PUU
Tahun 2026
60/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pemohon: Dodi Saputra
Tanggal Putusan: 2026-05-12T15:08:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 60/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Dodi Saputra
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Kp. Sukamanah, RT 002/RW 005, Desa/Kelurahan
Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2025, memberikan
kuasa kepada Musrianto, S.H., Solihin, S.H., dan Ata, S.H., yang kesemuanya
merupakan advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum HUMANIKA, beralamat di
Komplek Perumahan Pulo Gebang, Jalan Gebang Mutiara II, Blok D1, Nomor 4,
Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
10 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
6 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
58/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 60/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
6 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal
19 Februari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
3
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan yang menjadi Objek Permohonan adalah undang-
undang dan Perppu.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan bahwa Permohonan pengujian materiil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu
yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the
guadian of the constitustion), sebagai penafsir konstitusi (the final interpreter
of the constitution), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the
protector of citizens’ constitutional rights), dan sebagai pelindung hak asasi
manusia (the protector of human rights)
4
9. Bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya disebut “UU
PPHI” menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”
10. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil frasa
“meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam Pasal 81 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Mahkamah
Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan
pengujian undang-undang yang dimohon oleh Pemohon a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK
7/2025), yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu,
yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal
standing) dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut:
5
a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (Bukti P-8) bertempat tinggal/domisili tetap di Bandung,
Jawa Barat. Dan Pemohon merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada
Perusahaan Alih Daya/Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Outsourcing
sebagai satuan pengamanan (satpam/security) melalui proses seleksi
dan penerimaan kerja di kantor perusahaan di Jakarta. (Bukti P-3).
b. Bahwa sejak diterima bekerja, Pemohon kemudian oleh perusahaan
ditempatkan di berbagai perusahaan/tempat/wilayah. Dan terakhir, oleh
perusahaan Pemohon ditugaskan di Timika, Papua Tengah. (Bukti P-4)
(Bukti P-14)
c. Bahwa ketika Pemohon sedang menjalani cuti kerja, Pemohon
memperoleh surat panggilan dari perusahaan di Jakarta yang dikirim
secara elektronik (Via WhatsApp). Pemohon diminta untuk hadir ke
perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Pemohon memenuhi panggilan
tersebut secara patuh dan beriktikad baik, berangkat ke Bandung, Jawa
Barat. (Bukti P-5)
d. Bahwa sesampainya Pemohon di perusahaan di Bandung, Jawa Barat,
tanpa adanya proses bipartit yang layak, tanpa pemeriksaan, tanpa
penjelasan memadai, Pemohon langsung diberikan surat PHK. Bahwa
PHK tersebut dilakukan: sepihak, tanpa alasan yang sah, tanpa proses
penyelesaian perselisihan secara bertahap, tanpa musyawarah, tanpa
kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Bukti P-6)
e. Bahwa atas PHK tersebut Pemohon lansung menyampaikan menolak
secara tertulis--(Bukti P-7) Dan kemudian Pemohon mengajukan
musyawarah atau perundingan secara bipartit dengan perusahaan,
namun tidak tercapai kesepakatan. (Bukti P-12)
f. Bahwa
pasca
PHK
tersebut,
Pemohon
telah
kehilangan
penghasilan/pendapatan tetap. Sehingga Pemohon mengalami kesulitan
keuangan dan ekonomi, untuk bepergian ke Timika, Papua Tengah guna
mengajukan mediasi penyelesaian perselisihan PHK di Dinas Tenaga
Kerja di Propinsi Papua Tengah termasuk mengajukan gugatan
perselisihan hubungan industrial (PHK) di Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Karena memerlukan
biaya yang cukup besar, baik untuk transportasi pulang pergi, biaya
6
akomodasi dan lain-lain selama proses penyelesaian perselihan
hubungan industrial (PHK) berlangsung.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau Perppu, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat apa
yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
5. Bahwa dengan demikian, terdapat lima syarat yang dimaksud dengan
kerugian konstitusional, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
1) Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
7
2) Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi
untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945:
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian.
Hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebut diatas telah dirugikan
akibat berlakunya ketentuan Pasal 81 Undang-Undangan Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam
praktik, khususnya karena penafsiran sempit terhadap frasa “meliputi
tempat pekerja/buruh bekerja”.
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi.
Kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 81
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2004
Tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dalam praktik, khususnya karena
penafsiran sempit terhadap frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”
adalah sebagai berikut:
1) Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual
Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Bandung, Provinsi Jawa
Barat. Pemohon mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di
Bandung dan telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan
secara bipartit dengan pihak perusahaan, namun perundingan
tersebut gagal mencapai kesepakatan.
Berdasarkan norma Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI),
Pemohon diwajibkan untuk melanjutkan proses penyelesaian
perselisihan melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja di wilayah
tempat bekerja, yaitu Provinsi Papua Tengah, atau mengajukan
8
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Jayapura yang wilayah hukumnya meliputi tempat kerja Pemohon.
Kewajiban tersebut menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat
spesifik dan aktual bagi Pemohon, karena:
Hambatan Geografis Nyata: Jarak antara Bandung dan Jayapura
mencapai ribuan kilometer, sehingga Pemohon harus melakukan
perjalanan lintas pulau dengan biaya transportasi dan akomodasi yang
sangat besar.
Hambatan Finansial Aktual: Dalam kondisi pasca PHK, Pemohon
sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Biaya yang diperlukan
untuk mengikuti proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua
Tengah maupun persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jayapura secara nyata melampaui kemampuan
ekonomi Pemohon.
Terhambatnya Akses terhadap Keadilan: Akibat beban geografis
dan finansial tersebut, hak Pemohon untuk memperjuangkan dan
mempertahankan hak-hak ketenagakerjaannya menjadi tidak efektif
(illusory), karena secara faktual Pemohon tidak memiliki kemampuan
untuk mengakses forum penyelesaian yang ditentukan oleh undang-
undang.
Dengan demikian, norma Pasal 81 UU PPHI secara langsung dan
aktual telah menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional
Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta akses
yang setara terhadap keadilan.
2) Kerugian konstitusional berifat potensial menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Bahwa selain kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon tersebut
diatas, norma Pasal 81 UU PPHI potensial mengakibatkan kerugian
konstitusional Pemohon. Pemohon kehilangan untuk memperoleh hak
atas pesangon dan penghargaan masa kerja akibat PHK sepihak yang
dilakukan oleh perusahaan, hak pesangon dan hak penghargaan
masa kerja sebagaimana dimaksud tersebut diatur dalam ketentuan
Pasal 81 angka 47 dalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
9
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang Undang.
Selain kerugian potensial tersebut di atas, norma Pasal 81 UU PPHI
juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lainnya
menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Norma tersebut membuka peluang bagi pihak pengusaha yang
memiliki sumber daya finansial dan mobilitas lebih besar untuk
mengajukan gugatan terhadap Pemohon di Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni di tempat Pemohon
dahulu bekerja yang sangat jauh dari domisili Pemohon saat ini di
Bandung.
Apabila pengusaha mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pemohon yang
dalam kondisi pasca PHK tidak memiliki kemampuan finansial untuk
hadir (tidak dapat menghadiri persidangan), maka sangat besar
kemungkinan persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran
Pemohon dan berujung pada putusan verstek (putusan tanpa
kehadiran tergugat).
Kondisi tersebut secara rasional dan dapat dipastikan akan
mengakibatkan:
Hilangnya Hak untuk Didengar (right to be heard): Pemohon
kehilangan
kesempatan
untuk
menyampaikan
pembelaan,
argumentasi hukum, dan alat bukti di hadapan persidangan.
Ketimpangan Posisi Para Pihak: Norma tersebut secara struktural
lebih menguntungkan pihak pengusaha yang memiliki kapasitas
ekonomi lebih besar, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses
terhadap keadilan.
Terputusnya Akses Keadilan Secara Substantif: Meskipun secara
prosedural tersedia mekanisme hukum, dalam praktiknya norma
tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen yang secara efektif
memutus akses pekerja terhadap keadilan, dengan dampak yang fatal
terhadap perlindungan hak-hak konstitusionalnya.
10
Bahwa kerugian konstitusional potensial lainnya adalah Pemohon
tidak dapat memperjuangkan untuk memperoleh hak atas pesangon
dan penghargaan masa kerja akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh
perusahaan, hak pesangon dan hak penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 81 angka 47
dalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
Dengan demikian, norma Pasal 81 UU PPHI tidak hanya menimbulkan
kerugian aktual bagi Pemohon, tetapi juga secara potensial dan
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengakibatkan
hilangnya
hak
konstitusional
Pemohon
untuk
memperoleh
perlindungan hukum yang adil dan setara.
Bahwa penafsiran sempit terhadap frasa “meliputi tempat pekerja/buruh
bekerja” mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) serta
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian.
Bahwa ketentuan Pasal 81 UU PPHI yang diuji a quo menjadi penyebab
langsung dimana Pemohon tidak mampu untuk melakukan proses
mediasi di Dinas Tenaga Kerja Timika, Papua Tengah maupun
mengajukan gugatan karena memaksa gugatan di ajukan di Pengadilan
Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Jayapura, tidak realistis
pasca-PHK yang dialami oleh Pemohon. Tanpa frasa “meliputi tempat
pekerja/buruh bekerja” ini atau frasa tersebut ditafsirkan luas meliputi juga
“meliputi tempat tinggal pekerja/buruh”, maka kerugian Pemohon tidak
akan terjadi, Pemohon dapat mengajukan gugatan di tempat tinggal
Pemohon sesuai dengan alamat tinggal/domisili yang terdapat pada
indentitas atau KTP Pemohon. Hubungan kausal ini jelas, karena
interpretasi sempit frasa tersebut menciptakan ketidakproporsionalan
11
yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon a quo, maka
kerugian konstitusional Pemohon yang terjadi tidak akan lagi terjadi dan
juga bahkan akan memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh
warga negara lainnya yang memiliki kondisi serupa dengan Pemohon.
Pengabulan permohonan a quo akan membuat Pemohon dan
pekerja/buruh lainna dapat mengajukan gugatan di tempat yang lebih
mudah diakses, sehingga memastikan akses keadilan yang adil dan
proporsional. Selain dari itu Pemohon memohon penafsiran konstitusional
bersyarat, sehingga: “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” termasuk
pula “meliputi tempat tinggal pekerja/buruh”. Dengan demikian, forum
Pengadilan Hubungan Industrial dapat dipilih lebih adil, dan akses
Pemohon menjadi terjamin
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan sangat jelas Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan Warga
Negara Indonesia dan Pemohon memiliki kerugian konstitusional faktual dan
nyata yang dialami sehubungan dengan masih berlakunya ketentuan Pasal 81
UU PPHI Yang Diuji a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Permohonan a quo Tidak Nebis In Idem
1. Bahwa objek permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 81 UU PPHI
sudah pernah dilakukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi dalam
Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015 (Bukti P-13). Namun, berdasarkan
ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
yaitu:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
12
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi atau muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan
dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang
berbeda.
