60/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se- Indonesia (disingkat “BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia”), diwakili oleh Nama : Dahliana Hasan, S.H, M.Tax., Ph.D. Jabatan : Ketua Alamat : Jalan Tirtodipuran Nomor 48 RT 60, RW 16, Kel/Desa Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta Nama : Ferry Fathurokhman, S.H, M.H., Ph.D. Jabatan : Sekretaris Alamat : Jalan Bhayangkara RT 3, RW 1, Kel/Desa Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten. Nama : Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. Jabatan : Bendahara Alamat : Perum Graha Chandra Land Lavender Blok Q Nomor 9, Mlajah, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur. sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Yayasan Sehati Indonesia Maju, diwakili oleh: Nama : Karnadi Adikusuma, S.KM., MM.Kes. Jabatan : Dewan Pembina Badan Penyelenggara Yayasan Sehati Indonesia Alamat : Dusun Duren II, RT 016, RW 005, Kel. Duren, Kec, Klari sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II 2 3. Nama : Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Alamat : Kp. Sedayu, RT 003, RW 001, Kel/Desa Kalisegoro, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Alamat : Jalan Jend. Sudirman, Rengas Condong, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Alamat : Kedungpani, RT 001, RW 010, Kel/Desa Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Prof. Dr. Ferdi, SH., M.Hum. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Alamat : Jatiadabiah Komp. DPRD No. 15, RT 003, RW 004, Kel/Desa Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Dr. Suherman, S.H., LL.M. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta Alamat : Jalan H. Garif No. 100, RT 005, RW 004, Kel/Desa Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama : Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H. 3 Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat : Perum Buana Asri RT 005, RW 017, Kel/Desa Palumbonsari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Alamat : Jalan Sam Ratulangi II, RT 030, RW 011, Kel/Desa Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama : Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Jalan Pinang II No. 47 TM. Yasmin RT 005, RW 009, Kel/Desa. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Endrianto Bayu Setiawan, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Alamat : Jalan Melati No. 300 RT 7, RW 5, Jatirejoyoso, Kepanjen, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon XI 12. Nama : Iren Sudarya Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Alamat : Kp. Ciporokoy, RT 1, RW 3, Kel/Desa Sinarjaya, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon XII 13. Nama : Ahmad Reihan Thoriq 4 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta Alamat : Kp. Kemang No. 21, RT 003, RW 011, Kel/Desa Jatibening Baru, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-AGHP/IV/2025 bertanggal 16 April 2025 memberi kuasa kepada Awan Puryadi, S.H., Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H., M. Qabul Nusantara, S.H., M.H., Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H., dan Reza Zia Ulhaq, S.H. yang merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada AGHP Strategic Law Firm, beralamat kantor di Jalan Surabaya Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII disebut sebagai ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait (Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA)); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes)); Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden; Membaca keterangan tertulis Ahli dan Saksi Presiden; Membaca keterangan tertulis Ahli dan Saksi Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA); Membaca keterangan tertulis Ahli Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes); 5 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM- PTKes); Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 60/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sebelum menguraikan detail Alasan PERMOHONAN ini, PARA PEMOHON akan menguraikan terlebih dahulu dasar kewenangan konstitusional Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Judicial Review). 2. Bahwa yang menjadi dasar hukum wewenang Mahkamah untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”); b. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); c. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 6 Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); d. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan e. Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian formil dan/atau materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena permohonan a quo mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat 7 (6), ayat (7), serta ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 5. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 8 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. A. Subjek Hukum Para Pemohon A.1. Pemohon I dan Pemohon II merupakan Badan Hukum Privat 7. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031117.AH.01.07. Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001461.AH.01.08. Tahun 2024, tanggal 26 September 2024 [Bukti P-4] serta Salinan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ahmad Yulias, S.H., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Komp Ruko No. 6 Butta Towa Kabupaten Maros, mengenai pendirian Perkumpulan Badan Hukum Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia [Bukti P-5]. Akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat kehendak para pihak sebagaimana dituangkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 8. Bahwa Pemohon I tergolong sebagai subjek badan hukum privat yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, in casu pengujian materiil UU 20/2003 dan UU 12/2012 terhadap UUD 1945, karena Pemohon I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012; 9. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum privat merupakan wadah Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan pengembangan standar pendidikan 9 hukum di Indonesia serta menyamakan persepsi, visi, dan misi dalam pengelolaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia [Bukti P- 5]; 10. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Ketua yakni Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., [Bukti P-6] Sekretaris yakni Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., [Bukti P-7] dan Bendahara yakni Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., [Bukti P-8] sebagaimana diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Nomor: 1/BKS PTN VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 [Bukti P-9] serta Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se- Indonesia yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin, Makassar, tertanggal 30 November 2024 [Bukti P-10]; 11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia [Bukti P-5] dinyatakan Pengurus berwenang mewakili organisasi untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat/musyawarah di sidang pengadilan [Bukti P-10]; 12. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang memberikan kuasa kepada Karnadi Adi Kusuma, SKM., MM.Kes. [Bukti P-48]. Yayasan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Sehati Indonesia Maju Nomor 05 tanggal 26 Juni Tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Herlina, S.H. di Kabupaten Karawang [Bukti P-36] serta telah mendapat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0010101.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 [Bukti P-37] sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Sehati Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Herlina, S.H. di Kabupaten Karawang [Bukti P-38] serta telah mendapat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06- 0042532 tanggal 06 Oktober 2023 [Bukti P-39]. Akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat kehendak para pihak sebagaimana dituangkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10 yang berlaku, dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; USINDO adalah Perguruan Tinggi Swasta berada di bawah naungan Badan Penyelenggara Yayasan Sehati Indonesia Maju. USINDO menyelenggarakan 7 program studi yang berada di bawah koordinasi 3 fakultas.Pertama, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) yang terdiri dari 3 program studi, yaitu: S1 Kesehatan Masyarakat yaitu: DIII Kebidanan dan DIII Keperawatan. Kedua, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), yang terdiri dari 2 Program Studi yaitu: S1 Hukum dan S1 Manajemen. Ketiga, Fakultas Teknik (FT) yaitu S1 Informatika dan S1 Rekayasa Industri; 13. Bahwa USINDO menjalankan amanat Undang-Undang sebagai lembaga pendidikan Tinggi yang unggul, berdaya saing, memiliki jiwa entrepreneurship dan berakhlak mulia. Dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, USINDO mengemban dan menjalankan amanat Undang- undang untuk megembangkan potensi mahasiswanya agar berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 14. Bahwa Pemohon II sebagai Dewan Pembina Yayasan [Bukti P-40] mempunyai tugas penting untuk menjamin seluruh warga akademis di lingkungan USINDO mendapatkan hak konstitusionalnya yaitu pertama, bagi para pengajar atau dosen dan para staf pegawai di USINDO mendapatkan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan Undang – Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2; kedua, bagi para mahasiswa mendapatkan haknya bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28C (1). Mahasiswa juga berhak atas pendidikan yaitu akses pendidikan tinggi yang terjangkau sesuai dengan Pasal 31 (1); 15. Bahwa Pemohon II mempunyai kewajiban untuk memproses akreditasi bagi seluruh program studi di USINDO. Pemohon II telah mendapatkan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk 7 program studi. Untuk 11 program studi yang diakreditasi oleh LAM adalah: program studi Manajemen akreditasi oleh LAM Memba [Bukti P-41], program studi Informatika oleh Lam Infokom [Bukti P-42] dan Program studi Rekayasa Industri oleh Lam Teknik [Bukti P-43], ketiga akreditasi oleh Lam ini mendapatkan Akreditasi Sementara dari LAM (Rekayasa Industri, informatika, manajemen} mengingat USINDO adalah Universitas baru sehingga mendapatkan akreditasi LAM secara otomatis untuk jangka waktu dua tahun. Akan tetapi untuk tahun 2025 ini Pemohon II telah membayar akreditasi LAM Teknik untuk program studi Rekayasa Teknik, karena akreditasi sementaranya berakhir pada bulan Agustus 2025. Selanjutnya Program studi Ilmu Kesehatan masyarakat, program studi Keperawatan dan program studi Kebidanan yang akreditasinya dilaksanakan oleh LAM PT Kes [Bukti P-44; Bukti P-45 dan Bukti P-46]. Telah dilakukan pembayaran akreditasi kepada LAM PT Kes pada tahun 2024 [Bukti P-47]; 16. Bahwa Pemohon II sudah membuat rencana kenaikan Uang Kegiatan Pendidikan (UKP) yang dikenakan kepada mahasiswa akibat beban pembiayaan akreditasi LAM tersebut. Hal ini membebani upaya Pemohon II untuk melaksanakan jaminan penghidupan dan pekerjaaan yang layak bagi pengajar dan seluruh staf USINDO dan mempersempit kesempatan terbuka bagi warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang terjangkau karena kenaikan biaya UKP yang harus dilakukan; 17. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai landasan subyek hukum sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang – Undang a quo. A.2. Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dan Pemohon X merupakan Dosen sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia: 18. Bahwa Pemohon III adalah Dosen WNI [Bukti P-11] yang merupakan tenaga pengajar Ilmu Perundang-undangan dan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pemohon III selama karirnya sejak tahun 2005 sebagai Dosen Hukum Tata Negara [Bukti P-12] memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dan ide-ide konstitusionalisme, serta merupakan individu yang melakukan pemantauan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Berbagai ide penelitian 12 Pemohon III yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah juga menunjukkan komitmennya sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara [Bukti P-13]. Oleh karena itu, permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme; 19. Bahwa Pemohon IV adalah Dosen WNI [Bukti P-14] yang merupakan tenaga pengajar Ilmu Politik Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pemohon IV selama berkarir sebagai Dosen Politik Hukum Pidana sejak tahun 2003 memiliki kepedulian terhadap pemajuan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU 12/2012 mengancam pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) yang melarang pemberian gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi apabila program studi tersebut tidak terakreditasi. Oleh karena itu, Pemohon IV berpandangan bahwa Permohonan ini harus dipandang sebagai langkah untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya, utamanya melalui pendidikan tinggi yang layak dan berkualitas; 20. Bahwa Pemohon V merupakan Dosen WNI [Bukti P-15] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Tata Negara dan Perancangan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pemohon IV telah meniti karir sebagai Dosen sejak tahun 1993 di Bagian Hukum Tata Negara [Bukti P-16] yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelayakan pendidikan tinggi hukum bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Mengabdikan diri menjadi akademisi perguruan tinggi merupakan bentuk pengabdian yang Pemohon V lakukan supaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermoral. Pemohon V juga telah memperoleh jabatan akademik Guru Besar pada tahun 2015 serta telah mempublikasikan karya- karya ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan juga jurnal internasional bereputasi. Selama menjadi Dosen juga sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan akademik, yang pada saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Melalui Permohonan ini, Pemohon V menyatakan tidak setuju dengan adanya lembaga akreditasi mandiri karena akan meningkatkan beban biaya yang semakin besar, serta 13 tidak ada standarisasi akreditasi bagi program studi. Oleh sebab itu, Permohonan ini merupakan upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan menghadirkan peran negara di banyak aspek, termasuk melalui akreditasi program studi; 21. Bahwa Pemohon VI adalah Dosen WNI [Bukti P-17] yang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memperoleh Jabatan Akademik Guru Besar di Bidang Hukum Lingkungan Internasional, dan saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selama mengabdikan diri sebagai Dosen, Pemohon VI terus berupaya untuk menciptakan sistem dan iklim pendidikan tinggi yang berkualitas, karena akan berdampak terhadap kualitas mahasiswa ketika lulus kelak. Pemohon VI berpandangan, penting untuk memastikan adanya kehadiran negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang fundamental, in casu termasuk soal akreditasi program studi. Peran negara yang demikian sangatlah penting karena telah disebutkan dalam konstitusi bahwa negara wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk setiap warga negara; 22. Bahwa Pemohon VII adalah Dosen WNI [Bukti P-18] yang merupakan tenaga pengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (“UPN”) Veteran Jakarta. Pemohon VII selama karirnya sejak tahun 2002 sebagai Dosen Pengantar Ilmu Hukum memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dan ide-ide konstitusionalisme, serta merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Oleh karena itu, Permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme; 23. Bahwa Pemohon VIII adalah Dosen WNI [Bukti P-19] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Selama ini ketika mengabdikan diri sebagai Akademisi, Pemohon VIII mengupayakan untuk peduli terhadap perkembangan dan permasalahan 14 ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, dan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah melalui Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI). Pemohon VIII berpandangan, keberadaan tenaga kerja tidak bisa dilepaskan dari peran serta perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas. Negara bertanggung jawab memastikan tersedianya pendidikan tinggi yang layak bagi seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan akreditasi, baik tingkat institusi perguruan tinggi maupun program studi. Oleh karena itu, Permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme yang menjadi hak warga negara. 24. Pemohon IX adalah Dosen WNI [Bukti P-20] yang merupakan tenaga pengajar hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Dalam banyak kesempatan ketika menjadi Dosen [Bukti P-21] terutama ketika saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Pemohon IX berupaya mewujudkan sistem pendidikan yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, sebab pendidikan adalah kunci memajukan bangsa di kemudian hari. Apabila negara lepas tangan untuk menyediakan pendidikan yang layak, maka sama saja tidak ada upaya serius untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bisa diakses masyarakat. Dalam konteks akreditasi, kehadiran negara tidak boleh bersifat limitatif hanya mengakreditasi perguruan tinggi, tapi juga harus pada tingkat program studi. Padahal perguruan tinggi dan program studi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 25. Pemohon X adalah Dosen WNI [Bukti P-22] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual. Selama mengabdikan diri menjadi Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pemohon X terus mengupayakan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebab hak atas pendidikan adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu, Pemohon X berpandangan bahwa hak konstitusional itu hanya bisa berjalan dengan optimal andai kata terdapat peran negara yang 15 serius mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Setiap kebijakan yang bersifat mendasar di bidang mendasar adalah tanggung jawab negara, seperti pembiayaan dan akreditasi. melalui Permohonan ini, Pemohon X berpandangan sangat penting untuk mengupayakan perbaikan aturan hukum yang bermasalah dan tidak sejalan dengan prinsip konstitusional untuk pemenuhan hak warga negara. 26. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X mempunyai landasan subyek hukum sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang – Undang a quo. A.3. Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII merupakan Mahasiswa WNI sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 27. Bahwa Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII merupakan WNI [Bukti P-23; Bukti P-24; dan Bukti P-25] yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum [Bukti P-26; P-27; dan P-28] yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya atas pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012. Sebab, sebagai mahasiswa, pastinya Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII akan terkena dampak atas hasil penilaian akreditasi baik dari akreditasi program studi maupun perguruan tinggi. Dengan adanya pengaturan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang notabene tidak diselenggarakan Pemerintah secara langsung, atau dengan kata lain justru dilaksanakan oleh masyarakat, maka hal itu menunjukkan adanya pelepasan tanggung jawab oleh negara yang diserahkan kepada masyarakat. Bahkan pada kenyataannya, pada saat diberlakukannya lembaga akreditasi mandiri, sumber pembiayaannya justru dilakukan secara mandiri oleh tiap perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga akreditasi mandiri berimplikasi terhadap biaya akreditasi yang harus ditanggung perguruan tinggi sebagaimana diberitakan Kompas.id pada 5 Mei 2022 (https://www.kompas.id/baca/artikel- opini/2022/05/03/menyoal-biaya-akreditasi-di-perguruan-tinggi) [Bukti P- 29]. Pada akhirnya, pasti biaya akreditasi tersebut akan dibebankan kepada mahasiswa melalui pengenaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya pendidikan bentuk lainnya seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan 16 (SPP). Kenaikan UKT yang cenderung menjadi mahal yang membuat Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas pendidikan yang layak; 28. Bahwa Pemohon XI pernah menuangkan gagasan akademisnya soal tanggung jawab negara dalam artikel ilmiah berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara” [Bukti P-30]. Pada pokoknya, dalam artikel ilmiah tersebut Pemohon XI berpandangan tingginya UKT yang dibebankan kepada masyarakat merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. UUD 1945 telah mengatur secara tegas adanya alokasi anggaran yang besar untuk pemenuhan pendidikan yang aksesibel, terutama untuk PTN karena dikelola langsung oleh negara. Andaikata lembaga akreditasi mandiri benar-benar diterapkan, maka sebagaimana artikel Pemohon XI tersebut, ada potensi besar UKT menjadi naik. Kenaikan UKT yang begitu mahal pastinya menggeser orientasi negara dalam memberikan pemenuhan pendidikan bagi warga negara dan menciptakan kapitalisasi pendidikan; 29. Bahwa Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII mempunyai landasan subyek hukum sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang – Undang a quo. B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon B.1. Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945 30. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional (constitutional rights) yang telah diakui, diatur, dan dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan (Preambule) dan dijabarkan dalam batang tubuh yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dengan bunyi sebagai berikut: Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... Pasal 27 17 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal-pasal UUD 1945 a quo, warga negara telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang adil, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Pemerintah juga dibebankan kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pembukaan UUD 1945. 31. Bahwa sebagai warga negara Indonesia sekaligus bagian dari Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, tentu PARA PEMOHON menganggap bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan peradaban bangsa yang berkemajuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus dijadikan sebagai sarana untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang berkemajuan dan berdaya saing sehingga mampu mengantarkan bangsa ini pada terwujudnya cita-cita luhur bangsa, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut sistem pendidikan harus diciptakan secara optimal dan berkualitas sebagaimana amanat konstitusi. Sejak awal bangsa ini berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”), para the founding people telah menyadari akan pentingnya jaminan pendidikan yang berkualitas. 18 Sehingga saat penyusunan UUD 1945, the founding people merumuskan jaminan pendidikan bagi warga negara tersebut ke dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang- undang. Hingga kemudian ketentuan Pasal 31 UUD 1945 di atas diamandemen saat perubahan keempat dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai--nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 32. Bahwa ketentuan Pasal 31 UUD 1945 di atas secara jelas, mendapat pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Tentunya pendidikan tersebut harus diberikan secara layak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Itulah sebabnya kualitas pendidikan nasional di berbagai jenjang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah guna memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara di bidang pendidikan secara layak. Dengan demikian sudah menjadi terang, jelas, dan tegas (expressive verbis) bahwa PARA PEMOHON sebagai warga negara mempunyai jaminan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. 19 B.2. Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang Dimohonkan Pengujian yang Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-Tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran yang Wajar Dapat Dipastikan akan Terjadi 33. Bahwa hak-hak konstitusional PARA PEMOHON a quo sangat potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 (5) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 55 UU 12/2012 (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. B.2.1. Kerugian Hak Konstitusional PEMOHON I dan PEMOHON II 34. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 yang memuat frasa potongan kalimat “... dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik” serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang memuat pengaturan “lembaga akreditasi mandiri” merugikan Pemohon I akibat mereduksi tujuan 20 pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkepastian hukum yang adil, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup, dan tidak memuat perlakuan yang diskriminatif yang selama ini diusahakan Pemohon I. Sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab konstitusional negara, in casu oleh Pemerintah. 35. Bahwa Pemohon I berpandangan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tidak mengedepankan kepastian hukum yang adil, pemenuhan hak pendidikan untuk memajukan kehidupan, dan memuat perlakuan yang diskriminatif. Dengan adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan akreditas oleh “lembaga akreditasi mandiri” untuk memberikan penilaian akreditasi bagi program studi suatu perguruan tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan negara in casu pemerintah telah diambil alih secara nyata oleh keberadaan “lembaga akreditasi mandiri” sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012. 36. Bahwa menurut Pemohon I, pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, yang di dalamnya memuat pengaturan “lembaga akreditasi mandiri” tidak mencerminkan semangat kewajiban negara untuk memajukan pendidikan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab pengaturan tersebut seakan-akan menghindar dan melepaskan tanggung jawab negara untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai standar yang layak sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Padahal, memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi termasuk program studi harus menjadi agenda penting negara, bukan lembaga yang dikelola masyarakat secara mandiri. 21 37. Bahwa menurut Pemohon I akibat ketentuan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh “lembaga akreditasi mandiri" terhadap Program Studi suatu perguruan tinggi menyebabkan jaminan mutu yang asinkron dengan jaminan mutu perguruan tinggi. Jaminan mutu Perguruan Tinggi dilakukan melalui akreditasi perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“BAN-PT”) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 ayat (4) UU 12/2012. Sedangkan jaminan mutu Program Studi dilakukan melalui akreditasi program studi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 oleh “lembaga akreditasi mandiri". Begitu pula ketentuan akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri secara umum juga diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, yang artinya tidak hanya spesifik terhadap perguruan tinggi. Sebab diatur dalam Pasal 60 ayat (2) a quo berbunyi “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” Dengan adanya dua lembaga berbeda yang juga berwenang melakukan akreditasi berbeda pada satu perguruan tinggi dan satuan pendidikan secara umum dapat menyebabkan hasil penilaian yang tidak linier, dengan kata lain disharmonis. Padahal dalam konteks pendidikan tinggi, antara perguruan tinggi dengan program studi tidak dapat dipisahkan. 38. Bahwa menurut Pemohon I akibat ketentuan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh “lembaga akreditasi mandiri" terhadap Program Studi menyebabkan beban biaya pendidikan yang bertambah. Selama ini, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“BAN-PT”) tanpa biaya, karena biaya akreditasi tersebut ditanggung oleh negara. Namun dengan akreditasi program studi yang penilaiannya dilakukan oleh “lembaga akreditasi mandiri" maka biaya ditanggung oleh perguruan tinggi. Sebagian besar perguruan tinggi terutama yang ternama bahkan bisa mengelola ratusan program studi. Misalnya saja sebagai contoh, Universitas Brawijaya mengelola 192 program studi (https://www.ub.ac.id/) [Bukti P-31], Universitas Gadjah Mada mengelola lebih dari 270 program studi (https://ugm.ac.id/id/pendidikan/) [Bukti P-32], dan Universitas Airlangga 22 mengelola 187 program studi (https://unair.ac.id/pendidikan/) [Bukti P- 33]. Jumlah program studi sebanyak itu tentunya akan membutuhkan alokasi yang besar untuk melaksanakan akreditasi program studi yang nantinya menjadi kewenangan lembaga akreditasi mandiri. Hal itu berbanding terbalik dengan kewenangan BAN-PT yang secara nyata sebagai badan/institusi publik, tetapi hanya mengelola akreditasi untuk tingkat perguruan tinggi saja yang secara jumlah tidak sebanyak program studi. 39. Bahwa dikhawatirkan dengan adanya beban biaya akreditasi program studi yang rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka kebutuhan dana operasional perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program studi akan semakin besar, serta menyebabkan berkurangnya kualitas dan sarana prasarana pembelajaran bagi mahasiswa akibat dilakukan alokasi akreditasi program studi. 40. Bahwa menurut Pemohon II, ketentuan Undang-Undang aquo merugikan Pemohon II karena seharusnya sesuai amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas sedangkan pelaksanaan Undang – Undang a quo telah mengakibatkan pelepasan tanggungjawab pemerintah untuk menyelenggarakan akreditasi sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan dilaksanakannya akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang memuat syarat utamanya adalah dilakukan pembayaran terhadap biaya akreditasi telah mengakibatkan Pemohon II terbebani dan tidak bisa memenuhi untuk mengutamakan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan termasuk alat-alat penunjang belajar mengajar. Pembiayaan akreditasi LAM harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pemohon II dan mengesampingkan kebutuhan pemenuhan-pemenuhan sarana dan prasarana. 41. Bahwa Pemohon II telah membayarkan biaya akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM akibat diberlakukannya undang – undang a quo. adapun pembayaran akreditasi LAM yang sudah dilakukan oleh pemohon II adalah [Bukti P-45]: 23 No. Program Studi dan Akreditasi Biaya 1. Program studi Kesehatan Masyarakat oleh Lam PT. Kes Rp. 58.800.000 2. Program Studi Keperawatan oleh Lam PT. Kes Rp. 58.800.000 3. Program studi Kebidanan oleh Lam PT Kes Rp. 58.800.000 4. Program studi Rekayasa Industri oleh Lam Teknik Rp. 51.940.000 Dengan telah dibayarkannya biaya akreditasi LAM tersebut Pemohon II telah merencanakan untuk menaikkan biaya kuliah bagi mahasiswa mulai tahun ajaran 2026. Seharusnya kenaikkan ini tidak terjadi apabila akreditasi tetap dilakukan oleh BAN PT yang dilakukan tanpa pembiayaan. Hal ini akan mengakibatkan potensi berkurangya pendaftar di USINDO yang dikelola oleh Pemohon II. Lebih jauh keadaan ini menciptakan potensi Pemohon II tidak mampu untuk menjamin: pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pengajar dan seluruh staf di USINDO yang mempunyai hak konstitusional sesuai pasal 27 (2) Undang-Undang dasar 1945 yaitu: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, mengurangi akses pendidikan tinggi bagi warga negara yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Pemohon II sebaliknya dengan diberlakukanya undang – undang a quo, peran USINDO untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi semua warga Negara sesuai amanat Pasal 28G (1) dan pasal 31 (1) Undang – Undang dasar 1945 menjadi berkurang atau terancam hilang. B.2.2. Kerugian Hak Konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X sebagai dosen 42. Bahwa keberadaan akreditasi sangat berpengaruh kepada suatu institusi pendidikan tinggi tidak terkecuali bagi seluruh dosen. Pengalihan tanggung jawab untuk memberikan akreditasi dari negara kepada lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh swasta berdampak pada proses belajar mengajar dan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan komersialisasi pendidikan. Kerugian dari segi finansial tersebut dikarenakan lembaga 24 akreditasi mandiri dikelola oleh masyarakat dan bukan oleh Pemerintah karena menambah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berdampak pada pengurangan kesejahteraan dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 43. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X mendalilkan, kerugian konstitusional yang dialami sebagai Dosen adalah proses akreditasi program studi yang dikelola oleh instansi swasta/masyarakat mengarah pada kegiatan bisnis atau kapitalisasi pendidikan. Hal ini akan mengabaikan nilai-nilai luhur pengajaran yang selalu diajarkan dosen kepada mahasiswa. Akibatnya hal itu akan melumpuhkan semangat tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. B.2.3. Kerugian Hak Konstitusional Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai Mahasiswa 44. Bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, menurut pandangan Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas telah diciderai dan dirugikan akibat adanya pengaturan lembaga akreditasi mandiri. 45. Bahwa akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dapat mengurangi kualitas pendidikan yang dikarenakan terdapat sikap abai dan cuci tangan negara yang seharusnya menjamin kualitas dan kelayakan pendidikan secara langsung melalui kewenangan akreditasi. Selain itu, dalam hal Perguruan Tinggi atau program studi tidak mampu membiayai akreditasi program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri maka kualitas pendidikan yang layak akan jauh dari harapan. Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII akan memperoleh ijazah dari program studi yang tidak dilakukan akreditasi, sehingga ijazahnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana hak konstitusional yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 25 46. Bahwa untuk dapat diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri maka diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan yang diselenggarakan BAN-PT yang tidak berbiaya. Biaya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri dibayarkan oleh fakultas atau perguruan tinggi. Guna melakukan pembayaran tersebut maka fakultas atau perguruan tinggi akan memungut dari mahasiswa sebagai biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/“UKT” dan Iuran Pendidikan). Dengan demikian hal ini merugikan mahasiswa karena harus membayar lebih dari yang seharusnya, sebelum adanya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. 47. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 telah jelas dan tegas (expressive verbis) tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 a quo. 48. Bahwa kerugian PARA PEMOHON bertalian dengan hak konstitusional yang sudah dijamin dalam UUD 1945 a quo pada akhirnya telah terciderai atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang memberikan kesempatan bagi “lembaga akreditasi mandiri” yang dikelola masyarakat untuk melakukan penilaian akreditasi program studi pada suatu perguruan tinggi. Keberadaan “lembaga akreditasi mandiri” yang didirikan masyarakat secara terang benderang dan nyata telah menggantikan peran dan tanggung jawab negara untuk melakukan penilaian akreditasi atas kelayakan suatu program studi yang ada di perguruan tinggi. Padahal tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pengaturannya harus mengedepankan kepastian hukum yang adil serta pemenuhan hak atas pendidikan untuk memajukan diri warga negara. 49. Bahwa sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan sebagai bagian dari Sivitas Akademika, PARA PEMOHON merasakan dampak atas kebijakan akreditasi yang bisa dilakukan “secara mandiri oleh masyarakat” sebagaimana pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012. Hal itu 26 disebabkan perguruan tinggi yang menjadi tempat mengembangkan dan memperoleh ilmu bagi PARA PEMOHON kualitasnya sangat bergantung pada hasil penilaian akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat. Begitu pula bagi Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII yang nantinya ketika sudah lulus dari perguruan tinggi pastinya ketika mendaftar kerja akan mengalami dampak dari akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sebab Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII menyadari bahwa masih banyak pemberi kerja seperti perusahaan yang memandang latar belakang pendidikan dari segi akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang dipertimbangkan apakah diterima kerja atau tidak. 50. Bahwa dengan adanya pengaturan lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat seharusnya tidak serta merta menjadi standar pengakuan atas hasil penilaian yang disamakan begitu saja dengan akreditasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dan sudah seharusnya bahwa penilaian akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dilakukan oleh lembaga pemerintah, in casu sebagai representasi kehadiran negara secara langsung, bukan melalui lembaga yang dikelola dan diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Sekalipun keberadaan lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat tersebut mempunyai perhatian dan peranan strategis dalam bidang/disiplin ilmu tertentu yang ada di perguruan tinggi. 51. Bahwa dengan demikian, sebagai bagian dari Sivitas Akademika di suatu perguruan tinggi, maka kebijakan pengaturan terkait penilaian akreditasi terhadap program studi yang dilakukan “lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat” menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON secara terang, jelas, dan sudah bersifat spesifik (khusus), termasuk potensi kerugian yang dapat dipastikan terjadi di kemudian hari atas hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diselenggarakan masyarakat. Hal tersebut mengingat konstruksi hukum yang termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 terdapat celah kebijakan yang menunjukkan kesan adanya pengabaian tanggung jawab dan kewajiban negara untuk 27 menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. Sebab kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah justru dilakukan oleh “lembaga akreditasi mandiri” yang dikelola masyarakat. 52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi jelas, terang, dan tidak terbantahkan bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON telah dirugikan atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang dimohonkan sebagai objek pengujian dalam Permohonan ini. B.3. Ada Hubungan Sebab-Akibat antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian 53. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan PARA PEMOHON tersebut di atas telah jelas terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan potensi kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON. Materi muatan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 berdampak bagi kepentingan PARA PEMOHON untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang layak dan berkualitas, serta tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemenuhan hak atas pendidikan untuk pengembangan diri, memiliki kepastian hukum yang adil, serta pemenuhan tanggung jawab oleh negara. 54. Bahwa menurut PARA PEMOHON, penilaian akreditasi sangat mencerminkan bagaimana kualitas perguruan tinggi dan program studi. Untuk mewujudkan kualitas terbaik perguruan tinggi dan program studi maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas perguruan tinggi dan program studi sebagai satu kesatuan sistem pendidikan tinggi nasional melalui jaminan mutu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, maka telah jelas ada conditio sine qua non bahwa kepentingan hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai hukum privat dan warga negara sekaligus Sivitas Akademika untuk mendapat jaminan mutu pendidikan tinggi yang layak dan berkualitas melalui akreditasi oleh negara menjadi terciderai dan terkhianati. 28 B.4. Ada Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Konstitusional Seperti yang Didalilkan Tidak Lagi atau Tidak akan Terjadi 55. Bahwa apabila pengaturan “lembaga akreditasi mandiri” yang dibentuk dan diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang dimohonkan dalam “PETITUM” Permohonan ini, maka hak- hak konstitusional PARA PEMOHON akan tetap terlindungi dan tidak akan dirugikan lagi. Begitu pula dengan dikabulkannya Permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana telah didalilkan a quo tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah menurut PARA PEMOHON Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (the Protector of the Citizen’s Constitutional Rights) dengan cara mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya. 56. Bahwa dengan demikian, dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan a quo Pemohon I dan II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum, Pemohon III sampai dengan Pemohon XIII mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan WNI Dosen dan Mahasiswa untuk mengajukan pengujian materiil UU 20/2003 dan UU 12/2012 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU. 57. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi hukum (legal reasoning) yang telah diuraikan oleh PARA PEMOHON mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian hak konstitusional a quo, PARA PEMOHON telah yakin dan berkesimpulan bahwa Permohonan ini telah memenuhi syarat untuk diajukan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) kepada Mahkamah. Sehingga sudah semestinya Mahkamah layak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. 29 III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 58. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 berbunyi: “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” 59. Bahwa Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 berbunyi: Pasal 55 (1) ................................. (2) ................................. (3) ................................. (4) ................................. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. 60. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 20/2003 a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. 30 61. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwasannya salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 62. Bahwa bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersifat sangat fundamental sehingga terkait dengan hak asasi lain, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri sebagaimana ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 63. Bahwa para pendiri Republik tercinta ini dengan arif dan bijaksana menentukan keharusan pemerintah negara ini selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, juga membebankan tugas kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tertera dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. 31 64. Bahwa tanggung jawab Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dikutip di atas menimbulkan beberapa masalah mendasar, baik diamati dari segi filosofis, akademis, maupun yuridis: Pertama, hak memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1), dan diulangi lagi dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; Kedua, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dihubungkan dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebagai suatu tugas publik; Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; Keempat, prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; Kelima, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. 65. Bahwa dengan demikian mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu raison d’être terbentuknya negara Indonesia. Negara memberikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 66. Bahwa tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional tersebut menempatkan kedudukan dan peran serta tanggung jawab Pemerintah adalah yang utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 32 67. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012 ditentukan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada ayat (2)-nya diatur bahwa tanggung jawab Menteri tersebut mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain meliputi peningkatan penjaminan mutu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c UU 12/2012. 68. Bahwa yang menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah Pemerintah. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) UU 12/2012. Kemudian dipertegas dalam Pasal 51 ayat (3) UU 12/2012, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 69. Bahwa dengan demikian, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri yang mempunyai wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU 12/2012, sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi. 70. Bahwa dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. 71. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelepasan kepada lembaga akreditasi mandiri, maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada. 72. Bahwa ketiadaan tanggung jawab Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui akreditasi program studi bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang 33 memuat tujuan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa: ... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... B. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 73. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan jaminan atas hak mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut bunyi ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 74. Bahwa pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kapasitas individu agar mampu bekerja, berpartisipasi dalam masyarakat, dan keluar dari kemiskinan. Dengan meningkatkan kualitas 34 hidup melalui pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui pendidikan maka seseorang akan mampu bekerja dengan baik dan akan mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi minimal kebutuhan dasar bagi dirinya maupun keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Tanpa pendidikan yang layak, hak atas kehidupan yang layak menjadi sulit tercapai karena individu tidak memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dan mandiri dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. 75. Bahwa pendidikan yang bermutu mendorong pemenuhan kehidupan yang layak melalui peningkatan taraf hidup. Sebaliknya, tanpa kehidupan yang layak (akses terhadap pangan, tempat tinggal, kesehatan), peserta didik akan kesulitan menikmati dan menyelesaikan pendidikan secara optimal. Dengan kata lain, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan prasyarat penting untuk menjamin hak atas kehidupan yang layak, dan kehidupan yang layak menjadi landasan sosial agar seseorang bisa menjalani proses pendidikan secara utuh. 76. Bahwa dengan demikian negara wajib merumuskan kebijakan penjaminan kualitas pendidikan dalam undang-undang guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang layak. 77. Bahwa apabila setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan dasar karena memiliki pendidikan yang berkualitas maka akan mendapatkan penghasilan untuk biaya mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin, membantu sesama demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin dan dapat bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, aman, bersih dan sehat. 78. Bahwa dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. 35 79. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelepasan kepada lembaga akreditasi mandiri, maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas yang akhirnya kehidupan warga negara menjadi terpuruk. Dalam perspektif global, tidak terpenuhinya kehidupan yang layak akibat rendahnya kualitas pendidikan maka daya saing sumber daya manusia rendah dan orang asing yang berpendidikan bermutu akan mengambil alih sektor-sektor penting dalam dunia kerja baik publik maupun privat. 80. Bahwa negara yang melepaskan tanggung jawab dalam memberikan jaminan mutu pendidikan dengan membuat norma undang-undang yang mengatur akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri berakibat pada ketidaklayakan kualitas kehidupan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. C. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 81. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan 36 Menteri. Sedangkan Pasal 28A UUD 1945 memuat ketentuan jaminan atas hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berikut bunyi ketentuan Pasal 28A UUD 1945: Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 82. Bahwa pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersifat sangat fundamental sehingga terkait dengan hak asasi lain, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam buku saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara, hak ini merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok Hak Individual (MKRI; 2021:1) 83. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. 84. Bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupan serta mengembangkan diri secara bebas melalui pendidikan. Sementara itu tidak cukup alasan yang secara rasional mendesak (compelling rational), Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas. 85. Bahwa Pasal 28A UUD NRI 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang atau subyek hukum berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam kedudukan hukum yang sederajat dapat terwujud apabila kebutuhan dasar akan pendidikan yang terjamin mutunya oleh pemerintah dapat terpenuhi. 37 86. Bahwa sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan dan perkuliahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sehingga seharusnya hak untuk hidup itu tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas belaka. Namun juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya jaminan mutu pendidikan tinggi harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional. 87. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelepasan kepada lembaga akreditasi mandiri maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas yang akhirnya warga negara tidak dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan guna membiayai hidup dan kehidupannya. 88. Bahwa negara yang melepaskan tanggung jawab dalam memberikan jaminan mutu pendidikan dengan membuat norma undang-undang yang mengatur akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri berakibat pada ketidakmampuan warga negara mempertahankan hidup dan kehidupannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28A UUD1945. D. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 89. Bahwa Pendidikan sangat berkait dengan hak seseorang untuk mengembangkan dan memajukan diri sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam buku saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara, hak ini merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok Hak Sipil dan Politik dan 38 Hak Sosial (MKRI; 2021:35). Berikut bunyi ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 90. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan jaminan atas hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 91. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelepasan melakukan akreditasi kepada lembaga akreditasi mandiri maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada. Pemerintah tidak lagi bisa memastikan kualitas dan mutu 39 penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terlebih lagi dalam hal terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri, pemerintah akan dalam posisi reaktif karena baru mengetahui setelah kecurangan tersebut terjadi. Sementara itu dampak akibat kecurangan atau bahkan perbuatan melawan hukum sudah meluas. Hal ini mengakibatkan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk memajukan dirinya menjadi tidak terpenuhi. 92. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab tersebut akibat ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. E. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 93. Bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan bagian dari fungsi negara dalam hal ini pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk melakukan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebagai suatu tugas publik. Dalam buku saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara, hak ini merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok Hak Sipil dan Politik (MKRI; 2021:40). Pasal 28I (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 94. Bahwa tugas publik pemerintah tersebut mengandung prinsip obligasi negara (state obligation) untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akreditasi merupakan bagian dari pengawasan mutu 40 pendidikan. Mutu pendidikan merupakan unsur esensial dari hak atas pendidikan menurut Pasal 31 UUD 1945. Konvensi internasional seperti ICESCR, yang mewajibkan negara menjamin pendidikan yang bermutu (acceptable dan adaptable). 95. Bahwa dengan menyerahkan akreditasi kepada LAM yang independen dan bahkan non-pemerintah, negara melepaskan tanggung jawabnya terhadap pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Hal ini berpotensi: menurunkan standar akuntabilitas negara, mengalihkan beban mutu kepada entitas privat yang belum tentu bebas dari konflik kepentingan, dan melemahkan posisi negara sebagai penjamin right to quality education. 96. Bahwa konsekuensi dari pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi kepada LAM mengakibatkan beban biaya sehingga terjadi komersialisasi akreditasi. LAM mengenakan biaya akreditasi yang tinggi berbeda akreditasi BAN- PT yang tanpa biaya. Berikut tabel pembiayaan akreditasi oleh LAM: No LAM BIAYA REFERENSI 1. LAM TEKNIK 1. Akreditasi Reguler Rp.53.000.000,00 2. Akreditasi Unggul Khusus Rp.39.000.000,00 3. Akreditasi Minimum Non PTNBH Rp. 0,00 4. Akreditasi Minimum PTNBH Rp.29.000.000,00 5. Banding Rp. 29.700.000,00 https://lamteknik.or.i d/akreditasi/biaya- akreditasi 2. LAM PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA 1. PS Vokasi, Akademik, dan Spesialis Rp. 65.500.000,00 2. PS Profesi Rp. 80.000.000,00 Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 29/SK/K/12.2019 tentang Penetapan Biaya Akreditasi LAM PTKes 3. LAM INFORMATIKA DAN KOMPUTER Biaya Akreditasi 51.990.000 setelah dipotong PPh Rp.1.060.000,00 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer No. 03/SK/MA-DE/LAM- INFOKOM/II/2023 4. LAM KEPENDIDIKAN 1. Biaya Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK) Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada Lingkup Peraturan LAM Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme 41 Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) Rp 52.000.000. 2. Biaya banding APSK Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) Rp 29.700.000. 3. Biaya Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada Lingkup Kependidikan termasuk PPh pasal 23 (2%) sebesar biaya registrasi online Rp 5.000.000. Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan LAM Kependidikan 5. LAM SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL (LAMSAMA) 1. Biaya akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAMSAMA sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 2. Biaya banding sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor M86000/MPK.A/AG. 00.00/2021 tanggal 2 Desember 2021 Perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi 6. LAM EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) 1. Biaya Akreditasi PS Rp.53.000.000,00 2. Biaya Banding Rp.29.700.000,00 Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor M86935/MPK.A/AG. 01.00/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi Selain pengenaan biaya yang tinggi oleh LAM, berdasarkan tabel di atas, komponen biaya antar LAM berbeda beda demikian pula perbedaan jumlah biayanya. Hal ini mengindikasikan kuatnya anasir komersialisme akreditasi oleh LAM. 97. Bahwa perguruan tinggi kecil dan swasta dengan kemampuan terbatas kesulitan memperoleh akreditasi. Akreditasi menjadi barang “eksklusif”, bukan lagi instrumen pembinaan mutu nasional. Pelepasan tanggung jawab negara melalui LAM secara de facto dan de jure mengurangi peran negara dalam menjamin kualitas pendidikan. Negara seharusnya tetap memegang kendali atas pengawasan mutu pendidikan, termasuk dalam mekanisme akreditasi, karena ini bagian dari state obligation. 98. Bahwa dengan demikian pelepasan tanggung jawab negara melakukan akreditasi melalui LAM yang mengakibatkan adanya pembebanan biaya 42 akreditasi yang tinggi dan tidak proporsional kepada perguruan tinggi adalah bentuk komersialisasi proses pendidikan dan melanggar prinsip reasonableness dan affordability dalam hak pendidikan sehingga Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. F. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 99. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. 100. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan 43 Menteri. Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 101. Bahwa keberadaan universitas, fakultas, jurusan/departemen, hingga program studi merupakan satu kesatuan sistem pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademik, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berakhlak mulia, sehingga harusnya sejak proses pembelajaran benar-benar mendapat kepastian kelayakan penyelenggaraan pendidikan dari negara secara langsung, bukan dilimpahkan kepada lembaga yang dikelola masyarakat secara mandiri. 102. Bahwa UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai public goods atau barang publik. Oleh karena pendidikan sebagai barang publik maka Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya dan dengan akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, maka membuat pendidikan menjadi private goods yang berorientasi pasar (kapitalistik), diskriminatif, dan menjadi berbiaya tinggi. 103. Bahwa Pendirian Mahkamah terkait tanggung jawab negara di bidang pendidikan juga sudah dinyatakan dalam putusan Nomor 021/PUU- IV/2006 bertanggal 22 Februari 2007 bahwa: "Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;" Dengan demikian, menafsirkan pertimbangan Mahkamah diatas, kebijakan apapun dari negara di bidang pendidikan, in casu akreditasi eksternal program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, haruslah tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban 44 konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. 104. Bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya (Putusan MK Nomor 11-14- 21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Hlm. 366-367). Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu- rambu sama sekali (Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU- VII/2009, Hlm. 385). Negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya (Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Hlm. 377). 105. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012 ditentukan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya diatur bahwa tanggung jawab Menteri tersebut mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain meliputi peningkatan penjaminan mutu (Pasal 7 ayat (3) huruf c UU 12/2012). 106. Bahwa yang menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah Pemerintah. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) UU 12/2012. Kemudian dipertegas dalam Pasal 51 ayat (3) UU 12/2012, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 107. Bahwa dengan demikian, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri yang mempunyai wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU 12/2012, sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi. 45 108. Bahwa dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri, maka norma tersebut jelas-jelas Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab melakukan akreditasi untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi. Hal itu pun secara nyata dan jelas tidak linear dengan amanat konstitusional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 109. Bahwa meskipun Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 menentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat, lembaga akreditasi mandiri bentukan pemerintah bukan berarti pemerintah melaksanakan tugas penilaian pendidikan tinggi. Lembaga akreditasi mandiri bentukan Pemerintah menempatkan pemerintah hanya sebagai pembentuknya saja sedangkan yang melakukan akreditasi bukan pemerintah. Fungsi langsung pemerintah memegang tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk penilaian yang berupa penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi lah yang diperlukan, bukan pihak ketiga yang menjalankan tanggung jawab tersebut sehingga pemerintah lepas tanggung jawab. 110. Bahwa berdasarkan sebuah laporan dari website smowl.net (bisa diaksess di https://smowl.net/en/blog/higher-education-accreditation/) sebuah lembaga yang menyediakan layanan aplikasi atau software pengawasan evaluasi akreditasi Peguruan Tinggi dan Program Studi, menyampaikan bahwa berdasarkan direktori dari Council of Higher Education Acreditation (CHEA) Amerika Serikat (Bisa diakses di websiteCHEA.org/Directories) ada sekitar 467 entitas lembaga akreditasi Perguruan Tinggi (baik lembaga akreditasi Perguruan Tinggi maupun Program Studi) di 175 negara yang melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi melalui lembaga akreditasi pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar negara – negara di dunia melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi (termasuk program studi) melalui lembaga pemerintah atau menjadi 46 tangggungjawab pemerintah. Contoh negara – negara tetangga yang pelaksana akreditasi Perguruan tingginya pemerintah adalah: Filipina, Thailand, Vietnam, India dan Bangladesh. Negara – negara yang melaksanakan akreditasi pemerintah tersebut sebagian besar adalah Negara – Negara yang nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Good Governmentnya Indexs (GGI) masih rendah (informasi bisa diakses di https://www.transparency.org/en/cpi/2024 untuk IPK dari lenbaga Transparancy International dan https://chandlergovernmentindex.com/country-rankings/ dari lembaga Chandler Institute of Government untuk GGI). sehingga pelaksanaan akreditasi oleh pemerintah lebih akuntabel tanpa melibatkan komersialisasi dalam proses akreditasi. 111. Bahwa Negara – Negara dengan IPK dan GGI yang sudah tinggi juga bahkan memperkuat peran pemerintah dalam melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi oleh pemerintah, contohnya adalah negara Jerman dan Perancis: Jerman : Bahwa tahun 2016 Jerman memperkuat peran pemerintah dalam proses akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi secara lebih tegas dan jelas dalam putusan Bundessverfassungsgericht (Mahkamah Kontitusi Jerman) melalui putusan tanggal 17 Februari 2016 – nomor perkara 1 BvL 8/10 (bisa diakses di pers release Bundesverfassungsgerichts tanggal 18 Maret 2016 link website MK Jerman: www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN /2016/bvg16-015.html) dimana pemerintah Negara bagian North Rhine- Westphalia membentuk undang – undang mengenai akreditasi perguruan tinggi dengan membentuk badan agensi pemerintah untuk akreditasi perguruan tinggi. Bahwa Pengujian Undang – undang ini dilakukan karena Undang – undang yang dimaksud tidak memberikan detail kriteria – kriteria evaluasi dalam proses akreditasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah bahwa akreditasi oleh lembaga akreditasi Akkreditierungs Stiftungs Gesetz (lembaga akreditasi pemerintah) tidak melanggar konstitusi akan tetapi undang – undang tersebut harus mengatur secara rinci mengenai kriteria – kriteria evaluasi 47 dan standar – standar penilaian proses akreditasi yang harus ditentukan dengan jelas dan detail untuk menjamin terjaganya prinsip independensi perguruan tinggi dan terjaminnya hak mendapatkan pekerjaan bagi warga Negara, dimana dunia kerja memahami sistem akreditasi dari lembaga pendidikan tinggi yang sudah dinilai secara objektif transparan dan diatur dengan jelas oleh undang – undang sehingga baik pihak lulusan perguruan tinggi maupun pihak lembaga atau perusahaan yang menerima pekerja lulusan perguruan tinggi memahami dengan jelas kualitas lembaga tinggi tempat pencari kerja berasal. Hal ini menunjukkan penting dan vitalnya peran tunggal pemerintah Jerman menjalankan proses akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dalam mengemban amanat konstitusi. Prancis: Konstitusi Prancis pasal 34 konstitusi 4 Oktober 1958 (bisa diakses di website www.France-education-international link https://www.france-education-international.fr/en/article/le- systemeeducatif-francais?langue=en) menegaskan tanggungjawab pemerintah untuk menetapkan prinsip prinsip dasar dan sistem pendidikan. Sebagai turunan pasal kontitusi tersebut akreditasi Perguruan Tinggi di Prancis dilaksanakan oleh Superieur et de la recherché (kementrian Pendidikan Tinggi) dimana terdapat badan – badan akreditasi pemerintah yang melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi nasional (bisa diakses di website lembaga Campus france di link website https://www.campusfrance.org/en/certification-labels-institutes-France) seperti : 1) CTI (Commision des Titres D’Ingenieurs) badan akreditasi sekolah dan program engineering; 2) CEFDG (Commision D’Evaluation des Formation st Diplomas de Gestion) Badan Akreditasi dan Evaluasi Program bisnis dan Management; 3) Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP - National Registry of Professional Certification) lembaga akreditasi untuk training profesi; 48 4) Specific training (architecture, arts, political science, etc.) oleh kementrian Pendidikan Tinggi Penelitian dan inovasi. 112. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri menunjukkan adanya inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi. Sebab terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang serupa, hanya dibedakan objek akreditasi, yaitu BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi, sedangkan lembaga akreditasi mandiri untuk program studi. Selain menghilangnya kewenangan pemerintah untuk menilai langsung kualitas pendidikan tinggi, keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya dua lembaga yang memiliki tugas serupa namun berbeda dalam cakupan objeknya, terdapat risiko perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi. Hal ini dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. 113. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga dapat menimbulkan permasalahan dari segi independensi dan akuntabilitas. Meskipun secara normatif lembaga ini dikatakan mandiri, terdapat kemungkinan adanya konflik kepentingan, terutama jika lembaga akreditasi mandiri memiliki keterkaitan erat dengan pihak tertentu dalam dunia pendidikan tinggi. Akibatnya, objektivitas dalam proses akreditasi dapat dipertanyakan, sehingga hasil akreditasi tidak benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. 114. Bahwa penilaian akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau jual beli akreditasi. Hal ini dapat mengakibatkan proses penilaian menjadi tidak objektif, atau setidaknya menggunakan indikator yang tidak selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), meskipun secara normatif terdapat kewajiban bagi lembaga tersebut untuk berpedoman pada standar tersebut. 115. Bahwa apabila akreditasi tetap diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri masyarakat, maka muncul pertanyaan penting mengenai peran 49 dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin mutu serta penyelenggaraan pendidikan tinggi yang layak dan sesuai standar. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat institusi perguruan tinggi, tetapi juga mencakup seluruh program studi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa kewenangan dalam pemberian akreditasi seharusnya tetap berada di tangan pemerintah, bukan sepenuhnya diserahkan kepada lembaga non-pemerintah. 116. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga dapat menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi. Dengan adanya lebih dari satu lembaga akreditasi, institusi pendidikan tinggi harus berhadapan dengan prosedur yang lebih kompleks, biaya yang lebih besar, serta kemungkinan perbedaan kriteria yang dapat mempersulit upaya peningkatan kualitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya peningkatan daya saing perguruan tinggi nasional, baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia guna memastikan bahwa mekanisme penjaminan mutu tetap efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan tata kelola akreditasi menjadi langkah penting untuk mengatasi inefisiensi dan memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki peran dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi secara langsung, tanpa melalui lembaga akreditasi mandiri. 117. Bahwa berdasarkan notulensi yang beredar di media sosial (broadcast) WhatsApp Grup, terkait hasil Rapat/Pertemuan antara Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MWA PTNBH) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024 dihasilkan kesimpulan bahwa akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak diwajibkan lagi [Bukti P-34]. 118. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab Pemerintah/Menteri melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi telah tiada. 50 119. Bahwa dengan demikian, ketiadaan tanggung jawab pemerintah melalui Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui akreditasi program studi bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah.” 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi”. 4. Menyatakan Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 51 5. Menyatakan frasa “lembaga akreditasi mandiri” dalam Pasal 55 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”. 6. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001461.AH.01.08. Tahun 2024, tanggal 26 September 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Perkumpulan Badan Hukum Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se Indonesia Nomor 11 tanggal 19 November 2018; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.; 52 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Nomor: 1/BKS PTN VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pertemuan Nasional Badan Kerja sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS DEKAN FH PTN) tanggal 30 November 2024; 11. Bukti P-11 : KTP Dr. Aan Eko Widianto, S.H., M.Hum.; 12. Bukti P-12 : 1. Fotokopi SK Kemristekdikti Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen No. 329/D2.1/KK/01.00/LK/2019 tanggal 31 Mei 2019; 2. Fotokopi SK Kemristekdikti No. 24598/M/KP/2019 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 9 Juli 2019; 3. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4849 Tahun 2019 tentang Pemberian Jabatan Fungsional Dosen tanggal 30 Juli 2019; 4. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 7000/UN10/KP/2019 tanggal 30 Juli 2019; 5. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Publikasi Artikel Ilmiah dari Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.; 6. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.; 7. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.; 8. Bukti P-16 : 1. Fotokopi SK Kemristekdikti Nomor 5779/A2.3/KP/2016 tanggal 20 Januari 2016; 2. Fotokopi SK Kemristekdikti Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen No. 5778/A2.3/KP/.00/2016 tanggal 20 Januari 2016; 3. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Prof. Dr. Ferdi, SH., M.Hum.; 4. Bukti P-18 : Fotokopi KTP Dr. Suherman, S.H., LL.M.; 5. Bukti P-19 : Fotokopi KTP Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.; 6. Bukti P-20 : Fotokopi KTP Dr. Simplexius Asa S.H., M.H.; 7. Bukti P-21 : Fotokopi SK Kemristekdikti Nomor 5672/B/07/2024 tanggal 31 Januari 2024; 53 8. Bukti P-22 : Fotokopi KTP Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.; 9. Bukti P-23 : Fotokopi KTP Endrianto Bayu Setiawan; 10. Bukti P-23 : Fotokopi KTP Iren Sudarya; 11. Bukti P-25 : Fotokopi KTP Ahmad Reihan Thoriq; 12. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Endrianto Bayu Setiawan; 13. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Iren Sudarya; 14. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Ahmad Reihan Thoriq; 15. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Media Online Kompas dengan Judul “Menyoal Biaya Akreditasi di Perguruan Tinggi” dengan tautan https://www.kompas.id/baca/artikel- opini/2022/05/03/menyoal-biaya-akreditasi-di- perguruan-tinggi; 16. Bukti P-30 : Fotokopi Artikel Ilmiah berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara”; 17. Bukti P-31 : Fotokopi Jumlah Program Studi di Universitas Brawijaya yang berjumlah 192 program studi; 18. Bukti P-32 : Fotokopi Jumlah Program Studi di Universitas Gadjah Mada yang berjumlah 270 program studi; 19. Bukti P-33 : Fotokopi Jumlah Program Studi di Universitas Airlangga yang berjumlah 187 program studi; 20. Bukti P-34 : Fotokopi Notulensi terkait hasil Rapat/Pertemuan antara Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MWA PTNBH) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024; 21. Bukti P-35 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 22. Bukti P-36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 54 23. Bukti P-37 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 24. Bukti P-38 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 25. Bukti P-39 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Sehati Indonesia Maju No 05 tanggal 26 Juni 2020; 26. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0010101.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020; 27. Bukti P-41 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Sehati Indonesia Maju Nomor 1 tanggal 03 Oktober 2023; 28. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-0042532 tanggal 06 Oktober 2023; 29. Bukti P-43 : Fotokopi KTP Karnadi Adikusuma, S.KM., MM.Kes.; 30. Bukti P-44 : Fotokopi Program Studi Manajemen di Akreditasi oleh LAMEMBA (SK Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi No. 341/DE/A.5/AR.11/V/2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana USINDO, Karawang tanggal 17 Mei 2024); 31. Bukti P-45 : Fotokopi Program Studi Informatika di Akreditasi oleh LAM INFOKOM (Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer No. 051/SK/LAM- INFOKOM/Ak.Min/S/V/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika Pada Program Sarjana USINDO, Karawang tanggal 7 Mei 2024); 32. Bukti P-46 : Fotokopi Program Studi Rekayasa Industri di Akreditasi oleh LAM Teknik (SK Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan No. 0222/SK/LAM Teknik/PB.AS/IX/2023 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Rekayasa Industri Pada Program Sarjana USINDO, Karawang tanggal 1 September 2023); 55 33. Bukti P-47 : Fotokopi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang akreditasinya oleh LAM-PTKes (SK Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 1109/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat USINDO, Karawang tanggal 18 Desember 2024); 34. Bukti P-48 : Fotokopi Program Studi Keperawatan oleh LAM-PT Kes (SK Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 1052/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan USINDO, Karawang tanggal 09 Desember 2024). Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., serta 2 (dua) orang saksi atas nama Dr. Samsul Maarif, M.A., dan Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang keterangannya telah diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 dan telah didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2025, serta keterangan tertulis 3 (tiga) orang ahli atas nama Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., TACB., Adv., dan Dr. Firdaus S.H., M.H., yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., Norma-norma yang memuat ketentuan pelaksanaan akreditasi program studi dan satuan pendidikan sepanjang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dinilai Para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pokok-pokok dalil Pemohon lebih kurang sebagai berikut: 56 1. Pemerintah mempunyai mandat sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem penjaminan mutu melalui proses akreditasi satuan pendidikan dan program studi, hal mana tanggung jawab konstitusional tersebut tidak dapat dilepaskan kepada LAM; 2. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan, hal mana negara terutama pemerintah harus bertindak aktif untuk melakukan pemenuhan hak tersebut, dan bukan dengan menyerahkannya kepada LAM. Sebagai pemegang mandat konstitusional pemenuhan hak atas pendidikan, negara (dalam hal ini pemerintah) tetap harus memegang kendali atas pengawasan mutu pendidikan, termasuk dalam melakukan proses akreditasi; 3. Penjaminan mutu pendidikan tinggi harus tetap ditempatkan dalam posisi bahwa pendidikan merupakan public goods, bukan private goods yang berorientasi pasar dan berbiaya tinggi, sehingga pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam 3 melakukan penjaminan mutu pendidikan tinggi dan menyerahkannya kepada LAM; dan 4. Akreditasi oleh LAM tidak efisien karena menimbulkan beban biaya yang tinggi bagi perguruan tinggi, tidak efektif karena berbeda antara pelaksana akreditasi institusi dengan program studi, dan adanya celah konflik kepentingan bagi pihak-pihak tertentu dalam dunia pendidikan tinggi, sehingga objektivitas hasil akreditasi juga dapat dipertanyakan. Dari pokok-pokok dalil yang mendasari munculnya persoalan konstitusionalitas norma UU Sisdiknas dan UU PT terkait akreditasi oleh LAM tersebut, izinkan ahli menyampaikan keterangan terkait 3 (tiga) pokok isu sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pendidikan sebagai misi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia. 2. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan mencakup kebijakan negara melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai UUD 1945. 3. Esensi proses akreditasi dalam perspektif hukum dan siapa yang seharusnya melaksanakan. 57 Pertama, pendidikan merupakan salah misi strategis negara untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan isu penting dan mendasarkan bagi berdiri dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Pada saat para pendiri negara membahas Philosofische Grondlag” Indonesia merdeka, banyak di antara anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang menyinggung soal urgensi pendidikan. Hal mana, pendidikan ditempatkan sebagai agenda mendasar untuk bagaimana Indonesia merdeka bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Beberapa diantara pandangan tersebut muncul dalam Sidang BPUPK atau Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai tanggal 29 Mei 1945. Soesanto Tirtoprodjo salah seorang anggota BPUPK yang berpidato ketika itu menyatakan bahwa pendidikan merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) soko guru Indonesia Mereka. Ia menyatakan sebagai berikut: Saudara-Ketua, saudara-saudara sekalian! Apakah yang harus menjadi soko guru dari negara Indonesia Merdeka? Dengan singkat: 1. Pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Ini berarti harus adanya Badan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. 2. Badan Kehakiman yang satu untuk segenap penduduk dan bebas dari pengaruh badan-badan pemerintahan. 3. Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat. Ini berarti membuang pendirian “liberalisme”. 4. Pendidikan rohani dan jasmani seluas-luasnya dengan menjauhkan sifat-sifat “materialisme”. (RM. A.B Kusuma, 2004, h. 112) Pada kesempatan yang sama, Rooseno dalam Sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 tersebut juga menyampaikan pandangannya terkait masalahmasalah dalam masyarakat Indonesia yang harus diatasi, salah satunya kelemahan dalam lapangan pendidikan nasional dan umum. Ia menyatakan sebagai berikut: Menyelidiki kelemahan-kelemahan masyarakat untuk dapat memberi persiapan dan rancangan yang sistematis dan rasional. Kelemahan- kelemahan: 1. Dalam lapangan pendidikan nasional dan pendidikan umum. 2. Dalam lapangan perekonomian, teknik, dan politik internasional. Pendidikan nasional supaya diurus oleh satu badan seperti Jawa Hookokai. Untuk persatuan bahasa, persatuan negara harus menjadi dasar Indonesia Merdeka. (RM. A.B Kusuma, 2004, h. 115). Pada kesempatan hari berikutnya, yaitu dalam Sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Abdul Kadir dalam pidatonya bahkan menempatkan pendidikan sebagai salah satu dasar pembentukan negara baru. Ia menyatakan: 58 Dasar-dasar pembentukan negara baru: (1) persatuan, (2) pendidikan rakyat, (3) pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur. (RM. A.B Kusuma, 2004, h. 122). Sejumlah pandangan seirama dari para pendiri negara tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu misi Indonesia didirikan. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia harus cerdas dan mencerdaskan. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia akan dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia bisa sejahtera dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan pendidikan, rakyat Indonesia akan mampu menopang pencapaian tujuan negara lainnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semangat itu pula sesungguhnya yang ada dibalik rumusan salah satu tujuan negara yang secara tegas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini mesti dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan. Tidak mungkin tujuan ini dapat dicapai jika negara tidak mengelolanya secara total. Begitu urgennya misi dan tujuan ini, sehingga dalam UUD 1945 bahkan sampai ditegaskan, 20 persen APBN dan APBD mesti diprioritaskan untuk pendidikan (Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). Tidak ada agenda negara lain yang oleh konstitusi ditegaskan untuk dianggarkan biayanya dengan persentase tertentu, kecuali pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan agenda strategis negara yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab penuh negara/pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi negara (pemerintah) selain melaksanakan misi penyelenggaraan pendidikan tersebut dengan tanggung jawab penuh. Negara mesti mengambil dan merumuskan kebijakan-kebijakan hukum yang memungkinkan sistem pendidikan nasional dapat berjalan ke arah pencapaian tujuan negara tersebut. Pada saat yang sama, negara (pemerintah) mesti mengambil berbagai langkah konkrit dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar nasional yang ditentukan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut bisa saja dilakukan oleh satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, namun semuanya mesti berjalan dalam 6 nafas dan arah yang sama di bawah pengawasan pemerintah. Mandat tersebut mencakup pula tugas pemerintah untuk merumuskan kebijakan 59 terkait standar nasional mutu pendidikan yang dapat mencapai tujuan negara, dan memastikan standar mutu tersebut dipenuhi. Oleh karena pendidikan merupakan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian tujuan negara, maka peran pemerintah dalam melaksanakan dan mengontrol agenda ini mesti lebih dominan. Sekalipun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tetap dibuka, namun kontrol kualitas penyelenggaraan sepenuhnya mesti tetap ada pada pemerintah. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam sejarah pemajuan hak asasi manusia dunia, hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan generasi kedua hak asasi manusia setelah hak sipil dan politik (sipol) sebagai generasi pertama. Salah satu perbedaan mencolok antara keduanya adalah terkait peran negara. Penekanan utama hak sipol adalah pada hak untuk bebas dari campur tangan negara, sedangkan unsur utama yang berkaitan dengan hak ekosob adalah adanya tuntutan agar negara memberikan perlindungan, bantuan atau campur tangannya dalam pemenuhan hak tersebut. Dalam konteks ini pemenuhan hak ekosob memerlukan langkah aktif negara. Hak ini diyakini hanya dapat dipenuhi dengan adanya tindakan-tindakan nyata negara. Lebih jauh, hak atas pendidikan secara umum dikelompokkan sebagai bagian dari hak ekosob, khususnya hak budaya. Hanya saja, hak atas pendidikan ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia lainnya, baik hak sipol maupun hak ekosob. Hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas informasi, hak atas kesetaraan pelayanan publik dan sejumlah hak sipol lainnya hanya mungkin dinikmati oleh warga negara (manusia) jika hak atas pendidikan 7 dipenuhi. Demikian juga dengan pengenyaman hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mengembangkan diri dalam sebuah kebudayaan, hak untuk menikmati perkembangan ilmu pengetahuan, serta hak-hak ekosob lainnya, juga hanya mungkin dirasakan jika hak atas pendidikan dipenuhi. Dalam konteks ini, Erwin Chemerinsky menyebut jenis hak yang seperti ini dengan istilah “pengawet semua hak” (preservative of all rights). Artinya, tanpa mendapatkan hak atas pendidikan yang memadai, tidak mungkin seorang manusia dapat menikmati berbagai jenis hak asasinya yang lain. Jadi, 60 pemenuhan hak atas pendidikan sesungguhnya mengarah pada suatu tujuan utama, yaitu penghormatan sepenuhnya dan perlindungan bagi semua HAM. Sehubungan dengan itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara sepenuhnya menganut paham bahwa dalam konteks hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan, negara mesti berperan aktif. Hal itu secara tegas dapat dibaca dari kebijakan hukum pembentuk konstitusi yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia dan mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan alokasi anggaran yang diatur tegas dalam UUD 1945 sendiri. Berpijak pada teori HAM yang menempatkan hak atas pendidikan sebagai “pengawet semua hak” yang juga sejalan dengan mandat UUD 1945 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka segala peran negara dalam melaksanakan agenda ini sama sekali tidak boleh dikurangi. Alih-alih dikurangi, seharusnya mandat penyelenggaraan pendidikan makin ditingkatkan dan terus ditingkatkan sampai ke level paling optimal, sehingga jaminan atas pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas betul- betul dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU Sisdiknas. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu ada pada pemerintah. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang diselenggarakan baik oleh satuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah maupun satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, mesti ada instrumen yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Instrumen dimaksud adalah kegiatan akreditasi. Akreditasi adalah alat atau tools bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai standar nasional mutu pendidikan yang ditentukan sendiri oleh pemerintah. Apabila tools untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang ditentukan tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, 61 dalam arti hal ini diserahkan kepada organ di luar organ pemerintah, lalu bagaimana mungkin pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan secara optimal? Dalam konteks bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak ekosob di mana pemerintah mesti berperan aktif, melepaskan tugas pemerintah untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan kepada pihak lain sama artinya dengan tidak melaksanakan mandat konstitusional terkait pendidikan secara sungguh-sungguh. Langkah atau kebijakan hukum ini jelas tidak sejalan dengan kerangka berpikir pemenuhan hak ekosob yang diadopsi dalam Pasal 31 UUD 1945. Ketiga, dalam UU Perguruan Tinggi ditegaskan bahwa akreditasi merupakan sarana untuk berjalannya sistem penjaminan mutu 9 eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang mencakup kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan. Sebagai sarana penjaminan mutu eksternal, akreditasi ditempatkan sebagai kegiatan penilaian dan penentuan kelayakan perguruan tinggi dan program studi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi pada dasarnya adalah alat bagi negara/pemerintah untuk memastikan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi melaksanakan proses pendidikan tinggi sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Pada saat yang sama, proses akreditasi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakan baik oleh satuan pendidikan tinggi yang dikelola pemerintah sendiri maupun yang dikelola masyarakat. Lebih jauh, akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi juga merupakan syarat wajib untuk: a. suatu program studi pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan; b. keabsahan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi yang dikeluarkan perguruan tinggi; dan c. keabsahan ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dengan keberadaannya yang demikian, akreditasi merupakan syarat dasar dan penting untuk penyelenggaraan sebuah program studi, keabsahan gelar, dan keabsahan ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi. Jika suatu 62 program studi tidak terakreditasi, maka izin program studi tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. Dalam konteks ini, akreditasi menjadi syarat bagi keabsahan izin penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi. Tanpa terakreditasi, sebuah program studi tidak diizinkan untuk beroperasi. Dengan begitu, akreditasi itu bersifat wajib karena tanpa akreditasi izin penyelenggaraan pendidikan tidak bisa diberikan atau dikeluarkan. Hubungan antara akreditasi dan izin penyelenggaraan program studi sesuai atau sejalan dengan kaidah usul fiqh “ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan/ dipenuhi). Jadi, tingkat wajibnya keberadaan akreditasi sama wajibnya dengan izin penyelenggaraan. Jika demikian, sudah seharusnya mandat pengelolaan pemenuhan dua kewajiban itu dipegang atau dikelola langsung oleh organ negara/pemerintah. Lebih jauh, dalam konteks rezim izin, pemberian izin itu sepenuhnya ada dalam lingkup wewenang pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin didefinisikan sebagai keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karena akreditasi merupakan tindakan melakukan penilaian kelayakan, di mana ia menjadi syarat bagi keberadaan izin penyelenggaraan pendidikan, maka akreditasi pada dasarnya dapat disetarakan dengan rezim izin. Dengan meletakkan akreditasi dalam rezim yang setara dengan izin, maka pelaksanaan akreditasi tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta atau masyarakat, melainkan mesti dipegang dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Dengan demikian, sebagai sarana kontrol atas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus sebagai instrumen penilaian kelayakan pengelolaan pendidikan yang keberadaannya dapat disetarakan dengan rezim izin, maka menjadi tidak beralasan untuk menyerahkan akreditasi kepada organ selain organ pemerintah. Lebih jauh, tidak dapat dibantah bahwa penyerahan penyelenggaraan akreditasi kepada LAM melalui UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi merupakan bentuk kebijakan melepaskan tanggung negara/pemerintah kepada 63 institusi penyelenggara pendidikan. Beban biaya pelaksanaan akreditasi yang awalnya ditanggung negara (kementerian) melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dialihkan menjadi beban satuan penyelenggara pendidikan. Dalam beberapa perkembangan terakhir semakin menguat kecenderungan negara (pemerintah) mengurangi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi sebagai hak ekosob. Mulai dari kebijakan mendorong perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH yang berimplikasi pada pengurangan beban pemerintah untuk menyediakan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan, alokasi dana APBN untuk kuliah tunggal mahasiswa bukan dalam skema subsidi melainkan bantuan yang secara konsistensi juga terus dikurangi, hingga menyerahkan proses akreditasi kepada LAM. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan, dalam kerangka HAM dan hak atas pendidikan dalam UUD 1945, pemenuhan hak ekosob harus dilakukan dengan peran aktif negara. Negara/pemerintah mesti meningkatkan intervensinya secara berkelanjutan agar pemenuhan hak tersebut terus menuju ke tingkat paling optimal. Satuan penyelenggara pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat dengan segala keterbatasan finansial yang ada, mestinya didukung untuk terus meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan, bukan sebaliknya dengan menambah beban finansial yang makin menyulitkan. Oleh karena itu, kebijakan hukum dibidang pendidikan yang memiliki kecenderungan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya itu haruslah dievaluasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945. Lebih-lebih, dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa negara mesti memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20 persen dari APBN/APBD. Dengan mandat alokasi anggaran yang demikian, menjadi sangat tidak logis jika negara justru secara bertahap terus mengurangi tanggung jawabnya dalam penyediaan anggaran penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam menjaga mutu pendidikan. Selain itu, Ahli juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Berkenaan dengan kaidah darul mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih itu memang harus menjadi basis untuk menentukan kebijakan. Kalau dalam 64 posisi sekarang mudaratnya lebih banyak, sekalipun keberadaan LAM juga membawa manfaat, misalkan menciptakan lapangan kerja, namun apabila mudaratnya lebih tinggi dari segi beban anggarannya, dari segi jaminan mutu memang betul-betul jalan sesuai dengan standar yang dimintakan pemerintah, maka ini merupakan hal-hal yang tidak bisa dikontrol apabila diserahkan kepada organ di luar pemerintah. • Manfaat dari mekanisme akreditasi yang dikontrol langsung oleh pemerintah akan jauh lebih baik dibandingkan diserahkan kepada organ di luar negara. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab negara dan dalam pelaksanaannya bisa melibatkan masyarakat, namun bentuk pelibatan masyarakatnya adalah dalam mendirikan satuan-satuan pendidikan. Mulai dari sekolah informal, sekolah TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Namun, dalam konteks pengawasan dan jaminan mutu, tidak boleh diserahkan ke masyarakat, karena pemerintahlah yang seharusnya memegang kendali untuk memastikan tujuan pendidikan bisa dicapai. • Dalam konteks ini sebetulnya mengukur bagaimana mudarat/manfaat dilihat dari sisi pilihan. Apakah akreditasi tetap ada di BAN PT saja atau diserahkan kepada LAM. Kondisi saat ini dibagi, di mana akreditasi perguruan tingginya diserahkan kepada BAN PT, sedangkan untuk akreditasi program studi diserahkan kepada LAM. Padahal yang detail dari standar-standar untuk akreditasi itu ada di masing-masing program studi. Sisi positif dari LAM adalah mereka mempunyai standar yang lebih spesifik untuk masing- masing program studi. Namun sebetulnya semua ini bisa ditarik juga ke BAN PT. • Artinya, masing-masing program studi yang memiliki standar berbeda, artinya ada standar yang berlaku umum untuk semua program studi dan ada standar khusus, namun tidak harus dengan menyerahkan ke LAM dan bisa tetap berada pada BAN PT. Kalau berdasarkan kaidah tadi, saya melihat bahwa dalam pandangan dan pengalaman saya yang juga mengikuti akreditasi itu, jauh lebih tinggi manfaat jika dilakukan oleh pemerinta dan juga pemerintah tetap memiliki instrumen untuk mengawasi kualitas pendidikan dengan melaksanakan akreditasi oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini BAN PT. 65 • Terkait dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Secara normatifnya memang harus 20%. Namun ada juga Pemerintah menjelaskan kebutuhan anggaran itu tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan. Prinsip pemenuhan hak ekosob sesungguhnya berbeda dengan hak sipol. Hak sipol harus segera dipenuhi, sedangkan hak ekosob boleh dicicil tergantung kemampuan negara. Akan tetapi hari ini kecenderungan pemenuhan hak ekosob pendidikan berkurang. Padahal semestinya peran itu makin tinggi. Kalau anggaran pendidikan di konstitusi sebesar 20% belum bisa dipenuhi maka kemudian seharusnya dapat dicicil tahun ini sekian persen dan seterusnya. Sehingga memang kewajiban itu betul-betul bisa dipenuhi. • Kalau kita ukur 20% dari APBN itu untuk penyelenggaran pendidikan, termasuk jaminan mutu, saya tidak yakin kita akan berkesimpulan bahwa negara tidak punya cukup anggaran untuk menjamin ini, karena anggaran itu tinggi. Hanya saja alokasinya mungkin yang tidak digunakan dengan baik, seperti diketahui saat ini terdapat sekolah kedinasan misalkan, itu juga seharusnya dilakukan dengan fair. Apabila alokasi anggaran diserahkan ke sekolah kedinasan, lalu kemudian dibiayai semuanya, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang lain yang sekolah di perguruan tinggi, yang saat ini kita punya beberapa skema bentuk hukum pendidikan tinggi kita, ada PTN- BH, ada PTN-BLU, ada PTN-Satker. • Pada waktu sebelum tahun 2020, untuk menjadi PTN-BH, maka masing- masing PTN mengusulkan dirinya sendiri untuk jadi PTN-BH. Jadi, bukan didorong untuk jadi PTN-BH, tapi universitas mengusulkan dirinya. Artinya kalau universitas itu menganggap dirinya sudah layak, memenuhi syarat menjadi PTN-BH, mereka akan mengusulkan ke kementerian. Nanti Kementerian yang kemudian melakukan verifikasi, apakah terpenuhi syarat kemampuan fiskalnya, kemudian pengolahan tata kelolanya, dan seterusnya. Itulah yang membuka ruang perguruan-perguruan tinggi yang sudah maju dan kuat dari segi pendanaan dan tata kelolanya seperti UI, UGM, Undip, mereka dapat menjadi PTN-BH, karena dia mengusulkan dirinya. Tapi pasca kebijakan di tahun 2020, itu tidak lagi seperti itu. Seluruh PTN memang didorong untuk menjadi PTN-BH. Sehingga akibatnya apa, ketika sudah jadi PTN-BH, berebut anggaran juga, anggaran dibagi, 66 semakin banyak yang jadi PTN-BH, anggaran PTN-BH juga akan semakin mengecil di pemerintah. Akibatnya alokasi anggaran berkurang untuk masing-masing PTN-BH tersebut. • Kemudian skema alokasi anggaran APBN untuk perguruan tinggi, perguruan negeri, bukan dalam bentuk subsidi melainkan bantuan, padahal amanatnya seharusnya dalam bentuk subsidi harusnya. Bantuan ini yang semakin lama semakin berkurang, karena makin banyak PTN-BH-nya, maka anggaran untuk PTN-BH pun makin berkurang, karena pembaginya bertambah, ini salah satu. Kedua, PTN-BH oleh undang-undang diberikan kemandirian dalam konteks kebijakan-kebijakan. Namun sekali lagi, PTN- BH itu tidak mandiri dalam konteks anggaran, karena untuk pendapatan perguruan tinggi yang sudah kuat, jaringan alumninya kuat, mayoritas masih berasal dari perguruan tinggi negeri yang maju-maju, sehingga mereka memiliki alokasi anggaran yang banyak. Tapi dalam konteks perguruan tinggi di daerah, tidak semudah perguruan tinggi di Jawa sebetulnya untuk kemudian menyediakan alokasi dari selain anggaran UKT dari mahasiswa. Sementara kontrol anggaran atau UKT itu ada di kementerian. Kalau PTN- BH, pada prinsipnya mereka boleh menaikkan UKT. Namun pada faktanya, harus tetap memperoleh izin dari kementerian. Sehingga semua UKT dikontrol di kementerian. • Jadi, ada batas kebijakan dalam konteks pungutan UKT yang dibebankan kepada PTN-BH, PTN-Satker dan PTN-BLU. Tapi di sisi lain beban yang tadi, beban akreditasi, beban ini bertambah. Karena ada indikator-indikator tertentu yang ditentukan harus dicapai oleh perguruan tinggi. Sehingga pendapatan tidak tambah, namun beban bertambah. Ini saya kira juga perlu dipertimbangkan dalam konteks beban yang dialokasikan, yang diserahkan kepada perguruan tinggi dan program studi untuk menanggung biaya akreditasi ini. Lebih-lebih fakultas-fakultas yang memiliki banyak program studi seperti fakultas kedokteran. • Hal ini lah yang perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam konteks tetap membebankan akreditasi kepada LAM atau harus diambil oleh negara. • Kalau dalam pandangan saya, dalam pemahaman norma konstitusi yang saya pahami, lembaganya tetap pemerintah, harus pemerintah. Karena memang ini adalah instrumen pemerintah atau negara dalam konteks 67 mengontrol. Penyelenggaraan sudah dibuka untuk masyarakat, mestinya instrumen kontrolnya ada di pemerintah dalam konteks melakukan akreditasi itu. • Lalu, perihal anggaran, katakanlah pemerintah hari ini tidak cukup untuk membiayai, maka prinsip pemenuhan ekosob dapat digunakan. Kalau hari ini pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, maka mesti dicicil ke arah pemenuhan, bukan pengurangan, sesuai dengan prinsip yang dimaksud dalam konteks yang diamanatkan oleh konstitusi kita. • Berkenaan dengan gengsi tentunya menurut perguruan tinggi akan jauh lebih bergengsi apabila perguruan tinggi dan program studi di akreditasi oleh pemerintah. Namun kalau dari perspektif mahasiswa, saya tidak melihat juga ekspresi mereka dalam konteks itu. Namun yang terpenting bagi Sehingga, perihal siapa yang mengeluarkan akreditasi tersebut menjadi tidak penting bagi mahasiswa, karena yang terpenting mahasiswa jangan dibebani anggaran itu prinsipnya. 2. Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. A. Pendahuluan Konon, ketika bangunan kenegaraan belum ada, masyarakat dalam status naturalnya memutuskan untuk membentuk suatu bangunan kenegaraan yang akan mengikat mereka. Kontrak kenegaraan antara masyarakat dan negara tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen sakral legez fundamentalis atau biasa disebut sebagai konstitusi pada zaman modern. Kontrak kenegaraan yang dituangkan dalam konstitusi hakikatnya bermakna penyerahan untuk mewujudkan kebebasan itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara dan negara kemudian mempunyai kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia dari masyarakat tersebut. konsep negara yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau constitutional democracy yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan konstitusi. Pada perkembangannya konstitusionalisme kemudian menjadi sebuah mantra dalam setiap studi konstitusi di banyak negara yang menganut paham demokrasi termasuk di Indonesia. 68 Dalam perkembangannya, negara hukum kemudian berkembang menjadi dua famili besar yaitu negara hukum rechtstaat dan negara hukum rule of law. Michel Rosenfeld (Michel Rosenfeld, The Rule of law and the Legitimacy of Constitutional Democracy, 74 S. Cal Law Review, 2001.) menyatakan bahwa rechtstaat dan rule of law sangat berbeda secara signifikan terutama dalam perspektif hubungan antara negara dan hukum. Rechtstaat merupakan negara hukum yang yang dihasilkan dari simbiosis antara negara dan hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi sangat terkait dengan negara karena hukum adalah satu-satunya sumber legitimasi penggunaan kekuasaan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang paling tradisional adalah dalam kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam pengertian ini, undang-undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dimana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara mengatur perikehidupannya sendiri. B. Cita Negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Konstitusi pada dasarnya terdiri dari Pembukaan Konstitusi dan Batang Tubuh Konstitusi. Mengenai suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat dikatakan, bahwa suatu pembukaan berisi lebih dari pada alasan pembentukan saja. Oleh karena konstitusi sebagai sumber pertama dari Hukum Tata Negara mendasari undang-undang biasa, bahkan mendasari seluruh hidup ketatanegaraan dari suatu Negara, maka adalah layak, apabila dalam pembukaan suatu konstitusi termuat juga dasar-dasar bagi berdirinya Negara yang bersangkutan. Mengingat sifat konstitusi sebagai hukum dasar yang mendasari segala hukum yang berlaku di dalam negara, maka layak pula, jika pembukaan suatu konstitusi juga memuat filsafat-hukum yang dianut dalam negara itu (Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Dian Rakjat, 1983), hal. 32). Liav Orgad (Liav Orgad, The Preambule in Constitutional Interpretation, (International Journal of Constitutional Law 8, Oxford University, 2010).) membagi definisi pembukaan suatu konstitusi kedalam terminologi formal dan substansif. Menurut terminologi formal, pembukaan merupakan suatu pengantar untuk mengenal konstitusi yang biasanya ditandai dengan kata “pembukaan” atau alternatif lainnya. Klasifikasi formal ini menyediakan sarana identifikasi posisi pembukaan yang ringkas dan teknis. Secara substansif, pembukaan berisi 69 sejarah dibalik perumusan suatu konstitusi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental. Liav Orgad menambahkan bahwa materi muatan pembukaan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori: 1. Kedaulatan; 2. Sejarah; 3. Tujuan dan Cita Bangsa; 4. Identitas Nasional; dan 5. Agama atau Ketuhanan. Menurut Orgad, secara substantif pembukaan memuat tujuan dan cita bangsa yang menjadi jati diri suatu bangsa. Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny dengan teorinya yang amat terkenal sebagai Volksgeist yang dapat disamakan sebagai jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional. Demikian pula di Perancis dengan "teori 'raison d' etat' (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and nation state)" (Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The method and philosophy of law, (Cambridge: Harvard University Press, 1962), p. 71-72). Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pembukaan dan pasal- pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi. Pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal (Jimly Asshidiqie, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hal. 18.). Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang Pancasila yang merupakan norma fundamental negara (staatsfundamental norm) dan memuat cita serta tujuan bernegara. Dalam kerangka konstitusionalisme, tujuan dan cita bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara. 70 Tujuan bangsa ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar fundamental. Dalam makna tersebut, Tujuan dan cita bangsa menimbulkan tanggung jawab negara. Oleh karena itu Hak Pendidikan sebagai bagian dari cita dan tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan pokok dari tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika kita perhatikan norma konstitusional yang terkait dengan hak atas pendidikan dan tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan sangat banyak tertuang dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Sejumlah ketentuan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 tersebut diantaranya: 1. Pasal 28 yang menjamin kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; 2. Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang; 3. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin setiap orang berhak mendapat pendidikan. Kemudian memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; 4. Pasal 28E ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran; 5. Pasal 28F yang menjamin setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; 6. Pasal 28I ayat (1) yang menjamin hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; 7. Pasal 28I ayat (4) yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. dan 71 8. Pasal 31 ayat (1) yang menentukan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) yang mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) yang membebankan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, ayat (4) yang memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan ayat (5) yang mengamanatkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemenuhan ketentuan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud di atas menghadapi ancaman oleh keberadaan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: (1) … (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) … (4) … Selain itu juga oleh Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: (1) … (2) … (3) … (4) … (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. 72 (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) … (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 60 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) UU No. 12 Tahun 2012 tersebut secara nyata telah mengabaikan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut tak terkecuali berlaku terhadap hak atas pendidikan yang dalam hal ini termasuk sebagai hak asasi manusia. Kemudian Pasal 60 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) UU No. 12 Tahun 2012 tersebut juga mengabaikan ketentuan Pasal 31 ayat (3) yang membebankan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini akreditasi pendidikan harus dipandang sebagai salah satu unsur dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian pemerintah lah yang harus mengusahakan dan menyelenggarakannya. Dalam keseluruhan argumen konstitusional di atas, Cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hak atas pendidikan, dan tanggung jawab negara menjadi satu kesatuan sistem norma konstitusional bangsa Indonesia. Oleh karena itu tanggung jawab ini tidak bisa diabaikan dan dialihkan begitu saja demi efisiensi, globalisasi, ataupun komersialisasi. C. Doktrin delegata potestas non potest delegari versus Kebijakan Hukum Terbuka Undang-Undang sebagai bagian dari kesatuan norma konstitusional UUD NRI 1945 kemudian terikat terhadap norma UUD NRI 1945 yang menegaskan Hak 73 Pendidikan baik dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun batang tubuhnya. Sistem kesatuan norma konstitusional ini adalah perwujudan dari doktrin delegata potestas non potest delegari yang merupakan prinsip konstitusional sejak jaman Romawi. Doktrin ini menempatkan Konstitusi sebagai sumber legislasi utama yang tidak dengan mudah mendelegasikan kewenangan ke tingkat di bawahnya. Berdasarkan doktrin delegata potestas non potest delegari, pendelegasian kewenangan legislasi hanya dapat dilakukan untuk menambahkan pengaturan- pengaturan yang mendukung pokok-pokok pengaturan yang fundamental itu sendiri. Doktrin ini menciptakan sistem kesatuan norma konstitusional yang merupakan karakter konstitusionalisme ala eropa kontinental. Sistem kesatuan norma konstitusional tercermin dalam berbagai teori misalnya teori law as integrity yang dikemukakan Ronald Dworkin. Dworkin berargumen, pertama, hakim-hakim tidak akan bisa bebas untuk menggunakan diskresi ketika memutus permasalahan hukum tertentu termasuk dalam kasus yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Ketika hakim kehabisan landasan yang berdasar pada hukum positif, hakim tersebut harus mendasarkan putusannya tidak pada norma bukan hukum atau standar non-hukum, namun pada suatu prinsip hukum. Dengan mendasarkan pada pembedaan antara kebijakan dan prinsip hukum, Dworkin menarik kesimpulan bahwa interpretasi konstitusi dapat tetap berada di atas pengaruh politik jika interpretasi tersebut benar-benar didasarkan pada prinsip hukum. Dworkin menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam penafsiran konstitusi harus melalui suatu proses penarikan atau abstraksi prinsip konstitusionalisme. Sistem kesatuan norma konstitusional juga telah dipraktekkan oleh MK Federal Jerman. Bahwa terkait hak-hak dasar dalam Konstitusi Jerman, nilai menciptakan tata urutan dan pengaruhnya sebagai sistem nilai berdampak pada undang-undang, tata usaha, dan praktik hukum (Christian Calliess, Europe as Transnational Law: The Transnationalization of Values by European Law, German Law Journal Volume 10 No. 10). Gagasan nilai obyektif (objective value) dapat ditelusuri dari karya Anti-Positivism yang digagas Gustav Radbruch, integralism milik Rudolf Smend, dan neo-thomist of natural law revival, serta teori moral Kantian. Dalam perkara Luth, MK Federal Jerman merujuk konsep tersebut ke dalam hukum perkara, yang sejak saat itu menjadi benchmark penafsiran konstitusi Jerman (Donald P. Kommers, Supra note 175.). 74 Menurut konsep ini, konstitusi menyatukan ketetapan-ketetapan nilai dasar dari para pendiri bangsa, dan yang paling dasar dari nilai-nilai ini adalah prinsip martabat manusia (Martabat manusia tidak dapat dilanggar tertanam dalam pasal 1(1) Konstitusi Jerman, dan menjadi nilai tertinggi dalam hierarki nilai pada hukum konstitusi Jerman.). Nilai-nilai dasar ini bersifat obyektif karena memiliki realitas yang berdiri sendiri di bawah konstitusi, yang memberikan tugas pada semua organ pemerintahan untuk melihat apakan nilai-nilai ini direalisasikan dalam praktik (Donald P. Kommers, Supra note 175). MK Federal jerman memasukkan konsep ini dengan menafsirkan konstitusi sebagai satu kesatuan struktur dan memandangnya sebagai kesatuan struktur nilai-nilai substantif. Indonesia pun sudah seharusnya mengikuti model interpretasi yang berintikan pada sistem kesatuan norma konstitusional. Dalam hal ini, selain dari urain mengenai cita bangsa yang menjadi jantung dari pengaturan mengenai hak pendidikan, maka pengaturan lanjutan dari cita bangsa ini harus dalam koridor yang tidak terlepas dari tanggungjawab negara berdasarkan doktrin delegata potestas non potest delegari. Oleh karena itu dalil bahwa UU adalah Kebijakan Hukum Terbuka yang mempunyai sifat bebas dalam pengaturannya juga tidak bisa bertentangan dengan doktrin delegata potestas non potest delegari. Terlebih jika kemudian Kebijakan Hukum Terbuka ini bertentangan secara fundamental terhadap norma konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian di atas. tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan tidak bisa dialihkan begitu saja kepada lembaga mandiri yang mengakibatkan ruh tanggung jawab negara lepas hanya dengan berdasar pada Kebijakan Hukum Terbuka yang tidak ada batasannya. D. Ruh Antikomersialiasi Pendidikan dalam Putusan MK Terdahulu Selain dari teori sistem kesatuan norma konstitusional, tanggungjawab negara yang tidak bisa dilepaskan dari hak pendidikan juga tercermin dalam putusan MK yang menegaskan bahwa Tanggung Jawab Utama Keberlangsungan Pendidikan Dipegang oleh Negara. Sehubungan tanggung jawab negara tersebut terhadap pokok perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025 berkenaan keberadaan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau 75 lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” Dalam hal ini secara nyata dan jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan keberadaan lembaga akreditasi mandiri tersebut telah mereduksi tanggung jawab negara sebagai pemegang tanggung jawab utama sebagaimana yang telah ditekankan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012. Sebab keberadaan lembaga akreditasi mandiri tersebut tak ubahnya pelepasan campur tangan negara dalam menjamin kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Paradigma ini ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Khususnya dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas. Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait penafsiran Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun di lain sisi membuka kesempatan bagi warga negara untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Akan tetapi keikutsertaan warga negara dalam keberlangsungan pendidikan pun dalam pembatasan. Sehingga negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012, Mahkamah melalui putusan ini menekankan bahwa negara tidak boleh melakukan pengabaian dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Terlebih jika pengabaian tersebut sampai mengakibatkan diskriminasi akses pendidikan, komersialisasi pendidikan, maupun pengikisan terhadap jatidiri bangsa. Dengan penjelasan di atas, LAM bisa menjelma menjadi bentuk privatisasi fungsi negara, yang pada akhirnya melemahkan keadilan, akuntabilitas, dan hak warga atas pendidikan bermutu. Dengan adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan akreditas oleh “lembaga akreditasi 76 mandiri” untuk memberikan penilaian akreditasi bagi program studi suatu Perguruan Tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan negara in casu Pemerintah telah diambil alih secara nyata oleh keberadaan “lembaga akreditasi mandiri” sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012. Privatisasi dan komersialisasi dari LAM bisa ditelusuri secara historis dan filosofis dari model pembentukan LAM itu sendiri. LAM pertama yang dibentuk Adalah LAM-PTKes yang didirikan untuk merespons tuntutan perkembangan global yang terkait dengan bidang pendidikan tinggi Kesehatan maupun profesi- profesi di bidang kesehatan. Lembaga ini merupakan lembaga akreditasi independent/mandiri yang terpisah dari organisasi pemerintah. Dengan mendasarkan model dari Amerika dan Canada (Khalilah, Sejarah Perkembangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, Damhil Education Journal Volume 2 Nomor 2. 2022 ISSN: 2776- 8228 (Print) / ISSN: 2776-2505 (Online)), LAM-PTKes mengambil ruh dari liberalisasi pendidikan yang berbeda dengan ruh Konstitusi kita. Oleh karena itu secara filosofi LAM tidak sesuai dengan ruh Negara Kesejahteraan Indonesia yang memberikan tanggungjawab utama kepada Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perwujudan hak atas pendidikan. Selain itu, Ahli juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Dalam kaitannya dengan norma, das sein dan das sollen, karena saya seorang positivis, saya cenderung harus menekankan apa yang seharusnya, karena di sinilah kita bernegara. Kita juga melihat misalnya, putusan- putusan MK sepanjang berpuluh-puluh tahun ini juga misalnya tentang pilkada serentak, itu dilakukan juga. Yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya bernegara kita dilakukan, ya, dilakukan. Jadi, menurut saya adalah kita harus tetap melihat ini dalam satu sistem kesatuan norma konstitusional yang tadi, ada tujuan negara, muncul hak pendidikan, dan kemudian kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ini. Jadi, begitu untuk yang pertama. • Kemudian yang kedua, menurut saya, harusnya kelembagaan akreditasi ini tunggal, yaitu ada di lembaga pemerintah yang namanya BAN PT. Sebetulnya simpel sekali, kalau kita lihat bahwa LAM-LAM pun sebenarnya 77 menggunakan asesor dari dosen. Sebenarnya ini hanya soal konsolidasi kelembagaan. Kalau kita melihat sejarahnya juga, sebetulnya LAM-LAM ini sebenarnya dibiarkan pertama kali oleh kementerian bahwa ini berdiri sendiri, kemudian berkembang sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai aset sendiri, mempunyai asesor sendiri, yang juga sebetulnya menggunakan tenaga-tenaga sumber daya manusia dari Kementerian Pendidikan. Artinya, sebenarnya ada niat kita untuk bisa mengkonsolidasikan kelembagaan ini menjadi satu. • Oleh karena itu, ini tidak menjadi hal yang dibiarkan terus- menerus. Ini kalau kita biarkan terus-menerus, maka ini akan menjadi yang namanya pembiaran dan kemudian melahirkan kemudaratan-kemudaratan yang lebih lanjut. • Kemudian yang ketiga, mengenai mana yang lebih bergengsi, apakah akreditasi oleh BAN PT atau LAM. Saya pernah didatangi oleh BAN PT, dan kita lebih takut daripada LAM. Karena persentase untuk tidak unggul lebih tinggi dibanding LAM. Jadi, kalau misalnya didatangi LAM, kita tidak terlalu takut, karena ini insya Allah 90% unggul, karena kita sudah menyiapkan biaya, kita sudah menyiapkan penjemputan, kita sudah menyiapkan lain- lainnya. • Oleh karena itu, menurut saya yang pasti lebih elite untuk melakukan akreditasi adalah BAN PT. Buktinya, kasus universitas yang turun akreditasinya menjadi C, itu lebih bergolak dibanding dengan nilai program studinya yang turun menjadi tidak unggul. Karena ini akan berakibat kepada mahasiswa. Mahasiswa akan kesulitan untuk mencari kerja, misalnya. Karena beberapa perusahaan ataupun negara mensyaratkan akreditasi- akreditasi tertentu. • Kemudian, mengenai international accreditation. Sebetulnya, permasalahan dari international accreditation ini sebenarnya tergantung rezim peraturannya. Misalnya PBA, yang sebelumnya adalah wajib hukumnya, karena diakui oleh Dikti. Kemudian, berlomba-lomba perguruan tinggi melakukan akreditasi PBA dengan menggelontorkan uang sampai ratusan juta. Ini pengalaman saya juga karena pembiayaan itu. Tapi kemudian akhirnya setelah mendapat akreditasi, PBA tidak diakui karena rezim peraturannya berubah. 78 • Artinya, kadang international accreditation pun tergantung rezim peraturan dari kementerian. Sehingga tidak selalu juga bahwa international accreditation itu kemudian menjadi sesuatu yang penting dalam keunggulan universitas. Karena ini akan dikaitkan dengan indikator kinerja, misalnya berapa akreditasi internasional yang dihasilkan. Hal ini akan berpengaruh pada poin kinerja universitas. Kemudian, poin kinerja universitas berpengaruh pada remunerasi para pimpinan dan dosen universitas dan seperti itu. Akhirnya ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah berakibat pada cara bagaimana membiayai akreditasi ini. Tentunya ada pembiayaan-pembiayaan khusus yang dianggarkan dari anggaran universitas. • Untuk diketahui, sebetulnya sepanjang yang saya alami bahwa suatu universitas, itu sebenarnya hanya bisa bisa survive selama 6 bulanan tanpa bantuan pemerintah. Dan ini artinya alokasi-alokasi yang dilakukan ini akhirnya akan menambah beban-beban lain yang ujungnya nanti ke mahasiswa juga. Karena tidak ada jalan lain selain pendapatan universitas adalah UKT. Karena pendapatan misalnya dari badan usaha dan lainnya itu biasanya tidak terlalu banyak. • Menurut saya, kelembagaannya yang harusnya tunggal. Nanti ketika kelembagaannya yang tunggal, maka kelembagaannya bisa mengontrol semua proses akreditasi ini. Nanti akan dilihat sejauh mana misalnya, apakah ini cukup universitas, apakah prodi-prodi ini sangat rumit, atau membutuhkan hal-hal yang lebih lanjut mengenai akreditasinya. Sepanjang yang saya ketahui sebetulnya, akreditasi-akreditasi yang dilakukan pertama oleh LAM itu sebenarnya untuk memenuhi pasar tenaga kerja di luar negeri. Misalnya, LAM-PTKes, pertama kali itu dibandingkan Amerika dan Kanada. Karena lulusan-lulusan kesehatan itu membutuhkan akreditasi yang diinginkan oleh Amerika dan Kanada. Termasuk juga misalnya perawat- perawat kita yang ke Jepang, dia harus memenuhi standar kualifikasi perawat-perawat Jepang. Artinya tanpa kontrol penuh dari BAN PT, maka saya khawatir bahwa akreditasi ini malah akan menjadi kamar-kamar yang terpisah, yang akhirnya menjadi pembiaran sampai seperti sekarang saat ini. PENUTUP 79 Berdasarkan uraian tersebut di atas, tanggungjawab jaminan mutu dalam bentuk akreditasi sebagai bagian dari tanggungjawab negara dalam menjamin hak pendidikan haruslah secara tunggal diberikan kepada BAN-PT sebagai organ negara. Dalam momen ini pula, sebenarnya menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan BAN-PT yang artinya kita harus mengonsolidasikan sistem jaminan mutu di tangan pemerintah. 3. Dr. Samsul Maarif, M.A. (saksi) Saya Pranawa, saya lulus dokter tahun 1976. Saya menjadi Pengurus IDI Cabang Surabaya 2 periode, 1998-2003, kemudian menjadi Ketua IDI Wilayah Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Prodi ALB) atau the Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) adalah Program S2 di Sekolah Pascasarjana UGM yang dirugikan dengan adanya perubahan pengaturan terkait lembaga akreditasi Program Studi. Prodi ALB terakreditasi A oleh BAN PT yang berlaku sampai November 2025. Pada tahun 2023, prodi mempersiapkan akreditasi internasional dengan harapan berdasarkan peraturan yang berlaku jika terakreditasi oleh lembaga internasional, maka Prodi otomatis direakreditasi oleh BAN PT. Pada tahun 2023, prodi mendaftar dan menyerahkan borang akreditasi internasional ke FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Dari persiapan hingga pendaftaran akreditasi FIBAA, prodi telah menghabiskan banyak biaya. Ternyata pada akhir 2024, FIBAA tidak lagi dimasukkan sebagai lembaga akreditasi internasional oleh pemerintah. Prodi kemudian mempersiapkan ISK (Instrumen Suplemen Konversi) BAN PT. ISK merupakan instrumen yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Setelah menyerahkan (submit) borang ISK BAN PT, ternyata ISK tidak berlaku karena perubahan peraturan. Akreditasi untuk prodi ALB tidak lagi oleh BAN PT tetapi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), tepatnya LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi. Karena terdesak masa berlaku akreditasi Prodi ALB yang akan berakhir di November 2025, prodi terpaksa mempelajari dan menulis ulang borang akreditasi, mendaftar dan menyerahkannya ke LAMSPAK. Dari segi finansial, angka kerugian prodi menyentuh angka Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian: 80 - Biaya keanggotaan Rp4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); - Pajak keanggotaan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); - Biaya jasa audit Rp49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah); - Paja jasa audit Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bukti-bukti pelunasan terlampir. Selain itu, saksi juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Akreditasi internasional dilakukan dengan harapan agar tidak terbebani dengan akreditasi nasional, karena yakin kami qualified untuk itu. Peraturan yang berubah itu seakan tidak menghargai upaya akreditasi internasional, karena menambah beban fisik, finansial dan tidak diapresiasi, termasuk sistem dalam peraturan yang sering berubah ini yang menyebabkan kami bertanya-tanya mengapa begini cara menjalankan pendidikan. • Adapun dana yang digunakan dalam proses akreditasi adalah dana yang sudah masuk dan diantaranya berasal dari UKT mahasiswa. Prodi berusaha untuk tidak akan mengorbankan mahasiswa dengan menambah UKT-nya. Sehingga pada akhirnya, hal ini berdampak pada pengurangan aktivitas, seperti yang semula banyak digunakan untuk pengembangan akademik, menjadi diubah ke proses akreditasi. 4. Prof. Dr. Ketut Prasetyo (saksi) • Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Home base saya di S3 IPS. Saya juga merangkap mengajar di program studi geografi S1, S2 Geografi, juga S1 IPS, S2 IPS. • Berkaitan dengan akreditasi pendidikan, kebetulan yang paling baru, yaitu geografi dan IPS. Yang saya peroleh informasi bahwa akreditasi di LAMDIK itu berbayar. • Saya coba konfirmasi ke bidang yang menangani masalah keuangan kemarin dan mengecek di laman LAMDIK ternyata memang di atas Rp50.000.000,00-an. • Dalam laman LAMDIK, disebutkan bahwa, berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 90845, Nomor 81 MPK.AAG01-00-2011, tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, besar biaya akreditasi dan banding di LAMDIK (LAM Kependidikan) adalah sebagai berikut: - Biaya akreditasi prodi sebesar Rp52.000.000,00. - Biaya banding sebesar Rp29.700.000,00. (apabila si pengaju program studi tidak puas dengan hasil itu, maka diberi kesempatan banding dengan juga membayar lagi.) • Jadi, surat persetujuan ini besaran itu dalam satuan akreditasi program studi dapat diunduh, semuanya yang hadir ini bisa mengunduh melalui tautan biaya akreditasi di LAMDIK. • Program studi kami semuanya unggul. Dari jumlah yang unggul itu 1.436. A=8, B=59, baik 1.153, baik sekali=1.551, C=3, tidak terakreditasi=1. Jadi yang unggul 1.436. • Saya kira itu apa yang saya lihat, saya saksikan, dan saya alami. Saya jadi dosen tahun 1985, jadi belum adanya akreditasi, terus BAN PT, sekarang dilantik. • Berkenaan dengan perbedaan BAN PT dengan LAMDIK, pada tahun 1985 saat saya menjadi dosen dan kemudian menjadi Ka-lab saat itu belum ada akreditasi. Perbedaannya dulu di BAN PT tidak berbayar, kemudian sekarang di LAMDIK berbayar yakni Rp52.000.000,00 untuk mendaftar agar bisa di visitasi. Selanjutnya apabila melakukan keberatan atas hasil akreditasi, maka dapat menggugat dan membayar lagi. • Di samping itu, setidaknya saat di visitasi di lapangan, kita juga harus menyiapkan ubo rampe (dalam Bahasa Jawa-suguh, gupuh, rengkuh). Dalam bahasa lain, menyediakan tempat, karena kegiatan tersebut dilakukan sampai siang, bahkan sore hari, kemudian menyiapkan makan. Selain itu juga mengundang user, yakni kepala sekolag, pengawas, atau dinas tekait, dimana seluruh instrumen tersebut juga harus disediakan uang sakunya. Selain itu, saksi juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Pada tahun 1985 saat saya menjadi dosen dan kemudian menjadi Ka-lab saat itu belum ada akreditasi. Perbedaannya dulu di BAN PT tidak 82 berbayar, kemudian sekarang di LAMDIK berbayar yakni Rp52.000.000,00 untuk mendaftar agar bisa di visitasi. Selanjutnya apabila melakukan keberatan atas hasil akreditasi, maka dapat menggugat dan membayar lagi. • Di samping itu, setidaknya saat di visitasi di lapangan, kita juga harus menyiapkan ubo rampe (dalam Bahasa Jawa-suguh, gupuh, rengkuh). Dalam bahasa lain, menyediakan tempat, karena kegiatan tersebut dilakukan sampai siang, bahkan sore hari, kemudian menyiapkan makan. Selain itu juga mengundang user, yakni kepala sekolag, pengawas, atau dinas tekait, dimana seluruh instrumen tersebut juga harus disediakan uang sakunya. 5. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Keterangan Tertulis Ahli) Berdasarkan surat No. 23/BKS PTN VIII/2025 tertanggal 01 Agustus 2025, saya diminta untuk menjadi ahli dari Pemohon dalam perkara No. 60/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenankan saya sebagai ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam Keterangan Ahli ini perkenankan saya menjelaskan mengenai dua (dua) hal, yaitu terkait dengan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan program studi dan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai ahli saya berpendapat bahwa akreditasi terhadap satuan pendidikan dan program studi harus dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem pendidikan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Berikut adalah beberapa argumen yang dapat digunakan dalam rangka memastikan bahwa akreditasi terhadap satuan pendidikan dan program studi harus dilakukan oleh Pemerintah adalah: 83 1. Konstitusionalitas Pendidikan dan Peran Negara Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Selanjutnya, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.” Sedangkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa: ‘Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjamin mutu pendidikan.” Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan, termasuk penjaminan mutu melalui akreditasi, adalah tanggung jawab negara, bukan pihak non-negara. Negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin mutu pendidikan nasional secara merata. Jika akreditasi diserahkan ke pihak selain Pemerintah tanpa kontrol penuh, bisa terjadi kesenjangan mutu dan standar pendidikan, yang mengancam hak konstitusional warga negara. Selain itu, pendidikan adalah bagian dari ideologi dan pembangunan karakter bangsa. Jika akreditasi diserahkan pada pihak luar Pemerintah, maka bisa melemahkan kedaulatan negara dalam mengontrol arah pendidikan nasional. 2. Akreditasi sebagai Instrumen Negara, Bukan Komoditas Akreditasi bukanlah sekadar penilaian administratif, tetapi merupakan alat konstitusional negara untuk menjamin hak warga negara atas pendidikan yang layak, bermutu, dan setara. Akreditasi adalah instrumen negara dalam memastikan kualitas pendidikan nasional. Apabila akreditasi dilakukan oleh badan swasta atau independen tanpa kendali Pemerintah, maka negara kehilangan fungsi pengawasan dan standarisasi mutu pendidikan. Penyelenggaraan akreditasi oleh lembaga non-pemerintah yang tidak jelas akuntabilitasnya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga pendidikan, peserta didik, dan masyarakat. Jadi, hanya Pemerintah yang memiliki legitimasi dan kewenangan konstitusional untuk melakukan proses akreditasi demi kepastian hukum dan keadilan. Apabila penyelenggaraan akreditasi dilakukan oleh lembaga non-pemerintah, hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 84 bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Penyerahan akreditasi kepada lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang tidak secara struktural berada di bawah pengawasan negara berpotensi menimbulkan: a. Standar yang bervariasi dan tidak konsisten, b. Ketidakpastian hukum, c. Komersialisasi akreditasi, d. Ketimpangan antar program studi. 3. Inkonsistensi Sistematis dalam Pasal 55 Pasal 55 UU Perguruan Tinggi merupakan norma yang mengatur tentang akreditasi pendidikan tinggi, baik untuk perguruan tinggi maupun program studi. Namun jika diperhatikan secara sistematis, pasal ini memuat sejumlah ketidakkonsistenan dalam struktur norma, relasi antar aktor, serta logika pengaturan kelembagaan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan norma (vagueness), ketidakterpaduan sistem (fragmentation), dan potensi multitafsir dalam penerapannya. Ada kontradiksi antara Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) UU Perguruan Tinggi, yaitu: a. Ayat (4): Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT → Ini menunjukkan peran negara sebagai pelaksana utama akreditasi. b. Ayat (5): Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM → Ini menunjukkan peran lembaga di luar negara (mandiri). Masalahnya, tidak ada penjelasan hubungan fungsional dan hierarkis antara BAN-PT dan LAM, apakah LAM menggantikan BAN-PT, atau hanya bersifat pelengkap. Ini menciptakan dualisme institusional. Apakah akreditasi oleh LAM bersifat wajib atau hanya opsional? Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran pelaksanaan di lapangan. Selain itu, juga terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah dan konsep LAM, yaitu: a. Dalam beberapa ayat, LAM disebut sebagai lembaga independen. b. Namun pada ayat (7), LAM disebut dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Hal ini bertentangan secara konseptual. Jika LAM dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, maka LAM bukan benar-benar mandiri, melainkan bagian 85 dari instrumen negara. Sebaliknya, jika benar-benar mandiri, tidak semestinya tunduk kepada Menteri. Kemudian, tidak ada kerangka relasional antara akreditasi program studi dan institusi, yaitu: a. Pasal (4) menyebut BAN-PT mengakreditasi program dan/atau institusi. b. Pasal (5) menyebut LAM mengakreditasi program studi saja. Dengan demikian, tidak jelas siapa yang memiliki otoritas utama. Misalnya: a. Jika LAM mengakreditasi program studi dengan standar tinggi, tapi institusinya tidak layak menurut BAN-PT, bagaimana status akreditasi nasionalnya? b. Hubungan koordinasi dan sinkronisasi antara BAN-PT dan LAM tidak dijelaskan dalam pasal ini. Dalam praktik, tidak semua bidang keilmuan memiliki LAM. Namun UU menyamaratakan kewenangan akreditasi oleh LAM. Hal ini berpotensi menimbulkan: a. Diskriminasi terhadap program studi yang belum memiliki LAM, b. Ketimpangan standar mutu, karena LAM memiliki karakter dan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, norma Pasal 55 gagal mengatur sistem akreditasi yang adil, setara, dan terintegrasi secara nasional. Akibat selanjutnya adalah: a. Ketidakpastian Hukum (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); b. Fragmentasi sistem akreditasi, yang mengancam integritas sistem pendidikan tinggi nasional; c. Lemahnya tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi (bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945); d. Multitafsir dalam pelaksanaan norma, baik oleh perguruan tinggi, mahasiswa, maupun Masyarakat. 4. Akuntabilitas Publik Tidak Bisa Diserahkan ke Lembaga Non-Publik Frasa "akuntabilitas publik" dalam ayat (5) bertentangan secara konseptual bila dijalankan oleh LAM yang secara karakteristik bukan lembaga publik, melainkan lembaga yang: a. Mandiri, b. Berasal dari asosiasi atau sektor swasta, c. Tidak memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada Pemerintah. 86 Dalam hukum tata negara, fungsi pelayanan publik strategis harus dilaksanakan oleh lembaga negara atau lembaga publik yang tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. 5. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) Sebagaimana telah diakui dalam praktik Mahkamah Konstitusi, suatu norma dapat dianggap konstitusional bersyarat apabila diberi batasan makna tertentu agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Maka, Pasal 55 ayat (5) hanya dapat dinyatakan sesuai dengan UUD 1945 apabila dimaknai bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yakni: a. Lembaga yang dibentuk dan dikontrol oleh Pemerintah, b. Memiliki mekanisme akuntabilitas publik, c. Menjamin keseragaman standar mutu nasional. Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, Perkenankan saya sebagai ahli juga memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan: "Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri." sebagai berikut: 1. Penafsiran Tekstual (Bahasa/Gramatikal) Dari ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diuraikan adanya tiga (3) elemen penting dalam norma tersebut, yaitu: a. Elemen “Akreditasi Program Studi” Elemen ini mengacu pada proses penilaian dan evaluasi terhadap mutu penyelenggaraan suatu program studi di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa standar nasional pendidikan tinggi terpenuhi. b. Elemen “Sebagai bentuk akuntabilitas publik” Elemen ini dimaknai bahwa akreditasi bukan hanya formalitas administratif, tapi bukti tanggung jawab terbuka dari penyelenggara pendidikan tinggi kepada masyarakat (publik) bahwa mutu pendidikan dijamin dan layak. c. Elemen “Dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM)” 87 Elemen ini menunjuk pada lembaga non-pemerintah yang diberi kewenangan melakukan akreditasi, yang secara hukum tidak sepenuhnya berada dalam struktur pemerintah, meskipun secara administratif bisa dibentuk oleh pemerintah. 2. Penafsiran Sistematis (Keterkaitan antar Pasal) Pasal 55 ayat (5) tidak dapat dibaca sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan: a. Pasal 55 ayat (4): Mengatur keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang berfungsi melakukan akreditasi. b. Pasal 55 ayat (6)-(8): Menyebutkan bahwa akreditasi juga “dapat dilakukan” oleh LAM yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Artinya, LAM bukan lembaga independen murni, melainkan harus berada dalam sistem yang diatur dan diawasi negara. 3. Penafsiran Konstitusional Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 menegaskan: a. Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. b. Negara wajib menjamin peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir terhadap akreditasi tetap berada di tangan negara, bukan semata-mata diserahkan kepada LAM. 4. Masalah Konseptual dalam Norma Ini a. Dualisme Akreditasi 1) Dalam pasal ini, seolah-olah BAN-PT sebagai lembaga negara diabaikan, dan hanya LAM yang berhak melakukan akreditasi. 2) Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan sistematis dan berpotensi menyebabkan dualisme antara akreditasi nasional (BAN-PT) dan sektoral/profesional (LAM). 3) Pada awalnya, akreditasi merupakan tanggung jawab negara (melalui BAN-PT/BAN-S/M). Mulai tahun 2021, program studi yang berada dalam rumpun keilmuan yang sudah memiliki LAM tidak lagi diakreditasi oleh BAN-PT, melainkan oleh LAM terkait. BAN-PT hanya menangani program studi yang belum memiliki LAM. 88 4) Perubahan praktik pelaksanaan akreditasi yang melibatkan badan independen harus tetap berada dalam kerangka tanggung jawab negara agar tidak bertentangan dengan semangat UUD 1945. Keberadaan badan independen agar tetap berada dalam kerangka Pemerintah, baik dari sisi penetapan kebijakan maupun pengawasan. b. Pertanyaan atas Akuntabilitas LAM 1) Disebut sebagai “akuntabilitas publik”, tetapi LAM bukan lembaga publik, melainkan lembaga independen/semi-swasta yang belum tentu memiliki mekanisme akuntabilitas publik yang memadai. 2) Tanpa pengawasan pemerintah secara ketat, LAM bisa menjadi instrumentalitas privat, yang bertentangan dengan semangat konstitusional. 3) Apabila akreditasi dilakukan oleh lembaga independen tanpa kontrol Pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi dalam proses dan hasil akreditasi, terutama bagi lembaga pendidikan di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. 5. Penafsiran Teleologis (Tujuan Hukum) Tujuan utama dari akreditasi adalah: a. Menjamin mutu pendidikan tinggi, dan b. Melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi standar. Jika akreditasi sepenuhnya diserahkan ke LAM, maka: a. Pemerintah akan kehilangan kontrol langsung terhadap standar mutu pendidikan nasional. b. Asas tanggung jawab negara dalam hak atas pendidikan dapat terganggu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C dan 28D UUD 1945. 6. Kajian Kritis dan Rekomendasi Penafsiran Pasal 55 ayat (5) harus ditafsirkan secara bersyarat untuk menjaga konstitusionalitasnya: Akreditasi oleh LAM harus dimaknai bahwa LAM berada di bawah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pemerintah, serta ketentuannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri, agar tetap sejalan dengan kewajiban konstitusional negara. 89 Frasa “lembaga akreditasi mandiri” harus dimaknai secara bersyarat bahwa pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Menteri agar: a. Tidak melanggar prinsip kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), b. Tetap dalam koridor tanggung jawab negara (Pasal 31 UUD 1945), dan c. Menjaga sistem pendidikan tinggi nasional yang adil, terpadu, dan bermutu. Tanpa makna itu, norma ini: a. Bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), b. Bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan c. Melemahkan peran negara dalam menjamin hak atas pendidikan bermutu (Pasal 31 UUD 1945). 7. Kesimpulan Frasa dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi harus ditafsirkan bahwa LAM hanya dapat melaksanakan akreditasi program studi jika pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri, berada di bawah kendali Pemerintah, dan sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, prinsip akuntabilitas publik benar-benar terpenuhi dan tidak hanya simbolik. Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, Demikian keterangan ini saya sampaikan untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam menilai permohonan a quo secara adil, objektif, dan berdasarkan prinsip- prinsip negara hukum yang demokratis. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu yang mulia Hakim Konstitusi dalam mengambil Keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. 6. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., TACB., Adv. (Keterangan Tertulis Ahli) A. Latar Belakang Pendidikan adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini bukan sekadar akses terhadap ruang kelas atau materi pelajaran, tetapi merupakan fondasi utama dalam membentuk warga negara yang berdaya pikir kritis, berkarakter luhur, dan siap 90 berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan memegang peran sentral sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan nasional yang luhur yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks itu, sistem akreditasi nasional bukanlah sekadar mekanisme administratif atau formalitas birokrasi, melainkan bagian integral dari arsitektur besar penjaminan mutu pendidikan yang memiliki dimensi publik, sosial, dan konstitusional yang sangat kuat. Akreditasi berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dan transparan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan memenuhi standar mutu yang ditetapkan demi kepentingan peserta didik dan masyarakat luas (Yeni Yulianti dan Siti Qomariyah, (2024). “Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi Kasus di MTs Al-Idris,” Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika 1, no. 4). Lebih dari itu, akreditasi juga menjadi wahana strategis untuk mendorong transformasi sistem pendidikan nasional menuju arah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, memperkuat sistem akreditasi berarti memperkuat jantung pendidikan nasional itu sendiri - karena dari sinilah lahir kebijakan yang berbasis data, perbaikan yang terukur, dan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan mutu. Akreditasi bukan semata-mata tentang penilaian institusi, tetapi tentang memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa kecuali, mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkeadilan yang merupakan sebuah prasyarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan diperkuat lebih lanjut melalui sejumlah Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri, negara justru mengambil langkah kontroversial dengan membuka ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) (asal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Yang lebih mengkhawatirkan, lembaga ini tidak hanya diberikan status formal 91 dalam sistem akreditasi nasional, tetapi juga diberi kewenangan yang sangat besar, bahkan dalam banyak aspek telah menggeser dan menggantikan peran sentral Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang secara historis, normatif, dan fungsional dirancang untuk menjalankan fungsi negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi secara nasional dan seragam. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan mendesak secara konstitusional: apakah model akreditasi yang diserahkan kepada entitas non-negara, yang secara substantif tidak tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola publik yang akuntabel dan transparan sebagaimana dituntut oleh konstitusi, masih dapat dikatakan sejalan dengan mandat konstitusional penyelenggaraan pendidikan oleh negara? Bukankah akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu merupakan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, yang semestinya menjadi tanggung jawab negara secara penuh, bukan “disubkontrakkan” kepada entitas masyarakat yang bercorak privat? Lebih jauh lagi, model ini juga menimbulkan risiko komersialisasi dan privatisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang secara langsung bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta negara memprioritaskan anggaran pendapatan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD. Oleh karena itu dengan dialihkannya fungsi-fungsi strategis ini ke tangan lembaga mandiri, tanpa jaminan kendali publik dan tanpa kerangka akuntabilitas yang kuat kepada negara dan masyarakat, maka sistem akreditasi yang semula bersifat publik dan universal berpotensi terfragmentasi, elitis, bahkan eksklusif. Dalam kerangka tersebut, negara secara diam-diam menarik diri dari kewajiban konstitusionalnya, menyembunyikan kelengahan dalam “jubah” partisipasi masyarakat. Padahal, tanggung jawab terhadap hak atas pendidikan tidak dapat disubstitusikan kepada pihak ketiga tanpa kerangka hukum yang jelas, legitimasi demokratis, dan jaminan bahwa hak- hak warga negara tetap terlindungi secara setara. Maka, pengalihan fungsi akreditasi ke LAM patut 92 dipertanyakan bukan hanya dari segi kebijakan publik, tetapi lebih dalam lagi dari sudut pandang konstitusionalitas, legitimasi negara, dan keadilan sosial. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang patut diajukan dalam paper sederhana ini adalah: 1. Apakah keberadaan LAM yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi kewenangan akreditasi merupakan bentuk delegasi kewenangan publik yang sah menurut UUD NRI 1945? 2. Apakah model LAM tersebut mencederai tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945? 3. Apakah pengaturan LAM dalam UU Dikti dan praktiknya bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas kebijakan pendidikan? C. Kerangka Teori 1. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat): Dalam kerangka teori negara hukum, yang menjadi prinsip utama adalah bahwa segala tindakan, kebijakan, dan kewenangan negara harus bersumber dan berlandaskan pada hukum yang adil, bukan semata-mata pada kehendak politik atau kepentingan administratif jangka pendek (Zainal Abidin Pakpahan et al. (2024), “Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia,” Mahadi: Indonesia Journal of Law 3, no. 1 (Februari 2024): 16–22.). Hukum dalam konteks ini bukan sekadar peraturan tertulis, melainkan juga mencakup asas keadilan, perlindungan hak asasi, serta jaminan atas kepastian hukum yang bersifat substantif bagi setiap warga negara. Salah satu implikasi dari prinsip ini adalah bahwa kewenangan negara yang bersifat publik tidak boleh dialihkan secara serampangan, apalagi kepada entitas non-negara yang tidak tunduk secara langsung pada prinsip akuntabilitas konstitusional (Gillian E. Metzger, (2003), “Privatization as Delegation,” Columbia Law Review 103, no. 6: 1367– 1502). Penyerahan atau pelimpahan kewenangan tersebut hanya sah secara normatif apabila dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, 93 mekanisme pengawasan yang ketat, serta jaminan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tidak dikompromikan dalam prosesnya. Dalam konteks ini, pendidikan—khususnya pendidikan tinggi—jelas merupakan entitas publik, bukan entitas privat. Ia berada dalam ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, dan diperkuat oleh amanat dalam Pembukaan UUD bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, seluruh infrastruktur kelembagaan yang menopang penyelenggaraan pendidikan, termasuk sistem penjaminan mutunya seperti akreditasi, merupakan bagian integral dari fungsi negara yang tidak boleh diprivatisasi secara diam-diam dengan berdalih partisipasi masyarakat. Dalam logika Rechtsstaat, apabila fungsi penjaminan mutu pendidikan diserahkan kepada lembaga non-negara seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maka harus terlebih dahulu dijawab dengan tegas: apakah LAM tunduk pada prinsip akuntabilitas publik? Apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh negara, DPR, atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan? Apakah keberadaannya dijamin dalam struktur tata kelola negara berdasarkan hukum dan bukan semata-mata kebijakan administratif eksekutif? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tidak, maka pelimpahan kewenangan akreditasi kepada LAM berpotensi besar melanggar prinsip dasar negara hukum, karena mereduksi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sekadar delegasi administratif kepada entitas yang tak memiliki legitimasi konstitusional. Bahkan, secara normatif, ini dapat dibaca sebagai bentuk pengingkaran negara atas kewajiban positifnya (positive obligations) untuk menjamin hak pendidikan sebagai hak publik, bukan komoditas pasar. Dengan demikian, pendekatan Rechtsstaat menuntut agar negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjamin dan pelindung utama hak-hak warga negara melalui struktur hukum dan kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan adil (Stephani Gabriella Wijayawati, (2025), “Rule of Law in the Eyes of European Constitutionalism: Lessons for Indonesia,” Juris Gentium Law Review; 94 Constitutional State and Public Administration, dalam Constitutional State and Public Administration (Springer, 2024), bab “The Role of Judicial Review,” hlm. xx–yy). Pelimpahan fungsi vital seperti akreditasi pendidikan kepada LAM tanpa dasar hukum yang kokoh dan mekanisme akuntabilitas publik yang ketat, merupakan deviasi dari prinsip negara hukum dan pengaburan fungsi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pendidikan. 2. Teori Public Service Obligation (PSO): Dalam kerangka teori Public Service Obligation (PSO), pendidikan diposisikan sebagai layanan dasar (basic service) yang menjadi kewajiban negara (state obligation) terhadap seluruh rakyat, tanpa diskriminasi dan tanpa syarat. PSO menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor strategis dalam kehidupan publik yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas pasar, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, pembentukan kepribadian warga negara, dan keberlangsungan peradaban suatu bangsa (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2025, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik (Bandung: Nuansa Cendekia), hlm. xx–yy.q). Pendidikan - seperti juga air bersih, kesehatan, dan keamanan - termasuk dalam kategori layanan dasar yang tidak dapat diserahkan secara penuh kepada mekanisme swasta atau mekanisme pasar. Dalam kerangka ini, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam aspek penjaminan mutu yang menjadi jantung dari sistem pendidikan nasional. Pengalihan fungsi vital seperti akreditasi kepada lembaga swasta (dalam hal ini, Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM) bertentangan dengan prinsip PSO, karena mereduksi pendidikan dari hak dasar menjadi produk jasa yang tunduk pada logika komersial dan otonomi kelembagaan tanpa kontrol publik. Akreditasi bukan semata-mata aktivitas teknokratik, tetapi adalah bagian dari kontrak sosial antara negara dan rakyat untuk menjamin bahwa setiap anak bangsa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara. Mengapa negara tidak boleh menyerahkan fungsi ini kepada swasta? Karena penjaminan mutu adalah instrumen negara untuk mengontrol kualitas layanan publik secara nasional. Jika fungsi ini diprivatisasi atau diliberalisasi, maka tidak ada jaminan bahwa standar mutu akan ditegakkan atas dasar 95 kepentingan publik, dan bukan kepentingan korporatif, sektoral, atau bahkan ideologis tertentu. Bahkan lebih dari itu, pengalihan fungsi penjaminan mutu kepada pihak non-negara berpotensi melahirkan ketimpangan layanan, diskriminasi institusional, serta pelemahan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. PSO menuntut agar negara hadir secara aktif dan substantif, bukan sekadar sebagai regulator pasif. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa seluruh mekanisme dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk akreditasi, dikendalikan dan diawasi oleh lembaga publik yang akuntabel secara hukum dan politik. Delegasi fungsi kepada LAM tanpa fondasi konstitusional yang kuat serta tanpa mekanisme kontrol publik yang efektif adalah bentuk pembiaran negara terhadap terjadinya proses komodifikasi hak atas pendidikan. Dengan kata lain, melaksanakan PSO dalam bidang pendidikan berarti negara wajib mengelola, membiayai, dan menjamin mutu pendidikan secara langsung, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar efisiensi administratif, tetapi kualitas warga negara dan kelangsungan bangsa di masa depan. Ketika negara menyerahkan penjaminan mutu pendidikan kepada lembaga di luar kontrol publik, maka negara melangkah mundur dari tanggung jawab konstitusionalnya, dan membiarkan rakyatnya menjadi objek eksperimen kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, sistem akreditasi pendidikan tinggi bukanlah entitas administratif yang berdiri bebas dari nilai-nilai konstitusional, melainkan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan hak konstitusional atas pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) sampai (5) UUD NRI 1945. Artinya, negara memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal, tetapi juga menjamin kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, sistem akreditasi pendidikan tinggi—yang menjadi instrumen utama penjaminan mutu—secara konstitusional merupakan tanggung jawab negara, bukan semata urusan teknis atau administratif yang bisa dialihkan begitu saja kepada entitas non-negara. Pengalihan fungsi strategis seperti akreditasi dari lembaga publik seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke lembaga non- 96 negara seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tanpa mekanisme akuntabilitas konstitusional yang memadai, mengandung bahaya besar terhadap prinsip konstitusionalisme. Ini dapat dianggap sebagai bentuk delegasi kekuasaan tanpa batas (undue delegation of power), yang justru menegasikan prinsip supremasi konstitusi. Apalagi jika lembaga non-negara tersebut tidak tunduk pada kontrol publik, tidak dibentuk melalui prosedur demokratis, serta tidak menjamin pemenuhan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan partisipasi sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi. Lebih lanjut, jika negara menggunakan dalih “partisipasi masyarakat” untuk menyerahkan fungsi akreditasi kepada LAM tanpa kerangka normatif yang rigid, maka itu justru merupakan bentuk pencabikan halus terhadap cita-cita konstitusional, karena partisipasi tidak bisa menjadi legitimasi atas pelepasan tanggung jawab negara. Konstitusionalisme bukan sekadar soal prosedur legal, tetapi tentang substansi dan orientasi moral dari kekuasaan negara, yakni bagaimana negara hadir untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan adil melalui mekanisme yang sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kerangka teori konstitusionalisme, akreditasi pendidikan tinggi tidak bisa dipisahkan dari kewajiban negara yang melekat secara konstitusional. Negara bukan hanya “boleh” melakukan akreditasi - negara wajib melakukannya sendiri atau secara langsung mengontrolnya dalam kerangka Hukum Tata Negara yang demokratis. Bila negara menarik diri dari tanggung jawab ini, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi pengingkaran terhadap amanat konstitusi itu sendiri, dan dalam jangka panjang, berpotensi merusak tatanan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi martabat dan hak setiap warganya atas pendidikan bermutu. 3. Teori Kedaulatan Negara atas Pendidikan: Dalam kerangka Teori Kedaulatan Negara atas Pendidikan, pendidikan bukan hanya merupakan layanan publik biasa, melainkan juga merupakan instrumen utama dalam membentuk identitas nasional, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta membangun daya saing dan martabat suatu bangsa di mata dunia. Pandangan ini diperkuat oleh para filsuf hukum dan kebijakan publik seperti 97 Henry Alex Rubinstein dan Neil MacCormick, yang menegaskan bahwa negara memegang kedaulatan penuh atas sistem pendidikan nasional, karena dari sanalah negara membentuk warga negaranya, memelihara legitimasi konstitusional, dan membangun keberlangsungan tatanan politik- demokratis yang sehat (Henry Alex Rubinstein, Law and Education in a Democratic State (Chicago: University of Chicago Press, 1993); Neil MacCormick, Institutions of Law: An Essay in Legal Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. xx–yy). Menurut Rubinstein, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat sosial untuk mobilitas vertikal, tetapi juga sebagai arena utama bagi rekonstruksi politik dan budaya negara, di mana kedaulatan negara tidak boleh dibagi, dilimpahkan, atau diprivatisasi tanpa mengancam integritas sistem sosial- politik itu sendiri. Dalam semangat yang sama, Neil MacCormick menekankan bahwa kedaulatan modern bukan sekadar monopoli atas teritori, tetapi juga kewenangan eksklusif untuk menentukan arah moral dan intelektual warga negara melalui institusi pendidikan yang dikelola secara langsung oleh negara. Dalam konteks itu, penyerahan fungsi-fungsi strategis pendidikan—seperti akreditasi atau penjaminan mutu—kepada lembaga privat seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), adalah bentuk pengingkaran halus terhadap kedaulatan negara di bidang pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut tidak boleh dipisahkan dari kontrol negara karena menyangkut penetapan standar kualitas, pengawasan terhadap lembaga pendidikan, serta penentuan arah kebijakan yang akan membentuk struktur sosial masa depan bangsa. Ketika fungsi ini diserahkan kepada lembaga non-negara yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip kedaulatan publik, maka negara pada hakikatnya telah menyerahkan sebagian dari instrumen kekuasaannya kepada entitas yang tidak memiliki legitimasi politik maupun konstitusional. Akibat logis dari privatisasi fungsi kunci pendidikan adalah terjadinya disparitas kualitas dan aksesibilitas pendidikan, yang bertentangan langsung dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 31 ayat (1) hingga (5). Ketika lembaga privat memegang otoritas menentukan kelayakan lembaga pendidikan, tanpa 98 mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka standar mutu dapat dimonopoli, disesuaikan dengan kepentingan pasar, atau bahkan dikomodifikasi, sehingga lembaga pendidikan yang berada di daerah tertinggal, miskin secara fiskal, atau lemah secara infrastruktur akan terpinggirkan dan tidak memperoleh keadilan mutu yang sepadan. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip universalitas hak atas pendidikan dan menciptakan ketidaksetaraan struktural yang menciderai kedaulatan negara atas pemerataan kualitas. Lebih dari itu, kedaulatan negara atas pendidikan juga mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan strategis terkait mutu pendidikan harus berada di tangan institusi negara yang tunduk pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kontrol publik. Apabila lembaga privat seperti LAM mengambil alih fungsi tersebut tanpa ada batasan hukum yang jelas, maka ini membuka celah oligopolisasi kebijakan pendidikan, di mana segelintir aktor privat memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap arah pembangunan sumber daya manusia nasional. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, negara tidak boleh bersembunyi di balik dalih efisiensi, desentralisasi, atau partisipasi masyarakat untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam urusan strategis pendidikan. Fungsi akreditasi harus tetap berada dalam domain institusional negara, karena inilah salah satu jantung dari implementasi kedaulatan negara dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Penyerahan fungsi ini kepada lembaga privat tanpa batasan normatif dan kendali demokratis adalah bentuk pelemahan kedaulatan negara secara sistematis, yang harus segera dikoreksi untuk menyelamatkan masa depan pendidikan Indonesia dari dominasi pasar dan eksklusivitas kelembagaan. D.Pembahasan 1. Tafsir Konstitusional terhadap Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban Negara Dalam kerangka hukum dasar negara Republik Indonesia, Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 memuat dua prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar: pertama, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 99 pendidikan, dan kedua, bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Keduanya bukanlah deklarasi normatif biasa, tetapi merupakan perintah konstitusional yang mengikat, bersifat imperatif, dan meletakkan beban tanggung jawab penuh pada negara, bukan pada masyarakat sipil, apalagi entitas privat. Dalam konteks ini, penjaminan mutu pendidikan - yang mencakup sistem akreditasi - adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional negara tersebut. Penjaminan Mutu bukan sekadar instrumen administratif atau teknokratis, melainkan bagian esensial dari pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang layak, bermutu, dan setara. Maka dari itu, ketika negara memilih untuk melepaskan atau mendelegasikan fungsi strategis ini kepada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk oleh masyarakat dan tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip akuntabilitas publik, maka itu bukan hanya kelalaian administrative - tetapi pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab negara yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Tindakan semacam itu merupakan bentuk desentralisasi yang melampaui batas konstitusional, dan justru berbahaya karena membuka ruang komodifikasi terhadap hak atas pendidikan. Alih- alih memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan, pelimpahan kewenangan kepada LAM berpotensi menciptakan fragmentasi sistem, memperbesar ketimpangan antar wilayah, dan menjauhkan pendidikan dari kontrol publik yang sah. Lebih ironis lagi, negara melakukan ini dengan mengatasnamakan partisipasi masyarakat, padahal hakikatnya adalah pengunduran diri negara dari tanggung jawab konstitusional yang tidak bisa dialihkan. Tafsir konstitusional yang jernih dan bertanggung jawab harus menempatkan negara bukan hanya sebagai fasilitator pendidikan, tetapi sebagai penjamin utama keadilan dan kualitas pendidikan melalui sistem yang dikendalikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan langsung oleh institusi publik. LAM, dalam berbagai aspeknya, bukanlah lembaga negara, tidak dibentuk oleh perintah konstitusi, dan tidak tunduk pada kontrol demokratis sebagaimana lembaga-lembaga publik lainnya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi pelepasan tanggung jawab negara terhadap sistem akreditasi yang menyangkut hak dasar warga negara. 100 Maka dengan rendah hati namun tegas harus dikatakan: setiap bentuk pelimpahan fungsi penjaminan mutu pendidikan kepada lembaga non-negara tanpa legitimasi konstitusional dan tanpa akuntabilitas publik adalah bentuk penyimpangan terhadap tafsir konstitusi itu sendiri. Ini bukan semata soal efisiensi kelembagaan, melainkan soal integritas negara dalam menunaikan mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara tidak bisa, dan tidak boleh, mundur dari tanggung jawab ini atas alasan apapun. Bila negara tetap bersikukuh pada jalan delegasi yang longgar ini, maka kita sedang menyaksikan pergeseran nilai dari konstitusi sebagai kontrak sosial rakyat dan negara, menjadi sekadar teks yang dipermainkan oleh kebijakan administratif dan politik sektoral. 2. LAM dan Komersialisasi Tugas Publik Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), meskipun secara formal sering diklaim sebagai lembaga yang independen, profesional, dan berbasis pada keahlian akademik, pada kenyataannya tidak berada dalam garis struktur pemerintahan, serta tidak tunduk langsung pada mekanisme pengawasan publik yang ketat dan terbuka. Independensi yang diklaim justru menjadi tameng normatif yang menutupi kelemahan mendasar dalam aspek legitimasi publik, akuntabilitas kelembagaan, dan transparansi operasional. Dalam konteks negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan prinsip keterbukaan informasi, absennya mekanisme kontrol publik yang melekat pada LAM adalah anomali serius dalam sistem pendidikan nasional. Secara lebih konkret, LAM bukan lembaga negara - kendati keberadaan diakui oleh UU a quo) - dan tidak berada di bawah kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan DPR. Akibatnya, LAM beroperasi dengan otonomi luas namun minim kontrol demokratis, sebuah kombinasi yang berbahaya karena menyangkut fungsi vital negara yakni menjamin mutu pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Lebih problematik lagi, banyak laporan dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, serta program studi menunjukkan bahwa proses akreditasi yang dilakukan LAM kerap menimbulkan beban finansial tambahan yang tidak kecil bagi institusi pendidikan, terutama di luar pusat-pusat pertumbuhan pendidikan seperti Jawa. Hal ini memperparah ketimpangan antar 101 wilayah dan antar program studi, menimbulkan rasa ketidakadilan, dan menggerus prinsip pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu. Di sisi lain, struktur biaya, standar teknis, dan prosedur akreditasi yang ditetapkan oleh LAM cenderung mencerminkan logika pasar, bukan asas keadilan sosial. Dalam banyak kasus, program studi dengan sumber daya terbatas, tetapi memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal, tersingkir dari pengakuan mutu hanya karena tidak mampu memenuhi indikator yang bersifat materialistik dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa LAM telah menjelma menjadi institusi yang secara tak langsung mempraktikkan komersialisasi terhadap tugas konstitusional negara, yakni menjamin mutu pendidikan yang adil, inklusif, dan merata. Fenomena ini, jika tidak dikritisi secara serius, dapat menciptakan preseden berbahaya: bahwa negara secara diam-diam melepaskan tanggung jawabnya dan membiarkan aktor non-negara menetapkan standar mutu tanpa jaminan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterjangkauan. Penjaminan mutu pendidikan bukanlah ruang eksperimen bisnis. Ia adalah wilayah sakral negara dalam menjalankan mandat konstitusi. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan atau kelembagaan yang membawa konsekuensi pada eksklusi kelompok tertentu dari akses terhadap pendidikan bermutu adalah bentuk pengingkaran terhadap cita-cita konstitusional, dan harus diluruskan. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa pendidikan itu bukan komoditas, dan akreditasi bukan ladang bisnis. Maka dari itu, LAM tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, tanpa evaluasi publik, dan tanpa kejelasan hubungan hierarkis dengan struktur negara. Jika tidak ada langkah korektif yang tegas dari pemerintah dan pembuat kebijakan, maka sistem penjaminan mutu nasional akan tercerai-berai oleh disparitas, dikendalikan oleh mekanisme pasar, dan kehilangan ruhnya sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. 3. Delegasi Kekuasaan Publik secara Tidak Sah Dalam Hukum Tata Negara modern, setiap pelimpahan kewenangan publik harus dilandasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Delegasi kekuasaan negara - apalagi yang menyangkut fungsi strategis seperti penjaminan mutu pendidikan tinggi - tidak boleh dilakukan secara serampangan atau berbasis pada justifikasi administratif semata. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 102 yang menganut prinsip supremasi konstitusi dan prinsip checks and balances, setiap bentuk pelimpahan kewenangan negara harus tetap berada dalam koridor pengawasan publik yang efektif, melekat, dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui saluran institusional formal. LAM sebagai entitas non-pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat sipil - meskipun diklaim profesional dan independent - faktanya telah menerima delegasi kewenangan publik yang sangat strategis dari negara, yakni penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme akreditasi. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena memiliki dampak hukum, politik, dan sosial terhadap eksistensi suatu program studi, reputasi lembaga pendidikan tinggi, bahkan terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermutu. Masalah mendasarnya adalah bahwa delegasi kewenangan tersebut tidak dibarengi dengan instrumen pengawasan yang ketat, efektif, dan dapat diakses publik, baik dalam bentuk pengendalian internal oleh pemerintah maupun pengawasan eksternal oleh lembaga negara yang berwenang. LAM pada dasarnya berada di luar struktur birokrasi negara dan tidak tunduk pada prinsip akuntabilitas publik yang seharusnya menjadi dalil dalam tata kelola kekuasaan negara. Hal ini menimbulkan ketimpangan mendasar dan membuka celah bagi praktik-praktik yang menjauh dari asas keadilan, transparansi, dan objektivitas, yang semuanya adalah prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan doktrin non-delegation yang menegaskan bahwa fungsi-fungsi inti negara, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara, tidak boleh diserahkan kepada entitas non-negara tanpa pengaturan hukum yang ketat dan tanpa mekanisme pengawasan yang melekat. Negara tidak dapat secara selektif melimpahkan tugas dan mengabaikan tanggung jawabnya, karena dalam sistem konstitusi yang demokratis, pelimpahan tanpa kontrol bukan hanya cacat prosedural, melainkan juga cacat legitimasi. Ini bukan sekadar soal hukum administratif, tetapi menyangkut esensi tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara melalui mekanisme yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. 103 4. Diskriminasi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Praktik akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tidak menjamin kesetaraan perlakuan antar lembaga pendidikan tinggi dalam arti substantif maupun prosedural. Secara faktual, setiap LAM dapat memiliki perangkat instrumen asesmen yang berbeda-beda, menerapkan standar evaluasi yang tidak seragam, serta memberlakukan tarif atau pembiayaan yang beragam untuk proses akreditasi. Akibatnya, lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam strata atau sumber daya yang berbeda menghadapi perlakuan yang secara de facto diskriminatif, baik dalam hal beban administratif maupun dalam kualitas asesmen yang mereka terima. Ketidak seragaman ini menggerus asas keadilan dan menyuburkan ketimpangan antar perguruan tinggi, terutama yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang secara ekonomi dan kelembagaan lebih rentan. Ketika perbedaan perlakuan ini berdampak langsung pada penilaian mutu institusi, reputasi akademik, serta akses terhadap pendanaan dan kerja sama, maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Penerapan akreditasi oleh LAM yang tidak berbasis pada kesetaraan prosedural dan material menciptakan disparitas sistemik dalam sistem pendidikan nasional yang semestinya bersifat inklusif, egaliter, dan berbasis pada meritokrasi yang adil. Hal ini mengindikasikan adanya deviasi konstitusional yang perlu dikoreksi secara serius oleh negara, karena apabila dibiarkan, maka fragmentasi mutu pendidikan tinggi hanya akan menjadi pembenaran terselubung atas praktik segmentasi sosial dan akademik yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. 5. Keruntuhan Legitimasi Negara dalam Fungsi Pendidikan Secara filosofis dan normatif, konstitusi tidak merumuskan ketentuan bahwa negara hanya berperan pasif dalam urusan pendidikan. Sebaliknya, konstitusi memerintahkan negara untuk bertindak sebagai penyelenggara utama, pengarah ideologis, sekaligus penjamin keadilan substantif dalam sistem pendidikan 104 nasional. Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945, khususnya ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Frasa “satu sistem pendidikan nasional” mengandung makna imperatif alias perintah bahwa negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab inti tersebut kepada entitas non-negara, apalagi dalam fungsi strategis seperti akreditasi. Akreditasi bukan prosedur teknis belaka. Akreditasi adalah instrumen legitimasi kelembagaan, tolok ukur integritas akademik, sekaligus penyaring kualitas dan keberlanjutan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya menyerahkan kepada pihak swasta, bahkan dengan dalih profesionalisme atau efisiensi, sejatinya adalah tindakan dekonstruksi diam-diam terhadap prinsip kedaulatan negara di bidang pendidikan. Negara yang tunduk pada logika outsourcing terhadap fungsi sekrusial ini sedang merelakan hilangnya kendali terhadap arah dan substansi pencerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, melainkan bentuk nyata dari kekosongan tanggung jawab konstitusional yang dapat dikualifikasikan sebagai constitutional abdication alias pengunduran diri negara dari kewenangannya sendiri. Dengan membiarkan fungsi akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berasal dari kalangan profesi atau asosiasi swasta, negara sesungguhnya sedang membuka pintu bagi privatisasi otoritas pendidikan. Ini berarti bahwa parameter kelayakan pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kepentingan umum, tetapi oleh logika pasar, vested interest kelompok profesi tertentu, dan kalkulasi biaya-manfaat yang tidak selalu selaras dengan kepentingan konstitusional. Negara kehilangan legitimasi moral karena tidak lagi menjadi pelindung akses, pemerataan, dan keadilan dalam pendidikan. Dan yang lebih parah lagi, negara kehilangan pijakan konstitusional untuk menyatakan diri sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional, karena fungsi paling mendasar dalam menjaga mutu telah diserahkan ke luar kendalinya. Dalam konteks teori negara dan hukum, penyerahan fungsi akreditasi kepada entitas non- negara juga mengaburkan prinsip checks and balances, melemahkan akuntabilitas publik, dan menempatkan nasib jutaan peserta didik serta institusi pendidikan tinggi di bawah otoritas yang tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip negara hukum. Ini adalah bentuk kemunduran sistemik yang tidak hanya melemahkan negara dalam perannya sebagai penjaga peradaban bangsa, 105 tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi jantung ideologi Pancasila. Oleh karena itu, mempertahankan fungsi akreditasi dalam kendali negara bukan sekadar masalah administratif atau efisiensi kelembagaan, tetapi merupakan panggilan konstitusional. Negara tidak boleh menjadi fasilitator pasif yang hanya memberi ruang bagi aktor-aktor non- negara mengambil alih peran strategis, apalagi dalam bidang yang menyangkut formasi akal budi kolektif bangsa. Negara harus hadir secara penuh, berdaulat, dan bertanggung jawab. Sebab, ketika negara mengendurkan peran dalam pendidikan, sesungguhnya ia sedang memundurkan sejarah dan mengabaikan amanat suci konstitusi. E. Kesimpulan Keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi kewenangan sangat besar dalam proses akreditasi pendidikan tinggi tidak hanya memunculkan persoalan teknis kelembagaan, tetapi telah mengantarkan kita pada pusaran persoalan konstitusional yang sangat serius dan mendalam. Realitas ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara praktik kebijakan dengan amanat konstitusi. Setidaknya, terdapat tiga pilar konstitusi yang secara langsung dilanggar oleh keberadaan dan operasionalisasi LAM, yaitu: • Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyatakan dengan tegas bahwa salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Suatu mandat yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembebasan rakyat dan tidak dapat dikomodifikasi melalui mekanisme liberalisasi institusional • Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai manifestasi Prinsip negara hukum (rechtsstaat), mewajibkan semua tindakan kekuasaan - termasuk delegasi kewenangan public - harus dilakukan dalam kerangka hukum yang sah, rasional, proporsional, dan akuntabel. Delegasi kewenangan akreditasi kepada entitas masyarakat sipil tanpa status badan publik dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan hukum dan supremasi konstitusi. 106 • Pasal 31 UUD NRI 1945, khususnya ayat (3) yang memerintahkan negara untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, dengan makna imperatif bahwa fungsi strategis dalam sistem pendidikan, termasuk akreditasi, tidak dapat dan tidak boleh diserahkan kepada pihak non-negara tanpa jaminan akuntabilitas publik dan pengawasan penuh negara; Oleh sebab itu, bertitik tolak dari permasalahan yang disampaikan di awal tulisan ini, maka kesimpulan yang dapat disampaikan, adalah: 1. keberadaan LAM yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi kewenangan akreditasi merupakan bentuk delegasi kewenangan publik yang tidak sah secara konstitusional. Kewenangan akreditasi bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan ekspresi otoritas negara dalam menjamin mutu dan kesetaraan hak pendidikan warga negara. Delegasi terhadap kewenangan tersebut kepada LAM tanpa kejelasan pertanggungjawaban publik dan tanpa pengawasan yang memadai dari negara, melanggar prinsip non-delegation doctrine dalam Hukum Tata Negara dan menimbulkan cacat konstitusional. 2. model LAM mencederai tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Karena ketika negara menyerahkan fungsi penjaminan mutu pendidikan kepada pihak masyarakat secara struktural dan fungsional, negara secara sadar sedang menarik diri dari tanggung jawab konstitusionalnya. Ini adalah bentuk kelalaian negara dalam menjamin pemerataan mutu dan keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka pemikiran konstitusional, praktik ini setara dengan pengabaian tugas kenegaraan (constitutional omission) yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. 3. secara fundamental pengaturan LAM dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan praktiknya bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas kebijakan pendidikan. Konstitusionalitas kebijakan pendidikan menuntut adanya konsistensi antara norma konstitusi dengan pelaksanaan teknokratisnya. UU Dikti yang melegitimasi LAM sebagai entitas non-negara yang berwenang mengakreditasi tanpa jaminan kontrol publik negara, jelas menciptakan disparitas antara norma konstitusi dan realitas kebijakan. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip constitutional 107 supremacy dan sekaligus indikasi bahwa UU Dikti dalam bagian yang mengatur LAM mengandung unsur potensial inkonstitusionalitas. Berdasarkan tiga jawaban atas permasalahan tersebut, maka keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) harus dikaji ulang secara menyeluruh, bahkan patut dinyatakan inkonstitusional karena telah menggerus tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara. Demikianlah sikap dan pandangan saya terkait dengan keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo. Semoga berkenan. 7. Dr. Firdaus S.H., M.H. (Keterangan Tertulis Ahli) A. Pendahuluan Melalui Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri diuji konstitusionalitanya, atas permohonan yang diajukan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (BKS Dekan FH-PTN se-Indonesia). Suatu perdebatan konstitusional yang sangat fundamental dan sangat menarik mengenai tanggung jawab konstitusional negara “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan negara dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara bangsa merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan sistem mutu yang terjamin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab konstitusional negara. Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya soal peningkatan standar mutu layanan pendidikan tetapi juga pemerataan dan akses pendidikan yang berkualitas mudah dan murah bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah serta masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Berdasarkan data Badan Pusat Statik tahun 2024, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi hanya 108 mencapai 31,45%. Angka tersebut masih cukup jauh dari target 38,04% angka partisipasi kasar perguruan tinggi tahun 2029 yang direncanakan dalam RPJMN. Jumlah lulusan sekolah menengah umum yang belum dapat melanjutkan atau memutuskan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih sangat besar di bandingkan dengan negara-negara asean lainnya seperti Malaysia 43%, Thailand 49,29% dan Singapura 91,09% (https://www.kompas.id/artikel/angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi up date 2 Agustus 2025). Rendah jumlah APK pendidikan tinggi umumnya disebabkan oleh factor ekonomi dan mahalnya biaya kuliah. Revolusi industry 4.0 yang dipicu oleh pesatnya kemajuan tehnologi informasi dan komunikasi, mengantar perubahan yang cepat dan radikal pada semua sektor kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama semua pihak dipaksa segera menyesuaikan dan mengikuti tuntutan situasi yang tengah berubah. Tidak terkecuali dunia pendidikan tinggi yang juga dipaksa menjadi mesin- mesin industri yang harus mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri pada berbagai jenis profesi pekerjaan yang tersedia baik di dalam maupun di luar negeri. Pendidikan tinggi bertransformasi menjadi industri jasa yang harus mampu menghasilkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan dan dapat terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggipun dituntut mampu membranding kualitas mutu sistem penyelenggaraan pendidikan dan menjadi supply chain dalam rantai produksi dunia usaha dan dunia industri (Agus Widyarto, Peran Supply Chain Management Dalam Sistem Produksi dan Operasi Perusahaan, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 16, Desember 2012, hlm. 91-98.). Sebagai bagian dari industri, branding jaminan mutu pendidikan yang dikemas dengan sertifikat akreditasi, menjadi nilai jual perguruan tinggi untuk menarik minat para stake holder, khususnya bagi masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan, baik calon mahasiswa, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Akreditasi menjadi sertifikat jaminan mutu untuk meyakinkan pengguna jasa layanan pendidikan. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, tidak sedikit menggunakan standar akreditasi perguruan tinggi dan program studi sebagai salah satu syarat bagi para pencari kerja untuk dapat diterima melamar pekerjaan. Oleh sebab itu, akreditasi, menjadi salah satu pertimbangan bagi 109 para calon mahasiswa dalam memutuskan perguruan tinggi dan program studi yang akan dipilih. Daya tarik akreditasi terhadap nilai jual perguruan tinggi dan program studi berimplikasi pada nilai ekonomis yang dapat dikapitalisasi. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendaftar dan dapat diterima kuliah, akan berdampak terhadap pendapatan perguruan tinggi. Branding market status akreditas “unggul” bagi perguruan tinggi dan program studi, dibaca sebagai peluang pasar baru yang dapat mendatangkan keuntungan. Pemerintah kemudian membatasi diri melakukan akreditasi hanya terhadap dua hal yakni: 1) akreditasi kepada lembaga pendidikan tinggi; 2) Akreditasi terhadap program studi dengan status “terakreditasi” atau “tidak terakreditasi”. Perguruan tinggi dan program studi yang berkeinginan mendapatkan status akreditasi “unggul” harus mendaftar dan diakreditasi oleh LAM Masyarakat dengan biaya yang berbeda-beda. Seperti LAM Tenik dan LAM Infokom dimulai dari Rp 53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan biaya Banding Rp 29.700.000.00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus). LAM-PTKes untuk Profesi Non Kedokteran dan Spesialis Rp. 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), Profesi Kedokteran Rp 110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah), vokasi dan akademik Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan banding Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah). Prodi baru Profesi Non Kedokteran dan Spesialis Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Profesi Kedokteran Rp 91.000.000.00 (sembilan pulu satu juta rupiah), profesi kedokteran gigi Rp 91.000.000.00 (sembilan puluh satu juta rupiah) (https://lamptkes.org/Biaya-Akreditasi. up date 4 Agustus 2025). Berdasarkan data pada https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/ terdapat sebanyak 33.741 program studi aktif (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/ up date 4 Agustus 2025). Mengambil sampel harga akreditasi LAM Infokom dan LAM Tehnik Rp 53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah) x 33.741 program studi. Jumlah program studi dan nilai rupiah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan status akreditasi merupakan target pasar yang cukup besar untuk mendapatkan nilai kapitalisasi bagi LAM. Pergeseran akreditasi program studi dari BAN-PT ke LAM Masyarakat dengan pembiayaan yang dibebankan kepada program studi, dapat dipastikan akan berdampak terhadap bertambahnya beban biaya kuliah yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Suatu kebijakan yang cukup ironis, di tengah angka partisipasi kasar pendikan 110 tinggi Indonesia tergolong rendah. Peserta didik umumnya memutuskan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan ekonomi. Tetapi kemudian Pemerintah dan DPR mengambil kebijakan liberalisasi dan kapitalisasi akreditasi program studi melalui LAM Masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung akan semakin mempersulit akses masyarakat mendapatkan pendidikan tinggi. B. LAM: Kamuflase Spirit UUD 1945 1. Hak Kecerdasan Yang Adil Tujuan negara yang termaktub dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melindungi segenap bangsa Indonesia secara substansi mengacu kepada perlindungan dan upaya sungguh-sungguh memenuhi hak kesejahteraan dan hak kecerdasan seluruh rakyat. Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal-Pasal UUD 1945 di antaranya: a. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip supremasi hukum yang menempatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk hidup, sejahtera dan mendapat pendidikan. b. Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. d. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. e. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 111 sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Konsistensi visi dan tujuan bernegara beserta pasal-pasal yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa dasar consensus yang menjadi spirit konstitusi untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah kesejahteraan dan kecerdasan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan dan kecerdasan seperti dua sisi dari selembar mata uang. Pemenuhan kecerdasan dan kesejahteraan yang adil merupakan spirit UUD 1945 yang menjadi tanggung jawab konstitusional Pemerintah untuk menjadi bangsa Merdeka, berdaulat, adil dan makmur (IGD Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 30, Issue 2 Mei 2023, hlm. 350-370). Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, merupakan langka penting untuk memaksimalkan akses masyarakat terhadap pendidikan dalam rangka pemenuhan kecerdasan yang adil. Namun demikian negara dan Pemerintah, tetap merupakan fasilitator utama penyelenggaraan pendiddikan yang bermutu pada semua tingkatan guna pemenuhan hak-hak konstitusional untuk cerdas dan berkarakter. Tidak terkecuali dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akan melahirkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan analisis yang tajam pada bidang studi tertentu dan siap bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan analisis dan karekater merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengakses pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan peradaban umat manusia. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tidak serta merta diserahkan dan dibebankan kepada setiap individu peserta didik. Kemampuan financial setiap 112 warganegara yang berbeda akan menciptakan akses dan ketidakadilan terhadap pendidikan. Terutama dengan kondisi ekonomi dan kemampuan financial yang belum merata bagi seluruh rakyat, dapat semakin memperbesar ketidakadilan dalam akses pendidikan dan menjadi penghalang terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur (kesejahteraan umum). 2. Kapitalisasi dan Komersialisasi Akreditasi Gejala liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan tinggi dimulai ketika DPR dan Pemerintah menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan memperkenalkan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP). Alhasil undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 36/PUUVII/2009. Presiden dengan persetujuan DPR kembali menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memperkenalkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri-Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Kedua sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1). Kedua bentuk PTN berkaitan dengan derajat otonomi dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang didasarkan pada kemampuan keuangan. Sementara sektor pendapatan yang paling mudah dari layanan pendidikan tinggi adalah pembayaran mahasiswa (SPP atau UKT). Pembayaran mahasiswa menjadi objek paling mudah sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan bagi perguruan tinggi. Sehingga untuk biaya pendidikan yang bermutu, pembiayaan kembali dibeban kepada mahasiswa. Situasi demikian akan membatasi dan menciptakan diskriminasi terhadap calon mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan keuangan (financial) yang cukup. Akses pendidikan hanya milik calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan keuangan yang cukup. Eksistensi perguruan tinggi sebagai bagian dari rantai suplay sumber daya manusia dalam revolusi industri 4.0 yang saling terhubungan secara global, memaksa beradaptasi dan menyamakan standar mutu pendidikan yang dikemas melalui akreditasi. Penyamaan standar mutu melalui akreditasi oleh lembaga akreditasi, baik nasional maupun internasional merupakan suatu label yang berfungsi untuk meyakinkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan masyarakat mengenai mutu proses dan luaran pendidikan yang siap pakai dan memiliki daya saing (Dede Irma dan Suparto, Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan Indonesia, Ihsan, Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 3 Nomor 3 113 Juli 2025,DOI: https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264). Akreditasi secara periodik menjadi kebutuhan perguruan tinggi dan program studi sebagai simbol mutu, guna menjaga kelangsungan harga dan nilai perguruan tinggi/prodi dalam persaingan industri jasa pendidikan. Oleh sebab itu, status akreditasi dipandang memiliki nilai kapitalisasi dan merupakan investasi yang menguntungkan bagi perguruan tinggi dalam menarik minat calon mahasiswa untuk memilik perguruan tinggi/prodi (Abdul Muhid dan Idham Oka Laksana Putri, Kapitalisasi Pendidikan dan Aksestabilitas Belajar, Fikroh, Jurnal emikiran dan Pendidikan Islam, Volume 14 Nomor 1 Januari 2021, hlm. 89-103). Kebutuhan akreditasi sebagai instrument pengawasan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi dan program studi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bergeser menjadi komoditas dan dikapitalisasi melalui LAM masyarakat. Semangat tersebut berkamuflase dalam UU Nomor 20 Tahun Tentang Sistem Pendidikan Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi, “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 khususnya ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sebagai berikut: (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dijadikan celah untuk leluasa mengatur lembaga akreditasi program studi melalui Peraturan Menteri. Pasal 55 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012, mengkonstruksi pembentukan 114 LAM yakni LAM bentukan Pemerintah “atau” LAM bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. Sepanjang kata sambung/penghubung “atau” memberi ruang alternatif bagi Pemerintah untuk memilih kebijakan, apakah akan mendirikan LAM bentukan Pemerintah atau menggunakan LAM bentukan Masyarakat. Kebebasan untuk memilih alternatif kebijakan LAM, akan berdampak pada hilangnya kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk mendirikan LAM bentukan Pemerintah. Formula tersebut mereduksi tanggungjawab konstitusional Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan standar mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan, khususnya yang dilakukan oleh program studi. Pada hal program studi sendiri merupakan sektor terdepan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Pada perkembangannya pelaksanaan akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dengan dua standar dan hasil yang berbeda sebagaimana dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada ayat (2) Kelayakan program studi berdasarkan pemenuhan Standar Nasional-Direktorat Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pemenuhan standar LAM. Pada ayat (3) standar LAM harus lebih tinggi dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas SN-Dikti. Ayat (4) standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN- PT. Klasifikasi status akreditasi dibagi menjadi tiga: 1) terakreditasi memiliki makna program studi memenuhi SN-Dikti, 2) terakreditasi unggul memiliki makna program studi memenuhi standar LAM, 3) tidak terakreditasi memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawa standar SN-Dikti. Tidak adanya kewajiban atau keharusan bagi Pemerintah untuk mendirikan LAM, maka sampai dangan saat ini belum ada LAM Program Studi bentukan Pemerintah. Pelaksanaan akreditasi program studi diserahkan kepada LAM bentukan Masyarakat dengan penilainan mengacu pada standar SN-Dikti dan standar LAM. Ketentuan Pasal 55 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012 secara terang benderang mereduksi nilai normative UUD 1945 dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai tanggungjawab Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kecerdasan yang adil. Formula Pasal 55 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengubah tanggung jawab konstitusional Pemerintah menjadi 115 instrument kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi yang akan berdampak terhadap bertambahnya beban pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Muhammad Habibirrahman et.all, Dampak Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Masyarakat Lombok Timur, Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 10 Nomor 3 Tahun 2024, DOI: https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i3.991). Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada beban biaya kuliah mahasiswa. Kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan masyakat yang belum merata di tengah mahalnya biaya kuliah secara otomatis akan menyumbang terhadap penurunan angka partisipasi kasar peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi (Jody Heymann at.all., Constitutional right to education and their relationship to national policy and school enrolment, International Journal of Education Development, 39 (2014) p. 131-141.DOI: https://doi.org/10.1016/ \j.ijedudev.2014.08.005). Hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi kasar peserta pendidikan tinggi pada tahun 2024 masih berada di angka 31,45%. Di sisi lain tantangan untuk mengangkat daya saing bangsa di dunia internasional dalam era revolusi industry 4.0 sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut hanya dapat diraih dengan jaminan mutu pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Di tengah upaya meningkatkan daya saing bangsa melalui akses pendidikan yang bermutu, adil, terjangkau dan merata, justru diperhadapkan dengan kebijakan yang mengkapitalisasi dan mengkomersialisasi akreditasi melalui LAM (Asmirawati et.all, Komersialisasi Pendidikan, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume 14 Nomor 2 November 2016, hlm. 174- 183.). Suatu beban baru bagi perguruan tinggi dan program studi untuk menyiapkan anggaran, tidak hanya pada sarana dan prasarana pendidikan tetapi juga biaya akreditasi yang tidak sedikit. Akreditasi sebagai instrument Pemerintah untuk menjamin dan memastikan mutu pendidikan dalam ihktiar melindungi dan memenuhi hak kecerdasan rakyat, dilepaskan dan diserahkan kepada LAM untuk menjaga pasar perguruan tinggi bagi dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. C. Penutup Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab konstitusional Negara sebagaimana dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, peralihan tanggungjawab Pemerintah sebagai pelaksanaan utama akreditasi 116 kepada LAM masyarakat sebagaimana Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun Tentang Sistem Pendidikan, Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi merupakan bentuk kapitalisasi dan komersialisasi akreditasi perguruan tinggi/program studi, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KETENTUAN UU SISDIKNAS DAN UU PENDIDIKAN TINGGI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU Pendidikan Tinggi, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU Pendidikan Tinggi (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Bahwa ketentuan tersebut di atas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan 117 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,… Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan a quo telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1. Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas serta Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan ayat (8) UU Pendidikan Tinggi tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tidak mengedepankan kepastian hukum yang adil, pemenuhan hak pendidikan untuk memajukan kehidupan, dan memuat perlakuan yang diskriminatif yang berakibat pada ketidaklayakan kualitas kehidupan, ketidakmampuan warga negara mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan tidak terpenuhinya hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk memajukan 118 dirinya menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, ketentuan a quo secara terang benderang dan nyata telah menggantikan peran dan tanggung jawab negara untuk melakukan penilaian akreditasi atas kelayakan suatu program studi yang ada di perguruan tinggi. Hal itu pun secara nyata dan jelas tidak linear dengan amanat konstitusional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17, 21, 27, 29-36, 38). 2. Bahwa dengan adanya dua lembaga berbeda yang juga berwenang melakukan akreditasi berbeda dapat menyebabkan hasil penilaian yang tidak linier, dengan kata lain disharmonis. Dengan adanya dua lembaga yang memiliki tugas serupa namun berbeda dalam cakupan objeknya, terdapat risiko perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi. Hal ini dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Selain itu, proses akreditasi program studi yang dikelola oleh instansi swasta/masyarakat mengarah pada kegiatan bisnis atau kapitalisasi pendidikan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-18 dan 20, 40- 41). 3. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga dapat menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi. Dengan adanya beban biaya akreditasi program studi yang rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dikhawatirkan kebutuhan dana operasional perguruan tinggi akan semakin besar, serta menyebabkan berkurangnya kualitas dan sarana prasarana pembelajaran bagi mahasiswa akibat dilakukan alokasi akreditasi program studi dan berdampak pada pengurangan kesejahteraan dosen dan kerugian mahasiswa karena membayar UKT yang lebih tinggi dari yang seharusnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 18-20, 41). Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 119 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah.” 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi”. 4. Menyatakan Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan frasa “lembaga akreditasi mandiri” dalam Pasal 55 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 120 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait Pemohon I, perlu kiranya dipastikan kembali siapakah yang sebenarnya mewakili Pemohon I dalam perkara a quo karena pada identitas Pemohon disebutkan Pemohon I adalah Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (disingkat “BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia”) yang diwakili oleh ahliana Hasan, S.H, M.Tax., Ph.D (Ketua) dan Ferry Fathurokhman, S.H, M.H., Ph.D. (Sekretaris) namun dalam posita permohonan a quo, diterangkan bahwa Pemohon I diwakili oleh Ketua yakni Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., [Bukti P-6] Sekretaris yakni Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., [Bukti P-7] dan Bendahara yakni Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., [Bukti P-8]. Perihal ini harus memperhatikan ketentuan dalam AD/ART Pemohon I terkait siapa yang berhak mewakili BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia di hadapan pengadilan, apakah cukup Ketua dan Sekretaris atau secara bersama-sema diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Dengan adanya ketidakjelasan ini tentunya berpengaruh pada kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dalam permohonan a quo. 121 2. Bahwa terkait Pemohon II, Pemohon II adalah Yayasan Sehati Indonesia Maju yang merupakan badan hukum privat dalam hal ini menguasakan kepada Karnadi Adi Kusuma, SKM., MM.Kes yang merupakan Karyawan Swasta/Dewan Pembina Badan Penyelenggara Yayasan Sehati Indonesia. Dalam hal ini, perlu kiranya dilihat kembali AD/ART Pemohon II khususnya terkait dengan siapa yang berhak mewakili Pemohon II sebagai yayasan di hadapan pengadilan. Sementara merujuk pada kedudukan hukum Pemohon II dalam permohonan tidak menguraikan terkait kewenangan Dewan Pembina Badan Penyelenggara Yayasan untuk mewakili Pemohon II dalam mengajukan permohonan a quo. 3. Bahwa dalam uraian positanya, Para Pemohon mempertentangkan keberlakuan pasal a quo dengan Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak disebutkan sebagai batu uji dalam permohonan a quo. Hal ini menjadikan ketidakjelasan ketentuan mana dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan a quo dapat dinilai tidak jelas (obscuur). 4. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, Para Pemohon tetap bisa melakukan aktivitasnya sebagai badan hukum privat, dosen, dan mahasiswa dan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang terkurangi dengan berlakunya Pasal a quo. Selain itu, apabila memperhatikan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, telah jelas bahwa Para Pemohon memahami pentingnya akreditasi bagi mahasiswa dan satuan pendidikan dalam menjaga kualitas pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Meski demikian, Para Pemohon tampak belum memahami arah kebijakan pendidikan yang dibangun oleh pembentuk undang-undang melalui UU a quo khususnya terkait pembagian peran dalam menjaga mutu pendidikan di perguruan tinggi dan upaya pelibatan masyarakat di dalamnya. 5. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon bahwa lembaga akreditasi mandiri akan melepaskan tanggung jawab negara atas pelaksanaan pendidikan pada perguruan tinggi, DPR RI menilai bahwa hal tersebut merupakan 122 kekhawatiran yang tidak berdasar dan justru menunjukkan belum terbentuknya pemahaman Para Pemohon atas desain pendidikan nasional khususnya dalam upaya menjaga kualitas pendidikan dan layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat pada satuan pendidikan yang ada dan peran-peran yang diemban oleh masing- masing pihak yang dilibatkan. Perlunya keterlibatan masyarakat khususnya para ahli pada bidang pendidikan tertentu dan ahli pada perkembangan teknis di lapangan atau dunia kerja merupakan suatu upaya agar kualitas pendidikan tinggi senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya lembaga akreditasi mandiri diharapkan pelaksanaan akreditasi akan semakin adil, transparan, dan kredibel sehingga mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas dan alumni-alumni unggul dan kompeten. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo baik bersifat aktual maupun potensial. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d' interest point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 123 Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan juga ditegaskan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. 2. Melalui UU Sisdiknas, Negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa karena pendidikan merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan peradaban bangsa dengan dilandasi nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berintegritas, berkepribadian sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Ki Hajar 124 Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sekolah an sich tetapi pada hakikatnya membangun kehidupan yang luhur (non scholae sed vitae discimus). Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu kunci menuju masa depan bangsa yang lebih baik sehingga harus diselenggarakan dalam suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat (vide Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas). 3. Meskipun demikian masih diperlukan pengaturan khusus tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 4. Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. 125 5. Bahwa kualitas pendidikan yang memenuhi atau melebihi harapan pemangku kepentingan disebut mutu. Proses penetapan dan pelaksanaan standar manajemen yang berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pemangku kepentingan dikenal sebagai penjaminan mutu. Untuk membangun budaya mutu secara mandiri dan berkesinambungan, satuan pendidikan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan dan menerapkan seluruh siklus sistem. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI harus memenuhi standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi adalah tiga program utama yang mendukung program standarisasi ini. Dalam hal standarisasi, salah satu cara penting untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sebenarnya suatu institusi pendidikan berdasarkan standar minimum, adalah akreditasi. Pada saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (PP SNP). C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas serta Pasal 55 ayat (5)-ayat (8) UU Pendidikan Tinggi tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga merugikan masyarakat (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17, 21, 27, 29-36, 38). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya dilakukan dengan cara terencana dan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat membangun dan mengembangkan peri- kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan beradab. Oleh karena itu, negara 126 menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan penegasan kembali dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa pendidikan adalah hak, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan. b. Bahwa hak atas pendidikan yang dijamin dalam konstitusi pada prinsipnya sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, hak atas pendidikan mencerminkan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyatakan, “Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit; dan Pasal 13 ayat (2) huruf a International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 yang menyatakan, “The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: (a) Primary education shall be compulsory and available free to all”, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Ketentuan konstitusi dan instrumen internasional tersebut memosisikan pendidikan dasar tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. c. Bahwa penataan mekanisme akreditasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo ditujukan sebagai upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan yang berkualitas, khususnya pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki posisi dan karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan pada jenjang 127 di bawahnya dan perguruan tinggi memiliki prodi-prodi yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dengan mekanisme pengelolaan tiap prodi yang berbeda-beda. Urgensi pengembangan sistem akreditasi nasional adalah untuk merespons dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan. Perkembangan internal terutama perlunya mengatasi disparitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi pada tataran global. d. Bahwa adanya LAM bukan berarti negara melepaskan tanggung jawabnya atas pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi dan membebankannya kepada masyarakat. Adanya LAM dalam sistem akreditasi nasional merupakan suatu hal yang telah dicanangkan pembentuk undang-undang melalui UU Sisdiknas yang kemudian diakomodasi dalam UU Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Pasal 55 ayat (6) UU Pendidikan Tinggi, LAM tidak hanya dapat dibentuk oleh masyarakat tetapi juga dapat dibentuk oleh pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa dalam upaya menjaga mutu pendidikan melalui akreditasi prodi, adanya LAM bukanlah bentuk lepas tangan negara atas pelaksanaan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Adanya akreditasi dan pelibatan LAM dalam mekanisme akreditasi merupakan bentuk upaya negara dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan pendidikan bermutu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. e. Bahwa selain itu, adanya LAM untuk menjaga kualitas dan mutu pendidikan di suatu prodi merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan untuk membangun jembatan antara sektor pendidikan dengan sektor ketenagakerjaan sehingga kualitas pendidikan dan alumni yang dihasilkan akan lebih berkesesuaian dengan kebutuhan industri dimana para alumni tersebut akan berkiprah kemudian. f. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, pelaksanaan pendidikan negara tidak boleh menjadi satu-satunya 128 aktor dominan dalam pendidikan karena hal itu akan mengikis hak masyarakat untuk menentukan masa depan pendidikannya sendiri. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan, dan bukan pelepasan tanggung jawab negara melainkan bentuk pemberdayaan masyarakat ini yang mencerminkan berjalannya pilar demokrasi karena masyarakat dijadikan subjek. Pertimbangan hukum tersebut dikutip sebagai berikut: [3.26] ... Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu; ... ...Menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek. Dalam arti ini masyarakat oleh pembentuk Undang-Undang hendak mewadahi potensi dan sumber daya masyarakat dalam bentuk dewan pendidikan dan komite 129 sekolah/madrasah agar masyarakat ikut menentukan mutu pelayanan pendidikan.” 2. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terlebih dahulu DPR RI merasa perlu menjelaskan rancang bangun akreditasi pendidikan tinggi dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi sebagai berikut: a. Bahwa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat harus bermutu dan tidak boleh sekadar memenuhi formalitas, melainkan juga harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik dan layak, sesuai dengan ukuran objektif yang diatur undang-undang. Penilaian mutu pendidikan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni internal dan eksternal. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, satuan pendidikan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, satuan pendidikan harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal (SPME). Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, satuan pendidikan akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi merupakan instrumen kunci dalam menjamin mutu pendidikan di Indonesia sehingga akreditasi harus mampu memberikan jaminan bahwa layanan pendidikan yang diterima masyarakat sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. b. Akreditasi merupakan pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang memenuhi standar minimal sehingga lulusannya mampu mencapai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya (to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for 130 professional practice). Dengan demikian akreditasi merupakan suatu proses yang tidak bisa dihindari karena selain bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan namun juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait proses penjaminan mutu pendidikan. Melalui mekanisme akreditasi dapat dipastikan bahwa satuan pendidikan, program keahlian, lembaga kursus, dan pelatihan telah menerapkan konsep penjaminan mutu yang berkelanjutan. c. Bahwa akreditasi pendidikan telah diatur dan dilaksanakan di Indonesia sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur adanya penilaian satuan pendidikan secara berkala yang dalam ketentuan penjelasannya dinyatakan penilaian tersebut meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan yang diperlukan. Akreditasi sekolah dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengakuan sekolah swasta oleh pemerintah pada tahun 1975, hingga terbentuknya Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) pada tahun 1994. Sejak awal pembentukannya, Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3), kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. d. Bahwa tujuan adanya akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi tersebut dilakukan terhadap program dan satuan 131 pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (vide Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas). Bahwa dengan berlakunya UU Sisdiknas, terdapat beberapa perubahan penting terkait dengan sistem akreditasi antara lain: (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib, (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (3) sistem penjaminan mutu internal dari sukarela menjadi wajib, dan (4) dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk. e. Dalam lingkup perguruan tinggi, pembentukan BAN-PT adalah untuk mengembangkan sistem akreditasi sedangkan akreditasi sendiri dilakukan pada perguruan tinggi oleh BAN-PT dan terhadap prodi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan (vide Pasal 55 ayat (3)-ayat (7) UU Pendidikan Tinggi). Selain mengembangkan sistem akreditasi, BAN-PT juga bertugas: 1) mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 2) memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi; 3) melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan hasil akreditasi kepada Menteri; 4) mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagai rekomendasi penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri; 5) memberikan umpan balik kepada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah terhadap hasil pemantauan untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan; (vide Pasal 51A PP SNP) 6) mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); 7) melakukan Akreditasi perguruan tinggi; 132 8) menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi; 9) menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi perguruan tinggi; 10) memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi; 11) membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi; 12) menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai: a) hasil Akreditasi; b) rekomendasi kebijakan Akreditasi nasional; dan c) terkait sistem rekomendasi terhadap pengembangan SN Dikti; 13) menetapkan kelompok program studi yang tercakup dalam LAM; 14) mendorong dan/atau membina pembentukan LAM berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi; 15) melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri; 16) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi; 17) mengevaluasi kinerja LAM secara berkala dan melaporkan hasil serta rekomendasi kepada Menteri; 18) membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional; dan 19) dapat mewakili pemerintah internasional mengenai Akreditasi. (vide Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53/2023). Pengaturan ini merupakan bentuk Lex Specialis Derogat Legi Generali dari ketentuan Pasal 60 UU Sisdiknas karena apabila diperhatikan ketentuan tersebut tidak membedakan jalur, jenjang, maupun jenis pendidikan. 133 f. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat khususnya para ahli pada bidang pendidikan tertentu dan ahli pada perkembangan teknis di lapangan atau dunia kerja merupakan suatu upaya agar kualitas pendidikan tinggi senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya LAM diharapkan pelaksanaan akreditasi akan semakin adil, transparan, dan kredibel sehingga mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas dan alumni-alumni unggul dan kompeten. g. Berdasarkan data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dapat diakses melalui https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/statistik, jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah 6.633 perguruan tinggi yang terdiri atas 128 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 242 Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), 1.598 Perguruan Tinggi Agama (PTA), 4.559 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan 106 N/A. Adapun jumlah prodi secara keseluruhan adalah 46.588 prodi yang terdiri atas 9750 prodi di PTN, 1289 prodi di PTK, 9265 prodi di PTA, dan 26284 prodi di PTS. Dihadapkan pada peningkatan jumlah perguruan tinggi dan prodi yang ada di Indonesia tentunya memerlukan mekanisme penjaminan mutu yang tentunya tidak akan bisa efektif apabila hanya diampu oleh pemerintah, maka dalam upaya menjaga kualitas dan mutu pendidikan di perguruan tinggi perlu adanya keterlibatan LAM. h. Terkait dengan adanya LAM, pembentukan LAM dilakukan dengan adanya penetapan dari menteri (vide Pasal 52 ayat (3) PP SNP). Dalam hal pengawasan terhadap LAM, menteri dan BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM. Apabila ditemukan LAM tidak melakukan akreditasi sesuai ketentuan yang ada, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun bahkan ijin pelaksanaan akreditasi LAM 134 dapat dicabut oleh menteri. Selain itu, LAM diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada Masyarakat (vide Pasal 97 dan 98 Permendikbudristek 53/2023). Dengan demikian, BAN-PT dan LAM bertugas melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi. i. Bahwa hingga saat ini, telah terbentuk beberapa LAM, yakni LAM Teknik (LAM Teknik), LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), LAM Informatika dan Komputer (LAMINFOKOM), LAM Kependidikan (LAMDIK), LAM ilmu kesehatan (LAM PTKes), dan LAM-Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Selain 7 Lam tersebut, terdapat beberapa LAM lain yang telah memperoleh ijin pelaksanaan akreditasi, yakni LAM-Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP), Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA), dan LAM WISATA, sedangkan LAM yang masih dalam proses perijinan ada LAM Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR) dan LAM Humaniora (LAMHUM (dan seni)). Dalam hal belum terbentuk LAM, maka tugas dan wewenang LAM menjadi tugas dan wewenang BAN-PT (vide Pasal 103 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023). j. Bahwa keunggulan LAM adalah LAM yang telah mengadopsi standar yang berlaku secara internasional dapat mengajukan diri untuk diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri. LAM yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri dapat memberikan status terakreditasi secara internasional kepada program studi yang memenuhi standar yang berlaku secara internasional (vide Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek 53/2023). 3. Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya dua lembaga berbeda yang juga berwenang melakukan akreditasi berbeda pada satu perguruan tinggi dan satuan pendidikan secara umum dapat menyebabkan hasil penilaian yang tidak linier dan membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi, sehingga dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi 135 secara keseluruhan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-18 dan 20, 40-41). Terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 55 UU Pendidikan Tinggi, akreditasi dilakukan pada perguruan tinggi oleh BAN-PT dan terhadap prodi oleh LAM yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Dalam hal belum terbentuk LAM, maka tugas dan wewenang LAM menjadi tugas dan wewenang BAN-PT (vide Pasal 103 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023). Perbedaan pelaksanaan akreditasi prodi pada BAN-PT dengan LAM adalah instrumen akreditasi yang digunakan. Instrumen akreditasi tersebut disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing (vide Pasal 76 ayat (5) Permendikbudristek 53/2023). Instrumen akreditasi yang digunakan oleh LAM merupakan instrumen yang harus sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan dan telah disetujui oleh BAN-PT. b. Bahwa Pasal 51 ayat (5) PP SNP menegaskan dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi mandiri maka Pemerintah Pusat tidak melakukan akreditasi kembali. Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut maka secara nyata tidak ada kewenangan untuk BAN-PT melakukan lagi akreditasi ulang terhadap prodi yang telah dilakukan akreditasinya oleh LAM. Oleh karena itu tidak akan terjadi akreditasi prodi secara berulang oleh lembaga yang berbeda. Pengaturan yang demikian ditujukan agar tercipta efisiensi proses dan biaya, serta adanya kepastian hukum atas hasil akreditasi yang dikeluarkan baik oleh BAN-PT maupun oleh LAM. c. Bahwa dengan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, selain diharapkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di tingkat global, sistem akreditasi terbaru berbasis kinerja ini memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih 136 menonjolkan keunggulan baik dalam hal penelitian, kualitas pengajaran, maupun kontribusi sosial. Sistem ini juga mendorong perguruan tinggi untuk memperluas kerja sama internasional seperti riset bersama atau peluang pertukaran mahasiswa, serta memperkuat relevansi kurikulum dengan dunia industri. Dengan demikian, keberadaan BAN-PT dan LAM tidak menimbulkan dualisme dalam upaya mewujudkan penjaminan kualitas prodi dalam perguruan tinggi karena kedua lembaga tersebut sama- sama berupaya menjamin mutu pendidikan berdasarkan kriteria instrumen yang telah menjadi kewenangannya masing-masing. Selain itu, antar kedua lembaga tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi berdasarkan lingkup kewenangan dan tugasnya masing-masing. d. Bahwa seiring berjalannya waktu, penjaminan mutu bukan sekedar kewajiban bagi perguruan tinggi tetapi kebutuhan perguruan tinggi untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut telah memenuhi standar yang ada dan bahkan dapat melampaui standar pendidikan tinggi yang telah ditentukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga internasional. Selain itu, adanya LAM ini merupakan bentuk dukungan terhadap otonomi keilmuan dalam suatu perguruan tinggi. e. Bahwa pengaturan ini telah berkesesuaian dengan tujuan adanya LAM sebagaimana original intent pembentuk UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam kutipan risalah pembahasan berikut: Rapat Panja RUU Sisdiknas pada Senin, 26 Maret 2002 KETUA RAPAТ: Jadi kita kembali ke Pasal semula hanya dengan menambah "kompeten" saja. jadi "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang kompeten sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". (RAPAT SETUJU) Rapat Dengar Pendapat RUU Pendidikan Tinggi Komisi X pada Jumat, 6 Juli 2012 137 F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, nah ini perlu ada kalimat penambahan supaya tidak lari ke mana-mana yang menjamin mutu pendidikan tinggi, itu yang mau saya ikat itu disitu jangan sampai nantii bentuknya kebanyak akhirnya pendidikan tinggi tidak terjamin mutunya, gara-gara kebanyakan LAM-LAM itu sendiri, ada kalimat yang mengikat bahwa pembentukan LAM itu sendiri mau banyak, sedikit tapi itu menjamin penjaminan mutu pendidikan tinggi, mungkin di cut disitu Pimpinan, di ayat (6) itu bahwa lembaga akreditasi mandiri yang dimaksud ayat (4) itu, yang dibentuk akreditasi BAN PT ini betul-betul itu menjamin penjaminan mutu, apa kalimat yang tepat itu, atau merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan semuanya. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Kalau menurut saya Pak Katua ini di akui oleh pemerintah saja itu sudah luar biasa, ini tidak mudah ini nanti dalam pelaksanaannya. KETUA RAPAT: Ya Pak Raihan ini kita serahkan Permen saja ya, oke ya, baik tapi semangatnya tadi tolong Pak Dirjen di tampung di Permen ya oke ya. (RAPAT : SETUJU) (bagian risalah yang relevan selengkapnya disampaikan sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dengan keterangan a quo). f. Bahwa terkait dengan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, DPR RI melalui RDPU yang diselenggarakan Komisi X pada 1 Juli 2024 menerima masukan dari masyarakat yang menyatakan dengan adanya perbedaan karakteristik masing-masing bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas) maka seharusnya kriteria akreditasinya berbeda dan menyesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi yang dinilai. g. Selain itu, dalam RDP Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024, sebagai tanggapan atas paparan dan masukan dari perwakilan perguruan tinggi yang hadir, Panja menyatakan antara lain diperlukan upaya untuk mendorong terlaksananya prodi-prodi 138 bertaraf internasional sesuai tuntutan Permendikbudristek 53/2023. Upaya agar terwujudnya prodi bertaraf internasional pada perguruan tinggi tentunya harus memperhatikan penjaminan mutu yang ada, yang tentu saja bukanlah hal yang bisa dilakukan hanya dengan adanya satu organisasi pelaksana akreditasi, yakni BAN-PT. Hal ini pun menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh DPR RI dalam pelaksanaan pendidikan nasional khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. 4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan LAM juga dapat menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi (vide Perbaikan Permohonan hlm. 18-20, 41), DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa berdirinya satuan pendidikan dalam masyarakat tidak lepas dari adanya ijin yang diberikan oleh pemerintah yang dalam pemberian ijin tersebut, pemerintah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola satuan pendidikan yang baik yang berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan. b. Bahwa menurut Pasal 51 UU Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang pada saat buku ini disusun adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang 139 Akademik dan Non Akademik. Hal ini diatur pada Pasal 54 UU Pendidikan Tinggi dan Pasal 65 Permendikbudristek 53/2023 dimana bidang akademik berkaitan dengan Tridharma pendidikan tinggi (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma) sedangkan bidang non-akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. c. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, upaya menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara internal (SPMI) dan secara eksternal (SPME). SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. d. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi disebutkan, penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Dikarenakan SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti, berarti data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut, sekaligus dapat pula digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk melakukan akreditasi. Oleh karenanya, pelaksanaan akreditasi oleh LAM sebagai bagian dari SPME tidak akan menambah beban administratif bagi satuan pendidikan apabila pelaksanaan administrasi di satuan pendidikan tersebut tertib dan telah sesuai dengan aturan yang ada. e. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023, pendanaan LAM bersumber dari masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menanggung biaya LAM untuk melakukan akreditasi bagi program 140 studi baru dan akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara sesuai standar biaya akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah (vide Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). f. Adapun biaya akreditasi oleh LAM ditanggung oleh program studi dalam hal program studi mengajukan akreditasi ulang bagi program studi yang: 1) mengajukan status terakreditasi unggul; 2) diduga mengalami penurunan mutu; 3) status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir; dan 4) mengajukan status terakreditasi secara internasional (vide Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023). g. Bahwa biaya untuk melakukan akreditasi ulang tersebut ditetapkan oleh LAM berdasarkan rancangan satuan biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidang yang dilampirkan pada saat proses pendirian LAM (vide Pasal 93 Permendikbudristek 53/2023). Artinya LAM tidak menarik biaya akreditasi pada prodi secara sepihak, melainkan telah melalui tahap pemeriksaan dan persetujuan dari BAN-PT selaku pemegang kewenangan untuk memberikan rekomendasi izin pendirian LAM dan Menteri selaku pemberi izin. h. Bahwa untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses akreditasi satuan pendidikan maupun akreditasi prodi, pemerintah dan BAN-PT mengembangkan sistem automasi dalam pelaksanaan akreditasi ulang untuk perpanjangan status akreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama. Adapun mekanisme pemeriksaan lapangan akan dilakukan jika terdapat dugaan penurunan maupun peningkatan mutu. Mekanisme automasi tersebut dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan dan data pokok pendidikan (dapodik). i. Bahwa pengaturan mengenai biaya akreditasi oleh LAM dalam Permendikbudristek 53/2023 tersebut merupakan respons Komisi X 141 dan Pemerintah dalam menjawab permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Pada tanggal 20 April 2021, Komisi X mengadakan RDPU dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama dengan agenda membahas permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Islam Swasta). Dalam RDPU tersebut disampaikan agar Kemendikbud perlu meninjau kembali kebijakan akreditasi melalui LAM mengingat tidak adanya standar biaya dari pemerintah maka pungutan biaya sangat mahal dan membebani PTS. Selain itu, pada tanggal 15 September 2022, Komisi X telah melakukan RDPU dengan rektor perguruan tinggi dengan agenda salah satunya membahas mengenai penguatan akses, mutu, dan daya saing perguruan tinggi. Dalam RDPU tersebut, permasalahan akreditasi perguruan tinggi juga mencuat yang salah satunya disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang agar Komisi X mendorong peninjauan kembali kebijakan terkait LAM, deregulasi BAN-PT, dan akreditasi berbasis masyarakat (Society Recognition). j. Bahwa sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan kepada Komisi X tersebut, Komisi X juga memanggil BAN-PT dan LAM-PT. Pada tanggal 27 September 2022, Komisi X mengadakan RDPU dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM- PTKes), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Pendidikan (LAM-Dik), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Teknik (LAMTeknik). Dalam RDPU tersebut Komisi X memberikan pandangan antara lain: • mendorong BAN-PT maupun LAM-PT untuk menyiapkan strategi terkait upaya percepatan akreditasi, pemenuhan assesor, maupun penghematan anggaran dengan tanpa mengurangi mutu akreditasi; • mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui peningkatan anggaran bagi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi maupun program studi; dan 142 • meminta para narasumber tetap aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan. Sebagai respons terhadap permasalahan biaya akreditasi, Pemerintah kemudian menetapkan Permendikbudristek 53/2023. Dengan demikian biaya akreditasi prodi oleh LAM akan ditanggung program studi dalam hal dilakukan akreditasi ulang sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) Permendikbudristek 53/2023. k. Bahwa selain rapat-rapat tersebut, DPR RI melalui Komisi X juga memanggil BAN-PT dan LAM-PT dalam RDPU yang dilaksanakan pada 7 Mei 2025 yang membahas salah satunya mengenai peran dan fungsi BAN-PT dan LAM-PT dalam akreditasi Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) secara menyeluruh dan program studi spesifik di PTKL. Dalam RDPU tersebut, Panja PTKL Komisi X menyampaikan catatan di antaranya: • Mendorong BAN-PT, LAM PTKes, LAM Teknik, LAMEMBA, LAMSAMA, dan LAM INFOKOM agar melakukan akreditasi terhadap seluruh perguruan tinggi dan program studi di PTKL yang tidak terakreditasi, untuk memastikan pencapaian mutu, keunggulan kompetitif dan kepatuhan aturan. • Mendorong BAN-PT agar segera berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek untuk melakukan sinkronisasi data di PD Dikti, khususnya terkait jumlah perguruan tinggi dan jumlah prodi yang diakreditasi, serta peringkatnya. • Mendorong Kemdiktisaintek RI agar dalam mereviu Permendikbudristek 53/2023 dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan tinggi dengan memperhatikan kondisi obyektif perguruan tinggi. l. Bahwa dengan adanya rapat-rapat yang telah disebutkan, DPR RI melalui Komisi X memperhatikan permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan akreditasi pada perguruan tinggi dan merespons permasalahan dalam manajemen perguruan tinggi khususnya terkait dengan penyelenggaraan akreditasi baik oleh BAN-PT maupun oleh 143 LAM-PT. Informasi dan masukan yang diterima oleh DPR RI senantiasa menjadi perhatian DPR RI dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, Para Pemohon pun dapat menyampaikan permasalahan dan masukannya atas pelaksanaan akreditasi khususnya terkait dengan permasalahan yang timbul dengan adanya LAM kepada DPR RI baik secara langsung maupun melalui layanan website DPR RI yang dapat diakses melalui pranala dpr.go.id. m. Bahwa dengan demikian biaya yang dikenakan oleh LAM bukanlah bentuk komersialisasi dan bisnis, karena peraturan secara tegas mengatur wataknya sebagai lembaga nirlaba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b Permendikbudristek 53/2023 yang mewajibkan LAM bersifat nirlaba, sehingga semua penerimaan biaya akreditasi harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan tinggi secara profesional, independen, dan berkelanjutan. Dengan prinsip nirlaba ini, tujuan utama penarikan biaya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menutupi kebutuhan operasional, pengembangan metodologi penilaian mutu, pelatihan asesor, sertifikasi lembaga, dan layanan lain yang memastikan mutu akreditasi tetap terjaga. Pendekatan ini justru mendukung akuntabilitas publik dan transparansi lembaga akreditasi dalam memberikan layanan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. 5. Bahwa beberapa tokoh pendidikan turut menuturkan apabila keberadaan LAM ditiadakan maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif berupa melemahnya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi khususnya prodi. Tokoh-tokoh tersebut menyampaikan, antara lain: Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA. (eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014) “saya tidak bisa membayangkan ada suatu produk massal, yang produk massal itu basisnya standar of quality, tiba-tiba ada lembaga yang punya tanggung jawab ngontrol kualitas tadi itu hilang. Apa yang 144 akan terjadi? Yang akan terjadi, maka kualitas itu bukan lagi menjadi persyaratan dari sebuah produk Kita juga bisa menyampaikan pandangan teman-teman ke Pak Menteri. Pak ini loh yang dianggap kurang tangggung jawab. Dari sisi apa misalnya? Dari finansialnya, kewenangannya, atau apakah dari pembinaannya? itu yang harus dijelaskan. Sekali lagi tidak apa-apa jika ada orang yang men-challenge, itu sesuatu yang biasa saja. LAM bukan pengganti peran negara, melainkan pelaksana teknis dalam penjaminan mutu program studi yang beroperasi dengan kemandirian profesional dan integritas ilmiah, sesuai prinsip dasar UU 12/2012” Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. (Ketua Dewan Pengawas LAM Teknik) “bahwa fungsi LAM adalah memperkuat sistem penjaminan mutu, dan mereka terus berupaya menjaga independensi dan akuntabilitas lembaga.” Prof. DR.-Ing., Misri Gozan, M.Tech, IPM (Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik) Menunjukan bagaimana akreditasi oleh LAM TEKNIK dan IABEE (Akreditasi International) telah mengubah paradigma kampus, dari kepatuhan administratif menuju pencapaian mutu berbasis capaian (Outcome-Based Accreditation). Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM) Membagikan pengalaman LAM INFOKOM dalam membangun standar akreditasi ICT nasional yang selaras dengan tuntutan global, terutama melalui afiliasi dengan Seoul Accord dan Seoul Accord General Committee (SAGC). (Seminar Farkom LAM bertema “Perjalanan Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik dalam infokom” di Jakarta, Rabu 23 Juli 2025) Berdasarkan beberapa tanggapan tersebut maka dapat diketahui tantangan maupun hambatan yang terjadi dari pelaksanaan penjaminan mutu oleh LAM bukanlah merupakan permasalahan konstitusional. Selain itu apabila keberadaan LAM dihapuskan juga bukan berarti solusi menjadi terpecahkan, sebab beban yang menurut Para Pemohon rasakan boleh jadi tantangan yang semestinya dapat dikomunikasikan kepada lembaga pemerintah yang berwenang untuk dicarikan solusinya pada tataran teknisnya. 145 6. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mengatur secara rinci terkait penyelenggaraan pendidikan dan upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, maka telah jelas pengaturan terkait upaya penjaminan mutu melalui akreditasi baik melalui BAN-PT maupun melalui LAM merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sepanjang kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan open legal policy yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan tersebut tidak dapat dinyatakan inkonstitusional. 7. Bahwa terkait petitum Para Pemohon yang mengharapkan pelaksanaan akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, DPR RI menerangkan bahwa apabila akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh BAN-PT, hal tersebut justru berpotensi melemahkan akuntabilitas dan independensi lembaga akreditasi mengingat BAN-PT yang berwenang menentukan instrumen akreditasi dan juga merupakan pelaku tunggal akreditasi perguruan tinggi. Dengan demikian apabila pengawasan mutu prodi hanya dilakukan oleh BAN-PT, maka tentu esensi pengawasan publik akan berkurang bahkan tertutupnya ruang partisipasi masyarakat dalam upaya penjaminan mutu pada perguruan tinggi dan tertutupnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. 8. Apabila pengaturan mengenai LAM dihapuskan, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan akreditasi prodi pada perguruan tinggi dan tidak optimalnya upaya pengembangan penyelenggaraan pendidikan bermutu dan upaya menjaga mutu pendidikan. Dengan memperhatikan perkembangan masyarakat, baik secara nasional, regional maupun global, sumber daya BAN-PT yang bersifat general dan terbatas, berpotensi sulit menjangkau pada lini standar khusus prodi yang bersifat spesifik dan memiliki karakter yang berbeda-beda dan dihadapkan pada tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan generasi baru yang mampu berkontribusi dalam pembangunan. Ketiadaan LAM dalam pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan maupun program studi juga akan menutup peluang hadirnya lembaga akreditasi mandiri yang bertaraf internasional yang dapat 146 mendorong terwujudnya perguruan tinggi Indonesia yang berstandar global dan mampu bersaing secara internasional. Dengan demikian upaya peningkatan standar mutu perguruan tinggi Indonesia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan mampu mendukung pembangunan nasional ke depannya menjadi terhambat. 9. Bahwa berlakunya pasal a quo ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan dalam menjaga kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat Indonesia guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Berlakunya pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak tepat apabila dinyatakan inkonstitusional dan menghapus keberadaan LAM. Selain itu, pengaturan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan akreditasi pada pendidikan tinggi telah berkesesuaian dengan pertimbangan hukum MK pada Putsuan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. 10. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, hingga saat ini Prodi Hukum belum membentuk LAM sedangkan Para Pemohon dalam perkara a quo merupakan BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia, yayasan pengelola perguruan tinggi yang memiliki prodi hukum, dosen-dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon lebih pada kekhawatiran Para Pemohon semata mengingat Para Pemohon sejauh ini belum mengalami akreditasi prodi yang dilakukan oleh LAM. 11. Bahwa sebagai tambahan informasi, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Komisi X ditugaskan untuk menyiapkan Naskah Akademik dan RUU perubahan UU Sisdiknas sebagai RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dalam perkembangan proses penyusunan tersebut, Komisi X berencana merevisi pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Pendidikan Tinggi. Salah satu 147 isu yang diangkat oleh Komisi X adalah evaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan prodi serta perbaikan penataan pelaksanaan akreditasi pendidikan. Dengan demikian, apabila Para Pemohon memiliki gagasan maupun masukan terkait pelaksanaan akreditasi, Para Pemohon dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi X sehingga masukan-masukan yang diterima oleh DPR RI, khususnya Komisi X akan lebih lengkap dan komprehensif sehingga produk legislasi yang dihasilkan nantinya akan lebih mampu memperbaiki pelaksanaan pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan yang ada saat ini. III. PERMOHONAN DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya a; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 148 Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. LAMPIRAN KETERANGAN DPR RISALAH PEMBAHASAN UU SISDIKNAS DAN UU PENDIDIKAN TINGGI Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap permohonan a quo, DPR RI menyampaikan kutipan bagian-bagian risalah pembahasan UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi yang relevan, sebagai berikut: 1. Risalah Pembahasan UU Sisdiknas a. Rapat Panja Jum'at, 15 Maret 2002 KETUA RAPAT: … Kemudian kita menginjak kepada DIM 32 mengenai "evaluasi pendidikan". Kami kira tetap, tidak ada masalah. (RAPAT SETUJU) Kita menginjak kepada DIM nomor 33 mengenai "akreditasi". Untuk ini kami persilakan F. KB untuk memberikan penjelasan tentang usul perubahannya. F. KB ( K.H MUSA ABDILLAH ) : Terima kasih. Itu juga tidak prinsip, tetapi hanya soal mengenai bahasa, pakai "dan", pakai "tidak", dan sebagainya itu. Nanti silakan Bapak-bapak untuk membaca sendiri," oh ini baiknya tidak pakai "dan", oh ini pakai", atau bagaimana? silakan. KETUA RAPAT: Kami persilakan Pak Radjawane. F. PDKB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Dari F. KB ada usul Pak, hanya tidak susduk, tidak sempat masuk di dalam DIM yang daftar ini yang di susun.Tetapi kami telah bagikan kepada setiap Fraksi catatan tambahan. Karenanya perubahannya timbul. Jadi usulnya "akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kualitas kinerja suatu program dan satuan pendidikan berasalkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang". Di sini kami unsurkan yang lain, dan "yang menjadi pihak-pihak yang berkepentingan', kami katakan hanya "berwenang dan independen". Sebab, pilihannya itu "independen" kami gantikan untuk" yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan'. Itu sudah kami bagikan ini. KETUA RAPAT: Kami persilakan. F.REFORMASI (PROF. DR. IR MUHAMMADI S) : 149 Saya setuju kata-kata "penilaian kelayakan" diganti dengan "peri.ilaian kualitas". Sebab itu seperti bussines kerja "penilaian kualitas". Lalu saya usulkan juga yang akhir, "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan" kita coretkan saja. Sebab yang berwenang itu saya kira yang penting. Mempunyai kepentingan kalau tidak berwenang juga tidak bisa mengakreditasi. Terima kasih. F.GOLKAR (PROF. DR. H. ANWARARIFIN, SIP, D.IDS): Saya usulkan Sekretariat itu supaya usul-usul itu dicetak di atas, yang tadi itu di dalam kurung saja. Biar tertulis. KETUA RAPAT: Sampai kepada "oleh lembaga yang berwenang". "Dan yang mewakili" itu di hapus. Itu bisa juga dikurung " (dan independen}' tadi dari F. KB, miring itu, "dan dilakukan oleh Jembaga yang independen, berwenang (dan independen}'. "(Dan independen)'~itu di beri kurung. Kami persilakan. F.PDKB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Memang kami dalam "us ulan perubahan" ini juga teken tidak dia. Karena yang dimaksud "akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kualitas kinerja suatu program dan satuan predikat", "penilaian kualitas' yang dikatakan itu adalah kelayakan. "penilaian kualitas kinerja dan dari satu program dan satuan pendidikan", kira-kira sama dengan yang diusulkan Pak Muhammadi, dan "independen" itu. KETUA RAPAT: Jadi sekarang tinggal 2 opsi. Apakah memakai "(dan independen)" atau tidak. Kami persilakan Pak Agusman. F.GOLKAR (DRS. H. AGUSMAN St. BASA) : Terima kasih Bu. Kalau yang layak itu, dia sudah tentu berkualitas. Hanya tinggal gradasinya, kualitasnya bagaimana. Jadi kalau dia sudah layak, itu sudah berkualitas. Hanya kualitasnya berkelas lagi. Tetapi yang minimal dia kan sudah layak. Kemudian "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan" kalau diganti dengan "independen", belum semua 'independen" itu mewakili "pihak berkepentingan'. Mungkin dia sendiri yang berpendapat. Jadi kalau saya masih tetap mempertahankan ini "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan". Terima kasih. F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS ) : Jadi saya tambah sedikit, ya sama-sama dari Golkar. Benar, jadi saya hanya ingin memperkuat, bahwa sebenarnya dalam akreditasi itu bukan hanya kualitas yang di hitung. Tetapi juga kuantitasnya, misalnyajumlah mahasiswa berapa? jumlah Doktor berapa? jumlah Magisternya berapa? Jadi kelayakan itu masuk kualitas, kuantitas dan sebagainya, saya kira itu. Jadi "naskah yang asli", itu saya kira masih pantas untuk kita pertahankan. 150 Terima kasih. F.REFORMASI (PROF. DR. IR MUHAMMADI): Oke, beri pendapat Bu, kata " suatu" itu dihapus saja Bu, "Akreditasi adalah kegiatan". Oke itu satu. Lalu setelah berdiskusi dengan Pak Diro, juga medengarkan Pak Arifin memang betul yang dinilai itu tidak hanya kualitas itu, tetapi semuanya. Jadi mungkin kelayakan itu bisa saja di situ. Saya setuju saja kembali untuk mendukung Pak Agusman "kelayakan". Lalu "independen" memang perlu. Jadi seperti itu kualitasnya yang nomor 2, "kualitasnya" di ubah dengan "kelayakan'. Sebab itu sudah mencakup semua. Terima kasih. KETUA RAPAT Kami persilakan Pak Musa. F. KB ( K.H MUSA ABDILAH ) : Apa yang disebutkan Bapak Muhammadi, itu kami setuju. Tetapi yang perlu pandang itu, tidak usah diembel-embeli yang "independen". Memang sekarang "independen" itu sedang trend kata-kata ini, dimana-mana "independen", tidak ada beda, di sini juga "independen". "Berwewenang'' itu ya sudah kita percaya dan sebagainya. Jadi tidak usah ditambahi "independen" itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: "Yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan", ditanggapi atau tidak Pak Musa? Dihilangkan. Kembali ke "naskah asli". Kami persilakan Pak Radjawane. F. PDKB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Menurut kami ya, tetap mempertahankan istilah "independen'. Sebab perlu ada kebebasan dari mereka yang menilai itu. Jadi mereka bisa berwenang. Tetapi kalau tidak independen sepenuhnya, bisa saja itu. Suatu hasil akreditasi karena ada campur tangan Pemerintah dan sebagainya, padahal diperlukan sebenamya kebebasan penuh untuk menilai, tidak ada keabsahan ketentuan sebagainya, dalam penilaian. Terima kasih. Ini independen sangat perlu. F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Yang contoh independen itu bagaimana Pak, bentuknya? F.PDKB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Lima akreditasi nasional saja Pak, Badan akreditasi. Itu kan sekarang orang ingin supaya dia berdiri sendiri, dia bukan bagian terstruktural dari Departemen Diknas. Jadi memang sekarang ini masih di dalam itu. Orang merasa bahwa kalau dia tidak punya keuangan sendiri, dia tidak punya ini sendiri, dia tidak punya wibawa sendiri, dia akan masih berada di dalam kemungkinan pengaruh penilaian daripada ini, campur tangan daripada Pemerintah. 151 F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Misalnya Tim akreditasional itu, berakreditasional itu kalau perlu dia berdiri sebagai lembaga sendiri. F.KB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Lalu darimana dapat biaya. F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Dia harus cari biaya sendiri. Jadi kalau perlu bukan biaya dari negara, supaya dia tidak didikte dalam menilai. KETUA RAPAT: Kami persilakan Pak Abduh. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Terima kasih. Saya juga punya catatan "akreditasi adalah kegiatan ", jadi "suatu" itu dihilangkan. Itu adalah anak kalimat. "Kelayakan" ini rasanya memang lebih pantas, sebab kalau layak itu sudah kualitasnya segala macam dan terima kasih Pak Muhammadi yang buat ini dulu. Pak Muhammadi coba-coba barangkali kita ini, supaya tidak mengantuk. Dia yang buat, kalau dia tarik kembali wajar-wajar saja. Kemudian lembaga yang berwenang. Ini kalau "independen", itu teori saya idealisme memang begitu Pak. Sebab tidak ada satu lembaga di Republik ini yang mampu independen uangnya. Tetap berwenang. Ini kata "independen" ini memang idealis sekali, ini apakah nanti dari Presiden SK- nya dari Depdiknas itu tetap saja tidak bisa independen. Hanya memang enak kalimatnya diteorikan itu, di dalam arti "independen'. F. PDKB (Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Jadi begini Pak, misalnya Perguruan Tinggi sekarang harus dinilai. Itu pada .... berpihak, jangan dari Pemerintah datang uangnya di ambil dari Depdiknas. Tetapi dari lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang dinilai bermandiri, misalnya. Jadi Lembaga-lembaga Perguruan Tinggi itu yang mau dinilai, ya disitulah sumbernya, negeri maupun swasta. Pendirian akan dinilai, dan mereka dianggap tidak ada kemungkinan intervensi atau persoalan sponsor dalam memberikan penilaian akhir. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Penilaian itu pada dasarnya tergantung integritas daripada yang menilai itu, mau tidak. Sebab dari manapun uangnya tanpa dari Pemerintah, kalau dia memang tidak bisa mandiri. Walaupun dia diawal Pemerintah kalau bisa. Ini kalimat "independen" ini bisa menjadi salah satu yang lebih mengganjal, memang kelihatannya keren. Tetapi yang berwenang sampai di situ juga barangkali cukup. Sebab "dan pihak-pihak yang berkepentingan", apa maksudnya "yang berkepentingan ini"? Oleh karena itu, sampai "berwenang " saja, memang wewenangnya. Kemudian coba kalau ditambah kalimat "independen" ini memang kelihatan keren dan meyakinkan idealisme tulus. Tetapi rasanya tidak berjalan ini, apalagi dari lembaga-lembaga pun ini juga ini sulit, apalagi mau membiyai. 152 Kalau soal penilaiannya, yang namanya Perguruan Tinggi semua ini kan, dikatakan independen, padahal tidak independen. Oleh karena itu saya melihat kalimat ini. Saya pada dasarnya kesepakatan kita saja. Tetapi kalau teorinya ini tidak bisa, kenyataan tidak bisa "independen" itu. Terima kasih. F.PPP ( Hj. CHODIDJAH HM SALEH) : Dari Pak Abduh itu tadi untuk lebih jelasnya, sekarang ini kan ada Ketua BAN di sini, Pak Muhammadi. Suatu Badan Akreditasi Nasional itu adalah suatu organisasi. Biayanya itu darimana? yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah akreditasi ini hanya berlaku kepada Perguruan Tinggi saja? Kalau saya punya sekolah, mulai dari SLTP, sampai SMU juga diakreditasi. Makanya setiap kali itu, ya agak susah juga. Ini tolong minta di jawab dulu, biar nanti Pak Sambas tinggal greng begitu saja. Terima kasih. F. REFORMASI (PROF. DR. IR MUHAMMADI S) : Jadi contohnya itu ada suatu Badan di luar Pemerintahan yang diminta untuk mengadakan evaluasi mengenai kelayakan dari sistem pendidikan. Kenapa harus independen? Memang itu trauma yang lama. Karena cam pur tangan Pemerintah terlalu banyak. Jadi di suruh masuk ke situ, otomatis dengan juklak, ya itu kan tidak independen lagi. Jadi semangat politik sekarang kalau ada kata-kata "independen" mungkin mendukung. Tetapi terserah saja, bagi saya "berwenang" itu bisa saja termasuk didalamnya "independen". Terima kasih F. PDIP (H. SAMBAS SOERJADI): Naskah awal ini memang tadi telah dihapus dari "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan". Itu memang langsung ·dimasukkan pada waktu itujuga, kalau tidak salah memang katakata "independen" itu juga pernah dilontarkan. Akhirnya jadilah ini menjadi hasil dari Panitia Kecil. N ah sekarang setelah kita lihat . dengan kenyataan mengenai Komite Sekolah dan sebagainya. Itu ternyata bahwa sekarang ini banyak dirugikan, orang-orang yang tidak tahu masalah pendidikan justru berada disitu. Jadi saya menyetujui ini "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan" itu hilang. "independen" ini saya menyetujui untuk dicantumkan. Karena sekali lagi bahwa sekarang sudah tidak lagi campur tangan Pemerintah itu terlalujauh. Sehingga semua diatur akhirnya ya seperti sekarang ini, bahwa pendidikan ternyata hancur lebur. Kemudian juga sekarang telah Undang-Undang Otonomi Daerah juga kenyataan itu tentang pengangkatan para pejabat di Diknas itu bagaimana maunya Bupati. Saya kira saya tetap menginginkan. Itupun kalau memang disetujui. Jadi "berwenang" dan "independen". Terima kasih Pimpinan. F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Terima kasih. Saya ingin memberikan sedikit pengalaman mengenai hasil "akreditasi", yang selama ini ditangani oleh Pemerintah. Ternyata justru 153 PTS lebih banyak akreditasinya lebih bagus daripada Perguruan Tinggi Negeri. Ada satu jurusan di Hasanuddin itu yang artinya ya dari masyarakat, dari Asosiasi Profesi. Jadi kata-kata "independen" kalau mau dimasukkan mungkin bisa menolong situasi sekarang. Sebab sekarang ini belum terlalu independen. Sebagai contoh: Dewan Sekolah sekarang ini malah Bappeda yang di suruh masuk ke situ, otomatis dengan juklak, ya itu kan tidak independen lagi. Jadi semangat politik sekarang kalau ada kata-kata "independen" mungkin mendukung. Tetapi terserah saja, bagi saya "berwenang" itu bisa saja termasuk didalamnya "independen". Terima kasih F. PDIP (H. SAMBAS SOERJADI): Naskah awal ini memang tadi telah dihapus dari "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan". Itu memang langsung ·dimasukkan pada waktu itujuga, kalau tidak salah memang kata-kata "independen" itu juga pernah dilontarkan. Akhirnya jadilah ini menjadi hasil dari Panitia Kecil. N ah sekarang setelah kita lihat dengan kenyataan mengenai Komite Sekolah dan sebagainya. Itu ternyata bahwa sekarang ini banyak dirugikan, orang-orang yang tidak tahu masalah pendidikan justru berada disitu. Jadi saya menyetujui ini "dan yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan" itu hilang. "independen" ini saya menyetujui untuk dicantumkan. Karena sekali lagi bahwa sekarang sudah tidak lagi campur tangan Pemerintah itu terlalujauh. Sehingga semua diatur akhirnya ya seperti sekarang ini, bahwa pendidikan ternyata hancur lebur. Kemudian juga sekarang telah Undang-Undang Otonomi Daerah juga kenyataan itu tentang pengangkatan para pejabat di Diknas itu bagaimana maunya Bupati. Saya kira saya tetap menginginkan. Itupun kalau memang disetujui. Jadi "berwenang" dan "independen". Terima kasih Pimpinan. F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Terima kasih. Saya ingin memberikan sedikit pengalaman mengenai hasil "akreditasi", yang selama ini ditangani oleh Pemerintah. Ternyata justru PTS lebih banyak akreditasinya lebih bagus daripada Perguruan Tinggi Negeri. Ada satujurusan di Hasanuddin itu yang dapat nilai C, sedangkan swastanya yang dimana dosennya Falkutasi itu membina, justru dapat A+ lagi. Padahal ini Pemerintah yang menangani. Juga terdengar kabar bahwa UI itu tidak mau di akreditasi, begitu terdengar dulu kabar seperti itu. Sehingga mantan Rektor UI yang ditaruh menjadi Ketua Akreditasi. Jadi sebenarnya kecurigaan terhadap Pemerintah ini juga mungkin terlalu berlebihan dari kita. Karena semuanya mau dijadikan independen. Saya ingin juga menyampaikan sebuah informasi bahwa itu sekarang ada semacam keluhan di UI, karena wali amanat itu tidak boleh PNS. Ternyata akhirnya taoke-taoke di situ. Wali amanat taokenya masuk. Jadi ada pertanyaan "kok Universitas yang negeri ini taoke yang masuk yang tidak mengerti mengenai pendidikan". Jadi kalau saya jadi intinya harus hati-hati dengan kata-kata "independen" itu juga. Jangan sampai karena kita semua mau melepaskan Pemerintah. Sehingga masuklah orang-orang swasta yang juga tidak 154 mengerti mungkin pendidikan itu. Ini hanya sekedar bahan pertimbangan saja untuk kita. Jangan sampai taoketaoke yang juga masuk di situ. F. PG ( DRS. H. AGUSMAN St. BASA ) : Ini kan seakan-akan terbentuknya suatu kekuasaan baru, dalam akreditasi ini walaupun masih ada Pemerintah. Apakah tingkat sudah bagaimana pengawasan terhadap ini? Sebab kalau tidak ada pula pengawasan terhadap ini. Ini bisa juga merupakan sumber daripada ketidakadilan. Orang yang mampu membayar tinggi mungkin kualitasnya lebih tinggi. Tetapi kalau kebetulan Perguruan Tinggi itu sedang-sedang saja, dia tidak terakreditasi. Jadi bagi saya ini memang perlu. Tetapi karena ini suatu kepuasan baru, sejauh mana kita bisa mengawasi tindak tanduk daripada "yang independen" ini. Jangan nanti seperti kata Pak Anwar tadi, ini menurut gambaran saya karena Perguruan Tinggi ini mampu membayar tinggi, maka akreditasinya nilainya lebih tinggi pula. Yang sedang-sedang, tetapi dia sudah berjuang setengah mati malah tidak mendapat nilai. Ini dari proses. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kami persilakan Pak Musa terlebih dahulu. F. KB ( K.H MUSA ABDILLAH ) : Saya setuju "rumusan" yang tertulis ini saja, tanpa di tambah "independen". Sebab sudah diberi wewenang "kok umpamanya tidak independen a tau independen disalahgunakan hanya yang dia cocok", dia setujui karena biayanya cukup dan sebagainya. Lalu independen milih dia. Ini yang saya khawatirkan. Jadi "independen" ini kemungkinan independen tidak. Tetapi kalau dia menyimpang itu yang pokok, itu namanya tidak layak. Jadi kelayakan di atas itu ada sangkut pautnya, "adalah kegiatan penilaian kelayakan". Jadi kelayakan itu luas sekali, termasuk yang menilai juga itu. Itu tidak layak dia independen kok seperti itu. Maka itu saya kira tidak perlu dicantumkan, walaupun ada maksud seperti itu. Tetapi juga bisa disalahgunakan juga itu. Terima kasih. KETUA RAP AT: Kami persilakan Pak Diro. F.TNI/POLRI ( HERI BERTUS SUDIRO ) : Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya kata "independen" ini mohon dimasukkan. Karena ini ada sangkut pautnya nanti dengan DIM halaman 585 nomor DIM 281. Di sini kami bacakan "akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga independen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". Jadi kami menyarankan "masuk independen". Dimana supaya dimasukkan supaya ada kaitannya nanti dengan ini maksud kami begitu. Baik kaitannya dengan DIM yang selanjutnya. 155 F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS): Justru karena ada penjelasan di DIM di sana. Maka di sini di buat saja mengambang seperti ini, "dan mewakili pihak-pihak yang berkepentingan". Ini di buat saja seperti itu, nanti akan ada lagi penjelasan. Apakah Pemerintah ada pasal yang mengatur, Apakah Pemerintah atau Badan yang independen. F.KB (DRS. MUHYIDDIN SUWONDO, MA ) : Kalau saya ini ada dua persoalan yang dibicarakan. Sesungguhnya hanya satu, hanya "akreditasi" saja. Tetapi ada dua hal yang kita bicarakan: 1. Pengertian akreditasi 2. Yang melakukan akreditasi. Kalau memang yang kita bicarakan hanya akreditasi saja, mestinya berhenti yang ditetapkan itu. Dan dilakukan itu seterusnya tidak perlu itu. Itu yang namanya akreditasi, sehingga bunyinya "akreditasi adalah satu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan". Itu yang namanya akreditasi, itu saja. Yang lainnya itu, yang melakukan itu nanti. Saya kira begitu. F. PG (PROF. DR. H. ANWA. R ARIFIN, SIP, D.IDS): Coba di buat sebagai satu "alternatifbaru yang ketiga". KETUA RAPAT: Kami persilakan untuk ditanggapi F.PPP ( Hj. CHODIDJAH H M SALEH ) : Saya ingin menanggapi untuk opsinya Pak Muhyiddin. Ini lebih singkat, lebih bagus ini. Jadi tidak menunjuk sekaligus atau mengkriteriakan siapa pelakunya. Hanya cukup kita bicara akreditasi. "Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkam" titik. Nanti kita sambung penjabarannya pada yang tadi Pak Diro sudah menginformasikan. Saya rasa ini sudah cukup simple lah. KETUA RAPAT: Bagaimana kita setujui? (RAPAT SETUJU) … b. Rapat Panja RUU Sisdiknas pada Senin, 26 Maret 2002 KETUA RAPAT: … Sekarang DIM Nomor 277 ayat (2), “Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membantu membentuk lembaga evaluasi independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53”. Setuju? F. PPP (HJ. CHODIDJAH H.M. SALEH): “Dan/atau” itu mesti ada garis miringnya atau tidak? 156 KETUA RAPAT: Ya dihapus, pokoknya disesuaikanlah itu. Itu tugas Timmus. DIM Nomor 278 ayat (3), “Pelaksamaam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”. Sekarang Bagian II DIM Nomor 279, “Akreditasi”. Setuju? (RAPAT SETUJU) Pasal 55 Ayat (1), "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi". Ini ada usul dari F. PPP, saya persilakan. Oh, dicabut. Kami persilakan Pak Radjawane. F. PDKB (DR. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Ada usul dari F. PDKB yang memang disampaikan sebagai usulan kepada Pimpinan Fraksi secara tertulis, kami hanya ingin tambahkan daripada akreditasi. Jadi tambahannya begini Pak, tidak masuk di sini karena memang terlambat. "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi yang hasilnya dapat dipakai sebagai informasi oleh masyarakat dan penentu kebijakan". Jadi hubungan akreditasi itu jelas saja yang hasilnya dapat dipakai sebagai informasi oleh masyarakat karena masyarakat itu perlu tahu. Jadi memang baik atau tidak itu diketahui oleh masyarakat dan dapat dipakai sebagai informasi oleh masyarakat dan penentu kebijakan. Itu tambahannya. KETUA RAPAT: Ya, tanggapan pertama datang dari Pak K.H. Mucharor. F. PDU (K. H. MUCHAROR A.M.) : Saya kira apa yang disampaikan oleh F. KB itu sudah terakomodir di ayat (2)-nya, "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan pemerintah sebagai lembaga pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". KETUA RAPAТ : Maksudnya tidak perlu ada tambahan. Rupanya tidak ada yang mau menambah Prof. Kalau tidak ada yang menambah, saya ketuk ya Prof. F. PPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) : Bukan tidak ada yang mau menambah, tetapi sudah ditampung di tempat lain. KETUA RAPAT: Oke, saya ketuk palu tanda tidak setuju semua. Sekarang DIM Nomor 281 ayat (2), "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". Ada dari F. Reformasi, silakan. 157 F. REFORMASI (DRS. M. WAHYUDI INDRADJAYA) : Kami mengusulkan Pak karena ini sudah berjalan kata "Pemerintah dan/atau" itu dihapus sehingga hanya berbunyi "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga independen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". Jadi "Pemerintah"-nya dihapus. KETUA RAPAT: Ada usul tambahan lain, Pak. F. PDKB (DR. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Ini juga dari F. KB, jadi "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen". Kami tambah istilah lain "yang kompeten", jadi "lembaga independen yang kompeten". KETUA RAPAТ : Sekarang ada 2 substansi, pertama kata "Pemerintah" itu dihapus dan kedua "Lembaga independen" ditambah "yang kompeten", yang mempunyai kompetensi. Bagaimana tanggapan yang pertama dulu mengenai Pemerintah itu karena Pak Radjawane Ya, apakah Bapak-bapak dan Ibu setuju? Ya Pak Abduh dahulu. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Apakah pemerintah di sini bisa dihindari dalam pengelolaan pendidikan. Kalau ada badan dibentuk, SK-nya mesti dari Presiden dari Menteri. Kalau sekarang BPN itu, mesti SK-nya dari Menteri dan diambil dari unsur masyarakat. Masalah independen ini bisa ditulis, tetapi bisa juga jadi terikat karena manusianya itu. Walaupun oleh Pemerintah kalau memang kredibilitas pribadinya kuat, ini masalahnya honornya pendapatannya yang susah. SKnya dari Menteri, kalau mau dikuatkan dari Presiden. Pemerintah itu Presiden, kalau mau kalimat di sini barangkali bisa saja dikasih tambah "independen" supaya keren begitu, dan mudah- mudahan bisa "independen" betul-betul bisa, saya bisa mengerti, tetapi kalau buat "Pemerintah" dihilangkan "dan/atau" artinya tidak mutlak pemerintah. Nanti dalam permainan ini dicari orang-orang kredibilitas independennya tinggi, SK-nya mesti dari Presiden atau dari Menteri sekurang-kurangnya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Silakan Ibu. F. PPP (Hj. CHODIDJAH H.M. SALEH): Terima kasih Pimpinan, Jadi tadi dari Fraksi PDKB itu menguatkan, bukan sekedar independen tetapi dikuatkan yang memiliki atau yang berkompeten. Terima kasih. F. KB (H.TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH, M.Si ): Saya barangkali perlu juga istilah "independen" ini ada penjelasan, soalnya interpretasinya bisa macam-macam. Seperti Undang-Undang BI itu, Bank Sentral BI independen itu bisa independen itu sulitnya pejabat itu 158 diganti semakin sulit pejabat diganti maka semakin independen. Ada independen itu, bukan dalam pengertian itu saja tetapi juga pengertian substansinya. Itu artinya bukan sekedar campur tangan tetapi juga independen dalam pengertian etis ada, independen dalam pengertian kelembagaannya. Jadi perlu penjelasan menurut saya, atau diganti dengan istilah bahasa Indonesia yang mungkin bisa lebih netral dan sebagainya. Soalnya ini bisa ditafsirkan macam-macam istilah "Independen" ini. Mungkin demikian, terima kasih. KETUA RAPAT : Silakan siapa lagi. F. REFORMASI (DRS. M. WAHYUDI INDRADJAYA ) : Istilah itu kalau merujuk kepada Pak Abduh, saya kira seperti Komite Pemilihan Umum itu juga Lembaga Independen yang mengSK-kan juga Presiden, dan juga dibiayai oleh Presiden, tetapi maksud dari Lembaga Independen di sini adalah yang tidak under bow dari pemerintah, seperti yang ditulis di dalam keterangan "guna menjaga obyektivitas maka diperlukan lembaga independen yang tidak terikat oleh pemerintah". Jadi dalam arti kata "keterkaitan", ya artinya itu diharapkan masyarakat sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan akreditasi atau istilahnya Pak Radjawane "kompeten", itu yang menjelaskan Pak. Bukan berarti setiap Lembaga Independen itu lalu bermakna NGO (Non Government Organitation),tetapi orang-orangnya terdiri dari bukan orang-orang yang under bow yang penting. Jadi itu yang kami sampaikan. KETUA RAPAT: Ya sedikit sebelum teman-teman, Ini kan ada Pasal dan ayat berikutnya "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam peraturan pemerintah". Jadi bagaimana dia "Independen" itu, ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Ini sekedar untuk bahan teman-teman yang mau berbicara. Silakan Ibu Marwah. F. PG (DR. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM) : Ini hanya mengungkapkan betapa pentingnya pertanyaan ini untuk mungkin ikut urun rembuk masukan dari Fraksi Reformasi. Ketika kita mengadakan hearing, berkali-kali kita dengarkan adanya rasa tidak percaya atau rasa tidak puas dengan hasil akreditasi itu Bu. Kadang-kadang merasa ini kok layak menurut kita, tetapi oleh penilai tidak layak. Ada yang bahkan merasa ada sesuatu di balik itu, ada nilai, ada harga, ada duit, ada macammacam permainan di situ. Memang pertanyaannya kemudian yang mana yang bisa lebih menghilangkan itu Pak, apakah badannya independen ataukah di mana di dalam badan independen itu bisa orang pemerintah, bisa orang swasta masuk didalamnya. Lalu kemudian di pasal sesudahnya juga dengan kriteria terbuka ini, tetapi memang saya kira saya setuju kalau kita memikirkan secara detail masalah ini sehingga bisa kita terhindar dari apa yang sebelumnya. Seperti KPU, jadi kalau dilihat seperti pemerintah yang selama ini dinilai mungkin 159 tidak bisa secara adil memberikan ini, tetapi tetap saja ya anggarannya dari pemerintah tetapi badannya itu yang badan independen. Jadi saya cenderung kita mempertimbangkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi. KETUA RAPAT: Bapak Baihaqi baru Pak Rusman, silakan. F. PPP (PROF. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak.) : Terima kasih, Kita sama-sama memahami bahwa akreditasi itu penting sekali, tetapi yang sudah-sudah kita juga paham penyakitnya. Sekian yang datang kepada saya di yayasan saya itu, itu kita kasih uang sudah selesai. Jadi penyakit itu sudah kita sadari bersama dan sekarang kita pikirkan bagaimana akreditasi ini berjalan dengan baik, tetapi saya masih berpikir bahwa pemerintah pun masih perlu. Pemerintah yang membantu rasanya bagaimana pemerintah tidak boleh mengakreditasi. Jadi kalau menurut pendapat saya jangan dihilangkan. Hanya begini, pemerintah itu diikat sedemikian rupa sehingga tidak langsung, tetapi melalui lembaga independen ini. Oleh karena itu bunyinya seperti ini menurut saya "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah melalui lembaga independen". Jadi pemerintah hanya meng-SK-kan, tetapi terus Lembaga Independennya lah yang meng-akreditasi begitu. Jadi melalui Pemerintah tetapi yang melaksanakan adalah Lembaga Independen ini. Jadi sesudah dia buat Pemerintah tidak campur lagi, karena melalui itu dia menilai. Kalau dihilangkan itu, pemerintah katakanlah "tidak boleh" akreditasi, saya kira juga tidak jalan. Oleh karena itu pemerintah melalui lembaga independen yang kompeten dan cocok atau dia berkompetensi dan sebagainya kata-katanya itu. Demikian pendapat saya, terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih, Tadi Pak Rusman silakan. F. PDIP (RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th): Mengenai evaluasi juga ada 2 yang agak duplikasi, tetapi memang seandainya kita jeli membacanya memang berbeda tentang evaluasi tadi. Evaluasi ada yang Lembaga Independen kepada lembaga, kepada ini, kepada ini, tetapi pemerintah juga untuk satuan pendidikan maka pemerintahlah yang bertugas untuk mengevaluasi DIM Nomor 276. Jadi DIM Nomor 275 Evaluasi peserta didik, "lembaga program pendidikan oleh lembaga Independen", sedangkan evaluasi untuk satuan pendidikan "jalur jenjang dan jenis pendidikan" secara nasional lokal oleh pemerintah. Itu perbandingannya barangkali. Yang dimaksud oleh DIM ini, maka dia bersama-sama "Pemerintah dan/atau" karena di sini juga ada satuan pendidikan maka representasi kehadiran Pemerintah barangkali masih bisa dipertimbangkan di sini. Memang agak berbeda ini dengan kasus KPU tadi, KPU 1999 "Pemerintah plus Parpol-Parpol" kan begitu. Nah KPU yang sekarang, tidak Pemerintah tidak Parpol, tetapi lembaga independen, tetapi gajinya, fasilitasnya segala macam tetap dari 160 negara dari Pemerintah. Jadi memang tidak persis sama seperti itu perbandingannya. Nah oleh karena itu saya kira masih tetap bisa kita pakai naskah apa ini, hanya apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi perlu penjelasan barangkali pengertian independensi itu perlu dijelaskan, dan juga pengertian akreditasi dari pihak Pemerintah dalam pengertian satuan pendidikan, apakah misalnya juga termasuk untuk program-program studi yang di akreditasi merupakan "campur tangan Pemerintah" dan seterusnya. Saya kira teks ini hanya untuk menambahkan substansi yang disampaikan oleh Pak Radjawane saja, dan/atau Lembaga Independen yang kompeten itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Ini dibanding KPU, saya dulu Pansus Partai Politik itu untuk Pemilihan 1999. Waktu itu seluruh Parpol ikut terlibat dan dengan Pemerintah, pemerintah hanya 5 orang tetapi suaranya sama dengan 50. Baru-baru ini KPU mau independen "partai non partisan", tetapi independen dari Partai Politik. KPU ini tidak tahu orang apa dia di sini, semuanya pemerintah tidak boleh, Partai Politik tidak boleh, jadi Partai Politik baru, pemerintah baru kira-kira begitu. Oleh karena itu yang akan datang ini kalau perlu dibubarkan saja, bisa dibubarkan. Ternyata kasus- kasus UndangUndang Pemilu menyangkut saya waktu itu, saya pengganti antar waktu. Ada di situ Daerah Pemilihan Tingkat I, dia tafsirkan Daerah Pemilihan Tingkat I itu Daerah Tingkat II yang diwakili. Ini saya hampir 2 bulan di pending oleh Subekti itu, makanya saya lawan karena penjelasannya jelas sekali. Pasal sekian, UndangUndang sekian, Pasal sekian, hanya daerah tingkat I. Jadi daerah manapun diganti bisa diambil dari daerah tingkat II mana, bisa. Nah oleh karena itu di sini non partisan itu hanya partai politik, tidak tahu orang-orang ilmuwan ini anti partai politik yang terutama di luar independen-independen ini. Apakah ini agen-agen luar negeri wallahualam, tetapi nyatanya begitu, paling anti TNI lihat saja. Di Ujung Pandang Pak, "bubarkan Golkar", semua orang, "bubarkan Golkar", kalau pikiran saya lebih baik Pemilu cepat, kita mau lihat siapa mempunyai pendukung. Kan begitu lebih bagus. Oleh karena itu saya menghindari "Pemerintah" di sini rasanya agak sulit Pak, kalau mau dikatakan tambahan-tambahan kalimat supaya ada di situ bisa. Kalau di ambil contoh KPU sangat tidak independen KPU, gajinya merasa kurang. Nasarudin bilang "kami gajinya hanya Rp 2,5 juta, tidak ada fasilitas mobil sekarang "belum dapat waktu itu. Jadi saya pikir independen apa itu, munafik apa. Kira-kira begitu. Oleh karena itu memang kami, ini yang penting mencari rumusan. Kalau "Pemerintah" rasanya sudah dihindari, toh ini kalimat "Pemerintah dan/atau", masyarakat ini beri peran utama, dan seperti yang dikatakan Pak Rusman tadi ada di depan itu. Beda substansinya bunyi hampir sama tetapi beda substansinya. Oleh karena itu kalimat ini menurut saya "tetap", tambah "kompetensi" itu. Oleh karena itu memberi contoh KPU itu pintar saja, kalau KPU berkuasa habis Parpol itu kira-kira. Dia buat peraturan terutama Andi Malarangeng itu, saya sudah berdebat. 161 Terima kasih. KETUA RAPAТ: Sebentar sebelum Bapak bicara begini, kita dulu waktu membicarakan Ketentuan Umum ini juga diperdebatkan dulu antara "independen" dengan "Pemerintah", sehingga Ketentuan Umum kita ini tidak menyebut-nyebut "independen" atau tidak itu yang 16. Jadi dulu saya ingat sekali itu, begitu kira-kira. Silakan Pak Wahyudi. F.REFORMASI (DRS. M. WAHYUDI INDRADJAYA) : Terima kasih Bapak Profesor Haji Anwar Arifin, Begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Saya memberi contoh KPU tadi itu bukan dalam pengertian "model potret KPU dalam kamera Bapak-bapak dan Ibu", tetapi yang saya maksud adalah Lembaga Independen itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab negara hanya itu Pak di dalam peng-SK-an maupun juga di dalam pembiayaan Pak, itu yang saya maksud. Saya tidak mau mengatakan KPU ini loh contohnya dalam arti kata "potret" tadi itu, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa di dalam negara yang demokratis itu ada Lembaga Independen. Ya independensi itu juga di back updan di fasilitasi oleh negara, seperti pengangkatannya, peng-SK-annya dan juga gajinya. Itu Pak supaya ini tidak salah sambung. Kemudian yang kedua, dasar yang kami ajukan ini adalah toh sekarang nyatanya yang melakukan akreditasi itu kan sudah Lembaga Independen yaitu Badan Akreditasi Nasional ( BAN). Selanjutnya mengenai pertanyaan Ibu Marwah tadi, kalau toh memang kita melihat ada anggota dari Badan Akreditasi Nasional tadi yang melakukan kekeliruan atau memang melakukan penyalahgunaan wewenang, ya di dalam Pasal-pasal sanksi mengenai undang-undang ini harus kita tulis, bahwa petugas akreditasi atau petugas apapun juga yang melakukan tindakan penyalahgunaan, bunyinya nanti apa saja bisa kita pelajari pada sanksi- sanksi itu kita berikan. Lalu yang ketiga, dalam rangka independensi ini yang kami maksud adalah terutama dalam rangka demokratisasi, itu supaya tidak lagi ada kerangka berpikir yang bernuansa otoriter atau ada pesan sponsor, walaupun ini nanti akan debatable Pak. Jadi misalnya keadaan di luar Jawa atau mungkin juga di Indonesia Barat Indonesia Timur yang keadaannya begitu, kalau dengan independen itu memungkinkan sumber daya manusia ataupun tenaga-tenaga yang dari daerah-daerah itu juga bisa dimasukkan, sehingga dengan demikian dalam rangka keseimbangan informasi, keseimbangan persepsi, keseimbangan potensi itu dapat direkrut dari situ. Itu barangkali pernyataan dari kami mengapa alasan itu, nah selanjutnya mari kita atur bersama. KETUA RAPAТ: Memang juga kalau kita lihat ayat-ayat yang mengatur ini memang terlalu sedikit, dan akhirnya diserahkan lagi kepada Pemerintah untuk mengatur ini. Saya dengan Ibu Marwah di Undang-Undang Penyiaran itu lembaga yang seperti ini itu diatur secara lengkap termasuk siapa anggotanya, berada di mana saja lembaga itu. Misalnya Lembaga 162 Akreditasi ini badan ini hanya ada di pusat untuk seluruh sekolah, ini apakah mampu melakukan. Mungkin bisa dibentuk di daerah, mungkin bisa dan siapa isinya dan aparatnya di mana. Soal penyakitnya memangjuga sangat jelas, seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu itu, ada Fakultas Ekonomi Unhas itu Akreditasi C sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu Akreditasinya A, padahal dosennya dari Unhas, tetapi yang swastanya dapat A jauh beda Pak. Saya di Universitas Sahid itu Akreditasinya A, Universitas Sahid saya mengajar dan melihatlihat ini adalah penyimpangan daripada akreditasi itu. Jadi apa yang dikatakan Ibu Marwah tadi bahwa ini perlu kita pikirkan bersama-sama, apakah mengenai ayat-ayat yang ada di sini ini tidak terlalu sedikit untuk ini. Ya semuanya kita serahkan lagi kepada pemerintah untuk mengaturnya. Jadi kembali pada pasal ini, sekarang substansinya yang kompeten itu kita semua sudah sepakat, sekarang "Pemerintah dan/ atau Lembaga Independen". Jadi sebenarnya dua-duanya ini masuk. Kalau Pak Wahyudi ingin menghapus "Pemerintah", kalau saya untuk sementara ya seperti ini, karena ini harus diatur oleh peraturan pemerintah. Kecuali kalau kita sepakat di sini bahwa siapa itu isinya BAN itu kita tambahkan beberapa ayat. Ya jadi bukan blanko kosong diberikan kepada Pemerintah. Saya kira begitu itu. F.PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Itu tetap saja dengan saran-saran tadi, tetap "Pemerintah dan/atau". Sebenarnya kalau buat persyaratan di sini mungkin tidak terlalu pas, sebab ini Diktum atau persyaratan umum. Toh nanti kalau pemerintah mengatur kalau sudah ada penjelasan yang mengikat dulu di belakang itu, persyaratan-persyaratannya bisa. Sebab kalau pemerintah beli cek kosong, dia isi seenaknya saja. Jadi kita bikin persyaratan di penjelasan, yang dimaksud "Pemerintah" dalam kaitannya dengan "independen" khususnya. Umpamanya seorang pegawai negeri, tidak mungkin tidak tunduk. Itu salah satu antara lain. Apapun perorangannya kalau dia pegawai negeri tidak bisa tidak tunduk, karena apa dia mempunyai kredit point apa segala macam tidak bisa. Oleh karena itu kalimat ini tetap, sebab kita tidak bisa membuang ini "diatur Pemerintah" karena memang teknis juga dan dia lebih menguasai, tinggal bagaimana memasukkan, seperti KPU-lah persis begitu kira-kira. Saya lihat Nasarudin itu orang Parpol juga hanya dia sekarang pegawai negeri juga, Dosen di UI itu. Kalau tidak lewat dia tidak cepat saya punya karena dia anak buahnya Buya saya melalui buya. Subekti ini memang orang independen dari Unair, nah ini semua relatif. Oleh karena itu ini tetap menghindari Pemerintah itu menekankan masyarakat lebih dulu Pak, kita juga tidak obyektif karena negara ini mesti ada pemerintahan. Masalahnya kalau Pemerintah menyeleweng ya kita koreksi, ini fungsi anggota DPR. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya Ibu Marwah dulu baru Prof, sesudah itu kita boleh simpulkan. F. PG (DR. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM) : 163 Jadi sebenarnya mirip dengan yang tadi waktu bicara anggaran karena dua hal ini sangat penting, waktu tadi saya bilang ini mungkin kita mempertimbangkan ada badan yang memikirkan 24 jam tentang anggaran tadi tetapi dianggap tidak perlu, tetapi ini terkait lagi sama dengan akreditasi sehingga ada yang menseriusi. Jadi kalau kita lihat memang Undang-Undang ini harus menspesifikasi, misalnya contoh yang diestabilis itu badan, sampai disebut sama dengan badan yang kita mau bentuk di UndangUndang tentang Penyiaran itu, berapa orang lalu dari mana unsurnya, ada unsur Pemerintah, darimana sumber dananya dan sebagainya. Hanya apakah kita mau ke spesifik itu, karena kalau kita lempar ke PP kembali lagi seperti yang tadi Pak, belum tentu dia ini lagi balik lagi mereka sudah 30 tahun merayap di Departemen itu lalu kemudian diberi tugas dan dikerjain apа adanya, mungkin tidak sesuai dengan ini. Jadi apakah kita mau detail menyebut bahwa badannya yang kira-kira kita bayangkan itu seperti unsurnya ini, fungsinya ini, kalau melanggar dan sebagainya. Nah kalau itu mungkin kita harus menseriusi, menambahkan satu dua pasal tentang itu, karena kalau ke PP saya khawatir lagi itu Pak, mementahkan kembali apa yang sudah kita kerjakan. Karena sekali lagi ini sangat penting, salah satu yang selalu kita disorot ini kan kalau kita hearing complain-nya orang tentang akreditasi ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Intinya Ibu Marwah itu adalah bahwa ini ditambah beberaра pasal sehingga kita tidak memberikan cek kosong kepada Pemerintah, itu kira- kira. Mungkin Pak Prof. silakan. F. PDKB (DR. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Terima kasih Pak Ketua, Saya memang sependapat dengan yang terakhir dikemukakan oleh Ibu Marwah bahwa sebaiknya jangan diatur oleh Pemerintah. Sebenarnya perumusan dasar yang sudah sangat baik yang tadi diusulkan oleh Pak Prof. Baihaqi. Jadi akreditasi dilakukan sebenarnya oleh Pemerintah dan masyarakat, tetapi melalui satu Lembaga Independen. Penyelenggara pendidikan kan Pemerintah dan masyarakat sekarang dalam Undang-Undang ini, jadi apa kita mau katakan bukan "didukung oleh pemerintah" tetapi "melalui”. Istilah "melalui" itu memang ada suatu badan yang istilahnya Pak Wahyudi "non under bow, tetapi mungkin itu untuk bidang organisasi kemasyarakatan dan partai politik barangkali, tetapi untuk pemerintah non struktural Pak, non struktural di departemen yang bersangkutan tetapi melalui Lembaga Independen yang kompeten. Kebetulan saya sendiri anggota Satgas BAN di wilayah Maluku Irian Jaya, Maluku Papua sekarang. Itu memang kalau dilihat Tim Akreditasi bukan hanya pemerintah tetapi pemerintah dan masyarakat. Jadi wilayah misalnya Satgas di salah satu di daerah itu misalnya pimpinan perguruan tinggi negeri masuk tetapi juga unsur dari swasta Pak, kebetulan siapa Ketua BMPTSI (Badan Musyarawah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) itu juga anggota tim masyarakat. Jadi pimpinan dari perguruan negeri misalnya yang penting dan perguruan swasta. Jadi memang ada upaya dari semula 164 jangan menjadi dominasi hanya satu pihak dan ada paling kecil keterlibatan masyarakat yang cukup di dalamnya. Jadi menurut hemat saya independensi ini memang perlu. Sebenarnya saya sedikit sesalkan bahwa dalam Ketentuan Umum kita istilah "independen" itu dihindarkan sama sekali, kita hilangkan. Menurut hemat saya masih mempunyai kegunaan, asal memang mendapatkan penjelasan yang tepat tentang "independensi" ini, sehingga tidak tergantung. Memang akhirnya SK-nya oleh pemerintah Pak, perlu ada mengatur akreditasi evaluasi nasional, standard nasional itu kita tidak bisa biarkan mengambang, tetapi memang dalam pelaksanaan ke arah itu diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih banyak yang lebih jelas sehingga ada semacam independensi dalam mencapai hasil yang dimaksud. Barangkali demikian, saya merasa usul dari Pak Baihaqi saya dukung. KETUA RAPAT: Silakan. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Jadi begini, "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat melalui lembaga independen yang kompeten sebagai bentuk'. Ini persis KPU kalau ini, artinya SK-nya dari Pemerintah, non Parpol. Kalau di KPU yang intinya non Parpol Pak. Oleh karena itu barangkali begitu, "dilakukan oleh Pemerintah dan/atau oleh masyarakat melalui lembaga independen yang kompeten" kira-kira begitu. Ini kalimat saja Pak, tetapi isinya sama. Kalau nanti diberi persyaratan atau apa segala macam, nampaknya kalau di sini dengan catatan dan syarat- syarat begini, itu tadi bisa juga. KETUA RAPAТ : Saya usulkan kalimatnya kalau boleh begini "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat independen". Jadi pemerintah yang membentuk lembaga itu dan lembaga itu bersifat independen. Kurang lebih sama dengan yang diusulkan oleh Pak Abduh "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga independen yang kompeten". Apa bisa begitu Pak Wahyudi? "pemerintah dengan membentuk lembaga independen yang kompeten" F. REFORMASI (DRS. M. WAHYUDI INDRADJAYA): Menurut saya kita kembali ke Pasal 1 ayat (16), dengan demikian kita kembali saja ke rumusan awal saja Pak daripada menimbulkan multi interpretasi. Terima kasih. KETUA RAPAТ: Jadi kita kembali ke Pasal semula hanya dengan menambah "kompeten" saja. jadi "Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang kompeten sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik". (RAPAT SETUJU) 165 Baiklah terima kasih, masih ada 10 menit kita selesaikan akreditasi Pak ya. Sesudah itu nanti "bagian Ketiga Sertifikasi" kita lanjutkan. DIM Nomor 282 ayat (3) "Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka" Silakan Pak Prof. F. PDKB (DR. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Ada tambahan yang memang sudah kami rumuskan, tetapi belum sempat masuk dalam daftar DIM yang besar ini. Jadi memang benar kami tidak keberatan, kami setuju dengan isi terbuka itu Pak, tetapi yang biasanya kurang ialah tidak diketahui oleh masyarakat dan satuan pendidikan itu sendiri tentang kriteriakriteria itu. Jadi kami menambahkan "Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan diketahui oleh satuan pendidikan yang diakreditasi dalam masyarakat". Biasanya kita hanya menerima akreditasi, tidak tahu apa syarat-syaratnya, apa ketentuan-ketentuannya sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mengemukakan keberatan kalau kita anggap ini dinilai keliru dan sebagainya. Jadi syarat ini terbuka dalam arti diketahui oleh satuan pendidikan yang diakreditasi Pak. KETUA RAPAT : Ya sebenarnya kalau sudah ada istilah "terbuka" itu artinya setiap orang boleh mengetahuinya. Jadi dengan sendirinya satuan yang mau diakreditasi itu harus tahu. Walaupun demikian ini baru komentar dari saya dan ini tergantung kepada kawan-kawan semua. Saya persilakan Pak Rusman F. PDIP (RUSMAN LUMBANTORUAN, BTh).: Memang DIM Nomor 282 ini sangat sinkrisis, begitu ya. Sifat daripada kriteria itu terbuka itu saja, tetapi ketentuan-ketentuan kriteria itu mungkin di sini dimasukkan seperti yang dikemukakan Ibu Marwah tadi. Jadi mungkin ini perlu diurai lebih luas di samping sifatnya ketentuan-ketentuan kriteria itu sendiri apa saja. Kalau bisa diuraikan itu di sini sehingga untuk menampung yang dikatakan Ibu Marwah tadi itu kalaupun tidak menambah pasal, kalaupun tidak menambahkan ayat, tetapi dasar kriteria itu bukan hanya sifatnya, tetapi termasuk bentuknya, termasuk ketentuannya, termasuk ya hal-hal yang berkaitan dengan kriteria itu sendiri kalau bisa kita rumuskan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, jadi bukan hanya sifatnya yang terbuka, tetapi kriterianya. Sebenarnya kalau mau lengkap ini Pak, badan akreditasi juga harus diketahui siapa isinya, harus ini yang pertengkaran kita ini dengan pemerintah mengenai hal ini, itu harus. Kalau memang sebenarnya bisa kerja sedikit tambah 2 atau 3 ayat sehingga kita tidak memberikan sepenuhnya ini cek kosong kepada pemerintah. Kalau bisa ini saya menawarkan kepada forum untuk menambah 2 atau 3 ayat mengenai sifat 166 seperti yang dirumuskan oleh Pak Rusman tadi apa kriteria-kriterianya itu yang diusulkan tadi Pak Abduh itu dijelaskan di Penjelasan. Ya, silakan. F. PPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE): Kalau saya lihat halaman 3 Penjelasan Umum Pasal 16, "Akreditasi itu adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan", yang disertakan kan belum ada. Oleh karena itu, umum ini kan dijelaskan di sini, masa lebih pendek dari yang umum itu, kan tidak logis. Di sini mesti terperinci apa itu akreditasi, bagaimana bentuknya, orangnya, partisipasinya bagaimana, kalau perlu gajinya berapa barangkali. Oleh karena itu saya setuju untuk 10 menit dipikirkan, di-pending dulu saya rasa sampai kita istirahat. Nanti setelah itu baru mulai mungkin ada pembicaraan dari Pak Rusman, biasanya banyak kamus berjalan, ya orangnya berjalanlah begitu. Oleh karena itu saya minta ini di-pending dulu, kita oriented ke belakang, toh tinggal 9 menit. KETUA RAPAT: Ya, silakan Pak Prof. F. PPP (PROF. DR. TGK. Н. ВAIНAQI, Ak.) : Sebelum ditutup saya sedikit ini. Pertama saya cocok sekali dengan Pak Radjawane, minimal disebutkan di sini substansinya biar terbuka, diketahui oleh masyarakat apa di bawahnya itu terserah. Tetapi kata "diketahui" itu saya kira penting sekali. Yang sudah-sudah itu kriteria tidak pernah diberitahu, tiba-tiba saja diketahui jadi diketahui oleh masyarakat menurut ayat (3) ini perlu kata-kata itu menurut saya ini cocok nanti dibicarakan setelah itu baru masuk ayat-ayat lain. Saya cocok dengan Pak Abduh supaya jangan lebih singkat ini daripada Ketentuan Pokok, terutama 2 ayat umpamanya. Ya, sampai sekianlah. KETUA RAPAТ: Masih ada tambahan, nah ini terakhir. F. PPP (Hj. CHODIDJAH H. M. SALEH) : Jadi memperkuat tadi mengapa kemarin-kemarin itu waktu kita RDPU banyak. Satu sisi memang butuh satu badan akreditasi yang namanya akreditasi nasional, tetapi karena mungkin tidak ada kalimat dan diketahui oleh masyarakat jadi seolah-olah dari mereka itu datang akan mencari kesalahan, setelah itu dinilai sendiri. Nah ini kelemahannya di situm jadi dengan kalimat "dan diketahui oleh masyarakat" ini akan bisa menolong. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, jadi boleh saya simpulkan pertama ini kita pending sambil memikirkan. Yang kedua, kita tambah beberapa ayat. Yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Abduh itu saya kira saya setuju, kriteria yang telah ditetapkan yang mana itu saya kira memang perlu ada kriteria dasar yang ditetapkan oleh undang-undang ini sehingga Pemerintah itu tidak mendapat cek kosong begitu. Mungkin bisa kita kembalikan teman-teman ini, minta 167 tolong ini para konseptor untuk mencoba memikirkan, kita bantu bersamasama kriteria-kriteria dasar dan beberapa ayat yang akan kita tambahkan. Nah mungkin nanti kita masukkan setelah pembahasan seluruhnya selesai, tidak perlu dulu kita lakukan sesudah makan. Kita pindah kepada sertifikasi. F. PPP (Hj. CHODIDJAH H. M. SALEH) : Ada pertanyaan Pak. KETUA RAPAT: Ya, silakan. F. PPP (Hj. CHODIDJAH H. M. SALEH) : Jadi kalau itu nanti disempurnakan dengan beberapa ayat lagi yang akan dirumuskan, arahnya itukan supaya tidak lagi kita memberikan mandat kepada Pemerintah, artinya menghindari peraturan pemerintah begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, supaya ini tidak betul-betul karena kalau kita menginginkan independen, maka DPR harus menentukan siapa isinya, dimana, dan kriterianya apa, baru independen. Tetapi kalau diserahkan kepada peraturan pemerintah, itu saya kira itu semua diakui oleh Pemerintah, itulah yang saya maksud. Mungkin Pak Wahyudi dengan Pak Radjawane ditambah dengan Pak Abduh barangkali bisa bantu Pak Prof., bantu- bantulah merumuskan nanti kita akan membicarakan setelah semua pasal selesai kita kembali. Ini dipending dulu ya sampai kita mencoba merumuskan sehingga Pemerintah tidak diberikan cek kosong. Baiklah kita pendingini, saya ketuk palu dan kita skors sidang ini sampai pukul 13.30 WIB sesuai jadwal yang saya baca tadi. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum wr.wb. (RAPAT DISKORS) KETUA RAPAT : Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Assalamu'alaikum wr.wb. Baiklah, ini sudah lewat 15 menit. Skorsing sidang saya cabut kembali. Tadi kita pending mengenai akreditasi dan saya minta adikadik dari Tim Asistensi ini juga bisa membantu merumuskan dan kemudian nanti kita lihat semuanya sesuai dengan kesepakatan kita. Yang dipending ini nanti kita bicarakan setelah pasal-pasal yang lain ini selesai kita sepakati bersama. Sekarang kita akan membicarakan DIM Nomor 284 Bagian III, "Sertifikasi". Ini saya kira bisa kita sahkan bersama, setuju? (RAPAT SETUJU) … KETUA RAPAT: … 168 Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Barangkali bisa kita mulai Pak ya. Sesuai dengan jam saya, ini 19.30 WIB. Baiklah dengan izin kita semuanya dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, skorsing sidang saya cabut kembali. (Skorsing rapat dicabut, rapat dimulai kembali) Bapak-bapak sekalian, sesuai dengan agenda kita malam ini, maka kita akan menyelesaikan dua hal. Hal pertama adalah akreditasi dan hal kedua mengenai perizinan. Mengenai akreditasi itu adalah DIM Nomor 281 halaman 85. Kita tadi sudah mengesahkan satu DIM dan yang lainnya dipending. Setelah kami berbincang-bincang dengan beberapa teman tadi, saya dengan Bu Marwah dan Profesor Radjawane. Kami membuat satu rumusan yang bulat untuk semua permasalahan yang menyangkut akreditasi, dengan catatan bahwa pelaksanaan ketentuan tidak diatur lagi dengan peraturan pemerintah, khusus untuk ini kita menghilangkan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah semangat independensi. Hanya memang kami tertumbuk, independen itu bentuknya bagaimana? Oleh karena itu kami minta Bapak-bapak dan Ibu menyempurnakannya. Barangkali kita sudah bisa lihat, sudah kita bagikan. Jadi kami merencanakan Pasal 55 ayat (2) yang sudah disahkan itu dicabut kembali dan diganti dengan ayat yang lain. DIM Nomor 281 Pak, jadi sebelum dicabut saya bacakan dulu supaya runtut. Jadi Ayat (1) nya tetap, Ayat (2) ini. Ayat (2) 1. Akreditasi dilakukan oleh badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) di tingkat Pusat, dan Badan Akreditasi Daerah (BAD) di tingkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Saya baca dulu semuanya, baru satu-satu kita bahas. 2. Anggota BAN dipilih oleh DPR RI atas usul Pemerintah dan masyarakat dan serta secara administratif ditetapkan oleh Menteri. Samalah Anggota DPR ditetapkan secara administratif oleh Presiden. No. 3 disini tetapi sebenarnya Ayat (4). 3. Anggota BAD dipilih oleh DPRD Tingkat I dan Tingkat II atas usul Pemerintah Daerah dan masyarakat serta secara administratif ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. 4. Anggota BAN/BAD.berjumlah sebanyak-banyaknya 9 orang, terdiri dari unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah, pakar pendidikan, praktisi pendidikan dan tokoh masyarakat. 5. Untuk masa kerja keanggotaan, untuk masa kerja selama 5 tahun. Ketua BAN/BAD dipilih dari dan oleh Anggota untuk masa kerja 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Ini digabung Pak, selama 5 tahun. Jadi No. 6 ini menjadi No. 5. Jadi dipilih dari dan oleh Anggota untuk masa kerja 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. 6. Anggota BAN/BAD berhenti dari jabatannya apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan. 7. BAN/BAD menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. 8. BAN/BAD berkewajiban : 169 a. Menyusun standard kelayakan program dan satuan pendidikan serta mengumumkannya kepada masyarakat. b. Melakukan akreditasi terhadap program pendidikan dan satuan pendidikan. c. Menetapkan hasil akreditasi dan menyampaikannya kepada satuan pendidikan yang diakreditasi. d. Menetapkan kelayakan satuan pendidikan untuk memperoleh dana dari APBN/APBD. e. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan menyampaikan kepada Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota. f. Membuat laporan berkala setiap semester dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD Tingkat I/ DPRD Tingkat II. g. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat. 9. Anggota BAN/BAD berhak mendapatkan gaji/honorarium yang layak di atas kebutuhan hidup minimum. 10. Segala pambiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan BAN/BAD dibebankan kepada APBN/APBD. 11. BAN/BAD dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, serta dibantu oleh staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kira-kira sama dengan Sekretariat di DPR. 12. Sekretariat BAN/BAD didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang bersifat terbuka. Ini ada point-point yang kami buat dan terus terang belum sempat kita menghaluskannya, kita serahkan kepada para hadirin. Kita mulai dengan point pertama, akreditasi dilakukan oleh badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) di Tingkat Pusat dan Badan Akreditasi Daerah (BAD) di Tingkat Daerah yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kami persilakan. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S.) : Saudara Ketua saya usul di belakang koma itu kita hapus saja KETUA RAPAT: "Yang dibentuk sesuai kebutuhan" itu, memang barangkali tidak diperlukan. Silakan Pak Agusman. F. PDIP (RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th) : Kalau boleh ini Pak Ketua mau mengarahkan kita satu persatu, begitu. tetapi saya pikir kalau boleh saya coba tinjau dulu secara sepintas lalu, secara keseluruhan. Jadi pertama, "delapan" lama atau "tujuh" baru. Menurut hemat saya itu sama persis dengan DIM Nomor 280. Jadi yang kita sudah sepakati tadi, itu yang pertama. Jadi fungsinya itu menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Yang kedua, saya ingin juga memasukkan butir 9 itu sekaligus menjadi Ayat (2) daripada Pasal 55 ini, jadi saya selalu komparasi dengan DIM Pak, DIM yang ada ini, bahkan yang sebenarnya sebelum itu, No. 1 yang tadi itu. Jadi akreditasi dilakukan untuk apa, Ayat (2) nya akreditasi dilakukan oleh 170 siapa? Jadi yang satunya ini, konsep yang Bapak bacakan tadi menjadi Ayat (2) dari Pasal 55 itu. Terus ketiga,jadi kesimpulannya begini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, yang 13 point ini sebenarnya hanya 5 bagian. 1. Akreditasi dilakukan oleh siapa? 2. Keanggotaan BAN/BAD. 3. Fungsi BAN/BAD, yang memang sudah masuk di DIM Nomor 280 itu. 4. Kewajiban BAN/BAD. 5. Masalah-masalah teknis lain yang berkaitan dengan itu, ada Sekretariat dan segala macam. Dengan demikian dalam rangka mengarrange ini dalam satu pasal atau dalam Pasal 55, saya mengusulkan sebenarnya bagian akreditasi ini jadinya mungkin menjadi 3 atau 4 pasal. Jadi Pasal 55 seperti ini, yang ada di DIM itu, Pasal 55 adalah yang kita sudah kita sepakati tadi satu ayat. Ayat keduanya Pasal 55 mengenai dibentuk oleh siapa. Dan yang ketiga, kewajiban itu. Lalu pasal berikutnya, Pasal 56 baru, keanggotaan dan apa tadi yang dibawah ini. Jadi itu secara keseluruhan kerangka yang mau saya usulkan. Pertama, akreditasi menjadi 2 pasal. Pasal 55 mengenai 3 pokok tadi, Pasal 56 baru mengenai keanggotaan dan hak-haknya tadi itu. Terima kasih. KETUA RAPAТ : Saya hanya ingin memberikan komentar sedikit. Karena DIM Nomor 279 itu bagian kedua akreditasi, DIM Nomor 280 adalah Pasal 55 yang terdiri dari sekian ayat. Kalau Pak Rusman menginginkan, selain Pasal 55 itu tentang akreditasi, ini ada pasalpasal lain lagi. Kalau untuk ini barangkali Timus dan Timcil inilah yang nanti akan menyelesaikan mengenai penggolonganpenggolongan, apakah masuk pasal atau masuk ayat. Saya kira bisa kita sepakati Pak ya? Untuk ini yang pokok adalah substansinya. Pak Abduh dulu baru Pak Nadjid. F. PPP (DRS. Н. М. АВBDUH PADDARE) : Terima kasih Saudara Ketua. Saya pada prinsipnya ini tidak ada keberatan, hanya kalau ini dalam bentuk undang-undang ini tidak pas. Karena ini seperti pedoman atau peraturan, bukan peraturan pemerintah, peraturan atau pedoman tentang bentukbentuk akreditasi. Oleh karena itu kami usulkan, hampir sama dengan Pak Rusman itu. Sebab ini kalau dioper ke dalam bentuk ini, tidak kena. Oleh karena itu dari Pasal 55, itu ada 1, 2, 3, 4 ayat itu diperas, dirangkum sedemikian rupa supaya ini masuk Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Saya kira dapat dirangkum satu kalimat pendek, tetapi masuk semua. Umpama soal fungsi dan kewajiban. Kalau sebenarnya ini kalau peraturan atau pedoman bukan kepada Pemerintah, ini pantas. Kalau memang nanti disini sudah masuk, kalau mau dijelaskan lebih rinci di Penjelasan ini bisa. Barangkali kalau kita masukkan, prinsipnya tidak ada keberatan terutama 1 sampai 13, tetapi itu dirangkum sedemikian rupa seperti masa jabatan, disini bisa masuk dan kalimat- kalimat pendek. Oleh karena itu barangkali memang kita untuk merumuskan itu mungkin lebih lama, dengan catatan tidak lari dari sini, tetapi bukan pakai ini langsung, itu saja terima kasih. 171 KETUA RAPAТ : Intinya Pak Abduh, substansi disepakati. Sedangkan perumusannya diserahkan ke Timus, itu intinya. Ada Pak Nadjih silakan. F. PBB (K.H. NADJIH AHJAD) : Terima kasih. Saya sama kurang lebih dengan Pak Abduh dan Pak Rusman. Jadi intinya materi yang ada disini setuju. Tetapi nanti akan dirumuskan atau dikelompokkan dan diperhalus oleh Timus. Kalau ini terpaksa juga masuk, Ketua BAN/BAD dipilih dari dan oleh Anggota untuk satu masajabatan, bukan untuk masa jabatan 5 tahun, tidak. Tetapi untuk satu masa jabatan. ANGGОТА: Berapa tahun jabatannya? F. PBB (K.H. NADJIH AHJAD) : Sudah ada diatasnya, masajabatan itu. Untuk satu masa kerja dan tidak dapat dipilih kembali. Tetapi yang peraturan begitu masuk ke dalam undang-undang. Jadi saya kira itu akan kita pilihpilih, barangkali ada yang perlu penjelasan saja dan sebagainya. Tetapi materi yang ada di sini saya kira bagus. KETUA RAPAT: Pertanyaan Pak Nadjih itu sebenarnya tergantung kepada kita. karena undang-undang yang sering kita buat, itu malah menjelimet lagi. Ya, memang ada aliran minimalis dan ada aliran maksimalis. Khusus untuk akreditasi ini, karena kita menghindari lagi ada peraturan pemerintah, maka kita buat agak maksimal di sini Pak. Sehingga tidak diperlukan lagi peraturan pemerintah dalam rangka independensi, semangat independensi yang tadi kita sepakati bersama. Sekarang Pak Agusman, silakan. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA) : Terima kasih Pak Ketua. Memang kalau isinya ini sudah sepakat. Tetapi saya mencoba sistematikanya. Inikan bentuk suatu pekerjaan. Jadi apakah tidak lebih baik, pertama struktur dan personalianya, kemudian pembentukkannya, kemudian fungsi dan masa jabatan, baru terakhir pertanggungjawaban, isinya sudah ada semua disini, hanya sistematikanya. Kalau menjawab tadi apakah cocok dalam undang-undang, saya pikir cocok saja. Misalnya soal Presiden, soal DPR, Anggota dan segala macam itu masuk undangundang. Ya, saya pikir itu tidak menjadi masalah, artinya disamping maksud kita jangan memperbanyak PP, nanti terlalu lama lahirnya ini. KETUA RAPAТ : Apa Pak Rusman setuju seperti usul Pak Abduh tadi ini diserahkan kepada Timus saja, karena semuanya juga di sini, 11 dari kita disini adalah Timus, supaya lebih ringkas. Substansi kita sepakati Pak ya? (Forum Mengatakan Belum) F.REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADIS ) : 172 Begini ya, campur tangan DPR dalam BAN itu lucu. Ini baru pertama di dunia, kalau ini ada. Akreditasi itu dilakukanoleh .... Orang-orang yang terpandang dalam dunia pendidikan dan itu juga bisa diusulkan oleh masyarakat, tetapi tidak oleh DPR. Kalau DPR yang masuk disitu itu terlalu jauh menurut saya. Apalagi kalau harus dipilih oleh DPR dan selanjutnya, rasanya ini agak meleset, nantinya akan menjadi kaku. Jadi ini suatu lingkungan akademik, lingkungan pendidikan yang semestinya tidak usah dicampuri oleh urusan politik. DPR/DPRD itu politik, BAN tidak, akademik dan pendidikan. Jadi saya terus terang saja keberatan Nomor 2 dan Nomor 3, dicoret Nomor 2 dan Nomor 3. Lalu Nomor 4. KETUA RAPAT : Saya interupsi dulu Pak. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Monggo. KETUA RAPAТ : Inikan kita ingin rekrutmennya ini oleh siapa? Dalam menetapkan ini oleh siapa? Ini dalam semangat independensi, begitu. Tadi kita sebut saja dengan ringkas DPR. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADIS): Di masyarakat itu sudah ada asosiasi profesi, sudah ada asosiasi ilmiah dan sebutan Kadin mungkin. pendidikan stakeholdemya ada 4 : 1. Praktisi pendidikan, penyelenggara pendidikan, Ketua Yayasan dan selanjutnya. 2. Pengguna pendidikan, pengguna pendidikan itu masyarakat atau Kadin. 3. Asosiasi profesi dan asosiasi ilmiah, disini disebut sebagai pakar pendidikan. 4. Pemerintah, itu sebagai pembina pendidikan. Jadi praktisi, pengguna, asosiasi profesi dan ilmiah, dan Pemerintah. dengan sendirinya 4 golongan ini dapat memberikan saran-saran kepada Menteri, kalau di Tingkat Pusat, Gubernur pada Tingkat Daerah, Bupati dan selanjutnya. Mengenai siapa yang layak duduk dalam BAN/BAD, tetapi jangan DPR Pak. Campur tangan politik terlalu berat. Kita teruskan Pak ya, nanti kita diskusi. Lalu tadi memang minimalis dan maksimalis tadi. Saya kok cenderung soal masalah akreditasi ini minimalis saja, sebab kita belum tahu, apalagi AFTA baru akan dibuka 2003, arahnya kemana dan selanjutnya. Sebagai contoh di bidang teknik misalkan itu arahnya ke Iptek. Jadi kalau ditentukan kenapa pun, nanti juga tidak akan bermanfaat. Jadi lebih baik strukturnya itu yang agak fleksibel saja,jadi artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak usah masa kerjanya berapa? Ketuanya siapa? Lalu bagaimana selanjutnya. Menurut saya lebih baik diatur secara umum saja dengan peraturan pemerintah. Oke selanjutnya. BAN/BAD itu hanya menilai masalah, betul kelayakan pendidikan, tetapi tidak ada hubungannya dengan dana Pak. Jadi seperti huruf d ini, menurut saya perlu dicoret, untuk memperoleh dana. Sebab memperoleh dana itu sudah urusan Pemerintah, bukan BAN. BAN itu betul-betul hanya masalah kelayakan pendidikan, tidak ada hubunganya dengan dana. 173 Laporan menurut saya oke saja. Laporan pada DPR, karena usul saya tidak usah DPR/DPRD, ini bisa dihilangkan. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, saya kira oke. Lalu No. 10, No. 11 dan selanjutnya itu tidak perlu ada, No. 12, 13 hanya PP saja. Oke, jadi in short begini: 1. Campur tangan politik tidak usah kita adakan. 2. Pendanaan itu harus tidak ada sama sekali. Lalu saya kira kita hanya memberikan saja garis-garis besar, konsisten dengan yang lain, yang lainnya juga dengan peraturan pemerintah. Saya kira lebih baik begitu daripada tiba-tiba kita sudah detail mengenai hal ini dan ternyata ada perubahan yang akan datang. KETUA RAPАT : Ya, saya jawab dulu sedikit Pak. Sebelum Pak Muhammadi datang, kita ada hampir satu jam membicarakan usul dari Fraksi Reformasi bahwa institusi itu harus independen. Kalau ini diatur oleh peraturan pemerintah, maka institusi ini menjadi tidak independen, itu yang kita simpulkan tadi. Sekarang kita sepakati bahwa khusus untuk BAN ini tidak ada peraturan pemerintah, Pemerintah tidak ikut mencampuri itu, maka dicoba dibuat alternatif ini. Itu juga akhirnya tergantung kepada kita, apakah mau peraturan pemerintah ikut campur lagi disini, karena tadi kita sepakat jangan lagi Pemerintah diberikan blangko kosong lagi. Sayang Pak Muhammadi tadi tidak mengikuti perdebatan kita mengenai hal ini. Itulah sebabnya maka dicoba di desain ini dengan seperti yang kita bacakan tadi bahwa DPR ikut campur tangan, yaitu dalam hal rekrutmen. Iya terus terang saja kami menyontek saja dari Komisi Penyiaran Indonesia ketika rekrutmen Anggota Komisi ini melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi kalau ini tidak disepakati asal ada alternatif lain, saya kira bisa kita diskusikan bersama. Begitu juga jumlahnya, supaya jumlahnya tidak banyak. Soal menetapkan kelayakan untuk memperoleh dana dari APBN, ini sebenarnya kelayakannya itu berkaitan dengan dana. Sehingga akreditasi ini betul-betul mempunyai fungsi yang lebih luas sedikit daripada program studi. Misalnya sebuah program studi itu kalau sudah maju atau sangat tidak layak, akreditasinya itu menentukan bahwa ini pantas dibantu dan pantas tidak dibantu. Kira-kira tadi begitu alasannya. Sekarang kalau begitu kita bicarakan dulu dua hal. Pertama, Anggota BAN ini dari mana cara merekrutnya?. Itu dulu kita bicarakan dan BAD. Tentu tidak bisa lahir begitu saja barang ini, tetapi itu dulu, kita ambil dari mana ini. Kita bicarakan dulu satu hal ini. F. PPP (Hj. CHODIDJAH HM SALEH): INTERUPSI Bapak Pimpinan, Bapak- Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama tentu saja kita menyampaikan terima kasih atas kerja keras dalam waktu yang sebentar sudah bisa melaksanakan tugas untuk merumuskan. Memang pada waktu menjelang akhir di skors, rumusan untuk mengisi Pasal 55, beberapa ayat yang akan ditambahkan untuk menghindari supaya tidak ada peraturan pemerintah. Sebab kalau ada peraturan pemerintah, khawatir kalau BAN itu kemudian tidak independent. Itu masalahnya. Namun demikian setelah disajikan, nampaknya banyak yang dikoreksi oleh Pak Muhammadi. Oleh karena itu, barangkali Bapak Pimpinan dan 174 rekan-rekan Anggota, Bapak- Ibu sekalian setuju dengan kami dari konsep yang telah disajikan ini, karena selama ini Pak Muhammadi sekaligus sebagai juga pelaku. Barangkali bisa secara simple untuk bagaimana maunya, menjawab atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Pimpinan tadi. Kalau yang telah dibahas tadi siang yaitu Pasal 55 ayat (1), ayat (2), kemudian ini kiranya nanti untuk penyempurnaan, nanti akan dibagi menjadi berapa ayat. Kalau memang utuh ada peraturan pemerintah, ya karena memang Pak Muhammadi yang merasakan di lapangan. Terima kasih Pimpinan, waktu kami haturkan kembali. KETUA RAPAT: Iya, jadi artinya kalau kita membutuhkan peraturan pemerintah sebenarnya kita tidak perlu cape-cape membuat ini, begitu kira-kira. Kita termasuk cape-cape karena kita tidak butuh peraturan pemerintah. ini. Barangkali ada yang lain. Pak Wahyudi dulu yang kita diskusi tadi siang cukup panjang F. REFORMASI (DRS. M. WAHYUDI INDRADJAYA): Terima kasih Pak Ketua. Jadi barangkali diskusi yang berkembang ini adalah bagaimana agar milik kita yang bernama draftRUU Sisdiknas ini dapat tersusun dengan baik, dengan rumusan yang memadai dan baik. Kalau tidak salah ingat saya, sebelum di skors, kita tadi diminta untuk mencoba merumuskan tentang kriteria agritasi dalam rangka menjabarkan DIM Nomor 282 yaitu tentang agritisasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Jadi mungkin bertitik tolak dari situ. Sedangkan pada DIM Nomor 281, kita sudah toh disitu. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama, mungkin kerangka yang diajukan oleh yang terhormat Bapak Rusman Lumbantoruan tadi itu mungkin bisa dijadikan semacam guidence dalam rangka penyusunan sehingga rumusan yang dilakukan bisa lebih sederhana. Dan saya terus terang saja mengucapkan terima kasih karena sudah disusun 13 point, walaupun kalau tidak salah tadi saya dengan Pak Abduh sebenarnya harus diajak. Hanya mungkin karena kami tersusul, lalu tidak terundang. Kemudian yang kedua, saya sependapat dengan Prof. Muhammadi tadi, sebagai sesama Anggota DPR RI. Bahwa mungkin pengangkatan Anggota BAN yang telah berjalan ini bisa dirujuk saja, sehingga menunjukkan adanya konsistensi dan barangkali pengangkatan Anggota BAN yang telah ada ini mungkin bisa, walaupun mungkin belum memuaskan semua pihak, tetapi bisa dijadikan salah satu rujukan kita di dalam rangka menyusun itu. Sehingga tidak perlu lagi misalnya, atau prosedurnya tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat tetapi mungkin cukup melalui Pemerintah. Dan tadi sudah disampaikan yang bersumber dari empat stakeholder, yaitu Kalangan Praktisi, Pakar, Pengguna yaitu masyarakat lalu Pemerintah, nanti yang menetapkan biarlah Menteri Pendidikan saja. Kemudian yang berikutnya, yaitu mengenai pelaksanaan akreditasi. Disini tidak jelas atau belum diuraikan siapa yang berhak melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 175 kemudian juga mana yang berwenang untuk atau Badan Akreditasi yang mana yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Tinggi. Jadi ini perlu juga dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana nanti mengelaborasinya, barangkali juga kalau misalnya bisa dimasukkan, Badan Akreditasi Daerah itu untuk mengakreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan yang Badan Akreditasi Nasional, itu yang menyangkut Dikti, Tetapi juga barangkali diberikan koridor pula bahwa Perguruan-perguruan Tinggi yang diluar Jakarta atau diluar Jawa, itu masih memungkinkan juga atau orang- orangnya itu bisa diambil sebagai tenaga didalam pelaksanaan akreditasi oleh BAN. Saya kira itu dulu, Pak. KETUA RAPAT: Jadi yang pertama itu tadi kita sudah sepakat bahwa perumusannya itu seperti usul Pak Rusman, itu diserahkan kepada Timus. Sekarang hanya kita bicara substansi. Tadi ada angkat tangan. Pak Abduh dahulu, baru Pak Rusman. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Jadi begini. Karena setelah saya baca teliti, Pasal 55 ini ada 4 point, minus peraturan pemerintah. Jadi saya mengharapkan, 1 dan 4 dan 5 barangkali. Point 1 ini pasti bisa masuk, jadi direkrut begitu rupa supaya padat. Dan ini berbentuk peraturan, pedoman ini, Pak. Dan kita kalau bentuk ini pakai disini khusus akreditasi, menurut saya tidak haram tetapi janggal sekali, dia lain dari dulu, tidak itu peraturan pemerintah. Dan tadi dari perdebatań sekali sampai contoh masuk KPU, independent-nya KPU, independent apaan itu. Independent dari Parpol itu jelas, independent daripada Pemerintah, iya. Dahulu paling dihindari yang orang Parpol isinya non partisan dan Pemerintah. Padahal dia sendiri sudah tidak independent, gajinyapun minta-minta. Kalau soal itu ya. Jadi independent di sini, saya kira mungkin tidak terkait dengan satu badan underbow kalau istilah dalam Partai Politik. Oleh karena itu, saya sudah merekrutkan 1 atau 4 jadi satu, 8, 9 jadi 2 di Pasal 55. 10 dan 3, itu pendanaan, 4. Kemudian sistem sekretariatnya itu ada di bawah. Tetapi dalam bentuk ini masuk dalam undang-undang, belum pernah saya membaca di undang-undang begitu. Kecuali, itu peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kita ini terganggu hampir 2 jam soal independent. DPR tidak independent, maaf saja. Itu namanya tidak terkait dengan kan dia Eksekutif, dia Legislatif, itu saja. Gaji kita ini tergantung Pemerintah. Oleh karena itu tinggal kemampuannya kita. Oleh karena itu, menghindari, apalagi bekas Rektor masuk di sini semua, apalagi Rektor ini, macam-macam, mana ada mungkin. Oleh karena itu, tidak ada itu independent kecuali Tuhan barangkali independent mutlak ini. Kalau kita ikut ini ketergantungan. Oleh karena itu, model ini menurut saya kurang tepat, kecuali pedoman atau peraturan. Ini dikalimatkan saja Pasal 55 ayat (1) akreditasi siapa tadi itu, dilakukan oleh siapa itu. 176 Sedikit, maaf. Tadi yang substansi ini yang barangkali perlu kita bahas bersama mengenai butir 2 dan 3 itu mengenai rekrutment. Apakah melalui DPR atau hanya Pemerintah saja. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Ini begini, Pak. Kalau melalui DPR, saya teringat Mahkamah Agung. Jaksa Agung yang dipilih melalui DPR. Jadi begini saja. Saya kira, saya sih bukan kalau dikatakan ini lepas dari politik, tidak benar juga. Tetapi saya memang melihat, kalau dilibatkan DPR dan alasan independent, sebenarnya tidak, sebab DPR juga bisa dimainkan. Dan itu ruwet kalau ditentukan oleh DPR, dan bagi DPR ini terlalu kecil untuk mengurusi ini. Menurut saya terlalu kecil. Mungkin saya hanya melihat jangan dilibatkan DPR, bukan berarti saya tidak mau politis atau apa segala macam. Kalau bisa pure di sini ilmiawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau tanpa Pemerintah, jadi purelmiawan atau para pakar, tokoh masyarakat, karena masyarakat ini termasuk di dalam mengawasi Pemerintah, dan juga Pemerintah sendiri. Tiga komponen itu. Mengenai pendanaan, ini mesti pemerannya dari Pemerintah, itu jelas. Ini saya sudah rekrutkan, ada juga pendanaan disini. Pelaksanaannya, fungsi dan tugasnya, ini 8, 9, satu fungsi itu, Pak. Nanti diperpendek saja, tidak usah di a, b, c, d, begitu. KETUA RAPAТ : Nanti Tim Perumus itu kita serahkan. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Maksud saya begitu. Sebab begini juga, Pak. Kalau ini kebetulan Pak Muhammadi termasuk Tim Perumus dan kita sudah tetapkan tadi menjadi Ketua, kalau dia tidak cocok dengan DPR ini disuruh rumuskan, tidak bakalan jalan itu. Jadi kita dulu prinsip-prinsip menurut saya DPR tidak usah dilibatkan, bisa terlalu jauh, DPR itu politisi saja itu walaupun ada Dokter, istilahnya seperti Pak Radjawane ini. Tetapi kalau sudah di dalam situ berfikirnya lain jadinya. Oleh karena itu, biarlah pure pendidikan yang memang kita anggap obyektif barangkali, yang memang kompetens kalau istilah Pak Radja. Saya kira setuju begitu, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Pak Rusman, Pak Agusman terlebih dahulu. Bapak Agusman silakan. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Terima kasih Pak Ketua. Saya bertanya kepada Pak Muhammadi dulu, Pak. Sesuai dengan Keppres, apa sebenarnya tugas dan fungsi pokok Depdiknas. Kalau memang sudah termasuk tugasnya disini, saya pikir tidak perlupun kita buat disini cukup itu Peraturan pemerintah saja. Coba saya bertanya, apa fungsi dan tugas pokok Depdiknas?. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): 177 Memang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, itu disebut bahwa fungsi Mendiknas itu antara lain adalah mengatakan akreditasi. Jadi berdasarkan undang-undang ini, maka ada Kepmen, pada waktu ini bukan itu Kepmen. Tetapi dalam undang-undang kita, kalau akreditasi itu ingin kita tingkatkan kedudukannya dan independency-nya memang harus dimasukkan diatur di RUU ini Badan Akreditasi bagaimana, saya setuju. Ada diatur BAN itu bagaimana, BAD bagaimananya, saya rasanya tidak cocok kalau DPR ikut. Jalan keluarnya bagaimana, ada jalan keluarnya. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Kalau demikian. inikan termasuk tugas Depdiknas. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Sekarang, iya. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Apa alasan kita untuk memisahkan itu dari dia. Apakah dianggap Depdiknas itu tidak mampu lagi. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): No. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Saya makanya lebih simplelagi, itu PP-kan saja. Karena sudah wewenang dia, kita tinggal mengawasi saja. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Oke. Memang dalam praktek awal, Depdiknas mempunyai campur tangan yang sangat besar akan hasil BAN. Seperti sampai menunda pengumuman BAN dan selanjutnya itu terjadi. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi artinya dalam RUU memang menurut pendapat saya perlu ada disebut BAN. suatu badan yang independent. Kalau ini saya kira sepakat semua lah. Tetapi yang menjadi masalah, DPR tadi. Sekarang untuk jalan keluarnya DPR itu ada, tetapi saya menyambut ini dahulu. F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Maaf Pak Ketua ya. Jangan-jangan nanti badan ini menampung orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kalau memang departemen tidak bisa, kita tinggal memberikan sanksi, kalau diperlambat-lambatnya sanksinya apa. Jadi tidak usah banyak-banyak badan lah. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Boleh dengar usul saya, Pak. KETUA RAPAT: Sebentar saya jelaskan dahulu Pak Agusman. Tadi memang waktu Pak Agusman siang hari itu, waktu ke Jakarta, memang ini ada perdebatan yang cukup panjang tadi ini. Jadi tadi rapat 178 mengamanahkan untuk; pertama, dipending ini pasal, dan ditambahkan beberapa pasal supaya Badan Akreditasi ini betul-betul eksis, dan tidak perlu ada peraturan pemerintah. Itu juga Mbak Marwah yang mengusulkan tadi itu dan didukung oleh teman-teman. Jadi ini sebenarnya, tadinya ini pembicaraan sudah hampir sepakat, sisa peranan DPR. Saya sendiri kalau itu tidak bisa disepakati, mungkin begini. "Anggota BAN dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah atas usul masyarakat", sudah cukup. Oke ya, Pak. Kalau ini, berarti DPR tidak usah terlibat. Ini sebenarnya soal kesepakatan saja. Boleh begitu ya, Pak. Begitu juga; "Anggota BAD dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul masyarakat". Setuju? (RAPAT SETUJU) Mengenai soal redaksinya dan pengelompokkannya, kita serahkan ke Timus. Bapak-bapak juga yang Timus kami Pimpinan tidak masuk didalamnya. Bisa disepakati? Setuju? (RAPAT SETUJU) Karena itu sekian pasal sudah selesai, F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Ada satu lagi. peraturan pemerintah perlu tidak? Menurut saya masih perlu. KETUA RAPAT: Tidak perlu lagi, Pak. F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Iya itu, ini masih perlu kita diskusikan menurut saya. KETUA RAPAT: Pak Sambas dahulu. F. PDIP (H. SAMBAS SOERJADI): Mohon maaf bahwa tadi diantara kita ini, saya dengan Pak Agusman yang berangkat ke Jakarta. Jadi masalah ini betul-betul tidak tahu. Hanya tadi pada waktu makan, bahwa ada sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan yaitu: 1. Akreditasi yang sekarang kita garap. 2. Kurikulum. 3. Perizinan dengan sanksi-sanksi. Tadi saya dengan Pak Muhammadi menyampaikan usulan, yang mungkin usulan ini akan saya sampaikan kepada forum. Kita menginginkan bahwa produk kita ini betul-betul tidak terlalu jauh dari harapan. Andaikata terlalu jauh dari harapan, mungkin ada orang atau sebagian yang sinis, atau menyepelekan atau bagaimana. 179 Saya mempunyai usul. Didalam tiga masalah yang sekarang dianggap sangat penting sisa pekerjaan kita ini, saya tadi mengusulkan: apa tidak lebih baik pada waktu nanti kita dalam pelaksanaan Timus nanti, kita panggil pakar-pakar non departemen. Umpamanya dari Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan berbicara dengan ahli-ahli, dan kami juga tidak menganggap bahwa Para Profesor yang Rektor ini atau mantan Rektor juga tidak berbobot. Tetapi untuk lebih penguasaan secara luas dalam revisi ini tidak kepalang, saya mengusulkan dalam pelaksanaan nanti untuk memanggil pakar-pakar yang berbobot untuk ini. Itu yang pertama. Pak Muhammadi mengatakan, bagaimana jalan keluar mengenai soal anggaran untuk itu. Saya katakan, saya nanti dengan Pimpinan Komisi siap untuk mengajukan sesuatu catatancatatan untuk disampaikan kepada Menteri dalam hal ini. Jadi andaikata kita sekarang disini membicarakan tiga masalah yang nampaknya tadi sudah semuanya ingin pulang, jadi saya menyarankan atau mengusulkan bahwa perdebatanperdebatan yang tadi telah berlangsung dan saya minta untuk ini dipercepat, usulannya yaitu: Hal-hal yang memang sangat penting, substansi yang boleh tadi dikatakan sudah selesai mengenai persoalan "naskah" atau "redaksi", barangkali tidak perlu di forum ini. Terima kasih. KETUA RAPAT : Silakan Pak Abduh. F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE): Terima kasih Ketua. Tadi itu sudah ada point-point disepakati, sudah diketok dua, tiga kali tadi itu. Oleh karena itu, Pasal 55 ini tetap ayatnya ada 4 atau 5, termasuk dirangkum semua ini. Saya sudah merekrut 1, itu dan 3, termasuk fungsi, pendanaan. Tetapi tidak usah diperinci model ini. Jadi angka-angka itu dijadi satu-satu, disambung, dipres sampai padat dan masuk semua. Kalau ingin dikunci juga bisa, karena ini lebih teknis, Pasal 55 ayat (5)-nya itu "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana Ayat (1) sampai Ayat (4) dikunci tetap ada peraturan pemerintah atau pedoman apa istilahnya itu, oleh Menteri bisa juga". Sebab lebih lanjut, Menteri tadi itu dikatakan masih wewenang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, dan itu memang di bidang pendidikan, ini akreditasi bidang pendidikan. Disini memang ada ganjaran, kita tadi berdebat independent hampir dua jam, karena kita ingin mandiri, di dunia Indonesia tidak ada yang mandiri. Kalimatnya si bisa, KPU tidak mandiri, dia minta-minta gaji di Pemerintah dan segala macam, mengemis itu. Yang paling dibenci KPU itu Parpol jadi duduk disitu, akhirnya dari dulu 25 menjadi 9, berisi orang Parpol, orang hakekatnya orang Parpol juga. Asalnya namanya itulah. Genitnya orang intelektual kita di Indonesia ini sebagian begitu. Oleh karena itu, supaya sinkron dari awal, tidak ada satu fungsi-fungsi dijabarkan disini. Ini memang konsep yang cukup bagus, menolong kita, terperinci, nanti dikelompok-kelompokkan, dan sudah ada. Dan nanti perumus inikan perumus juga ini kita pasti Panja masih bertemu Pleno Panja. 180 Dan saya tidak sependapat, maaf sajalah, ini tegas saja, mengundang ahli itu membingungkan, bisa diubah semua ini, Pak. Ahli kita ini terlalu jago, ini yang kita buat bisa diubah habis. Sepuluh ahli, dia melihat dari sisi- sisinya sendiri, egoisnya sendiri. Sudahlah, kita percaya Pak Muhammadi ahli, Prof, DR, dan apa segala macam, kita juga mengerti sedikit-sedikitlah. Kalau saya mengerti sedikit-sedikit. Oleh karena itu, tetapi saya tidak bisa dibodohi juga. Ahli-ahli kita ini, panggil Rektor-rektor, itu saja sudah berapa pendapat, sama ahli hukum. Lima orang ini, lima pendapat, dan ini tidak selesai-selesai. Oleh karena itu, nanti yang menjadi Perumus karena dari pihak kami, kami serahkan kepada Pak Baihaqi. Ini yang mana, jangan macam-macam. Kira-kira begitu. Ini bukan mengancam, mengingatkan saja, Pak. Jaga aspirasi yang ada di kita ini, maaf ya saya Anggota DPR, walaupun saya ikut menentukan, tetapi rasanya terlalu over dosis dilibatkan DPR, Pak. Sebab, Mahkamah Agung oke. Terima kasih, Pak. F. PDIP (RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th): Pak Ketua, saya hanya catatan saja. KETUA RAPAT: Iya, saya kira sebenarnya sudah selesai persoalan ini. F. PDIP (RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th): Pak Ketua, tadi masih sisa satu persoalan. Apakah masih dibutuhkan PP? Dalam "Ketentuan Umum" mengenai soal "akreditasi", tegastegas dikatakan disana, adanya kriteria yang telah ditetapkan, itu rumusannya. Oleh karena itu paling sedikit kalau sudah ada halhal yang pokok Ayat (1) sampai Ayat (4) atau Ayat (5) baru nantinya. Tetapi saya kira tetap perlu peraturan pemerintah paling sedikit untuk membuat rumusan tentang kriteria-kriteria penilaian tentang "akreditasi" itu. Saya kira tetap kita butuhkan. Itu saja, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAТ : Iya, sebenarnya tadi disini, yang menyusun kriteria itu adalah BAN, tidak perlu PP. Karena seperti yang dikatakan Pak Rusman, bisa lama lagi itu PP-nya muncul. Menyusul standard kelayakan program, itu maksudnya, dan satuan pendidikan, dan dihubungkan kepada masyarakat. Sisa nanti redaksinya ini kalau tidak cocok di sana, tetapi kira-kira maknanya itu. Sehingga pas undang-undang ini selesai, tidak perlu menunggu PP langsung bisa BAN ini jalan. Itu tadi pemikiran minta maaf Pak Wahyu. Memang tadi ini dibuat, waktu selesai itu Pak Profesor Radjawane tadi ya kita susun dengan harapan toh kita akan bicarakan bersama-sama di sini. Jadi ini memang"draft"yang agak kasar. Saya kira masalah ini sudah selesai. Pak Agusman yang terakhir ya. 181 F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA): Saya hanya mengingatkan saja, kita tidak ingin banyak sekali birokrasi, inikan bertambah birokrasinya. Satu. Lalu yang kedua, ini seperti yang pertama tadi jangan menjadi tempat petualang-petualang, akhirnya tidak jalan. Saya ingatkan saja. Kalau memang suatu tugas Departemen seperti itu, mengapa dibuat lagi. Dia memiliki Balitbang, dia memiliki segala macam, ini hanya mengingatkan saja, Pak. Kalau sudah diputuskan tidak apa-apa. Karena kalau nanti butuh kejadian begitu, oh Pak Agusman sudah bicara dahulu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Masih ada terakhir sekali Pak Profesor Radjawane. Silakan. F. KB (DR. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE): Terima kasih Pak Ketua, Bapak- Ibu sekalian yang saya hormati. Saya memang tadi bersama-sama dengan Prof. Arifin dan juga Ibu DR. Marwah Daud, kami merumuskan ini. Setelah mendapat tanggapan- tanggapan yang saya anggap cukup serius, terutama dari Pak Muhammadi. Itu yang memang kami taruh perhatian. Maka saya rasa ada beberapa hal menyimpulkan secara umum, ada beberapa hal itu yang perlu kita sepakati "substansinya". Pertama, Pak Muhammadi tidak ingin keterlibatan DPR. Lembaga politik jangan dilibatkan didalam penilaian pendidikan terlalu banyak secara langsung. Yang kedua ialah terakhir itu masih ada sedikit pembicaraan. Pak Muhammadi masih merasa perlunya unsur Pemerintah di samping masyarakat. Karena pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat. Dan yang saya lihat ketiga itu adalah Beliau mungkin concern dengan format daripada akreditasi ini sebagai salah satu bagian pasal dari batang tubuh undang-undang ini yang kelihatannya agakjauh terperinci dibanding dengan yang lain. Jadi jangan sampai kelihatannya ada sedikit kejanggalan format, Pak. Yang keempat, memang yang saya lihat ialah ada usul-usul kongkrit regrouping dari Pak Rusman maupun Pak Abduh. Itu regrouping sedemikian rupa supaya dia tidak terlalu banyak point, tetapi hal-hal yang hampir sama dimasukkan sedemikian juga mungkin menyederhanakan format, Pak. Ini mungkin tugas kita. Jadi tugas beberapa hal yang saya lihat, permasalahannya ialah apakah kita bisa percaya bahwa tugas Timus nanti berat, tetapi kalau dengan ketentuan-ketentuan yang kita hadapi atau dengan katakanlah pikiran-pikiran yang berkembang mengenai hal ini dapat dipercayakan kepada Timus nanti merumuskannya, Pak. Jadi memang tugas ini menjadi berat sedikit, tetapi dengan katakanlah point-point yang sudah kita bicarakan tadi, barangkali kita bisa merumus sementara itu, terutama Pak Muhammadi sendiri yang akan hadir. KETUA RAPAT : 182 Saya kira memang tadi keputusan kita sudah seperti itu. Jadi Timus mendapat kepercayaan untuk merumuskan "substansi" yang kita sudah sepakati, dan mengelompokkan sesuai dengan saran-sarannya yang masuk, dan Pak Sambas tadi tegas bahwa perumusan redaksi tidak usah dilakukan malam ini, masih ada, Pak!. F. PPP (PROF. DR. TGK. Н. ВАIHAQI, Ak.) : Saya sedikit saja, kalau tidak salah tadi Pak Muhammadi ada mengatakan "bahwa kalau nanti ada kesulitan, kita undang satu orang ahli umpamanya untuk membantu kita, tetapi bukan dia yang membuat keputusan, sepertinya tadi jangan lagi, jadi perumusan seperti itu. Saya kira begini, kalau satu dua orang tidak apa-apa, tetapi kalau banyak memang dibongkarnya lagi nanti, tetapi kalau satu, dua khusus, ini masalah akreditasi barangkali memerlukan tidak apa-apa kalau diperlukan, tetapi kalau tidak perlu tidak apа-ара. Ini jangan sampai nanti kami atau Tim Perumus tidak boleh lagi, ini saya minta satu ini. Ada satu atau dua barangkali kita minta tidak apa-apa, kalau tidak salah begitu. Saya memang ingin begitu kalau kita memenuhi kebutuhan, tetapi kalau tidak buntu tidak apa-apa. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebenarnya Tim Perumus ini karena tidak membicarakan substansi, biasanya tidak mengundang ahli, yang mengundang ahli itu Panja. Jadi nanti kalau ada hal-hal oleh Tim Perumus tidak bisa diselesaikan, dikembalikan ke Panja. Nanti kalau Panja tidak bisa menyelesaikan maka kembalikan ke Komisi. Saya kira begitu Pak, jadi Tim Perumus ini steril dulu, oleh karena itu memang secara tertutup. F. PBB (K. H. NADJIH AHJAD) : Ingin bertanya, Tentang PP itu diperlukan tidak? F. PDU (K. H. MUCHAROR A M): Itu telah diserahkan ke Tim Perumus. KETUA RAPAT : Sebenarnya pemikiran awal ini PP tidak diperlukan lagi. Kalau Tim Perumus menganggap nanti boleh, ini supaya longgar sedikit, diusulkan kepada Panja pada rapat berikutnya. Rekomendasi Timus, nanti dikembalikan ke Panja bahwa ternyata Tim Perumus merasa perlu ada Panja. F. PPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) : Menghindari PP atau peraturan lebih rinci itu tidak mungkin. Walau diperinci begini, menghindari itu sulit. Pertama dia Departemen yang mengelola, kalau tidak cocok ini kita masalah. Saya hanya memikirkan jangan sampai kita berhadapan Menteri dianggap kita terlalu konyol, hanya berdebat dan habis, mempertahankan juga susah kalau memang itu masalahnya. Kalau intern kita ini oleh karena itu kita lebih baik terbuka antara kita dengan pemikiran yang kita bisa pahami. Kalau ini di grouping, 4 point dengan padat kalimatnya, tidak perlu "a, b, c" itu, jelas bisa. 183 Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi kita sepakat? F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S): Memang rupanya dalam diskusi malam ini, pakar masuk Tim Perumus ini kurang disetujui, tetapi kita masing-masing kan bisa menelpon para pakar minta pendapat tetapi atas nama kita sendiri, kalau itu setuju saja. KETUA RAPAT : Kalau begitu kita tutup persoalan ini, masih ada Pak? FRAKSI ............ (..........) : Saya berkenaan dengan PP, memang sebetulnya itu gara-gara menghasilkan trust, kita mungkin wakil rendah terhadap Pemerintah, sehingga tidak ada cek kosong dan sebagainya, tetapi sebetulnya kalau kita melihat kriteria pembentukan undangundang, karena undang-undang itu ya yang pokok-pokok saja. Sedangkan PP mungkin dibawahnya, Menteri, bila perlu kita juga kalau kita memang yakin, kita pesan kepada Menteri, tidak usah PP, misalnya, tetapi itu teknis lebih teknis. Jadi nanti yang perlu kita evaluasi nanti adalah sejauh manakah PP dan peraturan menteri itu melanggar atau bertentangan tidak dengan substansi undang-undang, itu boleh-boleh saja, dan untuk menentukan itu adalah kesepakatan kita sebagai para politisi. Jadi mana yang kita anggap substansi, mana yang kita anggap lebih operasional dan sebagainya. Jadi masalah trust saja itu, dan asal kita bingkai dalam peraturan yang perlu PP dan bagaimana maka tergantung relevansinya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut dengan ini. Terima kasih. KETUA RAPАT : Komentar sedikit, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bermasalah itu karena terlalu banyak PP-nya, dan PP-nya tidak pernah lahir, akhirnya mau diubah, ini juga pengalaman. Jadi saya kira persoalan ini kita tutup, selesai. Sekarang kita pindah pada masalah perizinan dan kurikulum. Saya persilakan Pak Muhammadi sebagai konseptornya, saya persilakan. … 2. Risalah Pembahasan UU Pendidikan Tinggi a. Rapat Tim Perumus RUU Tentang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR-RI pada Rabu, 28 Maret 2012. … KETUA RAPAT: … Baik, kemudian pasal 56, Kelembagaan Jaminan Mutu. Silakan. Ayat (2) ini memang agak aneh, lembaga akreditasi mandiri lembaga. Apa maksudnya? Saya kira lembaga yang bagian terakhir itu tidak ada. Lembaga yang terakhir itu tidak ada. Badan, perguruan tinggi, lembaga 184 akreditasi mandiri atau units sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan system penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saya kira clear ini. Lembaganya yang over body tadi, hilang satu. Yang terakhir itu hilang. Badan, perguruan tinggi, lembaga akreditasi mandiri. Iya lembaga yang terakhir hilang atau units sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan system penjaminan mutu pendidikan tinggi. Clear ya. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Itu koordinasinya dengan siapa itu? Nah, ini saya pikir perlu ada karena saya pahami di penjaminan mutu ini, inikan ada badan standard nasional pendidikan tinggi, satu. Kemudian ada lembaga akreditasi mandiri, dua. Lalu ada lembaga yang kecil-kecil, tiga. Nah, saya pikir ini perlu ada siapa yang melakukan koordinasi. Koordinatornya ini siapa? Jadi, menteri. Menteri nunjuk siapa saja bebas, kadang-kadang SD, SMP PT, kadang- kadang BAN PT begitu. KETUA RAPAT: Iya di ayat (3) Pak Raihan. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Iya, artinya penyelenggara system penjamin mutu pendidikan tinggi dikoordinasikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, menteri yang melakukan koordinasi ketiga hal ini. DIRJEN DIKTI: Terus menunjuk siapa yang diminta mengkoordinir. PEMERINTAH: Pejabat yang ditunjuk. Khususnya Pak Menteri yang melakukan koordinasi. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Apakah tidak bisa di, ini pertanyaan saja Pak Dirjen, antara BS dan PT itu, BSN PT itu dengan BAN PT apa tidak bisa jadi satu saja? Karena tugas standar inikan dia hanya membuat standar. Walaupun kemarin Pak Dirjen bilang, itu tidak bisa yang membuat standar, dia juga yang mengakreditasi tetapi untuk, saya pikir sebenarnya bisa juga kalau timnya ini berbeda begitukan. Timnya ini berbeda. Supaya lembaga itu tidak terlalu banyak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak Dirjen. DIRJEN DIKTI: Jadi, kalau Sisdiknas itu memang amanatnya lembaga standard dan lembaga yang mengukur itu beda. Memang didalam praktek lapangan begitu pak. Jadi, yang mengukur dan membuat standard itu beda. Supaya nanti jangan yang membuat standard itu mengejar supaya bisa sesuai dengan ini , itu memang begitu. 185 F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Pembiayaannya dari mana ini, BSN PT dengan BAN PT ini membiayaannya dari mana? F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Dari Negara pak. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Oh, resmi ya, mereka itu badan independent atau badan Negara? DIRJEN DIKTI: Badan Negara tetapi independent. Negara hanya membentuk kemudian dia jalan sendiri. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Dan dibiayai? DIRJEN DIKTI: Iya. F-PKS (H.RAIHAN ISKANDAR, LC) : Itu dibawah Dirjen Dikti dua-duanya. DIRJEN DIKTI: Tidak, langsung ke Menteri. F-PDIP (DR. IR. WAYAN KOSTER, MM) : Pak Ketua, saya nambah. Jadi, kira-kira kan begini ini, secara simplenya ini. Badan standard itu membuat norma-norma tentang standard. Yang menjadi acuan untuk melakukan akreditas. Kira-kira begitu intinya. Nah, badan akreditasi, dia adalah institusi yang melaksanakan norma-norma standard yang dibentuk itu. Jadi, dia tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung dia karena dia yang membuat acuan standard aturan main segala macam tetapi dia juga yang melaksanakan, tidak. Itu saya kira tidak boleh begitu dia. Sama kira-kira dalam konteks bernegara. DPR yang membuat undang-undang, Pemerintah yang melaksanakan. Tidak bisa disatukan dia. Baru diawasi. Jadi, kira-kira ini begini. Kalau dia yang membuat aturan, dia yang melaksanakan, itukan mau-maunya dia namanya. Jadi, secara kelembagaan dia harus terpisah karena memang fungsinya berbeda secara normative itu. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Ya, bu Reni. F-PPP (DR. HJ. RENI MARLINAWATI): Badan Akreditasi Nasional. Kan begini asumsinya, pejabat-pejabat yang ditugaskan di Badan SMPT ini adalah orang-orang yang kredibel untuk menetapkan standard. Nah, sementara untuk mengukur tingkat 186 pencapaian terhadap standard ini ada lagi lembaga lain. Nah, permasalahannya sekarang, apakah personal yang mengawasi itu, yang mengukur standard itu. Misalkan tingkat kesepahaman yang sama dengan yang membuat standard. Kan itu persoalannya. Maksudnya koordinasi yang dibangun seperti ini. Ada dalam naungan satu menteri atau misalkan berbeda masing-masing. Seperti kemarin BSNPT misalkan membuat sendiri standarn. Kemudian menteri juga membuat satu lembaga lain juga. Nah, seperti itu Pak Dirjen. Itu bagaimana itu? Kedudukan dalam satu meja oleh menteri atau bagaimana? KETUA RAPAT: Pak Parlin dulu baru dijawab oleh Pak Dirjen. F-PD (DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT) : Saya bantu Pemerintah. Filosofinya begini. Nanti ada kampus A berkualitas A, kampus berkualitas B. Ini disusun oleh badan. Modelnya apakah dia itu TQM, apakah Malcolm baldrige, apakah british standard dan seterusnya. Banyak macam model. Baru ada lagi lembaga yang lain. Didalamnya ini adalah lit assessor yang mengaudit kerja kampus, apakah sudah cocok dengan tipe A atau tipe B. Kalau mau tipe A semua kampus maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Lit essessor itu tersendiri. Ini hanya memberi masukan. Kalau undang-undang ini mau dilaksanakan maka mekanismenya seperti itulah kedepan. Betul tidak Pak Dirjen? Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak Dirjen, pertanyaan ibu Reni tadi. DIRJEN DIKTI: Jadi, saya kira jawabannya itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Parlin tadi. Prakteknya sudah seperti itu. Tidak pernah konflik. Jadi, BSNP sendiri dia membuat standard-standard. Dilaksanakan oleh perguruan tinggi, diukur oleh BAN. Nanti ada yang jatuhnya itu C, B atau A. Sudah seperti itu. Sudah berjalan. KETUA RAPAT: Jadi, saya kira secara substansi tidak ada masalah. Bisa kita sepakati. (RAPAT : SETUJU) b. Rapat Dengar Pendapat RUU Tentang Pendidikan Tinggi Tinggi Komisi X DPR-RI , pada Jumat, 6 Juli 2012 … KETUA RAPAT : Oke, oke jadi ini nanti Bu Illah cari tempat yang layak disisinya, disisi ayat (5) bukan yang lain, pasal 55 dengan pasal 23 ini ada yang berbeda yakni di ayat (4) pasal 25, apakah relevan di integrasikan di pasal 55, memperkaya lembaga akreditasi mendiri sebagaimana di maksud pada seterusnya dibentuk berdasarkan jenis profesi atau kelompok, mungkin 187 masuk di setelah ayat (6) kali ya, jadi ini pasal 55 menjadi 8 ayat, pasal 25 di pindahkan menjadi ayat (7), silakan Pak Nizam. PEMERINTAH: Mohon ijin Pimpinan, Jadi memang pasal 38 itu menyempurnakan pasal 55 yang lama, tadinya tentang lembaga akreditasi mendiri yang bisa berbasiskan profesi atau kewilayahan ini menjadi pemikiran kita bersama, ketika kita mengatakan bahwa BANPT itu tidak mampu untuk bisa, ... dan sekarang itu kecenderunganya lebih di gabungkan dengan profesinya, misalnya nanti .... mandiri untuk bidang kesehatan, lembaga .... mandiri bidang pertanian sehingga akan lebih dekat penggunaanya, itu konsep yang pertama, kemudian juga muncul pemikiran tentang kewilayahan, jadi mungkin ada lembaga-lembaga akreditasi mandiri, wilayah barat, walayah timur sehingga, ada pelayanan yang lebih dekat dengan geografis, sehingga itu mungkin perlu di atur dalam norma, sehingga itu muncul ayat (4) kemudian prnsip ke depannya itu nanti BANPT sebagai lembaga yang memberikan lisensi pada lembaga-lembaga tadi, jadu BANPT lah yang mengawasi mutu dari lembaga-lembaga akreditasi mandiri tersebut. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): ... minimal punya masyarakatkan? ….(tidak menggunakan microphone)…. PEMERINTAH: Nah disini memang belum kita dedikasikan secara rinci, nanti di atur dalam peraturan Menteri. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Ini yang bentuknya UPT atau yang bentuknya, ….(tidak mengunakan microphone)….. PEMERINTAH: Itu kita belum memutuskan, kecuali kita memutuskan sekarang, sementara ini kita pending dalam bentuk peraturan Menteri, karena disini ada 2 pendapat, apakah itu sebagai satkernya pemerintah seperti BANPT sekarang otonom tetapi bagian dari APBN, Satker ataukan dia betul-betul bentukan masyarakat yang mendanai sendiri, berjalan sendiri. DIRJEN DIKTI: Tidak, tidak penjelasannya keliru, jadi BANPT itu bukan Satkernya pemerintah, yang Satkernya pemerintah itu Balitbang, karena Balitbanglah yang memberi uang ke sana, nah kalau BANPT itu independen. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Tidak kalau BANPT ini clear, lembaga .... mandirinya ini, itu bentuknya BANPT pemerintah atau milik masyarakat yang .... oleh BANPT ….(tidak menggunakan microphone)…. DIRJEN DIKTI: 188 Uangnya, nah ini kalau uanngya dari pemerintah pun itu tetap harus lewat salah satu Satkernya pemerintah. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Kalau saya tidak salah, ini yang mau menggantikan kopertis. DIRJEN DIKTI: Bukan, lain lagi itu yang penjaminan mutu. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Jadi nanti. DIRJEN DIKTI: Beda pak, beda ini akreditasi,oke. KETUA RAPAT : Pak .... mau bicara silakan. PROF. RIZAL(PAKAR): Yang lembaga akreditasi mandiri itu bisa dari masyarakat tapi diakreditasi oleh BANPT tetapi suatu daerah belum mampu BANPT bisa mendirikan.... akreditasi di daerah itu. (tidak menggunakan microphone)…. Lalu yang kedua pak, yang kedua dalam hal ini yang mau di akreditasi itu adalah program studi, nah program studi dan perguruan tinggi sehingga berdasarkan ini .... lebih baik kepada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itulah nanti program studinya berbasiskan itu, bukan berbasikan kepada profesi dan kelompok keilmuan, ini seakan-akan mengarah kepada profesi individu keahlian jadi berdasarkann bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, nanti teknik sipil, teknik elektro, akreditasi bidang studi, ekonomi sosial, jadi Pak Nizam mohon pertimbangan apakah kita berdasarkan jenis profesi atau kelompok keilmuan menurut pandangan kami lebih tepat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar apa, program studi yang akan di kelas-kelaskan. PEMERINTAH: Ada hal lain yang belum kita pikirkan bahwa akreditasi juga termasuk akreditasi pendidikan Profesi Pak Rizal, nah untuk pendidikan profesi itu mestinya profesinya yang lebih dominan, pendidikan profesi, tapi untuk program akademik dan program vokasi itu mungkin bisa rumpun ilmu atau bidang ilmu oleh karena itu disini tetap menurut hemat saya tetap ada yang berbasiskan profesinya. PROF. RIZAL(PAKAR): Ada satu hal yang di kaitkan dengan Undang-undang insinyur dan nanti Undang-undang Kedokteran bahwa profesi tenaga ahli itu di atur oleh Undang-undang lain sedangkan itu wilayah profesional ingenieur, Undang- undang Kedokteran yang kita atur disini adalah program studi kalau untuk proram profesi, program pendidikan profesi nanti itu akan bibawa oleh lembaga profesi ke ranah perguruan tinggi, ranag pendidikan tinggi. Contohnya apa sekarang misalnya program studi profesi aakuntan nah akuntan itu apakah bukan bagian dari bidang ilmu juga, program profesi 189 kedokteran, apakah kedokteran itu bukan bidang ilmu juga, program profesi farmasi, apakah farmasi itu bukan bidang ilmu juga, jadi saya takutnya orang mencampurkan antara profesi individual ahlinya diatur dengan orang lain dengan program studinya, nah hanya pertimbangan pak. PEMERINTAH : Terima kasih pak Rizal, mohon ijin Pimpinan. Jadi seperti di dalam Undang-undang Keinsinyuran, itukan sudah mengarah kepada ..... lebih terikat kepada asosiasi profesinya, demikian pula dengan arsitek dan akuntan, sudah lebih mengarah kepada akreditasi pendidikan profesinya itu oleh kelompok profesinya, dengan begitu Undang-undang ini jangan sampai mengunci hal tersebut, kan masih .... nanti di atur oleh Peraturan Menteri, karena nanti akan ada Undang-undang Profesi yang mungkin akan mengamanahkan pengakrditasian, sertifikasi profesi, profesi itu melalui asosiasi profesinya maka harusnya ini tetap kita buka pak, kalau tidak nanti kita mengunci. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Saya kira ketika ayat (4) ini di cantumkan yang akreditasi di desakan kepada jenis profesi, justru ini lebih, ini paradok pak dengan apa yang bapak jelaskan tadi sebetulnya Pak Nizam, Pak Nizam ini justru paradok dengan kehendak yang di inginkan oleh Pak Nizam dengan di cantumkannya ayat (4) ini, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal saya kira sudah tepatkan rohnya kita justru ingin, ingin lebih konsen kepada keseluruhan program studinya bukan kepada unit-unit terkecil dari bidang studi, yaitu jenis-jenis profesi atau kelompok keilmuan yang sesungguhnyakan begitu, jadi ketika apa yang di kehendaki oleh Prof. Nizam tadi menjadi paradok dengan apa yang tercantum di dalam ayat (4) ini saya kira, kalau menurut saya. KETUA RAPAT: Ya jadi apa tidak mungkin di tentukan oleh 2, satu berdasarkan pogram studi, dan atau di ayat (4) itu. PROF. RIZAL(PAKAR): Tadi yang kami maksud ..... bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.... profesi barangkali ada ..... di tambahkan dua-dua begitu …(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itukan kembali ke akarnya, paling yang kita bicarakan disinikan akreditasi ayat (3) akreditasi program studi, akreditasi prograqm studi sebagai bentuk akuntabilitas, lalu di ayat (4) lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan jenis profesi. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): ..... ini ayat (2) juga sudah mencakup lebih dua, dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atau program studi itu apa saja kan dengan sendirinya nanti, .... di kunci di batasi oleh jenis profesi atau kelompok keilmuan. ….(tidak menggunakan microphone)…. 190 KETUA RAPAT: Pasal 55 kelihatannya sudah mengalir ini Pak Nizam, ya silakan, silakan. PEMERINTAH: Mohon ijin sedikit. Kita menganal 3 jenis pendidikan tinggi, akademik, vokasi dan profesi, nah program yang profesi ini, itu ikatannya dengan profesi lebih dekat lagi, jadi seperti misalnya akuntan itu IAI akan lebih paham tentang akreditasi profesi itu, atau IDI mungkin dia KKI, council itu memang dia bertanggung jawab terhadap akreditasi pendidikan profesinya, kalau akademik dan profesi itu memang pengelompokkanya bidang keilmuannya, jadi kalau sudah profesi itu lebih spesifik demikian pula dengan keinsinyuran, demikian pula nanti dengan arsitek nah oleh karena itu jangan sampai itu di tutup menurut hemat saya. Terima kasih. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Boleh Pak Pimpinan. Saya pikir ide yang disampaikan pemerintah ini bagus, Cuma permalahannya memang di kita ini belum semua keilmuan profesi itu ada lembaga profesinya, kemudian merangsang mereka untuk .... lembaga profesi juga bukan sesuatu hal yang mudah, contoh ya guru yang sudah kita tetapkan sebagai profesi, nah inikan belum ada lembaga profesinya, nah ini saya pikir ini idenya bagus untuk mendukung perkembangan penjaminan mutu ke depan ini, supaya Prodi ke depan itu lebih berkualitas, idenya bagus ini, Cuma perlu ada mungkin ada pasal transisi Pak Nizam itu yang perlu di pointkan. PROF. RIZAL(PAKAR): .... kita bicara sekarang bukan badan akreditasi sekarang bagaimana masyarakat ingin membentuk lembaga .....akreditasi mandiri, misalnya sekarang ada (tidak menggunakan microphone) sekarang ada kedokteran lembaga akreditasi mendiri itu dibentuk apakah hanya dia hanya mau membentuk untuk perogram studi kedokteran, atau dia mengatakan lembaga akreditasi mandiri bidang kedokteran dan kesehatan sehingga dia mengakreditasi program studi akademik kedokteran, program profesi kedokteran, program apa namanya kebidanan dan sebagainya jadi apa klasifikasi pembentukan lembaga akreditasi kendiri itu berdasarkan apa, yang penting menurut saya ada bidang ilmu dan teknologi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita memberikan fleksibilitas dia bisa mengakreditasi beberapa program studi yang ada dalam lingkup bidang ilmu dan teknologi itu, nah kalau kami menduga tadi pendidikan profesinya ada pasti terkait dengan kelas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Terima kasih. PROF. ANWAR ARIFIN (PAKAR): Tambah sedikit. Saya hanya ingin mau nanya apakah di ayat (7) itu tidak bisa di atur itu pak ya, artinya ini nanti di peraturan Pemerintah, Peraturan Menterilah 191 yang di atur itu, sehingga ayat (4) ini ya tidak diperlukan karena memang sedikit kita menjadi binggung melihatnya ya, tidak singkron dengan pasal- pasal yang lain, jadi biar nanti di ketentuan , Peraturan Menterilah yang mengatur itu. Terima kasih pak. KETUA RAPAT: Idenya itu tetap di tampung ya, karena itu bagus tapi jangan disini masuknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana di maksud (1) sampai (6) diatur dalam peraturan Menteri. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Jadi ini bagus tapi mungkin sarannya lebih tepat, mungkin nanti di peraturan menteri kira-kira begitu. KETUA RAPAT : Bagaimana prof. DIRJEN DIKTI: Sedikit pak, jadi yang pertama sebetulnya pengaturan yang ingin kita sampaikan, kalau yang profesi dan kelompok keilmuan ini saya sekapat kalau kita kembalikan saja berdasarkan itu, kan kita di depan itu sudah menyebut rumpun dan cabang ilmu, itu kita pakai itu tapi ada pesan lain yang perlu kita sampaikan bisa juga berdasarkan wilayah, jadi ada 2 hal itu, jadi kalau menurut saya pesan ini tetap disampaikan supaya nanti di dalam kita mengatur membuat peraturan Menteri basisnya itu 2 itu, jadi rumpun dan cabang ilmu itu satu yang kedua adalah kewilayahan. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Saya setuju di sebutkan rumpun tapi ingat juga yang tadi malam itu tetap harus di bunyikan itu, nanti persoalan disini. DIRJEN DIKTI: Bukan, bukan harus di ..... tidak. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Saya belum selesai. DIRJEN DIKTI: Karena disana itu menyebut rumpun dan cabang ilmu meskinpun tidak di rinci. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Bukan saya bukan mengangkat pasal (2) dan (3) yang tadi malam sudah delete tidak saya tidak mempersoalkan itu, tapi bahwa bunyi-bunyi rumpun ilmu itu harus muncul ketika misalkan ini ada, maksud saya begini kalau pun itu harus di hapus pasal 10 tidak masalah maksudnya bentuk konsistensi saja atau misalkan nanti muncul di ketentuan umum, saya bukan berdasarkan nomor 2 dan 3 nya. 192 DIRJEN DIKTI: Tidak, disana di bunyikan pasal 1 nyebut rumpun dan cabang ilmu, nyebut ayat (1), iya itu sudah, sudah, sudah ada, jadi malah konsisten, sudah, begitu lho. Jadi begini kira-kira ya, nanti draftingnya saja pak. KETUA RAPAT: Jadi yang di inginkan oleh Pak Dirjen ayat empat ini message-nya kewilayahan, jadi barangkali lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat berapa itu, dapat di bentuk berdasarkan wilayah, coba di anu dulu, lembaga akreditasi mandiri, di menyempurnakan pasal 55 dengan memindahkan ayat (4) ini nanti, setelah di sempurnakan, lembaga akreditasi mandiri sebagaimana di maksud pada, kalau disini pada ayat (6) ya berarti ya, dibentuk berdasarkan rumpun cabang ilmu, tidak Pak Djoko memasukan istilah rumpun itu, lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud mungkin ayat (6) ya, ayat (3) kalau, ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu, rumpun dan cabang ilmu dan atau berdasarkan kewilayahan, jadi lembaga akreditasi mandiri sebagaimana di maksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun, rumpun dan cabang ilmu, atau berdasarkan kewilayahan, ya itu masukkan di ayat (7) baru, ayat (7) lama menjadi ayat (8), ya begitu Pak Dirjen. DIRJEN DIKTI: Pak ini ada sedikit pak, ini sistematikan saja, jadi kalau di pasal 25 ini kita mencoba mengurut pak jadi inikan kalau yang pasal 55 ya yang punya kita yang lama itukan kita ngomong akreditasi, kemudian ngomong .... terus tiba-tiba pemerintah membentuk badan akreditasi, dan ini loncat jadinya, terus habis itu ngomong akreditasi lagi, ngomong akreditasi lagi nah ini kita coba urut jadi pemerintah membentuk badannya dulu, kemudian ngomong akreditasi, ngomong akreditasi, kemudian ngomong lembaga yang mandirinya, begitu lho ini hanya pengaturan saja nanti barangnya tetap itu nanti kita anu saja. KETUA RAPAT: Jadi pasal 55 objek Tim Singkronisasi, ya setuju ya, ya silakan Pak Raihan. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Ya saya dulu. Terima kasih Ibu Reni yang baik hati. Jadi lembaga akrditasi mandiri ini nanti bentuknya apakah sama dengan lembaga-lembaga advokad banyak setiap masyarakat bisa membuat seperti itu atau memang perwilayah itu satu rumpun ilmu, satu cabang ilmu satu, kalau ada 2 tidak bisa, atau kayak advokad bisa banyak begitu masing-masing, ini yang perlu di rumuskan juga jangan sampai nanti bentuk keorganisasian ini kita sudah buat lalu tidak jelas itu. ......: Itu yang akan kita atur nanti di dalam peraturan nanti. ......: Itu di atur di ayat (8) nanti Pak Raihan di atur oleh ketentuan lebih lanjut 193 DIRJEN DIKTI: Karena itu sudah teknis pak. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Bukan maksud saya begini, tanpaknya kita pelu membuat suatu bayangan organisasi, karena kalau memang terlalu di buka begitu ya mungkin jadi alhamdulillah sih membuka lapangan kerja baru juga, makin banyak yang kira-kira ini, buat lembaga advokasi, buat, nah ini bentuk ininya saya pikir perlu ada isyarat disini tidak lepas begitu saja pak kita kan ingin ke depan yang lebih baiknya. KETUA RAPAT: Kira-kira kongkritnya bagaimana Pak Raihan, biar tidak. F-PDIP (TB. DEDI S. GUMELAR): Ini Pimpinan, saya menguatkan saja. Kalau lihat organisasi profesi yang tergolong solid itukan hanya IDI sekarang secara kedokteran, kalau bidang lain, PII ya, advokat tidak, advokad banyak justru, bertengkar mulu karena hukum, saya kira mungkin itu mengantisipasi munculnya karena kalau profesi di bebaskan maka dia, guru saja coba secara moralkan harusnya mungkin, sekarangkan ada 3, 4 bahkan, ya okelah, saya kira mungkin disini perlu di antisipasi perlu ada satu isyarat yang memang Undang-undang ini ikut juga dalam tanda kutib membatasi munculnya apa namanya friksi-friksi itu. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): ….(tidak menggunakan microphone)…, Cuma saya pikir perlu ada bentuk organisasi ke depan, isyarat disini yang menurut kita, inikan seharusnya penjaminan mutu, yang kira-kira betul-betul bisa melahirkan penjaminan mutu itu sebaiknya bagaimana, supaya nanti jangan sampai disini tidak tembus lewat .... dia pindah ke sini, tampung disini nah itukan akhirnya jadi jual beli, jadi murah kalau kita ..... ke depan itu, untuk membuat Prodi, nah ini nanti BANPT ininyakan jadi bisnis juga untuk mempermudah .... BANPT bagi-bagi dong buat lembaga .... masyarakat, begitu pak. Terima kasih pak. KETUA RAPAT : Ya Pak Nizam. PEMERINTAH: Mungkin bisa di tambahkan entah kalau dalam penjelasan boleh mungkin cukup dalam penjelasan, bahwa ... untuk satu bidang ilmu atau cabang ilmu hanya boleh ada tidak lebih dari satu itu, tidak lebih dari satu lembaga, seperti itu, nah tentang kewilayahan itu juga berdasarkan nanti banyaknya program studi seperti misalnya, pertanian itu ada 217, nah itu mungkin nanti ada lembaga akreditasi mandiri bidang pertanian wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, kemudian keperawatan itu ada 600 akademik keperawatan, jadi ada lembaga akreditasi keperawatan wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, jadi bukan nanti lembaga akreditasi, lah itu nanti di atur dalam peraturan Menteri tapi spirit bahwa lembaga 194 akreditasi mandiri tadi basisnya adalah keilmuan, tapi bisa dibuat kalau yang memang Prodinya banyak sekali bisa dibuat di wilayahnya, jadi bukan satu wilayah kemudian satu keranjang tapi berdasarkan bidang ilmu itu yang nomor satunya tapi kemudian bisa membuka dalam, tidak harus dalam satu Prodi tapi dalam satu rumpun. DIRJEN DIKTI: Usulkan jadi, di tambah saja paling belakang itu kata secara proporsional, tidak perlu, oke ya sudah. KETUA RAPAT: Di ini saja kalau apa yang di usulkan oleh Pak Raihan itu, bagaimana kalau kita tuangkan dalam penjelasan, penjelasan kalau kita melihat ini, ini yang pasti ada 2 kemungkinan lembaga itu berdasarkan rumpun ilmu, rumpun ilmu itukan banyak ,itu juga bisa banyak jadinya atau berdasarkan wilayah, jadi untuk menghindari, inikan dinamis sifatnya ini signal yang kira tuangkan di penjelasan saja atau di Permen saja. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Sudah rumpunnya banyak nah perumpun ini bisa berapa....di Permen saja. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Pak Raihan, Jadi ini bentuk konsistensi. KETUA RAPAT: Akreditasi itukan di usulkan oleh BANPT di setujui oleh pemerintah jadi tidak gampang, aturan mekanismenya di atur dalam. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Dalam .... advokad juga begitu, aturan jelas, emang mereka masing- masing buat, akhirnya ketika tidak mendapatkan pekerjaan sana sini, jual lembaga advokad. PROF. RIZAL(PAKAR): Di sini tidak ada …(tidak menggunakan microphone).. ini adalah hubungan antara BANPT dengan lembaga. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): ….(tidak menggunakan microphone)…. PROF. RIZAL(PAKAR): ….(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Atau begini deh kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Raihan, coba Pak Raihan rumuskan satu kalimat yang bisa kita nsert ke sini nanti, sebenarnya yang fleksibel itu serahkan kepada pemerintah, melalui Permen, jadi pemerintah dapat menyusun sebuah ketentuan berdasarkan faktual, sekarang ini kita meraba-raba tidak karuan. 195 F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Pak Ketua, Saya yang bersikeukeu untuk memunculkan rumpun ilmu ketika itu diserahkan kepada pemerintah itu rumpun ilmu itu menjadi kewenangan pemerintahkan, dan saya menyetujui itu sekarang ini pun demikian kalau ini nanti dibatasi di cantumkan disini kaitannya juga rumpun ilmu apa saja pun harus di jelaskan disini nah karena rumpun ilmu sekarang sudah Permen maka hal-hal yang menyertai rumpun-rumpun tersebut ya kita serahkan kepada Permen. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Ada kalimat begini sebenta, Mungkin di pembentukan lembaga akreditasi mandiri, mana itu, sebagaimana yang dimaksud. KETUA RAPAT: Kita coba lihat pasal yang 55. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, nah ini perlu ada kalimat penambahan supaya tidak lari ke mana-mana yang menjamin mutu pendidikan tinggi, itu yang mau saya ikat itu disitu jangan sampai nantii bentuknya kebanyak akhirnya pendidikan tinggi tidak terjamin mutunya, gara-gara kebanyakan LAM-LAM itu sendiri, ada kalimat yang mengikat bahwa pembentukan LAM itu sendiri mau banyak, sedikit tapi itu menjamin penjaminan mutu pendidikan tinggi, mungkin di cut disitu Pimpinan, di ayat (6) itu bahwa lembaga akreditasi mandiri yang dimaksud ayat (4) itu, yang dibentuk akreditasi BANPT ini betul-betul itu menjamin penjaminan mutu, apa kalimat yang tepat itu, atau merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan semuanya F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Kalau menurut saya Pak Katua ini di akui oleh pemerintah saja itu sudah luar biasa, ini tidak mudah ini nanti dalam pelaksanaannya. KETUA RAPAT: Ya Pak Raihan ini kita serahkan Permen saja ya, oke ya, baik tapi semangatnya tadi tolong Pak Dirjen di tampung di Permen ya oke ya. (RAPAT : SETUJU) PROF. RIZAL(PAKAR): ….(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Sempurnakan, sempurnakan, bukan alternatif ya, oke baik, begitu Pak Rizal kalau ada yang keliru langsung interupsi, eh masih ada. 196 PROF.ANWAR ARIFIN (PAKAR): Inikan rumpun, ini kalau inikan .... rumpun dan cabang, .... rumpun ilmu dan atau cabang ilmu, ya pak ya ….(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Ya sudahlah kalau profesor sudah ngomong masa kita mau bantah lagi, ya setuju ya. (RAPAT :SETUJU) Baik, kualat kita nanti, sekarang masuk ke bagian berikutnya tentang pangkalan data pendidikan tinggi apa yang berbeda ini pak dirjen ini, penyempurnaan ya, oke kalau begitu, pasal 56 kita terima dengan penyempurnaan, apa yang disempurnakan itu ya, coba kita lihat kalau misalnya pasal 26 lebih lengkap kita pakai. DIRJEN DIKTI: ..... tugasnya pak kira rinci supaya jelas begitu lho, kemudian. KETU RAPAT: Ayat (1) yang lama inikan di jadikan ketentuan umum ya. DIRJEN DIKTI: Kemudian yang (b) itu, itu tugas pemerintah apa itu di pertegas pak jadi mulai mengatur, merencanakan, mengawasi, memantau, melakukan pembinaan dan koordinasi, kemudian yang ayat (2) nya itu, nah ini di kelola oleh kementerian atau lembaga yang di tunjuk kementerian jadi ini maksudnya tidak harus di kelola oleh Kementerian karena nanti kementerian makin banyak kerjaan Cuma mengelola data. Kemudian nomor (3) ini penting pak sekarang ini, kita itu kerepotan mengejar-ngejar perguruan tinggi itu tidak pada ngelapor itu saja. Terima kasih. KETU RAPAT: Jadi kelihatanya pasal 26 ini lebih lengkap, lebih lengkap dari pasal 56, jadi yang kita gunakan adalah pasal 26. (RAPAT : SETUJU) F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Ini ketentuan umum memang sudah berapa kali pengulangan, pangkalan data. KETUA RAPAT: Ada beberapa kali disebutkan ya. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Maksud saya kalau tidak banyak di balikin lagi ke situ. 197 KETUA RAPAT : Oke sekarang layanan pendidikan tinggi ini juga ada penyempurnaan dari pemerintah, lembaga layanan pendidikan tinggi, menteri menetapkan tugas dan fungsi menteri secara berkala melakukan mengevaluasi kineja lembaga, ketentuan tentang lembaga pendidikan tinggi di atur lebih lanjut. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Pimpinan, Saya pikir ini perlu ada pembahasan tidak langsung lembaga pendidikan tinggi dibentuk oleh menteri untuk pendidikan mutu pendidikan, menteri menetapkan fungsi dan tugas lembaga ini, sesuai kebutuhan, ini karena kita sudah ada lembaga akreditasi mandiri supaya nanti tidak tumpang tindih di tegaskan juga kalau LAM itu kerjanya apa, kalau layanan pendidikan ini kerjanya apa, jangan sampai nanti ambil-ambil, rebutan- rebutan kerjaan nanti disini, nah disini perlu ada penjabaran juga, pembagian tugas tidak langsung kalimatnya begini saja. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Inikan seperti, ini kompertis sebenarnya pak ya, kopertis. DIRJEN DIKTI: Lembaga akreditasi, kalau ini lembaga untuk layanan peningkatan mutu jadi dia memberikan servis, memberikan akomodasi bagaimana berrbagai persoalan bisa di selesaikan. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Nah kalimat itu maksud saya kalimat itu dibahasakan disini, supaya fungsi itu tidak nanti dalam perjalanannya layanan ini nanti melayani juga akreditasi, maksud saya di pertegas disini karena di ada lembaga itu. DIRJEN DIKTI : Nanti bagaimana bisa di rumuskan. KETUA RAPAT: Coba di buat draf, di sempurnakan, coba lembaga layanan pendidikan tinggi dibentuk oleh menteri di wilayah, untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, coba di tulis, DIRJEN DIKTI: Dulukan Mas Rully ini, untuk lembaga layanan penjaminan mutu ini Mas Rully ini, mana Mas Rully nya. KETUA RAPAT: Lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan. DIRJEN DIKTI: Itukan pasti satuan kerja tetapi satuan itukan banyak, jangan di bisa satuan kerja pemerintah. KETUA RAPAT: 198 Merupakan satuan kerja pemerintah, merupakan satuan kerja pemerintah, yang berfungsi memberikan pelayanan ya, berfungsi membantu pemerintah dalam pelayanan. Cukup begini ya, jadi ini menjadi ayat (1) nanti ya, lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah yang berfungsi membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di wilayah. F-PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER,MM): ….(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Yang dilayanani kayaknya yang bermutu saja ya? Padahal inikan kita mau meningkatkan mutu, coba di telaah lagi sudah bagus tidak kalimatnya. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Saya kira begini ayat (1) itu lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja yang berfungsi untuk meningkatkan, satuan kerja pemerintah di wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, titik lalu ayat (2)nya baru lembaga pendidikan tinggi dibentuk oleh menteri sesuai dengan perundang-undangan, di ulang ya, itu biarkan, bikin saja satu lagi, lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, tidak usah lagi makanya dihapus semua coba, “untuk membantunya” di hapus, yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan tingi setelah berkelanjutan, tidak kalau pakai juga tidak apa-apa, itu penekanan saja. KETUA RAPAT: Jadi saya baca sekali lagi, lembaga pelayanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan tinggi , titik, apa Pak Raihan. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Sebelum kita serahkan ini saya ingin mendapatkan penjelasan detail kira-kira yang lembaga akreditasi itu kerja teknisnya itu apa saja, saya ingin tahu saja , kemudian layanan pendidikan tinggi ini kerja teknis itu apa saja, sehingga kita punya gambaran bahwa ini kerja tidak beradu satu sama lain, itu yang saya ingin dapatkan masukan dulu. Terima kasih KETUA RAPAT: Silakan Pak Djoko. DIRJEN DIKTI: Jadi kalau lembaga akreditasi tugasnya hanya mengakreditasi saja, sudah. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Setelah apa dari awal, atau setelah. DIRJEN DIKTI: 199 Jadi melembaga kayak BAN begitu lho, sekarang mengakreditasi bukan itu saja. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Bukan, dia mengakreditasi sebelum Prodi itu dibuat atau setelah Prodi itu dibuat. DIRJEN DIKTI: Sesudah berjalan karena begitu ijin keluar dia itu langsung akreditasi yang paling bawah nah nanti kalau dia mau naik akreditasi baru dia minta di akreditasi ke sini. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Oleh LAM. DIRJEN DIKTI: Oleh LAM, sudah. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Jadi lembaga akreditasi itu kerjanya seperti itu, kalau layanan. DIRJEN DIKTI: Kalau layanan, banyak misalnya. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Di Undang-undang ini juga itukan Prodi itu boleh dibuka setelah ada akreditasi dulu. DIRJEN DIKTI: Tidak, bersamaan pak, bersamaan. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Jadi sebelum dia bediri akreditasi .... itu melekat. DIRJEN DIKTI: Akreditasi melekat di dalam ijin. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Itu tugas layanakan? DIRJEN DIKTI: Tugasnya disini, pusat, pusat kalau ijin, bukan di daerah. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Oh itu larinya ke pusat ya. DIRJEN DIKTI: Tetapi nanti misalnyakan ada tadi bea siswa, ada sarana prasarana itu di semua di layani seperti itu, untuk peningkatan mutu, terus tadi itu mendata dan mengevaluasi dosen yang ada disitu jumlahnay berapa di wilayah itu perkembangannya bagaimana, banyak kerjaannya yang sangat 200 berbeda dengan urusan akreditasi, jenjang kepangkatan, sudah tidak, sama sekali tidak. KETUA RAPAT: Ya silakan Pak Rizal. PROF. RIZAL (PAKAR): Kalau apa yang tertulis disi seakan-akan membatasi, untuk meningkatkan mutu saja yang kita inginkan lebih untuk membantu tugas pemerintah ... daerah .... tugas pemerintah daerah itu ada di pasal ... mengijinkan program studi,….(tidak menggunakan microphone)…. Mutu pendidikan tinggi tetapi juga membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di daerah karena tugas pemerintah itu banyak ..... memberikan bea siswa, .... program studi dan sebagainya. … DIRJEN DIKTI: Jadi itu yang menggangu Cuma satu kata saja kalau hilang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi itu, itukan yayasan sama pemerintah, jadi kata itu bagaimana mengatasinya. PROF. RIZAL (PAKAR): Penyelenggaraan ..... pemerintah di daerah, jadi tidak .....(tidak menggunakan microphone)…. DIRJEN DIKTI: Pemerintah sendiri tidak menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu yayasan, universitas. PROF. RIZAL (PAKAR): Pasal 7 ayat (4) itu ada tugas dan wewenang menteri ...... dan karena Indonesia besar, di daerah itu lembaga (tidak menggunakan microphonerophone). DIRJEN DIKTI: Selain kata penyelenggaraan begitu lho. PROF. ANWAR ARIFIN (PAKAR): Tugas pemerintah dalam pendidikan tinggi di daerah, ...... kalau penyelenggaraan tidak apa-apa pak asal jangan menyelenggarakan ….( tidak menggunakan microphone)… DIRJEN DIKTI: Coba yang berfungsi dan, penyelenggaraan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. F-PDIP (TB. DEDI S. GUMELAR): Prof tanya ibu bahasa dulu deh soal penyelengaraan, penyelenggaraan itu. 201 KETUA RAPAT : Silakan ibu ahli bahasa, bagaimana struktur kalimat ini, silakan. AHLI BAHASA: Lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu,membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu, yang membantu penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Berfungsi membantu penyelenggaraan pendidikan dan mutu, peningkatan dan peningkatan mutu, meningkatkan menjadi peningkatan. KETUA RAPAT: Sudah benar ya, lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sudah masuk tidak substansinya itu, sebenarnya kalau bicara penyelenggaraan itu sudah masuk di dalamnya peningkatan mutu, penyelenggaraan itukan komprehensif itu. PROF. ANWAR ARIFIN (PAKAR): Yang jelas stretching layanan pendidikan tinggi ini stretching di peningkatan mutu, itu stretching awalnya dibentuk untuk pembentukan mutu pendidikan, sekarang stretching disitu, tidak usah muter-muter iya supaya bermutu. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): ….(tidak menggunakan microphone)…. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): ….(tidak menggunakan microphone)…. DIRJEN DIKTI: ….(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT : Yang tidak bermutu tidak usah masuk ya, lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah, di wilayah yang berfungsi membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang bermutu, ya saya menafsirkan ini seolah-olah yang tidak bermutu tidak dibantu,. AHLI BAHASA: Jadi berbeda maknanya, jadi membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi masyarakat bermutu itu artinya yang dibantu hanya pendidikan tinggi yang bermutu saja yang tidak bermutu tidak dibantu. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Ibu coba sekarang buat kalimat bahwa layanan pendidikan tinggi ini membantu pendidikan tinggi agar bermutu. KETUA RAPAT: Coba cari dulu bu. Ayat (1) lembaga layanan pendidikan tinggi merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu 202 peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, mantab sudah ini, setuju ya sebagai ayat (1) ya. (RAPAT : SETUJU) Ayat (2) lembaga layanan umum pendidikan tinggi dibentuk oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan, ya, ya, coba di copy dulu masukan dari UI bagikan ke anggota ya. Ya jadi pasal 57 diganti oleh pasal 27? Ya, oke. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Tapi dengan catatan yang pasal 5 eh yang ayat (5) ketentuan lebih lanjut itu di hapus, kan layanan lembaga itukan dibentuk oleh Menteri saya kira (tidak menggunakan microphone). KETUA RAPAT: Kalau ada kebutuhan, kebutuhan teknis dalam rangka efektifitas lembaga inikan tidak apa-apa, tapi koridornya aturan-aturan, norma- normanya untuk kita patok. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Sudah, kan begini, ini jeruk, makan jeruk pak, di bentuknya ... oleh menteri kok, dibentuk oleh menteri segala sesuatu yang menyangkut di dalamnya ya memang kewenangan menteri, jadi tidak perlu muncul …(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT: Jadi betul begitu ya tidak ada, otomais, ya jadi ayat (5) ayat otmatis di hilangkan, baik sekarang kita pindah ke, sudah ya jadi tidak perlu ada ini, koordinasi penjaminan mutu di hilangkan ya, oke baik. (RAPAT : SETUJU) Sekarang kita masuk ke perguruan tinggi ini ada usul baru dari pemerintah, tentang fungsi dan peran pendidikan tinggi, saya kira ini salah satu alasan kenapa RUU ini di tunda karena ingin memasukan fungsi ini, pasal 28 sebelum pasal 59 yang kita sudah kita sepakati, pasal 28 (1) perguruan tinggi melaksanakan fungsi sebagai berikut wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengemabngan ilmu pengetahuan, teknologi dan humanior dalam tanda kutib, pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, serta pusat pengembangan peradapan bangsa, ayat (2) fungsi pendidikan tinggi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tri Darma yang di tetapkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi, silakan mengomentari, ini tambahan baru ini, silakan, Ibu Reni. … KETUA RAPAT: Itu yang di maksud badan hukum, yayasan dan perkumpulan di luar itu bukan badan hukum, itu laba orientasi laba itu, jadi kelihatannya di, oke saya kita endapkan dulu. 203 F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Pimpinan. Ini mungkin masuk di penjelasan makna nirlaba, supaya tidak .... nirlaba itu ada di penjelasannya. KETUA RAPAT: Ada, sudah ada di penjelasannya. F-PKS (H. RAIHAN ISKANDAR, LC): Jangan sampai nanti persepsinya mematikan PTS sebernarnya maksud kita tidak demikian. KETUA RAPAT : Ini pemerintah menghapuskan perguruan tinggi di dirikan harus memenuhi standar minimun akreditasi, kok hilang, tidak di konsep baru ini, inikan pendirian baru, ayat (4) lama ini juga harus di pertahankan pak, jadi ayat (3) lama tetap, ayat (4) lama tetap, ayat (5) lama tetap, yang kita sempurnakan nanti ayat (2) ya kita pending dulu ya, jadi 64 itu ayat (1) oke, ayat (3) oke, ayat (4) oke, ayat (5) oke ayat (2) yang akan kita sempurnakan setelah jumat. F-PPP (RENI MARLINAWATI, DR): Tolong di undang ahli hukumnya pak …(tidak menggunakan microphone)…. KETUA RAPAT : Inikan pendirian perguruan tinggi, akreditasi kan ada 2 pak, perguruan tinggi sama Prodikan, dua-duanya ini sudah panjang di perdebatkan dulu, oke kita skors ini sembahyang jumat, ayat (2) kita lanjutkan nanti setelah jumat KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI S, M.SC / WAKIL KETUA (F-PG) : ……yang saya hormati, Skorsing kami cabut. Meskipun telat setengah jam. (SKORS DICABUT PUKUL 14.28 WIB.) Tadi kita sudah berada di pasal 64 atau pasal 31. Yang kita masih diskusikan tadi adalah ayat (2) yang ingin disempurnakan oleh Pemerintah. Tadi kelihatannya ada jalan tengah yang bisa kita tempuh yaitu menginsert istilah apa yang dimaksud dengan berbadan hukum yaitu yayasan, perkumpulan, perserikatan dan badan atau wakaf. Silakan Pak Dirjen bagaimana ayat (2) ini kita sempurnakan. Apakah dengan menginsert, PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan hukum, membentuk badan penyelenggara berbadan hukum, seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan dan wakaf yang bersifat nirlaba. Wajib memperolehnya itu nanti tersendiri. Silakan, coba dirumuskan PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum bersifat nirlaba. Yang meliputi yayasan, perkumpulan dan 204 perkumpulan atau perserikatan atau badan hukum, bukan “dan”, “atau”. Jadi, alternative. Meliputi yayasan, perkumpulan atau perserikatan, serta ya, serta badan wakaf. Bagaimana bu ahli bahasa kalimat yang bagus ini? Ingin eksplisit yayasan. Iya, silakan Pak Anwar. PAKAR (PROF. ANWAR ARIFIN): Mungkin dicek kembali itu yang badan hukum karena nanti kalau kita masukkan disini ternyata bukan badan hukum. Pada prinsipnya kalau memang mau dicantumkan iya tetapi nanti ada yang ketinggalan. Jadi, saya usulkan atau bentuk lain yang sejenis. Sama dengan apa dulu itu kita tetapkan begitu atau bentuk lain yang sejenis. Begitu pak. KETUA RAPAT: Jadi, PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan hukum nirlaba meliputi yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, atau bentuk lain yang sejenis. Cukup begitu. Bisa disepakati? Sepakat ya. Ya, silakan bu Ilah. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 Juli 2025 via e-mail kepada Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, yang keterangan fisiknya bertanggal 23 Juli 2025 telah diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 31 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Dikti sebagai berikut: 1. Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan: “(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” 2. Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Dikti yang menyatakan: (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. 205 (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Bertentangan dengan UUD 1945 dalam ketentuan: 1. Alinea Keempat Pembukaan (Preambule) “……Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….” 2. Pasal 27 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 3. Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 4. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 5. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU Dikti yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM), bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara 206 jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. 2. Bahwa menurut Para Pemohon, pelepasan tanggung jawab negara melakukan akreditasi melalui LAM yang mengakibatkan adanya pembebanan biaya akreditasi yang tinggi dan tidak proporsional, menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi adalah bentuk komersialisasi proses pendidikan dan melanggar prinsip reasonableness dan affordability dalam hak pendidikan. 3. Bahwa menurut Para Pemohon, keberadaan LAM menunjukkan adanya inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi. Sebab terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang serupa, hanya dibedakan objek akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) untuk akreditasi perguruan tinggi, sedangkan LAM untuk program studi. Selain menghilangnya kewenangan pemerintah untuk menilai langsung kualitas pendidikan tinggi, keberadaan LAM juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya dua lembaga yang memiliki tugas serupa namun berbeda dalam cakupan objeknya, terdapat risiko perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi serta hal ini dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. 4. Bahwa menurut Para Pemohon, penilaian akreditasi yang dilakukan oleh LAM yang dikelola oleh masyarakat berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau jual beli akreditasi. Hal ini dapat mengakibatkan proses penilaian menjadi tidak objektif, atau setidaknya menggunakan indikator yang tidak selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut SN-Dikti), meskipun secara 207 normatif terdapat kewajiban bagi lembaga tersebut untuk berpedoman pada standar tersebut. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON. Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 208 Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. B. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 209 C. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu untuk menyampaikan hal-hal berikut: 1. Bahwa tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU Sisdiknas dan UU Dikti khususnya yang mengatur mengenai akreditasi sebagaimana Permohonan. Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan kegiatannya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam memperoleh akreditasi yang akan merugikan perguruan tinggi, program studi, dan mahasiswa. 2. Bahwa Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (disingkat “BKS Dekan FH-PTN Se- Indonesia”) bukan merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, tetapi merupakan wadah koordinasi antar Dekan Fakultas Hukum PTN, sehingga bukan merupakan pihak yang secara langsung mempunyai kewajiban melakukan akreditasi perguruan tinggi atau program studi. 3. Bahwa Pemohon Yayasan Sehati Indonesia Maju adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang bukan merupakan satuan pendidikan. Satuan pendidikannya adalah entitas perguruan tinggi yaitu Universitas atau bentuk lain sejenis. Sebagai Badan Penyelenggara, maka Pemohon tidak dibebani kewajiban akreditasi perguruan tinggi dan program studi sehingga ruang lingkup kegiatannya adalah sebatas sesuai ketentuan yang tunduk pada perundang-undangan di bidang yayasan. 4. Para Pemohon dalam kualifikasi Dosen yang sepanjang Pemerintah ketahui berdasarkan informasi publik yang terbuka merupakan para Dekan pada masing-masing fakultasnya. Dalam kapasitas sebagai perorangan, implikasi dari pengujian ketentuan ini adalah terhadap kelembagaan, yaitu perguruan tinggi dan program studi, sehingga sudah semestinya tidak mempunyai kaitan dengan para Pemohon 210 sebagai dosen. Jika pun diakui kualifikasi Pemohon merupakan Dekan Fakultas Hukum, secara faktual Fakultas Hukum dari para Pemohon seluruhnya berada pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan seluruh program studi pada Fakultas Hukum juga telah terakreditasi. Bahkan pula beberapa akreditasinya merupakan akreditasi internasional yang telah dilakukan secara sukarela dan berkelanjutan. 5. Pemohon mahasiswa merupakan peserta didik yang sedang belajar pada program studi dan perguruan tinggi yang terdaftar, legal, dan diakui. Program studi pada Pemohon mahasiswa telah mempunyai status akreditasi. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, maka menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada angka I, Pemerintah memberikan penjelasan untuk merespon semua hal tersebut sebagai berikut: A. Sistem Pendidikan Nasional dan Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. 1. Keseluruhan permohonan yang diajukan Para Pemohon berpijak pada satu premis utama, yakni bahwa tidak diselenggarakannya akreditasi program studi langsung oleh Pemerintah merupakan suatu pelepasan tanggung jawab yang diatur oleh UUD 1945. Karenanya, guna menanggapi permohonan Para Pemohon secara mendasar dan komprehensif, penting untuk menguraikan landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan pendidikan dan bagaimana peran serta tanggung jawab pemerintah diatur di dalamnya. 211 Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memberikan suatu amanat luhur kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini kemudian dimanifestasikan ke pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu: a. Pasal 28C ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Pasal 28E ayat (1) mengenai kebebasan setiap orang untuk memilih pendidikan dan pengajaran; c. Pasal 31 ayat (1) mengenai hak warga negara untuk mendapat pendidikan; d. Pasal 31 ayat (2) mengenai kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar; e. Pasal 31 ayat (3) mengenai kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional; f. Pasal 31 ayat (4) mengenai kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (selanjutnya disebut APBN) dan daerah; dan g. Pasal 31 ayat (5) mengenai kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut tidak secara spesifik menentukan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, namun UUD 1945 memberikan pedoman sebagai rambu-rambu sebagai berikut: a. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia; b. Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia; c. Dalam hal anggaran pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan prioritas yang dialokasikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 212 nasional dan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah; dan d. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimajukan menjunjung nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari pedoman di atas, jelas bahwa UUD 1945 menetapkan “apa” (ends) yang hendak dicapai (hak, kewajiban, dan tujuan pendidikan nasional), tetapi tidak merinci “bagaimana” (means) cara mencapainya. Dengan kata lain, UUD 1945 memberikan ruang kebijakan (open legal policy) kepada pembentuk undang-undang menentukan sistem pendidikan dari mulai jenis, jenjang, kelembagaan, perizinan, penjaminan mutu, kurikulum, pendanaan hingga pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan frasa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional” sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 3. Sebagai open legal policy, UU Sisdiknas mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) prinsip tersebut adalah “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, disebutkan “…bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia“. Prinsip yang sama dianut pula dalam pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf j UU Dikti, yaitu pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, prinsip keterlibatan masyarakat diatur pula sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas: 213 “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.” Pasal 91 ayat (1) UU Dikti: “Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Pasal 91 ayat (2) UU Dikti: “Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri; b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa; c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat; d. menyelenggarakan PTS bermutu; e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa; f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa; g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; i. berbagi sumber daya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan prinsip demikian, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tidak berarti seluruhnya merupakan tanggung jawab negara, dalam arti dilakukan sendiri oleh pemerintah dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah. UU Sisdiknas dan UU Dikti yang menjadi payung pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia membuka ruang partisipasi bagi masyarakat secara luas bahkan UU Dikti menugaskan pemerintah untuk menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi. Desain partisipatif dalam kedua undang-undang ini mendorong peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk pemberdayaan, bukan pengabaian tanggung jawab. 4. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Putusan-putusan 214 Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan perwujudan pilar demokrasi dan pembagian tanggung jawab yang proporsional demi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang juga dikuatkan dan dianut kembali dalam Putusan Nomor 103/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menilai negara tidak boleh menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pendidikan karena hal itu akan mengikis hak masyarakat untuk menentukan masa depan pendidikannya sendiri, sebagai berikut: [3.26] ... Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;” Dalam konteks sistem pendidikan nasional, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan, dan bukan pelepasan tanggung jawab. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat ini cermin dari berjalannya pilar demokrasi karena masyarakat dijadikan subjek. Pendapat Mahkamah Konstitusi ini 215 lengkapnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 sebagaimana dikutip berikut ini: “[3.26] ..Menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek. Dalam arti ini masyarakat oleh pembentuk Undang-Undang hendak mewadahi potensi dan sumber daya masyarakat dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah agar masyarakat ikut menentukan mutu pelayanan pendidikan.” Bahkan dalam konteks pembiayaan pendidikan dasar yang expressis verbis disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, mengakui adanya pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dari masing-masing pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk masyarakat. Lengkapnya dikatakan: “[3.23] ..Sekalipun menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun demikian tidak berarti melepaskan hak dan kewajiban tersebut dari unsur warga negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing unsur secara proporsional [vide Bab IV UU 20/2003 mengenai hak dan kewajiban negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah].” Berangkat dari penjelasan di atas, terdapat landasan konstitusional yang dasar dan bahkan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus menekankan tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah. Artinya, permohonan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa pelibatan masyarakat dalam akreditasi program studi adalah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UUD 1945 yakni memberikan ruang kebijakan (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan satu sistem pendidikan nasional, 216 yang mana hal demikian akan bersifat dinamis untuk adaptif dengan perkembangan zaman. B. Rasionalitas dan Konteks Akreditasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan. 1. Bahwa berdasarkan prinsip partisipasi sebagaimana dianut dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti serta dianut pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka apakah semua hal dalam pendidikan menjadi tangggung jawab negara? Termasuk akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal juga harus dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana dalil dan petitum Para Pemohon? Maka pada bagian ini Pemerintah akan menjelaskan dan menjernihkannya. 2. Bahwa mengenai tanggung jawab Pemerintah, Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengatur peran Pemerintah untuk “memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan bukan berperan untuk “memonopoli ilmu pengetahuan dan teknologi”. Artinya, meskipun sistem pendidikan nasional ditetapkan oleh Pemerintah, namun ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan bukan monopoli negara atau Pemerintah dan dipimpin sendiri oleh Pemerintah. Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ranah institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi, dunia profesi dan dunia kerja yang selalu berkaitan, berkolaborasi dan bersifat dinamis. Penolakan terhadap peran masyarakat dalam bidang pendidikan akan mengarah pada etatisme sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. 3. Karena Pemerintah bukan pemegang otoritas dari ilmu pengetahuan, lantas siapa yang memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan akreditasi program studi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Keterangan Presiden ini akan menguraikan 3 (tiga) alasan bahwa LAM merupakan pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalil Para Pemohon, karena: Pertama, LAM sejalan dengan tujuan dari akreditasi program studi dalam Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5) UU Dikti, yaitu untuk “akuntabilitas publik”. 217 Akuntabilitas publik sebagai tujuan dari akreditasi merupakan suatu konsepsi bahwa pendidikan harus mempunyai relevansi dengan khalayak publik, yaitu pengguna lulusan yang dapat berupa dunia kerja dan dunia industri serta termasuk pula dunia profesi. Oleh karena itu profil lulusan didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan atau profesi. Maka akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik, mempunyai makna bahwa perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas yaitu melindungi masyarakat dari praktek penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu, oleh karenanya harus dipastikan lulusan perguruan tinggi memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai disiplin ilmu yang relevan dengan pengguna lulusan atau yang oleh Pemohon disebut sebagai “dunia kerja” (Permohonan angka 111) atau profesi. Pada sisi lain, perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas pula untuk menghasilkan lulusan bermutu dari program studi yang bermutu yang relevan dengan masyarakat yaitu pengguna lulusan dan/atau profesi. Dengan kata lain mutu merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu timbal balik (in- return) kepada lulusan, sehingga akan dapat masuk pada fase berikutnya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengenai akuntabilitas ini pun, Para Pemohon telah menyadari pentingnya akreditasi karena akan berdampak pada lulusan. Dalam Permohonan angka 50, Para Pemohon menyatakan: “nantinya ketika sudah lulus dari perguruan tinggi pastinya ketika mendaftar kerja akan mengalami dampak dari akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sebab Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII menyadari bahwa masih banyak pemberi kerja seperti perusahaan yang memandang latar belakang pendidikan dari segi akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang dipertimbangkan apakah diterima kerja atau tidak”. Berkaitan dengan akuntabilitas ini, maka desain kurikulum, materi muatan pembelajaran dan metode pembelajaran masing-masing disiplin ilmu mempunyai kekhasan dan selalu dinamis. Untuk itu dalam mendesain kurikulum dan bahkan dalam pembelajarannya melibatkan pengguna lulusan atau profesi. Hal ini sebagaimana telah dan terus dilakukan oleh 218 Fakultas Hukum dan berbagai program studinya dengan melibatkan profesi advokat, hakim, jaksa, perancang perundang-undangan, arbiter, dan sebagainya dalam profesi hukum. Bahkan pada sistem pendidikan tertentu seperti di Amerika Serikat, American Bar Association melakukan akreditasi terhadap Law School, bukan oleh Pemerintah atau lembaga pemerintah. Demikian juga hal yang sama dilakukan oleh masing-masing disiplin ilmu pada prodi-prodi yang terus menerus melibatkan pengguna lulusan dan/atau profesi dalam menyusun standar lulusan, seperti bidang kesehatan, teknik, ekonomi, manajemen, akuntansi, farmasi, keguruan, bidang-bidang vokasional dan lain sebagainya. Oleh karena itu akreditasi eksternal dengan basis rumpun ilmu pada program studi menjadi jawaban bagi mutu pendidikan tinggi yang relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna lulusan dan/atau standar profesi. Inilah yang kemudian menjadi alasan fundamental dan esensial hadirnya LAM berbasis rumpun ilmu dimana lembaga akreditasi tersebut merupakan kolaborasi unsur penyelenggara pendidikan (asosiasi program studi) dan profesi. Ihwal disiplin ilmu atau rumpun ilmu ini menjadi kata kunci dalam akreditasi, maka secara historis dapat disampaikan disini bahwa pada awal tahun 90- an Pemerintah mencanangkan kebijakan baru sektor pendidikan tinggi yang dikenal dengan Paradigma Baru Pendidikan Tinggi. Salah satu elemen kunci dalam kebijakan tersebut adalah akreditasi. Akreditasi dipandang sebagai faktor kunci untuk membangun sektor pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, akreditasi juga difungsikan sebagai salah satu ukuran akuntabilitas publik perguruan tinggi yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktek penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu. Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan tersebut, pada tahun 1994 Pemerintah membentuk BAN-PT dengan tugas utama mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 1998 proses akreditasi mulai dilaksanakan untuk tingkat program studi, sementara akreditasi pada tingkat institusi perguruan tinggi mulai 219 dilakukan tahun 2003. Oleh karena itu kemudian UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa status terakreditasi merupakan syarat bagi perguruan tinggi untuk dapat menerbitkan ijazah. Pengaturan terkait akreditasi diperkuat kembali dalam UU Dikti. Pada tahun 2003, melalui proyek pendanaan Indonesia: Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE), dilakukan kajian akademis tentang sistem akreditasi yang sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan spesifik sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan perlunya dibentuk lembaga akreditasi yang berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perumusan kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instrumen akreditasi dapat dikembangkan berdasarkan kekhasan disiplin keilmuan sehingga akan lebih selaras dengan karakteristik disiplin dan kebutuhan dari masyarakat profesi dan atau pengguna lulusan perguruan tinggi. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan untuk membentuk LAM yang kemudian diatur lebih detail dalam UU Dikti sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan akreditasi untuk program studi. Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu (khususnya dalam bentuk akreditasi) selanjutnya membuka peran masyarakat untuk mendirikan LAM, yang kemudian dikenal dengan LAM Masyarakat. Akreditasi program studi oleh LAM tidak terlepas dari perbedaan antara program studi dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. UU Dikti memosisikan perguruan tinggi sebagai unit penyelenggara pendidikan tinggi yang mengelola berbagai program studi, sementara program studi merupakan kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sehingga program studi merupakan unit fungsional yang secara langsung menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini dapat diamati dari definisi keduanya masing-masing dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 17 UU Dikti, yang dikutip di bawah ini: 220 Pasal 1 angka 6 UU Dikti: “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.” Pasal 1 angka 17 UU Dikti “Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.” Berdasarkan ketentuan ini, program studi diatur secara khusus sebagai satuan yang memiliki kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan capaian pembelajaran tertentu. Kekhususan ini menegaskan bahwa fungsi utama program studi adalah memberikan pendidikan yang terstruktur, terencana, dan terukur bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai standar nasional dan kebutuhan pengguna lulusan dan profesi. Konsekuensinya, setiap program studi bersifat unik dan memiliki ciri khas pada rancangan kurikulum, metode pengajaran, kompetensi dosen, infrastruktur pendukung, hingga keterkaitannya dengan dunia profesi atau industri. Diferensiasi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar relevan dengan bidang ilmunya. Karena itu, penilaian mutu pada tingkat program studi tidak bisa digeneralisasi atau disamakan dengan penilaian program studi lain, meski keduanya berada di dalam perguruan tinggi yang sama. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 55 ayat (7) UU Dikti yang mengatur bahwa LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu, cabang ilmu, dan kewilayahan. Pengaturan ini memastikan bahwa lembaga akreditasi program studi benar-benar memahami karakteristik bidang ilmu yang diakreditasi serta mampu mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan pengguna lulusan, profesi, dan dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Dengan mempertimbangkan sifat program studi yang sangat spesifik dengan kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi dosen, dan relevansi keilmuan yang berbeda-beda akreditasi program studi paling tepat dilakukan oleh LAM. LAM menghimpun keahlian substansial dari berbagai pemangku kepentingan, dengan unsur penyelenggara pendidikan (program studi) asosiasi profesi, dunia kerja dan/atau dunia 221 industri, sehingga mampu menilai mutu program studi secara lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Mekanisme berbasis keilmuan dan partisipasi masyarakat ini memastikan bahwa akreditasi tidak menjadi proses administratif semata, tetapi benar-benar menjaga akuntabilitas publik dengan melindungi masyarakat dari layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu. Kedua, keberadaan LAM menjadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan antara penyelenggaraan dan penjaminan mutu. Sebagaimana diketahui sendiri oleh Para Pemohon, negara bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi negeri. Jika kemudian negara melaksanakan akreditasi program studi sembari menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka tentunya terjadi pelanggaran terhadap prinsip objektivitas, independensi, dan transparansi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan tidak adanya checks and balances antara penyelenggaraan dan penjaminan mutu oleh pihak yang imparsial dan independen. Konsekuensinya, akreditasi sendiri akan kontraproduktif dengan tujuannya untuk akuntabilitas publik. Ketiga, LAM sejalan dengan mutu dalam tata kelola perguruan tinggi dalam masyarakat global. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin terbuka dan terhubung secara global, akreditasi memegang peran penting dalam memastikan mutu pendidikan tinggi dan pengakuannya di tingkat internasional. Sistem akreditasi yang kredibel bukan hanya berfungsi menjaga mutu di tingkat nasional, tetapi juga menjadi jembatan agar lulusan perguruan tinggi Indonesia dapat diakui secara lintas negara. Fenomena mobilitas akademik dan profesional yang semakin tinggi menuntut agar gelar akademik yang diterbitkan perguruan tinggi Indonesia dapat digunakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain. Kemudahan pergerakan mahasiswa, tenaga kerja, dan peneliti antar negara meniscayakan adanya sistem yang memastikan kesetaraan dan kualitas lulusan. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan serius berupa peredaran gelar-gelar palsu, institusi abal-abal, dan kualifikasi yang sulit diverifikasi lintas yurisdiksi. Permasalahan ini 222 tidak hanya muncul dari praktik penipuan secara sengaja, tetapi juga dapat terjadi karena kurangnya kesiapan kelembagaan dalam menerapkan standar mutu yang setara secara global. Untuk menjawab tantangan tersebut, masyarakat internasional telah menginisiasi pelbagai perjanjian dan instrumen kerja sama yang menetapkan standar bersama bagi pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi. Salah satu persyaratan yang diberikan dalam instrumen-instrumen ini adalah agar terdapat sistem penjaminan mutu (quality assurance) yang akuntabel dan independen. Berikut adalah beberapa contoh instrumen internasional yang mensyaratkan independensi dalam penjaminan mutu: a. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) mensyaratkan agar lembaga-lembaga yang melangsungkan penjaminan mutu bersifat independen, sebagai berikut: “3.3. Independence Standard: Agencies should be independent and act autonomously. They should have full responsibility for their operations and the outcomes of those operations without third party influence.” b. International Engineering Alliance mensyaratkan bahwa pihak penandatangan (signatories) dari Washington Accord, Sydney Accord, dan Dublin Accord, haruslah bersifat independen dan mewakili profesi keteknikan sebagaimana dikutip dari laman webnya berikut ini: “Signatories must be independent of the academic institutions delivering accredited or recognised programs within their jurisdiction. They also must be an authority, agency or institution representative of the engineering profession that has legal or recognised authority to accredit programs. They must be representative of the engineering profession and which have statutory powers or authority to accredit programmes of academic study.” c. Seoul Accord juga mensyaratkan bahwa pihak penandatangannya (signatories) harus bersifat independen, yang dikutip berikut ini: “Any such authority, agency or institution must be independent of the educational providers delivering accredited programs within their jurisdiction and should 223 also be free from influence or control over accreditation/recognition decisions by other organizations.” Maka dalam konteks yang demikian, keberadaan LAM di Indonesia memiliki peran strategis yang sejalan dengan perkembangan tata kelola pendidikan tinggi global. LAM adalah satuan yang dibentuk oleh masyarakat melalui asosiasi unit pengelola program studi serta organisasi profesi yang berbadan hukum. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa proses akreditasi dilakukan secara profesional, independen dari intervensi pemerintah langsung dalam penilaian, dan berorientasi pada pengembangan mutu berbasis keilmuan. Dengan model seperti ini, LAM memenuhi prinsip independensi yang diakui dalam pelbagai instrumen internasional sebagai syarat untuk saling pengakuan (mutual recognition) antar negara. Sistem yang mengandalkan penilaian langsung pemerintah terhadap mutu program studi berpotensi menimbulkan persepsi bias atau konflik kepentingan, yang justru dapat menghambat pengakuan internasional terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui penguatan peran LAM, Pemerintah Indonesia berkomitmen membangun sistem akreditasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja internasional. LAM dapat menetapkan standar yang lebih tinggi dari SN- Dikti, sesuai rumpun dan cabang ilmu, serta mendorong inovasi dan relevansi akademik. Dengan demikian, desain kelembagaan ini tidak hanya menjaga kualitas pendidikan tinggi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta pendidikan tinggi global melalui pengakuan kualifikasi yang lebih luas di tingkat internasional. 4. Dalam konteks masyarakat global, dengan merujuk pada dalil Pemohon yang menggunakan perbandingan, yang merujuk pada Jerman, yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah bahwa akreditasi oleh lembaga akreditasi Akkreditierungs Stiftungs Gesetz (lembaga akreditasi pemerintah) tidak melanggar konstitusi akan tetapi undang- undang tersebut harus mengatur secara rinci mengenai kriteria–kriteria evaluasi dan standar–standar penilaian proses akreditasi yang harus 224 ditentukan dengan jelas dan detail untuk menjamin terjaganya prinsip independensi perguruan tinggi dan terjaminnya hak mendapatkan pekerjaan bagi warga Negara”. Konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang demikian jelas mengakui LAM (independent agency/body) namun negara bagian (interstate) harus membuat regulasi untuk memastikan standarisasi yang sama. Dengan kata lain konteks Jerman ketika itu adalah bermunculan independent accreditation bodies termasuk dengan masing-masing biaya akreditasinya, tetapi negara tidak hadir meregulasi standarnya. Hal ini berbeda dengan konteks Indonesia dimana mengenai akreditasi telah diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, yang kemudian oleh UU didelegasikan ke dalam Peraturan Menteri yang mengatur standar, instrument dan batasan biaya. Dengan demikian telah jelas dan terang benderang bahwa apa yang disebut oleh Para Pemohon “kriteria–kriteria evaluasi dan standar-standar penilaian proses akreditasi”, telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dalam sistem hukum Indonesia. 5. Dengan konteks perbandingan yang disajikan Para Pemohon, patut untuk menjadi perhatian besar bahwa kondisi, kebutuhan dan strateginya tidak dapat dipersamakan, apalagi kedaulatan hukum dan yurisdiksinya berbeda. Perbedaan ini tidak hanya tentang tujuan dan kebutuhan, tetapi kondisi mengenai luas wilayah, demografi dan jumlah program studi tidak dapat disamakan dengan negara lain. Hal ini misalnya akreditasi pendidikan tinggi di Belanda dan Belgia (Flanders) yang tersentral dan berbayar penuh dilakukan The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) yang dibentuk pemerintah, dimana relatif jumlah perguruan tinggi dan program studi pada negara tersebut lebih sedikit. Misalnya di Belanda hanya terdapat tidak lebih dari 10 (sepuluh) Fakultas Hukum dan rata-rata mempunyai Program studi terdiri dari Bachelor, Master dan Doctoral. Hal ini berbeda dengan kondisi Indonesia dimana jumlah program studi bidang hukum sejumlah 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) program studi. Adapun secara keseluruhan, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sejumlah 4.296 (empat ribu dua ratus sembilan 225 puluh enam) dengan jumlah program studi 34.485 (tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima). Namun demikian, apapun pertimbangannya, hal esensial dan fundamental perlunya LAM adalah akreditasi eksternal yang independen dengan basis rumpun ilmu pada program studi menjadi jawaban bagi mutu pendidikan tinggi yang relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna lulusan dan/atau standar profesi, dan peningkatan kebekerjaan. 6. Dengan konteks masyarakat global dalam tata kelola perguruan tinggi, aspek standarisasi dan rekognisi internasional menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi harus relevan dengan standarisasi global (meet global standard) dalam kaitan dengan pendidikan, kompetensi, dunia kerja dan profesi. Upaya ini pun dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dengan berbagai program studinya secara sukarela (opsional) dengan cara melakukan akreditasi internasional. Termasuk dilakukan oleh program studi pada Fakultas Hukum di Indonesia, seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan sebagainya termasuk beberapa program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disebut PTS) dengan kelembagaan akreditasi dari luar negeri seperti: Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) dan Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen e.V. (AQAS) yang populer bagi program studi ilmu hukum atau lainnya sesuai program studi. Implikasi dari akreditasi internasional ini relevan dengan upaya menghasilkan lulusan yang dapat diakui secara global dan bagi perguruan tinggi menjadi modalitas dalam kerja sama internasional, termasuk dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan bergelar baik double degree atau fast track. Tidak itu saja, dengan konteks akreditasi internasional, hal demikian juga menjadi modalitas bagi pendirian dan pengelolaan program studi internasional, atau lazim disebut International Undergraduate Program (IUP) atau kelas khusus internasional pada berbagai program studi yang juga hal ini telah 226 berlangsung di beberapa Fakultas Hukum, termasuk pada beberapa Fakultas Hukum para Pemohon. Kesukarelaan untuk berupaya sejajar dengan berbagai perguruan tinggi yang lain pada berbagai negara merupakan komitmen untuk “naik kelas” dari sisi mutu. Upaya untuk meningkatkan mutu tersebut memang membutuhkan pendanaan, tetapi hal ini berarti memberikan mutu terbaik kepada mahasiswa dan lulusan berupa manfaat yang luas dan berkelanjutan, seperti pengakuan kredit (beban studi), kerja sama pendidikan bergelar, pengakuan kurikulum dan kompetensi, dan pengakuan kualifikasi lulusan untuk studi lanjut serta memberikan yang terbaik bagi peluang kebekerjaan lulusan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, jelas bahwa keberadaan dan pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM bukan sekadar pilihan kebijakan teknis, melainkan sebuah keharusan fundamental dan strategis untuk memastikan akuntabilitas publik, mencegah konflik kepentingan, memenuhi kebutuhan pengguna lulusan, dan memenuhi standar tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu dan diakui secara internasional. Model akreditasi mandiri yang independen, profesional, dan berbasis rumpun keilmuan memastikan mutu pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan di dalam dan luar negeri, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melaksanakan amanat UUD 1945 untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan seluruh potensi bangsa secara demokratis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. C. Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Tidak Menghilangkan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Akreditasi Program Studi. 1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU Dikti yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh LAM bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi 227 guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. 2. Dalil Pemohon yang demikian merupakan hal yang tidak berdasar. Bahwa meskipun pelaksanaan akreditasi program studi dijalankan oleh LAM, negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional dalam memastikan akreditasi berjalan sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional, sebagai berikut: a. Pemerintah Menetapkan SN-Dikti Pemerintah melalui Menteri menetapkan SN-Dikti sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 52 ayat (3) UU Dikti. SN-Dikti tersebutlah yang dijadikan acuan oleh LAM dalam melaksanakan akreditasi program studi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Permendikbudristek 53/2023) yang dikutip sebagai berikut: “Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. Pemenuhan SN Dikti; dan b. Pemenuhan standar LAM. Penyelenggaraan akreditasi yang kini diatur dalam Permendikbudristek 53/2023 mengatur 3 (tiga) keluaran status dari proses akreditasi, yaitu “Tidak Terakreditasi”, “Terakreditasi”, dan “Terakreditasi Unggul” (Pasal 75 ayat (6) Permendikbudristek 53/2023). Perlu diperhatikan bahwa Permendikbudristek 53/2023 ini membedakan status akreditasi untuk program studi ini dengan status akreditasi untuk perguruan tinggi yang terdiri dari hanya: “Terakreditasi” dan “Tidak Terakreditasi” (Pasal 74 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023). Dalam konteks akreditasi program studi, status “terakreditasi” yang menjadi syarat agar suatu program studi dapat diselenggarakan (Pasal 33 ayat (3) UU Dikti) hanya diberikan jika program studi memenuhi SN- Dikti yang mana ditetapkan oleh Menteri (Pasal 52 ayat (3) UU Dikti). Hal ini menunjukkan bahwa kendati akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM, Pemerintah tetap memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi melalui penetapan standar nasional yang wajib dipatuhi oleh semua program studi. 228 Di samping itu, salah satu fungsi penting LAM adalah untuk menetapkan dan menyusun standar yang lebih tinggi dari SN-Dikti sesuai dengan kekhususan dari masing-masing program studi. Dalam Permendikbudristek 53/2023, fungsi ini diatur sebagai wewenang LAM untuk menyusun Standar LAM yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh status “Terakreditasi Unggul” (Pasal 75 ayat (8) Permendikbudristek 53/2023). Dengan demikian, LAM memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi melampaui batas minimal SN-Dikti yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kekhususan dari setiap program studi. Desain regulasi ini secara eksplisit menempatkan LAM sebagai mitra Pemerintah dalam sistem penjaminan mutu eksternal. LAM bertugas menilai dan menetapkan kelayakan program studi, tetapi tetap mengacu pada kriteria dasar yang telah ditetapkan Pemerintah. Sementara itu, untuk mencapai kualitas unggul, LAM diberi kewenangan menetapkan standar tambahan yang lebih tinggi sesuai rumpun atau cabang ilmu masing-masing. b. Pemerintah mengatur persyaratan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri. Permendikbudristek 53/2023 memuat pengaturan terperinci untuk memastikan bahwa LAM yang dibentuk benar-benar memiliki kapasitas dan kesesuaian substansi dalam melaksanakan tugas akreditasi program studi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: 1) Persyaratan pendirian LAM yang mewajibkan pemrakarsa terdiri dari organisasi profesi berbadan hukum dan asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum. Syarat ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023 yang dikutip berikut ini: “LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur: a. organisasi profesi yang berbadan hukum; dan b. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum.” Hal ini menegaskan bahwa LAM harus mewakili kepentingan keilmuan dan profesi, bukan sekadar badan administratif. 2) Kewajiban penyusunan Studi Kelayakan yang memuat rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan 229 yang akan dibina program studi yang akan diakreditasi LAM. Syarat ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a jo. Pasal 93 ayat (2) huruf e Permendikbudristek 53/2023 yang dikutip berikut ini: Pasal 93 ayat (1) huruf a Permendikbudristek 53/2023: “Pendirian LAM harus melampirkan dokumen: a. studi kelayakan;” Pasal 93 ayat (2) huruf e Permendikbudristek 53/2023: “Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat: e. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina program studi yang akan diakreditasi LAM;” Persyaratan ini memastikan LAM memiliki fokus dan spesialisasi yang jelas. 3) Persyaratan rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi program studi yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b Permendikbudristek 53/2023 berikut ini: “Pendirian LAM harus melampirkan dokumen: b. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan Akreditasi program studi;” Dengan syarat ini, LAM harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan penilaian mutu. 4) Persyaratan mencantumkan rancangan prosedur operasi standar akreditasi program studi yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c Permendikbudristek 53/2023 berikut ini: “Pendirian LAM harus melampirkan dokumen: c. rancangan prosedur operasi standar Akreditasi program studi;” Persyaratan menjamin akreditasi berjalan transparan, konsisten, dan sesuai standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengaturan yang demikian rinci dan substantif di tingkat teknis, pembentukan dan pengelolaan LAM memastikan relevansi substansi keilmuan, keterlibatan profesi, dan kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesi di setiap bidang. Hal ini memungkinkan penyesuaian instrumen akreditasi agar benar-benar selaras dengan dinamika dunia kerja dan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. 230 Dengan demikian, lulusan program studi memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. c. Pemerintah berwenang menolak atau menyetujui pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri. Seluruh persyaratan sebagaimana dicantumkan pada huruf b yang menjadi rambu-rambu, harus ditinjau oleh Pemerintah c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berwenang untuk menyetujui atau menolak usulan pendirian LAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Permendikbudristek 53/2023. Pasal 94 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023: “Prosedur pendirian LAM: a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) mengusulkan pendirian LAM kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan; b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. BAN-PT menyampaikan hasil penilaian dokumen studi kelayakan LAM kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pendirian LAM; d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM; dan f. setelah LAM memperoleh status badan hukum, Menteri menetapkan pengakuan LAM.” Pemerintah melalui Menteri melakukan pemeriksaan terhadap usulan pendirian LAM sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 94 ayat (1) huruf a Permendikbudristek 53/2023. Dalam hal ini, Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan yang diajukan oleh pemohon pendirian LAM tersebut untuk diperiksa dan disetujui oleh Menteri sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Permendikbudristek 53/2023. Artinya, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa LAM dapat secara efektif menyelenggarakan akreditasi program studi. Hal ini menjaga keseimbangan antara peran Pemerintah sebagai penentu standar dengan peran LAM sebagai pihak yang mendorong 231 diferensiasi mutu, inovasi akademik, dan relevansi keilmuan yang lebih kontekstual. d. Pemerintah berwenang menyetujui biaya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagai bagian dari persyaratan pendirian lembaga akreditasi mandiri. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemerintah memeriksa dan menyetujui permohonan pendirian LAM yang diajukan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf e Permendikbudristek 53/2023, salah satu dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendirian LAM adalah rancangan satuan biaya pelaksanaan akreditasi program studi sesuai bidangnya. Dengan demikian, Pemerintah yang berwenang untuk menyetujui pendirian LAM juga terlebih dahulu telah memeriksa dan menyetujui satuan biaya pelaksanaan akreditasi program studi yang hendak dikenakan oleh LAM terkait. e. Pemerintah mengawasi kinerja lembaga akreditasi mandiri. Pemerintah tetap mengawasi LAM melalui 2 (dua) bentuk pengawasan: (i) pengawasan oleh Menteri terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari LAM sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 98 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023; dan (ii) pengawasan oleh BAN-PT terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Permendikbudristek 53/2023. Dalam hal ini, pelaksanaan evaluasi oleh BAN-PT di atas terdiri dari beberapa tahap sebagaimana digariskan oleh Pasal 98 ayat (4) hingga Pasal 98 ayat (9) Permendikbudristek 53/2023, yang berupa: (i) pembinaan dan pengawasan kepada LAM apabila tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan; (ii) pencabutan izin pelaksanaan akreditasi apabila setelah pembinaan LAM tidak sesuai dengan ketentuan; dan (iii) BAN-PT mengambil alih tugas dan tanggung jawab sampai dengan LAM dalam rumpun, pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang sama terbentuk. Dengan demikian, penugasan akreditasi program studi kepada LAM tidak menghilangkan atau mengalihkan tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan tinggi nasional. Sebaliknya, melalui 232 penetapan SN-Dikti dan kerangka regulasi akreditasi, Pemerintah tetap memastikan bahwa semua program studi memenuhi standar yang ditetapkan demi kepentingan publik. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemerintah mengenai tetap adanya tanggung jawab Pemerintah sebagaimana uraian di atas, hal ini sekaligus menjawab anggapan Para Pemohon bahwa penilaian akreditasi yang dilakukan oleh LAM yang dikelola oleh masyarakat berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau jual beli akreditasi, penilaian menjadi tidak objektif, atau setidaknya menggunakan indikator yang tidak selaras dengan SN-Dikti. Dengan kerangka pengaturan, standar pendidikan nasional, izin pendirian LAM, instrumen evaluasi, pengawasan dan sanksi hal demikian memastikan bahwa akreditasi dilakukan secara independen dan profesional, bebas kepentingan, objektif berbasis instrumen dan tentu selaras dengan SN-Dikti. D. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi oleh Kelembagaan Berbeda. 1. Dalam Permohonan Pemohon menyatakan bahwa akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM terhadap program studi suatu perguruan tinggi menyebabkan jaminan mutu yang asinkron dengan jaminan mutu perguruan tinggi. Selain itu Pemohon menyatakan bahwa keberadaan LAM menunjukkan adanya inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi. Sebab terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa, hanya dibedakan objek akreditasi. 2. Terhadap dalil demikian, Pemerintah perlu menjernihkan bahwa akreditasi perguruan tinggi menilai kualitas kelembagaan secara menyeluruh, termasuk tata kelola, kapasitas sumber daya, dan efektivitas pelaksanaan tridharma secara terpadu. Akreditasi perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada kapasitas institusional yakni bagaimana perguruan tinggi sebagai organisasi mampu mendukung seluruh aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, akreditasi program studi berfokus pada kualitas dan kesesuaian proses pendidikan dan pembelajaran yang spesifik dijalankan oleh program studi 233 untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai standar keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. 