61/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 61/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tempat/tanggal Lahir : Ngawi, 22 Mei 1996 Pekerjaan : Analis Penuntutan pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. Tempat/tanggal Lahir : Ngawi, 4 Februari 1985 Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga seorang Aktivis Penegakan Hukum Alamat : RT 001/RW 004, Dusun Jarakan, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II 3. Nama : Septalia Furwani, S.H., M.H. Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 7 September 1986 2 Pekerjaan : Advokat pada Firma Hukum Septalia Furwani, S.H., M.H. and Partners dan seorang Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Macan Kumbang III Nomor 4466 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Welly Anggara, S.H., M.H. Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 27 Maret 1985 Pekerjaan : Advokat pada Firma Hukum Septalia Furwani, S.H., M.H. and Partners dan seorang Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan May Salim Batubara, Komplek PU Nomor 608, RT 011/RW 004 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Alfin Julian Nanda, S.H. Tempat/tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Juli 1998 Pekerjaan : Konsultan Hukum pada Kantor Ahmad Yusuf, S.H. dan seorang Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Thamrin Gang Apura Nomor 1A, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon V 6. Nama : Paulus Bill Regent Aritonang, S.H. Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 14 Agustus 1997 Pekerjaan : Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Septalia Furwani dan Welly Anggara dan juga seorang Aktivis Penegakan Hukum 3 Alamat : Jalan Taqwa Lorong Purwo 02, RT 049/RW 006, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Nawaz Syarif, S.H. Tempat/tanggal Lahir : Kandangan, 26 Januari 1998 Pekerjaan : Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Ahmad Yani RT 004/RW 002, Desa Gambar Luar Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama : Rizky Ervianto Tempat/tanggal Lahir : Wonogiri, 21 Desember 1998 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan 2 Karang Endah, Dusun 3, RT 014/RW 03, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Thomas Perdana D.D Sitindaon Tempat/tanggal Lahir : Bagan Batu, 28 Januari 2001 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Tuanku Tambusai, RT 006/RW 001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamaan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau 4 Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama : Vincentius Micoland Manullang Tempat/tanggal Lahir : Tarutung, 31 Maret 1999 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum. Alamat : Komplek Tanah Lapang, Pasar Dolok Sanggul, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Sarton Nicholas Saragih Tempat/tanggal Lahir : Sorong, 17 November 2003 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 38 RT 002/RW 004, Klakublik, Sorong Kota, Papua Barat Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon XI 12. Nama : Antonia Krisma Lintang Bumimangayom Tempat/tanggal Lahir : Bekasi, 10 Juni 2002 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Piring, RT 002/RW 000, Srihardono, Pundong, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon XII 13. Nama : Angelina Ayu Widianingsih Tempat/tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 November 2001 5 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan Aktivis Penegakan Hukum Alamat : Sapen GK I/380, RT 020/RW 006, Demangan, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tersebut disebut sebagai --- -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 November 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK) dengan Nomor 61/PUU-XIX/2021 pada 16 November 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (IN CASU A QUO UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 6 militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi 7 (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu- satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (Conditional Decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau didownload pada link berikut 8 https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326). 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’” Padahal sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada BUTIR 7 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan rumusan 9 Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-2) (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) sebagaimana pada intinya para Pemohon meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap keenam ketentuan tersebut. 9. Bahwa ketentuan terkait kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Sehingga perlu diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa melalui permohonan Uji Materi a quo diharapkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan tafsir konstitusional untuk memperjelas kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat kategorisasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam UU Kejaksaan (vide Bukti P-2) yang menyatakan Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintahan menimbulkan suatu pertanyaan yang menunjukan keraguan, yaitu: “apakah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan dalam cakupan kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD NRI dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang benar-benar independen secara struktural?” Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden (bukan Peraturan Pemerintah) yang digunakan untuk menetapkan tunjangan fungsional Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Kejaksaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa Agung 10 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak disertai oleh adanya mekanisme Fit and Proper Test di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari penerapan prinsip Checks and Balances, maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia a quo secara struktural sangat rentan mengalami gangguan terhadap independensi. Selain itu, melalui permohonan ini diharapkan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran terhadap kedudukan Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan a quo agar di masa yang akan datang Jaksa tidak lagi hanya dikategorikan sebagai Pejabat Fungsional tetapi harus disebut sebagai Pejabat Negara sama seperti para hakim pada semua badan peradilan di Indonesia yang dinyatakan kedudukannya sebagai Pejabat Negara menurut Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). 11. Bahwa para Pemohon selain mengajukan Uji Materi berkaitan dengan upaya meminta kejelasan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan tetapi juga menguji konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (yang tidak pernah mengalami suka dan duka mengabdikan dirinya atau dengan kata lain tidak pernah merasakan manis-pahitnya perjuangan mengabdi di wilayah terluar dan terdalam bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, setiap orang (termasuk Pemohon I yang merupakan Analis Penuntutan pada salah satu Satuan Kerja di Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-3) dan mungkin saja Pemohon VIII s/d Pemohon XIII yang ketika lulus kuliah dari Fakultas Hukum hendak menjadi seorang Jaksa) harus bersusah payah merintis karir pada awalnya sebagai seorang Analis Penuntutan selama 1-2 tahun kemudian menerima panggilan untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) selama berbulan-bulan agar dapat diangkat sebagai seorang 11 Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak memasukan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU Kejaksaan a quo diketahui hanya menyatakan sebagai berikut: “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Sementara itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KEJAKSAAN secara expressis verbis sebagai berikut: “Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.” 12. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada butir 1 sampai dengan butir 11 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terkait konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia a quo tetapi juga mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap kedua ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Mahkamah Konstitusi memperjelas kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengangkatan Jaksa Agung agar terdapat mekanisme Fit and Proper Test dalam kerangka konseptual penerapan prinsip Checks and Balances. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sebelum kami selaku para Pemohon yang terdiri atas berbagai profesi seperti Analis Hukum pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Dosen, Advokat, Konsultan Hukum, dan Mahasiswa berasal dari beberapa wilayah di Indonesia seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 12 Lampung, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo alangkah baiknya apabila kami terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang kami tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normatif beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan, yaitu: “apakah tepat jika Kejaksaan diberikan kedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan (bukan Lembaga Negara)? Apakah tepat Jaksa hanya dipandang sebagai Pejabat Fungsional (bukan Pejabat Negara)? Apakah penetapan tunjangan pegawai Kejaksaan khususnya Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional Jaksa ditetapkan melalui Peraturan Presiden (bukan Peraturan Pemerintah seperti penetapan tunjangan para hakim di lingkungan badan peradilan)? Apakah ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan saat ini yang tidak ada mekanisme persetujuan atau pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berbahaya bagi independensi struktural Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang? Dan terakhir, apakah syarat seseorang untuk diangkat menjadi seorang Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi para pegawai Kejaksaan khususnya yang berstatus sebagai Jaksa? Mengingat tanpa perlu mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan terutama tanpa harus bersusah payah berjuang berbulan- bulan agar dinyatakan LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta tanpa perlu mengalami suka duka mengabdikan diri bagi Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja terkecil yang berada di wilayah terdalam dan terluar menurut 13 ketentuan yang berlaku a quo dalam Pasal 20 UU Kejaksaan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung.” Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh kami selaku para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan. Mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak bagi setiap warga negara dan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang (in casu a quo UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” pada permohonan ini. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (legal standing) kami selaku para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 14 Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa subyek hukum yang terlibat sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai 2 (dua) hal, yaitu: a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon secara perorangan merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang sah (Bukti P-4). Para Pemohon selain masing- masing berprofesi sebagai Analis Penuntutan, Dosen, Advokat, Konsultan 15 Hukum, dan Mahasiswa tetapi juga secara bersama-sama merupakan aktivis yang memiliki kesamaan kepentingan, yaitu berkeinginan agar Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif memiliki kejelasan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. Artinya secara sederhana dapat dipahami bahwa para Pemohon merupakan aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, para Pemohon dalam kaitannya dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaats) menginginkan Kejaksaan memiliki independensi struktural yang kuat agar dapat terhindar dari gangguan intervensi pihak luar. Para Pemohon juga menginginkan agar ketentuan yang membuka peluang Kejaksaan dipimpin oleh seseorang sebagaimana tidak pernah mengalami suka duka mengabdikan diri bagi Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Kepentingan para Pemohon tersebut semata-mata hanya didorong oleh adanya keinginan untuk melihat penegakan hukum yang selaras dengan prinsip independensi peradilan dalam kerangka konseptual Indonesia sebagai negara hukum. 4. Bahwa sebagai aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia diketahui Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai Pemohon maupun Kuasa Pemohon dalam kegiatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU- XVII/2019. Selain itu, dalam beberapa kesempatan para Pemohon (khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VII) sering diundang untuk menjadi pembicara pada seminar dan diskusi publik yang membahas berkaitan dengan isu hukum (Bukti P-5). 5. Bahwa secara konstitusional hak para Pemohon sebagai aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia untuk mengajukan Uji Materi UU Kejaksaan diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut kedua ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut: 16 Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya, secara sederhana dapat dipahami bahwa mengajukan Uji Materi suatu undang-undang (in casu a quo UU Kejaksaan) merupakan upaya konstitusional para Pemohon (selaku aktivis) sebagai warga negara yang berhak untuk menyatakan pikiran, sikap, dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagaimana diatur dan dilindungi dalam konstitusi. Selain itu, hak para Pemohon secara kolektif sebagai aktivis menunjukan kepeduliannya terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan mengajukan permohonan uji materi UU Kejaksaan diatur juga dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 6. Bahwa terdapat sebuah adagium hukum “Ubi Ius Ibi Remedium” yang berarti “dimana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar”. Sehingga berdasarkan adagium hukum tersebut, para Pemohon sudah sepatutnya dipandang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo karena terdapat kerugian potensial (Potential Loss) akibat dari berlakunya beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan a quo. Berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berdampak negatif bagi para Pemohon (terlepas apapun profesinya) selaku bagian dari masyarakat secara umum untuk memperoleh akses keadilan (Access to Justice). Pasalnya, 17 apabila rumusan dalam ketentuan-ketentuan tersebut tetap dipertahankan, maka suatu keniscayaan menjadi suatu penghambat bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan jika dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebab pada praktinya dengan menggunakan penalaran yang wajar, maka dapat dikatakan bukan sesuatu yang mustahil untuk terjadi apabila Jaksa (khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri) sebagaimana hanya berstatus sebagai Pejabat Fungsional di suatu lembaga yang saat ini dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintahan mengalami rasa kurang percaya diri untuk menindaklanjuti temuan atau laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara seperti Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dikategorikan sebagai Pejabat Negara dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Rasa kurang percaya diri Jaksa akibat lemahnya kedudukan institusi dalam struktur ketatanegaraan dan status jabatan tersebut berpotensi mendorong tidak ditindaklanjutinya laporan para Pemohon selaku masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan roda pemerintahan dan isu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga akibatnya para Pemohon dan masyarakat pada umumnya berpotensi mengalami kerugian konstitusional (Potential Loss), yaitu tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. 7. Bahwa para Pemohon sebagai aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum dalam mengajukan permohonan uji materi suatu undang-undang (in casu beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan) memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) apabila merujuk dan mencermati pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/ PUU- XVII/2019 (hlm. 230-231) yang menyatakan, “Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, Mahkamah mempertimbangkan oleh karena Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII 18 adalah aktivis anti korupsi, Pemohon II dan Pemohon III adalah konsultan hukum, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI adalah mahasiswa, serta Pemohon XII adalah Aparatur Sipil Negara dan para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian konstitusionalitas norma dengan berlakunya norma dari pasal-pasal yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon serta adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian konstitusionalitas dimaksud dengan berlakunya norma- norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 dengan UUD 1945, maka menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma-norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), Pasal 69A ayat (4) UU KPK, dan Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo” 8. Bahwa selain kerugian konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada Butir 6 dan Butir 7 tersebut terdapat juga kerugian konstitusional yang sangat berpotensi terjadi dialami oleh para Pemohon berkaitan dengan berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan a quo, khususnya Pemohon I selaku