2. Bahwa permohonan Pemohon a quo diajukan dengan menggunakan
alasan konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan
sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomot 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
a. Perbedaan Substansi
Permohonan ini (No. 60/PUU-XXIV/2026) menguji khusus frasa
“meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam Pasal 81 UU PPHI,
karena tafsir sempitnya “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”
(hanya lokasi kerja de facto) menimbulkan hambatan akses keadilan
geografis dan ekonomi bagi pekerja/buruh yang lemah di era
hubungan kerja yang fleksibel, outsourcing/alih daya, rotasi/mutasi
antar wilayah, penugasan/penempatan sementara (misal domisili di
Bandung, kerja di Timika-Papua Tengah, di panggil dan di PHK di
Bandung dan biaya menjadi mahal untuk dapat bersidang di
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura,
Papua)
Berbeda dengan permohonan sebelumnya (No. 20/PUU-XIII/2015)
yang menguji mekanisme prosedur gugatan secara keseluruhan
(contentiosa vs voluntair oleh pengusaha) tanpa menyentuh frasa
spesifik, permohon ini menambahkan novum berupa SEMA MA RI No.
2 Tahun 2024.
b. Perbedaan Batu Uji
Permohonan ini menggunakan dua batu uji, yaitu:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”
13
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”
c. Adanya Fakta Hukum Baru (novum)
Permohonan a quo diajukan setelah terbitnya Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan
Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya
pada bagian huruf B Hasil Rumusan Kamar Perdata angka 4
Perselisihan Hubungan Industrial huruf (b) yang menyatakan sebagai
berikut:
“Para pihak yang berselisih terkait hubungan pekerja/buruh di
sektor perkapalan yang didasarkan pada PKL dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada tempat PKL
dibuat dan ditanda tangani pada wilayah kantor kesyahbandaran
pelabuhan atau di tempat di tempat terakhir pekerja itu bekerja”
Surat Edaran Mahkmah Agung tersebut diatas, telah membuka ruang
forum pilihan (choice of forum) kompetensi realif Pengadilan
Hubungan Industrial. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung
menyadari dan mengakui fleksibilitas kompentensi relatif, bukan kaku
pada “tempat pekerja/buruh bekerja” semata dan menjadi preseden
baru yang tidak ada di dalam putusan No. 20/PUU-XIII/2015.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan a quo tidak
termasuk dalam kategori nebis in idem karena diajukan dengan alasan
konstitusional dan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan
sebelumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomot 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
B. Pasal 81 UU PPHI Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Hak
atas Access to Justice dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
4. Bahwa perkembangan perekonomian nasional pasca reformasi ditandai
dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja secara cepat dan dinamis,
khususnya dalam sektor digital, jasa keamanan dan konstruksi.
Perusahaan modern cenderung menerapkan model bisnis berbasis multi-
14
lokasi, penempatan fleksibel, outsourcing, penugasan sementara, vendor
management, serta pola “penugasan antarunit” yang membuat tempat
bekerja seorang pekerja tidak lagi bersifat tetap pada satu lokasi saja.
5. Bahwa dalam konteks tersebut, pekerja/buruh direktut di satu kota,
ditempatkan di luar kota/proyek, ditugaskan berdasarkan kebutuhan klien
(client-based deployment), dirotasi sesuai perintah pemberi kerja.
Sehingga konstruksi hubungan industrial dewasa ini tidak lagi selaras
dengan
konsep
normatif
klasik
“tempat
bekerja”
sebagaimana
dibayangkan pembentuk undang-undang pada 2004 saat menyusun UU
PPHI.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi
prinsip negara hukum tidak berhenti pada keberadaan norma tertulis,
melainkan mengandung kewajiban konstitusional negara untuk menjamin
bahwa setiap warga negara memiliki akses yang efektif terhadap
peradilan guna mempertahankan hak-haknya. Negara hukum yang tidak
menyediakan akses nyata terhadap keadilan akan kehilangan makna
substantifnya.
7. Bahwa dalam doktrin modern, dikenal prinsip access to justice, yaitu hak
setiap orang untuk memperoleh pemeriksaan pokok perkara secara
substantif tanpa dibatasi oleh hambatan yang tidak proporsional, baik
hambatan administratif, geografis, maupun ekonomis.
8. Bahwa Pasal 81 UU PPHI menentukan gugatan diajukan di wilayah
hukum tempat pekerja/buruh bekerja. Namun, dalam praktik hubungan
industrial modern yang ditandai dengan mobilitas tinggi, sistem alih
daya/outsourcing, penugasan sementara dan rotasi/mutasi antar daerah,
frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” menjadi tidak lagi
sederhana. Frasa tersebut tidak memiliki definisi normatif yang tegas,
sehingga membuka ruang interpretasi yang memicu konflik kompetensi
relatif antar Pengadilan Hubungan Industrial.
9. Bahwa problem ini nyata terjadi dalam praktik peradilan, sebagaimana
dalam perkara Arifin melawan PT Peksi Gunaraharja yang terjadi
sepanjang 2018–2019 di wilayah Yogyakarta dan Surabaya, di mana
gugatan pekerja terus menerus dinyatakan tidak dapat diterima (NO)
melalui Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
15
Negeri Surabaya No. 153/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby, melalui Putusan
Sela Pengadilan Hubungan Industrial
pada
Pengadilan
Negeri
Yogyakarta No. 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk serta Putusan Sela No.
39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, dan atas beberapa Putusan Sela tersebut
telah final karena tidak ada upaya hukum lanjutan pada tingkat kasasi.
Akibat dari perbedaan penafsiran lokasi “tempat bekerja”. tersebut, pokok
perkara tidak pernah diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian
hukum yang dijanjikan berubah menjadi ketidakpastian prosedural yang
melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. (Bukti P-9 dan P-10)
10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai
kepastian prosedural yang kaku dan formalistik. Kepastian hukum yang
adil harus dimaknai sebagai kepastian hukum yang memungkinkan hak
warga negara diperiksa dan dipertimbangkan secara substantif.
11. Bahwa selain perkara Arifin melawan PT Peksi Gunaraharja tersebut
diatas, juga terdapat perkara lain yaitu perkara perselisihan pemutusan
hubungan kerja antara PT. G4S Securitu Services (sebagai pengusaha)
dengan Iwan Gunawan (sebagai pekerja/buruh).
Iwan Gunawan bertempat tinggal/domisili di Karawang (Jawa Barat),
memiliki hubungan kerja dengan PT. G4S Security Services (Jakarta) dan
ditempatkan/ditugaskan bekerja di wilayah Kabupaten Padang Lawas
Utara, Sumatera Utara (PT. Austindo Nusantara Jaya Agri), kemudian
pekerja di PHK, perundingan bipartit dilakukan di Jakarta dan selanjutnya
mediasi/konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta yang
melahirkan Risalah/Anjuran.
Bahwa kemudian, perusahaan (PT. G4S Security Services) mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Medan
dan
pekerja
tidak
dapat
menghadiri
sidang
karena
ketidakmampuan secara finansial pasca PHK. Dalam putusan Nomor
262/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, pekerja dinyatakan dipanggil secara sah
namun tidak hadir, sehingga putusan verstek. Gugatan yang diajukan oleh
perusahaan, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
16
karena anjuran mediasi dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dinilai tidak
sesuai dengan wilayah tempat pekerja bekerja. Putusan ini menyatakan
bahwa gugatan menjadi kabur (obscur libel), karena gugatan yang
diajukan oleh penggugat (perusahaan) yang melampirkan Anjuran dari
Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta bertentangan dengan hukum dan tidak
berdasarkan hukum. (Bukti P-15)
Kemudian putusan tersebut diatas, diperkuat oleh Mahkamah Agung
melalui Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-PHI/2025 yang menolak kasasi dari
perusahaan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex tidak salah
menerapkan hukum, karena gugatan penggugat didasarkan pada Anjuran
Mediasi Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta sedangkan tergugat/pekerja
bekerja di Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-16)
12. Bahwa praktik tersebut diatas menunjukkan frasa “meliputi tempat
pekerja/buruh
bekerja”
telah
dimaknai
secara
ekslusif,
tanpa
mempertimbangkan kondisi faktual pekerja, termasuk domisili aktual
pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, lokasi terjadinya pemutusan
hubungan
kerja
serta
kemampuan
ekonomi
pekerja
pasca
PHK/kehilangan pekerjaan. Akibatnya, norma yang semula dimaksudkan
sebagai pengaturan administratif berubah menjadi hambatan substantif
terhadap akses keadilan.
13. Bahwa dalam konteks Pemohon, yang berdomisili di Bandung namun
bekerja terakhir di Timika Papua Tengah, penerapan norma tersebut
memaksa Pemohon untuk menempuh proses mediasi/konsiliasi dan/atau
gugatan di wilayah yang secara geografis sangat jauh dan secara finansial
tidak terjangkau.
14. Bahwa dalam keadaan pasca PHK, tanpa penghasilan tetap, kewajiban
untuk mengakses peradilan di wilayah yang jauh dari domisili bukan
sekedar persoalan teknis. Melainkan hambatan nyata, yang berpotensi
menghalangi hak Pemohon untuk diperiksa dan didengar secara layak.
15. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 81 UU PPHI dalam frasa “meliputi
tempat pekerja/buruh bekerja” telah menimbulkan pembatasan terhadap
hak atas acces to justice yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.
Apabila forum tersedia secara formal, namun secara faktual tidak dapat
diakses karena hambatan geografis dan ekonomi yang tidak proposional,
17
maka hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil menjadi
tereduksi.
Lebih lanjut, penerapan norma tersebut membuka kemungkinan terjadi
situasi dimana pekerja/buruh tidak dapat hadir dalam proses persidangan
akibat keterbatasan biaya dan jarak, sehingga berpotensi berujung pada
putusan verstek. Dalam keadaan demikian, hak untuk di dengar (right to
heard) kehilangan makna substantifnya.
Padahal, dalam konstruksi negara hukum modern, hukum acara tidak
boleh menjadi instrumen yang menghalangi pencapaian keadilan
substantif.
Prosedur
seharusnya
melayani
keadilan,
bukan
mengalahkannya.
16. Bahwa oleh karena itu, frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”
dalam Pasal 81 UU PPHI apabila dimaknai secara sempit, rigid dan
ekslusif bertentangan dengan prinsip negara hukum dan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
C. Pasal 81 UU PPHI Bertentangan dengan Hak atas Kemudahan dan
Perlakuan Khusus bagi Pihak yang Lemah (Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945)
17. Bahwa hukum ketenagakerjaan dibangun di atas prinsip perlindungan
terhadap pihak yang lebih lemah (protective principle). Pasal 28H ayat (2)
UUD NRI 1945 menjamin perlakuan khusus guna mencapai keadilan.
Keadilan sosial menuntut negara menghapus hambatan struktural yang
menghalangi kelompok sosial-ekonomi lemah untuk memperoleh manfaat
dari sistem peradilan.
18. Bahwa Pemohon bekerja dan ditempatkan di Timika, Papua Tengah,
namun pada saat sedang cuti kerja Pemohon dipanggil dan diberhentikan
di Bandung, Jawa Barat. Jika Pasal 81 dimaknai secara sempit hanya
pada tempat bekerja terakhir, maka Pemohon yang telah terputus sumber
penghasilannya dipaksa menempuh jarak ribuan kilometer untuk
bersidang. Ini merupakan hambatan ekonomi dan geografis yang nyata
yang membuat norma “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan”
menjadi hampa.
18
19. Bahwa pengusaha memiliki kapasitas sumber daya yang jauh lebih besar.
Memberlakukan kompetensi relatif secara kaku menguntungkan pihak
yang memiliki sumber daya lebih besar dan merugikan pekerja yang
rentan. Oleh karena itu, perlakuan yang setara memerlukan pengaturan
alternatif forum bagi pekerja.
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penafsiran sempit terhadap Pasal 81
UU PPHI yang membatasi pengajuan gugatan perselisihan hubungan
industrial hanya pada tempat pekerja/buruh bekerja (tempat kerja
terakhir/de facto) telah menciptakan ketidakadilan substantif dan
hambatan struktural bagi pekerja/buruh sebagai pihak yang secara
inheren lebih lemah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang menjamin perlakuan khusus bagi pihak lemah guna
mencapai keadilan, serta prinsip perlindungan (protective principle) dalam
hukum ketenagakerjaan diamanatkan Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 27 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.
Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang progresif agar
Pasal 81 UU PPHI dimaknai secara alternatif, yaitu gugatan juga dapat
diajukan pada tempat tinggal/domisili pekerja/buruh, guna menjamin
akses keadilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana
semangat dari lahirnya UU PPHI serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
D. Kebijakan Administratif Mahkamah Agung sebagai Bukti Adanya
Kebuntuan Konstitusional
21. Bahwa problematika Pasal 81 UU PPHI telah mendorong Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian huruf B
Hasil Rumusan Kamar Perdata angka 4 Perselisihan Hubungan Industrial
huruf (b) yang menyatakan sebagai berikut:
“Para pihak yang berselisih terkait hubungan pekerja/buruh di sektor
perkapalan yang didasarkan pada PKL dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan hubungan industrial pada tempat PKL dibuat dan ditanda
19
tangani … dst-nya”. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia tersebut membuka kemungkinan forum alternatif tertentu. Hal
ini membuktikan adanya kesadaran institusional bahwa pembatasan
forum secara kaku menimbulkan ketidakadilan prosedural. (Bukti P-11).
22. Namun, karena Surat Edaran Mahkamah Agunga Republik Indonesia
tersebut bukan norma undang-undang, perlindungan hak konstitusional
warga negara tidak dapat digantungkan pada kebijakan administratif yang
bersifat internal. Diperlukan penafsiran konstitusional dari Mahkamah
Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
E. Prinsip Proporsionalitas dalam Penafsiran Norma
23. Bahwa pembatasan forum hanya pada “meliputi tempat pekerja/buruh
bekerja” bukanlah cara yang paling ringan untuk mencapai tujuan
kepastian kompetensi relatif. Alternatif yang lebih proporsional adalah
memaknai frasa tersebut mencakup pula tempat tinggal pekerja/buruh.
24. Penafsiran
demikian
tidak
menghapus
norma
asli,
melainkan
menyempurnakannya agar selaras dengan prinsip kepastian hukum yang
adil, kesetaraan substantif, dan akses terhadap keadilan.
25. Bahwa penafsiran konstitusional yang dimohonkan terhadap frasa
“meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam Pasal 81 Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial agar mencakup pula “tempat tinggal pekerja/buruh” merupakan
penerapan prinsip proporsionalitas yang tepat. Penafisran ini layak
(suitable) karena tetap mencapai tujuan kompetensi relatif, perlu untuk
menghilangkan hambatan struktural bagi pihak lemah, serta seimbang
karena manfaat akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya
ringan jauh lebih besar daripada dampak penyesuaian norma. Penafsiran
ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 serta semangat perlindungan pihak lemah dalam hukum
ketenagakerjaan.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian, fakta, alasan hukum, dan bukti-bukti yang telah
diuraikan dalam permohonan ini, dengan hormat Pemohon memohon kepada Yang
20
Mulia Ketua dan para Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai juga “meliputi tempat tinggal pekerja/buruh”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
ATAU
Apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon kiranya
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum dan
keadilan.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi
Surat
Keputusan
Direktur
SDM
Nomor:
4998/G4S/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Dodi Saputra;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Surat Pemanggilan tertanggal 23 November
2025;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Surat Pemberitahuan PHK Dengan Alasan
Mendesak No Ref: 3609/G4S-PNC/SSS/TRM/XI/2025
tertanggal 24 November 2025;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Surat Tanggapan Sdr. Dodi Saputra tertanggal 24
November 2025;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
21
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi Putusan Sela Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2018/PN
Sby;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Intisari Penelitian Nurul Qisthy Chumairoh dan
Sutanto, Universitas Gajah Mada;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2024;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Surat Nomor: 071/Eks/Adv/Humanika /XII/2025
tertanggal 02 Desember 2025 Risalah Perundingan
Bipartit tertanggal 18 Desember 2025 Surat Nomor:
09/Eks/Adv/Humanika/ 1/2026 tertanggal 12 Januari 2026;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi Salinan Putusan Nomor 20/PUU-XIII/2015
tertanggal 30 November 2015;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Pay Slip November 2025;
15. Bukti P-15
:
Fotokopi
Salinan
Putusan
PHI
Medan
No.
262/Pdt.SusPHI/2024/PN Mdn;
16. Bukti P-16
:
Fotokopi
Salinan
Putusan
Mahkamah
Agung
No.
692/Pdt.Sus-PHI/2025.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
22
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah
pengujian
konstitusionalitas
undang-undang,
in
casu
norma
Pasal
81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut
UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
23
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 81 UU 2/2004, yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut.
Pasal 81 UU 2/2004
“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat pekerja/buruh bekerja”.
24
2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia berdomisili di Bandung, Jawa Barat dan mantan pekerja/buruh
pada perusahaan alih daya PT. G4S Security Solution Services yang ditetapkan
sebagai karyawan tetap dengan jabatan guarding commercial security officer
(satuan pengamanan) sejak 1 Februari 2007, sebagaimana dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Nomor 4998/G4S/2019 tentang
penetapan sebagai karyawan tetap [vide Bukti P-3 dan Bukti P-8].
3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum, dan hak konstitusional untuk mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma dalam undang-
undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa sejak diterima bekerja pada PT. G4S Security Solution Services,
Pemohon ditempatkan pada berbagai perusahaan lain (klien) dengan wilayah
yang berbeda-beda termasuk terakhir pada PT. Freeport Indonesia yang
berada di Timika, Provinsi Papua Tengah [vide Bukti P-4 dan Bukti P-14];
b. Bahwa pada tanggal 24 November 2025, PT. G4S Security Solution Services
memanggil Pemohon di Bandung dan melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 25 November 2025 karena adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yakni membawa atau
memindahkan
barang
milik
perusahaan/klien
keluar
lingkungan
perusahaan/klien tanpa dilengkapi dokumen yang sah [vide Bukti P-5 dan
Bukti P-6]. Terhadap PHK yang dilakukan tanpa penjelasan dan pemeriksaan
terlebih dahulu serta proses bipartit yang layak tersebut, Pemohon telah
melakukan penolakan pengakhiran hubungan kerja dimaksud dan telah
menempuh upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit dengan PT. G4S
Security Solution Services, namun tidak mencapai kesepakatan [vide Bukti
P-7 dan Bukti P-12].
25
c. Bahwa oleh karena PHK terhadap Pemohon dilakukan di wilayah domisili
Pemohon di Bandung, sedangkan tempat Pemohon terakhir bekerja adalah
PT. Freeport Indonesia yang terletak di Timika, Provinsi Papua Tengah, maka
menurut Pemohon, upaya lanjutan dari proses bipartit yang tidak mencapai
kesepakatan adalah mediasi pada Dinas Tenaga Kerja di wilayah tempat
Pemohon bekerja yaitu Provinsi Papua Tengah, atau mengajukan gugatan
ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura yang
merupakan wilayah hukum tempat Pemohon terakhir bekerja sebagaimana
diatur dalam norma Pasal 81 UU 2/2004;
d. Bahwa keberlakuan norma Pasal 81 UU 2/2004 yang mengatur tentang
kompetensi relatif dari Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara
pekerja/buruh dengan pemberi kerja menimbulkan hambatan bagi Pemohon
untuk mengakses forum penyelesaian PHI yang telah ditentukan undang-
undang (access to justice). Hal ini mengingat jarak geografis antara tempat
domisili Pemohon saat ini dengan tempat Pemohon bekerja sebagai tempat
mengajukan gugatan PHI sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo,
yakni antara Bandung dan Jayapura, cukup jauh serta membutuhkan biaya
transportasi dan akomodasi yang melampaui kemampuan ekonomi
Pemohon, yang pasca PHK tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Terlebih
PHK
sepihak
yang
dilakukan
oleh
perusahaan
juga
berpotensi
menghilangkan hak Pemohon atas pesangon dan penghargaan masa kerja;
e. Bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk mengakses forum penyelesaian
PHI dimaksud secara nyata dan aktual telah merugikan hak konstitusional
Pemohon untuk memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, serta
mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945;
f. Bahwa norma Pasal 81 UU 2/2004 juga membuka peluang bagi pihak
pengusaha yang memiliki sumber daya finansial dan mobilitas lebih besar
untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon di pengadilan hubungan
industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (tempat Pemohon bekerja) yang
sangat jauh dari domisili Pemohon saat ini, sehingga dapat dipastikan proses
persidangan nantinya tidak akan dihadiri oleh Pemohon yang terkendala
finansial. Kondisi demikian mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk
didengar (right to be heard) dalam persidangan, dan menimbulkan
26
ketimpangan posisi, serta menyebabkan terputusnya akses keadilan
substantif bagi Pemohon sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional
Pemohon
untuk
mendapatkan
kemudahan
dan
perlakuan
khusus
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
g. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya frasa “meliputi tempat pekerja/buruh
bekerja” dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 dapat ditafsirkan secara luas yakni
“meliputi tempat tinggal pekerja/buruh” agar kerugian hak konstitusional
Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak lagi terjadi dan tidak akan
terjadi.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan
kualifikasinya
sebagai
perseorangan
warga
negara
Indonesia,
mantan
pekerja/buruh pada PT. G4S Security Solution Services yang memiliki anggapan
kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual karena berlakunya norma Pasal 81 UU 2/2004, yang tidak
mengatur kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial, meliputi tempat tinggal
pekerja/buruh. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang
dijelaskan Pemohon telah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan
a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti
atau tidak terbuktinya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.
27
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “meliputi tempat
pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil
permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila
dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam
norma Pasal 81 UU 2/2004 yang mengatur perihal gugatan PHI diajukan kepada
pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, tidak lagi selaras dengan kondisi saat ini
yang banyak menerapkan model bisnis berbasis multi-lokasi, penempatan
fleksibel, alih daya (outsourcing), penugasan sementara, vendor management,
serta pola penugasan antarunit. Di mana kondisi tersebut membuat tempat
bekerja seorang pekerja menjadi tidak lagi bersifat tetap pada satu lokasi tertentu
saja.
2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 81 UU 2/2004 telah dimaknai secara
ekslusif tanpa mempertimbangkan kondisi faktual pekerja, termasuk domisili
aktual pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, lokasi terjadinya PHK, serta
kemampuan ekonomi pekerja pasca PHK sebagaimana halnya kondisi Pemohon
saat ini yang berdomisili dan menerima PHK di Bandung namun tempat bekerja
berada di Timika, Papua Tengah. Oleh karenanya, keberlakuan norma pasal a
quo memaksa Pemohon untuk menempuh proses mediasi/konsiliasi, dan/atau
gugatan PHI di wilayah yang secara geografis sangat jauh sehingga menyulitkan
Pemohon secara finansial.
3. Bahwa menurut Pemohon, sekalipun secara formal forum penyelesaian
hubungan industrial melalui gugatan telah diatur dalam norma Pasal 81 UU
2/2004, namun secara faktual forum tersebut tidak dapat dengan mudah diakses
karena adanya beberapa hambatan, khususnya bagi pekerja/buruh, seperti
hambatan geografis dan ekonomi yang tidak proporsional. Hal tersebut
merupakan hambatan substantif terhadap akses keadilan, karena selain
mencederai hak Pemohon untuk diperiksa dan didengar (right to be heard)
secara layak, norma pasal a quo juga tidak memiliki definisi normatif yang tegas,
sehingga membuka ruang interpretasi yang memicu konflik kompetensi relatif
28
antar pengadilan hubungan industrial. Oleh karenanya, norma Pasal 81 UU
2/2004 menurut Pemohon telah membatasi hak atas kemudahan akses terhadap
keadilan (access to justice) yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, dan
prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan kompetensi relatif dalam Pasal 81 UU
2/2004 secara kaku dengan membatasi pengajuan gugatan PHI hanya pada
tempat pekerja/buruh bekerja tanpa membuka ruang forum pilihan (choice of
forum) kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur
pada bagian huruf B Hasil Rumusan Kamar Perdata angka 4 Perselisihan
Hubungan Industrial huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
(SEMA 2/2024), yang pada pokoknya mengatur perihal tempat pengajuan
gugatan perselisihan hubungan industrial bagi pekerja/buruh di sektor
perkapalan, yakni pada tempat PKL dibuat dan ditandatangani pada wilayah
kantor kesyahbandaran pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja.
Hal demikian menurut Pemohon justru akan menciptakan ketidakadilan
substantif karena hanya akan menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya
lebih besar (pengusaha) dan merugikan pihak yang lebih rentan (pekerja/buruh).
Hal demikian selain bertentangan dengan prinsip perlindungan (protective
principle) dalam hukum ketenagakerjaan, juga bertentangan dengan hak atas
kemudahan dan perlakuan khusus bagi pihak yang lemah guna mencapai
keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) j.o. Pasal 27 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan forum penyelesaian PHI melalui
gugatan hanya pada “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” bukanlah cara yang
paling ringan untuk mencapai tujuan kepastian kompetensi relatif. Oleh
karenanya, diperlukan penafsiran konstitusional yang progresif agar norma
Pasal 81 UU 2/2004 dimaknai secara alternatif dan proporsional, yakni gugatan
juga dapat diajukan pada tempat tinggal/domisili pekerja/buruh, agar selaras
dengan prinsip kepastian hukum yang adil, kesetaraan susbtantif, dan akses
terhadap keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
29
Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dalam
petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa
“meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 yang
menyatakan, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak
dimaknai juga “meliputi tempat tinggal pekerja/buruh”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil
permohonan Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat
atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 81 UU 2/2004 karena norma
pasal a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2015 dengan amar putusan
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Berkenaan
dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat
yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.
Pasal 69 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
30
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma undang-undang yang
telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah
hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian
dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah
Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon a quo dan
menyandingkan dengan permohonan sebelumnya. Dalam Permohonan Nomor
20/PUU-XIII/2015, norma Pasal 81 UU 2/2004 menggunakan dasar pengujian Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam permohonan a quo, sekalipun
dasar pengujian dimaksud juga digunakan oleh Pemohon dalam menguji Pasal 81
UU 2/2004, akan tetapi Pemohon juga menambahkan dasar pengujian lain, yaitu
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, alasan permohonan dalam
permohonan a quo secara esensi berbeda dengan permohonan sebelumnya. Di
mana dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mendalilkan sempitnya
tafsir frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” yang menimbulkan hambatan
akses keadilan secara geografis dan finansial bagi Pemohon. Sementara itu, dalam
Permohonan Nomor 20/PUU-XIII/2015, alasan permohonan berfokus pada
mekanisme prosedur gugatan secara keseluruhan yang menurut Pemohon
seharusnya dilakukan secara volunter oleh pengusaha. Berdasarkan uraian tersebut
di atas, terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau
tidak, karena terdapat perbedaan alasan permohonan yang belum pernah
digunakan dalam permohonan sebelumnya serta terdapat dasar pengujian yang
berbeda, menurut Mahkamah secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh
ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu,
terhadap ketentuan norma Pasal 81 UU 2/2004 dapat dimohonkan pengujian
kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh
Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah pengaturan perihal kompetensi
31
relatif pengadilan hubungan industrial yang tidak meliputi tempat tinggal
pekerja/buruh dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 menyebabkan norma a quo
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
Terhadap
persoalan
konstitusionalitas
tersebut,
Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.11.1]
Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU 2/2004 ditegaskan PHI
dimaknai sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam hal PHI tersebut disebabkan
karena adanya PHK, terdapat kondisi di mana salah satu pihak dalam hubungan
kerja yang didasari oleh kesepakatan antara para pihak, yakni pekerja/buruh dan
pengusaha yang semula saling mengikatkan diri dalam hubungan kerja, tidak lagi
menghendaki untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut. PHK kadang kala sulit
untuk dihindari yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya terdapat
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, atau syarat-syarat kerja
sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerja, maupun peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi demikian berpotensi
menyebabkan
ketidakharmonisan
hubungan
antara
pekerja/buruh
dengan
pengusaha, terutama jika sampai berujung pada PHK yang tidak diterima oleh salah
satu pihak. Ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak tersebut menimbulkan perselisihan yang disebut
sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja [vide Pasal 1 angka 4 UU 2/2004].
Oleh sebab itu, guna mencari jalan keluar yang terbaik dan menguntungkan bagi
kedua belah pihak yang berselisih, UU 2/2004 mengatur bentuk-bentuk
penyelesaian PHI, termasuk yang diakibatkan karena PHK.
Berkenaan dengan hal tersebut, mekanisme penyelesaian PHI yang
terdapat dalam UU 2/2004 diatur sesuai dengan jenis-jenis PHI dan dilatarbelakangi
oleh kebutuhan penyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha
yang cepat, tepat, adil dan murah [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 2/2004].
Mekanisme penyelesaian PHI dimaksud dapat dilakukan melalui: 1) perundingan
bipartit; 2) konsiliasi atau mediasi; dan 3) gugatan kepada pengadilan hubungan
32
industrial. Masing-masing mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan
secara berjenjang mulai dari perundingan bipartit, di mana para pihak yang
berselisih diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara
musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga dapat diperoleh hasil yang
menguntungkan kedua belah pihak [vide Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU
2/2004]. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak
boleh dicampuri oleh pihak manapun. Apabila dalam perundingan bipartit tidak
mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan upaya penyelesaian tripartit, baik
melalui mediasi dengan difasilitasi oleh tenaga mediator yang disediakan oleh
pemerintah sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya
bagi pekerja/buruh dan pengusaha, ataupun melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan yang mengakomodir keterlibatan masyarakat seperti konsiliasi [vide
Penjelasan Umum UU 2/2004]. Apabila melalui upaya-upaya tersebut tidak juga
tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian
perselisihan PHK melalui pengadilan hubungan industrial sebagai peradilan khusus
yang berada pada lingkungan peradilan umum [vide Pasal 55 UU 2/2004].
Kehadiran berbagai alternatif penyelesaian baik melalui perundingan bipartit,
mediasi dan konsiliasi, maupun melalui gugatan pada pengadilan hubungan
industrial, selain memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada para pihak
untuk menggunakan alternatif penyelesaian perselisihan yang tersedia guna
mendapatkan penyelesaian secara cepat, tepat, adil dan murah, juga merupakan
jawaban atas kebutuhan para pihak yang berselisih untuk mendapat perlindungan
hukum yang adil dan konkret, serta merupakan sarana formal bagi para pihak untuk
memperjuangkan haknya melalui proses hukum yang terbuka, profesional, dan
menjunjung tinggi asas keadilan.
[3.11.2]
Bahwa dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam forum
mediasi dan selanjutnya memilih meneruskan proses penyelesaian perselisihan
melalui gugatan pada pengadilan hubungan industrial, UU 2/2004 juga telah
mengatur kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial, yang dalam hal ini
berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai
perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta di tingkat
pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan
antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan [vide Pasal 56 UU
33
2/2004]. Pemeriksaan pada pengadilan hubungan industrial tersebut dilakukan
dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-
undang a quo [vide Pasal 57 UU 2/2004]. Sementara itu, berkenaan dengan
pengadilan hubungan industrial mana yang berwenang memeriksa dan memutus
gugatan PHI, UU 2/2004 telah menentukan bahwa gugatan PHI diajukan kepada
pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/buruh bekerja [vide Pasal 81 UU 2/2004]. Dengan kata lain,
norma Pasal 81 UU 2/2004 telah menentukan perihal kompetensi relatif pengadilan
hubungan industrial untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan PHI. Di mana
norma Pasal 81 UU 2/2004 didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945, karena pengaturan perihal kompetensi relatif pengadilan hubungan
industrial tersebut tidak meliputi tempat tinggal pekerja/buruh.
Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon
a quo sepenuhnya dibangun berdasarkan kasus konkret yang dialaminya sebagai
pekerja/buruh yang di-PHK dan telah menempuh proses perundingan bipartit, serta
masih akan menempuh proses penyelesaian lanjutan dalam upaya menyelesaikan
perselisihan PHK dengan perusahaan, termasuk melalui mekanisme gugatan pada
pengadilan hubungan industrial. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan sebagaimana
telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas, norma Pasal 81 UU 2/2004 tidak lagi
selaras dengan kondisi faktual pekerja/buruh saat ini yang banyak ditempatkan pada
perusahaan berbasis multi lokasi dengan penempatan yang fleksibel, maupun pada
perusahaan alih daya (outsourcing) yang secara faktual menyebabkan tempat
bekerja seorang pekerja/buruh menjadi tidak lagi bersifat tetap pada satu lokasi
tertentu saja. Dalam konteks ini, terkait dengan kasus konkret Pemohon, di mana
lokasi atau tempat Pemohon bekerja berbeda dengan lokasi tempat Pemohon
menerima PHK, sehingga menyulitkan Pemohon dari sisi finansial untuk
mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial di tempat Pemohon
bekerja karena secara geografis terpisah jarak yang cukup jauh dari domisili
Pemohon saat ini. Kondisi ini menurut Pemohon dapat mencederai hak atas
kemudahan akses terhadap keadilan (access to justice) karena tidak sejalan dengan
prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil, serta hak untuk
mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
34
mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Sehubungan dengan hal tersebut, terlepas dari kasus konkret yang
dialami Pemohon, ihwal ini Mahkamah telah berpendirian dan menegaskan perihal
hukum acara yang berlaku bagi pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara
perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali
yang diatur secara khusus dalam UU 2/2004 [vide Pasal 57 UU 2/2004]. Dengan
kata lain, jika tidak diatur secara khusus dalam undang-undang a quo maka hukum
acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara
sebagaimana diatur antara lain dalam HIR dan RBg. Oleh karena itu, ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 81 UU 2/2004 merupakan pengecualian dari asas umum yang
berlaku dalam HIR dan RBg yang pada dasarnya menentukan bahwa gugatan
diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri di tempat tergugat
berdomisili. Artinya, seandainya tidak ada Pasal 81 UU 2/2004, jika para Pemohon
hendak mengajukan gugatan PHI maka gugatan itu harus diajukan ke pengadilan di
tempat tergugat berdomisili [vide Paragraf [3.9] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20/PUU-XIII/2015].
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
kembali menegaskan bahwa pengaturan perihal kompetensi relatif pengadilan
hubungan industrial dalam Pasal 81 UU 2/2004 berbeda dengan hukum acara
perdata. Di mana secara doktrinal, dalam sistem hukum acara perdata, dikenal
adanya asas actor sequitor forum rei, yang menyatakan bahwa gugatan harus
diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Perbedaan tersebut dikarenakan Pasal 57 UU
2/2004 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan
industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU 2/2004.
Dalam kaitan ini, Pasal 81 UU 2/2004 menentukan secara khusus (lex specialis)
berkenaan dengan gugatan PHI diajukan kepada pengadilan hubungan industrial
yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, sebab senyatanya
lokasi perusahaan yang menjadi tempat pekerja/buruh bekerja merupakan lokasi
berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan, serta merupakan tempat di
mana hubungan kerja dilaksanakan sekaligus tempat terjadinya hubungan hukum,
35
termasuk hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan,
dan oleh karenanya menjadi dasar penentuan pengadilan hubungan industrial mana
yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan PHI. Dengan demikian,
dalam perspektif hubungan industrial, ketentuan norma Pasal 81 UU 2/2004 justru
menguntungkan atau meringankan pekerja/buruh. Oleh karena itu, dalam kaitan
dengan tata cara pengajuan gugatan, ketentuan Pasal 118 HIR merupakan
ketentuan yang bersifat umum (lex generalis) yang dikesampingkan dalam hukum
acara peradilan PHI, sehingga ketentuan Pasal 81 UU 2/2004 secara hukum dapat
mengesampingkan keberlakuan Pasal 118 HIR, karena Pasal 81 UU 2/2004
mengatur secara khusus mengenai kewenangan relatif pengadilan hubungan
industrial, yang juga dibenarkan menurut ketentuan Pasal 57 UU 2/2004. Hal ini
berarti, yurisdiksi pengadilan hubungan industrial yang berwenang memeriksa dan
memutus suatu gugatan PHI diatur secara terbatas dan limitatif pada wilayah tempat
di mana pekerja/buruh bekerja, bukan berdasarkan pada wilayah tergugat
bertempat tinggal/berdomisili sebagaimana yang berlaku pada hukum acara
perdata.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang
mempersoalkan agar frasa “tempat pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81
UU 2/2004 dihubungkan dengan karakter perusahaan yang menerapkan model
bisnis berbasis multi-lokasi, sehingga perusahaan memiliki cabang atau kantor
perwakilan di tempat lain, maupun menerapkan penempatan pekerja/buruh secara
fleksibel,
yang
memungkinkan
seorang
pekerja/buruh
ditempatkan
pada
perusahaan induk/kantor pusat maupun kantor cabang/perwakilan, termasuk dalam
hal ini apabila perusahaan menempatkan pekerja/buruh pada perusahaan klien
dalam sistem kerja alih daya (outsourcing), di mana kondisi tersebut membuat
tempat bekerja seorang pekerja menjadi tidak lagi bersifat tetap pada satu lokasi
tertentu saja. Berkenaan dengan persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah
menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, “tempat pekerja/buruh
bekerja” adalah tempat di mana pekerja/buruh melakukan kegiatan operasional
pekerjaan pada tempat pekerja/buruh ditempatkan. Dalam hal perusahaan memiliki
kantor cabang, sehingga pekerja/buruh dapat ditempatkan pada kantor cabang
dimaksud, maka gugatan PHI dapat ditujukan kepada direksi yang berkedudukan
pada kantor pusat atau domisili hukum perusahaan sebagai pihak yang berwenang
36
dan bertangggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
[vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas]. Demikian halnya dengan pekerja/buruh yang ditempatkan pada
perusahan klien dalam sistem kerja alih daya, sekalipun gugatan ditujukan kepada
perusahaan alih daya sebagai perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan
pekerja alih daya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun gugatan PHI tetap
diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat pekerja alih daya menjalankan operasional
pekerjaannya.
Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan gugatan
dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial pada tempat perjanjian kerja
laut (PKL) dibuat dan ditandatangani pada wilayah kantor kesyahbandaran
pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja sebagaimana ditegaskan
dalam SEMA 2/2024. Menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai legalitas SEMA
dimaksud, gugatan tersebut merupakan bentuk penyelesaian perselisihan yang
hanya dapat dilakukan jika terjadi perselisihan antara anak buah kapal dengan
pengusaha kapal maka penyelesaiannya dengan berpedoman pada PKL yang
didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-
Undang Pelayaran beserta aturan pelaksananya. Lebih lanjut, dalam SEMA tersebut
dijelaskan bahwa dalam hal KUHD dan undang-undang pelayaran beserta aturan
pelaksananya tidak mengatur maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan
ketenagakerjaan. Artinya, ketentuan yang ada dalam SEMA tersebut sifatnya
khusus dan hanya berlaku terbatas pada adanya perselisihan antara anak buah
kapal dengan pengusaha kapal, bahkan jika dalam KUHD dan Undang-Undang
Pelayaran beserta aturan pelaksananya tidak mengatur maka penyelesaiannya
berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan. Dengan demikian, berdasarkan
uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon yang mengaitkan dengan gugatan dapat
diajukan di luar ketentuan dalam norma Pasal 81 UU 2/2004, menurut Mahkamah
adalah dimaksudkan untuk hal yang bersifat khusus atau spesifik dan tidak serta
37
merta hal tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 81 UU 2/2004.
Terlebih, berkenaan dengan SEMA, secara umum penerapannya sepenuhnya
diserahkan kepada hakim untuk menilai dalam kasus konkret yang diperiksa dan
diadilinya. Sehingga, dalam konteks permohonan a quo, ada tidaknya keterkaitan
antara norma Pasal 81 UU 2/2004 dengan SEMA 2/2024 berkenaan dengan ada
tidaknya perjanjian kerja laut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.
Sementara itu, berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon ihwal pasca-
PHK terhadap pekerja tanpa penghasilan tetap, kewajiban untuk mengakses
peradilan di wilayah yang jauh dari domisili bukan sekadar persoalan teknis
melainkan hambatan nyata yang berpotensi untuk menghalangi hak Pemohon untuk
diperiksa dan didengarkan secara layak dalam persidangan [vide perbaikan
Permohonan, hlm. 16]. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah,
kekhawatiran Pemohon tersebut telah diantisipasi dengan terbukanya kesempatan
untuk mengajukan gugatan secara kolektif dengan menunjuk kuasa hukum dengan
surat kuasa khusus [vide Pasal 84 UU 2/2004]. Dengan terbukanya peluang untuk
pengajuan gugatan secara kolektif dimaksud, hambatan-hambatan dalam
memperjuangkan hak hukum pekerja/buruh, termasuk perihal pemutusan hubungan
kerja, dapat diatasi tanpa perlu mengubah kompetensi relatif pengadilan hubungan
industrial.