3. Perbedaan ini dimanifestasikan secara lebih konkret dalam ketentuan teknis mengenai akreditasi yang terakhir adalah Permendikbudristek 53/2023. Peraturan ini membedakan secara fungsional standar-standar diterapkan dalam pendidikan tinggi, baik untuk perguruan tinggi dan juga program studi. Berikut adalah pembedaan bagaimana SN-Dikti diberlakukan untuk perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dijabarkan dalam Permendikbudristek 53/2023: Tabel 1 Perbedaan Standar Antara Perguruan Tinggi dan Program Studi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Program Studi A. Standar Nasional Pendidikan 1. Standar Luaran Pendidikan adalah standar kompetensi lulusan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan √ √ 2. Standar Proses Pendidikan a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan √ i) perencanaan proses pembelajaran √ ii) pelaksanaan proses pembelajaran √ √ iii) penilaian proses pembelajaran √ b. Standar penilaian adalah kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan √ c. Standar pengelolaan ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan i) Perencanaan √ ii) Pelaksanaan √ iii) pengawasan dan pengendalian √ 3. Standar Masukan Pendidikan a. Standar isi mencakup ruang lingkup materi pembelajaran √ b. Standar dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan kompetensi dan kualifikasi dosen/tenaga kependidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan √ 234 c. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan √ d. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan untuk mencapai standar kompetensi lulusan √ B. Standar Penelitian 1. Standar luaran penelitian berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, serta target dampak perguruan tinggi √ 2. Standar proses penelitian berkaitan dengan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian √ 3. Standar masukan penelitian berkaitan dengan kriteria minimal akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi √ C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dari mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan visi, misi, dan target dampak perguruan tinggi √ 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat √ 3. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi √ Penjelasan Tabel 1: SN-Dikti dirancang untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui kerangka standar yang jelas dan terukur. Tabel di atas memberikan perbandingan yang sistematis antara standar yang berlaku pada tingkat perguruan tinggi secara institusional dan pada tingkat program studi secara operasional. Pada tingkat perguruan tinggi, SN-Dikti lebih menekankan aspek kelembagaan. Standar yang diberlakukan di level ini mencakup Standar Penjaminan Mutu Internal, Standar Pelaksanaan Tridharma, Standar Pengelolaan, Standar Dosen 235 dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pembiayaan. Standar-standar ini bersifat strategis dan menyeluruh, bertujuan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem manajemen mutu yang terencana, terlaksana, dan terukur untuk mendukung misi tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dengan kata lain, perguruan tinggi wajib membangun kerangka kerja institusional untuk menjamin mutu semua proses dan hasil tridharma. Sementara itu, pada tingkat program studi, standar yang berlaku jauh lebih rinci dan langsung menyentuh proses pembelajaran. Standar untuk program studi meliputi Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Penilaian. Fokusnya adalah menjamin kualitas pembelajaran dan lulusan secara langsung. Setiap program studi wajib memenuhi standar yang memastikan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi yang dijanjikan. Perbedaan cakupan ini menunjukkan sifat hierarkis dan saling melengkapi dalam penerapan SN-Dikti. Perguruan tinggi bertanggung jawab pada level sistem penjaminan mutu secara institusional, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan standar pada level program studi. Sebaliknya, program studi sebagai kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sehingga standar pada level ini jauh lebih detail pada aspek isi dan proses pendidikan. Dengan demikian, SN-Dikti tidak diterapkan secara seragam pada semua level, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Pendekatan diferensial ini penting untuk memastikan mutu pendidikan tinggi Indonesia dijamin baik secara institusional maupun pada tataran pelaksanaan pendidikan di setiap program studi. Merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek 53/2023, standar-standar ini kemudian akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Instrumen Akreditasi. Dengan pembedaan ini, terang bahwa akreditasi perguruan tinggi (institutional level) dan akreditasi program studi (program or couse level) akan fokus pada standar-standar yang tidak selalu sama. Perbedaan akreditasi untuk perguruan tinggi dan program studi juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan 236 terhadap mutu layanan pendidikan yang akan diperoleh dari masing-masing program studi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemisahan antara akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan langkah strategis untuk menjaga relevansi dan objektivitas penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Setiap program studi dinilai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khas masing-masing, sementara penilaian institusi perguruan tinggi difokuskan pada kapasitas dan efektivitas tata kelola secara menyeluruh. Meskipun dibedakan akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi, hal demikian tetap saling terintegrasi. Tata kelola Perguruan Tinggi yang baik akan berdampak pada tata kelola program studi yang baik pula. Demikian pula akreditasi dengan status terbaik pada Perguruan Tinggi akan berkorelasi pula dengan capaian akreditasi program studi. Meskipun akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi berbeda, tidak berarti keduanya tidak berkaitan. Desain regulasi dalam UU Dikti mengatur integrasi dan keterkaitan kedua jenis akreditasi tersebut. Pasal 55 ayat (3) UU Dikti mengatur tugas BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa BAN-PT juga memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan dan instrumen akreditasi baik pada perguruan tinggi dan juga program studi. Dalam hal ini pula, BAN-PT, berwenang melaksanakan akreditasi perguruan tinggi berdasarkan Pasal 55 ayat (4) UU Dikti, dan juga memiliki peran penting dalam akreditasi program studi. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (6) UU Dikti menegaskan peran dari BAN- PT untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Ketentuan ini tidak lain ditujukan untuk memastikan keselarasan dari akreditasi program studi dengan kebijakan akreditasi di tingkat nasional. Untuk menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam evaluasi, keterkaitan wewenang BAN-PT dan akreditasi yang dilakukan LAM meliputi: 1. memberikan BAN-PT wewenang untuk menyetujui Standar Akreditasi yang disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri guna memastikan keselarasan dengan SN-Dikti (Pasal 75 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023); 237 2. menugaskan BAN-PT untuk menentukan cakupan dari kelompok program studi ke dalam masing-masing Lembaga Akreditasi Mandiri (Pasal 90 ayat (1) huruf k Permendikbudristek 53/2023); 3. menugaskan BAN-PT untuk mendorong dan/atau membina pembentukan LAM berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi (Pasal 90 ayat (1) huruf l Permendikbudristek 53/2023); dan 4. memberikan BAN-PT wewenang untuk menyusun rekomendasi dalam pemberian izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri (Pasal 91 ayat (7) Permendikbudristek 53/2023). Dengan demikian, keseluruhan pengaturan ini menunjukkan bahwa pemisahan peran antara akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi bukan hanya tepat tetapi juga mutlak diperlukan untuk menjaga mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh dan terukur. Akreditasi perguruan tinggi memastikan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik, sementara akreditasi program studi menjamin kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja. Melalui mekanisme yang saling melengkapi ini, didukung sinergi dan koordinasi antara BAN-PT dan LAM, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional dirancang untuk menjawab tantangan keberagaman program studi sekaligus memenuhi tuntutan transparansi, akuntabilitas publik, dan pengakuan kualitas pada level nasional maupun internasional. E. Proporsionalitas Pengenaan Biaya Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri dan Beban Administrasi. 1. Bahwa para Pemohon menyampaikan dalil pelepasan tanggung jawab negara melakukan akreditasi melalui LAM yang mengakibatkan adanya pembebanan biaya akreditasi yang tinggi dan tidak proporsional, menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi adalah bentuk komersialisasi proses pendidikan dan melanggar prinsip reasonableness dan affordability dalam hak pendidikan. 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon ini, Pemerintah menjelaskan bahwa pada prinsipnya, ketentuan mengenai pengenaan biaya akreditasi tidak diatur dalam UU Dikti dan juga tidak dimohonkan untuk diperiksa oleh Para Pemohon. Kendati demikian, penting bagi Pemerintah untuk 238 menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pengaturan mengenai biaya akreditasi program studi yang dimuat dalam Permendikbudristek 53/2023 telah proporsional sesuai dengan desain akreditasi yang ada. 3. Pembiayaan akreditasi program studi yang diatur dalam Permendikbudristek 53/2023 menunjukkan desain yang seimbang dan proporsional antara peran pemerintah dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi, karena: Pertama, Pemerintah sepenuhnya menanggung biaya akreditasi untuk program studi baru melalui status terakreditasi sementara. Hal ini merupakan bentuk dukungan negara untuk memastikan bahwa semua program studi baru memulai penyelenggaraan pendidikannya dengan mutu minimal yang sesuai SN-Dikti. Dukungan pembiayaan pada tahap awal ini menghindari hambatan masuk (entry barrier) yang bisa melemahkan akses pendidikan tinggi, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk menjaga kualitas pendidikan secara nasional. Sebagaimana disinggung sebelumnya, Permendikbudristek 53/2023 memperkenalkan sistem baru yaitu “Status Akreditasi” program studi yang menggantikan peringkat akreditasi dalam peraturan sebelumnya. Dalam sistem baru ini, program studi yang baru berdiri pertama-tama akan diakreditasi dan diberikan status “terakreditasi” sementara (Pasal 77 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023). Adapun biaya untuk akreditasi pertama ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah (Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). Kedua, Pemerintah juga menanggung biaya akreditasi ulang untuk mempertahankan status “terakreditasi” apabila status “terakreditasi” sementara akan berakhir (lihat Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). Artinya, sepanjang sebuah program studi mempertahankan kualitas minimum yang memenuhi SN-Dikti, negara tetap menanggung pembiayaan proses penjaminan mutunya. Skema ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya membuka peluang pendirian program studi, tetapi 239 juga berkomitmen memelihara mutu pendidikannya melalui dukungan anggaran berkelanjutan. Ketiga, mekanisme biaya mandiri hanya diberlakukan dalam konteks peningkatan mutu yang bersifat opsional yakni untuk program studi yang ingin naik ke status “Terakreditasi Unggul” (Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023). Status ini bukan sekadar memenuhi SN- Dikti, melainkan memenuhi Standar LAM yang lebih tinggi yang dirancang sesuai perkembangan rumpun ilmu atau kebutuhan profesi (Pasal 82 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023). Dalam hal ini, biaya dikenakan kepada penyelenggara sebagai insentif agar peningkatan mutu dilakukan secara sukarela dan bertanggung jawab, tanpa membebani APBN secara tidak proporsional. Keempat, apabila program studi telah mendapatkan status “terakreditasi” tetap ataupun “Terakreditasi Unggul”, maka perpanjangannya dilakukan melalui mekanisme automasi tanpa melalui keterlibatan asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 81 Permendikbudristek 53/2023). Hal ini menekan biaya administrasi akreditasi secara nasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong digitalisasi sistem penjaminan mutu. Asesmen oleh asesor hanya dilakukan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika terdapat indikasi penurunan mutu sehingga tidak lagi memenuhi SN-Dikti yang terdeteksi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau aduan masyarakat (Pasal 83 Permendikbudristek 53/2023). Dalam hal demikian, barulah akreditasi dikenakan biaya oleh LAM (Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023). Biaya asesmen ulang yang dibebankan pada program studi berfungsi sebagai instrumen pengendalian moral hazard, memastikan keseriusan penyelenggara pendidikan tinggi dalam memelihara kualitas lulusannya sebagai bentuk akuntabilitas publik. Mengenai automasi ini ditegaskan dan diatur kembali dalam regulasi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu 240 Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 4. Bahwa dalam konteks dalil Pemohon yang menyatakan bahwa LAM merupakan komersialisasi dan bisnis yang lepas dari Pemerintah, maka perlu dijernihkan. Bahwa biaya yang dikenakan oleh LAM bukanlah bentuk komersialisasi dan bisnis, karena peraturan secara tegas mengatur wataknya sebagai lembaga nirlaba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b Permendikbudristek 53/2023 yang mewajibkan LAM bersifat nirlaba, sehingga semua penerimaan biaya akreditasi harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan tinggi secara profesional, independen, dan berkelanjutan. Dengan prinsip nirlaba ini, tujuan utama penarikan biaya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menutupi kebutuhan operasional, pengembangan metodologi penilaian mutu, pelatihan asesor, sertifikasi lembaga, dan layanan lain yang memastikan mutu akreditasi tetap terjaga. Pendekatan ini justru mendukung akuntabilitas publik dan transparansi lembaga akreditasi dalam memberikan layanan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. 5. Selain pengaturan prinsip nirlaba dan biaya sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah juga mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN. Adapun secara keseluruhan alokasi anggaran untuk PTN untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 2 Alokasi Anggaran Pemerintah untuk PTN Tahun Alokasi Anggaran 2023 Rp26.759.412.535.000,- 2024 Rp30.365.585.302.000,- 2025 Rp31.079.291.034.000,- Selain konteks PTN, Pemerintah telah berperan dengan menyediakan bantuan pembiayaan kepada program studi yang melaksanakan 241 akreditasi program studi oleh LAM secara selektif, dengan rincian berikut ini: Tabel 3 Bantuan Pembiayaan Akreditasi untuk Program Studi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Besaran Bantuan B*/Baik Sekali C*/Baik/Belum Terakreditasi Jumlah Mahasiswa Aktif Program Studi/Angkatan Ganjil 2023-1 Peringkat Akreditasi Program Studi Jumlah Mahasiswa Aktif Program Studi/Angkatan Ganjil 2023-1 Peringkat Akreditasi Program Studi >50 ≤50 B*/Baik Sekali C*/Baik >50 ≤50 B*/Baik Sekali C*/Baik √ √ √ √ √ Rp50.000.000,- √ √ √ √ √ Rp40.000.000,- √ √ √ Rp30.000.000,- Adapun rincian realisasi dari program tersebut adalah berikut ini: a. Pada tahun 2023, Kementerian telah menyalurkan bantuan kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) program studi yang berada dalam cakupan LAM untuk jenjang pendidikan sarjana, dengan jumlah total Rp12.720.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). b. Pada tahun 2024, Kementerian menyalurkan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 kepada 188 (seratus delapan puluh delapan) program studi yang berada dalam cakupan LAM untuk jenjang pendidikan sarjana, dengan dengan jumlah total Rp13.730.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Selain skema pendanaan penjaminan mutu eksternal, Pemerintah juga memberikan skema bantuan pendanaan untuk penyelenggaraan mutu internal. Hal ini karena penjaminan mutu internal dan eksternal berkaitan dan terintegrasi. Berikut rincian skema pendanaan penjaminan mutu internal yang telah diberikan Pemerintah kepada Penerima yang hampir seluruhnya merupakan PTS. Tabel 4 Skema Pendanaan Jaminan Mutu Internal Tahun Jumlah Program Studi Jumlah Anggaran 2021 477 Rp10.134.505.000 2022 87 Rp2.070.868.000 2023 116 Rp3.025.439.000 242 2024 526 Rp5.160.139.000 Dengan desain seperti ini, Permendikbudristek 53/2023 menciptakan keseimbangan yang adil: negara menanggung biaya untuk menjamin mutu minimal yang wajib dicapai oleh semua program studi, sementara biaya mandiri diberlakukan hanya untuk peningkatan kualitas ke level unggul atau untuk perbaikan ketika mutu mengalami penurunan. Kebijakan ini selaras dengan prinsip tata kelola pendidikan tinggi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung otonomi perguruan tinggi dengan tetap memastikan akuntabilitas mutu di hadapan masyarakat. 6. Bahwa terhadap dalil mengenai akreditasi mandiri menambah beban administratif bagi perguruan tinggi, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa akreditasi merupakan hal inheren dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai bagian dari ekosistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu internal dan eksternal adalah saling berkaitan. Penjaminan mutu mempunyai sistem yang dibangun terus menerus untuk efisien, efektif dan akuntabel. Perguruan tinggi yang bermutu pasti menyediakan kelembagaan dan sistem penjaminan mutu dan pada sisi lain BAN-PT dan LAM juga mempunyai sistem yang didesain untuk efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam akreditasi dikenal adanya automasi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Automasi ini berbasis data yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perpanjangan akreditasi. Perguruan tinggi dan program studi cukup secara reguler dan teratur melakukan pengisian data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Maka dengan satu contoh yang demikian, anggapan beban administrasi adalah tidak berdasar. Demikian pula akreditasi eksternal juga telah tersedia sistem dalam aplikasi berbasis teknologi informasi, sehingga tidak memerlukan dokumen yang dicetak dan dikirim. Semua proses yang demikian makin meminimalkan beban administratif. F. Proporsionalitas Biaya Akreditasi dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesejahteraan Dosen. 1. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X sebagai dosen yang menyatakan: “Bahwa keberadaan akreditasi sangat berpengaruh kepada suatu institusi pendidikan tinggi tidak terkecuali bagi seluruh dosen. 243 Pengalihan tanggung jawab untuk memberikan akreditasi dari negara kepada LAM yang dikelola oleh swasta berdampak pada proses belajar mengajar dan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan komersialisasi pendidikan. Kerugian dari segi finansial tersebut dikarenakan LAM dikelola oleh masyarakat dan bukan oleh Pemerintah karena menambah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berdampak pada pengurangan kesejahteraan dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.” 2. Terhadap dalil mengenai “mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi” merupakan dalil tidak berdasar karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam akreditasi terdapat peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi pada PTN, peran pemerintah dalam skema bantuan pendanaan akreditasi, sistem akreditasi ditanggung pemerintah untuk akreditasi pertama kali, dan juga berlaku mekanisme automasi. 3. Bahwa selain itu, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa untuk menjadikan lulusan relevan dengan dunia kerja dan dunia profesi mensyaratkan pencapaian standar yang hanya dapat dilakukan apabila pendidikan bermutu. Mutu merupakan hal yang inheren melekat pada penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan pencapaian standar pendidikan. Implikasi mengenai biaya untuk akreditasi adalah sesuatu yang relatif dibandingkan dengan manfaat. Namun memaknai biaya akreditasi perlu mendapat pencermatan. Pemerintah memandang bahwa perguruan tinggi dan program studi yang mampu melakukan penjaminan mutu yang memadai berakibat positif mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dalam penyelenggaraan pendidikan (waste cost). Dalam hal ini khususnya perguruan tinggi dan program studi yang dapat melaksanakan siklus penjaminan mutu internal dan eksternal secara baik. Bahkan pula implikasi biaya ini seharusnya tidak dikalkulasi secara materiil karena perguruan tinggi dan program studi yang tidak akuntabel, yakni yang tidak dapat melakukan penjaminan mutu justru berdampak kerugian lebih besar pada lulusan dan masyarakat (social or societal cost). 244 4. Dalam akreditasi internasional yang dapat secara sukarela dilakukan oleh program studi, Pemerintah memang mendorong secara positif hal ini untuk dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan internasional yang akan memberikan dampak bagi perguruan tinggi, dosen dan lulusannya. Ini artinya upaya untuk “naik kelas” sejajar dengan perguruan tinggi lain di dunia. Upaya untuk compliance dengan standar internasional yang sudah dilakukan oleh berbagai program studi termasuk pada bidang ilmu hukum, dengan sukarela dilakukan dengan biaya besar merupakan usaha untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada lulusan. Dalam hubungan dengan LAM di Indonesia yang lebih rendah biayanya dibanding lembaga akreditasi internasional, Pemerintah menyampaikan bahwa akreditasi LAM mendekatkan bahkan memenuhi standar akreditasi internasional. Bahkan dalam perkembangannya, LAM di Indonesia memperoleh pengakuan atau akreditasi internasional yang sejajar dengan lembaga akreditasi internasional lainnya. Pemerintah hendak menyatakan dalam konteks ini bahwa proporsionalitas biaya dan prinsip nirlaba pada LAM justru memberikan manfaat yang lebih besar dan luas baik kepada perguruan tinggi, dosen, dan terlebih kepada mahasiswa. 5. Terhadap dalil mengenai kesejahteraan dosen, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam konteks pendapatan Dosen telah diatur secara tersendiri, khususnya bagi PTN mengingat para Pemohon dalam kualifikasi Dosen adalah ASN. Dalam hal ini pendapatan dosen ASN baik PNS maupun PPPK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan komponen berupa gaji, tunjangan, remunerasi dan fasilitas. Dengan konteks demikian tidak beralasan dalil Pemohon para dosen yang mengkaitkan biaya akreditasi dengan penurunan kesejahteraan. Hal demikian hanya asumsi belaka karena Para Pemohon tidak menyampaikan kalkulasi penurunan kesejahteraan diakibatkan biaya akreditasi. 6. Dalam kaitan dengan Dosen Non ASN, Pemerintah menyatakan bahwa berbagai upaya pemenuhan kesejahteraan telah dilakukan dalam berbagai jenis yaitu: 245 a. Pemberian tunjangan profesi kepada Dosen dan Guru Besar, baik Dosen PTN maupun Dosen PTS. b. Bantuan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Dosen. c. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untuk PTS. d. Bantuan pengembangan kapasitas Dosen PTN maupun PTS dalam rangka meningkatkan penelitian ilmiah dan publikasi/diseminasi hasil- hasil penelitian. Selanjutnya mengenai peran Pemerintah yang dilakukan dalam rangka kesejahteraan dosen, khususnya pada PTS, ditegaskan dalam Putusan 135/PUU-XXI/2023: “Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak dengan jelas bahwa alokasi anggaran untuk PTS juga digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Bahkan, pemerintah juga menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah PTS tertentu. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Ihwal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) yang pada intinya menyatakan gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN. Adapun bagi dosen PTS yang diangkat oleh badan penyelenggara PTS yang bersangkutan maka gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan [vide Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012].” G. Penjaminan Mutu Pendidikan Memastikan Jaminan Hak Lulusan Pendidikan Tinggi dan Merupakan Upaya untuk Mencapai Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak. 1. Bahwa Para Pemohon menyatakan dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelepasan kepada LAM maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas yang akhirnya warga negara tidak dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan guna membiayai hidup dan kehidupannya. 246 2. Bahwa dalil Para Pemohon yang demikian, tidak berdasar, oleh karena tidak ada pelepasan tanggung jawab negara sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah dalam keterangan ini. 3. Bahwa akreditasi oleh LAM justru berimplikasi pada perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan menghasilkan lulusan bermutu yang relevan dengan masyarakat yaitu pengguna dan/atau profesi. Dengan kata lain, mutu merupakan kewajiban dalam penyelenggaran pendidikan sebagai salah satu timbal balik (in-return) kepada lulusan yang dapat membuka peluang kebekerjaan. Hal demikian berarti pendidikan yang bermutu turut berkontribusi penting dalam wewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Para Pemohon mahasiswa telah dengan kesadaran penuh memahami bahwa saat memasuki dunia kerja, penyedia kerja baik instansi pemerintah maupun swasta mensyaratkan akreditasi bagi pelamar. Artinya pengguna lulusan (dunia kerja, dunia industri dan profesi) menghendaki lulusan bermutu dari proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang dibuktikan dengan akreditasi oleh lembaga yang independen. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, negara tetap memikul tanggung jawab dalam hal akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN-PT dalam akreditasi level institusi (perguruan tinggi) dan LAM pada level program studi. Akreditasi oleh LAM yang berbasis spesifik rumpun keilmuan dengan unsur kelembagaan akreditasi dari dunia pendidikan (asosiasi program studi) dan profesi atau dunia kerja adalah jawaban untuk memastikan lulusan perguruan tinggi relevan dengan pengguna lulusan dan profesi sehingga peluang kebekerjaan bagi lulusan lebih terbuka dan terjamin. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelepasan tanggung jawab negara dalam penjaminan mutu pendidikan meskipun akreditasi eksternal dilakukan oleh LAM yang merupakan bentuk akuntabilitas publik yang terpercaya. Selanjutnya pengaturan mengenai akreditasi perguruan tinggi dan program studi, berikut pembedaan lembaga pelaksananya, dirancang untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara objektif, relevan, dan akuntabel. Pembedaan ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi merupakan strategi kebijakan yang selaras dengan prinsip- 247 prinsip tata kelola pendidikan tinggi yang baik, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan tuntutan pengakuan global. Dengan desain yang demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan dapat berjalan konsisten, mendorong peningkatan kualitas berkelanjutan, serta memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Dikti tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu: a. tidak bertentangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana Alinea Keempat Pembukaan (Preambule); b. tidak bertentangan dengan Pasal 27, karena justru pendidikan bermutu yang didukung penjaminan mutu yang relevan dengan pengguna lulusan akan mengantarkan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak; c. tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), karena tidak ada halangan untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang diakibatkan adanya akreditasi oleh LAM; d. tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena justru akreditasi adalah untuk akuntabilitas sehingga bagian dari pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama; dan e. tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, karena pengaturan akreditasi dalam UU merupakan open legal policy yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma konstitusi mengenai kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 248 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN A. Penyelenggaraan Akreditasi Menurut UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi 1. Pemerintah melaksanakan ketentuan dalam UU Dikti sebagai lex specialis dari UU Sisdiknas. 2. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas mengatur wewenang akreditasi secara umum untuk seluruh “program dan satuan pendidikan”, yang dikutip berikut ini: “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” 3. Secara khusus “satuan pendidikan” didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU Sisdiknas sebagai “Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.” 4. Dengan membaca Pasal 60 ayat (1) dan (2) secara sistematis dengan Pasal 1 angka 10 UU Sisdiknas, disimpulkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat umum yang mencakup bukan saja program studi pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga satuan pendidikan dari jenjang pendidikan lain pada jalur formal dan nonformal. 5. Dalam hal ini, keberlakuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Dikti menjadi ketentuan yang lebih khusus atau lex specialis dari UU Sisdiknas. UU Dikti 249 secara khusus mengatur kelembagaan untuk melaksanakan akreditasi bagi program studi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (selanjutnya disebut LAM). 6. Sifat lex specialis dari UU Dikti terhadap UU Sisdiknas juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Dikti, yang mengatur: “Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.” 7. Kendati demikian, ketentuan Pasal 55 UU Dikti tidak dapat berlaku langsung dan karenanya Pasal 95 UU Dikti sebagai ketentuan peralihan mengatur suatu “periode transisi” sebelum LAM berdiri dan dapat beroperasi penuh. Dalam periode transisi tersebut, seluruh akreditasi program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT). Berikut adalah kutipan Pasal 95 UU Dikti: “Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT.” 8. Dengan kata lain, BAN-PT tidak pernah dimaksudkan untuk menyelenggarakan akreditasi program studi secara permanen. Wewenang BAN-PT bersifat transisional untuk mencegah kekosongan hukum sebelum LAM terbentuk. Karena tidak dimaksudkan untuk menyelenggarakan akreditasi program studi secara permanen, BAN-PT hanya membuat instrumen akreditasi program studi yang bersifat generik untuk seluruh program studi. Kondisi transisional yang tentunya tidak ideal ini menyebabkan seluruh jenis program studi diakreditasi menggunakan satu instrumen yang sama dengan berpatokan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut SN Dikti). 9. Instrumen akreditasi program studi yang bersifat generik dikembangkan BAN-PT ini adalah sebagai berikut: 250 a. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, yang berlaku mulai 1 April 2019 dan diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini digunakan untuk seluruh program studi di berbagai rumpun ilmu. b. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk program studi baru yang diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Magister. 10. Kondisi ini secara perlahan-lahan tidak sesuai seiring dengan terbentuknya LAM yang mampu mengembangkan instrumen akreditasi yang bersifat spesifik dan tepat guna untuk memotret kondisi dari masing-masing program studi sesuai rumpun ilmu. 11. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam mendukung transisi ini (yang mana telah diutarakan dalam Keterangan Presiden tanggal 23 Juli 2025) yakni: a. Pemerintah bukanlah pemegang otoritas terhadap ilmu pengetahuan; Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan dan penilaian terhadap mutu ilmu pengetahuan merupakan ranah komunitas keilmuan itu sendiri. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pengaturan standar dan penjaminan mutu minimum, tetapi tidak memiliki otoritas eksklusif untuk menentukan atau menjustifikasi perkembangan substansi ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Karenanya, penjaminan mutu eksternal melalui LAM yang bertumpu pada kompetensi dan independensi komunitas keilmuan, menjadi pendekatan yang paling tepat untuk memastikan akuntabilitas mutu pendidikan tinggi dihadapan masyarakat serta kehormatan dan kemandirian ilmu pengetahuan itu sendiri. b. Mempertegas peran pemerintah dalam rangka mencegah konflik kepentingan. Dengan mengalihkan pelaksanaan akreditasi program studi kepada LAM yang independen, Pemerintah secara tegas menempatkan diri hanya sebagai penentu kebijakan, fasilitator, dan pelaksana penjaminan mutu minimum, bukan sebagai penentu kelayakan isi dan metode bidang 251 keilmuan tertentu. Hal ini krusial guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, di mana Pemerintah sekaligus menjadi pembina, operator, dan pengawas mutu yang secara tata kelola berpotensi menghadirkan bias serta penilaian yang tidak objektif. Dengan pemisahan ini, kebijakan mutu tetap dapat ditegakkan secara optimal, sementara penilaian substansi, tata cara, dan kelayakan diserahkan pada komunitas keilmuan yang lebih memahami perkembangan dan kebutuhan bidang masing- masing. c. Lembaga Akreditasi Mandiri lebih tepat untuk mencapai tujuan akreditasi sebagai akuntabilitas publik. LAM dengan karakteristik independen, berbasis profesi/keilmuan dan spesifik pada rumpun ilmu, dirancang untuk mampu mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan, objektif dan kredibel sesuai kebutuhan setiap program studi. Kehadiran LAM memungkinkan instrumen akreditasi tidak lagi bersifat generik, melainkan lebih spesifik, rinci, kontekstual, dan selaras dengan standar nasional maupun perkembangan internasional di bidangnya. Dengan demikian, hasil akreditasi dapat benar-benar menjadi cerminan akuntabilitas publik, dan sejalan dengan kebutuhan pengguna lulusan sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait kualitas program studi yang akan dipilih. 12. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu eksternal bagi program studi di pendidikan tinggi di Indonesia awalnya diatur secara umum dalam UU Sisdiknas, yang kemudian diatur lebih khusus dan terperinci melalui UU Dikti sebagai lex specialis. Akreditasi oleh BAN-PT hanyalah solusi transisional selama masa persiapan pembentukan LAM sehingga BAN-PT tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara akreditasi secara permanen. Dengan desain demikian, tujuan utama sistem akreditasi, yakni akuntabilitas publik serta penghormatan terhadap otonomi ilmu pengetahuan, dapat tercapai secara optimal. Ke depan, pemerintah tetap memastikan standar mutu minimum tetap terjaga, dengan tetap melakukan fungsi pengaturan dan mendorong tumbuhnya kemandirian dan profesionalitas penjaminan mutu eksternal melalui LAM sesuai perkembangan kebutuhan dan kapasitas setiap komunitas keilmuan dan profesi. 252 B. Luaran Akreditasi Merupakan Hasil dari Akreditasi Sesuai dengan Prosedur dan Instrumen Akreditasi yang Telah Ditetapkan. 13. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi, yang disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. Luaran akreditasi program studi oleh LAM dinyatakan dengan status akreditasi. 14. Status “Terakreditasi Unggul” sebagai luaran dari proses akreditasi program studi tidak diatur pada tingkat undang-undang, baik UU Sisdiknas atau UU Dikti. Status “Terakreditasi Unggul” merupakan kebijakan teknis yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka menerapkan ketentuan terkait akreditasi program studi dalam UU Dikti. Dalam hal ini, UU Dikti memperkenankan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal mengenai akreditasi, termasuk adanya pembedaan luaran dari proses akreditasi program studi. Hal ini merujuk pada ketentuan berikut ini: a. Pasal 33 ayat (3) dan (5) UU Dikti mengatur: Pasal 33 ayat (3) UU Dikti “Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.” Pasal 33 ayat (5) UU Dikti: “Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.” Frasa “persyaratan minimum akreditasi” mengindikasikan bahwa UU Dikti membedakan persyaratan minimum yang diterapkan terhadap program studi untuk pertama kali ketika memperoleh izin Menteri. Maka selain hal itu berarti UU Dikti mengakui keberadaan standar yang melebihi “persyaratan minimum akreditasi” untuk diterapkan dalam akreditasi program studi. b. Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Dikti mengatur: Pasal 55 ayat (1) UU Dikti: “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” 253 Pasal 55 ayat (2) UU Dikti: “Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” Kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa kriteria dalam akreditasi tidak secara limitatif hanya berpatokan pada SN Dikti, tetapi “berdasarkan” dan “mengacu” pada SN Dikti. Dengan kata lain, UU Dikti memperbolehkan Pemerintah untuk mengatur standar dan karenanya luaran dari proses akreditasi melebihi SN Dikti. c. Pasal 55 ayat (8) UU Dikti mengatur: “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” Ketentuan ini merupakan ketentuan pendelegasian wewenang mengatur, antara lain mengenai akreditasi program studi, dalam tingkat peraturan menteri. Ketentuan ini sekaligus memberikan dasar wewenang yang sah bagi Pemerintah c.q. Kementerian untuk membuat pengaturan lebih lanjut terkait akreditasi. 15. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemerintah telah memformulasikan standar dan luaran proses akreditasi yang melampaui SN Dikti sebagai persyaratan minimum. Keberadaan standar ini menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu: a. menginformasikan kepada calon mahasiswa mengenai mutu pendidikan yang dijamin dari program studi; dan b. menginformasikan kepada pengguna lulusan baik “dunia kerja” atau pendidikan pada jenjang berikutnya mengenai mutu pendidikan yang telah ditempuh oleh lulusan, kedua hal mana diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa dan pengguna lulusan. 16. Dalam rangka melaksanakan UU Dikti, Pemerintah telah beberapa kali memformulasikan nomenklatur untuk luaran proses akreditasi program studi yang melampaui SN Dikti sebagai persyaratan minimum. 254 a. Dalam Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Permendikbud 87/2014), diberlakukan nomenklatur “peringkat akreditasi”, yang terdiri dari: Tabel 1 Peringkat Akreditasi Peringkat Makna Terakreditasi Baik Memenuhi SN Dikti Terakreditasi Baik Sekali Melampaui SN Dikti Terakreditasi Unggul Pada Peraturan Menteri a quo, wewenang untuk menetapkan tingkat pelampauan SN Dikti masih berada pada BAN-PT (Pasal 3 ayat (6)). b. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti 32/2016) menggunakan nomenklatur yang sama, yaitu “peringkat akreditasi” yang sama dengan Permendikbud 87/2014. Perbedaannya, Permenristekdikti 32/2016 memperkenalkan “akreditasi minimum” yang diberikan selama 2 (dua) tahun kepada perguruan tinggi atau program studi yang baru didirikan (Pasal 4). Setelah masa 2 (dua) tahun tersebut berakhir, program studi akan dievaluasi untuk diberikan peringkat akreditasi. c. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Permendikbud 5/2020) sama-sama menggunakan peringkat akreditasi “Baik”, “Baik Sekali”, dan “Unggul” sebagaimana Permendikbud 87/2014 dan Permenristekdikti 32/2016. Namun, Permendikbud 5/2020 tidak secara eksplisit mengatur makna dari masing-masing peringkat akreditasi dan menyerahkannya kepada penyelenggara akreditasi. Permendikbud 5/2020 juga menghapus “akreditasi minimum” yang diberlakukan dalam Permenristekdikti 32/2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 berikut ini: “Program Studi yang sudah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan sedang menunggu proses Akreditasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini maka Program Studi yang bersangkutan mendapatkan Akreditasi dengan peringkat Baik.” d. Terakhir, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53/2023) tidak lagi 255 menggunakan nomenklatur “peringkat akreditasi”, dan hanya mengatur status akreditasi, sebagai berikut: Tabel 2 Peringkat Akreditasi Status Akreditasi Makna Terakreditasi memenuhi SN Dikti Terakreditasi Unggul memenuhi Standar LAM Berdasarkan Pasal 75 ayat (3), Standar LAM yang baru diperkenalkan dalam Permendikbudristek 53/2023 ini menandakan 2 (dua) hal, yaitu: (i) melampaui kriteria dalam SN Dikti; dan (ii) memenuhi kriteria yang tidak diatur dalam SN Dikti namun relevan dari program studi yang bersangkutan. Agar Standar LAM ini dapat digunakan dalam akreditasi program studi, diperlukan persetujuan dari BAN-PT (Pasal 75 ayat (4)) untuk memastikan bahwa standar tersebut dibuat berdasarkan standar-standar akademis yang relevan dengan program studi tersebut. 17. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa status “Terakreditasi Unggul” sebagai hasil akreditasi program studi tidak diatur secara eksplisit pada tingkat undang-undang, melainkan merupakan kebijakan teknis yang dikembangkan pemerintah melalui regulasi di bawah undang-undang dalam rangka pelaksanaan UU Dikti. Perkembangan kebijakan ini menunjukkan respon dinamis negara untuk memberi penghargaan dan insentif bagi program studi yang mampu memenuhi atau melampaui standar kualitas yang lebih tinggi, serta memperkuat transparansi mutu pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dan pengguna lulusan. 18. Dalam melakukan akreditasi, LAM wajib menetapkan sistem dan alur proses atau prosedur operasi baku untuk melakukan akreditasi program studi yang mencakup proses evaluasi data dan informasi, penetapan status akreditasi, dan pemantauan pemenuhan status akreditasi. Proses baku yang ditetapkan termasuk untuk pengelolaan proses pengajuan keberatan atas status akreditasi. Data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi harus digunakan oleh LAM untuk melaksanakan akreditasi program studi. Kewenangan pengelola atau pengurus LAM dalam tahapan proses akreditasi program studi yang ditetapkan pada dokumen prosedur baku, harus sesuai 256 dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan pada anggaran dasar maupun kebijakan struktur organisasi LAM. 19. Bahwa Instrumen Akreditasi Program Studi yang digunakan LAM harus disusun dan ditetapkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyusunan Standar LAM wajib disetujui oleh BAN-PT, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023, yang dikutip berikut ini: “Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.” 20. Ketentuan tersebut mencerminkan wewenang BAN-PT untuk memastikan agar Standar LAM selaras dengan SN Dikti dan relevan untuk digunakan dalam akreditasi program studi. Dalam hal ini pula BAN-PT telah menetapkan Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Dalam hal ini sepanjang 2023-2025, BAN-PT telah menerima banyak usulan Standar LAM yang kemudian disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan BAN- PT, sebagai berikut: 1) Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan. 2) Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. 3) Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. 4) Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang Termasuk dalam Cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi. 21. Bahwa proses pelaksanaan akreditasi program studi juga dilaksanakan berdasarkan pada prinsip tata kelola akreditasi, pedoman dan kode etik yang 257 juga dilaporkan kepada BAN-PT. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Presiden sebelumnya, akreditasi program studi sejatinya dilaksanakan oleh LAM sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa bentuk dari akuntabilitas publik dalam pelaksanaan akreditasi program studi tersebut adalah: a. Pertama, prosedur, instrumen dan pedoman penilaian akreditasi terbuka dan dapat diakses secara bebas. Dokumen-dokumen dimaksud dapat diperoleh pada website/ laman resmi masing-masing LAM. Hal ini menunjukkan bahwa program studi yang akan melakukan akreditasi baru atau ulang sepenuhnya dapat mempersiapkan diri bahkan melakukan simulasi akreditasi secara mandiri sebelum penilaian dilakukan oleh LAM. b. Kedua, hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM terhadap program studi secara mutlak dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Sebagai contoh dapat dilihat dari hasil akreditasi yang dapat diakses melalui situs jejaring yang disediakan oleh 3 (tiga) LAM berikut ini: 1) LAM Keteknikan (LAM Teknik) menyediakan database yang bernama “SAKTI” yang dapat diakses melalui situs jejaring https://sakti.lamteknik.or.id/database-akreditasi yang memuat data mengenai: (i) program studi, jenjang dan asal universitas yang diakreditasi; (ii) peringkat akreditasi dari program studi terkait; (iii) jangka waktu berlakunya peringkat akreditasi tersebut; (iv) nomor surat keputusan akreditasi dan (v) status aktif atau tidaknya akreditasi tersebut. 2) LAM Kependidikan (LAMDIK) menyediakan database yang dapat diakses melalui https://lamdik.or.id/hasil-akreditasi/ yang memuat data mengenai: (i) program studi, jenjang dan asal universitas yang diakreditasi; (ii) peringkat akreditasi dari program studi terkait; (iii) jangka waktu berlakunya peringkat akreditasi tersebut; (iv) nomor surat keputusan akreditasi dan (v) status aktif atau tidaknya akreditasi tersebut. 3) LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) menyediakan kolom “Pencarian Data Akreditasi” yang dapat diakses melalui https://lamsama.or.id/pencarian-data-akreditasi/ yang juga memuat 258 mengenai: (i) program studi, jenjang dan asal universitas yang diakreditasi; (ii) peringkat akreditasi dari program studi terkait; (iii) jangka waktu berlakunya peringkat akreditasi tersebut; (iv) nomor surat keputusan akreditasi dan (v) status aktif atau tidaknya akreditasi tersebut. c. Ketiga, LAM telah menetapkan kode etik yang mengikat asesor- asesornya dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Berikut ini adalah contoh kode etik yang diterapkan beberapa LAM: 1) LAM Teknik memiliki Kode Etik Asesor yang diatur dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) Nomor: 10/BATAP-LI-PII/030/XI/2021 tentang Kode Etik Asesor, yang secara umum mewajibkan Asesor LAM Teknik untuk: i. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor; ii. Memahami instrumen akreditasi; iii. Menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest; iv. Menolak tugas akreditasi dari LAM Teknik jika pernah membantu program studi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun; v. Mendapat izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi; vi. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai peer yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi program studi yang diases; vii. Tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen; viii. Memperhatikan dan menerapkan tata krama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku; ix. Mematuhi Kode Etik Insinyur-2021 yang menjunjung tinggi aspek perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat. x. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi yang diases; 259 xi. Menjaga kerahasiaan setiap informasi, dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAM Teknik; xii. Senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAM Teknik. Selain itu, Asesor dari LAM Teknik juga dilarang untuk: xiii. Menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM Teknik; xiv. Mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi; xv. Meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor; xvi. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi; xvii. Mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada LAM Teknik. 2) LAMDIK menyediakan kode etik yang termuat dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rekrutmen dan Kode Etik Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang berisikan kewajiban asesor sebagai berikut: i. Patuh dan taat pada kebijakan dan peraturan LAMDIK serta peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; ii. Bertindak profesional, objektif, menghindari conflict of interest, dan sebagai peer review yang baik. iii. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Asesor; iv. Memahami instrumen akreditasi; v. Menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/ memiliki afiliasi program studi/perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest; vi. Izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi; 260 vii. Menolak tawaran untuk bertugas di Program Studi yang sebelumnya telah di ases minimal untuk masa 2 (dua) tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi; viii. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai “peer”, yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi program studi/perguruan tinggi yang diases; ix. Tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen; x. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku; xi. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/perguruan tinggi yang diases; xii. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh- sungguh keberatan program studi/perguruan tinggi yang diases; xiii. Menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAMDIK; xiv. Senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundangan terbaru termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAMDIK. 3) LAMSAMA memiliki “Kode Etik Asesor” dalam Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Alam dan Ilmu Formal Nomor 010d/SK/LAMSAMA/IV/2024 tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Sumber Daya Manusia sebagai seperangkat prinsip dan pedoman yang harus diikuti oleh asesor dalam melaksanakan tugas asesmen, sebagai berikut: i. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik dari LAMSAMA dan program studi/institusi pemohon akreditasi LAMSAMA; ii. Memahami instrumen akreditasi, berusaha untuk menujukkan kualifikasi dan kompetensi sebagai asesor; iii. Menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest; 261 iv. Menolak tugas akreditasi dari LAMSAMA jika pernah membantu program studi/perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun; v. Mendapatkan izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi; vi. Menolak tawaran untuk bertugas di program studi/perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi. vii. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai “peer”, yang bekerja dan menilai secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/perguruan tinggi yang diases. viii. Tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen. ix. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku. x. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/perguruan tinggi yang diases. xi. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh- sungguh keberatan program studi/perguruan tinggi yang diases. xii. Menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAMSAMA. xiii. Senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAMSAMA. xiv. Mampu memberikan rekomendasi kepada program studi yang konstruktif dan implementatif secara bertahap. xv. Menjaga kerahasiaan dan penuh tanggung jawab semua informasi yang diperoleh sehubungan dengan pengajuan akreditasi program studi, kecuali kepada LAMSAMA, hasil penilaian dan sertifikat akreditasi. xvi. Setiap perangkat, gambar, printed matter atau informasi lain dalam bentuk nyata atau tidak berwujud diidentifikasi dengan jelas sebagai rahasia, atau dapat diidentifikasi sebagai pribadi/sensitif berdasarkan sifat konten dan/atau konteksnya. 262 xvii. Informasi tentang setiap individu yaitu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang ditemui dalam proses penilaian. xviii. Tidak secara sengaja mengkomunikasikan data atau informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat membahayakan integritas penilaian, sertifikasi akreditasi, proses dan keputusan di dalamnya. xix. Mampu bertindak secara profesional dan obyektif di bawah tekanan dari pihak lain misalnya dari program studi/fakultas/institusi yang mengajukan akreditasi kepada LAMSAMA dan mematuhi instruksi dan petunjuk dari badan LAMSAMA. Ketentuan kode etik yang diterapkan oleh masing-masing LAM menunjukkan bahwa proses akreditasi program studi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan integritas. Kode etik tersebut mengatur secara jelas kewajiban asesor, termasuk larangan terhadap konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses asesmen. d. Keempat, pada prosedur akreditasi terdapat mekanisme keberatan terhadap hasil dari akreditasi oleh LAM. Hal ini misalnya dalam LAM Teknik ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor 10/BATAP APK-PII/230/VIII/2022 Tentang Kriteria dan Prosedur Banding. Dalam Peraturan LAM dimaksud disebutkan: “Proses banding akreditasi memiliki tujuan dan manfaat bagi UPPS/PS sebagai berikut: 1. Memberikan kesempatan bagi UPPS/PS merasa keberatan terhadap hasil akreditasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengajukan banding akreditasi. 2. Memberikan jaminan bahwa UPPS/PS yang mengajukan banding akreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAM Teknik dengan bukti-bukti yang valid dan relevan. 3. Memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terhadap PS bahwa telah menyelenggarakan mutu pendidikan dengan baik.” 263 e. Kelima, kontrol publik dalam bentuk pengaduan atau whistleblowing system. Dalam rangka akuntabilitas terhadap proses akreditasi dan terhadap tata kelola akreditasi oleh LAM pada umumnya. Hal ini menunjukkan terbukanya kontrol publik terhadap kelembagaan dan proses akreditasi. Misalnya secara faktual pada Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (selanjutnya disebut LAMEMBA) disediakan laman pengaduan untuk whistleblowing https://lamemba.or.id/whistleblowing. Sementara itu pada LAMSAMA, diatur Kriteria dan Prosedur Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (2021) sebagai berikut: “Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMSAMA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMSAMA akan melakukan: a. Pengecekan informasi dan data di Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI) dan Pangkalan Data DIKTI (PD DIKTI), b. Surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau c. Surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi. Hasil pengecekan informasi dan data di PINDAI DIKTI dan PD DIKTI, surveilen investigasi, surveilen banding untuk ditentukan hasilnya. LAMSAMA akan menerbitkan surat jawaban atas pengajuan keberatan kepada masyarakat.” 22. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa luaran akreditasi, termasuk status “Terakreditasi Unggul” adalah hasil dari penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan dan diberlakukan secara ketat untuk memastikan mutu pendidikan yang tinggi sesuai kriteria yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari masih sedikitnya program studi di Indonesia yang memiliki status “Terakreditasi Unggul” sebagaimana disampaikan dalam Laporan BAN-PT Tahun 2024, berikut ini: 264 Tabel 3 Sebaran peringkat Akreditasi Program Studi BAN-PT hingga Desember 2024 Berdasarkan data di atas, Jumlah status “terakreditasi unggul” atau A, berjumlah 5.194 program studi, yaitu 18,86% dari total keseluruhan program studi yang ada. Gambar 1 Sebaran peringkat Akreditasi Program Studi BAN-PT hingga Desember 2024 Sumber: https://lamemba.or.id/hasil_akreditasi Tabel 4 Hasil Peringkat Akreditasi oleh LAMDIK Sumber: https://lamdik.or.id/hasil-akreditasi 23. Selain data berkaitan dengan distribusi luaran hasil akreditasi, luaran akreditasi ditentukan oleh kondisi sesungguhnya dari mutu yang dicapai oleh perguruan tinggi dan program studi, bukan karena label perguruan tinggi Jumlah Program Studi Terakre ditasi LAMDIK 4186 Distribusi Akreditasi Berdasarkan Jenjang D 4 Prof esi S1 S 2 S 3 1 149 31 41 71 2 18 3 Distribusi Akreditasi Berdasarkan Peringkat A B Ba ik Bai k Sek ali C Tidak Terakre ditasi Ung gul 7 5 4 11 45 154 9 3 1 1427 265 besar atau mempunyai kemampuan membiayai akreditasi. Sebagai contoh dalam hasil akreditasi pada program studi: a. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, pada program studi S1 Teknik Komunikasi status akreditasi BAIK berdasarkan akreditasi LAM TEKNIK (Keputusan Nomor 0326/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024) sumber https://www.its.ac.id/kpm/id/akreditasi-program-studi b. Universitas Gadjah Mada, Program Studi Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular, hasil akreditasi BAIK berdasarkan akreditasi LAM- PTKes (Keputusan Nomor 0180/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VI/2024, sumber https://spmru.ugm.ac.id/akreditasi-sertifikasi/status-akreditasi- program-studi) c. Universitas Diponegoro, Program Studi D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat, dengan riwayat status akreditasi dibawah ini. Gambar 2 Data Akreditasi Program Studi Informasi dan Hubungan Masyarakat Program Diploma Empat Universitas Diponegoro Sumber: https://sipma.undip.ac.id/detailakreditasi?id=50&namajurusan=D4- INFORMASI%20DAN%20HUBUNGAN%20MASYARAKAT 24. Selanjutnya berkaitan dengan perolehan status akreditasi, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Oleh karena itu program studi baru hanya dapat memperoleh peringkat Akreditasi Peringkat Baik sebagai bentuk akreditasi minimum awal (initial accreditation), yang hal ini dilakukan melalui proses akreditasi, bukan otomatis diberikan. Selanjutnya untuk bisa mengajukan akreditasi dengan 266 peringkat di atas status Baik, yaitu Baik Sekali atau Unggul, program studi harus memenuhi skor nilai total dan syarat peringkat yang terdapat dalam instrumen dan panduan akreditasi. C. Luaran Hasil Akreditasi Tidak Relevan Terhadap Penetapan Biaya Kuliah yang Ditanggung Mahasiswa (Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Nama Lain pada Perguruan Tinggi Swasta) 25. Tidak terdapat hubungan kausal antara akreditasi program studi dengan uang kuliah yang dipungut dari mahasiswa baik di Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”) dan juga di Perguruan Tinggi Swasta (“PTS”) atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (“PTN-BH”). 26. Ketentuan mengenai tata cara menentukan biaya kuliah yang ditanggung oleh Mahasiswa ditentukan oleh Pasal 88 ayat (3) dan (4) UU Dikti, yang dikutip berikut ini: Pasal 88 ayat (3) UU Dikti: “Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.” Pasal 88 ayat (4) UU Dikti: “Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.” 27. Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua faktor yang berpengaruh pada biaya kuliah, yaitu: a. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut SSBOPT), yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan biaya; dan b. Kemampuan ekonomi pihak yang membiayai Mahasiswa, sebagai kontribusi utama. 28. Pada tataran teknis, biaya kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa disebut dengan Uang Kuliah Tunggal, yang diperoleh dengan cara berikut ini: a. Pemerintah melalui Kementerian menetapkan SSBOPT sesuai dengan amanat dari Pasal 88 ayat (1) UU Dikti, dikutip berikut ini: “Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 267 b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.” b. SSBOPT yang oleh Pemerintah melalui Kementerian tidak langsung diberlakukan kepada mahasiswa, tetapi bersifat umum yang mempertimbangkan faktor-faktor dalam Pasal 88 ayat (1) UU Dikti. Ketentuan teknis mengenai SSBOPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Permendikbudristek 2/2024”). c. Setelah menetapkan SSBOPT, Pemerintah melalui Kementerian kemudian menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (selanjutnya disebut BKT), yaitu biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di PTN (Pasal 4 huruf b Permendikbudristek 2/2024). Sedangkan BKT untuk program studi pada jenjang pascasarjana dan spesialis, ditetapkan oleh Pemimpin PTN yang secara struktural masih menjadi bagian dari Kementerian (Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024). d. Setelah BKT ditetapkan, Pemimpin PTN akan menetapkan kelompok UKT yang diberlakukan bagi mahasiswa program sarjana, yang setidak- tidaknya terdiri dari 2 kelompok, yaitu Kelompok I sebesar Rp500.000,- dan Kelompok II sebesar Rp1.000.000,- (Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek 2/2024). Kelompok UKT tersebut ditetapkan setelah PTN yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Kementerian (Pasal 8 ayat (1) huruf b Permendikbudristek 2/2024). e. Kelompok-kelompok UKT tersebut dibuat untuk mencerminkan kemampuan ekonomi mahasiswa, yang terdiri dari kelompok UKT terendah di atas, sampai kelompok UKT tertinggi yang tidak boleh melampaui BKT yang ditetapkan (Pasal 6 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024). f. Selanjutnya, tarif UKT, yaitu biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa dalam proses pembelajaran (Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024) akan dikenakan kelompok UKT berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Artinya, PTN 268 memastikan agar mahasiswa dengan kemampuan ekonomi terendah mendapatkan Kelompok I dan/atau Kelompok II tersebut. 29. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pada akhirnya penentuan tarif UKT sebagai biaya yang ditanggung oleh mahasiswa akan ditentukan berdasarkan kemampuan ekonominya, bukan oleh status akreditasi dari program studi yang bersangkutan. 30. Akreditasi program studi sebagai tolok ukur capaian SN Dikti akan berpengaruh pada penentuan SSBOPT sebagai dasar penghitungan biaya operasional sebagai kewajiban yang diatur Pasal 88 ayat (1) UU Dikti sebagaimana dikutip di atas. 31. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Dikti yang memperhitungkan SNDikti yang diukur dengan akreditasi program studi dalam penghitungan SSBOPT ini didasarkan pada dua rasional. Pertama, akreditasi digunakan sebagai alat ukur kualitas (cost of quality) yang dicerminkan dengan indeks akreditasi. Perhitungan SSBOPT demikian dibuat dengan asumsi bahwa diperlukan biaya yang sewajarnya dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan program studi untuk mencapai mutu pendidikan tertentu, yang tercermin dari status akreditasinya. Biaya ini sekiranya mencakup: jumlah dan kualifikasi dosen, dana penelitian, dana pengabdian masyarakat, dan pemeliharaan sarana- prasarana. Kedua, perhitungan ini menjadi insentif bagi masing-masing PTN untuk meningkatkan mutu pendidikan karena akan memengaruhi jumlah bantuan yang akan disalurkan dari APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) UU Dikti yang berbunyi: Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN 32. Sebagai catatan, Pemerintah tetap memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut BOPTN) untuk memastikan PTN tidak membebankan biaya operasional perkuliahan/BKT seluruhnya kepada mahasiswa, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti yang dikutip berikut ini: “Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk: 269 a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; Melalui BOPTN, Pemerintah memastikan agar biaya operasional PTN tidak ditanggung seluruhnya oleh mahasiswa di luar kemampuan ekonominya. 33. Berdasarkan uraian di atas, penetapan UKT pada PTN sepenuhnya didasarkan pada dua faktor utama SSBOPT serta kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayainya. Dengan demikian, status akreditasi program studi tidak berpengaruh langsung terhadap nominal UKT yang harus dibayar mahasiswa di PTN. 34. Bahwa selanjutnya, status akreditasi dari PTS dan PTN-BH tidak berpengaruh pada besaran biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa. Berbeda dengan PTN yang ketentuan tarif UKT diatur secara rinci dalam UU Dikti dan juga Permendikbudristek 2/2024, PTS dan PTN-BH memiliki wewenang penuh untuk menentukan sendiri tarif kuliah yang dikenakan kepada Mahasiswa. 35. Satu-satunya kewajiban dari PTN-BH adalah untuk berkonsultasi dengan Kementerian sebelum menetapkan kelompok tarif UKT (Pasal 8 huruf a Permendikbudristek 2/2024). Hal ini sejalan dengan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti agar PTN-BH memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. Adapun pada PTS memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri besaran biaya kuliah yang hendak dibebankannya dengan mempertimbangkan mutu pendidikan yang ditawarkannya serta persaingan yang wajar termasuk mempertimbangkan posisi dan daya saing program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi. Kemudian, penetapan biaya kuliah pada PTS mempertimbangkan posisi dan daya saing program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi. Dalam hal ini, mutu pendidikan yang antara lain ditunjukkan melalui status akreditasi menjadi instrumen penguatan daya saing, bukan dasar perhitungan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. 36. Sebagai contoh, perolehan status akreditasi pada fakultas hukum di berbagai PTS tidak mempengaruhi pembebanan biaya kuliah kepada mahasiswanya, sebab biaya kuliah yang dibebankan tidak selalu linier dengan akreditasi yang diperoleh oleh masing-masing fakultas hukum tersebut, sebagai berikut: 270 Tabel 5 Rincian Biaya Pendidikan di PTS Nama PTS Akreditasi Uang Pangkal Biaya Kuliah Per Semester Biaya per SKS Universitas Tarumanegara Unggul Rp28.000.000,00 Rp9.000.000,00 Rp400.000,00 Universitas Trisakti Unggul Rp20.000.000 Rp11.000.000,00 Rp325.000,00 Universitas Katolik Atma Jaya (Program Muda- Mudi Unggul) Unggul Rp10.000.000,00 Rp19.660.000,00 Universitas Pancasila Unggul - Rp10.162.500,00 37. Dengan demikian, telah jelas penentuan besaran uang kuliah pada PTS tidak dipengaruhi oleh status akreditasi yang telah dikeluarkan oleh program studi, sebab akreditasi berfungsi sebagai indikator mutu, bukan sebagai dasar pembentukan pembiayaan pendidikan pada tingkat mahasiswa. D. Biaya Akreditasi Program Studi Bersifat Wajar dan Tidak Membebani Perguruan Tinggi 38. Berdasarkan keadaan faktual, sejatinya perguruan tinggi tetap dapat menjangkau biaya akreditasi program studi yang dikenakan oleh LAM. Sebagaimana telah sebelumnya dijelaskan dalam Keterangan Presiden tanggal 23 Juli 2025, anggapan bahwa biaya akreditasi program studi akan membebankan biaya operasional didasarkan pada asumsi dan ketidakpahaman terhadap tata cara penghitungan yang berlaku yang akan diluruskan dalam Tambahan Keterangan Presiden ini, yaitu: Pertama, tidak semua biaya akreditasi program studi oleh LAM akan dikenakan kepada program studi. LAM hanya akan mengenakan biaya tersebut kepada program studi dalam kondisi-kondisi khusus yang tidak bersifat rutin, sebagaimana diatur Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Permendikbudristek 53/2023 yang dikutip di bawah ini: Ayat (4): “LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang: 271 a. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; b. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; c. status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95” Ayat (5): “Biaya akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh program studi yang mengajukan akreditasi Sebagai gambaran, berikut adalah 3 (tiga) contoh besaran biaya yang dikenakan oleh LAM kepada program studi: a. Biaya akreditasi Program Studi yang dikenakan oleh LAMSAMA adalah sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disetujui melalui Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Ketua Majelis Akreditasi LAMSAMA No. 86000/MPK.A/AG.00.00/2021, Hal: Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi tanggal 2 Desember 2021. b. Biaya akreditasi Program Studi yang dikenakan oleh LAMDIK adalah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana disetujui melalui Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Ketua Majelis Akreditasi LAMDIK No. 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tanggal 20 Desember 2021. c. Biaya akreditasi program studi yang dikenakan oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) sebagaimana disetujui melalui Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Ketua LAM Teknik No. 54151/MPK.A/AK.00.01/2021, Hal: Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi tanggal 10 Agustus 2021. Dari penghitungan di atas, dapat dikemukakan bahwa biaya yang ditetapkan merupakan beban yang wajar untuk dikenakan kepada perguruan tinggi sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal yang sah. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai suatu “pungutan eksesif” sebab biaya tersebut merupakan kontribusi logis dan sepadan terhadap proses pemeliharaan dan pengembangan mutu akademik dari program studi yang bersangkutan. 272 Kedua, biaya akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh LAM terhadap program studi baru dan program studi yang berstatus terakreditasi sementara akan ditanggung oleh Pemerintah (vide Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). Artinya, perguruan tinggi dibebaskan dari biaya akreditasi yang dilaksanakan untuk pertama kali baik terhadap program studi baru maupun yang terakreditasi sementara guna mendapatkan status “terakreditasi”. Ketiga, Pada dasarnya dengan adanya mekanisme automasi, akreditasi ulang program studi yang wajib dilakukan 5 (lima) tahun sekali tidak dikenakan biaya sama sekali. Mekanisme automasi merupakan mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (vide Pasal 81 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023. Adapun status terakreditasi yang diperoleh melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi (vide Pasal 81 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). Ketentuan mekanisme automasi untuk akreditasi ulang program studi diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi dengan menggunakan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi (PMPS) yang ditetapkan oleh LAM. Dengan mekanisme automasi tersebut, biaya akreditasi ulang hanya dikeluarkan jika diperlukan asesmen oleh asesor, yang terjadi jika terdapat dugaan penurunan mutu pada program studi yang bersangkutan sehingga tidak lagi memenuhi SN Dikti (Pasal 83 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023). Dugaan penurunan mutu ini dapat bersumber dari (Pasal 83 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023): (i) data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; (ii) pengaduan masyarakat; (iii) permintaan dari Kementerian; dan/atau (iv) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 39. Dalam konteks biaya akreditasi yang oleh Pemohon “dihubung-hubungkan” dengan pembebanan UKT atau biaya kuliah perguruan tinggi, maka perlu untuk dapat sepenuhnya dilihat bahwa terdapat juga bentuk pendanaan pendidikan lainnya yang berperan dalam pembiayaan perkuliahan bagi mahasiswa yaitu: (i) pemberian beasiswa bagi mahasiswa PTN; dan (ii) 273 Pemberian bantuan pemerintah untuk akreditasi pendidikan tinggi, sebagai berikut: a. Pertama, mahasiswa perguruan tinggi dapat menerima pemberian beasiswa guna meringankan biaya kuliah yang ditanggungnya. Sebagai contoh, jumlah dana Total yang dikeluarkan untuk Beasiswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kepada 32 (tiga puluh dua) PTN adalah sebagai berikut: Tabel 6 Data Beasiswa pada PTN Tahun Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Jumlah Total Beasiswa 2023 29219 Rp129.517.090.013,00 2024 26905 Rp147.582.538.538,00 2025 33746 Rp164.961.147.840,00 b. Kedua, Pemerintah kerap memberikan bantuan untuk akreditasi pendidikan tinggi PTS. Sebagai contoh: Pada tahun 2023, Pemerintah telah mengadakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Pendidikan Tinggi dalam enam gelombang, sebagaimana lengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini: Tabel 7 Data Beasiswa pada PTS Gelombang Jumlah PTS Penerima Bantuan I 25 II 55 III 39 IV 72 V 50 VI 73 40. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan program studi masih dapat terjangkau sebab akreditasi program studi yang dimilikinya tersebut masih ditanggung oleh pemerintah, serta biaya akreditasi hanya ditanggung oleh program studi apabila ia ingin meningkatkan status terakreditasinya menjadi 274 “terakreditasi unggul” yang dapat diperpanjang dan berlaku selama 5 (lima) tahun. 41. Dalam konteks pembiayaan ini, khususnya dalam hal anggaran pendidikan, perlu untuk sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa norma Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945 memang tidak merinci jenis pendidikan apa saja yang menjadi lingkup 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas telah menentukan, “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. (Vide [3.25] Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024) E. Aspek Kelembagaan Lembaga Akreditasi Mandiri 42. Dalam konteks tata kelola kelembagaan akreditasi, pengaturannya tidak pada tingkat undang-undang namun diatur dalam Permendikbudristek 53/2023. Titik anjak kelembagaan akreditasi adalah berdasarkan prinsip penyelenggaraan akreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Permendikbudristek 53/2023. Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun; b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual; d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. 275 Berdasarkan prinsip tersebut, maka akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN- PT atau LAM wajib memenuhi prinsip-prinsip tersebut. 43. Terdapat beberapa rambu-rambu yang wajib dipenuhi oleh LAM dari aspek kelembagaan, yang terdiri dari (i) persyaratan dan komposisi pemrakarsa pendirian LAM; (ii) struktur organisasi LAM; dan (iii) sifat nirlaba dari LAM. Pertama, Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri diatur sedemikian rupa dalam Permendikbudristek 53/2023 untuk menjamin kapasitas dan kapabilitasnya untuk merumuskan standar akreditasi yang memadai, yaitu: a) Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri wajib didukung dengan kajian studi kelayakan dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Seluruh dokumen ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan substansi yang disyaratkan dalam Pasal 93 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023, yang dikutip berikut ini: “Pendirian LAM harus melampirkan dokumen: a. studi kelayakan; b. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan Akreditasi program studi; c. rancangan prosedur operasi standar Akreditasi program studi; d. sumber pendanaan minimal untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM; e. rancangan satuan biaya pelaksanaan Akreditasi program studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM; g. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM; dan h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap status Akreditasi program studi.” b) Selanjutnya, BAN-PT akan melakukan penilaian kelayakan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan pedoman dalam Peraturan BAN-PT No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri, yang mencakup kriteria antara lain: c) Kelayakan pemrakarsa LAM; dan i. keabsahan badan hukum, ii. bidang ilmu, iii. kesepakatan dari para pemrakarsa untuk bekerjasama, dan iv. ketersediaan tim penyusun studi kelayakan d) Kelayakan dokumen studi kelayakan. v. latar belakang pentingnya pendirian LAM, 276 vi. visi misi LAM, vii. identitas organisasi LAM, viii. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, atau cabang pengetahuan, ix. pendanaan LAM, x. rancangan sistem dan proses akreditasi LAM, xi. rancangan tata kelola LAM, dan xii. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM Dalam aspek komposisi pemrakarsa, Permendikbudristek 53/2023 mensyaratkan agar terdiri atas unsur Organisasi Profesi (selanjutnya disebut OP) yang berbadan hukum dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi (selanjutnya disebut AUPPS) yang berbadan hukum. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan BAN-PT 15/2023 yang mengatur syarat-syarat dari formil dan materiil dari pemrakarsa, yang terdiri dari: a. Kelayakan legalitas OP dan AUPPS. OP dan AUPPS harus sudah berstatus badan hukum. OP dan AUPPS yang tidak lengkap bukti legalitasnya sebagai badan hukum tidak diperhitungkan sebagai Pemrakarsa, namun berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi dapat dianggap sebagai organisasi pendukung dalam rangka pendirian LAM. b. Kelayakan Pemrakarsa dalam mewakili OP dan AUPPS yang relevan. Kelayakan pada aspek ini menyangkut jumlah dan relevansi OP dan AUPPS yang tergabung sebagai Pemrakarsa dibanding dengan jumlah organisasi profesi yang relevan dan terdaftar di Kemenkumham. c. Kesesuaian bidang ilmu antara Pemrakarsa dan program studi yang dinaungi. APS dilaksanakan oleh LAM agar keunikan dari masing-masing cabang ilmu dapat diakomodir dalam proses APS dan penilaian yang dilakukan lebih tepat. Hal tersebut penting oleh karena ruang lingkup rumpun atau cabang ilmu pengetahuan Program Studi yang akan dinaungi harus relevan dengan OP dan AUPPS yang tergabung sebagai Pemrakarsa. Relevansi bidang ilmu organisasi pendukung dapat dipertimbangkan dalam menilai aspek ini. 277 Sepanjang tahun 2023-2025, BAN-PT telah melaksanakan evaluasi terhadap 7 pengajuan pendirian LAM, yang tidak seluruhnya diloloskan, sebagaimana dilaporkan kepada pihak Kementerian melalui: 1) Surat No. 189/BAN-PT/MA/Pen/LL/2022 tanggal 9 September 2022 kepada Mendikbudristek melalui Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek dimana BAN-PT belum dapat melakukan penilaian terhadap proposal pendirian LAM-PTIP karena beberapa pertimbangan, yaitu: a) terdapat pengunduran diri dari salah satu AUPPS pemrakarsa LAM, dan b) proposal belum dilengkapi dengan bukti dukungan dan/atau keabsahan dari para pemrakarsa pendiri LAM 2) Surat No. 066/BAN-PT/MA/Pen/LL/2023 tertanggal 26 Juni 2023 kepada Mendikbudristek melalui Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek dimana BAN-PT belum dapat melakukan penilaian terhadap proposal pendirian LAM SERULING karena beberapa pertimbangan, yaitu: a) format proposal studi kelayakan tidak sesuai panduan yang ditetapkan, b) pemrakarsa belum melibatkan organisasi profesi, dan c) dokumen badan hukum pemrakarsa tidak disajikan. Kedua, kelembagaan LAM wajib terdapat 4 (empat) unsur, yaitu: a. Pengelola LAM yang mengoordinasi semua kegiatan Akreditasi, b. Asesor sebagai tenaga ahli yang bertugas melakukan penilaian atau asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, c. Sekretariat untuk administrasi kegiatan, dan d. SDM lain yang diperlukan Di dalam struktur organisasi LAM harus tergambar dengan jelas organ pengambil kebijakan, organ pelaksana teknis, organ penjaminan mutu, organ pengawasan dan sekretariat, dengan kedudukan, tugas pokok fungsi serta kewenangan masing-masing yang diatur secara jelas. Struktur organisasi tersebut juga harus bisa menunjukkan bahwa organisasi dapat menjamin kenetralan (tidak terjadi konflik kepentingan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam praktik, struktur organisasi LAM memiliki variasinya masing- masing, namun tetap mempertahankan pola kelembagaan yang menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan akreditasi. 278 Tabel 8 Struktur Organisasi LAM 1. LAM Teknik Komite eksekutif; Komite eksekutif berfungsi sebagai badan tertinggi yang bertugas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan anggaran akreditasi, menetapkan surat keputusan hasil akreditasi, serta mengevaluasi pelaksanaan akreditasi secara menyeluruh. Majelis akreditasi Majelis akreditasi berfungsi dan bertanggung jawab menetapkan hasil akhir akreditasi berdasarkan rekomendasi Komite Evaluasi dan Akreditasi, menyetujui penambahan asesor, melakukan evaluasi batch, pembinaan program studi, dan penyetaraan akreditasi internasional. Komite evaluasi dan akreditasi Komite evaluasi dan Akreditasi berfungsi untuk melaksanakan proses teknis akreditasi mulai dari penugasan tim asesor, evaluasi dokumen dan lapangan, hingga penyusunan rekomendasi akreditasi. Majelis banding; dan Majelis banding bertugas menangani permohonan banding dari program studi yang tidak terakreditasi, dengan membentuk Komite Banding dan menetapkan keputusan akhir atas hasil banding. Dewan pengawas asesor. Dewan pengawas asesor berfungsi mengawasi kinerja dan etika asesor dengan mengumpulkan umpan balik dari UPPS/Prodi, mengevaluasi penyimpangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan kepada komite eksekutif. 2. LAMSAMA Majelis Majelis berfungsi melakukan pengawasan strategis dan kebijakan. Pengawas Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pencapaian maksud dan tujuan LAMSAMA sesuai anggaran dasar, memberikan masukan kepada dewan eksekutif, dan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan dewan eksekutif. Dewan eksekutif Dewan eksekutif berfungsi untuk menyusun rencana strategis, anggaran, dan kebijakan, melaksanakan akreditasi sesuai standar, memantau konsistensi proses akreditasi, dan melaporkan kinerja secara berkala. Dengan struktur demikian, akreditasi program studi dilaksanakan secara independen dan terbebas dari campur tangan langsung dan konflik kepentingan dari masing-masing sumber daya manusia yang menjabat di LAM. Setiap proses akreditasi program studi menjadi pertanggungjawaban dari masing-masing asesor. 279 Ketiga, Permendikbudristek 53/2023 mensyaratkan agar LAM memiliki badan hukum yang bersifat nirlaba. Dalam hal ini, LAM wajib melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik setiap tahunnya dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi (Pasal 97 Permendikbudristek 53/2023). Penyusunan laporan keuangan dari LAM wajib mengacu pada ISAK 35, yaitu Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Keseluruhan aspek nirlaba dari LAM menjadi salah satu indikator kinerja yang dievaluasi secara berkala oleh BAN-PT sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri. Gambar 3 Pedoman dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri. Rujukan lain yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja LAM yang bersifat nirlaba adalah dokumen Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia tahun 2022 (PUG-ONI 2022), yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. PUG-ONI 2022 dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan panduan praktik tata kelola bagi organisasi nirlaba, terutama organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan dan Perkumpulan. Secara umum PUG-ONI 2022 terdiri atas lima bagian rangkaian pedoman, rekomendasi dan panduan. Bagian pertama dan kedua fokus pada mekanisme governansi organisasi nirlaba yang meliputi peran dan tanggung jawab, komposisi dan hubungan kerja, serta keterlibatan dan perlindungan terhadap pemangku kepentingan lainnya. Bagian ketiga sampai kelima memuat pengaturan tentang 280 governansi perilaku etik dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya pelestarian nilai-nilai budaya yang dianut, manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, serta kebijakan untuk pengungkapan dan transparansi, rekomendasi dan panduan praktik governansi bagi organisasi nirlaba. PUG-ONI 2022 dijadikan rujukan dalam menyusun kriteria evaluasi kinerja LAM, dan diuraikan secara rinci pada BAB III dalam Lampiran Peraturan BAN-PT No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan mengenai kelembagaan LAM telah diatur secara teknis dalam Permendikbudristek 53/2023 dan turunannya, dengan menegaskan sejumlah persyaratan mendasar untuk menjaga integritas dan akuntabilitas LAM. 44. Adapun dalam Tata Kelola pelaksanaan akreditasi, Proses Akreditasi yang profesional harus didukung dengan prosedur dan instrumen yang sahih dan handal, dan tentunya telah melalui proses uji terlebih dahulu. Hal ini menyangkut, pertama: Standar LAM. LAM memiliki standar yang dijadikan acuan dalam menyusun instrumen untuk perolehan Akreditasi Unggul. Permendikbudristek Nomor 53/2023 Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa standar LAM harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti, dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. Pada ayat (4) disebutkan bahwa standar LAM harus mendapatkan persetujuan dari BAN-PT. Kedua, Instrumen APS. Salah satu tugas LAM sebagaimana yang disebutkan pada Permendikbudristek Nomor 53/2023 Pasal 92 huruf a adalah menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi Program Studi yang sejalan dengan Sistem Akreditasi Nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Instrumen yang disusun LAM mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan pada Permendikbudristek Nomor 53/2023, yang diuraikan lebih rinci pada PerBAN- PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme penetapan dan pemberlakuan instrumen akreditasi, PerBAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi, serta PerBAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang kebijakan penyusunan instrumen akreditasi. PerBAN-PT aquo juga menjelaskan bahwa sebelum instrumen Akreditasi diberlakukan maka kedua tahapan berikut ini harus dilakukan, yaitu: uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan 281 Pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi. Dalam hal Penyusunan Instrumen Akreditasi, berdasarkan Peraturan BAN- PT 14/2023) evaluasi terhadap instrumen akreditasi yang akan digunakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri dalam melakukan akreditasi unggul, harus memperhatikan: 1) penyusunan instrumen Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait khususnya: pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa; 2) mengacu pada praktik baik dan kerangka (framework) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan 3) dokumen akreditasi sebaiknya disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi perguruan tinggi. Pada akhirnya, LAM wajib menetapkan sistem dan alur proses atau prosedur operasi baku untuk melakukan APS yang mencakup proses evaluasi data dan informasi, penetapan status Akreditasi, dan pemantauan pemenuhan status Akreditasi. Proses baku yang ditetapkan termasuk untuk pengelolaan proses pengajuan keberatan atas status Akreditasi. Data dan informasi dalam PD Dikti harus digunakan oleh LAM untuk melaksanakan APS. Kewenangan pengelola atau pengurus LAM dalam tahapan proses APS yang ditetapkan pada dokumen prosedur baku, harus sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan pada anggaran dasar maupun kebijakan struktur organisasi LAM. F. Pengawasan Proses Akreditasi Program Studi 45. Berkaitan dengan aspek pengawasan dan sanksi, perlu disampaikan jenis pengawasan, yakni Pengawasan Asesor oleh LAM dan Pengawasan LAM oleh BAN-PT dan Kementerian. 1) Pengawasan Asesor oleh LAM 46. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan akreditasi merupakan pondasi krusial dalam menjaga kredibilitas dan kualitas sistem akreditasi nasional. LAM menjalankan pengawasan ini secara mandiri melalui dua mekanisme 282 utama yang saling melengkapi dan memperkuat efektivitas sistem penjaminan mutu eksternal. Pertama, adalah proses seleksi asesor sebagai gerbang pertama penjaminan mutu. Mekanisme seleksi individu yang diangkat sebagai asesor dari LAM berfungsi sebagai filter preventif yang memastikan hanya profesional berkualitas tinggi yang dapat masuk ke dalam sistem akreditasi. Proses ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sistem penyaringan berlapis yang mencakup verifikasi kualifikasi akademik, pengalaman profesional, integritas personal, dan kompetensi teknis. a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan LAM Teknik No. 10/BATAP-LI-PII-060-XII/202, LAM Teknik mensyaratkan asesor minimal berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (Level KKNI 9) dan terdaftar sebagai anggota PII, dengan tambahan persyaratan pengalaman dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. b. LAMDIK menetapkan standar yang lebih spesifik melalui Pasal 3 ayat (4) Peraturan LAMDIK Nomor 23 Tahun 2022 dengan mensyaratkan asesor berlatar belakang kependidikan dan memiliki pengalaman manajemen perguruan tinggi minimal sebagai pengelola struktural. c. LAM INFOKOM menambahkan dimensi praktis dalam Pedoman Pengelolaan Asesor LAM INFOKOM dengan mengakomodasi asesor dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Proses seleksi empat tahap administrasi, tes psikologi, dan wawancara dirancang untuk menggali tidak hanya kompetensi teknis tetapi juga integritas dan profesionalisme calon asesor. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Tahap seleksi administrasi berfungsi sebagai filter kualifikasi fundamental yang memastikan calon asesor memenuhi standar akademik, profesional, dan geografis yang ditetapkan. Ketiga LAM secara konsisten menerapkan prinsip pemerataan geografis dalam seleksi ini, yang menunjukkan komitmen terhadap representasi nasional dan menghindari dominasi regional dalam proses akreditasi. 283 b. Tahap tes psikologi merupakan inovasi signifikan dalam proses seleksi asesor yang membedakan sistem akreditasi LAM dari pendekatan konvensional. Ketiga LAM secara konsisten menggunakan lembaga asesmen bereputasi dengan kriteria yang seragam: integritas, tidak berkepribadian menyimpang, motivasi tinggi, empati tinggi, kemampuan komunikasi baik, dan kemampuan kerja sama yang efektif. Standarisasi kriteria psikologis ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup untuk menghasilkan asesmen yang objektif dan kredibel. Integritas sebagai kriteria utama menjadi fondasi kepercayaan stakeholder terhadap hasil akreditasi, sementara empati dan kemampuan komunikasi memastikan proses asesmen berlangsung konstruktif dan edukatif bagi program studi yang diakreditasi. c. Tahap wawancara berfungsi sebagai validasi final terhadap kompetensi praktis dan pengalaman relevan calon asesor. Ketiga LAM menggali dimensi yang sama: sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, manajemen perguruan tinggi, penguasaan ICT, dan kemampuan berkomunikasi. LAMDIK menambahkan dimensi kemampuan memberikan umpan balik, yang mencerminkan orientasi pengembangan dalam filosofi akreditasi kependidikan. Komposisi penguji wawancara yang melibatkan anggota Komite Eksekutif/Dewan Eksekutif, Majelis Akreditasi, asesor berpengalaman, dan penguji eksternal yang ditetapkan memastikan objektivitas dan komprehensivitas penilaian. Pendekatan multi-perspektif ini menghasilkan evaluasi yang holistik terhadap kesiapan calon asesor. d. Proses penetapan kelulusan menunjukkan variasi strategis yang mencerminkan karakteristik masing-masing LAM. LAM Teknik dan LAM INFOKOM menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan kemungkinan penetapan rangking jika diperlukan, sementara LAMDIK menerapkan sistem kuota yang ketat dengan rangking berdasarkan nilai hasil seleksi. Pendekatan LAMDIK yang lebih rigid mencerminkan kebutuhan akan prediktabilitas dalam bidang kependidikan, sementara fleksibilitas LAM Teknik dan LAM INFOKOM menunjukkan adaptasi terhadap dinamika industri dan teknologi. 284 Publikasi hasil seleksi melalui platform digital masing-masing SAKTI untuk LAM Teknik, laman LAMDIK, dan SALAM Infokom untuk LAM INFOKOM menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses rekrutmen. Proses seleksi di atas menunjukkan adanya sistem penjaminan mutu yang mengintegrasikan standar akademik, integritas personal, dan kompetensi profesional, sehingga menghasilkan asesor berkualitas tinggi untuk menjaga kredibilitas akreditasi program studi di Indonesia. Kedua, adalah pengenaan sanksi terhadap asesor sebagai mekanisme korektif berkelanjutan. Pemberian sanksi terhadap asesor yang melanggar kode etik dalam melaksanakan akreditasi program studi merupakan mekanisme pengawasan korektif yang memastikan standar profesionalisme terjaga sepanjang masa penugasan. Sistem ini merupakan instrumen pembinaan berkelanjutan yang memberikan kesempatan perbaikan sekaligus menegakkan disiplin. Efektivitas mekanisme pengawasan ini terbukti dari implementasi konkret di lapangan. a. Surat No. 1220/SU-F/LAMDIK/VII/2023 dan No. 1221/SU- F/LAMDIK/VII/2023 memberikan peringatan keras kepada (dua asesor) atas pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) Program Doktor Pendidikan Matematika UNIMED. Kedua asesor tersebut mendapat sanksi tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun dan penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai Pasal 15 ayat (7) Peraturan LAMDIK Nomor 23 Tahun 2022. b. Implementasi sanksi lainnya terlihat dalam pemberian peringatan kepada asesor yang tidak melaksanakan AL sesuai waktu yang ditetapkan melalui Surat No. 975/SU-F/LAMDIK/II/2024 kepada asesor dan No. 1138/SU- F/LAMDIK/II/2024 kepada asesor. Kedua asesor tersebut melaksanakan AL tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP LAMDIK, di mana hari ke-2 AL hanya dilaksanakan pada pukul 07.00- 09.15 WIB untuk cek dokumen dan sarana, kemudian langsung ditutup. c. Sanksi pelanggaran sedang juga diterapkan melalui Surat No. 2091/SU- F/LAMDIK/VI/2024 kepada asesor atas permintaan fasilitas tidak wajarnya. Berdasarkan laporan dari Program Studi Ilmu Pendidikan 285 Program Doktor Universitas Sebelas Maret mengenai tindakan yang meminta beberapa fasilitas tidak sewajarnya pada saat pelaksanaan AL tanggal 1-4 Mei 2024, asesor tersebut mendapat peringatan keras dengan sanksi tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun dan penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Penegakan sanksi yang konsisten ini dapat menciptakan efek jera atau deterrent effect yang kuat dalam komunitas asesor. Pengenaan sanksi melalui surat resmi dan dokumentasi formal memberikan pesan tegas tentang komitmen LAM terhadap integritas proses akreditasi. Kedua mekanisme pengawasan ini bekerja secara sinergis dalam menciptakan ekosistem akreditasi yang kredibel. Seleksi ketat di pintu masuk mengurangi risiko pelanggaran di masa depan, sementara sistem sanksi yang konsisten memelihara standar profesionalisme sepanjang masa penugasan. Kombinasi ini menciptakan kultur profesionalisme yang menjadi kekuatan internal sistem akreditasi. 47. Mekanisme pengawasan asesor melalui seleksi ketat dan pemberian sanksi yang proporsional telah terbukti efektif dalam menjaga kredibilitas sistem akreditasi LAM. Kedua mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol dan pembangunan kultur profesionalisme yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan mandiri yang dilakukan LAM menghadirkan sistem penjaminan mutu yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi Indonesia. 2) Pengawasan LAM oleh BAN-PT dan Kementerian 48. Ketentuan mengenai pengawasan LAM tidak diatur dalam undang-undang namun diuraikan dalam Permendikbudristek 53/2023 dan Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri (“Peraturan BAN-PT 28/2022”). Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja LAM merupakan mekanisme kunci untuk memastikan mutu akreditasi program studi serta akuntabilitas publik dalam pelaksanaan akreditasi. 49. Tahapan pelaksanaan pengawasan kinerja LAM oleh BAN-PT dan Kementerian dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut: a. Pertama, LAM diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan Laporan Kegiatan Tahunan kepada Menteri melalui BAN-PT, paling lambat tanggal 286 30 Juni setiap tahun. Laporan tahunan ini menjadi dasar bagi BAN-PT dalam melakukan evaluasi kinerja LAM. b. Kedua, Majelis Akreditasi BAN-PT kemudian menugaskan tim evaluasi untuk melakukan penilaian atas kelengkapan dan kesesuaian laporan, melalui tahap asesmen kecukupan. Apabila laporan dianggap belum memenuhi standar, atau ditemukan indikasi pelanggaran atau hal-hal yang perlu pendalaman, maka dilaksanakan asesmen lapangan di kantor LAM guna verifikasi langsung melalui observasi, wawancara, diskusi, maupun pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung lainnya. c. Ketiga, seluruh hasil evaluasi kinerja LAM baik yang diperoleh dari asesmen kecukupan maupun lapangan, selanjutnya didiskusikan dalam rapat pleno Majelis Akreditasi BAN-PT. Rapat pleno ini menjadi forum pengambilan keputusan akhir terkait status dan tindak lanjut hasil evaluasi. d. Keempat, hasil rapor evaluasi kinerja LAM berikut rekomendasi resmi disampaikan oleh BAN-PT kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidakpatuhan, pelanggaran, atau kekurangan signifikan pada LAM, maka dilakukan langkah pengawasan dan pembinaan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman terpisah. e. Kelima, indikator evaluasi kinerja LAM meliputi komponen tata kelola yang akuntabel, kualitas dan kecukupan sumber daya, profesionalisme pelaksanaan proses akreditasi, serta luaran dan dampak akreditasi bagi pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Seluruh proses evaluasi ini juga menjunjung nilai-nilai objektivitas, transparansi, serta taat terhadap prinsip akuntabilitas publik. 50. Jika setelah evaluasi ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, BAN-PT dapat menempatkan LAM di bawah pembinaan dan pengawasan langsung selama 1 (satu) tahun. Dalam masa ini, BAN-PT memberikan arahan, pendampingan, serta memantau perbaikan yang dilakukan LAM (Pasal 98 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023. 51. Setelah masa pembinaan, apabila LAM tetap tidak mematuhi ketentuan, BAN-PT dapat merekomendasikan pencabutan izin pelaksanaan akreditasi 287 oleh Menteri untuk ditindaklanjuti dengan pencabutan (Pasal 98 ayat (5) Permendikbudristek 53/2023). 52. Dengan rangkaian mekanisme tersebut, telah secara nyata dilakukan upaya penguatan dan pembinaan tata kelola akreditasi oleh LAM, guna memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi berjalan efektif dan kredibel serta mampu menciptakan kepercayaan publik, khususnya dalam menjamin mutu pendidikan tinggi nasional. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-38 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0663/E/PR.07.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) UPN Veteran Jakarta; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Kep DIRJEN Diktiristek Nomor 51/E/KPT/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Plt. Dirjen Diktiristek Nomor 1105/E.E3.DT.03.08/2023 tanggal 18 November 2023 tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023 Gelombang V (PTS PENERIMA BANTUAN APS); 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dikbudristek NOMOR 54/P/2024 tentang BESARAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Biaya Operasional PTN dan Bantuan Pendanaan PTNBH Alokasi Anggaran Tahun 2023-2025; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Komponen Perhitungan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi; 288 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0547/B.B1/PR.07.04/2025 tanggal 10 Juli 2025, tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Negeri Medan; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Sosialisasi PERMEN DIKBUDRISTEK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Lingkungan Kemdikbudristek dan Kepmendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 0547/B.B1/PR.07.04/2025 tanggal 10 Juli 2025, tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Negeri Medan Tahun Akademik 2025/2026; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Plt. Dirjen Diktiristek Nomor: - 0765/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 25 Agustus 2023 (Gelombang I); - 0825/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 6 September 2023 (Gelombang II); - 0887/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 29 September 2023 (Gelombang III); - 1030/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 27 Oktober 2023 (Gelombang IV); - 1105/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 18 November 2023 (Gelombang V); - 1144/E.E3/DT.03.08/2023 – tanggal 28 November 2023 (Gelombang VI); 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Program Studi 2023 dan Program Bantuan Pemerintah Untuk Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024; 289 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Dikbudristek Nomor 236/O/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti nomor 0018/E3/DT.03.04/2025 tanggal 3 Januari 2025, tentang Pengumuman Penerima Bantuan APS Tahun 2024; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Rekap Data Beasiswa PTN Tahun 2023, 2024, 2025; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Dana Bantuan Beasiswa PTN Non Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan Non Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) Tahun 2023-2025; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Data Perguruan Tinggi Unggul; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Mendikbudristek tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi LAMSAMA 8600/MPK.A.AG.00.000/2021-tanggal 2 Desember 2021 LAM INFOKOM 86933/MPK.A/AG.01.00/2021 – tanggal 6 Desember 2021 LAMDIK 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 – tanggal 20 Desember 2021; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Program Bantuan Pemerintah untuk Penguatan Kapasitas 2024 (LAMSPAK 2024, LAMSAMA 2024, LAMDIK 2024); 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Kegiatan Tahunan LAMSAMA kepada BANPT; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Kegiatan Tahunan LAM INFOKOM kepada BANPT; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) Nomor: 10/BATAP- LI/PII/030/XI/2021 tentang Kode Etik Asesor; 290 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rekrutmen dan Kode Etik Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Alam dan Ilmu Formal Nomor 010d/SK/LAMSMA/IV/2024 tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Sumber Daya Manusia; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor 10/BATAP APK- PII/230/VIII/20222 tentang Kriteria dan Prosedur Banding Akreditasi Program Studi; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/SK/LAMSAMA/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1/PEMB/LAMDIK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Akreditasi LAM INFOKOM No. 02A/SK/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputen tanggal 26 Februari 2022; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Danacita, “Kuliah di Untar 2025: Rincian Biaya Kuliah setiap Jurusan hingga Opsi Cicilan Bulanan”, 4 Juni 2025, dilansir melalui: https://danacita.co.id/blog/cicil- biaya-kuliah-untar-danacita-2025/.; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Rincian Pembayaran Mahasiswa Bawru Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, dapat diakses melalui: 291 https://drive.google.com/file/d/1XAB08xjwcoQiUZZVuhD WWhxe5bKY4TJ./view 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Tabel Tarif Kuliah Program Muda-Mudi Unggul Program Sarjana (S1) Calon Mahasiswa Akademik 2025- 2026 Universitas Katolik Atma Jaya , dapat diakses melalui: https://www.atmajaya.ac.id/en/media/tabel-baiya - muda-mudi-unggul-2025.pdf. 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Biaya Perkuliahan Mahasiswa Baru Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026, Program Reguler Jenjang Pendidikan D3, D4, dan S1, dapat diakses melalui: https://univpancasila.ac.id/biaya-pendidikan-2/. 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat No. 1220/SU-F/LAMDIK/VII/2023 Hal: Surat Teguran Pelaksanaan AL Program Doktor Pendidikan Matematika UNIMED tanggal 31 Juli 2023; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat No. 1221/SU-F/LAMDIK/VII/2023 Hal: Surat Teguran Pelaksanaan AL Program Doktor Pendidikan Matematika UNIMED tanggal 31 Juli 2023; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat No. 975/SU-F/LAMDIK/II/2024 Hal: Surat Teguran Asesor tanggal 16 Februari 2024; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat No. 1138/SU-F/LAMDIK/II/2024 Hal: Surat Teguran Asesor tanggal 28 Februari 2024; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat No. 2091/SU-F/LAMDIK/VI/2024 Hal: Surat Peringatan Asesor tanggal 7 Juni 2024; 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Employabilitiy and Outcome (Lens). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Sascha Hardt LL.M., LL.B., dan Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D, serta 2 (dua) orang saksi atas nama Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori dan Prof. Dr. Suprijadi, M.Eng yang keterangannya telah diterima secara daring oleh Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 dan keterangan fisiknya telah diterima Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025, serta telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada 20 Agustus 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Radian Salman, S.H., LL.M dan 1 (satu) orang saksi atas 292 nama Ir. Faizal Safa, M.Sc., IPU., ASEAN Eng yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Sascha Hardt LL.M., LL.B. Preliminary: Types of accreditation (Germany) In the German system, we distinguish three different accreditation processes: - Institutional accreditation: accreditation of the educational institution (university; university of applied sciences; etc.) as such. This is particularly relevant for non-state institutions, such as private universities or universities run by churches. While state universities are established by law, non-state institutions require institutional accreditation to be legally able to issue any recognised degree. In Germany, Institutional accreditation is carried out by the Wissenschaftsrat [science council], a body comprising eminent scientists from different disciplines, proposed by scientific organisations, as well as a number of government representatives, such as (State) ministers or ministerial officials. Members of the science council are appointment for a renewable fixed mandate. As far as I understand, institutional accreditation is NOT the type of accreditation relevant to the current proceedings before the MK. - Programme accreditation: accreditation of study programmes. Conducted in Germany in a two-tier process in which, first, an independent accreditation agency conducts an evaluation of the programme and issues a report with a recommendation and, second, the decision to (re-) accredit for a set amount of time is taken by the Akkreditierungsrat (accreditation council), which is an organ staffed by academics and other members (see below) and operating independently from federal or state governments. - System accreditation: essentially involves the same actors and follows a similar procedure as programme accreditation, with the difference that what is accredited is a university’s internal quality assurance system. A university whose quality assurance system has been accredited in this manner is permitted to run (for a set number of years 293 before system re-accreditation is due) study programmes without need for separate programme accreditation. For the purposes of proceedings at hand, I assume that only programme accreditation and potentially system accreditation are relevant but that institutional accreditation is not. General considerations: meaning and purpose of (programme and system) accreditation in Germany In Germany, accreditation of study programmes is a state-mandated but science- led form of external quality assurance whose purposes are - to verify – through peer review against uniform national criteria – that programmes meet the formal and subject-specific standards set out in a common framework developed by the German States, - to safeguard the equivalence and readability of degrees and facilitate student mobility in line with the European Standards and Guidelines (ESG), and - to promote continuous quality development through periodic, time- limited decisions. Accreditation is the legal condition for recognising Bachelor’s and Master’s programmes, i.e. only accredited study programmers or study programmes run by institutions that have undergone system accreditation are allowed to issue such degrees. “State-mandated but science-led” In programme accreditation, two legitimate interests must be carefully balanced. On the one hand, the fundamental right of academic freedom (Art. 5(3) German Basic Law) forbids the state from interfering in – or appearing to influence – the content of research and teaching. On the other hand, students and the public have a strong interest in credible quality assurance, because an academic degree is a public signal of specific qualifications, and, within Europe’s Bologna framework, mutual recognition depends on harmonised, transparent standards. Accordingly, accreditation procedures must be designed so that (a) decisions are insulated from ideological, political, or economic motives and confine scrutiny to formal, structural, and outcome-oriented criteria, fully respecting academic 294 freedom, while (b) simultaneously fostering rigorous scientific and educational standards and enabling robust national and international recognition of degrees. The two-tier architecture serves these aims by combining expert peer scrutiny with an independent, law-bound decision. First, an accredited agency (all private accreditation agencies operating in Germany must themselves first be accredited by the accreditation council.) organizes the review with specialists from the relevant disciplines and educational practice, applies transparent, published criteria, conducts a site visit, and issues a reasoned report and recommendation; this evidence-based peer process focuses on structures, procedures, and learning outcomes, not on prescribing academic content, thereby protecting academic freedom. Second, the Akkreditierungsrat (accreditation council) – state-mandated yet institutionally independent and composed so that the scientific community holds a majority (The accreditation council is composed of: eight professors, proposed by the conference of rectors of universities (HRK) and appointed for four years by the conference of ministers of education of the German States (KMK) (excluded are members of the administration of any university); one representative of the conference of rectors (on proposal HRK); two students (on proposal HRK); four representatives of the States (on proposal KMK); five representatives of professional practice (jointly appointed by HRK and KMK), two international members with experience in accreditation (jointly appointed by HRK and KMK); one representative of accredited accreditation agencies (proposed by agencies and jointly appointed by HRK and KMK). The Council elects its chair and vice chair from the group of professors and the group of representatives of the States, both may not be from the same group. Important: in accreditation decisions, the professors carry a double vote on criteria concerning programme content, thus ensuring a scientific majority on those criteria. Source: art. 9 (2) StAkkStV) – takes the final decision solely on the basis of the legal framework and the record established by the peers. This separation of investigation and decision (the decision is not taken by the same group of persons that drew up the report) helps insulate outcomes from ideological, political, or economic influence, while ensuring uniform application of standards, due process, and accountability. The two-tier architecture serves these aims by combining expert peer scrutiny with an independent, law-bound decision. First, an accredited agency organizes 295 the review with specialists from the relevant disciplines and educational practice, applies transparent, published criteria, conducts a site visit, and issues a reasoned report and recommendation; this evidence-based peer process focuses on structures, procedures, and learning outcomes, not on prescribing academic content, thereby protecting academic freedom. Second, the Akkreditierungsrat—state-mandated yet institutionally independent and composed so that the scientific community holds a majority—takes the final decision solely on the basis of the legal framework and the record established by the peers. This separation of investigation and adjudication insulates outcomes from ideological, political, or economic influence, while ensuring uniform application of standards, due process, and accountability. In result, quality is rigorously assured, degrees remain readable and internationally recognisable, and the content autonomy of teaching and research is preserved. Involving accredited, independent agencies – including private, for-profit ones – adds necessary expertise, capacity, and insulation that a single, fully centralised procedure at the Akkreditierungsrat (accreditation council) could not provide without risking bottlenecks of capacity or (despite precautions) the appearance of state control over academic content. Agencies, which may specialise in academic fields, assemble field-specific peer panels, run evidence-based site visits, and produce reasoned reports under transparent criteria and strict conflict- of-interest rules, while having no power to decide the outcome; that authority remains with the Akkreditierungsrat. This separation of functions creates a clear barrier: expert evaluation is performed by peers close to the discipline, and the uniform, law-bound decision is taken by a state-mandated but independent body with a scientific majority. It increases throughput and timeliness across diverse programmes, fosters methodological innovation through a regulated “market for methods” among agencies, and aligns with European ESG practice, all while preserving consistent legal standards and accountability at the decision stage. The ruling of the German Constitutional Court of 17 February 2016 (1 BvL 8/10, BVerfGE 141, 143) The case was based on a challenge of the constitutionality of a statute of the State of Northrhine Westfalia (NRW) which had left both the setting of standards (criteria) and the taking of decisions regarding accreditation to bodies outside of state regulation. 296 Key findings: - Accreditation in general, in the sense of external quality assurance of study programmes, is constitutionally permissive and compatible with the constitutional fundamental right to academic freedom (art. 5 (3) GG); hence, the state is permitted to require accreditation to safeguard quality, comparability, and transparency of degree standards. - Essential matters in the accreditation process need to be regulated by (statutory) law. Since accreditation has the potential to touch upon a fundamental right (academic freedom), essentials such quality standards must be laid down in legislation (in the German context: State legislation). - The involvement of independent agencies is explicitly permitted; they may be used to conduct expert reviews and visitations and draw up reports. However, final and legally binding decisions must rest on a public law basis with proper democratic legitimation and accountability. - Accreditation procedures must be designed so as to protect content autonomy. It cannot prescribe or standardise academic content. Therefore, scrutiny in accreditation procedures must focus on structures, procedures, and learning outcomes, not academic content. The German Constitutional Court used its discretion to permit the deficient NRW State statute to remain in force temporarily to avoid a legal vacuum. Subsequently, the German States jointly adopted the current ‘Staatsvertrag’ – an agreement akin to a treaty between the 16 German States – which aligned accreditation procedures and created the current system, which implements and is fully aligned with the 2016 ruling. A comparative note It should be noted that different European countries, while all subject to the same European Standards and Guidelines after the Bologna process, use different accreditation systems. For instance, across Germany, the Netherlands, and France, al programme accreditations follow a system of ESG-based external quality assurance with peer review and a legally binding public decision, but the institutional architecture differs considerably. Germany uses the two-tier model described above: independent agencies conduct expert reviews while the state- 297 mandated yet independent Akkreditierungsrat (accreditation council) takes the final decision (either programme-by-programme or via system accreditation). The Netherlands centralises decisions in the bi-national (Belgium & Netherlands) NVAO, which bases its rulings on assessments coordinated by external, EQAR- listed quality-assurance agencies; its framework explicitly avoids prescribing substantive academic choices. France ccombines evaluations by HCERES – an independent administrative authority – with ministerial “habilitation” for national degrees, and, in regulated fields, sectoral bodies such as for engineering programmes. All three systems contain safeguards for academic freedom by structuring scrutiny around procedures, learning outcomes, and standards rather than content; moreover, the use of independent agencies (using peer panels at arm’s length from ministries) can be seen as a particularly strong safeguard against ideological, political, or economic influence while ensuring comparability and recognition. Selain itu, ahli juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Penjaminan mutu akreditasi di Jerman itu memang dimandatkan oleh negara tetapi proses akreditasinya didasarkan pada ilmu pengetahuan untuk mendorong pengembangan mutu dan memberikan mutu pendidikan yang bagus bagi rakyat dalam jangka waktu tertentu akan dikelola oleh lembaga; • Akreditasi program di Jerman ini memiliki 3 tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah untuk memverifikasi bahwa program studi yang akan diakreditasi telah memenuhi standar formal dan khusus subjek yang ditetapkan dalam sebuah kerangka kerja umum yang telah dkembangkan oleh negara bagian Jerman. Tujuan kedua yang hendak dicapai adalah untuk menjaga kesetaraan dan juga keterbacaan gelar, serta memberikan mobilitas kepada mahasiswa sesuai dengan standar pedomaan Eropa yang diterapkan di kawasan Uni-Eropa untuk pengakuan program studi dari mahasiswa agar lulusan dari program studi tersebut dapat bekerja atau dapat mengaplikasikan ilmu mereka di dalam pekerjaannya. Dan tujuan ketiga yang hendak dicapai adalah untuk mendorong perkembangan mutu melalui keputusan yang dibuat secara berkala dan juga memiliki waktu yang terbatas untuk melihat seberapa bermanfaatnya program akreditasi yang 298 sudah ditetapkan. Jadi, akreditasi merupakan syarat umum untuk memberikan pengakuan kepada program sarjana, dan magister, dan hanya program studi terakreditasi atau program studi yang telah dikelola oleh lembaga yang telah menjalani akreditasi sistem yang diizinkan untuk menerbitkan gelar sarjana dan magister tersebut; • Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan akreditasi itu adalah diamanatkan oleh negara, tetapi dipimpin oleh sains. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa proses akreditasi di Jerman itu harus dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah pertama adalah sebagai independen melakukan akreditasi dan mereka membuat laporan berkala dan langkah kedua selanjutnya, laporan berkala itu di-review lagi oleh lembaga negara yang akan memberikan persetujuan atas akreditasi tersebut; • Dalam akreditasi program yang saya tekankan, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan dengan cermat, di mana pertimbangan pertama adalah bahwa adanya hak asasi kebebasan akademik berdasarkan Pasal 5 ayat (3) hukum dasar Jerman yang melarang negara untuk mencampuri atau terkesan mempengaruhi konten penelitian dan pengajaran. Dan kepentingan kedua yang perlu dicermati adalah mahasiswa dan masyarakat memiliki kepentingan yang kuat terhadap jaminan mutu yang kredibel, sehingga lembaga akreditasi harus menerapkan sistem akreditasi untuk kendali mutu yang jelas dan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan; • Dalam program akreditasi ini dimana harus menjalani dua tingkat, dua level atau dua langkah yang harus dilakukan adalah tujuannya untuk menggabungkan pengawasan dari sejawat ahli dengan keputusan yang independen dan terikat hukum. Dimana di negara saya di Jerman itu untuk melakukan akreditasi itu harus independen dari campur tangan negara dan lembaga akreditasi juga harus memiliki tanggung jawab kepada publik tentang program studi yang ditawarkan kepada publik yang sudah diberikan akreditasi itu untuk menghasilkan lulusan yang kredibel juga; • Sebenarnya lembaga akreditasi independen itu bisa menetapkan biaya akreditasi tersendiri, namun tentu saja pada saat mereka menetapkan, mereka juga harus mendapatkan persetujuan dari negara tentang seberapa besar biaya yang akan dikenakan untuk akreditasi program tersebut. Jadi, tetap walaupun mereka dapat memiliki otonomi untuk menetapkan 299 besarannya biaya akreditasi, tapi keputusannya tetap diambil oleh negara sesuai persetujuan dari negara; • Pemerintah itu sudah menetapkan standar formal untuk program akreditasi yang harus tetap dipatuhi oleh lembaga akreditasi independen. Langkah pertama adalah dimana lembaga akreditasi indpenden itu harus memberuk sebuah tim yang berisikan para peneliti ataupun akademisi dari berbagai bidang untuk melakukan wawancara dengan berbagai ilmuan, cendikiawan. Dan kemudian mereka juga melakukan kunjungan lapangan dan kemudian selanjutnya mereka memberikan laporan yang berisi rekomendasi dari hasil pembentukan tim dan kinerja tim setelah melakukan penelitian ataupun interview tadi. Dan langkah selanjutnya laporan yang berisi rekomendasi tadi diserahkan kepada dewan akreditasi untuk dimintakan persetujuan, apakah sistem akreditasi atau mekanismenya sudah sesuai, dan mereka mendapatkan izin untuk dibentuk sebagai lembaga akreditasi yang independen; • Dan di sini, para ahli cendekiawan maupun profesor ini berasal dari berbagai macam ilmu atau disiplin ilmu, yang misalnya ada yang dari financial international, maupun ilmuwan sosial, maupun dari kedokteran yang masing- masing nanti akan memberikan saran dan masukan sesuai dengan bidang keilmuan mereka dan pengetahuan mereka tentang apa yang harus dimasukkan dalam laporan yang nantinya akan menjadi rekomendasi untuk diserahkan kepada dewan akreditasi yang dikelola oleh negara. Dimana nanti untuk langkah kedua, dewan akreditasi ini nanti akan menentukan rincian, aturan, maupun bagaimana pembentukan sistem akreditasi itu nanti. Sementara untuk di Jerman, dewan akreditasi ini terdiri dari delapan profesor yang diusulkan dari konvensi para rektor universitas. Dan ditunjuk selama empat tahun oleh konferensi sekumpulan Menteri Pendidikan dari negara bagian Jerman, namun tidak termasuk para anggota dari bagian administrasi dari masing-masing universitas. Yang kedua, di satu perwakilan dari rektor, dan dua mahasiswa, kemudian empat orang anggota perwakilan dari negara, lima perwakilan dari praktisi profesional, dua anggota internasional dengan pengalaman dalam bidang akreditasi, dan satu orang perwakilan dari lembaga akreditasi, yang sudah diakreditasi. Para anggota dewan 300 akreditasi itu tetap harus terbebas dan independen dari campur tangan pemerintah; • Dibandingkan dengan sistem akreditasi yang diterapkan di Belanda dan di Belgia, mereka dimana pembuat keputusan berada di NFAO, yaitu mereka adalah gabungan dari lembaga akreditasi Belgia dan Belanda, dan mereka mendasarkan keputusannya pada penilaian yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu yang eksternal yang di daftar lembaga akreditasi untuk penjaminan mutu yang ada di Eropa (EQAR) dan dimana kerangka kerjanya tetap mereka mendasarkan pada putusan dari lembaga akreditasi yang independen. Satu hal yang berbeda adalah satu negara di Eropa yang saya jadikan pembedanya adalah Prancis, dimana dia melakukan evaluasi untuk lembaga akreditasi yang independen itu, dimana menerapkan sistem, dimana pengambilan keputusan itu tetap ditetapkan oleh negara, yaitu oleh HCERES, tetapi tiap anggotanya berbeda, harus independen atau terlepas dari campur tangan pemerintah. 2. Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D • Pada awal tahun 90an Pemerintah mencanangkan kebijakan baru sektor pendidikan tinggi yang dikenal dengan Paradigma Baru Pendidikan Tinggi. Salah satu elemen kunci dalam kebijakan tersebut adalah akreditasi. Akreditasi dipandang sebagai faktor kunci untuk membangun sektor pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, akreditasi juga difungsikan sebagai salah satu ukuran akuntabilitas publik perguruan tinggi yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktek penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu. • Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan di atas, pada tahun 1994 Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan TInggi (BAN-PT) dengan tugas utama mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 1998 proses akreditasi mulai dilaksanakan untuk tingkat program studi, sementara akreditasi pada tingkat institusi perguruan tinggi mulai dilakukan tahun 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa status terakreditasi merupakan syarat bagi perguruan tinggi untuk dapat 301 menerbitkan ijazah. Pengaturan terkait akreditasi diperkuat kembali dalam Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. • Pada tahun 2003, melalui proyek pendanaan Indonesia: Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE), dilakukan kajian akademis tentang sistem akreditasi yang sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan spesifik sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan perlunya dibentuk lembaga akreditasi yang berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perumusan kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instrument akreditasi dapat dikembangkan berdasarkan kekhasan disipin keilmuan sehingga akan lebih selaras dengan karakteristik disiplin ilmu dan kebutuhan dari masyarakat profesi dan atau pengguna lulusan perguruan tinggi. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang kemudian diartikulasikan dalam UU No 12/2012 sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan akreditasi untuk program studi. Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu (khususnya dalam bentuk akreditasi) selanjutnya direalisasikan melalui dibukanya peran masyarakat untuk mendirikan LAM, yang kemudian dikenal dengan LAM Masyarakat. • Pada perjalanannya, sektor pendidikan tinggi di Indonesia berkembang baik dalam jumlah perguruan tinggi maupun dalam cakupan disiplin keilmuan yang diimplementasikan dalam bentuk program studi. Sehingga sistem akreditasi yang diselenggarakan hanya oleh satu lembaga akreditasi tentu saja sudah tidak memungkinkan. Untuk itu, pada tahun 2015 lembaga akreditasi mandiri untuk bidang kesehatan (LAM PTKes) mulai beroperasi. Hingga saat ini telah dibentuk dan beroperasi 7 LAM, yang kesemuanya merupakan LAM Masyarakat, yaitu: LAM PTKes, LAMDIK, LAM Teknik, LAM SAMA, LAM EMBA, LAM INFOKOM, dan LAM SPAK. Sementara itu 4 LAM sedang dalam proses persiapan untuk beroperasi yaitu LAM-GAMA, LAM DEPILAR, LAM WISATA, dan LAM PTIP. • Keberadaan LAM tidak mengurangi tanggungjawab dan peran pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebijakan tentang standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ditetapkan dalam peraturan 302 Menteri. Selain itu, kinerja LAM dievaluasi oleh BAN-PT dan hasilnya akan disampaikan kepada Menteri. Dari aspek pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 53 Tahun 2023, biaya akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi baik oleh LAM maupun BAN-PT ditanggung oleh Pemerintah. Hanya untuk memperoleh status unggul, yang sifatnya pilihan, perguruan tinggi yang harus menanggung biayanya. • Model akreditasi yang dikembangkan melalui LAM dipandang sejalan dengan praktek baik internasional. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya beberapa LAM yang telah mendapat pengakuan dari lembaga internasional. LAMPTKes telah mendapat pengakuan dari World Federation for Medical Education (WFME), sementara LAMDIK dan LAMEMBA mendapat pengakuan dan dinyatakan comply dengan International Standards and Guidelines yang dikeluarkan The International Network for Quality Assurance Agency in Higher Education (INQAAHE). Diakuinya LAM oleh lembaga internasional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (termasuk masyarakat internasional) terhadap lulusan dari program studi yang diakreditasi oleh lembaga tersebut. • Pelibatan masyarakat atau sektor privat dalam penyelenggaraan akreditasi juga merupakan praktek yang lazim ditemukan di hampir semua negara. Tabel berikut menunjukkan data di beberapa negara terkait keberadaan lembaga akreditasi yang diselenggarakan oleh sektor privat (masyarakat). Negara Public Private Malaysia 1 (MQA) 21 Pakistan 5 (bagian dari HEC) 9 Hong Kong 1 (HKCAAVQ) 4 Philippines 1 (CHED) 4 • Framework penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi seperti ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF), European Standard and Guidelines (ESG), dan International Standard and Guidelines (ISG) by INQAAHE menekankan pentingnya idependensi lembaga akreditasi. Berikut adalah contoh artikulasi standard yang harus dipenuhi oleh lembaga akreditasi menurut framework di atas: 303 • The EQAA has autonomous responsibility for its operations and its decision-making processes and judgments are free from undue influences (AQAF 1.3) • Agencies should be independent and act autonomously. They should have full responsibility for their operations and the outcomes of those operations without third party influence (ESG 3.3) • Selain itu, framework internasional juga mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam pernyataan standard di beberapa framework berikut: • External quality assurance should be defined and designed specifically to ensure its fitness to achieve the aims and objectives set for it, while taking into account relevant regulations. Stakeholders should be involved in its design and continuous improvement (ESG 2.2). • The Accreditation Agency ensures meaningful and impactful stakeholders’ engagement in its function (ISG 6.2) • Di banyak negara, biaya proses akreditasi umumnya dibebankan kepada perguruan tinggi, bahkan untuk akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi pemerintah (public). Di Malaysia misalnya, MQA membebankan sekitar 5000 RM untuk provisional accreditation per program dan sekitar 10000 RM untuk full accreditation belum termasuk biaya perjalanan dan akomodasi asesor. Sementara, lembaga akreditasi swasta di Malaysia menerapkan biaya antara 15000 RM sd 25000RM per program studi. Praktek yang juga lazim diterapkan di beberapa negara adalah perguruan tinggi dapat mengajukan dana ke Pemerintah untuk biaya akreditasi sebagai bagian dari anggaran rutin tahunan perguruan tinggi. Hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah Taiwan. Fakta ini menguatkan prinsip bahwa pendidikan tinggi bukan merupakan ‘public goods’ yang sepenuhnya harus dibiayai oleh Negara. • Bagi perguruan tinggi Akreditasi program studi, selain sebagai wujud akuntabilitas publik, juga meningkatkan daya saing dan reputasinya di dunia internasional. Meskipun tidak dijadikan sebagai indikator dalam pemeringkatan global, proses akreditasi akan membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan relevansi lulusan dan luaran lainnya, yang 304 merupakan salah satu indikator dalam pemeringkatan. Selain itu, akreditasi juga akan memudahkan perguruan tinggi untuk menjalin kerjasama di kancah internasional, karena perguruan tinggi di luar negeri umumnya juga menggunakan akreditasi sebagai salah satu ukuran legitimasi dan legalitas sebuah perguruan tinggi. Akreditasi juga telah digunakan pihak pengguna lulusan sebagai persyaratan pada saat melakukan penerimaan pegawai. Beberapa perguruan tinggi di luar negeri juga menggunakan akreditasi sebagai salah satu syarat untuk penerimaan mahasiswa untuk studi lanjut. Selain itu, ahli juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Terkait dengan bagaimana dampak pada lulusan untuk program-program studi yang secara akreditasi mungkin belum unggul. Ini tentu saja mekanisme yang kita lihat pada saat ini, paling tidak untuk di bidang publik atau dikatakanlah untuk masuk ASN, yang saya tahu bahwa persyaratannya hanya terakreditasi, karena program studi yang terakreditasi itu merupakan jaminan telah memenuhi persyaratan ataupun standar minimum, standar nasional yang merupakan standar minimum untuk layaknya suatu program studi diselenggarakan. Tentu saja lulusan dari program-program yang lebih unggul yang antara lain ditandai dengan status terakreditasi, itu memiliki nilai ataupun daya kompetisi yang lebih tinggi. Meskipun pada level, mengingat akreditasi ini diberikan pada program studi, bukan pada individu. Pada level individu, itu masih tetap saja dapat dimungkinkan seseorang yang lulus pada program studi yang hanya terakreditasi memenuhi standar nasional saja itu dapat memiliki kompetensi yang diharapkan oleh pencari pekerjaan, artinya mereka tidak akan dirugikan. • Kemudian terkait dengan landasan pembentukan LAM. Kalau kita tadi juga dengar apa yang menjadi kriteria dan proses yang disampaikan oleh Saksi masih sesuai dengan apa yang dulu menjadi landasan dibentuknya LAM ini, yaitu berfokus pada menjamin agar proses akreditasinya itu benar-benar merekognisi ataupun memperhatikan kekhasan dari disiplin keilmuan tersebut. Bahwa sekarang masih ada dan cukup banyak program studi yang masih diakreditasi oleh BAN PT bukanlah merupakan solusi optimal dan yang diharapkan karena itu masih merupakan solusi sementara, sementara menunggu terbentuknya LAM pada atau untuk program-program studi 305 tersebut. Perlu diketahui bahwa pola akreditasi yang diterapkan di BAN PT untuk program studi itu dikembangkan dengan pola instrumen per jenjang. Misalnya program studi sarjana itu ada satu instrumen tanpa memperhatikan disiplin keilmuannya. Jadi, kalau misalnya saat ini ada program studi astronomi yang masih misalnya di BAN dan juga ada Sastra Jawa yang di BAN, maka instrumen yang sama itu akan digunakan untuk me-assess akreditasi kedua program studi yang sangat berbeda. Ini yang masih diterapkan di BAN, karena BAN memang tidak ataupun belum memiliki kapasitas untuk menciptakan instrumen yang spesifik untuk masing-masing karena tadi, jumlah variasi program studi yang sangat banyak. • Berikutnya, menurut pandangan saya, sebetulnya status unggul itu untuk akreditasi bukanlah atau merupakan resultan dari keunggulan dari penyelenggaraan atau mutu program studi tersebut secara keseluruhan. Jadi, bukan label yang sebetulnya tidak connected atau terhubung dengan status kondisi dari pengelolaan dan penyelenggaraan program studi tersebut. Untuk menyelenggarakan suatu program studi yang excellent atau unggul dengan tingkat mutu yang tinggi, tentu saja banyak sekali elemen lain yang tentu saja berimplikasi juga pada biaya. Misalnya sumber daya manusianya, sumber daya fasilitas, sarana-prasarananya yang harus digunakan, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran yang bermutu, sarana-prasarana yang bermutu tinggi, serta dosen-dosennya yang bermutu tinggilah yang akan menghasilkan peringkat akreditasi yang unggul tersebut. Jika dikaitkan apakah keunggulan itu akan berimplikasi pada biaya, kalau saya melihatnya dari sisi sebaliknya. Bahwa untuk menyelenggarakan suatu program pendidikan tinggi yang bermutu pastilah memang membutuhkan biaya, karena tadi banyak aspek yang membutuhkan resource yang berkualitas. Bahwa komponen akreditasi ataupun biaya akreditasi ini dibebankan pada pihak perguruan tinggi, menurut hemat saya, pasti bukanlah merupakan komponen biaya yang signifikan, ataupun dibanding dengan biaya-biaya lain yang harus disediakan ataupun disiapkan oleh penyelenggara program studi tersebut. • Desain bahwa satu rumpun ilmu hanya dapat diselenggarakan oleh satu lembaga akreditasi, itu akan menghindari adanya kompetisi yang kurang sehat. Dimana misalnya bisa saja terjadi kalau misalnya perguruan tinggi 306 ingin mendapatkan akreditasi yang lebih baik, dia pindah ke tempat yang lainnya yang menawarkan mungkin lebih linien atau apa. Sehingga dari sisi kendali untuk menjamin keseragaman, kesatuan, ataupun kesamaan dari standar dan proses yang diterapkan itu pastilah akan lebih menyulitkan kalau ada opsi bagi perguruan tinggi untuk memilih mana lembaga akiritasi yang lebih tepat. Dua bulan yang lalu kebetulan kita mendapat kunjungan dari salah seorang ahli akreditasi dari Bahrain, yang menyampaikan bahwa sebetulnya model di Indonesia menurut dia itu mestinya mereka tiru dan mereka sedang dalam proses. Jangan sampai ada untuk satu disiplin keilmuan itu dapat ditawarkan oleh beberapa lembaga akreditasi, karena pengalaman mereka itu menunjukkan arah pada persaingan yang kurang sehat. • Kalau ada program studi yang sama, meskipun itu dari dua institusi yang berbeda, yang satu bisa memilih ke sini, yang satu ke tempat lain. Katakanlah tadi, misalkan LAM yang sudah berdiri sekarang kan LAM PTKes. Ada fakultas kedokteran atau program studi kedokteran dari UNAND itu ke LAM PTKes. Tapi ada pilihan atau program tinggi lain, boleh mau ke BAN-PT. Dimana LAM-nya sudah berdiri. Menurut pandangan saya tadi, bahwa nantinya akan dapat menimbulkan apa yang menjadi pandangan masyarakat, misalnya kalau yang satu mendapat unggul dari LAMP TKes, yang di BAN-PT hanya terakreditasi. Si pengaju yang ke BAN-PT akan merasa lebih baik mengajukan akreditasi ke LAM PTKes agar memperoleh predikat unggul. • Apabila melihat pola yang sekarang terjadi tentang pendirian LAM, itu prakarsa atau pemrakarsa untuk pendirian itu, justru either pemerintah atau masyarakat. Nah, kalau kelompok masyarakatnya tidak ada yang memprakarsai ataupun tidak akhirnya mendirikan, maka klausul yang ada di undang-undang bahwa sepanjang LAM-nya belum berdiri, maka dia ada di BAN-PT, maka akan menjadi regulasinya. Artinya, LAM-nya itu tidak mungkin berdiri kalau tidak ada pemrakarsa, baik itu dari masyarakat ataupun dari Pemerintah. Sehingga Sepanjang LAM belum berdiri, sampai kapanpun proses akreditasinya akan dilakukan oleh BAN-PT; • Bahwa terkait dengan konsep keberadaan LAM, apakah itu merupakan privatisasi, tentu saja itu di luar bidang keahlian saya, termasuk tadi masalah 307 ideology, sosialis atau liberalis. Tapi dari pandangan saya, konteks keberadaan lembaga akreditasi ini dalam rangka meningkatkan mutu dari pendidikan tinggi kita. Konteks dari akreditasi untuk mengarah pada dicipline base atau berbasis disiplin itu harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya, termasuk organisasi profesinya. Dapat dibayangkan kalau semuanya harus dihimpun dalam satu badan, misalnya BAN-PT, jadi kita membayangkan ada berapa banyak organisasi profesi yang harus dihimpun di sana dan masing-masing harus menjadi kompartemen, jadi di dalam atau divisi dari BAN-PT. Saya membayangkan secara kapasitas, maka BAN-PT akan menjadi bodi yang sangat besar nanti karena dia akan menghimpun begitu banyak organisasi-organisasi profesi dan masing- masing akan menjadi bagian di bawahnya. Bagaimana size dari lembaganya nanti, mengingat keterlibatan pihak seperti tadi organisasi profesi, bukan hanya dalam konteks asesmen-nya, tapi mulai dari bagaimana governance sistem dari pola atau sistem akreditasinya atau proses akreditasinya, dan instrumen yang tepat harus diterapkan seperti apa. • Kalau di konsep LAM yang ada sekarang, kalau kita lihat pemrakarsa atau pendirinya pun itu sudah mulai memasukkan atau melibatkan para organisasi profesi yang terkait. Jadi kalau kembali tadi LAM atau ide LAM ini dihimpun dalam satu badan akreditasi nasional BAN-PT, saya hanya membayangkan divisi yang ada di bawahnya itu akan besar sekali karena kita masing-masing harus menjadi divisi sendiri dan bukan hanya asesornya, tapi juga bagaimana kalau di Jerman tadi namanya majelis ataupun dewan tadi juga harus terrepresentasikan di situ. 3. Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori (Saksi) • Pelaksana akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh BAN PT, sedangkan untuk akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT. 308 • Gambar di atas adalah diagram tentang tata hubungan antara BAN PT, LAM, dan juga Pemerintah. Terlihat bahwa di BAN PT terdapat dua organ. Organ yang pertama adalah Majelis Akreditasi di mana saya berada yang punya dua tugas utama, sebenarnya ada tugas yang lain. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan akreditasi dalam bentuk peraturan BAN PT dan yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, di mana akreditasi program studi dilakukan oleh LAM, sedangkan perguruan tinggi dilakukan oleh organ BAN PT. Selain itu terdapat Dewan Eksekutif BAN PT. • Saat ini jumlah LAM per kemarin ada delapan LAM yang beroperasi, dan ada tambahan satu lagi yang sudah beroperasi adalah LAM Wisata, sehingga yang barangkali akan segera menyusul itu masih ada sekitar enam LAM lagi, yaitu LAM PTIP, LAM Gama, LAM DEPILAR, LAM HUM dan yang masih proses awal ini LAM Translok, ini yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan. • Saat ini menurut data PD Dikti jumlah perguruan tinggi adalah 4.416, sedangkan jumlah program studi adalah 33.971 yang harus diakreditasi di Indonesia. 309 • Data diatas adalah jumlah program studi yang diakreditasi oleh LAM. Jumlahnya lebih dari jumlah yang tadi 33.900 sekian karena memang ada beberapa program studi yang dia bisa diakreditasi lebih dari satu LAM. Karena dasarnya program studi memilih LAM yang mana yang tepat itu pada tiga hal, yang pertama adalah body of knowledge-nya, yang kedua adalah struktur kurikulumnya, dan ketiga adalah kompetensi lulusannya. Sehingga beberapa program studi, misalnya bioteknologi itu barangkali bionya lebih tepat di LAMSAMA, sedangkan teknologinya dia barangkali lebih tepat di LAM Teknik. Nanti program studi itu dapat menentukan pilihan bagi prodi- prodi yang berada pada irisan-irisan tersebut. 310 • Tabel di atas adalah data kinerja BAN PT Tahun 2024 yang kita pilih dari laporan dewan eksekutif. Bisa dilihat bahwa sebenarnya kapasitas BAN PT itu di sini melakukan sekitar 2.000-an akreditasi. Itu pun biasanya ada beberapa program studi yang carry over dari tahun sebelumnya. Sehingga kalau dilihat dari kapasitas dan kemampuan memang keberadaan LAM ini sangat membantu BAN PT, khususnya mengurangi beban untuk yang akreditasi program studi. • Dan ini adalah gambaran tentang bagaimana distribusi akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT, baik pada APT yang memang menjadi tugas utama dari DE BAN PT maupun APS yang memang bagi prodi-prodi yang belum ada LAM-nya. • Tugas dan wewenang BAN-PT terkait LAM terdapat dalam Pasal 90 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yakni: k) menetapkan kelompok program studi yang tercakup dalam LAM; l) mendorong dan/atau membina pembentukan LAM berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi; m) melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri; n) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi; dan o) mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri. • Sedangkan tugas Majelis Akreditasi BAN-PT terkait LAM berdasarkan Kepmendikbudristek 381/P/2021 adalah: menetapkan menetapkan instrumen akreditasi program studi atas usul lembaga Akreditasi Mandiri; memberikan rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri dari Pemerintah atau Masyarakat kepada Menteri; memantau, mengevaluasi 311 dan mengawasi kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri; dan memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan hasil evaluasi. • Ketika akreditasi suatu program studi itu beralih dari BAN PT misalnya ke satu LAM atau bahkan dari LAM satu ke LAM yang lain, atau bahkan mungkin juga bisa dari LAM yang sudah ada kembali ke BAN PT ketika tiga hal tadi tidak sesuai, yaitu body of knowledge, kemudian kurikulum, dan kompetensi lulusan, maka di situ pasti ada yang namanya masa transisi. • Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 312 • Perbedaan antara instrumen yang di-develop atau dikembangkan oleh BAN PT dan dikembangkan oleh LAM. Salah satu kekhasan dari instrumen yang dikembangkan oleh LAM itu dia harus memperoleh masukan dari para pendirinya, yaitu AUPS (Asosiasi Unit Pengelola Program Studi) dan Organisasi Profesi, agar memiliki ciri sesuai dengan ciri dari LAM tersebut. • Untuk memperoleh status terakreditasi sementara maupun terakreditasi sesuai Permen 53 itu dibiayai oleh Pemerintah. Sedangkan yang berikutnya adalah instrumen akreditasi IAPS untuk memulai akreditasi unggul, dimana di sini program itu kalau yang masih di LAM itu artinya dia harus membayar untuk memulai akreditasi unggul. Jadi kalau yang tadi terakreditasi sementara dan terakreditasi itu dibiayai Pemerintah, sementara yang terakreditasi unggul dia harus membayar secara mandiri. • Perbedaannya antara yang dikembangkan oleh BAN-PT dan LAM kurang lebih sama, dimana di sini instrumennya sudah memiliki ciri khas dari bidang ilmu masing-masing LAM tersebut. Jadi di sini sudah ada masukan dari asosiasi organisasi profesi maupun asosiasi pengelola program studi di dalam mengembangkan instrumen tersebut. • Pembentukan LAM berdasarkan PerBAN-PT No 15 Tahun 2023. Pemrakarsa LAM terdiri atas unsur organisasi profesi yang berbadan hukum dan asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum. Pembentukan LAM dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja. LAM berbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum. LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Akreditasi kepada Menteri melalui MA BAN-PT. Menteri atas rekomendasi MA BAN-PT memberikan izin kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi 313 • Jadi yang dimaksud pemrakarsa di sini adalah unsur organisasi profesi yang berbadan hukum dan asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum. Kemudian pembentukan LAM dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. • LAM berbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum. Kemudian LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan akreditasi kepada Menteri melalui Majes Akreditasi BAN-PT, dan Menteri atas rekomendasi MA BAN-PT kemudian memberikan izin kepada LAM untuk dapat melaksanakan akreditasi. • Jadi ada dua tahap yang dilakukan oleh MA BAN-PT di dalam melihat proposal pendirian LAM. Yang pertama adalah penilaian kelayakan pendirian LAM dari sisi siapa yang mendirikan. Jadi apakah misalnya suatu bidang ilmu tertentu, kemudian para pendirinya tadi apakah sudah dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang ilmu itu, apakah kemudian asosiasi pengelola program studinya juga sudah mewakili bidang-bidang ilmu yang nanti akan tercakup di dalam itu, di dalam LAM tersebut. Dan setelah penilaian terhadap pendiri ini dinyatakan lolos, baru kemudian kita lihat lagi konten atau isi dari proposal. Setelah nanti proposal itu di nilai memenuhi, maka kemudian MA BAN-PT akan bersurat kepada Menteri untuk menyatakan bahwa LAM tersebut dapat diberikan persetujuan pendirian. 314 • Gambar di atas adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana proses sampai kemudian LAM bisa mulai melaksanakan akreditasi. Ketika LAM sudah memperoleh izin pendirian dan persetujuan pendirian dari Menteri. Kemudian LAM akan mengurus badan hukum dan setelah itu mengajukan ke Menteri untuk mendapat izin beroperasi. Namun demikian nanti masih akan dievaluasi oleh BAN-PT terkait kesiapan untuk melaksanakan agitasi. • Ada beberapa hal yang dilihat misalnya nanti terkait dengan infrastruktur perkantoran, kemudian sistem informasi, kesiapan instrumen, kesiapan asesor dan lain sebagainya. Sehingga ketika nanti semuanya sudah dinilai siap, MA BAN-PT biasanya juga akan melakukan kunjungan ke kantor calon LAM tadi atau LAM yang akan beroperasi tadi. Dan kalau semuanya kemudian dinyatakan oke, maka MA BAN-PT akan menerbitkan peraturan BAN-PT terkait cakupan program studi yang akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang berdiri tersebut. 315 • Jadi, ini yang benar-benar kemudian akan dilihat oleh MA BAN-PT sebelum kemudian MA BAN-PT menyatakan bahwa suatu LAM tadi siap untuk beroperasi dan menerbitkan peraturan tentang cakupan program studi yang akan diakreditasi. 316 • Contoh rekomendasi pendirian LAMSPAK, contoh hasil penilaian kelayakan pemrakarsa LAMSPAK dan contoh hasil evaluasi studi kelayakan LAMSPAK selengkapnya termuat dalam berkas perkara. • Pemantauan dan evaluasi kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan Per BAN-PT Nomor 28 Tahun 2002. • Jadi, yang pertama, LAM akan menyiapkan dan menyerahkan laporan kegiatan tahunan kepada MA BAN-PT paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya. Kemudian, MA BAN-PT akan memeriksa keseluruhan format, dan kelengkapan dokumen pendukung, termasuk link-link yang diberikan terkait 317 dengan laporan tersebut. Dan jika telah memenuhi, kemudian MA akan menugaskan satu atau lebih anggotanya untuk melaksanakan assessment kecukupan. Tim kemudian akan menganalisis kegiatan tahunan LAM yang dilaporkan tersebut. Dan kemudian kita juga menyusun semacam rapor kinerja MA. Selanjutnya tim akan melaksanakan assessment lapangan di tempat kedudukan LAM. Jadi, kita biasanya kemudian ke kantor LAM untuk melihat apakah data-data yang disampaikan dalam laporan tersebut sesuai dengan kenyataannya. Dan kemudian, MA BAN-PT menyampaikan laporan kegiatan tahunan tadi kepada menteri yang dilampiri dengan rapor kinerja LAM yang kami lampirkan juga dan juga hasil verifikasi lapangan. MA BAN- PT dapat memasukkan LAM ke tahap pengawasan dan pembinaan jika memang kinerjanya tidak memenuhi standar atau ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pertaturan perundang-undangan. 318 • Penilaian kinerja LAM mencakup empat dimensi yakni: - Tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas meliputi governansi dan manajemen dalam semua area struktural, fungsional dan operasional yang mencakup antara lain sumber daya, kerjasama, keuangan, etika, kebijakan, pengambilan keputusan, dan penjaminan mutu. - Sumber daya yang bermutu mencakup kelengkapan instrumen akreditasi, sumber daya manusia yang memadai (asesor dan staf pendukung), dan sarana prasarana yang berkualitas. - Proses akreditasi yang profesional mengacu kepada kesesuaian implementasi prosedur dan instrumen yang ditetapkan, waktu proses akreditasi, upaya dalam peningkatan mutu pelaksanaan akreditasi, dan kesesuaian rencana akreditasi. Kesesuaian rencana akreditasi merupakan perbandingan antara rencana dan realisasi yang mencakup antara lain jumlah akreditasi, pendapatan akreditasi, dan realisasi pengembangan sumber daya. - Luaran dan dampak akreditasi yang efektif berupa jumlah banding, tingkat kepuasan perguruan tinggi, dan rekognisi hasil akreditasi oleh pemangku kepentingan. • Contoh surat ke Menteri perihal Hasil Monev LAM Teknik Tahun 2023, contoh Laporan Kinerja LAM Teknik Tahun 2023, dan contoh Rapor Kinerja LAM Teknik Tahun 2023 selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Selain itu, saksi juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Peta keberatan mungkin kita tidak punya dalam artian secara komprehensif, tapi memang ada beberapa pengajuan keberatan atas proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM ke Majelis Akreditasi BAN-PT, dan biasanya kita kemudian menghubungi LAM yang bersangkutan untuk kemudian mencari solusi. Salah satu contoh, kita pernah mendapat keluhan terkait status terakreditasi yang bersifat sementara. Jadi, ada satu program studi, misalnya kemudian dia mengajukan akreditasi ke LAM dan kemudian ternyata oleh LAM tadi tidak diberikan status yang bersifat sementara, sementara akreditasi sudah mau habis, dan prodi akan segera meluluskan. Kemudian prodinya 319 menjadi tidak terakreditasi. Kami kemudian menerbitkan peraturan BAN-PT yang mengatur bahwa jika suatu program studi sudah submit, maka LAM wajib menerbitkan status akitasi yang bersifat sementara sampai nanti proses akitasinya ini selesai. Ini salah satu contoh bagaimana MA BAN-PT menjembatani permasalahan yang dikemukakan oleh program studi dengan LAM terkait. • Terkait mekanisme pembentukan dan pemantauan bagaimana pertanggungjawaban dan bagaimana masalah nirlaba dan pertanggungjawaban keuangan, memang bentuk LAM itu dia di awal harus sudah dinyatakan bahwa itu adalah nirlaba, sehingga bisa berupa yayasan atau perkumpulan. Setiap tahun mereka diaudit oleh kantor akuntan publik yang kemudian juga LAM berkewajiban untuk mempublikasikan hasil audit tersebut. Dalam laporan tahunan yang LAM sampaikan kepada menteri melalui Majelis Akreditasi, jadi kami memberikan penilaian, kami juga pasti akan melihat bagaimana, apakah aspek-aspek yang atau kriteria-kriteria yang kita berikan tentang tata kelola yang baik dari suatu lembaga akitasi mandiri tadi bisa terpenuhi atau tidak, dan kalau misalnya ada catatan, maka kami berikan catatan dan biasanya tahun berikutnya kita tanya kembali apakah itu terpenuhi atau tidak. Sebagai contoh, ada satu LAM yang misalnya ketika melaporkan tahunan itu proses KAP belum selesai. Kemudian tahun berikutnya kita tagih bagaimana ini laporan keuangan yang dilakukan KAP itu harus dipastikan selesai dan dipublikasikan. 4. Prof. Suprijadi, M.Eng (Saksi) I. Posisi Hukum ITB Atas Lembaga Akreditasi Indenpenden Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Lembaga akreditasi independen (disebut: lembaga akreditasi mandiri) di dalam 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 320 Menurut ITB merupakan terobosan hukum yang baik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dibaca pada ketentuan: (1) Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: a. "Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik" (2) Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: a. "Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka" (3) Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi: "Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri". Ketiga ketentuan di atas menyiratkan bahwa: 1. Proses akreditasi bagi Program Studi di dalam perguruan tinggi akan tercapai tujuannya jika dilakukan dengan alat ukur atau kriteria yang bersifat terbuka. 2. Bahwa dengan pelaksana akreditasi bagi Program Studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (yang bersifat independen), maka aspek akuntabilitas publik terkait proses akreditasi ini diyakini akan terjaga. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pembentuk Undang-Undang sesungguhnya sangat mulia dengan merumuskan peran lembaga akreditasi independen. Dengan demikian, ITB menyatakan posisi hukum untuk mendukung terlaksananya akreditasi Program Studi oleh lembaga akreditasi independen, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan cita-cita mulia tersebut. Saat ini ITB memiliki 134 program studi, dengan program studi yang memiliki peringkat Unggul sebanyak 121 program studi. II. Pengalaman ITB Atas Proses Akreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Independen 321 Implementasi akreditasi pada program studi merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam menjamin mutu pendidikan tinggi. Status terakreditasi, baik nasional maupun internasional, menjadi upaya eksternal (external driving force) yang mendorong program studi untuk secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitasnya, sekaligus mencerminkan transformasi budaya mutu di tingkat fakultas/sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Proses akreditasi tidak hanya menilai kesesuaian terhadap standar, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang kemudian dapat menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan fakultas/sekolah ke depan. ITB memiliki pengalaman mengikuti akreditasi/asesmen secara mandiri sebagai berikut: 1) Akreditasi ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik), yang merupakan anggota dari ENQA dan EQAR. Proses akreditasi ini untuk memastikan adanya peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu berdasarkan European Standar & Guidelines (ESG) dan kesesuaian dengan tuntutan praktik profesional. Saat ini terdapat sejumlah 23 (dua puluh tiga) program studi di ITB yang terakreditasi oleh ASIIN. 2) Akreditasi ABET (Accreditation Board of Engineering Technology), ITB mengikuti program akreditasi ABET sejak tahun 2010 hingga saat ini, dengan jumlah program studi sebanyak 14 (empat belas) program studi, sesuai dengan Washington Accord dan Seoul Accord. Tujuan dari akreditasi ini adalah menjamin kesetaraan standar internasional pada aspek kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan capaian pembelajaran lulusan. 3) Akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board of Engineering Education), yang juga merupakan Lembaga yang menjadi anggota dari Washington Accord dan Seoul Accord untuk program studi di bidang keteknikan dan informatika. Terdapat 15 (lima belas) program studi di ITB yang terakreditasi IABEE. 4) Assessment/Akreditasi AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance), adalah lembaga penjaminan mutu di regional ASEAN, yang memberikan penilaian untuk meningkatkan standar kualitas proses 322 pembelajaran, kurikulum dan target luaran program agar sejalan dengan tujuan program studi. Terdapat 4 (empat) program studi di ITB yang pernah mengikuti akreditasi AUN-QA. 5) Selain keempat lembaga di atas, ITB juga mengikuti proses akreditasi/asesmen untuk program-program yang unik dan dilakukan oleh Lembaga yang bersifat independen antara lain bidang Kimia oleh RSC (Royal Society of Chemistry), bidang arsitektur oleh KAAB (Korean Accreditation & Accreditation Board), bidang manajemen oleh AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). 6) Lembaga akreditasi independen akreditasi berskala nasional yaitu LAM Teknik untuk bidang-bidang teknik sejumlah 65 (enam puluh lima) program studi, LAM SAMA untuk bidang-bidang sains dan matematika sejumlah 27 (dua puluh tujuh) program studi, LAM Kesehatan untuk bidang kesehatan, farmasi sejumlah 6 (enam) program studi, LAM Infokom untuk bidangbidang informatika sejumlah 4 (empat) program studi), dan LAM EMBA untuk bidang ekonomi dan manajemen sejumlah 6 (enam) program studi. Secara umum pola dan proses akreditasinya hampir sama, penekanan pada aspek legalitas, masukan, proses, serta luaran menjadi prioritas evaluasi. Disparitas pengetahuan asesor sangat berpengaruh dalam proses penilaian akreditasi. Kemanfaatan mengikuti program akreditasi oleh lembaga akreditasi independen: a. Bagi ITB: melalui akreditasi ini, ITB mendapatkan masukan dalam pengelolaan program studi. Selain itu, meningkatkan standar mutu akademik secara internasional juga membuka kesempatan berinteraksi dalam pengembangan program-program yang mendukung mobilitas mahasiswa. Dengan adanya mobilitas mahasiswa dan dosen ini secara langsung akan berpengaruh pada sistem pemeringkatan global yang salah satu komponen penilaiannya adalah mobilitas mahasiswa dan dosen; b. Bagi Mahasiswa: kemanfaatan langsung dari perbaikan proses belajar mengajar dan peningkatan mobilitas secara internasional, kemudahan memperoleh lisensi atau sertifikasi profesi; 323 c. Bagi Alumni: memberikan kesempatan bekerja di multinasional dan/atau organisasi internasional. Akreditasi ini juga memfasilitasi pengakuan lintas batas oleh badan lisensi profesi di berbagai negara, karena lulusan dari program studi terakreditasi diakui memiliki pendidikan dan kompetensi yang setara secara global. III. Pendapat ITB Atas Implementasi Akreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Independen Berdasarkan pengalaman atas beberapa akreditasi oleh lembaga akreditasi independen tersebut di atas, ITB berpendapat: a. Lembaga akreditasi independen sangat diperlukan untuk dapat menjadi tolak ukur standar pendidikan di program studi; b. Lembaga akreditasi independen yang fokus pada substansi dari program studi tertentu akan sangat membantu peningkatan kualitas program studi; c. Proses akreditasi melalui lembaga akreditasi independen nasional yang fokus pada substansi dapat menjadi jembatan sebelum mengikuti standar internasional. d. Untuk mendukung efektivitas proses penjaminan mutu internal, ITB memberikan masukan kepada lembaga akreditasi independen untuk dapat saling berkoordinasi dalam menentukan kriteria yang bersifat umum untuk dipenuhi oleh seluruh program studi meski berbeda bidang keilmuan. IV. Kesimpulan 1. ITВ mendukung proses akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi independen sesuai yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 60 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Lembaga akreditasi independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar memberikan dampak pada lulusan dan pengguna lulusan, selayaknya lembaga akreditasi independen tersebut dapat mengambil peran layaknya lembaga akreditasi independen luar negeri yang telah berjalan. 324 3. Sepanjang lembaga akreditasi independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka ITB mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui lembaga akreditasi independen. 4. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci dalam kemajuan bangsa. Pembiayaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang proporsional melalui upaya akreditasi yang dikelola dengan baik, perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Proses akreditasi yang berintegritas dan mengacu pada praktek terbaik merupakan keniscayaan yang patut diwujudkan. Selain itu, saksi juga menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Terkait bagaimana pengaruh dari akreditasi terhadap UKT. Jadi, ITB sendiri sebetulnya nilai akreditasi misalnya internasional atau unggul itu tidak berpengaruh pada komponen penilaian UKT. Jadi komponen penilaian UKT itu berbasis pada biaya operasional, tidak terkait dengan akreditasi. Jadi apabila ditanya, apakah kalau menggunakan akreditasi internasional berdamapak pada kenaikan UKT, maka jawaban kami tidak. UKT di ITB tetap standar mengikuti yang sudah ditetapkan sebelumnya. • Jadi, pengalaman kami misalnya pada saat pertama kali kami mendapat akreditasi update sekitar tahun 2010, biaya UKT-nya tetap sebesar itu, yakni sekitar Rp10.000.000. Jadi sampai sekarang pun kita tidak memasukkan komponen akreditasi atau skor akreditasi dalam penentuan UKT. Karena kami fungsi utamanya adalah untuk memberi layanan pada mahasiswa dan alumni supaya bisa lebih terbuka dalam mencari kemungkinan-kemungkinan pekerjaan di dalam negeri maupun internasional, khususnya penilaian yang bersifat internasional. Terlebih dana ITB tidak hanya berasal dari UKT, tapi juga ada dana dari masyarakat, dari penelitian, dan pengabdian masyarakat ataupun dari usaha-usaha ITB. Sehingga dapat dimungkinkan untuk biaya akreditasi diambil dari komponen itu. 5. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M (Keterangan Tertulis Ahli) 325 1. Pemohonan dalam perkara ini merupakan Pengujian ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Dikti terhadap UUD NRI 1945. 2. Salah satu dalil pokok Permohonan adalah anggapan bahwa Pemerintah melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. Keterangan ahli ini fokus pada isu hukum “Tanggungjawab Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penjaminan Mutunya.” 3. Untuk menjawab isu hukum tersebut, pendekatan pertama adalah pendekatan teks UUD NRI 1945, yaitu berdasarkan bunyi ketentuan yang diatur dalam UUD tersebut, Dalam hal ini beberapa ketentuan dalam UUD 1945 mengatur: Pasal 28C ayat (1) (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28E ayat (1) (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 4. Bahwa pengaturan pendidikan dalam UUD NRI 1945 sebagaimana dikutip beberapa ketentuan pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu pendidikan sebagai hak asasi warga negara dan 326 pengaturan pendidikan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap pendidikan, yang dalam hal ini dapat ahli kategorikan sebagai hal tanggungjawab negara. 5. Dalam hal yang kedua, yaitu tangggungjawab negara (pemerintah), diatur dalam Pasal 31, dengan karakteristik norma: - Bersifat imperatif tertutup, yaitu tidak ada pilihan atau kebebasan untuk menentukan pilihan kecuali harus menjalankan, dan mentaatinya. Dalam hal ini ketentuan tersebut diatur pada ayat (2) berupa kewajiban Pemerintah membiayai pendidikan dasar dan ketentuan ayat (4) yaitu prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ayat (4) ini mengandung 3 ruang lingkup yang harus diikuti yaitu “prioritas”, “sekurang-kurangnya dua puluh persen” dan “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ayat (2) dan ayat (4) bukan merupakan pengaturan yang berkarakter open legal policy karena telah dibatasi secara ketat dan jelas dalam UUD NRI 1945 - Bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yaitu ketentuan ayat (3), yang memerintahkan pembentukan undang-undang guna mengatur “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, yang dipandu dengan tujuan “yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya ketentuan ayat (5) berisi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. “Ketentuan ayat (5) ini norma yang sangat terbuka yang tidak hanya diukur dan dinilai dari pengaturan dalam undang- undang, tetapi relevan dengan tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6. Dengan pendekatan bunyi ketentuan dalam Pasal 31 a quo, maka dalam kaitan dengan akreditasi oleh lembaga mandiri hal demikian merupakan hal yang termasuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 327 pendidikan nasional”. Pengaturan mengenai akreditasi ini termasuk ketentuan yang dimohonkan diuji, yaitu: a. Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan: “(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” b. Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Dikti yang menyatakan: (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Terhadap ketentuan tersebut, maka apakah pengaturan tentang akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri (disingkat LAM) sebagai bagian dari perintah umum dan terbuka untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional” merupakan bentuk pelepasan tanggungjawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa?. 7. Untuk menjawab hal tersebut, dapat dilakukan analisis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan penafsiran tentang makna tanggungjawab negara dalam pendidikan dan berdasarkan kehendak pembentuk UUD NRI 1945. 8. Dengan pendekatan putusan Mahkamah Konstitusi, berikut beberapa putusan yang relevan dan dikutip bagian pertimbangan hukum, sebagai berikut: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/ 2009, dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara mengenai penyelenggaraan pendidikan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “... Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, 328 karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;” [vide Halaman 378] “...Menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata “ikut” tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Kata “ikut” dalam rumusan pasal a quo haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa “kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki kesempatan yang sama.” [vide Halaman 139] “...peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat.” b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/ 2009, bertanggal 31 Maret 2010, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “....Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, 329 tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (private goods). Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya.” c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “…Dari keseluruhan pengaturan tersebut, menurut Mahkamah, walaupun PTN BH merupakan badan hukum, tetapi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah terabaikan. Negara tetap dapat menentukan kebijakanserta mengontrol PTN BH untuk tidak membebani biaya yang terlalu memberatkan masyarakat (mahasiswa). Selain itu, dari segi pendanaan dan pembiayaan, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, negara tetap wajib mengalokasikan dana untuk operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi, dan pengembangan, juga dukungan biaya bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU 12/2012]. Sebagai bentuk kontrol negara terhadap biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [vide Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2012]. Dari berbagai ketentuan tersebut, jelas bahwa dari sisi negara sama sekali tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada PTN BH dalam menyelenggarakan pendidikan dan negara tetap melindungi warga negara agar memperoleh pendidikan yang terjangkau. [vide Halaman 217] Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam Undang-Undang a quo tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH. Melalui instrument Undang- Undang a quo dan berbagai Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang a quo, 330 pemberian otonomi, baik otonomi akademik maupun otonomi non- akademik kepada perguruan tinggi seperti dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 tidak akan melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Praktik komersialiasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang a quo. Menurut Mahkamah, bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan. Negara harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigma pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010). [vide Halaman 219] 9. Bahwa dengan pendekatan mensistematisasi putusan Mahkamah Konstitusi mengengai tanggungjawab negara, kata kunci dari tanggungjawab negara dalam bidang pendidikan adalah : adanya kontrol negara, tidak menjadikan sebagai barang privat dan komersialisasi, serta tidak absolut dilakukan negara sehingga terdapat partisipasi, Khusus mengenai mutu pendidikan, Mahkamah menegaskan “ peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah” . 331 10. Dengan mendasarkan pada penafsiran Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan ruang lingkup tanggungjawab negara, maka untuk menilai akreditasi oleh LAM terhadap program studi dapat diukur, dinilai dan ditentukan apakah negara atau pemerintah tidak mempunyai kontrol terhadap akreditasi terhadap Program studi? Apakah akreditas oleh LAM menjadikan salah satu aspek dalam pendidikan ini menjadi barang privat? Apakah negara/ pemerintah harus melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi tanpa pelibatan masyarakata dan juga membiayai seluruhnya? 11. Mengenai negara/ pemerintah melakukan mempunyai kontrol atau tidak dan apakah hal ini menjadi barang privat, ahli menyatakan ukuran atau indikatornya adalah terdapat wewenang dan peran pemerintah dalam berbagai bentuk terhadap akreditasi perguruan tinggi dan/ atau program studi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara a contrario, dalam hal tidak ada peran pemerintah, maka hal ini menjadi barang privat dan merupakan komoditas bisnis. Maka dalam konteks akreditasi program studi sebagai bagian dari pendidikan, ahli menyatakan jelas, nyata, dan terukur adanya campur tangan sekaligus kontrol Pemerintah. 12. Dalam hal pendidikan tinggi secara umum, tanggungjawab, campur tangan dan kontrol Pemerintah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi, diantaranya a. tanggung jawab terhadap pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi (Pasal 7); 2) b. tanggung jawab untuk melindungimasyarakat terhadap penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi (Pasal 28); c. tanggung jawab untuk menjamin mutu pendidikan tinggi (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53); 4) tanggung jawab untuk menetapkan standar nasional pendidikan (Pasal 54); d. tanggung jawab untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 55); e. tanggung jawab untuk mengembangkan pangkalan data pendidikan tinggi (Pasal 56); 7) tanggung jawab untuk menetapkan statuta perguruan tinggi negeri (Pasal 66); f. tanggung jawab untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikan (Pasal69); 332 g. tanggung jawab untuk memberikan tunjangan (Pasal 71); h. tanggung jawab kepada calon mahasiswa (Pasal 73 dan Pasal 74); i. tanggung jawab untuk memenuhi hak mahasiswa (Pasal 76); 12 j. tanggung jawab untuk pengembangan perguruan tinggi (Pasal 79 s.d Pasal 82); k. tanggung jawab mengenai pendanaan pendidikan tinggi (Pasal 83 s.d. Pasal 89) Pengaturan mengenai tanggungjawab dan kontrol negara dalam UU a quo secara teknis operasional dalam impelementasinya kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang. 13. Adapun dalam hal akreditasi perguruan tinggi dan program studi baik oleh BAN PT atau LAM, indikator tentang tanggungjawab negara dapat dinilai dari wewenang Pemerintah dalam hal antara lain : apakah sistem akreditasi diatur pemerintah atau diserahkan pada pasar (lembaga pendidikan); apakah standar mutu pendidikan ditetapkan Pemerintah; apakah pemerintah mempunyai wewenang memberikan izin untuk pendirian LAM atau bebas mendirikan, termasuk juga melakukan pengawasan hingga dapat memberikan sanksi, apakah pemerintah mengatur pembatasan pembiayaan dan lain sejenisnya yang pada pokoknya tidak menyerahkan pengaturannya kepada swasta atau LAM sepenuhnya. Juga apakah dalam konteks pembiayaan akreditasi masih terdapat adanya peran pemerintah. Indikator yang demikian dapat dijawab pada pengaturan mengenai akreditasi perguruan tinggi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU Pendidikan Tinggi, diatur mengenai akreditasi dalam Pasal 55, yang khusus dalam konteks LAM diatur bahwa lembaga ini harus memperoleh pengakuan dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (6) yang berbunyi: Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya mengenai tanggungjawab dan kontrol negara terhadap LAM, diatur sebagai berikut: 333 a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan Pemerintah dan Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar tersebut (Pasal 55 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi). b. Akreditasi LAM mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan Pemerintaj Pemerintah (Pasal 52 ayat (3) UU Dikti, Jo. Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Permendikbudristek 53/2023) c. Pengaturan persyaratan pendirian LAM (Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 93 Permendikbudristek 53/2023) d. Wewenang Pemerintah menolak atau menyetujui pendirian LAM (Pasal 94 Permendikbudristek 53/2023) e. Wewenang Pemerintah menyetujui biaya akreditasi oleh LAM sebagai bagian dari persyaratan pendirian lembaga akreditasi mandiri (Pasal 93 ayat (1) huruf e Permendikbudristek 53/2023) f. Pengawasan kinerja LAM oleh Menteri (Pasal 98 Permendikbudristek 53/2023) g. Pengaturan sifat kelembagaan LAM sebagai organisasi nirlaba (Pasal 91 ayat (3) huruf b Permendikbudristek 53/2023) h. Peran Pemerintah Dalam Pembiayaan Akreditasi Program Studi, dalam hal akreditasi awal/ Prodi baru (Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023). Dengan pengaturan yang demikian, maka jelas bahwa negara sepenuhnya melakukan kontrol dan tidak melepaskan tanggungjawab dalam akreditasi program studi oleh LAM, sehingga bukan menjadikannya sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Dengan demikian akreditasi Prodi oleh LAM memenuhi semua ruang lingkup tanggungjawab negara yang telah ditafsirkan dalam beberapa putusan MK, yaitu adanya kontrol negara, tidak menjadikan sebagai barang privat dan komersialisasi, serta tidak absolut dilakukan negara sehingga membuka partisipasi. Dalam konteks partisipasi, LAM harus diletakkan sebagai partisipasi dalam konteks sebagai kelembagaa non negara yang membantu memastikan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak semata dipotret, direview dan diuji oleh Pemerintah tetapi juga oleh masyarakat, khususnya pengguna lulusan dan dunia profesi. 334 14. Bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut di atas, yang mana tidak terjadi pelepasan tanggungjawab negara dalam memastikan mutu pendidikan dan akreditasi oleh LAM juga bukan merupakan barang privat dan menjadikannya komoditas, maka bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dilakukan, khususnya menjamin hak yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Khususnya dalam konteks pendidikan tinggi, termasuk kaitannya dengan akreditasi. 15. Dalam UUD NRI 1945, hal yang secara imperatif dan expressis verbis yang harus dilakukan adalah mengenai biaya pendidikan dasar dan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4). Merujuk “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan”. Dalam hal pembiayaan pendidikan, pembentuk UUD menyatakan bahwa yang gratis adalah pendidikan dasar. Setidaknya dapat ditunjukkan berikut: Pada halaman 217 Semangatnya Pak, karena nampaknya pemerintah itu koppig gitu ya. Koppig itu artinya setiap saat mencari dalih, dari dulu pak. Undang- undang menyatakan wajib belajar, tapi dikatakan namanya universal education. Artinya universal education, itu orang boleh masuk tapi kalau soal bayar jangan tanya dulu. Sedangkan negara lain kalau sudah ngomong wajib itu mesti dengan sendirinya bebas bayar. Tetapi Indonesia itu walaupun wajib tapi tidak bebas bayar. Kalau nggak diikat nanti pak, itu ada dalih bahwa tidak ada uang. Sedangkan uang itu selalu ada, buktinya kan bisa di BLBI. Jadi artinya kalau, ini dalam sidang kelompok kami pak di MPR, waktu itu ketuanya Menteri Luar Negeri, karena saya usul seperti ini, lalu dipanggilkan Pak Kwik Gian Gie, apa mungkin itu? Jawab Pak Kwik, kalau pemerintah mau mesti mungkin. Tapi kan sekarang pemerintah nggak mau. Jadi artinya pak, kalau ndak diikat begini, terus-terus saja rakyat tidak pernah bisa sekolah kalau tidak punya duit. Jadi diikat bahwa pendidikan dasar itu adalah gratis, itu perlu diikat Pada halaman 294 “Hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang terkait dengan Pasal 31 adalah sebagai berikut: Mengenai pendidikan dan kebudayaan nasional. Mengenai bab ini, pada umumnya mengharapkan agar pemerintah mengusahakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan kesejahteraan guru-guru dan dosen-dosennya, jadi bukan cuma 335 muridnya saja. Dan sebelum mengakhiri laporannya, Sutjipno juga menyampaikan catatan bahwa Pemerintah agar mengusahakan suatu sistem pendidikan yang menguntungkan warga negara dan para pekerja di bidang pendidikan, maksudnya guru dan dosen 16. Dengan konteks demikian, dengan menggunakan penafsiran a contrario, maka pendidikan selain pendidikan dasar tidak dibiayai oleh negara. Artinya keterbacaanya adalah bahwa pendidikan dasar secara diperintahkan secara tegas pembiayaanya oleh negara dan selain pendidikan dasar bukan merupakan kewajiban konstitusional, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai bernilai “constitutional importance” dengan merujuk pada tujuan negara yang diatur dalam pembukaan UUD. Artinya dalam konteks nilai “constitutional importance” ini sesuatu yang dilaksanakan akan bersifat dinamis dalam pembiayaan pendidikan di luar/ selain untuk pendidikan dasar. 17. Adapun dalam kaitan dengan sistem pendidikan, pembentuk UUD, tidak menentukan secara spesifik tentang bagaimana sistem pendidikan yang harus diusahakan dan diselenggarakan kecuali dalam hal mengenai tujuannya, sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) “ .. meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ..” Mengenai hal ini dapat ditelusuri Risalah Sidang (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai berikut: Pada halaman 297 Dan, waktu kita sepakati bahwa kita lakukan pembahasan kembali terhadap apa yang telah diputuskan pada waktu yang lalu. Berupa draft yang masih alternatif-alternatif dan secara keseluruhan akan dibahas dalam periode di mana kita dilakuk an konsinyering untuk jangkau tertentu. Sehingga kita punya waktu yang cukup, terkonsentir untuk membahas merumuskan atau melobi. Merumuskan atas pembahasan yang kita lakukan sebelumnya, termasuk pembahasan pada hari ini. Kita ketahui bahwa mengenai pendidikan ini semula ada dua ayat itu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan yang kedua pemerintah mengusahakan dan menyelenggaran satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pada halaman 389 336 Sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif dua. Fraksi Reformasi yakin karena agar disamping kecerdasan, akhlak dan moral bangsa, perlu ditingkatkan. Demikian juga iman dan taqwa perlu ditanamkan sedini mungkin pada anak didik kita. Kecerdasan tanpa disertai dengan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia, justru dapat menjerumuskan ke jurang krisis peradaban yang berbahaya. Karena itulah iman dan taqwa perlu dipertahankan pada Ayat (3) ini. Apalagi istilah iman dan taqwa adalah milik semua agama yang ada di Indonesia ini. 18. Bahwa selanjutnya bagaimana pemenuhan Hak atas Pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi, hal demikian telah menjadi suatu pandangan yang dapat dikatakan bahwa hak pendidikan adalah bagian dari Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang pemenuhannya tidak bersifat serta merta dan segera (immediate action) tetapi bersifat bertahap dengan prinsip kemajuan berkelanjutan (progressive realization). Bahkan terhadap hal-hal yang bersifat imperative tertutup seperti ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945, hal ini pun dilakukan secara bertahap. Apalagi terhadap hal yang jelas-jelas merupakan kebijakan hukum terbuka. MK RI dalam konteks pendidikan dasar yang wajib dibiayai oleh Pemerintah, bahkan menegaskan : “Secara ideal, frasa “dibiayai oleh negara” sebagaimana diamanatkan olehkonstitusi diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. (Putusan MK RI Nomor 3/PUU-XXII/2024, hal 274) Maka dalam konteks bahwa akreditasi dianggap membebani mahasiswa pada perguruan tinggi karena akreditasi LAM berbayar, hal ini bukan pelepasan tanggungjawab negara terhadap pendidikan tinggi. Karena dalam hal biaya pendidikan, UUD NRI 1945 menegaskan yang dibiayai negara 337 adalah pendidikan dasar yang hal ini harus dibaca sebagai prioritas dalam konteks pemenuhan hak EKOSOB. Terlebih MK menegaskan “ .. mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan”. 19. Bahwa pada akhirnya telah jelas bahwa pengaturan akreditasi oleh LAM dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti khususnya ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan diuji merupakan open legal policy yang terpandu (guided) dan berkesesuaian (inline) dengan ruang lingkup tanggungjawab negara dalam pendidikan tinggi : yakni adanya kontrol negara, tidak menjadikan sebagai barang privat dan komersialisasi, serta tidak absolut dilakukan negara sehingga terdapat partisipasi. Dengan terpandu dan berkesuaian yang demikian maka pengaturan akreditasi oleh LAM tidak melanggar moralitas, mengandung rasionalitas dan tidak berisi ketidakadilan yang intolerable serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta dalam konteks hak asasi, pengaturan akreditasi program studi LAM tidak menghambat dan menghilangkan hak warga negara dalam pendidikan. Dalam konteks pembentukannya, sebagai UU yang diamanatkan UUD, maka hal demikian demikian hal ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan tidak pula melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir) (Vide Putusan MKRI No. 6/PUU-III/2005, Putusan No. 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010) Demikian keterangan ahli ini diberikan sebagai keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI. 6. Ir. Faizal Safa, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. (Keterangan Tertulis Saksi) 1. Gambaran Umum Tujuan Kesaksian • Menunjukkan bahwa keberadaan LAM (terutama LAM TEKNIK) adalah amanat UU dan kebutuhan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. • Menjelaskan bahwa PII melalui LAM TEKNIK telah berkontribusi nyata dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan keteknikan secara profesional, independen, dan sesuai standar internasional. 2. Latar Belakang Peran PII dan LAM TEKNIK 338 • PII sebagai organisasi profesi resmi yang diakui dalam UU Keinsinyuran dan UU Pendidikan Tinggi. • Sejak 2014, PII memprakarsai pendirian IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dan kemudian LAM TEKNIK sebagai bagian dari pemenuhan amanat Pasal 55. • Prakarsa PII ini didukung oleh 17 Asosiasi penyelenggara Pendidikan tinggi yang dimuat dalam dokumen usulan yang diajukan kepada Menteri untuk pengesahan beroperasinya LAM TEKNIK. • LAM TEKNIK resmi mendapat SK Menteri pada 6 Oktober 2021 dan mulai beroperasi penuh sejak 31 Maret 2022. 3. Makna Strategis LAM sebagai Amanat Pasal 55 • Pasal 55 UU 12/2012 mengamanatkan adanya LAM untuk memastikan penjaminan mutu eksternal oleh lembaga independen dan profesional. • LAM menjamin penilaian berbasis capaian pembelajaran, relevansi dengan industri, dan keterkaitan dengan profesi. • Berbeda dengan BAN-PT yang generalis, LAM bersifat subject-specific dan lebih dekat dengan kebutuhan masing-masing rumpun ilmu. • PII memandang LAM TEKNIK sebagai bagian penting dari rantai nilai Keinsinyuran yang paling awal (hulu) yang menjadi dasar dan sangat menentukan bagi rantai selanjutnya. • LAM TEKNIK adalah salah satu tahapan menuju akreditasi internasional yang diselenggarakan oleh IABEE yang juga merupakan bagian dari organisasi PII 4. Kontribusi Nyata LAM TEKNIK • Telah mengakreditasi lebih dari 84% (sekitar 2153 dari total 2500) program studi teknik di seluruh Indonesia dalam waktu relatif singkat selama 3,5 tahun beroperasi. (data: https://sakti.lamteknik.or.id/komite- eksekutif) • Mendorong implementasi Outcome-Based Education (OBE) yang menjadi dasar instrument akreditasi • Melalui IABEE, PII enjadi anggota penuh dari Washington Accord pada Internastional Engineering Alliance (IEA) yang mendukung mobilitas insinyur Indonesia secara global. 339 • Memberikan feedback berbasis teknis dan profesi untuk perbaikan mutu prodi teknik, bukan sekadar kepatuhan administratif. 5. Perbandingan Internasional • Di banyak negara, lembaga akreditasi berbasis profesi adalah norma umum: o ABET (USA) untuk teknik dan teknologi o JABEE (Jepang) o IEET (Taiwan) o ENAEE (Eropa) o Engineering Australia (EA, Australia) o Engineering Council United Kingdom (EC UK) • Semuanya dioperasikan oleh komunitas profesi, bukan lembaga pemerintah pusat. 6. Risiko Jika LAM Ditiadakan • Indonesia akan kehilangan peluang rekognisi internasional dan kepercayaan dunia industri global terhadap insinyur kita. • Pengembangan standar mutu prodi akan kembali disentralisasi dan tidak responsif terhadap dinamika industri dan profesi. • Bertentangan dengan semangat otonomi pendidikan tinggi dan penguatan peran masyarakat profesional. 7. Penegasan Hukum • LAM tidak bertentangan dengan konstitusi. • Pasal 55 justru menguatkan peran masyarakat (termasuk profesi) dalam co-governance pendidikan tinggi. • Sudah ada praktik terbaik dan bukti dampak nyata LAM TEKNIK selama beroperasi. • Persatuan Insinyur Indonesia (PII) secara resmi merekognisi lulusan program studi teknik yang terakreditasi oleh LAM TEKNIK sebagai bagian dari jalur formal menuju pengakuan profesional keinsinyuran. Penjelasan Pendukung: • LAM TEKNIK dibentuk oleh komunitas profesi teknik, termasuk PII, untuk memastikan bahwa akreditasi tidak hanya menilai kelengkapan 340 administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kecakapan profesional lulusan. • PII menggunakan hasil akreditasi LAM TEKNIK sebagai dasar awal (baseline) penilaian kelayakan lulusan dalam proses sertifikasi insinyur (STI dan IPM/IPU). • Lulusan dari prodi yang terakreditasi LAM TEKNIK dianggap telah melalui pendidikan teknik berbasis Outcome-Based Education (OBE), sesuai standar internasional dan standar kompetensi profesi nasional. 8. Pesan Penutup (Untuk Disampaikan oleh Saksi) “Sebagai bagian dari masyarakat profesi yang telah membangun dan mendukung pendidikan tinggi teknik selama puluhan tahun, kami menyaksikan sendiri bahwa keberadaan LAM, terutama LAM TEKNIK, bukan hanya legal secara hukum, tetapi juga esensial untuk memastikan masa depan pendidikan teknik Indonesia yang bermutu, setara secara global, dan responsif terhadap kebutuhan bangsa.” [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 7 Agustus 2025 dan 15 Agustus 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 dan 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI I.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (Legal standing) 1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 6 dan Pasal 26 PMK 341 No. 2 Tahun 2021 serta jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi rujukan dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.” 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 342 I.1.1. Pemohon I Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) 4. Bahwa Pemohon I tidak mendapatkan mandat untuk mengajukan “permohonan uji materi a quo” dari “Para Anggota BKS Dekan FH-PTN” disebabkan PEMOHON I mengajukan “permohonan uji materi a quo” atas nama “BKS Dekan FH-PTN”. BKS Dekan FH-PTN adalah singkatan dari Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah organisasi yang menaungi dekan-dekan Fakultas Hukum dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. BKS Dekan FH-PTN adalah organisasi formal, di mana Keputusan untuk melalui Tindakan harus dilakukan atas dasar “Keputusan Bersama BKS Dekan FH-PTN” dan karena itu segala Tindakan ataupun Keputusan mengatas-nama-kan BKS Dekan FH-PTN harus diputuskan dalam sebuah rapat resmi organisasi ini. Individual pengurus BKS Dekan FH-PTN tidak dapat melakukan Tindakan hukum, atau pun “pengujian uu materiil a quo” tanpa mandat dari BKS Dekan FH-PTN. 5. Bahwa ketentuan yang diuji tersebut adalah Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 yang menyatakan bahwa “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” 6. Pasal tersebut jelas menyebutkan siapa yang sebenarnya menjadi subjek norma, serta siapa yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional langsung (legal standing). Pasal tersebut jelas menyebutkan objek yang terkena akibat dari ketentuan tersebut adalah program dan satuan pendidikan. Program studi dan institusi pendidikan tinggi adalah pihak yang secara langsung tunduk pada sistem akreditasi ini. Artinya: Yang wajib memenuhi standar akreditasi adalah institusi (PTN/PTS) dan prodi. Yang berurusan dengan LAM adalah badan hukum penyelenggara pendidikan. Pemohon I bukanlah perguruan tinggi, bukan fakultas, dan tidak menyelenggarakan program studi. 7. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi dari LAM yaitu: Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012; “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.” 8. Bahwa kemudian Pasal 55 (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, “Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 343 dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” 9. Proses akreditasi dipersiapkan oleh fakultas untuk program studi di bawah tanggung jawab universitas sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi. Sehingga objek yang mengalami dampak akibat LAM adalah institusi pendidikan tinggi yaitu: universitas, fakultas, dan program studi — bukan organisasi koordinatif seperti Pemohon I. 10. Pemohon I tidak diwajibkan membayar biaya akreditasi dan tidak terdampak secara struktural atau operasional oleh akreditasi yang dilakukan oleh LAM. 11. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh Pemohon I bersifat tidak langsung (indirect). Pemohon I merupakan perkumpulan kerjasama para dekan fakultas-fakultas hukum yang para dekan ini bekerja dibawah otoritas universitas bukan dibawah otoritas BKS Dekan FH-PTN Se- Indonesia. Pemohon I bukanlah pemilik hak konstitusional itu sendiri; sehingga tidak dapat mewakili hak/kerugian yang diderita institusi lain yaitu universitas. Atau tidak dapat menganggap hak atau dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya pasal A quo. 12. Karena berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, Pemohon harus memiliki hak konstitusional, hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dilanggar dan kerugian yang diderita pemohon yang memiliki hak tersebut, dan kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual atau potensial. 13. Pemohon I tidak memiliki korelasi secara langsung, untuk memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causalverband), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. 344 I.1.2. Pemohon II tidak memiliki legal standing; Kerugian yang dinyatakan oleh Pemohon II bukanlah kerugian yang bersifat Konstitusional 14. Bahwa meskipun Pemohon II menanggung biaya akreditasi sebagaimana dinyatakan pada perbaikan permohonan angka 15 dan memiliki rencana untuk meningkatkan biaya Uang Kegiatan Pendidikan (UKP) sebagaimana disebutkan pada angka 16, hal tersebut adalah konsekuensi administratif, bukan pelanggaran atas hak yang bersifat konstitusional. Rencana menaikkan UKP tersebut adalah kebijakan internal lembaga pendidikan, bukan akibat langsung dan wajib dari norma hukum a quo. Maka, jika pemohon II memilih menyesuaikan UKP, itu adalah keputusan internal, bukan bentuk pelanggaran konstitusional. 15. Untuk memiliki legal standing di Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian. 16. Beban Administratif Bukan Alasan Pembatalan Norma. Banyak norma hukum administratif (izin operasional, akreditasi, standar mutu) secara faktual membawa konsekuensi biaya. Namun, konsekuensi administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, selama: Norma itu tidak menimbulkan pembedaan yang bersifat diskriminatif. 17. Biaya akreditasi yang ditanggung Pemohon II adalah beban administratif yang normal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, bukan pelanggaran atas hak konstitusional. Rencana menaikkan biaya pendidikan sebagai dampaknya pun merupakan kebijakan institusional, bukan efek yuridis dari norma hukum yang diuji. 18. Hal ini karena tidak ada ketentuan dalan norma aquo tentang masalah biaya tetapi ketentuan biaya tersebut terdapat dalam peraturan menteri. Banyak norma dalam sistem administrasi negara memang mengandung konsekuensi biaya, selama tidak menutup akses terhadap hak-hak dasar, hal tersebut tidak otomatis melanggar konstitusi. 19. Berubahnya mekanisme pembiayaan bukan pelanggaran hak konstitutional, melainkan perubahan kebijakan publik yang bersifat administratif, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 53 345 Tahun 2023 Pasal 96 ayat (4) dan (5) terkait tentang Lembaga akreditasi berwenang menarik biaya, yaitu “(4) LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang: a. mengajukan status terakreditasi unggul ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; b. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; c. status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95. (5) Biaya akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh program studi yang mengajukan Akreditasi.” 20. Biaya tersebut tidak dibebankan kepada mahasiswa secara langsung oleh norma hukum yang diuji, tetapi diatur oleh peraturan menteri tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang- undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Apabila keberatan pemohon lebih tepat diarahkan terhadap implementasi peraturan pelaksana (Permen), maka mekanisme yang tepat adalah melalui jalur Uji materi di Mahkamah Agung 21. Oleh karena itu, tidak ada hubungan kausal antara norma Pasal 60 ayat (2) dan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon II tidak memenuhi syarat legal standing. I.1.3. Pemohon III - Pemohon X Bukan objek yang diatur dari norma a quo. Bahwa Pemohon III berikut ini: Nama : Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (“WNI”) Alamat : Perum Villa Sengkaling R E. No. 24 RT 4, RW 9, Kel/Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur. Bahwa Pemohon IV berikut ini: Nama : Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum 346 Universitas Negeri Semarang Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (“WNI”) Alamat : Kp. Sedayu, RT 003, RW 001, Kel/Desa Kalisegoro, Kec. Gunung Pati Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Bahwa Pemohon V berikut ini: Nama : Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (“WNI”) Alamat : Kedungpani, RT 001 RW 010, Kel/Desa Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Bahwa Pemohon VI berikut ini: Nama : Prof. Dr. Ferdi, SH., M. Hum Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (“WNI”) Alamat : Jatiadabiah Komp. DPRD No. 15, RT 003 RW 004, Kel/Desa Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang Prov. Sumatera Barat. 22. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah dosen/pengajar pada perguruan tinggi negerI dengan status “Aparatur Sipil Negara (ASN)” yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 23. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI seharusnya mendapatkan izin dari atasan dari Perguruan Tinggi Negara asal kerja untuk mengajukan permohona uji materi a quo dikarenakan materi menguji produk hukum yang telah mendapatkan persetujuan Bersama antara DPR RI Bersama Presiden. Menteri yang membidangani Pendidikan juga memberikan pendapat mendukung RUU ASN sebelum disahkan. 24. Bahwa Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mengatur dan mengevaluasi program studi, bukan individu dosen-dosen. Peran dosen hanya bersifat 347 teknis dan tidak normatif. Dosen terlibat dalam penyusunan hal-hal terkait persiapan akreditasi tetapi tidak tunduk langsung pada norma yang diuji. Karena dosen tidak menjadi pihak yang secara langsung diatur atau dikenai kewajiban oleh norma hukum aquo, maka Pemohon III - Pemohon X tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi ini. I.1.4. Pemohon XI-XIII Bukan Objek yang terkena Langsung dari Norma Hukum Akreditasi 25. Bahwa Mahasiswa tidak diatur langsung oleh norma yang mengatur tentang akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ini. Mereka tidak berhubungan secara langsung atau tunduk pada ketentuan LAM, karena akreditasi adalah kewajiban institusi pendidikan, bukan individu mahasiswa. 26. Bahwa penyesuaian Biaya oleh Kampus adalah Kebijakan Internal instansi pendidikan. Meskipun mahasiswa bisa terdampak secara finansial (misalnya ada penyesuaian UKT karena biaya akreditasi), hal itu adalah kebijakan internal universitas, bukan akibat langsung dari norma hukum akreditasi. 27. Bahwa LAM tidak mengatur UKT atau pungutan ke mahasiswa, dan tidak ada pasal yang mewajibkan kampus membebankan biaya LAM kepada mahasiswa.Tidak terdapat hubungan causal yang kuat antara norma LAM dengan beban biaya yang ditanggung mahasiswa. 28. Bahwa ketentuan LAM tidak menghapus hak pemohon XI-XIII untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur pasal 31 UUD 1945, melainkan justru menjalankan penjaminan mutu yang bertujuan melindungi mahasiswa dari pendidikan yang tidak berkualitas. 29. Bahwa Mahkamah Konstitusi Bukan Tempat Mengadili Ketidakpuasan Kebijakan. Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII dalam hal ini menyampaikan kekhawatiran administratif dan kebijakan institusi pendidikan, bukanlah mengenai pelanggaran yang bersifat konstitusional. Bahwa Masalah implementasi atau beban administrasi seharusnya disalurkan melalui wilayah eksekutif atau yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. 30. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang-undang a quo 348 disebabkan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohoan a quo atau Permohonan a quo tidak dapat diterima. I.2. PERMOHONAN KABUR (Obscuur) I.2.1. Permohonan Tidak Menunjukkan Hubungan Sebab-Akibat Antara Norma dan Kerugian Konstitusional 31. Bahwa Pemohon menyebut bahwa keberadaan LAM menyebabkan kerugian, namun tidak menguraikan secara jelas bagaimana norma yang diuji langsung menyebabkan pelanggaran hak konstitusional. 32. Bahwa pasal-pasal yang diuji adalah norma yang bersifat atributif, yang memerintahkan akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri oleh Undang-undang. Para Pemohon tidak menjelaskan dengan cermat bahwa norma ini secara otomatis menyebabkan kerugian pada pihak pemohon, karena yang dipermasalahkan para pemohon adalah pelaksanaan lebih lanjut yang berada pada level peraturan menteri dan kebijakan universitas (atau turunan peraturan perundang-undangan). I.2.2. Objek Permohonan dan Dalil Kerugian Tidak Konsisten 33. Pemohon menggugat norma yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dalil kerugiannya diarahkan pada pelaksanaan administratif akreditasi oleh LAM (seperti biaya akreditasi). 34. Ini menunjukkan bahwa yang dipersoalkan bukan norma dalam UU, melainkan praktik implementasi kebijakan, yang bukan objek uji materiil di Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 51 ayat (3) UU MK. I.2.3. Norma yang Diuji Tidak Memuat Kewajiban, Larangan, atau Perintah yang Menimbulkan Kerugian kepada Para Pemohon 35. Norma Pasal yang diujikan tidak memuat perintah yang bersifat memaksa, tidak melarang sesuatu secara spesifik, dan tidak mencabut hak tertentu. 349 36. Dengan demikian, tidak ada norma hukum yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional Pemohon, menjadikan permohonan kehilangan alasan untuk mengajukan permohonan. I.2.4. Peran negara masih ada Pasal 60 Ayat (2) UU Sisdiknas Bersifat Kumulatif-Alternatif (pemerintah dan/atau Lembaga Mandiri) 37. Ketentuan yang diuji tidak memaksa penggunaan LAM sebagai satu- satunya pilihan, melainkan memberi fleksibilitas bagi negara untuk memilih bentuk pelaksanaan akreditasi: bisa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang ditunjuk. 38. Karena bersifat alternatif, negara tidak melepaskan tanggung jawabnya karena masih memiliki peran, melainkan justru melibatkan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan. 39. Bahkan LAM itu sendiri pun bukan entitas lepas dari negara, melainkan: • Dibentuk dengan mandat dari regulasi negara yaitu UU 20/2003, UU 12/2012 Permendikbudristek No. 5/2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. • Tunduk pada ketentuan dan evaluasi pemerintah berdasarkan Pasal 98 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. • Akreditasi LAM tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). 40. Hal ini artinya negara tidak melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya dalam bidang pendidikan, tetapi memilih model pelaksanaan yang melibatkan masyarakat profesional secara lebih fleksibel. 41. Bahwa Peran negara tetap ada yaitu berupa pengawasan terhadap LAM oleh negara yang tetap berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam: Pasal 98 Permendikti 53 tahun 2023 yang mengatur bahwa Menteri dan BAN-PT tetap melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap LAM, termasuk pengambilalihan jika LAM tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan. 350 I.2.5. Argumentasi Pemohon Berupa Opini dan Ketakutan yang Bersifat Spekulatif 42. Para Pemohon (Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII) mengungkapkan kekhawatiran akan kesulitan mendapat pekerjaan karena institusinya tidak diakreditasi LAM, jika akreditasi dilakukan oleh LAM yang berbiaya tinggi sehingga Pemohon II tidak bisa melakukan akreditasi oleh LAM, akhirnya Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII akan memperoleh ijazah dari program studi yang tidak dilakukan akreditasi, sehingga ijazahnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi ini hanya prediksi dan persepsi, tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 ayat 1 huruf d UU MK. 43. Bahwa seperti Fakultas Hukum yang belum memiliki LAM sehingga proses akreditasi tetap dilakukan BAN-PT, sehingga Pemohon II tetap bisa mendapatkan akreditasi yang dilakukan BAN-PT, sehingga nilai institusi tidak hilang. 44. Bahwa dunia kerja tidak hanya melihat akreditasi LAM, tetapi juga kompetensi lulusan, pengalaman, dan sertifikasi profesi, sehingga kekhawatiran Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII tidaklah beralasan, ditambah lagi Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII masih berstatus Mahasiswa, sehingga klaim "ijazah tidak diakui" bersifat praduga tanpa dasar. I.2.6. Ketentuan yang Diuji Justru Mengakomodasi Tujuan yang Dilindungi Konstitusi 45. Pasal yang diuji justru membuka ruang partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara mandiri, sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan bahwa negara mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, permohonan keliru menempatkan norma sebagai penyebab kerugian, padahal justru norma tersebut bersifat memperluas peran masyarakat secara positif. 351 46. Berdasarkan uraian di atas, permohonan ini tidak memenuhi asas kecermatan, kepastian objek hukum, dan hubungan kausal antara norma dan kerugian konstitusional, Oleh karena itu, Permohonan a quo adalah kabur atau obscure. Sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. II. DALAM PERMOHONAN: TIDAK BERALASAN HUKUM 47. PIHAK TERKAIT memohon agar Keterangan Pihak Terkait dalam Bagian ”I.DALAM EKSEPSI” dianggap sebagai satu kesatuan dalam bagian ”II.DALAM PERMOHONAN” ini. Bahwa PIHAK TERKAIT mengganggap dalil-dalil permohonan a quo tidak berasalan hukum, dengan uraian penjelasan berikut ini: 48. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 telah menggariskan desain sistem pendidikan tinggi Indonesia yang mengedepankan kualitas dan akses berkeadilan. Dalam kerangka ini, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) hadir bukan hanya sebagai penjamin mutu, tetapi sebagai agen perubahan untuk meningkatkan daya saing dan dampak nyata perguruan tinggi. 49. Konsep pendidikan kini bergeser dari sekadar input atau proses, menjadi berbasis output dan dampak (impact). Universitas generasi keempat (University 4.0) dinilai dari kontribusi nyatanya terhadap masyarakat— baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, sistem akreditasi pun harus mengikuti logika yang sama: dari sekadar prosedural menjadi substansial, dari administratif menjadi transformatif. LAM dibentuk atas tujuh alasan strategis: 1. Meningkatkan kualitas dan relevansi program studi. 2. Memberikan penjaminan mutu yang lebih spesifik. 3. Meningkatkan fokus dan efektivitas asesmen. 4. Mempercepat adaptasi terhadap perubahan. 5. Menjalankan fungsi yang didelegasikan dari BAN-PT. 6. Menguatkan pembinaan dan pendampingan. 7. Memperluas partisipasi publik dalam penjaminan mutu secara independen. 352 Akreditasi bukan sekadar simbol administratif, melainkan: 1). Jaminan kualitas dan kredibilitas pendidikan tinggi. 2). Syarat kelayakan mendapatkan bantuan dana dan pengakuan profesional. 3). Daya saing lulusan di pasar kerja nasional maupun global. 4). Pendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). 50. Bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak “Permohonan Pengujian Materiil UU 20/2003 dan UU12/20212” atau setidaknya menyatakan “Permohonan Pengujian Materil UU 20/2003 dan UU 12/2012” tidak dapat diterima, dengan dalil-dalil sebagai berikut ini: A. Bantahan Terhadap Pelanggaran Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 51. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam pendidikan tinggi. Pemerintah tetap memegang kendali penuh melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai acuan utama, sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri. Keberadaan LAM justru memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan, karena lembaga ini beroperasi di bawah pengawasan Kementerian dan BAN-PT, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, tidak ada pengalihan tanggung jawab negara, melainkan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga mandiri untuk meningkatkan mutu pendidikan secara lebih efisien dan profesional. 52. Bahwa Mekanisme akreditasi LAM transparan dan accountable, termasuk audit eksternal oleh akuntan publik serta kewajiban pelaporan tahunan. 53. Dengan demikian, dalil bahwa LAM menghilangkan tanggung jawab negara adalah keliru, karena justru memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. B. Bantahan Terhadap Pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 54. Bahwa dalil Pemohon bahwa biaya akreditasi mandiri memberatkan perguruan tinggi/mahasiswa hingga mengganggu hak hidup layak adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta berikut: 353 55. Biaya akreditasi tidak serta-merta dibebankan ke mahasiswa. PTN berstatus BH (Badan Hukum) dan PTN Satker dibiayai langsung oleh APBN. PTS memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana dari sumber lain, tanpa harus membebankan biaya sepenuhnya ke mahasiswa. 56. Mekanisme subsidi atau pembebasan biaya bagi perguruan tinggi kecil telah diatur dalam Permendikbud. LAM mengikuti ketentuan pemerintah dalam penentuan biaya akreditasi, termasuk revisi tarif yang disetujui Menteri. Misal Perhitungan yang dilakukan LAMSAMA perhitungan biaya per mahasiswa di PTS kecil bisa Rp77.000/semester nilai yang sangat terjangkau dan tidak mengganggu hak hidup layak. 57. Berdasarkan perhitungan kasar, misalnya jika suatu program studi di PTS kecil memiliki rerata mahasiswa baru tiap tahun 15 orang maka dalam 5 tahun akan memiliki 75 mahasiswa baru. Karena akreditasi dilaksanakan tiap 5 tahun (10 semester), maka biaya akreditasi LAMSAMA yang dibebankan kepada tiap mahasiswa per semester adalah Rp 57.500.000/75 mahasiswa/10 semester=Rp 77.000/mahasiswa/per semester 58. Contoh lain Biaya Akreditasi LAMEMBA sebesar Rp 53.000.000 dan Biaya Banding sebesar Rp 29.700.000 telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Persetujuan Menteri No 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 mengenai Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi. Besaran biaya tersebut merupakan hasil evaluasi dan penetapan oleh Kementerian., serta telah mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran pembiayaan proses akreditasi. Biaya ini juga mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam menjaga mutu proses akreditasi, termasuk asesmen lapangan, validasi data, dan penyusunan laporan evaluasi. 59. Ilustrasi Perhitungan Biaya Akreditasi LAMEMBA Pada Suatu Program Studi: Biaya Akreditasi Rp. 50.000.000/per 5 Tahun. Diasumsikan bila suatu PS di jenjang sarjana setiap angkatan terdapat 25 mahasiswa aktif sehingga total mahasiswa aktif adalah 100 mahasiswa, sehingga biaya yang harus dikeluarkan per mahasiswa/semester adalah Rp 50.000.000/100 mhs= Rp 500.000/5 tahun = Rp. 100.000 pertahun = Rp. 50.000 per semester. 354 60. Akreditasi mandiri justru mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Proses akreditasi LAM berbasis luaran (outcome) dan melibatkan pemangku kepentingan, sehingga berdampak positif pada daya saing lulusan di dunia kerja. Dengan demikian, biaya akreditasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin hak hidup layak melalui pendidikan berkualitas. 61. Dalil Pemohon mengabaikan mekanisme pembiayaan yang sudah diatur negara dan manfaat akreditasi bagi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan LAM tidak melanggar Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, melainkan sejalan dengan tujuan konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan yang bermutu. 62. Bahwa terdapat UU yang jelas memerintahkan adanya pembebanan biaya kepada masyarakat seperti Pasal 88 ayat 3 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa “Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.” Selain itu terdapat biaya biaya lain yang ditanggung mahasiswa untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yaitu biaya UKT, Biaya seleksi masuk PTN (UTBK, SIMAK UI, Mandiri, dan lain-lain) sehingga biaya diperbolehkan selama tidak diskriminatif dan sesuai asas keterjangkauan. 63. Selain itu terdapat analogi di bidang kesehatan yaitu mengenai hak dasar warga negara atas kesehatan, Fasilitas kesehatan diwajibkam melakukan akreditasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Pasal 178 ayat 5 yang menyatakan bahwa Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Terdapat biaya yang harus dibayar dalam melakukan akreditasi seperti yang tertuang dalam Terdapat biaya yang harus dibayar dalam melakukan akreditasi seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit. 355 64. Pembebanan biaya akreditasi kepada rumah sakit tidak serta-merta menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat atas kesehatan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 65. Akreditasi adalah mekanisme jaminan mutu, bukan penghalang akses terhadap pelayanan kesehatan. Tidak menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, selama rumah sakit tetap beroperasi dan memberi pelayanan; Tidak mencabut hak masyarakat, karena akreditasi tidak bersifat membatasi akses pasien, tetapi memastikan standar layanan. 66. Biaya administratif bukan bentuk pelanggaran hak, tetapi konsekuensi dari sistem layanan publik yang profesional dan partisipatif. 67. Subsidi dari negara kepada BAN-PT untuk memberikan akreditasi secara tanpa biaya sebelumnya adalah kebijakan anggaran, bukan jaminan konstitusional bahwa akreditasi harus selalu bebas biaya. C. Bantahan Terhadap Pelanggaran Pasal 28A UUD 1945 68. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Dalil bahwa akreditasi mandiri mengurangi akses pendidikan berkualitas adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum. 69. Tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara sistem akreditasi mandiri dengan pengurangan akses pendidikan. Sebaliknya, sistem ini memastikan standar kualitas yang transparan dan terukur, yang pada akhirnya melindungi hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. 70. Sejak beroperasi pada tahun 2022, LAMSAMA belum pernah memberikan sanksi penurunan peringkat akreditasi terhadap Program Studi. Seluruh proses akreditasi dilaksanakan dengan prinsip kehatihatian dan mengedepankan pendekatan pembinaan, di mana LAMSAMA senantiasa memberikan kesempatan kepada Program Studi untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan SN-DIKTI. 356 71. Demikian juga LAMEMBA berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, setiap bulan LAMEMBA rutin melakukan Klinik Program Studi secara gratis. Klinik Program Studi dilakukan agar PS yang akan atau sedang berposes akreditasi dapat mengkonsultasikan permasalahan mereka langsung kepada Dewan Eksekutif LAMEMBA. Selain itu LAMEMBA juga rutin melakukan sosialisasi kepada asosiasi, forum atau aliansi Program Studi/Perguruan Tinggi baik secara luring maupun daring. Sosialisasi tersebut dilakukan secara gratis, LAMEMBA menanggung biaya perjalanan dan honor narasumber agar Program Studi tidak perlu membayar LAMEMBA saat mengadakan sosialisasi. 72. Bahwa Pemerintah juga tetap menjamin akses pendidikan melalui program Beasiswa Kuliah dari jalur bantuan maupun jalur prestasi, sehingga tidak menghambat aksesibilitas bagi mahasiswa kurang mampu. 73. Bahwa tidak ada bukti bahwa akreditasi mandiri oleh LAMEMBA mengancam hak hidup atau hak pendidikan. Justru, sistem ini memperkuat jaminan mutu pendidikan tanpa menghilangkan peran negara dalam menyediakan akses yang adil. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat. D. Bantahan Terhadap Pelanggaran Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 74. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap hak pengembangan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara a quo. Akreditasi mandiri justru memperkuat pengembangan potensi akademik 75. Bahwa Spesialisasi LAM justru mendukung pengembangan diri yang lebih optimal, LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi khusus bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi memiliki keunggulan kompetensi spesifik yang memungkinkan penilaian lebih mendalam terhadap standar rumpun ilmu tersebut, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendirian LAMEMBA. Hal ini justru mendorong pengembangan keilmuan yang lebih terarah. Begitu juga Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Sains Alam dan Ilmu Formal (SAMA), LAMSAMA memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu tersebut. seperti HAGI, HKI, IndoMS, PBI, PSI, HAI dan Asosiasi Pendidikan Tinggi 357 yaitu MIPAnet (Jaringan Kerjasama Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang MIPA) yang beranggotakan dari PTN dan PTS yang memahami kebutuhan pengembangan keilmuan spesifik sehingga lebih memahami standar rumpun ilmu. 76. Bahwa proses akreditasi LAM tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga tidak menciptakan diskriminasi melainkan menjamin kesetaraan mutu pendidikan dan mendukung pengembangan keilmuan sesuai karakteristik rumpun ilmu. Sistem akreditasi mandiri ini sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. E. Bantahan Terhadap Pelanggaran Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 77. Bahwa tidak terjadi pelepasan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan akreditasi mandiri sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, melainkan penguatan sistem penjaminan mutu melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan lembaga mandiri. 78. Bahwa Lembaga Akreditasi Mandiri didirikan untuk memenuhi amanah Pasal 55 ayat (5), ayat (6) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa akreditasi program studi harus dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 79. Bahwa keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) justru merepresentasikan evolusi konseptual tentang makna tanggung jawab negara dalam konteks pendidikan tinggi yang modern. Dalam paradigma negara hukum yang berkembang, tanggung jawab negara tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pelaksanaan langsung seluruh urusan publik, melainkan sebagai kemampuan negara untuk menciptakan ekosistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme yang partisipatif. Model ini justru mencerminkan kedewasaan bernegara, dimana pemerintah tidak terjebak dalam logika birokratis-sentralistik, tetapi mampu membangun tata kelola pendidikan yang menghargai otonomi keilmuan sekaligus menjamin akuntabilitas publik. 358 F. Bantahan Terhadap Pelanggaran Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 80. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara a quo yang menyatakan akreditasi mandiri melalui LAM bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 adalah keliru. 81. Bahwa Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama sistem pendidikan nasional melalui tiga mekanisme kunci: Pertama, dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai acuan wajib yang harus dipatuhi LAM dalam melaksanakan proses akreditasi, Kedua, melalui pengawasan efektif oleh BAN-PT sebagai lembaga akreditasi utama yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja LAM, termasuk melalui mekanisme verifikasi laporan tahunan dan visitasi monev, serta Ketiga, dengan mempertahankan kewenangan menteri dalam menyetujui besaran biaya akreditasi, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Menteri tentang Besar Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, yang menunjukkan kontrol negara atas aspek pembiayaan dalam sistem akreditasi mandiri ini. III. TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN HAKIM KONSTITUSI 1. Bagaimana tata kelola LAM mulai dari pendirian, struktur, pembiayaan, pelayanan, dan pengelolaan lembaga? A. Tata kelola LAMEMBA Lembaga Akreditasi Mandiri, yang disingkat LAM, didirikan untuk memenuhi amanah UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa akreditasi program studi harus dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi atau yang selanjutnya disebut LAMEMBA, merupakan LAM berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA). LAMEMBA berdiri pada tanggal 27 Agustus 2019. Usulan pendirian LAMEMBA telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN- 359 PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN- PT/MA/Pen/LL/2019. LAMEMBA diprakarsai oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi dalam bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI). Pendirian LAMEMBA memiliki alasan normatif dan substantif untuk mendukung proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. LAMEMBA mempunyai kekhasan (non-generic) dan menekankan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam proses akreditasi program studi. LAMEMBA secara aktif berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan industri untuk mengembangkan instrumen penilaian serta standar kompetensi penatakelolaan program studi pada bidang ilmu di seluruh Indonesia menuju ke tatanan praktik baik. Kebutuhan akan akreditasi oleh LAM sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di tingkat Program studi adalah sebagai berikut: 1. Memastikan mutu proses dan pengalaman pembelajaran mahasiswa sehingga capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai; 2. Memenuhi ekspektasi kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja (memiliki atribut employment dan employability); 3. Memenuhi tuntutan profesi ekonom, manajer, wirausahawan dan akuntan yang diakui tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional dan global; 4. Memberi perlindungan kepada konsumen terutama orangtua mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai mutu Prodi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih Perguruan Tinggi dan Prodi; 5. Memastikan mutu Prodi akibat pergeseran dari pendidikan tinggi yang bersifat eksklusif dan elitis menjadi pendidikan masal 6. Memastikan lulusan Prodi dapat berkontribusi riil kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat umum; 7. Meyakinkan pemangku kepentingan pendidikan tinggi bahwa semakin pentingnya peranan mutu dalam penyelenggaraan Prodi; dan 360 8. Memenuhi tuntutan mobilitas pertukaran mahasiswa dan dosen lintas batas serta kolaborasi internasional pendidikan tinggi. Ke depannya, LAMEMBA diharapkan dapat mendorong program studi untuk melampaui standar nasional pendidikan (terakreditasi unggul) dengan merujuk standar akreditasi internasional yang telah banyak diterapkan oleh berbagai lembaga internasional. Tata kelola LAMEMBA disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LAMEMBA yang disahkan oleh Dewan Kehormatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Tata Kelola LAMEMBA ditetapkan melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola LAMEMBA. Peraturan ini telah mengatur kewenangan dan tanggung jawab setiap organ, hubungan kewenangan dan tanggungjawab antar organ, mekanisme pengambilan Keputusan oleh setiap organ, tugas dan fungsi setiap organ, serta pelaksanaan dan kewenangan RUA sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memperkuat pelaksanaan proses akreditasi, LAMEMBA juga telah menetapkan pengaturan berikut ini: 1. Mekanisme Penyelesaian Keberatan atas Keputusan LAMEMBA tentang Peringkat Akreditasi melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 8 Tahun 2021. 2. Pedoman Pelaksanaan Surveilan untuk Penyelesaian Keberatan atas Keputusan LAMEMBA melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 13 Tahun 2021. 3. Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA yang merupakan Kode Etik LAMEMBA diatur melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 8 Tahun 2021. 4. Pedoman Penanganan Kemiripan Dokumen Akreditasi melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 12 Tahun 2021. 5. Pedoman Sistem Manajemen SDM LAMEMBA. Pada Tahun 2024 untuk pemantapan tata kelola proses akreditasi, LAMEMBA telah melaksanakan revisi beberapa Peraturan LAMEMBA sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini. 361 Tabel 1. Peraturan LAMEMBA yang Rirevisi Peraturan Revisi Peraturan 1. Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kelola 2. Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Akreditasi Peraturan LAMEMBA No. 3 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Akreditasi 3. Peraturan LAMEMBA No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan Peraturan LAMEMBA No. 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan 4. Peraturan LAMEMBA No. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Lapangan Peraturan LAMEMBA No. 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Lapangan 5. Peraturan LAMEMBA No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi Peraturan LAMEMBA No. 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi 6. Peraturan LAMEMBA No. 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan Untuk pemantapan Tata Kelola pengendalian mutu internal, LAMEMBA telah menyiapkan Sistem Pengendalian Mutu Internal yang ditetapkan melalui Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2024 Tentang Sistem Pengendalian Mutu Internal. B. Pengelolaan dan Struktur Organisasi LAMEMBA Pengelolaan LAMEMBA mengikuti peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kelola yang diperbaharui dari peraturan sebelumnya peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021. Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan organ pemegang kedaulatan tertinggi. Dewan Kehormatan merupakan representasi dari Pemrakarsa dan bersifat kolegial, dan Badan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas (DP) dengan 5 (lima) orang anggota termasuk satu orang Ketua, dan Majelis Akreditasi (MA) dengan 9 (sembilan) orang anggota termasuk satu orang Ketua dan satu orang Sekretaris. Baik DP dan MA bekerja dengan sifat kolegial dan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. 362 Gambar 1. Struktur Organisasi LAMEMBA Anggota DP ditetapkan melalui RUA dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan. Adapun tugas dan wewenang DP adalah: 1. Memberikan masukan, nasihat, dan pertimbangan atas Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Laporan Tahunan LAMEMBA yang disampaikan oleh Dewan Eksekutif; 2. Melakukan proses seleksi akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan dan mengusulkan kepada RUA; 3. Mengusulkan kepada Dewan Kehormatan remunerasi bagi Dewan Eksekutif, Majelis Akreditasi, Dewan Pengawas dan D 4. Dewan Kehormatan; Melakukan pengawasan non-akreditasi terhadap Dewan Eksekutif LAMEMBA. Anggota MA juga ditetapkan melalui RUA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan. Adapun tugas dan wewenang MA adalah: 1. Menelaah, menyetujui, dan menetapkan kebijakan sistem akreditasi program studi; 2. Menelaah, menyetujui, dan menetapkan strategi pengembangan sistem akreditasi program studi; 363 3. Menelaah dan menyetujui Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Laporan Tahunan LAMEMBA yang diajukan oleh Dewan Eksekutif untuk disampaikan kepada Dewan Kehormatan; 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif; 5. Memberikan saran terkait rencana kerja yang disusun Dewan Eksekutif; dan memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh unit pengelola program studi atau perguruan tinggi atas peringkat akreditasi yang telah diberikan kepada program studinya. Anggota DE juga ditetapkan melalui RUA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan. Adapun tugas dan wewenang DE sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan LAMEMBA No. 1/2021 adalah: a. membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Laporan Tahunan LAMEMBA untuk disampaikan kepada Dewan Kehormatan melalui Majelis Akreditasi; c. menyusun kebijakan-kebijakan akreditasi, standar, sistem dan instrumen akreditasi untuk ditetapkan oleh Majelis Akreditasi; d. melaksanakan proses akreditasi program studi bidang lmu EMBA, termasuk pada penentuan asesor dan penjadwalan akreditasi sesuai kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan oleh MA; e. menerbitkan, mengubah atau mencabut keputusan tentang peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi yang telah ditetapkan; g. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi kepada Menteri atau Perguruan Tinggi Negeri badan hukum; h. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan LAMEMBA; i. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; 364 j. menyusun dan menetapkan kebijakan serta peraturan yang bersifat operasional untuk kepentingan LAMEMBA; k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja secara berkala kepada DP dan MA; l. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan DP dan MA; m. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN- PT; dan n. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. DE LAMEMBA adalah organ yang melaksanakan kepengurusan LAMEMBA secara kolegial menjalankan fungsi operasional LAMEMBA dalam rangka mengemban amanah dalam mencapai tujuan pendirian LAMEMBA. ART LAMEMBA menentukan bahwa DE berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Eksekutif merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Eksekutif merangkap anggota; c. 1 (satu) orang Bendahara Dewan Eksekutif merangkap anggota; dan d. 2 (dua) orang Anggota Dewan Eksekutif. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan LAMEMBA No. 1 tentang Organisasi dan Tata Kelola (OTK) mengatur bahwa Anggota DE selain Ketua menjabat Kepala Eksekutif Bidang: a. Sekretariat dan Teknologi Informasi; b. Keuangan dan Operasi; c. Akreditasi; dan d. Human Capital dan Cooperation. Kepala Eksekutif Bidang disebut Direktur yang dibantu oleh seorang Deputi Direktur yang berasal dari Karyawan LAMEMBA. Tabel 2. Organ dan Personalia LAMEMBA Dewan Kehormatan Dewan Pengawas Majelis Akreditasi Dewan Eksekutif Ketua Dr. Perry Warjiyo Prof. Ari Kuncoro, Ph.D Prof. Dr. Dian Agustia Prof. Dr. Ina Primiana 365 Sekretaris Dr. Mery Citra Sondari Prof. Eddy R. Rasyid, PhD., CA Anggota Dr. Ardan Adiperdana Prof. Dr. Suharnomo Dr. Solikin M. Juhro Prof. Dr. Ainun Naim Drs. Jahja Setiatmadja Prof. Abdul Rahman Kadir Prof. Dr. Muhamad Firdaus Prof. Sidharta Utama, Ph.D Prof. Dr. Lindawati Gani Prof. Yudi Azis, Ph.D Dr. Wahyono Prof. Dr. Hermanto Siregar Prof. Dr ko, Ph.D Aldrin Herwany, Ph.D Dr. Aviliani Prof. Dr. Rudi Purwono SE., M. SE Dr. Khomsiyah Prof. Christantius Dwiatmadja, Ph.D. Dr. Ahyar Yuniawan Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf . Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Bab X OTK, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui rapat. Peraturan OTK Pasal 30 menentukan bahwa rapat untuk pengambilan keputusan terdiri atas: 1. Rapat Umum Anggota (RUA); 2. Rapat Dewan Kehormatan; 3. Rapat Dewan Pengawas; 4. Rapat Majelis Akreditasi; 5. Rapat Dewan Eksekutif; dan 6. Rapat Kerja. Rapat Kerja adalah rapat koordinasi antara organ LAMEMBA yang diatur dalam Peraturan OTK Pasal 30 Ayat (7) meliputi: 1. Rapat MA dan DE yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas pelaksanaan operasional dan akreditasi LAMEMBA; 2. Rapat DP dan DE yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas operasional dan keuangan LAMEMBA; 3. Rapat DP dan MA yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LAMEMBA; 4. Rapat DP, MA dan DE yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas rencana dan pelaksanaan kegiatan LAMEMBA; dan 366 5. Rapat DK, DP, MA dan DE yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas evaluasi kinerja LAMEMBA yang dilaksanakan sebelum RUA. Disamping rapat kerja diatas, DP, MA dan DE juga dapat melaksanakan rapat internal di organ masing-masing. DE mengadakan Rapat Pleno DE setiap hari Rabu. Rapat-rapat lain dilaksanakan setiap kali ada kebutuhan yang dapat dilaksanakan secara daring, luring, ataupun hybrid. Setiap insan LAMEMBA diwajibkan oleh kode etik LAMEMBA untuk terhindar dari potensi konflik kepentingan. Hal ini telah dipahami dan diusahakan terlaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap pelaksanaan rapat selalu diikuti dengan notulen rapat dan/atau rekaman langsung pembicaraan. LAMEMBA bertanggung jawab kepada menteri, dengan membuat laporan tahunan melalu BAN PT yang selanjutnya divisitasi oleh MA BAN PT untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi informasi dan data yang ditulis pada laporan. Keuangan Laporan Keuangan LAMEMBA disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba. Dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun operasi berakhir 31 Desember 2023, Direktorat Keuangan didampingi oleh konsultan dari kantor jasa akuntan. Laporan Keuangan LAMEMBA untuk tahun operasi berakhir pada 31 Desember 2021, 2022 dan 31 Desember 2023 diaudit oleh kantor akuntan publik yang dikenal sebagai The Big Four yang merupakan kantor akuntan publik kelas dunia dan berjaringan global yaitu Price Waterhouse Coopers (PwC). Untuk Laporan Keuangan LAMEMBA tahun operasi berakhir 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 PwC memberikan opini Wajar. Audit untuk Laporan Keuangan untuk tahun operasi berakhir 31 Desember 2024 ketika Laporan ini disiapkan ini masih dalam tahap finalisasi. Telah dijadwalkan closing meeting audit pada tanggal 16 Juli 2025. Opini Wajar yang merupakan opini terbaik dapat diberikan oleh auditor bila terpenuhinya kondisi berikut ini: 1. Bukti audit yang dibutuhkan terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat 367 memastikan kerja lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; 2. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan secara konsisten pada laporan keuangan tahun sebelumnya; 3. Penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan; dan 4. Tidak ada ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan dimasa mendatang yang tidak diperkirakan sebelumnya. C. Pembiayaan Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri No 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 mengenai Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi. Besaran biaya ditetapkan sebesar Rp 53.000.000 dan Biaya Banding sebesar Rp 29.700.000. Biaya tersebut merupakan hasil evaluasi dan penetapan oleh Kementerian., serta telah mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran pembiayaan proses akreditasi. ● Surat Persetujuan Biaya Akreditasi ● Rincian Beban Langsung Akreditasi D. Pelayanan LAMEMBA berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, setiap bulan LAMEMBA rutin melakukan Klinik Program Studi secara gratis. Klinik Program Studi dilakukan agar PS yang akan atau sedang berposes akreditasi dapat mengkonsultasikan permasalahan mereka langsung kepada Dewan Eksekutif LAMEMBA. Selain itu LAMEMBA juga rutin melakukan sosialisasi kepada asosiasi, forum atau aliansi Program Studi/Perguruan Tinggi baik secara luring maupun daring. Sosialisasi tersebut dilakukan secara gratis, LAMEMBA menanggung biaya perjalanan dan honor narasumber agar Program Studi tidak perlu membayar LAMEMBA saat mengadakan sosialisasi. Program Studi Baru wajib mengurus pemenuhan syarat minimum untuk mendapat peringkat baik, hal ini dilakukan secara gratis. 2. Bagaimana akreditasi dilakukan secara independen, objektif, imparsial (termasuk praktiknya) ? 368 Untuk memastikan proses akreditasi dilakukan secara independen, objektif, imparsial LAMEMBA merujuk pada beberapa peraturan terkait proses akreditasi di LAMEMBA yang beberapa sudah diperbaharui di tahun 2024 yaitu; 1. Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2024 Tentang Sistem Pengendalian Mutu Internal 2. Peraturan LAMEMBA No. 3 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Akreditasi 3. Peraturan LAMEMBA No. 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan 4. Peraturan LAMEMBA No. 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Lapangan 5. Peraturan LAMEMBA No. 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi 6. Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor 7. Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2024 Mekanisme Penyelesaian Keberatan 8. Peraturan LAMEMBA No. 9 Tahun 2021 Pedoman Perilaku Beretika Pada praktiknya merujuk pada beberapa peraturan diatas , contoh proses akreditasi dijalankan secara independen, objektif dan imparsial antara lain; 1. Dalam pemilihan asesor pada penugasan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas dan objektivitas proses asesmen. Asesor yang dipilih harus aktif dan terdaftar resmi, memiliki ketersediaan waktu, serta integritas dan kompetensi terbaru. Secara akademik, jenjang pendidikan dan keilmuan asesor harus sesuai atau lebih tinggi dari program studi yang diakreditasi, berasal dari institusi dengan program serumpun yang terakreditasi A/Unggul. Penempatan asesor mempertimbangkan aspek geografis agar tidak berada di provinsi asalnya sendiri, serta efisiensi biaya dan akses transportasi. Untuk menjaga objektivitas, asesor tidak boleh pernah terlibat kegiatan Tridharma di institusi yang sama dalam dua tahun terakhir dan tidak memiliki konflik kepentingan. Terakhir, asesor harus memiliki kinerja sebelumnya yang baik, termasuk ketepatan waktu, kualitas laporan, profesionalisme, serta kemampuan merespons masukan dan menunjukkan perbaikan bila diperlukan. 369 2. LAMEMBA melarang DE menjadi asesor untuk menghindari conflict of interest. 3. DE dilarang menerima honorarium dari kegiatan sosialisasi atau sebagai narasumber atas undangan asosiasi, forum, aliansi, perkumpulan dll. 4. Pada saat proses validasi DE atau MA tidak boleh menjadi validator untuk Perguruan Tinggi asal. 5. Proses validasi secara daring dilakukan oleh tim komite akreditasi terdiri dari DE, MA, dan Asesor Komite Akreditasi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian panel asesor. 6. Pada saat Asesmen Lapangan bila terjadi perbedaan antara Asesor dan Program Studi/UPPS terhadap Berita Acara tetap ditandatangani dengan menuliskan poin-poin apa saja yang berbeda dengan argumentasinya. 7. LAMEMBA memiliki 4 tahap validasi yang terdiri, Validasi AK, Validasi AL, Pleno DE dan Validasi MA. 8. Program Studi diberikan kesempatan untuk mengajukan Keberatan apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. 3. Bagaimana pengaturan kode etik asesor dan penegakannya? Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAMEMBA) telah mengatur Kode Etik Asesor dan Penegakannya melalui Peraturan LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021. Aturan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja asesor, memastikan independensi dalam pelaksanaan tugas, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan selama proses asesmen lapangan. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Dewan Eksekutif LAMEMBA, pada tanggal 2 Juni 2023, mengeluarkan Surat Keputusan terkait fasilitas yang dapat diterima oleh asesor dari perguruan tinggi atau unit pelaksana program studi selama pelaksanaan asesmen lapangan. Ketentuan ini menjadi acuan penting dalam menjaga integritas dan objektivitas asesor. Surat keputusan ini wajib dilampirkan dalam setiap surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pimpinan perguruan tinggi terkait pelaksanaan asesmen lapangan untuk program studi tertentu. Dalam pelaksanaan asesmen lapangan, LAMEMBA menerapkan Kebijakan Beretika Asesmen Lapangan (AL) yang menjadi landasan moral dan profesional bagi seluruh asesor. Selain itu, LAMEMBA juga memiliki aturan teknis terkait prosedur dan pengelolaan asesor, yaitu: 370 ● Peraturan LAMEMBA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Asesmen Lapangan, dan ● Peraturan LAMEMBA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor. Sebagai bagian dari proses administrasi dan penegasan komitmen etika, setiap asesor yang ditugaskan diwajibkan untuk mengisi formulir secara daring melalui Formulir Kesediaan Asesor, dan Formulir Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan (Conflict of Interest). Dokumen-dokumen ini menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal untuk memastikan bahwa asesor memahami tanggung jawabnya dan siap menjalankan tugas secara netral serta profesional. 4. Peringkat akreditasi program studi baru, apakah bisa langsung unggul? Tidak bisa, karena Program Studi baru belum menyelesaikan satu siklus pembelajaran secara tuntas dan belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, program studi baru dimungkinkan hanya mendapatkan peringkat akreditasi Baik atau Baik Sekali. Setelah program studi berjalan memiliki lulusan, maka Program Studi dapat mengajukan akreditasi ulang (reakreditasi) paling cepat satu tahun dan bila memenuhi seluruh seluruh syarat Unggul, maka akan mendapat peringkat Unggul. Berikut aturan terkait: Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2024 Tentang Sistem Pengendalian Mutu Internal 5. Mengapa UKT ditetapkan berbasis Akreditasi (versi LAM)? LAMEMBA tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan UKT. 6. Bagaimana efektivitas dari penerapan pengabdian masyarakat dalam tata kelola PT? Pada instrumen APS EMBA, Kriteria PKM terdapat pada Kriteria 8 PKM dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian PKM. Kriteria 8 PKM memiliki dua dimensi yaitu (1) Pelaksanaan dan Pendanaan dan (2) Diseminasi dan kontribusi hasil juga bukti dan dokumen , dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian PKM melihat rekognisi dari PKM. Penjelasan secara lengkap dari Kriteria 8 dan kriteria 9 untuk PKM dapat ditunjukkan pada link berikut DL - 2 Kriteria dan Prosedur (2402). Untuk menjamin efektivitas 371 penerapan PKM dalam tata kelola PT, LAMEMBA memberikan deskripsi pada instrumen yang diikuti oleh bukti dokumen selain itu untuk petunjuk yang lebih teknis penjelasan instrumen dijabarkan pada buku saku Buku Saku Asesor 3.0.pdf 7. Siapa saja yang dapat menjadi asesor? Berdasarkan Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor, Warga Negara Indonesia dari unsur akademisi dan praktisi yang berkemampuan dan berintegritas, serta telah mendapatkan izin dari pimpinan institusi asal bertugas dengan syarat kualifikasi sesuai Pedoman Pengelolaan Asesor. Syarat kualifikasi secara umum meliputi: 1) Kualifikasi untuk Akademisi: a) Berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi. b) Memiliki pengalaman praktis sebagai pengelola dalam pendidikan tinggi. c) Memiliki pendidikan minimal Magister di bidang terkait dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor. d) Memenuhi persyaratan tambahan terkait program studi asal dan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan. 2) Kualifikasi untuk Praktisi Bisnis dan/atau Manajer Profesional: a) Merupakan pelaku bisnis dan/atau manajer profesional yang terdaftar di organisasi profesi yang diakui. b) Berpendidikan minimum Magister dan memiliki pengalaman profesional minimal 5 tahun. c) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi. d) Memiliki sertifikat kompetensi dalam keahlian tertentu di bidang terkait. 8. Bagaimana prosedur rekrutmen asesor? Berdasarkan Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor, prosedur rekrutmen asesor dilakukan melalui dua cara: secara langsung dan secara terbuka, proses rekrutmen dimulai dengan penyusunan panduan rekrutmen yang menjadi acuan bagi panitia dan calon asesor. Selanjutnya, 372 Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan kebutuhan asesor berdasarkan sebaran program studi. Pengumuman rekrutmen disebarluaskan melalui laman LAMEMBA, dan calon asesor mendaftar serta mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan seleksi administrasi untuk memastikan kesesuaian kualifikasi dan kelengkapan dokumen. Calon yang lolos seleksi administrasi mengikuti tes psikologi. Tahap akhir adalah wawancara yang dilakukan tim pewawancara untuk menggali pengetahuan dan pengalaman calon asesor terkait sistem akreditasi, penjaminan mutu, dan manajemen perguruan tinggi. Hasil akhir berupa daftar calon asesor yang lulus seluruh tahapan dan siap untuk dilatih sebelum ditetapkan sebagai asesor LAMEMBA. 9. Reasonableness biaya akreditasi? Biaya Akreditasi sebesar Rp 53.000.000 dan Biaya Banding sebesar Rp 29.700.000 telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Persetujuan Menteri No 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 mengenai Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi. Besaran biaya tersebut merupakan hasil evaluasi dan penetapan oleh Kementerian, serta telah mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran pembiayaan proses akreditasi. Dengan demikian, pembiayaan akreditasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 merupakan biaya yang reasonable karena: ● Ditentukan langsung oleh Menteri berdasarkan regulasi dan pertimbangan biaya operasional lembaga akreditasi; ● Telah mendapat persetujuan resmi dalam bentuk surat keputusan; ● Bersifat transparan dan berlaku seragam bagi seluruh pemohon akreditasi. Biaya ini juga mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam menjaga mutu proses akreditasi, termasuk asesmen lapangan, validasi data, dan penyusunan laporan evaluasi. Surat Persetujuan Biaya Akreditasi Ilustrasi Perhitungan Biaya Akreditasi Pada Suatu PS: Biaya Akreditasi Rp. 50.000.000/per 5 Tahun. Diasumsikan bila suatu PS di jenjang sarjana setiap angkatan terdapat 25 mahasiswa aktif sehingga total mahasiswa aktif adalah 100 mahasiswa, sehingga biaya yang harus dikeluarkan per 373 mahasiswa/semester adalah Rp 50.000.000/100 mhs= Rp 500.000/5 tahun = Rp. 100.000 pertahun = Rp. 50.000 per semester. Bandingkan dengan biaya akreditasi di LAMEMBA sebesar Rp 53 Juta dalam waktu 5 tahun dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan oleh salah satu Fakultas Hukum dari perguruan tinggi ternama untuk biaya pembayaran honorarium pelatih senam, narasumber podcast dan narasumber pejabat berkisar Rp 19 juta dan biaya pengadaan jasa cleaning service gedung dan taman berkisar Rp 85 juta. https://hukum.ub.ac.id/en/informasi-keuangan/ 1. Data laporan LAM ke BAN-PT Setiap tahun di bulan Juni LAMEMBA membuat laporan kinerja tahun sebelumnya kepada Menteri melalui BAN PT. Setelah laporan disubmit ke MA BAN PT, satu bulan kemudian LAMEMBA divisitasi untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi seluruh data dan informasi pada laporan. 1. Laporan Kegiatan LAMEMBA Tahun 2022 2. Laporan Kegiatan LAMEMBA Tahun 2023 3. Laporan Kegiatan LAMEMBA Tahun 2024 4. Lampiran Peraturan BAN PT No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri 2. Data laporan LAM ke Menteri LAMEMBA tidak memberikan laporan secara langsung ke menteri tetapi melalui MA BAN PT seperti yang disampaikan pada butir 1 diatas. 3. Data dosen yang menjadi asesor yang terkena sanksi dalam proses akreditasi LAMEMBA secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para asesor untuk memastikan mutu dan kinerja mereka tetap optimal. Dari hasil evaluasi terhadap 527 asesor sejak tahun 2024, ditemukan sejumlah asesor yang tidak memenuhi kriteria kinerja. Sebagian besar diberikan pembinaan, namun terdapat satu asesor yang melanggar kode etik dan dikenai sanksi penangguhan penugasan. Dari pemantauan media sosial diketahui seorang Asesor telah melaksanakan kegiatan konsultatif pada sebuah UPPS dimana salah satu program studinya sedang mengikuti proses akreditasi. Asesor dimaksud adalah salah seorang asesor 374 yang ditugaskan untuk pelaksanaan akreditasi dimaksud. LAMEMBA telah melakukan klarifikasi atas kasus ini. Kesalahan etis oleh Asesor tersebut adalah tidak menolak ketika ditawarkan penugasan sebagai asesor tersebut. Kesalahan seperti ini telah melanggar ketentuan terkait menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Beretika dan Peraturan LAMEMBA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor. Dewan Eksekutif telah menetapkan kebijakan untuk secara tidak lagi memberikan penugasan kepada Asesor dimaksud. 4. Data bantuan pemerintah/APBN yang diterima LAM Pada Tahun 2021, LAMEMBA mendapat bantuan dana bantuan pemerintah sebesar 3.140.910.600 dan dana yang digunakan sebesar 2.457.611.266 sehingga dikembalikan 683.299.334. Dana Bantuan Pemerintah pada Tahun 2021 digunakan untuk pengembangan Sistem IT, Penyusunan Instrumen, Sarana Prasarana untuk Operasional, dan Sosialisasi. Pada Tahun 2024, karena ada perubahan peraturan terkait Permendikbud No 53 Tahun 2023 LAMEMBA mendapat kembali dana bantuan pemerintah sebesar 1.459.359.600 an dana yang digunakan sebesar 768.524.053 sehingga dikembalikan 690.835.546. Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2024 digunakan untuk Sosialisasi Instrumen Baru dan juga membantu Program Studi yang kesulitan dalam pembayaran biaya akreditasi ● Laporan Dana Bantuan Pemerintah 2024 https://drive.google.com/file/d/1YSpHaodceSSEMWDiTQ5BMrUn8_iPLWFK /view?usp=sharing ● Laporan Dana Bantuan Pemerintah 2021 https://drive.google.com/file/d/1dObATjOCsuuAZ1ej7EycD58Fun5Lurn9/vie w?usp=sharing 5. Data skema pembiayaan/penganggaran di LAM Biaya Akreditasi ditetapkan oleh Pemerintah terdiri dari Beban Langsung dan Operasional. Biaya yang ditetapkan pemerintah tidak mencukupi untuk semua 375 tujuan, sehingga proses akreditasi ke seluruh daerah termasuk daerah 3T tidak terganggu, LAMEMBA memiliki kebijakan subsidi silang untuk biaya transportasi. Gambar di bawah menunjukan biaya transportasi yang dikeluarkan ke beberapa daerah di Indonesia Timur yang melebihi pagu anggaran sebesar Rp3.600.000 Tabel berikut ada rincian biaya langsung sebesar Rp27.760.000 dan operasional Rp25.240.000 sehingga total biaya akreditasi menjadi Rp53.000.000. 376 6. Data/Dokumen Kode Etik LAM Sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran etika dan menjaga imparsialitas, LAMEMBA telah memiliki kode etik yang disebut dengan Pedoman Perilaku Beretika termuat dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA. Pemantauan atas perilaku etis Insan LAMEMBA dilakukan secara langsung dan berjenjang: Dewan Pengawas mengawasi Majelis Akreditasi, Majelis Akreditasi dan Dewan Pengawas mengawasi Dewan Eksekutif, sedangkan Dewan Pengawas diawasi oleh Dewan Kehormatan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk melaporkan hal-hal yang dianggap perlu melalui email ke LAMEMBA dengan memberikan alamat khusus. Di era komunikasi digital sekarang ini, informasi tentang perilaku seseorang yang unethical dengan mudah dan cepat terpublikasi. LAMEMBA telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor yang mengatur rekrutmen asesor, penugasan, pelatihan, dan pembinaan. LAMEMBA juga meminta kepada setiap orang Asesor yang akan bertugas melaksanakan asesmen untuk menandatangani dokumen 377 pakta integritas. Sebagai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan Asesmen Lapangan oleh Asesor, LAMEMBA juga meminta program studi atau UPPS untuk mengisi formulir evaluasi kinerja asesor yang lebih difokuskan pada kepada aspek perilaku asesor ketika melaksanakan AL. Untuk memperketat pengawasan Asesor LAMEMBA agar sungguh-sungguh menjaga independensi dan terhindar dari konflik kepentingan ketika melaksanakan Asesmen Lapangan, Dewan Eksekutif LAMEMBA pada 2 Juni 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Fasilitas Disediakan Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi dalam Pelaksanaan Asesmen Lapangan yang Dapat Diterima oleh Asesor. Surat Keputusan ini selalu dilampirkan dalam setiap surat pemberitahuan ke pimpinan PT bahwa akan dilaksanakan AL untuk program studi di PT tersebut. Sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran etika dan menjaga imparsialitas, LAMEMBA telah memiliki kode etik yang disebut dengan Pedoman Perilaku Beretika yang merupakan rujukan berperilaku bagi setiap insan LAMEMBA termasuk asesor sebagaimana yang termuat dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA. 7. Data PT dan program studi yang dikenai sanksi penurunan peringkat akreditasi Terdapat Program Studi yang mendapatkan sanksi dari LAMEMBA, yaitu Sarjana Akuntansi STIE IEU Kota Surabaya dicabut peringkat akreditasinya dan diberikan status Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP). LAMEMBA juga menerbitkan status Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) Akreditasi bagi Sarjana Manajemen STIE IEU Kota Surabaya. Pemberian sanksi tersebut sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat perlu peringkat akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di LAMEMBA. 8. Dokumen evaluasi kelayakan pendirian LAM LAMEMBA dibentuk diawali dengan membuat studi kelayakan pada tahun 2020, selanjutnya setelah studi kelayakan tersebut di review dan disetujui oleh kementerian yang mengurus pendidikan tinggi, Pemrakarsa segera membentuk badan hukum LAMEMBA di Kementerian AHU-0011772.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum LAMEMBA. 378 Feasibility Study ada di tahun 2020 - file nya di admlamemba@gmail.com 9. Dokumen hasil evaluasi terhadap LAM yang sudah berdiri dari BAN-PT Sejak tahun 2022 - 2024 LAMEMBA membuat laporan kepada MA BAN PT yang selanjutnya 1 bulan kemudian diikuti oleh visitasi LAMEMBA. Adapun dokumen hasil evaluasi terhadap LAM dari tahun 2022-2024 sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi Laporan BAN PT Tahun 2022 2. Hasil evaluasi Laporan BAN PT Tahun 2023 3. Hasil evaluasi Laporan BAN PT Tahun 2024 TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN HAKIM KONSTITUSI • Prof. Dr. Enny Nurbaningsih 1. Melihat Permendikbud 53/2023 untuk proses akreditasi seperti diharuskan ke LAM per tanggal 18 Agustus 2025. Jika dibaca Pasal 60 UU SISDIKNAS tidak ada keharusan untuk menggunakan LAM karena disebutkan sebagai kumulatif alternatif dan pada agustus apabila ingin menggunakan BAN-PT apakah masih diperbolehkan?  LAMEMBA Sebagaimana diatur dlm pasal 75 Permendikbudristek 53/2023, maka akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi (PS). Pasal dan Ayat2 dalam Permendikbudristek 53/2023 (pasal 82, 84, 88, 95, 96 & 98 untuk mengatur bagimana akreditasi dilaksanakan oleh LAM dan tanggung jawab LAM dilaksanakan. Terakreditasi Unggul yang di dapat dari LAM adalah sebuah pilihan dan bukan kewajiban (pasal 82 ayat 1: Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul). Untuk LAM mempunyai tugas mengakreditasi status ""Terakreditasi Unggul"", Terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor dan tidak terakreditasi (pasal 75 ayat 6). Akreditasi ke BANPT masih dimungkinkan utk program studi (PS) yang tidak masuk dalam daftar PS cakupan LAM. Tanggal 18 Agustus 2025 ditetapkan sebagai batas waktu pemberlakukan akreditasi dengan instrumen baru dengan memerhatikan masa transisi 379 yang diberikan oleh Permendikbud 53/2023 adalah maksimal 2 tahun sejak berlakunya Permendikbud 53/2023.  LAMSAMA 1. Kedudukan LAM dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60) memberikan dasar hukum bahwa akreditasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang disebut Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ini merupakan ketentuan umum, dan sesuai asas-asas perundang-undangan, pengaturan lebih rinci diserahkan kepada peraturan di bawahnya. 2. Peran dan Kewenangan LAM dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 75 dan pasal-pasal lainnya dalam Permendikbudristek 53/2023 secara eksplisit menetapkan bahwa: o Akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM, sesuai rumpun ilmu dan lingkup tugas masing-masing LAM. o Akreditasi perguruan tinggi tetap menjadi kewenangan BAN-PT. o Program studi yang belum memiliki LAM tetap berada di bawah kewenangan BAN-PT sampai LAM-nya terbentuk dan disahkan. 3. Tentang Tanggal Efektif 18 Agustus 2025 Tanggal ini ditetapkan sebagai batas transisi penerapan instrumen baru akreditasi, dan bukan sebagai batas larangan penggunaan BAN- PT. Namun, sejak tanggal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1), maka: o Program studi yang telah memiliki LAM sesuai penetapan Menteri, wajib mengikuti mekanisme akreditasi dengan instrumen baru oleh LAM. o BAN-PT tidak lagi menerima pengajuan baru dari program studi yang sudah menjadi tanggung jawab LAM, kecuali dalam pengecualian yang ditentukan oleh Menteri. 4. Pengecualian Khusus yang Diakui oleh Permendikbudristek 53/2023 380 Dalam pelaksanaan peralihan ini, tetap diakomodasi kondisi khusus, antara lain: o Reakreditasi yang sudah diajukan ke BAN-PT sebelum tanggal efektif, tetap diproses oleh BAN-PT. o Program studi di rumpun ilmu yang belum memiliki LAM resmi tetap dapat mengajukan akreditasi ke BAN-PT. o Penugasan khusus dari Menteri kepada BAN-PT tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu. 5. Catatan tentang “Kumulatif Alternatif” dalam UU Frasa “dan/atau” dalam Pasal 60 UU SISDIKNAS tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan kebebasan mutlak bagi program studi untuk memilih lembaga akreditasi, melainkan memberikan dasar fleksibilitas kelembagaan bagi negara dalam pengaturan sistem akreditasi. 6. Praktik Baik Internasional dan Posisi LAMSAMA Mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga internasional seperti INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education), konsistensi sistem penjaminan mutu mensyaratkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara badan akreditasi. Pengaturan yang ada saat ini sejalan dengan prinsip tersebut: LAM untuk akreditasi program studi berbasis bidang ilmu, dan BAN-PT untuk akreditasi institusi dan transisi.  LAM INFOKOM UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, pada dasarnya mencanangkan Sistem Pendidikan Nasional, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke Perguruan Tinggi, menganut sistem pendidikan berbasis standar. Sehingga perintah untuk akreditasi pada UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 ayat 2, terkesan sekedar himbauan saja. Pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pasal 28 ayat 3a dan Pasal 33 ayat 6 dan 7 mewajibkan akreditas pada program studi dan perguruan tinggi. Menurut hemat saya, ini merupakan suatu bentuk kedaulatan Bangsa Indonesia, untuk menetapkan suatu institusi agar peduli akan mutu pendidikannya. 381 2. Mengingat Pasal 60 UU SISDIKNAS dijelaskan tidak mengharuskan dilakukan BAN PT dan/atau LAM namun didalam Permendikbud seolah-olah menjadi wajib yang memunculkan kekhawatiran muncul terkait biaya pendidikan (UKT) yang meningkat akibat adanya lembaga akreditasi mandiri dan apakah biaya tersebut mencukupi untuk mengcover ha yang sama dilakukan oleh BAN PT dengan LAM jika tidak kemudian beban itu diletakkan dimana?  LAMEMBA 1. Pasal 60 ayat (2) UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2023 memberi makna: Akreditasi bisa dilakukan oleh BAN-PT (Pemerintah) atau Lembaga Mandiri (Masyarakat). 2. Pasal 60 ayat (4) UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2023 Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini diatur dalam Permendikbudristek no 53 tahun 2023. 3. Pasal 33 ayat (6) UU No. 12/2012 Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. 4. Pasal 82 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023: Akreditasi menjadi pilihan (Voluntary) bagi PS terutama untuk peringkat akreditasi Unggul. Pemerintah telah mengakomodir kewajiban dengan peringkat ""terakreditasi"" dan automasi melalui Peraturan 53/23 yang pembayarannya ditanggung oleh Pemerintah. Adapun LAM hanya menyelenggarakan akreditasi Unggul saja, maka pilihan akan diserahkan kepada PS yang mampu untuk Unggul dan mampu untuk membayar yang akan mengajukan akreditasi Unggul, sehingga tidak akan mengganggu penetapan UKT masing-masing PT. Dari uraian diatas Permendikbudristek 53/2023 tidak mewajibkan Program Studi ke LAM apabila hanya ingin memperoleh status Terakreditasi atau hanya memenuhi SNDIKTI.  LAMSAMA 382 1. Tentang Pasal 60 UU No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) Pasal ini menyatakan bahwa akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang independen. Artinya, UU tidak secara eksplisit mewajibkan BAN-PT atau LAM, tetapi mengakomodasi keberadaan keduanya secara kumulatif-alternatif. Namun, dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, penataan sistem penjaminan mutu nasional memperjelas pembagian peran: • BAN-PT melaksanakan akreditasi perguruan tinggi (APT) dan PS yang belum memiliki LAM • LAM melaksanakan akreditasi program studi yang telah ditetapkan masuk rumpun LAM tertentu, dan akreditasi menjadi pilihan bagi PS terutama untuk yang menginginkan peringkat Unggul. 2. Kekhawatiran terhadap Biaya Pendidikan (UKT) • Biaya akreditasi tidak boleh dibebankan langsung kepada mahasiswa (UKT). Sesuai prinsip akuntabilitas keuangan, biaya ini ditanggung oleh institusi (dalam DIPA, BOPTN, dana mandiri, atau hibah). • LAM tidak menarik biaya dari mahasiswa. Biaya layanan akreditasi hanya dikenakan kepada perguruan tinggi, dan ditetapkan secara transparan oleh Kemendikbudristek. LAM, termasuk LAMSAMA, mengedepankan prinsip: • Efisiensi: proses akreditasi dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang handal (Sistem Akreditasi LAMSAMA/ SALAM) untuk menekan biaya operasional. • Akuntabilitas keuangan: LAMSAMA diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). • Dukungan subsidi silang atau hibah untuk PT tertentu terus diperjuangkan LAMSAMA bersama pemerintah.  LAM INFOKOM UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah sistem pembayaran biaya kuliah per semester yang diterapkan di perguruan tinggi negeri (PTN) dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) menerapkan sistem SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang berbeda-beda anatara satu 383 PTS dengan PTS yang lain. Sedangkan biaya akreditasi program studi yang dikenakan oleh LAM ditetapkan oleh SK Menteri Kemenristekdikti Nomor : 86933/MPK.A/AG.01.00/2021. Besaran biaya untuk akreditasi oleh LAM INFOKOM ditetapkan sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), untuk siklus 5 tahun. Atau sekitar Rp 10.600.000,- per tahun per program studi. Biaya SPP seorang mahasiswa di PTS, rata-rata 5-6 juta rupiah per semester, atau 10-12 juta per tahun. Jadi biaya akreditasi suatu program studi untuk menjamin mutu pendidikannya, HANYA setara dengan satu orang mahasiswa. Rata-2 setiap program studi di bidang INFOKOM memiliki 60-120 mahasiswa per tahun. Sehingga biaya Rp 53.000.000 tersebut pada hakekatnya tidak memberatkan program studi, dan sekaligus tidak terkait dengan besaran UKT pada PTN atau SPP pada SPP. 3. Kekhawatiran dengan adanya LAM, label Unggul seperti mudah untuk didapatkan maka tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian terkait penjaminan mutu pendidikan program studi tersebut. Apakah standar SNDIKTI dan LAM sebetulnya seperti apa yang bisa menunjukkan unggul itu yang levelnya kualifikasi yang tidak terbantahkan yang bisa menjaga kualitas dan bukan karena biaya luaran itu?  LAMEMBA Kekhawatiran dengan adanya LAM, menurut kami merupakan pemikiran yang kurang mendasar oleh karena: 1). LAM sangat menjaga akuntabilitas, integritas LAM dengan membuat berbagai rambu-rambu peraturan, SOP pelaksanaan akreditasi, penegakan kode etika yang secara bersama-sama kami patuhi. 2)Tata cara pelaksanaan mutu akreditasi yang dilakukan oleh LAM sangat dipantau secara ketat oleh Pemerintah melalui Majelis Akreditasi (MA) BAN PT yang secara berkala dan berkelanjutan menilai laporan kinerja LAM dan melakukan peninjauan lapangan setahun sekali di setiap bulan Juli. 3) Dalam penegakan aturan pelaksanaan akreditasi, terdapat mekanisme punishment dan reward yang LAM buat dalam menjaga mutu pelaksanaan akreditasi PS tersebut. LAM dalam membuat kriteria instrumen peringkat Unggul sudah melalui berbagai proses kontemplasi mulai dari penggalian 384 informasi mendalam dari pemangku kepentingan diantaranya KADIN, DUDIKA, PTS, PTN dan melakukan kolaborasi dengan KADIN, AACSB, INQAAHE, APQN, sehingga pencapaian tersebut merupakan wujud nyata upaya LAM menjadi penjamin mutu eksternal yang terekognisi dunia. Informasi tentang mudahnya mendapatkan Unggul di LAM “tidak benar”, karena dalam kenyataannya bila melihat pada table dibawah, pada PTN peringkat Unggul dan Baik sekali jumlahnya seimbang, Adapun untuk PTS, PTKIN dan PTKIS mayoritas memiliki peringkat Baik Sekali. Tabel 1. Rekapitulasi Distribusi Peringkat Sumber: LAMEMBA Secara lebih rinci yang menunjukkan Distribusi dari tahun 2022-2024 sebagai berikut; Tabel 2 Distribusi Peringkat 2022-2024 Sumber: LAMEMBA 385 Tabel dibawah mematahkan pernyataan bahwa setelah LAM berdiri Program Studi mudah mendapatkan peringkat Unggul. Memperhatikan hasil akreditasi BAN PT dengan Peringkat Unggul ternyata hasil re akreditasi di LAMEMBA tidak semua unggul tetapi untuk peringkat lainnya Baik Sekali atau Baik ternyata ada Program Studi yang memperoleh peringkat Unggul. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari beberapa Program Studi meskipun adanya penurunan Tabel 3 Perbandingan Peringkat Akreditasi BAN-PT dengan Peringkat Reakreditasi LAMEMBA Sumber: LAMEMBA No. Hasil Akreditasi BANPT Hasil Reakreditasi LAMEMBA 1 A 82 Unggul 53 2 Baik Sekali 27 3 Baik 2 4 B 373 Unggul 53 5 Baik Sekali 245 6 Baik 75 7 C 91 Unggul 0 8 Baik Sekali 9 9 Baik 82 10 Unggul 27 Unggul 25 11 Baik Sekali 2 12 Baik 0 13 Baik Sekali 36 Unggul 21 14 Baik Sekali 13 15 Baik 2 16 Baik 423 Unggul 17 17 Baik Sekali 182 18 Baik 224 19 PS Baru 51 Unggul 0 20 Baik Sekali 19 21 Baik 32 22 Tidak terakreditasi 6 Unggul 0 23 Baik Sekali 0 24 Baik 6 386  LAMSAMA 1. Tentang Penormaan “wajib atau tidak” dalam Pasal 60 dan Permendikbudristek 53/2023 • Pasal 60 UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS memberikan dasar hukum bahwa akreditasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang independen. Pilihan kata “dan/atau” memberikan fleksibilitas bagi negara dalam mengatur bentuk pelaksanaan akreditasi, tidak dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa penataan sistem. • Penataan ini kemudian dirinci dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yang: o Membagi peran BAN-PT (untuk akreditasi institusi dan PS yang belum memiliki LAM). o Memberikan mandat kepada LAM untuk melaksanakan akreditasi program studi sesuai rumpun keilmuannya. • Maka, jalur akreditasi menjadi tertata, sesuai dengan status dan bidang keilmuan program studi. 2. Tentang Kekhawatiran Dampak terhadap UKT Mahasiswa • LAMSAMA memahami kekhawatiran bahwa keberadaan LAM dapat menambah beban biaya pendidikan. Namun penting ditegaskan: o Biaya akreditasi tidak boleh dibebankan langsung kepada mahasiswa. Biaya akreditasi adalah bagian dari pengelolaan institusi, dan dapat ditanggung melalui DIPA, BOPTN, dana mandiri perguruan tinggi, atau hibah pemerintah dan mitra. o LAM tidak menarik biaya dari mahasiswa. Layanan LAMSAMA ditujukan kepada institusi, dan biaya ditetapkan secara wajar dan transparan dengan persetujuan kementerian. 3. Tentang Efisiensi, Transparansi, dan Dukungan bagi PT • LAMSAMA telah membangun sistem digital bernama SALAM (Sistem Akreditasi LAMSAMA) untuk efisiensi proses, minimalisasi biaya operasional, dan penguatan transparansi. 387 • Audit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) secara rutin dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana. • LAM juga memperjuangkan skema subsidi silang dan hibah bersama kementerian, terutama untuk program studi yang berasal dari PT kecil, PT daerah, atau program prioritas nasional. 4. Penjelasan Tentang Pilihan Akreditasi dan Status “Terakreditasi” • Dalam Permendikbudristek 53/2023, program studi secara otomatis mendapatkan status “Terakreditasi” selama memenuhi SNDIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). • Pengajuan akreditasi aktif (dengan asesor dan visitasi) bersifat sukarela (voluntary), terutama untuk memperoleh status Baik Sekali atau Unggul. • Maka, tidak ada kewajiban bagi program studi untuk mengakses layanan berbayar dari LAM jika belum siap atau tidak memerlukan peringkat unggul. Kesimpulan: Penugasan kepada LAM melalui Permendikbudristek 53/2023 bukanlah bentuk pemaksaan yang bertentangan dengan Pasal 60 UU SISDIKNAS, melainkan penataan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berbasis bidang keilmuan. Keberadaan LAM seperti LAMSAMA justru bertujuan memperkuat academic ownership dan quality improvement, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan akses, efisiensi biaya, dan akuntabilitas publik  LAM INFOKOM Masa-masa "label unggul, atau sebelumnya nilai A" sudah berlalu, terutama setelah dipindahkannya akreditasi program studi dari BAN-PT ke LAM. Semasa BAN-PT, satu instrumen akreditasi untuk semua program studi. Mulai dari program studi agama, program studi olah raga, program studi matematika, dll. semuanya menggunakan satu dan hanya satu instrumen akreditasi untuk memotret mutunya (kualitasnya). Sementara setiap program studi tersebut mempunyai kekhasannya masing-masing di dalam rumpun ilmunya. Akibatnya, mutu lulusan program studi tersebut tidak bisa disandingkan dengan mutu sesama 388 program studi di dalam rumpun ilmunya secara nasional maupun internasional. Akibat lebih jauh lagi, banyak lulusan-lulusan sarjana kita yang kurang bermutu, sehingga kurang kompetitif dan menciptakan penganguran. Dengan lahirnya LAM, instrumen akreditasi masing-masing LAM disesuaikan dengan rumpun ilmunya, dan untuk mendapatkan status akreditas UNGGUL jauh lebih objektif. Sehingga kalau ada kesan untuk mendapatkan akreditasi UNGGUL itu mudah, besar kemungkinan program studi yang bersangkutan belum mempunyai LAM. Sebaliknya, dengan adanya LAM bukan berarti untuk mendapatkan peringkat akreditasi UNGGUL susah, tetapi penilaiannya lebih objektif, relevan, dan transparan. • Prof. Arief Hidayat 1. Adanya kekhawatiran terkait pembiayaan pendidikan perubahan dari PTNBLU menjadi PTNBH yang meningkat dan dapat menimbulkan trauma bagi orang tua dan mahasiswa. Peningkatan UKT menjadi isu utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kurang lebih pertanyaannya sama yang telah disampaikan Prof. Enny.  LAMEMBA Hingga saat ini sejak tahun 2022-2025, LAMEMBA telah mengakreditasi sebanyak 2.510 dari jumlah 4.000 Program Studi bidang EMBA (62,75%). Hal ini menunjukkan bahwa biaya bukan satu-satunya kendala bagi Program Studi untuk mendapatkan penjaminan mutu yang berkualitas. Juga sebagai bentuk akuntabilitas publik (UU 12/2012 Pasal 78 tentang Akuntabilitas perguruan Tinggi) dari Program Studi untuk menjamin lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.  LAMSAMA 1.Posisi LAM dalam Sistem Pendidikan Tinggi • LAM tidak menetapkan, tidak mengusulkan, dan tidak mempengaruhi besaran UKT. LAM bukanlah lembaga pembiayaan atau pengelola pendidikan tinggi, melainkan lembaga penjaminan mutu eksternal yang menilai apakah proses dan hasil pendidikan di program studi telah memenuhi standar mutu yang disepakati secara nasional. 389 • UKT ditetapkan oleh PTN masing-masing dengan mempertimbangkan: o Ketentuan regulasi pemerintah (Permendikbud, Permenkeu), o Kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarga, o Prinsip keadilan dan keterjangkauan, o Kebutuhan operasional program studi. 2. Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Dana • Proses akreditasi oleh LAMSAMA justru dirancang untuk: o Menilai efisiensi penggunaan sumber daya, o Memastikan kesesuaian antara dana yang digunakan dan luaran pendidikan, o Memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). • Oleh karena itu, akreditasi tidak boleh dijadikan justifikasi kenaikan UKT, tetapi justru menjadi alat korektif untuk memastikan bahwa setiap kenaikan biaya benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan. 3. Dukungan LAM untuk Pemerataan dan Aksesibilitas • LAMSAMA secara aktif mendorong subsidi silang dan mekanisme insentif dari pemerintah agar program studi di PTN atau PTS kecil tetap dapat mengakses akreditasi berkualitas tanpa beban biaya yang tidak proporsional. • Akreditasi juga bersifat sukarela untuk peringkat Unggul, dan program studi tetap mendapatkan status “terakreditasi” secara otomatis jika memenuhi SNDIKTI, sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. • Artinya, biaya akreditasi tidak wajib dibayarkan untuk semua jenjang mutu, hanya untuk program studi yang memang mengajukan peningkatan peringkat melalui proses asesmen. 4. Penutup Transformasi kelembagaan perguruan tinggi seperti PTN-BH dan kehadiran LAM tidak semestinya dipandang sebagai penyebab langsung kenaikan UKT. Justru, penjaminan mutu eksternal oleh LAM 390 adalah bagian dari mekanisme checks and balances, yang mendorong akuntabilitas anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan tinggi. Yang perlu dihindari adalah interpretasi keliru bahwa akreditasi identik dengan beban finansial tambahan bagi mahasiswa.  LAM INFOKOM Perubahan PTNBLU menjadi PTNBH pada PTN, ada kemungkinan akan berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Sehingga pada PTN, apabila dikaitkan dengan pembiayaan akreditasi program studi pada suatu LAM, tidaklah ada hubungannya. Karena biaya operasional, termasuk untuk biaya akreditasi program studi yang hanya 5 tahun sekali itu, pasti sudah dimasukkan ke dalam RKAT nya (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan pasti sudah dicover di dalam APBN PTN tersebut. 2. Masalah kelembagaannya pendirian lembaga akreditasi mandiri ini masalah kelembagaannya bagaimana?  LAMEMBA Sebelum LAM berdiri, seluruh LAM membuat studi kelayakan seperti yang tercantum pada pada pasal 93 dan pasal 94 Permendikbudristek 53/23.. Adapun penjelasan pasal 93 dan pasal 94 adalah sebagai berikut: Pasal 93 Pendirian LAM harus melampirkan dokumen: a. studi kelayakan; b. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan Akreditasi program studi; c. rancangan prosedur operasi standar Akreditasi program studi; d. sumber pendanaan minimal untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM; e. rancangan satuan biaya pelaksanaan Akreditasi program studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM; g. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM;dan 391 h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap status Akreditasi program studi. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat: a. uraian identitas dan profil pemrakarsa; b. latar belakang dan tujuan pendirian LAM; c. visi dan misi LAM; d. nama LAM yang akan digunakan; e. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina program studi yang akan diakreditasi LAM; f. bukti sumber pendanaan LAM minimal untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM; g. rancangan alur proses Akreditasi LAM; h. rancangan tata kelola LAM; dan i. rancangan sistem penjaminan mutu layanan LAM. 3) Rancangan tata kelola LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf minimal meliputi: a. susunan organisasi; b. sumber daya manusia serta pengembangannya; c. sistem pengelolaan keuangan; dan d. sarana dan prasarana. Pasal 94 (1) Prosedur pendirian LAM: a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) mengusulkan pendirian LAM kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan; b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. BAN-PT menyampaikan hasil penilaian dokumen studi kelayakan LAM kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pendirian LAM; 392 d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM; dan f. setelah LAM memperoleh status badan hukum, Menteri menetapkan pengakuan LAM. (2) LAM dapat menjalankan fungsinya setelah mendapatkan penetapan pengakuan LAM dari Menteri dan memiliki badan hukum. LAMEMBA dapat menjalankan kegiatan operasional setelah mendapatkan Kepmenhukham Nomor AHU-0011772.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAMEMBA Indonesia. Begitu juga LAMSAMA setelah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001916.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAMSAMA  LAMSAMA Prinsip Kelembagaan: Akuntabel, Independen, Nirlaba • LAM adalah lembaga mandiri yang bukan bagian dari pemerintah, tetapi berfungsi dalam kerangka sistem penjaminan mutu nasional. • Berbentuk perkumpulan nirlaba berbadan hukum, setiap LAM tunduk pada: o Ketentuan UU tentang Ormas dan Perkumpulan, o Audit keuangan tahunan (KAP), o Evaluasi kinerja dari Kemendikbudristek, o Dan wajib menjaga integritas, independensi, serta prinsip meritokrasi dalam proses akreditasi. Penutup Dengan tata kelola yang telah diatur secara eksplisit, transparan, dan bertingkat (pemrakarsa, masyarakat/organisasi profesi/perguruan tinggi) mengajukan pendirian LAM → BAN-PT → Menteri → Kemenkumham), tidak ada keraguan terhadap legitimasi kelembagaan LAM. Proses pendiriannya bahkan lebih kompleks dan akuntabel dibanding lembaga 393 biasa, karena harus melewati penilaian kelayakan objektif sebelum mendapat status pengakuan dari negara.  LAM INFOKOM Amanah pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), tertera pada UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 ayat 2; UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 ayat 5, 6, 7 dan 8; Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, dan khusus untuk LAM INFOKOM berdasarkan SK Kemendikbud nomor 75865/MPK.A/HK/2020, SK KemendikbudRistek 379 lP/2023, dan rekomendasi dari BAN PT nomor 056/BAN- PT/lMA/Pen/LL/2O2O. 3. Cara pengisian keanggotaannya itu bagaimana?  LAMEMBA Sampai saat ini keanggotaan LAMEMBA adalah pemrakarsa yang mewakili 3 asosiasi profesi yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) Prinsip Dasar Keanggotaan: Berbasis Kelembagaan dan Representasi Komunitas Akademik Keanggotaan dalam LAM tidak bersifat perorangan, melainkan merupakan representasi dari organisasi pemrakarsa yang kredibel, yaitu himpunan profesi dan/atau asosiasi pendidikan tinggi di bidang masing- masing. Hal ini sejalan dengan semangat LAM sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal berbasis masyarakat ilmiah dan profesional.  LAMSAMA LAMSAMA didirikan oleh tujuh himpunan profesi dan asosiasi pendidikan tinggi dalam rumpun Sains dan Matematika (Ilmu Formal), yaitu: • Himpunan Kimia Indonesia (HKI) • Physics Society of Indonesia (PSI) • Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) • Persatuan Biologi Indonesia (PBI) • Himpunan Astronomi Indonesia (HAI) • Indonesian Mathematical Society (IndoMS) 394 • MIPA Net – sebagai jaringan nasional pendidikan tinggi bidang MIPA Prinsip Akuntabilitas dan Keberlanjutan • Proses keanggotaan dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan representasi lintas bidang dalam rumpun ilmu. • Keanggotaan bukanlah hak individu, melainkan mandat kelembagaan yang dapat dievaluasi dan diperbaharui secara berkala. • Dengan demikian, LAM bukan hanya menjamin mutu program studi, tetapi juga mencerminkan mutu dan integritas komunitas akademik yang menjadi tulang punggungnya. Penutup: Pengisian keanggotaan LAM merupakan proses yang dijalankan oleh asosiasi pendiri melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta mencerminkan kehendak kolektif komunitas ilmiah untuk memastikan penjaminan mutu yang independen, akuntabel, dan berkelanjutan.  LAM INFOKOM LAM INFOKOM memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang tertera pada No. 01/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023. Dari SOTK itu, yang ada adalah pengurus LAM INFOKOM yang melibatkan dunia akademik, industri dan masyarakat. Sedangkan program studi yang berada dalam rumpun ilmu INFOKOM, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, mendaftarkan dirinya untuk di akreditasi. Tidak ada paksaan dari LAM bagi program studi untuk di akreditasi, namun program studinya harus tunduk terhadap peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku. 4. Dalam praktik yang selama ini sudah terjadi apakah ada unsur-unsur yang berasal dari luar artinya dari Perguruan Tinggi dari luar negeri atau itu hanya para guru besar atau para dosen atau unsur-unsur apa hanya di dalam negeri ataukah ada yang dari luar negeri tolong bisa dijelaskan?  LAMEMBA 395 Unsur-unsur dalam pengisian SOTK tidak ada yang berasal dari luar negeri, seluruhnya berasal dari akademisi dari seluruh perguruan tinggi baik PTN maupun PTS.  LAMSAMA 1. Komposisi Sumber Daya dan Kelembagaan LAM: Fokus pada Akademisi Dalam Negeri Sampai saat ini, struktur organisasi, tata kelola, dan pelaksana akreditasi di LAMSAMA tidak melibatkan individu atau institusi dari luar negeri secara langsung dalam pengisian SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Seluruh unsur berasal dari akademisi dan profesional dari dalam negeri, baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diakui secara nasional. 2. Pembelajaran Global dan Kolaborasi Internasional: Meskipun tidak melibatkan anggota tetap dari luar negeri dalam struktur formal, LAMSAMA tetap membuka diri terhadap praktik baik dan pembelajaran dari sistem akreditasi internasional, seperti: • Benchmarking dan capacity building terhadap badan akreditasi luar negeri yang diakui INQAAHE; • Partisipasi dalam akreditasi internasional seperti ASIIN dan RSC dan seminar/workshop reguler di setiap lembaga pemrakarsa untuk penguatan kapasitas Asesor & program studi; • Proses pengajuan keanggotaan LAMSAMA dalam INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) saat ini sedang berlangsung, sebagai langkah strategis untuk membangun rekognisi internasional dan memperluas kolaborasi dalam jejaring penjaminan mutu global. Dengan pendekatan tersebut, LAM tetap berbasis nasional, namun tidak tertutup terhadap pembelajaran global dalam rangka memperkuat daya saing mutu pendidikan tinggi Indonesia. 3. Penutup: Dengan demikian, meskipun unsur pengelola dan asesor LAM saat ini berasal dari dalam negeri, LAM tetap menjalankan prinsip keterbukaan terhadap penguatan kapasitas melalui kerja sama internasional. Ini 396 menunjukkan bahwa kedaulatan mutu pendidikan tetap dijaga, sambil terus berkembang sesuai dinamika global  LAM INFOKOM Praktik selama ini yang dilakukan oleh LAM INFOKOM, semua unsur-2 yang terlibat berasal dari dalam negeri. Sebagai suatu organisasi yang melaksanakan akreditasi, LAM INFOKOM merupakan bagian dari anggota akreditasi internasional IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education), dan IABEE merupakan anggota tetap (signotory member) pada komunitas dunia yang disebut Waashington Accord untuk bidang teknik dan Seoul Accord untuk bidang Computing. Dengan demikian, penjaminan mutu yang dilakukan LAM, tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga dikenal di tingkat internasional. Sehingga lulusan2 dari program studi yang di akreditasi oleh LAM, dengan mudah dipadankan (equivalance) dengan lulusan2 dari luar negeri dan interoperability (digunakan bersama sesuai fungsinya) dengan institusi pendidikan, pengguna lulusan, dan mobilitas para lulusan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal itu semua dimungkinkan karena LAM sudah menggunakan standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah (Standar Nasional Pendidikan Tinggi --SN-DIKTI) dan SN-DIKTI sudah mengacu kepada standar internasional. 5. Bagaimana tata kelola yang lengkap mengenai LAM ini tadi keuangannya?  LAMEMBA 1. Pengelolaan keuangan di LAMEMBA mengikuti pedoman PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35) serta berbagai peraturan dan SOP pendukung antara lain: SOP Pembayaran, SOP Penagihan, 2. Tata Kelola secara internal diawasi oleh Dewan Pengawas dengan membuat laporan triwulanan. 3. Laporan Keuangan LAMEMBA sejak tahun 2021 - 2024 sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC) dan memperoleh Opini Wajar. 4. Hasil Audit oleh Auditor di upload di website. 397  LAMSAMA Tata kelola keuangan LAMSAMA (Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal) dirancang untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas kelembagaan dalam mendukung akreditasi yang independen dan berkualitas. Sumber Pembiayaan LAMSAMA memperoleh pendanaan dari dua sumber utama: 1. Biaya layanan akreditasi program studi, yang dikenakan kepada program studi yang secara sukarela mengajukan akreditasi unggul. 2. Dukungan pemerintah, dalam bentuk hibah operasional, fasilitasi penguatan kapasitas, dan pengembangan sistem mutu eksternal. Prinsip Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan LAMSAMA mengacu pada standar akuntansi organisasi nirlaba dan prinsip tata kelola yang baik: • Independen: tidak tunduk pada intervensi eksternal dan bebas konflik kepentingan. • Transparan: seluruh pengeluaran dan pendapatan dicatat secara digital dan dapat ditelusuri. • Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan publik. • Efisien: dikelola untuk mendukung kinerja akreditasi secara optimal, tanpa pemborosan. • Profesional: diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Alokasi Dana Dana yang dihimpun dikelola secara berimbang untuk mendukung: • Honorarium asesor dan validator, sesuai standar biaya umum (SBU) yang ditetapkan pemerintah. • Pengembangan sistem akreditasi digital (SALAM) dan infrastruktur mutu lainnya. • Pelatihan dan pengembangan kompetensi asesor, termasuk kegiatan rekrutmen dan pembaruan. 398 • Operasional kelembagaan (administrasi, komunikasi, sistem informasi, dll.). • Partisipasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan badan akreditasi asing dan keikutsertaan dalam jejaring global seperti INQAAHE. Akuntabilitas dan Pelaporan • Audit keuangan tahunan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dan independen. • Laporan tahunan keuangan dan kegiatan operasional disusun dan disampaikan kepada pemangku kepentingan serta dapat diakses publik melalui kanal resmi. Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme evaluasi kelembagaan oleh badan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMSAMA.  LAM INFOKOM Tata kelola LAM INFOKOM beserta keuangannya sudah lengkap sesuai SOTK dan tugas pokok dan fungsi jajaran LAM INFOKOM, mulai dari pendirian, struktur, pembiayaan, pelayanan dan pengelolaan lembaga, kode etik, proses assessment kecukupan (AK) dan assessment lapangan (AL), sampai kepada penetapan status akreditasi. Selengkapnya ada pada link berikut ini. (https://docs.google.com/presentation/d/15nCJkx0o3EtNNDXwI_Mv21Z mlsqyydXj/edit?usp=drive_link&ouid=109109803153508070419&rtpof=tr ue&sd=true ). 6. Apakah ada pengawasan terhadap LAM ini kalau ada pengawasan siapa yang mengawasi?  LAMEMBA Ada baik Eksternal maupun internal. Untuk Eksternal Permendikbudristek 53 tahun 2023 pasal 90 tentang tugas BAN PT pada ayat 1(n) menyebutkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi; dan ayat 1 (o) menyebutkan mengevaluasi kinerja LAM secara berkala dan melaporkan hasil serta rekomendasi kepada Menteri; 399 Adapun secara internal, LAMEMBA diawasi oleh Dewan Pengawas yang mengawasi operasional dan Keuangan sedangkan Majelis Akreditasi mengawasi terkait akreditasi. Link OTK  LAMSAMA Pengawasan terhadap LAMSAMA sebagai lembaga akreditasi mandiri dilakukan secara eksternal maupun internal, mengacu pada ketentuan yang jelas dan berlapis sebagai berikut: 1. Pengawasan Eksternal Pengawasan eksternal terhadap LAMSAMA dilaksanakan berdasarkan: • Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, khususnya: o Pasal 97: Mengatur kewajiban audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil audit wajib diumumkan kepada publik. o Pasal 98: Menetapkan kewenangan Menteri untuk mengawasi pelaksanaan tugas LAM melalui evaluasi kinerja berkala oleh BAN-PT, termasuk pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Secara rinci: o Ayat (2): BAN-PT melakukan evaluasi tahunan atas proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM. o Ayat (4-7): Bila ditemukan pelanggaran serius, LAM dapat masuk masa pembinaan. Bila tidak ada perbaikan, BAN-PT dapat merekomendasikan pencabutan izin LAM kepada Menteri, yang disertai mekanisme penyelesaian administratif, keuangan, dan akreditasi yang sedang berjalan. • UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: o Pasal 55 ayat (5): Menyatakan akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh LAM. o Pasal 55 ayat (6): LAM adalah lembaga mandiri yang diakui pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. 400 Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan dan keberlangsungan LAM tunduk pada standar tata kelola yang terukur dan dapat diawasi secara sistematis oleh BAN-PT, Menteri, serta auditor independen. 2. Pengawasan Internal Secara internal, LAMSAMA memiliki dua organ pengawas utama: • Majelis Akreditasi (MA): Melakukan fungsi pengawasan mutu terhadap proses akreditasi, validasi instrumen, dan kelayakan hasil akreditasi. • Dewan Pengawas (Dewas): Mengawasi tata kelola umum dan keuangan lembaga, termasuk kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal. Kedua organ ini memastikan bahwa fungsi akreditasi berjalan dengan integritas, objektivitas, dan akuntabilitas tinggi. 3. Komitmen Transparansi LAMSAMA juga mengembangkan sistem pelaporan dan audit digital yang memungkinkan: • Laporan keuangan disusun secara berkala dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen. • Laporan hasil audit dan evaluasi kinerja dibuka kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi publik. Dengan pengawasan berlapis tersebut, LAMSAMA memastikan akreditasi berjalan secara profesional, akuntabel, dan tetap selaras dengan mandat perundang-undangan.  LAM INFOKOM Pengawasan pada LAM INFOKOM dilakukan secara berlapis, pengawasan internal oleh Majelis LAM INFOKOM, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BAN PT dan masyarakat. 7. Apakah kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh keanggotaan LAM atau lembaga LAM itu sendiri bisa ada sanksi-sanksi atau tidak karena berdasarkan praktik atau kekhawatiran yang dikemukakan pemohon banyak dampak negatifnya?  LAMEMBA 401 LAM sudah menyediakan mekanisme whistleblower dan Q&A di laman LAMEMBA, sehingga berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat menyangkut LAM dapat langsung disampaikan melalui laman tersebut. Mekanisme punishment terhadap pelanggaran etika juga sudah tersedia dan sudah dilaksanakan oleh LAMEMBA yang tertuang dalam Peraturan LAMEMBA No. 9 Tahun 2021 Pedoman Perilaku Beretika.  LAMSAMA LAMSAMA memiliki sistem pengawasan dan penegakan etika yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses akreditasi dilaksanakan secara berintegritas, profesional, dan akuntabel. Baik individu (asesor, validator, pengurus) maupun lembaga (termasuk LAMSAMA dan program studi yang terlibat dalam proses akreditasi) dapat dikenai sanksi berjenjang apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dasar dan Mekanisme Penegakan • Dasar hukum dan regulatif: o Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) o Kode Etik dan Perilaku Sumber Daya Manusia o Standar Operasional Prosedur (SOP) Akreditasi o Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. • Sistem penegakan meliputi: o Komite Etik yang menangani pelanggaran etik atau perilaku; o Mekanisme banding dan keberatan bagi pihak yang tidak puas dengan proses atau hasil; o Saluran whistleblowing yang dapat diakses publik dan dilindungi kerahasiaannya; o Pemeriksaan berdasarkan prinsip due process: pemeriksaan bukti, hak jawab, dan keputusan kolektif yang terdokumentasi. Jenis dan Tujuan Sanksi Sanksi dapat berupa: • Teguran tertulis atau penghentian penugasan bagi asesor/validator; • Rekomendasi pembinaan terhadap program studi; • Revisi atau pembatalan hasil akreditasi bila ditemukan pelanggaran substansial; 402 • Evaluasi internal terhadap unit atau individu pengelola LAMSAMA. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa akreditasi menjadi proses yang bebas dari konflik kepentingan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Komitmen Terhadap Transparansi dan Respons Publik LAMSAMA membuka saluran resmi pengaduan dan tanggapan publik melalui platform digital maupun tatap muka, serta secara aktif mengevaluasi sistem etik dan pengawasan secara berkala. Dengan demikian, berbagai kekhawatiran masyarakat ditanggapi secara terbuka dan sistematis, sebagai bagian dari komitmen terhadap mutu, akuntabilitas, dan profesionalisme.  LAM INFOKOM Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus LAM INFOKOM akan dilakukan oleh badan kode etik LAM INFOKOM, yang dalam hal ini adalah Majelis LAM INFOKOM. Sementara pelanggaran oleh asesor LAM INFOKOM yang ditugasi mengakreditasi suatu program studi akan ditangani oleh pimpinan LAM INFOKOM yang terdiri dari Majelis dan Dewan Eksekutif LAM INFOKOM. 8. Pada saat datang ke lapangan selama ini praktik komponen yang dinilai atau unsur-unsur yang dinilai apa saja? Misal adanya sitasi adanya sitasi dari para pengajar yang ter terindek Scopus misalnya orang-orang Fakultas Hukum itu kalau mau naik ke guru besar tulisan-tulisan yang masuk di dalam jurnal yang terindeks Scopus itu paling susah karena ilmu hukum itu harus berwatak Pancasila sehingga kalau itu tulisan-tulisan yang mengandung watak Pancasila itu di Scopus Internasional pasti ditolak enggak diterima karena nulis mengenai Indonesia Pancasila tapi kalau ilmu-ilmu eksak itu gampang masuk di indeks Scopus karena universal sehingga pernah berdiskusi dengan Prof. Jimly apakah tidak sebaiknya untuk disiplin ilmu hukum itu punya jurnal nasional yang dijadikan ukuran utama untuk bisa naik pangkat menjadi guru besar tapi kalau diharuskan terindeks Scopus itu susah sekali tulisannya mengenai hukum Indonesia tentunya hukum Indonesia berbeda dengan hukum yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut ideologi 403 kapitalis atau individualis begitu sehingga banyak teman-teman Fakultas Hukum itu pendidikan ke depan. Kalau hal tersebut digeser dibiayai oleh negara tidak dibiayai oleh Program Studi sangat setuju dan bagaimana ini menjadi pemikiran bersama.  LAMEMBA Pada saat Asesmen lapangan, panel asesor sudah dibekali dokumen DL- 7 hasil Validasi , sehingga Ketika mereka AL, yang akan dilakukan adalah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi seluruh data, informasi dan dokumen yang mereka tulis untuk 9 kriteria dan 27 dimensi. Panel asesor dibekali form penilaian untuk menilai apakah data/informasi dan dokumen ada penambahan atau tidak LAMEMBA memiliki 9 Kriteria pada IAPS EMBA yaitu: 1. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 3. Kriteria 3: Mahasiswa 4. Kriteria 4: Sumber Daya Manusia 5. Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana 6. Kriteria 6: Pendidikan 7. Kriteria 7: Penelitian 8. Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat 9. Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma Tidak semua LAM diharuskan untuk menghitung sitasi sangat tergantung dari karakteristik LAMnya. FH Hukum belum memiliki LAM Hukum sehingga case yang dimaksud berada di BAN PT bukan LAM. Karena setiap LAM memiliki kebebasan apakah akan memasukkan sitasi dalam syarat peringkatnya atau tidak. Jadi kalau LAM Hukum terbentuk bisa tidak harus memasukkan sitasi pada instrumennya bila ternyata menyulitkan.  LAMSAMA Pada saat Asesmen Lapangan (AL), asesor tidak hanya memeriksa keberadaan dokumen, tetapi menilai konsistensi antar dokumen, kesesuaian dengan fakta lapangan, dan dampak riil terhadap mutu 404 program studi. Penilaian dilakukan secara triangulatif dan evidence- based, meliputi aspek-aspek berikut: 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS): keterlibatan pemangku kepentingan, konsistensi dengan Renstra. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan siklus PPEPP: penerapan standar, audit mutu internal (AMI), rapat tinjauan manajemen (RTM), dan tindak lanjutnya. 3. Mahasiswa dan layanan pendukung: seleksi, beasiswa, konseling, tracer study, keterlibatan alumni & pengguna lulusan. 4. Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik): kualifikasi, beban kerja, pengembangan kompetensi, dan sistem penghargaan. 5. Keuangan dan Sarana-Prasarana: kecukupan, keberlanjutan, dan akuntabilitas (audit dan pelaporan). 6. Kurikulum dan Pembelajaran: keselarasan CPL–CPMK–RPS (OBE/MBKM), asesmen pembelajaran, rubrik, eviden ketercapaian CPL (SCPL). 7. Penelitian: keterkaitan dengan roadmap, kebermanfaatan, luaran seperti publikasi, HKI, paten, dan lainnya. 8. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): keberlanjutan program, dampak sosial/ekonomi, dan adopsi oleh mitra. 9. Luaran Tridharma dan Capaian Kinerja: IPK, masa studi, waktu tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, rekognisi, sitasi, dan reputasi. 10. Etika dan Imparsialitas: di tingkat lembaga dan asesor, termasuk mitigasi konflik kepentingan. 11. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Regulasi: termasuk keselamatan kerja/lab dan penerapan regulasi baru. 12. Perbaikan Berkelanjutan: bagaimana temuan evaluasi menjadi pemicu perubahan riil. Catatan tentang Sitasi dan Karakteristik Bidang Ilmu • Akreditasi tidak harus menyeragamkan metrik seperti sitasi Scopus, karena masing-masing bidang memiliki epistemologi dan karakter ilmiah yang berbeda. 405 • LAMSAMA dan berbagai LAM lainnya, termasuk BAN-PT untuk APT, sudah mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dan adil, dengan indikator yang relevan untuk masing-masing rumpun ilmu. • Untuk ilmu hukum, indikator kualitatif dan relevansi terhadap Pancasila dan konstitusi Indonesia justru menjadi kekuatan, dan ini dapat diterjemahkan ke dalam ukuran mutu berbasis konteks nasional. Ketika LAM Hukum terbentuk, indikator semacam ini dapat dirumuskan lebih sesuai. Kaitan dengan Kepangkatan dan Pembiayaan • Penilaian jabatan akademik (naik pangkat/guru besar) bukan ranah LAM, melainkan kewenangan Kemendiktisaintek. • Dalam hal pembiayaan akreditasi, LAMSAMA sejalan dengan pandangan bahwa semakin kecil beban terhadap program studi dan mahasiswa, semakin baik. • Sebagai lembaga nirlaba yang diaudit independen, LAMSAMA terbuka terhadap skema pembiayaan dari negara, sepanjang tidak mengganggu independensi penilaian dan objektivitas akreditasi.  LAM INFOKOM Contoh kasus yang dijelaskan adalah contoh kasus pada rumpun ilmu Hukum, YANG TIDAK BERLAKU pada LAM-2 lain, termasuk LAM INFOKOM. Inilah salah satu kelemahan pemohon, yang BELUM punya LAM HUKUM akibatnya tidak bisa mendefinisikan kriteria-kriteria apa yang seyogianya Bidang ILMU HUKUM tersebut harus miliki. 9. LAM harus dibekali penilaian objektif dan berani jika ada Program Studi tidak memenuhi persayaratan harus ada rekomendai-rekomendasi yang baik.  LAMEMBA Pada saat Asesment lapangan (AL) berakhir, panel asesor akan mengisi berita acara berikut rekomendasi bagi Program Studi (PS) yang dinilai. Kemudian berita acara tersebut akan ditanda-tangani oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/PS dan Panel Asesor walaupun terdapat ketidaksepakatan dalam berita acara tersebut. Selanjutnya berita acara tersebut akan di validasi oleh Tim Komite Akreditasi (DE, MA) untuk 406 memastikan bahwa panel asesor telah melakukan penilaian secara objektif dan sesuai kondisi yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa proses asesmen lapangan telah berjalan dengan baik dan tidak merugikan program studi. LAMEMBA memiliki program pemantauan dan evaluasi (Panev) setelah 1 tahun PS mendapatkan SK Peringkat Akreditasi dengan memperhatikan: 1. Tindak Lanjut Rekomendasi asesor; 2. Kemajuan implementasi strategis; 3. Evaluasi Kinerja PS. Dokumen Panev pada link berikut: DL-5 Instrumen APS EMBA Panduan Pemantauan dan Evaluasi.  LAMSAMA LAMSAMA berkomitmen menjaga integritas proses akreditasi dengan menegakkan prinsip objektivitas, keberanian dalam pengambilan keputusan, serta pemberian rekomendasi yang membangun. 1. Penilaian Objektif dan Independen • Penilaian dilakukan secara evidence-based, berdasarkan dokumen yang tervalidasi, temuan lapangan, dan hasil wawancara multipihak. • Proses akreditasi bebas intervensi dari pihak eksternal mana pun, termasuk pemerintah, asosiasi, atau sponsor. • Setiap keputusan akreditasi ditetapkan oleh Komite Akreditasi secara kolektif melalui prosedur berlapis, guna menjamin ketepatan dan keadilan. 2. Keberanian Memberikan Status “Tidak Terakreditasi” • Jika suatu Program Studi (PS) tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan indikator mutu yang telah ditetapkan, maka peringkat Unggul/Terakreditasi tidak akan diberikan. • Status Tidak Terakreditasi dapat diterapkan, baik kepada PS baru maupun lama, jika ditemukan pelanggaran berat, mutu yang sangat rendah, atau ketidaksesuaian fundamental. 407 • Keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi mahasiswa dan publik, serta mendorong peningkatan mutu yang nyata. 3. Rekomendasi Konstruktif untuk Perbaikan • Selain memberi penilaian, asesor wajib menyampaikan rekomendasi tertulis berdasarkan kelemahan-kelemahan dan potensi-potensi yang ditemukan selama proses asesmen. • Rekomendasi ini mencakup aspek strategis maupun operasional, antara lain: o Perbaikan dalam siklus PPEPP dan SPMI. o Penguatan kurikulum berbasis CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan). o Peningkatan kualitas laboratorium dan sarana praktik. o Penguatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tridarma. • Tujuannya bukan semata-mata koreksi, tetapi membangun arah perbaikan agar PS dapat mempersiapkan akreditasi ulang secara lebih baik dan berkelanjutan. LAMSAMA menempatkan akreditasi bukan hanya sebagai proses evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk transformasi mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh.  LAM INFOKOM LAM INFOKOM menyediakan semua panduan penilaian, panduan penetapan penilaian, dan matriks penilaiannya kepada publik, yang setiap saat bisa di download dari WEB SALAM INFOKOM. Keterbukaan tersebut ditujukan untuk menjaga OBJEKTIVITAS semua prosedur yang dilakukan oleh LAM INFOKOM. Bahkan manakala ada masyarakat dalam hal program studi yang di akreditasi tidak puas dengan hasil akreditasi LAM, maka disediakan mekanisme banding yang juga dilakukan secara transparan. Justru terbentuknya LAM tersebut sebagai evolusi proses akreditsi program studi yang dilakukan BAN PT (pemerintah) selama ini mengandung banyak kelemahan yang menyebabkan lulusan kita tidak kompetitif baik secara nasional maupun internasional. Proses akreditasi 408 program studi sebelum ada LAM, tidak memenuhi standar nasional dan internasional sehingga mutu pendidikan tinggi kita tidak bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya, instrument yang digunakan satu jenis untuk semua rumpun ilmu. Hal ini melanggar kaedah-kaedah ilmiah rumpun ilmu itu sendiri. Kedua, asesor ada kalanya berasal dari rumpun ilmu yang berbeda dengan rumpun ilmu program studi yang di akreditasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman substansi rumpun ilmu program studi tersebut. Banyak lagi hal2 lain yang tidak sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi. • Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. 1. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU SIDIKNAS perlu dijelaskan/ditambahkan kira- kira kemungkinan alternatif akreditasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Mandiri, Kementerian itu beratnya kemana? karena jika dibaca di UU DIKTI terutama pasal yang diuji oleh Pemohon seolah-olah implisit norma itu mau melepas ke Lembaga Mandiri jadi Pemerintah akan tinggal mengakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri itu dikhawatirkan pada ujungnya negara makin lepas tangan soal pendidikan padahal akreditasi cara menilai secara objektif bagaimana perkembangan pendidikan kita terutama Pendidikan Tinggi. namun apabila Pemerintah/negara hanya mengambil fungsi pembuat regulasi hal-hal lain mulai diserahkan kepada masyarakat maka dikhawatirkan negara semakin jauh dengan Pembukaan UUD 1945. jika cenderung ke lembaga akreditasi mandiri maka batalkan saja lembaga tersebut agar peran negara semakin jelas.  LAMEMBA LAM didirikan untuk membantu pemerintah dalam rangka menjamin mutu perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu nya masing masing. Dengan berdirinya LAM diharapkan profil lulusan akan sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dikarenakan 409 instrumen yang digunakan sudah mengakomodir tuntutan dari DUDIKA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7.278.307 pengangguran di Indonesia per Februari 2025. 13,89% di antaranya, atau 1.010.652 orang, merupakan ‘sarjana pengangguran’, yaitu lulusan D4, S1, S2, dan S3, meningkat dari data BPS pada bulan Agustus 2024 yang mencapai 11,28%. Persentase ‘sarjana pengangguran’ tahun 2025 meningkat lebih dari dua kali lipat dari 1 dekade yang lalu. Pada Februari 2013, BPS mencatat banyaknya ‘sarjana pengangguran’ hanya berjumlah 425.042 dari 7.240.897 orang, atau sekitar 5,87%. Persentase ‘sarjana pengangguran’ mencapai puncak tertingginya pada Februari 2019 dengan capaian sebesar 12,41%. Baru-baru ini, persentase ‘sarjana pengangguran’ kembali mendekati nilai puncaknya dengan proporsi sebesar 13,89% pada Februari 2025. Data tersebut menunjukan lebih dari 1 Dekade dengan menggunakan instrumen yang tidak sesuai dengan bidang ilmu, ternyata Lulusan tidak terserap oleh DUDIKA. Sehingga ketika pemerintah membentuk LAM, adalah untuk menjawab persoalan sarjana pengangguran. Akreditasi oleh LAM adalah untuk menentukan kelayakan mutu pendidikan tinggi suatu program studi (PS) sehingga PS diharapkan menghasilkan lulusan yang kompeten untuk menjaga relevansi PS dengan kebutuhan DUDIKA. Dengan Langkah ini, LAM memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap penurunan tingat pengangguran ketika lulusan PS memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam DUDIKA. Hal ini dapat diketahui dengan memerhatikan tingkat keterserapan lulusan PS di DUDIKA.  LAMSAMA Undang-Undang Sisdiknas Pasal 60 ayat (2) memang membuka kemungkinan alternatif dalam penyelenggaraan akreditasi, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga independen. Namun dalam praktiknya, kebijakan nasional saat ini tidak menyerahkan akreditasi sepenuhnya kepada swasta, melainkan menerapkan model co-regulation. 410 1. Co-regulation: Negara Tetap Menjadi Penanggung Jawab Utama • Negara tetap memegang kendali strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. • LAM dibentuk bukan sebagai bentuk privatisasi akreditasi, tetapi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang lebih spesifik dan kontekstual dalam menilai mutu program studi sesuai bidang keilmuan. • Kementerian tetap memiliki peran pembina, regulator, dan pengawas, termasuk dalam: o Penetapan kebijakan mutu dan standar nasional. o Pengesahan badan hukum LAM. o Evaluasi berkala terhadap LAM. o Penjaminan akuntabilitas publik melalui mekanisme audit, pelaporan, dan sanksi. 2. LAM sebagai Mitra Negara untuk Mutu yang Lebih Relevan dan Adaptif • LAMSAMA tidak menggantikan peran negara, tetapi memperkuatnya dengan kapasitas teknis dan kedalaman keilmuan. • Dengan melibatkan para pakar, asosiasi keilmuan, dan praktisi pendidikan, LAM mampu menyesuaikan instrumen akreditasi dengan karakteristik bidang Sains dan Matematika yang khas dan terus berkembang. • Hal ini memastikan bahwa akreditasi bukan sekadar administrasi kepatuhan, tetapi menjadi pendorong transformasi mutu dan relevansi lulusan. 3. Amanat Konstitusi: Negara Hadir melalui Tata Kelola Mutu yang Adaptif dan Bertanggung Jawab • Kekhawatiran bahwa negara “lepas tangan” adalah hal yang valid, namun kerangka kerja saat ini justru memperluas kehadiran negara melalui pengaturan sistemik yang tetap dikendalikan pemerintah. • Prinsip Pembukaan UUD 1945 — “mencerdaskan kehidupan bangsa” — terwujud melalui sistem mutu yang: o Terstandar nasional, namun fleksibel mengikuti perkembangan ilmu. 411 o Transparan dan akuntabel, karena proses LAM diawasi, dievaluasi, dan harus memenuhi persyaratan dari pemerintah dan masyarakat. o Berbasis keterlibatan publik, karena LAM didirikan dan dikelola oleh komunitas keilmuan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kualitas pendidikan. Kesimpulan: Alih-alih menjauhkan negara dari tanggung jawab konstitusionalnya, keberadaan LAM dalam model co-regulation justru memperluas cakupan kehadiran negara, dengan meningkatkan efektivitas dan kontekstualitas penjaminan mutu, sambil tetap berada dalam kerangka kontrol dan akuntabilitas publik yang diatur pemerintah.  LAM INFOKOM Justru norma mengembalikan akreditasi program studi tersebut ke rumpun ilmunya, karena ekosistem rumpun ilmu yang bersangkutanlah yang paling tahu akan standar dan mutu pendidikan tingginya, bukan pemerintah. Pemerintah sudah betul sebagai regulator, bukan regulator sekaligus pemain. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2023 pasal 60 ayat 2, sudah benar menegaskan perlunya kehadiran lembaga akreditasi mandiri, dan dipertegas lagi dengan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, dan baru LAM beroperasi resminya tahun 2022. Hampir 20 tahun bangsa ini "mempertahankan" kemunduran standar dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia ini. Bisa dibayangkan kemunduran tersebut akan terus berlangsung, manakala LAM di hapuskan, atau di kembalikan ke pemerintah. Kesempatan bangsa ini untuk menyongsong bonus demografi dan mendapatkan Generasi Emas tahun 2045, akan semakin sirna. 2. Bisakah ditambahkan ada perbedaan yang jelas mana kriteria yang harus diakreditasi oleh Pemerintah/negara dan mana yang harus diakreditasi Lembaga Mandiri.  LAMEMBA 412 Tidak ada perbedaan standar/kriteria yang digunakan oleh BAN-PT dan LAMEMBA. Namun instrumen BAN-PT bersifat generik untuk semua bidang ilmu, sedangkan LAMEMBA spesifik sesuai dengan bidang ilmu yang dinilai. Perbedaan hanya pada cakupan akreditasinya, kalau BAN- PT pada tingkat Perguruan Tinggi sedangkan LAMEMBA pada Program Studi. Kecuali untuk Program studi yang belum ada LAMnya.  LAMSAMA Dalam kerangka co-regulation, sistem akreditasi Indonesia membagi peran antara Negara (melalui BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan batasan kewenangan yang jelas secara legal dan fungsional. 1. Peran Negara (BAN-PT dan Kementerian) Negara tetap menjalankan peran strategis dan pengawasan melalui: • Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (APT): → Menilai kelayakan dan tata kelola universitas atau perguruan tinggi secara keseluruhan. → Termasuk: visi-misi institusi, tata pamong, sumber daya, jejaring kelembagaan. • Penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI): → Menentukan baseline mutu nasional untuk semua jenis pendidikan tinggi. • Regulasi dan Pembinaan LAM: → Memberi, meninjau, dan mencabut pengakuan LAM. → Menetapkan batas operasional LAM sesuai rumpun ilmu. → Menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan sistem mutu secara nasional. • Integrasi dengan sistem nasional: → Menyinkronkan hasil akreditasi ke kebijakan nasional seperti IKU, PD Dikti, dan pendanaan berbasis mutu. 2. Peran LAM (Mandiri, Spesialisasi Rumpun Ilmu) LAM (termasuk LAMSAMA) berperan dalam ranah teknis yang lebih dalam dan kontekstual: 413 • Akreditasi Program Studi (APS): → Melakukan akreditasi berdasarkan rumpun ilmu tertentu, misalnya LAMSAMA untuk Sains dan Matematika, atau tepatnya Sains Alam dan Ilmu Formal. • Pengembangan Instrumen Spesifik Rumpun: → Menyesuaikan indikator mutu dengan karakteristik bidang ilmu, agar lebih valid dan relevan. → Misal: integrasi riset dan laboratorium di Kimia; ketercapaian kompetensi di Matematika murni, dst. • Asesmen Lapangan, Validasi, dan Rekomendasi Mutu: → Melakukan penilaian langsung, mengevaluasi pelaksanaan tri dharma, serta menyusun rekomendasi berbasis data. • Pusat Advokasi Mutu Bidang Keilmuan: → Menjadi simpul diskusi strategis antara akademisi, asosiasi keilmuan, dan pengguna lulusan untuk peningkatan mutu berkelanjutan. 3. Pembeda utama BAN-PT vs LAM (termasuk LAMSAMA): Aspek BAN-PT (Negara) LAM (Mandiri) Fokus Akreditasi Akreditasi institusi/PT (APT) Akreditasi program studi (APS) Status Lembaga Lembaga Pemerintah Non Struktural Lembaga Nirlaba Mandiri, berbadan hukum, dan diakui Penetapan Kewenangan Langsung oleh Menteri Pengakuan oleh Menteri, sesuai rumpun keilmuan Pengembangan Instrumen Generik lintas bidang Spesifik sesuai karakteristik bidang Posisi dalam Sistem Mutu Pembina, regulator, dan pengawas sistem nasional Pelaksana teknis akreditasi berbasis keilmuan Pengawasan Di bawah Kementerian Diawasi BAN-PT dan Kementerian Ruang lingkup akreditasi PS Dicabut bila sudah ada LAM untuk bidangnya Eksklusif per rumpun bila telah diakui Menteri Kesimpulan: 414 Penyerahan akreditasi program studi kepada LAM bukan berarti negara mundur, tetapi merupakan strategi diferensiasi fungsional untuk memperkuat sistem penjaminan mutu nasional. Negara tetap hadir melalui pengawasan, penetapan standar, dan integrasi sistemik, sementara LAM memberikan kedalaman dan kontekstualitas yang dibutuhkan oleh masing-masing rumpun ilmu agar lulusan menjadi relevan, kompeten, dan terserap dengan baik di masyarakat dan dunia kerja.  LAM INFOKOM Akreditasi ditingkat program studi (bagian dari suatu rumpun ilmu) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), di mana pengelola dan asesor LAM ini adalah para akademisi, praktisi, dan pengguna dari lulusan-lulusan program studi yang bersangkutan. Merekalah yang paling tahu mengenai mutu pendidikan yang seperti apa yang sesuai dengan bidang ilmunya dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara lokal, nasional, dan internasional. Pemerintah, adalah regulator dan fasilitator untuk semua anak bangsa ini, agar bangsa ini semakin cerdas, semakin kompetitif, dan semakin sejahtera. Oleh karena itu, peran pemerintah perlu dipertegas agar institusi setingkat Perguruan Tinggi (bukan program studi), diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), seperti yang sekarang sudah mulai dijalankan. Sayangnya, masih ada program studi yang belum mempunyai LAM, salah satunya itu ada LAM dalam Bidang Ilmu Hukum. Karena ketiadaan LAM Bidang Ilmu Hukum, pemohon malah minta masalah akreditasi program studinya dikembalikan ke pemerintah. Sehingga jauh panggang dari api. Seyogianya para akademisi, praktisi, dan pengguna lulusan-lulusan Bidang Ilmu Hukum berembuk, untuk membentuk pihak ketiga sebagai penjaga gawang akan Mutu Pendidikan Bidang Ilmu Hukum, agar apa yang dihasilkan oleh program studi- program studi dalam rumpun Ilmu Hukum benar-benar bisa diawasi, di dampingi, dan dikembangkan, agar lulusan-lulusannya menjadi lebih bermutu dan lebih kompetitif, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. 415 3. Terkait Akreditasi 1 program studi terkadang harus 2 - 3 akreditasi, apakah tidak cukup 1 saja? karena pada nyatanya di Fakultas Hukum berebut FIBAA namun saat ini FIBAA tidak diakui padahal cukup banyak mengeluarkan uang disitu dan tidak kalah ketatnya dengan akreditasi oleh BAN PT.  LAMEMBA Bagi Program Studi yang terakreditasi Internasional dan lembaga akreditasi internasionalnya telah diakui oleh Kemendikbud Ristek (KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/O/2024) tidak perlu melakukan akreditasi ke LAMEMBA. Sebagai contoh Program Studi bidang EMBA yang sudah mendapatkan akreditasi internasional dari AACSB, IACBE, dan AMBA tidak perlu lagi ke LAMEMBA. Hal ini didukung pula oleh Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 87 ayat (2).  LAMSAMA 1. Akreditasi oleh LAM sudah sah dan final secara nasional Akreditasi oleh LAM (yang telah diakui Kemendikbudristek) seperti LAMSAMA sudah sepenuhnya sah secara hukum dan berlaku nasional, sebagaimana diatur dalam: • Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, khususnya Pasal 86 dan 87, • Pengakuan LAM sebagai pelaksana akreditasi eksternal untuk program studi sesuai rumpun keilmuan. Dengan demikian, tidak diperlukan akreditasi tambahan oleh BAN-PT atau lembaga lain di dalam negeri jika program studi telah diakreditasi oleh LAM yang relevan. 2. Akreditasi Internasional Diakui, Tapi Tidak Otomatis Menggantikan Akreditasi Nasional Lembaga akreditasi internasional seperti FIBAA, ABET, ASIIN, atau RSC tidak serta-merta menggantikan akreditasi nasional, tetapi dapat menghindarkan kewajiban mengikuti akreditasi nasional jika: • Lembaga internasional tersebut telah diakui secara resmi oleh Menteri, sebagaimana tercantum dalam SK Mendikbudristek No. 236/O/2024, dan 416 • Program Studi memiliki sertifikat akreditasi aktif dari lembaga internasional yang diakui tersebut. Namun, penting dicatat: • Akreditasi internasional tidak otomatis dikonversi ke peringkat Unggul dalam sistem akreditasi nasional. • Jika ingin memperoleh status Unggul dalam akreditasi nasional, maka Program Studi tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, dan membuktikan pemenuhan terhadap butir-butir Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). • Beberapa standar nasional (misalnya: kontribusi terhadap kebijakan nasional, atau peran dalam pengabdian masyarakat berbasis lokal) tidak selalu tercakup dalam akreditasi internasional. Dengan demikian, satu akreditasi internasional yang diakui bisa membebaskan kewajiban akreditasi nasional, tetapi tidak otomatis dapat diklaim sebagai peringkat tertinggi nasional. Peringkat Unggul dalam akreditasi nasional, tetap membutuhkan evaluasi berbasis standar nasional. 3. LAMSAMA tidak mendorong tumpang tindih atau pemborosan biaya Kami memahami kekhawatiran bahwa institusi dapat terdorong melakukan 2–3 akreditasi untuk alasan prestise atau persyaratan tertentu. Namun: • LAMSAMA mendukung efisiensi, rasionalitas, dan perlindungan sumber daya institusi. • Kami mengedukasi program studi untuk mampu memilih akreditasi internasional yang benar-benar relevan, diakui, dan memberikan manfaat nyata (seperti akses kolaborasi global, pengakuan pasar kerja internasional, dsb.). 4. Perlu disosialisasikan secara nasional Agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang disampaikan (misalnya PS di Fakultas Hukum mengikuti FIBAA yang kemudian tidak diakui), atau program studi di lingkungan Sains dan Matematika mengikuti akreditasi internasional yang ternyata tidak kredibel, perlu: 417 • Penegasan dan penyebaran informasi resmi tentang lembaga internasional yang diakui, • Mekanisme klarifikasi di awal sebelum program studi menempuh jalur akreditasi internasional yang mahal dan panjang, • Satu kanal informasi nasional, misalnya di bawah Kemendikbudristek, yang memperbarui daftar lembaga diakui dan tata cara pengakuan hasil akreditasi mereka. Kesimpulan: LAMSAMA mendorong satu akreditasi nasional yang kuat dan kontekstual. Akreditasi internasional hanya dipertimbangkan jika memang diperlukan dan diakui secara resmi, untuk menghindari pemborosan, kebingungan administratif, dan beban ganda pada program studi. Akreditasi harus tetap menjadi alat untuk menjamin mutu — bukan sekadar formalitas atau simbol prestise.  LAM INFOKOM Mungkin disini ada kesalahpahaman, antara FIBAA dengan LAM yang sedang dipermasalahkan. FIBAA adalah salah lembaga akreditasi institusi dan program studi di tingkat internasional yang basisnya di German. Manakala suatu program studi bidang ilmu hukum hendak di akreditasi oleh badan akreditasi internasional seperti FIBAA ini, silahkan. Namun perlu dipahami bahwa standar mutu pendidikan tinggi di tingkat internasional ini selalu lebih tinggi dari standar mutu pendidikan di tingkat nasional. Masalahnya rekan-rekan pemohon yang berasal dari sebagian bidang ilmu hukum ini belum mempunyai LAM Hukum (akreditasi nasional), tapi sudah membicarakan dan mengeluhkan FIBAA (akreditasi internasional). Dengan kata lain, sebagian kawan-kawan dari bidang ilmu hukum ini, untuk akreditasi nasional yang dilakukan oleh LAM aja, mereka sudah mengeluh, dan LAM Hukum pun belum terbentuk, APALAGI mau berhadapan dengan lembaga akreditasi internasional seperti FIBAA dan lain-lainnya yang sejenis. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah kedaulatan NKRI untuk menjamin lulusan-lulusan pendidikan tinggi agar memenuhi standar dan bermutu, sedangkan lembaga akreditasi internasional seperti FIBAA merupakan lembaga akreditasi yang cakupannya internasional, yang diawasi oleh Pemerintah Indonesia, 418 apakah boleh beroperasi di Indonesia atau tidak, terutama untuk menjaga kedaulatan sistem pendidikan di Indonesia. Kalau tidak salah, FIBAA ini salah satu lembaga akreditasi internasional yang TIDAK DIAKUI oleh Pemerintah Indonesia (ada Kepemenristekdikti tentang daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui dan yang tidak diakui oleh pemerintah). Dalam hal ini pemerintah sudah menjalankan perannya sebagai penjaga kedaulatan sistem pendidikan di Indonesia. 4. Bagaimana menyelesaikan soal-soal tapi terlepas dari hal itu, lembaga akreditasi yang mandiri yang lahir karena perintah undang-undang itu mungkin ada pembedaan yang jelas mana nanti yang akan diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri mana yang akan tetap harus dipegang oleh BAN PT mungkin kriteria itu menurut saya harus segera dirumuskan.  LAMEMBA Sudah jelas pada Permendikbudristek 53/2023 sudah membedakan mana yang tetap dilaksanakan oleh BAN PT dan mana yang dilaksanakan oleh LAM kecuali LAM nya belum ada maka dilaksanakan oleh BAN PT. Pasal 74 menyebutkan Akreditasi oleh BAN PT dilakukan terhadap Perguruan Tinggi dan Pasal 75 Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap Program Studi.  LAMSAMA LAMSAMA sepenuhnya mendukung adanya pembagian peran yang tegas antara LAM dan BAN-PT, yang telah diatur dalam: • UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memberikan dasar hukum atas pembentukan LAM sebagai pelaksana akreditasi berbasis rumpun keilmuan. • Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, terutama Pasal 74–76, yang sudah menggariskan peran BAN-PT hanya untuk akreditasi institusi, dan LAM untuk akreditasi program studi. • Prinsip Good Governance dalam pendidikan tinggi, yang menuntut kejelasan fungsi, efisiensi, akuntabilitas, dan minimnya tumpang tindih.  LAM INFOKOM 419 Dari uraian di atas, sudah jelas perbedaannya, dan arahnya sudah benar, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu untuk tingkat institusi (Perguruan Tinggi), akreditasinya tetap ditangani oleh pemerintah cq. BAN-PT, sedangkan untuk level program studi, karena yang di akreditasi tersebut adalah program (bukan institusi), maka akreditasi HARUS dilakukan oleh komunitas bidang ilmu yang bersangkutan, yaitu LAM, seperti LAM Teknik untuk bidang keteknikan, LAM Infokom untuk bidang ilmu Informatika dan Komputer, LAMDIK untuk bidang ilmu Pendidikan, LAM PTKES untuk bidang ilmu Kesehatan, dll. RINGKASAN LINK DATA NO PERMINTAAN DATA TAUTAN 1 Dokumen-dokumen terkait penyusunan standar LAM atau instrumen akreditasi dari LAM Peraturan terkait Instrumen Akreditasi: https://drive.google.com/drive/folders/1LJz2 0d6M7nl_vBdTLF2Tkni_Ma89-AIj 2 Dokumen dan informasi mengenai seleksi asesor di LAM Pedoman Pengelolan Asesor: https://drive.google.com/file/d/1PPB4zjK35g NgjJuD5wIfJfRsSOI_CWQk/view?usp=shari ng 3 Standar Operasional Prosedur bagi asesor dalam melaksanakan akreditasi Prosedur Asesmen Kecukupan: https://drive.google.com/file/d/1ZA77HCCY nE-UoB8-xRDY8aV1ELZjeV- x/view?usp=sharing Prosedur Asesmen Lapangan: https://drive.google.com/file/d/1gD8ZpMpm oe8RiihcSnr6D7VO- uvvFtVN/view?usp=sharing 4 Sanksi bagi asesor yang melanggar Standar Operasional Prosedur Sanksi dalam kode Etik: https://drive.google.com/file/d/1uHfNJCRdT -imyO- _Nds2ymCwI1huwlcG/view?usp=sharing Pemberhentian Asesor (Pasal IX) https://drive.google.com/file/d/1PPB4zjK35g NgjJuD5wIfJfRsSOI_CWQk/view?usp=shari ng 5 Pendidikan, pelatihan, atau program lain untuk peningkatan kualitas asesor Pelatihan yang dilaksanakan untuk Asesor (2024) https://drive.google.com/file/d/1rt5qwwAcp1 6tx3eMTEaqCefTXPccYBnt/view?usp=shari ng 6 Breakdown komponen biaya akreditasi Rincian Beban Langsung Akreditasi 420 Data dari 2022-2024 1 Data laporan LAM ke BAN- PT Laporan LAMSAMA ke BAN-PT disampaikan dalam bentuk laporan tahunan: Laporan LAMSAMA ke BAN-PT tahun 2022 (https://drive.google.com/file/d/1n0XO- nnWYHq88bqdo5uqIPVhp8rhPPVh/view) Laporan LAMSAMA ke BAN-PT tahun 2023 (https://drive.google.com/file/d/1ZLOuwsJ LD6uMwJotWnJBTns3H2T9pnyS/view) Laporan LAMSAMA ke BAN-PT tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1b2yHFkL_ 9CbGFYDdhxNl6E7r54CbJ_fd/view) 2 Data laporan LAM ke Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 50 Ayat (1) bahwa LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN- PT. Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni untuk pelaporan tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri (https://drive.google.com/drive/folders/10r0gyZsbY GORDneBt33XbfQLMIFoxoaP) 3 Data Dosen yang menjadi asesor yang terkena sanksi dalam proses akreditasi Sejak LAMSAMA beroperasi pada tahun 2022 hingga saat ini, tidak terdapat asesor yang dikenakan sanksi akibat pelanggaran etik dalam proses pelaksanaan akreditasi. LAMSAMA senantiasa menjunjung tinggi integritas dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan akreditasi, sehingga seluruh asesor diharapkan mematuhi ketentuan dan kode etik yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi seluruh asesor LAMSAMA dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik (https://drive.google.com/file/d/1BpKINasSJdlW44eT 6X8cW7Re97YHSxT4/view) dalam menjalankan tugas. 4 Data bantuan pemerintah / APBN yang diterima LAM Dana Bantuan Pemerintah tahun 2021 sebesar Rp3.998.772.968,- dengan SK Penetapan Lembaga Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk penguatan Kapasitas Lembaga Akreditasi Mandiri (https://drive.google.com/file/d/1bdHcJkBvtTYSWQ RgH7y73qsKp7oAIK8I/view) dengan realisasi kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Akhir Bantuan Pemerintah Tahun 2021 421 (https://drive.google.com/file/d/16Ab9cGT- 0bS9gKNUWLZ3NwbQzKpTHyA8/view). Dana Bantuan Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000,- dengan SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Penguatan Kapasitas Lembaga Akreditasi Mandiri (https://drive.google.com/file/d/1k29T5o0705Qrmzl gIdBzII0Y88ylFq9w/view) dengan realisasi kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Akhir Bantuan Pemerintah Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1NJFpI7oYBqGrT_ yEqfV_rjbGFxqvQGmX/view) 5 Data skema pembiayaan/penganggaran di LAM Pendapatan di LAMSAMA berasal dari pendapatan atas jasa Akreditasi Progam Studi. Adapun skema keuangan LAMSAMA diatur dalam ADART pasal 36 tentang Pengelolaan Keuangan (https://drive.google.com/file/d/1T3SNyiz1sXtANSD3Pc_b5 HjV0gNVdkq-/view) dan POS pendukung kegiatan keuangan diantaranya: POS-LAMSAMA- KEU-001 (https://drive.google.com/file/d/1gKFff7C9azQFQi1i WVH6fjJPMzocsFFK/view) tentang Biaya AK dan AL Asesor Validator. POS-LAMSAMA-KEU-002 (https://drive.google.com/file/d/1KJwva3ZU4EONs 67hOjhfbZ_kZHwfGA1v/view) tentang Pembayaran akreditasi Program Studi. POS-LAMSAMA-KEU-003 (https://drive.google.com/file/d/1QkuIBOd9sMlmn7 y4197WW8P1yzw2mFNr/view) tentang Pembayaran dan pemotongan pajak akreditasi. POS-LAMSAMA-KEU-004 (https://drive.google.com/file/d/11qgG5PTMiYzVor wgbhjygxYAYjCHnwh7/view) tentang Pembelian dan Barang atau Jasa. 6 Data/dokumen Kode Etik LAM Berdasarkan Peraturan LAMSAMA Nomor 10d/SK/LAMSAMA/IV/2024 (https://drive.google.com/file/d/1dxlEhAU1zTYD3q5 XifgqdXGQxWntgRh3/view) tentang Pedoman Pembinaan Sumber Daya Manusia yang memuat tentang kode etik SDM LAMSAMA, Kode Etik LAMSAMA terdiri atas: (1) Kode Etik Asesor dan (2) Kode Etik Pegawai. Kode Etik Asesor menetapkan prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh seluruh asesor, meliputi integritas, independensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan Kode Etik Pegawai berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pegawai LAMSAMA untuk menjamin konsistensi perilaku, transparansi, dan kepatuhan terhadap norma etika dalam pelaksanaan tugas operasional. Dokumen ini 422 merupakan pedoman resmi yang berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas LAMSAMA. 7 Data PT dan program studi yang dikenai sanksi penurunan peringkat akreditasi Sejak beroperasi pada tahun 2022, LAMSAMA belum pernah memberikan sanksi penurunan peringkat akreditasi terhadap Program Studi. Seluruh proses akreditasi dilaksanakan dengan prinsip kehati- hatian dan mengedepankan pendekatan pembinaan, di mana LAMSAMA senantiasa memberikan kesempatan kepada Program Studi untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan SNDIKTI. 8 Dokumen evaluasi kelayakan pendirian LAM LAMSAMA telah menyusun Dokumen Evaluasi Kelayakan Pendirian Lembaga (https://drive.google.com/file/d/1LYGfSWDh1LA6iU 6ljpB9dfZ0Gwa9nl_b/view) pada tahun 2018. Dokumen tersebut merupakan hasil kajian yang disusun oleh Tim Pendiri LAMSAMA, mencakup aspek legal, operasional, dan akademik sebagai dasar pembentukan LAMSAMA. Dokumen kelayakan ini diserahkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai pemenuhan persyaratan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. 9 Dokumen hasil evaluasi terhadap LAM yang sudah berdiri dari BAN-PT LAMSAMA secara berkala melaporkan seluruh kegiatan dan kinerja lembaga kepada BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas. Proses evaluasi terhadap LAMSAMA dilakukan melalui mekanisme verifikasi terhadap Laporan Tahunan LAMSAMA dan melakukan visitasi MONEV oleh Tim dari Majelis Akreditasi BAN-PT (https://drive.google.com/drive/folders/1WVOmTgQ WcT5B0gka3-xvOfGElUN39NgX). IV. PETITUM Berdasarkan segenap pemaparan tersebut di atas, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. 423 DALAM PERMOHONAN a. Menerima Keterangan Pihak Terkait; b. Menolak Permohonan Pemohon; c. Menyatakan atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301] serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336] tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU, Bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT (Bertanggal 7 Agustus 2025) Sejak ditetapkan dalam kebijakan nasional, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) menjalankan tugas strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional. Akreditasi yang dilakukan LAM tidak hanya menjadi instrumen penilaian administratif, tetapi sekaligus sebagai instrumen pembelajaran institusi pendidikan tinggi untuk terus meningkatkan mutu dan akuntabilitasnya. LAM melaksanakan proses akreditasi berdasarkan prinsip evidence-based dan intersubjektivitas penilai, melalui dua tahapan utama: 1. Asesmen Kecukupan (AK): penilaian atas dokumen akreditasi yang diajukan Program Studi (PS). 2. Asesmen Lapangan (AL): kunjungan lapangan oleh asesor untuk memverifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata, serta memberikan masukan untuk pengembangan berkelanjutan. LAM juga bertanggung jawab membangun sistem pendukung seperti pelatihan asesor, pengembangan instrumen berbasis SN-Dikti dan disiplin ilmu, serta platform digital akreditasi yang aman dan andal. 424 Dengan demikian, biaya akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah digunakan secara akuntabel untuk membiayai: - Rekrutmen dan pelatihan asesor, - Biaya perjalanan dan honor asesor, - Pengembangan sistem informasi berbasis web, - Operasionalisasi sekretariat LAM, - Pengembangan kapasitas institusional. Dengan demikian, biaya akreditasi saat ini cukup untuk menjalankan proses rutin secara akuntabel, disertai pengembangan yang terukur. Bahwa terkait pertanyaan Majelis Hakim, Secara lengkap kami telah menyampaikan jawabannya dalam keterangan pihak terkait terdahulu pada persidangan tanggal 31 Juli 2025. Pada halaman 26, tercantum Laporan Kegiatan LAM tahun 2023 yang memuat tautan (link) tentang Laporan Keuangan tahun 2021 dan 2022, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai penerimaan LAM, terdiri dari penerimaan biaya akreditasi dan bantuan pemerintah. Selanjutnya, dalam Laporan Kegiatan LAM tahun 2024 yang juga dimuat pada halaman yang sama, terdapat tautan tentang Laporan Keuangan tahun 2021, 2022, dan 2024. Di dalamnya tercantum rincian penerimaan LAM yang meliputi biaya akreditasi, bantuan pemerintah, serta penerimaan lainnya seperti bunga. Pada halaman 27, dijelaskan bahwa LAMEMBA menerima dana bantuan pemerintah/APBN pada tahun 2021 sebesar Rp3.140.910.600, dengan realisasi penggunaan sebesar Rp2.457.611.266 dan pengembalian dana sebesar Rp683.299.334. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan sistem IT, penyusunan instrumen, pengadaan sarana dan prasarana operasional, serta kegiatan sosialisasi. Kemudian, pada tahun 2024, seiring adanya perubahan regulasi melalui Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, LAMEMBA kembali menerima dana bantuan pemerintah sebesar Rp1.459.359.600, dengan realisasi penggunaan sebesar Rp768.524.053 dan pengembalian sebesar Rp690.835.546. Bantuan tahun 2024 tersebut digunakan untuk sosialisasi instrumen baru serta membantu program studi yang mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya akreditasi. Laporan lengkap penggunaan dana bantuan pemerintah tahun 2021 dan 425 2024 dapat diakses melalui tautan yang telah dicantumkan dalam dokumen pada halaman 27 tersebut. Selain itu, pada halaman 55 keterangan pihak terkait tersebut juga memberikan penjelasan tambahan terkait sumber-sumber penerimaan LAM, dan pada halaman 94 telah dicantumkan tautan mengenai data bantuan pemerintah/APBN yang diterima oleh LAM. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT (Bertanggal 15 Agustus 2025) Bahwa dari Keterangan yang disampaikan Saksi Fakta atas nama Syamsul Maarif, dari Prodi Magister Agama dan Lintas Budaya UGM, dua hal yang memberatkan dengan adanya LAM. Pertama, berkaitan dengan beban menyusun 3 dokumen dalam satu tahun, yakni dokumen Instrumen Suplemen Konversi (ISK), Dokumen Akerditasi Progran Studi (APS) LAMSPAK, dan Akreditasi Internasional FIBAA. Perolehan Peringkat Akreditasi Unggul melalui ISK hanya berlaku lima bulan, dan harus mengajukan lagi akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) untuk lima tahun berikutnya. Pada saat yang bersamaan mengajukan proses akreditasi internasional FIBAA. Kedua, berkaitan dengan biaya APS yang dirasa mahal, yakni sebesar 5 juta rupiah untuk keanggotaan dan 50 juta untuk biaya akreditasi. Pihak Terkait Memberi Tanggapan untuk Hal Pertama: Bahwa seperti diketahui ada 3 (tiga) jenis Instrumen yang dimiliki oleh BAN PT untuk memperoleh Peringkat Akreditasi, yakni ISK (Instrumen Supplemen Konversi), IPEPA (Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi), dan IAPS (Instrumen Akreditasi Program Studi). Ketiganya memiliki proses yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda pula. ISK diatur berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi. Pada dasarnya ISK tidak bersifat wajib bagi Prodi yang dialihkan dari BAN PT ke LAM. ISK menjadi wajib bagi Prodi yang berperingkat A yang jangka waktu peringkat Akerditasi Progran Studi (APS)-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan kepada LAM, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka 426 waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir (Pasal 1 butir 9). Jikalau Prodi belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, maka ISK tidak bersifat wajib. Jikalau Prodi sudah dialihkan kepada LAM, maka ISK juga menjadi tidak wajib. Adapun beban berat yang dirasakan prodi karena masa akreditasi Peringkat Unggul yang telah diperoleh berdasarkan ISK (Instrumen Supplemen Konversi) yang hanya berumur 5 bulan, memang telah menjadi ketentuan bahwa ISK berfungsi untuk mengkonversi peringkat akreditasi (yang diperoleh dari akreditasi sebelumnya yang menggunakan IAPS 3.0) dan bukan merupakan perolehan proses akreditasi baru (IAPS 4.0) sehingga masa akreditasinya adalah mengikuti masa akreditasi yang diperoleh peringkat sebelumnya. ISK tidak memperpanjang masa akreditasi karena ISK pada dasarnya tidak menilai secara menyeluruh kondisi prodi berdasarkan IAPS 4.0, hanya merupakan konversi pada aspek tertentu saja yang dinilai setara dengan IAPS 4.0 Hal ini tertuang dalam Pasal 1 butir 4 yang berbunyi: Dalam hal konversi peringkat akreditasi memenuhi persyaratan di dalam ISK, BAN-PT menerbitkan keputusan hasil konversi dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Bagi Prodi yang dialihkan ke LAM, maka ISK tidak lagi wajib dilaksanakan namun mengikutiproses Akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM. Jikalau Saksi Fakta menyampaikan bahwa Prodi telah mengajukan ISK pada Desember 2024, maka sebenarnya pada waktu itu telah terbit PERBANPT No 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri. Peraturan ini terbit pada tanggal 23 Oktober 2024. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang Prodi apa saja yang dialihkan ke LAM, termasuk LAMSPAK. Kebutulan prodi saksi fakta termasuk dalam prodi yang dialihkan ke LAMSPAK. Sehingga seharusnya pada bulan tersebut prodi tidak lagi wajib melaksanakan ISK, namun mempersiapkan diri untuk mengajukan akreditasi ke LAMSPAK. Sosialisasi Peralihan penyelengaraan akreditasi dari BANPT ke LAMSPAK dilakukan kepada khalayak dilakukan secara terbuka dan berulang ulang dilaksanakan sejak bulan November 2024. Sementara itu, beban berat dirasakan oleh Prodi karena selain mengikuti akreditasi nasional dalam hal ini LAMSPAK tetapi juga mengikuti akreditasi internasional. 427 Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, akreditasi nasional bersifat wajib mutlak (pasal 83 ayat 9), sementara akreditasi internasional bersifat tidak wajib, yang artinya bersifat opsional dan sukarela (pasal 86 ayat 1). Adalah kurang tepat jikalau menyampaikan “berat menjalankan yang wajib karena melaksanakan yang tidak wajib”. Kurang tepat juga jika “menyalahkan yang wajib untuk memburu yang tidak wajib”. Namun demikian, berdasarkan Pasal 87 Permendikbud No. 53 tahun 2023 dinyatakan bahwa Program studi yang memiliki status terakreditasi internasional tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku. Ketentuan ini tentu akan meringankan beban program studi dalam memenuhi kewajiban akreditasi karena perolehan status akreditasi internasional menggugurkan kewajiban atas perolehan status akreditasi nasional. Pihak Terkait Memberi Tanggapan untuk Hal Kedua: LAMSPAK adalah lembaga berbentuk perkumpulan dan bersifat nirlaba sehingga jauh dari semangat komersialisasi. Namun demikian, pembiayaan tetap dibutuhkan oleh LAMSPAK untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan penyelenggaraan akreditasi program studi. Tidak seperti halnya BANPT yang seluruh operasinya ditanggung oleh Pemerintah, maka peralihan ke LAMSPAK membawa konsekuensi pendanaan secara mandiri. Untuk akreditasi oleh LAMSPAK, negara tidak lagi membiayai secara penuh sehingga memerlukan partisipasi dari program studi yang mengajukan akreditasi. Biaya Akreditasi Program Studi LAMSPAK sebesar 50 juta (Sudah termasuk Pajak) per 5 tahun atau 10 Semester. Hal ini berarti rerata biaya akreditasi adalah 5 juta per semester termasuk pajak atau sekitar 833 ribu rupiah per bulan. Biaya penjaminan mutu yang terbilang sangat murah jika dibagi lagi dalam komponen biaya UKT per mahasiswa. Apabila sebuah prodi memiliki mahasiswa sebanyak 100 mahasiswa maka biaya per mahasiswa adalah sebesar 8.330 rupiah per mahasiswa. Jika dibandingkan dengan UKT Mahasiswa yang dibayarkan kepada Prodi maka jumlah tersebut amatlah kecil dibandingkan dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh terjaminnya mutu yang dapat dipertanggungjawagkan kepada masyarakat luas. Dirasakan bahwa agak terasa kurang pada tempatnya jika ada 428 Prodi yang sanggup dan rela membayar biaya akreditasi internasional dengan biaya yang sangat mahal untuk akreditasi yang tidak bersifat wajib, dan menyampaikan keberatan yang berlebihan untuk akreditasi nasional yang bersifat wajib meskipun dengan biaya yang jauh lebih murah. [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA) juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. dan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H. M.H, serta 88 (delapan puluh delapan) orang saksi yang keterangannya telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (selengkapnya termuat pada berkas perkara): 1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. (Ahli) Keterangan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA menegaskan bahwa keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan kebutuhan yang niscaya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana amanat Pasal 31 dan 32 UUD 1945 serta UU No. 12 Tahun 2012. Akreditasi dipandang penting untuk memastikan kesesuaian capaian perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), membangun budaya mutu berkelanjutan, serta menjaga akuntabilitas publik. BAN-PT berfokus pada akreditasi institusi, sedangkan LAM pada level program studi sehingga lebih spesifik, efektif, efisien, dan sesuai dengan rumpun ilmu. Kehadiran LAM bukan pelepasan tanggung jawab negara, melainkan bentuk partisipasi masyarakat yang memahami kebutuhan profesi dan dunia kerja, sekaligus menjaga independensi dan kredibilitas akreditasi. Terkait isu biaya, Prof. Nuh menegaskan solusinya bukan dengan membubarkan LAM, tetapi dengan subsidi pemerintah dan penetapan standar biaya yang wajar. Lebih jauh, LAM juga harus diperkuat melalui sertifikasi mutu, peningkatan kapasitas asesor, dan audit independen agar kredibilitasnya terjaga secara internasional. Oleh karena itu, kehadiran LAM merupakan pengejawantahan amanat konstitusi untuk memastikan mutu pendidikan tinggi demi kepentingan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja, dan daya saing global Indonesia. 429 2. Prof Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Ahli) Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, menegaskan bahwa para Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 UU MK dan PMK No. 2 Tahun 2021. Ahli merujuk pada putusan-putusan MK yang menetapkan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional, yaitu adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji, kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial, adanya hubungan sebab-akibat dengan norma, dan adanya kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan. Dalam perkara ini, BK Dekan FH PTN (Pemohon I) tidak sah bertindak karena bukan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi dan tidak berwenang tanpa persetujuan Dirjen Dikti, sehingga kerugiannya bersifat tidak langsung. Pemohon II hanya mengemukakan kerugian administratif berupa beban biaya akreditasi yang tidak berkualifikasi sebagai kerugian konstitusional. Sementara Pemohon III sampai Pemohon VII dan Pemohon IX sesrta Pemohon X, yang merupakan dosen PTN, juga tidak sah karena terikat pada UU ASN 2023 dan wajib mendapat izin pimpinan perguruan tinggi, sehingga klaim kerugian mereka pun tidak memenuhi syarat legal standing. Demikian juga Pemohon XI sampai Pemohon XIII tidak dapat menunjukkan dirinya ”mewakili perguruan tinggi”. Dengan demikian, dalil Pemohon lebih merupakan keluhan administratif, bukan isu konstitusional, sehingga permohonan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3. Keterangan Tertulis Para Saksi No Nama Jabatan/Status Keterangan 1. Prof. Dr. Muchlas Samani Ketua Umum Dewan Pengurus LAM Kependidikan (LAM DIK) Saksi Prof. Dr. Muchlas Samani menjelaskan terkait perjalanan dan kiprah LAMDIK sejak gagasan awal hingga capaian terbaru. LAMDIK lahir dari Deklarasi Surabaya 2013 atas amanat UU No. 12/2012, kemudian resmi berbadan hukum nirlaba pada 2019 dengan persetujuan Kemenristekdikti dan pengesahan Menkumham. Instrumennya berbeda dari BAN-PT karena spesifik untuk sembilan subbidang kependidikan, disusun bersama asosiasi profesi, dan 430 ditetapkan melalui Peraturan BAN- PT. LAMDIK juga bekerja transparan dengan sistem IT, rekrutmen asesor ketat, kode etik, serta monitoring dan evaluasi rutin. Hingga Agustus 2025, LAMDIK telah mengakreditasi 3.592 program studi, termasuk di luar negeri, dengan hasil sebagian besar berstatus Baik Sekali dan Unggul, meskipun kualitas di Indonesia Timur masih tertinggal. LAMDIK dinilai efektif mendorong peningkatan mutu program studi, memperkuat jejaring internasional melalui INQAAHE dan APQN, serta berupaya menjadi Lembaga Akreditasi Internasional agar program studi kependidikan di Indonesia dapat memperoleh pengakuan global dengan biaya terjangkau 2. Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan Ketua Komite Eksekutif LAM TEKNIK-PII Persatuan Insinyur Indonesia (PII) keterangan saksi dari Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, Ketua Komite Eksekutif LAM TEKNIK-PII, yang menjelaskan tentang tata kelola LAM TEKNIK, termasuk pendiriannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, struktur organisasi yang terdiri dari Komite Eksekutif, Majelis Akreditasi, Komite Evaluasi dan Akreditasi, Majelis Banding, dan Dewan Pengawas Asesor, serta sumber pembiayaan dari biaya layanan akreditasi dan hibah pemerintah. LAM TEKNIK menjamin independensi dan objektivitas akreditasi melalui sistem digital, penugasan asesor acak, dan prosedur banding. Dokumen juga membahas kode etik asesor, kriteria peringkat akreditasi, perhitungan biaya akreditasi per mahasiswa, efektivitas pengabdian masyarakat, dan prosedur rekrutmen asesor. Selain itu, dijelaskan kerugian jika LAM dibubarkan, seperti pelanggaran mandat UU, hilangnya independensi, terputusnya akses 431 internasional, disorientasi sistem penjaminan mutu, dan kerugian bagi dunia industri serta investasi komunitas akademik. Prof. Misri menegaskan bahwa biaya akreditasi per mahasiswa sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan UKT, sehingga tidak relevan dijadikan alasan pembubaran LAM. ASESOR 3. Lina Salim, SE., M.B.A., M.A., Ph.D. Asesor LAM EMBA dan Dosen, FEB Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Saksi Lina Salim, SE., M.B.A., M.A., Ph.D menjelaskan pengalamannya sebagai Asesor BAN-PT sejak 2008 dan LAMEMBA sejak 2020, menyoroti perbedaan sistem penugasan asesor antara BAN-PT dan LAMEMBA, serta menilai bahwa LAMEMBA lebih profesional, transparan, dan fokus pada bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan administrasi. Ia menekankan aturan ketat LAMEMBA terkait etika, larangan jamuan berlebihan, serta adanya klinik pembekalan dan validasi berlapis untuk menjaga kualitas penilaian akreditasi. Selain itu, LAMEMBA juga mendorong tindak lanjut rekomendasi asesor oleh program studi, sehingga proses akreditasi tidak hanya administratif tetapi juga mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan 4. Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Ph.D. Asesor LAM EMBA, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Saksi Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Ph.D. sebagai Asesor LAMEMBA, menegaskan profesionalisme dan keunggulan sistem akreditasi lembaga tersebut. Ia menjelaskan bahwa LAMEMBA menerapkan standar yang jelas, transparan, dan berintegritas dalam proses akreditasi, mulai dari penugasan asesor yang adil tanpa membedakan asal perguruan tinggi, aturan ketat terkait etika, hingga prosedur evaluasi yang sistematis. LAMEMBA juga menyediakan pembekalan, klinik, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan kualitas kerja asesor serta 432 membantu program studi memahami instrumen akreditasi. Menurut Prof. Wiwiek, pengalaman menjadi asesor di LAMEMBA memberikan nilai tambah dalam hal penguatan integritas, peningkatan kompetensi, serta kontribusi nyata terhadap mutu pendidikan tinggi, khususnya di bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan administrasi 5. Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA. Asesor, Dosen Prodi Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin Keterangan Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA., dosen Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin sekaligus asesor LAMSAMA (Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal), yang menegaskan peran strategis lembaga ini dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menjelaskan pengalamannya sebagai asesor BAN-PT sejak 2014 dan LAMSAMA sejak 2022, termasuk perannya sebagai fasilitator penjaminan mutu internal di berbagai perguruan tinggi, khususnya di wilayah 3T. LAMSAMA dinilai menerapkan asesmen yang objektif, transparan, dan berbasis standar nasional serta internasional, sehingga mampu mendorong program studi meningkatkan mutu tridarma, memperkuat tata kelola, serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. Proses akreditasi terbukti memotivasi sivitas akademika, meningkatkan kualitas riset, memperluas peluang akreditasi internasional (seperti ASIIN dan AUN-QA), dan memperkuat daya saing perguruan tinggi menghadapi globalisasi. Kesaksian ini menekankan bahwa LAMSAMA bukan hanya instrumen evaluasi, melainkan motor penggerak inovasi, peningkatan mutu, dan keberlanjutan pendidikan tinggi nasional 433 6. Prof. Dr. Dyah Iswantini Pradono, M.Sc. Agr. Asesor, Dosen Institut Pertanian Bogor Keterangan Prof. Dr. Dyah Iswantini Pradono, M.Sc.Agr. dari Institut Pertanian Bogor yang menjelaskan pengalamannya sebagai asesor BAN-PT sejak 2007 dan LAMSAMA sejak 2021. Ia menegaskan bahwa LAMSAMA menjalankan akreditasi dengan sistem yang terstruktur, berintegritas, dan berbasis standar nasional serta internasional, seperti standar Royal Society of Chemistry (RSC) untuk bidang kimia. Proses akreditasi dilakukan transparan melalui sistem SALAM, mulai dari asesmen kecukupan, konsolidasi antarasesor, validasi, hingga asesmen lapangan dengan kode etik yang ketat. Dyah menekankan manfaat keberadaan LAMSAMA, antara lain meningkatkan mutu pendidikan prodi, menjamin continuous improvement, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK, memperkuat kepercayaan publik, mendorong pengakuan internasional, dan meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Ia juga menegaskan bahwa jika LAM— khususnya LAMSAMA— dibubarkan, mutu pendidikan tinggi akan menurun, continuous improvement melemah, pengakuan internasional terhambat, kepercayaan publik menurun, serta daya saing lulusan dan daya tarik prodi akan berkurang secara signifikan 7. Prof. Dr. A. Nanang T. Puspito Asesor LAMSAMA Keterangan Prof. Dr. A. Nanang T. Puspito sebagai asesor LAMSAMA sejak 2022, yang telah melaksanakan asesmen akreditasi pada 22 program studi berbagai jenjang. Ia menegaskan bahwa LAMSAMA berperan penting dalam menjaga mutu pendidikan tinggi dengan pendekatan objektif, komprehensif, dan berbasis keilmuan, sehingga proses akreditasi tidak hanya menjadi 434 evaluasi administratif, melainkan sarana reflektif yang mendorong perbaikan berkelanjutan, peningkatan tata kelola, serta penguatan tridarma perguruan tinggi. LAMSAMA dinilai sebagai mitra strategis yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, dengan instrumen asesmen yang kontekstual sesuai bidang keilmuan. Prof. Nanang juga memperingatkan bahwa jika LAM, termasuk LAMSAMA, dibubarkan dan fungsi akreditasi dikembalikan hanya ke BAN-PT, maka sistem penjaminan mutu akan mundur karena asesmen menjadi generik, kurang adaptif, menurunkan transparansi, dan berisiko menghilangkan inovasi serta otonomi yang telah tumbuh melalui keberadaan LAM 8. Prof. Dr. Mitrayana, S.Si., M.Si. Asesor LAMSAMA, Dosen Universitas Gajah Mada Keterangan Prof. Dr. Mitrayana, S.Si., M.Si. dari Universitas Gadjah Mada sebagai asesor LAMSAMA sejak 2021, yang menjelaskan pengalaman akreditasi mulai dari asesmen kecukupan, validasi, asesmen lapangan, hingga pelaporan hasil melalui sistem SALAM dengan menjunjung kode etik dan transparansi. Ia menegaskan bahwa keberadaan LAMSAMA sangat penting karena mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi berbasis standar nasional dan internasional, memperkuat akuntabilitas, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK, meningkatkan daya saing lulusan, serta memfasilitasi pengakuan internasional. LAMSAMA juga berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat, dan mengurangi intervensi pemerintah dalam 435 evaluasi. Menurut Prof. Mitrayana, pembubaran LAM/LAMSAMA akan berdampak serius, antara lain menurunkan kualitas pendidikan, melemahkan akuntabilitas, memperburuk daya saing lulusan, memperlambat pembaruan kurikulum, membebani BAN-PT, mengurangi kerja sama internasional, hingga menghambat akses hibah riset, sehingga eksistensi LAMSAMA tetap sangat krusial bagi mutu dan daya saing pendidikan tinggi Indonesia 9. Prof. Dr. J. Dharma Lesmono Asesor LAMSAMA, Keterangan Prof. Dr. J. Dharma Lesmono terkait perannya sebagai asesor LAMSAMA sejak 2021, setelah sebelumnya menjadi asesor BAN-PT sejak 2016, dalam rangka menindaklanjuti permohonan LAMSAMA untuk menjadi saksi fakta. Ia menegaskan pentingnya peran asesor dalam mendukung program studi meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mengapresiasi praktik baik yang dilakukan program studi. Lesmono menilai keberadaan LAMSAMA sangat strategis untuk menjamin kualitas program studi sains alam dan ilmu formal di Indonesia, terutama dengan adaptasi kriteria internasional dan keanggotaannya dalam INQAAHE. Ia menekankan bahwa jika LAM dibubarkan, perlu ada regulasi baru yang memastikan standar pendidikan tinggi tetap terjaga agar program studi mampu menghasilkan lulusan kompeten dan berdaya saing global. 436 10. Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom, M. Kom. Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi Sistem Informasi, Universitas Indonesia Menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai standar mutu pendidikan tinggi di bidang informatika, komputer, dan komunikasi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) sekaligus belajar dari beragam kondisi program-studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungi. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 11. Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM. Asesor LAM INFOKOM, Dosen Prodi Teknologi Informasi Universitas Gajah Mada Menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai standar mutu pendidikan tinggi di bidang informatika, komputer, dan komunikasi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) sekaligus belajar dari beragam kondisi program-studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun 437 dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungi. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 12. Prof. Dr. Ir. Sri Nurdiati, MSc. Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi Magister Matematika Terapan, Institut Pertanian Bogor Menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai standar mutu pendidikan tinggi di bidang informatika, komputer, dan komunikasi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) sekaligus belajar dari beragam kondisi program-studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungi. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 13. Tubagus Maulana Kusuma, Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi Magister Teknik Elektro, Univeristas Gunadarma Menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai standar mutu pendidikan tinggi di bidang informatika, komputer, dan komunikasi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) 438 sekaligus belajar dari beragam kondisi program-studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungi. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 14. Dr. Yanti S.Kom., M.M. Asesor LAM INFOKOM, Dosen Prodi Sistem informasi, Universitas Bina Nusantara (BINUS) Menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai standar mutu pendidikan tinggi di bidang informatika, komputer, dan komunikasi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) sekaligus belajar dari beragam kondisi program-studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungi. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 15. Dr. Techn. Ir. Raden Venatius Hari Ginardi, M.Sc. Asesor LAM INFOKOM, Dosen Prodi Teknologi Informasi, Istitute Teknologi Sepuluh Nopember menyampaikan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM telah memberikan sejumlah manfaat penting, baik secara profesional maupun institusional, antara lain: 1. Memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyempurnaan instrumen berbasis kebutuhan dan dinamika program studi. 2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan asesmen secara 439 objektif, sistematis, dan berbasis eviden. 3. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practices) sekaligus belajar dari beragam kondisi program studi yang dinilai. 4. Memperluas jejaring profesional dengan asesor lainnya maupun dengan sivitas akademika perguruan tinggi yang dikunjungj. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara nasional. 6. Menguatkan peran akademisi dalam ekosistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. 7. Menjadi sarana untuk terus memperbarui wawasan terhadap kebijakan dan standar mutu nasional dan internasional. 16. Prof. Dr. Adiwijaya Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi S3 Informatika, Fakultas Informatika, universitas Telkom Menyatakan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM memberikan manfaat yang sangat berarti, antara lain: 1. Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan instrumen akreditasi secara utuhdan profesional. 2. Melatih kemampuan analisis terhadap dokumen mutu dan proses Tridharma di berbagai perguruan tinggi. 3. Menambah kepercayaan diri dan pemahaman praktis mengenai standar akreditasi dan budaya mutu. 4. Meningkatkan kompetensi komunikasi dan koordinasi selama proses asesmen lapangan. 5. Memberikan motivasi untuk terus mengembangkan diri dalam mendukung sistem penjaminan mutu nasional. 17. Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom. Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi S3 Informatika, Universitas Menyatakan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM memberikan manfaat yang sangat berarti, antara lain: 440 Amikom Yogyakarta 1. Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan instrumen akreditasi secara utuh dan profesional. 2. Melatih kemampuan analisis terhadap dokumen mutu dan proses Tridharma di berbagai perguruan tinggi. 3. Menambah kepercayaan diri dan pemahaman praktis mengenai standar akreditasi dan budaya mutu. 4. Meningkatkan kompetensi komunikasi dan koordinasi selama proses asesmen lapangan. 5. Memberikan motivasi untuk terus mengembangkan diri dalam mendukung sistem penjaminan mutu nasional. 18. Prof. Wisnu Ananta Kusuma Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi Ilmu Komputer, Bioinformatika, Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM memberikan manfaat yang sangat berarti, antara lain: 1. memperluas wawasan saya terhadap strategi, Inovasi, dan tantangan yang dihadapi masing- masing institusi 2. memperdalam pemahaman terhadap instrumen akreditasi LAM INFOKOM, termasuk logika penyusunan indikator, sehingga akurasi dan objektivitas dalam melakukan asesmen meningkat 3. mendorong untuk lebih reflektif terhadap praktik-praktik baik yang dapat diadopsi atau direplikasi di institusi sendiri 4. merasakan suasana komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan konstruktif antara asesor dan pihak perguruan tinggi yang memperkuat ekosistem penjaminan mutu yang kolaboratif 5. memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan tinggi nasional, melalui keterlibatan aktif dalam proses akreditasi yang objektif dan transparan. 441 19. Heru Suhartanto, Ph.D. Asesor LAM INFOKOM, Guru Besar Prodi Magister Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Menyatakan bahwa penugasan saya sebagai Asesor LAM INFOKOM memberikan manfaat yang sangat berarti, antara lain: 1. Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan instrumen akreditasi secara utuh dan profesional. 2. Melatih kemampuan analisis terhadap dokumen mutu dan proses Tridharma di berbagai perguruan tinggi. 3. Menambah kepercayaan diri dan pemahaman praktis mengenai standar akreditasi dan budaya mutu. 4. Meningkatkan kompetensi komunikasi dan koordinasi selama proses asesmen lapangan. 5. Memberikan motivasi untuk terus mengembangkan diri dalam mendukung sistem penjaminan mutu nasional ASOSIASI 20. Prof. Dr. rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q.N., S.Si. Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) Menyatakan bahwa LAM INFOKOM sebagai lembaga akreditasi mandiri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri, dengan manfaat sebagai berikut: 1. Mendorong program studi untuk mengadopsi standar kompetensi yang diakui oleh asosiasi dan industri. 2. Memberi ruang bagi asosiasi untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum dan asesmen lulusan. 3. Memfasilitasi penyelarasan antara kebutuhan tenaga kerja digital dan output pendidikan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas SDM lulusan yang berkontribusi dalam ekosistem teknologi nasional. 5. Menjadi mitra strategis dalam membangun sistem pendidikan tinggi berbasis kebutuhan riil dunia kerja. 442 21. Prof. Sri Hartati Ketua Umum Indonesia Computer, Electronics, Instrumentation Support Society (IndoCEISS) Menyampaikan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM telah memberikan manfaat positif, khususnya dalam menjamin kualitas lulusan dari program studi yang kami rekrut. Beberapa manfaat yang kami rasakan antara lain: 1. Lulusan yang direkrut memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Proses pembelajaran di kampus tampak lebih terstruktur dan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. 3. Adanya kejelasan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang membantu dalam proses orientasi kerja. 4. Komunikasi antara kampus dan dunia industri lebih terbuka dan terarah dalam bentuk kerja sama. 5. Kualitas lulusan dari program studi terakreditasi LAM INFOKOM cenderung lebih siap kerja dan adaptif. 22. Tony D. Susanto, Ph.D (ITIL, COBIT, TOGAF) President Association For Information Systems Indonessia Chapter (AISINDO) Menyatakan bahwa LAM INFOKOM sebagai Lembaga akreditasi mandiri telah berperan dalam mendorong peningkatan kerja sama antara kampus dan asosiasi, yang kami rasakan manfaatnya sebagai berikut: 1. Program studi menjadi lebih aktif melibatkan asosiasi dalam peninjauan, penyusunan dan evaluasi kurikulum. 2. Memberi ruang bagi asosiasi untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum dan asesmen lulusan 3. Mendorong dosen lebih terlibat aktif sebagai anggota asosiasi 4. Mendorong asosiasi bekerja- sama dengan prodi dan dunia usaha dunia industri untuk secara periodik melakukan survei dan usaha mempertemukan kompetensi 443 alumni prodi dengan dunia usaha dunia industri. 5. Memperluas jaringan kerja sama strategis antara prodi dan asosiasi, yang dapat dimanfaatkan untuk program magang, proyek riset terapan, hingga penyusunan standar kompetensi. 23. Prof. Dr. B.S. Kusbiantoro Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Menyampaikan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM telah memberikan manfaat positif, khususnya dalam menjamin kualitas lulusan dari program studi yang kami rekrut. Beberapa manfaat yang kami rasakan antara lain: 1. Lulusan yang direkrut memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Proses pembelajaran di kampus tampak lebih terstruktur dan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. 3. Adanya kejelasan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang membantu dalam proses orientasi kerja. 4. Komunikasi antara kampus dan dunia industri lebih terbuka dan terarah dalam bentuk kerja sama. 5. Kualitas lulusan dari program studi terakreditasi LAM INFOKOM cenderung lebih siap kerja dan adaptif. 24. M. Octaviano Pratama Sekretaris Jenderal Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem (IAIE) Menyatakan bahwa LAM INFOKOM sebagai lembaga akreditasi mandiri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri, dengan manfaat sebagai berikut: 1. Mendorong program studi untuk mengadopsi standar kompetensi yang diakui oleh asosiasi dan industri. 2. Memberi ruang bagi asosiasi untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum dan asesmen lulusan. 444 3. Memfasilitasi penyelarasan antara kebutuhan tenaga kerja digital dan output pendidikan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas SDM lulusan yang berkontribusi dalam ekosistem teknologi nasional. 5. Menjadi mitra strategis dalam membangun sistem pendidikan tinggi berbasis kebutuhan riil dunia kerja. ASESI 25. Dr. Dirk YP. Runtuboi, M.Kes. Wakil Rektor I Universitas Cenderawasih (UNCEN) Keterangan Dr. Dirk YP. Runtuboi, M.Kes., Wakil Rektor I Universitas Cenderawasih (UNCEN), yang menegaskan manfaat besar keberadaan LAMSAMA dalam proses akreditasi program studi di UNCEN. Ia menjelaskan bahwa akreditasi bersama LAMSAMA berlangsung sistematis, transparan, terukur, dan melibatkan asesor profesional yang tidak sekadar mengevaluasi, tetapi juga membina dan mendorong prodi untuk melampaui standar SN-DIKTI. Pendekatan partisipatif, komunikatif, dan dialogis dari LAMSAMA membangkitkan semangat sivitas akademika, terutama di FMIPA UNCEN, sekaligus meneguhkan bahwa perguruan tinggi di Papua merupakan bagian utuh dari NKRI dan tidak dianaktirikan. Menurutnya, keberadaan LAMSAMA sangat membantu UNCEN memperoleh masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan jika lembaga ini dibubarkan maka akan berdampak serius pada penurunan mutu program studi 26. Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, universitas Hasanuddin Keterangan dari Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si., Dekan Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, yang menegaskan manfaat akreditasi oleh LAMSAMA dan LAMINFOKOM bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Ia menyebutkan bahwa akreditasi berperan penting dalam 445 menjamin mutu akademik yang terukur sesuai standar nasional maupun internasional, meningkatkan citra dan daya saing program studi, serta mendorong evaluasi diri yang sehat. Selain itu, akreditasi menjadi syarat penting untuk mengakses pendanaan, memotivasi perbaikan infrastruktur dan SDM, serta mendorong standarisasi internasional melalui pendekatan KKNI dan Outcome- Based Education (OBE). Menurutnya, akreditasi juga berfungsi melindungi hak mahasiswa dan alumni atas pendidikan berkualitas yang diakui dunia kerja. Dengan fokus berbeda, LAMSAMA dan LAMINFOKOM sama-sama dinilai sangat berkontribusi dalam memajukan program studi di FMIPA Universitas Hasanuddin 27. Prof. Dr. Ir. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Universitas Hasanuddin Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 28. Dr.rer.nat. Ir. Cecilia Esti Nugraheni, S.T., M.T., IPU. Ketua Satuan Tugas Penjaminan Mutu Fakultas Sains, Universitas Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 446 Katolik Parahyangan 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 29. Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN. Eng Rektor Universitas Nusa Mandiri Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 30. Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si, MMSI. Sekretaris Program Doktor Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 447 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 31. Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kewirausahaan, Universitas Kristen Satya Wacana Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 32. Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng Rektor Universitas Bina Sarana Informatika menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM sangat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolan seluruh program studi yang berada di bawah koordinasi Fakultas Teknik dan Informatika (FTI) Universitas Bina Sarana Informatika yang berjumlah 25 program studi. Adapun. Mantaaf yang kami peroleh lain : 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 448 3. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 4. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 5. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma terdokumentasi. secara terstruktur dan 6. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 7. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 33. Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE., MM., M.Kom Ketua Divisi Haki, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 34. Prof. Ir. Paulus Insap Santosa, M.Sc., Ph.D., IPU Guru Besar di Bidang Teknologi Informasi pada Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 449 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 35. Solikin, S.Si., M.T. Ketua Senat Universitas Bina Insani, Universitas Bina Insani Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 36. SY.Yuliani., S.Kom., MT., Ph.D Dosen FTI, Universitas Multimedia Nusantara Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 450 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 37. Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Infomatika 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 38. Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung (ITB) Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Sistem dan Teknologi Infomasi 1. Perbaikan pelaksanaan siklus PPEPP di dalam program studi dan perguruan tinggi. 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pemenuhan dasar hukum dan pelaksanaan dokumentasi yang baik dan benar. 3. Membantu proses penjaminan mutu yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan program studi. 4. Memperkuat kerja sama antarunit kerja terkait di dalam perguruan 451 tinggi, khususnya yang terkait dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerimaan mahasiswa baru, dan penelusuran lulusan. 5. Meningkatkan kesadaran pentingnya evaluasi diri dan perencanaan peningkatan untuk penguatan organisasi 39. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech Rektor Institut Teknologi Del Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Institut Teknologi Del, secara khusus Program Studi Sarjana Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak, Diploma Tiga Teknologi Informatika, dan Diploma Tiga Teknologi Komputer, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 40. Prof. Bambang Pramujati Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 452 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 41. Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. Direktur Politeknik Caltex Riau Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Informatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi, 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasLakademik dan kepercayaan mitra eksternal. 42. I Made Riyan Adi Nugroho, S.Si., M.T. Koordinator Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Bali Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika,antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 453 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 43. Marwansyah, SE., M.Si., Ph.D. Direktur Politeknik Negeri Bandung Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 44. Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom., M.Cs. Ketua Jurusan Teknologi Informasai, Politeknik Negeri Jember Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 454 45. Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T. Direktur Politeknik Negeri Medan Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 46. Ir. Ronal Hadi, S.TI, M.Kom Ketua Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal 47. Dr. Garup Lambang Goro, S.T., MT. Direktur Politeknik Negeri Semarang Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Informatika, antara lain: 455 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 48. Prof. Dr. Jamal, S.T., M.T. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan 49. Dr. Murinto, S.Si., M.Kom Kaprodi S1 Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 456 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome based education (OBE). 50. Prof. Dr. Ni’matuzahror, Dra. Plt. Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdókumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 6. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu 7. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis Outcome Based Education (OBE). 51. Alva hendi Muhammad, St., M.Eng., Ph.D. Ketua Program Studi S3 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi S3 Informatika, antara lain: 457 1. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 2. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi haru 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistemaris sejak dint 5. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi 6. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi 52. Paulus Mudjihartono, S.T., M.T., Ph.D. Ketua Departemen Informatika (Ka UPPS), Universitas Atma Jaya Yogyakarta Menyatakan bahwa Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Sistem Infomasi, antara lain: 1. Menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap capaian Program Studi, dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kepercayaan publik, mitra industri, pengguna lulusan Program Studi, yang berdampak positif pada kerja sama, rekognisi, dan minat calon mahasiswa. 3. Memberikan data dan informasi strategis yang dapat digunakan dalam perencanaan jangka panjang, restrukturisasi kurikulum, atau pengembangan sumber daya Program Studi. 4. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome based education (OBE). 5. Memudahkan lulusan Program Studi untuk melanjutkan studi, 458 memperoleh beasiswa, atau bekerja baik di sektor swasta maupun pemerintahan. 53. Mega Silvia, S.E., M.Si., Ph.D Kepala Badan Penjaminan Muru dan Akreditasi, Universitas Bina Darma Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 54. Dr. Nelly, S.Kom., M.M. Rektor Universitas Bina Nusantara Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Informatika (Kampus Kota Malang), Program Studi Teknik Informatika (Kampus Kota Bandung), Program Studi Teknik Informatika (Kampus Kota Semarang), Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi (Kampus Kota Semarang), Program Studi PJJ Teknik Informatika, Program Studi PJJ Sistem Informasi, Program Studi S2 Teknik Informatika, Program Studi S2 Manajemen Sistem Informasi, Program Studi S3 Ilmu Komputer, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 459 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan Internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis. outcome-based education (OBE). 55. Rachmat Adi Purnama, M.Kom Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan kenitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur danterdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 56. Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I. Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, antara lain: 1. Menjadi panduan dalam membangun sistem penjaminan mutu internal (SPMI) program studi yang konsisten mengacu pada siklus PPEPP. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur dan berdampak nyata. 460 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi dengan raihan akreditasi UNGGUL. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis dan terstandarisasi. 5. Menjadi dalam membangun budaya mutu motivasi secara berkelanjutan. 57. Dr. Fransiskus Adikara, S.Kom, M.M. Dekan Fakultas Teknologi dan Desain 1, Universitas Bunda Mulia Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 58. Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom. Rektor Universitas Dian Nuswantoro Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan 461 kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan 59. Prof. Dr. Ir. Jamari, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Komputer, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 60. Dr. Aries Muslim, S.Kom., M.M., M.Ikom. Kepala Pelaporan Akademik Univeritas Gunadarma Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan 462 61. Prof. Dr. Putu Wuri Handayani, S.Kom., M.Sc. Koordinator Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi 2. Mendorong budaya mutu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, pembinaan sumber daya manusia yang profesional, dan sarana prasarana, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi. 3. Menguatkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 62. Dr. Yuslenita Muda, M.Sc. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 463 63. Husni Teja Sukmana, S.T, M.Sc., Ph.D Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi lnformatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi 2. Mendorong budaya mutu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, pembinaan sumber daya manusia yang profesional, dan sarana prasarana, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi. 3. Menguatkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 64. Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi/ Ketua UPPS, Universitas Jambi 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 65. Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc, Ph.D Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi 2. Mendorong budaya mutu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam aspek 464 kurikulum, pembinaan sumber daya manusia yang profesional, dan sarana prasarana, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi. 3. Menguatkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 66. Ir. Rosita Herawati ST., MIT Kepala Program Studi Teknik Informatika, Unika Soegijapranata Semarang 1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap mutu Pendidikan Program Studi Teknik Informatika 2. Meningkatkan tata Kelola Program Studi Teknik Informatika dalam pemenuhan mutu internal 3. Meningkatkan kepercayaanpengguna lulusan terhadap mutu lulusan. 67. Dr. Susmini Indriani Lestariningati, S.T.,M.T Ketua Program Studi Teknik Komputer, Universitas Komputer Indonesia 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 68. Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D. Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas - Universitas Kristen Maranatha Menyatakan bahwa akreditasi LAM INFOKOM memberikan banyak manfaat. Salah satunya ialah rekognisi reputasi PPEPP program studi dan fakultas secara komprehensif dan objektif. Aspek- aspek yang dinilai pun saya rasa sudah sangat relevan dimulai dari 465 tata pamong hingga luaran tridharma. Visitasi pun berlangsung dengan suasana yang kondusif dan tidak menekan. LAM INFOKOM juga tergolong sangat tanggap ketika menanggapi kejanggalan pada saat proses reakreditasi. Pada tahun 2023, program studi sarjana Teknik Informatika kami mendapatkan nilai akreditasi yang jauh dibawah ekspektasi dan temyata setelah ditelusuri, hasil asesmen yang diberikan merupakan salinan dari hasil asesmen program studi dari universitas lain. LAM INFOKOM langsung dengan tanggap memberikan kesempatan reakreditasi ulang dan asesor yang melakukan kesalahan tersebut setahu saya akhirnya diberikan hukuman. Sedikit masukan yang dapat kami berikan mungkin adalah definisi "sangat lengkap" dan "lengkap" dapat dibuat lebih objektif. Beberapa asesor memiliki perspektif yang cukup berbeda. Saya mengapresiasi LAM INFOKOM dan segala usaha yang dilakukannya. Semoga kedepannya LAM INFOKOм semakin maju! 69. Adi Wibowo, S.T., M.T., Ph.D. Ketua Pogram Studi Informatika, Universitas Kristen Petra 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasanma. 3. Menguatkan komiffien terhadap pelaksanaan Tiidharma secara tersfuktur dan Terdokumentasi 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu progftrn studi secara nasional. 5. Membantupeningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 466 6. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan stardar mufu nasional secara resmi. 7. Mempermudah pemetaan mufu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 8. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 9. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasianal atas mutu lulusan berstandar global. 10. Memperkuatposisiprogram studi dalam ekosistempendidikantinggi berbasis outcome*based education (OBE). 70. Dr. Adita Sutresno, S.Si., M.Sc. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Kristen Satya Wacana 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan sevara sistematis sejak dini 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 71. Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I. Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 467 72. Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Universitas Muhammadiyah Jember a. Menjadi acuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis standar nasional dan internasional bidang informatika dan komputer. b. Memberikan arah dan tolok ukur dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri digital. c. Meningkatkan daya saing institusi dan positioning prodi SI dan TI di tingkat nasional maupun internasional. 73. Prof. Ir. Yun Arifatul Fatimah, ST., MT., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Digitalisasi, Universitas Muhammadiyah Magelang 1. Menyelaraskan akreditasi internasional dengan standar mutu nasional secara resmi. 2. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional dan internasional. 3. Mendukung keberlanjutan kerja sama akademik lintas negara yang berbasis pengakuan mutu. 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 74. Ir. Galih Wasis Wicaksono, S.Kom., M.Cs Kaprodi Informatika, Universitas Muhammadiyah Malang 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra ekstemal. 468 75. Nurul Kholisatul 'ulya, S. Kom., M.Eng Kaprodi Informatika Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan 76. Anton, M.Kom Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan- dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan, 77. Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT Dekan Fakultas Teknik, Universitas Pancasila 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 469 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 78. Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., M.Kom., MCE Direktur Kampus UPI di Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 79. Dr. Adhi setyo Santoso, S.T., M.BA. Wakil Rektor 1 Bagian Akademik, Universitas Presiden Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 470 80. Padeli, S.Kom., M.Kom. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Raharja Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi pijakan awal dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. 81. Dedy Arisandi, S.T., M.Kom. Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan maafaat signifikan bagi Program Studi S1 Teknologi Informasi, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 82. Ir. Eric Wibisono, Ph.D., IPU Dekan Fakultas Teknik, Universitas Surabaya Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Magister Informatika, antara lain: 1. Mendukung program studi dalam merumuskan arah pengembangan 471 berdasarkan indikator kinerja yang terukur. 2. Meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap program studi. 3. Memudahkan proses pemetaan mutu dan pelaporan untuk kebutuhan nasional maupun internasional. 4. Mendorong keberlanjutan kolaborasi akademik dalam skala nasional maupun internasional yang didasarkan pada pengakuan kualitas. 5. Meningkatkan keyakinan para pemangku kepentingan di tingkat nasional terhadap kualitas lulusan yang memenuhi standar global. 6. Menguatkan posisi program studi dalam sistem pendidikan tinggi yang berorientasi pada capaian pembelajaran (outcome-based education/OBE). 83. Rasudin, M.InfoTech Koordinator Prodi S1 Informatika, Universitas Syiah Kuala Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat serta pengguna lulusan terhadap program studi. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE). 6. Menjadi pijakan awal dalam memperoleh akreditasi internasional 472 84. Prof. Dr. Dyah Enry Herwindiati Dekan Fakultas T. Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2025 oleh LAM INFOKOM telah memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknik Informatika Universitas Tarumanagara, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4 Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome based education (OBE). 5. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global 85. Dr.Sc. Dedi Darwis. S.Kom, M.Kom, CDSP. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian Pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana 3. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 4 Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 5 Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 6. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE) 473 86. Dr. Bambang Moertono. S., M.M, Akt., CA. Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Teknik Komputer, dan Program Studi Sain Data Universitas Teknologi Yogyakarta antara lain: 1. Mempermudah pemetaan mutu program studi untuk keperluan nasional dan internasional. 2. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 3. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 4. Mendorong pengembangan system pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara lebih sistematis. 5. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 6. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan masyarakat, pengguna lulusan dan mitra di tingkat nasional maupun internasional 87. Dr. Kemas Muslim Lhaksmana, S.T., M.ISD. Dekan Fakultas Informatika, Universitas Telkom Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi S-3 Informatika, S-2 Keamanan Siber dan Forensik Digital, S-1 Sains Data, S-1 Teknologi Informasi, S-1 Teknologi Informasi Kampus Jakarta, S-1 Informatika, S-1 Rekayasa Perangkat Lunak antara lain: 1. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendidikan dan pengelolaan program studi. 2. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). 474 3. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum. SDM, dan sarana prasarana 4. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi 5. Memberikan pengakuan formal terhadap kinerja dan mutu program studi secara nasional. 6. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 7. Meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan di tingkat nasional atas mutu lulusan berstandar global. 88. Prof. Ir. 1 Ketut Sudarsana, S.T..Ph.D. Rektor Universitas Udayana Menyatakan bahwa proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM memberikan manfaat signifikan bagi Program Studi Teknologi Informasi dan Magister Teknologi Informasi, antara lain: 1. Menjadi panduan awal dalam membangun sistem penjaminan mutu internal program studi. 2. Membantu program studi menetapkan arah pengembangan berbasis indikator kinerja yang terukur. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap program studi baru. 4. Mendorong pengelolaan dokumen akademik dan kelembagaan secara sistematis sejak dini. 5. Menjadi alat evaluasi menyeluruh terhadap capajlın pendidikan dan pengelolaan program studi. 6. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. 7. Menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma secara terstruktur dan terdokumentasi. 475 8. Membantu peningkatan reputasi akademik dan kepercayaan mitra eksternal. 9. Mempermudah pemetaan mutu dan pelaporan untuk keperluan nasional. 10. Memperkuat posisi program studi dalam ekosistem pendidikan tinggi berbasis outcome-based education (OBE). [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Tentang Kewenangan MK, Kedudukan Hukum dan Kepentingan LAM PTKes sebagai Pihak Terkait Langsung Bahwa LAM PTKes dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga akreditasi mandiri, yang selama ini mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan akreditasi bagi pendidikan tinggi di bidang kesehatan di Indonesia. Dalam hal ini, LAM PTKes merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, maka LAM PTKes merupakan pihak terkait langsung yang hak/kewenangannya secara langsung terpengaruhi oleh pokok permohonan pengujian materiil undang-undang yang sedang berlangsung. B. Tentang Latar Belakang Pendirian LAM PTKes Bahwa pembentukan dan pendirian LAM PTKes dilandasi oleh gagasan dari World Health Organization (WHO), untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan mutu pendidikan tenaga kesehatan. Dengan timbulnya gagasan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan BAPPENAS mewujudkan project bernama Higher Professional Education Quality (HPEQ) yang didanai oleh World Bank (WB), dengan tiga komponen yang dikembangkan yaitu, (1) Lembaga Akreditasi Mandiri; (2) Sistem Uji Kompetensi Nasional; (3) 476 Penguatan beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa organisasi profesi yang berkomitmen menjadi pendiri dari LAM PTKes, yakni: i. Ikatan Dokter Indonesia (IDI; ii. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI); iii. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI); iv. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI); v. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI); vi. Asosiasi Insititusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI); vii. Ikatan Bidan Indonesia (IBI); viii. Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND); ix. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI); x. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI); xi. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI); xii. Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI); xiii. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) xiv. Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI); Dengan timbulnya gagasan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang kesehatan baik oleh organisasi internasional maupun organisasi profesi bidang kesehatan yang ada di Indonesia, hal ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan lembaga akreditasi yang bersifat mandiri, khususnya di bidang kesehatan yang secara langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. C. Tentang Argumentasi Hukum LAM PTKes 1. Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materiil nomor 60/PUU-XXII/2025 tidak terpenuhi; a. Bahwa sebagian dari pemohon, yakni Pemohon II hingga Pemohon IX mencantumkan pekerjaan mereka sebagai dosen/tenaga pengajar di universitas; 477 b. Bahwa Pemohon II hingga Pemohon IX tidak menegaskan kompetensi mereka, apakah sebagai perorangan ataukah dalam kapasitas mereka sebagai dosen/tenaga pengajar di universitas tempat mereka bertugas, sehingga membutuhkan penugasan/persetujuan rektor untuk dapat menjadi Pemohon dalam persidangan; c. Oleh karena itu, kami melihat bahwa kompetensi daripada sebagian pihak pemohon uji materiil khususnya Pemohon II hingga Pemohon IX tidaklah terpenuhi untuk mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi; 2. Kehadiran LAM PTKes justru memberikan keuntungan bagi masyarakat; a. Bahwa lembaga akreditasi mandiri justru meningkatkan mutu pendidikan, dan mempermudah akses memperoleh pekerjaan dengan biaya yang semurah- murahnya dengan adanya akreditasi serta meningkatkan kualitas alumni- alumni sekolah pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. Bahwa dapat dicontohkan, apabila masa akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan biaya Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan jumlah student body sebanyak 100 (seratus) orang, maka rumus biaya yang dibayarkan adalah sejumlah biaya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibagi 5 (lima) tahun, lalu dibagi 2 (dua) semester, kemudian dibagi 100 (seratus) orang, maka akan ditemukan nilai sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per semester; c. Sehingga nilai akhir yang timbul adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang, per semester; d. Dengan analogi nominal yang demikian, yang secara bersamaan akreditasi tersebut menempel ke ijazah-ijazah para lulusan dari pendidikan tinggi yang terakreditasi oleh LAM PTKes, maka para lulusan tersebut dapat mendaftarkan diri dan memperoleh pekerjaan di lembaga-lembaga kesehatan yang sesuai dengan rumpun keilmuan mereka, tidak hanya di dalam negeri bahkan hingga sampai di luar negeri; e. Bahwa dampak positif juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, yakni tenaga-tenaga kesehatan yang lebih berkualitas dan terpercaya dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat; 478 3. BAN PT dan LAM PTKes berkolaborasi sebagai penjamin mutu pendidikan; a. Bahwa rutinnya pengawasan dan evaluasi dari BAN PT kepada LAM PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri merupakan mekanisme kontrol yang akurat; b. Oleh karena itu, dengan adanya evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh BAN PT kepada LAM PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri, merupakan bentuk pengendalian dari Pemerintah agar lembaga akreditasi mandiri tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ideal dan agar tidak keluar dari koridor yang diberikan oleh Pemerintah; c. Bahwa kolaborasi ini merupakan bukti nyata, bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat profesi yang dalam hal ini adalah lembaga akreditasi mandiri, dapat bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mengakomodir partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk akreditasi yang mandiri; 4. LAM PTKes telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional dan perguruan tinggi luar negeri, serta aktif melaksanakan perjanjian dengan lembaga-lembaga internasional; a. Bahwa dengan adanya pengakuan dan penghargaan-penghargaan tersebut, maka LAM PTKes secara nyata betul-betul diakui oleh dunia internasional dan dianggap kompeten dalam menjalankan akreditasi di seluruh belahan dunia; a. Asia Pasific Quality Network; b. Asean Quality Assurance Network; c. World Federation for Medical Education; d. Asia Pasific Quality Register; e. International Network for Quality Assurance Agencies in Higer Education; b. Bahwa pengakuan dan penghargaan yang diperoleh LAM PTKes selama ini, berarti bahwa keberadaan dan kompetensi yang diakui secara global, sehingga memperkuat argumen pentingnya lembaga akreditasi mandiri, terlebih lembaga akreditasi yang dapat secara aktif berkegiatan lintas negara sehingga menjadi tonggak acuan peningkatan mutu secara global; c. Dengan diperolehnya pengakuan dan penghargaan dari beberapa lembaga internasional, LAM PTKes secara nyata dianggap kompeten oleh pihak-pihak 479 luar negeri, terbukti adanya permintaan proses akreditasi dari negara-negara lain, sebagai contoh: a. Hills College of Medicine, Vanuatu; b. Bangladesh Newport University, Bangladesh; c. Universidade Catolica, Timor Leste; d. Kabardino Balkarian State University, Rusia; e. Manipal University College, Malaysia; f. Mahidol University, Bangkok-Thailand; g. Universiti Putra Malaysia, Malaysia; h. University of Puthisastra, Cambodia; i. University Lucban Quezon, South Luzon, Philipines; Disamping itu, LAM-PTKes telah menjadi rujukan untuk studi banding dari beberapa Lembaga lain seperti Medical Accreditation Council, Srilanka; HRDD of the Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia didukung tim dari Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ-untuk Kerjasama internasional). Oleh sebab itu, timbulnya hak dan kewajiban dalam perjanjian di level internasional/lintas negara, berarti bahwa pengakuan LAM PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri di skala global sudah tentu jauh melampaui lembaga akreditasi yang masih berskala domestik; d. Dalam hal ini, LAM PTKes betul-betul memperlihatkan manfaatnya kepada masyarakat di level domestik dan internasional, terlebih bahwa memang terdapat kebutuhan yang nyata untuk penyelenggaraan akreditasi bidang kesehatan yang mana rumpun keilmuannya berlaku secara universal di seluruh negara di dunia; 5. Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri bersifat pilihan, dan betul-betul mencerminkan fakta lapangan a. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU SISDIKNAS tidak membatasi akreditasi hanya kepada LAM saja, namun dapat juga dilakukan oleh BAN PT; b. Terlebih dari itu, ketentuan PERMENDIKBUD No. 53 Tahun 2023 tidak membatasi seolah-olah akreditasi hanya dapat dilakukan oleh LAM saja, tetapi karena konteks Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang hal yang bersifat teknis sebagai turunan daripada undang-undang, maka harus 480 diutarakan bahwa apa yang dilakukan oleh BAN PT dan LAM adalah akreditasi; c. Dalam melakukan tugas dan fungsi akreditasi, hasil akreditasi yang diterbitkan oleh LAM PTKes di periode tahun 2015 hingga 2025, justru menunjukkan hasil yang bervariasi; d. Bahwa hasil penilaian akreditasi di bidang kesehatan tidak selalu menunjukkan hasil yang unggul, hal tersebut dapat dilihat dari tabel laporan jumlah dan presentase yang dibuat berdasarkan tolak ukur peringkat; e. Dengan adanya data peringkat tersebut, justru argumentasi hukum ini betul- betul memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya kehadiran LAM sebagai bentuk akuntabilitas publik yang betul-betul independent dan tidak dapat di intervensi oleh siapapun; 6. LAM PTKes dikelola dengan pengawasan eksternal yang ketat a. Bahwa LAM PTKes didirikan dengan berbentuk badan hukum yang disahkan oleh Kementrian Hukum; b. Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kelola LAM PTKes yang berisi sebagai berikut: 1) Rapat Anggota: berisikan para pendiri LAM PTKes; 2) Pengawas: berisikan perwakilan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, yang berisikan dari unsur Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, 481 dan pengguna (Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan dan wakil masyarakat); 3) Pengurus: yang berisikan para pelaksana perkumpulan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota; c. Bahwa LAM PTKes secara rutin membuat dan melakukan monitoring dan evaluasi dengan pihak Pemerintah melalui laporan tahunan bersama dengan BAN PT; d. Terlebih dari itu, LAM PTKes juga secara rutin tahunan selalu melaksanakan proses audit, dengan menggunakan jasa KAP untuk audit keuangan; 7. Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan konsep open legal policy dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945; a. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara mencerdaskan kehidupan bangsa dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional; b. Dalam hal tidak terdapat batasan-batasan yang spesifik mengatur teknis tata cara tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 memberikan delegasi kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah dan/atau masyarakat Indonesia untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan demi cita-cita besar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Oleh karena itu, tidak terdapat tembok-tembok yang membatasi upaya-upaya baik dari Pemerintah maupun masyarakat untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, yang dalam konteks ini adalah pendidikan tinggi; d. Bahwa betul, pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap orang, dan akreditasi pendidikan baik dari BAN PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan metode yang dianggap paling ideal saat ini untuk bangsa Indonesia; e. Pemerintah bersama dengan legislative membentuk sistem pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan di seluruh penjuru nusantara, dan dijamin mutu tata kelola dan pendidikannya melalui BAN PT; f. Terlebih dari itu, LAM sebagai badan hukum yang dapat dibangun oleh pemerintah atau masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa akreditasi 482 yang diberikan kepada lembaga pendidikan betul-betul mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan; g. Terlebih dari itu, konsep open legal policy memang sudah pernah dicerminkan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terbit sebelumnya, seperti: 1) Putusan nomor 26/PUU-VII/2009 tentang MK dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 2) Putusan nomor 37-39/PUU-VII/2010 tentang kriteria usia yang mana UUD tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu untuk suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan yang diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; 3) Putusan nomor 6/PUU-III/2005 tentang persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik sama sekali tidak dimaksud untuk menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintah; 4) Putusan nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut; 5) Putusan nomor 5/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang- undang; 6) Putusan nomor 7/PUU-XI/2013 tentang kriteria usia dalam UUD yang tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki jabatan dan aktivitas pemerintahan; 483 7) Putusan nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang pertimbangan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang- Undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative review; Dengan merujuk kepada uraian-uraian dan contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebetulnya permohonan uji materiil dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2025 ini bukanlah perihal isu yang bersifat konstitusional, tetapi justru merupakan open legal policy yang memang berbentuk delegasi kewenangan terbuka yang diberikan kepada pemerintah dan bersama dengan legislative untuk membentuk formulasi dan metode- metode yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dalam skala nasional. D. Tentang Petitum Berdasarkan uraian-uraian hukum dan konstitusionalitas sebagaimana telah diutarakan di atas, maka kami sebagai pihak terkait langsung dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan kami sebagai pihak terkait langsung dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2025 Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon uji materiil dalam perkara 60/PUU-XXII/2025 atas uji materiil Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Menyatakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 484 Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-111 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Notulen Rapat Pendirian Perkumpulan LAM- PTKes; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kesepakatan Pendirian LAM-PTKes; 3. Bukti PT-3 : Printout target pencapaian global dari WHO; 4. Bukti PT-4 : SK DIKTI tertanggal 27 Oktober 2014; 5. Bukti PT-5 : Surat DIKTI tertanggal 2 Februari 2015; 6. Bukti PT-6 : SK KUMHAM tertanggal 3 Februari 2014; 7. Bukti PT-7 : SK MENKUM tertanggal 26 November 2024; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Akta Notaris Vivi Novita Rido, Nomor 16 tertanggal 21 November 2024; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi surat LAM-PTKes tertanggal 24 Juli 2023 kepada DIRJEN DIKTI; 10. Bukti PT-10 : Surat DIRJEN DIKTI tertanggal 20 Juli 2023; 11. Bukti PT-11 : Syarat dan Ketentuan untuk menjadi lembaga akreditasi internasional; 12. Bukti PT-12 : KEPMENDIKBUDRISTEK No. 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional; 13. Bukti PT-13 : Fotokopi MoU antara LAM-PTKes dengan Asia Pasific Academic Consortium for Public Health; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi MoU antara LAM-PTKes dengan The South East Asia Association for Dental Education; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Perjanjian antara LAM-PTKes dengan United Nations Population Fund; 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Perjanjian antara LAM-PTKes dengan World Health Organization tahun 2019; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Perjanjian antara LAM-PTKes dengan World Health Organization tahun 2017; 485 18. Bukti PT-18 : Fotokopi sertifikat World Federation for Medical Education; 19. Bukti PT-19 : Fotokopi sertifikat Asia Pacific Quality Register 2018-2023; 20. Bukti PT-20 : Fotokopi sertifikat Asia Pacific Quality Register 2024-2029; 21. Bukti PT-21 : Foto plakat penghargaan ASEAN Qualitty Assurance Framework; 22. Bukti PT-22 : Fotokopi sertifikat keanggotaan Asia Pasific Quality Network; 23. Bukti PT-23 : Fotokopi sertifikat keanggotaan institusional Asia Pasific Quality Network; 24. Bukti PT-24 : Printout e-mail keanggotaan International Network or Quality Assurance Agencies in Higher Education; 25. Bukti PT-25 : Printout penjelasan keanggotaan International Network or Quality Assurance Agencies in Higher Education; 26. Bukti PT-26 : Sertifikat SNI ISO 9001:2015; 27. Bukti PT-27 : Printout e-mail tertanggal 19 April 2024; 28. Bukti PT-28 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 6 April 2018; 29. Bukti PT-29 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 15 Mei 2019; 30. Bukti PT-30 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 20 September 2019; 31. Bukti PT-31 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 30 Juli 2020; 32. Bukti PT-32 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 6 Agustus 2021; 33. Bukti PT-33 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 27 September 2022; 34. Bukti PT-34 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 27 September 2023; 35. Bukti PT-35 : Fotokopi surat tanggapan laporan kinerja dari BAN PT tertanggal 5 September 2024; 36. Bukti PT-36 : Printout e-mail dan surat permohonan akreditasi dari negara Republik Vanuatu; 486 37. Bukti PT-37 : Printout e-mail dan surat permohonan akreditasi dari Kabardino-Balkarian State University; 38. Bukti PT-38 : Printout e-mail dan surat permohonan akreditasi dari Newport University; 39. Bukti PT-39 : Printout e-mail dan surat permohonan akreditasi dari Universidade Catolica Timorense; 40. Bukti PT-40 : Printout e-mail dan surat permohonan akreditasi dari Manipal University College; 41. Bukti PT-41 : Foto pengenalan dan peluncuran LAM-PTKes tanggal 12 Februari 2025; 42. Bukti PT-42 : Foto audiensi MENRISTEKDIKTI tahun 2015; 43. Bukti PT-43 : Foto kunjungan LCME tahun 2004; 44. Bukti PT-44 : Foto rapat bersama dengan KEMENRISTEKDIKTI tanggal 2 Januari 2018; 45. Bukti PT-45 : Foto acara pelatihan Asia Pacific Quality Network tanggal 1-2 Juni 2018; 46. Bukti PT-46 : Foto rapat pertemuan dengan World Federation for Medical Education tanggal 10-14 Februari 2020; 47. Bukti PT-47 : Foto pertemuan dengan ASEAN Quality Assurance Network tanggal 4 Maret 2020; 48. Bukti PT-48 : Foto pertemuan online dengan The Quality Assurance Agency for Higher Education tanggal 22 Februari 2021; 49. Bukti PT-49 : Foto pertemuan forum akbar Women in Quality Aassurance tanggal 11-12 Oktober 2022 di Thailand; 50. Bukti PT-50 : Foto pertemuan berkala dengan ASEAN Quality Assurance Network tanggal 15-17 Agustus 2022; 51. Bukti PT-51 : Foto konferensi Academic Consortium for Public Health Conference tanggal 31 Oktober 2023; 52. Bukti PT-52 : Foto pertemuan share programme panel tanggal 14-15 November 2022; 53. Bukti PT-53 : Foto pertemuan online dengan sekretariat ASEAN tanggal 17 November 2022; 54. Bukti PT-54 : Foto pertemuan Asian Accreditation Agencies Forum tanggal 11-12 Januari 2023 487 55. Bukti PT-55 : Foto acara pertemuan The 15TH Higher Education International Education tanggal 11-13 Desember 2023; 56. Bukti PT-56 : Foto studi banding tanggal 6-7 Juni 2024; 57. Bukti PT-57 : Foto kunjungan ke Universitas Farmasi Mahidol tanggal 24 Juni 2024; 58. Bukti PT-58 : Foto pertemuan dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education tanggal 24 Juli 2024; 59. Bukti PT-59 : Foto konferensi World Federation for Medical Education tanggal 25-28 Mei 2025; 60. Bukti PT-60 : Foto pertemuan dengan perwakilan World Health Organization tanggal 11 April 2018; 61. Bukti PT-61 : Foto kunjungan bersama dengan World Federation for Medical Education tanggal 12-17 Maret 2018; 62. Bukti PT-62 : Foto kunjungan bersama dengan Asa Pasific Quality Network tanggal 18-20 September 2018; 63. Bukti PT-63 : Foto agenda audit ISO oleh Sucofindo tanggal 1-2 Oktober 2019; 64. Bukti PT-64 : Foto acara pertemuan rekognisi dengan Asean Quality Assurance Network tanggal 6-9 Juni 2022; 65. Bukti PT-65 : Foto acara konferensi SHARE Regional Conference tanggal 21 November 2022; 66. Bukti PT-66 : Foto acara pertemuan tahunan LAM-PTKes tanggal 19-20 November 2016; 67. Bukti PT-67 : Foto acara workshop World Federation for Medical Education dan Asia Pasific Quality Register tanggal 13 Juli 2017; 68. Bukti PT-68 : Foto pertemuan tahunan LAM-PTKes tanggal 9-11 Mei 2018; 69. Bukti PT-69 : Foto konferensi Asia Quality Forum tanggal 8-9 Desember 2022; 70. Bukti PT-70 : Foto pertemuan dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education tanggal 19 Desember 2023; 71. Bukti PT-71 : Foto pertemuan studi banding Japan Medical Education Foundation tanggal 30 November 2023; 488 72. Bukti PT-72 : Foto pertemuan dengan Asia Pasific Quality Register tanggal 23-24 April 2024; 73. Bukti PT-73 : Foto pertemuan LAM-PTKes tanggal 4 Juli 2024; 74. Bukti PT-74 : Foto acara pertemuan dengan Australia Nursing Cooperation tanggal 2 September 2024; 75. Bukti PT-75 : Foto MoU kerjasama dengan outh East Asia Association for Dental Education tanggal 20 November 2024; 76. Bukti PT-76 : Foto konferensi Asia Africa Quality Forum tanggal 4-6 Desember 2024; 77. Bukti PT-77 : Foto konferensi Asia Africa Quality Forum tanggal 4-6 Desember 2024; 78. Bukti PT-78 : Foto pertemuan audit kinerja oleh BAN PT tanggal 9 November 2017; 79. Bukti PT-79 : Foto pertemuan audit kinerja oleh BAN PT tanggal 21 Agustus 2024; 80. Bukti PT-80 : Foto pertemuan klinik akreditasi LAM-PTKes bulan Oktober 2017; 81. Bukti PT-81 : Foto acara seminar nasional klinik akreditasi tanggal 18-19 Oktober 2023; 82. Bukti PT-82 : Foto acara klinik akreditasi tanggal 3-4 Mei 2024; 83. Bukti PT-83 : Foto kunjungan LAM-PTKes ke Hills College of Medicine tanggal 8-14 Mei 2023; 84. Bukti PT-84 : Foto pelatihan SER Vanuatu tanggal 28 Februari 2024; 85. Bukti PT-85 : Foto proses akreditasi internasional Mahidol University tanggal 19 dan 26 Maret 2024; 86. Bukti PT-86 : Foto rapat program Internasional Keperawatan tanggal 10 April 2023; 87. Bukti PT-87 : Foto rapat pembahasan perjanjian antara LAM-PTKes dengan South East Asia Association for Dental Education tanggal 27 Maret 2024; 88. Bukti PT-88 : Foto rapat Nurturing dengan Universitas Putra Malaysia tanggal 14 Mei, 11 Juni, 5 Agustu 2024; 89. Bukti PT-89 : Foto rapat dengan Internasional Confederation of Midwives tanggal 13 Mei 2024; 489 90. Bukti PT-90 : Foto seminar internasional tanggal 23-24 Februari 2022; 91. Bukti PT-91 : Foto pelatihan asesor midwifery United Nations Population Fund tanggal 24-26 Juli 2025; 92. Bukti PT-92 : Foto pelatihan asesor medis tanggal 23-25 Juni 2025; 93. Bukti PT-93 : Foto seminar penyegaran asesor internasional tanggal 3- 4 Mei 2024; 94. Bukti PT-94 : Foto pelatihan asesor dengan General Medical Council United Kingdom tanggal 7-11 Agustus 2023; 95. Bukti PT-95 : Foto pelatihan asesor dengan General Medical Council United Kingdom tanggal 7-10 Agustus 2022; 96. Bukti PT-96 : Grafik dan Kurva registrasi akreditasi dari tahun ke tahun; 97. Bukti PT-97 : Grafik dan Kurva peringkat akreditasi dari tahun ke tahun; 98. Bukti PT-98 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2015; 99. Bukti PT-99 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2016; 100. Bukti PT-100 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2017; 101. Bukti PT-101 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2018; 102. Bukti PT-102 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2019; 103. Bukti PT-103 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2020; 104. Bukti PT-104 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2021; 105. Bukti PT-105 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2022; 106. Bukti PT-106 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2023; 107. Bukti PT-107 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2024; 108. Bukti PT-108 : Contoh sampling data tabel akreditasi perguruan tinggi bidang kesehatan di tahun 2025; 490 109. Bukti PT-109 : Fotokopi deklarasi Asia Afrika Quality Forum tanggal 5 Desember 2024; 110. Bukti PT-110 : Printout dokumen persetujuan Health Professional Education Quality Project tanggal 28 Februari 2009; 111. Bukti PT-111 : Printout dokumen evaluasi atas Health Professional Education Quality Project tanggal 15 Juni 2015. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait (LAM PT-Kes) juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. Ph.D. dan Prof. dr. Titi Savitri Prihatiningsih, MA., MmedEd., Ph.D., yang keterangannya telah diterima secara daring oleh Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. Ph.D. Saya, Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal A. Yani (Unjani) periode 2020-2025 ini menerangkan bahwa: 1) Di Unjani, ada 4 Fakultas rumpun kesehatan yang proses akreditasi Program Studi berada di bawah naungan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes, yakni Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Farmasi (FFarm), dan Fakultas Ilmu & Teknologi Kesehatan (Fitkes); 2) Proses akreditasi pada LAM-PTKes selama saya menjabat Rektor dimulai dengan penyusunan Borang Akreditasi oleh UPPS (unit Pengelola Program Studi, yakni Satuan Penjamin Mutu, untuk kemudian diupload semua borang akreditasi ke aplikasi LAM-PTKes secara online. Setelah itu, dilakukan penilaian berupa tahapan AK (Asessment Kecukupan) oleh 2 Asesor, setelah itu dilanjutkan ke tahan AL (Assesmen Lapangan) dimana 2 asesor LAM PT Kes melakukan visitasi offline ke Prodi/Fak/Univ di Unjani; 3) Dalam proses akreditas ini, pihak Unjani membayar uang ke LAM-PTKes secara transfer untuk kepentingan pembiayaan proses akreditasi dan reakreditasi; 4) Skema pembiayaan akreditasi ke LAM-PTKes oleh Prodi/Fak/Universitas dimasukkan dalam UKT. Untuk diketahui di Unjani, pembayaran SPP mahasiswa terdiri dari BPU, BPP, dan BOK, dimana dari uang BPU 491 dialokasikan sebagian untuk mebiayai proses reakreditasi prodi-prodi di Unjani; 5) Dampak akreditasi LAM-PTKes terhadap mahasiswa sangan banyak, khususnya dampak/manfaat positif. Manfaatnya adalah: (1) adanya peningkatan mutu, dimana akreditasi LAM-PTKes menjaga dan memelihara budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya mutu pada aspek kurikulum, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sistem pembelajaran; (2) Dengan akreditasi unggul dari LAM-PTKes, lulusan menjadi mudah dalam mendapatkan pekerjaan, karena setiap perusahaan, rumah sakit, klinik, dan DUDI selalu memprioritaskan lulusan dari Prodi terkareditasi, apalagi terakreditasi unggul; (3) Dengan akreditasi unggul dari LAM-PTKes, maka para mahasiswa mendapatkan keuntungan terkait dengan pelayanan akademik maupun non akademik yang tentunya sangat terstandar dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di Prodi; 6) Dampak akreditasi LAM-PTKes terhadap universitas sangat banyak, dimana untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul pada BAN PT untuk APT (Akreditasi Perguruan Tinggi), maka jumlah Akreditasi Program Studi (APS) harus minimal 35% dari total Prodi di Perguruan Tinggi tersebut. Ditambah lagi, manfaat lainnya berupa reputasi perguruan tinggi akan naik bila akreditasi Prodi unggul dan juga akan meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi pada skala nasional mauipun internasional (Webometric, Uni Rank, WUR, dll). 7) Ada beberapa perbedaan untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT maupun LAM, yakni : (1) instrumen penilaiannya LAM PTKes lebih spesifik ke arah kesehatan, sementara BAN PT masih bersifat umum; (2) Fokus penilaiannya untuk LAM-PTKes langsung mengarah ke bidang kesehatan, sementara BAN PT masih bersifat umum, semua prodi, tidak hanya prodi rumpun kesehatan saja; (3) Pembiayaan LAM-PTKes bersifat berbayar, artinya perguruan tinggi membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan akreditasi BAN PT bersifat gratis/tidak membayar sepeser pum; LAM-PTKes dikelola oleh asosiasi profesi atau akademisi di bidang kesehatan, sementara BAN PT dikelola oleh pemerintah; (4) Asesor dari LAM-PTKes pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang sama dengan Prodi yang sedang dinilai. Semisal Prodi Keperawatan dinilai oleh 492 asesor dengan latar belakang keperawatan. Sedangkan BAN PT umumnya antara Asesor dengan Prodi yang dinilai dapat berbeda; 8) Akreditasi oleh LAM-PTKes menurut saya merupakan bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena dengan akreditasi LAM, terdapat budaya mutu. Dengan demikian Prodi akan terjaga sehingga pelayanan mahasiswa akan terpenuhi dengan baik, dan kualitas lulusan akan semakin kompeten, dan pada akhirnya akan mudah mendapatkan kerja. Demikian keterangan ini saya sampaikan untuk dipergunakan di Mahkamah Konstitusi. 2. Prof. dr. Titi Savitri Prihatiningsih, MA., MmedEd., Ph.D. A. Pengantar Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli secara tertulis mengenai Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan topik-topik pada Ilmu Pendidikan Kedokteran seperti pada Tabel berikut ini Tabel 1. Kaitan dengan Ilmu Pendidikan Kedokteran Perundangan Kaitan dengan Ilmu Pendidikan Kedokteran UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 Ayat 2 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 1. Landasan Konsep Mutu dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Landasan Konsep Mutu Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran 3. Definisi Profesi, Regulasi dan Akreditasi 4. Alasan, Fungsi dan Konteks Regulasi Profesi 5. Model-model Regulasi Pendidikan Profesi Kedokteran 6. Pengertian Akreditasi 7. Fungsi Akreditasi 8. Tujuan Akreditasi 9. Jenis-jenis Akreditasi 10. Persyaratan Sistem Akreditasi 11. Tahapan dalam Proses Akreditasi 12.Rekognisi Internasional Lembaga Akreditasi 493 UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. B. Keterangan Ahli B.1. Landasan Konsep Mutu dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Konsep mutu sebetulnya diawali dari dunia industri manufaktur yang dipelopori oleh lima orang tokoh yaitu Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum dan Ishikawa. Setiap ahli memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang mutu dan ini sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi dan kondisi masyarakat yang menjadi dasar pengamatan ahli tersebut dalam merumuskan konsep mutu. Ada lima perspektif yang ditawarkan oleh kelima ahli tersebut untuk mendefinisikan mutu, yaitu [T. S. Prihatiningsih, Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu Untuk Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, 1st ed. Yogyakarta: FKKMK UGM, 2020.]: • Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification) Mendefinisikan mutu menggunakan kerangka berpikir ‘kesesuaian dengan spesifikasi’ adalah sejauh mana suatu produk atau jasa telah sesuai dengan 494 spesifikasi atau standar yang didesain sebelumnya. Dalam perjalanannya, spesifikasi diperluas menjadi standar. Dalam pengertian ini, mutu adalah sejauh mana suatu produk atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya [T. Hummel, C. Malorny, T. Hummel, and C. Malorny, “Total Quality Mangement,” Total Qual. Manag., pp. 1–4, 2011, doi: 10.3139/9783446428133.fm.]. • Kecocokan dengan kegunaannya (fitness for use) Dengan kerangka berpikir ‘kecocokan terhadap kegunaan’, yang dimaksud dengan mutu adalah apabila suatu produk atau jasa telah terlaksana sesuai dengan fungsi seperti yang diniatkan. • Nilai untuk harga yang dibayarkan (value for price paid) Adalah melihat definisi mutu dari sudut pandang nilai yang diperoleh dibandingkan dengan harga. • Layanan pendukung (support services) Suatu produk atau jasa dianggap bermutu apabila pelanggan mendapatkan layanan pendukung. • Kriteria psikologi (psychological criteria) Suatu produk atau jasa dianggap bermutu bila mampu memuaskan pelanggan, mampu dinilai oleh pelanggan sebagai yang terbaik. • Kriteria biaya (cost of quality) Mutu adalah efisiensi. Bila proses didesain secara optimal dan berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi limbah, tidak ada lagi proses yang tidak penting tetapi dilakukan. Secara keseluruhan hal ini akan mengurangi biaya. Sehingga sesuatu dikatakan bermutu bila biaya untuk memproduksi lebih rendah. Schindler [L. Schindler, S. Puls-Elvidge, H. Welzant, and L. Crawford, “Definitions of Quality in Higher Education: A Synthesis of the Literature,” High. Learn. Res. Commun., vol. 5, no. 3, p. 3, 2015, doi: 10.18870/hlrc.v5i3.244.] menelaah berbagai literatur terkait mutu Pendidikan tinggi dan menyimpulkan bahwa ada dua pendekatan dalam mendefinisikan mutu Pendidikan tinggi, yaitu berbasis standar yang difokuskan pada pemenuhan standar, kriteria atau persyaratan yang telah disepakati sebelumnya; dan berbasis pemangku kepentingan yang difokuskan pada akuntabilitas publik, pemberian layanan yang memuaskan, serta pembelajaran transformative. 495 Mendefinisikan mutu Pendidikan tinggi adalah tidak mudah karena istilah mutu Pendidikan tinggi memang sukar dipahami, bersifat multi dimensi serta dinamis. Walaupun demikian, tetap harus diupayakan untuk Menyusun definisi mutu Pendidikan tinggi agar ada rujukan yang solid Ketika melakukan upaya- upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Schindler mengkategorikan puluhan definisi mutu Pendidikan tinggi yang telah disampaikan oleh para ahli ke dalam empat kategori, seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Klasifikasi Definisi Mutu Pendidikan Tinggi Klasifikasi Definisi Berbasis tujuan (purposeful) Produk tridharma dan jasa yang sesuai dengan visi, misi, spesifikasi, persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh otoritas regulasi Keunggulan (exceptional) Produk tridharma dan jasa yang telah mencapai keunggulan melalui pencapaian standar yang tinggi Transformative PRoduk tridharma dan jasa yang menghasilkan perubahan positif pada pembelajaran mahasiswa – baik afektif, kognitif dan psikomotor), serta adanya pengembangan diri dan profesional Akuntabilitas Institusi Pendidikan tinggi memiliki akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan menyelenggarakan produk dan jasa pendidikan tanpa cacat Dari keempat definisi mutu berdasarkan tujuan, keunggulan, transformasi dan akuntabilitas, Schindler menawarkan model konseptual untuk mutu Pendidikan tinggi seperti pada Gambar 1. Lapis terluar menggambarkan indicator untuk setiap definisi. 496 Gambar 1. Model konseptual Mutu [3] Deklarasi Dunia untuk Pendidikan Tinggi pada Abad 21 mendefinisikan mutu Pendidikan tinggi sebagai berikut [ UNESCO, “World Declaration on Higher Education in 21st Century: Vision and Action,” Paris, 1998.]: Quality in higher education is a multi-dimensional concept, which should embrace all its functions, and activities: teaching and academic programmes, research and scholarship, staffing, students, buildings, facilities, equipment, services to the community and the academic environment. Internal self- evaluation and external review, conducted openly by independent specialists, if possible with international expertise, are vital for enhancing quality. Terlihat bahwa definisi ini sejalan dengan Model Konseptual Mutu dari Schindler, bahwa mutu Pendidikan tinggi bersifat multidimensi, mencakup semua fungsi dan aktivitas dari perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan, riset dan kecendekiawanan, serta pengabdian masyarakat, staf, mahasiswa, Gedung, fasilitas, peralatan, serta lingkungan akademik. Evaluasi diri internal dan kajian eksternal dilakukan secara terbuka oleh ahli independent, bila memungkinkan melibatkan ahli internasal untuk penguatan mutu. Definisi ini menambah dua dimensi lagi yang tercakup dalam definisi mutu, yaitu evaluasi internal dan eksternsel dan penguatan mutu. Setelah menentukan bagaimana mutu Pendidikan tinggi didefinisikan, barulah bagaimana upaya menjamin mutu Pendidikan tinggi dapat diupayakan. Untuk ini pun perlu juga mendefinisikan penjaminan mutu Pendidikan tinggi. 497 UNESCO mendefinisikan penjaminan mutu Pendidikan tinggi sebagai berikut Quality assurance in higher education can be defined as systematic management and assessment procedures to monitor performance of higher education institutions. Menurut UNESCO [UNESCO. "The Regional Report of Asia Pacific". Paris, 2003] penjaminan mutu Pendidikan tinggi dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sistematis serta prosedur penilaian untuk memonitor kinerja institusi Pendidikan tinggi. Berbagai ahli memberikan definisi penjaminan mutu Pendidikan tinggi yang memiliki esensi yang sama, yaitu Quality assurance is a set of processes, policies, procedures, or actions performed by quality assurance agencies or accrediting bodies, or internally within the institutions. Definisi lain menekankan pada policies or processes directed to maintaining and enhancing the quality [L. Schindler, S. Puls-Elvidge, H. Welzant, and L. Crawford, “Definitions of Quality in Higher Education: A Synthesis of the Literature,” High. Learn. Res. Commun., vol. 5, no. 3, p. 3, 2015, doi: 10.18870/hlrc.v5i3.244.] Martin dan Stella [ M. Martin and A. Stella, External quality assurance in higher education: making choices, 1st ed. Paris: UNESCO, 2007.] menawarkan definisi penjaminan mutu sebagai berikut ‘Quality assurance is policies and mechanisms implemented in an institution or programme to ensure that it is fulfilling its own purposes and meeting the standards that apply to higher education in general or to the profession or discipline in particular’. Setelah menelaah berbagai definisi tentang penjaminan mutu, Schindler [3] merangkum elemen-elemen yang sama dan Menyusun dalam bentuk visual seperti pada Gambar 2 berikut ini. Gambar 2. Elemen-elemen yang ditemukan pada berbagai definisi Penjaminan Mutu 498 Penjaminan mutu dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur internal perguruan tinggi. Sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Lembaga atau organisasi di luar perguruan tinggi yang memiliki standar atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Di beberapa negara istilah penjaminan mutu eksternal sering digunakan secara bergantian dengan istilah akreditasi. Akan tetapi ada juga negara-negara yang membedakan kedua istilah tersebut. Sebagai contoh Vlăsceanu et al. (2007) mendefinisikan quality assurance as “an ongoing, continuous process of evaluating (assessing, monitoring, guaranteeing, maintaining and improving) the quality of a higher education system; dan akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah atau Lembaga non pemerintah atau Lembaga swasta untuk mengevaluasi mutu suatu institusi Pendidikan tinggi dalam rangka mengakui secara formal bahwa institusi Pendidikan tinggi tersebut telah memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Lembaga tersebut [ L. Vlasceanu, L. Grunberg, and D. Parlea, Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definision. Bucharest, 2007.] . Kinser and Lane (2017) menjelaskan bahwa salah satu fungsi Pemerintah di hampir setiap negara di dunia adalah melakukan pemantauan terhadap institusi Pendidikan tinggi. Hal ini karena Pemerintahlah yang memberikan otorisasi kepada institusi Pendidikan tinggi untuk bisa berdiri dan beroperasi. Selain itu, setiap Pemerintah lazimnya merupakan ‘primary funder’ dari system Pendidikan tinggi, sehingga Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Pendidikan tinggi yang diselenggarakan memiliki ‘fitness for purpose (sejauh mana institusi pendidikan tinggi mencapai tujuannya sendiri dan sejauh mana memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat). Selain itu, sebagai Pemberi otorisasi kepada institusi Pendidikan tinggi, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan tingkat minimum mutu Pendidikan tinggi dan memastikan bahwa gelar yang diberikan kepada mahasiswa diakui di dalam negara tersebut sebagai valid credential [ K. Kinser and J. E. Lane, “An Overview of Authorization and Quality Assurance of Higher Education Institutions,” pp. 1–27, 2017.] Selama 30 tahun terakhir telah terjadi lonjakan jumlah institusi Pendidikan tinggi di seluruh dunia, termasuk jumlah mahasiswa yang mengikuti Pendidikan 499 tinggi. Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah total mahasiswa Pendidikan tinggi di seluruh dunia adalah 262 juta. Proliferasi jumlah perguruan tinggi banyak didukung oleh sektor swasta. Di satu pihak, percepatan ini mendorong pemerataan dan akses pada pendidikan tinggi karena telah terbukti bahwa Pendidikan tinggi akan meningkatkan status sosial ekonomi baik di tingkat individu maupun di tingkat negara. Di pihak lain, keterlibatan sektor swasta mengaburkan misi Pendidikan tinggi yang ‘nirlaba’. Telah banyak diakui peran perusahaan-perusahaan konglomerat dalam mem ‘franchise’ institusi Pendidikan tinggi di suatu negara untuk dibuka. Sementara itu, pemain-pemain lokal ikut memanfaatkan permintaan yang tinggi terhadap Pendidikan tinggi dengan membuka perguruan tinggi mapun program studi baru. Di Indonesia juga terjadi peningkatan tajam jumlah institusi Pendidikan tinggi dan jumlah Program Studi. Data terkini untuk jumlah institusi Pendidikan tinggi adalah 4.417 sampai bulan Mei 2025 dan 33.741 untuk jumlah program studi sampai bulan Juli 2025; dibandingkan dengan jumlah institusi Pendidikan tinggi 20 tahun yang lalu, jumlah institusi Pendidikan tinggi adalah sekitar 2000, sedangkan jumlah program studi adalah sekitar 11.000. Dengan situasi seperti ini, peran Pemerintah tidak hanya memberikan otorisasi berdirinya suatu perguruan tinggi dan memberikan ijin pemberian gelar; tetapi juga memastikan mutu Pendidikan dan mutu pengalaman belajar mahasiswa terjamin. Banyak Pemerintah menerbitkan standar pendidikan tinggi, selain itu Pemerintah mendirikan Lembaga penjaminan mutu eksternal untuk melindungi mahasiswa dari penyelenggara Pendidikan tinggi yang buruk, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor Pendidikan tinggi (public trust), dan mendorong peningkatan mutu berkelanjutan. Di satu pihak, berdasarkan Deklarasi Lima perguruan tinggi memiliki otonomi atau semi otonomi dalam menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi [8]. 