Analis Penuntutan yang merupakan Calon Jaksa pada salah satu Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (vide Bukti P-3). Pasalnya, ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo 19 membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan Lulus program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (Diklat PPPJ) serta tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon I hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan a quo harus memulai karir dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), serta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sehingga jelas para Pemohon, khususnya Pemohon I apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut. Sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti rangkaian program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang termasuk Pemohon I yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa. Namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon I memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus berasal dari internal pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sehingga jelas Pemohon I berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh PEMOHON I tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, khususnya Pemohon I dalam 20 pokok permohonan (petitum) pada permohonan a quo. Artinya, Pemohon I tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan (yang memberikan kemungkinan atau posibilitas bagi seseorang sebagaimana tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan para Pemohon. 9. Bahwa selain itu berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bahkan dapat berimplikasi pada penghasilan Pemohon I sebagai bagian dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dengan formasi jabatan Analis Penuntutan sebagaimana pasca dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) akan berganti status jabatan menjadi Jaksa. Mengingat terdapat 2 (dua) akibat hukum dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang secara expressis verbis menyatakan bahwa Kejaksaan hanya dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintahan (bukan Lembaga Negara), yaitu: Pertama, Jaksa hanya merupakan jabatan fungsional semata dan bukan jabatan dalam artian Pejabat Negara seperti status yang melekat pada diri para hakim di lingkungan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Kedua, penetapan tunjangan baik tunjangan kinerja maupun tunjangan fungsional (Jaksa) diatur menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden, bukan Peraturan Pemerintah. Penetapan tunjangan menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden lebih lanjut apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka dapat dikatakan bahwa Presiden akan sangat mudah menurunkan atau menaikan tunjangan pegawai Kejaksaan berdasarkan pertimbangan pribadinya. Bahkan sangat wajar apabila Pemohon I menganggap jika ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 21 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) berpotensi melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara selain untuk melihat terwujudnya sistem peradilan atau penegakan hukum yang bebas dari intervensi sesuai ciri-ciri negara hukum (rechtstaats) tetapi juga hak untuk memperoleh penghasilan yang layak bebas dari perlakuan sewenang- wenang Presiden dengan mengatasnamakan Hak Prerogeratif melalui penerbitan Peraturan Presiden untuk menentukan besaran tunjangan bagi Pemohon I selaku pegawai Kejaksaan. 10. Bahwa sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia tentu menginginkan agar adanya kejelasan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan. Terlebih rumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo memang menimbulkan permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden. Pemohon I meyakini bahwa ketentuan- ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan fungsi di bidang penegakan hukum. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan- ketentuan tersebut khususnya Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan dijadikan alat bagi Presiden untuk dengan mudahnya mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung berdasarkan pertimbangan subyektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik disekitarnya. Bahkan Jaksa Agung dapat diberhentikan dengan mudahnya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila dinilai dalam memimpin Kejaksaan bertentangan dengan arah kebijakan yang proyeksikan oleh Pemerintah atau Presiden beserta kolega politik disekitarnya. Tentu secara personal ketentuan- ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I khususnya berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Terlebih apabila dikaitkan dengan doktrin Kejaksaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar). Pemohon I mungkin saja dalam karirnya di Kejaksaan 22 mengalami permutasian bukan karena penyegaran organisasi tetapi dinilai dalam bekerja bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan politik Presiden beserta kolega politik disekitarnya yang secara lebih lanjut menjadi instruksi atau arahan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. 11. Bahwa berkaitan dengan status Jaksa dalam Pasal 1 angka (1) yang hanya dinyatakan secara expressis verbis sebagai Pejabat Fungsional semata, Pemohon I secara khusus sebagai seorang Analis Penuntutan yang setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) akan diangkat menjadi seorang Jaksa tentu berpotensi mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang sebagaimana berdasarkan UU ASN disebutkan statusnya sebagai Pejabat Negara seperti Hakim, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebab apabila melihat kultur dan budaya kehidupan birokrasi di Indonesia terdapat suatu anggapan bahwa Pejabat Negara memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan Pejabat Fungsional. Sehingga bukan sesuatu yang mustahil jika seseorang sebagaimana berstatus Pejabat Negara menganggap sepele Jaksa (in casu Pemohon I suatu saat nanti pasca PPPJ) baik secara personal maupun jabatannya yang hanya Pejabat Fungsional semata. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon termasuk pula Pemohon I sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) yang membuat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon pada perkara a quo. 12. Bahwa beberapa diantara para Pemohon, yaitu Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII (selanjutnya disebut Pemohon VIII s/d Pemohon XIII) merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 23 (Bukti P-6). Pemohon VIII s/d Pemohon XIII mengajukan permohonan a quo sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan jurnal yang ditulis La Ode Alis, Jamaluddin, dan Suharty Roslan berjudul “PERAN MAHASISWA SEBAGAI SOCIAL-CONTROL (Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna)” yang diterbitkan Neo Societal, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018, (halaman 484-493) disebutkan dalam halaman 485 sebagai berikut: “….. Bukan zamannya lagi mahasiswa untuk sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi tetapi mahasiswa harus mewarnai perubahan tersebut dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut, yaitu masyarakat adil dan makmur. Sebagai seorang terpelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks yaitu sebagai social control. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigm yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama.” 13. Bahwa berdasarkan butir 12 tersebut dapat disimpulkan pemohon VIII s/d Pemohon XIII) memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini karena mahasiswa merupakan bagian dari Agent of Change dan Agent of Control sebagaimana juga termasuk elemen masyarakat Indonesia yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo dengan menggunakan penalaran yang wajar sangat berpotensi menciptakan kondisi berupa terganggunya independensi struktural Kejaksaan sebagai bagan dari lembaga penegak hukum. Tentu sebagai bagian dari masyarakat Pemohon VIII s/d Pemohon XIII yang selain mahasiswa tetapi juga aktivis penegakan hukum merasa memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan Uji Materi a quo ke Mahkamah Konstitusi agar beberapa ketentuan dalam UU Kejaksaan yang diujikan ditafsirkan ulang oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 24 14. Berdasarkan uraian pada butir 1 hingga butir 13 tersebut jelas dan tidak terbantahkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo. III. POKOK PERKARA A. RUANG LINGKUP KETENTUAN/PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA A QUO No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 angka 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. 2. Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 3. Pasal 17 Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional Jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. 4. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 5. Pasal 20 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. 25 B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI PADA PERKARA (IN CASU A QUO UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 7B ayat (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 3. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 4. Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 26 5. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 6. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 7. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Alasan-alasan para Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17 UU Kejaksaan (Suatu Upaya Meminta Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan Penafsiran Struktural dalam Rangka Memperjelas Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia) Berikut merupakan alasan-alasan para Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan): 1. Bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintahan berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan bertentangan dengan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan Negara Hukum (Rechtstaats), bukan Negara Berdasarkan Kekuasaan (Machtstaats) sebagaimana dinyatakan secara expressis verbis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 27 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa konsekuensi logis dari adanya penegasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Hukum (Rechtstaats) adalah perlunya Kekuasaan Kehakiman atau mekanisme peradilan yang diselenggarakan secara independen dan bebas dari pengaruh atau intervensi siapapun (termasuk Presiden yang dalam kerangka konseptual ketatanegaraan di Indonesia merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Hipotesa tersebut selaras dengan pandangan Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Organ maupun lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan judisialnya yang diberikan oleh undang-undang tidak boleh dipengaruhi siapapun, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Sehingga apabila terdapat suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang secara das sollen membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi peradilan, maka sudah seharusnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai The Guardian of Constitution and The Sole Interpreter of Constitution, baik secara mutlak dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Terlebih prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak diatur serta dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 3. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada bagian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- IX/2011 berpendapat sebagai berikut: “Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan 28 menghambat perepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari KPK yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi.” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan sebagai suatu proses mencakup ruang lingkup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga penjatuhan (putusan pemidanaan) dan pelaksanaan hukuman. Apabila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan a quo dapat dipahami bahwa Kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang melaksanakan proses peradilan sebagaimana masuk cakupan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Kejaksaan berdasarkan rumusan ketentuan tersebut melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan yang merupakan bagian dari proses peradilan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan juga memperkuat argumentasi sebagaimana menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan proses peradilan dimana Kejaksaan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi. 4. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia apabila merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap penyusunan norma atau ketentuan termasuk dalam cakupan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang. Sehingga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan 29 fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman di bidang penuntutan dalam kerangka konseptual penegakan hukum tentu idealnya harus independen baik secara personal maupun struktural. Terlebih Kejaksaan berdasarkan uraian poin kedua dan poin ketiga di atas dapat disimpulkan merupakan organ atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang- undang. Namun, penyebutan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan a quo menimbulkan ambiguitas pemaknaan (Contradictio in Terminis), bahkan lebih menjurus pada pemaknaan yang inkonstitusional sebagaimana hanya meletakan Kejaksaan secara struktural berada pada tataran Lembaga Pemerintah dalam rumpun eksekutif dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi serta kewenangannya kepada Presiden. Tentu pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan a quo selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) tetapi juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama apabila dilihat kaitannya dengan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 5. Bahwa apabila rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan a quo dicermati dengan seksama, maka akan dipahami bahwa penyebutan atau kategorisasi Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintahan menimbulkan ambiguitas pemaknaan (contradictio in terminis) secara normatif. Terlebih apabila kita menelusuri lebih lanjut peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Lembaga Pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan 30 Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) diketahui bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak termasuk dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK). Sehingga wajar apabila para Pemohon melalui permohonan a quo meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir terkait kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Terlebih ambiguitas tersebut kemungkinan besar menjadi faktor utama yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merasa kebingungan untuk mengkategorikan Kejaksaan sebagaimana membuat lembaga legislatif tersebut tidak mencantumkan Kejaksaan Republik Indonesia baik sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Lembaga Negara pada Official Website DPR RI (https://www.dpr.go.id/index/link diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 21:18 WITA) (Bukti P-7). Tentu Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang menimbulkan ambiguitas pemaknaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satu ciri negara hukum (rechtstaats) adanya kepastian hukum (legal certainty) dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Ketidakjelasan maksud dari frasa “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. 6. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu organ atau lembaga peradilan yang memiliki kewenangan utama melakukan penegakan hukum pada bidang penuntutan sesungguhnya secara struktural terletak diantara badan peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan Kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan 31 menerbitkan P-18. Sebaliknya, apabila Kejaksaan menilai berkas perkara dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia sudah lengkap, maka Kejaksaan menerbitkan P-21 dan selanjutnya dilakukan tahapan penuntutan. Artinya, Kejaksaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana sebagaimana dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan Kejaksaan sekalipun berkas perkara dinyatakan lengkap dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice. Sehingga secara ketatanegaraan tidak tepat apabila Kejaksaan hanya didefinisikan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dan dimaknai masuk ke dalam rumpun eksekutif. Terlebih selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dalam konstelasi hukum yang berlaku di Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 7. Bahwa penyebutan Kejaksaan sebagai bagian dari “Lembaga Pemerintahan” membawa implikasi normatif berupa penetapan tunjangan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden (bukan Peraturan Pemerintah) merujuk ketentuan Pasal 17 UU Kejaksaan a quo baik Tunjangan Kinerja seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (vide Bukti P-9) maupun Tunjangan Fungsional (untuk pegawai dengan status sebagai Jaksa) (vide Bukti P-10). Tentu pengaturan demikian berdampak buruk bagi independensi Kejaksaan secara struktural. Sebab bisa jadi Kejaksaan menjadi enggan untuk menindaklanjuti suatu perkara seperti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu akibat dari intervensi dari Presiden atau setidak-tidaknya intervensi pihak luar melalui Presiden sebagai akibat dari adanya kontrak politik diantara Presiden dengan pihak luar tersebut. Rasa enggan tersebut niscaya muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya penetapan tunjangan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden yang merupakan implikasi penyebutan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan”. 32 8. Bahwa alangkah lebih tepat apabila Kejaksaan dinyatakan termasuk dalam kategori “Lembaga Negara” yang berimplikasi pada kategorisasi Jaksa sebagaimana tidak lagi hanya sebagai Pejabat Fungsional semata yang diluar pelaksanaan tugas dan fungsinya hanya berkedudukan atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pegawai pada Lembaga Pemerintahan biasa lainnya. Setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa baik ketika sedang dalam melaksanakan tugas dan fungsi maupun di luar pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsionalnya harus dianggap sebagai Pejabat Negara seperti para hakim pada lingkungan badan peradilan di Mahkamah Agung. Namun, kedudukan para Jaksa sebagai Pejabat Negara tidak terlepas dari suatu pemahaman terhadap prinsip organisasi bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbarheids) yang merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penegakan hukum khususnya penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Selain itu, kategorisasi Kejaksaan sebagai Lembaga Negara akan berimplikasi pada berubahnya rumusan dalam Pasal 17 UU Kejaksaan a quo mengenai instrumen hukum yang digunakan untuk menetapkan tunjangan pegawai Kejaksaan, khususnya Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional Jaksa sebagaimana kedepannya di masa yang akan datang tidak lagi menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden melainkan Peraturan Pemerintah. 9. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada butir 7, konsekuensi logis dari Kejaksaan hanya dinyatakan sebagai lembaga Pemerintahan berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan a quo adalah Jaksa hanya dikategorikan sebagai Pejabat Fungsional dalam Pasal 1 angka (1) UU Kejaksaan yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 33 pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU KEJAKSAAN tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu bentuk perlakuan khusus yang dibenarkan menurut undang-undang adalah pemberian kedudukan atau status yang sekalipun terlihat berbeda tetapi masuk dalam cakupan kebijakan afirmasi berdasarkan prinsip keadilan bersifat distributif (distributive justice) yang diwujudkan secara proporsional mengacu pada asas “Equality before the Law”. Apabila dibandingkan dengan para Hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung tentu para Jaksa dalam konstelasi hukum yang berlaku di Indonesia memiliki status dan kedudukan lebih rendah dibandingkan hakim yang secara expressis verbis dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dinyatakan sebagai Pejabat Negara, bukan Pejabat Pemerintah maupun Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi peradilan dalam persidangan di pengadilan. Padahal secara logika tidak mungkin ada proses persidangan di pengadilan tanpa adanya tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara berimplikasi pada penetapan tunjangan menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah (P-8), bukan Peraturan Presiden. Sehingga Presiden tidak dapat secara sewenang-wenang menurunkan besaran tunjangan para hakim apabila dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organ peradilan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pribadi maupun kolega politiknya. Berbeda dengan tunjangan kinerja (Bukti P-9) maupun tunjangan fungsional Kejaksaan (Bukti P-10) yang berdasarkan Pasal 17 UU Kejaksaan ditetapkan melalui instrumen 34 hukum berupa Peraturan Presiden. Artinya, secara sederhana independensi struktural badan peradilan di bawah koordinasi Mahkamah Agung dapat dikatakan lebih terjamin dari potensi intervensi pihak luar dibandingkan Kejaksaan. Sekalipun secara personal setiap manusia apapun profesinya tetap saja berpotensi melakukan penyimpangan seperti adanya niatan untuk menerima intervensi dari pihak luar, baik dengan motif politik ataupun ekonomi. Sebab kedudukan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan” yang berimplikasi pada Jaksa sebagaimana hanya dikategorikan ke dalam “Pejabat Fungsional” dan penetapan tunjangan Jaksa menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden membuat besarnya kemungkinan terjadinya intervensi dilakukan oleh Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya terhadap kebijakan penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat berdasarkan konstelasi hukum saat ini dapat dikatakan bahwa Presiden merupakan organ politik karena pada mulanya dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi ambang batas (Presidential Treshold) untuk mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Terlebih Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan memberikan kewenangan seluas-luasnya tanpa adanya mekanisme Checks and Balances bagi Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. 10. Bahwa kedudukan Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan a quo yang hanya dinyatakan sebagai Pejabat Fungsional, bukan Pejabat Negara seperti para hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung apabila dikaitkan dengan kedudukan Kejaksaan secara struktur ketatanegaraan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, maka tidak salah dengan menggunakan penalaran yang wajar apabila ketika orang- orang yang dikategorikan sebagai Pejabat Negara dalam Undang-Undang seperti Hakim, anggota DPR dan DPD, Gubernur, Bupati, dan Walikota menganggap sepele Jaksa yang di dalam pelaksanaan tugasnya hanya sebagai Pejabat Fungsional sementara orang-orang dengan 35 jabatan tersebut mengklaim kedudukan mereka lebih tinggi karena Undang-Undang (in casu Pasal 122 UU ASN) menyebut mereka menggunakan sebutan Pejabat Negara. Sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Jaksa dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya di bidang penegakan hukum seharusnya memiliki kedudukan atau status yang sama dengan Pejabat Negara terlebih dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegasan kedudukan Jaksa sebagai Pejabat Negara melalui tafsir konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya para Jaksa pada seluruh unit satuan kerja di seluruh Indonesia tidak merasa rendah diri (minder) apabila ingin menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat terkait tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara seperti Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota atau tindak pidana lainnya yang mengharuskan Jaksa baik secara langsung maupun tidak langsung berhadapan dengan Pejabat Negara. 11. Bahwa kategorisasi kedudukan Kejaksaan yang tepat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya adalah sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institution) yang mencakup pengertian dari frasa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman….” sebagaimana secara expressis verbis diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tetap seharusnya Kejaksaan disebut dengan istilah “Lembaga Negara”, bukan “Lembaga Pemerintahan”. Artinya, kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia seharusnya memiliki persamaan dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti Komisi Yudisial sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 36 dinyatakan bahwa, “Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa dalam konstelasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) diketahui bahwa Kejaksaan hanya dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintahan yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, bukan Lembaga Negara sebagaimana termasuk dalam cakupan pengertian Kekuasaan Kehakiman. Hipotesa tersebut semakin diperkuat dengan susunan kalimat pada bagian Penjelasan Umum UU Kejaksaan a quo yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain: 1. … 2. … 3. … 4. Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.” 5. …” 12. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 s/d butir 11 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 17 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan permohonan para Pemohon pada Pokok Permohonan (Petitum) dalam Permohonan a quo. B. Alasan-alasan para Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 UU Kejaksaan (Suatu Upaya untuk Menguji Konstitusionalitas Pengaturan terkait Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo yang Tidak Terdapat Mekanisme Fit and Proper Test DPR RI sebagai Penerapan Prinsip Checks and Balances) Berikut merupakan alasan-alasan para Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 37 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan): 1. Bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri-ciri negara hukum (rechtstaats) menurut F.J. Stahl, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara. Secara lebih lanjut, kita memahami pemisahan kekuasaan tersebut menjadi Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif. Namun, sesungguhnya pemisahan kekuasaan tersebut disertai juga dengan adanya konsep Checks and Balances, yaitu konsep saling mengontrol atau saling menjaga keseimbangan antar kekuasaan atau lembaga negara. 2. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan secara expressis verbis menyatakan sebagai berikut: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerapan Checks and Balances pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Presiden sebagaimana merupakan bagian dari ciri-ciri negara hukum (rechtstaats) yang telah diuraikan pada BUTIR 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih Jaksa Agung adalah jabatan strategis pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan institusi sebagaimana memiliki kewenangan dan fungsi di bidang penegakan hukum. 3. Bahwa penyebutan Kejaksaan sebagai “Lembaga Pemerintahan” dalam Pasal 2 ayat (1) yang disertai dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui mekanisme Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud penerapan prinsip Checks and Balances tentu dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana fungsi 38 utamanya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman atau proses penegakan hukum, yaitu penuntutan. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hipotesa tersebut bukan merupakan dalil atau argumentasi yang mengada-ada. Sebab Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari cakupan frasa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman….” Terlebih diketahui bahwa pada instansi Kejaksaan melekat asas Dominus Litis dimana Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi atau institusi tunggal yang memiliki kewenangan atributif di bidang penegakan hukum (Kekuasaan Kehakiman) untuk melakukan penuntutan. 4. Bahwa keberadaan pengaturan yang pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo dapat membuka ruang kesempatan kepada Presiden sebagai organ politik baik demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan fungsi penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab seseorang berdasarkan ketentuan tersebut dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Jaksa Agung secara sepihak oleh Presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu permasalahan normatif terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) yang menyatakan sebagai berikut: “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, 39 harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” (Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana atau lainnya) 5. Bahwa potensi gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang apabila dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan wajar terjadi. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari pemberian dan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai oleh adanya suatu mekanisme kontrol atau pengawasan. Terlebih Lord Acton telah menyatakan bahwa, “power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”. Sehingga perlu adanya interpretasi struktural (structural interpretation) yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konseptual penafsiran konstitusial (Constitutional Interpretation) sebagaimana dinyatakan oleh Philips Bobbitt. Metode interpretasi tersebut perlu dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara a quo untuk memperbaiki beberapa ketentuan mengenai mekanisme hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dalam proses penegakan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 6. Bahwa sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan “Jaksa Agung diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).” Sebagai petunjuk atau referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) tersebut, kami selaku para Pemohon dengan menggunakan pendekatan perbandingan 40 (Comparisson Approach) menyajikan data terkait beberapa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan suatu Lembaga Negara atau pemerintah sebagai berikut: No. Instansi Ketentuan Rumusan Ketentuan 1 Komisi Yudisial Pasal 27 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 2 Kepolisian Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 juncto Pasal 8 ayat (1) UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 41 4 Badan Intelijen Negara (BIN) Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 5 Lembaga Perlindung an Saksi dan Korban (LPSK) Pasal 23 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Bahwa secara Das Solen bukan sesuatu yang asing untuk didengar oleh telinga apabila diketahui Presiden merupakan organ politik yang dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Berdasarkan rumusan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diketahui terkait ketidakmungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden berasal dari unsur independen. Sehingga tepat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden baik masing-masing maupun secara bersama-sama disebut sebagai organ politik atau jabatan politik. Tentu meletakan Kejaksaan 42 sebagai bagian dari “Lembaga Pemerintahan” yang secara kinerja harus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Penjelasan Umum UU Kejaksaan a quo bukan kebijakan hukum (Legal Policy) yang tepat. Sebab sangat berpotensi membuat Kejaksaan sebagai institusi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum menjadi terganggu independensinya baik secara struktural maupun individual akibat dari adanya Patronase- Klientisme sebagai konsekuensi politik dari pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan Presiden tanpa disertai mekanisme Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara sederhana dapat dipahami dengan hipotesa sebagai berikut: “Kalau Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung menurut ketentuan UU Kejaksaan a quo tidak menuruti instruksi dari Presiden baik secara personal (in person) maupun ex officio, maka dapat dipastikan bahwa Presiden dapat melakukan pemberhentian atau penggantian Jaksa Agung secara mudah dan seenaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (termasuk pegawai dengan status sebagai Jaksa) diatur menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Berbeda dengan para hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung yang tunjangannya diatur dalam instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.” 8. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait kedudukan Kejaksaan dalam Pasal 2 ayat (1), penetapan tunjangan fungsional Kejaksaan dalam Pasal 17, dan mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo juga bertentangan atau setidak-tidaknya menimbulkan konflik hukum (Conflict of Law) antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: 43 “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” 9. Bahwa suatu yang mustahil apabila Mahkamah Konstitusi berani untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana menyatakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht) dari kamar peradilan pidana di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung. Sehingga terdapat suatu keniscayaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus dilakukan proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan dalam persidangan pidana terlebih dahulu sebelum diajukan usul pemberhentian ke Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa berdasarkan uraian posita pada butir 8 dan butir 9 tersebut muncul suatu pertanyaan yang menunjukan kekuatiran terhadap independensi Kejaksaan secara struktural yang pasti mengalami gangguan dalam kaitannya dengan mekanisme pemakzulan atau impeachment Presiden, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana jika Presiden dilaporkan oleh masyarakat diduga melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana seperti penganiayaan, penipuan, atau korupsi? Apakah Kejaksaan Republik Indonesia berani untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Mengingat secara struktural Kejaksaan a quo hanya dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Presiden. Bahkan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo diangkat dan 44 diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya mekanisme kontrol melalui Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Pasal 17 UU Kejaksaan a quo juga dapat digunakan oleh Presiden sewaktu-waktu untuk menaikan dan menurunkan Tunjangan Fungsional pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.” 11. Bahwa selain menimbulkan konflik hukum (Conflict of Law) dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait kedudukan Kejaksaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan penetapan tunjangan fungsional Kejaksaan dalam Pasal 17 yang telah diuraikan pada uraian posita huruf A serta mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan a quo yang diuraikan pada posita huruf B juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu ketiga ketentuan dalam UU Kejaksaan a quo tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba) C. Alasan-alasan Para Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berikut merupakan alasan-alasan para Pemohon pada Permohonan a quo mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 45 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan): 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (rechtstaat) adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan. 2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara doktrin merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan (equality), bukan kesamaan (equity). Sehingga dapat dikatakan bahwa, “adil tidak harus selalu sama” tetapi secara jumlah maupun kedudukan mungkin dapat terlihat berbeda dengan pemberian berdasarkan indikator tertentu. Teori keadilan distributif tersebut selanjutnya menjadi acuan dari lahirnya konsep kebijakan afirmatif (Affirmative Action). 3. Bahwa salah satu kebijakan afirmatif (Affirmative Action) yang terdapat dalam UU Kejaksaan adalah mengenai dimungkinkannya seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengikuti serta dinyatakan Lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Kebijakan tersebut dinyatakan secara expressis verbis dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang menyatakan sebagai berikut: “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Ketentuan tersebut selain tidak memasukan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan sebagai syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa Agung tetapi juga menegasikan pentingnya ketentuan terkait kewajiban mengikuti serta dinyatakan Lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dalam 46 Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan. Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain dalam konstelasi hukum nasional Jaksa Agung merupakan Jabatan Politik dan proses pengangkatannya tanpa disertai mekanisme Fit and Proper Test tetapi juga kenyataan normatifnya seseorang sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari insan Adhyaksa. 4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang berlaku saat ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang atau dinyatakan expressis verbis dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Hal ini menjadi sangat penting karena selain ketentuan tersebut menunjukan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa tetapi juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim pemerintahan tertentu. Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan masih mengkategorikan Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintahan, bukan Lembaga Negara yang berimplikasi pada penetapan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional Jaksa menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Bahkan semakin parah apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang pada intinya menyatakan bahwa proses pengangkatan Jaksa Agung dilakukan tanpa disertai oleh adanya mekanise Fit and Proper Test Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi prinsip Check and Balances. 5. Bahwa kita dapat membayangkan ketidakadilan yang terjadi apabila ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan terus dipertahankan pemberlakuannya. Mengingat seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang Jaksa harus bersusah payah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti program 47 pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), program Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), dan program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Tetapi ketentuan tersebut malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang bahkan tidak pernah sekalipun mengalami manis-pahitnya mengabdikan diri bagi institusi Kejaksaan mulai dari satuan terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah terdalam dan terluar secara tiba-tiba karena suatu kepentingan dan kedekatan politik dengan penguasa diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. 6. Bahwa sebagai acuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sesuai dengan pokok permohonan (Petitum) para Pemohon dalam permohonan a quo dengan menggunakan interpretasi struktural (Structural Interpretation) dan pendekatan perbandingan (Comparison Approach), maka para Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat pada ketentuan terkait syarat bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seseorang yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Sementara itu, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya UU TNI) menyatakan bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Berdasarkan kedua ketentuan dalam UU Polri dan UU TNI a quo dapat disimpulkan bahwa hanya seseorang yang masing-masing pernah 48 atau sedang bekerja sebagai bagian dari korps Polri atau TNI saja yang dapat diangkat menjadi pimpinan masing-masing dari kedua institusi tersebut. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang sangat memungkinkan seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari korps Kejaksaan Republik Indonesia. 7. Bahwa sudah menjadi keyakinan apabila suatu institusi hanya dapat menjadi lebih maju dan berkembang atau setidak-tidaknya terlihat kondusif jika dipimpin oleh seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman bekerja pada institusi tersebut. Terlebih institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam bekerja mengacu pada prinsip satu kesatuaan yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar). Artinya, terdapat Jiwa Korsa yang ditanamkan pada setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Sehingga suatu keniscayaan apabila seseorang yang tidak pernah mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara di Kejaksaan selain tidak mengerti seluk beluk instansi tersebut tetapi juga tidak memiliki Jiwa Korsa sebesar pegawai lainnya yang sejak awal mengabdikan diri sebagai Jaksa pada korps Kejaksaan Republik Indonesia bahkan hingga berkenan ditempatkan pada satuan kerja terkecil di wilayah hukum yang mungkin termasuk terluar dan terdalam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 6 dan butir 7 tersebut dapat disimpulkan hanya seseorang sebagaimana pernah mengabdikan diri sebagai jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia saja yang layak dan pantas diberikan amanah untuk menjadi Jaksa Agung. Sebab seseorang tersebut telah merasakan manis-pahitnya mengabdikan diri dalam suatu institusi yang dipimpinnya tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil dan diterapkannya ketika memimpin suatu instansi merupakan kebijakan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh institusi tersebut. Misalnya, saja bapak Jaksa Agung Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin S.H., M.M. yang berani menerapkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative 49 Justice) melalui penerbitan instrumen hukum berupa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kebijakan berbentuk mekanisme dalam suatu instrumen hukum berupa Peraturan Jaksa Agung tersebut tentu sangat mustahil lahir apabila bapak Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin S.H., M.M. selaku Jaksa Agung saat ini tidak pernah merasakan manis-pahitnya berjuang mengabdikan diri bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Terbukti beliau sebelum menjadi Jaksa Agung pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun Terlebih berulangkali beliau menekankan kepada seluruh pegawai Kejaksaan terutama yang menjabat sebagai Jaksa agar mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa keadilan tidak dapat ditemukan dalam buku tetapi lahir dari hati nurani. 9. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 hingga butir 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diartikan, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 9 ayat (2)”. Sehingga mewajibkan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus pernah mengikuti dan juga dinyatakan lulus pada program pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa (PPPJ). V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 50 2 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selain bertentangan dengan hak konstitusional (Constitutional Rights) para pemohon tetapi juga membuat kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum terlihat bias atau menimbulkan ambiguitas pemaknaan / penafsiran (contradictio in terminis) dan status Jaksa yang lemah secara struktural bahkan apabila dibandingkan dengan para hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung yang secara institusi merupakan Lembaga Negara dan secara personal dikategorikan sebagai Pejabat Negara, bukan Pejabat Fungsional pada suatu lembaga pemerintahan. Kedudukan Kejaksaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan a quo juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (Equality Before The Law) yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Jaksa adalah Pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 51 Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” 4. Menyatakan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Ketentuan mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional Jaksa diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 5. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).” 6. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 9 ayat (2)”. Sehingga mewajibkan seseorang untuk dapat diangkat 52 menjadi Jaksa Agung harus pernah mengikuti dan juga dinyatakan lulus pada program pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa (PPPJ). 7. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami para Pemohon memohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Pemohon I sebagai Analis Penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H.; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Bukti Identitas para Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Angota PERADI, Kartu Tanda Anggota Pengajar/Dosen, dan/atau Surat Keterangan Kerja di Kantor Hukum); 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Bukti Foto Kegiatan para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VII sebagai Aktivis Penegakan Hukum ; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa Aktif atau Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII; 7. Bukti P- 7 : Print out tangkapan layar laptop (screenshot) official website DPR RI yang tidak menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia baik di dalam kategori Lembaga Negara atau 53 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (Link https://www.dpr.go.id/index/link); 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Disertai dengan Lampiran II); 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. 54 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 55 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU 16/2004, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 17 Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 56 Pasal 20 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. 2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo terdiri atas para perseorangan warga negara yang masing-masing berprofesi sebagai Analis Penuntutan, dosen, advokat, konsultan hukum, dan mahasiswa tetapi juga secara bersama- sama merupakan aktivis yang memiliki kesamaan kepentingan, yaitu berkeinginan agar Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif memiliki kejelasan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. Para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon merupakan aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. 3. Bahwa para Pemohon sebagai aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia diketahui Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai Pemohon maupun kuasa Pemohon dalam kegiatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, para Pemohon (khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VII) sering diundang untuk menjadi pembicara pada seminar dan diskusi publik yang membahas berkaitan dengan isu hukum. 4. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berdampak negatif bagi para Pemohon (terlepas apapun profesinya) selaku bagian dari masyarakat secara umum untuk memperoleh akses keadilan (Access to Justice). 5. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 20 UU 16/2004 berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU 16/2004 a quo membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (Diklat PPPJ) serta tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai 57 dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon I hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU 16/2004 harus memulai karir dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan. 6. Bahwa selain itu berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bahkan dapat berimplikasi pada penghasilan Pemohon I sebagai bagian dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dengan formasi jabatan Analis Penuntutan sebagaimana pasca dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) akan berganti status jabatan menjadi Jaksa. 7. Bahwa beberapa di antara para Pemohon, yaitu Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII (selanjutnya disebut Pemohon VIII s/d Pemohon XIII) merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pemohon VIII s/d Pemohon XIII mengajukan permohonan a quo sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pemohon VIII s/d Pemohon XIII memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini karena mahasiswa merupakan bagian dari Agent of Change dan Agent of Control sebagaimana juga termasuk elemen masyarakat Indonesia yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1.) Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya adalah berkaitan dengan 58 kepentingan Pemohon I yang pada saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, sebagaimana penjelasan Pemohon I dalam persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU- XIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15 WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan mengenai kelembagaan Kejaksaan RI akan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 2.) Bahwa terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII menurut Mahkamah, para Pemohon tersebut tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang diajukan berkenaan dengan kelembagaan Kejaksaan RI. Terkait dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai aktivis dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum, Mahkamah dalam persidangan tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon II sampai Pemohon XIII benar mempunyai profesi sebagai aktivis dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum, oleh karenanya sulit bagi Mahkamah untuk menemukan adanya hubungan kausalitas antara norma yang diajukan permohonan dengan adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian para Pemohon selaku aktivis penegakan hukum dan mahasiswa yang didalilkan. Demikian halnya, berkenaan 59 dengan argumentasi para Pemohon bahwa sebagian dari para Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai Pemohon maupun kuasa Pemohon dalam kegiatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat bahwa diberikannya kedudukan hukum pada suatu perkara tidak serta merta menjadikan Pemohon tersebut mendapatkan kedudukan hukum untuk perkara lainnya, karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk keterkaitannya dengan anggapan kerugian konstitusional masing-masing Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berkesimpulan terhadap Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan para Pemohon selain dan selebihnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma yang terdapat dalam UU 16/2004. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu 60 mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan undang-undang yang menjadi objek permohonan tersebut sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU 16/2004 melalui permohonan bertanggal 11 November 2021 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. Terhadap undang-undang tersebut, pada 31 Desember 2021 pemerintah ternyata telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021). Dalam hal ini, UU 11/2021 diundangkan sebagai perubahan terhadap UU 16/2004 yang merupakan objek permohonan a quo. [3.7.2] Bahwa sejak diundangkannya UU 11/2021, maka sebagian materi norma dalam UU 16/2004 telah mengalami perubahan dan sebagian norma lagi dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, UU 16/2004 yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon adalah telah berbeda dengan UU 16/2004 yang berlaku, karena undang-undang yang dijadikan objek seharusnya UU 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2021 sebagai satu kesatuan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, bahkan sebagian besar norma pasal yang diajukan oleh Pemohon telah diubah dalam UU 11/2021. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek. [3.8] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon 61 telah kehilangan objek, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.5] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 62 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan MP Sitompul 63 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas