pengujian Pasal 54 KUHP, saya sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional, memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran konstitusional dengan memberikan Putusan dan tafsiran bersyarat misalnya, pendampingan seorang saksi tidak dapat ditolak oleh Penyidik sepanjang dikehendaki saksi selaku Pemberi Kuasa dan untuk menguatkan keterangan saya, bersama ini saya sampaikan bukti-bukti terlampir yang relevan dengan keterangan saya. 2. Bagia Nugraha, S.H. Tempo hari yang lalu, saya mengalami suatu kejadian diusir dari ruangan oleh Penyidik pada saat mendampingi Klien dalam statusnya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan. Penyidik tersebut mengatakan bahwa pada saat itu status Klien masih sebagai Saksi, sehingga tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum. Pada awalnya saya protes dan bersikukuh ingin mendampingi Klien dalam pemeriksaan, namun Penyidik tersebut kemudian mengatakan bahwa saya boleh mendampingi jika status Klien saya sudah naik menjadi Tersangka, lalu kemudian mengancam : “apa perlu dinaikan status Klien saya dari Saksi menjadi Tersangka?”. Mendengar hal tersebut, saya tidak ingin berdebat dengan Penyidik dan memilih untuk keluar ruangan demi kepentingan Klien saya. Kejadian lainnya juga pernah saya alami di Kepolisian, saat sedang mendampingi Klien sebaga Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Pada saat pemeriksaan Saksi berlangsung, Penyidik berkata 65 kepada Klien: “untuk apa bapak menggunakan penasehat hukum? Anda itu masih saksi, belum tersangka, apakah anda sudah ketakutan dan sudah merasa bersalah?”.Setelah penyidik mengatakan hal tersebut, timbul ketakutan dan kekhawatiran dalam diri Klien saya, lalu meminta kepada saya untuk tidak ikut mendampingi dan menunggu di luar ruangan. .Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak konstitutional warga negara. Pemeriksaan terhadap seorang Saksi yang masuk dalam tahap materi pemeriksaan sudah selayaknya didampingi Advokat. Pendampingan dilakukan oleh Advokat dalam rangka menjaga netralitas pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan dalam proses penegakan hukum. Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang- undang. Pengusiran dan intimidasi yang pernah saya alami ketika mendampingi Klien sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagai akibat dari implementasi 66 Pasal 54 KUHAP tentunya merupakan suatu pelanggaran konstitutional, baik kepada setiap warga negara yang berhadapan hukum sebagai Saksi, maupun saya selaku Advokat yang memiliki tugas dan tanggungjawab menegakkan hak- hak Klien di hadapan hukum. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada 14 Juli 2022 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 54 UU HAP, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 54 UU HAP: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 54 UU HAP sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan hak-haknya sebagai advokat untuk menegakkan supremasi hukum terutama alam hal memberikan bantuan hukum kepada saksi dan terperiksa dihadapan penyidik. Dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, dimana tidak adanya kepastian hukum terhadap hak 67 pembelaan saksi dan terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga para Pemohon mendalilkan perlu adanya tafsir yang tegas terhadap ketentuan pasal a quo sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan batu uji yang dimohonkan yaitu Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (vide Perbaikan Permohonan hal. 14) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 3. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 68 Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 • Bahwa terkait dengan batu uji Para Pemohon yang didalilkan yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur mengenai hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam hal ini para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam hal apa ketentuan Pasal a quo dapat mengurangi hal konstitusional para Pemohon dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya karena para Pemohon tetap dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai Advokat dalam hal melakukan pembelaan terhadap setiap orang yang memang menjadi kliennya. • Bahwa terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalam hal ini ketentuan Pasal a quo sama sekali tidak menghalangi para Pemohon untuk menjalankan profesinya dalam rangka memberikan pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak-hak serta kepentingan klien baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo. Sehingga menjadi tidak relevan jika Para Pemohon menjadikan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji • Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan pemberi bantuan hukum, tidak 69 menguraikan secara jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat pemberlakuan Pasal a quo. Selain itu, norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo tidak mengatur mengenai kewenangan Advokat, melainkan hak bagi Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan dari Penasihat Hukum. • Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian hak yang dialaminya, sekaligus kerugian hak masyarakat atau pencari keadilan yang belum berstatus Tersangka atau Terdakwa, untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum (vide Perbaikan Permohonan hal. 14 angka 34). Terhadap dalil kerugian tersebut DPR berpandangan bahwa hal tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena berdasarkan asumsi para Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal a quo memang diberlakukan bagi Tersangka dan Terdakwa yang dalam proses penegakan hukum pidana terdapat konsekuensi hukum terhadapnya, sehingga bagi Tersangka dan Terdakwa diperlukan bantuan hukum berupa pembelaan, sebagai wujud implementasi adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. • Bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi para Pemohon, selain itu dalil kerugian para Pemohon juga tidak dibangun dengan konstruksi yang singkat, jelas, dan fokus, dimana para Pemohon tidak dapat mengkorelasikan kerugian yang dialami dengan ketentuan pasal a quo. Para Pemohon hanya menafsirkan sendiri dengan pemaknaan yang didasarkan pada asumsi tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal a quo. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa tidak benar ketentuan Pasal a quo yang didalilkan oleh para Pemohon telah menghalang-halangi dalam menjalankan profesi Advokatnya dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada 70 pencari keadilan. Selain itu, juga tidak tepat jika dikatakan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan yang berstatus sebagai saksi untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum. Konteks pengaturan Saksi, Tersangka, dan Terdakwa berbeda sehingga pemeriksaan subyek hukum yang tidak berstatus Tersangka atau Terdakwa tidak memerlukan pembelaan dalam konteks pendampingan. Oleh karenanya, terhadap mereka yang tidak berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa tidak memiliki konsekuensi/akibat hukum tertentu yang mengakibatkan adanya pembatasan Hak Asasi Manusia. Bahkan sebaliknya, masyarakat atau pencari keadilan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana tanpa perlu didampingi. Dengan demikian, tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa para Pemohon tidak menguraikan hubungan pertautan antara Pasal yang dijadikan batu uji dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon menjadi tidak jelas. Dengan tidak ditemukannya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Pasal a quo sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pemohon yang nyata-nyata merupakan kekhawatiran para Pemohon saja maka telah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan dalam UU a quo yang dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 71 Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa UU HAP sebagai pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang pada saat pembentukan UU HAP tersebut masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang- undang hukum acara pidana sesuai dengan tujuan kodifikasi dan 72 unifikasi. Lebih lanjut, DPR perlu memberikan penjabaran terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut: a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (lembaran Negera Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) berikut semua peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional. d. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga menjadi dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. 2. Bahwa ketentuan Pasal 54 UU HAP merupakan bentuk jaminan pemberian hak dari undang-undang untuk Tersangka atau Terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Ketentuan dalam UU HAP telah memberikan batasan yang tegas antara definisi saksi sebagaimana telah diuraikan diatas dengan definisi tersangka atau 73 terdakwa yang sejatinya adalah berbeda, sebagaimana berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 14 UU HAP: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 15 UU HAP: Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 26 UU HAP: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU HAP: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 definisi dan ketentuan mengenai paksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU HAP dimaknai menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” 3. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa paksi adalah orang yang memberikan informasi mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Saksi dapat memberikan keterangan mengenai fakta hukum tersebut kepada aparat penegak hukum secara langsung tanpa perlu kehadiran dari Advokat/Penasihat Hukum. Karena sifatnya sebagai pihak yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU HAP, maka tidak terdapat konsekuensi hukum dalam pemeriksaan saksi. Benang merah dari definisi saksi sebelum dan sesudah adanya perluasan makna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74 65/PUU-VIII/2010 yaitu adanya penekanan tetaplah terhadap frasa “penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana”. Artinya saksi dalam memberikan keterangan dalam tahap manapun tidak diperlukan suatu pendampingan oleh Advokat/Penasihat Hukum karena saksi hanya menyampaikan fakta dan keterangan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri yang diberikan oleh saksi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di persidangan. 4. Berdasarkan ketentuan mengenai saksi, tersangka, atau terdakwa yang diatur dalam UU HAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan polarisasi yang tegas antara saksi dan tersangka atau terdakwa. Bahwa perbedaan itu terlihat jelas, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU HAP yang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang salah satunya adalah keterangan saksi. Oleh karena itu, nyata sekali berbeda antara saksi, tersangka, atau terdakwa. 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya seringkali orang yang diperiksa sebagai saksi dikemudian hari tanpa pemberitahuan diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka yang merugikan hak hukum seorang saksi (vide Perbaikan Permohonan hal. 28 angka 88). Terkait dalil para Pemohon tersebut DPR berpandangan, ketentuan Pasal a quo tidak menghalangi para Pemohon untuk dapat menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum sebelum pemeriksaan terhadap saksi dimulai, dan jika dikemudian hari saksi ditetapkan menjadi Tersangka atau Terdakwa, para Pemohon dapat turut serta untuk mendampingi memberikan bantuan hukum sebagaimana hak dan kewajiban seorang Advokat/Penasihat Hukum. Sehingga ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 6. Ditetapkannya saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa bukan akibat tidak didampinginya saksi yang bersangkutan oleh Advokat/Penasihat Hukum, hal tersebut memang karena berdasarkan fakta yang dikemukan dalam pemberian keterangan saksi yang bersangkutan perlu 75 dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, bukan atas dasar substansi keterangan saksi yang bersangkutan sebagai saksi pelaku yang mendapat bantuan hukum karena kedudukannya sebagai pihak atau saksi yang disangka melakukan tindak pidana. Dengan demikian, saksi baru kemudian berhadapan dengan hukum, apabila kemudian dalam memberikan keterangan terbukti tidak jujur, yang artinya tidak sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. 7. Terkait dengan bantuan hukum oleh Advokat/Penasihat Hukum bersifat terbatas dimana saksi hanya dapat didampingi secara sebelum pemeriksaan dimulai sudah sejalan dengan konsep dari criminal justice system, bahwa saksi diposisikan sebagai alat bukti untuk mencari kebenaran substantif. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan fakta- fakta terkait dengan penyidikan, dimana ketika saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai pun memiliki konsekuensi dapat dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang memberikan sumpah palsu dan/atau keterangan palsu. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami jika saksi merupakan pihak yang belum disangkakan sebagai pelaku tindak pidana sehingga dalam penanganannya tentunya sangat diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip Presumption of Innocence (Asas Praduga Tidak Bersalah) dan menegakkan Prinsip Equality Before the Law (semua orang sama di mata hukum). Sehingga harus dipahami dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka pemeriksaan saksi harus sesuai dengan prosedur yang semestinya tanpa adanya hak asasi yang dilanggar. Dengan demikian, para Pemohon tidak perlu khawatir saksi akan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. 9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), pada intinya juga memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai organ negara untuk memberikan pendampingan bagi pihak saksi atau korban pada semua 76 tahap proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang yang menjadi saksi atau korban dalam peradilan pidana. Namun, perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah sebatas pada perlindungan hukum tetapi tidak untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU a quo. 10. Bahwa terkait dengan Petitum para Pemohon yang meminta agar keseluruhan BAB VI UU HAP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi dan terperiksa, DPR berpandangan bahwa Bab VI UU HAP tidak hanya mengatur mengenai pemeriksaan Tersangka dan Terdakwa namun mengatur mengenai hak Tersangka dan Terdakwa secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek pengaturan dari Bab VI UU HAP adalah Tersangka dan Terdakwa. Dengan demikian, apabila ketentuan mengenai saksi dan terperiksa disisipkan ke dalam pengaturan dalam BAB VI UU HAP, maka hal tersebut akan merusak sistematika dari UU HAP tersebut. Selain itu penyisipan saksi dan terperiksa dalam BAB VI UU HAP akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari Bab VI UU HAP. Hal ini sebagaimana juga telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. kepada para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tertanggal 24 Mei 2022. Tetapi dalam perbaikan permohonan, para Pemohon tidak mengikuti arahan atau masukan dari Majelis Hakim Konstitusi tersebut, dengan tetap meminta agar BAB VI UU HAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam petitum para Pemohon. 11. Bahwa, jika para Pemohon menginginkan adanya perubahan materi muatan mengenai hak saksi untuk dapat didampingi Advokat/Penasihat Hukum dalam UU a quo maka para Pemohon dapat memberikan masukan materi perubahan UU HAP kepada DPR mengingat Rancangan Undang-Undang Perubahan UU HAP sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 294. 77 12. Bahwa praktik pendampingan oleh Advokat/Penasihat Hukum hanya diberikan kepada Tersangka dan Terdakwa juga diberlakukan oleh negara-negara lain di dunia dimana instrumen hukum internasional juga mengatur demikian. Ketentuan hukum internasional dan hukum nasional negara lain terkait dengan hukum pidana, dapat dicermati Instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, untuk keperluan perbandingan, akan dirujuk European Convention on Human Rights (ECHR), instrumen hukum internasional di Eropa yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kedua, akan diuraikan pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum (right to counsel) dalam beberapa negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Singapura. Amerika Serikat dan Inggris dipilih untuk menunjukkan konsep hak mendapatkan bantuan hukum di negara-negara common law, sementara Jerman dan Belanda dibahas karena merupakan negara civil law yang memiliki kesamaan akar dan sistem hukum dengan Indonesia. Singapura dianalisis sebagai contoh negara Asia Tenggara. Isu yang akan dianalisis adalah pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum serta subjek-subjek yang tercakup di dalamnya. a. ICCPR sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. ICCPR secara tegas mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana (charged with a criminal offence). Hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, yaitu: “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh… d. untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.” 78 b. Sejalan dengan ICCPR, ECHR juga mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, yaitu: “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak minimal berikut: c. Untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri atau jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma demi kepentingan keadilan. c. Di Amerika Serikat, hak mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh amandemen keenam Konstitusi Amerika Serikat. Hak mendapatkan bantuan hukum tersebut hanya dimiliki oleh seorang Terdakwa dalam penuntutan pidana. Dalam semua penuntutan pidana, Terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka oleh juri yang imparsial dari negara bagian atau distrik di mana tindak pidana dilakukan. Distrik mana telah ditentukan oleh hukum dan untuk diberitahu tentang sifat dan penyebab dakwaan, dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkannya untuk memiliki proses wajib untuk mendapatkan saksi yang menguntungkannya, dan untuk memiliki bantuan penasihat untuk pembelaannya. 13. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 54 UU HAP telah sesuai dengan ketentuan ICCPR yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta telah harmonis dengan ide universal yang dianut dalam instrumen hukum internasional dan hukum positif negara-negara dunia. Bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak khusus yang dimiliki tersangka atau terdakwa. 14. Bahwa pasca lahirnya UU HAP, telah terbit berbagai Undang-Undang yang mengadopsi prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan ruang bagi saksi untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukum dalam memberikan keterangan seperti: a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ditegaskan bahwa: 79 “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat Penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dalam ketentuannya menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka 1 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Pasal 1 angka 2 “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum termasuk mendampingi dan membela setiap orang yang menjadi Kliennya tanpa memperhatikan status Kliennya di mata hukum. Selain itu Advokat juga diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum sampai pada tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, terhadap kewajiban pendampingan Advokat/Penasihat Hukum dalam pemeriksaan saksi yang dimintakan oleh Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal a quo yang diujikan oleh para Pemohon. 15. Bahwa terkait dengan adanya revisi UU HAP masukan, aspirasi, tawaran materi muatan, dan usulan akan menjadi bagian dari pembahasan dan dapat disampaikan kepada DPR maupun Pemerintah dalam dalam konteks penyempurnaan RUU UU HAP yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas Nomor 294. Akan tetapi, apakah usulan tersebut akan disetujui untuk diubah atau tidak nantinya akan menjadi permasalahan tersendiri. Bahwa hak saksi maupun hak Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana dinyatakan dalam UU Advokat untuk bisa mendampingi kliennya dalam semua tahapan, akan menjadi 80 pengayaan pembentuk Undang-Undang dalam revisi UU HAP dengan mempertimbangkan postur UU HAP yang ternyata bersifat universal. Dimana hampir di semua negara mengatur mengenai criminal justice system yang polanya sama dengan pengtauran UU HAP. Lebih lanjut, UU Advokat, UU HAM, Perkap 8/2009, ICCPR, dan ECHR yang terbit setelah adanya UU HAP yang mengatur terkait dengan hak Advokat/Penasihat Hukum dalam pendampingan kliennya. DPR bersama Pemerintah memastikan dalam membuat undang-undang yang sesuai dengan rasio legis begitu pula dalam revisi UU HAP. Sehingga tidak menghilangkan hak saksi untuk didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, akan ktetapi hak itu diberikan ketika saksi menjadi Tersangka. Karena ketika menjadi saksi, penegak hukum dibebani kewajiban hukum untuk mencari kebenaran substantif melalui saksi yang menyatakan fakta dan kebenaran tidak perlu didampingi orang dengan pertimbangan pendampingnya pun tidak mengetahui fakta dan kebenaran yang sebenarnya akan diminta oleh penyidik. C. RISALAH PEMBAHASAN UU HAP Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan risalah pembahasan UU HAP yang terkait dengan ketentuan Pasal 54 UU HAP sebagai berikut: 1. Menurut Team Inventarisasi Dengan Mandat Penuh pada Tanggal 10 Desember 1979 menyebutkan bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pendapat Yang Telah Dicapai Dalam Rapat SIGAB III/I DPR RI Bersama Pemerintah Pada Tanggal 29, 30 Nopember dan 5 Desember 1979, disebutkan bahwa (risalah pembahasan UU HAP hal 97-97): 1) … 6) Yang dimaksud dengan hak yang merupakan salah satu landasan pokok serta yang menjiwai RUU Hukum Acara Pidana ini… termasuk kedudukan dan hak-hak tersangka, terdakwa, tertuduh dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan … adalah asas-asas sebagai berikut : (a). praduga tak bersalah (“presumption of innocence”); (b). peradilan yang merdeka, terbuka, bebas, jujur dan tidak memihak (“fair trial”), disamping cepat, sederhana dan biaya ringan. (c). persamaan dimuka hukum (“equal before the law”), dan (d). hak pemberian bantuan/nasehat hukum (“legal aid/assistance”). 81 7) Bantuan/nasehat hukum diberikan kepada tersangka, terdakwa, tertuduh oleh seorang penasehat hukum (pembela) selama berjalannya proses pidana menurut aturan serta tata cara yang ditentukan untuk itu. D. PETITUM DPR Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 29 Juni 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis dan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada 27 Juni 2022, 28 Juni 2022, dan 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 82 Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebagaimana bunyi Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 di atas, para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 54 KUHAP, sepanjang Pasal 54 KUHAP tersebut dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa. 2. Para Pemohon juga menganggap bahwa Bab VI KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa. BAB VI KUHAP memiliki judul bab yang berbunyi “Tersangka dan Terdakwa” dan KUHAP tidak memiliki bab tersendiri yang mengatur Saksi dan Terperiksa, sehingga menurut para Pemohon agar menjadi konstitusional seharusnya Bab VI berbunyi Saksi, Terperiksa, Tersangka dan Terdakwa. Adapun alasan-alasan yang disampaikan para Pemohon antara lain sebagai berikut: a) “Bahwa bagi seorang Saksi dan Terperiksa hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Saksi dan Terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa didampingi seorang Advokat atau tidak. b) Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi klien atau tidak. Seorang Advokat mendampingi klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan 83 Kejaksaan adalah lumrah dan telah berlaku secara praktik di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun di kesempatan yang lain kerap kali juga ditolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan. c) Bahwa kerapkali seorang yang diperiksa sebagai Saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang Saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu Saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian menjadi “perangkap” terhadap Saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. d) Bahwa dalam proses perkara pidana, Advokat sering dimintai jasa hukumnya untuk mendampingi seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, terlapor, saksi, Tersangka maupun Terdakwa, namun hak-hak seorang advokat untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda termasuk di internal aparat penegak hukum sendiri. e) Bahwa prinsip jaminan dan perlindungan hukum seringkali tidak terpenuhi dalam implementasi Pasal 54 KUHAP, mengingat pemeriksaan keterangan terhadap Saksi berpotensi untuk ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka. Hal ini sesuai dengan asas “due process of law” dimana dalam menetapkan status Tersangka terhadap seseorang hanya dapat dilakukan setelah diperolehnya bukti permulaan yang cukup sekaligus telah dipanggil dan diperiksanya seseorang yang menjadi calon Tersangka, dalam hal ini Saksi. f) Bahwa penegasan pendampingan dan atau bantuan hukum yang dalam Pasal 54 KUHAP hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujiannya saat ini telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum 84 dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir ini dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Saksi jelas berhak juga untuk mendapatkan perlindungan hukum. g) Bahwa Bab VI KUHAP berbunyi TERSANGKA dan TERDAKWA bahwa KUHAP tidak ada Bab tersendiri mengatur tentang SAKSI dan TERPERIKSA, dikarenakan permohonan a quo pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI TERSANGKA dan TERDAKWA, maka secara mutatis mutandis alasan yuridis uji materil Pasal 54 KUHAP berlaku terhadap uji materil Bab VI KUHAP. Agar Bab VI menjadi konstitusional maka seharusnya Bab VI berbunyi SAKSI, TERPERIKSA, TERSANGKA dan TERDAKWA.” Dari seluruh uraian pokok Permohonan di atas, Pemerintah pada kesimpulannya menganggap bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya maupun mendalilkan kerugian hak konstitusional dari Saksi dan Terperiksa, dengan alasan Advokat tidak selalu dapat mendampingi kliennya yang berstatus sebagai seorang Saksi dan Terperiksa dalam proses pemeriksaan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang menurut Pemohon terjadi karena adanya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 54 KUHAP. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mengacu pada dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan para Pemohon, Pemerintah berpendapat: Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terhadap ketentuan a quo lebih ke arah adanya tafsir yang berbeda-beda dalam implementasi Pasal 54 KUHAP. Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 85 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang, yang berarti menguji kesesuaian antara materi undang-undang tertentu dengan materi Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan yang dipermasalahkan para Pemohon adalah penerapan norma (implementasi) suatu ketentuan pasal dan bagian (bab) undang-undang dan adalah tepat, jika Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa: Pasal 51 ayat (1): “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia ; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat ; atau d. lembaga negara”. Bahwa ketentuan di atas, dipertegas di dalam penjelasannya yang berbunyi: Penjelasan Pasal 51 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945.” Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; 86 c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak terbitnya Putusan Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi”. Dengan demikian, apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi legal standing sebagai pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan kualifikasinya (bertindak sebagai pemohon) dan dalam kualifikasi tersebut terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang, khususnya mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangannya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 3. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum (legal standing) mendalilkan sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, yang pada halaman 8 angka 7 dan halaman 14 angka 34 permohonan a quo menyatakan sebagai berikut: 87 Halaman 8 angka 7 “Bahwa Para Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan profesi hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.” Halaman 14 angka 34 “Bahwa keberadaan Pasal 54 KUHAP secara faktual dan potensial menghalang-halangi seorang Advokat sebagai Warga Negara Indonesia untuk menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan (yang belum berstatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum. Pada akhirnya hal ini dapat menghalang- halangi penegakan supremasi hukum yang diakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalankan profesinya serta tidak adanya jaminan perlindungan atas hak masyarakat atau pencari keadilan (yang belum berstatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum.” Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, para Pemohon menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Namun norma dan bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat, melainkan norma yang berlaku bagi Tersangka dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hak kepada Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum (guna kepentingan pembelaan) dari Penasehat Hukum sesuai tugas dan tanggung jawab Advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian hak yang dialaminya, sekaligus kerugian hak masyarakat atau pencari keadilan (yang belum berstatus Tersangka atau Terdakwa, sesuai yang dimuat dalam permohonannya pada halaman 14 angka 34 sebagaimana yang telah dikutip pada angka 1 di atas, merupakan dalil yang tidak jelas serta mengada-ada, dikarenakan bahwa Pasal 54 KUHAP memang diberlakukan bagi Tersangka dan Terdakwa yang dalam proses penegakan hukum 88 pidana terdapat konsekuensi hukum terhadapnya, sehingga bagi Tersangka dan Terdakwa diperlukan bantuan hukum berupa pembelaan, sebagai wujud implementasi adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, tidak benar jika Pasal 54 KUHAP dikatakan menghalang-halangi para Pemohon dalam menjalankan profesi advokatnya dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan (dalam hal ini, Tersangka dan Terdakwa juga termasuk pencari keadilan) dan juga tidak tepat jika dikatakan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan (yang belum berstatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum, dikarenakan konteks pengaturannya berbeda sehingga pemeriksaan subyek hukum yang tidak berstatus Tersangka atau Terdakwa tidak memerlukan pembelaan karena terhadap mereka tidak terdapat konsekuensi/akibat hukum tertentu yang membatasi Hak Asasi Manusia. Bahkan sebaliknya, masyarakat atau pencari keadilan tersebut diharapkan bantuannya oleh penegak hukum untuk bersama-sama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan/tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas, menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian hak konstitusional dari para Pemohon secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya yang bersifat potensial, dengan berlakunya Pasal 54 KUHAP. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu: a. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena tidak ada kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan pemberlakukan Pasal 54 KUHAP a quo, sehingga tidak ada dasar bagi pengujian pasal a quo. b. Dari keseluruhan dalil Pemohon, tidak jelas konstruksi dalil tentang kerugian yang spesifik dan aktual yang diderita oleh para Pemohon, atau setidak-tidaknya yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. c. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak 89 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan KUHAP, yaitu : a. “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; b. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ; c. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (lembaran Negera Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) berikut semua peraturan perundang- undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional. d. Bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan”. 2. Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa. Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada: 90 a. Halaman 18 angka 49 dan angka 50 yang menyatakan: Halaman 18 Angka 49 “Bahwa bagi seorang Saksi dan Terperiksa hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Saksi dan Terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa didampingi seorang Advokat atau tidak.” Halaman 18 Angka 50 “Bahwa bagi seorang advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi klien atau tidak. Seorang advokat mendampingi klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan Kejaksaan adalah lumrah dan telah berlaku secara praktik di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun di kesempatan yang lain kerap kali juga ditolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan.” b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Halaman 23 Angka 67 “Bahwa dalam prakteknya, pihak penyelidik atau penyidik seringkali melarang Penasehat Hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya, Ketika diperiksa sebagai Terperiksa atau Saksi, walaupun terkadang Penasihat Hukum diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan, dalam artian pasif.” Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena norma yang terkandung di dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas yaitu mengatur hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan. Pemberian hak tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada Tersangka dan Terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, yang sebelum berlakunya KUHAP tidak diatur mengenai hak-hak Tersangka dan Terdakwa tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 yaitu: “…Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap 91 harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya...” Bahwa dalam suatu proses perkara pidana kedudukan seorang Tersangka atau Terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya, sehingga merupakan hal yang wajar apabila kepada Tersangka atau Terdakwa diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk melakukan pembelaan, mengingat ada konsekuensi hukum tertentu yang harus dihadapi oleh mereka. 3. Terhadap dalil para Pemohon Halaman 28 Angka 88, yang menyatakan bahwa: Halaman 28 Angka 88 “Bahwa kerapkali seorang yang diperiksa sebagai Saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang Saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu Saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian menjadi “perangkap” terhadap Saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya.” Pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tendensius, dan tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo dan apabila benar telah terjadi proses yang sewenang-wenang (arbitrary process) dalam praktik oleh aparat penegak hukum, tentu hal itu harus dapat dibuktikan dalam suatu proses peradilan dan akan menjadi bumerang yang merugikan aparat hukum itu sendiri, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah bentuk ketidakpercayaan atas kredibilitas aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya telah disumpah. Mencermati sisi kebutuhan dan urgensinya, pemeriksaan seorang saksi tidak perlu harus didampingi oleh Penasehat Hukum dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut KUHAP. 4. Bahwa menurut Pemohon, Bab VI KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang 92 Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa. Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada: Halaman 33 Angka 106 “Bahwa penegasan pendampingan dan atau bantuan hukum yang dalam Pasal 54 KUHAP hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujiannya saat ini telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir ini dalam hukum acara pidana. berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Saksi jelas berhak juga untuk mendapatkan perlindungan hukum. Halaman 34 Angka 110 “Bahwa Bab VI KUHAP berbunyi TERSANGKA dan TERDAKWA bahwa KUHAP tidak ada Bab tersendiri mengatur tentang SAKSI dan TERPERIKSA, dikarenakan permohonan a quo pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI TERSANGKA dan TERDAKWA, maka secara mutatis mutandis alasan yuridis uji materil Pasal 54 KUHAP berlaku terhadap uji materil Bab VI KUHAP. Agar Bab VI menjadi konstitusional maka seharusnya Bab VI berbunyi SAKSI, TERPERIKSA, TERSANGKA dan TERDAKWA.” Pemerintah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena pada prinsipnya Bab VI KUHAP yang berjudul TERSANGKA dan TERDAKWA memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terkait hak- hak TERSANGKA dan TERDAKWA sesuai dengan semangat lahirnya KUHAP untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan diri dari praktik/perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Menurut Pemerintah, mengacu pada KUHAP dan peraturan lainnya yang mengatur terkait Saksi, terdapat perbedaan kondisi serta kepentingan hukum antara Saksi dengan Tersangka dan Terdakwa. Pada prinsipnya Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU- VIII/2010 telah diperluas menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 93 tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, saksi dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum secara murni tanpa intervensi dari Advokat. karena terhadap saksi tidak terdapat konsekuensi hukum sebagaimana yang dihadapi Tersangka dan Terdakwa. Sementara dalam kondisi/kasus tertentu, dimana Saksi membutuhkan perlindungan, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bab VI dan ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tujuan diberlakukannya Pasal a quo justru untuk melaksanakan asas “due process of law”, dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi Tersangka dan Terdakwa yang artinya sejalan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap warga Negara Indonesia. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 KUHAP terhadap UUD 1945, agar berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; dan 94 4. Menyatakan Bab VI dan Pasal 54 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 atas permohonan pengujian materiil Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang teregister dalam perkara: Nomor 61/PUU-XX/2022, berikut penyampaian tambahan keterangan Presiden dan jawaban atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada pokoknya menanyakan: Persoalan yang diangkat oleh pemohon adalah ada bagian-bagian fundamental hak yang dimiliki oleh seorang Advokat di dalam memberikan jasa hukum -perlindungan- kepada siapapun yang memerlukan jasanya dalam konteks perkara pidana. Semestinya dari pihak pemerintah (menerangkan) bagaimana kemudian mengharmonikan UU Advokat yang memberikan keleluasaan tentang pelayanan jasa hukum itu kepada siapapun yang memerlukan, namun KUHAP (khususnya dalam pemeriksaan saksi) tidak mengakomodir semangat yang ada dalam UU Advokat tersebut. Pemeriksaan saksi di depan aparat penegak hukum merupakan bagian/satu kesatuan dalam mengungkap Tindak Pidana itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan (berpotensi dan banyak terjadi) seorang saksi menjadi Tersangka. Pemerintah diharapkan dapat memberikan keterangan tambahan terkait bagian KUHAP yang dapat mengakomodasi hak-hak Saksi dan advokat tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 95 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, menyatakan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Pemerintah berpendapat bahwasanya dalam rangka memberikan jasa hukum, khususnya konsultasi hukum, bantuan hukum maupun pendampingan, dapat dimaknai dapat dilakukan oleh Advokat kepada siapa saja namun tidak pada saat dilakukan pemeriksaan. Aparat Penegak Hukum sesuai KUHAP tidak mempersoalkan apabila seseorang termasuk saksi menunjuk Advokat dan ingin berkonsultasi hukum maupun meminta pendampingan dari Advokatnya, asalkan dilakukan sebelum atau sesudah dilakukannya pemeriksaan. Menurut KUHAP pada prinsipnya saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (vide Pasal 116 ayat (2) KUHAP). Selain itu keterangan saksi kepada penyidik juga diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (vide Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Di hadapan penegak hukum, saksi harus menerangkan sesuai faktanya dan untuk mendapatkan fakta-fakta tersebut, sejatinya harus diberikan saksi secara bebas tanpa pengaruh, jika tidak maka faktanya akan hilang. Dengan demikian, pemberian jasa hukum oleh Advokat dapat selaras dengan makna pemeriksaan saksi yang ada di dalam KUHAP. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa kedudukan saksi dalam penegakan hukum pidana tidak sama dengan tersangka yang memiliki konsekuensi hukum atau sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum. Saksi bukanlah pihak yang berhadapan dengan hukum dan keterangannya dibutuhkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mengungkap fakta-fakta terkait suatu peristiwa pidana, sehingga Aparat Penegak Hukum sesuai kewajiban hukumnya juga menjamin dan melindungi saksi untuk dapat memberikan keterangan yang bebas dan tanpa tekanan dari siapapun. Apabila pemberian jasa hukum dimaknai seorang saksi harus didampingi oleh Advokat di setiap 96 tahap pemeriksaan perkara, dampak lebih lanjut seorang saksi tidak dapat diperiksa secara langsung, harus terkonfirmasi penasehat hukum sehingga memperpanjang proses dan waktu yang pada akhirnya mengganggu proses due process of law. Mengingat kedudukan Tersangka dan Terdakwa berbeda dengan saksi, yang mana Tersangka dan Terdakwa posisinya berhadapan dengan hukum, maka secara wajar perlakuan terhadap saksi tidak sepatutnya melebihi perlakuan yang diberikan negara kepada Tersangka dan Terdakwa, karena pada prinsipnya sepanjang saksi memberikan keterangan yang benar, negara akan melindunginya dan tidak terdapat konsekuensi hukum apapun terhadap saksi. Selanjutnya menanggapi permohonan para Pemohon, dalam konteks semua saksi harus/berhak didampingi penasehat hukum pada setiap tahapan, siapa kemudian yang berkewajiban untuk menyediakan jasa Advokat dan menanggung biaya advokat tersebut? sedangkan jika kita merujuk KUHAP, terkait hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa pada kasus tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, Negara/Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menyadari bahwa asas peradilan wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka apa yang dimintakan oleh para pemohon dalam 97 permohonannya dapat dikatakan tidak bersesuaian dengan keberadaan asas tersebut. b. Pertanyaan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyampaikan: Dari permohonan para Pemohon, kita ketahui bahwa dalam perkembangannya ada kebutuhan dalam proses penegakan hukum terutama yang dihadapi oleh para Pemohon yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, menyangkut perlindungan bagi saksi, demikian pula adanya Peraturan Kapolri yang memandang perlu ada jaminan bagi saksi. Dalam perspektif hak asasi yang lebih luas, memang sistematika KUHAP sama sekali tidak menyinggung mengenai saksi dan terperiksa. Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Pemohon, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan saksi atau terperiksa menjadi tersangka, sehingga perlu elaborasi lebih jauh terkait kebutuhan dalam masyarakat dalam proses penegakan hukum tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya kedudukan saksi bukanlah pihak yang berhadapan dengan hukum, sebaliknya keberadaan saksi membantu aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan untuk mengungkap/membuat terang suatu tindak pidana dengan cara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seorang saksi memiliki peran yang sangat penting dan faktor penentu keberhasilan dalam mengungkap suatu perkara pidana, sehingga posisi saksi tersebut berdampingan dengan aparat penegak hukum dan karenanya negara melalui aparat penegak hukumnya berkewajiban melindungi saksi. Dalam KUHAP, ada beberapa ketentuan yang berusaha melindungi saksi antara lain pada Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 166 KUHAP, yang menyatakan: Pasal 117 ayat (1) “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.” Pasal 166 “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.” 98 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain pada Pasal 15 huruf a menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: a. memberian perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi b. …” Di samping itu, beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam beberapa ketentuannya juga memberikan pengaturan terkait perlindungan saksi. Oleh karena itu, kedudukan saksi sejatinya tidak mengandung ancaman/akibat hukum berupa sanksi/pidana, asalkan dalam memberikan keterangan, saksi menyampaikan keterangan yang benar/secara jujur. Pada kasus-kasus tertentu, seseorang yang pada awalnya dipanggil sebagai saksi dapat saja berubah statusnya menjadi Tersangka, apabila dari hasil pemeriksaan terungkap atau diperoleh petunjuk bahwa ialah sebenarnya yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, perubahan status saksi menjadi tersangka bukanlah suatu settingan dari penyidik, namun karena dari perkembangan hasil penyidikan diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa saksi tersebut adalah pelaku/pihak yang bertanggung jawab atau suatu peristiwa tindak pidana. Dengan demikian, saksi sesungguhnya adalah orang yang atas nama hukum membuat terang suatu peristiwa, sehingga dalam pemeriksaannya diperlukan suatu keterangan yang benar, murni dan bebas dari pengaruh dari siapapun. Sementara saksi yang tidak menyampaikan keterangan dengan benar/tidak logis serta bertentangan satu sama lain dapat memberi petunjuk bahwa keterangannya meragukan, sehingga dalam hal keterangan yang meragukan tersebut telah didukung dengan hasil pemeriksaan dan bukti lain 99 yang menunjukkan bahwa Ia (saksi) tersebut sesungguhnya merupakan pelaku tindak pidana, barulah penyidik mengubah statusnya menjadi Tersangka dan semua keterangan yang telah diberikannya dalam kapasitas sebagai seorang saksi menjadi tidak diperlukan lagi. Artinya penetapan seseorang yang awalnya menjadi saksi, kemudian menjadi Tersangka tidak terjadi karena negara tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup baginya, namun karena terdapat fakta/hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum, sehingga penetapan Tersangka tersebut jauh dari kesewenang- wenangan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena nantinya akan diuji di hadapan pengadilan. Sebaliknya, ketika terdapat petunjuk dan bukti bahwa saksi yang dimintai keterangan tersebut merupakan pelaku, namun statusnya tidak diubah menjadi Tersangka, justru akan menciderai rasa keadilan itu sendiri. c. Pertanyaan Yang Mulia Prof Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., pada pokoknya menyampaikan: Apakah fenomena yang sekarang ini muncul sudah cukup terlindungi dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kemudian Advokat dapat memberikan bantuan hukum/mendampingi Saksi dan Terperiksa?” Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: Pasal 5 “1) Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. Dirahasiakan identitasnya; j. Mendapat identitas baru; 100 k. Mendapat tempat kediaman baru; l. Mendapat tempat kediaman m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. Mendapat nasihat hukum; o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. Mendapat pendampingan.” Mencermati bunyi ketentuan tersebut, terdapat berbagai bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya negara hadir dalam melindungi hak-hak saksi dan korban. Dengan kata lain, perlindungan saksi tersebut bukan hanya domain dari advokat/pengacara sebagaimana narasi yang dibangun para pemohon dalam permohonannya. Akan tetapi, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi saksi. Pada bagian menimbang huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi: “Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana” Jadi dalam konteks ini KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah selaras, dimana keterangan saksi memang harus diberikan secara bebas untuk mengungkap suatu tindak pidana dan dalam kasus-kasus tertentu negara bahkan turut menyediakan penasihat hukum bagi saksi. Perlindungan yang diberikan kepada saksi harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kasus. [2.6] Menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 14 Juli 2022 serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada 2 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM POKOK PERMOHONAN Merujuk pada permohonan para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 101 1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon didalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap hak konstitusional para Pemohon. 2. Bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP yang hanya memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan kepada Tersangka atau Terdakwa, harus ditafsirkan tidak hanya kepada Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan pada tahap persidangan di pengadilan tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegaskan bahwa adanya hak pihak lain selain tersangka atau terdakwa untuk dapat didampingi dan hak mendapatkan bantuan hukum, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan Saksi atau Terperiksa merupakan penerapan prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. 3. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 54 KUHAP merupakan norma yang: a. Tidak memberi kepastian hukum karena Pasal 54 KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai Kepastian mengenai adanya hak Advokat untuk dapat mendampingi Saksi atau Terperiksa dalam setiap pemeriksaan dalam proses hukum (acara) pidana. Perlindungan bagi Saksi atau pihak Terperiksa (sebagai pihak lain, selain yang bersatus sebagai Tersangka atau Terdakwa) untuk didampingi oleh Advokat dalam setiap pemeriksaan dalam proses hukum (acara) pidana: b. Tidak memberikan kepastian hukum karena faktanya sangat banyak ditemui di lapangan bahwa banyak konflik terjadi antara Advokat dan penegak hukum lain (khususnya KPK) terkait boleh atau tidaknya pihak lain selain Tersangka dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum. c. Tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum dan menimbulkan constitutional dictatorship. 102 Singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 54 KUHAP, dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan karenanya pula dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Polri menyampaikan penjelasan secara umum bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak bisa menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional para Pemohon baik kerugian spesifik maupun potensial, dengan pasal dalam KUHAP yang dimintakan untuk diuji. Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena dalam suatu pengujian undang-undang, sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 telah dengan tegas memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas penerapan pasal 54 KUHAP “guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka 103 Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal dalam KUHAP. Namun demikian Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak atas berlakunya ketentuan 54 KUHAP, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. III. KETERANGAN POLRI SELAKU PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan kerangka dasar kelembagaan dan prosedural (procedural design) KUHAP, yang membagi hukum acara pidana dalam 3 fase yaitu (1) fase pra-ajudikasi; (2) fase ajudikasi; (3) fase purna- ajudikasi. Fase pra-ajudikasi yang disebut juga dengan “pemeriksaan pendahuluan” atau pemeriksaan permulaan” atau “penyidikan” yaitu suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, atau dokumen oleh Penyidik, yang diperlukan Penuntut Umum nantinya untuk menyusun surat dakwaan dalam sidang pengadilan yakni untuk pembuktian perkara pidana di depan hakim (fase ajudikasi). Dalam penyidikan ini akan dihasilkan suatu berkas acara pemeriksaan sebagai tindakan penyidikan atas alat-alat bukti dan tersangka oleh Penyidik. Yang mana kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan masuk dalam penentuan factual guilt (bersalah berdasar bukti yang cukup). 104 Bahwa penerapan ketentuan Pasal 54 KUHAP adalah berada pada fase pra ajudikasi sebagai pemenuhan hak-hak tersangka dan perlindungan hak asasi manusia terhadap Tersangka. Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas atas penerapan ketentuan pasal 54 KUHAP yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polri tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon yang telah mengalami kerugian konstitusional dengan tidak dilakukannya pendampingan terhadap saksi dan terperiksa. Bahwa penerapan Pasal 54 KUHAP pada proses penyidikan akan bermuara pada proses selanjutnya yaitu tahapan persidangan, dimana tuntutan pidana dan pembelaan merupakan suatu rangkaian dan berkaitan erat. Oleh karenanya akan terdapat berbedaan konteks yang mendasar apabila diperlukannya pendampingan atas saksi pada proses penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa keberadaan saksi pada proses penyidikan adalah dalam rangka pemenuhan kecukupan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dan hal tersebut sejalan pula dengan pengertian penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP. Pandangan para Pemohon adanya ketidakpastian dengan tidak dilakukannya pendampingan atas saksi dan terperiksa hal yang demikian tidak tepat karena mengatur pola hubungan pada fase pra ajudikasi sebagaimana telah diuraikan di atas yang nantinya akan dilanjutkan pada tahapan ajudikasi, KUHAP telah mengatur secara tegas tahapan-tahapan tersebut berdasarkan kepentingan dan fungsinya yang akan saling berkaitan pada tahap ajudikasi nantinya, sehingga tidak pada fungsinya pula pendampingan terhadap saksi pada fase pra-ajudikasi, karena belum terdapat kepentingan “pembelaan” pada fase ini. 105 Namun demikian, penambahan norma mengenai perlunya dilakukan pendampingan terhadap saksi dan terperiksa bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. IV. KESIMPULAN Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, dapat memberi putusan sebagai berikut: 1. menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menyatakan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. KETERANGAN TAMBAHAN A. POKOK-POKOK MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Pada intinya, materi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diperintahkan untuk dijelaskan oleh pihak terkait meliputi hal-hal sebagai berikut 1. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO "Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 27 ayat (1) a dan Pasal 27 ayat (2) itü yang disana pernah diatur bahwa justru Kepolisian melalui Kepala Kepolisian Perkap itü melarang seseorang saksi, tersangka dan terdakwa diperiksa kalau belum ada penasihat hukumnya atau belum ada pendampingan. Bagaimana perkembangan Peraturan Kapolri itu, Peraturan Kapolri itü sekarang apakah dinyatakan tidak berlaku lagi atau masih tetap berlaku ?" 106 2. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM ASWANTO "berapa banyak kasus yang tersangkanya sebenarnya awalnya menjadi saksi ? jadi tadinya diperiksa sebagai saksi, tetapi kemudian dalam pemeriksaan statusnya berubah menjadi tersakwa" B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Menjawab pertanyaan YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO, kami jelaskan sebagai berikut: Berkaitan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih berlaku di lingkungan Polri dan belum ada pencabutan, sedangkan implementasi terkait ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa "setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai." Dan Ketentuan pasal 27 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa "dalam me/akukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang: memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecua/i atas persetujuan yang diperiksa". Dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan saksi Penyidik masih menerapkan ketentuan Pasal 54 KUHAP. Karena masih diperlukan sosialisasi sampai tingkat kewilayahan untuk dapat diterapkannya ketentuan Perkap tersebut dalam proses penyidikan, terlebih akan menjadi kendala bagi Penyidik daerah terluar apabila harus menyediakan Penasihat Hukum pada tahap pemeriksaan saksi. 2. Menjawab pertanyaan YANG MULIA, HAKIM ASWANTO, kami jelaskan sebagai berikut . Berkaitan dengan berapa banyak perkara terkait penetapan tersangka yang diawali dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi terlebih dahulu tahun 2021 s.d. 2022 (sampai dengan bulan Juli). 107 a. Tingkat Mabes Polri No. Satker Jumlah Keterangan 1 DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI 40 2 DIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI 59 3. DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI 9 4 DIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI nihil 5. DIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI 45 6. DIRTIPIDSIBER BARESKRIM POLRI 9 b. Tingkat Polda No. Satker Jumlah Keterangan 1 POLDA ACEH 115 2 POLDA SUMATERA UTARA 243 3 POLDA SUMATERA BARAT 55 4 POLDA RIAU 131 5. POLDA KEPULAUAN RIAU 33 6 POLDA JAMBI 53 7 POLDA SUMATERA SELATAN 106 8. POLDA BENGKULU 16 9. POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 12 10. POLDA LAMPUNG 20 11 POLDA BANTEN 100 12. POLDA METRO JAYA 75 13 POLDA JAWA BARAT 354 14. POLDA JAWA TENGAH 70 15. POLDA JAVVA TIMUR 310 16 POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 86 17. POLDA BALI 105 18. POLDA NUSA TENGGARA BARAT 44 19. POLDA NUSA TENGGARA TIMUR 40 20. POLDA KALIMANTAN BARAT 94 21 POLDA KALIMANTAN UTARA 5 22 POLDA KALIMANTAN TENGAH 13 23 POLDA KALIMANTAN SELATAN 38 108 24 POLDA KALIMANTAN TIMUR 29 25. POLDA SULAWESI SELATAN 400 26. POLDA SULAWESI BARAT 26 27. POLDA SULAWESI UTARA 94 28 POLDA SULAWESI TENGAH 51 29 POLDA SULAWESI TENGGARA 30. POLDA GORONTALO 40 31. POLDA MALUKU 33 32 POLDA MALUKU UTARA 15 33 POLDA PAPUA 7 34 POLDA PAPUA BARAT 23 Data tersebut diperoleh dari aplikasi e-penyidikan C. KESIMPULAN Demikian keterangan tambahan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo sehingga dapat memberikan Putusan sebagai berikut 1. Menyatakan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tetap mempunyai kekuatan hükum mengikat. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hükum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); [2.7] Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 109 “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sebagaimana bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 di atas, para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 54 KUHAP, sepanjang Pasal 54 KUHAP, sepanjang Pasal 54 KUHAP tersebut dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa 2. Para Pemohon juga menganggap bahwa Bab VI KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa. BAB VI KUHAP memiliki judul dan bab yang berbunyi ”Tersangka dan Terdakwa” dan KUHAP tidak memiliki bab tersendiri yang mengatur Saksi dan Terperiksa, sehingga menurut para Pemohon agar menjadi konstitusional seharusnya Bab VI berbunyi Saksi, Terperiksa, Tersangka dan Terdakwa. Adapun alasan-alasan yang disampaikan Para Pemohon pada pokoknya antara lain sebagai berikut: a) Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat, namun hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa, tidak mencakup Saksi dan Terperiksa (hal.16). b) Bahwa bagi seorang Saksi dan Terperiksa hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Saksi dan Terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa didampingi seorang Advokat atau tidak. (hal.18) c) Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 110 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi klien atau tidak. Seorang Advokat mendampingi klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan Kejaksaan adalah lumrah dan telah berlaku secara praktik di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun di kesempatan yang lain kerap kali juga ditolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan. (hal.18) d) Maka apabila dikaitkan dengan keberadaan seorang advokat dalam penegakan hukum sebagai sub sistem penegakan hukum dalam pemeriksaan saksi sangat diperlukan untuk memastikan dan memberikan legitimasi hasil pemeriksaan seorang saksi, karena seorang saksi harus memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan hal tersebut kemungkinan besar tercapai apabila seorang saksi didampingi seorang Advokat. (hal.19) e) Dalam laporan penelitian Tahun 2012 berjudul ’Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat dan Inggris, yang ditulis oleh Dodik Prihatin AN, SH., Mhum dalam Laporan Penelitian hal 53 menyatakan: ”Seorang Saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiannya seorang diri, dengan persetujuan dari Kantor Penuntut Umum dapat didampingi oleh Seorang Pengacara (pasal 68b ZschG/Undang- Undang Perlindungan Saksi Jerman. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat pengacara adlah saksi tersebut tidak dapat menghadapi situasi hukum yang sangat berat dan sulit, dan apabila timbul bahaya yang harus dihadapinya, sedangkan dia tidak mungkin menghadapi bahaya tersebut tanpa didampingi oleh Pengacara”. (hal 20 angka 54) f) Bahwa landasan filosofis saksi dalam perkara pidana adalah sebagai salah satu pintu yang dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu kebenaran dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, sehingga dalam hal ini keterangan yang diberikan saksi perlu juga mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, mengingat keterangan apapun yang diberikan saksi harus dapat diperatanggungjawabkan kalau tidak saksi sendiri dapat dikenakan sanksi memberikan keterangan Palsu. 111 g) Bahwa dalam proses perkara pidana, Advokat sering dimintai jasa hukumnya untuk mendampingi seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, terlapor, saksi, Tersangka maupun Terdakwa, namun hak- hak seorang advokat untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda termasuk di internal aparat penegak hukum sendiri.(hal.22 angka 64) h) Bahwa pemberlakukan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Advokat dalam menjalankan Profesinya mengingat tidak adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak seorang saksi dan terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta didampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangannya dimuka penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari seluruh uraian pokok Permohonan di atas, kesimpulannya para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya maupun mendalilkan kerugian hak konstitusional dari Saksi dan Terperiksa, dengan alasan Advokat tidak selalu dapat mendampingi kliennya yang berstatus sebagai seorang Saksi dan Terperiksa dalam proses pemeriksaan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang menurut Pemohon terjadi karena adanya multi tafsir di kalangan aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 54 KUHAP. II. TANGGAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Norma dalam Pasal 54 KUHAP pada Bab VI Tersangka dan Terdakwa dirumuskan sebagai berikut: Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Berdasarkan rumusan di atas sebenarnya sudah jelas dan terang (clear), bahwa adresat norma di atas memang ditujukan hanya Tersangka atau Terdakwa yang berhak didampingi Penasihat Hukum. Artinya dalam 112 tataran pemaknaan, norma tersebut sudah jelas dan tidak memiliki permasalahan berkenaan dengan penormaan. Pengertian Tersangka dan Terdakwa juga sudah jelas diatur dalam KUHAP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP untuk pengertian Tersangka dan Pasal 1 angka 15 KUHAP untuk pengertian Terdakwa. Rumusan kedua ketentuan adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 14: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 15: Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui dengan jelas kondisi dan situasi mana seseorang dianggap memenuhi rumusan Tersangka maupun Terdakwa. Pihak Tersangka dan Terdakwa inilah yang secara materiil dan formil berhadapan dengan hukum. 2. Kondisi demikian jelas berbeda dengan seseorang yang berkedudukan sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010: Saksi adalah orang yang dapat memebrikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian saksi di atas dapat dimaknai bahwa saksi adalah pihak yang mengetahui suatu delik atau kejahatan berdasarkan 113 panca indra dan memori semata. Bahwa mengingat tanggungjawab saksi hanyalah berkenaan dengan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya, maka sebenarnya kedudukan saksi dimata hukum tidak mengandung ancaman sedikitpun, sepanjang Saksi dalam pelaksanaan tanggungjawabnya memenuhi kewajiban menyampaikan keterangan dengan jujur dan benar. Dalam kedudukan yang demikian inilah sebenarnya saksi secara formil dan materiil tidak dalam kapasitas yang berhadapan hukum. Bahkan saksi sebagai pihak yang berkedudukan atas nama hukum, yang akan membuat terang suatu peristiwa. Saksi dalam hal ini bertindak bukan hanya atas nama negara, melainkan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan itu sendiri, yang menghendaki kejujuran saksi. Dalam kapasitas yang demikian inilah maka sebenarnya saksi tidak memerlukan pendampingan oleh pihak manapun, tidak terkecuali oleh Penasehat Hukum. Saksi harus dibiarkan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak manapun untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia alami, lihat dan dengar sendiri. Dalam hal inilah, maka saksi sebenarnya tidak memerlukan nasihat atau pendampingan dari siapapun. Nasihat yang diperlukan saksi sebenarnya hanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya saksi dengar, lihat dan alami sendiri. Nasihat diluar hal tersebut kiranya malah dapat mengaburkan apa yang akan diterangkan saksi, karena saksi dapat menjadi bingung tentang apa yang mau disampaikan sebagai akibat masukan yang diberikan. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pada awalnya Seseorang pada awalnya hanya menjadi saksi, namun dalam perkembangannya kemudian menjadi Tersangka, tentunya hal itu bukan karena diakibatkan oleh tidak didampinginya saksi yang bersangkutan oleh Penasihat Hukum atau pihak lain. Hal itu semata-mata memang karena dari fakta yang ada, saksi yang bersangkutan perlu dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, bukan atas dasar substansi keterangan saksi yang bersangkutan. Saksi yang demikian ini dikenal sebagai saksi pelaku, yang mendapat bantuan hukum karena kedudukannya sebagai pihak (saksi) yang disangka melakukan tindak pidana. 4. Bahwa Saksi baru kemudian berhadapan dengan hukum manakala apabila kemudian dalam memberikan keterangan tidak jujur, yang artinya tidak 114 sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Artinya saksi dalam hal memberikan keterangan tidak benar/direkayasa. Ketidakbenaran apa yang disampaikan oleh saksi demikian menjadi permasalahan hukum, mengingat saksi ketika memberikan keterangan di persidangan terikat dengan sumpah yang diucapkannya sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan. 5. Bahwa dalil Pemohon yang mencoba memperluas pemaknaan Pasal 54 KUHAP bahwa seharusnya mencakup saksi dengan memakai dalil bahwa Pasal 54 KUHAP tersebut multitafsir, kiranya tidak beralasan atas hukum. Kepentingan pembelaan yang terdapat dalam Pasal 54 KUHAP merupakan upaya yang dilakukan oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan Tersangka dan Terdakwa, kepentingan pembelaan tersebut juga disebutkan dalam beberapa Pasal di KUHAP, yakni pada Pasal 51, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 182 ayat (1) huruf b, Pasal 203 ayat (3) huruf c. Oleh karenanya pendampingan Penasihat Hukum dalam Pasal 54 KUHAP tidak serta merta dapat diperluas kepada saksi karena diksi “kepentingan pembelaan” juga diatur dalam beberapa Pasal tersebut yang hanya berkorelasi dengan Tersangka dan Terdakwa, namun bukan kepada saksi. 6. Bahwa praktek pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya diberikan kepada Tersangka dan Terdakwa juga diberlakukan oleh Negara-negara lain di dunia. Hal ini dikarenakan instrumen hukum internasional memang mengatur demikian. Termasuk dalam hal ini, hukum pidana nasional negara-negara lain juga memberikan pembatasan bahwa pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya diberikan kepada Tersangka maupun Terdakwa. Konfigurasi hukum internasional dan hukum nasional negara lain, dapat dicermati berdasarkan uraian dibawah ini: a) Pertama, akan dianalisis instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, untuk keperluan perbandingan, akan dirujuk European Convention on Human Rights (ECHR), instrumen hukum internasional di Eropa yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kedua, akan diuraikan pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum (right to counsel) dalam beberapa negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Singapura. Amerika 115 Serikat dan Inggris dipilih untuk menunjukkan konsep hak mendapatkan bantuan hukum di negara-negara common law, sementara Jerman dan Belanda dibahas karena merupakan negara civil law yang memiliki kesamaan akar dan sistem hukum dengan Indonesia. Singapura dianalisis sebagai contoh negara Asia Tenggara. Isu yang akan dianalisis adalah pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum serta subjek-subjek yang tercakup di dalamnya. b) ICCPR sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. ICCPR secara tegas mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana (charged with a criminal offence). Hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, yaitu: “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: … (d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.” c) Sama dengan ICCPR, ECHR juga mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c: “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak- hak minimal berikut: … (c) untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, atau jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma demi kepentingan keadilan.” d) Di Amerika Serikat, hak mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh Amandemen Keenam Konstitusi Amerika Serikat. Hak mendapatkan bantuan hukum tersebut hanya dimiliki oleh seorang terdakwa dalam penuntutan pidana: “Dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka, oleh juri yang imparsial dari Negara Bagian atau distrik di mana tindak pidana dilakukan, distrik mana telah ditentukan oleh hukum, dan untuk diberitahu 116 tentang sifat dan penyebab dakwaan; dihadapkan dengan saksi- saksi yang memberatkannya; untuk memiliki proses wajib untuk mendapoatkan saksi yang menguntungkannya; dan untuk memiliki bantuan penasihat untuk pembelaannya.” e) Selanjutnya, di Inggris, berlaku Human Rights Act 1998 yang merupakan penerapan dan pemberlakuan ketentuan ECHR dalam hukum Inggris. Dengan demikian, ketentuan hak mendapatkan bantuan hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ECHR juga berlaku secara signifikan di Inggris (R. Stone dan V. Lynn, Confidentiality of Correspondence with Counsel as a Requirement of a Fair Trial in the United Kingdom, dalam L.B. Winter et. al. (ed.), The Right to Counsel and the Protection of Attorney-Client Privilege in Criminal Proceedings: A Comparative View, Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law 44, 2020, hlm. 361). Berdasarkan Human Rights Act 1998, Police and the Criminal Evidence Act 1984, serta Putusan Mahkamah Agung Inggris perkara Ambrose v. Harris (2011), hak mendapatkan bantuan hukum berlaku bagi subjek tersangka. Secara khusus, Putusan Ambrose v. Harris (2011) menentukan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum telah ada sejak saat seseorang diperiksa sebagai tersangka (baik dalam keadaan ditahan maupun tidak), bukan sebagai saksi (Stone dan Lynn, Ibid.). f) Di Jerman, Pasal 137 ayat (1) Strafprozeßordnung (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Code of Criminal Procedure) menentukan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki terdakwa: “Terdakwa dapat memanfaatkan bantuan pembelaan hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Tidak lebih dari tiga penasihat hukum dapat dipilih.” Di Jerman, seorang saksi tidak memiliki hak mendapatkan bantuan hukum serta tidak memiliki hak diam (B. Weisser, Confidentiality of Correspondence with Counsel as a Requirement of a Fair Trial: The Situation in Germany, dalam L.B. Winter et. al. (ed.), The Right to Counsel and the Protection of Attorney-Client Privilege in Criminal Proceedings: A Comparative View, Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law 44, 2020, hlm. 106-107). 117 g) Di Belanda, Pasal 28 ayat (1) Wetboek van Strafvordering (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjamin hak mendapatkan bantuan hukum bagi subjek tersangka: “Tersangka memiliki hak, berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, untuk didampingi penasihat hukum.” Penasihat hukum diberikan hak oleh Pasal 28c-28e Wetboek van Strafvordering untuk hadir dalam interogasi pertama oleh polisi, dan berhak pula untuk berkonsultasi dengan kliennya (tersangka) sebelum interogasi (S. Brinkhoff et. al., Criminal Procedure Law, dalam P.H.v. Kempen et. al. (ed.), The Criminal Justice System of the Netherlands, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2019, hlm. 109). h) Terakhir, Pasal 236 Criminal Procedure Code 2010 Singapura mengatur bahwa hak didampingi oleh advokat dimiliki oleh terdakwa: “Setiap terdakwa di pengadilan manapun berhak dibela oleh advokat.” 7. Berdasarkan uraian konfigurasi hukum internasional dan hukum nasional negara lain di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan hukum internasional ICCPR dan ECHR mengatur bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana (charged with a criminal offence). Artinya, hak tersebut baru muncul ketika seseorang telah disangka/didakwa melakukan tindak pidana. Karena dirumuskan oleh ICCPR dan ECHR sebagai instrument hukum internasional yang otoritatif dan mengikat dalam bidang hak asasi manusia, pengaturan bahwa hak mendapat bantuan hukum hanya diberikan kepada tersangka/terdakwa merupakan norma universal yang diterima secara umum oleh masyarakat negara-negara. 2) Meninjau ketentuan hukum positif di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Singapura, ditemukan suatu kesamaan norma mengenai hak mendapatkan bantuan hukum yang hanya diberikan kepada tersangka/terdakwa. Sumber hukum yang mengatur hal tersebut bermacam-macam, ada yang mengatur di konstitusi (Amerika Serikat), UU hukum acara pidana (Jerman, Belanda, Singapura, dan Inggris), 118 serta UU mengenai hak asasi manusia dan putusan pengadilan (Inggris). 3) Ketentuan Pasal 54 KUHAP Indonesia telah sesuai dengan ketentuan ICCPR (diratifikasi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005), serta telah harmonis dengan ide universal yang dianut dalam instrumen hukum internasional dan hukum positif negara-negara dunia, bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak khusus yang dimiliki tersangka/terdakwa. 8. Bahwa berkenaan dengan eksistensi Pasal 54 KUHAP secara norma sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional berkenaan dengan hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan bantuan hukum oleh Penasihat Hukum hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka dan Terdakwa. Sedangkan saksi maupun Terperiksa, tidak memiliki hak bantuan hukum sebagaimana Tersangka/Terdakwa, karena saksi bukan sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana. 9. Dalam konteks hukum pidana, mengingat kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materiil, maka Negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal terdapat kondisi eksepsionalitas yang ada pada diri saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian, misalnya adanya ancaman/paksaan dari pihak lain maupun saksi yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. Eksistensi hadirnya peran Negara dalam perlindungan saksi ini telah dijabarkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan uraian di atas, dalil pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, karena pasal 54 KUHAP tidak mengadung permasalahan berkenaan dengan penormaan dan sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Hukum HAM internasional. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2022 serta keterangan tertulis dan klarifikasi atas 119 keterangan dalam persidangan yang diterima Mahkamah masing-masing pada 1 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT PERADI 1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Organisasi Advokat, yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 30, tanggal 08 September 2005 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember Nomor 98, Tambahan Berita Negara Nomor 82; Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Registrasi Nomor: 61/PUU-XX/2022. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PERADI sebagai Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas Permohonan dari para Pemohon. 2. Bahwa PERADI didirikan sejak 21 Desember 2004 yang merupakan satu- satunya organisasi Advokat di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 3. Bahwa berdasarkan PUTUSAN Perkara Nomor: 014/PUU–IV/2006 tanggal 30 November 2006 ditegaskan bahwa PERADI sebagai satu-satunya wadah 120 profesi Advokat pada dasarnya adalah Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga menjalankan fungsi negara. 4. Bahwa Putusan Perkara Nomor: 66/PUU–VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 menegaskan lagi bahwa PERADI sebagai Organ Negara dalam arti seluas– luasnya yang bersifat mandiri telah melakukan tugas dan fungsi Negara yang memiliki wewenang untuk: a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1); b. Melaksanakan Pengujian Calon Advokat (Pasal 3 ayat (1); c. Melakukan Pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2); d. Membuat Kode Etik (Pasal 26 ayat (1); e. Membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1); f. Membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1); g. Melakukan Pengawasan (Pasal 12 ayat (1); h. Memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1). 5. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa tiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat yang dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia. 6. Bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan klien dalam perkara pidana, khususnya pada saat tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, seharusnya Advokat dapat mendampingi Saksi atau pihak Terperiksa; II. PASAL YANG DIBATU UJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI 1. Bahwa pasal yang dilakukan judicial review (yang dibatu uji) para Pemohon ialah Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 54 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini”. 121 2. Bahwa para Pemohon mengajukan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji. Pasal 28D ayat (1) UUD ’45, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”. III. PETITUM PARA PEMOHON Bahwa setelah para Pemohon menguraikan argumentasi secara panjang lebar untuk mendukung pengujian materiil terhadap Bab VI, Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon dikabulkan seluruhnya. 2. Menyatakan Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. 3. Menyatakan Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). IV. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMOHON PIHAK TERKAIT sependapat dengan para Pemohon yang berintikan saksi dan Terperiksa mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasihat 122 Hukum/Advokat pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses perkara pidana, dalam penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu Pihak Terkait berpendirian advokat mempunyai hak konstitusional untuk mendampingi saksi dalam proses pemeriksaan pidana. Beberapa argumen Pihak Terkait untuk mendukung permohonan para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. 2. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa dari kedua Pasal di atas dapat dipastikan bahwa Advokat sebagai Penegak Hukum memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan (justiciabelen) dalam proses perkara pidana, baik dalam tingkat penyelidikan dan atau penyidikan sesuai dengan norma atau ketentuan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Bahwa KUHAP merupakan hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang merupakan landasan Aparat Penegak Hukum (i.c.: Penyelidik dan Penyidik) dalam menegakkan hukum pidana materiil, karenanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku (due process of law). 5. Bahwa KUHAP yang merupakan karya anak bangsa Indonesia yang berlandaskan pada filosofi bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam bagian konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf (a): “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 6. Bahwa dari konsideran tersebut di atas, jelaslah bahwa landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber 123 hukum dalam Negara Hukum Indonesia. Maka, dapat dikatakan KUHAP memiliki daya berlaku secara filosofis dibentuk berdasarkan dan sesuai dengan nilai-nilai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancaslia. Oleh karena itu, segala norma bantuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak setiap orang termasuk saksi, dan advokat tidak dapat diperbandingkan dengan norma-norma hukum acara pidana di negara- negara lain, termasuk negara liberal yang individualistis, seperti Jerman, Perancis dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat ANTONIO CASSESE bahwa “by way of introduction it should be emphasized that there do not yet exist international general rules on international criminal proceeding. Each International Court (the ICTY - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the ICTR - international criminal Tribunal for Rwanda and the ICC - International Criminal Court has its own Rules of Procedure and Evidence (RPE). Terjemahan bebas dari pendapat tersebut, yakni perlu ditegaskan bahwa belum ada aturan umum dalam hukum acara pidana International (ICTY, ICTR, ICC). Setiap negara memiliki hukum acara pidana (prosedur) dan menentukan alat buktinya. (Antonio Cassese - International Criminal Law - Oxford Univercity Press, Pg 389). 7. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia salah satu alat bukti yang turut menentukan dalam proses peradilan pidana agar berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana adalah alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 Jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP). Keberadaan Saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting, karena mengenai haknya dalam memberikan keterangan dapat menentukan nasib seseorang diduga tindak pidana, yang harus dapat diberikan dalam keadaan bebas. Dalam KUHAP didapati sejumlah kewajiban saksi, di antaranya mewajibkan saksi hadir dalam pemeriksaaan, memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar atau dialami saksi. Bahkan bila tidak memberikan keterangan tidak sebenarnya (bohong) dapat dipidana. Di lain sisi, norma yang ada dalam KUHAP tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak dan kebebasan Saksi dalam memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana, pada hal dalam KUHAP dikenal beberapa azas-azas tercantum dalam Penjelasan Umum KUHAP; (Soenarto Soerodibroto, S.H., 124 KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hoge Raad, Edisi Keempat, manajemen PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 1979 halaman 482-483). Azas tersebut di antaranya, yaitu: a. Huruf (a) azas mengenai “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan“. b. Huruf (f) azas menggenai “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. 8. Bahwa hukum berkembang dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat, karenanya norma dalam undang-undang perlu ditelaah kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum di Amerika tidak pernah statis (Legal system is never static). Lihat: Lawrence M. Friedman, American Legal System (New York: W.W. Norton, Inc, 1984, hal. 19). Atau paling kurang hak yang telah ada dalam Undang-Undang haruslah dilaksanakan dan atau dipertahankan, dalam hal ini hak Advokat untuk mendampingi Saksi dalam proses perkara pidana yang sesungguhnya azas untuk mendapat bantuan hukum telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP tersebut. Perkembangan hukum tersebut dicapai atau didapatkan melalui putusan pengadilan sesuai pendapat hakim terkenal dari Amerika, yakni Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes Jr berpendapat sebagai berikut: 1. Hukum adalah proses evolusi (law is an evolusionary process). 2. Pengadilan mempunyai peran penting dalam evolusi dengan aktif reformasi hukum untuk menyesuaikan diri kepada keadaan yang berubah. 3. Undang-Undang akan tergantung pada efektifnya (efficacy) di pengadilan dan karena itu bukan hukum kalau belum diterapkan di pengadilan. 4. Hukum itu hanyalah merupakan prediksi bagaimana hukum mengambil keputusan (Suri Ratnapala, Jurisprudence, Australia: Cambridge University, 2009, hal. 98). 125 9. Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, untuk memenuhi perkembangan atau kebutuhan masyarakat, dalam KUHAP didapati beberapa azas, diantaranya azas bantuan hukum (legal assistance principle) dalam Penjelasan Umum huruf f. Sesuai pendapat Clarence J. Dias, ada 2 (dua) jenis istilah bantuan hukum, yaitu: legal aid dan legal assistance. Legal aid yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Legal assistance yaitu bantuan hukum kepada mereka yang mampu, atau pemberian bantuan hukum oleh para Advokat yang menggunakan honorarium (Bambang Sunggono dan Aris Hartono, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, 2009, hal. 9). Selain azas bantuan hukum, dalam hukum acara pidana dikenal pula azas in personal, azas impartial, azas fairness, azas equality before the law, azas presentasi. 10. Bahwa mengenai azas bantuan hukum didapati dalam Penjelasan Umum huruf f KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang tersangkut perkara wajib dberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan diberikan untuk melaksanakan pembelaan atas dirinya “. Perlu ditegaskan bahwa frasa “setiap orang” tertuju pada pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu Saksi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana. Azas tersebut seharusnya terjabar atau diatur berupa norma dalam Batang Tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang a quo. 11. Bahwa Advokat sebagai Penegak Hukum mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada Saksi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam proses perkara pidana untuk memastikan proses pemeriksaan dalam setiap tingkat berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku (due process of law). Mengenai hak tersebut sesuai pendapat DWP Ruiter dirujuk oleh Maria Farida Indrati S., (Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal. 37), adalah salah satu dari 4 (empat) sifat norma hukum, yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang terdiri dari: a. perintah (gebod); b. larangan (verbod); c. ijin (toestemming); 126 d. pembebasan (vrijtelling). Oleh karena itu, kebebasan (vrijtelling) dari seseorang, dalam hal Saksi untuk didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum merupakan keharusan yang dibuat atau diatur dalam KUHAP. 12. Bahwa dalam KUHAP yang diatur hanyalah hak Tersangka atau Terdakwa, didapati dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981, berbunyi sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” 13. Bahwa salah satu hak Advokat (anggota PERADI) adalah memberikan bantuan hukum kepada klien (Saksi) ketika menjalani pemeriksaan sebagai Saksi dalam proses hukum dalam tahap/tingkat penyelidikan dan penydikan serta memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa di pengadilan. Namun hak untuk memberikan bantuan hukum tidak diatur dalam Pasal 54 KUHAP. 14. Bahwa dalam 54 KUHAP hanya disebutkan Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, maka ketentuan tersebut telah dan atau menghilangkan hak Advokat untuk menjalankan haknya sebagai Penegak Hukum dalam mendampingi Saksi pada tingkat pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. 15. Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang menentukan kepastian berjalannya due process of law untuk menentukan status seseorang dalam perkara pidana karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum (didampingi) dalam proses pemeriksaan pada setiap pemeriksaan. 16. Bahwa dalam perkembangan atau fakta dalam penanganan perkara pidana, dalam praktik, untuk menentukan status sesorang dalam perkara pidana, Aparat Penegak Hukum (i.c.: Penyelidik dan Penyidik) menetapkan status seseorang sebagai Terlapor dan Terperiksa, pada hal tidak diatur dalam KUHAP. Dari penamaan status Terlapor dan Terperiksa, Aparat Penegak Hukum (i.c.: Penyelidik dan Penyidik) sesungguhnya tidak menghormati atau tidak patuh pada hukum positif (i.c.: KUHAP), yang hanya mengenal status seseorang yang diminta keterangan oleh Penyelidik, Penyidik dalam proses pemeriksaan pidana adalah Saksi, Tersangka, Terdakwa dan Ahli. 127 17. Bahwa dalam Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 27, diatur bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. 18. Bahwa mengenai kedudukan Saksi telah didapatkan perkembangan pengaturan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 65/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim {3.17} ditegaskan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 19. Bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, yang dibutuhkan dari keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang bebas, tidak direkayasa sesuai dengan kebenaran fakta. Namun banyak fakta pada saat dipanggil dan ketika memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak memiliki keberanian memberikan keterangan apabila tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Oleh karena itu penegakan hukum untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana tidak tercapai. 20. Bahwa dalam KUHAP hanya diatur kewajiban-kewajiban saksi dalam proses penanganan perkara pidana, yakni untuk memberikan keterangan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan antara lain dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164. 21. Bahwa dalam proses perkara pidana, yakni dalam penyelidikan, penyidikan, Advokat sebagai Penegak Hukum mempunyai hak untuk mendampingi saksi untuk memberikan bantuan hukum (azas bantuan hukum) dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam perkara pidana. Hal itu dimaksudkan agar dalam 128 pemeriksaan tersebut due process of law berjalan sebagaimana mestinya, sehingga didapatkan azas kepastian hukum (legal certainty principle) dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Lima hal disyaratkan untuk kepastian hukum, yaitu: 1. Undang-Undang dan keputusan pengadilan harus diumumkan. 2. Undang-Undang dan keputusan pengadilan harus definitive dan jelas. 3. Keputusan-keputusan pengadilan harus mengikat (tidak bisa ditawar- tawar). 4. Undang-Undang dan keputusan-keputusan Pengadilan tidak boleh dibatasi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh berlaku surut. 5. Harapan-harapan yang legitim harus dilindungi (Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016, hal. 201). 22. Bahwa dalam kaitan dengan kepastian hukum disebutkan di atas, kehadiran Advokat dalam setiap pemeriksaan (Saksi) sangat penting. Hal itu ditegaskan oleh PAUL B. WESTON DAN KENNETH M. WELLS dengan pendapatnya yang dapat dipertimbangkan dalam pemastian permohonan dari Pemohon. PAUL B. WESTON dan KENNETH M. WELLS mengatakan “Once involved in an attorney-client relantionship, the attorney should present every defense legally and factualy permisisible in order to protect his client from deprivation of life and liberty except through due process of law”. Artinya, suatu hubungan Advokat dengan klien advokat harus hadir pada setiap pembelaan (“pendampingan”) yang dibolehkan menurut hukum dan faktual untuk melindungi klienya dari perampasan hidup (“hak”) dan kebebasan melalui proses hukum (Paul B. Weston, And Kenneth M. Wells, Sacramentho State College, “The Administration Of Justice” By Prentice Hall., Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967 halaman 9 -10). V. KESIMPULAN Bedasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Pihak Terkait PERADI menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 1. PERADI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagi Pihak Terkait. 129 2. Dalam Penjelasan Umum KUHAP sesungguhnya sudah didapatkan azas bantuan hukum setiap orang, namun tidak diatur dalam Batang Tubuh KUHAP. 3. Advokat mengalami kerugian konstitusionalitas apabila tidak memiliki hak untuk mendampingi Terperiksa dan Saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 4. Advokat mempunyai hak konstitusionalitas untuk mendampingi Terperiksa dan Saksi. VI. PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. KLARIFIKASI ATAS KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN I. POKOK - POKOK KLARIFIKASI Sesuai Risalah Sidang Perkara Nomor: 61/PUU-XX/2022 Pokok-Pokok Klarifikasi Pihak Terkait PERADI sebagai berikut: A. Tentang tidak adanya norma dalam Pasal 54 KUHAP (Batang Tubuh) yang memberikan hak bagi saksi untuk didampingi Advokat yang merugikan PERADI (hal. 9). B. Mengenai Pihak Terkait PERADI kurang fokus pada Pasal 54 KUHAP yang dipersoalkan para Pemohon dan Pasal 54 KUHAP tidak bisa dipisahkan dari Pasal 56 KUHAP serta kriteria saksi yang didampingi Advokat dalam kaitan dengan ancaman Pidana (hal. 10). C. Pihak Terkait PERADI mendalilkan bahwa dalam praktik, Penyidik menggunakan istilah Terlapor dan Terperiksa merupakan pelanggaran, tapi dalam permohonan Pihak Terkait PERADI meminta Mahkamah untuk memutuskan Terperiksa dan Terlapor mempunyai hak untuk didampingi (hal. 10 & 11). 130 II. PENJELASAN ATAS POKOK-POKOK KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT PERADI Sesuai pokok-pokok klarifikasi di atas, dengan ini disampaikan penjelasan atas pokok-pokok klarifikasi tersebut sebagai berikut: A. Tentang tidak adanya norma dalam Pasal 54 KUHAP (Batang Tubuh) yang memberikan hak bagi saksi untuk didampingi Advokat yang merugikan PERADI. 1. Bahwa saksi yang didalilkan Pihak Terkait PERADI dalam Keterangan pada Romawi IV angka 13, maksudnya adalah saksi sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP, yang tidak mengatur sama sekali mengenai hak mendapat bantuan Hukum dari Advokat/Penasihat Hukum (Penasihat Hukum terminologi dalam KUHAP). 2. Bahwa dengan tidak diatur sama sekali mengenai hak saksi untuk didampingi oleh seorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum dalam Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan: a. Azas Kesetaraan (equality before the law) yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP dalam huruf (a) yang berbunyi: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” dan azas a quo merupakan ciri khusus negara yang diperintahkan berdasarkan rule of law oleh karena itu bukan berdasarkan “rule of men” atau rule by law (hukum digunakan untuk kepentingan penguasa). b. Penjelasan Umum KUHAP huruf (f) yang berbunyi: “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab XI (Bantuan Hukum) diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. d. Undang-Undang Advokat, yang ditegaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 131 ❖ Dalam Pasal 1 ayat (1) “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. ❖ Dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa Advokat berstatus Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh Undang- Undang dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal diatas, Pihak Terkait PERADI mengalami kerugian konstitusional apabila dalam Pasal 54 KUHAP tidak diatur hak saksi untuk didampingi seorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan tingkat penyelidikan dan penyidikan. B. Mengenai Pihak Terkait PERADI kurang fokus pada Pasal 54 KUHAP yang dipersoalkan Para Pemohon dan Pasal 54 KUHAP tidak bisa dipisahkan dari Pasal 56 KUHAP serta kriteria saksi yang didampingi Advokat dalam kaitan dengan ancaman pidana KUHAP. Pihak Terkait PERADI memberikan Klarifikasi sebagai berikut: ❖ Bahwa Pihak Terkait PERADI telah fokus pada Pasal 54 KUHAP dengan memberikan dukungan pada para Pemohon. Pihak Terkait PERADI telah menyatakan pendiriannya dalam Keterangan angka IV No. 16 dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan Pihak Terkait PERADI, ketika mendampingi Klien yang dipanggil Penyelidik dan Penyidik dalam praktik proses pemeriksaan seseorang yang terkait dugaan tindak pidana. Dalam pemeriksaan tersebut Penyelidik dan Penyidik memberikan label yang dipanggil dengan status Terperiksa, dan atau Terlapor, yang notabene tidak diatur dalam KUHAP. Dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum bagi seorang Saksi, Penyelidik dan Penyidik secara hukum tidak terikat pada norma Pasal 54 KUHAP. ❖ Bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada saksi dalam Pasal 54 KUHAP, tidak dapat dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP atau UU Hukum Pidana Khusus Tipikor). Dengan kata lain “bantuan hukum” terhadap saksi dalam Pasal 54 KUHAP, adalah hak dan tanpa syarat, yang tidak dikaitkan dengan ancaman pidana dalam hukum pidana materiil. 132 ❖ Bahwa permintaan Pihak Terkait PERADI mengenai hak saksi dalam Pasal 54 KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak dapat dikatakan berpotensi menghambat “azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena maksud dari Pihak Terkait PERADI adalah dalam pelaksanaan Pasal 54 KUHAP dalam rangka menegakan hukum pidana materiil, khususnya terhadap saksi, harus dilakukan dengan due process of law. Dengan demikian, seharusnya dalam Pasal 54 KUHAP didapati norma “Saksi dan Terperiksa Berhak” mendapat bantuan hukum dari sesorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum. Dengan pemuatan norma tersebut norma Pasal 54 KUHAP senyawa dengan Konsiderans yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP huruf (a). Dalam Penjelasan KUHAP Umum ditentukan dalam huruf (a) “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” (Laboratorium pusat Data Hukum Falkultas Hukum UAJY, “Kumpulan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana”, Penerbit Andi Yogyakarta, 2005 Halaman 92-93). C. Pihak Terkait PERADI mendalilkan bahwa dalam praktik, Penyelidik dan Penyidik menggunakan istilah Terlapor dan Terperiksa merupakan pelanggaran, tapi dalam permohonan Pihak Terkait PERADI meminta Mahkamah untuk memutuskan Terperiksa dan Terlapor mempunyai hak untuk didampingi. Pihak Terkait PERADI memberikan Klarifikasi sebagai berikut: ❖ Bahwa Kesimpulan Pihak Terkait PERADI yang tertuang dalam angka V No. 2 didasarkan praktik pada tingkat penyelidikan dan atau penyidikan bagi Saksi dan Terperiksa seharusnya mendapat hak bantuan hukum dari sesorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum namun hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 54 KUHAP. ❖ Bahwa dalam Kesimpulan Pihak Terkait PERADI dalam angka V No. 4, maksudnya ditujukan terhadap “Saksi” dan “Terperiksa”, yang merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri yang kami sampaikan dalam Kesimpulan dan Permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Fakta tersebut ditegaskan, agar sudilah kiranya Mahkamah memutuskannya bila hal tersebut dipandang sebagai hal yang terbaik untuk jaminan dan perlindungan hukum terhadap Saksi dan Terperiksa. Hal ini sesuai 133 dengan salah satu prinsip dalam hukum “Da nihil factum, dabo tibi jus” (give me the facts, I shall give you the law). Artinya, fakta itu disajikan agar dapat diputuskan oleh Pengadilan mengenai hukumnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution berhak untuk menambah norma yang diminta oleh Pemohon, sehingga Kesimpulan Pihak Terkait PERADI tetap pada angka 4 Keterangan Pihak Terkait PERADI. ❖ Bahwa Pihak Terkait PERADI memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencermati bahwa apa yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait PERADI pada tanggal 2 Agustus 2022 yang dikaitkan dengan satu prinsip dalam hukum “Da nihil factum, dabo tibi jus” (give me the facts, I shall give you the law) di atas tidak ambigu. Dengan demikian, Keterangan Pihak Terkait PERADI tidak ragu-ragu atau sedikit ambigu, antara mendukung permohonan para Pemohon dengan Kesimpulan yang dikemukakan dalam Keterangan Pihak Terkait PERADI pada tanggal 2 Agustus 2022. Oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan dari para Pemohon. ❖ Bahwa dengan uraian di atas Pihak Terkait PERADI, meminta putusan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menambah norma, Saksi dan Terperiksa yang tertuang dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diberi hak bantuan hukum didampingi seorang Advokat/Penasihat Hukum ketika diperiksa dihadapan penyelidik dan penyidik (tahap Pra-Ajudikasi), dan permintaan Pihak Terkait PERADI beralasan hukum, mengingat Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk memutuskan hal tersebut yang sifatnya Erga Ormes. Oleh karenanya Pihak Terkait PERADI tidak bermaksud meminta Yang Mulia untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap hukum yang belum diatur dalam Pasal 54 KUHAP. [2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. serta 1 (satu) orang saksi yaitu Muhamad Isnur yang masing-masing telah didengar 134 keterangannya dalam persidangan pada 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI 1. Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. Uji Materil UU RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Terkait dengan KUHAP: Pasal 1:26 “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Pasal 1:1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Batu Uji UUD NRI Thn 1945 Pasal 28D (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Terkait dengan Konstitusi NKRI UUD NRI Thn 1945: Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. KETERANGAN AHLI 01. “Atribut” buatan manusia dalam diksi KUHAP dengan sebutan “saksi” dan “terperiksa” di dalam konstitusi (UUD NRI Thn 1945) dengan diksi “setiap orang” in personam, ad hominem adalah bukan “mala per se” dan/atau juga bukan “mala prohibita”. Dua sebutan atributif itu sama juga dengan diksi “tersangka, terdakwa, penyidik” yang esensi entitas dari semua diksi itu adalah “Orang”. “Mala per se” adalah suatu kejahatan yang sudah demikian “di dalam dirinya itu sudah jahat dengan sendirinya, in se, di dalam dirinya sendiri” sehingga hal itu dilarang atau tidak boleh atau tidak baik dilakukan oleh siapa pun, kapan dan di mana pun juga. “Mala prohibita” adalah sesuatu yang 135 berkualifikasi sebagai jahat karena “sudah dilarang dilakukan” dan “larangan itu diberlakukan sebagai hukum buatan negara” yang oleh karena itu wajib ditaati oleh setiap orang dengan segala akibat ikutan terhadap pelanggarannya. Status atributif “saksi” dan “terperiksa” secara inklusif, implisit, ke dalam Pasal 54 KUHAP (UU No. 8 Thn 1981) adalah bukan mala per se dan juga bukan mala prohibita. Oleh sebab itu adalah tidak illegal dan juga tidak melanggar aturan hukum “negara yang baik” dalam hal status in personam, ad hominem, setiap orang sebagai “saksi” dan/atau “terperiksa” yang inklusif, implisit, agar menjadi eksplisit berkualitas “kepastian” yang lex scripta, lex certa, lex stricta, lex praevia (tertulis, jelas, tegas, berlaku) ke dalam aturan negara yang baik, seperti halnya ke dalam Pasal 54 KUHAP tersebut. Itu bukan mala per se dan bukan mala prohibita. 02. “Orang adalah manusia” namun “manusia belum tentu orang”. “Saksi, terperiksa, penyidik, advokat” dan seterusnya diksi semacam itu adalah “atribut” buatan manusia terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan yang difungsikan kepada dia, selaku per se, in se, “orang” dan sekaligus “manusia” in personam. Manusia belum tentu “orang” menurut dogmatika dan doktrin ilmu hukum. Sebab, “orang harus memiliki status wenang dan cakap bertindak (bevoegdheid en bekwaamheid) sebagai subyek hukum. Orang sebagai subyek hukum juga termasuk badan hukum (rechtspersoon, corpus) atau menjadi Korporasi (aslinya Latin: corpus-corporis) di dalam pengertian hukum terkini (RKUHP Pasal 165). Orang sebagai manusia per se, in se, dengan demikian itu, di dalam hukum disebut sebagai natuurlijk persoon, yakni orang secara “alami” (natuur, nature) karena entitas status “orang” itu diperolehnya tanpa diberikan atribut buatan manusia atau negara (non-derogable). Manusia, in se, per se, sudah ada dan diakui esensi entitasnya oleh hukum dan peradaban kemanusiaan sejak dia ada “dalam rahim ibunya, sebelum lahir, dan sampai setelah dia meninggal dunia, sampai dengan selesai warisannya dibagikan kepada yang berhak” (le mort saisit l’vif: orang yang sudah meninggal masih menguasai orang yang masih hidup). Perlindungan hukum positif terhadap manusia itu nyata tegas berlaku sejak sebagai hukum pornografi, zinah, perkawinan, aborsi, hak waris bagi anak 136 dalam kandungan (sebelum lahir), hak perwalian bagi status anak dan yang di bawah pengampuan (curatele), pemakaman jenazah manusia yang meninggal, menguburkannya sampai dengan merawat makamnya dengan baik dan benar (manusia setelah meninggal). Dengan itu dalam HAM kodrati dipahami bahwa “manusia hanya memiliki hak-hak tanpa adanya tangung jawab dan kewajiban yang dituntut kepadanya”. Sebab, wali dan penerima kuasa dari si manusia itulah yang memikulnya dan dapat dituntut kewajiban dan tanggung jawab hukumnya. Akan tetapi “orang memiliki sekaligus hak-hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab simultan dengan segala akibat ikutannya”. Dalam posisi tanggung jawab itu berarti sekaligus dengan “tanggung gugat” dapat dituntut kepada orang tersebut, karena dia bukan lagi sekadar manusia tetapi sudah menjadi “orang” (i.c. saksi, terperiksa, penyidik, advokat, jaksa, hakim, pejabat pemasyarakatan/Lapas). 03. “Perlakuan sama setiap orang” adalah HAM konstitusional [UUD NRI Thn 1945: 28D (1)] dalam hal sebagai “saksi, terperiksa, penyidik, advokat” dan seterusnya semacamnya, yang semua itu merupakan “atribut buatan negara” terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan yang difungsikan kepada dia, selaku per se, in se, “orang” dan sekaligus “manusia” in personam. Dalam dan dengan konstruksi hukum itu maka esensi “penyidik adalah ‘orang’ dengan wewenang khusus selaku pejabat Polri dengan untuk fungsi penyidikan” menurut aturan ”hukum buatan negara” di dalam KUHAP [UU 8/1981 (1:1)]. “Saksi” adalah “orang yang dapat memberikan keterangan...” menurut aturan hukum buatan negara di dalam KUHAP [UU 8/1981 (1:26)]. “Terperiksa” dalam esensi entitas “orang” atau bisa jadi hanya “manusia” yang mutatis mutandis dengan saksi di dalam konstruksi dogmatis doktriner idem dito, di atas tersebut. “Advokat” dalam konstruksi idem dito, mutatis mutandis tersebut. Demikian pun entitas subyek “negara” sebagai “orang” adalah “subyek persona sebagai yang dianggap sama dengan person atau negara yang dipersonifikasi, melalui tindakan dan keputusan organ-organ negara untuk melaksanakannya dengan tanggung jawabnya” (Kelsen, 1973; 1978). Adanya tanggung jawab negara itu merupakan tugas yang diberikan oleh hukum (legal duty). Itu juga sebagai tanggungjawab hukum (legal responsibility) atau 137 tanggung jawab sebagai liabilitas yang dapat dituntut agar dipenuhi (liability). Adanya sanksi atau tidak terhadap pelaksanaan tanggung jawab itu, merupakan bagian dari aturan yang ditentukan hukum (legal order). Tugas (duty) yang berarti juga sebagai kewajiban untuk dilaksanakan (obligation) harus dipenuhi dengan baik untuk mencapainya. Pengabaian atau kelalaian (delinquent) memenuhi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab itu menimbulkan adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap negara akibat tidak ditunaikannya tugas dan tanggung jawab itu (Kelsen, 1973). Penyidik selaku “orang” yang berfungsi pejabat pelaksana organ negara i.c. Polri tak lepas dari tanggung jawabnya dalam hal legal duty, legal responsibility, liability, legal order, duty, obligation, tuntutan delinquent (kelalaian, pengabaian) dengan semua sanksi yang dapat dikenakan terhadap negara, organ, dan pejabatnya tersebut. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah -- dengan semua organ dan pejabat “panca-wangsa penegak hukum”, i.c. penyidik, jaksa, hakim, advokat, pejabat pemasyarakatan/Lapas - - itu adalah untuk “menegakkan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak- hak asasi konstitusional” [UUD NRI Thn 1945: 28I (4-5) jo. UU RI No. 39 Thn 1999: pasal 8, 71-72]. “Tangung jawab asasi negara” dapat disebut demikian, sebab norma konstitusional itu juga sekaligus menjadi norma hukum positif untuk menyelenggarakan “tujuan asasi negara” di dalam alinea ke-4 UUD NRI Thn 1945 yakni untuk “melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendamaikan...” Tujuan dan tanggung jawab itu disebut asasi karena pada prinsipnya, asas utama dasarnya menjadi alasan adanya, raison d’etre, dan prima facie legitimasi moral dasar etis semua orang dan manusia suka rela menerima eksistensi negara. Sebab, jika tanpa “tujuan asasi” dan “tanggung jawab asasi” itu maka tiada orang dan manusia yang bersedia sukarela bernegara. Atau, sebaliknya jika saja “negara itu menjadi tidak baik” maka sah adanya “ketidak-taatan kepada negara yang tidak baik” itu (justification of disobedience). Pelaksanaan in concreto “tanggung jawab negara, terutama pemerintah” simultan dalam 4 (empat) imperatif kategoris konstitusional yuridis, dogmatika hukum positif itu, (yakni: melindungi, memenuhi, menegakkan, memajukan) sebagai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab itu tidak terpisahkan satu sama lain; sehingga “bukan hanya penegakan hukum” saja tetapi menjadi 138 “penegakan hukum HAM” dalam panca-wangsa (lima pilar). Itu bukan lagi sekadar “catur wangsa” (empat pilar). Frasa dalam diksi “penegakan hukum HAM” juga imperatif kategoris konstitusional dalam hal semua hukum adalah HAM tetapi masih ada HAM yang belum/tidak perlu ditetapkan sebagai dogmatika hukum positif ke dalam bentuk “peraturan perundang-undangan” [UUD NRI Thn 1945: 28I (5)]. Panca-wangsa penegak hukum HAM itu juga adalah sama setara diatur dengan dan di dalam undang-undang NRI secara khusus sebagai UU Polri, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Advokat, dan UU Pemasyarakatan. Kelima “panca-wangsa” profesi penegakan hukum HAM itu juga “sama setara terikat dalam Kode Etik dan Sumpah Profesi kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Kelima UU, Kode Etik dan Sumpah Profesi itu dengan lain- lain yang terkait (omnibus law) menjadi “kesatuan keserempakan sistem administrasi dan manajemen peradilan” (justice system, justice administration, court management). Implementasi pelaksanaannya ke dalam peradilan pidana, menjadi kesatuan keserempakan (integrated system) sebagai sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) dalam kesatuan sistem peradilan acara pidana (CJS: criminal justice system) dan sistem administrasi peradilan pidana (CJA: criminal justice administration). Dengan demikian, dalam hal adanya fakta obyektif dan subyektif “pengabaian dan/atau pelalaian (delinquent)” tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang dengan sengaja oleh dan terhadap salah satu fungsi dari 5 (lima) pilar kesatuan “panca wangsa penegak HAM hukum” itu, maka tindakan pejabat organ negara itu adalah menjadi constitution disobedience (pembangkangan konstitusi) di dalam satu “negara yang tidak baik” oleh karena tindakan itu dilakukan “tanpa legalitas yang berkualifikasi akurat, presisi, valid, otentik” sebagai hukum pembenaran ketitaktaatan (justification of disobedience). Akibat ikutan dari satu justification of disobedience (pembenaran ketidaktaatan) bisa jadi merembet tak terkontrol masuk ke “eigen richting” (main hakim sendiri) yang sangat fatal bagi sistem bernegara yang baik dan benar. “Negara yang baik dengan penyelenggaraan tanggung jawab asasi terhadap tujuan asasi bernegara” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 139 alinea ke-empat adalah raison d’etre, prima facie, bagi semua penduduk dan warga negara tunduk sukarela kepada kekuasaan negara yang baik tersebut. 04. Hak bela diri “makhluk alami” (manusia, pun semut, dsb) adalah “melekat intrinsik natural pada hakikat diri” sebagai HAM kodrati (natural right) yang takterpisah dan takterbagi (unalienable, indivisible) bagi setiap makhluk. Hak bela diri itu bukan mala per se, juga bukan mala prohibita. Bahkan itu dapat jadi berkualitas legal kondisional, sebagai “alasan pembenar” atau “alasan pemaaf” tindak pidana, noodweer, [KUHP: 49 (1)] “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu”. HAM kodrati (natural rights) yang melekat instrinsik itu tidak dapat diambil dan dikurangi (nonderogable) oleh yang bukan memberikannya secara alami (nemo dat quod non habet: tak seorang pun boleh memberikan sesuatu yang tidak ada dimilikinya). Dengan itu, setiap orang dalam atribut “saksi” dan/atau “terperiksa” memiliki HAM kodrati intrinsik untuk membela diri dalam pendampingan Advokat selaku orang yang dipercayai dan ditunjuk oleh orang beratribut “saksi/terperiksa” tersebut. Advokat, aquo, bukanlah mala per se dan juga bukan mala prohibita, melainkan profesi mulia (officium nobile, noble profesion) yang diatur legalitas dan legitimasi-nya dalam UU RI (18/2003) tentang Advokat. Hak asasi kodrati suaka kemanusiaan (humanitarian asylum) dalam pembelaan HAM kodrati diri setiap orang selaku “saksi/terperiksa” dapat dipercayakan kepada Advokat profesional yang terikat Kode Etik “memegang rahasia klien sampai dengan setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan Klien itu”. Kode Etik Advokat Indonesia [KEAI: 4 (h)] menetapkannya sebagai norma hukum etika profesional “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.” UU Advokat [18/2003: (19:1)] menetapkannya sebagai dogmatika hukum positif “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.” 140 Rahasia klien itu, wajib disimpan sendiri oleh Advokat profesional sebagai “suaka kemanusiaan bagi kliennya”, yang bahkan itu tetap saja jadi rahasia sehingga pun tidak boleh secara etis dibuka kepada klien itu sendiri. Original intent dan intentio dantis (maksud asli diberikan adanya) rahasia klien itu sebagai suaka kemanusiaan yang otentik adalah agar nyata tercipta adanya “kejujuran tulus sepenuh hati”. Di dalam jujur tulus itulah adanya “kebenaran otentik” yang diungkapkan oleh orang beratribut “saksi/terperiksa”. Posisi moral dasarnya bahwa “tiada kebenaran otentik tanpa jujur tulus otentik, dan tiada jujur tulus otentik itu tanpa ada jaminan kepastian suaka rahasia” yang disimpan dalam tanggung jawab Sumpah kepada Tuhan Maha Mengetahui segala rahasia setiap orang. Profesi “orang Advokat” yang dipercayai dan ditunjuk oleh “orang saksi/terperiksa” adalah jaminan kepastian suaka kemanusiaan itu. Sebab, tiada orang yang akan suka rela siap sedia jujur tulus bilamana orang itu sewaktu-waktu berada dalam situasi nyata terintimidasi, terancam harkat martabat kehormatan diri, keluarga dan komunitasnya, nama baik, kebebasan dan harta bendanya (Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, penerbit Ghalia, Jakarta, 2009: hlm. 165, 138... “partikularitas profesi Advokat selaku pembela hukum”). Dengan dan oleh karena itu, tiada hak dan wewenang “orang/penyidik” dan “negara, terutama pemerintah” untuk meniadakan dan/atau menghalangi dan/atau membatasi dan/atau melalaikan (delinquent) hak asasi kodrati suaka kemanusiaan orang “saksi/terperiksa/” yang telah mempercayakan rahasianya kepada “orang Advokat” berprofesi legal yang dipercayai dan ditunjuk oleh “saksi/terperiksa” tersebut. Nemo dat quod non habet. Melainkan setiap pejabat negara, terutama pemerintah, dan semua organnya, “bertanggung- jawab menjamin kepastian akurasi, presisi, validitas, otentisitas, pelaksanaan HAM kodrati orang saksi/terperiksa/advokat itu sebagai imperatif kategoris HAM konstitusional yuridis yang aquo legal dan legitimate [UUD NRI Thn 1945: Pasal 28D (1) jo. Pasal 28G (1) jo. Pasal 28I (4-5) jo. UU HAM (39/1999: 8, 71- 72)]. 05. Diksi “menjamin” sebagai imperatif konstitusional [UUD NRI Thn 1945: 28D (1)] dalam frasa “... jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama..” sebagai batu uji materil, bermakna dasar yuridis bahwa “yang menjamin menjadi aktif terhadap yang dijamin dalam sikap pasif”. 141 Sebagaimana halnya “saya menjamin utang seseorang” maka jika orang itu tidak dapat melunasi utangnya dengan demikian saya yang membayar utang itu. “Jaminan perlindungan kepastian” itu sebagai kata benda dengan otomatis menjadi kata aktif bersifat perintah (imperatif kategoris konstitusi) kepada “negara, pemerintah, organ dan pejabat-pejabatnya” i.c. aquo “penyidik, Jaksa, hakim, advokat, pejabat Lapas” dalam kesatuan sistem administrasi panca- wangsa penegak HAM hukum. Lagi pula, kualitas perintah dogmatis itu merupakan “tanggung jawab asasi konstitusional” [28I (4)] sekaligus/simultan “tanggung jawab asasi hukum positif” [UU 39/1999: 8, 71-72]. Pengabaian dan pelalaian (delinquent) terhadap perintah asasi konstitusional yuridis, sebagai “tanggung jawab asasi dalam menjamin perlindungan kepastian keadilan” bagi setiap orang “saksi/terperiksa/advokat” yang legal dan legitimate itu, maka pengabaian/pelalaian itu adalah berkualitas “constitution disobedience”. Dan, karena “constitution disobedience” itu dilakukan dengan sengaja sadar atau tidak sadar oleh negara/pemerintah/organ/pejabatnya, maka “pembangkangan konstitusional” itu terjadi dalam “negara yang tidak baik”. Sebab, tiada negara hukum yang baik tanpa HAM diselenggarakan di dalam negara itu, dan tiada negara yang baik yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusinya. 06. Justification of disobedience (pembenaran ketidaktaatan) terhadap “negara yang tidak baik” dapat menjadi berlaku sebagai alas kegiatan praktik politik hukum moral diselenggarakan oleh masyarakat banyak. Hal itu dikenal sebagai “people power” di dalam filsafat moral dasar politik hukum (Nikolas Simanjuntak, Hak-hak Asasi Manusia... Pertarungan Peradaban, penerbit Erlangga, Jakarta, 2018: hlm. 35-40). Formulasi legitimasi moral dasar filsafat kenegaraan bagi masyarakat banyak dalam melaksanakan aksi in concreto “ketidaktaatan kepada negara yang tidak baik” itu antara lain dikenal khususnya dalam frasa ini “... it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government... whenever any form... becomes destructive of these ends”. [Terjemahan bebasnya: “... adalah menjadi hak masyarakat banyak untuk mengganti atau meniadakan negara itu dengan membentuk pemerintahan yang baru... bilamana ada terjadi sesuatu... yang merusak atau meniadakan tujuan asasi dan tanggung jawab asasi negara itu]. Maksudnya (becomes destructive) adalah itu terhadap “negara yang tidak baik”, yakni 142 sebagaimana halnya diuraikan di atas, i.c. aquo bilamana Pasal 54 UU 8/1981 (KUHAP) masih terus tidak konsisten harmonis sinkron sebagai tanggung jawab asasi HAM atau bertentangan dengan UUD NRI Thn 1945 Pasal 28D (1) jo. 28G (1) khususnya bagi saksi/terperiksa/advokat. 07. HAM negara hukum poskolonial Indonesia adalah negara hukum yang baik dan benar. Itulah menjadi solusi terhadap “negara yang tidak baik” di dalam konteks uraian di atas. Sebab, di dalam “negara yang baik” itu berlaku sistem pemikiran berhukum yang oleh Sudarto disebutnya “berechten” atau dapat dipahami sebagai makna “berhukum” (Muladi – Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.1). Atau dalam bahasa Posner yang hampir serupa dengan itu disebutnya “reflection of judging” yang berarti “dengan membaca seksama dan memahaminya mendalam (discern) untuk melaksanakan (apply) konpendium seluruh teks antar teks dengan konteks sebagai textus receptus (rumusan teks apa adanya yang sudah diterima begitu adanya) dan itulah sebagai hukum yang berlaku (Richard Posner A., Reflection of Judging, Harvard University Press, 2013, hlm. 5). Friedman L.M. (American Law, 1984) menyebut yang kurang lebih sama dengan itu sebagai “mental constructs” dengan “Law, legal system and legal process are mental contructs.” Dan, katanya lagi bahwa sistem hukum (legal system) itu meliputi 4 (empat) hal yakni (a) legal substance (isi hukum), (b) legal structure (struktur hukum), (c) legal culture (budaya hukum), dan (d) impacts (dampak antara satu sama lain dari ketiganya). Ada diskontinuitas (keterputusan) terhadap “mental constructs” sistem pemikiran berhukum kolonial yang dalam bahasa E. Said dinyatakannya sebagai “kekuasaan kolonial yang represif dominatif eksploitatif” (Edward Said: Culture and Imperialism, Power and Culture, 2001) dan oleh M. Foucault disebutnya itu sebagai warisan “arkeologi sistem pemikiran genealogi kekuasaan kolonial” (archeology of knowledge). Edward Said menyebut kekuasaan kolonial itu “representasi dominasi politik, sosial, ekonomi, dan kultural di dalam sistem kolonialisme, diselenggarakan dengan seperangkat sistem hukum untuk melaksanakan kekuasaan negara”. Michel Foucault khususnya dalam L’archeoologie du savoir (Archeology of Knowledge, 1969) dan Discipline and Punish: The Birth of the Prison, (1975) pada intinya menyatakan bahwa sistem mental constructs pemikiran kekuasaan 143 “berhukum” (berechten) itu merupakan “arkeologi pengetahuan sebagai aktivitas manusia di masa lalu dengan berbagai peninggalan material, sejarah sistem pemikiran, kekuasaan dan pengetahuan (pouvoir et savoir)... sebagai kontrol sosial lewat institusi-institusi dalam masyarakat... ’penyakit kejiwaan’ yang selalu terkait dengan kebudayaan, kegilaan hasil konstruk sosial... dengan kekuasaan dalam berbagai pola korelasi dari keseluruhan ragam unsur, yang meliputi teknik, bentuk material, struktur-struktur yang terlembaga dan begitulah teknologi kekuasaan itu (governmental technology of the self) dibentuk ke dalam satu bingkai” (Nikolas Simanjuntak, Tanggung Jawab Negara...Poskolonial, Alumni, Bandung, 2022: 52-116). 08. Pasal 54 KUHAP adalah mental constructs sistem pemikiran berechten kekuasaan kolonial yang “represif dominatif eksploitatif intimidatif dengan ragam intrik” sebagai latar historis filosofis teoritis dan sosiologis sebagaimana dalam uraian di atas itu (ref. E. Said, M. Foucault, Sudarto, Friedman). Penyidik dalam bahasa KUHAP (UU 8/1981) adalah bawaan terjemahan arti kata dari sistem pemikiran berhukum (berechten, mental constructs) kekuasaan kolonial di dalam H.I.R. (Het Herziene Indlansch Reglement) yang sebelum itu adalah I.R. (Indlansch Reglement) dalam Staatsblad (Stb.) 1848 No. 16. “Penyidik” dalam H.I.R. itu merupakan kesatuan sistem berhukum dengan “openbaar ministerie” yang kalau dalam bahasa KUHAP saat ini “tanpa keterpisahan antara fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan hakim penyidang perkara”. Juga “tanpa membedakan antara penangkapan, penahanan, pelaksanaan putusan”. Semua itu dilaksanakan dengan wewenang pejabat pemerintahan negara dalam sistem kekuasaan kolonial yang “dominatif eksploitatif intimidatif ragam intrik”. H.I.R. sebagai bentuk hukum acara pidana kolonial telah diganti dengan UU 8/1981 KUHAP, akan tetapi “budaya sistem berhukum” (mental constructs legal culture) kuasa dominatif eksploitatif intimidatif dengan berbagai intrik warisan arekeologis genealogi kekuasaan kolonial, masih belum selesai (kontinuitas). Itulah antara lain Pasal 54 KUHAP tersebut. Rupa visual in concreto betapa dekorasi interior ruangan intimidatif eksloitatif kuasa penyidik itu nyata dalam tiap pemeriksaan yang investigatif interrogatif terhadap Saksi/Terperiksa. Tidak ada kebebasan sama sekali sejak surat panggilan saksi dilayangkan kepada orang tertentu selaku Saksi/Terperiksa. Jemput 144 paksa akan segera susul menyusul dengan segala intrik dan intimidasi di dalamnya. Tawaran “kooperatif” dari penyidik hanya pemanis bibir kamuflase dengan agenda tersembunyi. Tidak ada suasana nyaman teduh tenang reflektif rekonsiliatif meditatif, dalam bahasa psikologi yang “calm and pacify amenable condition” (nyaman tenang dan teduh dalam situasi yang saling bersetuju sukarela sepenuh hati, amen-amin, karena sudah nyaman damai hatinya). Begitu surat panggilan kepada saksi/terperiksa maka tidak bebas lagi dan tidak nyaman hidupnya karena terus khawatir “hukum acara pemeriksaan ini mengubah nasib orang saksi/terperiksa” itu. Sudah jadi notoir feit yang tidak perlu dibuktikan lagi karena telah merupakan pengetahuan umum bahwa hampir semua Advokat (Senior khususnya) serta sering jadi bahan kajian para akademisi bahwa “saksi/terperiksa bisa jadi, dan banyak terjadi (dicatat/tidak), ternyata menjadi tersangka padahal tidak pernah didampingi oleh advokat yang dipercayai dan ditunjuknya ketika dalam pemeriksaan sebagai saksi”. Alasan klasik pejabat negara i.c. penyidik itu dengan menggunakan Pasal 54 KUHAP (UU 8/1981). “Hukum yang mengubah nasib orang” (Nikolas S., 2009: xxvii) i.c. in concreto aquo Pasal 54 KUHAP tersebut. Teks interteks kompendium teks hukum acara di dalam KUHAP telah berubah bentuk dari H.I.R. yang kolonial. Akan tetapi budaya hukum dengan karakter kultur sistem pemikiran berechten kolonialis dengan kuasa dominatif intimidatif eksploitatif penuh intrik, nyata masih ada dalam balutan textus receptus Pasal 54 KUHAP tersebut. 09. “Geen juristenrecht voor den Indonesier” yang terjemahan bebasnya: “Jangan berlakukan hukum bagi hakim-hakim terhadap orang Indonesia” (oleh van Vollenhoven: Strijd van het Adatrecht dalam Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat). Itulah mental constructs berhukum kolonialis dalam Pasal 54 KUHAP. Dalam sistem hukum acara kolonial (I.R./H.I.R.) yang openbaar ministerie berlaku budaya hukum dengan mental constructs “menghakimi” (juristenrecht) oleh para pejabat penegak hukum tanpa membedakan fungsi penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pejabat Lapas. “Aku yang menentukan berat ringannya hukumanmu, atau mau lepas, bebas, atau dihukum seberat- beratnya, jangan gunakan pengacara/advokat karena bukan dia yang menentukan kamu bersalah atau bebas”. Begitu, bahasa intimidatif eksploitatif 145 yang sudah jadi “notoir feit” bagi kebanyakan kesaksian pengalaman para Advokat dan sudah seringkali jadi bahan kajian analisis bagi para akademisi. Peradaban sistem berhukum seperti itu sudah harus dihentikan (diskontinuitas) sejak negara Indonesia ini lepas dari kuasa kolonial. Filosofis, teoritis, sosiologis, kultural, normatif, etis moral di era zaman HAM konstitusional NKRI terkini sudah tak ada rasionalisasi peradaban hukum seperti “notoir feit” itu di dalam “negara yang baik dan benar”. Bantahan terhadap “notoir feit” itu pun nyata jadi bagian dari sikap paranoia “melankolia poskolonial” (postcolonial melancholism) dalam bahasa para Budayawan (Laksana, Albertus Bagus, Melankolia Poskolonial & Krisis Demokrasi, Basis Majalah, 2016). “Melankolia” maksudnya itu berupa ekspresi wujud kebuntuan intelektual karena gagal mencari dan menemukan solusi selepas dari kuasa kolonial. Ekspresi kekecewaan itu diungkapkan dengan beragam “keluh kesah, ngomel- ngomel, marah-marah, sedih dan ratap tangis terhadap situasi, lalu menuduh ini itu menyalahkan ke sana ke mari, kesal tiada henti...” dst., dsb. Kultur kuasa kolonialis yang sadar atau bawah sadar, seakan-akan penyidik menentukan salah/benar, berat ringan hukuman, sehingga tidak perlu advokat. Padahal, bukan saja penyidik, bahkan hakim pun bukanlah yang menentukan seseorang bersalah/tidak, dihukum berat/ringan, melainkan “dua alat bukti yang sah dan meyakinkan” sebagai penentu salah/tidak/dihukum/tidak. Penyidik dan Advokat bertugas fungsi sama dan serupa untuk “mencari, menemukan, mengumpulkan alat-alat bukti dan mengolahnya untuk disampaikan di persidangan dengan kekuatan argumentasi hukum” dst., dsb. Tidak ada dasar landasan filosofis teoritis sosiologis yuridis, untuk mengabaikan atau bermaksud mengabaikan fungsi dan peran Advokat yang legal profesional; apalagi oleh dan dengan intimidasi dan ragam intrik dari pihak penyidik, di era HAM kesetaraan panca-wangsa penegak hukum integrated justice system administration konteks HAM konstitusional yuridis zaman Indonesia Poskolonial terkini. 10. “... pemindahan kekuasaan dll... dalam tempo sesingkat-singkatnya”. Itulah bahasa Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. “Sesingkat-singkatnya” dalam teks heroik super tegas itu sudah sangat lama, lebih dari 72 (tujuh puluh dua tahun) hingga di masa kini. Tapi durasi “sesingkat-singkatnya” itu bisa jadi memang “masih singkat” jika kita mengukur 146 peradaban Indonesia merdeka ini akan berusia lebih dari 500 (lima ratus) tahun lagi kemudian. “...kekuasaan dll.” itu adalah aquo mental constructs berhukum “kuasa kolonialis yang dominatif eksploitatif intimidatif” dalam Pasal 54 KUHAP tersebut. Dengan dan di dalam mental constructs berhukum (berechten) terkini, sudah nyata poskolonial sejak reformasi Indonesia dengan HAM konstitusional dalam UUD NRI Thn 1945 dan adanya Mahkamah Konstitusi RI yang kekuatan putusannya erga omnes, self executing, negative legislation. Sistem hukum itu sekurang-kurangnya membuat jadi sangat nyata, in concreto, bahwa itu tidak dikenal adanya dalam era kuasa kolonial. Kini, dalam Indonesia Poskolonial sudah tidak ada lagi alasan filosofis, teoritis, sosiologis, kultural, normatif, etis moral bahwa “berechten kolonial berkarakter kuasa dominatif intimidatif eksploitatif” oleh dan dari “orang penyidik” kepada “orang saksi/terperiksa/advokat” yang nyata setara sama di era zaman HAM konstitusional NKRI dengan UUD NRI Thn 1945 dan UU HAM (39/1999) serta MK RI yang semuanya itu tidak pernah dikenal di masa kuasa kolonial Hindia Timur berkuasa di wilayah nusantara Indonesia terkini. Kesimpulan Ahli: Keterangan Ahli ini mendukung Permohonan Pemohon uji materil bahwa: Pasal 54 KUHAP (UU RI Nomor 8 Thn 1981) nyata bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Thn 1945 khususnya dalam Pasal 28D (1) mengenai “jaminan perlindungan kepastian persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam atribut penyidik dan saksi/terperiksa/advokat” sebagai tanggung-jawab asasi negara yang baik, karena itu harus dihentikan budaya hukum substansi Pasal 54 KUHAP aquo yang adalah sistem hukum mental constructs kolonialis dominatif eksploitatif intimidatif dengan ragam intrik antara sesama orang, yakni: saksi, terperiksa, penyidik, advokat d/h penasihat hukum, yang adalah setara sama di dalam HAM hukum, Undang-Undang, Kode Etik, dan Sumpah profesi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Bahwa mencermati seluruh argumentasi pada permohonan pemohon, ahli menemukan pokok issue hukum sebagai poin kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh pemohon pengujian materiil a-quo yaitu; Pemohon dirugikan 147 akibat berlakunya rumusan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Rumusan tersebut dimaknai untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat namun hanya terbatas kepada Tersangka dan Terdakwa, dan tidak mencakup Saksi dan Terperiksa. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon pengujian materiil a quo adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang di sumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. Bahwa Para Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Bahwa terhadap isu dan permasalahan hukum yang dikemukakan Pemohon pada permohonan uji materiil a-quo, serta untuk memberikan pendapat mengenai pertentangan atau masalah konstitusionalitas norma pasal yang dijadikan Objek Pengujian a-quo, Ahli menguraikan pendapat dan pandangan dari aspek hukum tata Negara dan lapangan hukum lain yang relevan sebagai berikut: 148 TENTANG KONSEP SERTA PARADIGMA NEGARA HUKUM DAN PERAN KONSTITUSIONAL ADVOKAT DALAM MENDAPINGI SAKSI Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “the founding fathers” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan semata (Machtsstaat). Penyebutan kata “rechtsstaat” dan “machtsstaat” di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau “rechtsstaat” di Jerman. Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. AV Dicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakni adanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) “due process of law”. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman sekarang, maka ciri-ciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl dan Dicey itu digabungkan dan pada umumnya diterima para akademisi hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Dicey di atas, due process of law biasanya diartikan sebagai “a fundamental, constitutional guarantee that all legal proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard the government act take away one’s life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious”. Sedangkan kata arbitrary di sini diartikan “a course of action or decicion that not based on the reason or judgement but on personal will or discreation without regards to rules standard”. Penekanan terhadap due process of law sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Ketentuan- ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan Negara; 149 Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah ketentuan- ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “due process of law” yang fair, pasti dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya), penyitaan hak milik, dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfairan, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materil yang secara prosudural tidak memenuhi standard due process of law, kepastian hukum dan keadilan. Bahwa lebih berbahaya lagi apabila hukum procedural ini dilakukan secara arbiter oleh aparat penegak hukum. Tindakan, langkah dan keputusan aparatur penegak hukum bukan didasarkan pada kidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera penegak hukum itu sendiri. Padahal di negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum. Inilah yang di Amerika Serikat disebut oleh Dicey dengan istilah “the rule of law not of man”. Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana, bukan saja dapat merusak citra Negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga membuka peluang selebar- lebarnya bagi penggunaan kekuasaan (machtsstaat) dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Bahkan Penjelasan Umum KUHAP itu sendiri mengatakan bahwa “penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”. 150 Bahwa ketika seorang individu dalam segenap kapasitasnya baik sebagai Saksi atau telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan Negaranya sendiri. Negara melalui aparatur-aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, aparatur negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. Karena itu, Friedman mengatakan, negara hukum harus dibedakan dalam dua kategori, yakni negara hukum dalam arti formil, yakni “organized public power”, dan negara hukum dalam arti materiil yakni “the rule of just law”. Lebih-lebih apabila kaidah hukum terlihat samar-samar atau kurang tegas sehingga membuka peluang multi tafsir, maka tafsir yang mengedepankan keadilan yang harus digunakan. Bahwa UU 8/1981 adalah produk negara RI untuk menggantikan Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) (Stb. Tahun 1941 No 44) warisan kolonial Hindia Belanda, meskipun telah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Drt Tahun 1951. Walaupun undang-undang ini lahir jauh sebelum amademen konstitusi yang begitu mengedepankan hak asasi manusia, namun semangat para penyusun undang-undang ini telah begitu maju dengan mengadopsi berbagai ketentuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ayat (3e) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) berbunyi sebagai berikut, “In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him”; (Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkannya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat yang sama seperti saksi- saksi yang memberatkannya). 151 Bahwa konvenan di atas telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pemohon berpendapat, due process of law yang disebut dalam kovenan itu memuat prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam pemeriksaan terhadap seorang tersangka, Penyidik dengan leluasa menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan. Demikian pula tersangka berhak meminta dihadirkannya saksi-saksi yang menguntungkannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkan. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Kovenan itu sesungguhnya telah menjiwai perumusan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Bahkan KUHAP melangkah satu tahap lebih maju, dengan mewajibkan Penyidik memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan itu (ayat 4). Prinsip yang dianut oleh kovenan ini adalah sejalan kaidah yang dimuat di dalam Pasal 28D ayat (1) yang memuat kaidah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa sebagai negara hukum, adalah suatu keharusan untuk menghormati dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), yaitu hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Terdapat beberapa prinsip HAM yang berlaku secara universal, seperti prinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan; prinsip non- diskriminasi, yaitu berupa pelarangan adanya perbedaan perlakuan terhadap mereka yang seharusnya diperlakukan sama; dan prinsip kewajiban negara untuk melindungi HAM tersebut, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan- kebebasan, sebaliknya negara berkewajiban untuk aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya HAM tersebut. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM termasuk hak- hak saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process of law. Keharusan menghormati due process of law berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat bukan hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi sanak familinya. Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pada dasarnya telah mendapatkan hukuman bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka 152 Saksi, tersangka atau terdakwa haruslah dilindungi hak-haknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang meringankannya. Bahwa prinsip-prinsip due process of law dengan sendirinya melekat pada setiap manusia, yang melindungi dia dari tindakan sewenang-wenang (arbitrary), menindas (oppresive) dan tindakan pemerintah yang tidak adil (unjust government actions). Jika proses penegakan hukum mengakibatkan mengingkaran terhadap prinsip fairness maka telah terjadi pelanggaran terhadap due process of law, yang dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dalam sistem peradilan pidana, keadilan akan lebih tercapai apabila prosedur yang benar dilaksanakan atau diikuti. Prosedur due process of law memegang peranan penting karena ia membatasi teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, membatasi tindakan dari penuntut umum, dan mengarahkan bagaimana peradilan pidana dilaksanakan. Prosedur due process of law memberikan hak kepada tersangka/terdakwa bahkan saksi untuk diperlakukan adil. Proses hukum yang adil termasuk di dalamnya hak untuk didengar, melakukan pembelaan diri, pengakuan atas kesamaan kedudukan dalam hukum, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Proses hukum yang adil akan menjamin kedua pihak dalam sistem hukum pidana, yaitu pihak penegak hukum dan pihak Saksi, tersangka/terdakwa, mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti dan alasan-alasan sehingga proses peradilan akan berjalan dalam situasi yang fair, akurat, dan cara-cara yang masuk akal. Bahwa Prinsip-prinsip penghormatan terhadap due process of law ini selain termuat dalam Pasal 1 ayat (3) juga termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang penting dalam proses penegakan hukum pidana, baik bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa maupun upaya bagi tersangka/terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dengan demikian menurut pandangan Ahli, norma Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, 153 menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menjadi sejalan dengan konstitusi jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup saksi dan terperiksa. KEDUDUKAN HUKUM SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA SERTA FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL SAKSI Menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara, tetapi saksi juga memiliki hak-hak untuk dilindungi yang diatur dalam undang-undang. Namun tidak semua saksi mengerti hukum dan tidak semua saksi memahami haknya dalam proses peradilan pidana. Saksi masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan yang sering dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada waktu mengungkapkan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi pada saat diminta keterangannya untuk mengungkapkan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana di setiap tahapan dalam proses peradilan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, memerlukan pendampingan dari advokat untuk berkonsultasi hukum dan melindungi saksi menghadapi keadaan-keadaan diluar prosedur (out of procedure) yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, tetapi sering dalam proses pemeriksaan saksi dilarang oleh pemeriksa untuk didampingi Advokat dengan alasan hak saksi tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Drake Allan Mokorimban sebagaimana terdapat dalam jurnal Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. Bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal, saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menguatkan pembuktian. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan saksi, walaupun dalam permulaan sidang hakim menanyakan identitas dari terdakwa dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang- kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu 154 diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun para penegak hukum. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan atau menjadi saksi atas suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi yang takut untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tentang suatu tindak pidana yang ia lihat dan dengar sendiri, ini disebabkan karena saksi telah mendapat ancaman dari pihak tertentu. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana sudah seharusnyalah perlu diciptakan keadaan yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi dan tanpa ada rasa takut memberikan laporan atau keterangan kepada aparat penegak hukum demi terungkapnya kebenaran atas suatu peristiwa tindak pidana. Pelapor atau saksi harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut atau khawatir jiwanya terancam oleh pihak tertentu untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum akan memudahkan terungkapnya fakta di dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam KUHAP, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya KUHAP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi. Masalah pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam KUHAP. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi. Dalam kenyataannya hukum 155 pidana materil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak- haknya hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: Ke-1 dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan. Ke-2 dalam perkara lain, dengan pidana paling lama enam bulan. Selain itu dalam pasal 184 (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti sehingga secara tersirat dapat dilihat bahwa saksi wajib memberikan keterangan/kesaksiannya karena keterangan saksi adalah alat bukti utama untuk membantu hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara ideal konsep perlindungan terhadap saksi dengan mewajibkan agar di dampingi oleh Advokat merupakan kebutuhan konstitusional yang merupakan sebuah keniscayaan dalam iklim Negara Hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur secara positif dalam konsep perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana telah tegaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan pada ketetapan (TAP) MPR No. VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut maka badan legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU perlindungan saksi dan korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan 156 RUU Perlindungan saksi dan korban serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Supres tersebut sudah menunjukan itikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Hal tersebut kemudian di respon oleh komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut dirumuskan oleh tim perumus (Timus) dan penelitian bahasa (Libas) yang diteruskan dalam rapat komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakai dan Korban (UUPSK). Walaupun UU PSK ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam ruang lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juga diatur tentang hak-hak yang di dapat oleh seorang yang menjadi saksi yaitu: Pasal 117 ayat (1) : keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; Pasal 173 Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir; Penjelasan Pasal 173 Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir disidang maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi; Pasal 177 ayat (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahas Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan; Pasal 178 ayat (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu; Pasal 227 ayat (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau 157 tempat kediaman mereka yang terakhir; Pasal 229 ayat (1) saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan. Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi menurut KUHAP juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu: “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu” Beranjak dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut masih banyak kevakuman dari undang-undang tersebut, apalagi dengan perkembangan yang pesat mengenai isu hak asasi manusia, pemikiran- pemikiran tidak saja perlu memberi perlindungan kepada tersangka saja tetapi lebih dari itu meliputi pula perlindungan terhadap keberadaan saksi maupun korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses penegakan hukum pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan menjadi terobosan di dunia peradilan di Indonesia. Salah satu alasan diajukannya undang-undang ini karena ketentuan hukum acara pidana atau perundangundangan lainnya belum memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban untuk dapat menyampaikan sendiri apa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun yang menjadi pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban; 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban; 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan hukum; dan 4) Ketentuan pidana. Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan keterangan dari saksi merupakan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana atau bisa 158 di katakan juga saksi bisa menjadi kunci untuk menerangkan suatu kasus pidana. Pada saat saksi akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benarbenar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru; j. Mendapat tempat kediaman baru; k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapatkan nasihat hukum; m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya: 1. Hak untuk memperoleh pendampingan; 2. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum; 3. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan; 4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti; 5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku. Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi sangat membutuhkan seorang Advokat untuk mendampingi pemeriksaan. Adanya Advokat akan membuat saksi menjadi lebih nyaman dan merdeka dalam memberikan keterangannya, saksi lebih percaya diri karena di proteksi secara hukum. Menurut Ifdal Kasim (Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007-2012) menjadi penting pendampingan hukum oleh advokat kepada saksi. Di negara-negara anglo-saxon, untuk kasus-kasus tertentu, saksi 159 wajib mendapat pendampingan dari advokat. Terutama pada kasus-kasus yang berpotensi kesaksian yang diberikan justru memberatkan saksi sendiri, yang nanti dapat digunakan untuk mendakwanya. Begitu juga pada kasus-kasus, dimana saksi memberikan keterangan yang tidak akurat, tidak komplit, dan informasi yang keliru kepada penegak hukum. Saksi dapat dituduh menghalang- halangi keadilan (obstruction of justice), atau minimal dikenakan tuduhan sumpah palsu. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sudah saatnya SPP memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi. Doktrin “equality of arms” juga diberlakukan dalam melihat hubungan saksi dan penegak hukum (polisi dan jaksa), dengan memberikan akses kepada advokat untuk memberi bantuan hukum kepada saksi. Memang Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrument-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, dan argumentasi Pihak Terkait dalam batas penalaran yang wajar kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekwensi kedudukannya sebagai seorang Advokat, yang pada hakekatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan kesimbangan sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP itu sendiri maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip ini telah sebangun dengan Konvenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan 160 Politik) yang mana lebih mengafirmasi kepada suatu proses hukum yang bertumpu pada due process of law. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa rumusan ketentuan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup Saksi dan Terperiksa. KESIMPULAN DAN PENUTUP Bahwa sebagai kesimpulan, Ahli menilai objek pengujian materiil pada Permohonan a-quo, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” telah secara nyata/aktual menimbulkan kerugian materiil bagi para Pemohon dan Pihak Terkait serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada hakekatnya secara elementer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup saksi dan terperiksa. Dengan demikian, menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat jika rumusan ketentuan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup saksi dan terperiksa. 161 SAKSI Muhamad Isnur Saya mengalami beberapa kali kesulitan dan perlu berdebat dengan aparat penegak hukum untuk bisa mendampingi saksi, mereka selalu beralasan yang berhak didampingi dalam KUHP hanyalah tersangka. Sedangkan saksi tidak wajib. Saya masih ingat ketika sekitar tahun 2013, kami, tim dari LBH Jakarta mencoba mendampingi Andro, Nurdin dkk para pengamen Cipulir yang dituduh membunuh, padahal mereka adalah yang berupaya menolong dan melaporkan kepada kepolisian bahwa ada yang sedang sekarat. Ketika pemeriksaan di Polda kami dilarang mendampingi karena status mereka waktu itu masih dalam penyelidikan jadi mereka masih sebagai saksi atau terperiksa. Saat itulah mereka mengalami siksaan hebat karena dipaksa mengaku. Baru kemudian setelah tidak kuat mengalami siksaan mereka akhirnya terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Waktu itu penyidik beralasan sesuai ketentuan KUHAP, saksi tak perlu didampingi, karena yang berhak didampingi adalah Tersangka. Dalam perjalanan kemudian pihak keluarga bisa mengungkap bahwa pembunuhnya bukan mereka, dan pembunuh aslinya menyerahkan diri kepada kepolisian tetapi ditolak, tetapi akhirnya dia bersaksi di pengadilan. Mereka kemudian diputus bebas oleh pengadilan Tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Andro dan Nurdin pun tidak terima atas salah tangkap tersebut dan menggugat kepolisian, Pengadilan mengabulkan gugatannya dan Kepolisian diharuskan membayar ganti rugi sebesar 80 juta rupiah. Saya masih ingat ketika tahun 2019 di mana Kepolisian menangkap ratusan orang lebih saat ada demonstrasi menolak RUU KUHP dan RUU KPK, beberapa dari mereka dan juga keluarga meminta agar didampingi, kami tidak bisa masuk dan mendamping dengan alasan mereka masih terperiksa dan tidak perlu didampingi. Kami berusaha melakukan berbagai hal agar bisa didampingi, kami mengontak Komnasham, Kapolda Metro Jaya, dan para pejabat baru akhirnya dipersilahkan menemui setelah 3 hari. Hal ini terjadi Kembali Ketika tahun 2020 penangkapan lebih banyak, dengan permohonan pendampingan yang masuk kami mencoba akses untuk memberikan bantuan hukum, dan kepolisian menolak dengan alasan yang sama. Kondisi mereka memprihatinkan, dengan banyak bekas luka kekerasan dan penuh trauma. 162 Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tidak didampinginya saksi, menjadi sangat rentan karena potensial kuat mengalami tekanan dan intimidasi. Terlebih sekarang ada istilah yang dikembangkan yakni konfirmasi dan terperiksa, hal ini tidak ada dalam KUHAP tapi dalam praktiknya ada. Dalam pengalaman ini pula kemudian kami menemukan banyak kasus dimana seseorang dipanggil dan diperiksa jadi saksi untuk sesaat kemudian dijadikan statusnya tersangka. Selain mendamping LBH juga melakukan riset, dalam berbagai riset kami menemukan bahwa semakin tidak didampingi, maka potensi untuk melakukan penyiksaan (torture) itu tinggi. Baik kekerasan fisik, psikis, atau seksual. Pengalaman Rekan-rekan LBH-LBH lain Mendampingi Saksi dan Saksi Korban Hal yang sama dialami oleh para pengacara LBH di berbagai kantor, tidak adanya jaminan dan ketegasan pengaturan norma dalam KUHAP membuat ketidakpastian hukum untuk saksi atau korban bisa didampingi. Pengalaman LBH Jakarta Kronologi Penghalangan Pendampingan terhadap Safaraldy dan Dzuhrian yang diperiksa sebagai Saksi saat dikriminalisasi karena membela warga Pancoran Buntu yang terancam digusur Maret 2021 Pada 24 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WIB, Safaraldy, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dan Dzuhrian, Paralegal yang bernaung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta; pergi ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengantar surat jawaban dari warga Pancoran Buntu II atas surat panggilan Penyidik pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan surat panggilan tidak sah. Surat yang diantar kemudian diterima dan dibaca oleh Petugas Polisi pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membaca surat tersebut, Petugas Polisi pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengintimidasi Safaraldy dan Dzuhrian dengan menuduh mereka sebagai provokator bagi warga Pancoran Buntu II serta menyita surat dan beberapa fotokopi surat yang dipegang dan tidak memperkenankan mereka untuk meninggalkan Markas Polres Metro Jakarta Selatan. 163 Saat hendak diperiksa, Safaraldy menghubungi LBH Jakarta secara diam- diam lewat telepon selulernya dan mengatakan bahwa mereka diperiksa oleh Penyidik Unit pada II Harda Bangtah Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta datang pada pukul 21:00 WIB dan menanyakan mengenai keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian pada petugas piket lantai 1 Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian diarahkan ke Unit II Harda Bangtah. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta mengetuk pintu Unit II Harda Bangtah dan menanyakan mengenai keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian. Namun, Petugas Kepolisian pada Unit II Harda Bangtah atas nama IPTU Normasari R, S.H. menjawab tidak ada; Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta melihat keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang dalam kondisi diperiksa tanpa pendampingan hukum dari siapapun. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta meminta masuk dan melakukan pendampingan hukum namun ditolak dan diusir oleh beberapa petugas kepolisian pada Unit II Harda Bangtah diantaranya IPTU Normasasi R, S.H. dan Sander Sinaga, S.H. dengan alasan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang diperiksa sebagai saksi sehingga tidak boleh ditemui dan tidak perlu didampingi. Tim LBH Jakarta melakukan protes secara terbuka kepada Media dan Pers, serta menyampaikan upaya protes juga melalui Komnas HAM agar bisa dikomunikasikan dengan Pejabat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Selama 1 x 24 Jam mereka tidak boleh keluar dari Polres, dan setelah itu akhirnya mereka dilepaskan. Pengalaman LBH Yogyakarta Pada tahun 2018, LBH Yogyakarta mendampingi korban Kekerasan Seksual dan melaporkan kasusnya di Polres Sleman. Tersangka dikenakan pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. Saat proses persidangan dan dalam agenda pemeriksaan keterangan korban, PBH LBH Yogyakarta dilarang untuk mendampingi dan mengikuti persidangan oleh Hakim ketua dengan alasan; 1) korban sudah diwakilkan oleh jaksa dan 2) persidangan dilakukan secara tertutup. PBH LBH Yogyakarta sudah menjelaskan terkait adanya PERMA No. 1 Tahun 2017 yang membolehkan korban perempuan didampingin oleh pendamping hukum yang dia pilih. Tapi hal ini tetap ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal jelas 164 Pengacara telah diberikan surat kuasa khusus untuk mendampingi kliennya dalam persidangan. Pengalaman LBH Medan Pada tahun 2021, LBH Medan mendampingi anak korban kekerasan seksual (SN) mulai dari kepolisian sampai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli. Saat pemeriksaan saksi korban, Pengacara LBH Medan mengalami kesulitan karena Hakim Ketuanya a.n Monalisa Anita Theresia Siagian berulang kali mengusir penasihat hukum anak korban. Atas pengusiran tersebut, sebelumnya LBH Medan telah menunjukan surat kuasa dan menyampaikan dasar hukum sebagaimana Pasal 23 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara tetap tidak mengizinkan masuk. Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan sangat ringan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 Tahun penjara dan denda Rp. 800.000. Kemudian Majelis Hakim memberikan hukuman hanya hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 800.000. walaupun terbukti melakuan kejahatan sesuaid Pasal 81 ayat (1) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain mendampingi masyarakat dan melakukan riset, LBH-YLBHI juga dalam kerja-kerjanya berupanya melakukan advokasi kebijakan, agar perubahan tidak hanya pada perubahan kasus, tapi agar perubahan menjadi lebih luas. Pengalaman Bersama advokasi dalam membangun dan mengembangkan Standar Pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dalam perjalanan ber-LBH, YLBHI dan LBH sejak awal mendorong adanya UU Bantuan Hukum, dan setelah terbentuknya UU Bantuan Hukum, YLBHI LBH juga terus mengawal dan mengadvokasi implementasi dan pengaturan lanjutan dari Undang-Undang ini. Saya sendiri terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan terkait bantuan hukum, diajak dan dilibatkan oleh rekan-rekan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dari sini kita melihat bahwa pendampingan terhadap saksi dan korban juga merupakan mandat dan kewajiban yang melekat terhadap advokat dan pemberi bantuan hukum Ketika melaksanakan bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam brbagai aturan: 165 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum Pasal 20 (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan; 2. Peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Lembaran Negara No, 97 Tahun 2021), Jo Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Nomor PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021 1. Layanan Bantuan Hukum litigasi 1. Bantuan Hukum Litigasi Pidana 1) Penyidikan b) Korban: Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum : (5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan; 2. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi h. Pendampingan di luar pengadilan 2) Pelaksanaan c) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan di setiap instansi; Pengalaman Advokasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 153) Salah satu kasus pertama yang saya tangani di LBH adalah seorang anak Bernama SRB, dia berusia 13 tahun dan dituduh mencuri oleh ketua RT disekitar rumahnya. Ia mengalami siksaan hebat saat pemeriksaan di kepolisian (disundut 166 rokok, ditampar dan ditendang, dipaksa menggigit sendal). Ia diperiksa tanpa didampingi Advokat dan Orang Tua. Pada waktu itu masih menggunakan UU 3/1997 tentang Peradilan Anak, ketiadaan pendampingan advokat saat penyidikan tidak menyebabkan gugurnya perkara. Dipersidangan kami berupaya membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa anak tersebut tidak bersalah dan dan tidak sama sekali ikut melakukan pencurian sehingga diputus bebas. Tentu sangat banyak kasus-kasus anak lain yang didampingi rekan-rekan LBH dan mendorong LBH serta masyarakat sipil lainnya melakukan upaya perubahan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu yang kami perjuangkan adalah tentang kewajiban pendampingan oleh Advokat terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Alhamdulillah dengan berbagai upaya akhirnya kitab bisa melihat Pasal 23 dan Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbunyi, berkat perubahan norma akhirnya sangat bermanfaat yakni adanya kepastian hukum dan keadilan, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh Advokat. Pasal 23 (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Pasal 55 (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 58 (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. 167 (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Pengalaman Advokasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bahwa saya dan rekan-rekan YLBHI-LBH juga terlibat dalam upaya Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792). Dalam Undang-Undang ini, korban yang merupakan saksi juga ditegaskan terkait haknya untuk didampingi oleh pendamping hukum meliputi Advokat dan Paralegal dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Ini bis akita lihat dalam Pasal 26 UU a aquo disebutkan: Pasal 26 (1) Korban dapat didampigi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (2) Pendamping Korban meliputi h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal Pengalaman Belajar Standar Bantuan Hukum Internasional Dalam proses sebagai Pengacara Publik, saya berusaha belajar dan menelusuri berbagai bahan bacaan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan saya untuk melakukan bantuan hukum strukturan, salah satu yang saya temukan adalah standar PBB dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam hukum acara Pidana: disana jelas bahwa bantuan hukum juga merupakan hal saksi dan korban, sebagai advokat atau pelaksana bantuan hukum wajib hukumnya mendampingi mereka dalam setiap tingkat pemeriksaan. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/67/458)], 60th plenary meeting, 20 December 2012 Introduction 5. Regrettably, many countries still lack the necessary resources and capacity to provide legal aid for suspects, those charged with a criminal offence, prisoners, victims and witnesses. 8. For the purposes of the Principles and Guidelines, the term “legal aid” includes legal advice, assistance and representation for persons 168 detained, arrested or imprisoned, suspected or accused of, or charged with a criminal offence and for victims and witnesses in the criminal justice process that is provided at no cost for those without sufficient means or when the interests of justice so require Principle 5. Legal aid for witnesses 25. Without prejudice to or inconsistency with the rights of the accused, States should, where appropriate, provide legal aid to witnesses of crime. Guideline 8. Legal aid for witnesses 49. States should take adequate measures, where appropriate, to ensure that: (a) Witnesses are promptly informed by the relevant authority of their right to information, their entitlement to assistance and protection and how to access such rights; (b) Appropriate advice, assistance, care facilities and support are provided to witnesses of crime throughout the criminal justice process; (c) Child witnesses receive legal assistance as required, in line with the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime; (d) All statements or testimony given by the witness at all stages of the criminal justice process are accurately interpreted and translated. 50. States should, where appropriate, provide legal aid to witnesses. 51. The circumstances in which it may be appropriate to provide legal aid to witnesses include, but are not limited to, situations in which: (a) The witness is at risk of incriminating himself or herself; (b) There is a risk to the safety and well-being of the witness result- ing from his or her status as such; (c) The witness is particularly vulnerable, including as a result of having special needs [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 169 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa dalam undang-undang pembentukannya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kembali ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa Keterangan Pihak Terkait a quo diajukan terhadap Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Tahun Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 yang senyatanya tergolong sebagai peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Sebagaimana telah dijabarkan oleh angka 1 dan 2 di atas dapat diketahui bahwa pengujian atas peraturan perundang- undangan berbentuk undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Keterangan Pihak Terkait a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,” di antaranya adalah, “perorangan warga 170 negara Indonesia” dan “badan hukum publik atau privat”. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam dalam Perkara Pengujian Undang-Undang khususnya Pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung”. Ayat (2) menyebutkan: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan”. 5. Bahwa Pihak Terkait I adalah Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sehari-hari beraktifitas mengajar di Kampus dimana Pihak Terkait I mengabdi. Sama halnya dengan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II juga Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta menghabiskan waktu dengan mengabdi pada Universitas bernaung. Pihak Terkait sama-sama memiliki kepentingan hukum atas permohonan pengujian a quo karena sebagai pengajar (akademisi) Pihak Terkait memiliki kewajiban untuk menegakkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan peran aktif pada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Bahwa dalam mengemban tugas pendidikan itu, Pihak Terkait berkewajiban untuk terus menggali dan mengajarkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada Mahasiswa Pihak Terkait. Tidak terkecuali pokok bahasan mengenai pendampingan hukum terhadap saksi dan terperiksa yang sedang diuji dalam permohonan a quo. Selanjutnya sebagai wujud tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat, Pihak Terkait juga memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan masukan pemikiran dan pandangan-pandangan tentang konsep hukum acara yang ideal untuk memberikan pendampingan hukum terhadap terlapor yang belum berstatus sebagai Tersangka baik sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan/ataupun sekedar sebagai terperiksa yang diminta memberikan Klarifikasi. 7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan 171 berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Perbaikan Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 8. Bahwa dalam kedudukannya selaku Dosen (pengajar) jelaslah Pihak Terkait berkepentingan secara langsung dengan pengujian a quo. Sebab apabila permohonan Pemohon diterima maka materi-materi ajar Hukum Pidana tentang Pendampingan hukum bagi saksi dan/atau Terperiksa dalam proses pidana harus diperbaiki. Adanya permohonan a quo adalah kesempatan yang baik bagi Pihak Terkait untuk terlibat menyempurnakan ketentuan tentang Hukum Acara tentang pemeriksaan saksi dan terperiksa. Apabila Keterangan Pihak Terkait diterima dan dikabulkan Mahkamah, maka Pihak Terkait telah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik. Namun apabila sebaliknya, maka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Pihak Terkait belumlah optimal. Atas dasar itu Pihak Terkait melalui Keterangan ini memandang perlu untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara a quo dan duduk dalam posisi yang mendukung dan memperkuat Permohonan Pemohon. 9. Bahwa oleh karena terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang akan menimpa Pihak Terkait dengan Perbaikan Permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 54 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait a quo. 172 III. ARGUMENTASI YURIDIS: KETENTUAN PASAL 54 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN PEMBELAAN SAKSI/TERPERIKSA 10. Bahwa selain mengaku sebagai negara demokrasi lewat ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia turut mengaku pula sebagai negara hukum (rechstaat) sebagaimana ditegaskan pada ayat (3) nya. Pengakuan atas negara hukum ini tidak hanya di atas kertas saja, tetapi melahirkan konsekuensi yang sangat signifikan. Negara kita tidak bisa berjalan begitu saja dengan dasar kekuasaan belaka (maachtstaat), tetapi harus dengan instrumen hukum. Segala tindak tanduk bernegara menjadi mutlak jelas dasar hukumnya. Atas dasar itulah asas kepastian hukum (principle of legal certainty) begitu dijunjung tinggi dalam sebuah negara hukum. 11. Bahwa posisi dominan hukum sebagai kontrol kehidupan bernegara itu makin terasa nyata ketika negara menyelenggarakan dan menjaga ketertiban umum (order) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana, Asas Kepastian hukum ditegakkan secara mutlak. Hal ini tercermin dalam adagium hukum pidana yang dikenal luas yang mengatakan “nulla poena sine previa lege poenali” yang secara sederhana dapat diartikan “Tidak ada satupun perbuatan seseorang dapat dihukumi (disanksi pidana) kecuali sudah ada ada hukum atau peraturan yang mendasarinya”. Hukum pidana diterapkan secara ketat dan penuh kehati- hatian yang tinggi. 12. Bahwa telah mafhum diketahui penyebab hukum pidana diterapkan dengan begitu ketat dan penuh kehati-hatian yang tinggi adalah lantaran hukum pidana bersinggungan secara langsung dengan hak asasi manusia. Hukuman penderaan badan yang diberikannya secara langsung akan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak dasar yang sudah melekat pada diri setiap manusia. Hukum pidana dapat merampas hak hidup seseorang, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik kebendaan (properti), hak politik, bahkan hak-hak sipil lainnya yang selama ini melekat pada seseorang. Hukuman mati (death penalty), penjara, penyitaan atau perampasan aset yang dikenakan secara langsung mencederai 173 kemanusiaan seseorang. Itulah mengapa tindakan pro justitia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka harus diterapkan secara ketat dan penuh kehati-hatian yang tinggi karena ada kepentingan bagi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. 13. Bahwa prinsip kehati-hatian dalam proses pidana telah diterapkan sedemikan rupa salah satunya dengan memberlakukan ketentuan pasal 54 KUHAP yang memberikan bantuan hukum kepada Tersangka dan Terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Dalam ketentuan ini, telah ada prinsip kehati-hatian dalam proses pidana dengan memberikan kesempatan menunjuk pendamping hukum untuk kepentingan pembelaan di setiap tingkatan pemeriksaan. Akan tetapi fasilitas pendamping hukum guna kepentingan pembelaan itu hanya diberikan kepada Tersangka dan Terdakwa saja. Sementara subjek hukum yang juga mengalami proses pemeriksaan dalam pengusutan perkara pidana tidak hanya Tersangka dan Terdakwa saja, tetapi termasuk pula setiap orang yang telah berstatus sebagai saksi, ataupun setiap orang dipanggil sekedar sebagai terperiksa untuk dimintai klarifikasi. 14. Bahwa kepentingan pembelaan diri adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin di dalam konstitusi. Ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 telah secara tegas mengatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam konteks proses penegakan hukum, ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dikuatkan dengan penegasan bahwa setiap warga negara memiliki “...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dengan melihat ketentuan-ketentuan UUD Tahun 1945 di atas, nyatalah bahwa kepentingan pembelaan itu adalah hak asasi 174 setiap warga negara dan tidak bisa dikhususkan kepada Tersangka dan Terdakwa saja. 15. Bahwa sebagai akademisi hukum, Pihak Terkait juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kepentingan pembelaan ini. Apabila diuraikan secara lebih jauh, kepentingan hukum yang berhubungan secara langsung dengan agenda pembelaan itu ada 2 (dua) yakni: kepentingan hukum subjektif dan kepentingan hukum objektif. Kepentingan hukum yang pertama (subjektif) menyangkut penegakkan hak-hak dasar terlapor yang sedang diperiksa, baik ia sebagai Tersangka, Terdakwa, ataupun sekedar saksi atau terperiksa yang memberikan klarifikasi. Sementara kepentingan hukum yang kedua (objektif) menyangkut fakta-fakta hukum yang diketahui (dilihat, didengar, dialami) oleh subjek yang diperiksa. Fakta-fakta yang akan diterangkan ini wajib dilindungi dan dijaga agar tidak tercemar (steril) dari pengaruh apapun agar menjadi bukti yang sah. 16. Bahwa menyangkut kepentingan hukum subjektif ini, penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Terperiksa dapat melakukan pemeriksaan namun tetap harus memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar Saksi dan/atau Terperiksa sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Di antara hak-hak konstitusional warga negara yang harus dijaga sepanjang pemeriksaan itu setidaknya sebagai berikut: 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) 2. Hak untuk beribadah (Pasal 28E ayat (1)) 3. Hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28E (2)) 4. Hak atas perlindungan diri, rasa aman dan ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat (1)) 5. Hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)) 6. Hak atas milik pribadi yang tidak dapat dirampas sewenang-wenang (Pasal 28H ayat (4)) 7. Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak dituntut dengan dasar hukum berlaku surut (Pasal 28I ayat (1)) 8. Hak untuk melakukan pekerjaan dan hidup layak (Pasal 27 ayat (2)) 9. Hak untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 28 Bayat (1)) 10. Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)) 175 Kesemua hak-hak dasar di atas adalah bentuk kepentingan hukum subjektif yang harus ditegakkan aparat penegak hukum. Kesemua hak-hak konstitusional itu wajib tetap ditegakkan karena Saksi atau Terperiksa masih berstatus sebagai warga negara yang bebas dan merdeka, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk tidak memenuhi hak-hak tersebut. Terlebih ketentuan pasal 28I ayat (4) menegaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 17. Bahwa selain karena alasan hak-hak dasar Saksi dan/atau Terperiksa yang harus ditegakkan, kepentingan hukum subjektif juga harus ditegakkan karena pada dasarnya Saksi dan/atau Terperiksa yang dipanggil untuk menghadapi pemeriksaan juga dihadapkan pada beberapa ancaman sanksi hukum dalam berbagai bentuk. Adapun risiko-risiko hukum itu antara lain sebagai berikut: a. Risiko dikenakan pemanggilan paksa (Pasal 159 ayat (2) KUHAP) b. Risiko pidana karena mangkir dari pemeriksaan (Pasal 224 KUHP) c. Risiko pidana kesaksian palsu (Pasal 174 KUHAP, Pasal 242 KUHP) d. Risiko dituduh melakukan penghalangan proses hukum (Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 18. Bahwa sementara itu, mengenai kepentingan hukum objektif juga harus ditegakkan karena Aparat Penegak hukum karena saksi memiliki posisi yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana. Ketentuan pasal 1 angka 27 telah mengaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Kemudian ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP juga telah menegaskan bahwa “Alat bukti yang sah...” salah satunya adalah “d. Keterangan saksi”. 19. Bahwa dua kepentingan hukum ini, baik kepentingan subjektif maupun objektif dalam penanganan perkara pidana harus sama-sama ditegakkan karena ia saling berkaitan satu sama lain. Apabila penegak hukum menggali keterangan dengan mengabaikan hak-hak asasi manusia saksi, misalnya dengan melakukan intimidasi, ancaman keselamatan/keamanan, atau dengan mengabaikan kondisi kesehatan fisik/mental saksi yang 176 diperiksa, maka keterangan yang dihasilkan akan menjadi bias karena saksi memberikan keterangan di bawah paksaan dari luar maupun dari dalam diri karena gangguan sakit fisik/mental yang dialami. Fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi itu menjadi diragukan keabsahannya karena telah tercemar dengan faktor psikis saksi dan faktor- faktor lain. 20. Bahwa dengan melihat beragam risiko hukum yang akan dihadapi oleh saksi dan/atau Terperiksa di atas, bukan tidak mungkin Saksi dan/atau Terperiksa tanpa sadar tergelincir dalam risiko hukum di atas ataupun bisa jadi secara sengaja terjebak dalam proses hukum yang tidak fair dan objektif akbat oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dengan mempertimbangkan perlindungan atas hak-hak dasar dan risiko-risiko hukum yang akan dihadapi, maka jelaslah Kepentingan Hukum Subjektif Saksi dan/atau Terperiksa mengharuskan mereka didampingi profesi Penasihat Hukum yang lebih mengerti hukum ketika akan menghadapi pemeriksaan. Pemberian fasilitas pendamping hukum kepada Tersangka dan Terdakwa saja tidaklah cukup karena karena Saksi dan Terperiksa juga punya risiko-risiko hukum yang akan dihadapi. 21. Bahwa pada dasarnya Pasal 54 KUHAP dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan pembelaan bagi seseorang yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga dalam hal ini Negara berkewajiban untuk menyediakan Penasehat Hukum/Advokat bagi setiap orang atau subjek hukum yang ingin menggunakan haknya untuk pembelaan dimaksud, namun demikian Pihak Terkait memandang bahwa apabila Pasal 54 KUHAP hanya memberikan hak bagi Tersangka atau Terdakwa saja, maka dapat dikatakan Negara telah melakukan diskriminasi terhadap orang yang membutuhkan bantuan hukum, tentunya hal demikian sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 22. Bahwa sebelum seseorang dinyatakan terbukti bersalah ataupun terbukti tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tentunya harus terlebihdahulu dilakukan pembuktian di persidangan, pembuktian dalam 177 perkara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran Materiil (Materiele Waarheid), yakni kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran sejati, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian yang pada akhirnya bermuara pada nasib seseorang yang menjadi Tersangka atau Terdakwa, apakah ia akan dinyatakan terbukti bersalah dengan segala akibat hukumnya yakni terkait dengan adanya pembatasan hak asasi manusia dan perampasan kemerdekaan termasuk perampasan harta benda dan lain sebagainya, ataukah sebaliknya ia dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan segala akibat hukumnya yakni dipulihkan harkat dan martabatnya. 23. Bahwa seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah dalam suatu tindak pidana tentu sebelumnya telah menjalani serangkaian tindakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai kepada tingkat persidangan, hal tersebut diawali dari 2 (dua) kondisi status hukum, kondisi yang pertama adalah orang tersebut terlebihdahulu ditempatkan dalam status hukum sebagai saksi/terperiksa namun dengan seiring berjalannya proses hukum ia bisa naik status menjadi Tersangka, Terdakwa, hingga menjadi Narapidana, dan kondisi yang kedua adalah orang tersebut bisa langsung menjadi Tersangka tanpa diawali dengan status saksi/terperiksa terlebihdahulu dalam hal orang tersebut tertangkap tangan atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). 24. Bahwa untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka atupun memutus terbukti bersalah melakukan tindak pidana diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) gradasi bukti secara umum yakni: a. bukti-bukti langsung atau primary evidences b. bukti-bukti tidak langsung atau secondary evidences; c. bukti-bukti lain tersier atau tertiary evidences; 25. Bahwa prinsip ini telah dianut oleh KUHAP. Ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan Keterangan saksi di urutan pertama sebagai primary evidences karena keterangan saksi betul-betul berasal dari sumber fakta tempat dan waktu peristiwa tindak pidana terjadi. Karena itu keterangan saksi dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan sokongan 178 penjelasan dari alat bukti yang lain, walaupun ditentukan harus minimal 2 (dua) saksi, karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). 26. Bahwa Kemudian surat-surat (documentary evidences) dan alat (crime tools) yang diduga dipergunakan dalam tindak pidana adalah termasuk secondary evidences atau bukti tak langsung yang tidak dapat berdiri sendiri. Surat-surat dan alat-alat tindak pidana tidak dapat hadir di persidangan menerangkan perannya dalam perbuatan pidana. Supaya memiliki kekuatan pembuktian, alat bukti demikian membutuhkan penjelasan atau keterangan dari alat bukti lain untuk memastikan bahwa benar surat-surat dan alat-alat itu dipergunakan dalam tindak pidana, alat bukti lain yang dimaksud adalah keterangan saksi. 27. Bahwa petunjuk dan keterangan terdakwa ditempatkan dalam derajat terakhir sebagai bukti tersier (tertiary evidences) karena petunjuk (circumstances evidences) adalah domain penilaian hakim untuk menganalisa dan menyimpulkan rangkaian puzzle-puzzle dari setiap bukti yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehingga membentuk gambar peristiwa pidana yang utuh. Begitupun keterangan Terdakwa, karena tidak terkualifikasi sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri, maka keterangan terdakwa juga masuk menjadi bagian bukti petunjuk dan menjadi kewenangan hakim untuk menilainya. 28. Bahwa dari uraian gradasi pembuktian dalam hukum pidana sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan di atas, maka terlihat jelas bahwa peranan saksi dalam perkara pidana berada di posisi utama dan memiliki peranan paling penting dalam membuat terang suatu tindak pidana, olehkarenanya saksi/terperiksa haruslah dijamin hak-hak hukumnya dan kebebasannya dalam memberikan keterangan pada setiap pemeriksaan perkara pidana, dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan hak-hak hukum bagi saksi adalah Negara melalui Penasehat Hukum/Advokat. 29. Bahwa sebagai upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan bermartabat tentunya harus diawali dengan terciptanya proses pemeriksaan yang fair dan berimbang, tentunya dalam hal ini Penasehat Hukum/Advokat dapat memberikan nasehat-nasehat yang bisa memungkinkan saksi dalam kondisi yang bebas mandiri dalam memberikan keterangan pada setiap pemeriksaan, karena secara 179 Psikologi pada dasarnya kondisi kebatinan seseorang yang menjalani pemeriksaan baik sebagai saksi ataupun terperiksa pastinya dalam kondisi tertekan jika dibanding dengan kondisi Psikologi si Pemeriksa, dan tak mungkin sejajar dengan kondisi kebatinan si Pemeriksa olehkarenanya dipandang perlu adanya pendamping dari seseorang yang lebih mengerti hukum yakni Penasehat Hukum/Advokat. 30. Bahwa Penasehat Hukum/Advokat tidak bisa dipandang sebagai orang yang melakukan Intervensi terhadap saksi/terperiksa karena sejatinya Advokat adalah Penegak Hukum yang berkedudukan sama dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga jelas bahwa pentingnya saksi/terperiksa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat dapat berimplikasi pada kualitas pembuktian dalam suatu perkara pidana, hal ini tentunya dapat meminimalisir kemungkinan adanya arahan ataupun pengaruh dari si Pemeriksa terhadap saksi dalam menyampaikan keterangannya yang cenderung merugikan si Terlapor dan menguntungkan si Pelapor, dengan demikian tentunya dapat ditemukan kebenaran materil yang menjadi tujuan dari Hukum pidana itu sendiri. 31. Bahwa terkait dengan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) tentunya belum mengakomodir kepentingan saksi/terperiksa dalam memberikan keterangan pada setiap pemeriksaan, karena LPSK hanya sebatas pada perlindungan hukum saja dan tidak mengatur pendampingan saksi oleh Penasehat Hukum/Advokat. 32. Bahwa terkait dengan peranan saksi/terperiksa telah nyata mempunyai resiko hukum sebagaimana Pihak Terkait sampaikan pada poin 17 di atas, olehkarena itu Pihak Terkait akan uraikan secara detail resiko hukum dimaksud antara lain; a. Saksi dapat dihadapkan secara paksa ke persidangan dan dapat dijemput secara paksa oleh penyidik apabila tidak memenuhi panggilan secara patut 2 (dua) kali berturut-turut; b. Saksi dalam perkara pidana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang (mangkir) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. 180 c. Apabila keterangan saksi disangka palsu, namun setelah diperingati hakim ketua masih tetap pada keterangannya, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu, kemudian oleh panitera dibuat dibuat berita acara pemeriksaan sidang, bahkan jika diperlukan hakim ketua sidang bisa menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai, hingga saksi tersebut bisa diancam hukuman 9 (sembilan) tahun penjara; 33. Bahwa ada kalanya keterangan saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan berbeda dengan keterangan saksi pada saat di persidangan, walaupun demikian tentunya keterangan saksi yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan, hal ini telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP; “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Walaupun demikian, hal ini tentunya sangat beresiko bagi saksi karena dengan keterangan yang berbeda tersebut bisa saja saksi dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan didakwa pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang yang menjadi saksi dalam suatu peristiwa pidana penuh dengan resiko hukum. 34. Bahwa pentingnya peranan saksi untuk bisa memberikan keterangan yang bebas dan mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun secara tersirat dapat kita lihat dari Pasal 174 ayat (4) KUHAP yang berbunyi; “Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi selesai.” Dari bunyi pasal tersebut terlihat jelas prioritas saksi baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, sampai-sampai hakim bisa menangguhkan sidang dalam perkara semula dan mendahulukan sidang perkara pidana terhadap saksi yang diduga membuat keterangan palsu dalam persidangan, olehkarenanya untuk mengantisipasi hal tersebut dari awal pemeriksaan tingkat penyelidikan dan penyidikan, seorang 181 saksi/terperiksa harus diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat. 35. Bahwa dikarenakan terdapat ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dan bagi saksi yang mangkir dalam memenuhi kewajibannya dapat dilakukan penjemputan paksa untuk dihadirkan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan ataupun pada persidangan, sudah terbukti dan terang benderang bahwa terhadap seorang saksi sudah terjadi perampasan kemerdekaan dan pembatasan hak asasi manusia, olehkarenanya guna kepentingan pembelaan saksi perlu kiranya diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat. 36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, nyatalah bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pula termasuk Saksi dan/atau Terperiksa. Dengan demikian sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan/atau Terperiksa maka ketentuan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Tahun Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pula termasuk Saksi dan/atau Terperiksa; 3. Menyatakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Tahun Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pula termasuk Saksi dan/atau Terperiksa; 182 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa selain menyampaikan keterangan tertulis, Pihak Terkait Tidak Langsung juga menyampaikan dokumen-dokumen yang ditandai dengan kode penulisan sebagai berikut: 1 PT-1 : Fotokopi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2 PT-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Sugiarto; 4 PT-4 : Fotokopi Data Dosen dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atas nama Edy Sugiarto; 5 PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bibianus Hengky Widhi; 6 PT-6 : Fotokopi Data Dosen dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atas nama Bibianus Hengky Widhi. [2.11] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN A. TERBUKTI BAHWA PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO Bahwa dari persidangan yang telah berlangsung, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, dengan fakta-fakta sebagai berikut : 1) Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) para Pemohon yang diberitanda bukti P-2A sampai P-2L; 2) Bahwa para Pemohon adalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat, hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kartu 183 Tanda Pengenal Advokat yang diberi tanda bukti P-12A sampai P-12L, dan P-13A sampai P-13L; 3) Bahwa para Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan- kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak- haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan yang dilindungi dan di atur dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum. 4) Bahwa adalah fakta bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 5) Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 6) Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait Peninjauan Kembali telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak 184 konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien para Pemohon. 7) Bahwa terbukti pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 sudah sangat jelas mengakomodir legal standing Advokat yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 8) Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019 (vide Bukti P-15), pada halaman 28 (dua puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut diatas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sehingga apabila dikaitkan dengan legal standing para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian Pasal 54 KUHAP a quo, maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk 185 menegakkan hak konstitusional para Pemohon dengan adanya potensi kerugian yang timbul apabila para Pemohon dihalangi bahkan dilarang untuk mendampingi seorang Saksi dan Terperiksa yang tidak diatur dalam rumusan Pasal 54 KUHAP dalam rangka menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum sebagai Advokat yang dilindungi undang-undang. 10) Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi Klien atau tidak. Seorang Advokat mendampingi Klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan Kejaksaan adalah hal lumrah dan telah berlaku secara praktek di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun dikesempatan yang lain kerap kali juga di tolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan. 11) Bahwa jelas keberadaan Pasal 54 KUHAP secara faktual dan potensial menghalang-halangi seorang Advokat sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan profesinya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang pada akhirnya menghalang-halangi penegakan supremasi hukum yang diakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalakan profesinya (vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-11). Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan para Pemohon kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. 186 B. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH Pemerintah dalam hal ini Presiden RI yang diwakili oleh Bapak Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Bapak ST. Burhanuddin, Jaksa Agung telah memberikan Keterangan Presiden Atas Permohonan Uji Materiil Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah dibacakan oleh Bapak Dahana Putra, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam persidangan tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada Bagian IV angka 2, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa tersebut tidak berdasar hukum, karena norma yang terkandung di dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas yaitu mengatur hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan. Pemberian hak tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada Tersangka dan Terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, yang sebelumnya berlaku KUHAP tidak diatur mengenai hak-hak Tersangka dan Terdakwa tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 yaitu: “……Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugiana juga tidak terdapat ketentuannya……” 187 Bahwa dalam suatu proses perkara pidana kedudukan seorang Tersangka atau Terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya, sehingga merupakan hal yang wajar apabila kepada Tersangka atau Terdakwa diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk melakukan pembelaan, mengingat ada konsekuensi hukum tertentu yang harus dihadapi oleh mereka. 2. Bahwa pada Bagian IV angka 3, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon Halaman 28 Angka 88 tersebut merupakan dalil yang tendensius dan tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo dan apabila benar telah terjadi proses yang sewenang-wenang (arbitrary process) dalam praktik oleh aparat penegak hukum, tentu hal itu harus dapat dibukitkan dalam suatu proses peradilan dan akan menjadi bumerang yang merugikan aparat hukum itu sendiri, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah bentuk ketidakpercayaan atas kredibilitas aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya telah disumpah. Mencermati sisi kebutuhan dan urgensinya, pemeriksaan seorang saksi tidak perlu harus didampingi oleh Penasihat Hukum dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut KUHAP. 3. Bahwa pada Bagian IV angka 4, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bab VI KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimanai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa tersebut tidak beralasan hukum, karena pada prinsipnya Bab VI KUHAP yang berjudul Tersangka dan Terdakwa memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terkait hak-hak Tersangka dan Terdakwa sesuai dengan semangat lahirnya KUHAP untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan sebaik- baiknya dan menghindarkan diri dari praktik/perlakuan yang sewenang- wenang dan tidak wajar. 188 Menurut Pemerintah, mengacu pada KUHAP dan peraturan lainnya yang mengatur terkait Saksi, terdapat perbedaan kondisi serta kepentingan hukum antara Saksi dengan Tersangka dan Terdakwa. Pada prinsipnya Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, yang berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 telah diperluas menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, Saksi dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum secara murni tanpa intervensi dari Advokat. Karena terhadap Saksi tidak terdapat konsekuensi hukum sebagaimana yang dihadapi Tersangka dan Terdakwa. Sementara dalam kondisi/kasus tertentu, dimana Saksi membutuhkan pelindungan, terdapat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bab VI dan ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tujuan diberlakukannya Pasal a quo justru untuk melaksanakan asas “due process of law”, dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi Tersangka dan Terdakwa yang artinya sejalan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap warga Negara Indonesia. Tanggapan Pemohon: Keterangan Pemerintah yang menyatakan norma yang terkandung di dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas yaitu mengatur hak 189 Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan dapat kita maknai sebagai benar namun sama sekali tidak menjawab mengenai permohonan Pemohon, karena pertanyaannya saat ini adalah bagaimana terhadap Saksi dan Terperiksa? apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau pendampingan dari Advokat dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Bahwa Pasal 54 KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa, karena di dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa dan sama sekali tidak mencakup Saksi dan Terperiksa padahal Saksi dan Terperiksa juga merupakan pihak yang menjadi subjek di dalam pemeriksaan yang mempunyai peran sangat penting karena keterangannya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, sehingga sudah sepatutnya Saksi juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum sepanjang dikehendaki oleh Saksi tersebut, dan Advokat yang telah ditunjuk oleh Saksi seharusnya dan sepatutnya diberikan akses untuk menjalankan profesinya di semua tingkatan proses hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Saksi tersebut tanpa ada larangan maupun pembatasan dari pihak manapun. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa, tidak mencakup Saksi dan Terperiksa, padahal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Di sisi lain sebagai pembanding, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pun menegaskan bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap Saksi, Saksi berhak untuk mendapat nasihat hukum (vide Pasal 5 ayat (1) huruf (l) 190 yang mana hak untuk mendapatkan nasihat hukum tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai. Bahwa bagi seorang Saksi dan Terperiksa, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya ketidakjelasan penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Saksi dan Terperiksa tidak mempunyai pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum apakah yang bersangkutan berhak dan bisa di dampingi seorang seorang Advokat atau tidak, sesuai yang dikehendakinya. Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya ketidakjelasan penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa menjalankan kuasa yang sudah diberikan oeh Klien dan mendampingi Klien atau tidak. Seorang Advokat mendampingi Klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan Kejaksaan adalah hal lumrah dan telah berlaku secara praktek di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun dikesempatan yang lain kerap kali juga ditolak oleh Pemeriksa dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur hak Saksi dan Terperiksa untuk didampingi Advokat, sehingga Saksi dan Terperiksa dianggap tidak berhak didampingi Advokat dan Advokat dianggap tidak berhak untuk mendampingi Saksi dan Terperiksa tersebut. 4. Bahwa di dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator I pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Rina Virawati, S.H., M.H. Pemerintah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah berpendapat bahwasanya dalam rangka memberikan jasa hukum khususnya konsultasi hukum, bantuan hukum maupun pendampingan, dapat dimaknai dapat dilakukan oleh Advokat kepada siapa saja namun tidak pada saat dilakukan pemeriksaan. Aparat Penegak Hukum sesuai KUHAP tidak mempersoalkan apabila seseorang termasuk Saksi menunjuk Advokat dan ingin berkonsultasi hukum maupun meminta pendampingan dari 191 Advokatnya, asalkan dilakukan sebelum atau sesudah pemerikasaan. Menurut KUHAP pada prinsipnya Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (vide Pasal 116 ayat (2) KUHAP). Selain itu keterangan Saksi kepada Penyidik juga diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (vide Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Di hadapan penegak hukum, Saksi harus menerangkan sesuai faktanya dan untuk mendapatkan fakta-fakta tersebut, sejatinya harus diberikan Saksi secara bebas tanpa pengaruh, jika tidak maka faktanya akan hilang. Dengan demikian, pemberian jasa hukum oleh Advokat dapat selaras dengan makna pemeriksaan Saksi yang ada di dalam KUHAP. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa kedudukan Saksi dalam penegakan hukum pidana tidak sama dengan Tersangka yang memiliki konsekuensi hukum atau sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum. Saksi bukanlah pihak yang berhadapan dengan hukum dan keterangannya dibutuhkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mengungkap fakta-fakta terkait suatu peristiwa pidana, sehingga Aparat Penegak Hukum sesuai kewajiban hukumnya juga menjamin dan melindungi Saksi untuk dapat memberikan keterangan yang bebas dan tanpa tekanan dari siapapun. Apabila pemberian jasa hukum dimaknai seorang Saksi harus didampingi oleh Advokat di setiap tahap pemeriksaan perkara, dampak lebih lanjut seorang Saksi tidak dapat diperiksa secara langsung, harus terkonfirmasi Penasihat hukum sehingga memperpanjang proses dan waktu yang pada akhirnya mengganggu proses due process of law. Mengingat kedudukan Tersangka dan Terdakwa berbeda dengan Saksi, yang mana Tersangka dan Terdakwa posisinya berhadapan dengan hukum, maka secara wajar perlakuan terhadap Saksi tidak sepatutnya melebihi perlakuan yang diberikan negara kepada Tersangka atau Terdakwa, karena pada prinsipnya sepanjang Saksi 192 memberikan keterangan yang benar, negara akan melindunginya dan tidak terdapat konsekuensi hukum apapun terhadap Saksi. Selanjutnya menanggapi permohonan para Pemohon, dalam konteks semua Saksi harus/berhak didampingi Penasihat hukum pada setiap tahapan, siapa kemudian yang berkewajiban menyediakan jasa Advokat dan menanggunng biaya Advokat tersebut? Sedangkan jika kita merujuk KUHAP terkait hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewajiban untuk menyediakan Penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pada kasus tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, Negara/Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menyadari bahwa asas peradilan wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka apa yang dimintakan oleh para Pemohon dalam permohonannya dapat dikatakan tidak bersesuaian dengan keadaan asas tersebut. Tanggapan Pemohon: Keterangan Pemerintah yang berpendapat pada pokoknya bahwasanya dalam rangka memberikan jasa hukum khususnya konsultasi hukum, bantuan hukum maupun pendampingan, dapat dimaknai dapat dilakukan oleh Advokat kepada siapa saja namun 193 tidak pada saat dilakukan pemeriksaan tentu kita rasakan jauh dari semangat negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, karena melalui pernyataan tersebut seolah Pemerintah menyampaikan bahwa bahkan Tersangka dan Terdakwa saja tidak dapat/tidak boleh diberikan bantuan hukum maupun pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan. Keterangan tersebut kiranya menjadi bukti urgensi dikabulkannya permohonan Pemohon ini, karena pemahaman dan pemikiran Pemerintah tersebut terimplementasi di level Pemeriksa sehingga seringkali Saksi dan Terperiksa dianggap tidak berhak didampingi Advokat dan Advokat dianggap tidak berhak untuk mendampingi Saksi dan Terperiksa tersebut, sehingga demi kepastian hukum adalah patut jika Mahkamah Konstitusi menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa dan menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. b. Bahwa atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Foekh S.H., M.H., Pemerintah berpendapat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya kedudukan Saksi bukanlah pihak yang berhadapan dengan hukum, sebaliknya keberadaan Saksi membantu aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan untuk mengungkap/ membuat terang suatu tindak pidana dengan cara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seorang Saksi memiliki peran yang sangat penting dan faktor penentu 194 keberhasilan dalam mengungkap suatu perkara pidana sehingga posisi Saksi tersebut berdampingan dengan aparat penegak hukum dan karenanya negara melalui aparat penegak hukumnya berkewajiban melindungi Saksi. Oleh karena itu, kedudukan Saksi sejatinya tidak mengandung ancaman/akibat hukum berupa sanksi/pidana, asalkan dalam memberikan keterangan, Saksi menyampaikan keterangan yang benar/secara jujur. Pada kasus-kasus tertentu, seseorang yang pada awalnya dipanggil sebagai Saksi dapat saja berubah statusnya menjadi Tersangka, apabila dari hasil pemeriksaan terungkap atau diperoleh petunjuk bahwa ialah sebenarnya yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, perubahan status Saksi menjadi Tersangka bukanlah suatu settingan dari penyidik, namun karena dari perkembangan hasil penyidikan diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Saksi tersebut adalah pelaku/pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, Saksi sesungguhnya adalah orang yang atas nama hukum membuat terang suatu peristiwa, sehingga dalam pemeriksaannya diperlukan suatu keterangan yang benar, murni dan bebas dari pengaruh dari siapapun. Sementara Saksi yang tidak menyampaikan keterangan dengan benar/tidak logis serta bertentangan satu sama lain dapat memberi petunjuk bahwa keterangannya meragukan, sehingga dalam hal keterangan yang meragukan tersebut telah didukung dengan hasil pemeriksaan dan bukti lain yang menunjukkan bahwa ia (Saksi) tersebut sesungguhnya merupakan pelaku tindak pidana, barulah penyidik mengubah statusnya menjadi Tersangka dan semua keterangan yang telah diberikannya dalam kapasitas sebagai seorang Saksi menjadi tidak diperlukan lagi. Artinya penetapan seseorang yang awalnya menjadi Saksi, kemudian menjadi Tersangka tidak terjadi karena negara tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup baginya, namun karena terdapat fakta/hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 195 oleh aparat penegak hukum yang cukup baginya, namun karena terdapat fakta/hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum, sehingga penetapan Tersangka tersebut jauh dari kesewenang- wenangan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena nantinya akan diuji di hadapan pengadilan. Sebaliknya, ketika terdapat petunjuk dan bukti bahwa Saksi yang dimintai keterangan tersebut merupakan pelaku, namun statusnya tidak diubah menjadi Tersangka, justru akan menciderai rasa keadilan itu sendiri. c. Bahwa atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Foekh S.H., M.H., Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: Pasal 5 “1) Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keternagan tanpa tekanan; d. Mendapatkan penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya; g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. Dirahasiakan identitasnya; j. Mendapat identitas baru; k. Mendapat tempat kediaman baru; l. Mendapat tempat kediaman; m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. Mendapat nasihat hukum; o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. Mendapatkan pendampingan.” Mencermati bunyi ketentuan tersebut, terdapat berbagai bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya negara hadir dalam melindungi hak-hak Saksi dan korban. Dengan kata lain, 196 perlindungan Saksi tersebut bukan hanya domain dari Advokat/Pengacara sebagaimana narasi yang dibangun para Pemohon dalam permohonannya. Akan tetapi, Aparat Penegak Hukum juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi Saksi. Pada bagian menimbang huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi: “Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana”. Jadi dalam konteks ini KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah selaras, dimana keterangan saksi memang harus diberikan secara bebas untuk mengungkap suatu tindak pidana dan dalam kasus-kasus tertentu bahkan negara turut menyediakan penasihat hukum bagi saksi. Perlindungan yang diberikan kepada Saksi harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kasus. Tanggapan Pemohon: Jika kita mencermati keterangan Pemerintah pada butir (b) dan (c) patut kita maknai bahwa Pemerintah pun sesungguhnya mengakui bahwa Saksi dan Terperiksa berhak untuk mendapatkan nasehat hukum dari Advokat jika dikehendaki oleh Saksi, bahkan pemberian nasehat hukum bagi Saksi merupakan bagian dan salah satu bentuk dari perlindungan jika mengacu pada UU Perlindungan Saksi, namun Pemerintah “malu-malu” untuk mengatakan bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut seharusnya juga meliputi Saksi dan Terperiksa. Oleh karenanya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 197 Saksi dan Terperiksa dan menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa, maka hal tersebut merupakan penegasan kepastian hukum atas hak konstitusional Saksi untuk didampingi dan mendapat nasehat dan bantuan hukum dari Advokat yang dikehendakinya dan penegasan kepastian hukum bagi hak konstitusional Advokat untuk dapat menjalankan kuasa yang sudah diberikan Klien (inkasu Saksi/Terperiksa) dan memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada Klien dalam setiap tahap Pemeriksaan. C. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bapak Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184), dkk. telah memberikan Keterangan DPR Atas Permohonan Pengujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2022 dan telah dibacakan oleh Bapak H. Areteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216) dalam persidangan tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 54 UU HAP merupakan bentuk jaminan pemberian hak dari undang-undang untuk Tersangka atau Terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum. Ketentuan dalam UU HAP telah memberikan batasan tegas antara definisi saksi sebagaimana telah diuraikan diatas dengan definisi tersangka atau terdakwa yang sejatinya adalah berbeda, sebagaimana berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 14 UU HAP: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 198 Pasal 1 angka 15 UU HAP: Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 26 UU HAP: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 UU HAP: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 definisi dan ketentuan mengenai saksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat 1 huruf a UU HAP dimaknai menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 2. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa Saksi adalah orang yang memberikan informasi mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Saksi dapat memberikan keterangan mengenai fakta hukum tersebut kepada aparat hukum secara langsung tanpa perlu kehadiran dari Advokat/Penasihat Hukum. Karena sifatnya sebagai pihak yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 (1) UU HAP, maka tidak terdapat konsekuensi hukum dalam pemeriksaan saksi. Benang Merah dari definisi Saksi sebelum dan sesudah adanya perluasan makna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yaitu adanya penekanan tetaplah terhadap frasa “penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana”. Artinya saksi dalam memberikan keterangan dalam tahap manapun tidak diperlukan suatu pendampingan oleh Advokat/Penasihat Hukum karena Saksi hanya menyampaikan fakta dan keterangan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri yang 199 diberikan oleh saksi tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti di persidangan. 3. Berdasarkan ketentuan mengenai Saksi, Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam UU HAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan polarisasi yang tegas antara Saksi, Tersangka atau Terdakwa. Bahwa perbedaan itu terlihat jelas, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU HAP yang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang salah satunya adalah keterangan Saksi, oleh karena itu nyata sekali berbeda antara Saksi, Tersangka atau Terdakwa. 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya seringkali orang yang diperiksa sebagai Saksi dikemudian hari tanpa pemberitahuan diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali oleh Penyidik sebagai Tersangka yang merugikan hak hukum seorang Saksi (vide perbaikan permohonan hal. 28 angka 88). Terkait dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan, ketentuan pasal a quo tidak menghalangi para Pemohon untuk dapat menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum sebelum pemeriksaan terhadap saksi dimulai, dan jika kemudian hari Saksi ditetapkan menjadi Tersangka atau Terdakwa, para Pemohon dapat turut serta untuk mendapingi memberikan bantuan hukum sebagaimana hak dan kewajiban seorang Advokat/Penasihat Hukum. Sehingga ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5. Ditetapkannya saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa bukan akibat tidak didampinginya saksi yang bersangkutan oleh Advokat/Penasihat Hukum, hal tersebut memang karena berdasarkan fakta yang dikemukan dalam pemberian keterangan saksi yang bersangkutan perlu dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, bukan atas dasar substansi keterangan saksi yang bersangkutan sebagai saksi pelaku yang mendapat bantuan hukum karena kedudukannya sebagai pihak atau saksi yang disangka melakukan tindak pidana. Dengan demikian, saksi baru kemudian berhadapan dengan hukum, apabila kemudian 200 dalam memberikan keterangan terbukti tidak jujur, yang artinya tidak sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. 6. Terkait dengan bantuan hukum oleh Advokat/Penasihat Hukum bersifat terbatas dimana saksi hanya dapat didampingi secara sebelum pemeriksaan dimulai sudah sejalan dengan konsep dari criminal justice system, bahwa saksi diposisikan sebagai alat bukti untuk mencari kebenaran substantif. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan fakta- fakta terkait dengan penyidikan, dimana ketika saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai pun memiliki konsekuensi dapat dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan Pidana bagi setiap orang yang memberikan sumpah palsu dan/atau keterangan palsu. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami jika saksi merupakan pihak yang belum disangkakan sebagai pelaku tindak Pidana sehingga dalam penanganannya tentunya sangat diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip Presumption of Innocence (Asas Praduga tidak bersalah) dan menegakkan Prinsip Equality Before The Law (semua orang sama dimata hukum). Sehingga harus dipahami dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka pemeriksaan saksi harus sesuai dengan prosedur yang semestinya tanpa adanya hak asasi yang dilanggar. Dengan demikian para Pemohon tidak perlu khawatir saksi akan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. 8. Berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), pada intinya memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai organ negara untuk memberikan pendampingan bagi pihak saksi atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang yang menjadi saksi atau korban dalam peradilan pidana. Namun, perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah sebatas pada perlindungan hukum tetapi tidak untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU a quo. 201 9. Bahwa terkait petitum para Pemohon yang meminta agar keseluruhan BAB VI UU HAP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. DPR berpandangan bahwa BAB VI UU HAP tidak hanya mengatur mengenai pemeriksaan Tersangka dan Terdakwa namun mengatur mengenai hak Tersangka dan Terdakwa secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukan bahwa subjek pengaturan dari Bab VI UU HAP adalah Tersangka dan Terdakwa. Dengan demikian apabila ketentuan mengenai Saksi dan Terperiksa disisipkan ke dalam pengaturan BAB VI UU HAP, maka hal tersebut akan merusak sistematika dalam UU HAP tersebut. Selain itu penyisipan Saksi dan Terperiksa dalam BAB VI UU HAP akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari BAB VI UU HAP. Hal ini sebagaimana juga telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. kepada para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tertanggal 24 Mei 2022. Tetapi dalam perbaikan permohonan, para Pemohon tidak mengikuti arahan atau masukan dari Majelis Hakim Konstitusi tersebut, dengan tetap meminta agar BAB VI UU HAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan petitum para Pemohon. 10. Bahwa, Jika Para Pemohon menginginkan adanya perubahan materi muatan mengenai hak Saksi untuk dapat didampingi Advokat/Penasihat Hukum dalam UU a quo maka para Pemohon dapat memberikan masukan materi perubahan UU HAP kepada DPR mengingat Rancangan Undang-Undang Perubahan UU HAP sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 294. 11. Bahwa pratik pendampingan oleh Advokat/Penasihat Hukum hanya diberikan kepada Tersangka dan Terdakwa juga diberlakukan oleh negara-negara lain didunia dimana instrumen hukum internasional juga mengatur demikian. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional negara lain terkait dengan hukum pidana, dapat dicermati instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain 202 itu untuk keperluan perbandingan akan dirujuk European Convention on Human Rights (ECHR) instrumen hukum internasional di Eropa yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Kedua akan diuraikan pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum (right to counsel) dalam beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda dan Singapura. Amerika dan Inggris untuk menunjukkan konsep hak mendapatkan bantuan hukum di negara-negara common law, sementara Jerman dan Belanda dibahas karena merupakan negara civil law yang memiliki kesamaan akar dan sistem hukum dengan Indonesia. Singapura dianalisis sebagai contoh negara Asia Tenggara. Isu yang akan dianalisis adalah pengaturan Hak mendapatkan bantuan hukum serta subjek- subjek yang tercakup di dalamnya. a. ICCPR sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. ICCPR secara tegas mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah Hak yang khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana (charge with a criminal offence). Hak tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (3) huruf d, yaitu : “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh... d. Untuk diadili dengan kehadirannya dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.” b. Sejalan dengan ICCPR, ECHR juga mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, yaitu: “setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak minimal berikut: c. Untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri atau jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma demi kepentingan keadilan. 203 c. Di Amerika Serikat, hak mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh amandemen keenam Konstitusi Amerika Serikat. Hak Mendapatkan bantuan Hukum tersebut hanya dimiliki seorang Terdakwa dalam penuntutan pidana. Dalam hal semua penuntutan pidana, Terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka oleh juri yang imprasial dari negara bagian atau distrik dimana tindak pidana dilakukan. Distrik mana telah ditentukan oleh hukum dan untuk diberitahu tentang sifat dan penyebab dakwaan, dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkannya untuk memiliki proses wajib untuk mendapatkan saksi yang menguntungkan dan untuk memiliki bantuan Penasihat untuk pembelaan. 12. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 54 UU HAP telah sesuai dengan ketentuan ICCPR yang telah diratifikasi berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, serta telah harmonis dengan ide universal yang dianut dalam instrumen hukum Internasional dan hukum positif negara-negara dunia. Bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak khusus yang dimiliki Tersangka atau Terdakwa. 13. Bahwa pasca lahirnya UU HAP, telah terbit berbagai Undang-Undang yang mengadopsi prinsip Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) yang memberikan ruang bagi saksi untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukum dalam memberikan keterangan seperti: a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ditegaskan bahwa: “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuna hukum sejak saat Penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dalam ketentuannya menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka 1 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini” 204 Pasal 1 angka 2 “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” c. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum termasuk mendampingi dan membela setiap orang yang menjadi kliennya tanpa memperhatikan status Kliennya dimata hukum. Selain itu Advokat juga diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum sampai pada tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan. Oleh karena itu terhadap pendampingan Advokat/Penasihat hukum dalam pemeriksaan saksi yang dimintakan oleh para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal a quo yang diajukan para Pemohon. Tanggapan Pemohon: Jika kita mencermati keterangan DPR, terutama pada “closing statementnya”, DPR pun secara nyata telah sepakat dengan permohonan Pemohon dan menyadari penuh bahwa hak saksi untuk mendapatkan pendampingan, bantuan hukum dan nasehat hukum dari Advokat yang dikehendakinya tidak boleh terlarang maupun terbatasi, karena pendampingan, bantuan hukum dan nasehat hukum bagi saksi merupakan kebutuhan subjektif saksi itu sendiri yang dengan kehendaknya menghendaki adanya pendampingan, bantuan hukum dan nasehat hukum bagi dirinya dari seorang Advokat. Demikian pula sebaliknya, Advokat yang telah ditunjuk dan dikehendaki oleh saksi untuk melakukan pendampingan, bantuan hukum dan nasehat hukum bagi saksi tidak boleh terlarang maupun terbatasi haknya untuk melakukan pendampingan, bantuan hukum dan nasehat hukum kepada saksi di dalam proses pemeriksaan. Namun jika hal ini tidak dilembagakan di dalam aturan perundang-undangan (dalam hal ini KUHAP) maka akan terjadi berbagai penafsiran yang berbeda di dalam 205 praktek, penafsiran mana akan sangat tergantung pada penafsiran dari pihak yang berwenang dalam pemeriksaan, hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpatian hukum yang menjurus pada ketidakadilan. Lain halnya jika hal ini dilembagakan secara pasti di dalam ketentuan KUHAP, sehingga siapapun yang membaca dan menerapaknnya akan bersifat pasti dan tetap. Bahwa dengan semangat yang sama antara DPR dengan Pemohon tersebut, maka kiranya cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil para Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa dan menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. D. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN KEPOLISIAN Bahwa pihak terkait Polri pada tanggal 24 Juli 2022 yang diwakilkan oleh Kuasanya Brigjen Pol Imam Sayuti SH., MH dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan pada Sidang MK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Pihak terkait Polri menerangkan “Pemohon dalam pokok perkara lebih bersifat asumsi tidak disertai bukti-bukti yang sah dan tidak pula dapat diukur secara pasti seberapa besar kerugian Konstitusional Pemohon” - Bahwa keterangan yang disampaikan tersebut bersifat ambivalen antar anggota Polri itu sendiri, di mana fakta-fakta telah jelas pemohon yang berprofesi sebagai advokat dirugikan secara konstitusional tidak dapat mendampingi saksi dalam pemeriksaan di kepolisian dikarenakan dilarang oleh Anggota Penyidik Polri sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pihak Pemohon dan Pihak 206 Terkait dari PERADI, disisi lain adanya Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisisan Negara Republik Indonesia Pasal 27 (2) huruf a yang menyebutkan bahwa “dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya kecuali atas persetujuan yang diperiksa dan Perkap ini sebagaimana Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait Polri tanggal 2 Agustus 2022 masih berlaku sampai dengan saat ini. 2. Bahwa Pihak Terkait Polri menerangkan adanya hak pihak lain selain tersangka atau terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum artinya keterangan tersebut sejalan dengan permohonan pemohon, di mana pemohon memohon kepada Mahkamah untuk perluasan tafsir pasar 54, tersangka dan terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum Namun demikian, keterangan terkait Polri yang disampaikan pada sidang tertanggal 24 Juli 2022, menambahkan adanya pihak lain selain tersangka/terdakwa yang harus didampingi dan mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam tahap penyidikan. Oleh karenanya perluasan tafsir pasar 54 sangat urgent dan sudah semestinya menjadi perhatian serius mahkamah konstitusi dan pada akhirnya permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi. 3. Bahwa Pihak Terkait Polri tidak sependapat dengan para Pemohon terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji. Berkaitan dengan isu konstitusionalitas atas penerapan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, baik dari seseorang atau lebih Penasihat hukum, selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.’ - Bahwa Polri tidak sependapat dengan pandangan Para Pemohon yang telah mengalami kerugian konstitusional dengan tidak dilakukannya pendampingan terhadap saksi dan terperiksa adalah hal yang lumrah dilakukan oleh Penyidik yang memeriksa saksi, dimana 207 apabila saksi didampingi oleh Advokat maka kekhawatiran Penyidik timbul dan saksi tidak bisa diperlakukan semena-mena dan keterangan dalam BAP tentunya tidak sesuai dengan keinginan penyidik karena setiap BAP yang dilakukan oleh penyidik akan diperiksa oleh Advokat yang mendampingi Saksi tersebut. 4. Bahwa pihak terkait Polri menerangkan penerapan Pasal 54 KUHAP pada proses penyidikan akan bermuara Pada proses selanjutnya, yaitu tahapan persidangan, dimana tuntutan pidana dan pembelaan merupakan suatu rangkaian dan berkaitan erat. - Bahwa azas Persamaan dihadapan hukum harus pula diterapkan dalam proses ini, Pihak Terkait Polri menerangkan proses penyidikan sampai tahapan persidangan adalah berkaitan erat, jika Tersangka/Terdakwa didampingi oleh Advokat, maka demikian juga terhadap Saksi /terperiksa juga harus diperlakukan sama, yaitu didampingi oleh Advokat. 5. Bahwa Pihak Terkait Polri menerangkan, “penambahan norma mengenai perlunya dilakukan pendampingan terhadap saksi dan terperiksa bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.” - Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, ada 4 wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni: Menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945 Memberikan putusan terkait pembubaran partai politik Memberikan putusan terkait perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Dengan demikian permohonan perluasan norma pasal 54 KUHAP “saksi dan Terperiksa” dari para pemohon sudah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi lembaga negara yang memang peruntukannya salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalaupun seandainya para pemohon mengajukan amandemen dan/atau perubahan undang-undang 208 sebagaimana keterangan keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait Polri dengan mengajukan perubahan undang-undang kepada parlemen, tentunya para pemohon masih harus menunggu waktu yang begitu lama sampai dengan adanya hasil dari perubahan undang- undang tersebut, sementara sampai saat ini masih banyak dan terus terjadi penolakan penolakan oleh penegak hukum incasu Polri yang berlindung dari pasar 54 KUHAP, dikarenakan tidak mengatur saksi atau terperiksa didampingi oleh advokat. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Pihak terkait Polri mengirimkan Keterangan tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 6. Bahwa terkait dengan Perkap Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 2 yang mengatur bahwa kepolisian melalui Kapolri itu melarang seseorang saksi tersangka dan terdakwa diperiksa Kalau belum ada Penasihat hukumnya; Bahwa pihak terkait Polri menerangkan terkait dengan perkap tersebut masih berlaku di lingkungan Polri dan belum ada pencabutan sedangkan implementasi terkait ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersangka atau terperiksa petugas dilarang memeriksa saksi tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh Penasihat hukumnya; Pihak terkait Polri masih memerlukan sosialisasi sampai tingkat kewilayahan untuk dapat diterapkannya ketentuan perkap tersebut dalam proses penyidikan terlebih akan menjadi kendala bagi penyidik daerah terluar apabila harus menyediakan Penasihat hukum pada tahap pemeriksaan saksi; - Bahwa meskipun Perkap tersebut masih berlaku dan belum ada pencabutannya, akan tetapi fakta fakta yang terungkap dalam 209 persidangan, Para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dan juga yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Peradi berbanding terbalik; dimana para saksi yang dihadirkan tersebut menerangkan dibawah sumpah, mendapatkan intimidasi dan bahkan mendapatkan ancaman ancaman, ini terjadi bukan di wilayah perbatasan antar Negara, bukan juga diujung Indonesia, melainkan di tingkat Polda Metrojaya dan/atau bahkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, ini menandakan tidak sejalannya antara Perkap dan Personil Penyidik yang menjadi pemeriksa; dengan tidak sejalannya peraturan Kapolri dengan penyidik penyidik, maka permohonan pemohon terhadap perluasan tafsir pasal 54 KUHAP sangat penting bagi advokat, mengingat profesi advokat telah diatur pula dalam undang-undang yang melahirkan advokat itu sendiri yakni undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana advokat dapat menjalankan profesi advokat memberikan jasa hukum baik di persidangan maupun di luar persidangan dan berkaitan erat sekali dengan pemeriksaan pemeriksaam perkara pidana baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di KPK. - Bahwa dengan diakuinya Perkap dan masih belum ada pencabutannya oleh Pihak Terkait Polri, namun penghalangan pendampingan terhadap Saksi masih terus berlanjut sampai saat ini, hal ini menandakan, Permohonan Para Pemohon tentang pengujian materiil tentang tafsir Pasal 54 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sangat urgent dan sudah saatnya Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menambahkan Frasa Saksi dan Terperiksa kedalam tafsir Pasal 54 KUHAP; 7. Bahwa pihak terkait Polri atas pertanyaan hakim Profesor Aswanto yang menanyakan seberapa banyak pemeriksaan yang dahulunya berstatus saksi kemudian atas pemeriksaannya penyidik dinaikkan menjadi tersangka dan berlanjut terdakwa, pihak terkait Polri memberikan jawabannya pada pokoknya jumlahnya sebagai berikut: 210 TINGKAT MABES POLRI: DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI : 40 DIRTIPIDEKSUSBARESKRIM POLRI : 59 DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI : 9 DIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI : Nihil DIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI : 45 DIRTIPIDSIBER BARESKRIM POLRI : 9 TINGKAT POLDA: POLDA ACEH : 115 POLDA SUMATERA UTARA : 243 POLDA SUMATERA BARAT : 55 POLDA RIAU : 131 POLDA KEPULAUAN RIAU : 33 POLDA JAMBI : 53 POLDA SUMATERA SELATAN : 106 POLDA BENGKULU : 16 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 12 POLDA LAMPUNG : 20 POLDA BANTEN : 100 POLDA METRO JAYA : 75 POLDA JAWA BARAT : 354 POLDA JAWA TENGAH : 70 POLDA JAWA TIMUR : 310 POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 86 POLDA BALI : 105 POLDA NUSA TENGGARA BARAT : 44 POLDA NUSA TENGGARA TIMUR : 40 POLDA KALIMANTAN BARAT : 94 POLDA KALIMANTAN UTARA : 5 POLDA KALIMANTAN TENGAH : 13 POLDA KALIMANTAN SELATAN : 38 POLDA KALIMANTAN TIMUR : 29 POLDA SULAWESI SELATAN : 400 POLDA SULAWESI BARAT : 26 211 POLDA SULAWESI UTARA : 94 POLDA SULAWESI TENGAH : 51 POLDA SULAWESI TENGGARA : 37 POLDA GORONTALO : 40 POLDA MALUKU : 33 POLDA MALUKU UTARA : 15 POLDA PAPUA : 7 POLDA PAPUA BARAT : 23 - Bahwa kekhawatiran para Pemohon terkait Pemeriksaan yang semula berstatus saksi berpotensi menjadi Tersangka benar dan terbukti sesuai fakta dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait Polri; artinya pemeriksaan terhadap Tersangka yang dapat didampingi oleh Advokat harus juga dilakukan terhadap pemeriksaan saksi didampingi oleh Advokat, mengingat saksi sangat mungkin berpotensi menjadi Tersangka; Bahwa keterangan-keterangan yang diajukan oleh pihak terkait Polri pada persidangan mahkamah konstitusi tanggal 24 Juli 2022 keseluruhannya dapat terbantahkan dengan sendirinya sebagaimana keterangan tambahan yang diajukan tanggal 2 Agustus 2022 terkhusus pada pengakuan terhadap Perkap Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa kepolisian melalui Kapolri itu melarang seseorang saksi tersangka dan terdakwa diperiksa Kalau belum ada Penasihat hukumnya; masih tetap berlaku dan belum dicabut dan keterangan tambahan terkait Polri yang mengakui masih banyak kekurangan terhadap sosialisasi Perkap tersebut, hal ini menandakan bahwa pihak terkait Polri tidak dan/atau kurang profesional dan tidak serius di dalam mengimplementasikan Perkap tersebut yang menyebabkan banyak penolakan penolakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap advokat yang menjalankan profesi advokat untuk mendampingi saksi yang akan diperiksa di kepolisian. Perlu kami tekankan kembali bahwa saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dan pihak terkait Peradi dilakukan penolakan pendampingan terhadap saksi di wilayah hukum Polda 212 Metro jaya dan juga Mabes Polri setidaknya kota besar, bukan di daerah-daerah yang jauh dari ibukota. E. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI) yang di wakili oleh Bapak Karyoto, Deputi Bidang Penindakan Eksekusi, dalam hal ini bertindak atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI) telah memberikan keterangan dalam Perkara Nomor Registrasi No.62/PUU-XX/2022 tanggal 6 Juni 2022 Atas Permohonan Uji Materiil Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. KPK TELAH SALAH MENYATAKAN KEDUDUKAN SAKSI DIMATA HUKUM TIDAK MENGANDUNG ANCAMAN SEDIKITPUN DAN TIDAK DALAM KAPASITAS YANG BERHADAPAN HUKUM SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN NASIHAT HUKUM ATAU PENDAMPINGAN DARI SIAPAPUN. Bahwa dalil KPK yang menyatakan kedudukan Saksi di mata hukum tidak mengandung ancaman sedikutpun adalah salah dan hanyalah mengada-ada. KPK selaku penegak hukum yang didalamnya memiliki organ penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya sangat paham akan kedudukan Saksi yang teramat sangat penting. Keterangan Saksi merupakan satu kesatuan rangkaian proses hukum dimana pada tahap hulu atau menjadi tonggak atas suatu petunjuk terhadap suatu kejadian perkara sehingga dapat menjadi terang dan bahkan terungkap. Bahwa dalam tahap inilah sesungguhnya Saksi dan Terperiksa membuka pintu pertamanya dimata hukum dan berhadapan dengan hukum. Bahwa terhadap keterangan Saksi dan Terperiksa sangat jelas kedudukan dan peranannya dalam rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sehingga sudah sepatutnya Saksi dan Terperiksa mendapatkan perlindungan hukum agar Saksi dan Terperiksa dapat 213 memberikan seluruh keterangannya dengan merasa aman dan percaya diri dengan adanya kehadiran dan peran dari Penasihat hukum. Keleluasaan Saksi dan Terperiksa dalam memberikan keterangan memiliki peran penting sehingga didapatkannya keterangan yang jujur dan benar. Ketidakleluasaan Saksi dan Terperiksa dapat menimbulkan bahkan sangat berpotensi Saksi dan Terperiksa berada di bawah tekanan sehingga dalam memberikan keterangan menjadikan Saksi dan Terperiksa tidak jujur sehingga ancaman besar dimata hukum sangat besar menanti Saksi dan Terperiksa tersebut yang kemudian lahirlah delik pidana yaitu Keterangan Palsu dan ancaman-ancaman hukum lainnya yang kemungkinan besar akan berdampak hukum dari seluruh keterangan yang diberikannya. Bahwa dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan tidak menutup kemungkinan juga terhadap organ yang berwenang melakukan hal tersebut dapat bertindak semena-mena dengan memberikan tekanan terus menerus terhadap Saksi dan Terperiksa tersebut guna memperoleh suatu keterangan yang dikehendaki oleh penyelidik dan/atau penyidik. Bahwa tidak ada yang dapat menjamin atas keleluasan dan kebebasan Saksi dan Terperiksa saat dilakukan proses penyelidikan dan/atau peyidikan dan seberapa jujur penyelidik dan/atau penyidik tidak memberikan tekanan saat proses penyelidikan dan/atau penyidikan berlangsung. Oleh karena itu untuk dapat memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para pencari keadilan dalam hal ini adalah Saksi dan Terperiksa sama hal nya perlakuan yang sama dengan Tersangka dan Terdakwa sebagaimana diatur dapalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan juga terhadap dugaan-dugaan negatif kepada penyelidik dan/atau penyidik, maka sudah sepatutnya dan beralaskan hukum terhadap Saksi dan Terperiksa mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan demi tercapainya kepastian hukum dalam tingkat proses pemeriksaan tersebut atau setidak-tidaknya sepanjang dikehendaki Saksi dan Terperiksa itu sendiri. 214 2. KPK TELAH SALAH DALAM MEMAKNAI HUKUM INTERNASIONAL YANG ADA SEPERTI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (“ICCPR”) DAN EUROPEAN CONVENTION IN HUMAN RIGHTS (“ECHR”). Perlu diketahui bahwa semangat dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada saat itu adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (“HAM”) terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pada saat itu Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) tidak menjunjung tinggi HAM terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga terhadap yang Saksi dan Terperiksa yang menjadi objek dalam Permohonan a quo tidak tersentuh perlindungannya dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa Hukum International yang mengatur hak-hak sipil dan politik diatur di dalam ICCPR dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Indonesia”) telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan diratifikasinya ICCPR ke dalam hukum Indonesia maka mewajibkan negara Indonesia sebagai negara Anggota terikat untuk mematuhi dan menjunjung tinggi HAM terhadap seluruh individu masyarakat dan/atau yang menjadi warga negaranya tanpa terkecuali. Bahwa tehadap Saksi dan Terperiksa merupakan seorang warga negara Indonesia yang juga memiliki Hak-Hak Sipil dan Konstitusional sehingga Hukum Indonesia wajib menjunjung tinggi HAM atas warga negaranya tersebut tanpa terkecuali dan dalam hal apapun sebagaimana ICCPR menjunjung tinggi terkait dengan Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan EHCR yang juga memiliki semangat yang sama yaitu menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Pasal 54 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyesuaikan terhadap ICCPR yang telah diratifikasi kedalam UU Nomor 12 Tahun 2005 yang sangat menjunjung tinggi HAM, maka terhadap Saksi dan Terperiksa wajib mendapat perhatian yang khusus sehubungan dengan hak-hak sipil dan konstitusional sebagai warga 215 negara yang melekat di dalamnya terutama hak dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian terhadap Saksi dan Terperiksa sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan Tersangka dan Terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 3. SAKSI DAN TERPERIKSA BAHKAN ADVOKAT MERUPAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG SELURUH HAK-HAKNYA TELAH DIJAMIN OLEH NEGARA YANG TERTUANG DALAM PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa KPK telah luput akan hak-hak sipil dan konstitusional yang juga melekat terhadap Saksi dan Terperiksa dan bahkan terhadap Advokat itu sendiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang juga merupakan warga negara Indonesia dimana terdapat hak konstitusional yang sangat mendasar yang wajib diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur pemerintah dan juga penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana kutipan di bawah ini: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa Saksi dan Terperiksa dan juga Advokat memiliki hak-hak yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, pemerintah, institusi dan juga Lembaga. Negara menjamin hak-hak konstitusi setiap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Permohonan a quo tidak dapat dielakkan dan sudah sepatutunya menjadi sorotan atas perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi Saksi dan Terperiksa, dalam hal ini 216 yaitu perlakuan yang sama seperti Tersangka dan Terdakwa yang berhak didampingi oleh Penasihat hukum sebagaimana diatur dala Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana kutipan dibawah ini: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi Saksi dan Terperiksa wajib menjadi perhatian khusus saat ini dan bersifat sangat mendesak sehingga diperlukannya payung hukum untuk melindungi Saksi dan Terperiksa sebagaimana diperlakukan yang sama terhadap Tersangka dan Terdakwa. Perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut dijamin oleh negara dalam UUD 1945, sehingga tidak lagi adanya pertentangan yang timbul dan tidak adanya pihak yang dirugikan atas hak konstitusionalnya, begitu juga terhadap Advokat dengan profesinya sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat yang juga harus terjamin hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kepastian hukum dan tidak lagi mengalami penolakan dari pihak atau apparat penegak hukum yang pada dasarnya juga tidak ada dasar hukum terkait dengan penolakan Saksi dan Terperiksa dalam tahap pemeriksaan didampingi dan/atau mendapat bantuan hukum dari Penasihat hukum. Standar Operating System (“SOP”) bukanlah merupakan payung hukum yang dapat dijadikan dasar hukum para apparat penegak hukum khusunya KPK dalam menolak Advokat dalam menjalankan amanat UU Advokat untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum serta nasihat hukum kepada kliennya yang berstatus Saksi dan Terperiksa. 4. Bahwa pada tanggapan KPK nomor 1, tentang Pengertian tersangka dan terdakwa yang diatur dalam KUHAP sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedang Pasal 1 angka 15 KUHAP Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. 217 Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui dengan jelas kondisi dan situasi mana seseorang dianggap memenuhi perumusan tersangka maupun terdakwa. Pihak tersangka dan terdakwa inilah yang secara materiil dan formil berhadapan dengan hukum. Tanggapan Pemohon: Bahwa sebagai Advokat untuk menegakkan supremasi hukum terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang hendak memberikan keterangan sebagai Saksi dan Terperiksa di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut: Pasal 54 KUHAP: “guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengertian tersebut dan demi kepastian hukum maka kami (PEMOHON) mengingatkan kepada kita semua bahwa larangan untuk mendampingi Saksi dan Terperiksa bertentangan dengan semangat penegakan supremasi hukum yang adil dan berkepastian hukum sebagaima diatur dalam pasal 28 D ayat (1) 5. Bahwa pada tanggapan KPK nomor 2 (dua) tentang saksi adalah pihak yang mengetahui suatu delik atau kejahatan berdasarkan panca indra dan memori semata. Kedudukan saksi di mata hukum tidak mengandung ancaman sedikitpun sepanjang saksi dalam pelaksanaan tanggung 218 jawabnya memenuhi kewajiban menyampaikan keterangan dengan jujur dan benar. Bahkan saksi sebagai pihak yang berkedudukan atas nama hukum yang akan membuat terang suatu peristiwa, saksi dalam hal ini bertindak bukan hanya atas nama negara melainkan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan itu sendiri yang menghendaki kejujuran saksi. Maka sebenarnya saksi tidak memerlukan pendampingan oleh pihak mana pun, tidak terkecuali oleh Penasihat hukum. Saksi harus dibiarkan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak mana pun untuk mengatakan apa yang sebenarnya dialami, lihat, dan dengar sendiri. Dalam hal inilah, maka saksi sebenarnya tidak memerlukan nasihat atau pendampingan dari siapa pun. Nasihat yang diperlukan saksi sebenarnya hanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya saksi dengar, lihat, dan alami sendiri. Tanggapan Pemohon: Bahwa tidak semua Saksi memahami akan hukum, tidak semua Saksi berani menghadapi pemeriksaan secara mental. Bahkan dalam kasus korupsi tidak sedikit Saksi yang ketakutan, stress ketika menerima surat panggilan sebagai Saksi oleh pihak KPK bahkan ada yang sampai depresi kehilangan berat badan dalam hitungan beberapa hari sebelum menghadiri panggilan KPK sebagai Saksi. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, jelas seorang Saksi membutuhkan pendampingan seorang Penasihat hukum dalam hal ini Advokat untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, sehingga Saksi bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan. 6. Saksi yang dalam perkembangannya kemudian menjadi tersangka karena dari fakta yang ada, saksi yang bersangkutan perlu dimintai pertanggung-jawaban hukum atas perbuatannya, bukan atas dasar substansi keterangan saksi yang bersangkutan. Saksi yang demikian ini dikenal sebagai saksi pelaku yang mendapat bantuan hukum karena kedudukannya sebagai pihak atau saksi yang disangka melakukan tindak pidana 219 Tanggapan Pemohon: Bahwa landasan filosofis Saksi dalam perkara pidana adalah sebagai salah satu pintu yang dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu kebenaran dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, sehingga dalam hal ini keterangan yang diberikan Saksi perlu juga mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum, mengingat keterangan apapun yang diberikan Saksi harus dapat dipertanggungjawabkan kalau tidak Saksi sendiri dapat dikenakan sanksi memberikan keterangan palsu. 7. Saksi baru kemudian berhadapan dengan hukum, manakala apabila kemudian dalam memberikan keterangan tidak jujur, yang artinya tidak sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Tanggapan Pemohon: Bahwa Saksi memerlukan pendamping atau nasihat karena menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, terhadap pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengujian Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Bahwa sebagaimana bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di atas sudah sangatlah jelas dan lugas bahwa Saksi secara Pro Justitia merupakan subjek hukum dalam sebuah proses penegakan hukum tindak pidana dan sejajar hak konstitusionalnya dengan Tersangka atau Terdakwa. Kemudian dapat di perkuat kembali dalam due process of law status Saksi mempunyai peran yang sangat krusial dan signifikan, oleh karenanya Konstitusi dan beberapa undang- undang turunannya mengatur tentang perlindungan serta hak dan kewajiban dari pada seseorang atau warga negara yang berstatus sebagai Saksi dalam sebuah peristiwa hukum yang terjadi khususnya 220 Pidana. Adapun aspek hukum yang menjelaskan betapa krusial atau signifikannya seorang Saksi di antaranya yakni: a. Adanya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak Asasi setiap warga negara Indonesia (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945); b. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan pula memberikan hak kepada setiap orang warga negara Indonesia untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (vide pasal 28I ayat 2 UUD 1945); c. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; d. Secara tegas dan terang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasalnya mengatur perihal hak dan kewajiban Saksi yang di antaranya pasal 184 ayat (1) yakni bahwa keterangan Saksi adalah merupakan alat bukti yang sah; e. Bahwa hal lain yang menguatkan status Saksi sangatlah krusial adalah Saksi dapat membuat terang atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana serta Saksi jugalah yang mengawali sebelum adanya penetapan Tersangka dan Terdakwa dalam sebuah proses penegakan hukum tindak pidana; f. Bahwa seseorang sebagai status Saksi sudah masuk tahapan penyidikan, dan dalam tahap ini sudah masuk pro justitia sehingga dalam proses ini seorang Saksi sudah dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan sehingga sangat dibutuhkan keberadaan seorang Advokat. Bahwa keadilan sesungguhnya di dalam hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berikutnya Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 221 hukum. Perlakuan penghormatan Negara kepada hak-hak tersangka atau terdakwa harus sama terhadap hak-hak dan kepentingan Saksi. Bahwa landasan filosofis Saksi dalam perkara pidana adalah sebagai salah satu pintu yang dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu kebenaran dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, sehingga dalam hal ini keterangan yang diberikan Saksi perlu juga mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum, Bahkan dalam kasus korupsi tidak sedikit Saksi yang ketakutan, stress ketika menerima surat panggilan sebagai Saksi oleh pihak KPK bahkan ada yang sampai depresi kehilangan berat badan dalam hitungan beberapa hari sebelum menghadiri panggilan KPK sebagai Saksi. Jelas seorang Saksi membutuhkan pendampingan seorang Penasihat hukum dalam hal ini Advokat untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, sehingga Saksi bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan. Bahwa pendampingan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Advokat (Penasihat Hukum) merupakan bagian dari hak Advokat yang diatur secara konstitusional baik oleh UUD 1945, KUHAP maupun UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena telah ada ketentuan tentang pendampingan oleh Penasihat Hukum terhadap tersangka atau terdakwa, akan tetapi pendampingan terhadap Saksi belum ada. Maka ketika Hak Konstusional tersebut pada prakteknya tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan kerugian konstusional bagi Para Penasihat Hukum. 8. Pasal 54 KUHAP tidak serta-merta dapat diperluas kepada saksi karena diksi kepentingan pembelaan juga diatur dalam beberapa pasal tersebut yang hanya berkorelasi dengan tersangka dan terdakwa, namun bukan kepada saksi Tanggapan Pemohon: Di dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas yaitu mengatur hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan dapat kita maknai sebagai benar namun sama sekali tidak menjawab mengenai permohonan Pemohon, karena 222 pertanyaannya saat ini adalah bagaimana terhadap Saksi dan Terperiksa? apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau pendampingan dari Advokat dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Bahwa Pasal 54 KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk Saksi dan Terperiksa, karena di dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa dan sama sekali tidak mencakup Saksi dan Terperiksa padahal Saksi dan Terperiksa juga merupakan pihak yang menjadi subjek di dalam pemeriksaan yang mempunyai peran sangat penting karena keterangannya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, sehingga sudah sepatutnya Saksi juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum sepanjang dikehendaki oleh Saksi tersebut, dan Advokat yang telah ditunjuk oleh Saksi seharusnya dan sepatutnya diberikan akses untuk menjalankan profesinya di semua tingkatan proses hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Saksi tersebut tanpa ada larangan maupun pembatasan dari pihak manapun. 9. Bahwa pada tanggapan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) nomor 8 (delapan), berkenaan dengan bantuan hukum oleh Penasihat hukum hanya dapat dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa. Sedangkan saksi maupun terperiksa, tidak memiliki hak bantuan hukum sebagaimana tersangka atauterdakwa karena saksi bukan sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana. Tanggapan Pemohon: Bahwa tidak semua Saksi memahami akan hukum, tidak semua Saksi berani menghadapi pemeriksaan secara mental. Bahkan dalam kasus korupsi tidak sedikit Saksi yang ketakutan, stress ketika menerima surat panggilan sebagai Saksi oleh pihak KPK bahkan ada yang sampai depresi kehilangan berat badan dalam hitungan beberapa hari sebelum menghadiri panggilan KPK sebagai Saksi. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, jelas seorang Saksi membutuhkan pendampingan 223 seorang Penasihat hukum dalam hal ini Advokat untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, sehingga Saksi bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan. Bahwa pendampingan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Advokat (Penasihat Hukum) merupakan bagian dari hak Advokat yang diatur secara konstitusional baik oleh UUD 1945, KUHAP maupun UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena telah ada ketentuan tentang pendampingan oleh Penasihat Hukum terhadap tersangka atau terdakwa, akan tetapi pendampingan terhadap Saksi belum ada. Maka ketika Hak Konstusional tersebut pada prakteknya tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan kerugian konstusional bagi Para Penasihat Hukum. 10. Bahwa pada tanggapan KPK nomor 9 (Sembilan) menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum. Karena Pasal 54 KUHAP tidak mengandung permasalahan berkenaan dengan penormaan dan sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hukum HAM internasional. Tanggapan Pemohon: Bahwa Pasal 54 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum maupun pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya mengatur hak Tersangka dan Terdakwa saja dan sama sekali tidak mengatur bantuan hukum untuk Saksi dan Terperiksa. Aparat penegak hukum seringkali menafsirkan bahwa Pasal 54 KUHAP karena secara limitatif hanya mengatur Tersangka dan Terdakwa, maka selain Tersangka dan Terdakwa termasuk tidak berhak mendapatkan pembelaan atau di 224 dampingi oleh Advokat dengan kata lain Saksi atau Terperiksa tidak berhak didampingi seorang Advokat. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Jadi dalil Pemohon yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” adalah dalil yang berdasar atas hukum. F. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPN PERADI Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 225 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Bahwa dalam keterangannya, Pihak Terkait PERADI juga merupakan pihak yang menderita kerugian konstitusional akibat tidak diaturnya hak untuk saksi dan terperiksa untuk didampingi dalam suatu pemeriksaan tingkat penyelidikan dan penyidikan, dengan kata lain kerugian konstitusional tersebut benar terbukti adanya dan bahkan tidak hanya dirasakan oleh Pemohon namun juga ada pihak lain yang merasa dirugikan akibat dari Pasal 54 KUHAP tidak diatur hak saksi untuk didampingi seorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan tingkat penyelidikan dan penyidikan. - Bahwa Pihak Terkait PERADI juga memiliki pandangan yang sama dengan Pemohon bahwa Advokat merupakan Penegak Hukum sebagaimana juga termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang pada pokoknya menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Sehingga sebagai Penegak Hukum maka Advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan di dalam proses perkara pidana, baik dalam tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan, sesuai dengan norma atau ketentuan yang diatur dalam KUHAP, hal mana di dalam KUHAP sesuai dengan keterangan Pihak Terkait PERADI bahwa sudah diatur mengenai kewajiban saksi, diantaranya mewajibkan saksi hadir dalam pemeriksaan, memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi, dan bahkan terdapat sanksi apabila saksi tidak memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, namun KUHAP tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap 226 hak dan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana. Padahal dalam KUHAP dikenal beberapa asas sesuai dengan pendapat Soenarto Soerodibroto sebagai berikut: ➢ Asas mengenai perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan; dan, ➢ Asas mengenai setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan atas dirinya. - Bahwa Pihak Terkait PERADI dalam keterangannya juga menyadari bahwa dalam Pasal 54 KUHAP, hanya disebutkan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, maka ketentuan tersebut telah dan/atau menghilangkan hak advokat untuk menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan, pada tingkat penyelidikan, dan penyidikan. Bahwa dalam Pasal 54 KUHAP, hanya disebutkan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, maka ketentuan tersebut telah dan/atau menghilangkan hak advokat untuk menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan, pada tingkat penyelidikan, dan penyidikan. Saksi merupakan salah satu pihak yang menentukan kepastian berjalannya proses hukum untuk menentukan status seseorang dalam perkara pidana karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum (didampingi) dalam proses pemeriksaan pada setiap pemeriksaan. Pemohon sependapat dengan pendirian dari Pihak Terkait PERADI karena pada faktanya saksi yang diperiksa mempunyai potensi untuk dijadikan tersangka. Keberadaan Advokat untuk mendampingi proses tersebut sangat diperlukan khususnya untuk mendampingi saksi dalam menjalankan proses pemeriksaan agar pemeriksaan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Bahwa Pemohon sering menemukan fakta di lapangan bahwa pandangan dari pihak penyidik yang sering merasa bahwa keberadaan advokat dalam 227 proses pemeriksaan saksi dapat memperlambat atau memperumit sebuah pemeriksaan atau bahkan dianggap berpotensi menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pandangan tersebut, hal ini sejalan dengan keterangan dari Pihak Terkait PERADI pada halaman 4 dalam Klarifikasi Atas Keterangan Pihak Terkait PERADI yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa permintaan Pihak Terkait PERADI mengenai hak Saksi dalam Pasal 54 KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak dapat dikatakan berpotensi menghambat “azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan”. Oleh karena maksud dari Pihak Terkait PERADI adalah dalam pelaksanaan Pasal 54 KUHAP dalam rangka menegakkan hukum pidana materiil, khususnya terhadap Saksi, harus dilakukan due process of law. Dengan demikian, seharusnya dalam Pasal 54 KUHAP didapati norma “Saksi dan Terperiksa Berhak” mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat/Penasihat Hukum”. G. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI PEMOHON 1. Ifdhal Kasim, S.H. Sistem Peradilan Pidana (SPP) : Due Process Bahwa menurut pandangan Herbert Packers, paling tidak ada dua pendekatan dalam hal memandang cara kerja suatu sistem peradilan pidana. Yang satu disebut sebagai “the due process model”, dan yang satu lagi disebut sebagai “crime control models”, yang saling bertolak belakang. Lebih lanjut untuk penjelasan ke dua model ini, ahli mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, yang telah mengontekstualisasi model Packers tersebut dengan pengalaman kita sendiri. Dalam bahasa Mardjono, “crime control models” itu dikatakannya sebagai “ban berjalan dalam sebuah pabrik”, sedangkan model yang kedua dibahasakannya sebagai “lari dengan rintangan dalam atletik”. Model “ban berjalan dalam sebuah pabrik” mengutamakan pada efisiensi atau kecepatan (speed) dan kepastian atau ketuntasan (finality). Pendekatan ini percaya pada kemampuan lembaga-lembaga dalam SPP 228 untuk secara pasti dan jujur memimilih dan menentukan mereka yang bersalah (dan membebaskan yang tidak bersalah), untuk di bawa ke pengadilan dan dihukum untuk kesalahannya itu. Diasumsikan SPP ditangani oleh penegak hukum yang prodfesional, jujur dan netral, sehingga proses SPP dapat disamakan dengan “ban berjalan dalam sebuah pabrik”. Advokat sebagai pendamping dalam proses tidak seberapa perlu (tidak punya peranan yang berarti dalam proses). Berbeda dengan model yang kedua “lari dengan rintangan dalam atletik”, yang mengutamakan pada keperluan tercapainya internalisasi kepercayaan dan ketaatan kepada hukum pada seorang Terpidana. Pendekatan ini melihat kepada perlunya para Tersangka dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk memahami proses yang sedang dijalaninya sebagai proses yang adil, dan untuk itu mereka perlu dibantu oleh seorang ahli hukum (advokat) dalam menjalani proses. Selain membantu Terdakwa dalam memahami proses yang sedang dijalaninya, advokat ini juga mengawasi dan membantu penyidik dan penuntut umum untuk menjalani proses sesuai dengan semangat “proses yang adil” (due process). Proses inilah yang dikatakan Prof Marjono sebagai “lari dengan rintangan dalam atletik”. Setiap tahap proses mendapat pemeriksaan dan pendapat dari advokat. Pada pendekatan “ban-berjalan”, hak-hak tersangka/terdakwa tetap diakui dan diberikan sesuai dengan undang-undang. Tetapi menurut pendekatan ini, di pengadilan para terdakwa harus mendapat kepastian akan dihukum. Berbeda dengan pendekatan “lari-rintangan”, hak-hak tersangka dan terdakwa adalah utama, dan wajib diberikan kepadanya pada setiap kemungkinan yang diberikan undang-undang, untuk melawan dakwaan penuntut umum. Peradilan pidana yang adil menurut pendekatan ini adalah memberi kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk memberi penjelasan dari sudut pandangannya. Makanya peran advokat sangat krusial dalam SPP model pendekatan ini. Inilah “due process” itu. 229 Peran Advokat dalam SPP Pemaparan mengenai dua pendekatan dalam memandang SPP di atas, menunjukkan pada kita, bahwa advokat mendapat peran yang sangat penting dalam SPP dengan pendekatan “lari-rintangan”. Disini advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa memahami proses hukum yang sedang dijalaninya di semua tahap. Mulai dari tahap pra- ajudikasi (pre-adjudication), tahap ajudikasi (adjudication), hingga ke tahap purna ajudikasi (post-adjudication). Tetapi advokat bukan hanya sebatas membantu tersangka/terdakwa memahami proses yang dijalaninya, melainkan juga ikut mengawasi dan membantu penyidik dan penuntut umum untuk menjalani proses sesuai dengan semangat “proses yang adil” (due process), yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik (negara dan masyarakat) dengan tugas menjaga secara ketat semua hak dan jaminan (rights and guarantees) yang diberikan hukum kepada tersangka dan terdakwa. Inilah yang kira-kira disebut “due process of law” (proses hukum yang adil). Sekarang marilah kita melihat bagaimana pengaturan advokat dalam sistem hukum kita, terutama untuk melihat apakah perannya ditempatkan sepenting yang digambarkan dalam SPP dengan pendekatan “lari-rintangan” --seperti dipaparkan di atas. Untuk itu, marilah kita simak kembali Undang-Undang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, yang mengatur perihal advokat di Indonesia. Disini advokat didefenisikan sebagai “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajibannya, undang-undang menggariskan: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya …” (Pasal 14), dan “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan” (Pasal 15). Advokat dengan demikian dapat dikatakan sebagai “officer of the court”, yang berbeda 230 dengan polisi atau jaksa yang lebih tepat disebut sebagai “law enforcement officer”. Maka secara ringkas dapat dikatakan UU Advokat juga telah menempatkan advokat pada posisi yang penting dalam SPP, yang antara lain menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum (polisi dan jaksa) dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah, atau dikenal dengan doktrin “equality of arms”. Doktrin ini menuntut adanya profesi advokat yang bebas (independent legal profession). Tetapi dalam praktik seringkali kita menyaksikan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan aparat KPK kurang memberikan tempat pada peran yang diemban advokat dalam SPP. Padahal untuk mencari kebenaran atas bersalah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa haruslah dilakukan dengan “due process”. Dalam konteks ini, SPP juga harus mempertimbangkan pula kedudukan saksi untuk mendapat pendampingan dari advokat berdasarkan pilihannya sendiri. Kedudukan Saksi dalam SPP Sebagaimana dipaparkan pada bagian-bagian depan, pusat perhatian SPP lebih tertuju pada perlindungan tersangka dan terdakwa berhadapan dengan kewenangan aparat penegak hukum (negara) yang besar. Sementara perlindungan terhadap saksi sangat minim kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Padahal saksi juga berperan penting dalam suatu perkara pidana, tetapi hak-haknya sangat minim diperhatikan. Yang lebih dituntut kepada saksi adalah kewajiban. Oleh karena itu kedudukan saksi sangat rentan dihadapkan pada tindak pidana berupa membuat keterangan yang melawan dirinya sendiri (witness may incriminate himself while testifying). Saksi didefenisikan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Selanjutnya diatur bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi menjadi salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana. Umumnya dalam perkara pidana saksi diajukan oleh penegak hukum (polisi atau jaksa), selain dapat juga 231 diajukan oleh tersangkat atau terdakwa (Pasal 65 KUHAP). Apabila keterangan yang diberikan saksi di depan sidang merupakan keterangan palsu, maka ia dapat dituntut dengan tuduhan sumpah palsu (Pasal 174). Posisi saksi dengan demikian juga rawan apabila tidak ada proteksi yang memadai --sebagaimana dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melarang “not to be compelled to testify against himself” baik terhadap tersangka/terdawa maupun terhadap saksi, atau dikenal dengan “the right against self- incrimination”. Dalam konteks inilah menjadi penting pendampingan hukum oleh advokat kepada saksi. Di negara-negara anglo-saxon, untuk kasus- kasus tertentu, saksi wajib mendapat pendampingan dari advokat. Terutama pada kasus-kasus yang berpotensi kesaksian yang diberikan justru memberatkan saksi sendiri, yang nanti dapat digunakan untuk mendakwanya. Begitu juga pada kasus-kasus, dimana saksi memberikan keterangan yang tidak akurat, tidak komplit, dan informasi yang keliru kepada penegak hukum. Saksi dapat dituduh menghalang- halangi keadilan (obstruction of justice), atau minimal dikenakan tuduhan sumpah palsu. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sudah saatnya SPP memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi. Doktrin “equality of arms” juga diberlakukan dalam melihat hubungan saksi dan penegak hukum (polisi dan jaksa), dengan memberikan akses kepada advokat untuk memberi bantuan hukum kepada saksi. Memang Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrumen-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan 232 pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. Sistem peradilan pidana dengan pendekatan “lari-rintangan” sangat mengutamakan keseimbangan antara sub-sub sistem yang terangkai di dalamnya. Yang dituntut dalam sistem ini adalah keseimbangan, yang tercermin dalam doktrin “equality of arms”, dan independensi advokat. Maka dalam sistem ini tidak lagi bertumpu pada relasi antara negara versus tersangka dan terdakwa, tetapi memperluas dengan menempatkan saksi dan saksi-korban menjadi bagian yang penting dalam sistem tersebut, sehingga dapat mencapai ““due process of law” (proses hukum yang adil). Dengan kesimpulan tersebut, ahli melihat permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki alasan konstitusionalitas yang kuat. Maka permohonan pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 54 KUHAP konstitusional bersyarat berdasarkan sepanjang dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 2. Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum. a. KUHAP dan Hak Asasi Manusia KUHAP yang lahir pada tahun 1981 adalah undang-undang yang berisikan norma hukum acara pidana, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. KUHAP pada saat kelahirannya disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, hal ini karena saat itu bangsa Indonesia mampu merumuskan hukum acara yang sangat berbeda dengan HIR. HIR sebagai hukum acara yang dirumuskan oleh bangsa penjajah itu telah merumuskan pasal- pasal yang jauh dari persoalan hak asasi, sebaliknya sangat diwarnai dengan kultur penjajah yang potensial dengan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, utamanya adalah pelanggaran 233 terhadap hak-hak orang yang diperiksa, yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu yang menjadi semangat Indonesia sebagai negara hukum, dalam perumusan undang-undang (KUHAP) pada saat itu, adalah bagaimana kita dapat melepaskan diri dari kultur kolonial dan memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu hak asasi seseorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, yang kala itu utamanya adalah tersangka/terdakwa. Dengan kata lain, tersangka atau tertuduh seringkali didudukan sebagai obyek pemeriksaaan yang tidak berdaya itu, menjadi fokus utama dan semangat terbesar untuk diperjuangkan hak-haknya dalam perumusan hukum acara nasional sebagaimana dikenal saat ini sebagai KUHAP. b. Access to Justice bagi para Pencari Keadilan dalam sistem peradilan Pidana Seiring berjalannya waktu, KUHAP yang lahir tahun 1981 itu, kian lama kian terasa bahwa KUHAP sesungguhnya jauh perhatiannya terhadap subyek terperiksa lainnya seperti halnya juga terhadap saksi dan/atau korban. Oleh karena itu KUHAP disebut sangat offender oriented, dan jauh perhatiannya terhadap saksi, korban maupun subyek terperiksa lainnya. Terlebih to justice ketika masyarakat Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya access bagi pihak- pihak lain, selain tersangka/terdakwa. Access to justice sesungguhnya merupakan hak yang harus dijamin pemenuhannya tidak saja bagi tersangka/terdakwa, melainkan juga bagi semua pihak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa sejatinya masyarakat pencari keadilan bukan saja seseorang dalam kedudukannya sebagai tersangka/terdakwa, melainkan juga mereka yang menjadi korban atau saksi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Indonesia sebagai negara hukum, saat ini telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hal ini mengakibatkan Indonesia sebagai Negara Anggota terikat dengan 234 berbagai kewajiban internasional yang lahir dari ICCPR, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya. Ruang lingkup kewajiban untuk menjamin hak dalam ICCPR juga termasuk kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak sebagaimana yang antara lain disebutkan pada pasal 14 ICCPR untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang layak. Untuk itu wajib menegakkan serangkaian hak-hak individual seperti kesetaraan di hadapan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial yang dibentuk oleh hukum. Dalam hal ini pasal 14 tersebut berlaku tidak hanya untuk prosedur bagi penentuan hukuman pidana terhadap individu-individu, melainkan juga terhadap prosedur access to justice yang harus terbuka sejak prosedur awal pada proses peradilan dalam sistem hukum masing- masing. Pada sistem peradilan pidana, access to justice harus dimulai dengan memberikan jaminan atas keseimbangan pelaksanaan pendampingan, perlindungan maupun pembelaan terhadap semua pihak yang membutuhkannya. Pemenuhan access to justice dimaksud adalah memberikan peluang untuk didampingi, baik pendampingan dalam konteks pembelaan dan serangkaian langkah- langkah pembelaan oleh advokat, maupun dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban oleh LPSK. Dalam hal ini, access to justice dan fair treatment tersebut menjadi hal penting dalam hukum acara pidana dan menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum secara bersama untuk kemudahan-kemudahan pelaksanaannya. c. Keseimbangan dan kesepemahaman Fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana yang Excelent Sistem peradilan pidana yang excellent adalah sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan. Pencari keadilan tidak identik dengan tersangka maupun terdakwa saja, melainkan juga mereka yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban. Dalam kaitan itu, pada sebuah sistem peradilan sangat diperlukan kesatuan dari sub-sub 235 sistem yang ada, yang satu sama lain saling mensupport dan bersinergi serta terbebas dari ego sektoral masing-masing untuk mewujudkan pemenuhan hak terhadap seluruh subyek pencari keadilan, guna mencapai tujuannya dalam penegakan hukum demi menjaga, melindungi, mengayomi dan memuliakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh sub dalam sistem itu harus dapat memahami fungsi dari masing-masing sub sistem, tanpa mengabaikan atau meniadakan fungsi lainnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa fungsi yang terdapat dalan dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang signifikan, sebagai contoh kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, telah melengkapi fungsi dalam sistem peradilan pidana, yang belum diatur sebelumnya di dalam hukum acara pidana sebagaimana KUHAP. Dengan demikian, hukum acara pidana yang offender oriented berdasarkan KUHAP, kini secara bertahap telah menuju pada sebuah sistem yang lebih adil dan seimbang, karena terdapat fungsi lain yang bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak- hak dari subyek lain seperti halnya perlindungan bagi pelapor, saksi, korban, saksi pelaku. Saat ini terdapat 5 kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi masing-masing yang berbeda, yakni: fungsi penyidikan oleh penyidik (POLRI, KPK, PPNS); fungsi Penuntutan oleh jaksa penuntut umum (Kejaksaan); fungsi pemeriksaan persidangan dan menjatuhkan putusan oleh hakim di Pengadilan/MA; fungsi koreksi atau pemasyarakatan oleh LAPAS; fungsi pembelaan oleh Advokat; dan fungsi perlindungan saksi dan/atau korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fungsi-fungsi dimaksud satu sama lain harus saling mendukung dan bersinergi, serta mempunyai kesepemahaman terhadap tujuan penegakan hukum dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, bekerjanya sistem peradilan dari hulu ke hilir akan dijalankan oleh setiap sub sitem yang berperan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing- masing. Perbedaan fungsi 236 masing-masing sub sistem akan menjadi ciri dan perbedaan dalam pendekatannya, sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. POLRI akan mejalankan fungsinya pada hulu sistem peradilan pidana, yakni pada tahap awal dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan dan mengeksekusi putusan, dan pada bagian hilir sistem peradilan pidana hakim akan melaksanakan fungsinya melakukan pemeriksaan di persidangan dan memutuskan suatu perkara yang diperiksanya. Dalam hal ini, Advokat dan LPSK dalam menjalankan fungsinya akan berada dari hulu hingga hilir pada sepanjang berjalannya tahapan proses peradilan pidana. Artinya dapat terus mendampingi subyek pencari keadilan, baik tersangka/terdakwa, saksi maupun korban pada seluruh tahapan proses peradilan atau sepanjang berjalannya proses peradilan pidana. Dengan kata lain, tidak dapat dibatasi, misalnya advokat hanya mendampingi ketika pemeriksaan itu telah sampai pada tahap pro justisia saja, atau ketika kliennya telah sungguh-sungguh ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana jika seseorang pada awal pemeriksaan ia diundang sebagai saksi, namun ia berpotensi menjadi tersangka. Dengan kata lain, ketika saksi atau terperiksa itu diperiksa oleh seorang penyelidik atau penyidik, apakah ia dapat didampingi oleh seorang advokat? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf n, menyebutkan bahwa saksi memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum. Pasal ini sesungguhnya memberikan makna bahwa fungsi advokat juga melekat terhadap subyek saksi, oleh karena itu, setiap saksi (atau terperiksa) apakah ia berpotensi atau tidak berpotensi menjadi seorang tersangka, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum. Dalam konteks ini, artinya seorang advokat dapat memberikan pendampingannya dalam setiap tahapan pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan LPSK yakni memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban sejak tahap penyelidikan. Fungsi kedua lembaga ini (Advokat dan LPSK) yang dapat dilakukan sepanjang proses 237 peradilan, adalah karena karakter fungsinya yang melekat secara subyektif pada situasi dan kondisi klient atau pihak subyek yang didampinginya. Fungsi Advokat dalam memberikan nasihat dan pendampingan terhadap saksi tidak akan meniadakan fungsi LPSK, sebab fungsi yang dijalankan oleh Advokat tersebut adalah fungsi pembelaan yang berbeda dengan fungsi LPSK yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pada kasus-kasus yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Oleh karena itu kedua lembaga tersebut, yakni Advokat dan LPSK, dalam menjalankan fungsinya meski berpotensi saling bersinggungan (dalam arti keduanya mendampingi subyek yang sama pada waktu yang bersamaan), namun sesungguhnya dapat saling mensupport dan bersinergi. d. Peran Advokat Sejak Awal Dimulainya Tahap Pemeriksaan Kembali pada gugatan Pemohon atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28F ayat (1), yang telah mendalilkan bahwa “Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa”, maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kaidah yang terdapat pada Pasal 54 KUHAP dilatarbelakangi oleh semangat memperjuangkan hak asasi subjek terperiksa yang pada masa HIR sama sekali tidak tersentuh. Pada masa itu HIR sangat kejam terhadap siapapun yang diperiksa dalam seluruh tahapan proses peradilan, utamanya orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang disebut dalam KUHAP adalah sebagai tersangka/terdakwa. Dalam kaitan itu, pada era pemenuhan HAM yang lebih maju dan modern seperti saat ini, amatlah berpandangan sempit apabila memaknai pembelaan sebagaimana Pasal 54 KUHAP tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang diperiksa dengan kedudukan sebagai tersangka/terdakwa an sich. Dalam konteks kepentingan pembelaan, proses pembelaan oleh advokat kepada seseorang harus dapat 238 dimulai sejak dini. Kehadiran advokat bagi seseorang yang berhadapan dengan proses hukum, terlebih ketika seseorang itu diperiksa dan berada pada posisi yang potensial akan ditersangkakan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, justru akan membantu proses itu berjalan dengan baik, dengan tetap menjaga presumption of guilty sebagai asas terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, mendampingi seseorang yang diperiksa oleh pemeriksa POLRI (Penyelidik atau Penyidik), apakah orang yang diperiksa itu berkedudukan sebagai tersangka, sebagai saksi, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, atau sebagai saksi pelaku, adalah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, sebagaimana halnya LPSK yang memberikan pendampingan kepada pihak yang dilindunginya sejak tahap penyelidikan. Dengan kata lain, terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa maupun dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh advokat. Artinya, advokat harus dapat diberikan akses seluas-luasnya dalam mendampingi seseorang, saat seseorang itu berhadapan atau berkonflik dengan hukum, sejak awal panggilan pemeriksaan baik sebagai tersangka, saksi maupun terperiksa lainnya, terlebih jika ia berada dalam posisi yang potensial menjadi tersangka, meskipun belum sungguh-sungguh menjadi tersangka. Sistem peradilan pidana yang harus dibangun di negeri Indonesia tercinta, tentu bukan suatu sistem yang tertutup rapat dari adanya perubahan menuju pada suatu sistem peradilan pidana yang excellent. Sistem Peradilan Pidana yang excellent, bukan saja merupakan sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan, namun juga harus harus menjadi sistem yang terus menerus mau melakukan koreksi dan perbaikan dengan membuka seluas-luasnya acces to justice. 239 Keinginan ini tentu bukan hanya pada tataran law in books saja melainkan sungguh-sungguh pada law in action, sehingga untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pemikiran dan tindakan bagi seluruh jajaran law officer. Dengan demikian kesepemahaman dan keselarasan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum dapat selalu dikedepankan, dan tidak terganggu dengan sikap atau tindakan yang tidak perlu, seperti misalnya sikap yang menunjukan ego sectoral dari sub-sub sistem sistem peradilan pidana. Terkait dengan permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka apa yang didalilkan oleh pemohon terkait Pasal 54 KUHAP adalah sangat beralasan dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum, yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya atas perlakuan yang adil bagi setiap orang, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 3. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. SEJARAH DAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN KUHAP a. Bahwa hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Inlansch Reglement (H.I.R), pada Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ditetapkan bahwa hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum di semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih berpedoman pada HIR. b. Bahwa pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan pada tahun 1965. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 memberikan keleluasaan besar bagi presiden untuk ikut campur dalam urusan peradilan, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan keadilan dalan lingkup kekuasaan sebuah negara merdeka. Maka pada tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat, menggantikan Undang-Undang 240 No. 19 Tahun 1964. Dikarenakan Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri maka tanggal 31 Desember 1981 diterbitkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Bahwa Asas yang yang digunakan dalam KUHAP ini adalah akusator bukan menganut sistem inkisitor, Asas akusator, ini perinsip utamanya adalah menempatkan, Saksi, tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Sedangkan pada asas Inquisitoir (inkisitoir) menempakan Saksi, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai obyek dalam pemerinksaan. Ini berarti bahwa KUHAP memberi kebebasan kepada Saksi, Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari Penasihat hukum dalam semua tingkat Pemeriksaan. d. Bahwa hal ini juga merupakan asas dalam KUHAP yaitu Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), hal ini guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. e. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), di mana setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain- lainnya di muka hukum, atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) f. Bahwa dengan demikian berdasarkan pembentukan KUHAP sendiri telah mengatur bahwa ada perlindungan bagi Saksi untuk mendapatkan hak pendampingan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan sebagai subyek 241 (akusator) pemeriksaan bukan sebagai objek permeriksaan (inkusitor) sebagaimana diperlakukan terhadap tersangka dan terdakwa. DASAR PERLIDUNGAN HAK-HAK SAKSI a. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri,; b. Bahwa terhadap pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengujian Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” c. Bahwa KUHAP sendiri tidak mengatur apa saja yang menjadi hak- hak saksi sehingga sudah sepatasnya dalam tataran perlindungan saksi yang merupakan calon tersangka ada perlakuan yang berbeda terhadap saksi yang merupakan calon tersangka, fakta dikarenakan dalam pemeriksaan sebagai saksi pada hari yang sama ditetapkan sebagai tersangka sehingga seluruh Berita Acara Interogasi (BAI) dalam penyeledikan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam penyidikan berubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, tanpa lagi merubah substansi isi pemeriksaan tersebut hal ini sangat merugikan bagi Calon Tersangka tersebut sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 ditentukan bahwa saksi/calon tersangka tersebut harus sudah pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. d. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik 242 terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan. e. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” f. Bahwa kalimat setiap orang tersebut mengacu kepada saksi, tersangka dan terdakwa yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, artinya hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada Saksi yang sedang diperiksa. g. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU LPSK) menyebutkan : “Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.” h. Bahwa yang dimaksud hak Pasal 5 ayat (3) UU LPSK tersebut adalah hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n dan p diberikan adalah 243 hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan pendampingan dalam memberikan keterangan dalam setiap tingkat pemeriksaan. i. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut : PERKAP No. 8 Tahun 2009) menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) huruf a: “(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa wajib: a. memberikan kesempatan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; Pasal 27 ayat (2) huruf a: (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa, petugas dilarang: a. memeriksa Saksi, Tersangka atau Terperiksa sebelum didampingi oleh Penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.” j. Bahwa apa yang ditegaskan dalam PERKAP No. 8 Tahun 2009 telah dengan jelas bahwa ada hak saksi untuk didampingi oleh Penasihat hukumnya dan hak tersebut merupakan lex scripta (tertulis) dan Lex Certa (Jelas) ditegaskan dalam PERKAP tersebut. k. bahwa perlu diberikan norma baru dalam Pasal “Pasal 54 KUHAP, dimana pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum bukan hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa tetapi juga kepada “Saksi dalam Penyidikan” dan “Terperiksa dalam proses Penyelidikan”, guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. H. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI PEMOHON a. Saksi Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. 1. Bahwa keterangan Saksi Petrus Bala Pattiona menyatakan, berdasarkan pengalaman mendampingi saksi di tingkat penyidikan, ada kalanya Penyidik sangat mengharapkan kehadiran Penasihat 244 Hukum untuk mendampingi saksi agar membuat terang dan jelas perkara yang sedang disidik, hal ini terjadi apabila yang didampingi adalah Saksi Pelapor. Penolakan Penyidik untuk mendampingi saksi apabila saksi yang didampingi berpotensi juga akan menjadi Tersangka karena turut serta melakukan tindak pidana atau pelaku penyerta, baik sebagai pihak yang menganjurkan tindak pidana, atau membantu melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana. Sedangkan pendampingan saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktek selama ini tidak pernah diizinkan sama sekali dengan alasan ada SOP (Standard Operating Procedure). Keterangan saksi Petrus dibawah sumpah ini menguatkan dalil Gugatan Pemohon bahwa Pasal 54 KUHAP diterapkan secara tidak konsisten oleh para penyidik dalam proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh karena Pasal ini mengandung ketidakjelasan sehingga dapat ditafsir dengan secara subjektif oleh Penyidik berdasarkan kepentingan Penyidik. Jika ada kepentingan Penyidik terhadap saksi untuk membuat terang dan jelas perkara yang sedang disidik maka Penasihat Hukum diperkenankan untuk hadir mendampingi saksi, sebaliknya apabila penolakan Penasihat hukum untuk mendampingi saksi dilakukan Penyidik, apabila saksi yang didampingi berpotensi juga akan menjadi Tersangka karena turut serta melakukan tindak pidana atau pelaku penyerta 2. Bahwa kasus penolakkan pendampingan saksi sebagai Penasihat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah saksi alami dalam kasus dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak dengan alasan adanya SOP (Standard Operating Procedure). Untuk penolakkan pendampingan saksi di Kepolisian, saksi pernah alami pada saat mendampingi seorang saksi yang juga pada waktu itu sebagai Tersangka yaitu pada saat mendampingi saksi Brigjen Polisi Prasetijo Utomo yang bersama dengan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Djoko Tjandra dalam kasus Red Notice Djoko Tjandra. Penolakkan itu terjadi saat mendampingi saksi Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo di Dittipikor Bareskrim Mabes Polri 245 pada tanggal 13Agustus 2020 karena dalam kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo juga sebagai Tersangka. Pelarangan pendampingan Penasihat hukum saat mendampingi saksi bahkan di bakukan oleh KPK dalam bentuk SOP yang dilaksanakan secara konsisten oleh KPK sampai saat ini. Tidak ada satu pun Pengacara atau Penasihat Hukum yang bisa mendampingi seorang saksi dalam proses pemeriksaan oleh pihak KPK. Hal ini sering menimbulkan perdebatan atau saling beragumentasi bahkan juga keributan diantara pihak Penyidik serta Advokat atau Penasihat hukum karena mempertahankan pendapat masing-masing. Pemohon mencermati pula Pelarangan pendampingan saksi oleh Penasihat hukum yang telah di bakukan oleh KPK adalah dengan alasan: karena tidak adanya hak dan kewajiban sebagai saksi atau tidak ada hak dan kewajiban Penasihat hukum mendampingi saksi dalam KUHAP. 3. Bahwa Advokat yang mengalami penolakan saat pendampingan saksi, bukan hanya melanggar hak-hak seseorang yang berhak mendapat bantuan hukum atau pendampingan dalam kasus yang dialami tetapi merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara khususnya Profesi Pengacara dalam hal mata pencaharian dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penolakan atau pelarangan advokat dalam mendapingi saksi dalam pemeriksaan, jelas pula secara langsung menghambat pekerjaan atau tugas sebagai Advokat, oleh karena tugas Advokat sebagai mana diatur dalam Undang-undang Advokat yang pada pokoknya menyatakan Advokat dapat memberikan bantuan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Bahwa Penolakkan Penasihat Hukum untuk mendampingi saksi dari perspektif Profesi Advokat dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran konstitusi yang memerlukan tafsir dari 246 Mahkamah Konstitusi. Dari pengalaman yang saksi alami dan dikaitkan dengan pengujian Pasal 54 KUHP, saksi sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional, memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran konstitusional dengan memberikan Putusan dan tafsiran bersyarat misalnya, pendampingan seorang saksi tidak dapat ditolak oleh Penyidik sepanjang dikehendaki saksi selaku Pemberi Kuasa. Bahwa apabila Petitum Pemohon ini dikabulkan, dalam arti pasal 54 KUHAP juga dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa, maka jelas akan lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam due process of law. Selanjutnya Jika kita tarik ke paradigma KUHAP itu, jelas tujuan Permohonan ini untuk memberikan perlindungan hak asasi, dibanding ketika masih HIR dulu. 4. Bahwa saksi menyatakan pada pokoknya dalam praktek masih sering terjadi perdebatan antara Penyidik dengan Penasihat hukum terkait dengan Pasal 54 KUHAP, dan perdebatannya hanya mengenai tafsir pasal 54 KUHAP, yakni apakah saksi bisa didampingi atau tidak? Kenyataan dalam praktik kalau saksi yang berpotensi menjadi Tersangka, maka sudah pasti dia tidak dapat didampingi. Tetapi kalau saksi yang dalam hal misalnya, pelapor, justice collaborator, atau yang bisa membuat terang suatu perkara diperkenankan untuk didampingi oleh Advokat. Terkait hal diatas, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan: “Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bahwa hak yang diamanatkan konstitusi dilaksanakan 247 secara konsisten dan konsekuen sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna Menegakkan hukum dan Keadilan“. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian sejatinya tidak perlu ada lagi perbedaan tafsir melihat isi Pasal 54 KUHAP jika dikaitkan dengan pertanyaan boleh atau tidaknya Saksi didampingi oleh Advokat atau Penasihat hukum dalam proses penyidikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menentukan bahwa yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Undang-undang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan tugas atau kewajiban Advokat dalam menjalankan tugas/kewajibannya adalah termasuk memberikan bantuan hukum untuk mendampingi saksi atau terperiksa dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan). Dari sisi saksi sebagai subjek hukum, maka Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela atau didampingi Advokat atau Penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. 248 Pemohon juga berpendapat bahwa Peran dari Penasihat Hukum (Pemberi Bantuan Hukum) dalam konteks Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ikut memperlancar proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut pengaturan yang mencerminkan bantuan hukum dalam hubungannya dengan HAM terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39/1999 yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak“. Sedangkan didalam UU No.8/1981 (KUHAP), masalah bantuan hukum bagi seseorang terlihat dan diatur dari Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 73 dan 74. Dimana dalam Pasal 54 menentukan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar pada manusia yaitu : (a) hak manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidak ada orang lain disekelilingnya, (b) hak undang-undang adalah hak yang diberikan oleh undang secara khusus kepada pribadi manusia, sehingga pengaturannya harus jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan hukum yang terlihat dan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU No. 18/2003) tentang Advokat, menentukan bahwa: “ Bantuan hukum adalah jasa 249 hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu “. Pasal 21 UU No.18/2003 menentukan: (1) Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, (2) besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dipertegas lagi dalam Pasal 22 UU No.18/2003 menentukan : (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Implementasi Bantuan Hukum Sebagaimana dikatakan diatas bahwa bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas didalam sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang Penasihat hukum/advokat (tentu termasuk juga pemerintah) untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak (Pemberi bantuan hukum / Penasihat hukum dan klien atau penerima bantuan hukum). b. Saksi Bagia Nugraha, S.H. 5. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi Bagia Nugraha atas ditolaknya Saksi Bagia Nugraha dalam mendampingi Kliennya baik di Kepolisian maupun Kejaksaan tersebut semakin menguatkan bukti Para Pemohon terkait kerugian Konstitusional yang diterima Para Pemohon, yang mana Para Pemohon tidak bisa menjalankan Profesi Advokatnya sebagaimana diatur dalam undang undang Advokat No. 18 tahun 2003, karena dilarang oleh Penyidik yang berlindung pada Pasal 54 KUHAP yang isinya :“Guna 250 kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” yang tidak mengatur Saksi dan terperiksa; Meskipun isi Pasal tersebut juga tidak melarang Saksi dan terperiksa untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukumnya; 6. Bahwa didalam tubuh Polri masih berlaku Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisisan Negara Republik Indonesia Pasal 27 (2) huruf a yang menyebutkan bahwa “dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh Penasihat hukumnya kecuali atas persetujuan yang diperiksa; akan tetapi penolakan-penolakan oleh Penyidik terhadap Advokat untuk mendampingi Saksi tetap berlangsung. 7. Bahwa Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak konstitutional warga negara. 8. Bahwa Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Advokat dalam pemeriksaan sebagai Saksi adalah dalam rangka menjaga netralitas pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan-tekanan terhadap kepentingan hukum Saksi dan/atau terperiksa. Pendampingan Hukum terhadap Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana benar telah terjadi atau tidak. 9. Bahwa atas keterangan yang diajukan Saksi Bagia Nugraha, semakin menguatkan permohonan Para Pemohon tentang perluasan tafsir Pasal 54 KUHAP termasuk Saksi dan Terperiksa juga harus didampingi oleh Penasihat Hukumnya agar kerugian Konstitusional Para Pemohon dapat dihentikan dengan Putusan 251 Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon ini. I. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT DPN PERADI a. Ahli Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. Bahwa dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2022, Ahli Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. memberikan keterangannya sebagai Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Ahli menyatakan bahwa atribut buatan manusia dalam diksi KUHAP dengan sebutan “saksi” dan “terperiksa” di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dengan diksi “setiap orang” in personam, ad hominem adalah bukan mala “per se” dan/atau juga bukan “mala prohibita”. Dua sebutan atributif itu, sama juga dengan diksi “tersangka, terdakwa, penyidik” yang esensi entitas dari semua diksi itu adalah “Orang”. Status atributif saksi dan terperiksa secara inklusif, implisit ke dalam Pasal 54 KUHAP adalah bukan mala per se dan juga bukan mala prohibita. Oleh sebab itu, adalah tidak ilegal dan juga tidak melanggar aturan hukum negara yang baik dalam hal status in personam, ad hominem setiap orang sebagai saksi atau terperiksa yang inklusif, implisit, agar menjadi eksplisit berkualitas kepastian yang lex scripta, lex certa, lex stricta, lex praevia (tertulis jelas, tegas, berlaku) ke dalam aturan negara yang baik, seperti halnya ke dalam Pasal 54 KUHAP tersebut. 2. Bahwa menurut Ahli “Saksi, Terperiksa, Penyidik, Advokat”, diksi semacam itu adalah “atribut” buatan manusia terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan yang difungsikan kepada dia, selaku per se, in se “orang” dan sekaligus “manusia”. Manusia belum tentu “orang” menurut dogmatika dan doktrin ilmu hukum. Sebab “orang” harus memiliki status wenang dan cakap bertindak (bevoegdheid en bekwaamheid) sebagai subyek hukum. Orang sebagai manusia per se, in se didalam hukum disebut sebagai natuurlinjk persoon, yakni orang secara “alami” (natuur, nature) 252 karena entitas “orang” itu diperolehnya tanpa diberikan atribut buatan manusia atau negara. Dengan itu dalam HAM kodrati dipahami “manusia hanya memiliki hak-hak tanpa adanya tanggung jawab dan kewajiban yang dituntut kepadanya”. Akan tetapi “orang” memiliki sekaligus hak-hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab simultan dengan segala akibat ikutannya”. Dalam posisi tanggung jawab itu berarti sekaligus dengan “tanggung gugat” dapat dituntut kepada orang tersebut, karena dia bukan lagi sekedar manusia tetapi sudah menjadi “orang” (i.c saksi, terperiksa, penyidik, advokat, jaksa, hakim, pejabat pemasyarakatan/Lapas) 3. Bahwa Ahli juga menerangkan “Perlakuan sama setiap orang” adalah HAM konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dalam hal sebagai “saksi, terperiksa, penyidik, advokat”, dan seterusnya semacamnya, yang semua itu merupakan atribut buatan negara terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan yang difungsikan kepada dia sebagai “orang” dan “sekaligus” manusia. Dengan konstruksi demikian maka esensi “Penyidik” adalah “orang” dengan wewenang khusus selaku pejabat POLRI degan fungsi untuk “penyidikan” menurut aturan “hukum buatan negara” di dalam KUHAP. Saksi adalah “orang” yang dapat memberikan keterangan.. dst” menurut aturan “hukum buatan negara” didalam KUHAP. Terperiksa dalam esensi entitas “orang” atau bisa jadi hanya “manusia” yang mutatis mutandis dengan saksi dalam konstruksi dogmatis doktriner idem dito, diatas tersebut. “Advokat” dalam konstruksi idem dito, mutatis mutandis tersebut. 4. Bahwa tanggung jawab negara, terutama pemerintah - dengan semua organ dan pejabatnya “panca wangsa penegak hukum” i.c penyidik, advokat, jaksa, hakim, pejabat pemasyarakatan/Lapas itu adalah untuk “menegakkan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak asasi konstitusional (UUD RI 1945 Pasal 28 jo. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 8, 71, 72). Pelaksanaan “tanggung jawab negara, terutama pemerintah” simultan dalam 4 (empat) 253 imperatif kategoris konstitusional yuridis, dogmatika hukum positif yakni melindungi, memenuhi, menegakkan, memajukan). Panca-wangsa penegak hukum HAM itu juga adalah sama setara diatur dengan dan di dalam Undang-undang Negara RI secara khusus sebagai UU Polri, UU Kejaksaan, UU kekuasaan kehakiman, UU advokat dan UU pemasyarakatan. Kelima “panca wangsa” profesi penegakan hukum HAM itu juga “sama setara terikat dalam kode etik dan Sumpah Profesi” kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima UU, Kode Etik dan Sumpah Profesi itu dengan lain-lain yang terikat menjadi manajemen peradilan, implementasi pelaksanaannya ke da;am peradilan pidana, menjadi kesatuan keserempakan (integrated system) sebagai peradilan pidana terpadu dalam kesatuan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dengan demikian, dalam hal adanya fakta objektif dan subjektif “pengabaian dan/atau pelalaian (delinquent)” tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dengan sengaja oleh dan terhadap salah satu fungsi dari 5 pilar kesatuan “panca wangsa penegak HAM Hukum”, maka tindakan pejabat organ negara itu adalah menjadi constitution disobedience (pembangkangan konstitusi) di dalam suatu “negara yang tidak baik” oleh karena tindakan itu dilakukan tanpa legalitas yang berkualifikasi akurat, presisi, valid, otentik” sebagai hukum pembenaran ketidaktaatan (justification of disobedience). Ahli juga menerangkan HAM kodrati (natural right) yang melekat intrinsik tidak dapat diambil dan dikurangi oleh yang bukan memberikannya secara alami (nemo datquod non habet: tak seorangpun boleh memberikan sesuatu yang tidak ada dimilikinya). Dengan itu, setiap orang dalam atribut “saksi” dan atau “terperiksa” memiliki HAM kodrati intrinsik untuk membela diri dalam pendampingan Advokat selaku orang yang dipercayai dan ditunjuk oleh orang beratribut “saksi/terperiksa” tersebut. Advokat a quo bukanlah mala per se dan juga bukan mala prohibita, melainkan profesi mulia (officium nobile) yang diatur legalitas dan legitimasinya dalam UU RI No. 18/2003 tentang Advokat. Dengan dan oleh karena 254 itu, tiada hak dan wewenang “orang/penyidik” dan “negara, terutama pemerintah” untuk meniadakan dan/atau menghalangi dan atau membatasi dan/atau melalaikan (deliquent) hak asasi kodrati suaka kemanusiaan orang “saksi/terperiksa” yang telah mempercayakan rahasianya kepada “orang advokat” yang ditunjuk oleh “saksi/terperiksa” tersebut. Bahwa Pengabaiaan dan pelalaian (deliquent) terhadap perintah asasi konstitusional yuridis, sebagai “tanggung jawab asasi dalam menjamin perlindungan kepastian keadilan” bagi setiap orang “saksi/terperiksa/advokat” yang legal legitimate itu maka pengabaian/pelalaian itu adalah berkualitas “constitution disobedience”. Maka “pembangkangan konstitusional” itu terjadi dalam “negara yang tidak baik”. Sebab, tiada negara hukum yang baik tanpa HAM diselenggarakan didalam negara itu, dan tiada negara yang baik yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusinya. Bahwa penyidik dalam bahasa KUHAP adalah bawaan dari terjemahan arti kata dari sistem pemikiran berhukum (berechten, mental construct) kekuasaan kolonial di dalam H.I.R yang sebelum itu adalah I.R. Penyidik dalam H.I.R. itu merupakan kesatuan sistem berhukum dengan “openbaar ministerie” yang kalau dalam bahasa KUHAP saat ini “tanpa keterpisahan antara fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bahkan hakim penyidang perkara”. Juga “tanpa membedakanan antara penangkapan, penahanan, pelaksanaan putusan”. Semua itu dilaksanakan dengan wewenang Pejabat pemerintahan negara dalam sistem kekuasaan kolonial yang “dominatif eksploitatif intimidatif ragam intrik”. 5. Bahwa Ahli menerangkan H.I.R. sebagai bentuk hukum acara pidana kolonial telah diganti dengan UU 8/1981 KUHAP, akan tetapi “budaya sistem berhukum” (mental construct legal culture) kuasa dominatif eksploitatif intimidatif dengan berbagai intrik warisan kekuasaan kolonial, masih belum selesai. Itulah antara lain Pasal 54 KUHAP tersebut. Rupa visual in concreto betapa dekorasi interior ruangan intimidatif eksploitatif kuasa penyidik itu nyata dalam tiap pemeriksaan. Begitu surat panggilan kepada saksi/terperiksa maka 255 tidak bebas lagi dan tidak nyaman hidupnya karena terus khawatir “hukum acara pemeriksaan ini mengubah nasib orang saksi/terperiksa”. Sudah jadi notoir feit yang tidak perlu dibuktikan karena telah merupakan pengetahuan umum bahwa hampir semua Advokat serta sering jadi bahan kajian para akademisi bahwa “saksi/terperiksa dan banyak terjadi (dicatat/tidak), ternyata menjadi tersangka padahal tidak pernah didampingi advokat yang dipercayai dan ditunjuknya ketika pemeriksaan sebagai “saksi”. Alasan klasik pejabat negara i.c. penyidik itu dengan menggunakan Pasal 54 KUHAP. Bahwa Kultur kuasa kolonialis yang sadar atau bawah sadar, seakan- akan penyidik menentukan salah/benar, berat ringan hukuman, sehingga tidak perlu advokat. Padahal, bukan saja penyidik, bahkan hakimpun bukanlah yang menentukan seseorang bersalah atau tidak, dihukum berat/ringan, melainkan “dua alat bukti yang sah dan meyakinkan” sebagai penentu salah/tidak/dihukum/tidak. 6. Bahwa menurut Ahli tidak ada dasar landasan filosofis teoritis sosiologis yuridis, untuk mengabaikan atau bermaksud mengabaikan fungsi dan peran Advokat yang legal profesional; apalagi oleh dan dengan intimidasi dan ragam intrik dari pihak penyidik, di era HAM kesetaraan panca wangsa penegak hukum integrated justice system adminitration konteks HAM konstitusional yuridis zaman Indonnensia Poskolonial terkini. 7. Bahwa Ahli dalam kesimpulan pendapatnya menyatakan Pasal 54 KUHAP nyata bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28D ayat 1 mengenai “jaminan perlindungan kepastian persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam atribut penyidik dan saksi/terperiksa/advokat” sebagai tanggung jawab asasi negara yang baik, karena itu harus dihentikan budaya hukum substansi Pasal 54 KUHAP a quo yang adalah sistem hukum mental constructs kolonialis dominatif eksploitatif intimidatif dengan ragam intrik antara sesama orang, yakni: saksi, terperiksa, penyidik, advokat d/h Penasihat hukum, yang adalah setara sama di dalam HAM HUKUM, 256 Undang-Undang, Kode Etik, dan Sumpah Profesi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Bahwa pendapat Ahli sebagaimana diuraikan diatas telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dimana Ahli telah menguraikan secara yuridis filosofis jika terhadap saksi atau terperiksa tidak diberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat hukum atau Advokat, maka hak untuk membela diri sebagai setiap orang sebagai saksi atau terperiksa dalam definisi KUHAP yang merupakan bagian dari HAM kodrati menjadi tidak terpenuhi. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dalam frasa “… jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama…”. Bahwa dengan pengabaiaan dan pelalaian yang dilakukan oleh Negara/pemerintah/pejabatnya terhadap diksi “Menjamin” dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan atas konstitusi. 9. Bahwa selain itu, dalam kaitan pelaksanaan profesi seorang Advokat terikat pada suatu Kode Etik Advokat dalam menangani suatu perkara. Salah satu kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Advokat adalah “memegang rahasia Klien sampai dengan setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan Klien itu”. Rahasia Klien wajib disimpan sendiri oleh Advokat sebagai “suaka kemanusiaan” bagi kliennya. Keberadaan frasa “rahasia klien” dalam Kode Etik Advokat, bertujuan untuk terciptanya “kejujuran tulus sepenuh hati” dari Klien. Seorang Klien akan menceritakan segala sesuatu yang ia alami atau ketahui secara gamblang tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada Advokat, karena dilindungi dengan frasa “rahasia klien”, sehingga “kebenaran otentik” akan mudah ditemukan dalam penanganan suatu perkara. Di dalam jujur yang tulus itulah akan muncul “kebenaran otentik” yang diungkapkan oleh orang beratribut saksi/terperiksa yang hanya bisa tercapai jika dirinya didampingi oleh seorang Advokat. Sebab, tiada orang yang akan memberikan kejujuran yang tulus jika posisinya berada dalam situasi terintimidasi, dalam hal ini posisi saksi/terperiksa yang diperiksa oleh pihak berwenang tanpa didampingi oleh Advokat. Jika kita kembali ke 257 prinsip dasar dilaksanakannya hukum acara yaitu untuk mencari kebenaran yang hakiki, maka keberadaan Advokat dalam mendampingi saksi/terperiksa menjadi sangat krusial, karena hanya dengan didampingi oleh Advokat, seorang saksi/terperiksa akan memberikan kejujuran yang tulus dalam suatu pemeriksaan, yang nantinya akan bermuara pada munculnya “kebenaran otentik”. b. Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. 10. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum yang harus mencerminkan adanya proses due process of law yang fair, pasti, dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat otoriter. Oleh karena itu, hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti pidana penjara dan seterusnya, penyitaan hak milik dan seterusnya, maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tapi juga harus bersifat pasti dan adil. Ketidak- fair-an atau ketidakpastian berketidakadilan hukum prosedur dapat menyebabkan pelanggaran atau terlanggarnya hak asasi manusia yang serius karena seseorang dapat dipidana, kehilangan kemerdekaan, penyiataan hak milik, bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang prosedural tidak memenuhi standar-sandar due process of law, kepastian dan keadilan. Bahwa ketika seseorang individu dalam segenap kapasitasnya, baik sebagai saksi ataupun telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. 1) Bahwa dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM, termasuk hak saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process of law. Keharusan penghormatan due process berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat, bukan 258 hanya bagi si pelaku, tapi juga bagi sanak familinya. Seorang yang disangka melakukan tindak pidana pada dasarnya telah mendapatkan hukuman, bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, saksi, tersangka, atau terdakwa harusnya dilindungi hak-haknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang meringankannya. Bahwa prinsip due process of law dengan sendirinya melekat pada setiap manusia yang melindungi dari tindakan sewenang-wenang, menindas, dan tindakan pemerintah yang tidak adil. Jika proses penegakan hukum mengakibatkan pengingkaran terhadap prinsip fairness, maka telah terjadi pelanggaran terhadap due process of law yang dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dalam sistem peradilan pidana keadilan akan lebih tercapai apabila prosedur yang benar dilaksanakan atau diikuti. 2) Dengan demikian menurut pandangan Ahli, norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi sebagaimana tersurat tersebut menjadi sejalan dengan konstitusi jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat, termasuk mencakup saksi dan terperiksa. 3) Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya dan argumentasi Pihak Terkait dalam batas penalaran yang wajar. Kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekuensi kedudukan sebagai seorang advokat yang pada hakikatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP itu sendiri maupun Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip ini telah sebangun dengan Kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights. 259 4) Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa rumusan ketentuan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum.” Selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat jika diberikan pemaknaan konstitusional secara bersyarat, termasuk mencakap saksi dan terperiksa. J. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT DPN PERADI Dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2022, saksi Pihak Terkait DPN PERADI, Bapak Muhamad Isnur, S.HI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Saksi mengalami beberapa kali sulit dan perlu berdebat dengan aparat penegak hukum untuk bisa mendampingi saksi, mereka selalu beralasan yang berhak didampingi dalam KUHP hanyalah tersangka. Sedangkan saksi tidak wajib. 2. Saksi masih ingat ketika sekitar tahun 2013 kami tim dari LBH Jakarta mencoba mendampingi Andro, Nurdin dkk para pengamen Cipulir yang dituduh membunuh, padahal mereka adalah yang berupaya menolong dan melaporkan kepada Kepolisian bahwa ada yang sedang sekarat. Ketika pemeriksaan di Polda kami dilarang mendampingi karena status mereka waktu itu masih dalam penyelidikan jadi mereka masih sebagai saksi atau terperiksa. Saat itulah mereka mengalami siksaan hebat karena dipaksa mengaku. Baru kemudian setelah tidak kuat mengalami siksaan mereka akhirnya terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Waktu itu penyidik beralasan sesuai ketentuan KUHAP Saksi tak perlu didampingi, karena yang berhak didampingi adalah Tersangka. Dalam perjalanan kemudian pihak keluarga bisa mengungkap bahwa pembunuhnya bukan mereka, dan Pembunuh aslinya menyerahkan diri kepada kepolisian tetapi ditolak, tetapi akhirnya dia bersaksi di 260 pengadilan. Mereka kemudian diputus bebas oleh pengadilan Tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Andro dan Nurdin pun tidak terima atas salah tangkap tersebut dan menggugat kepolisian, Pengadilan mengabulkan gugatannya dan Kepolisian diharuskan membayar ganti rugi sebesar 80 juta rupiah. 3. Saksi masih ingat ketika tahun 2019 dimana Kepolisian menangkap ratusan orang lebih saat ada demonstrasi menolak RUU KUHP dan RUU KPK, beberapa dari mereka dan juga keluarga meminta agar didampingi, kami tidak bisa masuk dan mendamping dengan alasan mereka masih terperiksa dan tidak perlu didampingi. Kami berusaha melakukan berbagai hal agar bisa didampingi, kami mengontak Komnasham, Kapolda Metro Jaya, dan para pejabat baru akhirnya dipersilahkan menemui setelah 3 hari. Hal ini terjadi Kembali Ketika tahun 2020 penangkapan lebih banyak, dengan permohonan pendampingan yang masuk kami mencoba akses untuk memberikan bantuan hukum, dan kepolisian menolak dengan alasan yang sama. Kondisi mereka memprihatinkan, dengan banyak bekas luka kekerasan dan penuh trauma. 4. Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tidak didampinginya saksi, menjadi sangat rentan karena potensial kuat mengalami tekanan dan intimidasi. Terlebih sekarang ada istilah yang dikembangkan yakni konfirmasi dan terperiksa, hal ini tidak ada dalam KUHAP tapi dalam praktiknya ada. Dalam pengalaman ini pula kemudian kami menemukan banyak kasus dimana seseorang dipanggil dan diperiksa jadi saksi untuk sesaat kemudian dijadikan statusnya tersangka. 5. Selain mendamping LBH juga melakukan riset, dalam berbagai riset kami menemukan bahwa semakin tidak didampingi, maka potensi untuk melakukan penyiksaan (torture) itu tinggi. Baik kekerasan fisik, psikis, atau seksual. 6. Hal yang sama dialami oleh para pengacara LBH di berbagai kantor, tidak adanya jaminan dan ketegasan pengaturan norma dalam KUHAP membuat ketidakpastian hukum untuk saksi atau Korban bisa didampingi. 261 Pengalaman LBH Jakarta Kronologi Penghalangan Pendampingan terhadap Safaraldy dan Dzuhrian yang diperiksa sebagai Saksi saat dikriminalisasi karena membela warga Pancoran Buntu yang terancam digusur Maret 2021. Pada 24 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WIB, Safaraldy, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dan Dzuhrian, Paralegal yang bernaung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta; pergi ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengantar surat jawaban dari warga Pancoran Buntu II atas surat panggilan Penyidik pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan surat panggilan tidak sah. Surat yang diantar kemudian diterima dan dibaca oleh Petugas Polisi pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membaca surat tersebut, Petugas Polisi pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengintimidasi Safaraldy dan Dzuhrian dengan menuduh mereka sebagai provokator bagi warga Pancoran Buntu II serta menyita surat dan beberapa fotokopi surat yang dipegang dan tidak memperkenankan mereka untuk meninggalkan Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Saat hendak diperiksa, Safaraldy menghubungi LBH Jakarta secara diam-diam lewat telepon selulernya dan mengatakan bahwa mereka diperiksa oleh Penyidik Unit pada II Harda Bangtah Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta datang pada pukul 21:00 WIB dan menanyakan mengenai keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian pada petugas piket lantai 1 Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian diarahkan ke Unit II Harda Bangtah. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta mengetuk pintu Unit II Harda Bangtah dan menanyakan mengenai keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian, namun Petugas Kepolisian pada Unit II Harda Bangtah atas nama IPTU Normasari R, S.H. menjawab tidak ada Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta melihat keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang dalam kondisi diperiksa tanpa pendampingan hukum dari siapapun. Tim Penasihat 262 Hukum dari LBH Jakarta meminta masuk dan melakukan pendampingan hukum namun ditolak dan diusir oleh beberapa petugas kepolisian pada Unit II Harda Bangtah diantaranya IPTU Normasasi R, S.H. dan Sander Sinaga, S.H. dengan alasan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang diperiksa sebagai saksi sehingga tidak boleh ditemui dan tidak perlu didampingi. Tim LBH Jakarta melakukan protes secara terbuka kepada Media dan Pers, serta menyampaikan upaya protes juga melalui Komnas HAM agar bisa dikomunikasikan dengan Pejabat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Selama 1 x 24 Jam mereka tidak boleh keluar dari Polres, dan setelah itu akhirnya mereka dilepaskan. Pengalaman LBH Yogyakarta Pada tahun 2018, LBH Yogyakarta mendampingi korban Kekerasan Seksual dan melaporkan kasusnya di Polres Sleman. Tersangka dikenakan pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. Saat proses persidangan dan dalam agenda pemeriksaan keterangan korban, PBH LBH Yogyakarta dilarang untuk mendampingi dan mengikuti persidangan oleh Hakim ketua dengan alasan; 1) korban sudah diwakilkan oleh jaksa dan 2) persidangan dilakukan secara tertutup. PBH LBH Yogyakarta sudah menjelaskan terkait adanya PERMA No. 1 Tahun 2017 yang membolehkan korban perempuan didampingin oleh pendamping hukum yang dia pilih. Tapi hal ini tetap ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal jelas Pengacara telah diberikan surat kuasa khusus untuk mendampingi kliennya dalam persidangan. Pengalaman LBH Medan Pada tahun 2021, LBH Medan mendampingi anak korban kekerasan seksual (SN) mulai dari kepolisian sampai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli. Saat pemeriksaan Saksi korban, Pengacara LBH Medan mengalami kesulitan karena Hakim Ketuanya a.n Monalisa Anita Theresia Siagian berulang kali mengusir Penasihat hukum anak korban. Atas pengusiran tersebut, sebelumnya LBH Medan telah menunjukan surat kuasa dan menyampaikan dasar hukum 263 sebagaimana Pasal 23 Undang- undang Nomor: 11 Tahun 2012, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara tetap tidak mengizinkan masuk. Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan sangat ringan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 Tahun penjara dan denda Rp.800.000. Kemudian Majelis Hakim memberikan hukuman hanya hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp.800.000. walaupun terbukti melakuan kejahatan sesuai Pasal Pasal 81 Ayat (1) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 7. Selain mendampingi masyarakat dan melakukan riset, LBH-YLBHI juga dalam kerja- kerjanya berupanya melakukan advokasi kebijakan, agar perubahan tidak hanya pada perubahan kasus, tapi agar perubahan menjadi lebih luas. 8. Dalam perjalanan ber-LBH, YLBHI dan LBH sejak awal mendorong adanya UU Bantuan Hukum, dan setelah terbentuknya UU Bantuan Hukum, YLBHI LBH juga terus mengawal dan mengadvokasi implementasi dan pengaturan lanjutan dari Undang-Undang ini. saksi sendiri terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan terkait bantuan hukum, diajak dan dilibatkan oleh rekan-rekan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dari sini kita melihat bahwa pendampingan terhadap Saksi dan korban juga merupakan mandat dan kewajiban yang melekat terhadap advokat dan pemberi bantuan hukum Ketika melaksanakan bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aturan: 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 20 (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. 264 (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan; 2) Peraturan Menhumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Lembaran Negara) No. 97 Tahun 2021, jo Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan bantuan Hukum, Nomor PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021. 1. Layanan Bantuan Hukum Litigasi I. Bantuan Hukum Litigasi Pidana 1) Penyidikan b) Korban: Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum: (5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan. 2. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi h. Pendampingan di luar pengadilan 2) Pelaksanaan b) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan disetiap instansi. 9. Bahwa saksi dan rekan-rekan YLBHI-LBH juga terlibat dalam upaya Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792). Dalam Undang- Undang ini, Korban yang merupakan saksi juga ditegaskan terkait haknya untuk didampingi oleh Pendamping Hukum meliputi Advokat dan Paralegal dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Ini bisa kita lihat dalam Pasal 26 UU a aquo disebutkan: 265 Pasal 26 (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (2) Pendamping Korban meliputi h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal. 10. Dalam proses sebagai Pengacara Publik, saksi berusaha belajar dan menelusuri berbagai bahan bacaan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan saksi untuk melakukan bantuan hukum strukturan, salah satu yang saksi temukan adalah standar PBB dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam hukum acara Pidana: disana jelas bahwa bantuan hukum juga merupakan hal saksi dan korban, sebagai advokat atau pelaksana bantuan hukum wajib hukumnya mendampingi mereka dalam setiap tingkat pemeriksaan. Saksi lampirkan disini beberapa poin terkait, semoga berkenan. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System, Resolution adopted by the General Assembly (on the report of the Third Committee (A/67/458), 60th plenary meeting, 20 December 2012. Introduction 5. Regrettably, many countries still lack the necessary resources and capacity to provide legal aid for suspects, those charged with a criminal offence, prisoners, victims and witnesses. 8. For the purposes of the Principles and Guidelines, the term “legal aid” includes legal advice, assistance and representation for persons detained, arrested or imprisoned, suspected or accused of, or charged with a criminal offence and for victims and witnesses in the criminal justice process that is provided at no cost for those without sufficient means or when the interests of justice so require Principle 5. Legal aid for witnesses 25. Without prejudice to or inconsistency with the rights of the accused, States should, where appropriate, provide legal aid to witnesses of crime. Guideline 8. Legal aid for witnesses 49. States should take adequate measures, where appropriate, to ensure that: (a) Witnesses are promptly informed by the relevant authority of their right to information, their entitlement to assistance and protection and how to access such rights; 266 (b) Appropriate advice, assistance, care facilities and support are provided to witnesses of crime throughout the criminal justice process; (c) Child witnesses receive legal assistance as required, in line with the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime; (d) All statements or testimony given by the witness at all stages of the criminal justice process are accurately interpreted and translated. 50. States should, where appropriate, provide legal aid to witnesses. 51. The circumstances in which it may be appropriate to provide legal aid to witnesses include, but are not limited to, situations in which: (a) The witness is at risk of incriminating himself or herself; (b) There is a risk to the safety and well-being of the witness result- ing from his or her status as such; (c) The witness is particularly vulnerable, including as a result of having special needs 11. Terhadap pelarangan pendampingan Saksi yang saksi alami, saksi telah melakukan semua hal yang memungkinkan untuk protes, mulai dari menemui atasan langsung dari Penyidik atau Penyidik yang menghalang-halangi, kemudian juga melapor kepada atasannya, jika di level Polres, kami melapor ke Kapolresnya, ke Kapolda, Kompolnas, Komnas HAM bahkan sampai level Komisi III DPR RI. 12. Pada tahun 2009 saat saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Penanganan Kasus di LBH Jakarta, ada Namanya Tomi dan Hari situ Pengacara LBH Jakarta melakukan pendampingan terhadap seorang Saksi, anak perempuan berusia 13 tahun diperiksa malam hari jam 11 malam, padahal besoknya dia harus sekolah. Pengacara LBH Jakarta memohon untuk bisa mendampingi dan/atau dipercepat pemeriksaannya. Apa yang terjadi? Waktu itu Pengacara LBH Jakarta dipukuli, ditahan di ruang Penyidik dan kemudian jam 2 malam kami akhirnya memanggil KOMPOLNAS, Pak Adnan memanggil KOMNAS HAM untuk mendatangi POLRES, besoknya kemudian para pejabat tinggi POLRES tersebut meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi, yang terjadi di lapangan adalah penyidik tidak memperbolehkan kami mendampingi Saksi-saksi ini meskipun bahkan Saksi ini seorang anak 267 kecil. Pasal apa yang dipakai oleh para Penyidik? Ya Pasal 54 KUHAP ini, Penyidik dengan bangganya menunjukkan KUHAP, “silahkan mas baca Pasal 54 KUHAP ini mas”. Disana yang berhak didampingi hanya Tersangka. Saksi dan Korban tidak bisa didampingi, walaupun di kasus anak tadi, setelah terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak barulah Polisi lebih menghargai, lebih menghormati, dan kalaupun anak tidak didampingi, maka di Pengadilan bisa dinyatakan NO. itu dampak dari kejelasan norma, dampak dari keadaan pasal yang jelas di UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tanggapan Pemohon: Keterangan Saksi fakta tersebut kiranya semakin memperjelas urgensi dari kejelasan norma Pasal 54 KUHAP yang harus dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa hal ini demi kepastian hukum dan tentu saja demi keadilan sehingga adalah patut jika Mahkamah Konstitusi menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa dan menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. II. ANALISA YURIDIS A. TERBUKTI BAHWA PASAL 54 KUHAP BERTENTANGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEPANJANG PASAL 54 KUHAP DIMAKNAI TIDAK TERMASUK SAKSI DAN TERPERIKSA Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang telah berlangsung, telah terbukti dengan jelas bahwa Pasal 54 KUHAP bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum 268 sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa, dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa terbukti Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON yang berprofesi sebagai seorang advokat/penegak hukum dalam melakukan pendampingan/ membela kliennya yang berstatus saksi dan terperiksa dalam proses pidana. Ketidakpastian hukum tersebut tercemin dari penolakan-penolakan pendampingan advokat dengan dalil tafsir pasal 54 KUHAP yang tidak menyebut saksi dan terperiksa hal mana di dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang berprofesi sebagai advokat: - Seorang advokat dilarang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pendampingan kliennya yang berstatus sebagai saksi, hal tersebut diperkuat dengan bukti P-7, P-9 dan saksi Petrus Bala Pattiona, S.H., M.H. saksi Bagia Nugraha, S.H. dan saksi Muhamad Isnur, S.HI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “para saksi yang berprofesi sebagai seorang advokat pernah ditolak oleh penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pendampingan kliennya karena masih berstatus sebagai saksi”; - Bahwa menurut saksi Petrus Bala Pattiona, ada perlakukan berbeda dari apparat penegak hukum dalam pendampingan saksi, dalam hal saksi dengan status saksi pelapor biasanya apparat penegak hukum tidak mempermasalhkan keberadaan seorang advokat untuk mendampingi kliennya hal mana berbeda bila status klien sebagai saksi Terlapor kerap kali mengalami penolakan. - Saksi Bagia mengungkapkan bahwa apparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan mengintimidasi kliennya sebagai bentuk usaha agar tidak di dampingi advokat, dalam situasi tersebut saksi tidak memaksakan argumentasi lagi terhadap kejaksaan karena khwatir dengan nasib kliennya. - Saksi Muhammad Isnur sebagai ketua YLBHI yang merupakan Lembaga bantuan hukum membawahi puluhan Lembaga-lembaga 269 bantuan hukum di seliriuh Indonesia dengan jelas membuktikan penolakan-penolakan banyak dialami oleh advokat seluruh Indonesia dalam rangka menjalankan bantuan hukum pro bono. Kesaksiaan saksi telah membuktikan banyak pelanggaran hak-hak saksi, terperiksa termasuk tidalan kekerarasan dan bahkan karena intimidasi penyidik seorang saksi yang salah tangkap di paksa mengaku, pemaksaan tersebut akhirnya terbukti rekayasa dikarenakan dalam persidangan di nyatakan bebas dan pelaku asli ditermukan bahkan dijadikan saksi. Tindakan-tindakan kekerasan fisik maupun fsikis yang memaksa seseorang yang bukan pelaku sebenarnya kemungkinan besar tidak akan terjadi bilamana dalam proses pemeriksaaan di damping oleh seorang advokat. - Bahwa saksi Muhammad Isnur dalam persidangan menjelaskan bahwa YLBHI juga pernah melakukan penelitian terhadap kekerasan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian dan menemukan fakta bahwa mayoritas tindak kekerasan terjadi terhadap saksi, terperiksa dan tersangka bilamana tidak ada pendampingan dari seorang advokat. - Bahwa advokat dilarang oleh Kejaksaan dalam melakukan pendampingan kliennya yang berstatus sebagai saksi, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi saksi Bagia Nugraha, S.H. dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “para saksi yang berprofesi sebagai seorang advokat pernah ditolak oleh penyidik pada kejaksaan dalam melakukan pendampingan kliennya karena masih berstatus sebagai saksi”; - Seorang advokat dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pendampingan kliennya yang berstatus sebagai saksi dengan alasan Standa Operasional Prosedur (SOP) Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut diperkuat dengan bukti P-8 dan diperkuat dengan keterangan saksi Petrus Bala Pattiona, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “saksi yang berprofesi sebagai seorang advokat pernah ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pendampingan kliennya 270 karena masih berstatus sebagai saksi dengan alasan Standa Operasional Prosedur (SOP) Komisi Pemberantasan Korupsi”; - Bahwa kejadian penolakan Advokat untuk (memberikan bantuan hukum) mendampingi saksi oleh Penyidik sebagaimana kesaksian 3 (tiga) Advokat dipersidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, tentu saja telah dialami pula oleh hampir seluruh Advokat seluruh Indonesia. Atas penolakan tersebut tentu saja Advokat akan memberikan perlawanan dilapangan dengan berbagai cara, minimal melakukan debat. Pasal 54 KUHAP merupakan pasal yang menjadi sumber perdebatan diantara Penyidik dan Advokat terkait boleh atau tidaknya Advokat mendampingi serta memberikan bantuan hukum saat pemeriksaan saksi oleh penyidik. - Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Pasal 54 KUHAP dimaknai oleh Advokat bahwa tidak terdapat larangan untuk pendampingan saksi atau terperiksa, namun dari sisi Penyidik justru menyatakan bahwa tidak ada kewajiban atau keharusan untuk Advokat mendampingi saksi atau saksi didampingi Advokat sehingga diterapkan tidak perlu ada pendampingan. Oleh karenanya jelas permasalahannya adalah pada adanya multitafsir atas pasal 54 KUHAP tersebut, yang sekali lagi ujungnya adalah perdebatan atau bahkan keributan diantara aparat penegak hukum. Multitafsir tersebut kemudian melahirkan adanya ketidakpastian hukum bagi saksi sebagai pihak yang berhak menerima bantuan hukum juga bagi Advokat pemberi bantuan hukum. Tafsir bahwa Pasal 54 KUHAP hanya untuk Tersangka dan atau Terdakwa yang digunakan oleh Penyidik, jelas tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi 271 negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun asas equality before the law justru sering tidak diterapkan. Padahal, Konsekuensi dari prinsip equality before the law, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, dalam hal ini termasuk saksi dan terperiksa (bukan hanya Tersangka dan Terdakwa) guna memenuhi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan. Oleh karenanya prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut harus dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama access to law and justice (akses terhadap hukum dan keadilan). Sebagai upaya untuk memastikan berjalannya prinsip tersebut dan tujuan access to law and justice, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutanya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama Advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Persamaan di muka hukum juga merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, serta juga menjadi bagian dari tanggung jawab Negara. Penjelasannya adalah, pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada 272 hukum (sebagaimana bisa dilihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 19945, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’). Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Dengan demikian bisa tergambar bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. 2. Bahwa menurut ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim yang merupakan mantan ketua Komnas HAM menyatakan Memang Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrument-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. Sistem peradilan pidana dengan pendekatan “lari-rintangan” sangat mengutamakan keseimbangan antara sub-sub sistem yang terangkai di dalamnya. Yang dituntut dalam sistem ini adalah keseimbangan, yang tercermin dalam doktrin “equality of arms”, dan independensi advokat. Maka dalam sistem ini tidak lagi bertumpu pada relasi antara negara versus tersangka dan terdakwa, tetapi memperluas dengan menempatkan saksi dan saksi-korban menjadi bagian yang penting dalam sistem tersebut, sehingga dapat mencapai “due process of law” (proses hukum yang adil). 3. Bahwa karena itu menurut Ahli, Ifdhal Kasim dalam satu sistem peradilan pidana adalah sangat ideal mengacu kepada sistem “due 273 process of law” ini. Dalam konteks idealitas ini, Ahli ingin menekankan pentingnya peran Advokat diberikan kedudukan yang lebih besar dalam memberikan, baik memberikan pendampingan maupun memberikan pembelaan di dalam sistem peradilan pidana itu. Kita tahu bahwa dalam sistem peradilan pidana itu ada tiga tahap pentingnya baik dalam tahap Pra ajudikasi, tahap Ajudikasi dan tahap Purna ajudikasi. 4. Bahwa menurut Ahli Ifdhal Kasim, kekurangan (karena konsentrasi dari kitab hukum acara pidana ini hanya pada perlindungan pada hak-hak tersangka, tapi pada saksi tidak begitu banyak dikeluarkan, yang lebih banyak dikeluarkan itu adalah pada obligation-nya, pada kewajibannya, tidak pada proteksi pada haknya) inilah yang kemudian menjadi dasar akses advokat, penasihat hukum untuk mendampingi saksi atau terperiksa dalam proses praajudikasi maupun ajudikasi itu sering mendapat halangan dari aparat penegak hukum yang lain dengan mengabaikan hak mereka untuk di dampingi penasihat hukum atau advokat. Hal ini jelas menurut Ahli akan mengurangi esensi dari apa yang dijamin di dalam Konstitusi terkait dengan perlakuan yang sama di depan hukum terhadap semua orang. Oleh sebab itu apa yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Bahwa menurut ahli pidana, DR Jamin Ginting SH MH, Asas yang yang digunakan dalam KUHAP ini adalah akusator bukan menganut sistem inkisitor. Asas akusator, ini perinsip utamanya adalah menempatkan, saksi, tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Sedangkan pada asas Inquisitoir (inkisitoir) menempakan Saksi, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai obyek dalam pemerinksaan. Ini berarti bahwa KUHAP memberi kebebasan kepada Saksi, Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari Penasihat hukum dalam semua tingkat PemeriksaanBahwa hal ini juga merupakan asas dalam KUHAP yaitu Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan 274 pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), hal ini guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. 6. Bahwa hal ini menurut Ahli juga merupakan asas dalam KUHAP yaitu Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), hal ini guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), di mana setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum, atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 8. Bahwa kalimat setiap orang tersebut mengacu kepada saksi, tersangka dan terdakwa yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, artinya hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada Saksi yang sedang diperiksa. 9. Bahwa menurut Ahli Lies Sulistiani, menyampaikan bahwa kaidah yang terdapat pada Pasal 54 KUHAP dilatarbelakangi oleh semangat memperjuangkan hak asasi subjek terperiksa yang pada masa HIR sama sekali tidak tersentuh. Pada masa itu HIR sangat kejam terhadap siapapun yang diperiksa dalam seluruh tahapan proses peradilan, utamanya orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang disebut dalam KUHAP adalah sebagai tersangka/terdakwa. Dalam kaitan itu, pada era pemenuhan HAM yang lebih maju dan modern seperti saat ini, amatlah berpandangan sempit apabila memaknai pembelaan 275 sebagaimana Pasal 54 KUHAP tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang diperiksa dengan kedudukan sebagai tersangka/terdakwa an sich. Dalam konteks kepentingan pembelaan, proses pembelaan oleh advokat kepada seseorang harus dapat dimulai sejak dini. Kehadiran advokat bagi seseorang yang berhadapan dengan proses hukum, terlebih ketika seseorang itu diperiksa dan berada pada posisi yang potensial akan ditersangkakan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, justru akan membantu proses itu berjalan dengan baik, dengan tetap menjaga presumption of guilty sebagai asas terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, mendampingi seseorang yang diperiksa oleh pemeriksa POLRI (Penyelidik atau Penyidik), apakah orang yang diperiksa itu berkedudukan sebagai tersangka, sebagai saksi, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, atau sebagai saksi pelaku, adalah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, sebagaimana halnya LPSK yang memberikan pendampingan kepada pihak yang dilindunginya sejak tahap penyelidikan. Dengan kata lain, terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa maupun dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh advokat. Artinya, advokat harus dapat diberikan akses seluas-luasnya dalam mendampingi seseorang, saat seseorang itu berhadapan atau berkonflik dengan hukum, sejak awal panggilan pemeriksaan baik sebagai tersangka, saksi maupun terperiksa lainnya, terlebih jika ia berada dalam posisi yang potensial menjadi tersangka, meskipun belum sungguh-sungguh menjadi tersangka. 10. Bahwa Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum menyatakan yang menjadi semangat Indonesia sebagai negara hukum, dalam perumusan undang- undang (KUHAP) pada saat itu, adalah bagaimana kita dapat melepaskan diri dari kultur kolonial dan memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu hak asasi seseorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, yang kala itu utamanya adalah tersangka/terdakwa. Dengan 276 kata lain, tersangka atau tertuduh seringkali didudukan sebagai obyek pemeriksaaan yang tidak berdaya itu, menjadi fokus utama dan semangat terbesar untuk diperjuangkan hak-haknya dalam perumusan hukum acara nasional sebagaimana dikenal saat ini sebagai KUHAP. 11. Bahwa keterangan Ahli Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli lainnya Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa H.I.R. sebagai bentuk hukum acara pidana kolonial telah diganti dengan UU 8/1981 KUHAP, akan tetapi “budaya sistem berhukum” (mental construct legal culture) kuasa dominatif eksploitatif intimidatif dengan berbagai intrik warisan kekuasaan kolonial, masih belum selesai. Itulah antara lain Pasal 54 KUHAP tersebut. Rupa visual in concreto betapa dekorasi interior ruangan intimidatif eksploitatif kuasa penyidik itu nyata dalam tiap pemeriksaan. Begitu surat panggilan kepada saksi/terperiksa maka tidak bebas lagi dan tidak nyaman hidupnya karena terus khawatir “hukum acara pemeriksaan ini mengubah nasib orang saksi/terperiksa”. Sudah jadi notoir feit yang tidak perlu dibuktikan karena telah merupakan pengetahuan umum bahwa hampir semua Advokat serta sering jadi bahan kajian para akademisi bahwa “saksi/terperiksa dan banyak terjadi (dicatat/tidak), ternyata menjadi tersangka padahal tidak pernah didampingi advokat yang dipercayai dan ditunjuknya ketika pemeriksaan sebagai “saksi”. Alasan klasik pejabat negara i.c. penyidik itu dengan menggunakan Pasal 54 KUHAP. Bahwa Kultur kuasa kolonialis yang sadar atau bawah sadar, seakan- akan penyidik menentukan salah/benar, berat ringan hukuman, sehingga tidak perlu advokat. Padahal, bukan saja penyidik, bahkan hakimpun bukanlah yang menentukan seseorang bersalah atau tidak, dihukum berat/ringan, melainkan “dua alat bukti yang sah dan meyakinkan” sebagai penentu salah/tidak/dihukum/tidak. 12. Bahwa Ahli Dr Nikolas Simanjuntak, menerangkan HAM kodrati (natural right) yang melekat intrinsik tidak dapat diambil dan dikurangi oleh yang bukan memberikannya secara alami (nemo datquod non habet: tak seorangpun boleh memberikan sesuatu yang tidak ada dimilikinya). 277 Dengan itu, setiap orang dalam atribut “saksi” dan atau “terperiksa” memiliki HAM kodrati intrinsik untuk membela diri dalam pendampingan Advokat selaku orang yang dipercayai dan ditunjuk oleh orang beratribut “saksi/terperiksa” tersebut. Advokat a quo bukanlah mala per se dan juga bukan mala prohibita, melainkan profesi mulia (officium nobile) yang diatur legalitas dan legitimasinya dalam UU RI No. 18/2003 tentang Advokat. Dengan dan oleh karena itu, tiada hak dan wewenang “orang/penyidik” dan “negara, terutama pemerintah” untuk meniadakan dan/atau menghalangi dan atau membatasi dan/atau melalaikan (deliquent) hak asasi kodrati suaka kemanusiaan orang “saksi/terperiksa” yang telah mempercayakan rahasianya kepada “orang advokat” yang ditunjuk oleh “saksi/terperiksa” tersebut. Bahwa Pengabaiaan dan pelalaian (deliquent) terhadap perintah asasi konstitusional yuridis, sebagai “tanggung jawab asasi dalam menjamin perlindungan kepastian keadilan” bagi setiap orang “saksi/terperiksa/advokat” yang legal legitimate itu maka pengabaian/pelalaian itu adalah berkualitas “constitution disobedience”. Maka “pembangkangan konstitusional” itu terjadi dalam “negara yang tidak baik”. Sebab, tiada negara hukum yang baik tanpa HAM diselenggarakan didalam negara itu, dan tiada negara yang baik yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusinya. 13. Bahwa menurut Ahli Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. jika terhadap saksi atau terperiksa tidak diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum atau Advokat, maka hak untuk membela diri sebagai setiap orang sebagai saksi atau terperiksa dalam definisi KUHAP yang merupakan bagaian dari HAM kodrati menjadi tidak terpenuhi. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dalam frasa “… jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama…”. Bahwa dengan pengabaiaan dan pelalaian yang dilakukan oleh Negara/pemerintah/pejabatnya terhadap diksi “Menjamin” dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan atas konstitusi. 278 14. Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan profesinya, seorang Advokat terikat pada suatu Kode Etik Advokat dalam menangani suatu perkara. Salah satu kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Advokat adalah “memegang rahasia Klien sampai dengan setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan Klien itu”. Rahasia Klien wajib disimpan sendiri oleh Advokat sebagai “suaka kemanusiaan” bagi kliennya. Keberadaan frasa “rahasia klien” dalam Kode Etik Advokat, bertujuan untuk terciptanya “kejujuran tulus sepenuh hati” dari Klien. Seorang Klien akan menceritakan segala sesuatu yang ia alami atau ketahui secara gamblang tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada Advokat, karena dilindungi dengan frasa “rahasia klien”, sehingga “kebenaran otentik” akan mudah ditemukan dalam penanganan suatu perkara. Di dalam jujur yang tulus itulah akan muncul “kebenaran otentik” yang diungkapkan oleh orang beratribut saksi/terperiksa yang hanya bisa tercapai jika dirinya didampingi oleh seorang Advokat. Sebab, tiada orang yang akan memberikan kejujuran yang tulus jika posisinya berada dalam situasi terintimidasi, dalam hal ini posisi saksi/terperiksa yang diperiksa oleh pihak berwenang tanpa didampingi oleh Advokat. Jika kita kembali ke prinsip dasar dilaksanakannya hukum acara yaitu untuk mencari kebenaran yang hakiki, maka keberadaan Advokat dalam mendampingi saksi/terperiksa menjadi sangat krusial, karena hanya dengan didampingi oleh Advokat, seorang saksi/terperiksa akan memberikan kejujuran yang tulus dalam suatu pemeriksaan, yang nantinya akan bermuara pada munculnya “kebenaran otentik”. 15. Bahwa menurut Ahli Dr Fahri Bachdim, S.H., M.H., dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM, termasuk hak saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process of law. Keharusan penghormatan due process berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat, bukan hanya bagi si pelaku, tapi juga bagi sanak familinya. Seorang yang disangka melakukan tindak pidana pada dasarnya telah mendapatkan hukuman, bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena 279 itu, saksi, tersangka, atau terdakwa harusnya dilindungi hak-haknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang meringankannya. Bahwa prinsip due process of law dengan sendirinya melekat pada setiap manusia yang melindungi dari tindakan sewenang- wenang, menindas, dan tindakan pemerintah yang tidak adil. Jika proses penegakan hukum mengakibatkan pengingkaran terhadap prinsip fairness, maka telah terjadi pelanggaran terhadap due process of law yang dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dalam sistem peradilan pidana keadilan akan lebih tercapai apabila prosedur yang benar dilaksanakan atau diikuti. menurut pandangan Ahli, norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi sebagaimana tersurat tersebut menjadi sejalan dengan konstitusi jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat, termasuk mencakup saksi dan terperiksa. Ahli sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya dan argumentasi Pihak Terkait dalam batas penalaran yang wajar. Kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekuensi kedudukan sebagai seorang advokat yang pada hakikatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP itu sendiri maupun Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip ini telah sebangun dengan Kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights. Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa rumusan ketentuan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum.” Selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum 280 masyarakat jika diberikan pemaknaan konstitusional secara bersyarat, termasuk mencakap saksi dan terperiksa. 16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, ahli dan keterangan para pihak serta bukti-bukti tertulis telah terbukti dengan jelas bahwa ada ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesi yang diakibatkan ketidakpastian tafsir pasal 54 KUHAP yang bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. B. TERBUKTI BAHWA BAB VI KUHAP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEPANJANG PASAL 54 KUHAP DIMAKNAI TIDAK TERMASUK SAKSI DAN TERPERIKSA Bahwa berdasarkan uraian pada analisa yuridis huruf (A) telah terbukti Pasal 54 KUHAP bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa, sehingga mutatis mutandis BAB VI KUHAP haruslah dinyatakan bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dimaknai tidak termasuk saksi dan terperiksa. III. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 3. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 281 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.12] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) atas permohonan pengujian Pasal 54 KUHAP terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan argumentasi atau dalil yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan keterangan saksi khususnya yang disampaikan secara lisan serta fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan, jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional. Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan pemberlakukan Pasal 54 KUHAP a quo, sehingga tidak ada dasar bagi pengujian pasal a quo. 2. Keterangan yang disampaikan oleh para Ahli dan Saksi, baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun dari Pihak Terkait (PERADI) juga tidak mampu menjelaskan adanya kerugian yang spesifik dan aktual yang diderita oleh para Pemohon, atau setidak-tidaknya yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. Sebaliknya, keterangan yang diberikan didasari oleh pemahaman yang keliru dan tidak cermat, sebagai berikut: 282 a. Ahli Dr. Jamin Ginting (dari Pihak Pemohon) berpendapat bahwa cakupan sempit yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP harusnya dimaknai luas. Pemaknaan luas itu harus berisi suatu norma baru yang menyatakan bahwasanya untuk kepentingan pembelaan (termasuk pendampingan) harus juga diberikan kepada saksi, karena makna dari kepentingan pembelaan tersebut hanya diberikan bagi orang yang patut dibela. Sedangkan bagi orang yang kemungkinan akan dibela atau orang yang memiliki informasi ataupun data yang patut mendapatkan pendampingan, tidak termasuk dalam guna kepentingan pembelaan tersebut, sehingga hal ini sangat merugikan dan tidak sesuai dengan konsep yang diatur dalam ketentuan Undang‐Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. b. Ahli Ifdhal Kasim (dari Pihak Pemohon) menyatakan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya dikurangi sangat beralasan karena: KUHAP hanya fokus pada perlindungan hak-hak tersangka, sementara untuk saksi lebih banyak penekanan pada kewajibannya/tidak pada proteksi haknya, dan ini sebagai kekurangan yang menjadi dasar akses advokat untuk mendampingi saksi atau terperiksa dalam proses praajudikasi maupun ajudikasi sering mendapat halangan dari aparat penegak hukum. Ahli berpendapat bahwa hal tersebut mengurangi esensi dari apa yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” karena norma konstitusional ini tidak begitu terakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. c. Ahli Lies Sulistiani (dari Pihak Pemohon) menyampaikan bahwa: mendampingi seseorang yang diperiksa oleh penyelidik atau penyidik, baik yang berkedudukan sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai saksi yang berpotensi menjadi tersangka atau sebagai saksi pelaku, merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, atau dengan kata lain, terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa 283 atau dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat. Oleh karenanya Ahli berpendapat bahwa permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang didalilkan oleh Pemohon sangat beralasan dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya asas perlakuan yang adil bagi setiap orang sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang‐Undang Dasar 1945. d. Ahli Nikolas Simajuntak (dari Pihak terkait PERADI) berpendapat bahwa Pasal 54 KUHAP nyata bertentangan dengan konstitusi, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan perlindungan persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam atribut penyidik, saksi, terperiksa, advokat, sebagai tanggung jawab hak asasi negara yang baik. Oleh karena itu, harus dihentikan budaya hukum substansi Pasal 54 KUHAP yang adalah sistem hukum mental constructs kolonialis, dominatif, eksploitatif, intimidatif dengan intrik antara sesama orang, mengingat saksi terperiksa, penyidik, advokat, adalah setara/sama di dalam hak hukum. e. Ahli Dr. Fahri Bachmid (dari Pihak terkait PERADI) pada pokoknya sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya maupun argumentasi Pihak Terkait. Kerugian tersebut dapat dipahami dengan segala konsekuensi kedudukan seorang advokat yang pada hakikatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ahli menilai objek pengujian materiil Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, telah secara aktual menimbulkan kerugian materiil bagi Para Pemohon dan Pihak Terkait, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada hakikatnya secara elementer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diberikan pemaknaan ‘konstitusional bersyarat’ termasuk mencakup saksi dan terperiksa. 284 f. Saksi Petrus Bala Pattyona (dari Pihak Pemohon) memberikan keterangan beberapa kali mendapat penolakan oleh pihak Kepolisian dan KPK dalam mendampingi saksi, karena penyelidik mengatakan bahwa tidak ada aturan atau tidak ada kewajiban dari penyidik untuk membolehkan penasihat hukum mendampingi saksi. Atas penolakan tersebut, Saksi Petrus Bala Pattyona sebagai advokat merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya, karena dengan tidak mendampingi saksi, maka secara profesi Saksi Petrus Bala Pattyona tidak dapat menjalankan profesi/pekerjaannya. Dari segi konstitusi, Saksi merasa dirugikan karena penolakan mendampingi saksi menggunakan standar ganda. Ketika advokat mendampingi saksi sebagai pelapor, penyidik di semua tingkat penyelidikan, penyidikan akan sangat welcome, tetapi manakala mendampingi saksi yang berpotensi menjadi tersangka, selalu ditolak. g. Saksi Bagia Nugraha (dari Pihak Pemohon) menyampaikan bahwa saat mendampingi kliennya sebagai saksi, pernah mendapat pengusiran oleh penyidik dengan berargumen bahwa di KUHAP secara tegas tidak menyatakan bahwa saksi itu berhak mendapatkan bantuan hukum (guna kepentingan pembelaan). Pada pengalaman yang lain, Penyidik bertanya pada klien Saksi Bagia Nugraha, “Untuk apa Bapak menggunakan pengacara hukum? Anda itu masih saksi, belum tersangka. Apakah Bapak sudah merasa bersalah?” Akibatnya, klien dari Saksi Bagia Nugraha merasa ketakutan dan menyuruh Saksi Bagia Nugraha keluar sehingga Saksi Bagia Nugraha tidak jadi mendampingi kliennya. h. Saksi Muhammad Isnur (dari Pihak terkait PERADI) pada pokoknya menyampaikan pengalamannya secara pribadi, maupun pengalaman rekan-rekan seprofesinya khususnya dari LBH-LBH di berbagai wilayah Indonesia yang mendapatkan larangan dari pihak penyidik dalam melakukan pendampingan terhadap saksi. Pemerintah memandang bahwa Pasal 54 KUHAP yang terletak pada “Bab VI Tersangka dan Terdakwa” sudah sangat jelas ditujukan untuk Tersangka dan Terdakwa agar mereka mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, mengingat terdapat konsekuensi hukum yang akan diberikan negara berupa ancaman pidana yang 285 harus dihadapi oleh seorang Tersangka maupun Terdakwa. Sementara Saksi dalam hukum acara pidana, bukanlah orang yang akan dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, namun justru berkedudukan/ berfungsi memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Artinya jika peran dan fungsi tersebut dijalankan dengan benar sesuai ketentuan undang- undang, tidak akan ada ancaman pidana baginya sehingga tidak perlu ada pembelaan di sana. Adapun keterangan yang diberikan para Ahli dan para Saksi dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait PERADI seolah-olah menggambarkan bahwa posisi Saksi berada dalam situasi yang rentan untuk ditingkatkan menjadi Tersangka dan Terdakwa, padahal tidak demikian adanya. Sepanjang Saksi menyampaikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka Saksi tidak akan pernah berubah statusnya menjadi Tersangka dan Terdakwa. Sebaliknya dalam hal dari hasil pemeriksaan yang objektif ditemukan fakta dan bukti bahwa yang semula Saksi adalah pelaku kejahatan, maka sesuai hukum statusnya akan berubah menjadi Tersangka dan terhadapnya akan dilakukan pemeriksaan kembali sebagai Tersangka dengan memenuhi segala hak-hak seorang Tersangka, termasuk dalam mendapatkan bantuan hukum dari Advokat, dan hasil pemeriksaan sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai saksi tidak akan digunakan lagi oleh aparat penegak hukum. Para Ahli dan Saksi juga menggambarkan bahwa seorang advokat seakan-akan tidak dapat menjalankan profesi/pekerjaannya dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya yang berstatus Saksi, padahal kenyataannya seorang advokat dapat saja memberikan konsultasi hukum, nasihat hukum dan sebagainya di luar proses pemeriksaan (sebelum dan setelah proses pemeriksaan Saksi berlangsung) dan Penyidik maupun Penuntut Umum tidak pernah menghalangi hal tersebut. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan para Ahli dan Saksi berkaitan dengan terhalangnya advokat melakukan pekerjaan sehingga mengurangi hak konstitusional atau merugikan secara konstitusional adalah keterangan yang tidak objektif, sangat berlebihan dan tidak sesuai fakta/ilusif. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemerintah memandang tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan 286 diberlakukannya Pasal 54 KUHAP, sebab justru norma pasal a quo selain mengatur hak Tersangka dan Terdakwa juga memberikan peran kepada Para Pemohon selaku advokat untuk memberikan bantuan hukum pada Tersangka dan Terdakwa, dalam konteks melakukan pembelaan. Dengan demikian maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian yang didalilkan dengan ketentuan Pasal yang diuji. Oleh karenanya Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan tidak jelasnya kerugian konstitusional yang didalilkan, sehingga dengan demikian adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. PENJELASAN KONSTITUSIONALITAS ATAS PASAL YANG DIUJI Penjelasan Konstitusionalitas atas pasal yang dimohonkan pengujian dalam persidangan ini adalah sebagai berikut: 1. Pasal 54 KUHAP memuat norma yang mengatur tentang hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, guna kepentingan pembelaan. Pemberian hak tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan hukum, dan perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada Tersangka dan Terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, terutama yang diperlukan untuk pembelaannya, dimana sebelum berlakunya KUHAP hal tersebut tidak mendapat perhatian. Secara konstitusional pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setidaknya dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut terkandung hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam ranah Hak Asasi Manusia dan prinsip non-diskrimasi. Berdasarkan prinsip Non Diskriminasi tersebut, setiap orang atau manusia akan disetarakan untuk mendapatkan hak-hak yang dipersamakan di muka hukum, sesuai asas Equality Before The Law. Tujuan dari asas Equality 287 Before The Law tersebut adalah keadilan pada setiap manusia di hadapan hukum. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo tentu saja tidak dimaksudkan untuk orang-orang tertentu saja, namun berlaku tanpa diskriminasi (non diskriminasi). Mengacu pada pengertian discrimination menurut Black’s Law Dictionary, maka asas non diskrimasi merupakan asas yang tidak membedakan hak asasi manusia berdasarkan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, politik, dan lain-lainya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam implementasinya, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus diterapkan secara proporsional, sebab jika disamaratakan tanpa melihat konteks justru akan menimbulkan ketidakadilan. Hak seorang Tersangka atau Terdakwa yang memiliki posisi, kedudukan dan peran yang berbeda dengan Saksi di hadapan hukum, seharusnya tidak harus sama secara keseluruhan. Perbedaan hak dan perlakuan sesuai konteks dan porsinya tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran konstitusi maupun pelanggaran hak asasi manusia, karena ditujukan untuk mencapai keadilan. Osgar S.Matompo, et.al, mengambil pendapat Rhona K.M. Smits, et.all menyatakan prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang mendasar- fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi sama harus diperlakukan sama dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan berbeda pula. 2. Terhadap materi Pasal 54 KUHAP berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, secara konstitusional dimaknai sebagai pengaturan mengenai hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan dari penasihat hukum adalah dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum kepada Tersangka dan Terdakwa dalam ranah Hak Asasi Manusia, karena sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum Tersangka dan Terpidana diancam dengan suatu pidana/akibat hukum yang dapat membatasi hak asasi manusianya. Oleh karenanya Tersangka/Terdakwa membutuhkan 288 bantuan hukum untuk kepentingan pembelaannya. Dengan demikian, tidak tepat apabila ketentuan Pasal 54 tersebut diberikan pemaknaan “konstitusional bersyarat” termasuk mencakup saksi, sebab saksi pada prinsipnya tidak membutuhkan pembelaan dilihat dari posisinya di hadapan hukum yang bertujuan untuk memberikan keterangan yang dapat dijadikan alat bukti oleh Penyidik dan kemudian Penuntut Umum di persidangan, dan dalam konteks tersebut, tidak ada satupun konsekuensi atau akibat hukum yang mengancam dirinya. Di samping itu, dari sisi sistematika, penyisipan pengaturan hak saksi dalam bab khusus terkait Tersangka dan Terdakwa tentu akan merusak format sistematika KUHAP. Selain saksi, Para pemohon juga meminta agar Pasal 54 KUHAP juga dimaknai termasuk terperiksa. Terkait hal ini Pemerintah memandang bahwa hal tersebut juga tidak tepat, mengingat istilah Terperiksa, bukanlah istilah yang dikenal di dalam KUHAP. Istilah Terperiksa muncul di internal Kepolisian sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun pengertiannya tidak terdapat dalam bagian ketentuan umum peraturan dimaksud. 3. Bahwa meskipun jasa hukum yang dapat diberikan Advokat kepada saksi tidak diatur dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP, namun bukan berarti seorang advokat tidak boleh memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain yang sesuai demi kepentingan kliennya yang berstatus Saksi, sepanjang hal tersebut tidak dilakukan pada saat/dalam proses pemeriksaan Saksi di hadapan penyidik. Pemberian jasa hukum termasuk di dalamnya pendampingan dan bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir pasca KUHAP masih dapat dilakukan sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, sehingga ruang bagi Saksi yang ingin didampingi oleh Advokat tetap terakomodasi. Pendampingan Saksi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dapat mempersulit proses penegakan hukum, karena Saksi baru bisa diperiksa setelah mendapat persetujuan ataupun menunggu kehadiran Advokat terlebih dahulu. Dalam hal diatur demikian, maka sangat berpotensi memperlambat dan menghambat proses penyidikan, penuntutan dan 289 pemeriksaan di Pengadilan. Akibatnya perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut KUHAP menjadi tidak tercapai. Dalam konteks pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum, Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk menerima anggran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut (vide pasal 9 huruf d UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). 4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menanggap bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP menjadi dasar Penyidik untuk menghalangi advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka memberikan bantuan hukum terhadap seorang saksi, sehingga terjadi pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon adalah anggapan yang keliru, karena sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pasal 54 KUHAP sudah jelas dan tegas dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi hak-hak para tersangka dan terdakwa yang diancam dengan suatu pidana atas perbuatan pidana yang telah mereka lakukan, sehingga terhadap mereka diperlukan suatu pembelaan dari advokat/penasihat hukum. 5. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kerapkali seorang yang diperiksa sebagai Saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka, sehingga merugikan hak hukum seorang Saksi dan kemudian keberadaan advokat menjadi krusial karenanya. Dalil tersebut tentu saja tidak benar karena KUHAP juga memuat asas penting terkait hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi. Hak tersebut mengandung dua asas yaitu: a. Hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya. b. Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan dalam tahap penyidikan tentu saja akan diuji di pengadilan. Apabila benar aparat penegak hukum melakukan proses yang sewenang-wenang (arbitrary process) dalam 290 pelaksanaan tugasnya, khususnya pada tahap penyidikan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dihadapinya karena perbuatan yang melanggar sumpah jabatan tersebut, apalagi penyidik/aparat penegak hukum diawasi secara internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugasnya. Sebaliknya, dengan memahami bahwa seorang penyidik maupun penuntut umum adalah wakil Pemerintah dalam menegakkan hukum pidana tentu perlindungan Saksi dalam ranah hak asasi manusia tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, perlindungan Saksi yang didalilkan Para Pemohon tidak semata-mata hanya dapat diberikan oleh seorang Advokat, yang bahkan dalam pelaksanaan tugasnya tidak memiliki pengawasan sebagaimana halnya aparat pemerintah (penyidik dan penuntut umum). Hal tersebut secara konstitusional, diakomodasi dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional pemohon. III. KESIMPULAN PEMERINTAH Setelah mendengar keterangan dari DPR, Pihak Terkait dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian R.I. dan PERADI, serta Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi baik dari pihak Pemohon maupun dari Pihak Terkait PERADI dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemerintah sangat yakin dan tetap pada pendiriannya bahwa Bab VI, ketentuan Pasal 54 KUHAP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 291 Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; b. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); c. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); dan d. Menyatakan ketentuan Pasal 54, Bab VI KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT PERADI 1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Organisasi Advokat, yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 30, tanggal 08 September 2005 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan 292 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember Nomor 98, Tambahan Berita Negara Nomor 82; PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Materiil Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Registrasi Nomor: 61/PUU-XX/2022. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PERADI sebagai PIHAK TERKAIT merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas Permohonan dari PARA PEMOHON. 2. Bahwa PERADI didirikan sejak 21 Desember 2004 yang merupakan satu- satunya organisasi Advokat di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 3. Bahwa berdasarkan PUTUSAN perkara Nomor: 014/PUU–IV/2006 tanggal 30 November 2006 ditegaskan bahwa PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga menjalankan fungsi negara. 4. Bahwa PUTUSAN perkara Nomor: 66/PUU–VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 menegaskan lagi bahwa PERADI sebagai Organ Negara dalam arti seluas– luasnya yang bersifat mandiri telah melakukan tugas dan fungsi Negara yang memiliki wewenang untuk: a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1); b. Melaksanakan Pengujian Calon Advokat (Pasal 3 ayat (1); c. Melakukan Pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2); d. Membuat Kode Etik (Pasal 26 ayat (1); e. Membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1); f. Membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1); g. Melakukan Pengawasan (Pasal 12 ayat (1); h. Memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1). 5. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang–Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa tiap Advokat yang diangkat 293 berdasarkan Undang-Undang Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat yang dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia. 6. Bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan klien dalam perkara pidana, khususnya pada saat tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, seharusnya Advokat dapat mendampingi Saksi atau pihak Terperiksa; II. PASAL YANG DIBATU UJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI 1. Bahwa Pasal yang dilakukan judicial review (yang dibatu uji) PARA PEMOHON ialah Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 54 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 2. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji. Pasal 28D ayat (1) UUD ’45, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”. III. PETITUM PARA PEMOHON Bahwa setelah para Pemohon menguraikan argumentasi secara panjang lebar untuk mendukung pengujian materiil terhadap Bab VI, Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon dikabulkan seluruhnya. 2. Menyatakan Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 294 Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. 3. Menyatakan Bab VI, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). IV. KETERANGAN AHLI DAN SAKSI A. KETRERANGAN AHLI 1. Ahli Pemohon a. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2022, sebagai berikut: • Bahwa dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR. Pada Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ditetapkan bahwa hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum di semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih berpedoman pada HIR. • Bahwa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan pada tahun 1965. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 memberikan keleluasaan besar bagi presiden untuk ikut campur dalam urusan 295 peradilan, sehingga menyulitkan penegak hukum dan keadilan dalam lingkup kekuasaan sebuah negara merdeka. • Bahwa pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dikarenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, • Bahwa pada tanggal 31 Desember 1981 diterbitkanlah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sejarah dan Asas dalam pembentukan KUHAP. • Bahwa dalam KUHAP telah diatur perlindungan bagi Saksi untuk mendapatkan hak pendampingan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan yang dilindungi oleh Undang-Undang guna menjamin persamaan di hadapan hukum persidangan sebagai subyek (akusator) pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan (inkusitor) sebagaimana diperlakukan terhadap tersangka dan terdakwa. • Bahwa asas yang digunakan dalam KUHAP ini adalah asas akusator, bukan menganut sistem inkisitor. Asas akusator ini berprinsip utamanya adalah menempatkan posisi daripada saksi, tersangka, terdakwa, sebagai subjek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan, maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Sedangkan pada asas inkisitor menampatkan saksi, dan tersangka, dan terdakwa dipandang sebagai objek dalam pemeriksaan. Ini berarti bahwa KUHAP memberikan kebebasan kepada saksi, tersangka, terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. • Perlu diberikan norma baru dalam “Pasal 54 KUHAP”, dimana pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat 296 hukum bukan hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa tetapi juga kepada “Saksi dalam Peyidikan” dan “Terperiksa dalam proses Penyelidikan”, guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. • Bahwa hal ini juga merupakan asas dalam KUHAP, yaitu Asas memperoleh bantuan hukum yang seluas-luasnya. Artinya bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dimana setiap orang diperlakukan sama dan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lain di muka hukum. Atau pengadilan mengadili, menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, “Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar sendiri dan ia alami sendiri.” • Bahwa terhadap pengertian tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi, “Termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” • Bahwa KUHAP sendiri, tidak mengatur apa saja yang menjadi hak-hak saksi, sehingga sudah sepantasnya dalam tatanan perlindungan saksi yang merupakan calon tersangka, ada perlakuan yang berbeda terhadap saksi yang merupakan calon 297 tersangka. Faktanya, dikarenakan dalam pemberian pemeriksaan sebagai saksi pada hari yang sama bisa juga tersangka, sehingga seluruh berita acara interogasi dalam penyelidikan atau berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dapat saja berubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka, tanpa lagi mengubah substansi isi pemeriksaan. Hal tersebut ini sangat merugikan bagi calon tersangka tersebut. Sehingga, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 ditentukan bahwa saksi atau calon tersangka tersebut harus sudah pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. • Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti, dan pemeriksaan calon tersangka, dan transparansi, dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan cukup itu. • Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas res judicata (putusan hakim harus dianggap benar), serta putusan MK bersifat erga omnes atau berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan. • Bahwa pendapat ahli perlu diberikan norma baru dalam Pasal 54 KUHAP, dimana pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, bukan hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga diberikan kepada saksi dalam tingkat penyidikan dan terperiksa dalam proses penyelidikan, guna menjamin persamaan di hadapan hukum 298 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati, pendapat yang kami sampaikan, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan. b. Ifdhal Kasim, S.H., LL.M., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2022, sebagai berikut: • Berjalannya peradilan Pidana menurut Herbert Packers (SPP) dilihat dari dua pendekatan, crime control models dan the due process model. • Prof. Mardjono Reksodipuro rmengartikan, crime control models sebagai ban berjalan dalam sebuah pabrik, sedangkan due process model sebagai lari dalam rintangan. • Crime control models, peradilan pidana berjalan dengan cepat, sedangkan due process model memberikan kesetaraan pada actor dalam proses (advokat, jaksa, hakim, saksi). • Kedudukan Advokat dalam crime control models sangat minimal. • Dalam sistem peradilan pidana (SPP) dikenal proses pra ajudikasi (pre-ajudication), tahap ajudikasi (adjudication), purna ajudikasi (post-ajudication). • Dalam proses pra ajudikasi (pre-ajudication), dalam penyelidikan sering kali peran Advokat sangat minimal. • Dalam tahap ajudikasi (adjudication) peran Advokat diberikan. • Dalam purna ajudikasi (post-ajudication) peran Advokat lebih banyak. • Kedudukan Advokat dalam the due process model sangat tinggi dengan menjaga keseimbangan hak-hak baik tersangka maupun aparat penegak hukum. • Selain itu dalam UU Advokat (Pasal 1, Pasal 14 dan Pasal 15) menegaskan Advokat pada posisi penting dalam SPP yaitu menjaga keseimbangan besarnya peran kepolisian dan kejaksaan dengan lemahnya tersangka/terdakwa (equalty of arms) yang 299 menuntut profesi Advokat yang bebas (independent legal profession) tetapi dalam praktek kurang diberikan tempat dalam SPP. • Ahli lebih cenderung dengan due process of law, dalam konteks itu Advokat diberi peran besar memberikan pendampingan dan pembelaan. • Dalam konteks ini yang paling penting ialah dalam ajudikasi (adjudication), Advokat belum ada akses untuk mendampingi dimaksud dalam Pasal 28D UUD 1945 karena adanya pembatasan dalam pendampingan. • Dalam SPP Saksi lebih ditekankan pada kewajibannya yang berorientasi pada keseimbangan atau keseteraan antara pelaku harus ada keseimbangan diberikan kepada masing-masing. • Dalam Undang-Undang Advokat, diatur Advokat memberi jasa baik di dalam maupun di luar pengadilan yang kemudian diputukan oleh Mahkamah Konstitusi. • Di Amerika dan di Kanada, Saksi diberikan hak untuk memberikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya yang dijaga oleh Advokat, yang di dalam KUHAP bila tidak memberikan keterangan jujur akan dikenakan sumpah palsu. • Untuk mencegah hal tersebut maka perlu didampingi Advokat yang dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945. • Betul kejaksaan dan kepolisian wakil dari masyarakat tetapi harus ada kontrol. • Untuk kesembangan dalam SPP, Advokat memberikan pendampingan. • Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. • Ahli juga menerangkan kedudukan saksi dalam SPP. Saksi berperan penting dalam suatu perkara pidana tetapi hak-haknya minim diperhatikan. Oleh karena itu kedudukan saksi sangat rentan dihadapkan pada tindak pidana berupa membuat 300 keterangan yang melawan dirinya sendiri (witness may incriminate himself while testifying). • Saksi didefenisikan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Saksi merupakan alat bukti yang dapat diajukan oleh polisi atau jaksa juga dapat diajukan oleh tersangka/terdakwa (Pasal 65 KUHAP). • Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara tetapi setiap unit yang terlibat di dalamnya diberikan perlindungan yang sama. • Ahli menyimpulkan permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki alasan konstitusionalitas yang kuat. Maka permohonan pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 54 KUHAP konstitusional bersyarat berdasarkan sepanjang dimaknai termasuk Saksi danTerperiksa sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut: • Pada era pemenuhan HAM yang lebih maju dan modern seperti saat ini, amatlah berpandangan sempit apabila memaknai pembelaan sebagaimana Pasal 54 KUHAP tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang diperiksa dengan kedudukan sebagai tersangka/terdakwa an sich. • Dalam konteks kepentingan pembelaan, proses pembelaan oleh advokat kepada seseorang harus dapat dimulai sejak dini. Kehadiran advokat bagi seseorang yang berhadapan dengan proses hukum, terlebih ketika seseorang itu diperiksa dan berada 301 pada posisi yang potensial akan ditersangkakan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, justru akan membantu proses itu berjalan dengan baik, dengan tetap menjaga presumption of guilty sebagai asas terpenting dalam hukum acara pidana. • Mendampingi seseorang yang diperiksa oleh pemeriksa POLRI (Penyelidik atau Penyidik), apakah orang yang diperiksa itu berkedudukan sebagai tersangka, sebagai saksi, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, atau sebagai saksi pelaku, adalah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, sebagaimana halnya LPSK yang memberikan pendampingan kepada pihak yang dilindunginya sejak tahap penyelidikan. • Simpulan dan Rekomendasi Sistem Peradilan Pidana yang harus dibangun di negeri Indonesia tercinta, tentu bukan suatu sistem yang tertutup rapat dari adanya perubahan menuju pada suatu sistem peradilan pidana yang excellent. • Sistem Peradilan Pidana yang excellent, bukan saja merupakan sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan, namun juga harus harus menjadi sistem yang terus menerus mau melakukan koreksi dan perbaikan dengan membuka seluas-luasnya acces to justice. Keinginan ini tentu bukan hanya pada tataran law in books saja melainkan sungguh-sungguh pada law in action, sehingga untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pemikiran dan tindakan bagi seluruh jajaran law officer. • Kesepemahaman dan keselarasan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum dapat selalu dikedepankan, dan tidak terganggu dengan sikap atau tindakan yang tidak perlu, seperti misalnya sikap yang menunjukan ego sectoral dari sub-sub sistem sistem peradilan pidana. • Terkait dengan permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka apa yang didalilkan oleh pemohon terkait Pasal 54 KUHAP adalah sangat beralasan 302 dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum, yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya atas perlakuan yang adil bagi setiap orang, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. • Terkait dengan access to justice bagi para pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana. Seiring berjalannya waktu, kita memahami KUHAP ternyata juga terasa sesungguhnya masih jauh perhatiannya terhadap subjek terperiksa lainnya, seperti halnya terhadap saksi dan/atau korban. Sehingga KUHAP memang sering disebut sebagai sangat berorientasi kepada pelaku. • Indonesia yang juga sangat memperhatikan ICCPR karena kita sudah meratifikasi ICCPR, maka access to justice itu menjadi sangat penting, terlebih di dalam hal ini Pasal 14 ICCPR menyebutkan bahwa pelaku itu tidak hanya untuk prosedur bagi penentuan hukum pidana saja terhadap individu-individu, melainkan juga terhadap prosedur access to justice yang harus terbuka sejak prosedur awal pada proses peradilan dalam sistem hukum masing-masing. • Terkait dengan sistem peradilan pidana, penting untuk selalu mengedepankan, bagaimana Indonesia mempunyai sistem peradilan pidana yang seharusnya excellent, seharusnya unggul? Dalam pengertian ini adalah sistem peradilan pidana yang unggul itu sistem peradilan pidana yang dapat menjaga keseimbangan terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan. Para pencari keadilan, menurut hemat saya, tidak identik dengan tersangka maupun terdakwa saja, melainkan juga mereka yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban. • Terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa atau dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan 303 tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat. • Bahwa permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Pasal 54 tersebut, menurut pendapat saya adalah sangat beralasan dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya asas perlakuan yang adil bagi setiap orang sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ahli Pihak Terkait PERADI a. Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut: • Status atributif saksi dan terperiksa secara inklusif, implisit ke dalam Pasal 54 KUHAP bukan mala per se (kejahatan) dan juga bukan mala prohibita (dilarang). • Manusia belum tentu orang, orang adalah yang dapat dituntut pertanggangungjawabannya. • Perlakuan sama setiap orang adalah HAM konstitusional dalam UUD 1945. • Pasal 28D ayat (1) dalam hal sebagai “saksi, terperiksa, penyidik, advokat” dan seterusnya semacamnya, yang semua itu merupakan “atribut buatan negara” terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan. • Penyidik selaku orang berfungsi pejabat merupakan tugas yang diberikan oleh hukum (legal duty). Itu juga sebagai tanggungjawab hukum (legal responsibility) atau tanggung jawab sebagai liabilitas yang dapat dituntut agar dipenuhi (liability). • Adanya sanksi atau tidak terhadap pelaksanaan tanggung jawab itu, merupakan bagian dari aturan yang ditentukan hukum (legal order). Tugas (duty) yang berarti juga sebagai kewajiban untuk 304 dilaksanakan (obligation) harus dipenuhi dengan baik untuk mencapainya. • Pelaksanaan in concreto “tanggung jawab negara, terutama pemerintah” simultan dalam 4 (empat) imperatif kategoris konstitusional yuridis, dogmatika hukum positif itu, yakni: melindungi, memenuhi, menegakkan, memajukan sebagai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab itu tidak terpisahkan satu sama lain; sehingga “bukan hanya penegakan hukum” saja tetapi menjadi “penegakan hukum HAM” dalam panca-wangsa (lima pilar). • Tanggung jawab negara, terutama pemerintah dengan semua organ dan pejabat “panca wangsa penegak hukum i.c: penyidik, jaksa, hakim, advokat, pejabat pemasyarakan adalah untuk menegakan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuhan hak-hak konstitusional (UUD NRI Thn 1945; 28I 4-5 Jo. UU RI No. 39 Thn 1999 Pasal 8, 71-72). • Hak bela diri adalah HAM Kodrati (natural rights) tidak dapat diambil atau dikurangi (nonderogable), tidak terpisah dan tidak terbagi (unalienable, indivisible), bagi setiap makhluk. • Tanggung jawab Nagara untuk melakukan perlindungan adalah bersifat asasi. • Tujuan dan tanggung jawab Negara, asasi melindungi pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi konstitusional dalam UUD 1945 merupakan raison d’etre adanya orang dan manusia sukarela menerima eksistensi Negara. • Setiap orang dalam atribut Saksi dan/atau terperiksa memiliki HAM kodrati intrinsik untuk membela diri dalam pendampingan Advokat selaku orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh beratiribut sebagai Saksi. • Diksi menjamin sebagai imperative konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dalam frasa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama sebagai batu uji materill ini. 305 • Penyidik dalam Pasal 54 seakan penguasa dunia akhirat; • Pasal 54 adalah sistem pemikiran kekuasaan kolonial yang represif, dominatiif, eksplolitatif, intimidatif dengan ragam intrik yang merupakan hukum kolonial yang harus dirubah. • Mengenai penyidik sebagai proses ajudikasi, pra ajudikasi, atau pasca ajudikasi dasarnya dogmatik konstitusi. • Yang dogmatik adalah dogmatik konstitusi. Keempat itu adalah melindungi, memenuhi, memajukan, menegakkan. • Dalam KUHAP fungsi penyidik adalah mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti, bukan menentukan tersangka. Yang menentukan tersangka adalah alat bukti. • Rule of law adalah teori, tetapi sebagai penegak hukum kita tunduk bukan tunduk pada teori tetapi pada dogmatika konstitusi. • Tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian persamaan keadilan dan kebenaran hukum. • Hak bela diri diberikan oleh Negara maka tidak perlu mempersoalkan apakah pendampingan atau pembelaan. • Rule of law adalah teori tetapi sebagai penegak hukum kita tunduk pada dogmatika konstirusi dan hukum positif. • Dalam proklamasi dikatakan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. • Pasal 54 KUHAP, adalah mental constructs system pemikiran berechten kekuasaan kolonial yang represif, dominative eksploitatif intimidatif dengan ragam intrik. • Mental constructs berhukum (berechten) terkini sudah nyata poskolonial sejak reformasi Indonesia dengan HAM konstitusional dalam UUD NRI Thn 1945 dan adanya Mahkamah Konstitusi RI yang kekuatan putusannya erga omnes, self executing, negative legislation. • Pasal 54 KUHAP (UU RI Nomor 8, Tahun 1982 nyata bertentangan dengan konstitusi UUD RI 1945 khususnya dalam Pasal 28D (1) mengenai jaminan perlindungan kepastian dan persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam, atribut penyidik dan 306 saksi/terperiksa/advokat, sebagai tanggungjawab asasi negara yang baik, karena itu harus dihentikan”. • Ahli berpendapat Jika mengabulkan permohonan Pemohon, atas tafsir Pasal 54 KUHAP, tidak melanggar Asas kepatutan, Asas ketaatan, dan dengan dasar kepada proklamasi itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, perpindahan kekuasaan segala macam, maka kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, maka ini berarti proklamasi terhadap hukum acara pidana yang menurut HAM sekarang yang post-colonial. maka dalam hal itu bukan hanya patut dan layak, tetapi waktunya heroism Mahkamah Konstitusi ditunggu membuat proklamasi terhadap hukum acara yang berdasarkan dogmatika konstitusi HAM dan Undang-Undang HAM. b. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut: • Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah ketentuan- ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “due process of law” yang fair, pasti dan adil, jauh dari hal- hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya), penyitaan hak milik, dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. • Bahwa ketika seorang individu dalam segenap kapasitasnya baik sebagai Saksi atau telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. • UU No. 8/1981 adalah produk negara RI untuk menggantikan Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) (Stb. Tahun 1941 No 44) warisan kolonial Hindia Belanda, meskipun telah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Drt Tahun 1951. Walaupun undang-undang 307 ini lahir jauh sebelum amademen konstitusi yang begitu mengedepankan hak asasi manusia, namun semangat para penyusun undang-undang ini telah begitu maju dengan mengadopsi berbagai ketentuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ayat (3e) Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik (1966). • Bahwa dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM termasuk hak-hak Saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process of law. Keharusan menghormati due process of law berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat bukan hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi sanak familinya. Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pada dasarnya telah mendapatkan hukuman bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka Saksi, tersangka atau terdakwa haruslah dilindungi hakhaknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang meringankannya • Bahwa prinsip-prinsip penghormatan terhadap due process of law ini selain termuat dalam Pasal 1 ayat (3) juga termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang penting dalam proses penegakan hukum pidana, baik bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa maupun upaya bagi tersangka/terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. • Norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang- undang ini”. Menjadi sejalan dengan konstitusi jika diberikan 308 pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup Saksi dan Terperiksa. • Perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam KUHAP, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya KUHAP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi. • Masalah pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam KUHAP. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi. • Dalam kenyataannya hukum pidana materil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. • Dalam Pasal 184 (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti sehingga secara tersirat dapat dilihat bahwa saksi wajib memberikan keterangan/kesaksiannya karena keterangan saksi adalah alat bukti utama untuk membantu hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa. • Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara ideal konsep perlindungan terhadap saksi dengan mewajibkan agar di dampingi oleh Advokat merupakan kebutuhan konstitusional yang merupakan sebuah keniscayaan dalam iklim Negara Hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur secara positif dalam konsep perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana telah tegaskan dalam Undang-undang 309 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). • Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrument-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. • Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, dan Argumentasi Pihak Terkait dalam batas penalaran yang wajar kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekwensi kedudukannya sebagai seorang Advokat, yang pada hakekatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan kesimbangan sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP itu sendiri maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Prinsip ini telah sebangun dengan Konvenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang mana lebih mengafirmasi kepada suatu proses hukum yang bertumpu pada due process of law. • Ahli berpendapat bahwa rumusan ketentuan norma Pasal 54 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna 310 kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”, menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat termasuk mencakup Saksi dan Terperiksa. • Ahli memberi contoh tentang definisi saksi pada tahun 1981 dan cuma hanya terikat secara strict pada apa yang dilihat, dialami, dan didengar, maka tentunya dengan perkembangan yang ada saat ini Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memberikan tafsir konstitusional bahwa tidak selamanya saksi itu melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. • Ahli melanjutkan sudah banyak perubahan sesungguhnya secara evolutif melalui mekanisme hukum acara melalui proses ajudikasi melalui Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan tafsir yang lebih up to date tentang perkembangan hukum kontemporer saat ini. Dan bahkan juga banyak putusan-putusan MK yang sebenarnya sudah memperbaharui secara langsung terhadap KUHAP itu sendiri, seperti misalkan proses persidangan pengajuan PK. • Berkaitan dengan pertanyaan apakah ini bertentangan dengan prinsip kepastian atau kepatutan, Ahli mengatakan dalam berbagai putusan, Mahkamah Konstitusi memberikan satu tafsir keadaan tertentu atau memberikan tafsir konstitusional dalam keadaan tertentu, yang menurut Ahli tidak melanggar prinsip kepastian hukum, atau juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Mahkamah terjebak sebagai positive legislator. • Ahli berpendirian Mahkamah tetap dengan maskotnya sebagai negative legislator, tetapi dalam berbagai putusan, rumusan putusannya itu Mahkamah cenderung menggunakan tafsir dengan keadaan-keadaan tertentu, makanya konstitusional bersyarat dan seterusnya. 311 • Ahli berpendapat bila Mahkamah melakukan hal yang telah dimohonkan itu, maka itu merupakan suatu terobosan hukum dan satu keadaan yang secara konstitusional dapat dibenarkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. • Ahli lebih cenderung bersepakat bahwa cuma tafsir yang mendekati keadilanlah yang dipakai sebagai sesuatu yang cukup, yang final, dan bisa diterima oleh semua pihak, yang tidak bertentangan dengan konstitusi. B. KETERANGAN SAKSI FAKTA 1. Saksi Pemohon a. Petrus Bala Pattyona di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut: • Saksi mengalami penolakan pendampingan di Kepolisian dan di KPK yaitu untuk mendampingi Brigjen Pol. Prasetyo Utomo yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra yang kedudukannya sebagai saksi dan tersangka. • Ketika saksi mendampingi Brigjen Pol. Prasetyo Utomo dalam kedudukannya sebagai saksi penyidik menolak untuk dapat mendampingi dengan alasan tidak ada aturan atau tidak ada kewajiban dari penyidik untuk membolehkan penasihat hukum mendampingi saksi. • Saksi mengalami penolakan pendampingan dalam kasus Tommy Soeharto sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Bapak Hakim Agung Syafiuddin. Pada waktu itu penyidik mengatakan bahwa saya tidak boleh mendampingi Tommy Soeharto dengan alasannya tidak ada kewajiban penasihat hukum untuk mendampingi. • Saksi beragumentasi tidak ada larangan, yang pada waktu itu memang belum tren debat-debat konstitusional. 312 b. Bagia Nugraha di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut: • Pada waktu Saksi mendampingi klien dan memperlihatkan surat kuasa, berita sumpah, kartu anggota sebagai anggota PERADI kepada penyidik Kejaksaan Jakarta Selatan. • Saksi mengalami pengusiran dan intimidasi ketika mendampingi klien sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan alasan statusnya masih sebagai saksi. • Saksi diusir dari ruangan oleh penyidik saat saya mendampingi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2. Saksi Pihak Terkait PERADI Muhamad Isnur, S.H.I., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut: • Saksi saat ini sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). • Pekerjaan saksi memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan marginal secara cuma- cuma sejak tahun 2006. • Saksi mengalami beberapa kali berdebat dengan aparat penegak hukum untuk bisa mendampingi saksi, penyidik selalu beralasan yang berhak didampingi dalam KUHP hanyalah tersangka. • Saksi tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalitas ketika mendampingi saksi, oleh karena terhalang dengan tidak adanya norma kata terperiksa dan saksi yang termuat dalam pasal 54 KUHAP, yang menjadi alasan penyidik menolak kehadiran Advokat mendampingi Terperiksa dan saksi. • Kasus konkrit pada LBH di Indonesia yang mengalami terhalangnya saksi tidak dapat menjalankan hak konstitusinya untuk membela Terperiksa dan saksi, yaitu: 313 Pengalaman LBH Jakarta ➢ Kronologi Penghalangan Pendampingan terhadap Safaraldy dan Dzuhrian yang diperiksa sebagai Saksi saat dikriminalisasi karena membela warga Pancoran Buntu yang terancam digusur Maret 2021 Pada tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WIB, Safaraldy, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dan Dzuhrian, Paralegal yang bernaung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Safaraldy pergi ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengantar surat jawaban dari warga Pancoran Buntu II atas surat panggilan Penyidik pada Unit II Harda Bangtah Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan surat panggilan tidak sah. ➢ Saksi dan Tim Penasihat Hukum dari LBH ketika mau melakukan pendampingan hukum namun ditolak dan diusir oleh beberapa petugas kepolisian dengan alasan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang diperiksa sebagai saksi sehingga tidak boleh ditemui dan tidak perlu didampingi. ➢ Saksi dan Tim LBH Jakarta telah melakukan protes secara terbuka kepada Media dan Pers, serta menyampaikan upaya protes juga melalui Komnas HAM agar bisa dikomunikasikan dengan Pejabat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. ➢ Saksi menjelaskan pada saat menangani kasus di LBH Jakarta tahun 2009, Ketika hendak mendampingi saksi, penyidik tidak membolehkan saksi mendampindi saksi diperiksa, dengan memjelaskan dan memperlihatkan KUHAP pasal 54, bahwa yang berhak didampingi hanya tersangka saksi korban tidak bisa didampingi. ➢ Saksi telah melakukan protes, melaporkan penyidik ke atasan langsung penyidik atas hambatan di lapangan tidak membolehkan saksi mendampingi korban dan saksi, dengan cara melapor ke Kompolnas, KomnasHam dan ke DPR, agar penyidik mengijinkan saksi dan pembela LBH lainnya, supaya Kapolda, Kapolres mengijinkan mendampingi saksi, namun mendapat halangan dan rintangan serta tidak diijinkan mendampingi saksi korban, dengan 314 alasan dalam pasal 54 KUHAP bahwa yang berhak didampingi hanya tersangka saksi korban tidak bisa didampingi. ➢ Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta melihat keberadaan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang dalam kondisi diperiksa tanpa pendampingan hukum dari siapapun. Tim Penasihat Hukum dari LBH Jakarta meminta masuk dan melakukan pendampingan hukum namun ditolak dan diusir oleh beberapa petugas kepolisian pada Unit II Harda Bangtah diantaranya IPTU Normasasi R, S.H. dan Sander Sinaga, S.H. dengan alasan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang diperiksa sebagai saksi sehingga tidak boleh ditemui dan tidak perlu didampingi. Tim LBH Jakarta melakukan protes secara terbuka kepada Media dan Pers, serta menyampaikan upaya protes juga melalui Komnas HAM agar bisa dikomunikasikan dengan Pejabat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Selama 1 x 24 Jam mereka tidak boleh keluar dari Polres, dan setelah itu akhirnya mereka dilepaskan. Pengalaman LBH Yogyakarta ➢ Pada tahun 2018, LBH Yogyakarta mendampingi korban Kekerasan Seksual dan melaporkan kasusnya di Polres Sleman. Tersangka dikenakan pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. Saat proses persidangan dan dalam agenda pemeriksaan keterangan korban, PBH LBH Yogyakarta dilarang untuk mendampingi dan mengikuti persidangan oleh Hakim ketua dengan alasan; 1) korban sudah diwakilkan oleh jaksa dan 2) persidangan dilakukan secara tertutup. ➢ PBH LBH Yogyakarta sudah menjelaskan terkait adanya PERMA No. 1 Tahun 2017 yang membolehkan korban perempuan didampingin oleh pendamping hukum yang dia pilih. Tapi hal ini tetap ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal jelas Pengacara telah diberikan surat kuasa khusus untuk mendampingi kliennya dalam persidangan. Pengalaman LBH Medan ➢ Pada tahun 2021, LBH Medan mendampingi anak korban kekerasan seksual (SN) mulai dari kepolisian sampai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli. Saat pemeriksaan saksi korban, 315 Pengacara LBH Medan mengalami kesulitan karena Hakim Ketuanya a.n Monalisa Anita Theresia Siagian berulang kali mengusir penasihat hukum anak korban. ➢ Atas pengusiran tersebut, sebelumnya LBH Medan telah menunjukan surat kuasa dan menyampaikan dasar hukum sebagaimana Pasal 23 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara tetap tidak mengizinkan masuk. Saksi menerangkan beberapa peraturan yang memuat hak saksi untuk di dampingi: 1. Nasional a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 20) d. Peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Lembaran Negara No. 97 Tahun 2021), Jo. Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Nomor PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021. 2. Internasional United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/67/458)], 60th plenary meeting, 20 December 2012. 316 V. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON TERBUKTI DAN BERALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN Bahwa permohonan dari Pemohon intinya ialah agar norma yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP termasuk Saksi dan Terperiksa. Permohonan dari Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo berdasarkan keterangan Para Ahli dan Saksi-saksi fakta sebagai berikut: 1. Fakta Hukum Saksi, Terperiksa tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalitas Bahwa sesuai keterangan Saksi fakta Muhamad Isnur, S.H.I. dalam penanganan kasus membela Terperiksa dan Saksi LBH Jakarta, dalam pendampingan terhadap Safaraldy dan Dzuhrian (warga Pancoran Buntu) yang diperiksa sebagai Saksi ditolak dan diusir oleh Penyidik alasan Sdr. Safaraldy dan Sdr. Dzuhrian sedang diperiksa sebagai saksi sehingga tidak boleh ditemui dan tidak perlu didampingi, karena mengeni hal tersebut tidak dalam Pasal 54 KUHAP. Demikian pula dalam pengalaman LBH Yogyakarta sewaktu mendampingi korban kekerasan seksual ketika melaporkan kasusnya di Polres Sleman, yang kepada Tersangka dikenakan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. Saat proses persidangan dan dalam agenda pemeriksaan keterangan. Dalam persidangan tidak diperkenankan hadir untuk mendampingi Saksi korban. Atas peristiwa disebutkan di atas Saksi menerangkan Saksi tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalitas ketika mendampingi saksi, oleh karena terhalang dengan tidak adanya norma kata terperiksa dan saksi yang termuat dalam pasal 54 KUHAP, yang menjadi alasan penyidik menolak kehadiran Advokat mendampingi Terperiksa dan saksi. Ketika Pengacara LBH melakukan pendampingan tersebut di atas telah memberikan argumentasi bahwa mengenai hak Saksi untuk didampingi telah dalam hukum Indonesia (Nasional) dan pengaturan internasional, yaitu: 1. Nasional a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 317 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 20). d. Peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Lembaran Negara No. 97 Tahun 2021), Jo. Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Nomor PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021. 2. Internasional United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/67/458)], 60th plenary meeting, 20 December 2012. Pengalaman Pengacara LBH Medan pada tahun 2021, pada saat mendampingi anak korban kekerasan seksual, mulai dari kepolisian sampai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli. Saat pemeriksaan saksi korban, Pengacara LBH Medan mengalami kesulitan karena Hakim Ketuanya a.n Monalisa Anita Theresia Siagian berulang kali mengusir penasihat hukum anak korban. Atas pengusiran tersebut, sebelumnya LBH Medan telah menunjukan surat kuasa dan menyampaikan dasar hukum sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara tetap tidak mengizinkan masuk. Demikian pula keterangan Saksi fakta Petrus Bala Pattyona yang ditolak untuk mendampingi kliennya, yakni Brigjen Pol. Prasetyo Utomo yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra yang kedudukannya sebagai saksi dan tersangka di Kepolisian dan di KPK. Hal serupa pengalaman Saksi dalam mendampingi klienya Tommy Soeharto sebagai saksi dalam 318 kasus pembunuhan Bapak Hakim Agung Syafiuddin. Saksi tersebut tidak diperkenankan mendampingi Kliennya. Saksi fakta Bagia Nugraha juga mengalami perlakuan yang sama, yakni di usir dan intimidasi ketika mendampingi klien sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan alasan Kliennyta statusnya masih sebagai saksi. Saksi di usir dari ruangan oleh penyidik saat saya mendampingi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2. KUHAP Telah Ketinggalan Zaman (Out of Dated) KUHAP telah ketinggalan zaman, artinya yang diatur KUHAP tersebut tidak dapat menampung kepentingan atau kebutuhan warga negara yang merupakan kewajiban konstitusi Negara untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak hukum dari Saksi, Terperiksa. Hal mana sesuai dengan keterangan ahli Nikolas Simanjutak yang mengatakan bahwa Pasal 54 KUHAP, adalah produk mental constructs, sistem pemikiran berechten, kekuasaan kolonial yang represif, dominative eksploitatif intimidatif dengan ragam intrik. Fungsi atau peran penyidik sangat dominan dimana Penyidik hanya mengutamakan kepentingan Tersangka dan Terdakwa saja, sedangkan untuk kepentingan Tersangka dan Terdakwa saja, sedangkan kepentingan hukum Saksi dan Terperiksa tidak berhak untuk didampingi Advokat dengan alasan diatur dalam Pasal 54 KUHAP, pada kehadiran Advokat sangat diperlukan untuk berjalan due process of law, salah satunya untuk keseimbangan dalam proses pidana untuk menjamin hak warga negara. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli Ifdhal Kasim, yang berintikan bahwa memang kejaksaan dan kepolisian wakil dari masyarakat tetapi harus ada control, dalam hal ini Advokat. Selanjutnya keterangan sesuai pendapat ahli Ifdhal Kasim, dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, didapati perkembangan instrument-instrument yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi-korban, mulai dari saksi korban perkosaan, pelecehan seksual hingga kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti yang terlihat pada International Criminal Court (ICC), dan seterusnya. Sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku 319 kejahatan versus negara, tetapi setiap unit yang terlibat didalamnya diberikan perlindungan yang sama. Ahli Lies Sulistiani selanjuntnya berpendapat Sistem Peradilan Pidana yang excellent, bukan saja merupakan sistem peradilan pidana yang terjaga keseimbangannya terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan, namun juga harus harus menjadi sistem yang terus menerus mau melakukan koreksi dan perbaikan dengan membuka seluas-luasnya acces to justice. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli Ifdhal Kasim, yakni dalam proses pra ajudikasi (pre-ajudication), dalam penyelidikan sering kali peran Advokat sangat minimal, padahal hak untuk membela diri Advokat tersebut mempunya untuk membela diri yang berkesuaian pula dengan pendapat ahli Nikolas Simanjutak yang intinya hak Saksi untuk didampingi oleh Advokat adalah Hak bela diri HAM Kodrati (natural rights) tidak dapat diambil atau dikurangi (nonderogable), tidak terpisah dan tidak terbagi (unalienable, indivisible), bagi setiap makhluk. Merujuk pada keterangan ahli Nikolas Simanjutak bahwa mengenai penyebutan Saksi, Terdakwa, Penyidik adalah atribut, karenanya dengan pendapat tersebut Terperiksa adalah termasuk subyek hukum yang mempunyai hak untuk didampingi. Sehubungan dengan pendapat di atas, Ahli Fahri Bachmid berpendapat dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM termasuk hak-hak Saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process of law. Keharusan menghormati due process of law berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat bukan hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi sanak familinya. Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pada dasarnya telah mendapatkan hukuman bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Perlunya Mengisi Kekosongan Hukum Pasal 54 KUHAP Untuk Kepastian Hukum Dalam Pasal 54 KUHAP tidak ada norma untuk perlindungan terhadap Saksi dan Terperiksa. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi dari Pengacara LBH yang disebutkan di atas dan Pengacara Petrus Bala Pattyona dan Bagia Nugraha yang ditolak oleh Penyidik ketika mendampingi 320 Kliennya dengan alasan tidak diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Pengacara dari LBH sesuai keterangan di atas telah memberikan alasan atau argumentasi untuk dapat mendampingi Saksi dalam melakukan pekerjaannya dengan mengemukakan ketentuan hukum Nasional dan Internasional. Dengan hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang paling mendasar agar Saksi dilindungi dan Advokat dapat menjalankan hak konstitusinya untuk mendampingi kliennya ialah dengan pengaturan secara tegas dalam norma KUHAP a quo. Pendapat di atas bukanlah teori hukum, tetapi merupakan dogmatika konsititusi, yang terdiri dari memenuhi, melindungi, memajukan, menegakkan sesuai pendapat ahli Nikolas Simanjuntak, karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan. Ahli Nikolas Simanjuntak, berpendapat Jika mengabulkan permohonan Pemohon, atas tafsir Pasal 54 KUHAP, tidak melanggar Asas kepatutan, Asas ketaatan, dan dengan dasar kepada proklamasi itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, perpindahan kekusaaan segala macam, maka kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, maka ini berarti proklamasi terhadap hukum acara pidana yang menurut HAM sekarang yang post-colonial. Heroism Mahkamah Konstitusi ditunggu membuat proklamasi terhadap hukum acara yang berdasarkan dogmatika konstitusi HAM dan Undang-Undang HAM. Mengenai hal di atas tersebut diatas sesuai pula dengan pendapat ahli Fahri Bachmid mengatakan bahwa Mahkamah melakukan hal itu, maka itu merupakan suatu terobosan hukum dan satu keadaan yang konstitusional dapat dibenarkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ahli bersepakat bahwa cuma tafsir yang mendekati keadilanlah yang dipakai untuk sesuatu yang cukup, yang final, dan bisa diterima oleh semua pihak dan Mahkamah berwenang melakukan hal itu, itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan konstitusi. VI. KESIMPULAN Bedasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Pihak Terkait PERADI dengan tetap berpendirian sepertian pada Keterangan terdahulu dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 321 1. Fakta hukum Saksi, Terperiksa tidak mendapatkan perlindungan hukum. 2. KUHAP telah Ketinggalan jaman. 3. Perlunya mengisi Kekosongan hukum Pasal 54 KUHAP untuk kepastian hukum. 4. Advokat mempunyai hak konstitusionalitas untuk mendampingi Terperiksa dan Saksi. VII. PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait Peradi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, 322 dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 323 pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P- 2A sampai dengan bukti P-2L] yang berprofesi sebagai advokat pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) [vide bukti P-12A sampai dengan bukti P-13L]; 3. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 54 KUHAP, sebagai berikut: 324 a. bahwa para Pemohon memiliki hak kostitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. bahwa Pasal 54 KUHAP merugikan hak konstitusional para Pemohon karena dengan tidak diaturnya saksi atau terperiksa sebagai orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tersangka atau terdakwa, mengakibatkan para Pemohon terhalang bahkan dilarang untuk menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum yaitu mendampingi saksi atau terperiksa dalam proses pemeriksaan; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 3 di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan bahwa para Pemohon memilki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, dan hak konstitusional para Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu telah tampak secara jelas adanya hubungan sebab akibat (causal-verband) yang bersifat spesifik, termasuk adanya anggapan kerugian yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 54 KUHAP dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu para Pemohon terhalang dan bahkan dilarang memberikan bantuan hukum untuk mendampingi saksi atau terperiksa dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 325 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54 KUHAP, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak seorang saksi dan terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pihak yang sudah berstatus sebagai pelaku (tersangka) dengan saksi. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum atau kepastian hukum yang sama terkait pendampingan (bantuan hukum) oleh advokat atau penasihat hukum; 3. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan advokat dalam penegakan hukum sebagai subsistem penegakan hukum dalam pemeriksaan saksi sangat diperlukan untuk memastikan dan memberikan legitimasi hasil pemeriksaan saksi, karena saksi harus memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan hal tersebut kemungkinan besar tercapai apabila saksi didampingi oleh advokat; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 54 KUHAP yang mengatur hak seorang tersangka dan terdakwa merupakan bentuk perlindungan konsititusi terhadap warga negara namun menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tidak adanya kepastian hukum apabila frasa hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara secara limitatif bagi tersangka dan terdakwa dan tidak mengakomodir saksi dan terperiksa; 5. Bahwa menurut para Pemohon, perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada saksi, bukan hanya kepada tersangka dan atau terdakwa semata karena hal tersebut merupakan hak dasar yang diberikan oleh UUD 1945; 326 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon secara bersyarat yaitu menyatakan BAB VI dan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan keterangan ahli atas nama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Ifdhal Kasim, dan Lies Sulistiani serta saksi atas nama Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. dan Bagia Nugraha, S.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam Persidangan pada 24 Agustus 2022, 6 September 2022, dan 20 September 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya dalam Persidangan pada 14 Juli 2022 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 27 Juni 2022, 28 Juni 2022, dan 15 Agustus 2022 dan didengar keterangannya dalam Persidangan pada 29 Juni 2022. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 18 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 14 Juli 2022 dan 2 Agustus 2022 serta didengar keterangannya dalam Persidangan pada 14 Juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 14 Juli 2022 dan didengar keterangannya dalam Persidangan pada 14 Juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 327 [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 1 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 serta didengar keterangannya dalam persidangan pada 2 Agustus 2022, keterangan ahli atas nama Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. serta saksi atas nama Muhamad Isnur yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam Persidangan pada 10 Oktober 2022. Selain itu, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 18 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi, keterangan ahli para Pemohon dan ahli Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), keterangan saksi para Pemohon dan saksi Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif bagi Tersangka dan Terdakwa saja dan tidak mengakomodir Saksi dan Terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan selengkapnya, sebagai berikut: 328 [3.16.1] Bahwa norma Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” adalah norma yang mengatur mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum (advokat) dalam rangka kepentingan pembelaan pada semua tingkat pemeriksaan. Pemberian hak tersebut merupakan salah satu perwujudan dari prinsip due process of law yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tersangka atau terdakwa, pada dasarnya ditempatkan dalam posisi yang belum tentu bersalah (presumption of innocence) namun terhadap tersangka atau terdakwa telah dapat dilakukan tindakan upaya hukum yang bersifat memaksa dan berpotensi pada perampasan kemerdekaan terhadap orang ataupun barang. Oleh karena itu, bantuan hukum dalam kaitan dengan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum pada tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP a quo diberikan berkenaan dengan posisi tersangka atau terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum yang kepadanya diancam dengan suatu pidana/akibat hukum yang dapat membatasi hak asasi manusianya sehingga tersangka atau terdakwa tersebut perlu mempertahankan hak-haknya dan termasuk dalam hal ini melakukan pembelaan agar dibebaskan dari perbuatan yang disangkakan atau didakwakan atas dirinya. [3.16.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksistensi saksi, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon keberadaan Pasal 54 KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif bagi tersangka dan terdakwa saja serta tidak mengakomodir saksi dan terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana 329 yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 26 KUHAP]. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu [vide Pasal 1 angka 27 KUHAP]. Oleh karena itu, apabila dicermati secara saksama dari terminologi pengertian tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapat dimaknai saksi adalah subjek hukum atau pihak yang keberadaannya diperlukan untuk memberi keterangan atas adanya suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberian keterangan seseorang sebagai saksi dalam semua tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan peradilan) sesungguhnya secara limitatif dalam perspektif memberi kejelasan atas adanya tindak pidana yang disaksikan oleh saksi yang bersangkutan. Lebih lanjut, berkaitan dengan saksi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 8 Agustus 2011, telah memberikan pemaknaan saksi yang lebih luas dalam perspektif saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa (saksi a de charge) dan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa (saksi a charge), Mahkamah berpendirian pada pokoknya, saksi tidak hanya yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas adanya peristiwa pidana, akan tetapi menjadi kewajiban penyidik sejak tingkat pemeriksaan penyidikan untuk mengakomodir saksi-saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa sepanjang dapat membantu meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sejak di tingkat penyidikan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa meskipun tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas peristiwa pidana yang bersangkutan, namun apabila sepanjang yang didengar, dilihat dan dirasakan dapat memberikan keuntungan bagi tersangka atau terdakwa, maka keterangannya dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi. Dengan demikian, meskipun telah ada pemaknaan yang lebih luas dari Mahkamah tentang terminologi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur di antaranya dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, namun dalam perspektif untuk dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum oleh advokat/penasihat hukum bagi saksi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 54 KUHAP adalah tidak ada 330 relevansinya secara langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan pemaknaan saksi dan keterangan saksi tersebut di atas. [3.16.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 54 KUHAP tidak mengakomodir bantuan hukum atau pendampingan oleh penasihat hukum/advokat bagi saksi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah kehadiran saksi dalam pemeriksaan di semua tingkatan pemeriksaan adalah untuk memberikan kejelasan tentang adanya peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi sebagai salah satu alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 184 KUHAP mempunyai peran yang fundamental untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan siapa pelakunya. Lebih jauh dari itu, atas keterangan para saksilah sesungguhnya kesalahan seorang tersangka atau terdakwa dapat dirumuskan oleh penyidik, penuntut umum dan pada akhirnya ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, dari keterangan saksi itu pula pada akhirnya putusan pemidanaan yang berupa perampasan kemerdekaan dapat djatuhkan oleh hakim. Bahwa mengingat pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana maka tatacara pemeriksaan saksi dalam semua tingkat pemeriksaan, kecuali pemeriksaan di pengadilan, sebab pemeriksaan saksi di pengadilan telah dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain, perlu dilakukan secara transparan dan mengedepankan asas perlindungan hukum agar saksi selama dalam pemeriksaan di depan penyidik maupun penuntut umum dapat memberikan keterangan secara bebas yang sebenar-benarnya dan tidak dalam tekanan atau paksaan. Sebab, apabila keterangan saksi diberikan dalam keadaan tertekan atau terpaksa maka substansi keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat menjadikan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi putusan yang mengandung kebohongan dan tipu muslihat yang berujung pada keadilan semu (ilusi). Oleh karena itu, urgensi keinginan para Pemohon agar terhadap saksi diperlukan adanya pendampingan atau bantuan hukum adalah sebatas agar dapat diawasinya proses pemeriksaan saksi oleh penyidik dan penuntut umum secara transparan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan saksi secara objektif, hal tersebut menjadi substansi yang penting untuk diakomodir dalam KUHAP a quo, sepanjang diatur secara 331 khusus pada bab dan atau pasal yang mengatur tentang tatacara pemeriksaan saksi dan bentuk perlindungan hukumnya. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon berkenaan dengan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 54 KUHAP juga dimasukkan pula pembelaan untuk saksi, dengan cara menyisipkan perlindungan hukum untuk saksi agar diperbolehkannya dilakukan bantuan hukum atau setidak-tidaknya pendampingan pada saksi pada saat diperiksa oleh penyidik maupun penuntut umum ke dalam Pasal a quo. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati pula keberadaan Pasal 54 KUHAP yang secara tegas mengatur tentang pembelaan bagi tersangka atau terdakwa yang secara sistematika, Pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI yang mengatur tentang tersangka dan terdakwa, baik mengenai pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa maupun mengenai hak tersangka dan terdakwa secara keseluruhan. Oleh karena itu, memasukkan pengaturan mengenai hak saksi dalam bab khusus terkait tersangka dan terdakwa tersebut, in casu BAB VI KUHAP, justru akan membuat substansi, format, dan sistematika KUHAP menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari Bab VI KUHAP dimaksud. Sebab, pengertian tersangka atau terdakwa mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pengertian saksi, baik sifat maupun akibat yuridis atas jenis dan tatacara pemeriksaan serta jika akan diberikan hak perlindungan hukumnya. Dengan demikian, pengaturan saksi yang dijadikan satu dengan tersangka atau terdakwa, selain hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [3.18] Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan norma Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif bagi 332 tersangka dan terdakwa saja serta tidak mengakomodir saksi dan terperiksa, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa terlepas dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 54 KUHAP sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.16] dan Paragraf [3.17] di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan bagi saksi yang menurut para Pemohon belum terakomodir dalam KUHAP. Terhadap hal tersebut, dapat dijelaskan, bahwa KUHAP merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 sehingga baik tersangka atau terdakwa maupun saksi seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama sesuai sifat dan kedudukannya masing-masing. Terlebih, terhadap kedudukan saksi sebagai pihak yang berpotensi menjadi tersangka, sepanjang belum dijadikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam pemeriksaan harus menerapkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Sehingga, dengan adanya asas-asas tersebut maka pemeriksaan saksi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang semestinya dan tanpa adanya pelanggaran terhadap hak asasi saksi dimaksud. Selain itu, sebagai negara hukum, prinsip due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga penegak hukum. Sehingga, perlindungan terhadap saksi dalam ranah perlindungan hak asasi manusia sejatinya tidak hanya dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) saja melainkan juga oleh penegak hukum lainnya sebagai representasi kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana, in casu penegak hukum yang melakukan pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. [3.18.2] Bahwa perlindungan hukum terhadap saksi, khususnya terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan, yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) tidak dapat disamakan dengan bantuan hukum ataupun pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) kepada tersangka atau terdakwa, karena saksi belum menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan tindakan paksa (pro justisia) yang dapat berakibat hukum perampasan kemerdekaan atau barang sebagaimana halnya tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, bantuan hukum/ 333 pendampingan oleh advokat bagi seorang tersangka atau terdakwa adalah sebuah keniscayaan, terlebih tersangka atau terdakwa diancam dengan ancaman pidana tertentu [vide Pasal 56 KUHAP]. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan saksi, penasihat hukum (advokat) dapat memberikan bantuan hukum kepada saksi, terbatas hanya berupa pendampingan terhadap saksi. Hal ini dikarenakan sejatinya saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi yang dilihat, dirasakan dan dialaminya dalam keadaan bebas tanpa tekanan. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum (advokat) diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memastikan bahwa tidak terjadi intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penegak hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak saksi sehingga saksi dapat memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tenang guna menjadikan suatu perkara pidana menjadi terang. Di sisi lain, terhadap penasihat hukum (advokat) yang mendampingi saksi dalam proses pemeriksaan tidak boleh memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan dan harus dalam kerangka menegakkan keadilan secara objektif dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. [3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.18.1] dan Sub-paragraf [3.18.2] di atas serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi saksi dan karenanya berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan peradilan pidana yaitu memeroleh kebenaran materiil maka ketentuan mengenai saksi dan pendampingan saksi harus diatur dalam bab atau sub-bab tersendiri dalam KUHAP. Terkait dengan hal tersebut, DPR dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa revisi KUHAP telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, Nomor Urut 294 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, bertanggal 14 Juli 2022, halaman 10] sehingga demi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi saksi, pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi KUHAP penting untuk memasukkan materi mengenai tatacara pemeriksaan saksi dan bantuan hukum atau pendampingan bagi saksi dalam satu bab atau sub-bab tersendiri. 334 [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sesuatu yang penting untuk diatur, namun materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP. Karena, Pasal 54 KUHAP khusus mengatur mengenai bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 54 KUHAP tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 335 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat 336 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia