61/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 61/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : PT. Gayung Mulya Ikif, yang dalam hal ini diwakili oleh Novebri Krisnandaru Pekerjaan : Direktur Utama PT. Gayung Mulya Alamat : Jalan Mujair II Nomor 165 RT/RW 004/009 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Nurbayanti Binti Abdul Hamid Acen Alamat : Dusun Batu Putih RT/RW 01/07 Sepayung, Plampang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Abdussalam Alamat : Jalan Masjid Assanusy RT/RW 001/009 Blega Bangkalan, Jawa Timur Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2015 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., dan Nadya Fahrani, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Fahmi Bachmid & Rekan”, yang beralamat di Jalan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Condet Raya Nomor 27 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor 61/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945 yakni Pasal 24C UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan: Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang- Undang. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi (the sole interpreter of constitusion) yang putusannya bersifat final dan mengikat; 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini. II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon: 1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; 2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu: 4.1. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum perdata, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau disebut “PPTKIS”, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 140 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 522 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indoensia PT. GAYUNG MULYA ALIF, dan selama berusaha di bidang penempatan TKI ke negara tujuan khusus negara-negara Timur Tengah; (bukti P-3) 4.2. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemegang Paspor Nomor AT. 213769 dahulu Pemegang Paspor Nomor AS 206528 adalah CTKI/TKIyang pada tahun 2009 pernah menjadi TKI di Riyadh Saudi Arabia pulang Tahun 2011 dan ingin bekerja lagi di Arab Saudi namun tidak bisa, sedangkan Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemegang Paspor Nomor A. 9234428 adalah CTKI yang sampai saat ini tidak bisa bekerja di negara-negara Timur Tengah; (bukti P-4 dan Pasal P-5) 4.3. Bahwa para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 11 (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Pasal 27 (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Pasal 81 (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI / TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 94 (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 95 (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 
 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi;
 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 
 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 
 5. Bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekarang menjadi Kementerian Tenaga Kerja selanjutnya disebut disebut “Kemenaker” sejak tahun 2009 telah melarang/menghentikan penempatan TKI ke negara-negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Timur Tengah, namun di sisi lain, Kemenaker membuka lebar-lebar PPTKIS dan CTKI untuk ditempatkan di negara-negara asia pasifik, seperti Taiwan dan Hongkong; 6. Bahwa akibat dengan dihentikan/dilarangnya Pemohon I untuk menempatkan Tenaga Kerja Indonesia dan Pemohon II dan Pemohon III dihentikan/dilarang untuk ditempatkan ke negara-negara timur tengah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para Pemohon, yakni hak untuk bekerja, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan kepastian hukum serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa, menjadi hilang dengan adanya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004; 7. Bahwa selain itu para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 94 ayat (2), serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI a quo, karena dengan adanya pasal 94 ayat (2) yang menjadi dasar dibentuknya Badan Penempatan dan Perlindungan TKI atau disebut juga “BNP2TKI”, yang mempunyai fungsi, melayani para Pemohon, mengawasi para Pemohon serta BNP2TKI juga diberikan wewenang untuk menempatkan TKI ke luar negeri layaknya Pemohon I/PPTKIS [vide Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI] menimbulkan ketidakpastian hukum, mengakibatkan para Pemohon diberlakukan tidak sama di hadapan hukum dan mendapatkan diskriminasi, menimbulkan atau setidak-tidaknya berpotensi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena BNP2TKI selain sebagai wasit (pengawas) juga sebagai pemain (badan penempatan) 8. Bahwa prinsipnya hak untuk bekerja, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan kepastian serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa merupakan hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945; dan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi merupakan tanggung jawab negara, namun hak untuk bekerja dan hak diperlakukan sama yang dimiliki para Pemohon justru dihapus, dan/atau dikurangi atau dibatasi dengan berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 9. Bahwa calon tenaga kerja Indonesia dalam keadaan yang normal dapat diberikan haknya meninggalkan negara untuk menggunakan “hak asasinya” yakni “hak untuk bekerja” di luar negeri/negara pengguna, namun sudah menderita oleh ketidakadilan, dan bagi badan hukum (PPTKIS) sebagai pihak yang juga menderita sebab tidak dapat melangsungkan usahanya dikarenakan pelarangan/penghentian pengiriman/penempatan TKI ke luar negeri, pasal- pasal yang dimohon ujikan tersebut di atas sudah dan/atau berpotensi merugikan para Pemohon dan sudah menerbitkan ketidakadilan; 10. Bahwa norma-norma yang terkandung di dalam pasal-pasal yang diujikan sudah “melahirkan derita karena ketidakadilan pada para Pemohon”. Keadilan untuk siapa dengan adanya pasal-pasal tersebut? melalui pendekatan “recognition injustice” sebagaimana dikemukakan Anthony D’Amato (editor) dalam buku “Analytic Jurisprudence Anthology” halaman 251, memaparkan suatu pendekatan baru tentang “keadilan” yang disebutnya internal notion of justice, yang dijadikan dasar analisis untuk menemui makna “adil” bukan dengan pertanyaan apa itu keadilan, tetapi siapa yang menderita karena ketidakadilan (Philipus M. Hadjon “Argumentasi Hukum” Gajah Mada University Press hal. 96), sesuai uraian di atas dan pokok permohonan pasal-pasal yang dimohon ujikan a quo sudah menghapus, mengurangi hak-hak asasi para Pemohon (inkonstitusional). 11. Bahwa untuk itu maka para Pemohon memiliki legal standing dan mengalami kerugian konstitusional sehingga berhak memohonkan konstitusioanalitas pasal-pasal a quo ke Mahkamah; III. DALAM POKOK PERMOHONAN: 1. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum (rechstaat), maka tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional; 2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku UU PPTKI, yakni: Pasal 27 (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pasal 81 (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 3. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU PPTKI yang memuat frasa “untuk melindungi calon TKI/TKI” sebagai alasan untuk menghentikan atau melarang penempatan TKI di 21 negara timur tengah sudah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU PPTKI yang mengatur “Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri”. Bahwa frasa “dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI” dapat ditafsirkan secara subyektif oleh Kemenaker/BNP2TKI yang sudah merugikan calon-calon TKI atau TKI-TKI yang ingin bekerja dan kembali bekerja di Timur Tengah khususnya para Pemohon, tentunya alasan dalam konteks “perlindungan TKI” secara penafsiran sistematis dapat dijumpai dari Penjelasan Pasal 27 ayat (2) yakni untuk keamanan TKI yakni terbebas dari bencana alam, bahaya perang, dan wabah penyakit menular. Maka alasan dan pertimbangan yang terukur dan objektif supaya tidak merugikan/ mengurangi hak warga negara (CTKI/TKI) pada Pasal 81 ayat (1) UUPPTKI frasa “untuk melindungi CTKI/TKI” sebagai alasan penghentian penempatan seyogianya diartikan bahwa negara tujuan/negara pengguna adalah: Tidak sedang dalam bahaya perang Tidak sedang terserang wabah penyakit menular Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Tidak sedang mengalami bencana alam dan untuk melindungi kepentingan negara, dapat ditambahkan: Bahwa negara tujuan bukan negara musuh Republik Indonesia. Sehingga Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang a quo menjadi konstitusional, jelas dan tidak berpotensi normanya diperluas tanpa batas oleh Pemerintah/BNP2TKI sehingga dapat menghentikan/melarang penempatan dengan alasan subjektif sesuka penguasa yang mensengsarakan rakyat dalam hal mendapatkan akses untuk bekerja di luar negeri. Jika di dalam negeri sendiri akses lapangan kerja terbatas dan potensi siksaan dan kekerasan majikan sering juga terjadi, apakah justru tidak lebih baik membuka akses selebar-lebarnya penempatan TKI di luar negeri, bukan sebaliknya dengan justru mengentikan penempatan dengan alasan/pertimbangan yang berdampak kerugian (ketidakadilan) pada banyak pihak. 4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang a quo, Kemenaker telah melarang Pemohon I untuk menempatkan TKI INFORMAL/TKI DOMISTIK/PLRT serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai TKI INFORMAL/DOMISTIK/PLRTdilarang untuk bekerja dan mencari nafkah di wilayah Timur Tengah (21 negara): Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Tunisia, Mauritania, Kuwait, Yordania, Uni Emirates Arab, Oman, Qatar, Aljazair, sudah resmi ditutup oleh Menteri Tenaga Kerja untuk pekerja sektor domestik/Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), (larangan/penghentian untuk bekerja bagi TKI INFORMAL/DOMESTIK/PLRT ke Negara-Negara Timur Tengah terjadi sejak Tahun 2009 sampai saat permohonan a quo didaftarkan di Mahkamah) (vide bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8), namun sisi lainnya Kemenaker/BNP2TKI membolehkan PPTKI menempatkan CTKI/TKI FORMAL maupun INFORMAL/PLRT untuk bekerja di Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Hongkong, dan Taiwan, sedangkan Taiwan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan NKRI dan NKRI tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat. 5. Bahwa larangan/penghentian untuk menempatkan/bekerja ke negara-negara Timur Tengah, alasan “dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI” merupakan bukti terjadinya diskriminasi bagi para Pemohon, karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 berdasarkan pada PP Nomor 3 Tahun 2013, jelas-jelas yang bertanggung jawab dan melaksanakan perlindungan atas TKI yang bekerja ke luar negeri adalah Kemenlu, namun Taiwan yang faktanya tidak ada KBRI dan KJRI-nya justru dibolehkan PPTKIS untuk menempatkan TKI ke Taiwan. 6. Bahwa larangan/penghentian yang dilakukan oleh Kemenaker karena diberi wewenang oleh UU PPTKI Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang a quo dan larangan/penghentian dikarenakan yang ditempatkan maupun yang akan bekerja adalah TKI Informal/Domestik/PLRT, dan pelarangan yang demikian sudah mengurangi hak konstitusional para Pemohon, karena Pemerintah dilarang untuk membeda-bedakan WNI, tidak seharusnya Pemerintah mengklasifikasi WNI/TKI, ada yang TKI-TKI Formal. Informal/Domestik/PLRT, karena segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan Pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]. 7. Bahwa seandainya negara Arab Saudi, Kuwait dan Yordania, dalam kedaan Perang, dalam keadaan bencana alam atau ada wabah penyakit yang menular (seperti di Negara Yaman, Negara Iraq, dan Negara Suriah yang saat ini dilanda perang saudara), mungkin alasan Pemerintah/Kementerian Tenaga Kerja RI melarang Pemohon untuk bekerja dan mencari nafkah di wilayah tersebut dapat dibenarkan, namun alasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Kementerian Tenaga Kerja yang melarang Pemohon untuk mencari nafkah di Negara Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania adalah alasan yang subjektif dan cenderung terkait dengan kepentingan bisnis tertentu (alasan dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI), faktanya Taiwan yang nyata-nyata tidak mempunyai hubungan diplomatik dan Taiwan sampai saat ini belum diakui sebagai negara yang berdaulat oleh NKRI justru Tenaga Kerja Indonesia diperbolehkan bekerja dan menempatkan TKI untuk bekerja di Taiwan, terbukti penghentian/larangan menempatkan TKI di kawasan Arab Saudi, Kuwait, dan Yordan merugikan para Pemohon justru menguntungkan PPTKIS yang lainnya; Seharusnya Pemerintah/ Kementerian Tenaga Kerja RI/BNP2TKI tidak melakukan diskriminasi dan seharusnya menjalankan amanat UUD 1945 secara penuh tanpa menyiasati dengan dasar apapun apalagi dengan alasan-alasan yang bersifat subyektif, karena Pemohon mempunyai hak asasi yang dilindungi Konstitusi RI, yakni Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pemohon mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta Pemohon berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] dan Pemohon dilindungi oleh konstitusi untuk bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu [vide Pasal 28 ayat (2) UUD 1945]; 8. Bahwa dalam hidup ini semua ada positif dan negatifnya, begitu pun dalam kita melaksanakan pekerjaan dan/atau bekerja baik itu di negara sendiri maupun di luar negeri, sehingga risiko selama bekerja bisa terjadi di mana saja. Sebenarnya nasib manusia (tempat di mana bekerja) sepenuhnya di tangan Tuhan Yang Maha Esa; 9. Bahwa seandainya lapangan pekerjaan terbuka lebar di negara sendiri dengan penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan Pemohon II dan III pasti akan mencari pekerjaan di negara sendiri, namun hal tersebut tidak dapatkan, sehingga Pemohon II dan III ingin mencari nafkah di luar negeri karena lapangan pekerjaan di NKRI sudah tidak mampu menampung lagi tenaga kerja, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2014 mencapai 7,24 juta jiwa, atau meningkat 7,15 juta dari posisi Februari 2014. Tingkat pengangguran naik dari 5,7 persen per Februari 2014 menjadi 5,94 persen pada Agustus 2014; 10. Bahwa Pemohon II ingin bekerja kembali dan Pemohon III ingin bekerja ke Negara Arab Saudi karena tidak perlu mengeluarkan biaya perekrutan dan biaya-biaya untuk proses agar bisa bekerja ke Negara Timur Tengah semuanya dari PPTKIS/Penguna TKI di negara tujuan tanpa ada pemotongan gaji setelah pemohon bekerja, beda dengan jika ingin bekerja di negara asia pasifik seperti Taiwan dan Hongkong, maka Pemohon II dan Pemohon III diwajibkan mengeluarkan biaya untuk proses penempatan bisa mencapai Rp.25 juta/TKI, atau dibiayai oleh PPTKIS yang akan dipotong gaji setelah ditempatkan, namun keinginan Pemohon II dan Pemohon III untuk bekerja kembali di Negara Arab Saudi sudah tidak mungkin Pemohon dapatkan karena Kemenaker sudah melarang adanya penempatan ke negara-negara tersebut; 11. Bahwa frasa “untuk melindungi CTKI/TKI” sebagai salah satu alternatif dasar penghentian/pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud Pasal 81 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 ayat (1) UU PPTKI kontras dengan semangat penegakan dan perlindungan hak asasi tenaga kerja migran (International Convention On The Protection Of The Rights Off All Migrant Workers And Members Of Their Families), dinyatakan: Pasal 2 Istilah “pekerja migran “mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara; Negara-negara pihak berjanji, memastikan bahwa semua pekerja migran memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun. Pasal 8 Pekerja migran dan anggota keluarganya herus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka. Konvensi internasional tersebut telah diundangkan ke hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Off All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 menyatakan: “Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global. Kewajiban negara merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskrimasi “ Jika negara tidak merealisasikan “hak bekerja” para calon TKI (tenaga kerja migran) “hanya” karena ketentuan frasa “untuk melindungi” maka norma samar pada alasan alternatif penghentian penempatan TKI pada Pasal 81 ayat (1) sudah mengapuskan “right to work” CTKI yang akan bekerja maupun TKI yang ingin kembali bekerja, motivasi ataupun politik hukum dari ketentuan tersebut jika disandarkan pada “hak asasi manusia” maupun ”kepentingan negara” sama sekali tidak memberikan batasan secara spesifik dan jelas dalam hal seperti apa yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri, sehingga para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan tafsir yang jelas atas makna “untuk perlindungan CTKI/TKI” sehingga alasan maupun dalil “untuk perlindungan CTKI/TKI” dalam hal pelarangan/penghentian penempatan TKI tidak sampai menghapus/mengurangi (merugikan) hak-hak tenaga kerja migran dengan tetap memperhatikan kepentingan negara, misalnya penghentian/pelarangan yang didasarkan pada alasan untuk melindungi CTKI/TKI dari bahaya perang, wabah penyakit menular, bencana alam atau negara tujuan sedang/akan bermusuhan dengan Republik Indonesia. Sehingga skema perlindungan tenaga kerja migran, tidak saja didasarkan dari komitmen (perjanjian) antara negara “asal” dengan negara “pengguna” yang rentan dilanggar, sebab melibatkan peran antar negara (ketentuan hukum internasional) yakni apakah negara tempat TKI atau tenaga kerja migran bekerja sudah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran 18 Desember 1990 tersebut, sehingga secara resiprositas Republik Indonesia dapat meningkatkan diplomasi dan/atau meminta pertanggungjawaban atas perlindungan hak-hak tenaga kerja migrant (TKI/Calon TKI) selama berada di negara “pengguna” / “negara tempat bekerja” Untuk itu cukup beralasan secara konstitusional untuk memaknai (tafsir) dengan menambah persyaratan adanya “ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran oleh negara tujuan” pada Pasal 27 ayat (1) UUPTKI dalam hal penempatan TKI, dan memberikan tafsir konstitusional pada Pasal 81 ayat (1) UUPTKI terkait frasa ”untuk melindungi calon TKI/TKI”. 12. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan “Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI”sudah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, karena BNP2TKI juga melakukan usaha penempatan keluar negeri layaknya PPTKIS atau bisa juga dikatakan PPTKIS adalah kompetitor BNP2TKI dalam usaha penempatan TKI ke luar negeri, sehingga keberadaan BNP2TKI dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 81 ayat (2), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) aquo telah menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau setidak-tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; 13. Bahwa oleh karenanya secara yuridis Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya diskriminasi, ketidakpastian, serta penyalahgunaan kekuasaan atau setidak-tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), maka sudah seharusnya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI menimbulkan Diskriminasi, Ketidakpastian Keadilan dan Menimbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan sehingga Mengakibatkan Tercederai Rasa Keadilan dan Persamaaan Di depan Hukum. 14. Bahwa Pasal 11 UU PPTKI menentukan : (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Dan Ketentuan Pasal 95 UU PPTKI (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); 15. Bahwa frasa “penggguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan” yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU PPTKI, menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasan karena BNP2TKI bisa melayani dirinya sendiri, maka BNP2TKI ibarat “wasit” sekaligus juga sebagai “pemain”; 16. Dengan adanya aturan di mana BNP2TKI diberi wewenang untuk menempatkan TKI untuk bekerja di luar negeri dengan pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan akan menimbulkan diskriminasi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 ketidakpastian hukum serta menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, karena di satu sisi BNP2TKI juga diberi wewenang untuk melakukan pelayanan, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan kepada para Pemohon. Bahkan Pemerintah dalam menghentikan/melarang penempatan harus memperhatikan saran dari BNP2TKI, yakni dalam Pasal 81 ayat (2) “Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI” Keberadaan BNP2TKI kontras dengan semangat “efisiensi” anggaran, sebab APBN terserap tiap tahun sebesar Rp. 392 Milyar/pertahun (pemborosan uang negara), apakah tidak sebaiknya di bidang industri tenaga kerja Indonesia (pekerja migran) negara membentuk “badan usaha” (BUMN) khusus untuk hal (penempatan) tersebut, sehingga fungsi pengawasan dan perlindungan TKI tetap berada pada Departemen (luar negeri dan tenaga kerja); 17. Bahwa di dalam UU PPTKI bagian BAB X BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI berbunyi: Pasal 94: (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Dan Pasal 95: (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 pengawasan mengenai: (1) dokumen; (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); (3) penyelesaian masalah; (4) sumber-sumber pembiayaan; (5) pemberangkatan sampai pemulangan; (6) peningkatan kualitas calon TKI; (7) informasi; (8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan (9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 18. Bahwa dalam BAB VI PERLINDUNGAN TKI ditentukan: Pasal 77 (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Pasal 78 (1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. (2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. (3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. 19. Bahwa secara tegas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditentukan dalam Pasal 3 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI dan PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan. Dalam Pasal 16 PP Nomor 3 Tahun 2013 juga ditentukan yang memberikan Perlindungan yakni Perwakilan, yang menurut Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 3 Tahun 2013, yang dimaksud Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. Dengan demikian Keberadaan BNP2TKI adalah Lembaga yang tidak jelas keberadaannya apakah sebagai Pelayanan PPTKIS/CTKI/TKI ataukah sebagai Badan yang mencari keuntungan (profit oriented), fakta BNP2TKI sebagai “wasit” dan sekaligus sebagai “pemain” untuk itu fungsi dan wewenang BNP2TKI menimbulkan ketidakpastian hukum dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri, hal yang demikian sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon, hak untuk mendapatkan kepastian bekerja, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, serta keberadaan dari BNP2TKI mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan atau setidak-tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; 20. Bahwa Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI tentang keberadaan, fungsi dan wewenang BNP2TKI menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai berikut: a. Secara yuridis yang memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri (masa penempatan) baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun oleh Pemohon I/PPTKIS yakni: Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler berada di Kementerian Luar Negeri (vide Pasal 78 ayat (1) UUPPTKI juncto PP Nomor 3 Tahun 2013), sehingga keberadan BNP2TKI menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat timbulnya penyalahgunaan kekuasan (abuse of power) sebab BNP2TKI adalah lembaga negara non departemen, yang juga mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, sekaligus menempatkan TKI ke luar negeri; b. Sesuai Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI, para Pemohon/setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dengan purna penempatan, dan secara tegas ditentukan yang memberikan perlindungan, pembinaan adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 39 PP Nomor 3 Tahun 2013, ditentukan: “Setiap calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI” Pasal 40 PP Nomor 3 Tahun 2013 (1) Program pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BNP2TKI, dan Perwakilan di negara penempatan; c. Selanjutnya Pasal 92 UU PPTKI menentukan (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; d. Bahwa keberadan BNP2TKI dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena para Pemohon diawasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri, sebagaimana yang pernah dialami oleh Pemohon I, yang pernah diperiksa oleh Kementerian Tenaga Kerja cq. Dirjend BINAPENTA dan BNP2TKI dengan permasalahan yang sama, hal ini juga menimpa PPTKIS dan CTKI yang lainnya, padahal para Pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang merupakan amanat Konstitusi UUD 1945, sepatutnya fungsi “pengawasan” dilakukan oleh 1 (satu) lembaga atau 1 (satu) departemen saja yang berkompeten, sehingga PPTIKIS dapat menjalankan tugas dan kewajibanya secara profesional demi kepentingan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 19 Bahwa Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI tentang keberadaan, fungsi, dan wewenang BNP2TKI menimbulkan diskriminasi dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasan (abuse of power), sebagai berikut : Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 a. BNP2TKI sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang pembentukakannya berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UU PPTKI yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan dan juga melakukan penempatan TKI layaknya Badan Hukum Perdata (PPTKIS) dengan pengguna berbadan hukum di negara pengguna, maka eksistensi Perusahaan Badan Hukum Perdata (PPTKIS) merupakan kompetitor BNP2TKI dalam penempatan TKI ke luar negeri (dan mustahil Pemohon I/PPTKIS mampu bersaing dengan BNP2TKI, sebab BNP2TKI menggunakan anggaran uang negara APBN), BNP2TKI juga diberi kekuasaan oleh UU PPTKI untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan penempatan), hal yang demikian menimbulkan diskriminasi dalam hal proses penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri, kondisi tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sebab Pasal 81 ayat (2) UU PPTKI di mana penghentian/larangan TKI untuk bekerja ke luar negeri harus memperhatikan saran BP2TKI, dan dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b UU PPTKI memberikan wewenang kepada BNP2TKI untuk melakukan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap :1) dokumen,2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksana penempatan TKI, dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Satu badan mempunyai wewenang menempatkan dan wewenang mengawasi penempatan dapat dipastikan dengan penalaran yang wajar akan berpotensi tindakan penempatan yang dilakukan BNP2TKI tidak terawasi oleh BNP2TKI selaku Pengawas. Bagaimana mungkin BNP2TKI akan mengawasi dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri mengawasi Kepala BNP2TKI yang sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden? b. BNP2TKI yang diberi wewenang untuk melaksanakan penempatan TKI ke Luar Negeri dengan pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan [vide Pasal 95 ayat (2) huruf a], layaknya Pemohon I/PPTKIS, terbukti telah menimbulkan diskriminasi dalam proses pelayanan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 penempatan, karena Pemohon I/PPTKIS hak dan kewajibannya diatur sedemikian rupa dalam UU PPTKI, sedangkan BNP2TKI selaku lembaga/ badan yang berhak pula untuk menempatkan TKI tidak diatur ketentuan sebagaimana yang ditentukan buat PPTKIS serta BNP2TKI berhak melayani diri sendiri dalam melakukan penempatan TKI ke luar negeri; c. Seandainya negara berkehendak melakukan usaha dengan terlibat dalam usaha penempatan TKI ke luar negeri dengan menempatkan TKI dengan pengguna berbadan hukum di negara tujuan, seperti Pemohon I/PPTKIS, sudah seyogyanya dibentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus untuk itu, tidak dengan membentuk BNP2TKI, yang menjadi wasit (pengawas) sekaligus pemain (badan penempatan), sehingga fungsi perlindungan dan pengawasan dapat optimal dan fair; d. Bahwa dengan demikian Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 21. Bahwa kerugian konkret dan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI yakni hilangnya hak untuk berusaha bagi Pemohon untuk rekrutmen dan penempatan TKI di 21 negara timur tengah bahkan telah menghilangkan hak WNI yang berusaha di bidang Poliklinik TKI (medical center), Balai Latihan Kerja. dan Karyawan yang ada di Penampungan PPTKIS, dan Pemohon II dan Pemohon III hilang haknya untuk bekerja, serta kerugian konstitusionalnya yakni “perlakuan diskriminatif negara dan/atau BNP2TKI kepada PPTKIS asia pasifik dengan PPTKIS timur tengah”, atau dengan tabulasi dapat kami paparkan singkat sebagai berikut: Pasal UU PPTKI Kerugian Pemohon Perorangan Konkret Konstitusional 11 ayat (1) Mengurangi/menghapus hak Pemohon selaku tenaga kerja Migran untuk bekerja di negara-negara Perjanjian pemerintah dengan badan hukum pengguna negara tujuan berpotensi TKI tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Timur Tengah mendapatkan perlindungan yang optimal, sebab diskresi negara dalam hal memberikan perlindungan menjadi berkurang dengan adanya keterikatan pemerintah dengan “perjanjian” tersebut. CTKI/TKI yang ditempatkan pemerintah dengan CTKI/ TKI yang ditempatkan PPTKIS berpotensi mendapat perlakuan yang berbeda 27 ayat (1) Mengurangi/menghapus hak Pemohon selaku tenaga kerja Migran untuk bekerja di negara Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait Perjanjian tertulis “G to G” sepanjang negara tujuan belum/tidak meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, TKI berpotensi tidak mendapatkan perlindungan yang optimal sebab ketiadaan Resiprositas antara negara pengguna/ tujuan dengan negara TKI Pasal 81 Mengurangi/menghapus hak bekerja Pemohon di negara-negara yang TIDAK sedang: berperang, terserang wabah penyakit, maupun negara yang bukan Musuh Indonesia Frasa “untuk melindungi CTKI/TKI” untuk penghentian/pelarangan, tanpa tafsir yang jelas, berpotensi melumpuhkan hak ekonomi (hak untuk bekerja) warga negara Indonesia diluar negeri Pasal 94 ayat (2) dan TKI yang ditempatkan PPTKIS dengan TKI yang Keterlibatan BNP2TKI Mengurangi/mengganggu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Pasal 95 ditempatkan pemerintah mendapatkan perlakuan yang diskriminasi hak TKI mendapatkan perlindungan secara maksimal dari Kemlu. Perlakuan diskriminasi BNP2TKI kepada PPTKIS dalam hal penempatan TKI. Pasal UUPPTKI Kerugian Pemohon I Badan Hukum (PPTKIS) Konkret Konstitusional 11 ayat (1) tidak mendapatkan kepastian menjalankan usaha penempatan TKI Penempatan TKI oleh Pemerintah mengurangi kesempatan/peluang usaha bagi Pemohon I. TKI yang ditempatkan oleh pemerintah dengan yang ditempatkan PPTKIS berpotensi mendapat perlakuan perlindungan yang berbeda di negara pengguna 27 ayat (1) Menghapus/mengurangi hak PPTKIS untuk melakukan penempatan Secara a contrario jika pemerintah tidak membuat perjanjian dengan negara tujuan maka sudah menghapus kesempatan/ hak Pemohon I untuk menempatkan TKI pada badan hukum/mitra usaha di negara tujuan. Hak Pemohon I melaksanakan penempatan di negara tujuan yang sudah meratifikasi konvensi migran 1990, tanpa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 perjanjian tertulis G to G sekalipun “perlindungan TKI” sudah menjadi kewajiban negara tujuan. 81 ayat (1) Berhentinya usaha penempatan CTKI ke Timur Tengah Menghapus/mengurangi hak untuk bekerja Frasa “untuk melindungi CTKI/TKI” memuat norma yang kabur (vague normen) udah menghapus/ mengurangi hak badan hukum untuk menjalankan usaha/mata pencaharian (penempatan CTKI/TKI) 94 ayat (2) dan Pasal 95 - Pemohon selaku PPTKIS Timur Tengah dengan PPTKIS Asia Pasifik diperlakukan diskriminasi oleh BNP2TKI dan/atau Kemenaker - Persaingan usaha tidak sehat antara PPTKIS dengan BN2TKI berakibat perlindungan terhadap TKI/Calon TKI tidak optimal dan tidak terpadu. Pengawasan BNP2TKI atas Penempatan CTKI/TKI oleh BNP2TKI sendiri, tidak memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama (objektif) dengan penempatan yang dilakukan PPTKIS 22. Bahwa kerugian spesifik/konkret dan/atau kerugian konstitusional Pemohon akan pulih dan/atau potensi kerugian konkret seperti Pemohon I pailit, dan melakukan PHK, dan Pemohon II dan III menjadi kehilangan hak mendapatkan kepastian atas mata pencaharian, tidak akan terjadi jika Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 96 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian di atas mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang penempatan tersebut dilaksanakan pada negara tujuan yang sudah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran; 4. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “untuk melindungi calon TKI/TKI” dimaknai “melindungi calon TKI/TKI dari bahaya perang, bencana alam, wabah penyakit menular yang sedang terjadi dinegara tujuan, serta negara tujuan yang tidak sedang bermusuhan dengan Republik Indonesia” 5. Menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) 2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian dan Izin Kemenaker untuk PT. Gayung Mulya Ikif; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor atas nama Nurbayati Binti Abdul Hamid Acen (Pemohon II); 5. Bukti P-5 Fotokopi Paspor atas nama Abdussalam (Pemohon III); 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.05/MEN/VI/2011 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT); 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.342/MEN/PPTK-TKLN/IX/2009 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Tenaga Kerja Indonesia ke Kuwait untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT) 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.172/MEN/PPTK-TKLN/VII/2010 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Yordania untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT) 9. Bukti P-9 Fotokopi Memorandum of Understanding between The Ministry of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia and The Ministry of Employment and Labor of The Republic of Korea on The Sending of Indonesian Workers to the Republic of Korea Under the Employment Permit System; 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Perjanjian Penempatan antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Korea; 11. Bukti P-11 Fotokopi Memorandum of Understanding between The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and The Taipei Economic and Trade Office in Indonesia on The Recruitment Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers; 12. Bukti P-12 Fotokopi Data Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU 39/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 140 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 522 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Gayung Mulya Ikif, bertanggal 17 April 2013 telah ditetapkan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS (vide bukti P-3), dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menempatkan TKI ke negara-negara Timur Tengah; Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia pemegang Paspor Nomor AT 213769 (vide bukti P-4) mendalilkan pada tahun 2009 pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Riyadh, Saudi Arabia, dirugikan hak konstitusionalnya karena pada saat ini tidak dapat lagi menjadi TKI di negara tersebut. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia pemegang Paspor Nomor A 9234428 (vide bukti P-5) dirugikan hak konstitusionalnya karena sampai saat ini tidak dapat menjadi TKI di negara- negara Timur Tengah. Bahwa kerugian-kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan menurut para Pemohon diakibatkan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004. Pasal-pasal a quo menurut para Pemohon menyebabkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak tahun 2009 telah melarang/menghentikan penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu, keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakibatkan para Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum, mendapatkan diskriminasi, menimbulkan atau setidak- tidaknya berpotensi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena BNP2TKI selain sebagai wasit (pengawas) juga sebagai pemain (badan penempatan). [3.6] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama dalil dan bukti para Pemohon baik selaku PPTKIS maupun TKI yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), kemudian dihubungkan dengan kerugian hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, baik secara faktual dan potensial ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 yang masing- masing menyatakan, Pasal 11 UU 39/2004: (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Pasal 27 UU 39/2004: (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Pasal 81 UU 39/2004: (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. Pasal 94 UU 39/2004: (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 yang terpadu. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 95 UU 39/2004: (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 
 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi;
 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 
 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 
 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan, Pasal 27 UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ... (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004, Kemenaker telah melarang penempatan TKI Informal/TKI Domestik/ Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 21 (dua puluh satu) wilayah negara Timur Tengah, namun untuk TKI formal maupun informal di Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan diperbolehkan, padahal khusus Taiwan, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat; b. Bahwa larangan/penghentian untuk menempatkan/bekerja ke negara-negara Timur Tengah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menimbulkan multitafsir dan dapat dinilai secara subjektif oleh Kemenaker/ BNP2TKI sehingga berakibat terjadinya diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Selain itu, larangan/penghentian tersebut kontras dengan semangat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Berdasarkan hal tersebut, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk memaknai Pasal 27 ayat (1) UU 39/2004 dengan menambah persyaratan adanya ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran oleh negara tujuan dalam hal penempatan TKI dan frasa “untuk melindungi calon TKI/TKI” dalam Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004 dimaknai melindungi calon TKI/TKI dari bahaya perang, bencana alam, wabah penyakit menular yang sedang terjadi di negara tujuan, serta negara tujuan yang tidak sedang bermusuhan dengan Republik Indonesia; c. Bahwa frasa “pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan” yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU 39/2004 menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan karena keberadaan BNP2TKI; d. Bahwa keberadaan BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 serta fungsi dan tugas BNP2TKI sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 kontras dengan semangat efisiensi anggaran, menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan wewenang sebab BNP2TKI adalah lembaga non departemen yang juga mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, sekaligus menempatkan TKI ke luar negeri; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.10.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait larangan atau penghentian TKI domestik (domestic worker) sebagaimana termuat dalam Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004 menurut Mahkamah merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia, in casu Kemenaker, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri agar semua pihak yang terkait melakukan evaluasi dan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI informal/domestik. Demikian juga mengenai penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 39/2004, merupakan kewenangan Pemerintah, in casu Kemenaker. Kewenangan tersebut dalam rangka mengimplemetasikan kedua pasal a quo sehingga menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Menurut Mahkamah kedua pasal a quo beserta penjelasannya telah secara jelas menentukan pertimbangan dikeluarkannya kebijakan moratorium larangan atau penghentian dan penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI yakni untuk melindungi TKI di luar negeri. Pasal 27 UU 39/2004 menentukan bahwa dalam menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, Pemerintah selain mendasarkan pada pertimbangan ada dan tidak adanya perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan TKI dengan Pemerintah Republik Indonesia, juga berdasarkan pertimbangan keamanan yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Menurut Mahkamah, oleh karena masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri menyangkut hubungan antar negara maka sudah sewajarnya menjadi kewenangan Pemerintah termasuk dalam hal mengeluarkan kebijakan moratorium pelarangan atau penghentian dan penetapan negara-negara tertentu yang tertutup bagi penempatan TKI dengan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang a quo; Bahwa moratorium larangan atau penghentian dan penetapan negara- negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI bukan berarti bersifat diskriminatif karena TKI domestik memiliki perbedaan dengan mereka yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapat pelayanan atau perlakuan yang berbeda sehingga lebih terlindungi. Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut tidak hanya diberlakukan kepada para Pemohon, namun kepada seluruh calon TKI pada penempatan baru dan TKI yang telah selesai kontrak kerjanya. Adapun untuk TKI yang masih bekerja atau memperpanjang kontrak, sepanjang sesuai dengan prosedur, dan calon TKI yang sedang dalam proses penempatan, dikecualikan dalam kebijakan Pemerintah tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja bertanggal 4 Mei 2015. Keputusan tersebut juga tidak hanya berlaku pada PPTKIS akan tetapi juga terhadap Pemerintah sendiri, dalam hal ini BNP2TKI dalam menempatkan TKI di luar negeri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.10.3] Bahwa terhadap frasa “pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan”, sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU 39/2004, menurut Mahkamah, justru hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kepastian hukum TKI yang digunakan oleh pengguna TKI yang berbadan hukum di luar negeri. Ketentuan yang mensyaratkan pengguna TKI berbadan hukum adalah hal yang wajar karena dengan ketentuan tersebut apabila terjadi suatu masalah yang menimpa TKI tersebut lebih mudah meminta pertanggungjawaban karena Pengguna TKI sudah berbadan hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.10.4] Bahwa mengenai keberadaan BNP2TKI, menurut Mahkamah, merupakan penjabaran dari semangat keterpaduan yang dianut dalam UU 39/2004. Pada bagian “Menimbang” huruf f UU 39/2004 dinyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut pembentuk Undang-Undang mengamanatkan pembentukan BNP2TKI yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi [vide Pasal 95 ayat (1) UU 39/2004]. Dengan demikian, keberadaan BNP2TKI merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang telah ternyata selama ini berdampak positif dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; Demikian juga mengenai tugas BNP2TKI yang mencakup pelayanan, koordinasi, dan penempatan TKI di luar negeri, menurut Mahkamah, sudah sewajarnya selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan secara terintegrasi dalam satu pintu dengan menyatukan semua instansi terkait sehingga tugasnya harus mencakup pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan TKI. Dengan tugas tersebut sudah sewajarnya bersinggungan dengan instansi Pemerintah terkait, misalnya dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka melakukan koordinasi dalam pembinaan dan perlindungan TKI selama masa penempatan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Dengan fungsi dan cakupan tugas BNP2TKI maka susunan keanggotaannya berasal dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait [vide Pasal 96 ayat (1) UU 39/2004] yang kemudian ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa bidang tugas masing-masing instansi terkait meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Berdasarkan susunan keanggotaan BNP2TKI tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI secara terintegrasi dengan menyatukan semua instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan Surat Izin Perekrutan (SIP) dari PPTKIS, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Keimigrasian untuk pengurusan surat perjalanan luar negeri atau paspor, Kementerian Luar Negeri menyangkut perlindungan warga negara di luar negeri, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan dokumen jati diri calon TKI, Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta Kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum di bidang penempatan dan perlindungan TKI; Menurut Mahkamah, oleh karena keberadaan, cakupan tugas, dan keanggotaan BNP2TKI telah ditentukan dalam UU 39/2004 sehingga tidak menimbulkan diskriminasi karena baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun PPTKIS memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU 39/2004. Adapun mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan BNP2TKI menimbulkan inefisiensi anggaran, menurut Mahkamah, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran sehingga bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id