[3.11.3]
Bahwa lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon yang memohon agar
norma Pasal 81 UU 2/2004 ditafsirkan secara progresif dengan memberi
pemaknaan secara alternatif dan proporsional, yakni gugatan juga dapat diajukan
pada pengadilan hubungan industrial yang wilayah hukumnya juga meliputi tempat
tinggal pekerja/buruh, menurut Mahkamah hal tersebut berpotensi menimbulkan
persoalan ketidakpastian hukum terkait dengan yurisdiksi pengadilan hubungan
industrial dalam menyelesaikan perkara PHI. Termasuk menimbulkan kesulitan
dalam proses persidangan, khususnya pada proses pembuktian perkara. Selain itu,
dalam hal terdapat sejumlah pekerja/buruh dengan tempat tinggal berbeda-beda
namun akan mengajukan gugatan kepada satu perusahaan yang sama secara
bersamaan, maka pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon
menjadi tidak dapat diterapkan. Dalam kaitan dengan kondisi di mana tempat tinggal
(domisili)
pekerja/buruh
berbeda
dengan
tempat
pekerja/buruh
bekerja
38
sebagaimana dalil Pemohon yang menerima PHK di tempat yang berbeda dengan
tempat Pemohon bekerja. Di mana hal tersebut menimbulkan hambatan secara
geografis dan finansial bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pada pengadilan
hubungan industrial di wilayah tempat Pemohon bekerja, tanpa bermaksud menilai
kasus konkret yang dialami Pemohon dimaksud, penting bagi Mahkamah
menegaskan bahwa dalam kaitan ini, Pemohon tetap dapat menggunakan upaya
hukum dengan mengajukan gugatan PHI pada pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pemohon (pekerja/buruh)
bekerja dengan menggunakan layanan sistem peradilan yang dilakukan secara
elektronik (e-court) [vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik]. Di mana layanan tersebut kini tidak hanya sebatas pada proses
administrasi semata, yakni proses pendaftaran (e-filing), pembayaran biaya
berperkara, dan pemanggilan sidang (e-summon), namun juga mencakup proses
persidangan (e-litigasi) dan penyampaian salinan putusan (e-salinan). Hal demikian
selain dapat dilakukan guna mencegah hilangnya hak Pemohon untuk didengar
(right to be heard) dalam persidangan dan mencegah adanya ketimpangan posisi
serta terputusnya akses keadilan substantif bagi Pemohon, juga sejalan dengan
prinsip akses terhadap peradilan dan keadilan (access to court and justice). Dengan
mekanisme persidangan demikian, terlepas dari kasus konkret yang dialami
Pemohon, hak Pemohon untuk mengajukan gugatan di pengadilan hubungan
industrial di wilayah “tempat pekerja/buruh bekerja”, untuk mendapat kemudahan
dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, dapat dilaksanakan.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
yang mempersoalkan frasa “tempat pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81
UU 2/2004 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 81 UU 2/2004 telah ternyata tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip
39
perlindungan dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan
demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
40
---------------------------------------------------------------
6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 2 (dua)
orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim
Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut:
Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh
[6.1] Bahwa sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945) yang ditolak oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat hukum berbeda
(dissenting opinion) berkenaan dengan pokok permohonan dari mayoritas hakim
konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 60/PUU-XXIV/2026 memohonkan
pengujian norma Pasal 81 UU 2/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma yang dimohonkan pengujian
berbunyi, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”. Pemohon yang berdomisili di
Bandung bekerja pada perusahaan alih daya/perusahaan penyedia jasa pekerja
(outsourcing) sebagai satuan pengamanan (satpam/security) melalui proses
seleksi dan penerimaan kerja di kantor perusahaan di Jakarta, dan telah
ditempatkan di berbagai wilayah yang kemudian terakhir ditugaskan di Timika,
Provinsi Papua Tengah. Terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
sepihak oleh perusahaan, Pemohon mengalami kesulitan finansial untuk
mengajukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja
(PHK) di Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Papua Tengah, termasuk gugatan
perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jayapura, Provinsi Papua. Menurut Pemohon, norma a quo
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akses keadilan (access to
justice), serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (protective
41
principle), sehingga diperlukan penafsiran yang membuka alternatif yang lebih
proporsional demi akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Selanjutnya, petitum Pemohon pada pokoknya meminta agar frasa “meliputi
tempat pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 dinyatakan
inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai juga, “meliputi
tempat tinggal pekerja/buruh”.
2. Bahwa hubungan industrial pada dasarnya berpotensi menimbulkan perbedaan
pendapat, bahkan perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 2/2004, Perselisihan Hubungan Industrial
adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Definisi tersebut
menggambarkan ruang lingkup atau jenis perselisihan hubungan industrial yang
meliputi: (i) perselisihan hak; (ii) perselisihan kepentingan; (iii) perselisihan
pemutusan hubungan kerja; dan (iv) perselisihan antar-serikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan [vide Pasal 2 UU 2/2004]. Sebagai salah satu
upaya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, UU a quo
membentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan
khusus di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili,
dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial [vide Pasal 1
angka 17 dan Pasal 55 UU 2/2004]. Dilihat dari fungsi mengadili (judicial functie),
kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan [vide Pasal 56 UU 2/2004].
3. Bahwa norma Pasal 81 UU 2/2004 yang dimohonkan pengujian pada dasarnya
mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perselisihan hubungan industrial.
Secara doktriner, kompetensi relatif (distributie van rechtsmacht) berkenaan
42
dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili gugatan perselisihan
hubungan industrial dalam wilayah hukum atau yurisdiksi pengadilan tersebut.
Dalam hukum acara perdata yang berlaku, patokan untuk menentukan
kewenangan pengadilan dihubungkan dengan daerah hukum atau yurisdiksi
merujuk pada asas actor sequitor forum rei, yakni diajukan ke pengadilan di
tempat mana tergugat bertempat tinggal [vide Pasal 118 ayat (1) Herziene
Inlandsche
Reglement
(HIR)/Pasal
142
ayat
(1)
Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg)]. Selain itu, para pihak dalam perjanjian juga dapat
menentukan pengadilan (forum penyelesaian sengketa) yang disepakati melalui
klausul choice of forum berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal
142 ayat (4) RBg. Namun berlainan dengan ketentuan hukum acara perdata
tersebut, Pasal 57 UU 2/2004 memuat pengecualian pada hukum acara
peradilan hubungan industrial dengan menyatakan, “Hukum acara yang berlaku
pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara
khusus dalam undang-undang ini.” Oleh karena itu, norma a quo merupakan
pengecualian dari asas actor sequitor forum rei sebab gugatan perselisihan
hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh
bekerja.
4. Bahwa seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, perusahaan penyedia
tenaga kerja/alih daya (vendor), perusahaan pemberi pekerjaan/pengguna (user
company), dan pekerja/buruh dapat berada di lokasi yang berbeda-beda.
Perbedaan lokasi atau wilayah dimaksud bukan hanya lintas provinsi atau
kabupaten/kota dalam satu negara, tetapi juga sangat mungkin bersifat lintas
negara. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh (remote
working) dalam ekonomi digital, antara lain, data analyst, customer support,
programmer, digital marketing, atau content moderator. Secara empiris,
pengelompokan bidang pekerjaan ekonomi digital belum seragam. Sebagian
perusahaan mengelompokkan bidang pekerjaan ekonomi digital sebagai usaha
pokok/inti (core business), namun sebagian lainnya menjadikan bidang
pekerjaan tersebut dapat dialihdayakan (outsourcing). Terhadap hal ini, baik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
43
Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023) maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PP 35/2021) tidak bermaksud menilai
legalitas PP 35/2021, belum memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti
mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihkan melalui alih daya (outsourcing).
Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024, khususnya Sub-paragraf
[3.13.5.1], hlm. 579, pada pokoknya menyatakan:
“Sementara itu, terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan
belum adanya landasan hukum yang jelas dan pasti mengenai jenis
pekerjaan yang dapat dialihkan melalui alih daya (outsourcing) sehingga
hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam skema alih daya, termasuk para Pemohon, maka menurut
Mahkamah,
perlu
ada
kejelasan
dalam
undang-undang
yang
menyatakan bahwa menteri menetapkan jenis pekerjaan yang dapat
dialihdayakan dalam perjanjian alih daya. Sehingga, pihak-pihak yang
terkait dengan perjanjian alih daya, seperti perusahaan pemberi kerja,
perusahaan penyedia jasa alih daya, dan para pekerja, akan memiliki
standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan,
sehingga pekerja/buruh alih daya hanya akan bekerja pada pekerjaan
alih daya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tertulis
alih daya. Dengan adanya kejelasan ini akan memberikan perlindungan
hukum yang adil kepada pekerja/buruh mengenai status kerja dan hak-
hak dasarnya, seperti upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak
karena sudah ditetapkan jenis pekerjaan alih dayanya dalam perjanjian
kerja. Selain itu, dengan adanya ketentuan mengenai jenis pekerjaan alih
daya yang harus ditetapkan oleh menteri dalam undang-undang ke
depan, maka akan membuat lebih jelas tentang apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam praktik alih daya. Hal demikian dapat mencegah
adanya
kesalahan
dalam
mengalihkan
pekerjaan,
yang
dapat
menyebabkan persoalan hukum. Karena ada batasan yang tegas pada
pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan juga pengaturan tersebut dapat
membantu mengurangi kemungkinan konflik antara perusahaan dan
pekerja/buruh.”
Lebih lanjut, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023,
Mahkamah menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran
UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
44
dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam
perjanjian tertulis alih daya”.
5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI/2023, kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan
kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 7 Tahun
2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (selanjutnya disebut Permenaker 7/2026).
Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, Permenaker 7/2026 telah menegaskan
keharusan perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis yang paling sedikit
memuat: (a) pekerjaan yang dialihdayakan; (b) jangka waktu perjanjian alih
daya; (c) lokasi pelaksanaan pekerjaan; (d) jumlah pekerja/buruh alih daya; (e)
pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya paling sedikit meliputi upah, upah
kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak atas
keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya
keagamaan, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan
hubungan kerja; dan (f) hak dan kewajiban perusahaan alih daya dan
perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya,
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenaker 7/2026 menetapkan 6 (enam) jenis dan
bidang pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang, yaitu: (i) layanan
kebersihan; (ii) penyediaan makanan dan minuman; (iii) pengamanan; (iv)
penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh; (v) layanan penunjang
operasional; dan (vi) pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyatakan, gas, dan ketenagalistrikan. Dalam kaitan ini, setelah dicermati,
telah ternyata sektor ekonomi digital belum diakomodir secara memadai dalam
UU 6/2023, PP 35/2021, dan Permenaker 7/2026, sehingga hal demikian
menuntut adanya transformasi konstruksi hubungan industrial dan adaptasi
perlindungan pekerja/buruh.
6. Bahwa dalam konteks hubungan pekerja/buruh di sektor perkapalan dengan
tingkat mobilitas yang tinggi dan dinamis, terdapat adanya pelonggaran
kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 2/2024).
Meskipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat ke
luar secara hukum, keberadaan SEMA yang merupakan aturan kebijakan
45
(beleidsregel) memiliki “relevansi hukum” yang memberi petunjuk, pedoman,
dan arahan bagi hakim peradilan di bawahnya dalam penanganan perkara guna
mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Berkenaan
dengan hal tersebut, SEMA 2/2024 bagian huruf B Hasil Rumusan Kamar
Perdata angka 4 Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut:
“a. Perselisihan antara anak buah kapal dengan pengusaha kapal
diselesaikan dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut (PKL)
yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD)
dan
Undang-Undang
Pelayaran
beserta
aturan
pelaksanaannya.
Dalam hal KUHD dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan
pelaksanaannya tidak mengatur maka penyelesaiannya berpedoman
pada ketentuan ketenagakerjaan.
b. Para pihak yang berselisih terkait hubungan pekerja/buruh di sektor
perkapalan yang didasarkan pada PKL dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan hubungan industrial pada tempat PKL dibuat dan
ditanda tangani pada wilayah kantor kesyahbandaran pelabuhan
atau di tempat di tempat terakhir pekerja itu bekerja.”
7. Bahwa dari studi komparatif, kekakuan menetapkan yurisdiksi lembaga
peradilan dalam penyelesaian sengketa/perselisihan hubungan industrial dalam
praktik di beberapa negara telah mengalami pergeseran untuk memperluas dan
mendekatkan akses keadilan bagi para pihak (access to justice). Berdasarkan
Zivilprozessordnung/ZPO, pekerja/buruh di Jerman dapat mengajukan gugatan
di tempat dimana pekerjaan biasanya dilakukan, domisil atau kantor pusat
perusahaan, atau tempat pekerja diberangkatkan/berdomisili jika bekerja secara
fleksibel (mobile) dan dari jarak jauh (remote). Sementara di Australia [Fair Work
Act 2009] dan Inggris [Employment Tribunals (Constitution and Rules of
Procedure) Regulations 2013] telah membuka keleluasaan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dengan pendekatan digitalisasi dan
persidangan daring (online) yang menembus batas yurisdiksi geografis secara
praktis.
8. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penafsiran
terhadap kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial semestinya tidak
hanya terbatas “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” sebagaimana bunyi
ketentuan norma a quo, melainkan juga mengakomodir jenis dan bidang
pekerjaan yang berkembang di era digitalisasi, sehingga norma a quo tidak
dimaknai secara kaku bahwa pengajuan gugatan perselisihan hubungan
industrial harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
46
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Dengan
demikian,
negara
harus
hadir
untuk
memberikan
perlindungan
hak
konstitusional warga negara untuk mencari keadilan (access to justice)
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28H ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan.”
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut saya,
seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi
penafsiran atau pemaknaan baru terhadap frasa “meliputi tempat pekerja/buruh
bekerja” dalam norma Pasal 81 UU 2/2004 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan”.
Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Arsul Sani
[6.2] The true measure of the justice of a system is the amount of protection
it guarantees to the weakest. (Aung San Suu Kyi)
Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian
terhadap frasa “meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dalam norma Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (UU 2/2004), yang diajukan oleh Pemohon dengan memohon
agar Mahkamah menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai
“meliputi tempat tinggal pekerja/buruh”.
Berkenaan dengan norma Pasal 81 UU 2/2004 tersebut, telah pernah diajukan
permohonan pengujian materiil dan diputus oleh Mahkamah dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 yang menolak permohonan
47
pemohon yang bersangkutan. Namun, oleh karena objek permohonan a quo hanya
berkenaan dengan frasa sebagaimana disebutkan di atas serta diajukan ke
Mahkamah dengan alasan dan landasan pengujian yang berbeda dari permohonan
yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015
tersebut, maka permohonan a quo dapat diajukan kembali. Demikian pula,
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 tidak
dapat diberlakukan secara mutatis mutandis untuk permohonan a quo.
Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah menolak
permohonan tersebut untuk seluruhnya. Pendapat berbeda saya terhadap
pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah selengkapnya adalah sebagai berikut:
-
Pertama, sebagai lembaga negara yang berwenang menguji (norma)
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah sejak awal berdiri telah
menerapkan prinsip “the living constitution”, yang bermakna bahwa dalam menguji
konstitusionalitas norma undang-undang, Mahkamah mempertimbangkan bukan
saja aspek historis dan latar belakang perumusan norma undang-undang yang diuji,
tetapi juga mempertimbangkan apa yang dianggap atau diyakini sebagai keadilan
konstitusional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang timbul karena
munculnya keadaan-keadaan tertentu setelah diberlakukannya norma undang-
undang terkait dan tidak/belum dipertimbangkan pada saat proses pembentukan
undang-undang bersangkutan. Diterapkannya prinsip “the living constitution”
tersebut didasarkan pada perkembangan dan perubahan kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud) yang timbul di tengah masyarakat luas.
Dengan
menerapkan
prinsip
“the
living
constitution”,
Mahkamah
mempertimbangkan perspektif keadilan konstitusional, termasuk hal-hal yang
berkaitan dengan kemudahan akses terhadap keadilan (access to justice), bukan
sekadar perspektif kepastian hukum, terutama dalam hal suatu norma undang-
undang dinilai mengandung pertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas,
dan/atau mengakibatkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dengan
munculnya keadaan-keadaan tertentu tersebut setelah dibuatnya suatu norma
undang-undang. Dengan menerapkan prinsip “the living constitution” pula,
Mahkamah bahkan beberapa kali mengubah atau menggeser pendirian dan/atau
pandangan hukum tentang konstitusionalitas norma undang-undang yang termuat
dalam putusan sebelumnya, dan selanjutnya mengemukakan pendirian dan/atau
48
pandangan baru yang diyakini lebih merefleksikan keadilan konstitusional yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan adanya keadaan-keadaan
tertentu tersebut.
Berkenaan dengan permohonan a quo dan dikaitkan dengan prinsip keadilan
konstitusional sebagaimana disinggung di atas, terutama yang terkait dengan akses
terhadap keadilan, Mahkamah seyogianya memperhatikan dua aspek sekaligus
terkait dengan permohonan a quo. Yang pertama, kerangka historis dan latar
belakang perumusan norma dalam (pasal-pasal) UU 2/2004, in casu Pasal 81 UU
2/2004 yang menjadi objek permohonan, dan yang kedua, perkembangan model
atau praktik hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pemberi kerja yang
mengalami perubahan atau perkembangan dibandingkan dengan model atau
praktik sebelum UU 2/2004 dibuat.
Tidak dapat dinegasikan bahwa setelah diberlakukannya UU 2/2004, model
dan praktik hubungan industrial berkembang dengan sejumlah varian model dan
praktik baru. Di antara perkembangan model dan varian tersebut adalah
berkembangnya hubungan industrial di mana pekerja bekerja secara “mobile”, tidak
lagi bekerja “menetap” di satu tempat/lokasi pekerjaan, melainkan juga
melaksanakan pekerjaan di tempat/lokasi kerja yang lain pada kurun waktu tertentu
berikutnya. Dalam konteks cakupan wilayah hukum pengadilan hubungan industrial,
banyak dijumpai keadaan di mana lokasi/tempat kerja yang tidak hanya satu
tersebut berada di dua atau bahkan lebih wilayah hukum pengadilan hubungan
industrial yang berbeda.
Selain perkembangan berbasis tempat/lokasi kerja yang tidak hanya satu
tempat, terdapat perkembangan hubungan industrial yang berbasis hubungan
hukum alih daya (outsourcing legal arrangement) dengan varian yang tidak
sebagaimana sebelumnya. Dalam hal ini, pekerja alih daya (outsourcing worker)
direkrut di suatu kota oleh perusahaan alih daya (outsourcing company) dari kota
yang sama ataupun berbeda, namun kemudian pekerja/buruh ditempatkan dan
bekerja pada perusahaan pengguna pekerja alih daya (outsourcing user) yang
berada di kota lain, bahkan yang jauh dari domisili hukum pekerja alih daya maupun
tempat kedudukan hukum perusahaan alih daya yang merekrutnya. Perkembangan-
perkembangan ini berlangsung dalam 20 (dua puluh) tahun belakangan ini, setelah
dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan UU 2/2004. Kasus konkret Pemohon sendiri
49
mencerminkan perkembangan model dan praktik hubungan kerja alih daya yang
demikian. Dengan mengacu pada hal tersebut, Mahkamah seyogianya
mempertimbangkan perkembangan hubungan industrial yang demikian untuk
mewujudkan keadilan konstitusional yang lebih baik bagi pekerja/buruh dan bagi
pemberi kerja.
-
Kedua, UU 2/2004 dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan
konstitusional dalam bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara
cepat, tepat, adil dan murah. Tujuan demikian ditetapkan karena pembentuk
undang-undang menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku sebelumnya
belum dapat mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan
murah (vide Penjelasan Umum UU 2/2004, alinea keenam). Tujuan demikian juga
berangkat dari pertimbangan pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang
dalam bagian “Menimbang” huruf b UU 2/2004, “bahwa dalam era industrialisasi,
masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan
kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah”.
Prinsip cepat, tepat, adil dan murah menjadi prinsip pokok dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang hendak dituju oleh UU 2/2004, dan prinsip
pokok demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) di mana pengadilan
berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan. Mahkamah dalam beberapa putusannya sering menyebut hal tersebut
sebagai bentuk penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dalam
konteks
perlindungan
hak-hak
konstitusional
warga
negara
sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, prinsip cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang diletakkan oleh UU 2/2004 seyogianya diwujudkan oleh
Mahkamah dengan pendirian/pandangan hukum yang lebih adaptif dalam
menyikapi keberlakuan norma Pasal 81 UU 2/2004 dikaitkan dengan perkembangan
model dan varian hubungan industrial yang berkembang setelah berlakunya UU
2/2004. Cara pandang yang lebih adaptif memang diperlukan guna memberikan
kemudahan akses terhadap keadilan yang sesungguhnya tidak saja menyangkut
50
hak dan kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga hak dan kepentingan perusahaan
alih daya yang berstatus sebagai pemberi kerja, terutama bagi pekerja/buruh dan
perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja di mana hubungan kerja mereka
didasarkan pada model dan varian sebagaimana digambarkan di atas.
Tanpa pendirian/pandangan hukum yang lebih adaptif terhadap Pasal 81 UU
2/2004, menurut saya, prinsip cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial menjadi tidak dapat diwujudkan dengan baik. Jika
kasus konkret Pemohon diambil sekadar sebagai contoh, di mana Pemohon
berdomisili di Provinsi Jawa Barat dan perusahaan alih daya yang merekrut
Pemohon juga berkedudukan hukum di Provinsi Jawa Barat serta proses rekrutmen
dan penandatanganan perjanjian kerja alih daya juga dilakukan di wilayah Provinsi
Jawa Barat, maka menjadi tidak rasional untuk mewujudkan prinsip cepat, tepat, adil
dan murah dimaksud jika berpegang secara kaku atau memandang secara
“legalistik-formal” atas norma Pasal 81 UU 2/2004. Pekerja/buruh alih daya seperti
Pemohon maupun perusahaan alih daya yang melakukan perekrutan harus
mengajukan perselisihan hubungan industrial mereka dan menjalani proses
persidangan di pengadilan hubungan industrial yang wilayah hukumnya tidak
meliputi domisili/kedudukan hukum mereka dan bahkan jauh dari domisili/tempat
kedudukan hukum masing-masing pihak. Dalam kasus konkret yang dihadapi
Pemohon, maka harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jayapura, padahal domisili/kedudukan hukum Pemohon dan
pemberi kerjanya ada di wilayah Jawa Barat.
Dari sisi prinsip rasionalitas, menurut saya, dengan keadaan demikian,
menjadi hal yang tidak rasional dan tidak bersesuaian dengan prinsip cepat, tepat,
adil dan murah dengan mempertahankan norma Pasal 81 UU 2/2004 secara “apa
adanya”. Selanjutnya, dari prinsip kemudahan akses terhadap keadilan, keadaan
demikian juga tidak patut untuk membuat norma Pasal 81 UU 2/2004 tetap
dipertahankan dalam rumusan asalnya. Apalagi jika perspektif mempertahankan
norma Pasal 81 UU 2/2004 tersebut dilakukan dengan mengacu pada pertimbangan
telah adanya sistem peradilan elektronik (e-court) yang membuka proses perkara
(gugatan dan jawab-menjawab) dapat diajukan secara elektronik oleh penggugat
dan dijawab oleh tergugat dari wilayah mana pun. Proses berperkara, dalam hal ini
termasuk dalam perkara perselisihan hubungan industrial, memang dapat
memanfaatkan fasilitas e-court untuk tahapan pengajuan dan jawab-menjawab
51
serta pemeriksaan saksi. Akan tetapi, untuk tahap pembuktian surat-surat/dokumen,
kehadiran fisik para pihak yang berperkara atau kuasanya tetap diperlukan, oleh
karena bukti tertulis berupa surat-surat tertentu harus ditunjukkan aslinya di hadapan
majelis hakim bersangkutan. Kehadiran fisik demikian masih diperlukan karena
masih berlakunya ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal
1888 KUH Perdata yang menetapkan “kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak
pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah
dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang
senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.
Bagi saya, prinsip cepat, tepat, adil dan murah lebih mudah diwujudkan ketika
pandangan lebih adaptif dan tidak “kaku” dalam mempertimbangkan isu
konstitusionalitas norma Pasal 81 UU 2/2004 dikedepankan. Pandangan lebih
adaptif dimaksud adalah dengan memperluas, namun bukan menggantikan atau
meniadakan, norma yang ada berkenaan dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif
pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU 2/2004.
Dalam hal ini, menurut saya, dengan menambahkan yurisdiksi atau kompetensi
relatif pengadilan hubungan industrial yang wilayah hukumnya meliputi tempat
perjanjian kerja ditandatangani, selain mempertahankan norma tentang yurisdiksi
atau kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial di mana pekerja/buruh
bekerja yang ada dalam Pasal 81 UU 2/2004. Penambahan demikian menjadikan
baik pekerja/buruh maupun perusahaan pemberi kerja tidak dihadapkan pada
pilihan tunggal mengenai yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan hubungan
industrial, melainkan memiliki pilihan alternatif yang secara rasional dapat lebih
mudah untuk mewujudkan prinsip cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
Pilihan alternatif seperti di atas sesungguhnya bukan hal yang baru dalam
hukum acara perdata Indonesia. Baik Reglemen Indonesia Yang Diperbarui
(Herziene Inlandsch Reglement/HIR) maupun Reglemen Daerah Seberang
(Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg) tidak “kaku” berpegang pada
prinsip tunggal mengenai yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan yang
berwenang, yang dikenal sebagai asas actor sequitur forum rei [vide Pasal 118 ayat
(1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg]. Dalam Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat
(3) RBg, misalnya, dimungkinkan penggunaan asas lain dalam tata cara beracara di
pengadilan perdata, yaitu asas forum rei sitae. Berdasarkan asas ini, jika objek
52
sengketa adalah benda tidak bergerak, maka terbuka kemungkinan gugatan
diajukan ke pengadilan berwenang yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda
tersebut berada.
-
Ketiga, prinsip yang lebih adaptif sebagaimana dikemukakan di atas juga
telah dianut oleh Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang
memuncaki pengadilan hubungan industrial, Mahkamah Agung menyadari
kebutuhan untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel atau adaptif secara terbatas
sebagai perwujudan kemudahan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, SEMA
2/2024 secara nyata mengedepankan prinsip fleksibel dan lebih adaptif dimaksud.
Dalam huruf B Hasil Rumusan Kamar Perdata angka 4 Perselisihan Hubungan
Industrial huruf (b) pada SEMA 2/2024, dinyatakan bahwa: “para pihak yang
berselisih terkait hubungan pekerja/buruh di sektor perkapalan yang didasarkan
pada PKL dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada
tempat PKL dibuat dan ditandatangani pada wilayah kantor kesyahbandaran
pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja”.
Menurut saya, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan
tertinggi hendak menerapkan prinsip cepat, tepat, adil dan murah sekaligus
menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam rangka
memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang adil serta memberikan
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama baik bagi pekerja/buruh maupun bagi perusahaan selaku pemberi kerja.
Hal demikian pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk mewujudkan hak
konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara lebih baik dan rasional.
Menimbang, bahwa bertolak dari keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di
atas dan dengan memperhatikan perkembangan model dan praktik hubungan
industrial setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun berlakunya UU 2/2004, saya
meyakini bahwa jika norma Pasal 81 UU 2/2004 dipertahankan apa adanya, maka
hal demikian berpeluang menimbulkan persoalan akses terhadap keadilan (access
to justice), yang menyebabkan hak konstitusional warga negara vide Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dapat tidak terpenuhi dengan baik.
Tegasnya, tanpa adanya pemaknaan sama sekali, norma Pasal 81 UU 2/2004
menjadi bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hukum yang adil serta hak
53
untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama, in casu berupa hak atas kemudahan akses
terhadap keadilan (access to justice), setidaknya apabila menyangkut model dan
varian sebagaimana dikemukakan di atas.
Dengan demikian, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian, yakni dengan mengabulkan permohonan a quo tidak
sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Amar putusan yang seharusnya
dijatuhkan oleh Mahkamah adalah menyatakan Pasal 81 UU 2/2004 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “gugatan perselisihan hubungan industrial
diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja atau tempat di mana
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pemberi kerja disepakati atau dibuat”.
***
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, pada hari Rabu, tanggal
lima belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 15.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
54
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Nurwulantari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 22 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang 23 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 81 UU 2/2004, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 81 UU 2/2004 “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”. 24 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berdomisili di Bandung, Jawa Barat dan mantan pekerja/buruh pada perusahaan alih daya PT. G4S Security Solution Services yang ditetapkan sebagai karyawan tetap dengan jabatan guarding commercial security officer (satuan pengamanan) sejak 1 Februari 2007, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Nomor 4998/G4S/2019 tentang penetapan sebagai karyawan tetap [vide Bukti P-3 dan Bukti P-8]. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak konstitusional untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa sejak diterima bekerja pada PT. G4S Security Solution Services, Pemohon ditempatkan pada berbagai perusahaan lain (klien) dengan wilayah yang berbeda-beda termasuk terakhir pada PT. Freeport Indonesia yang berada di Timika, Provinsi Papua Tengah [vide Bukti P-4 dan Bukti P-14]; b. Bahwa pada tanggal 24 November 2025, PT. G4S Security Solution Services memanggil Pemohon di Bandung dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 25 November 2025 karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yakni membawa atau memindahkan barang milik perusahaan/klien keluar lingkungan perusahaan/klien tanpa dilengkapi dokumen yang sah [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6]. Terhadap PHK yang dilakukan tanpa penjelasan dan pemeriksaan terlebih dahulu serta proses bipartit yang layak tersebut, Pemohon telah melakukan penolakan pengakhiran hubungan kerja dimaksud dan telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit dengan PT. G4S Security Solution Services, namun tidak mencapai kesepakatan [vide Bukti P-7 dan Bukti P-12]. 25 c. Bahwa oleh karena PHK terhadap Pemohon dilakukan di wilayah domisili Pemohon di Bandung, sedangkan tempat Pemohon terakhir bekerja adalah PT. Freeport Indonesia yang terletak di Timika, Provinsi Papua Tengah, maka menurut Pemohon, upaya lanjutan dari proses bipartit yang tidak mencapai kesepakatan adalah mediasi pada Dinas Tenaga Kerja di wilayah tempat Pemohon bekerja yaitu Provinsi Papua Tengah, atau mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura yang merupakan wilayah hukum tempat Pemohon terakhir bekerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 81 UU 2/2004; d. Bahwa keberlakuan norma Pasal 81 UU 2/2004 yang mengatur tentang kompetensi relatif dari Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja menimbulkan hambatan bagi Pemohon untuk mengakses forum penyelesaian PHI yang telah ditentukan undang- undang (access to justice). Hal ini mengingat jarak geografis antara tempat domisili Pemohon saat ini dengan tempat Pemohon bekerja sebagai tempat mengajukan gugatan PHI sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo, yakni antara Bandung dan Jayapura, cukup jauh serta membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang melampaui kemampuan ekonomi Pemohon, yang pasca PHK tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Terlebih PHK sepihak yang dilaku