500 Dengan peningkatan tajam jumlah institusi Pendidikan tinggi dan mahasiswa yang mengikuti Pendidikan tinggi, terutama sejak tahun 1960an, ada dua strategi yang digunakan banyak Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan fungsi penjaminan mutu. Strategi pertama adalah melakukan sistem audit untuk memverifikasi bahwa suatu institusi Pendidikan tinggi atau program studi mematuhi standar. Menurut model ini, tim audit meminta institusi untuk menghasilkan dokumen tertulis serta melakukan audit lapangan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah tepat. Strategi kedua adalah institusi menyiapkan evaluasi diri yang berisikan analisis internal terhadap kekuatan dan kelemahan institusi berdasarkan standar yang disediakan Lembaga penjaminan mutu. Pada akhir abad 20, berbagai upaya dilakukan oleh Lembaga-lembaga internasional untuk mengharmonisasi proses penjaminan mutu dan standar di tingkat regional. Tabel 3 berikut ini merupakan konsensus penjaminan mutu Pendidikan tinggi di wilayah Afrika, Arab, Asia Pasific dan Eropa. Sampai tahun 2014, hampir dua pertiga negara-negara di Afrika, Araba, Asia Pasifik dan Eropa telah memiliki Lembaga nasional yang difokuskan pada penilaian mutu institusi Pendidikan tinggi. Dua fungsi utama dari penjaminan mutu Pendidikan tinggi adalah pertama menetapkan legitimasi institusi dan program yang ditawarkan; kedua untuk sumber informasi mahasiswa, pemberi dana dan pembuat kebijakan terkait tujuan program dan hasil [8]. 501 Pada tabal di atas terlihat beberapa norma utama yang perlu ada dalam penjaminan mutu Pendidikan tinggi. Penjaminan mutu internal membutuhkan komitmen terhadap budaya mutu, serta transparansi terhadap fungsi tridharma yang dilakukan dan ketersediaan sumber daya. Penjaminan mutu eksternal melibatkan pemangku kepentingan dalam menentukan metodologi dan Batasan waktu, penunjukan asesor yang tidak memihak, laporan, keputusan dan rekomendasi yang dapat diakses oleh publik, adanya sistem appeal yang efektif terhadap keputusan akreditasi, serta keterlibatan ahli dan mahasiswa. Suatu Lembaga akreditasi harus independen dan otonom, memiliki mandat dan tujuan yang jelas, memiliki ketersediaan sumber daya, akuntabel terhadap hasil pekerjaannya dan melakukan evaluasi secara berkala [ K. Kinser and J. E. Lane, “An Overview of Authorization and Quality Assurance of Higher Education Institutions,” pp. 1–27, 2017.] 2. Landasan Konsep Mutu dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran 2.1. Karakteristik Pendidikan Kedokteran Sebelum menjelaskan tentang definisi mutu dan penjaminan mutu Pendidikan kedokteran perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai Pendidikan kedokteran yang menghasilkan profesi dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Analisis lebih dalam terhadap sejarah pendidikan kedokteran yang dimulai sejak 3000 tahun lalu memperlihatkan bahwa pendidikan kedokteran sejak awal merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistem pelayanan kesehatan, serta kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas. Frenk, et al (2010) dalam artikelnya yang diterbitkan di Lancet yang berjudul Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world menegaskan bahwa sistem pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan adalah satu sistem yang saling tergantung. Mereka mengusulkan bahwa di abad 21 sudah saatnya pendidikan kedokteran dilihat dari perspektif sistem dan berbasis sistem [9]. Tidak tepat lagi mendikotomikan antara 502 sistem pendidikan kedokteran dan sistem pelayanan kesehatan sebagai dua sistem yang terpisah dan tidak saling berhubungan. Pendekatan sistem dalam pendidikan kedokteran ini dikenal dengan nama ‘complex adaptive system’, yaitu suatu sistem yang bercirikan tidak linear, terdiri dari berbagai komponen yang saling independen, perilaku sistem lebih dipengaruhi oleh aspek fisik, psikologis, sosiologis dan politis daripada tuntutan dinamika sistem, diperlukan adaptasi yang terus-menerus karena perubahan berkelanjutan, dan there is no single point of control, sehingga perilaku sistem menjadi sulit diprediksi dan dikendalikan [W. Rouse, “Health care as a complex adaptive system: Implications for design and management,” Bridg. Acad. …, 2008, [Online]. Available: http://medicine.utah.edu/internalmedicine/patient_empowerment/papers/Rouse NAEBridge2008 HealthcareComplexity.pdf]. Praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan berada di dalam complex adaptive system dan berhadapan dengan masalah dan tantangan kesehatan yang kompleks, sehingga diperlukan penerapan system thinking dan complex problem solving [ J. N. Woodruff, “Accounting for complexity in medical education: a model of adaptive behaviour in medicine,” Med. Educ., vol. 53, no. 9, pp. 861–873, 2019, doi: 10.1111/medu.13905.]. Laporan the Lancet di atas melihat permasalahan krisis tenaga dokter dan tenaga kesehatan pada abad 21 ini disebabkan oleh kegagalan secara kolektif untuk melihat pendidikan kedokteran sebagai suatu sistem yang merupakan satu kesatuan sistem dengan sistem kesehatan. Situasi ini menghasilkan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan yang terfragmentasi dan ketinggalan zaman dengan kurikulum yang statis sehingga menghasilkan lulusan yang kurang siap. Masalah ini bersifat sistemik yang secara keseluruhan menghasilkan kompetensi lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan kesehatan pasien dan masyarakat [J. Frenk et al., “Health professionals for a new century: Ttransforming education to strengthen health systems in an interdependent world,” Lancet, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, 2010, doi: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5.]. 2.2. Definisi Profesi Kedokteran Pendidikan kedokteran merupakan Pendidikan yang menghasilkan lulusan sebagai ‘profesi’ dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Apa yang dimaksud dengan ‘Profesi’? Profession Australian mendefinisikan profesi sebagai berikut [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, 503 and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015]: A profession is a disciplined group of individuals who adhere to ethical standards and who hold themselves out as, and are accepted by the public as possessing special knowledge and skills in a widely recognised body of learning derived from research, education and training at a high level, and who are prepared to apply this knowledge and exercise these skills in the interest of others Profesi adalah sekelompok individu yang mematuhi standar etis dan mampu mengendalikan diri, diterima oleh masyarakat karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam suatu bidang ilmu yang diakui yang merupakan hasil dari riset dan pendidikan tingkat tinggi dan siap mengaplikasikan ilmunya untuk kepentingan orang lain dan masyarakat. Dari definisi di atas terlihat bahwa suatu profesi membutuhkan kode etik yang mengarahkan perilaku dan praktik melampaui kewajiban individu. Kode etik ini menuntut standar perilaku yang tinggi dalam menghargai layanan yang diberikan kepada masyarakat dan dalam pergaulan dengan sesama profesi. Kode etik ini didorong dan diterima oleh masyarakat. Menurut Grant, kelompok profesi kedokteran memiliki ciri berikut ini [ A. Grant, J. Mckimm, and M. Fiona, Developing Reflective Practice, no. July. India: Wiley Blackwell, 2020.]: Tabel 1. Karakteristik Profesi Kedokteran Karakteristik Profesi Kedokteran Kelompok yang menguasai disiplin ilmu khusus Terdiri dari para individu yang meliki kemampuan dan pengetahuan khusus sebagai dasar melakukan judgement individu Memiliki standar etik Diterima oleh masyarakat Body of knowledge dikembangkan dari riset Membutuhkan pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi Selalu bekerja untuk kepentingan orang lain Perilaku dan praktik yang dilakukan melampaui kewajiban moral individu Perilaku yang dilandaskan pada standar yang tinggi Memberikan pelayanan untuk publik Berhubungan dengan kolega profesional Kode etik didorong oleh profesi dan diterima masyarakat 2.3. Definisi Regulasi Profesi Medis (Medical Profession) 504 Profesi medis atau profesi dokter memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Seorang dokter dituntut memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan secara altruistik. Tindakan altruistik artinya tindakan atau perilaku yang dilandasi motivasi kepedulian untuk memberikan pertolongan kepada orang lain secara murni dan tulus tanpa mengharap imbalan apapun melainkan hanya memberikan suatu kebaikan. Selain itu, seorang dokter dituntut memiliki komitmen untuk menjamin bahwa mereka memiliki kompetensi professional, menunjukkan integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas, dan setuju untuk mengutamakan penyelesaian masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pasien. Sebagai balasannya, masyarakat memberikan otonomi seorang dokter maupun profesi dokter dalam menjalankan praktek kedokteran, status di masyarakat, imbalan finansial, serta memiliki hak istimewa untuk meregulasi secara mandiri. Kontrak sosial ini telah berjalan ribuan tahun sejak profesi ini dikenal [ S. R. Cruess and R. L. Cruess, “Virtual Mentor, April 2005 Virtual Mentor Op-Ed The Medical Profession and Self-Regulation: A Current Challenge,” Ethics J. Am. Med. Assoc., vol. 7, no. 4, 2005.]. Catatan tertua tentang regulasi kedokteran dijumpai pada tahun 1750 SM tentang kontrak pembayaran dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga. Pada saat itu, sangsinya cukup keras. Tahun 1505 Raja James dari Skotlandia mengeluarkan ‘Royal Charter’ yang mengharuskan semua ‘barber dan ahli bedah’ mengikuti suatu pendidikan dan mengikuti regulasi. Setelah melalui perdebatan Panjang di Parlemen Inggris, tahun 1858 dibentuk badan independen sebagai badan regulasi bidang kedokteran yaitu General Medical Council. Lembaga ini adalah lembaga ‘semi Pemerintah’ yang beroperasi secara mandiri dan bertanggungjawab langsung ke Parlemen [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.]. Model di Inggris ini lalu diikuti oleh banyak negara bekas jajahannya maupun negara yang menganut sistem Inggris (seperti Malaysian Medical Council, Thailand Medical Council, Australian Medical Council, India Medical Council, dll), yang memisahkan antara fungsi Colleges atau Kolegium sebagai pembuat standar (baik standar pendidikan maupun standar profesi), penyusun kode etik profesi dan pengembangan profesi berkelanjutan dengan konsil kedokteran sebagai badan yang melakukan fungsi regulasi pendidikan dan praktik 505 kedokteran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, misalnya pemberian surat tanda registrasi (STR) sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik (SIP). Fungsi Konsil Kedokteran terutama adalah untuk memastikan bahwa keselamatan pasien terlindungi dan terjamin. Karena itu, Konsil Kedokteran mempersyaratkan sebelum mendapat STR, dokter harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda lulus uji kompetensi oleh kolegium [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.]. Kontrak sosial antara profesi kedokteran dengan masyarakat terus dipertahankan selama berabad-abad. Profesionalisme kedokteran telah muncul sejak abad pertengahan dengan dibentuknya ‘guild’. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, khususnya pada abad 19 dan 20, masyarakat Barat menggunakan istilah ‘profesi’ sebagai suatu upaya untuk mengorganisasi pelayanan kesehatan. Pemegang profesi ‘dokter’ mendapat otonomi besar dalam menjalankan praktik kedokteran, mendapatkan imbalan jasa yang sangat memadai, memperoleh status sosial yang tinggi, dan prestise. Semuanya ini sebagai balasan terhadap profesi kedokteran yang menjunjung tinggi etika kedokteran, bertindak altruistic dan menjunjung tinggi integritas dan moralitas [ S. R. Cruess and R. L. Cruess, “Professionalism: A contract between medicine and society,” C. Can. Med. Assoc. J., vol. 162, no. 5, pp. 668–669, 2000.] Dalam perjalanan lebih dari 1000 tahun profesi kedokteran, elemen dasarnya tetap sama, yaitu profesi kedokteran akan meyakinkan masyarakat bahwa profesi mereka dapat dipercaya dan menjunjung tinggi moralitas. Karena telah mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui kontrak sosial (yang tidak tertulis), profesi kedokteran menyusun cara untuk menetapkan dan mempertahankan standar Pendidikan dan pelatihan, menyusun persyaratan untuk masuk ke dunia praktik kedokteran, serta melakukan pelayanan medis. Sebagai bagian dari regulasi mandiri yang efektif adalah tanggungjawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi dan dilakukan remediasi bila terdapat praktik-praktik yang tidak etis, tidak bermoral atau praktik yang tidak kompeten [S. R. Cruess and R. L. Cruess, “Virtual Mentor, April 2005 Virtual Mentor Op-Ed The Medical Profession and Self-Regulation: A Current Challenge,” Ethics J. Am. Med. Assoc., vol. 7, no. 4, 2005.]. 506 Di era globalisasi ini, regulasi kedokteran ada beberapa tingkat. Mulai dari tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat internasional, akibat adanya mobilisasi tenaga dokter, mahasiswa kedokteran dan para ahli secara lintas negara. Karena itu, terbentuk asosiasi badan regulasi, seperti International Association of Medical Regulatory Authorities; di Asia Tenggara terbentuk South East Asia Regulatory Network. Menurut European Union of Medical Specialists , sistem regulatori modern meliputi standar dan etik, sertifikasi dan registrasi, serta memastikan dokter adalah ‘fit for practice’ artinya ‘dalam kondisi terbaik untuk berpraktik melayani pasien dan masyarakat’ [ S. R. Cruess and R. L. Cruess, “Virtual Mentor, April 2005 Virtual Mentor Op-Ed The Medical Profession and Self- Regulation: A Current Challenge,” Ethics J. Am. Med. Assoc., vol. 7, no. 4, 2005.] Dengan demikian definisi regulasi profesi kedokteran adalah kerangka hukum dan institusi yang mengendalikan bagaimana medical practitioners/tenaga medis dilatih, diberi ijin praktik, dimonitor dan memiliki akuntabilitas untuk memastukan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan adalah aman, beretika, serta kompeten. Intinya bagaimana Pemerintah dan Kolegium memastikan bahwa hanya tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan beretika yang memperoleh surat ijin praktik. 2.4. Tujuan dan Aspek Regulasi Profesi Kedokteran Tujuan regulasi profesi kedokteran adalah • Melindungi keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat • Memastikan standar Pendidikan dan standar kompetensi • Mempertahankan perilaku professional dan praktik beretika • Menyediakan sistem untuk menerima keluhan, pelanggaran disiplin maupun pencabutan izin praktik • Membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran 507 Menurut Chhaparwal, et al [12] tujuan regulasi profesi kedokteran adalah Saat ini aspek yang diregulasi telah mengalami perkembangan dan mencakup [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.]:  Menjamin mutu pendidikan dan pelayanan  Mempertahankan kepercayaan pasien kepada profesi  Membangun kepercayaan antara pasien dengan profesi  Melakukan akreditasi program Pendidikan kedokteran  Menentukan standar kompetensi untuk praktik  Merumuskan kode etik kedokteran  Mendorong perilaku profesional bagi setiap dokter  Memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien untuk kepentingan pasien  Memastikan ada penilaian kompetensi sebelum masuk ke dunia profesi (ujian praktik) Dari penjelasan di atas jelas bahwa akreditasi Pendidikan kedokteran merupakan salah satu aspek yang diregulasi. 2.5. Model-model Regulasi Profesi Kedokteran Ada beberapa model regulasi kedokteran, sebagai berikut [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self- Review. Keele: CenMedic, 2015.]: Self-regulation (regulasi mandiri) Profesi secara penuh melakukan regulasi sendiri terhadap anggotanya. Keuntungan dari model ini adalah, kepemilikan profesi menjadi lebih kuat sehingga akan lebih patuh terhadap standar atau kode etik yang disusun sendiri, lebih memudahkan melakukan berbagai inovasi di kalangan profesi. Akan tetapi 508 ancamannya adalah ketika profesi tidak mempertimbangkan masukan dari pihak di luar profesi. Contoh regulasi mandiri banyak dilakukan di negara-negara dengan sistem pasar bebas (kapitalisme), seperti di Amerika Serikat. Yang melakukan akreditasi adalah American Association of Medical Colleges dan American Medical Association Physician-led regulation (regulasi yang dipimpin oleh dokter) Pada model ini terdapat kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, akan tetapi peran dokter untuk memimpin kerjasama ini dominan. Keuntungannya adalah pertimbangan dari pemangku kepentingan lain bisa dipertimbangkan dan tetap mempertahankan keuntungan dari regulasi mandiri. Contoh regulasi yang dipimpin oleh dokter adalah di negara-negara yang menganut sistem di Jerman. Professional-public partnership Pada model ini ada kerjasama yang erat antara pihak profesi dengan pihak masyarakat melalui pembentukan badan regulasi mandiri yang otonom. Keuntungannya, masyarakat lebih percaya terhadap sistem regulasi yang berlaku. Dari pihak profesi, norma, etika, standar dan otonomi profesi masih bisa dijunjung tinggi. Model inilah yang banyak diterapkan di berbagai negara. Yang mempelopori model ini adalah Inggris dengan terbentuknya General Medical Council yang merupakan Kerjasama antara Pemerintah, Profesi dan Masyarakat. External regulation (Regulasi Eksternal) Regulasi kedokteran dilakukan oleh pihak eksternal (biasanya Pemerintah) tanpa keterlibatan profesi secara langsung. Keuntungannya, sistem regulasi bisa efisien, mengurangi konflik dengan kelompok profesi. Akan tetapi lebih banyak ancamannya, karena keterlibatan profesi sangat minimal sehingga kepatuhan terhadap standar pelayanan menjadi rendah; kehilangan ketulusan niat dari kelompok profesi; bisa disetir oleh kepentingan politis jangka pendek. Contoh regulasi oleh pihak eksternal adalah di negara-negara komunis yang menerapkan sentralisasi, misalnya di China. 509 Pembagian model-model regulasi profesi kedokteran seperti di atas tidak lagi diterapkan secara rigid untuk mengikuti ideologi yang dianut Pemerintah, karena pada kenyataannya suatu negara melihat praktik baik negara lain yang memberikan hasil yang baik dan akhirnya mengadopsi sistem negara tersebut. Selain itu, telah terjadi internasionalisasi di berbagai bidang, yaitu terbentuknya Lembaga-lembaga regional dan internasional – khususnya - di bidang penjaminan mutu Pendidikan tinggi secara umum dan penjaminan mutu Pendidikan kedokteran secara khusus. Salah satunya adalah World Federation for Medical Education (WFME). WFME didirikan oleh World Health Organization dan enam asosiasi Pendidikan kedokteran di enam wilayah menurut pembagian WHO, yaitu The Association of Medical Education in Europe (AMEE). Association of Medical Education in the Eastern Mediteranian (AMEEMR), Assocation for Medical Education in the Western Pacific Region, Association of Medical Schools in Africa (AMSA), The Panamerican Federations of Associations of Medical Schools (PAFAMS) dan South East Regional Associations for Medical Education (SEARAME). Lembaga-lembaga internasional dan regional di bidang Pendidikan kedokteran ini telah mengeluarkan berbagai standar, panduan, dan pedoman yang kemudian menjadi rujukan banyak negara dan mendorong diterapkannya standar, panduan dan pedoman tersebut karena disusun oleh tim ahli internasional yang beranggotakan perwakilan dari semua benua, serta melalui mekanisme yang transparan dan merupakan rumusan praktik baik. Sebagai contoh WFME telah mengeluarkan standar global untuk Pendidikan dokter, Pendidikan dokter spesialis dan subspesialis, serta Pendidikan kedokteran berkelanjutan. Gambar 3. Standar Global dari WFME 510 2.6. Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan tidak dapat dipisahkan dari praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan. Sejarah telah mencatat seperti disampaikan pada bab sebelumnya bahwa perkembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dipengaruhi dan mempengaruhi perkembangan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, era disrupsi teknologi 4.0 yang saat ini terjadi menimbulkan cara-cara baru seperti telemedicine dan telehealth, begitu pula perkembangan alat diagnostik yang dapat dilakukan sendiri oleh pasien. Pola hubungan dokter-pasien mengalami perubahan. Peran dokter sebagai pengambil keputusan mengalami perubahan peran di era disrupsi ini menjadi dokter sebagai ‘coach’ dan pasien mengelola sendiri kesehatannya [ T. S. Prihatiningsih, Monograf Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu untu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, 1st ed. Yogyakarta: Fakultas Kedoktera, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM, 2020.] . Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan sistem pelayanan kesehatan, begitu pula sistem pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan sistem Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Hal ini terilustrasikan dengan jelas pada Gambar 4 berikut ini. Gambar 4. Saling Ketergantungan antara Sistem Pendidikan Profesi Kesehatan dan Sistem Kesehatan [ J. Frenk et al., “Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world,” Lancet, vol. 376, no. 9756, pp. 1923–1958, 2010, doi: 10.1016/S0140- 6736(10)61854-5.] 511 Sistem Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan sebagai penyedia sumber daya manusia bidang kesehatan yang akan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran perlu sejalan (aligned) dengan sistem pelayanan kesehatan. Sebaliknya, sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan umpan balik kepada sistem pendidikan mengenai kinerja lulusan dan masalah kesehatan agar terjadi perbaikan kurikulum dan sistem pendidikan. Demikianlah interdependensi antara sistem Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dengan sistem pelayanan kesehatan. Kedua sistem ini harus berjalan seiring sehingga diperlukan kerja sama yang erat, alignment secara fungsional, kesamaan visi dan misi, serta komitmen untuk menyedikan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan relevan [ T. S. Prihatiningsih, Monograf Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu untu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, 1st ed. Yogyakarta: Fakultas Kedoktera, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM, 2020.]. Kondisi ketimpangan kesehatan terjadi di seluruh dunia. Hukum pelayanan terbalik dari Hart [ J. T. Hart, “The Inverse Care Law,” Lancet, vol. February, 1971, doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(71)92410-X.] mengatakan bahwa ketersediaan pelayanan kesehatan berbanding terbalik dengan kebutuhan; justru semakin besar kebutuhan, ketersediaan pelayanan kesehatan semakin kecil [ J. T. Hart, “The Inverse Care Law,” Lancet, vol. February, 1971, doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(71)92410-X.]. Kondisi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelayanan kesehatan ini mendorong WHO menghasilkan Deklarasi Alma Ata untuk Health for All tahun 1978 yang diperkuat dengan Deklarasi Astana tahun 2018 untuk Pelayanan Kesehatan Primer yang memperteguh “…commitment to the fundamental right of every human being to the enjoyment of the highest attainable standard of health without distinction of any kind” (Walraven, 2019). Upaya ini mendapat penguatan dari PBB yang pada Sidang ke-67 meluluskan resolusi tentang Universal Health Coverage (UHC) yang mendorong setiap negara untuk memastikan bahwa setiap orang, di manapun berada, mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau tanpa risiko finansial bagi yang membutuhkan [ M. F. Espinosa et al., “Realising the right to health for all people—UHC is the umbrella to deliver health for all,” Lancet 512 Glob. Heal., vol. 11, no. 8, pp. e1160–e1161, 2023, doi: 10.1016/S2214- 109X(23)00202-4.] [ A. Medcalf, S. Bhattacharya, H. Momen, M. Saavedra, and M. Jones, “Health For All : The Journey of Universal Health Coverage,” Heal. All Journey Univers. Heal. Cover., 2015, doi: 10.26530/oapen_576912.] [ T. S. Prihatiningsih, “Pendidikan Kedokteran Berbasis Kompetensi dalam Konteks Mencapai Kesehatan untuk Semua: Implikasi terhadap Sistem Akreditasi: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar,” UGM, Yogyakarta, 2023.]. Kegelisahan karena menyadari masih jauh dari terwujudnya cita-cita Kesehatan untuk Semua menjelang akhir abad 20 mendorong WHO untuk mempromosikan konsep akuntabilitas sosial melalui publikasinya yang berjudul Defining and Measuring the Social Accountability of Medical School pada tahun 1995, yang mendefinisikan akuntabilitas sosial Fakultas Kedokteran sebagai “…the obligation to direct their education, research, and service activities toward addressing the priority health concerns of the community, the region, or nation they have a mandate to serve. The priority health concerns are to be identified jointly by governments, health care organizations, health professionals and the public’’ (Boelen and Heck, 1995). Dari definisi ini jelas bahwa Fakultas Kedokteran memiliki mandat sosial untuk melayani masyarakat, wilayah maupun bangsa. Oleh karena itu telah menjadi kewajiban dari Fakultas Kedokteran untuk mengarahkan pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk menangani masalah-masalah kesehatan prioritas. Yang perlu diperhatikan dari konsep WHO ini adalah adanya Social Accountability Partnership Pentagram yang menyatukan lima pemangku kepentingan, yaitu pembuat kebijakan, manajer pelayanan kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan dan masyarakat dalam kesatuan gerak langkah untuk mencapai Kesehatan untuk Semua melalui konsep akuntabilitas sosial untuk fakultas kedokteran. Hal ini sejalan dengan pendekatan complex adaptive system terhadap sistem pendidikan kedokteran dan sistem pelayanan kesehatan, sehingga para pemangku kepentingan perlu bersinergi dalam mengendalikan perilaku sistem [ T. S. Prihatiningsih, “Pendidikan Kedokteran Berbasis Kompetensi dalam Konteks Mencapai Kesehatan untuk Semua: Implikasi terhadap Sistem Akreditasi: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar,” UGM, Yogyakarta, 2023.] Boelen [ C. Boelen, D. Blouin, T. Gibs, and R. Woolard, “Accrediting Excellence for a Medical School’s Impact on Population Health,” Educ. Heal., vol. 1, no. 32, 2019.] mengusulkan agar akuntabilitas sosial menjadi tolok ukur mutu 513 pendidikan kedokteran dan menganalisis bahwa akuntabilitas sosial perlu didahului oleh tanggung jawab sosial dan daya tanggap sosial. Boelen, et al berargumentasi bahwa dengan demikian, sudah saatnya dilakukan pendefinisian ulang terhadap makna mutu pendidikan kedokteran menjadi kapasitas untuk mengidentifikasikan kebutuhan kesehatan sekarang dan di masa depan, serta tantangan-tantangannya, kapasitas untuk memasukkan masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat ke dalam visi dan misi Fakultas Kedokteran, dan kapasitas untuk memonitor dan mengevaluasi dampak dari upaya akuntabiltas sosial dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Boelen dan Woollard fakultas kedokteran yang terbaik (excellent) adalah fakultas kedokteran yang telah mengadopsi konsep akuntabilitas sosial (socially accountable medical school). Fakultas kedokteran ini meletakkan kebutuhan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Untuk mencapai jenjang terbaik, ada beberapa tahapan yang bisa dilalui, seperti terlihat pada Gambar 5 berikut ini [ C. Boelen, D. Blouin, T. Gibs, and R. Woolard, “Accrediting Excellence for a Medical School’s Impact on Population Health,” Educ. Heal., vol. 1, no. 32, 2019.]. Gambar 5 Tahapan Respon Fakultas Kedokteran terhadap Kebutuhan Masyarakat Prihatiningsih [ T. S. Prihatiningsih, Monograf Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu untu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, 1st ed. Yogyakarta: Fakultas Kedoktera, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM, 2020.] mengusulkan definisi mutu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan adalah tercapainya kesesuaian antara profil lulusan dan program 514 pendidikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilayani agar setiap orang mencapai derajat kesehatan yang optimal secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Global Concensus on Social Accountability telah mengidentifikasi sepuluh arah yang dapat digunakan oleh fakultas kedokteran untuk bergerak ke akuntabilitas sosial. Ada 130 organisasi internasional dan tokoh-tokoh pendidikan dunia yang tergabung dalam konsensus global ini. Arah pertama yang disepakati adalah bahwa fakultas kedokteran melakukan antisipasi terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, diikuti dengan arah kedua yaitu melakukan kemitraan dengan sistem kesehatan dan pemangku kepentingan. Arah ketiga adalah beradaptasi dengan peran dokter dan profesi kesehatan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan, perubahan indikator kesehatan, perkembangan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Arah keempat adalah mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (outcome-based curriculum) sesuai dengan ketiga arah sebelumnya. Arah kelima adalah menciptakan tatakelola fakultas kedokteran yang responsive dan bertanggung jawab. Arah keenam adalah merevisi cakupan standar pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat sesuai dengan arah ke satu sampai ke lima. Arah ketujuh memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat. Arah kesembilan adalah penetapan mandat berdasarkan regulasi nasional untuk melaksanakan mekanisme akreditasi. Arah ke sembilan adalah keseimbangan antara kesepakatan prinsip global dengan kekhususan suatu negara atau wilayah. Arah yang terakhir, yaitu arah kesepuluh adalah mendefinisikan peran masyarakat [ GCSA, “Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools (GCSA).,” East London South Africa, 2010.]. 3. Pengertian Akreditasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Menyadari betapa pentingnya peran fakultas kedokteran dan program studi kedokteran dan profesi kesehatan dalam ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui dharma Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan yang menghasilkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten dan professional sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal; serta melalui dharma pengabdian masyarakat dan dharma penelitian yang turut serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan menghasilkan penelitian yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, WHO berkolaborasi dengan 515 WFME untuk menyusun WHO-WFME Guidelines for Accreditation of Basic Medical Education seperti pada Gambar 6. yang disusun oleh International Task Force on Accreditation yang beranggotakan 26 orang dari 23 Negara mewakili semua regional WHO dan diterbitkan pada tahun 2004. Gambar 6. WHO-WFME Guidelines for Accreditation of Basic Medical Education WHO South East Asia Regional Office menerbitkan Guidelines on Quality Assurance and Accreditation of Nursing and Midwifery Educational Institutions seperti pada Gambar 7 berikut ini [ WHO, “Guidelines on Quality Assurance and Accreditation of Nursing and Midwifery Educational Institutions,” pp. 1–59, 2010, [Online].Available:http://www.searo.who.int/entity/nursing_midwifery/documents/se a_nur_464/en/] pada tahun 2010. Gambar 7. Guidelines onf Quality Assurance Accreditation of Nursing and Midwifery Educational Institutions  Fundamental requirements of an accreditation system  The legal framework  The organizational structure  Standards and criteria  The process of accreditation  Main elements in the process of accreditation  Decisions on accreditation  Public announcement of decisions  Benefits of accreditation 516 Gambar 8. Quality Assurance Model for Nursing and Midwifery Education Institutions WHO Guidelines ini menunjukkan bahwa walaupun ada prinsip-prinsip umum dalam proses akreditasi yang berlaku untuk berbagai bidang studi dan profesi, akan tetapi sejatinya setiap profesi memiliki kekhususan – seperti yang telah dijelaskan pada karakteristik profesi kedokteran dan kesehatan pada bagian sebelumnya. Setiap regional WHO melakukan tindak lanjut dengan mengembangkan standar akreditasi Pendidikan profesi kesehatan seperti Gambar 9 berikut ini. Gambar 9. Eastern Mediterranean Regional Standards for Accreditation of Health Profession Education 517 Pada tahun 2013 WHO menerbitkan dokumen berikut (lihat Gambar 9) yang berjudul Transforming and Scaling up Health Professional Education and Training Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education. Dokumen ini menunjukkan kepedulian dan perhatian WHO terhadap peran akreditasi dalam menghubungkan antara institusi Pendidikan kedokteran dan kesehatan dengan derajat kesehatan masyarakat; serta kesadaran bahwa akreditasi merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, WHO mengidentifikasi berbagai tantangan terkait implementasi akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Pertama adalah banyak negara yang belum memiliki sistem akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dari seluruh regional WHO (Eropa, Afrika, Amerika, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur dan Pasifik). Laporan dari berbagai regional ini menunjukkan masih terbatasnya keberadaan Lembaga akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Detil laporan dari setiap Regional WHO terlihat pada Tabel 2 berikut ini [L. Uys, L. Coetzee, and E. Wheeler, “Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education,” p. 24, 2013, [Online]. Available: http://whoeducationguidelines.org./sites/default/files/uploads/whoeduguidelines_Po licyBrief_Accreditation.pdf]. 518 Gambar 9. Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education. 519 Tabel 2. Pemetaan akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di enam regional WHO pada tahun 2013 [L. Uys, L. Coetzee, and E. Wheeler, “Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education,” p. 24, 2013, [Online]. Available: http://whoeducationguidelines.org./sites/default/files/uploads/whoeduguideli nes_PolicyBrief_Accreditation.pdf] Dari Tabel 2 di atas, tampak bahwa masih banyak negara yang belum memiliki sistem akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Beberapa negara masih menerapkan sistem akreditasi nasional secara umum untuk semua program studi – seperti di Amerika Latin. Bahkan Karibia pada tahun 2013 telah memiliki Lembaga akreditasi khusus untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, yaitu The Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other Health Professions (CAAM-HP). Keberadaan sistem akreditasi yang spesifik untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan sangat diperlukan, seperti disampaikan oleh Regional WHO di Timur Tengah sebagai berikut: 520 “The accreditation of health professions education institutes in the Region is required for several reasons. Firstly, the national health systems are undergoing major reform which necessitates relevant reform in health professions education. Secondly, competent health professionals are needed to ensure an acceptable quality of health services at national and global levels. Relevant and high-quality education is necessary to train skilled professionals to contribute to the development of efficient health systems. Accredited education is an essential … tool that levers not only education, but the role of schools in meeting these goals. Accreditation guarantees quality and relevance of education and also protects institutions against unplanned pressures, such as increase of numbers of enrolment [ WHO, “Regional consultation on accreditation of health professions,” no. November, pp. 1–81, 2011.] Tantangan berikutnya yang dibahas pada WHO Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education adalah perlunya standar Pendidikan yang spesifik untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Beberapa organisasi internasional telah menerbitkan standar global yang dapat menjadi rujukan bagi negara dalam mengembangkan standar nasionalnya. Sebagai contoh, WFME telah menerbitkan Trilogy Global Sandards for Basic Medical Education, Postgraduate Medical Education and Continuing Professional Development. Organisasi international lain seperti the Association of Schools of Public Health in the European Region atau ASPHER) untuk program studi kesehatan masyarakat, serta farmasi oleh the International Pharmaceutical Federation (FIP). WHO Regional Afrika telah menerbitkan WHO Guidelines for Evaluating Basic Nursing and Midwifery Education and Training Programmes in the African region. Selain itu, berbagai negara telah menerbitkan standar yang khusus untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, seperti di UK, USA, Australia, New Zealand, Netherland, Canada dan lain-lain [25]. WHO Policy Brief ini juga membahas bahwa saat ini akreditasi telah mengalami pergeseran dari focus pada input dan sumber daya (what it has) menuju fokus pada proses dan luaran (what it does). Bukti bahwa telah terjadi proses pembelajaran yang bersifat transformative menjadi perhatian utama [L. Uys, L. Coetzee, and E. Wheeler, “Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education,” p. 24, 2013, [Online]. Available: http://whoeducationguidelines.org./sites/default/files/uploads/whoeduguidelines_Po licyBrief_Accreditation.pdf]. Rekomendasi Kebijakan oleh WHO terkait akreditasi dari WHO Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education adalah [L. Uys, L. Coetzee, and E. Wheeler, “Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health 521 Professional Education,” p. 24, 2013, [Online]. Available: http://whoeducationguidelines.org./sites/default/files/uploads/whoeduguidelines_Po licyBrief_Accreditation.pdf]:  Establish an international sanctioned system for accreditation of health professional education programmes that is standards based;  maintain support for regions to proceed with current regional accreditation initiatives in support of global standards  include health workforce training in higher education institutions, thus subjecting these programmes to national higher education accreditation processes, with the proviso that health-workforce education accreditation must include specific processes for the examination of education directly related to health-care, and to education in the health care setting. Untuk itu WHO mengusulkan standar global untuk akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan seperti pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Global Standards for Accreditation Processes of the Education of Health Professionals 522 Dengan keterlibatan WHO dan WFME – dua Lembaga internasional yang memiliki legitimasi untuk melakukan regulasi profesi kedokteran dalam akreditasi, definisi akreditasi untuk Pendidikan kedokteran mengikuti definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga ini. WFME mendefinisikan akreditasi sebagai berikut: Accreditation is the certification of the suitability of medical education programmes, and of the competence of medical schools in the delivery of medical education [WFME, WFME GLOBAL STANDARDS FOR QUALITY IMPROVEMENT OF MEDICAL EDUCATION, 2023rd ed. WFME, 2023]. International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) – yaitu asososiasi internasional dari otoritas regulasi kedokteran yang beranggotakan konsil kedokteran ataupun kementerian kesehatan dari seluruh dunia, mendefinisikan akreditasi sebagai berikut [ J. R. Frank, S. Taber, M. Van Zanten, F. Scheele, and D. Blouin, “The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group,” BMC Med. Educ., vol. 20, no. Suppl 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1186/s12909-020-02121-5.]: Accreditation is the process by which a credible, independent body assesses the quality of a medical education program to provide assurance that it produces graduates that are competent to practise safely and effectively under supervision as interns (or equivalent), and have been provided with an appropriate foundation for lifelong learning and further training in any branch of medicine Dari definisi ini terlihat bahwa akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan memiliki makna yang lebih kompleks dan spesifik dibandingkan dengan makna akreditasi secara umum, yaitu …”The process by which a (non)governmental or Private body evaluates the quality of a higher education institution as a whole or of a specific educational programme in order to formally recognize it as having met certain pre-determined minimal criteria or standards” [29]. Definisi khusus akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan menghubungkan luaran dengan performa lulusan di sistem pelayanan kesehatan yang berimplikasi pada mutu pelayanan kesehatan. Hal ini didukung oleh Interational Concensus Group on 523 Accreditation yang mengusulkan proses akreditasi untuk Pendidikan profesi kesehatan seperti pada Gambar 10 berikut ini. Pada Gambar 10 terlihat bahwa untuk proses akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan tidak berhenti pada outcome atau luaran lulusan sesuai dengan standar kompetensi, akan tetapi diteruskan hingga ke kinerja lulusan di tempat praktik dan bagaimana dampaknya terhadap health outcome atau luaran dari sistem pelayanan kesehatan, yaitu pengaruhnya terhadap pencapaian indicator-indikator kesehatan [[ J. R. Frank, S. Taber, M. Van Zanten, F. Scheele, and D. Blouin, “The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group,” BMC Med. Educ., vol. 20, no. Suppl 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1186/s12909-020-02121-5.] Gambar 1o. Proses Akreditasi pada Pendidikan Profesi Kesehatan [28] 3.1. Fungsi Akreditasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Secara umum fungsi akreditasi yaitu: (1) menilai dan menjamin mutu untuk memastikan bahwa institusi atau program memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan; (2) untuk melindungi masyarakat mendapatkan layanan pendidikan atau kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan; (3) untuk akuntabilitas dan transparansi agar institusi Pendidikan tinggi lebih terbuka bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (mahasiswa, orang tua, pemerintah, pengguna lulusan); (4) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement), yaitu untuk mendorong institusi Pendidikan tinggi terus memperbaiki diri, dan tidak hanya untuk kepentingan penilaian; (5) untuk pengakuan dan legitimasi, agar lulusannya mendapat pengakuan dari Pemerintah dan 524 pemangku kepentingan lain dan agar institusi pendidikan tinggi yang telah diakreditasi diakui secara nasional maupun internasional. Sedangkan, akreditasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu (1) untuk memastikan bahwa lulusan Pendidikan kedokteran memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi; (2) untuk memastikan bahwa lulusan Pendidikan kedokteran dapat melakukan praktik kedokteran yang mengutamakan keselamatan pasien; (3) untuk memastikan bahwa lulusannya dapat melalui proses registrasi, lisensi dan kredensial; (4) untuk memastikan bahwa institusi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat; (5) sebagai ‘saringan’ untuk dapat memasuki dunia profesi bagi lulusan Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.] 3.2. Jenis-jenis Akreditasi Secara umum akreditasi dapat bersifat wajib (compulsory) atau sukarela (voluntary). Apakah suatu negara akan mewajibkan fakultas kedokteran dan profesi kesehatan untuk terakreditasi atau tidak adalah pilihan kebijakan dari setiap negara. Secara empiris semakin banyak negara mewajibkan untuk terakreditasi, walaupun masih ada beberapa negara yang memberlakukan kebijakan ‘suka rela’ untuk akreditasi. Akreditasi juga dapat menggunakan pendekatan ‘rule-based’ – yaitu berdasarkan peraturan Pemerintah dan lebih menekankan pada ‘kepatuhan terhadap peraturan’. Pendekatan rule-based yang lebih rigid, lebih tepat digunakan untuk akreditasi laboratorium atau rumah sakit. Sedangkan pendekatan alternatif adalah pendekatan ‘principle-based’ yang lebih menekankan pada proses dalam mengupayakan peningkatan mutu serta luaran. Tabel 4 menunjukkan perbedaan karakteristik antara pendekatan rule-based dan pendekatan principle-based. Pendekatan principle-based sesuai dengan yang disarankan dalam WHO Policy Brief on Accreditation of Health Profession Education. 525 Tabel 4. Perbandingan antara pendekatan akreditasi dengan principle- based dan rule-based Tampak bahwa pendekatan principle-based lebih ke arah penilaian formatif, fokus pada peningkatan mutu, standar atau kriteria yang digunakan lebih terbuka (open-ended), didasarkan pada pemahaman konteks dan fleksibilitas berbasis keunikan setiap program studi atau institusi Pendidikan, menggunakan analisis berbasis sistem atau melihat fakultas dan program studi kedokteran dan profesi kesehatan sebagai suatu sistem yang kompleks. WFME menerapkan principle- based standards untuk Trilogy Global Standards edisi terakhir [ WFME, WFME GLOBAL STANDARDS FOR QUALITY IMPROVEMENT OF MEDICAL EDUCATION, 2023rd ed. WFME, 2023.]. Sebagai salah satu aspek dari regulasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, Chhaprawal [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.] menawarkan empat model akreditasi seperti pada Tabel 5 berikut ini Tabel 5. Model-model Akreditasi sebagai Regulasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan [ [ B. Chhaparwal, L. Christensen, R. Gale, S. Leinster, M. Talbot, and T. Walters, Accreditation and Self-Review. Keele: CenMedic, 2015.] Model Akreditasi Pendekatan Process-based Focuses on the structures and functions of the educational programme. It might, for example, specify the number of hours required for the study of a subject or the number of faculty needed to deliver it. Process based regulation specifies risk identification, assessment and control processes that must be 526 undertaken, documented and (usually) audited. It is most commonly used in contexts in which there are multiple risk sources and multiple feasible risk controls. This approach tends to restrict innovation and curricular development and enhances uniformity. Evaluation is relatively easy under this model as you either meet the requirements or not. The intervention is relatively straightforward and is likely to be an instruction to meet the requirement without any discussion of alternative approaches. Principle-based Identifies ‘high level’ concepts of good practice but leaves details of delivery to the individual education provider. Standards are written in general terms and evaluation is a matter of expert judgment. This approach is more likely to encourage innovative thought, individuality and quality improvement. Interventions tend to be focussed upon quality improvement Outcome-based The Accreditor is interested in what the graduate is able to do rather than the details of the programme. Such an approach is relatively new, but is under development in some areas. The Accreditation Council for Graduate Medical Education in the USA embraces an outcomes-based approach in its work.38 Evaluation is linked to performance assessment but development of new outcomes may be inhibited. Intervention will usually consist of identification of failure to achieve an outcome; however, the education provider has the freedom to respond in a variety of ways to find a solution. A second interpretation of outcomesbased regulation is that regulation is intimately linked to governmental policy objectives. Some administrations, for example, are keen to promote the idea of inter- professional education even though robust positive outcome evidence for this is lacking which would make specifying outcomes, other than the activity itself, difficult. Risk-based The Accreditor identifies those areas of practice that give rise to most concern. These would relate to the overall mission and objectives of the accreditor including patient-safety, funding and workforce planning. The standards will focus on these areas and the evaluation will measure the extent to which the graduates of the programme meet these standards. Interventions will be aimed at reducing the risk. A drawback of risk-based regulation, which has been the dominant model for some time, is that it is not always possible to identify risks until it is too late. 527 Process-based model – sering disebut dengan input atau resource-based banyak diterapkan yang umum atau generik. Misalnya suatu badan akreditasi nasional yang menggunakan instrument yang sama untuk semua program studi karena yang dinilai adalah kepatuhan program studi terhadap ukuran-ukuran masukan. Secara teknis pelaksanaan, process-based model adalah yang paling sederhana dan mudah dilakukan, akan tetapi banyak ahli yang meragukan dampak nyata terhadap peningkatan mutu program studi, seperti pengembangan kurikulum, penguatan proses pembelajaran, dan penilaian mahasiswa. Banyak Lembaga internasional yang sekarang beralih ke principle-based, karena fokus perhatian lebih ke arah peningkatan mutu pembelajaran (transformative learning). International Health Profession Accreditation Outcome Consortium [28] membedakan proses akreditasi sebagai suatu ‘penjaminan mutu atau quality assurance’ atau ‘peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous quality improvement’. Tabel 6 memberikan perbedaan antara penjaminan mutu dan peningkatan mutu dalam proses akreditasi. Tabel 6 Perbedaan akreditasi sebagai penjaminan mutu dan sebagai peningkatan mutu berkelanjutan [J. R. Frank, S. Taber, M. Van Zanten, F. Scheele, and D. Blouin, “The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group,” BMC Med. Educ., vol. 20, no. Suppl 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1186/s12909-020-02121-5.] Tampak bahwa akreditasi sebagai ‘penjaminan mutu’ lebih menekankan pada kepatuhan terhadap standar minimal, difokuskan pada kriteria yang tidak memenuhi standar, lebih bersifat sumatif dan menggunakan pendekatan ‘audit’. Sedangkan akreditasi sebagai peningkatan mutu berkelanjutan, tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan best practices, difokuskan pada apa yang bisa ditingkatkan, lebih bersifat formatif, dan memberikan umpan balik yang detil 528 sehingga bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang dinilai, umpan balik terhadap kekuatan dan pencapaian, serta hal-hal yang dapat ditingkatkan, mengadopsi kultur penguatan berkelanjutan, serta coaching model [ J. R. Frank, S. Taber, M. Van Zanten, F. Scheele, and D. Blouin, “The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group,” BMC Med. Educ., vol. 20, no. Suppl 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1186/s12909-020-02121-5.]. Akreditasi juga dapat dibedakan berdasarkan cakupan, yaitu akreditasi generik dan akreditasi spesifik. Akreditasi generik adalah akreditasi yang menggunakan standar dan instrument yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh program studi. Sedangkan akreditasi spesifik adalah akreditasi yang menggunakan standar dan instrument yang bersifat spesifik untuk satu profesi atau disiplin tertentu [ J. Jungblut and G. Ramirez, Quality Assurance in Higher Education. In The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. The Palgrave International Handbook, 2021.]. Jenis mana yang akan digunakan oleh suatu negara adalah pilihan kebijakan dari setiap negara. 3.3. Persyaratan Sistem Akreditasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan dari WHO bahwa perlu ada ‘international sanctioned system’ untuk suatu Lembaga akreditasi, maka WFME melakukan program rekognisi terhadap suatu Lembaga akreditasi di suatu negara. Program Rekognisi ini telah dimulai sejak tahun 2017. Untuk melaksanakan program rekognisi ini WFME merumuskan kriteria rekognisi serta prosedur rekognisi, yaitu kriteria suatu Lembaga akreditasi Pendidikan kedokteran yang dianggap baik dan bagaimana prosedur penilaiannya. Kriteria dan prosedur rekognisi yang lengkap ada pada lampiran. Sejak program Rekognisi Lembaga Akreditasi dibuka oleh WFME, telah banyak Lembaga akreditasi di suatu negara yang mengajukan permohonan untuk direkognisi. Gambar berikut ini menunjukkan negara-negara yang Lembaga akreditasinya telah direkognisi oleh WFME (warna biru tua) dan Lembaga yang dalam proses aplikasi untuk Rekognisi WFME (warna biru muda) 529 Gambar 11. Negara yang Lembaga akreditasinya telah direkognisi (biru tua) dan yang dalam proses aplikasi untuk WFME Rekognisi (biru muda) Tabel 7 berikut ini menunjukkan daftar negara yang Lembaga akreditasinya telah direkognisi oleh WFME. Tabel 7. Daftar Negara yang Lembaga Akreditasinya telah direkognisi oleh WFME 530 531 Dari Tabel 7 di atas tampak bahwa Sebagian besar negara menerapkan kebijakan akreditasi spesifik, yaitu ada lembaga akreditasi khusus untuk melakukan akreditasi pendidikan kedokteran. Walaupun terdapat beberapa negara yang menggunakan kebijakan akreditasi generik. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Bedoll [ D. Bedoll, M. van Zanten, and D. McKinley, “Global trends in medical education accreditation,” Hum. Resour. Health, vol. 19, no. 1, pp. 1–15, 2021, doi: 10.1186/s12960-021-00588-x.] yang mengkaji setiap Lembaga akreditasi yang ditemukan pada direktori Lembaga akreditasi internasional, seperti DORA, the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), Database of External Quality Assurance Results (DEQAR), European Quality Assurance Register (EQAR). Total jumlah Lembaga akreditasi yang 532 melakukan akreditasi terhadap Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan adalah 186. Tabel 8 menunjukkan jumlah negara yang menggunakan Lembaga akreditasi spesifik kedokteran (medical specific) dan yang umum menurut regional Bank Dunia [ D. Bedoll, M. van Zanten, and D. McKinley, “Global trends in medical education accreditation,” Hum. Resour. Health, vol. 19, no. 1, pp. 1–15, 2021, doi: 10.1186/s12960-021-00588-x.]. Tabel 8 Countries with access to accreditation for undergraduate medical programs or schools by World Bank Region [31] Tampak bahwa lebih banyak negara yang menerapkan kebijakan akreditasi spesifik untuk profesi kedokteran. Hal ini diperjelas dengan Gambar 12 yang menunjukkan pemetaan negara yang menerapkan kebijakan akreditasi spesifik untuk profesi kedokteran dan negara yang menerapkan kebijakan akreditasi generik. Gambar 12. Countries with accreditation agencies that review undergraduate medical programs or schools 533 4. Kesimpulan 1. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah sesuai dengan konsep dan perkembangan akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, yaitu dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan Lembaga akreditasi yang spesifik sesuai dengan kekhususan profesi. Dengan terbentuknya Lembaga akreditasi yang khusus melakukan akreditasi untuk Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, maka standar, kriteria dan instrument akreditasi Pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dapat menyesuaikan dengan guidelines dan standar global untuk Pendidikan kedokteran dan untuk Lembaga akreditasi dari organisasi internasional yang memiliki legitimasi untuk melakukan regulasi Pendidikan kedokteran dan kesehatan. 2. Dengan mengadopsi kebijakan akreditasi spesifik untuk profesi (dalam hal ini profesi kedokteran dan kesehatan), maka standar dan instrument akreditasi dapat diarahkan sesuai dengan praktik baik internasional yang menggunakan akreditasi sebagai mekanisme untuk mendorong fakultas kedokteran dan program-program studinya untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Akuntabilitas dari Lembaga Akreditasi yang dibentuk khusus untuk Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan/LAM-PTKes) dilakukan melalui BAN PT dan Kementerian Pendidikan Tinggi melalui mekanisme pengawasan. Selain itu, Tujuh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan serta Tujuah Asosiasi Profesi Kedokteran dan Profesi Kesehatan menjadi anggota dari Rapat Anggota. Ketua LAM-PTKes bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. [2.10] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah masing-masing 534 pada tanggal 28 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: KESIMPULAN TERTULIS PEMOHON I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON (terlampir dalam Perbaikan Permohonan Pemohon) II. BUKTI-BUKTI PEMOHON a. Bukti Surat (terlampir dalam Daftar Alat Bukti Pemohon dan Daftar Alat Bukti Tambahan Pemohon.) b. Keterangan Saksi dan Ahli dalam Persidangan 1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan Ahli Dr.Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Ahli Prof. Rudy, S.H., LL.M. serta Saksi Prof. Dr. Ketut Prasetyo dan saksi Dr. Samsul Maarif. 2. Bahwa saksi Dr. Samsul Maarif yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Program Studi Pemohon telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak November 2020 sampai dengan November 2025, dan telah mengajukan instrumen suplemen konversi (ISK) guna memperoleh status unggul. Namun, setelah perubahan regulasi, proses akreditasi diwajibkan dialihkan ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dalam hal ini LAMSPAK, sehingga upaya Pemohon melalui BAN-PT kehilangan nilai manfaat. - Perubahan regulasi tersebut memaksa Pemohon untuk menyiapkan kembali seluruh dokumen akreditasi (borang) bagi LAM, di samping sebelumnya telah menyiapkan borang untuk BAN-PT dan akreditasi internasional. Dengan demikian, dalam waktu yang bersamaan Pemohon harus mengerjakan tiga set dokumen akreditasi, yang menyita waktu, tenaga, dan sumber daya secara berlebihan, serta menimbulkan tekanan psikologis yang nyata. - Bahwa untuk dapat diproses di LAM, Pemohon diwajibkan terlebih dahulu menjadi anggota dengan membayar Rp5.000.000,00, dan selanjutnya membayar Rp50.000.000,00 untuk pengajuan borang. Dana tersebut diambil dari sumber keuangan program studi, yang sebagian berasal dari 535 uang kuliah tunggal mahasiswa. Akibatnya, terjadi pengalihan alokasi dana yang semestinya digunakan untuk pengembangan akademik menjadi terbebani biaya akreditasi, sehingga berdampak pada terbatasnya kegiatan akademik. - Hasil reakreditasi unggul dari BAN-PT yang seharusnya berlaku lima tahun hanya diakui beberapa bulan karena adanya peralihan ke LAM, sehingga kerja keras dan biaya yang telah dikeluarkan tidak memiliki kepastian manfaat. Demikian pula, upaya memperoleh akreditasi internasional yang diharapkan dapat menggantikan kewajiban akreditasi nasional tidak dihargai, melainkan tetap diwajibkan mengikuti akreditasi LAM. Hal ini menambah beban finansial, administratif, dan psikologis, serta menunjukkan ketidakpastian regulasi yang serius. - Perubahan aturan akreditasi yang disertai pembebanan biaya tinggi kepada LAM telah menimbulkan beban berlapis bagi perguruan tinggi, khususnya program studi dengan keterbatasan dana. Kondisi ini menjadikan akreditasi bukan lagi instrumen pembinaan mutu, melainkan komoditas yang mendorong komersialisasi pendidikan, dan pada akhirnya bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan 3. Bahwa saksi Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang dihadirkan oleh Pemohon keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Saksi adalah dosen di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya, yang juga mengajar di beberapa program studi lain, dan secara langsung mengetahui proses akreditasi di Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). - Berdasarkan konfirmasi kepada pihak keuangan fakultas serta laman resmi LAMDIK, biaya akreditasi program studi ditetapkan sebesar Rp52.000.000,00, sedangkan biaya banding atas hasil akreditasi ditetapkan sebesar Rp29.700.000,00, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90845 tanggal 20 Desember 2021. - Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akreditasi pada LAMDIK bersifat berbayar dengan beban biaya yang signifikan, dan bahkan masih 536 ditambah dengan biaya banding apabila hasil akreditasi tidak memuaskan, sehingga menimbulkan beban finansial yang besar bagi program studi. - Kondisi demikian dialami secara nyata oleh program studi tempat saksi mengajar, sekalipun hasil akreditasi memperoleh predikat unggul, sehingga beban biaya akreditasi tetap harus ditanggung. 4. Bahwa Ahli Dr.Khairul Fahmi, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Sejak perumusan kemerdekaan, para pendiri menempatkan pendidikan sebagai salah satu “soko guru” negara, bersama pemerintahan, kehakiman, dan perekonomian. Pendidikan dianggap kunci untuk mencerdaskan rakyat, memperkuat persatuan, dan menjadikan Indonesia sejajar dengan bangsa lain, sekaligus mendukung kesejahteraan dan hak-hak rakyat. - UUD 1945 menegaskan tanggung jawab penuh negara atas pendidikan, termasuk alokasi 20% APBN/APBD, perumusan kebijakan, standar mutu nasional, dan pengawasan. Meskipun masyarakat dapat berperan, pengelolaan pendidikan harus berada di bawah kontrol pemerintah agar tujuan negara tercapai. - Pendidikan termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang menuntut peran aktif negara. Hak ini disebut “pengawet semua hak” karena tanpa pendidikan yang memadai, warga negara tidak bisa menikmati hak sipil, politik, maupun ekosob lainnya. Pemenuhan hak atas pendidikan secara efektif berarti menghormati dan melindungi seluruh hak asasi manusia. - UUD 1945 menegaskan negara wajib menyelenggarakan pendidikan melalui sistem nasional dengan alokasi anggaran tertentu. Pemerintah bertanggung jawab memastikan mutu pendidikan, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat, menggunakan instrumen seperti akreditasi. Melepaskan tanggung jawab ini kepada pihak lain berarti gagal melaksanakan mandat konstitusional secara sungguh-sungguh. - Akreditasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal yang menilai dan menentukan kelayakan perguruan tinggi serta program 537 studi berdasarkan standar nasional. Selain memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar, akreditasi juga menjadi sarana pengawasan bagi pemerintah terhadap seluruh perguruan tinggi, baik yang dikelola negara maupun masyarakat. - Akreditasi menjadi prasyarat penyelenggaraan program studi, keabsahan gelar, dan ijazah. Karena tidak mungkin menjalankan izin penyelenggaraan tanpa akreditasi, akreditasi bersifat wajib dan harus dikelola langsung oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa instrumen yang menjadi syarat pelaksanaan kewajiban utama harus berada di bawah kendali negara, sehingga akreditasi tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta atau masyarakat. - Pengalihan tanggung jawab akreditasi melemahkan peran negara. Penyerahan penyelenggaraan akreditasi kepada LAM dan perguruan tinggi mengalihkan beban biaya dari pemerintah ke satuan pendidikan. Kebijakan ini, termasuk pengurangan subsidi, dorongan PTN-BH, dan pengalihan proses akreditasi, menunjukkan kecenderungan pemerintah mengurangi perannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi sebagai hak ekosob. - Perlu intervensi negara yang aktif sesuai UUD 1945. Pemenuhan hak pendidikan menuntut peran aktif pemerintah untuk memastikan mutu dan kualitas pendidikan. Mengurangi tanggung jawab negara bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang mewajibkan alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan, sehingga kebijakan yang membebani satuan pendidikan harus dievaluasi dan diperbaiki. - Menurut ahli, melihat manfaat dan mudharat dari akreditasi yang dilakukan oleh organ liuar Pemerintah. Mudharatnya lebih tinggi dan manfaat akreditasi dilakukan oleh Pemerintah lebih baik. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab negara tetapi bisa melibatkan masyarakat dalam bentuk mendirikan satuan pendidikan, itulah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pengawasan dan penjaminan mutu tidak dapat dialihkan ke masyarakat karena itulah instrumen negara untuk memastikan tujuan negara dalam hal pendidikan dapat tercapai. 538 - LAM memiliki spesifikasi penilaian untuk masing-masing Program Studi, tetapi hal tersebut dapat digeser ke BAN-PT untuk spesifikasi penilaian juga dilakukan oleh BAN-PT dengan standar umum dan standar khusus sehingga tidak menghilangkan kewajiban negara. - Berdasarkan norma konstitusi yang ahli pahami lembaga akreditasi dan pengawasan mutu tetap harus ada pada Pemerintah sebagai bentuk kontrol pemerintah. Berkaitan dengan persoalan biaya dan kemampuan negara, Ahli menerangkan Prinsip Ekosob, jika negara tidak mampu maka negara dapat mencicil kearah pemenuhan kewajibannya, bukan kearah menghilangkan kewajibannya. 5. Bahwa Ahli Prof. Rudy, S.H., LL.M. yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap rakyat, dan memajukan kesejahteraan umum. Hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari cita dan tujuan bangsa, serta menjadi pokok tanggung jawab negara untuk dipenuhi secara aktif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pasal UUD 1945, termasuk Pasal 28 dan Pasal 31. - Kewajiban negara tidak boleh dialihkan. Ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi yang menyerahkan akreditasi kepada lembaga mandiri mengabaikan tanggung jawab negara sebagaimana diatur UUD 1945. Akreditasi adalah unsur penting dalam sistem pendidikan nasional yang harus diusahakan dan diselenggarakan langsung oleh pemerintah, sehingga tanggung jawab negara atas pemenuhan hak atas pendidikan tidak boleh dialihkan demi efisiensi, globalisasi, atau komersialisasi. - Konstitusi sebagai sumber legislasi utama menegaskan hak pendidikan dan tidak boleh mendelegasikan kewenangan secara bebas. Doktrin delegata potestas non potest delegari menegaskan bahwa pendelegasian hanya diperbolehkan untuk melengkapi atau mendukung pengaturan pokok yang fundamental. Sistem ini menekankan kesatuan norma konstitusional, prinsip hukum yang obyektif, serta kewajiban 539 semua organ negara untuk mewujudkan nilai-nilai dasar konstitusi, sebagaimana diterapkan dalam praktik Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan teori law as integrity Ronald Dworkin. - UU atau kebijakan hukum terbuka yang bersifat bebas dalam pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusional. Dalam konteks pendidikan, penyerahan tanggung jawab negara kepada lembaga mandiri secara bebas tidak sah karena melanggar doktrin delegata potestas non potest delegari, yang menuntut agar negara tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak pendidikan sesuai cita bangsa dan prinsip konstitusional. - Negara Memegang Tanggung Jawab Utama dalam Pendidikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan melalui putusan-putusan terdahulu (Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 serta Nomor 5/PUU- X/2012) bahwa negara memegang tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Meskipun warga negara dapat berpartisipasi, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas pendidikan kepada pihak lain karena hal itu akan mengurangi keadilan, akuntabilitas, dan pemerataan akses pendidikan, serta berpotensi mengarah pada diskriminasi, komersialisasi, dan pengikisan jatidiri bangsa. Doktrin ini menegaskan prinsip “tanggung jawab negara tidak bisa dilepaskan” dalam pendidikan. - Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai Bentuk Privatisasi Pendidikan. Keberadaan LAM, termasuk LAM-PTKes, yang berfungsi menilai akreditasi program studi secara mandiri, menggeser peran negara sebagai pemegang tanggung jawab utama (Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003; Pasal 55 ayat (5)-(8) UU 12/2012). Secara historis, LAM terinspirasi model liberalisasi pendidikan di Amerika dan Kanada, sehingga ruhnya bersifat antikonstitusional dengan prinsip Negara Kesejahteraan Indonesia. Praktik ini berpotensi memprivatisasi fungsi negara, melemahkan akuntabilitas, dan menimbulkan komersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan doktrin konstitusional bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. 540 - Ahli menekankan dalam bernegara kita berkewajiban menjalankan apa yang seharusnya (Das Sollen), harus dilihat dalam satu kesatuan norma konstitusi yang berlaku. Tujuan negara yang memunculkan hak pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nasional - Lembaga Akreditasi seharusnya tunggal berada di BAN-PT, keberadaan LAM juga dalam pelaksanaannya banyak menggunakan sumber daya manusia dibawah Kementerian Pendidikan, yang seharusnya kelembagaan akreditasi dapat dijadikan satu dengan konsolidasi untuk menghindari kemudharatan. - Eksistensi BAN-PT dalam melakukan akreditasi sebagai representasi negara cenderung lebih berwibawa dibanding LAM, hal ini dapat terjadi karena akreditasi yang dilakukan oleh LAM berbayar, logika yang digunakan apabila universitas telah mengeluarkan uang maka hasil akreditasinya akan cenderung bagus. - Kelembagaan yang ideal untuk akreditasi menurut ahli adalah kelembagaan tunggal. Ketika kelembagaan tunggal, lembaga tersebut dapat mengontrol semua proses akreditasi. Menurut ahli akreditasi yang dilakukan oleh LAM adalah untuk memenuhi kebutuhan kerja luar negeri. Artinya standar tersebut dapat juga digunakan oleh BAN-PT tanpa membentuk lembaga akreditasi diluar organ pemerintah. Ahli mengkhawatirkan ketika tidak ada kontrol penuh dari negara dalam hal ini BAN-PT, akreditasi menjadi kamar-kamar terpisah yang tidak terorganisir. 6. Bahwa Saksi Supriadi yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Bahwa Status akreditasi baik nasional maupun internasional menjadi upaya eksternal yang mendorong program studi untuk secara konsisten menjaga, meningkatkan kualitas, sekaligus mencerminkan transformasi budaya mutu di tingkat fakultas, sekolah dalam mewujudkan visi-misi ITB. Proses akreditasi tidak hanya menilai kesesuaian terhadap standar, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan yang dapat menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan fakultas atau sekolah ke depannya. 541 - secara umum, pola dan proses akreditasinya hampir sama. Penekanan pada aspek legalitas, masukan atau input. Kemudian, proses serta luaran menjadi prioritas evaluasi. Nah, disparitas pengetahuan asesor ini sangat berpengaruh dalam proses penilaian akreditasi secara nasional. Nah, kalau kita mengikuti dan menunjuk kemanfaatan dari program-program akreditasi oleh lembaga akreditasi independen ini, kami melihat bahwa ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, khususnya misalnya bagi ITB sendiri. 7. Bahwa Saksi Imam Buchori dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Akreditasi Program Studi dilaksanakan oleh LAM dan Akreditasi Universitas dilakukan oleh BAN-PT. Bagi program studi yang belum ada LAM-nya akreditasi masih dilakukan di BAN-PT. - Hubungan BAN-PT, LAM, dan Pemerintah. Dalam BAN-PT terdapat 2 tugas utama. Pertama, menetapkan kebijakan akreditasi. Kedua, melakukan montiring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi. - LAM dalam melakukan Akreditasi lebih spesifik terhadap program studi dibanding dengan BAN-PT yang lebih umum. - Untuk memperoleh status terakreditasi sementara maupun terakreditasi dibiayai oleh Pemerintah, untuk memperoleh akreditasi unggul harus membayar kepada LAM. - Ketika LAM telah mendapatkan izin pendirian dari Menteri, LAM akan mengurus Badan Hukum dan kemudian mendapatkan Izin operasi, yang selnajutnya akan dievaluasi oleh BAN-PT terkait kesiapan agitasi. - Pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga akreditasi Mandiri. LAM akan menyiapkan dan menyerahkan laporan kegiatan tahunan kepada MA BAN-PT, kemudian MA BAN-PT akan memeirksa keseluruhan format, dan juga isi, kelengkapa dokumen pendukung. Setelah semua tercukupi MA BAN-PT akan menugaskan anggotanya untuk assesment kecukupan. 8. Bahwa Ahli Sascha Hardt yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Ahli menjelaskan akreditasi sesuai prespektif negaranya di Jerman. 542 - Di jerman proses akreditasi dilakukan dengan dua tahap. Pertama, Lembaga akreditasi independen yang melakukan evaluasi program selanjutnya menerbitkan laporan yang berisi rekomendasi untuk ditinjau oleh lembaga dewan akreditasi. Kedua, dewan akreditasi dalam jangka waktu tertentu mengambil keputusan berkaitan dengan hasil akreditasi. Dewan akreditasi terdiri dari akademisi dan anggota lainnya. badan ini dijalankan sendiri tanpa campur tangan dari negara. - akreditasi merupakan syarat umum untuk memberikan pengakuan kepada program sarjana, dan magister, dan hanya program studi terakreditasi atau program studi yang telah dikelola oleh lembaga yang telah menjalani akreditasi sistem yang diizinkan untuk menerbitkan gelar sarjana dan magister tersebut. - Program akreditasi ini dimana harus menjalani dua tingkat, dua level atau dua langkah yang harus dilakukan adalah tujuannya untuk menggabungkan pengawasan dari sejawat ahli dengan keputusan yang independen dan terikat hukum. Dimana di negara saya di Jerman itu untuk melakukan akreditasi itu harus independen dari campur tangan negara dan lembaga akreditasi juga harus memiliki tanggung jawab kepada publik tentang program studi yang ditawarkan kepada publik yang sudah diberikan akreditasi itu untuk menghasilkan lulusan yang kredibel juga. - Dalam akreditasi program yang saya tekankan, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan dengan cermat, di mana pertimbangan pertama adalah bahwa adanya hak asasi kebebasan akademik berdasarkan Pasal 5 ayat (3) hukum dasar Jerman yang melarang negara untuk mencampuri atau terkesan mempengaruhi konten penelitian dan pengajaran. Dan kepentingan kedua yang perlu dicermati adalah mahasiswa dan masyarakat memiliki kepentingan yang kuat terhadap jaminan mutu yang kredibel, sehingga lembaga akreditasi harus menerapkan sistem akreditasi untuk kendali mutu yang jelas dan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. - Ahli tidak dapat menjelaskan perbandingan di Indonesia dengan Jerman karena belum meneliti atau memperdalam terkait sistem akreditasi di Indonesia. 543 - Lembaga Akreditasi di Jerman menetapkan biaya tersendiri, namun harus mendapatkan persetujuan dari negara terkait besaran biaya. 9. Bahwa Ahli Prof. T. Basarudin dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya adalah berikut: - Bahwa Keberadaan LAM tidak mengurangi tanggung jawab dan peran pemerintah atau negara dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebijakan tentang standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ditetapkan dalam peraturan menteri. Selain itu, kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri dievaluasi oleh BAN-PT dan hasilnya akan disampaikan kepada menteri. - Dari aspek pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, biaya akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh LAM maupun BAN-PT ditanggung oleh pemerintah hanya untuk memperoleh status unggul yang sifatnya pilihan perguruan tinggi yang harus menanggung biayanya. Model akreditasi yang dikembangkan melalui lembaga akreditasi dipandang sejalan dengan praktik, baik internasional atau international good practices. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya beberapa lembaga akreditasi mandiri yang telah mendapat rekognisi atau pengakuan dari lembaga internasional. - Bagi perguruan tinggi, akreditasi program studi selain sebagai wujud akuntabilitas publik juga akan meningkatkan daya saing dan reputasinya di dunia internasional. Meskipun tidak dijadikan sebagai indikator dalam pemeringkatan global, proses akreditasi akan membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan relevansi lulusan dan luaran lainnya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tentu saja merupakan indikator dalam pemeringkatan. Selain itu, akreditasi juga akan memudahkan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama di kancah internasional karena perguruan tinggi di luar negeri umumnya juga akan menggunakan akreditasi sebagai salah satu ukuran legitimasi dan legalitas sebuah perguruan tinggi. 544 III. ANALISA DAN KESIMPULAN 1. TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN AKREDITASI NASIONAL 1) Bahwa Pemerintah dalam keterangannya bersandar pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang akreditasi dengan kata lain UUD NRI Tahun 1945 memberikan open legal policy untuk menentukan sistem pendidikan, mulai dari jenis, jenjang, kelembagaan, perizinan, penjaminan mutu, kurikulum, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan. Atas keterangan tersebut Pemerintah seperti dengan tidak diatur dengan konkrit dalam UUD, maka seolah semua penyelenggaraan pendidikan diatur sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang berdasar pada UU. Padahal telah jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Pendidikan sebagai suatu yang sangat penting dan fundamental bagi berjalannya sebuah bangsa, Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahnu 1945 memberikan garansi sebagai hak dasar bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Terlebih dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memprioritaskan anggaran untuk pendidikan paling sedikit dua puluh persen dari APBN serta APBD digunkan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Open legal policy tidak dapat dijadikan sebagai dasar Pemerintah tanpa merujuk pada norma dalam UUD yang telah menggaransikan pendidikan sebagai hak dan pemerintah sebagai penyelenggara yang juga sebagai pengawas. 2) Bahwa menurut Pemohon, keterangan Pemerintah berkaitan dengan keterlibatan Masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas untuk pengendalian mutu pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU Perguruan Tinggi. Dengan keterlibatan masyarakat tidak otomatis keberadaan masyarakat menggantikan kedudukan Pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 3) Bahwa menurut Pemohon dengan adanya LAM yang diamanatkan oleh UU a quo, semakin menggeser peran dan tanggungjawab negara dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya dilakukan oleh Negara melainkan masyarakat atau pihak swasta dapat 545 melenyenggarakan satuan pendidikan dasar, SMP, SMA, sampai Perguan Tinggi sepanjang mendapatkan izin dan pengawasan dari Negara. Sejalan dengan keterangan ahli Dr. Khairul Fahmi Negara melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai bentuk kontrol dan penentuan standar nasional dalam sistem pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tidak boleh mengurangi kewajiban konstitusional negara. Sehingga, ketika pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh LAM yang merupakan lembaga diliuar Pemerintah maka, negara telah kehilangan peran dan tanggung jawabnya karena penyelenggaraan, pengawasan mutu pendidikan, penentuan akreditasi dapat dilaksanakan tanpa ada campur tangan negara. 4) Bahwa menurut Pemohon, dalil Pemerintah berkaitan Pemerintah tidak memegang otoritas dari ilmu pendidikan maka dipilihlah LAM sebagai alternatif kebijakan yang tidak bertentangan dengan UU. Pemerintah tidak sepenuhnya paham dan mengerti tentang kewajiban dan pengawasan yang dimilikinya, bukan karena Pemerintah tidak memliki otoritas atas ilmu pengetahuan kemudian melepaskan tanggung jawabnya kepada organ diluar pemerintahan untuk melaksanakan akreditasi dalam hal ini LAM. Karena suatu Program Studi memiliki ciri khas, diferensiasi, kompetensi lulusan, kebutuhan global, dan integrasi lulusan dengan organisasi profesi, maka untuk akreditasi Program Studi diberikan kepada LAM. Kemudian untuk menghindari konflik kepentingan antara penyelenggara dan penjamin mutu, maka penjaminan mutu diserahkan kepada masyarakat dalam kelembagaan LAM. Dalil dalam keterangan Pemerintah tersbut sangat keliru karena ketidak mampuan pemerintah dalam melakukan penjaminan mutu sebagai solusinya maka penjaminan mutu diserahkan kepada Pihak luar Pemerintah sebagaimana dalam Pasal a quo yang diujikan Pemohon. Keterangan tersebut seperti meregresi hasil pekerjaan pemerintah selama ini yang dilakukan oleh BAN-PT. Berkaitan dengan standar yang dimiliki oleh LAM dan BAN-PT yang berbeda, hal tersebut tidak seharusnya menjadikan Pemerintah melepaskan sepenuhnya kepada LAM untuk melaksanakan mutu Pendidikan karena memiliki standar yang lebih spesifik dibanding BAN- 546 PT. menurut Pemohon, seharusnya penilaian yang spesifik dalam melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh LAM dapat juga dilaksanakan oleh BAN-PT sebagai representasi Negara dalam mengendalikan mutu pendidikan. Konflik kepentingan yang dikhawatirkan antara penyelenggara dan penjamin mutu akan semakin jelas karena dilakukan oleh LAM dibanding dilakukan oleh Negara dalam hal ini BAN- PT. Sumber daya manusia untuk melakukan akreditasi dari LAM maupun BAN-PT mayoritas berasal dari tenaga pengajar dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, yang membedakan ketika akreditasi dilakukan oleh BAN-PT asesor sebagai representasi negara sehingga konflik kepentingan tersebut sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Ketika akreditasi dilakukan oleh LAM tidak ada yang mampu menjamin konflik kepentingan yang melakukan akreditasi dan yang diakreditasi tidak dapat dikontrol walaupun LAM menegaskan akan objektif, namun LAM bukan merupakan representasi negara menjadikan konflik kepentingan dalam melakukan akreditasi akan semakin besar jika dilakukan oleh LAM. 5) Bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab pemerintah, melainkan untuk memperkuat peran negara dalam melaksanakan hal tersebut. Memberikan kewenangan kepada LAM adalah bentuk negara melepaskan tanggungjawab dan perannya, ketidak mampuan negara dalam melakukan akreditasi nasional dikarenakan faktor anggaran tidak seharusnya beban tersebut diberikan kepada penyelenggara pendidikan tinggi untuk membayar biaya akreditasi secara mandiri karena keberadaan LAM, seharusnya apabila ingin memperkuat peran dan tanggung jawab negara yang harus diperkuat adalah BAN-PT yang merupakan representasi negara dalam untuk melakukan kontrol atas peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi. 6) Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan terakreditasi, hal ini menjadikan apabila penyelenggara belum terakreditasi maka belum dapat menyelenggarakan pendidikan. Hal tersebut menjadi causal verband terhadap penundaan hak pendidikan dan menjadikan akreditasi menjadi suatu yang penting dan harus dilaksanakan terlebih dahulu. 547 2. KEMANFAATAN DAN KEMUDHARATAN AKREDITASI DILAKUKAN DILUAR ORGAN PEMERINTAH 1) Bahwa tidak dapat dipungkiri kehadiran LAM juga memberikan manfaat dan juga terdapat kemudharatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Akreditasi merupakan tanggungjawab pemerintah yang hukumnya wajib bukan alternatif. Sehingga apabila dibenturkan apakah Akreditasi dilakukan oleh LAM atau Negara dalam hal ini BAN-PT. Kewajiban negara tidak dapat dilemparkan kepada organ diluar Pemerintah. 2) Bahwa pembentukan LAM menggunakan standar dari Negara luar seperti Amerika dan Canada dengan tipologi masyarakat yang berbeda yaitu individualis, kapitalis. Berbeda dengan Indonesia yang berdasar Pancasila dan semangat gotong royong. 3) Bahwa menurut Ahli Khirul Fahmi, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan akreditas nasional, hal tersebut adalah kewajiban bukan merupakan pilihan yang dapat diberikan kepada organ diluar pemerintah. Apabila diberikan pilihan apakah dengan mengambil manfaat adanya LAM dengan Negara memberikan kewenangan pada LAM untuk melakukan akreditasi atau meminimalisir kerusakan pengelolaan sistem akreditasi karena negara kehilangan peran dan tanggung jawab. Ahli akan mengambil pilihan akreditasi haruslah tetap dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BAN-PT, hal itulah satu-satunya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap penjaminan mutu pendidikan tinggi, karena Masyarakat telah diberikan hak untuk berpartipasi dalam mendirikan satuan pendidikan. 3. KELEMBAGAAN LEMBAGA AKREDITASI NASIONAL 1) Bahwa saat ini kelembagaan akreditasi nasional dipengang oleh dua lembaga. Pertama untuk akreditasi universitas dilakukan oleh BAN-PT. Kedua, kelembagaan akreditasi untuk program studi dilakukan oleh LAM. 2) Bahwa kelambagaan akreditasi nasional seharusnya tunggal dan berada dibawah pemerintah tanpa campur tangan organ diluar pemerintah. Kelembagaan akreditasi akan mengikuti kebijakan yang diambil oleh kementerian. Seperti sebelumnya Pemerintah mendorong program studi 548 untuk memperoleh akreditasi internasional karena mendorong untuk world class university. 3) Bahwa kelembagaan akreditasi internasional merupakan suatu pilihan bukan merupakan suatu kewajiban. Namun, kebijaka tersebut didorong oleh kemeterian untuk diintegralkan dengan akreditasi nasional. 4) Bahwa menurut ahli dari Prof. Rudi, seharusnya kelembagaan akreditasi dipegang secara tunggal oleh Negara dalam hal ini BAN-PT. berkaitan dengan adanya penilaian yang lebih spesifik dari LAM-LAM, hal tersebut tidak seharusnya digeser dari Pemerintah menjadi organ diluar pemerintah. Aspek penilaian akreditasi yang dilakukan oleh LAM yang spesifik dapat juga dilakukan dengan spesifik oleh BAN-PT dengan misalnya membentuk kelembagaan baru dibawah BAN-PT untuk mengurusi penilaian spresifik dari program studi. Berkaitan dengan adanya keterlibatan organisasi profesi untuk dalam melakukan akreditasi hal tersebut juga dapat dilakukan oleh BAN-PT dengan bekerjasama dengan organisasi profesi untuk penilaian akreditasi program studi. 5) Bahwa kelembagaan secara tunggal menjadi penting karena untuk integrasi antara akreditasi yang dilakukan kepada Universitas. Penilaian akreditasi universitas salah satu indikatornya termasuk akreditasi pada program studi. Sehingga akreditasi nasional menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. 6) Bahwa kelembagaan akreditasi di Indonesia berbeda dengan KAreditasi yang dilaksakan di Jerman ataupun negara lain seperti yang disampaikan oleh Ahli dari pemerintah Sascha Hardt. Di Negara Jerman akreditasi di Jerman dilakukan secara penuh oleh organ diluar pemerintah. Pemerintah hanya melakukan standarisasi terhadap besaran nilai akreditasi. Selebihnya merupakan kerja dari Majelis Akreditasi yang didalamnya terdiri dari Ilmuan dan organisasi profesi. Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di jerman tidak mencampuri kebebasan ilmu pengetahuan. Sedangkan di Indonesia Pendidikan merupakan suatu kewajiban dari Negara untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga akreditasi Jerman memiliki kendali penuh dalam melaksanakan akreditasi, karena merupaka lembaga Independen diluar pemerintah. 549 4. BEBAN BIAYA AKREDITASI BAGI PROGRAM STUDI 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Imam Buchori menerangkan Pemerintah hanya menanggung biaya akreditasi untuk yang belum terakreditasi, selebih itu Pengurusan akreditasi dilakukan dengan berbayar dan terkhusus untuk memperoleh akreditasi unggul harus mengeluarkan biaya tambahan. 2) Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pemerintah Imam Buchori dalam persidangan terkait jumlah LAM dan Jumlah Program Studi yang telah terakreditasi sebagai berikut: 3) Bahwa yang membedakan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT dan LAM, adalah akreditasi yang dilakukan oleh LAM berbayar. Saksi Pemohon Prof. Ketut menerangkan biaya akreditasi untuk Program Studi Pendidikan sebebar Rp. 52.000.000,- dan apabila kurang puas terhadap hasil akreditasi tersebut dapat mengajukan banding dengan biaya sekitar Rp. 29.700.000,- . 4) Bahwa besaran biaya yang besaran tarif per program studi berfariatif bergantung pada besaran tarif yang ditetapkan oleh masing-masing LAM. Sehingga apabila jumlah Program Studi banyak dalam satu Fakultas, maka fakultas tersebut harus mengeluarkan biaya untuk akreditasi seluruh program studinya. 550 5) Bahwa Pemerintah dan pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan LAM bukanlah badan hukum yang bersifat lembaga nirlaba, keterangan tersebut menjadi kontradiktif dilihat dari besaran nilai yang dikeluarkan untuk akreditasi dan pengelolaan LAM itu sendiri. Seperti biaya akreditasi LAM PTKES yang diambil dari website resmi LAM PTKES sebagai berikut: 6) Biaya pengurusan akreditasi LAM TEKNIK yang diambil dari laman resmi website LAM TEKNIK, sebagai berikut: 7) Bahwa dengan biaya untuk sekali akreditasi sebesar Rp. 53.000.000,- dengan jumlah Program studi teknik yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 2.800 program studi teknik. Maka untuk melakukan akreditasi yang seharusnya gratis dilakukan oleh BAN-PT, LAM TEKNIK dapat menghasilkan 148.400.000.000,- tanpa ada pengawasan dari kementerian, Kementerian hanya memberikan persewtujuan atas biaya akreditasi yang diajukan oleh LAM. 8) Biaya pengurusan akreditasi LAMDIK dan biaya banding akreditasi diambil dari laman resmi website LAMDIK, sebagai berikut: 551 9) Bahwa biaya pengurusan akreditasi yang tinggi untuk suatu program studi tidak mendapatkan pengawasan dalam sektor keuangan karena LAM merupakan suatu organ diluar pemerintah. Pemohon mengambil contoh program studi dibawah LAMDIK, jumlah program studi yang melakukan akreditasi berjumlah 6.500 program studi dari universitas dengan biaya akreditasi tersebut menghasilkan Rp. 338.000.000.000,- hanya untuk melakukan akreditasi, belum termasuk biaya banding. 10) Biaya penurusan akreditasi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi) yang diambil dari laman resmi website LAMEMBA sebagai berikut: 11) Bahwa seluruh universitas wajib mengeluarkan biaya akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi yang wajib dilakukan melalui LAMEMBA, terdapat 4.211 program studi ekonomi, bisnis, dan akuntansi yang tersebar diseluruh indonesia 4.211, dengan jumlah tersebut dana yang terhimpun di LAMEMBA sebesar Rp 223.183.000.000,- hanya dari hasil melakukan akreditasi, diluar biaya banding. 12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Samsul Maarif biaya akreditasi yang berbayar kepada LAM memberatkan saksi yang juga menjabat sebagai ketua program studi. Biaya akreditasi 552 mempengaruhi tata kelola keuangan untuk program studi yang seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan akademik yang lain. biaya akreditasi tersebut harus disediakan oleh program studi karena merupakan kebijaka yang dipilih oleh Kementerian dan wajib dijalankan oleh saksi. 13) Bahwa beban biaya akreditasi akan berimplikasi pada naiknya uang kuliah tunggal (UKT) Mahasiswa apabila program studi tidak memunyai dana lagi untuk akreditasi, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Arif Hidayat “khawatirnya nanti Universitas seperti memburu di kebun biatang, tidak ada dana lagi yang bisa diperoleh selain menaikan UKT Mahasiswa.” 14) Bahwa dengan demikian, pelepasan tanggung jawab negara melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri, yang menimbulkan komersialisasi dan ketidakadilan akses, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena meniadakan kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjamin hak atas pendidikan yang bermutu. VI. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan ini dengan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah.” 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi”. 4. Menyatakan Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan frasa “lembaga akreditasi mandiri” dalam Pasal 55 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”. 6. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 2025, dalam Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2023 perihal Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD NRI 1945), yang dimohonkan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (BKS Dekan FH-PTN Se- Indonesia), dkk. dengan kuasa hukumnya Awan Puryadi, S.H., dkk (selanjutnya disebut Para Pemohon), perkenankan Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) menyampaikan: 554 1. Keterangan Tambahan Presiden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Konstitusi sepanjang persidangan perkara a quo berlangsung; 2. Tanggapan terhadap Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025; serta 3. Kesimpulan Presiden terhadap persidangan yang telah dilangsungkan pada tanggal: a. 14 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III); b. 23 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV); c. 31 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V); d. 7 Agustus 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (VI); dan e. 20 Agustus 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Presiden (VII), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan Keterangan Tambahan Presiden tanggal 4 Agustus 2025. I. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN A. Pertama-tama perkenankan Pemerintah untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Sali Isra dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 berikut ini: “Dari Kementerian, dari Pemerintah ada yang mau ditambahkan? Itu bisa dijelaskan juga enggak, seberapa jauh pengaruh akreditasi itu terhadap ranking universitas kampus? Ini kalau akreditasinya tiga, itu berpengaruh enggak untuk rankingnya? Karena ranking itu kan salah satu standar juga melihat universitas. Ada enggak pengaruhnya, Bu?” Terhadap pertanyaan dan pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sebagai kuasa Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal-hal berikut sebagai keterangan tambahan tertulis: 1. Pada prinsipnya tidak terdapat kaitan langsung antara akreditasi dengan ranking. 2. Akreditasi, sebagaimana telah dijelaskan selama persidangan berlangsung, merupakan salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu secara eksternal yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 555 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang berpengaruh pada keabsahan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi. 3. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53/2023) membedakan status terakreditasi sebagai bukti terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang sifatnya umum dan juga status terakreditasi unggul sebagai bukti terlampauinya SN Dikti karena memenuhi standar khusus dari program studi yang bersangkutan yang dikembangkan oleh LAM berdasarkan persetujuan BAN-PT. 4. UU Sisdiknas dan UU Dikti tidak mengatur terkait ranking dari perguruan tinggi. Sedangkan, Pemerintah tidak menerbitkan ranking terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan paradigma perankingan mencerminkan persaingan kapitalistik di mana perguruan tinggi menggunakan ranking sebagai instrumen persaingan dalam menarik calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, alih-alih berfokus pada pengembangan manusia yang menjadi tujuan pendidikan tinggi. 5. Dalam praktik, ranking dari perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga independen yang tidak terkait dengan akreditasi, seperti QS University Ranking atau Times Higher Education—kedua entitas mana berbeda dengan lembaga akreditasi internasional. 6. Kendati demikian, terdapat keterkaitan antara akreditasi dan ranking secara tidak langsung dikarenakan keduanya sama-sama berbasis pada kualitas atau mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi atau perguruan tinggi dengan parameter yang mungkin beririsan (overlap), seperti misalnya kualitas sumber daya manusia (kualifikasi dan rasio dosen–mahasiswa), kinerja penelitian (publikasi dan sitasi), hasil lulusan (termasuk tracer study) dan employbility. 7. Status akreditasi dari suatu program studi meski disimbolkan dengan status terakreditasi unggul, pada dasarnya mencerminkan ketercapaian—dan bahkan pelampauan—terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam SN Dikti, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 556 8. Karenanya, status akreditasi dari program studi akan berkontribusi pada kesiapannya untuk menopang ketercapaian indikator-indikator (metrics) yang digunakan oleh lembaga pemeringkatan, vice versa. Namun perlu diperhatikan bahwa indikator-indikator (metrics) dari lembaga perankingan tidak 100% sama dengan SN Dikti atau standar yang dikembangkan oleh LAM—mengingat fungsi keduanya yang berbeda satu sama lain. B. Kemudian perkenankan Pemerintah untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 berikut ini: “... itu ini kan sebetulnya biaya yang terkait dengan LAM ini, ini kan dibebankan kepada perguruan tinggi, gitu, ya? Kepada perguruan tinggi. Tapi kemudian ada kata di sini, Pemerintah kerap memberikan bantuan.” Itu kerap itu maksudnya ada juga bantuan terkait dengan biaya untuk LAM itu atau yang BAN-PT ini sebetulnya? Ini di halaman 29 huruf b itu, ya. Itu maksudnya biaya untuk yang mana itu? Mohon nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Karena di sini tadi saya dengar untuk biaya mengenai LAM itu kan memang dibebankan, terutama kepada UKT kan itu, ya, kepada UKT, ya, itu kemudian ditotal, dibagi sekian jumlah mahasiswa. Tapi ini ada tambahan tadi dengan ada kerap memberikan bantuan. Itu satu, ya.” Terhadap pertanyaan dan pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sebagai kuasa Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal-hal berikut sebagai keterangan tambahan tertulis: 9. Akreditasi sebagai kegiatan penilaian kesesuaian kriteria berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 10. BAN-PT adalah lembaga yang bertugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti—yang dinyatakan dengan status terakreditasi atau tidak terakreditasi berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (4) Permendikbudristek 53/2023 sebagaimana dikutip di bawah ini: 557 Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023: “Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.” Pasal 74 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023: “Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti. Pasal 74 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023: “Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. terakreditasi; atau b. tidak terakreditasi.” 11. Sedangkan LAM adalah lembaga yang bertugas melakukan akreditasi terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan pemenuhan SN Dikti dan standar LAM—yang dinyatakan dengan status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi berdasarkan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (6) Permendikbudristek 53/2023 sebagaimana dikutip di bawah ini: Pasal 75 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023: “Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.” Pasal 75 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023: “Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM.” Pasal 75 ayat (6) Permendikbudristek 53/2023: “Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi.” 12. Sedangkan terhadap program studi yang belum memiliki LAM, BAN-PT adalah lembaga yang ditugaskan untuk melakukan akreditasi program studi tersebut berdasarkan Pasal 95 UU Dikti, sebagaimana dikutip di bawah ini: “Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” 558 13. Sehubungan dengan biaya akreditasi, BAN-PT tidak memungut biaya dalam melaksanakan tugasnya karena ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan terhadap LAM terdapat biaya yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh pemerintah. 14. Pemerintah menanggung biaya LAM untuk melakukan akreditasi bagi program studi baru dan akreditasi ulang bagi program studi yang telah memperoleh status terakreditasi berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023. Sedangkan biaya yang tidak ditanggung oleh pemerintah adalah biaya bagi program studi untuk mengajukan status terakreditasi unggul, diduga mengalami penurunan mutu, status akreditasi dari lembaga akreditasi internasional berakhir, dan ingin mengajukan status terakreditasi secara internasional berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023. Adapun kutipan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023: “Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan: a. Akreditasi bagi program studi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; b. Akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.” Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023: “LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang: a. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; b. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; c. status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.” 15. Oleh karena masih terdapat biaya akreditasi oleh LAM yang tidak ditanggung pemerintah, maka pemerintah meluncurkan Program Bantuan Pemerintah Untuk Transformasi Pendidikan Tinggi untuk 559 membantu perguruan tinggi swasta dalam mengajukan status terakreditasi unggul. 16. Adapun alasan pemerintah memberikan program bantuan ini adalah untuk meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi unggul kepada LAM berdasarkan informasi dalam Program Bantuan Pemerintah Untuk Transformasi Akreditasi Program Studi 2023 hlm. 5: “Manfaat yang akan diperoleh dengan Program Bantuan Pemerintah ini adalah adanya bantuan biaya APS sarjana ke LAM yang akan meringankan beban keuangan pada Perguruan Tinggi yang mengajukan. Keringanan ini dapat dirasakan karena selama ini akreditasi program studi ke BAN- PT tidak berbayar.” 17. Oleh karena biaya BAN-PT dalam melaksanakan akreditasi baik terhadap perguruan tinggi maupun terhadap program studi yang belum memiliki LAM ditanggung oleh pemerintah, maka Program Bantuan Pemerintah Untuk Transformasi Akreditasi Program Studi 2023 ditujukan untuk pengajuan akreditasi unggul kepada LAM. “Kemudian yang berikutnya, ini juga ada uraian dari Pemerintah bahwa standar LAM itu lebih tinggi daripada standar yang ditentukan oleh SN Dikti itu, ya. Itu saya juga mau dijelaskan, itu mengapa kok ada perbedaan itu, ya, sehingga yang SN Dikti itu seolah-olah menjadi lebih rendah, tidak mungkin kemudian SN Dikti itu memberikan standar untuk unggul di situ, unggul hanya dilakukan oleh LAM? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, ya.” Terhadap pertanyaan dan pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sebagai kuasa Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal-hal berikut sebagai keterangan tambahan tertulis: 18. Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025, Pemerintah memperkenalkan akreditasi unggul dalam tingkat teknis yang terakhir diatur dalam Permendikbudristek 53/2023. 19. Dalam Permendikbudristek 53/2023, akreditasi program studi, baik untuk status terakreditasi berdasarkan SN Dikti dan status terakreditasi unggul berdasarkan Standar LAM dilaksanakan oleh LAM—bukan BAN-PT. 20. BAN-PT hanya berwenang untuk melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi dan melaksanakan akreditasi program studi secara ad interim hingga terbentuk LAM yang menaungi akreditasi program studi tersebut. 560 21. Baik UU Sisdiknas dan UU Dikti tidak mengatur secara eksplisit istilah akreditasi unggul dan juga makna dari akreditasi unggul. Karenanya, Pemerintah memiliki diskresi untuk mengatur lebih jauh apa saja kualifikasi dari akreditasi unggul dan bagaimana cara memperolehnya. 22. Dalam Permendikbudristek 53/2023, status terakreditasi unggul digunakan untuk program studi yang memenuhi Standar LAM, yaitu standar yang dibentuk oleh LAM berdasarkan persetujuan BAN-PT, yang melebihi dan melampaui SN Dikti. “Yang berikutnya adalah ke Pemerintah itu mengenai rekrutmennya dari LAM itu seperti apa? Ini saya belum dapat … apa namanya … informasi mengenai hal itu, Keterangannya juga belum ada. Ini sebenarnya proses rekrutmen berapa lama masa kerja dan seterusnya terkait dengan LAM? Itu mohon dapat dijelaskan lebih lanjut dari Pemerintah. Ini Keterangan Tambahan belum sampai ke situ. Karena seingat saya pada waktu pertemuan yang lalu itu cukup banyak hal yang dikemukakan, tetapi tidak semuanya sudah disampaikan Keterangan Tambahannya, ya.” Terhadap pertanyaan dan pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sebagai kuasa Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal-hal berikut sebagai keterangan tambahan tertulis: 23. Rekrutmen pada LAM pada prinsipnya merupakan otonomi dari masing- masing LAM, hal mana sejalan dengan sifat mandiri dari LAM yang terbebas dari Pemerintah. 24. Dalam hal ini, Pemerintah juga memiliki andil dalam sumber daya dari LAM, yakni BAN-PT melakukan penilaian terhadap rencana pendirian LAM, termasuk rencana pengelolaan sumber daya (Pasal 93 ayat (1) huruf b Permendikbudristek 53/2023). 25. Teknis rekrutmen asesor umumnya diatur masing-masing LAM, seperti misalnya Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rekrutmen dan Kode Etik Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. C. Terakhir, perkenankan Pemerintah untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2025 berikut ini: “... batas akhirnya adalah Agustus ini. Apa kebijakan Pemerintah kalau setelah Agustus itu tidak terbentuk LAM… Apakah tetap diperbolehkan diakreditasi BAN-PT? Dan bagaimana statusnya?” 561 Terhadap pertanyaan dan pernyataan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sebagai kuasa Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal-hal berikut sebagai keterangan tambahan tertulis: 26. Perlu dipahami bahwa konteks tenggang waktu Agustus 2025 yang dimaksud Permendikbudristek 53/2023 merujuk pada jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pengundangannya: a. Bagi BAN-PT dan LAM menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Permendikbudristek 53/2023; dan b. Agar pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi menyesuaikan dengan Permendikbudristek 53/2023. 27. Dalam hal ini, tidak terdapat jangka waktu yang khusus untuk mendirikan suatu LAM mengingat pendirian LAM dilakukan berdasarkan usulan pemrakarsa, yakni organisasi profesi dan asosiasi unit penyelenggara program studi yang memiliki kebebasan untuk mendirikan atau tidak mendirikan LAM. 28. Sedangkan, peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas tugas BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi sebelum terbentuknya LAM, yang diatur berikut ini: Pasal 95 UU Dikti: “Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” Pasal 103 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023: “Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.” 29. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat kekosongan hukum apabila setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Permendikbudristek 53/2023, yakni pada Agustus 2025, tidak terdapat LAM yang mengakreditasi program studi ilmu hukum. II. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI PEMOHON 30. Pemerintah dengan ini menanggapi keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni: (i) Samsul Maarif; dan (ii) Ketut Prasetyo, sebagai berikut: 562 A. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Saksi a.n. Samsul Maarif 31. Pemerintah memahami permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Samsul Maarif ketika terlibat dalam pelaksanaan akreditasi program studinya, yakni Program Studi Agama dan Lintas Budaya Program S2, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 32. Bahwa pada dasarnya peralihan dari BAN-PT kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAM- SPAK) ditentukan oleh BAN-PT berdasarkan wewenangnya dalam Pasal 90 ayat (1) huruf k Permendikbudristek 53/2023, berikut ini: “Tugas dan wewenang BAN-PT: ... k. menetapkan kelompok program studi yang tercakup dalam LAM;” 33. Pada tanggal 3 November 2023, LAM-SPAK telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 383/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi untuk Melaksanakan Akreditasi. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2024, BAN-PT telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 (“PerBAN-PT 21/2024”) yang memuat secara rinci cakupan program studi yang termasuk dalam kompetensi LAM-SPAK. 34. Untuk memuluskan proses transisi akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT kepada LAM-SPAK, PerBAN-PT 21/2024 memuat Ketentuan Peralihan yang mengatur: a. Bahwa LAM-SPAK baru memulai melaksanakan akreditasi program studi setelah 90 hari kalender sejak PerBAN-PT 21/2024 ditetapkan. b. Bahwa program studi yang jangka waktu akreditasinya akan berakhir masih dalam mengusulkan akreditasi program studi kepada BAN-PT paling lama 180 hari kalender sejak PerBAN-PT 21/2024 disahkan. 35. Fakta ini juga dikemukakan oleh Saksi Imam Buchori sebagai Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT yang menerangkan adanya proses peralihan ketika akreditasi program studi beralih dari BAN-PT ke suatu LAM, sebagaimana dikutip dari Angka 198 dan 204 Risalah 20 Agustus 2025 berikut ini: 563 Angka 198 Risalah 20 Agustus 2025: “Terus mungkin, ya … dan Majelis Hakim yang Mulia. Jadi, ketika suatu LAM … suatu program studi itu beralih dari BAN PT misalnya ke satu LAM atau bahkan dari LAM satu ke LAM yang lain, atau bahkan mungkin juga bisa dari LAM yang sudah ada kembali ke BAN PT ketika tiga hal tadi tidak sesuai, yaitu body of knowledge, kemudian kurikulum, dan kompetensi lulusan, maka di situ pasti ada yang namanya masa transisi. Jadi, pasti dipastikan bahwa kemudian program studi maupun perguruan tinggi tidak dirugikan dengan adanya proses peralihan ini. Sehingga misalnya ketika kemarin ditetapkan LAM wisata mulai beroperasi (…)” Angka 204 Risalah 20 Agustus 2025: “Oke, baik. Jadi, ini ada proses transisi ketika suatu program studi pindah dari BAN PT ke LAM, yaitu waktunya 90 hari masa transisi.” 36. Pemerintah mencatat dalam persidangan masih adanya kendala yang ditemukan oleh Saksi Samsul Maarif dalam melaksanakan proses akreditasi program studi pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya Program S2, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 37. Namun, permasalahan tersebut tidak seyogianya diselesaikan dengan permohonan a quo. Sebaliknya, dikabulkannya permohonan a quo akan berdampak negatif bagi proses akreditasi program studi di seluruh Indonesia, baik yang sedang dalam persiapan ataupun dalam proses pelaksanaan. 38. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses akreditasi program studi untuk LAM yang berdiri di kemudian hari dapat disosialisasikan secara partisipatif agar proses transisi berjalan secara kondusif untuk menghindari kejadian-kejadian serupa di masa depan. B. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Saksi a.n. Ketut Prasetyo 39. Pemerintah memahami keberatan yang dihadapi oleh Saksi Ketut Prasetyo atas biaya akreditasi yang dipungut oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (“LAMDIK”) sejumlah Rp52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah). 40. Biaya akreditasi pada intinya merupakan biaya penjaminan mutu yang menjadi biaya operasional sebagai konsekuensi logis dari 564 penyelenggaraan program studi. Hal ini dikarenakan akreditasi ditujukan untuk kepentingan program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik, baik kepada calon mahasiswa atau pengguna lulusan. 41. Dengan demikian, biaya akreditasi merupakan konsep fundamental dari akreditasi sebagai suatu pembuktian formal dari pihak ketiga independen atas mutu yang diklaim oleh pihak lainnya. 42. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu program studi, yakni: a. Menanggung sepenuhnya biaya akreditasi program studi untuk mencapai SN DIKTI. Karenanya, biaya yang dikenakan oleh LAM terbatas hanya untuk akreditasi program studi untuk memperoleh status terakreditasi unggul. b. Memberikan bantuan kepada program studi untuk memperoleh status terakreditasi unggul melalui program Transformasi Akreditasi Program Studi. c. Memberlakukan perpanjangan status terakreditasi melalui skema automasi berdasarkan data SN DIKTI. 43. Kendati demikian, Saksi Ketut Prasetyo tidak dapat membedakan biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan akreditasi oleh LAM, dengan biaya-biaya lainnya yang tidak terkait, sebagaimana ditunjukkan dari pernyataannya dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 berikut ini: Angka 95 Risalah 7 Agustus 2025: “Ya, saya lihat ternyata betul, sekitar itu. Kemudian, yang jadi problem lagi, ternyata apa yang kita alami dulu waktu BAN PT, jadi waktu ada visitasi lapangan, Yang Mulia, itu kita juga harus menyiapkanlah ubo rampe-nya kalau bahasa Jawanya, suguh, gupuh, kemudian rengkuh, itu kan sudah ada kita siapkan. Nah, begini, di LAMDIK ini kita juga selain membayar juga harus menyiapkan itu. Kalau kemarin waktu (…)” Angka 99 Risalah 7 Agustus 2025: “Oh, gitu, ya. Jadi, gini ya, paling tidak siapkan tempat, wong sampai siang, sore itu kan juga harus menyediakan makanan. Kemudian, kita kan harus juga ngundang user. Jadi, kalau di pendidikan itu user-nya adalah kepala sekolah, bisa salah satunya pengawas atau dinas terkait, itu datang di acara itu sebagai … apa … instrumen yang harus dijawab ke asesor kan juga memberikan sangu, uang saku. Itu kan sudah 565 anggaran. Terus terang saja, kemarin kan saya lihat di tarif harga itu hanya Rp50.000,00. Saya bilang sama Bu Dekan, “Bu, Rp50.000,00 itu nanti berikutnya lagi kalau Ibu undang enggak akan datang, begitu kan. Wah, ini derajatnya kepala sekolah, pengawas ditambahin, gitu. Jadi, selain membayar, jika kita seperti di BAN PT yang lama harus juga menyiapkan ubo rampe gitu, Pak Ketua. Saya kira itu selintas, Bapak, mungkin moga-moga sudah menangkap. Jadi, intinya kalau dulu gratis, sekarang berbayar.” 44. Biaya-biaya lainnya yang diklaim diperlukan sebagai “biaya operasional visitasi” merupakan penyimpangan dan tidak menjadi bagian dari proses akreditasi yang sah. Dalam hal ini, LAMDIK telah mengeluarkan Kode Etik Asesor melalui Peraturan LAMDIK No. 23 Tahun 2022 tentang Rekrutment dan Kode Etik Asesor LAMDIK, yang mengatur bahwa Asesor yang menerima fasilitasi akomodasi, transportasi, uang, dan hadiah diancam dengan sanksi pelanggaran berat. 45. Merujuk pada Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait LAMEMBA dalam persidangan, setiap tahunnya LAMEMBA melakukan evaluasi rutin untuk memastikan mutu dan kinerja tetap dalam kondisi optimal. 46. Pemerintah berkomitmen untuk mengkaji skema pembiayaan yang tepat untuk proses akreditasi program studi sehingga dapat mengakomodasi perhatian dari para pihak yang berkepentingan. III. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI PEMOHON 47. Pemerintah dengan ini menanggapi keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni: (i) Khairul Fahmi; dan (ii) Rudy, sebagai berikut: A. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Ahli a.n. Khairul Fahmi 48. Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan Ahli Khairul Fahmi yang secara simplistis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum yang mengurangi peran negara di bidang pendidikan secara an sich bertentangan dengan UUD NRI 1945. 49. Sebagaimana telah disampaikan dalam proses persidangan, UUD NRI 1945 tidak membebankan penuh tanggung jawab penyelenggaraan 566 pendidikan tinggi kepada Pemerintah, tetapi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut berkontribusi. 50. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan juga peran aktif negara merupakan dua kutub antinomis yang saling berinteraksi: di mana negara hadir di situ pula peran masyarakat ditutupi. Keterlibatan penuh negara akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang totalitarian dan bukanlah justru demokratik. 51. Ahli Khairul Fahmi memaknai peran aktif negara secara sempit sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara sendirian oleh negara agar sejalan dengan UUD NRI 1945, melalui pernyataannya: “... kebijakan hukum di bidang pendidikan yang memiliki kecerungan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam pemenuhan … pemenuhannya itu haruslah dievaluasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi.. Jika pernyataan ini diikuti secara an sich, maka tidak boleh ada sedikitpun partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi. 52. Di sisi lain, Pemerintah mendasarkan pilihan kebijakan hukum tidak semata-mata secara formalistis pada presensi saja, tetapi bagaimana kebijakan hukum tersebut secara materiil dapat berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 53. Pendapat Ahli Khairul Fahmi yang tidak mempertimbangkan efektivitas dari kebijakan menunjukkan pemahaman yang teramat dangkal untuk menilai konstitusionalitas kebijakan a quo. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 tidak mengatur secara rigid mengenai implementasi penyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan, melainkan menetapkan tujuan-tujuan yang perlu diupayakan. 54. Dalam hal ini, Ahli T. Basaruddin telah menerangkan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2025, yakni: “Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2003, melalui proses pendanaan Managing Higher Education for Relevance and Efficiency atau kita kenal dengan proyek ‘Im Here’, dilakukanlah kajian akademis tentang sistem akreditasi yang sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan spesifik sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan perlunya dibentuk lembaga akreditasi yang berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan dengan 567 melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perumusan kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instrumen akreditasi dapat dikembangkan berdasarkan kekhasan disiplin keilmuan sehingga akan lebih selaras dengan karakteristik disiplin ilmu dan kebutuhan dari masyarakat profesi atau pengguna lulusan perguruan tinggi. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM yang kemudian diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan akreditasi untuk program studi. Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu, khususnya dalam bentuk akreditasi, selanjutnya yang direalisasikan dalam dibukanya peran masyarakat untuk mendirikan LAM yang kemudian dikenal dengan LAM Masyarakat” 55. Terhadap hal ini, Pemerintah telah menyampaikan bahwa penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut—yang lengkapnya telah diuraikan dalam Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025. B. Tanggapan Pemerintah terhadap Keterangan Ahli a.n. Rudy 56. Pemerintah tidak sependapat pada keterangan Ahli Rudy yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan akreditasi merupakan wewenang yang tidak dapat dialihkan berdasarkan doktrin delegata potestas non-potest delegari. 57. Ahli Rudy menyampaikan bahwa akreditasi sebagai kontrol kualitas pendidikan merupakan kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan dan harus dipegang oleh negara, sebagai berikut: “Yang pertama adalah akreditasi adalah tanggung jawab negara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Akreditasi sebagai bentuk jaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak dapat didelegasikan” 58. Dalam hal ini, doktrin delegata potestas non-potest delegari pada pokoknya mengatur terkait dengan larangan pelimpahan wewenang yang telah didelegasikan kepada pihak lain. Doktrin ini sendiri juga tidak relevan karena berlaku untuk wewenang dan bukan kewajiban. 568 59. Di sisi lain, wewenang Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan wewenang atribusi dan bukan wewenang delegasi karena bersumber langsung pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, UU Sisdiknas, dan UU Dikti. 60. Dalam hal ini juga, penyelenggaraan akreditasi sendiri bukanlah suatu wewenang yang secara spesifik diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Karenanya, doktrin yang menjadi acuan utama analisis Ahli Rudy tidaklah relevan dalam perkara a quo. 61. Sebagai rujukan, berikut adalah kutipan Pasal 31 UUD NRI 1945 yang Ahli Rudy katakan merupakan dasar dari wewenang Pemerintah dalam melaksanakan akreditasi program studi. “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 62. Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas tidak ada satupun kewajiban langsung bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan sendiri akreditasi program studi. Satu-satunya kewajiban langsung Pemerintah berdasarkan Pasal 31 UUD NRI 1945 adalah: (i) membiayai pendidikan dasar; (ii) mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan; (iii) memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN/D; dan (iv) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 63. Dengan tidak adanya kewajiban secara eksplisit yang mengatur soal penyelenggaraan akreditasi dalam UUD NRI 1945, maka pandangan Ahli Rudy bahwa akreditasi merupakan wewenang yang didelegasikan oleh 569 UUD NRI 1945 dan bukan suatu kebijakan hukum terbuka, jelas sangat keliru. 64. Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025, akreditasi sendiri pada intinya merupakan pilihan kebijakan yang diambil Pembentuk Undang-undang dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. 65. Akreditasi merupakan kebijakan hukum dalam sistem pendidikan nasional yang didesain untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka akuntabilitas publik. Uraian lengkap mengenai rasionalisasi dari penyelenggaraan akreditasi dan mengapa akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM, telah diuraikan dalam Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan Keterangan Tambahan Presiden tanggal 4 Agustus 2025. 66. Dalam hal ini juga, Ahli Rudy menyebarkan ketakutan irasional mengenai bahaya akreditasi yang menurutnya berdampak menghilangkan kemampuan kontrol standar pendidikan nasional secara efektif, yang dikutip berikut ini: “Kedua, melemahkan kontrol negara. Negara akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol standar pendidikan nasional secara efektif. Hal ini dapat memecah belah sistem pendidikan nasional dan menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat yang di daerah 3T.” 67. Analisis yang disampaikan Ahli Rudy merupakan kesimpulan dari mereka yang belum membaca lengkap ketentuan teknis mengenai penjaminan mutu yang diatur Permendikbudristek 53/2023, yang telah mengatur dengan jelas bagaimana Pemerintah masih memegang kendali terhadap akreditasi program studi. 68. Terakhir, keterangan Ahli Rudy yang menilai bahwa penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM akan berujung pada komersialisasi pendidikan merupakan paranoia delusional yang tidak berdasarkan pada regulasi dan data, yang dikutip berikut ini: “Komersialisasi pendidikan. Dengan akreditasi yang diserahkan kepada lembaga mandiri, pendidikan berisiko menjadi komoditas yang lebih mementingkan keuntungan 570 daripada pelayanan publik, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa menjadi terpinggirkan.” 69. Ketakutan Ahli Rudy yang berlebihan ini lagi-lagi didasarkan pada apatismenya sendiri dalam memahami regulasi di bidang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, Pemerintah merujuk pada pertimbangan MKRI dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 sehubungan dengan komersialisasi pendidikan, yakni: “[3.16] Praktik komersialiasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang a quo. Menurut Mahkamah, bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan. Negara harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigma pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010).” 70. Berdasarkan kutipan di atas, penilaian ada tidaknya komersialisasi tidak didasarkan apakah negara membiayai penyelenggaraan pendidikan 571 sepenuhnya, termasuk biaya operasional dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi bagaimana negara tetap memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan penuh penyelenggaraan pendidikan sehingga tetap sejalan dengan UUD NRI 1945. 71. Dalam konteks perkara ini, Pemerintah terbukti masih memiliki wewenang yang penuh dalam mengatur akreditasi program studi dan juga pendirian LAM, sehingga tidak mengarah pada terjadinya komersialisasi pendidikan sebagaimana ditakutkan oleh Ahli Rudy. IV. KESIMPULAN Untuk menilai apakah Objek Permohonan dalam perkara a quo bertentangan ataupun tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, terdapat 3 (tiga) pertanyaan hukum yang perlu dijawab, yakni: 1. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pelepasan tanggung jawab Pemerintah dalam penjaminan mutu pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945? 2. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM selaras dengan tujuan yang dikehendaki UUD NRI 1945? 3. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM menghilangkan hak masyarakat atas pendidikan tinggi? Selanjutnya, perkenankan Pemerintah untuk menguraikan jawaban atas masing-masing pertanyaan hukum sebagai berikut: A. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pelepasan tanggung jawab Pemerintah dalam penjaminan mutu pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945? 72. Berdasarkan persidangan yang berlangsung, terbukti bahwa akreditasi program studi oleh LAM tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah dalam penjaminan mutu pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. 73. Pertama-tama, penting untuk digarisbawahi bahwa tidak terdapat ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur kewajiban Pemerintah untuk melakukan akreditasi di bidang pendidikan—apalagi akreditasi program studi. Dalam konstruksi ini, UUD NRI 1945 membuka ruang bagi Pembentuk Undang-undang untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan dalam bidang pendidikan. Hal 572 ini diuraikan secara lengkap dalam Bagian III.A Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025. 74. Sebagaimana telah diuraikan dalam proses persidangan, akreditasi menjadi pilihan kebijakan yang diambil dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pada jenjang pendidikan tinggi, yang dilaksanakan melalui BAN-PT (untuk Akreditasi Perguruan Tinggi), dan Lembaga Akreditasi Mandiri (untuk akreditasi program studi). 75. Tanggung jawab Pemerintah tidak dapat dilihat secara sempit sebagai penyelenggaraan langsung akreditasi program studi, tetapi dilihat dalam konteks lebih luas dalam bidang pendidikan tinggi. Berangkat dari pemahaman ini, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemerintah, termasuk Kemendiktisaintek ataupun BAN-PT, masih memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini telah diuraikan secara lengkap dalam Bagian III.C Keterangan Presiden Tanggal 18 Juli 2025 dan lebih lanjut diuraikan dalam Bagian E Tambahan Keterangan Presiden Tanggal 31 Juli 2025, yakni: a. Wewenang dalam Pengaturan LAM: 1) Pemerintah dapat mengatur teknis pelaksanaan akreditasi program studi yang wajib dipatuhi oleh LAM; 2) Pemerintah dapat mengatur persyaratan pendirian LAM, baik secara langsung atau melalui BAN-PT; b. Wewenang dalam Pendirian LAM: 1) Pemerintah memeriksa dan menyetujui pendirian LAM melalui evaluasi studi kelayakan; 2) BAN-PT melakukan penilaian terhadap proposal pendirian LAM; 3) Penetapan biaya akreditasi harus mendapat persetujuan pemerintah; c. Wewenang dalam Operasional LAM 1) Standar LAM harus mendapat persetujuan dari BAN-PT untuk memastikan keselarasan dengan SN-Dikti; 2) LAM wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Menteri melalui BAN-PT; 573 3) Sistem audit keuangan berkala oleh akuntan publik dengan publikasi hasil audit; d. Wewenang dalam Pengawasan LAM: 1) BAN-PT dapat menempatkan LAM dalam pembinaan dan pengawasan; 2) Pencabutan izin LAM apabila tidak memenuhi ketentuan; dan 3) BAN-PT dapat mengambil alih tugas akreditasi jika LAM tidak sesuai standar. 76. Saksi Imam Buchori sebagai Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT menegaskan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2025, yakni: a. Peran Pemerintah dalam menyetujui pendirian LAM, dalam Angka 204 Risalah 20 Agustus 2025: “Jadi ada dua tahap yang dilakukan oleh MA BAN-PT di dalam melihat proposal pendirian LAM. Yang pertama adalah penilaian kelayakan pendirian LAM dari sisi siapa yang mendirikan. Jadi apakah misalnya suatu bidang ilmu tertentu, kemudian para pendirinya tadi apakah sudah dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang ilmu itu, apakah kemudian asosiasi pengelola program studinya juga sudah mewakili bidang-bidang ilmu yang nanti akan tercakup di dalam itu, di dalam LAM tersebut, gitu, ya. Dan setelah penilaian terhadap pendiri ini dinyatakan lolos, baru kemudian kita lihat lagi konten atau isi dari proposal. Dan setelah nanti proposal itu di … apa … di nilai memenuhi, maka kemudian MA BAN-PT akan bersurat kepada Menteri untuk menyatakan bahwa LAM tersebut dapat diberikan persetujuan pendirian.” b. Peran BAN-PT dalam memeriksa kesiapan LAM untuk melakukan akreditasi, dalam Angka 204 Risalah 20 Agustus 2025: “Ini adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana proses sampai kemudian LAM bisa mulai melaksanakan akreditasi. Jadi ketika tadi LAM sudah memperoleh izin pendirian dari … persetujuan pendirian dari Menteri. Kemudian LAM akan mengurus badan hukum dan setelah itu mengajukan ke Menteri untuk mendapat izin beroperasi. Namun demikian nanti masih akan dievaluasi oleh BAN-PT terkait kesiapan untuk melaksanakan akreditasi. ... Ada beberapa hal yang dilihat misalnya nanti terkait dengan infrastruktur perkantoran, kemudian sistem 574 informasi, kesiapan instrumen, kesiapan asesor dan lain sebagainya. Sehingga ketika nanti semuanya sudah dinilai siap, MA BAN-PT biasanya juga akan melakukan kunjungan ke kantor calon LAM tadi atau LAM yang akan beroperasi tadi. Dan kalau semuanya kemudian dinyatakan oke, maka MA BAN-PT akan menerbitkan peraturan BAN- PT terkait cakupan program studi yang akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang berdiri tersebut. ... Jadi, ini yang benar-benar kemudian akan dilihat oleh MA BAN-PT sebelum kemudian MA BAN-PT menyatakan bahwa suatu LAM tadi siap untuk beroperasi dan menerbitkan peraturan tentang cakupan program studi yang akan diakreditasi.” c. Setiap LAM wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAN-PT dan BAN-PT melakukan pengawasan (asesmen) secara rutin terhadap kinerja LAM, dalam angka 204 Risalah 20 Agustus 2025 berikut ini: “Next. Jadi, yang pertama, LAM akan menyiapkan dan menyerahkan laporan kegiatan tahunan kepada MA BAN- PT paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya. Kemudian, MA akan memeriksa keseluruhan format, dan juga isi, gitu ya, kelengkapan dokumen pendukung, dan lain sebagainya, termasuk link-link yang diberikan terkait dengan laporan tersebut. Dan jika telah memenuhi, kemudian MA akan menugaskan satu atau lebih anggotanya untuk melaksanakan assessment kecukupan. Tim kemudian akan menganalisis kegiatan tahunan LAM yang dilaporkan tersebut. Dan kemudian kita juga menyusun semacam rapor kinerja MA, yang ini juga kami lampirkan, Yang Mulia. Dan kemudian, tim akan melaksanakan assessment lapangan di tempat kedudukan LAM. Jadi, kita biasanya kemudian ke kantor LAM untuk melihat apakah ... apa ... data-data yang disampaikan dalam laporan tersebut sesuai dengan kenyataannya. Dan kemudian, MA BAN-PT menyampaikan laporan kegiatan tahunan tadi kepada menteri yang dilampiri dengan rapor kinerja LAM yang kami lampirkan juga dan juga hasil verifikasi lapangan.” 77. Bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penjaminan mutu pada jenjang pendidikan tinggi sejalan dengan desain UUD NRI 1945 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 575 pendidikan. UUD NRI 1945 secara eksplisit mengakui dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai manifestasi dari sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Hal ini diuraikan secara lengkap dalam Bagian III.A Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025. 78. Prinsip partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional sejak UU Sisdiknas. Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas dengan tegas menyatakan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan". 79. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan secara konsisten bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan, bukan pelepasan tanggung jawab negara. Dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Mahkamah dengan tegas menyatakan: "Menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek" 80. Partisipasi masyarakat dalam akreditasi program studi sejalan dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang menjadi roh amandemen UUD 1945, yang menekankan prinsip-prinsip: a. Demokrasi partisipatif yang membuka ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan publik. b. Desentralisasi kewenangan yang tidak memusatkan semua fungsi pada pemerintah pusat. c. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. 576 81. Dalam hal ini, pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM sekaligus mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia dalam mengelola urusan publik. Melalui partisipasi masyarakat, Negara tidak perlu memonopoli semua aspek penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Karenanya, peran negara dapat difokuskan pada aspek-aspek yang bersifat lebih luas dan berada pada tataran pengambilan kebijakan (policy making), seperti mengatur standar, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan akses yang adil. 82. Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pelaksanaan kewenangan pembentuk undang- undang dalam koridor open legal policy yang sejalan dengan Pasal 31 UUD NRI 1945 dan prinsip partisipasi masyarakat, tidak mengurangi kewajiban konstitusional negara atas penjaminan mutu karena tetap diatur, diberi izin, diawasi baik secara langsung atau melalui BAN-PT. B. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM selaras dengan tujuan yang dikehendaki UUD NRI 1945? 83. Penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM selaras dengan tujuan yang dikehendaki UUD NRI 1945, yakni untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” (Alinea IV Pembukaan), “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 31 ayat 3), dan kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5). 84. Desain konstitusional Indonesia menganut konsep "open legal policy" yang memberikan ruang bagi Pembentuk Undang-undang untuk menentukan cara terbaik mencapai tujuan konstitusional. Sebagaimana dijelaskan dalam persidangan UUD NRI 1945 memberikan pedoman "ends" (tujuan) tetapi tidak merinci "means" (cara). 85. Oleh karenanya, tolok ukur konstitusionalitas daripada penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM tidak dapat dipisahkan dari ketercapaian tujuan yang dikehendaki dalam kerangka UUD NRI 1945. 86. Dalam hal ini, penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pilihan kebijakan yang paling sesuai, dikarenakan: 577 a. Optimalisasi Efisiensi Sumber Daya Nasional. LAM memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya nasional dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dengan 34.485 program studi yang harus diakreditasi di Indonesia, kapasitas BAN-PT yang terbatas (sekitar 2.000 akreditasi per tahun) menunjukkan perlunya diversifikasi kelembagaan untuk memastikan seluruh program studi dapat terakreditasi tepat waktu. b. Spesialisasi dan Kekhususan. Model LAM berbasis rumpun ilmu memungkinkan pengembangan keahlian spesifik yang tidak mungkin diakomodasi dalam satu lembaga tunggal. Setiap LAM dapat fokus mengembangkan instrumen dan metodologi akreditasi yang sesuai dengan karakteristik unik disiplin ilmunya, menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan relevan. c. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu dan Dunia Kerja. Karena LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan melibatkan organisasi profesi serta asosiasi unit pengelola program studi, proses akreditasi menjadi lebih relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. 87. Rasionalitas dari penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM, yang terdiri dari organisasi profesi dan asosiasi unit penyelenggara program studi berdasarkan masing-masing bidang keilmuan telah diuraikan secara lengkap dalam Bagian III.B Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan Bagian A Keterangan Tambahan Presiden tanggal 31 Juli 2025. 88. Rasionalisasi dari keberadaan LAM juga dikemukakan oleh Ahli T. Basaruddin dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2025 berikut ini: a. Angka 192 Risalah 20 Agustus 2025: “Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2003, melalui proses pendanaan Managing Higher Education for Relevance and Efficiency atau kita kenal dengan proyek ‘Im Here’, dilakukanlah kajian akademis tentang sistem akreditasi yang sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan spesifik sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil dari kajian tersebut 578 menyimpulkan perlunya dibentuk lembaga akreditasi yang berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perumusan kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instrumen akreditasi dapat dikembangkan berdasarkan kekhasan disiplin keilmuan sehingga akan lebih selaras dengan karakteristik disiplin ilmu dan kebutuhan dari masyarakat profesi atau pengguna lulusan perguruan tinggi. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM yang kemudian diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan akreditasi untuk program studi. Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu, khususnya dalam bentuk akreditasi, selanjutnya yang direalisasikan dalam dibukanya peran masyarakat untuk mendirikan LAM yang kemudian dikenal dengan LAM Masyarakat.” b. Angka 262 Risalah 20 Agustus 2025: “Jadi pertama, konteks dari akreditasi untuk mengarah pada disiplin base atau berbasis disiplin itu, itu harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya, termasuk organisasi profesinya.” c. Angka 264 Risalah 20 Agustus 2025: “Keterlibatan pihak seperti tadi organisasi profesi, bukan hanya dalam konteks asesmen-nya, Yang Mulia, tapi mulai dari bagaimana governance sistem dari pola atau sistem akreditasinya atau proses akreditasinya? Instrumen yang tepat harus diterapkan seperti apa? Itu harus sudah melibatkan pihak-pihak stakeholder utamanya tadi.” 89. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan LAM faktanya juga dirasakan oleh perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Saksi Suprijadi yang dikutip dari Risalah 20 Agustus 2025 berikut ini: “Dalam skala nasional, kami mengikuti dari hampir semua lembaga akreditasi mandiri, misalnya akreditasi mandiri teknik. Bidang teknik, kami ada 65 program studi yang sudah terakreditasi. Kemudian, LAM SAMA, bidang sains dan matematika ada 27 program studi. LAM Kesehatan ada 6 program studi. LAM Infokom juga ada 4 program studi. LAM EMBA untuk bidang ekonomi dan manajemen ada 6 program studi. 579 Nah, secara umum, pola dan proses akreditasinya hampir sama. Penekanan pada aspek legalitas, masukan atau input. Kemudian, proses serta luaran menjadi prioritas evaluasi. Nah, disparitas pengetahuan asesor ini sangat berpengaruh dalam proses penilaian akreditasi secara nasional. Nah, kalau kita mengikuti dan menunjuk kemanfaatan dari program-program akreditasi oleh lembaga akreditasi independen ini, kami melihat bahwa ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, khususnya misalnya bagi ITB sendiri. ITB mendapat masukan untuk pengelolaan program studi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperlancarkan dan meningkatkan standar mutu akademik, baik nasional maupun internasional.” 90. Para Pemohon dalam permohonannya secara konsisten menuntut agar akreditasi program studi dikembalikan sepenuhnya kepada BAN-PT, namun gagal menyajikan analisis komprehensif mengenai bagaimana BAN-PT dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan LAM. 91. Fakta persidangan telah mengungkap permasalahan yang akan dihadapi jika seluruh program studi akan dipaksakan untuk diakreditasi oleh BAN- PT, sebagai berikut: a. Ahli T. Basaruddin menyatakan bahwa secara kelembagaan BAN-PT akan menjadi sangat besar dan karenanya tidak efisien, sebagaimana dikutip dari Angka 262 Risalah 20 Agustus 2025 sebagai berikut: “Nah bayangkan kalau semuanya harus dihimpun dalam satu badan, misalnya BAN-PT, jadi kita membayangkan ada berapa banyak organisasi profesi yang harus dihimpun di sana dan masing-masing harus menjadi kompartemen, jadi di dalam atau divisi dari BAN-PT, itu yang Bapak sampaikan. Saya membayangkan secara kapasitas, maka BAN-PT akan menjadi bodi yang sangat besar nanti, gitu ya, karena dia akan menghimpun begitu banyak organisasi-organisasi profesi dan masing-masing akan menjadi bagian di bawahnya. Hanya kebayang bagaimana size dari lembaganya.” b. Hal ini juga didukung oleh Saksi Imam Buchori yang pada intinya menguraikan bagaimana BAN-PT terbantu dengan keberadaan LAM dalam menyelenggarakan akreditasi program studi, sebagaimana dikutip dari Angka 198 Risalah 20 Agustus 2025 sebagai berikut: 580 “Dan saat ini menurut PD Dikti data kita perguruan tinggi itu ada 4.400 lebih, sedangkan program studi itu ada 30 … hampir 34.000 untuk program studi yang harus diakreditasi di Indonesia. Next. Dan ini adalah data yang kami peroleh dari masing-masing LAM, berapa jumlah program studi yang diakreditasi oleh LAM. Jadi LAM PTKes misalnya ada 5.664, LAM Teknik 2.800-an, LAMEMBA 4.000, dan seterusnya, sedangkan LAM yang akan segera beroperasi, ini ada datanya LAMGAMA itu paling tinggi ada 4.400, kemudian LAM misalnya yang sudah ditetapkan kemarin untuk beroperasi itu sudah 507 dan seterusnya. Ini memang kalau dijumlah, jumlahnya lebih dari jumlah yang tadi 33.900 sekian karena memang ada beberapa program studi yang dia bisa diakreditasi lebih dari satu LAM. Karena dasarnya program studi memilih LAM yang mana yang tepat itu pada tiga hal, yang pertama adalah body of knowledge-nya, yang kedua adalah struktur kurikulumnya, dan ketiga adalah kompetensi lulusannya. Sehingga beberapa program studi, misalnya bioteknologi itu barangkali bionya lebih tepat di LAM sama, sedangkan teknologinya dia barangkali lebih tepat di LAM Teknik. Nah, nanti program studi itu dapat menentukan pilihan bagi prodi-prodi yang berada pada irisan-irisan tersebut. Next. Ini adalah data kinerja BAN PT Tahun 2024 yang kita pilih dari laporan dewan eksekutif. Bisa dilihat bahwa sebenarnya kapasitas BAN PT itu sekitar … di sini melakukan sekitar 2.000-an ya, 2.000-an akreditasi. Sehingga … dan itu pun biasanya ada beberapa program studi yang carry over dari tahun sebelumnya. Sehingga kalau dilihat dari kapasitas dan kemampuan memang keberadaan LAM ini sangat membantu BAN PT, khususnya mengurangi beban untuk yang akreditasi program studi.” c. Selain itu, Saksi Imam Buchori juga menggarisbawahi kekhasan instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAM dibanding BAN- PT, sebagaimana dikutip dari Angka 198 Risalah 20 Agustus 2025 sebagai berikut “Jadi, ini perbedaan antara instrumen yang di-develop atau dikembangkan oleh BAN PT dan dikembangkan oleh LAM. Salah satu kekhasan dari instrumen yang dikembangkan oleh LAM itu dia harus memperoleh masukan dari para 581 pendirinya, yaitu Asosiasi … AUPS (Asosiasi Unit Pengelola Program Studi) dan OP. OP adalah Organisasi Profesi sehingga karena masukan itu, maka dia akan memiliki ciri sesuai dengan ciri dari LAM tersebut. Next. Nah, yang tadi adalah … yang sebelum ini ditampilkan adalah untuk instrumen terakreditasi dan … terakreditasi sementara dan instrumen terakreditasi. Keduanya, ya … jadi untuk memperoleh status terakreditasi sementara maupun terakreditasi sesuai Permen 53 itu dibiayai oleh Pemerintah. Sedangkan yang berikutnya adalah instrumen akreditasi IAPS untuk memulai akreditasi unggul, dimana di sini program itu harus … kalau yang masih di LAM itu artinya dia harus membayar untuk memulai akreditasi unggul. Jadi kalau yang tadi terakreditasi sementara dan terakreditasi itu dibiayai Pemerintah. Yang unggul dia harus membayar. Nah, perbedaannya antara yang dikembangkan oleh BAN- PT dan LAM kurang lebih sama, dimana di sini instrumennya sudah memiliki ciri khas dari bidang ilmu masing-masing LAM tersebut. Jadi di sini sudah ada masukan dari asosiasi profesi maupun … eh, organisasi profesi maupun asosiasi pengelola program studi di dalam mengembangkan … apa … mengembangkan instrumen tersebut. Next.” 92. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan tren global terhadap akreditasi sebagaimana dikemukakan Ahli Sascha Hardt di mana keterlibatan negara hanya mencakup pengaturan akreditasi secara umum dan kemudian dijalankan oleh lembaga mandiri untuk investigasi dan juga oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah (Akkreditierungsrat) yang diisi oleh kalangan ilmiah untuk pengambilan keputusan, sebagaimana dikutip dari Keterangan Tertulis yang disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan diterangkan langsung pada tanggal 20 Agustus 2025. 93. Para Pemohon juga mengabaikan isu fundamental konflik kepentingan yang timbul ketika pemerintah sekaligus menjadi penyelenggara pendidikan tinggi (melalui PTN) dan lembaga pengakreditasi. Sebagaimana dijelaskan ahli dari pemerintah, jika negara melaksanakan akreditasi program studi sembari menyelenggarakan pendidikan tinggi, 582 maka terjadi pelanggaran prinsip objektivitas, independensi, dan transparansi. 94. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu manfaat dari akreditasi adalah pengakuan terhadap kompetensi dari lulusan program studi yang memperoleh akreditasi. Agar akreditasi dapat diakui secara internasional, lembaga pengakreditasi haruslah independen dan terbebas dari campur tangan dan pengaruh langsung dari Pemerintah. Hal ini telah diuraikan lengkap dalam Bagian III.B Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan diulangi dalam Bagian A angka 11 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 31 Juli 2025. 95. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM memengaruhi pengakuan internasional terhadap akreditasi tersebut sebagaimana dijelaskan Ahli T. Basaruddin dalam Angka 192 Risalah 20 Agustus 2025 berikut ini: “Model akreditasi yang dikembangkan melalui lembaga akreditasi dipandang sejalan dengan praktik, baik internasional atau international good practices. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya beberapa lembaga akreditasi mandiri yang telah mendapat rekognisi atau pengakuan dari lembaga internasional. LAM-PTKes, misalnya telah mendapat pengakuan dari World Federation for Medical Education atau WFME. Sementara LAM Pendidikan dan LAM EMBA mendapat pengakuan dan dinyatakan comply dengan international standards and guidelines yang dikeluarkan oleh The Internasional Network for Quality Assurance Agency and Higher Education atau INQAAHE. Diakuinya LAM oleh lembaga internasional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat internasional terhadap lulusan dari program studi yang diakreditasi oleh lembaga tersebut. Pelibatan masyarakat atau sektor privat dalam penyelenggaraan akreditasi juga merupakan praktik yang lazim dan banyak ditemukan di hampir semua negara. Di negara-negara tetangga, misalnya Malaysia itu paling tidak kita melihat bahwa terdapat 21 lembaga akreditasi yang bersifat dikembangkan masyarakat, sementara satu yang didirikan oleh pemerintah yang disebut dengan Malaysian Qualification Agency. Demikian halnya juga negara lain seperti Pakistan, Hong Kong, dan Philippines, dimana terdapat sejumlah lembaga akreditasi yang dikelola dan didirikan oleh masyarakat. Framework penjaminan mutu 583 eksternal pendidikan tinggi seperti halnya yang ditetapkan untuk negara-negara ASEAN yang kita kenal dengan ASEAN Quality Assurance Framework. Demikian juga European Standards and Guidelines serta Internasional Standards and Guidelines menekankan pentingnya independensi dari lembaga akreditasi. Artikulasi berikut, misalnya dari AQAF atau ASEAN Quality Assurance Framework mengatakan bahwa lembaga akreditasi memiliki tanggung jawab otonomis terhadap operasi dan pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, serta penilaian yang harus dilakukan terbebas dari segala pengaruh. Atau external quality assurance agency has autonomous responsibility for its operations and its decision-making processes and judgments are free from undue influences. Demikian juga dalam European Standards and Guidelines disebutkan bahwa agencies should be independent and act autonomously. They should have full responsibility for their operations and the outcomes of those operations without third party influence. Selain itu, framework internasional juga mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi atau yang kita kenal dengan akredasi sebagaimana tertuang dalam pernyataan standar di beberapa framework. Misalnya dalam European Standard and Guidelines disebutkan bahwa external quality assurance should be defined and designed specifically to ensure its fitness to achieve the aims and objectives set for it, while taking into account relevant regulations. Stakeholders should be involved in its design and continuous improvement. Likewise, hal yang sama dinyatakan dalam International Standard and Guidelines yang dikembangkan oleh INQAAHE bahwa the accreditation agency ensures meaningful and impactful stakeholders’ engagement in its function. Di banyak negara, biaya proses akreditasi umumnya dibebankan kepada perguruan tinggi, bahkan untuk akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi yang dikelola atau didirikan oleh pemerintah atau public agency. Di Malaysia misalnya, Malaysian Qualification Agency membebankan sekitar 5.000 Ringgit untuk professional accreditation atau akreditasi pertama pada saat pendirian program studi dan sekitar 10.000 Ringgit untuk full accreditation dan biaya tersebut belum termasuk biaya perjalanan dan akomodasi untuk assessor. Sementara lembaga-lembaga akreditasi swasta di Malaysia menerapkan biaya antara 15.000-25.000 Ringgit untuk setiap program studi.” 584 96. Kondisi ini sejalan dengan tren masyarakat global di mana independensi dari terpisah menjadi salah satu faktor yang menentukan kredibilitas dari akreditasi sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Sascha Hardt dalam Keterangan Tertulisnya, berikut ini: “Oleh karena itu, prosedur akreditasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga (a) keputusan terbebas dari motif ideologis, politik, atau ekonomi dan membatasi pengawasan pada kriteria formal, struktural, dan berorientasi pada hasil, dengan sepenuhnya menghormati kebebasan akademik, sementara (b) secara bersamaan mendorong standar ilmiah dan pendidikan yang ketat serta memungkinkan pengakuan gelar yang kuat secara nasional dan internasional ... Pemisahan investigasi dan adjudikasi ini melindungi hasil dari pengaruh ideologis, politik, atau ekonomi, sekaligus memastikan penerapan standar yang seragam, proses hukum yang wajar, dan akuntabilitas. Hasilnya, kualitas terjamin ketat, gelar tetap mudah dibaca dan diakui secara internasional, serta otonomi konten pengajaran dan penelitian tetap terjaga..” 97. Dengan absennya analisis yang menunjukkan keunggulan komparatif dari penyelenggaraan akreditasi program studi langsung oleh Pemerintah, maka tentu tidak terdapat alasan yang konstitusional untuk serta merta membatalkan pilihan kebijakan yang telah dipilih Pembentuk Undang-undang dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti. 98. Dengan demikian, penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM merupakan pilihan kebijakan yang konstitusional dan paling layak untuk mencapai tujuan UUD NRI 1945 karena lebih efisien, spesialis (per- rumpun ilmu), relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta selaras standar global yang menuntut independensi akreditasi, sehingga tidak terdapat dasar konstitusional untuk meniadakannya atau mengalihkannya kepada BAN-PT. C. Apakah penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM mengurangi hak masyarakat atas pendidikan tinggi? 99. Selama proses persidangan, tidak terbukti bahwa penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM berdampak apalagi mengurangi hak masyarakat atas pendidikan tinggi. 585 100. UU Dikti—sejalan dengan UUD NRI 1945—tidak menanggung keseluruhan biaya pendidikan yang ditempuh mahasiswa. Dalam hal ini, biaya pendidikan ditentukan dengan skema berikut ini: a. Bagi mahasiswa PTN dan PTN BH, berdasarkan Uang Kuliah Tunggal yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UU Dikti; dan b. Bagi mahasiswa PTS, berdasarkan biaya yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 101. Skema UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa sejalan dengan konsep keadilan distributif, sehingga bantuan Pemerintah diberikan secara selektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sehingga efektif untuk mencapai tujuan UUD NRI 1945. Hal ini telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam Bagian III.E Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan Bagian C dan D Keterangan Tambahan Presiden tanggal 30 Juli 2025. 102. Selain UKT yang didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa, UU Dikti mendesain skema-skema bantuan lain berdasarkan pada prinsip keadilan distributif ini, yakni: a. Kewajiban PTN untuk mengutamakan mahasiswa yang berkemampuan ekonomi rendah dan dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal setidaknya 20% dari jumlah mahasiswa yang diterima (Pasal 74 UU Dikti); b. Kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya (Pasal 76 UU Dikti); dan c. Pengalokasian Dana Pendidikan Tinggi dari APBN/D untuk mahasiswa (Pasal 89 huruf c UU Dikti). 103. Sehubungan dengan biaya akreditasi program studi oleh LAM yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, terbukti bahwa biaya tersebut tidak bersifat wajib melainkan berlaku hanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Permendikbudristek 53/2023, sebagai berikut: 586 Pasal 96 ayat (4) Permendikbudristek 53/2023: “LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang: a. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; b. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; c. status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.” Pasal 96 ayat (5) Permendikbudristek 53/2023: “Biaya akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh program studi yang mengajukan Akreditasi.” 104. Di sisi lain, Pemerintah telah memfasilitasi pembiayaan akreditasi program studi, yakni: a. Untuk program studi memperoleh status terakreditasi, seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah (Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023) b. Perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi berdasarkan data dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 81 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023); dan c. Menyediakan bantuan-bantuan melalui program Transformasi akreditasi program studi. 105. Uraian lengkap mengenai rincian pembiayaan akreditasi program studi telah disampaikan dalam Bagian III.E Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025 dan Bagian D Keterangan Tambahan Presiden tanggal 31 Juli 2025. 106. Paradigma Para Pemohon yang serta merta membebankan biaya akreditasi kepada UKT mahasiswa justru tidaklah dapat dibenarkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Saksi Suprijadi, terbukti bahwa perguruan tinggi seyogianya mencari sumber pendanaan lain sehingga mampu meringankan biaya operasional pendidikan yang mencakup lebih dari biaya akreditasi saja, yang dikutip dari Angka 258 Risalah 20 Agustus 2025 berikut ini: “Ya, dana ITB kan mendapatkan dari … tidak hanya dari UKT, tapi juga ada dana dari masyarakat, dari penelitian, dan 587 pengabdian masyarakat ataupun dari usaha-usaha ITB, Bu. Jadi, kita ambil dari komponen itu, Bu.” 107. Selain penjelasan di atas bahwa pemungutan biaya akreditasi program studi oleh LAM tidak serta merta menyebabkan komersialisasi seperti yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon, perlu diingat bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi dan menjamin keterjangkauan dari biaya akreditasi program studi oleh LAM, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III.C Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2025. 108. Perlu ditekankan bahwa pungutan biaya yang disetujui oleh Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi program studi merupakan hal yang lumrah dalam praktik internasional sebagai salah satu sumber pendanaan dari penyelenggara akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni: a. Ahli T. Basaruddin dalam Angka 192 Risalah 20 Agustus 2025 menerangkan: “Di banyak negara, biaya proses akreditasi umumnya dibebankan kepada perguruan tinggi, bahkan untuk akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi yang dikelola atau didirikan oleh pemerintah atau public agency. Di Malaysia misalnya, Malaysian Qualification Agency membebankan sekitar 5.000 Ringgit untuk professional accreditation atau akreditasi pertama pada saat pendirian program studi dan sekitar 10.000 Ringgit untuk full accreditation dan biaya tersebut belum termasuk biaya perjalanan dan akomodasi untuk assessor. Sementara lembaga-lembaga akreditasi swasta di Malaysia menerapkan biaya antara 15.000-25.000 Ringgit untuk setiap program studi. Praktik yang juga lazim diterapkan di beberapa negara adalah perguruan tinggi dapat mengajukan ke pemerintah untuk biaya akreditasi sebagai bagian dari anggaran rutin tahunan perguruan tinggi, tentu saja dalam konteks perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah. Hal yang sama juga diterapkan, misalnya di Taiwan dan fakta ini tentu saja menguatkan prinsip bahwa pendidikan tinggi memang merupakan kuasai public goods atau layanan yang memang tidak sepenuhnya harus dibiayai oleh negara.” b. Ahli Sascha Hardt dalam Angka 153 Risalah 20 Agustus 2025 menerangkan: 588 “Number two? Yes. Can I explain how the financing of the accreditation system in Germany is done? The independent agencies that are being used and that must be used for the reporting stage, they can ask a price and they operate within limits. They operate on a market basis, so they will establish themselves a price which they will ask from the institution for their service. But we only allow independent accreditation agencies which have themselves been accredited by the Accreditation Council. So, there is … there are limits to this and there are also controls for this. But within this, the agencies will ask their own price and then for the decision-making by the state, this is a common fee.” Terjemahan: “Oke. Sebenarnya lembaga akreditasi independen itu bisa menetapkan biaya akreditasi tersendiri, namun tentu saja pada saat mereka menetapkan, mereka juga akan … harus mendapatkan persetujuan dari negara tentang seberapa besar biaya yang akan dikenakan untuk akreditasi program tersebut. Jadi, tetap walaupun mereka dapat memiliki otonomi untuk menetapkan besarannya biaya akreditasi, tapi tetap … keputusannya tetap di … diambil oleh negara sesuai persetujuan dari negara.” 109. Dengan demikian, penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM tidak mengurangi hak masyarakat atas pendidikan tinggi, melainkan merupakan instrumen penjaminan mutu yang sejalan dengan UUD NRI 1945 berdasarkan keadilan distributif dan pengenaan biaya akreditasi pada kondisi tertentu sebagaimana diatur Permendikbudristek 53/2023, serta pengawasan Pemerintah atas keterjangkauan biaya, yang juga sejalan dengan praktik internasional mengenai pendanaan lembaga akreditasi. Demikian Kesimpulan Presiden ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. KESIMPULAN TERTULIS PIHAK TERKAIT (Prof. Dr. Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA)) 589 I. DALAM EKSEPSI Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Legal Standing I.1. DASAR HUKUM LEGAL STANDING 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: o (a) perorangan warga negara Indonesia, o (b) kesatuan masyarakat hukum adat, o (c) badan hukum publik atau privat, atau o (d) lembaga negara. Berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, terdapat lima syarat kerugian konstitusional: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Pemohon I (BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia) Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Bahwa Pemohon I bertindak atas nama organisasi koordinatif dekan-dekan FH PTN, padahal BKS Dekan FH-PTN bukan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi. Organisasi ini tidak mengelola program studi, tidak 590 menanggung biaya akreditasi, dan tidak terkena kewajiban langsung dari norma a quo. Dengan demikian, Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya hak konstitusional langsung yang dilanggar. Kerugian yang didalilkan bersifat tidak langsung (indirect) dan tidak memenuhi syarat legal standing. 3. Pemohon II Yayasan Sehati Indonesia Maju (Yayasan) Menyampaikan Kerugian Administratif, Bukan Konstitusional. Bahwa dalil kerugian Pemohon II hanya terkait konsekuensi administratif berupa beban biaya akreditasi. Beban biaya adalah persoalan implementasi kebijakan teknis (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023), bukan kerugian konstitusional akibat norma UU a quo. Kerugian administratif tidak serta-merta menjadi kerugian konstitusional. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki hubungan kausal langsung (causal verband) dengan norma yang diuji. 4. Pemohon III sampai Pemohon X (Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum PTN) Tidak Memiliki Legal Standing Bahwa para Pemohon ini berstatus dosen/ASN, yang secara normatif tidak menjadi objek langsung dari ketentuan akreditasi. LAM mengatur program studi, bukan individu dosen. Sehingga klaim kerugian mereka tidak bersifat konstitusional, melainkan administratif dan tidak relevan dengan norma a quo. 5. Pemohon XI – XIII (Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum PTN) Bukan Subjek yang Diatur Norma a quo. Bahwa akreditasi program studi adalah kewajiban institusi pendidikan, bukan mahasiswa. Dampak biaya ke mahasiswa (misalnya penyesuaian UKT), bukan akibat langsung norma UU. Dengan demikian, mahasiswa tidak memiliki legal standing karena tidak ada hak konstitusional mereka yang secara langsung dilanggar oleh norma a quo. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 591 I.2. Permohonan Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa para Pemohon tidak berhasil menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung antara norma a quo dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Yang dipersoalkan sesungguhnya adalah implementasi teknis dalam peraturan menteri, bukan norma dalam UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi. Oleh karenanya, permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebabkan pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam akreditasi. Namun dalil tersebut tidak menjelaskan secara konkret: o hak konstitusional spesifik apa yang dilanggar, o bentuk kerugian yang nyata dan aktual, o serta bagaimana hubungan kausalitas langsung antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian yang dialami Pemohon. 3. Bahwa Pemohon justru lebih banyak mempermasalahkan implementasi teknis akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), termasuk soal besaran biaya dan tata cara akreditasi, yang sesungguhnya diatur dalam peraturan pelaksana, bukan pada norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, melainkan praktik pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak memenuhi syarat kejelasan permohonan, karena Permohonan Kabur, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. II. DALAM POKOK PERKARA II.1. Peran Negara dan Manfaat Lembaga Akreditasi Mandiri 1. Bahwa sistem pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sistem ini, pemerintah memegang tanggung jawab 592 utama, namun pelaksanaannya bersifat gotong royong melalui partisipasi masyarakat. UUD 1945 tidak mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif, tetapi membuka ruang peran serta masyarakat sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat dalam UU Sisdiknas. 2. Bahwa Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai bagian dari prinsip good governance, di mana penyelenggaraan pendidikan melibatkan unsur negara, masyarakat, dan dunia profesi secara kolaboratif. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan bentuk konkret partisipasi tersebut, yang hadir bukan untuk menggantikan atau mengurangi tanggung jawab negara, melainkan memperkuat kualitas dan akuntabilitas pendidikan tinggi. 3. Bahwa Terbukti benar dalil Pihak Terkait bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Kehadiran badan independen seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sepenuhnya sejalan dengan konstitusi, karena negara tetap memegang tanggung jawab utama melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta fungsi pengawasan Kementerian dan BAN-PT, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tercapai, sementara pada saat yang sama masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai prinsip partisipasi publik. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi monopoli negara, melainkan wujud kolaborasi negara dan masyarakat yang mencerminkan prinsip demokrasi serta semangat gotong royong. 4. Manfaat Lembaga Akreditasi Mandiri di Indonesia, Dalam era kemajuan teknologi yang menuntut perguruan tinggi untuk beradaptasi, kualitas pendidikan menjadi faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) hadir sebagai salah satu solusi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi dan program studi secara lebih konsisten, otonom, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Lembaga- lembaga ini, berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas, mendorong inovasi, serta memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi 593 siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah penjelasan detail mengenai manfaat LAM di Indonesia. 5. Menjadi kepanjangan tangan BAN PT sesuai Amanah UU 12 tahun 2012, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melaksanakan akreditasi pada Program Studi sesuai Amanah UU No 12 tahun 2012 pasal 55 ayat (5) menyatakan, Akreditasi akuntabilitas Program Studi sebagai bentuk publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; ayat (6) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan ayat (7) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Dengan keberadaan LAM proses akreditasi berjalan lancar dan tidak pernah ada keterlambatan seperti yang sebelumnya sering terjadi saat masih dikelolanoleh BAN PT karena adanya kendala dana dari pemerintah, sehungga seluruh proses sesuai lama waktu yang dijanjikan kepada program studi bahkan sudah lebih cepat karena adanya perbaikan pada proses bisnis. 6. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik, Salah satu manfaat utama LAM adalah meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan dan program studi yang diakreditasinya dikarenakan LAM telah menjadi anggota asosiasi lembaga akreditasi internasional dan mengikuti berbagai event internasional untuk memperluas jejaring dan kolaborasi dalam rangka meningkatan kualitas Pendidikan tinggi di Indonesia . Proses penilaian yang bersifat ketat dan objektif dari asosiasi lembaga akreditasi internasional memastikan bahwa LAM telah memenuhi standar mutu tertentu sehingga mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga akreditasi internasional. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat, termasuk calon mahasiswa, orang tua, dan industri, terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan. Misalnya, sebuah program studi sains yang terakreditasi oleh LAMSAMA atau program studi ekonomi oleh LAMEMBA, lulusannya akan dianggap lebih kompeten karena telah di 594 rekognisi internasional atau berkolaborasi dengan Lembaga akreditasi internasional 7. Mendorong Peningkatan Mutu Berkelanjutan secara inklusif, Akreditasi oleh LAM tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi memerlukan evaluasi berkala (Pemantauan dan evaluasi). Hal ini mendorong perguruan tinggi dan program studi untuk terus melakukan Continuous Improvement, baik dalam kurikulum, fasilitas pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian maupun kualitas dosen dan teknisi. Dengan demikian, program studi tidak hanya sekadar memenuhi standar minimal, tetapi juga berkomitmen untuk terus berkembang. Saat ini terjadi disparitas kualitas yang cukup besar antara Program studi yang di Jawa dan non Jawa khususnya Indonesia Timur atau Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sehingga LAM berkewajiban untuk meningkatkan program studi yang berada di Indonesia timur atau daerah 3T, maka secara periodik/setiap bulan LAM terus melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi program studi yang berada di Indonesia timur atau didaerah 3T. Contohnya, universitas/program studi yang ingin mempertahankan akreditasinya harus secara rutin meningkatkan tridarma, meningkatkan kerja sama dengan industri, dan mengadopsi teknologi terbaru dalam proses belajar-mengajar, memperbaiki sistem pembelajaran dan asesmen dll; 8. Memfasilitasi Pengakuan Nasional dan Internasional, LAM umumnya mengacu pada standar yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri/dunia kerja dan tuntutan global, akibatnya lulusan dari program yang telah diakreditasi LAM lebih mudah diakui oleh perusahaan internasional, multinasional atau perguruan tinggi luar negeri bila akan studi lanjut. Selain itu, kerja sama antar universitas, pertukaran pelajar, dan program double degree juga lebih mudah dilakukan jika LAM telah direkognisi oleh asosiasi lembaga akreditasi internasional. Misalnya, program studi ilmu komputer yang terakreditasi LAM INFOKOM memiliki peluang lebih besar untuk bekerja sama dengan universitas ternama di luar negeri yang juga mengikuti standar serupa; 9. Memberikan Otonomi dan Fleksibilitas bagi Perguruan Tinggi, LAM memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan 595 metoda pembelajarannya sesuai dengan karakteristik dan visi-misi mereka. Misalnya, sebuah universitas yang fokus pada teknologi dapat menyesuaikan metoda pembelajarannya dengan perkembangan industri digital, sementara universitas yang berfokus pada kesehatan dapat mengacu pada metoda pembekajaran yang menekankan pada kebutuhan rumah sakit dan penelitian medis. Fleksibilitas ini mendorong diferensiasi dan keunggulan kompetitif masing-masing institusi; 10. Meningkatkan Daya Saing Lulusan di Dunia Kerja, Instrumen yang dikembangkan oleh masing-masing LAM disesuaikan dengan kompetensi bidang keilmuan dan juga disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan. Selain itu, kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri/dunia kerja membuat lulusan lebih siap memasuki pasar kerja. Dalam proses pembelajarannya untuk meningkatkan kompetensi, mahasiswa difasilitasi dalam kegiatan student mobility, exchange student, visiting lecturer, company visit, magang atau praktik langsung di perusahaan mitra, sehingga lulusan tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki pengalaman nyata. 11. Transparansi dan Akuntabilitas kepada Masyarakat, Hasil akreditasi dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui mutu suatu program studi atau perguruan tinggi sebelum calon mahasiswa memutuskan mendaftar. Transparansi ini mendorong persaingan sehat antar perguruan tinggi, karena program studi yang memiliki predikat Unggul akan lebih dipercaya dan mendapatkan lebih banyak peminat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas ini juga membantu pemerintah dalam memetakan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar dapat menekan pengangguran . 12. Tugas dan tanggung Jawab Lembaga Akreditasi Mandiri, LAM di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjamin mutu pendidikan tinggi dan program studi secara spesifik sesuai bidangnya. Berikut adalah hal- hal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi tersebut: a. Menyusun Instrumen, Standar, dan Kriteria Akreditasi Mengembangkan instrumen, standar, dan kriteria penilaian khusus untuk bidang tertentu (misalnya teknik, kesehatan, atau ekonomi) yang 596 relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industry/dunia kerja dan perkembangan global. Menyesuaikan standar dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar internasional (jika diperlukan); Saat ini semua LAM sudah mengembangkan instrumen baru dan menetapkan standar/kriteria menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan stakeholder untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Seluruh Instrumen LAM disetujui oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN PT). b. Menjalankan proses akreditasi yang akuntabel dan transparan Dalam menjalankan proses akreditasi, LAM menggunakan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain Permendikbudristek No 3/2020, Permendikbud No. 5/2020, Permendikbud No 7/2020 yang selanjutnya digantikan oleh permendikbusristek No 53/2023, penetapan biaya akreditasi juga ditetapkan oleh kementerian dan setiap tahunnya di akhir bulan Juni LAM harus membuat Laporan Tahunan kepada Menteri melalui MA BAN-PT yang selanjutnya akan divisitasi. Sehingga peran pemerintah cukup ketat dalam mengawasi proses yang ada di LAM. Setiap tahunnya LAM diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). c. Merekrut Asesor yang handal, profesional dan berintegritas Merekrut asesor handal, profesional dan berintegritas menjadi hal yang sangat utama bagi LAM. Asesor juga direkrut sesuai dengan bidang ilmu setiap LAM baik dari akademisi maupun praktisi. Secara rutin dilakukan pelatihan, workshop dan pengembangan untuk memastikan setiap asesor memiliki pemahaman yang sama terhadap instrumen. d. Melakukan Evaluasi dan Penilaian dan menerbitkan Sertifikat Akreditasi Menilai dokumen yang diajukan perguruan tinggi/program studi yang sesuai dengan bidang ilmu oleh asesor akademisi ataupun praktisi yang sesuai bidang ilmu (seperti kurikulum, fasilitas pembelajaran dan praktikum, kualitas dosen, dan sistem pembelajaran). Melakukan 597 visitasi lapangan (audit lapangan) untuk memverifikasi data, mengevaluasi kesiapan program studi dan memberikan rekomendasi pengembangan program studi yang akan dipantau setiap tahunnya; Selanjutnya LAM akan menerbitkan sertifikat akreditasi dengan peringkat Unggul, Baik Sekali, Baik, atau Tidak Terakreditasi, berdasarkan hasil penilaian. Sertifikat akreditasi yang berlaku selama periode tertentu (biasanya 5 tahun); e. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Berkala Melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala per tahun terhadap program studi yang sudah terakreditasi LAM untuk memastikan komitmen terhadap penjaminan mutu. Re-akreditasi dilakukan setelah masa berlaku habis setiap 5 tahun. Beberapa LAM memberikan pendampingan kepada program studi untuk meningkatkan kualitas tridharma. f. Memberikan Pembinaan dan Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada program studi yang belum memenuhi standar. Menyediakan pelatihan, workshop atau klinik untuk pemenuhan seluruh standar pada program studi; g. Menjalin Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, BAN-PT, dan LLDIKTI untuk sinkronisasi kebijakan dan proses pemantauan-evaluasi. Bermitra dengan industri/KADIN dan asosiasi profesi untuk memastikan kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja; h. Menerapkan Sistem Informasi dan Transparansi Kegiatan Mengembangkan sistem informasi akreditasi online untuk pendaftaran, pengajuan dokumen, dan pelacakan progress akreditasi. LAM juga mempublikasikan hasil akreditasi secara terbuka untuk akuntabilitas publik; 13. Dampak negatif dan kerugian jika LAM dibubarkan Jika LAM dibubarkan, akan timbul sejumlah dampak negatif serius bagi sistem pendidikan tinggi, daya saing lulusan, dan ekosistem riset di Indonesia. Berikut kerugian yang akan terjadi. a. Akreditasi menjadi tidak fokus sesuai bidang ilmu dan kebutuhan dunia industri/kerja 598 Lembangan Akreditasi Mandiri (LAM) dirancang untuk menilai program studi berdasarkan kebutuhan industri. Tanpa LAM, instrument akreditasi akan seragam untuk seluruh bidang ilmu seperti yang pernah dijalankan oleh BAN-PT sebelumnya , tidak ada kekhususan yang dikembangkan program studi. Perguruan tinggi akan kehilangan fleksibilitas untuk mengembangkan standar mutu sesuai kekhasanny. Tanpa LAM, perguruan tinggi kesulitan mengadaptasi kurikulum berbasis kebutuhan industri karena tidak ada Lembaga akreditasi yang memahami kebutuhan secara spesifik; Dalam pembuatan instrumen LAM melibatkan industri dan asosiasi profesi juga benchmarking ke Lembaga akreditasi internasional agar sesuai dengan perkembangan Ilmu. Tanpa LAM, sarjana pengangguran akan terus meningkat karena tidak sesuainya antara kualifikasi lulusan dan permintaan pasar kerja, kampus bisa tertinggal trend global. Kurikulum akan ketinggalan jaman (out-of-date); b. Tidak Mendorong Peningkatan Mutu Berkelanjutan secara inklusif Saat ini terjadi disparitas kualitas yang cukup besar antara Program studi yang di Jawa dan non Jawa khususnya Indonesia Timur (3T), sehingga LAM berkewajiban untuk meningkatkan program studi yang berada di Indonesia timur atau daerah 3T, maka secara periodik/setiap bulan LAM terus melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi program studi yang berada di Indonesia timur atau didaerah 3T. Akreditasi oleh LAM tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi memerlukan evaluasi berkala (Pemantauan dan evaluasi). Hal ini mendorong perguruan tinggi dan program studi untuk terus melakukan Continuous Improvement, baik kurikulum, fasilitas pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian maupun kualitas dosen dan teknisi. Dengan demikian, program studi tidak hanya sekadar memenuhi standar minimal, tetapi juga berkomitmen untuk terus berkembang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c. Komersialisasi Pendidikan Tanpa Kendali Tanpa pengawasan LAM, perguruan tinggi yang masih tumbuh- kembang atau program studi baru bisa tidak terjamin mutunya demi meraih keuntungan (misalnya, membuka program studi tanpa 599 dosen/fasilitas memadai dan ini banyak terjadi). LAM selama ini berfungsi sebagai "filter" untuk mencegah praktik perkuliahan yang tidak terstandarisasi atau program studi abal-abal. Pembubaran LAM bukan solusi, melainkan justru akan memundurkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, pendidikan tinggi dijadikan ajang bisnis karena tidak terdeteksi secara berkala, memperlebar gap dengan dunia industri, melemahkan daya saing lulusan dan meningkatkan potensi pengangguran. d. Beban Berlebih pada BAN-PT BAN-PT akan menanggung seluruh beban kegiatan akreditasi sekitar 30,000 program studi di Indonesia, menyebabkan antrean panjang dan waktu yang lama. BAN PT juga dibatasi oleh keterbatasan anggaran, sehingga proses akreditasi menjadi lebih panjang bahkan lintas tahun karena kendala anggaran; Bila LAM dibubarkan bagaimana dengan nasib ribuan program studi yang sudah mendapatkan akreditasi dari LAM, bagaimana dengan rekognisi/kerjasama internasional yang sudah dibangun oleh LAM, bagaimana investasi yang sudah dilakukan, dan lain-lain. 14. Kinerja LAM 2022-2025, Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah Program Studi yang sudah di akreditasi oleh setiap LAM 2022-2025 No Nama LAM Jumlah Program Studi yang sudah diakreditasi tahun 2022- Juni 2025 Jumlah Program Studi yang masih proses di tahun 2025 Total PS sesuai bidang ilmu 1 LAMEMBA 2356 500 4000 2 LAM INFOKOM 1142 264 sedang berlangsung, perkiraan 100 di batch 3 (pada Sept 2025) 2300 3 LAMSAMA 525 32 700 4 LAMTEK 1891 300 sedang berlangsung dan 200 an lagi (perkiraan di Batch 3 tahun ini) 3500 600 Dengan demikian, dalil bahwa LAM menghilangkan tanggung jawab negara adalah keliru, karena justru keberadaan LAM memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. II.2. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan bentuk konkret partisipasi 15. Bahwa dalil Pemohon bahwa biaya akreditasi mandiri memberatkan perguruan tinggi/mahasiswa hingga mengganggu hak hidup layak adalah tidak berdasar. Bahwa dalil Pemohon mengenai terganggunya hak hidup layak dosen akibat adanya biaya akreditasi LAM tidak relevan dan tidak beralasan konstitusional. Akreditasi, baik melalui BAN-PT maupun LAM, merupakan kewajiban institusi pendidikan, bukan tanggung jawab individu dosen. Dengan demikian, biaya akreditasi tidak dibebankan langsung kepada dosen, sehingga tidak ada hubungan kausal antara keberadaan LAM dengan penghasilan atau kesejahteraan dosen. Lebih lanjut, kesejahteraan dosen dijamin melalui mekanisme gaji, tunjangan profesi, serta tunjangan kehormatan yang bersumber dari APBN atau dari anggaran penyelenggara perguruan tinggi, bukan dari biaya akreditasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan keberadaan LAM dengan terganggunya hak hidup layak dosen adalah tidak tepat, spekulatif, dan tidak dapat dibuktikan. 16. Biaya akreditasi yang ditetapkan bagi program studi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tidak dapat dipandang sebagai pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebagai konsekuensi logis dari mekanisme peningkatan mutu pendidikan tinggi yang semakin spesifik, profesional, dan sesuai kebutuhan keilmuan serta dunia kerja. Sebagai contoh, besaran biaya akreditasi LAMEMBA sebesar Rp.53.000.000 dan biaya banding sebesar Rp.29.700.000 telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Persetujuan Menteri Nomor 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 mengenai Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, sehingga tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme persetujuan pemerintah. Dengan asumsi jumlah mahasiswa baru 25 orang per tahun dan siklus akreditasi lima tahunan, maka total mahasiswa aktif dalam satu periode akreditasi berjumlah sekitar 100 orang. Artinya, biaya akreditasi tersebut jika dialokasikan secara proporsional hanya berkisar Rp.530.000 per mahasiswa untuk lima 601 tahun, atau kurang lebih Rp106.000 per tahun = Rp.53.000 Persemester/Permahasiswa. Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan manfaat akreditasi, yakni meningkatnya mutu, kredibilitas, dan daya saing program studi. Dengan demikian, keberadaan biaya akreditasi bukanlah beban berlebihan yang mengorbankan hak konstitusional civitas akademik, tetapi instrumen investasi mutu pendidikan yang berdampak jangka panjang bagi kualitas lulusan dan daya saing bangsa. 17. Bahwa biaya administratif bukan bentuk pelanggaran hak, tetapi konsekuensi dari sistem layanan publik yang profesional dan partisipatif. Negara melalui konstitusi telah menegaskan kewajibannya untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun, untuk jenjang pendidikan tinggi, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dan profesi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat berupa kontribusi perorangan, organisasi profesi, maupun lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konstitusional memang bersifat kolaboratif antara negara dan masyarakat. Kehadiran lembaga independen seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) justru menjadi manifestasi dari prinsip partisipasi tersebut, tanpa mengurangi tanggung jawab negara dalam menetapkan standar, melakukan regulasi, dan mengawasi mutu pendidikan tinggi. 18. Bahwa keberadaan LAM tidak melanggar Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, melainkan sejalan dengan tujuan konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan yang bermutu. III.3. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 1. Mengenai pernyataan dari saksi Pemohon Dr. Samsul Maarif, dijelaskan bahwa dalam satu tahun Program Studi harus menanggung beban administrasi berlapis dengan menyiapkan tiga proses akreditasi sekaligus, yakni reakreditasi melalui BAN-PT, akreditasi internasional, serta reakreditasi 602 melalui LAMSPAK. Selain itu, untuk dapat diproses di LAMSPAK, prodi diwajibkan terlebih dahulu menjadi anggota dengan biaya Rp5.000.000, dan setelah itu masih harus membayar Rp50.000.000 untuk pengajuan akreditasi. Lebih lanjut, meskipun hasil akreditasi BAN-PT telah keluar dengan predikat Unggul, status tersebut hanya berlaku sampai November 2025, karena adanya kewajibkan perpindahan akreditasi ke LAMSPAK. Bahwa Pernyataan saksi yang menyatakan bahwa suatu program studi harus menempuh dua proses akreditasi sekaligus, baik melalui BAN-PT maupun LAM, adalah tidak tepat. Karena sudah jelas pembagian fungsi LAM dan BAN PT yaitu akreditasi universitas dilakukan oleh BANPT berdasarkan Pasal 55 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan program studi dilakukan oleh LAM berdasarkan Pasal 55 ayat 5 UU 12/2012. Bahwa Kondisi demikian semata-mata terjadi karena pada saat pengajuan dilakukan, regulasi dan kelembagaan LAM belum sepenuhnya beroperasi, sehingga BAN-PT masih memproses pengajuan yang masuk. Setelah regulasi ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan LAM terbentuk, program studi diwajibkan menyesuaikan dengan kerangka baru. Dengan demikian, hal tersebut bukanlah beban permanen, melainkan sekadar konsekuensi transisi dari rezim peraturan lama ke rezim peraturan yang baru. Bahwa saksi juga menyebut adanya beban akreditasi internasional, namun perlu ditegaskan bahwa akreditasi internasional sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh undang-undang berdasarkan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 86 menyatakan bahwa “(1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.” Bahkan, biaya akreditasi internasional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya akreditasi melalui LAM. Bahwa fakta bahwa BAN-PT telah menerbitkan akreditasi “Unggul” yang hanya berlaku sampai November 2025 bukan untuk jangka waktu 5 tahun tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakefisienan. Hal tersebut justru menunjukkan adanya kepastian hukum bagi pengajuan yang dilakukan sebelum kewenangan BAN PT dialihkan kepada LAM. Dengan demikian, mekanisme tersebut mencerminkan keberlanjutan dalam masa transisi. 603 Bahwa sebagai entitas otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan internalnya sebagaimana selayaknya suatu subjek hukum, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hukum dan kebijakan dalam sistem akreditasi. Saksi yang menyatakan bahwa universitas diberitahu untuk beralih dari BAN PT ke LAMSPAK membuktikan bahwa proses akreditasi disertai dengan pemberian informasi serta panduan. Bahwa mengenai keterangan saksi yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak ada peningkatan UKT mahasiswa untuk membiayai akreditasi. Biaya tersebut ditutup dari dana yang sudah ada. Dengan demikian, universitas tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran biaya akreditasi tanpa membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT. Bahwa hal ini berarti mekanisme akreditasi tidak secara langsung membebani hak konstitusional mahasiswa untuk memperoleh pendidikan dengan biaya terjangkau. Bahwa universitas masih mampu menanggung biaya akreditasi dengan menggunakan dana internal universitas. Ini menunjukkan bahwa biaya akreditasi masih dalam batas kemampuan universitas dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Bahwa perubahan alokasi anggaran untuk membayar biaya akreditasi oleh universitas adalah hal normal dari tata kelola universitas yang otonom. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai pemberian beban yang berlebihan, melainkan sebagai bentuk prioritas anggaran yang wajar oleh universitas demi menjamin mutu pendidikan. Bahwa konfirmasi dari saksi justru menunjukan bahwa universitas masih bisa menjalankan kewajiban akreditasi tanpa meningkatkan UKT mahasiswa. Hal ini berarti tuduhan bahwa LAM menimbulkan beban tidak terbukti, karena universitas melalui saksi sendiri mengakui sanggup membiayainya. Bahwa keterangan saksi sendiri justru menunjukkan bahwa universitas mampu menyesuaikan diri terhadap mekanisme baru akreditasi dan mampu membayar biaya akreditasi tanpa meningkatkan UKT mahasiswa. Dengan demikian, terbukti tidak ada pelanggaran konstitusional yang terjadi, yang ada 604 hanyalah penyesuaian anggaran internal universitas sebagai bagian dari tugas pengelolaan pendidikan tinggi. Bahwa undang-undang mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas angka 16 menyatakan bahwa “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.” kemudian UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 7 (1) “Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, kemudian Pasal 7 (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;” Oleh karena itu, berlandaskan hukum bahwa universitas ikut menanggung sebagian biaya akreditasi sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga mutu pendidikan. 2. Bahwa mengenai keterangan saksi dari pemohon Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Wakil Dekan II bidang keuangan, biaya akreditasi program studi di LAMDIK memang ditetapkan melalui Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 90845/MPK.AAG01-00-2011 tanggal 20 Desember 2021, dengan besaran biaya akreditasi sebesar Rp52.000.000,00 dan biaya banding sebesar Rp29.700.000,00. Menurut saksi, ketentuan ini dapat diakses langsung melalui laman resmi LAMDIK, dan apabila program studi tidak puas dengan hasil akreditasi, diberikan hak untuk mengajukan banding dengan kewajiban membayar biaya tambahan. Saksi juga menyampaikan bahwa seluruh program studi yang dikelolanya sejauh ini telah meraih status akreditasi unggul. Bahwa penetapan biaya akreditasi LAMDIK diatur melalui surat Menteri. Justru hal ini menunjukkan bahwa biaya akreditasi tetap berada dalam kontrol pemerintah, bukan ditentukan oleh LAMDIK secara sepihak. Artinya, pemerintah memastikan ada standar, proporsionalitas, serta transparansi biaya. 605 Bahwa saksi hanya menyebut nominal biaya akreditasi, namun tidak membuktikan bahwa biaya tersebut otomatis dibebankan ke mahasiswa (misalnya lewat kenaikan UKT). Banyak perguruan tinggi mengalokasikan biaya akreditasi dari pos anggaran operasional, hibah pemerintah, maupun kerjasama riset, tanpa membebani mahasiswa secara langsung. Jadi, menyebut angka biaya 52 juta tidak relevan untuk menilai konstitusionalitas atau tidak suatu kebijakan. Bahwa adanya mekanisme banding justru menunjukkan perlindungan hak perguruan tinggi. Adanya biaya banding merupakan mekanisme standar terhadap penambahan sebuah upaya atau usaha seperti penugasan asesor baru, memeriksa ulang dokumen, bahkan terkadang melakukan visitasi tambahan. Mekanisme banding bukan sarana untuk “membeli” status unggul setelah tahap pertama gagal untuk didapatkan, melainkan untuk memastikan fairness dalam proses penilaian. Banding memberi kesempatan kepada program studi untuk memperbaiki atau meluruskan data/fakta yang menurut mereka tidak tercermin dalam penilaian awal. Banding pun memiliki syarat di LAM Infokom yaitu berdasarkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer No. 11/Perlam/Ma/Lam-Infokom/Xii/2023 Tentang Prosedur Banding Atas Hasil Akreditasi Program Studi “Syarat banding adalah jika selisih nilai akhir hasil akreditasi dengan batas peringkat akreditasi maksimal 15 poin” Oleh karena itu, hasil banding tetap ditentukan oleh penilaian substansi, bukan otomatis menjadi unggul setelah membayar biaya banding. Bahwa adanya biaya banding justru mencegah pengajuan banding secara sembarangan. Jika banding gratis, setiap ketidakpuasan kecil bisa jadi membanjiri sistem dan menghambat efisiensi. Hak untuk banding menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, karena program studi tidak dipaksa menerima penilaian pertama. Jika tidak ada banding, prodi bisa merasa dirugikan tanpa mekanisme koreksi. Bahwa untuk mendapatkan status unggul tetap berbasis standar objektif yang menilai kurikulum, dosen, penelitian, tata kelola, capaian pembelajaran. Jadi banding bukanlah “jalan pintas” menuju unggul. 606 Dengan kata lain biaya banding adalah mekanisme wajar untuk menjaga fairness sistem akreditasi, dan tidak dapat dipandang sebagai instrumen komersialisasi. Bahwa Saksi menyatakan bahwa semua program studi yang dikelolanya berhasil meraih akreditasi unggul. Fakta ini justru melemahkan dalil pemohon, karena menunjukkan bahwa sistem LAMDIK tidak menciptakan hambatan berarti bagi perguruan tinggi yang serius dan berkualitas. Biaya akreditasi yang disebutkan saksi ternyata tidak menghalangi pencapaian status unggul. Bahwa yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah apakah keberadaan LAM dan mekanisme akreditasi sesuai dengan konstitusi seperti pasal 31 UUD 1945, bukan soal besar kecilnya biaya teknis. Fakta adanya biaya akreditasi tidak otomatis berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab, sebab pemerintah tetap hadir Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Uu dikti Pasal 55 ayat 6 “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” Permendibudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 94 (1) Prosedur pendirian LAM: a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) mengusulkan pendirian LAM kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan; b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. BAN-PT menyampaikan hasil penilaian dokumen studi kelayakan LAM kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pendirian LAM; d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan pendirian LAM, pemrakarsa membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; f. “setelah LAM memperoleh status badan hukum, Menteri menetapkan pengakuan LAM.” 3. Bahwa mengenai Keterangan Saksi Dari Pemohon: Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang menyatakan bahwa dalam konteks hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan, negara mesti berperan aktif. Hal ini secara tegas dapat dibaca 607 dari kebijakan hukum pembentuk konstitusi yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia dan mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan alokasi anggaran yang diatur tegas dalam UUD 1945. Bahwa negara berperan aktif dalam hak ekosob bukan berarti bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung negara tanpa ada pembiayaan dari masyarakat atau institusi pendidikan. Bahwa negara memenuhi kewajibannya melalui kebijakan utama: membangun sekolah, menggaji guru, menyusun kurikulum, hingga menyediakan anggaran minimal 20% APBN/APBD (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) untuk sektor pendidikan. Bahwa undang-undang mengakui adanya pendidikan swasta dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (Contohnya UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 7 “Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.” Angka 8. “Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.” Berdasarkan Penafsiran Prof Eni dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dikutip dalam laman https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-negara-wajib-biayai- pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta-23308 tertanggal 27 Mei 2025 yang menyatakan bahwa “Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).” Hal ini berarti mekanisme pembiayaan pendidikan bersifat campuran antara negara dan masyarakat. Bahwa akreditasi adalah instrumen jaminan mutu pendidikan, bukan layanan dasar yang secara langsung menutup akses masyarakat terhadap pendidikan oleh karena itu dalam hal ini negara tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ekosob terhadap warga negara. Negara tetap mengadakan sekolah gratis untuk pendidikan dasar atau biaya kuliah yang proporsional bagi mahasiswa. Oleh karena itu, keberadaan biaya akreditasi bagi program studi tidak otomatis bertentangan dengan UUD 1945. 608 Negara menggaji sebagian guru dan dosen dan membangun sebagian sekolah dan universitas sebagai wujud kewajiban konstitusional, tetapi mahasiswa tetap membeli buku, atau kampus tetap membayar listrik dan operasional. Hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak pendidikan. Demikian pula, akreditasi berbayar adalah bagian dari pelaksanaan operasional sistem pendidikan, bukan bentuk penghalangan akses publik terhadap pendidikan. Bahwa Hak atas pendidikan tidak bisa dimaknai sebagai kewajiban menanggung semua biaya layanan pendidikan. Biaya akreditasi sah secara konstitusional selama dikelola transparan, terjangkau, dan tidak menutup akses masyarakat terhadap pendidikan. Justru akreditasi berfungsi menjaga mutu pendidikan agar hak masyarakat atas pendidikan yang berkualitas benar-benar terpenuhi. 4. Bahwa mengenai pernyataan Saksi Dari Pemohon: Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang menyatakan bahwa akreditasi merupakan instrumen yang seharusnya digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusional dalam menjamin mutu pendidikan, saksi menekankan bahwa jika fungsi akreditasi sebagai alat untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar mutu justru diserahkan kepada organ di luar pemerintah, maka hal itu berpotensi melemahkan peran negara dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), pemerintah wajib berperan aktif, bukan sekadar melepaskan tanggung jawab penjaminan mutu kepada pihak lain. Dengan demikian, kebijakan yang memindahkan tanggung jawab akreditasi ke luar pemerintah dianggap tidak selaras dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945. Bahwa dalam hukum administrasi modern, banyak fungsi teknis diserahkan kepada lembaga independen atau badan profesional dengan alasan efektifitas dan spesialisasi, tanpa dikatakan menghilangkan tanggung jawab negara. Contoh PPAT dan notaris dimana negara mendelegasikan kewenanganya kepada pejabat tertentu untuk membuat akta-akta tertentu. (PP No. 37 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat akta tanah). 609 Bahwa pembentukan LAM adalah hasil kebijakan hukum (legal policy) pemerintah yang justru bertujuan memenuhi mandat konstitusional, bukan mengabaikannya. Bahwa Pemerintah mendirikan dan memberi pengakuan kepada LAM, menetapkan standar, dan memberikan pedoman berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 4 (1) “SN Dikti terdiri atas: a. standar nasional pendidikan; b. standar penelitian; dan c. standar pengabdian kepada masyarakat.” Pasal 75 (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM.(6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. Terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi. (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SNDikti. (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM. (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. serta memiliki kewenangan memberi sanksi jika LAM tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 98 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Jika setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LAM tidak melakukan proses Akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dengan tembusan kepada LAM.” Dengan demikian, fungsi kontrol tetap berada di tangan negara. Bahwa Mutu pendidikan tinggi, terutama di bidang spesifik ilmu, sangat erat dengan perkembangan pengetahuan dan praktik yang terus berubah. Justru agar penjaminan mutu lebih efektif, pemerintah melibatkan badan profesional yang menguasai perkembangan keilmuan sehari-hari. Ini sejalan dengan prinsip efektifitas pemenuhan hak ekosob, karena memastikan standar mutu tidak ketinggalan zaman. Bahwa Pasal 31 UUD 1945 dan kerangka hak ekosob mewajibkan negara aktif menjamin pendidikan bermutu. Tidak ada satu pun ketentuan konstitusi yang menyatakan bahwa akreditasi harus dilakukan langsung oleh birokrat pemerintah dan tidak boleh melalui badan profesional independen. Bahwa 610 Selama pemerintah berkontribusi dalam pembentukan (Permendikbud No. 53 Tahun 2023 “Pasal 91 (6) “LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Akreditasi kepada Menteri melalui BAN-PT untuk memperoleh pengakuan; Pasal 91 (7) Menteri atas rekomendasi BAN-PT memberikan izin kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi.” maka mandat Pasal 31 tetap terpenuhi. Bahwa terdapat contoh OJK dalam sektor keuangan yaitu meskipun bukan bagian langsung dari kementerian (keuangan) yang merupakan lembaga yang disebutkan dalam konstitusi, tanggung jawab perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan tetap merupakan tanggung jawab negara. OJK lahir karena dibuat oleh Undang-undang, untuk kebutuhan spesifik yaitu pengawasan keuangan, bersifat independen tapi tetap bertanggung jawab kepada negara. Pola serupa berlaku pada LAM: pembentukan lembaga independen berbasis profesional justru memperkuat, bukan melemahkan, pelaksanaan kewajiban negara. Bahwa Pemerintah tidak melepas tanggung jawabnya, melainkan memperkuat mekanisme pemenuhan hak atas pendidikan dengan membentuk LAM yang berisi profesional. Pasal 31 UUD 1945 dan hak ekosob tidak pernah menutup kemungkinan bahwa negara melaksanakan mandatnya melalui badan yang lebih ahli. Justru dengan sistem ini, pemerintah lebih efektif memenuhi hak masyarakat atas pendidikan bermutu. Bahwa mengenai peran negara terkait akreditasi ini berdasarkan Pasal 55 ayat (6) UU 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” jelas ditegaskan bahwa Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dapat dibentuk langsung oleh Pemerintah atau oleh masyarakat yang kemudian diakui oleh Pemerintah melalui rekomendasi BAN-PT. berdasarkan undang-undang ini bahkan secara jelas memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk membentuk LAM, artinya peran negara dalam pembentukan LAM sangat jelas. Negara tetap memiliki peran 611 aktif baik dalam membentuk sendiri LAM maupun dalam memberikan pengakuan dan pengawasan. Bahwa keberadaan LAM bentukan Pemerintah ini justru memperkuat argumen bahwa penyerahan fungsi akreditasi kepada LAM tidak menghilangkan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin mutu pendidikan. Sebab, negara tetap hadir melalui mekanisme pembentukan, pengakuan, serta memiliki instrumen untuk melakukan koreksi apabila LAM tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahwa norma ini juga menunjukkan adanya legal policy (kebijakan hukum) dari pembentuk undang-undang yang secara sadar memilih desain kelembagaan akreditasi yang fleksibel, bisa dibentuk oleh Pemerintah, bisa pula oleh masyarakat, namun tetap di bawah kerangka pengakuan negara. Hal ini sah dan konstitusional, karena UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik bahwa fungsi akreditasi harus dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, melainkan hanya mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan kepada warga negara. Bahwa keberadaan LAM adalah merupakan kewenangan open legal policy yang dimiliki oleh pembuat undang undang. Dalam teori kebijakan publik, “policy” merujuk pada kebebasan diskresi pejabat yang berwenang untuk bertindak ketika suatu hal tidak diatur secara jelas. Berarti menjadi pilihan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, tindakan, atau konsekuensi yang diatur. “Open legal policy” dengan demikian berarti kebebasan pembentuk undang-undang untuk memilih aturan, larangan, atau kewajiban dalam hal-hal tertentu yang tidak secara tegas diperintahkan atau dibatasi oleh Konstitusi (Mardian Wibowo). (https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy- lt5460bcac21ce7/“Legal policy”) Menurut Mahkamah Konstitusi, open legal policy merupakan ranah diskresi pembentuk undang-undang ketika mengatur ketentuan tertentu dalam undang-undang. Yurisprudensi MK tentang Open Legal Policy 612 Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008: MK tidak dapat membatalkan suatu undang-undang apabila hal tersebut merupakan ranah open legal policy, sekalipun undang-undang itu “buruk”, kecuali jika melanggar moralitas, irasional, atau menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertoleransi. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 (Pendapat berbeda Maria Farida Indrati): Hal-hal seperti tata cara pemilu dan ambang batas merupakan open legal policy diserahkan pada kebijakan pembentuk undang-undang. Putusan MK No. 86/PUU-X/2012: Open legal policy tidak bersifat absolut; tetap harus menghormati prinsip konstitusional dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (moralitas, keadilan, keamanan, ketertiban umum). Bahwa Konstitusi menjamin hak atas pendidikan (Pasal 31 UUD 1945). Namun, Konstitusi tidak menentukan mekanisme akreditasi secara spesifik (apakah terpusat melalui BAN-PT atau khusus melalui LAM). Artinya, pilihan model akreditasi merupakan ranah open legal policy dari pembentuk undang- undang. Legislator bebas merancang apakah akreditasi bersifat terpusat atau terdesentralisasi, sepanjang sistem tersebut: mencegah diskriminasi, menjamin mutu pendidikan, dan tidak menimbulkan kekosongan akreditasi. 5. Bahwa Ahli Dari Pemohon: Dr. Khairul Fahmi menyatakan bahwa Akreditasi merupakan sarana penjaminan mutu eksternal yang menilai dan menentukan kelayakan perguruan tinggi serta program studi sesuai standar nasional, sekaligus menjadi syarat wajib bagi penyelenggaraan prodi, keabsahan ijazah, dan gelar. Tanpa akreditasi, izin program studi tidak dapat diterbitkan dan dapat dicabut oleh pemerintah. Sejalan dengan kaidah ushul fiqih ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib, kedudukan akreditasi sama wajibnya dengan izin penyelenggaraan, sehingga sebagai instrumen pengawasan dan penilaian kelayakan, akreditasi semestinya tetap dipegang pemerintah, bukan diserahkan kepada organ lain. Bahwa Akreditasi adalah penilaian mutu eksternal, bukan pemberian izin. Status Akreditasi didapat setelah izin diberikan. Izin adalah syarat legalitas awal, sedangkan status akreditasi didapat setelah adanya evaluasi berkelanjutan untuk menjamin mutu. Keduanya berbeda sifat: izin adalah kontrol sebelum beroperasi berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pasal 77 (1) Program studi 613 baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.” (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri. (4) “Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.” akreditasi sementara didapat dari pemenuhan syarat minimum akreditasi, sedangkan status akreditasi didapatkan setelah universitas berjalan dengan mengajukan akreditasi ulang. Bahwa Akreditasi memerlukan penilaian akademik dan profesional yang spesifik pada bidang ilmu. Pemerintah mendelegasikan fungsi ini ke LAM justru untuk menghadirkan penilai independen dan ahli yang tidak selalu tersedia di birokrasi. Bahwa hal ini juga mirip dengan Profesi kesehatan yang menyerahkan uji kompetensi kepada konsil profesi dengan pengawasan pemerintah. Bahwa dengan adanya instrumen akreditasi berdasarkan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Pasal 92 tentang tugas dan wewenang LAM: “ a. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi; Hasil akreditasi diinput ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) milik Kemendikbudristek berdasarkan Pasal 92 b “Tugas dan wewenang LAM: “mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan mengacu pada dan terintegrasi dengan sistem informasi Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti;” Menteri dapat membatalkan atau mencabut pengakuan terhadap LAM jika melanggar peraturan. Artinya, fungsi kontrol yang dimaksud saksi tetap ada di tangan pemerintah. 6. Bahwa Ahli dari Pemohon: Dr. Khairul Fahmi menyatakan bahwa Kebijakan hukum di bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan mengurangi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya harus dievaluasi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Dengan adanya mandat alokasi anggaran yang demikian besar, tidak logis apabila negara justru mengurangi peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan anggaran pendidikan, termasuk dalam menjaga mutu pendidikan. 614 Bahwa 20% anggaran pendidikan pada APBN tidak dinyatakan untuk bisa menanggung semua komponen pendidikan yang dibutuhkan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan prioritas anggaran 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan, tapi tidak menyatakan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus gratis. Bahwa 20% tersebut dibagi untuk seluruh ekosistem pendidikan: pendidikan dasar, menengah, tinggi, beasiswa, infrastruktur, gaji guru/dosen, riset, dan lain-lain. Bahwa UU Pendidikan Tinggi 12/2012 mengakui prinsip cost sharing: pembiayaan pendidikan tinggi ditanggung bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan. “Pasal 83 (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 84 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. Pasal 85 (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Pasal 86 (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bahwa biaya akreditasi tidak mengurangi tanggung jawab negara. Negara tetap memenuhi kewajiban konstitusionalnya melalui: Pembiayaan sebagian instrumen akreditasi berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96 (3) “Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan: a. Akreditasi bagi program studi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; b. Akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.” Selain itu, Pendampingan perguruan tinggi tidak mampu. Hibah untuk peningkatan mutu Pasal 86 UU 12/2012 (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif 615 memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 89 (1) “Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk: a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.” Bahwa LAM dan pemerintah memberikan keringanan, pembebasan, atau subsidi biaya bagi perguruan tinggi kecil atau di daerah 3T. (Berita Pada Laman Antara tertanggal 3 Juni 2025 dengan judul “Kemdiktisaintek prioritaskan kampus swasta di daerah 3T terima PP-PTS” (https://www.antaranews.com/berita/4874913/kemdiktisaintek-prioritaskan- kampus-swasta-di-daerah-3t-terima-pp-pts?; berita pada laman Media Indonesia tertanggal 18 Februari 2023 yang berjudul “Biaya Akreditasi Capai Rp50 Juta, Kemendikbud-Ristek Sediakan Subsidi untuk PTS” https://mediaindonesia.com/humaniora/559229/biaya-akreditasi-capai-rp50- juta-kemendikbud-ristek-sediakan-subsidi-untuk-pts?) Ini membuktikan bahwa biaya akreditasi tidak bersifat memberatkan secara membabi-buta, tapi proporsional terhadap kemampuan. 7. Bahwa Ahli Dari Pemohon: Prof. Dr. Rudy, S.H., L.L.M menyatakan bahwa Liav Orgad, dalam tulisannya The Preambule in Constitutional Interpretation, menyatakan bahwa pembukaan mempunyai bagian yang penting dalam konteks penafsiran konstitusi, pembukaan merupakan jiwa bangsa. Ini juga sebagaimana disampaikan misalnya volksgeist oleh Carl von Savigny dalam tulisan-tulisannya. Dengan demikian, Yang Mulia, kita melihat bahwa Pembukaan UUD 1945 betul-betul menekankan adanya tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk pengalihan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan 616 pendidikan, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan akreditasi, berpotensi melanggar amanat konstitusional tersebut. Bahwa sifat pembukaan adalah norma dasar yang bersifat umum (grand principles), bukan instrumen teknis. Pembukaan menekankan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tetapi tidak menyebut bagaimana mekanisme operasionalnya, apalagi sampai ke ranah teknis seperti sistem akreditasi pendidikan tinggi. Bahkan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang paling relevan tentang pendidikan, tidak ada pernyataan bahwa akreditasi harus dijalankan langsung oleh birokrat pemerintah. Jadi, jika dalam batang tubuh UUD saja tidak diatur, maka menurunkan interpretasi kepada Pembukaan UUD untuk melarang adanya LAM justru terlalu jauh. Justru dengan model akreditasi berbasis profesionalisme, negara lebih mampu mencerdaskan kehidupan bangsa karena mutu pendidikan terjaga sesuai perkembangan zaman. Jika hanya mengandalkan birokrasi umum, ada risiko ketertinggalan standar. Dengan LAM, negara melaksanakan amanat Pembukaan secara lebih substantive daripada sekadar formalitas. 8. Bahwa saksi Ahli Dari Pemohon: Prof. Dr. Rudy, S.H., L.L.M menyatakan bahwa Doktrin delegata potestas non potest delegari, yaitu doktrin tata negara klasik yang berasal dari tradisi konstitusionalisme Eropa kontinental yang juga dianut oleh Indonesia, menegaskan bahwa wewenang yang telah didelegasikan tidak dapat dilimpahkan lagi kepada pihak lain. Doktrin ini membentuk sistem kesatuan norma konstitusional yang menjadi ciri khas konstitusionalisme Eropa kontinental sekaligus menjadi akar dari konstitusionalisme Indonesia. Dalam konteks perkara ini, Konstitusi telah memberikan mandat langsung kepada negara untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945. Bahwa doktrin Ini tidak bersifat absolut dalam hukum tata negara modern. Dalam hukum administrasi Indonesia, delegata potestas non potest delegari tidak diterapkan secara kaku. Hal ini karena doktrin tersebut telah berevolusi menjadi konsep atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 22, 23, dan 24). 617 Bahwa Pasal 31 UUD 1945 tidak mengharuskan negara melakukannya sendiri Pasal 31 memberikan tanggung jawab kepada Negara, tetapi tidak mewajibkan Negara melaksanakan setiap fungsi teknis secara langsung. “Menyelenggarakan” mencakup regulasi, penetapan standar, dan pengawasan yang dapat melibatkan lembaga yang ditunjuk atau diakui oleh Negara. Hal ini sejalan dengan prinsip pengendalian negara melalui regulasi dan pengawasan, bukan pelaksanaan langsung atas setiap tugas operasional sebagaiamana pertimbangan pada putusan MK No. Nomor 9/PUU-XI/2013 mengenai kekayaan alam dikuasai oleh negara, dalam pertimbanganya negara dapat menunjuk swasta untuk melaksanakannya “tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas Pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Pemohon. Atau dengan perkataan lain, Pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, BUMD, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat di wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya.” Bahwa Akreditasi adalah mekanisme penjaminan mutu teknis, bukan “tindakan kedaulatan” seperti pemberian kewarganegaraan atau pemidanaan. Tugas teknis dapat dilaksanakan oleh badan non-kementerian berdasarkan mandat dari undang-undang (misalnya LAM sesuai UU Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Negara tetap memegang otoritas tertinggi dimana standar akreditasi ditetapkan Pemerintah, dan keputusan LAM diakui serta diawasi oleh Kementerian. Indonesia sudah sejak lama melaksanakan fungsi melalui badan profesi: KKI untuk registrasi profesi kedokteran, KAI/Peradi untuk sertifikasi profesi hukum, BAN-PT untuk akreditasi sebelum lahirnya LAM, Pejabat PPAT dan Notaris. 9. Bahwa Ahli Dari Pemohon: Rudy menyatakan bahwa hal ini menimbulkan persoalan konstitusional yang serius, mengingat akreditasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena menyangkut jaminan mutu pendidikan yang merata, keadilan akses bagi seluruh warga negara, 618 standarisasi kualitas pendidikan nasional, serta pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan. Jika akreditasi diserahkan kepada lembaga mandiri di luar negara, maka hal itu sama artinya dengan negara melepaskan tanggung jawab konstitusional yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Bahwa Akreditasi bukan satu-satunya jaminan kesetaraan pendidikan. Kualitas yang setara, keadilan akses, dan standardisasi merupakan hasil dari banyak faktor, akreditasi hanyalah salah satu mekanisme di antara banyak faktor lain seperti kurikulum, kualitas guru, alokasi pendanaan, infrastruktur. Bahwa akses yang adil terhadap pendidikan yang terakreditasi dan berkualitas tidak ditentukan oleh siapa yang melakukan akreditasi. Baik akreditasi dilakukan oleh BAN PT maupun oleh LAM, standar yang digunakan ditetapkan secara nasional. Akses bagi warga negara terhadap pendidikan yang terakreditasi bersifat non-diskriminatif dan diatur dengan regulasi pemerintah. Bahwa standardisasi nasional tetap terjamin melalui regulasi, Pemerintah tetap memegang kendali atas standar, kriteria, dan pengakuan akreditasi. Peran LAM hanyalah melaksanakan dalam kerangka kerja yang diatur secara nasional hal ini tidak melemahkan standardisasi. Bahwa hak konstitusional atas pendidikan berkaitan dengan hasil, bukan struktur birokrasi. Pengujian dalam pemenuhan terhadap hak konstitusional tersebut adalah apakah warga negara benar-benar menerima pendidikan yang bermutu dan dapat diakses, bukan lembaga mana dan dalam struktur organisasi mana yang menjalankan fungsi akreditasi. Bahwa Jika akreditasi oleh LAM memenuhi standar yang ditetapkan negara dan diawasi oleh Kementerian, maka hak konstitusional tetap sepenuhnya terlindungi. 10. Bahwa Ahli dari Pemohon: RUDY menyatakan bahwa melemahkan kontrol negara atas akreditasi berarti negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan standar pendidikan nasional secara efektif. Kondisi ini berpotensi memecah belah sistem pendidikan nasional dan menghambat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perbedaan standar maupun biaya akreditasi dapat menimbulkan hambatan bagi institusi pendidikan di wilayah 619 terpencil atau kurang berkembang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu. Bahwa Negara tetap memegang kewenangan penuh atas standar dan pengakuan akreditasi melalui undang-undang, peraturan menteri, dan audit berkala. LAM hanya melaksanakan proses di bawah aturan nasional yang mengikat, sehingga kontrol tetap berada di tangan Negara secara substansi, bukan sekadar formalitas. Bahwa Fragmentasi dapat dicegah oleh standar nasional yang seragam yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan dari siapa yang secara fisik melakukan penilaian. LAM tidak dapat menggunakan standar sewenang-wenang, secara hukum, LAM memakai standar nasional sehingga tidak terjadi fragmentasi. Bahwa Kehadiran LAM justru dapat memperluas jangkauan dengan menggerakkan lebih banyak asesor dan mengurangi hambatan birokrasi kementerian, lembaga pendidikan di daerah 3T bisa mendapatkan akreditasi yang lebih cepat dan lebih kontekstual. Bahwa risiko diskriminasi bersumber dari kebijakan, bukan bentuk kelembagaan. Diskriminasi terjadi bila standar atau penerapannya bias, bukan karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh lembaga independen. Selama pengawasan negara terjaga, pendelegasian kepada LAM tidak secara inheren menimbulkan diskriminasi. Bahwa regulasi negara dapat mengatur ketentuan khusus bagi daerah 3T seperti model penilaian yang disesuaikan. 11. Bahwa Ahli Dari Pemohon: RUDY menyatakan bahwa: Diskriminasi akses, perbedaan standar dan biaya akreditasi dapat menciptakan hambatan bagi institusi pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang, akibatnya kelompok masyarakat tertentu bisa mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, khususnya karena lembaga akreditasi mandiri pada prinsipnya berbayar, komersialisasi pendidikan dengan akreditasi yang diserahkan kepada lembaga mandiri menjadikan pendidikan berisiko menjadi komoditas yang lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan publik sehingga 620 tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa menjadi terpinggirkan, yang terakhir Yang Mulia izinkan saya merefer kepada histori sejarah mengenai pembentukan LAM, dalam tulisannya Khalilah yaitu Sejarah Pendirian LAM PTKes menyatakan bahwa sebagai contoh lembaga akreditasi mandiri pendidikan kesehatan memakai model akreditasi dari luar negeri yaitu dari Amerika dan Kanada yang sangat berorientasi pada pasar dan kebebasan penuh, model seperti ini dalam konteks semangat konstitusi Indonesia yang menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara dan bukan hanya urusan individu atau pasar menjadi tidak sesuai. Bahwa mekanisme biaya tidaklah inheren bersifat diskriminatif. Struktur biaya dapat diatur oleh Negara agar terjangkau, transparan, dan khusus untuk daerah 3T/tertinggal dapat dibebaskan atau disubsidi melalui alokasi anggaran pendidikan 20% APBN/APBD. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada independensi keberadaan LAM, melainkan pada bagaimana Negara merancang kebijakan subsidi atau bantuan. Bahwa seluruh LAM beroperasi di bawah standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan yang independen tidak berarti kebijakan yang independen, LAM terikat pada kriteria, prosedur, dan ketentuan hasil yang sama bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia. Risiko adanya “standar berbeda” secara struktural sudah dieliminasi. Bahwa Independensi bersifat fungsional, bukan komersial. LAM adalah badan nirlaba, berorientasi kepentingan publik bukan keuntungan, Independensi justru mencegah intervensi politik dan hambatan birokrasi, sehingga memperkuat penjaminan mutu. Bahwa Mengadopsi praktik terbaik dari luar negeri adalah hal yang lazim dalam tata kelola konstitusi, hukum, dan kebijakan pendidikan. Model dari AS/Kanada hanya dijadikan rujukan, bukan ditiru secara mentah. LAM Indonesia beroperasi dalam kerangka konstitusi UUD 1945 dan Pancasila, di mana Negara tetap mengawasi, mengatur, dan dapat mencabut kewenangan akreditasi oleh LAM. Independensi dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan mandat konstitusional bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Negara karena 621 standar ditentukan oleh Negara, hasil diakui oleh Negara, dan akses tidak diskriminatif dan tetap sebagian didanai negara. Bahwa tanggung jawab negara diperkuat, bukan dilemahkan. Dengan mendelegasikan tugas operasional kepada LAM, Pemerintah dapat memusatkan sumber daya pada perumusan kebijakan, pendanaan, dan pengawasan, sehingga akses dan mutu semakin luas terjamin. Hal ini selaras dengan prinsip good governance UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan “Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: c AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang baik” Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.” dimana tugas dijalankan oleh lembaga yang paling kompeten dan spesialis, dengan tetap berada dalam akuntabilitas Negara. Bahwa mengenai peralihan fungsi akreditasi program studi dari BAN PT kepada LAM, Konstitusi tidak secara eksplisit memerintahkan “hanya BAN- PT” maupun “LAM harus segera ada.” Karena itu, hal ini masuk ranah diskresi legislatif. Selama BAN-PT tetap berfungsi dalam masa transisi (sampai LAM tertentu terbentuk). Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 103 (1) “Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.” tidak ada pelanggaran konstitusi. Mahasiswa dan perguruan tinggi tetap terlindungi dari kekosongan akreditasi. Bahwa adalah tidak cukup beralasan untuk membatalkan undang-undang tentang LAM hanya karena sebagian perguruan tinggi merasa terbebani atau lebih menyukai BAN-PT (karena tidak berbiaya). Bahwa satu-satunya dasar pembatalan adalah apabila sistem LAM jelas melanggar hak konstitusional seperti diskriminatif terhadap daerah 3T, irasional, atau menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Karena undang-undang dan peraturan tetap membolehkan akreditasi pada BAN-PT sebagai jaring pengaman selama transisi bagi prodi yang LAM nya yang belum terbentuk, tidak ada ketidakadilan yang tidak tertoleransi disini, sehingga pengaturan tersebut tetap konstitusional. 622 KESIMPULAN TERTULIS PIHAK TERKAIT (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes)) Dengan ini mengajukan kesimpulan dalam pemeriksaan perkara nomor 60/PUU- XXII/2025 Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan uraian-uraian sebagai berikut: 1. Para Pemohon uji materiil nomor 60/PUU-XXII/2025 tidak memiliki legal standing; a. Bahwa sebagian dari pemohon, yakni Pemohon II hingga Pemohon IX mencantumkan pekerjaan mereka sebagai dosen/tenaga pengajar di universitas; b. Bahwa Pemohon II hingga Pemohon IX tidak menegaskan kompetensi mereka, apakah sebagai perorangan ataukah dalam kapasitas mereka sebagai dosen/tenaga pengajar di universitas tempat mereka bertugas, sehingga membutuhkan penugasan/persetujuan rektor untuk dapat menjadi Pemohon dalam persidangan; c. Oleh karena itu, kami melihat bahwa kompetensi daripada sebagian pihak pemohon uji materiil khususnya Pemohon II hingga Pemohon IX tidaklah terpenuhi untuk mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi; 2. Saksi-Saksi dan ahli-ahli yang diajukan di persidangan memperkuat kebutuhan eksistensi LAM sebagai lembaga akreditasi independen di Indonesia; a. Bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut: Nama Saksi Keterangan Samsul Maarif - Bahwa saksi merupakan Pengelola Ketua Prodi Agama dan Lintas Budaya Pasca Sarjana; - Bahwa saksi sudah pernah mengurus akreditasi sejak November 2020 hingga November 2025 ke BAN PT dengan mengisi borang akreditasi dan lain-lainnya; - Bahwa pada saat mengurus akreditasi tersebut, saksi mengetahui secara tiba-tiba 623 tentang adanya peraturan baru yang mengharuskan akreditasi diajukan ke LAM, dan tidak terdapat komunikasi apapun dari BAN PT; - Bahwa saksi kemudian menyiapkan pemberkasan baru, untuk ditujukan ke LAM yakni LAMSPAK; - Bahwa saksi harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota LAMSPAK, dan telah mengeluarkan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah, kemudian biaya untuk akreditasi sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 16 Mei 2025; - Bahwa tiba-tiba akreditasi dari BAN PT telah terbit dengan status “unggul”, yang hanya berlaku hingga bulan Desember 2025; - Bahwa saksi menganggap akreditasi dari BAN PT tersebut seolah-olah tidak berguna, karena hanya berlaku beberapa bulan saja; - Bahwa saksi merasa berat untuk membayar sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah kepada LAM untuk akreditasi; - Bahwa saksi mengalami dampak pengurangan aktivitas di universitas, karena uang sudah terlanjur dibayarkan untuk proses akreditasi; Ketut Prasetyo - Bahwa saksi merupakan dosen Prodi Pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya, dengan dasar S3 IPS serta merangkap pengajar di Prodi Geografi S1, S2, dan IPS S1, S2; - Bahwa saksi pernah mengajukan akreditasi melalui LAMDIK dan berdasarkan informasi dari WADEK bagian pembayaran, telah membayar di atas 50 (lima puluh) jutaan; - Bahwa untuk akreditasi telah membayar 52 (lima puluh dua) juta rupiah dan untuk proses banding 29 (dua puluh sembilan) juta rupiah melalui LAMDIK; - Saksi menerangkan bahwa perbedaan akreditasi BAN PT dan LAMDIK adalah BAN PT gratis sedangkan LAM berbayar; - Bahwa dalam memperoleh akreditasi baik di BAN PT dan LAM, saksi menerangkan bahwa harus menyiapkan akomodasi kepada asesor (tempat dan makanan) serta uang saku; Nama Ahli Keterangan Khairul Fahmi - Bahwa ahli mengaitkan akreditasi pendidikan dengan frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” di UUD 1945; 624 - Bahwa merujuk kepada pidato-pidato para anggota BPUPKI juga memperhatikan pendidikan sebagai salah satu dasar kemerdekaan; - Bahwa negara harus berperan aktif dalam pendidikan; - Bahwa mutu pendidikan harus terlaksana dengan baik oleh Pemerintah; - Bahwa tugas Pemerintah adalah penjaminan mutu; - Bahwa akreditasi menjadi wajib, apabila tidak ada akreditasi maka universitas dapata dicabut izinnya oleh Pemerintah; - Bahwa kondisi saat ini lebih banyak mudharat meskipun terdapat manfaat, sehingga lebih baik akreditasi dikontrol oleh Pemerintah daripada unsur luar Pemerintah; - Bahwa sehubungan dengan alokasi dana 20% dari APBN, jika tidak dapat dipenuhi segera kewajibannya maka dapat dicicil sedikit demi sedikit hingga tujuan pendidikan terpenuhi; - Bahwa kontrol UKT harus di Kementrian; - Bahwa lembaga akreditasinya harus tetap berada pada Pemerintah, perihal biaya bertahap saja; - Bahwa lebih bergengsi akreditasi melalui Pemerintah, dari sisi mahasiswa yang penting tidak terbebani biaya; Rudy - Saksi menerangkan bahwa menjagamutu dan akreditasi merupakan tanggung jawab negara dan tidak bisa dikesampingkan; - Bahwa doktrin konstitusionalisme Eropa Kontinental menyatakan bahw wewenang negara tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga UU Sisdiknas melanggar konstitusi; - Bahwa peran serta masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara; - Bahwa model akreditasi LAM PTKes berkiblat ke Amerika dan Kanada sehingga tidak cocok dengan Indonesia yang tidak berpandangan bahwa pendidikan sebagai urusan individu, melainkan tanggung jawab negara; - Bahwa lembaga akreditasi seharusnya bersifat tunggal, yakni dari negara saja; - Bahwa universitas lebih takut kepada BAN PT daripada LAM, sehingga kemungkinan memperoleh akreditasi “unggul” lebih kecil, sehingga BAN PT lebih bergengsi daripada LAM; 625 b. Bahwa Pemerintah mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli dan diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut: Nama Saksi Keterangan Suprijadi - Bahwa ITB memiliki 134 prodi yang sudah di akreditasi; - Bahwa status akreditasi yang diperoleh dalam lingkup nasional dan internasional untuk menjaga dan meningkatkan kualitas; - Bahwa akreditasi merupakan bentuk identifikasi kesenjangan yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan fakultas; - Bahwa dengan adanya akreditasi independen, ITB mendapat masukan untuk pengelolaan prodi yang digunakan untuk memperlancar dan meningkatkan standar mutu akademik, sehingga prodi-prodi di ITB mendukung mobilitas mahasiswa seara internasional serta menjadi penilaian dalam sistem pemerintahan global perguruan tinggi; - Bahwa manfaat yang diperleh dari akreditasi independen adalah perbaikan proses belajar- mengajar, dan peningkatan mobilitas secara internasional dengan berinteraksi bersama mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang terdapat di luar negeri; - Bahwa akreditasi independen juga bermanfaat untuk memperoleh lisensi atau sertifikasi profesi sesua dengan bidangnya, terutama bagi para alumni dapat mengakses perusahaan dan organisasi multinasional, mengingat akreditasi yang bersifat lintas negara; Imam Buchori - Bahwa hingga saat ini terdapat 8 (delapan) LAM yang aktif; - Bahwa LAM di monitoring dan di evaluasi secara berkala; - Bahwa akreditasi di BAN PT gratis, tetapi jika ingin memperoleh “unggul” harus melalui LAM; - Bahwa BAN PT hanya memberikan sebatas terakreditasi; - Bahwa akreditasi oleh LAM melihat tiga aspek, yakni body of knowledge, kurikulum, dan kompetensi lulusan; - Bahwa terdapat masa transisi dari BAN PT ke LAM, 90 hari; - Bahwa jika prodi tertentu belum terdapat LAM, maka akreditasi tetap ke BAN PT; - Bahwa terdapat prodi yang dapat di akreditasi lebih dari satu LAM, karena irisan rumpun keilmuan seperti bioteknologi; 626 - Bahwa melihat dari aspek kapasitas dan kemampuan, keberadaan LAM sangat membantu BAN PT; - Bahwa untuk memperoleh statu terakreditasai sementara maupun terakreditasi sesuai dengan Permen 53 dibiayai oleh pemerintah; Nama Ahli Keterangan T. Basarudin - Bahwa terdapat paradigma baru pendidikan tinggi di tahun 1990an; - Bahwa pada tahun 2003, timbul kebutuhan untuk merancang kriteria dan akreditasi mutu pendidikan berdasarkan keahlian para masyarakat profesi; - Bahwa kinerja LAM di awasi dan di evaluasi oleh BAN PT kemudian dilaporkan ke menteri; - Bahwa biaya akreditasi ditanggung oleh pemerintah, namun apabila ingin memperoleh akreditasi “unggul” harus ditanggung sendiri oleh universitas; - Bahwa pendidikan dan akreditasi merupakan kuasi publik; - Bahwa berbagai perguruan tinggi di dunia menggunakan akreditasi sebagai tolak ukur penerimaan siswa di universitas; Sascha Hardt - Bahwa ahli menerangkan dengan komparasi sistem akreditasi di Eropa, khususnya Jerman; - Bahwa akrditasi yang relevan dengan agenda persidagan adalah akreditasi program studi; - Bahwa akreditasi program studi dilaksanakan dalam dua tahap, yang pertama adalah evaluasi dari lembaga akreditasi yang bersifat independen, lalu kemudian untuk tahap dua adalah penilaian akreditasi atau re-akreditasi oleh Accreditation Council (Akkreditierungsrat), yang mana juga bersifat independen tanpa pengaruh dari pemerintah federal atau pemerintah daerah (negara bagian); - Bahwa terdapat juga akreditasi sistem, yakni akreditasi yang ditujukan untuk mengakreditasi mekanisme penjaminan mutu dari internal universitas, sehingga sistem penjaminan mutunya saja yang di akreditasikan; - Bahwa di Jerman akreditasi program studi diwajibkan oleh negara, namun di sisi lain juga bersifat ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan; - Bahwa akreditasi tersebut ditujukan untuk memastikan program studi memenuhi kriteria dasar formal dan subjek khusus yang ditetapkan berdasarkan kerangka kerja yang dibuat oleh negara; 627 - Bahwa akreditasi merupakan syarat untuk memberikan pengakuan kepada para lulusan sarjana dan magister, sehingga hanya prodi- prodi yang telah terakreditasi saja yang diberikan wewenang untuk menerbitkan gelar tersebut; - Bahwa akreditasi di Jerman harus menyeimbangkan dua aspek, yakni aspek hak asasi kebebasan akademik yang tertera di konstitusi Jerman, dan aspek kedua yakni kepentingan masyarakat terhadap penjaminan mutu yang kredibel, sehingga akreditasi harus dapat dipertanggungjawabkan; - Bahwa akreditasi di Jerman harus dilaksanakan secara independen dan tidak ada campur tangan negara, serta lembaga akreditasi tersebut bertanggung jawab kepada publik; - Bahwa lembaga akreditasi di Jerman dapat menetapkan harga mereka sendiri dan bertindak di lingkup harga tersebut. Harga ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan persetujuan dari negar, dan harga tersebut akan diajukan kepada universitas yang mengajukan akreditasi; - Bahwa pemerintah menetapkan standar- standar formal untuk lembaga akreditasi, dan terbatas hanya untuk kriteria terkait penjaminan mutu saja, bukan substansi program pendidikan; - Bahwa sistem akreditasi yang diterapkan di Belanda dan Belgia ditentukan oleh lembaga gabungan dari kedua negara tersebut yakni NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), yang memberikan keputusan berdasarkan penilaian dari lembaga akreditasi eksternal indenpenden yang tertera di daftar lembaga akreditasi Eropa yaitu EQAR; - Bahwa di Prancis terdapat sistem dan mekanisme yang tetap menentukan negara untuk menentukan keputusan yakni HCERES, yang para anggotanya harus independen dan tidak terdapat campur tangan pemerintah; c. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh pada pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut di atas, justru memberikan gambaran bahwa keputusan Pemerintah untuk memberikan wadah hukum kepada lembaga akreditasi yang bersifat 628 independen sebagai keputusan yang tepat dan paling ideal untuk menunjang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia saat ini; d. Keberadaan LAM menjadi pelengkap BAN PT, bahkan dapat meningkatkan standarisasi yang dirancang oleh BAN PT sehingga keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya; e. Terlebih lagi, LAM sebagai lembaga akreditasi independen yang didirikan oleh kelompok masyarakat profesi dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari dalam maupun luar negeri, sehingga memperluas rumpun keilmuan yang ada di Indonesia dan menambah nilai-nilai kinerja dan akreditasi yang betul-betul menjadi tolak ukur penilaian sesuai dengan rumpun keilmuan tersebut; 3. Para Pemohon uji materiil belum pernah menjalani proses akreditasi melalui LAM karena LAM di bidang hukum belum beroperasi di Indonesia; a. Bahwa hingga saat pemeriksaan persidangan uji materiil nomor 60/PUU-XXII/2025 berlangsung, proses akreditasi untuk prodi fakultas hukum di seluruh Indonesia masih merujuk kepada BAN PT; b. Bahwa LAM yang menaungi akreditasi prodi hukum, berdasarkan keterangan saksi Pemerintah, masih dalam proses di BAN PT dan Kementrian terkait; c. Bahwa dengan belum hadirnya LAM yang menaungi prodi hukum, maka permohonan Para Pemohon uji materiil ini tidaklah tepat, karena Para Pemohon uji materiil sebelumnya belum pernah mengajukan proses akreditasi kepada LAM; d. Oleh karena itu, posisi Para Pemohon sebagai bagian daripada penyelenggara pendidikan di program studi hukum yang belum pernah melaksanakan akreditasi berdasarkan standar LAM, terlebih lagi standar LAM diwajibkan untuk lebih tinggi dari BAN PT, maka permohonan uji materiil a quo tidaklah masuk akal; e. Bahwa hal yang sama juga disebutkan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perancang perundang-undangan, sehingga kebijakan mengenai eksistensi LAM, khususnya pada program studi hukum belum teruji dan terukur; 629 f. Oleh karena demikian, maka proses akreditasi untuk program studi hukum yang hingga saat ini masih diajukan ke BAN PT saja, tidaklah dapat dijadikan argumentasi hukum yang tepat untuk menentukan apakah lebih baik akreditasi hanya dilakukan oleh BAN PT ataukah melalui LAM; 4. Akreditasi oleh LAM memberikan akses yang lebih luas kepada para mahasiswa dan lulusan; a. Bahwa merujuk kepada keterangan yang diperoleh setelah agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli, justru memperoleh keterangan yang memperkuat eksistensi LAM; b. Pihak-pihak universitas yang mengeluhkan mahalnya pembiayaan akreditasi oleh LAM tidak melihat benefit yang dapat diperoleh para mahasiswa di masa depan nanti; c. Bahwa LAM merupakan satu-satunya badan hukum di bidang akreditasi yang dapat berorganisasi dengan lebih dinamis daripada Pemerintah, mengingat struktur LAM yang didirikan berdasarkan keahlian dari para organisasi profesi sebagai pendirinya; d. Bahwa rumpun keilmuan yang menjadi acuan untuk tata kelola dan mekanisme penilaian akreditasi oleh LAM, merupakan sifat kekhususan yang memang hanya dimiliki oleh masyarakat profesi sebagai pakar keilmuan tersebut; e. Mengingat bahwa rumpun keilmuan program studi, khususnya keilmuan eksak seperti, kedokteran, insinyur, computer (software/hardware), merupakan rumpun keilmuan yang bersifat universal dan berlaku sama di setiap negara, sehingga pengembangan daripada rumpun keilmuan tersebut tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan ideologi negara; f. Oleh karena itu, program studi sebagai pusat rumpun keilmuan tidak dapat dibatasi pengetahuannya hanya sebatas di dalam negeri saja, justru dengan pandangan tertutup seperti itulah yang menghambat inovasi-inovasi; g. Sehingga LAM sebagai lembaga akreditasi dapat menggapai keilmuan di setiap sudut dunia dan tidak terbatas oleh ideologi apapun yang dianut oleh negara, melalui keanggotaannya di berbagai 630 organisasi taraf internasional dan pertukaran ilmu pengetahuan serta pengalaman dari lembaga-lembaga akreditasi di negara lain; h. Dengan diakuinya LAM sebagai anggota dari organisasi-organisasi internasional, maka secara otomatis lembaga pendidikan yang mendapatkan akreditasi dari LAM, juga diakui ijazahnya oleh organisasi-organisasi internasional tempat lembaga akreditasi asing tersebut berdiri, sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan yang lebih luas, hingga ke seluruh dunia; i. Bahkaan, benefit yang diterima bagi pihak universitas berlanjut hingga ke program pertukaran pelajar, dan akses-akses ke jurnal internasional yang mencakup informasi dan bahan ajar dari seluruh dunia; 5. Pemerintah tidak pernah melepaskan kewajiban berdasarkan konstitusi UUD 1945; a. Bahwa LAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada BAN PT; b. Bahwa monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan secara berkala tahunan, dan selalu mendapatkan masukan untuk pengembangan ke depan; c. Dengan proses pengawasan aktif tersebut, Pemerintah melalui BAN PT selalu mengawasi dan melakukan evaluasi atas setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh LAM, dengan koridor-koridor hukum yang dirancang oleh Pemerintah melalui kementrian terkait; d. Bahwa proses pendirian dan operasional LAM diwajibkan untuk memperoleh ijin terlebih dahulu dari BAN PT, sehingga tidak serta merta masyarakat dapat mendirikan LAM secara sembarang, melainkan harus memiliki peta konsep terlebih dahulu dan melalui proses pemeriksaan dari Pemerintah melalui BAN PT; e. Bahwa merujuk kepada keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan pada agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari Pemerintah pada tanggal 20 Agustus 2025, diperoleh keterangan bahwa terdapat tata hubungan antara LAM dan BAN PT, dimana salah dua organ BAN PT masing-masing bertugas untuk menentukan kebijakan akreditasi dan pengawasan evaluasi kepada LAM; 631 f. Dengan adanya mekanisme kontrol dari BAN PT dan kementrian yang terkait terhadap LAM, maka hal ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak melepas kewajibannya yang diamanatkan oleh konstitusi, melainkan Pemerintah menjaga peran serta masyarakat yang ingin aktif terlibat dalam proses penilaian dan penjaminan mutu pendidikan; 6. LAM merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik; a. Bahwa konstitusi tidak membatasi peran serta masyarakat untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan, begitu pula dengan penjaminan mutu pendidikan; b. Bahwa amanat konstitusi dalam aspek “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak serta merta hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah saja, mengingat bahwa tidak terdapat lembaga lain yang dapat melaksanakan penilaian dan akreditasi apabila seluruh proses dan penilaian akreditasi dibebankan kepada BAN PT saja; c. Bahwa masyarakat memiliki hak mengenyam pendidikan yang baik, oleh karena itu timbul LAM sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam melaksanakan penjaminan mutu; d. Bahwa kewajiban BAN PT dalam melaksanakan akreditasi beserta hasil akreditasinya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka Pemerintah wajib untuk membuka diri atas penilaian dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen, yang dalam hal ini sangat relevan adalah LAM; e. Sehingga, masyarakat profesi yang betul-betul pakar dalam rumpun keilmuannya dapat menentukan standarisasi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman, dan tidak terbatas hanya pada kacamata pendidikan di dalam negeri saja tetapi di juga di taraf internasional; 7. Uji materiil perkara a quo bukanlah isu konstitusionalitas, melainkan open legal policy; a. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara mencerdaskan kehidupan bangsa dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional; b. Dalam hal tidak terdapat batasan-batasan yang spesifik mengatur teknis tata cara tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk 632 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan delegasi kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah dan/atau masyarakat Indonesia untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan demi cita-cita besar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Oleh karena itu, tidak terdapat tembok-tembok yang membatasi upaya-upaya baik dari Pemerintah maupun masyarakat untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, yang dalam konteks ini adalah pendidikan tinggi; d. Bahwa betul, pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap orang, dan akreditasi pendidikan baik dari BAN PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan metode yang dianggap paling ideal saat ini untuk bangsa Indonesia; e. Pemerintah bersama dengan legislatif membentuk sistem pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan di seluruh penjuru nusantara, dan dijamin mutu tata kelola dan pendidikannya melalui BAN PT; f. Terlebih dari itu, LAM sebagai badan hukum yang dapat dibangun oleh pemerintah atau masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa akreditasi yang diberikan kepada lembaga pendidikan betul-betul mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan; g. Bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyatakana bahwa upaya penjaminan mutu tidak diatur secara rinci di dalam konstitusi, maka telah jelas pengaturan penjaminan mutu melalui akreditasi baik melalui BAN PT maupun LAM merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang. Oleh karena tidak melanggar ketentuan konstitusi, maka hal ini tidak dapat dinyatakan inkonstitusional; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami LAM PTKes tetap pada pendirian kami untuk menyatakan bahwa permohonan uji materiil dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2025 ini bukanlah perihal isu yang bersifat konstitusional, tetapi justru merupakan open legal policy yang memang berbentuk delegasi kewenangan terbuka yang diberikan kepada pemerintah dan bersama dengan legislative untuk membentuk formulasi dan metode-metode yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dalam skala nasional. Oleh 633 karena demikian, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan LAM PTKes sebagai pihak terkait langsung dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2025 Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon uji materiil dalam perkara 60/PUU-XXII/2025 atas uji materiil Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Menyatakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 634 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 635 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), Pasal 55 ayat (6), Pasal 55 ayat (7), dan Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 636 Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 ”Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.” Pasal 55 ayat (6) UU 12/2012 “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” Pasal 55 ayat (7) UU 12/2012 “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.” Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” 2. Bahwa Pemohon I menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat bernama Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se- Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 Tanggal 19 November 2018, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yulias, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Maros, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031117.AH.01.07 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001461.AH.01.08 Tahun 2024, tanggal 26 September 2024, serta berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pertemuan Nasional Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) bertanggal 30 November 2024 menyatakan, Pengurus berwenang mewakili organisasi untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat/musyawarah dalam menyikapi ketentuan penerapan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui permohonan pengujian materiil undang-undang ke Mahkamah. 637 3. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat bernama Yayasan Sehati Indonesia Maju yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Notaris Herlina, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 0010101.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Sehati Indonesia Maju Nomor 1, bertanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.06-0042532 tanggal 6 Oktober 2023, serta berdasarkan Pasal 16 angka 5 Anggaran Dasar menyatakan, Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan, yang kemudian dalam hal ini Dewan Pengurus Yayasan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 006/YSIM/SK/V/2025 bertanggal 23 Mei 2025, memberi kuasa kepada Pemohon II selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sehati untuk bertindak mewakili Pengurus Yayasan Sehati Indonesia Maju dalam mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang ke Mahkamah. 4. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon XIII menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berstatus sebagai dosen (Pemohon III sampai dengan Pemohon X) atau tenaga pengajar pada program studi Ilmu Hukum dari beberapa Fakultas Hukum yang tersebar di beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, UPN “Veteran” Jakarta, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Indonesia, dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan UPN “Veteran”Jakarta (Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII), yang kesemuanya menghendaki adanya peran dan tanggung jawab negara dalam penyediaan pendidikan tinggi yang layak dan berkualitas tanpa mengarah pada kapitalisasi pendidikan; 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII menjelaskan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 638 diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk memperoleh sistem pendidikan nasional yang diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII beranggapan keberlakuan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), Pasal 55 ayat (6), Pasal 55 ayat (7), dan Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang memberi kewenangan kepada LAM untuk menyelenggarakan akreditasi program studi pada suatu perguruan tinggi, merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, karena norma pasal-pasal a quo di samping tidak mencerminkan upaya negara dalam mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga menunjukkan kesan adanya pengabaian tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menjamin mutu pendidikan; 7. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII menganggap penyelenggaraan akreditasi program studi suatu perguruan tinggi oleh LAM menyebabkan jaminan mutu yang asinkron dengan jaminan mutu perguruan tinggi yang proses akreditasinya diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), karena hasil penilaian di antara keduanya berpotensi tidak linier atau disharmonis. Di samping itu, terdapat potensi meningkatnya beban biaya pendidikan, karena biaya penyelenggaraan akreditasi program studi oleh LAM ditanggung oleh perguruan tinggi, sehingga dapat dimungkinkan berdampak pada berkurangnya kualitas sarana dan prasarana bagi mahasiswa, pengurangan kesejahteraan dosen, dan meningkatnya biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/UKT dan Iuran Pendidikan), sehingga dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. 639 Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum privat, masing-masing berfungsi sebagai wadah kerja sama fakultas hukum perguruan tinggi negeri dan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang secara langsung menyelenggarakan pendidikan tinggi dan program studi [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-40]. Dengan kedudukan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan akreditasi program studi sebagai bagian dari jaminan mutu pendidikan tinggi. Sementara itu, Pemohon III sampai dengan Pemohon X adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, yang secara fungsional terlibat langsung dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang terdampak oleh kebijakan akreditasi [vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-22]. Adapun Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa, yang secara langsung menanggung konsekuensi dari kualitas, keterjangkauan biaya, dan pengakuan pendidikan tinggi [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-30]. Mahkamah menilai bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII telah dapat menjelaskan ihwal kualifikasinya serta adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), serta ayat (8) UU 12/2012. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang disebabkan oleh hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif serta memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas yang diusahakan oleh pemerintah sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, tidak terpenuhi karena berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), serta ayat (8) UU 12/2012. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut 640 tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), serta ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan bukan oleh pemerintah ataupun menteri, menunjukkan adanya mekanisme pelepasan tanggung jawab konstitusional dari pemerintah/menteri untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. Ketiadaan tanggung jawab konstitusional dimaksud bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya diselenggarakan melalui pendidikan nasional; 2. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 juga berdampak pada tidak terpenuhinya pendidikan bermutu yang pada akhirnya menyebabkan terpuruknya kehidupan warga negara. Di mana dalam 641 perspektif global, tidak terpenuhinya kehidupan yang layak akibat rendahnya kualitas pendidikan berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia. Adanya potensi ketidaklayakan kualitas kehidupan warga negara sebagai akibat dari pelepasan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan mutu pendidikan kepada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo bertentangan pula dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang hanya dapat terwujud apabila setiap orang dapat mengembangkan diri secara bebas melalui pendidikan bermutu dan berkualitas yang mutunya dijamin oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional. Tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas bagi warga negara akan berdampak pada ketidakmampuan warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak guna membiayai hidup dan kehidupannya. Sementara itu tidak terdapat alasan yang cukup secara rasional mendesak (compelling rational) bagi pemerintah/menteri untuk melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya dalam melakukan akreditasi guna menjamin mutu pendidikan tinggi kepada LAM; 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan hak seseorang untuk mengembangkan dan memajukan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat pemerintah tidak lagi dapat memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah diserahkan kepada LAM, khususnya apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan akreditasi dimaksud. Hal ini mengakibatkan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, serta hak untuk memajukan dirinya menjadi tidak terpenuhi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengakibatkan adanya pembebanan biaya akreditasi yang tinggi dan tidak proporsional kepada perguruan tinggi yang menjadi suatu 642 bentuk praktik transaksional dan komersialisasi proses akreditasi pendidikan yang melanggar prinsip reasonableness dan affordability dalam hak pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena keberadaan LAM selain menunjukkan adanya inefisiensi, inefektivitas dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi, in casu BAN-PT dan LAM, juga berpotensi menimbulkan permasalahan dari aspek independensi dan akuntabilitas. Mengingat kedua lembaga tersebut memiliki tugas serupa namun dengan cakupan objek yang berbeda, sehingga terdapat potensi adanya perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah”; 2. Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi”; 3. Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 sepanjang frasa “lembaga akreditasi mandiri”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”; 643 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48. Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Dr. Samsul Maarif, M.A., dan Prof. Dr. Ketut Prasetyo yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2025, berikut keterangan tertulis 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Wicipto Setiadi S.H., M.H., Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., TACB., Adv., dan Dr. Firdaus S.H., M.H., yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Agustus 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah via e-mail pada tanggal 21 Juli 2025, sedangkan keterangan fisiknya telah diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2025. Di samping itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-38, dan mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Sascha Hardt LL.M., LL.B., dan Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori dan Prof. Dr. Suprijadi, M.Eng yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2025, serta menyampaikan keterangan tertulis seorang ahli, yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M dan seorang saksi, yaitu Ir. Faizal Safa, M.Sc., IPU., ASEAN Eng, yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 644 [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA) yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2025, serta keterangan tertulis tambahan yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 dan 20 Agustus 2025. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA) juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., dan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H. M.H, serta 88 (delapan puluh delapan) orang saksi dan juga menyerahkan kesimpulan yang masing-masing telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2025, serta untuk mendukung keterangannya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-111 dan mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. Ph.D. dan Prof. dr. Titi Savitri Prihatiningsih, MA., MmedEd., Ph.D., yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima secara daring oleh Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 dan juga menyerahkan kesimpulan yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama pokok permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti, keterangan DPR RI, keterangan Presiden beserta bukti-bukti, keterangan Pihak Terkait Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal 645 A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), beserta bukti- bukti Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden, keterangan dari ahli dan saksi tertulis yang diajukan oleh Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), serta kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM- PTKes), persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah: 1. Apakah norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 yang mengatur perihal pelaksana akreditasi program dan satuan pendidikan tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta telah menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh negara, sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, apabila akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dimaksud tidak dilakukan oleh pemerintah; 2. Apakah norma Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2012 yang mengatur perihal lembaga akreditasi mandiri sebagai pelaksana akreditasi program studi, tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta telah menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta 646 memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh negara, sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, apabila akreditasi program studi yang diatur dalam norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 a quo tidak dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT); 3. Apakah frasa “lembaga akreditasi mandiri” dalam norma Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur perihal ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi, BAN-PT, dan lembaga akreditasi mandiri dalam peraturan menteri tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta telah menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh negara, sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, apabila lembaga akreditasi mandiri tidak dihilangkan dalam norma pasal a quo. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas pendidikan, yang sejalan dengan instrumen hukum internasional sebagaimana ditegaskan, antara lain, Pasal 26 Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Pasal 13 International Covenant on Economics, Social, dan Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economics, Social, dan Cultural Rights (UU 11/2005). Jaminan konstitusional dimaksud tercermin antara lain dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana negara menjamin hak setiap orang untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 647 Tahun 1945, negara juga menjamin kebebasan setiap orang antara lain untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Pengaturan terkait jaminan keterpenuhan hak atas pendidikan oleh negara secara lebih khusus terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur jaminan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sementara Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan taraf pendidikan setiap warga negara, mengingat hal tersebut berkorelasi erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan nasional harus mempedomani rambu- rambu konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Adanya pengaturan atau pembatasan demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan dijalankan secara proporsional. Bahwa pelaksanaan jaminan konstitusional atas hak pendidikan tersebut mensyaratkan adanya sistem pendidikan nasional yang diatur secara komprehensif dalam undang-undang, termasuk pengaturan mengenai tujuan, prinsip penyelenggaraan, serta mekanisme pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam rangka mengejawantahkan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang, pembentuk undang-undang membentuk dan mengesahkan UU 20/2003 sebagai dasar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 2 UU 20/2003 menyatakan, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adapun fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 648 bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [vide Pasal 3 UU 20/2003]. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 4 UU 20/2003, di antaranya memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan [vide Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003]. Penegasan mengenai prinsip tersebut terdapat dalam Konsiderans “Menimbang” UU 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, oleh karenanya dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan [vide Konsideran Menimbang huruf c UU 20/2003]. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia [vide Penjelasan Umum UU 20/2003]. Dalam konteks tersebut, perlu adanya mekanisme yang menjadi tolok ukur mengenai baik dan buruknya kualitas pendidikan. Pada sistem pendidikan nasional terdapat mekanisme pengelolaan mutu yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan antara lain, pengendalian mutu (quality control) dan penjaminan mutu (quality assurance). Kedua komponen yang saling terkait ini memiliki perbedaan masing-masing, namun keterkaitan keduanya sangat penting untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pengendalian mutu merupakan pendekatan pertama yang diperkenalkan untuk mengelola mutu pendidikan, yang mengacu pada suatu evaluasi untuk memastikan suatu pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam dunia pendidikan, pengendalian mutu berfokus pada hasil akhir sistem pendidikan. Sedangkan, penjaminan mutu pendidikan, lebih menekankan pada aspek perencanaan, pemantauan, dan peningkatan berkelanjutan di seluruh rangkaian proses pendidikan. Dengan kata lain, perbedaan antara pengendalian mutu (quality control) dan penjaminan mutu (quality assurance) terletak pada cakupannya. Di mana pengendalian mutu 649 berorientasi pada output dan berfokus pada hasil akhir, sedangkan penjaminan mutu berorientasi pada proses dan upaya preventif, yang berfokus pada keseluruhan siklus pengajaran dan pembelajaran. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kepuasan seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Pengendalian mutu (quality control) dalam pendidikan digunakan untuk memastikan bahwa lulusan memenuhi standar minimum dan layak untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk bekerja, sedangkan penjaminan mutu (quality assurance) untuk memastikan bahwa pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum, dan lingkungan belajar, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan yang terus berubah. Dengan penerapan kedua mekanisme tersebut secara tepat, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas, meningkatkan kualitas pengalaman belajar, dan membangun kepercayaan publik yang lebih besar. [3.15] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 yang menurut para Pemohon tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta telah menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh negara, sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merujuk terlebih dahulu mekanisme pengelolaan mutu yang terdiri atas evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, yang ketiganya diatur dalam BAB XVI UU 20/2003, yakni dalam norma Pasal 57 sampai dengan norma Pasal 61 UU 20/2003. Evaluasi pendidikan pada prinsipnya merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 650 pertanggunjawaban penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan [vide Pasal 1 angka 21, dan Pasal 57 ayat (1) serta ayat (2) UU 20/2003]. Sedangkan, akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan [vide Pasal 1 angka 22 dan Pasal 60 ayat (1) UU 20/2003]. Oleh karena itu, dalam konteks mekanisme pengelolaan mutu pendidikan, akreditasi merupakan bagian dari komponen penjaminan mutu eksternal yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh program dalam satuan pendidikan, antara lain proses pengajaran, pembelajaran, penilaian, kurikulum, lingkungan belajar, termasuk sumber daya pendidikan, dinilai layak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [vide Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 huruf b, dan Pasal 55 ayat (1) UU 12/2012]. Dengan sistem penjaminan mutu yang berjalan secara konsisten, satuan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, akreditasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen jaminan mutu dan akuntabilitas publik yang melekat pada penyelenggaraan pendidikan. Melalui akreditasi, negara memastikan bahwa satuan pendidikan dan program pendidikan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan para pemangku kebijakan (stakeholders). Dalam konteks demikian, keberadaan akreditasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam menjamin mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan sebagaimana salah satu misi penyelenggaraan pendidikan nasional. [3.15.2] Bahwa dalam kaitannya dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, yang merupakan satu kesatuan norma perihal akreditasi yang diatur dalam Pasal 60 UU 20/2003. Norma pasal a quo pada pokoknya mengatur mengenai akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Artinya, norma a quo membuka kemungkinan pelaksanaan 651 akreditasi oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Dalam konteks permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan keterlibatan lembaga mandiri selain pemerintah dalam melakukan akreditasi merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan pendidikan serta dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, konstitusi tidak mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif tanpa keterlibatan masyarakat. Bahkan, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kepada undang-undang [vide Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Dalam kerangka tersebut, pembentuk undang- undang memiliki kewenangan konstitusional untuk merancang penyelenggaraan pendidikan nasional yang bersifat gotong royong dengan membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk dalam aspek pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Prinsip peran serta masyarakat demikian secara eksplisit diatur dalam UU 20/2003, antara lain dalam Pasal 4 ayat (6) yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Artinya, peran serta masyarakat dapat dilakukan baik dalam proses penyelenggaraan pendidikan maupun dalam proses pengendalian mutu layanan pendidikan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (6) UU 20/2003 dinyatakan pula yang dimaksud dengan memberdayakan semua komponen masyarakat mengandung arti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara kemitraan atau kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat tersebut dipertegas kembali dalam BAB XV UU 20/2003 yang secara khusus mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan, antara lain dalam Pasal 54 UU 20/2003 yang selengkapnya menyatakan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, 652 dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, peran serta masyarakat dalam pendidikan salah satunya dapat dilakukan baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan [vide Pasal 54 ayat (1) UU 20/2003]. Pengaturan demikian juga sejalan dengan desain UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit mengakui dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai manifestasi dari sistem demokrasi konstitusional Indonesia, termasuk salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya, mekanisme akreditasi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan yang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan suatu pendidikan, dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan dengan memberdayakan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam UU 20/2003. Sejalan dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2010, perihal pengujian UU 20/2003, Mahkamah telah menegaskan pula dalam pertimbangan hukumnya bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bukanlah merupakan suatu bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan merupakan bentuk pemberdayaan, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut: “[3.26]…Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan. 653 … Menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata “ikut” tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Kata “ikut” dalam rumusan pasal a quo haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara. … Menurut Mahkamah, peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek- aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek.” [vide hlm. 378, 379, dan 382] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon a quo, menurut Mahkamah pelibatan peran serta masyarakat melalui wadah lembaga mandiri yang berwenang merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam mekanisme akreditasi program studi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat demikian menjadikan negara bukan sebagai satu- satunya pihak yang secara eksklusif menjalankan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan demi pemajuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang, hendak mewadahi potensi, kreasi, dan sumber daya masyarakat dalam bentuk suatu lembaga mandiri agar masyarakat turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal penjaminan mutu pelayanan pendidikan. Lembaga mandiri dimaksud merupakan salah satu bentuk konkret dari partisipasi masyarakat, yang sama sekali bukan dimaksudkan untuk menggantikan atau mengurangi tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, melainkan sebagai bentuk kolaborasi guna memperkuat kualitas dan akuntabilitas program dan satuan pendidikan. Di mana, pelaksanaan akreditasi dimaksud harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penjaminan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan 654 pendidikan [vide Pasal 4 UU 20/2003]. Selain itu, hal ini sejalan pula dengan misi pendidikan nasional sebagaimana penjelasan Mahkamah di atas, yakni mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik. Prinsip yang sama dianut pula pada penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf j UU 12/2012, yang menyatakan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Artinya, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan bukan berarti seluruhnya merupakan tanggung jawab negara, atau dalam arti dilakukan sendiri dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang menjadi payung pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia membuka ruang peran dan partisipasi bagi masyarakat secara luas, bahkan pemerintah ditugaskan untuk menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi dalam UU 12/2012. Ketentuan partisipasi ini bukan bentuk pengabaian tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, melainkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan atau bahkan melepaskan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan nasional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah merupakan hal yang tidak berdasar. Norma a quo sesungguhnya menunjukkan bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 tidak dapat dinilai telah menghambat upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta tidak menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan tidak pula menghambat pengembangan dan pemajuan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh pemerintah. Mengingat keterlibatan dan keberadaan masyarakat tidak otomatis menggantikan kedudukan Pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi kolaboratif (collaborative participation) yang menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat 655 melalui lembaga mandiri yang berwenang, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan. Apabila norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon yang menghendaki agar akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan hanya oleh pemerintah, justru akan mempersempit upaya penyelenggaraan pendidikan karena tidak membuka ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme akreditasi. Padahal dalam penyelenggaran pendidikan nasional yang berkualitas, negara harus berpacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dalam konteks global dan era digital. Selain itu, negara juga harus berpacu dengan tantangan kebutuhan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Oleh karenanya, meniadakan mekanisme akreditasi program studi oleh lembaga mandiri yang berwenang dan hanya menyerahkannya kepada pemerintah menurut Mahkamah merupakan langkah mundur (setback), mengingat hingga saat ini mekanisme tersebut telah dilakukan sebagai upaya penting dalam perbaikan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang mengatur tentang dilakukannya akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh lembaga akreditasi mandiri, dan mengaitkannya sekaligus dengan Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri. Para Pemohon beranggapan norma pasal-pasal a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak mencerminkan upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa, serta telah menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, 656 mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh pemerintah, apabila akreditasi program studi yang diatur dalam norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tidak dilakukan oleh BAN-PT. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon a quo mengatur perihal akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM. Akreditasi program studi pada prinsipnya merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 12/2012, yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan [vide Pasal 52 ayat (1) UU 12/2012]. Hal ini dilakukan agar setiap warga negara memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi, BAB III UU 12/2012 yang mengatur mengenai penjaminan mutu telah menentukan perihal mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi, antara lain terkait dengan sistem penjaminan mutu, standar pendidikan tinggi, akreditasi, pangkalan data pendidikan tinggi, dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Akreditasi dimaksud merupakan salah satu faktor kunci yang difungsikan sebagai salah satu ukuran akuntabilitas publik suatu pendidikan tinggi yang dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu, dan demi tercapainya tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, akreditasi menjadi salah satu pilihan kebijakan yang diambil baik dalam UU 20/2003 maupun UU 12/2012, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 55 UU 12/2012 sebagai berikut: (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 657 (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dibedakan dengan pelaksanaan akreditasi program studi. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilakukan oleh LAM. BAN-PT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang dinyatakan dengan status terakreditasi atau tidak terakreditasi [vide Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2012 dan Pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53/2023)]. Sedangkan, LAM adalah lembaga mandiri bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT, yang dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. LAM bertugas melakukan akreditasi terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan pemenuhan SN-Dikti dan standar LAM, yang dinyatakan dengan status terakreditasi bagi program studi yang memenuhi SN-DIKTI, terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, atau tidak terakreditasi bagi program studi yang tidak memenuhi atau berada di bawah SN-DIKTI [vide Pasal 75 Permendikbudristek 53/2023]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbudristek, standar akreditasi mandiri ditetapkan oleh LAM setelah mendapat persetujuan dari BAN-PT dan harus memiliki tingkatan yang lebih 658 tinggi serta cakupan kriteria yang lebih luas dari yang ditetapkan oleh SN-DIKTI [vide Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Permendikbudristek 53/2023]. Terhadap setiap program studi dan perguruan tinggi akan dinilai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, di mana fokus penilaian program studi adalah menjamin kualitas pembelajaran dan lulusan secara langsung, sedangkan fokus penilaian perguruan tinggi adalah pada kapasitas dan efektivitas tata kelola secara menyeluruh. Adanya pemisahan akreditasi antara perguruan tinggi dan program studi dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menjaga objektivitas penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan mekanisme yang terintegrasi dan terukur, karena akreditasi perguruan tinggi berfungsi untuk memastikan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik. Sementara akreditasi program studi menjamin kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi antara sistem akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dengan pengurangan akses pendidikan sebagaimana dalil para Pemohon. Sebaliknya, sistem ini memastikan standar kualitas yang transparan dan terukur, yang pada akhirnya melindungi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta mendorong pengembangan keilmuan yang lebih terarah. Di samping itu, pemerintah tetap memiliki peran dan melaksanakan tanggung jawab dengan tetap memegang kendali penuh dalam mekanisme penjaminan mutu melalui penetapan SN-DIKTI. Sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri, karena proses akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM pada prinsipnya tetap harus mengacu pada SN-DIKTI sebagai suatu instrumen terstandar yang dijadikan acuan dalam melaksanakan akreditasi bagi seluruh LAM. Dengan demikian, hal ini tidak dapat dinilai akan menghilangkan hak seseorang untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya mekanisme ini justru menjamin kesetaraan mutu pendidikan dan mendukung pengembangan keilmuan sesuai karakteristik rumpun ilmu. Terlebih, LAM dibentuk berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran LAM bukan bentuk pelepasan tanggung jawab negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, melainkan bentuk kemitraan kolaboratif antara pemerintah 659 dengan melibatkan peran serta masyarakat yang memahami kebutuhan profesi dan dunia kerja, sekaligus menjaga akuntabilitas dan kredibilitas akreditasi guna meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten, efisien, profesional, dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, tanggung jawab pemerintah tidak dapat dilihat secara sempit sebagai penyelenggara langsung akreditasi program studi, tetapi juga harus dilihat dalam spektrum yang lebih luas dalam bidang pendidikan tinggi. Artinya, peran pemerintah tidak hanya memberikan otorisasi berdirinya suatu perguruan tinggi dan memberikan ijin pemberian gelar, namun juga memastikan mutu pendidikan. Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kompeten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberadaan BAN-PT dan LAM dalam mekanisme akreditasi sama sekali tidak menimbulkan dualisme dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu program studi, karena kedua lembaga tersebut sama-sama berupaya menjamin mutu pendidikan berdasarkan kriteria instrumen yang telah menjadi kewenangannya, serta memiliki hubungan yang saling melengkapi berdasarkan lingkup kewenangan dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, meniadakan LAM dan menggantinya dengan BAN-PT sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon hanya karena alasan beban biaya akreditasi yang bertambah, berpotensi melemahkan akuntabilitas dan independensi lembaga akreditasi. Terlebih, dalam hal pembiayaan, sebagai bentuk dukungan negara untuk memastikan seluruh program studi baru dapat memulai penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu sesuai dengan SN-DIKTI, pemerintah mengambil peran untuk sepenuhnya menanggung biaya akreditasi bagi program studi baru agar memperoleh status terakreditasi sementara serta akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara [vide Pasal 96 ayat (3) Permendikbudristek 53/2023]. Hal demikian dilakukan untuk menghindari hambatan masuk bagi program studi yang berpotensi melemahkan akses pendidikan tinggi terhadap mekanisme akreditasi, sekaligus sebagai upaya pemenuhan dan penegasan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan tinggi. Sementara itu, untuk memperoleh status terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, perguruan tinggi harus menanggung biaya akreditasi secara mandiri, karena hal tersebut bukan merupakan keharusan 660 bagi program studi dan hanya bersifat opsional. Namun demikian, dalam konteks ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa proses akreditasi untuk memenuhi standar LAM dimaksud tidak boleh membebankan biaya yang memberatkan program studi yang mengarah pada tindakan komersialisasi. Dalam batas penalaran yang wajar pembiayaan yang memberatkan dan membebani program studi adalah bentuk nyata pencideraan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 20/2003. Berkenaan dengan anggapan terjadinya pembebanan biaya yang memberatkan dimaksud, kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menetapkan standar biaya maksimum yang dapat dibebankan pada program studi yang akan mengikuti program akreditasi LAM sepanjang tidak memberatkan program studi. [3.16.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hingga saat ini belum semua program studi memiliki LAM, termasuk program studi dalam rumpun Ilmu Hukum [vide Risalah Sidang tanggal 20 Agustus 2025, hlm. 42]. Oleh karena itu, para Pemohon mengkhawatirkan keberlanjutan akreditasi program studi tersebut dan memohon agar tetap diakreditasi oleh BAN-PT. Berkenaan dengan persoalan tersebut, norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon hanya mengatur akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM. Dalam kaitan ini, UU 20/2003 yang menjadi “payung hukum” dari UU 12/2012 mengatur bahwa proses akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan secara kumulatif alternatif oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang [vide Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003]. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, penting bagi Mahkamah menegaskan pengaturan bagi program studi yang belum memiliki LAM hingga saat ini, apakah program studi tersebut diharuskan untuk melakukan akreditasi kepada lembaga lain, atau program studi tersebut harus menunggu sampai dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan akreditasi program studi sampai dengan dibentuknya LAM terhadap rumpun ilmu dimaksud. Terkait dengan persoalan tersebut, BAB XI mengenai Ketentuan Peralihan, yakni Pasal 95 UU 12/2012 dan BAB VII mengenai Ketentuan Penutup, yakni Pasal 103 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023, telah ternyata menentukan pengaturan untuk mengakomodir perihal proses akreditasi program studi yang belum memiliki LAM, sebagai berikut: Pasal 95 UU 12/2012 661 Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pasal 103 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023 (1) Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbudristek 53/2023, telah ditegaskan bahwa proses akreditasi program studi bagi program studi yang LAM-nya belum terbentuk tetap dilakukan oleh BAN-PT. Keberadaan LAM yang nantinya akan terbentuk dan melakukan akreditasi atas suatu program studi, tidak lantas menggugurkan ataupun membatalkan hasil penilaian akreditasi program studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh BAN-PT hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dimaksud. Sementara itu, berkenaan dengan jangka waktu dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023, yang pada pokoknya menentukan agar BAN-PT dan LAM menyusun dan menetapkan instrumen serta tata cara akreditasi sesuai dengan peraturan menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan, secara yuridis bukanlah merupakan pengaturan mengenai batas waktu pembentukan LAM bagi rumpun-rumpun ilmu yang program studinya belum memiliki LAM. Namun demikian, sekalipun telah ditentukan dalam Pasal 95 UU 12/2012 bagian Ketentuan Peralihan UU a quo mengenai akreditasi oleh BAN-PT sebelum terbentuknya LAM, akan tetapi berlakunya norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tetap dikhawatirkan oleh para Pemohon akan menimbulkan persoalan keberlangsungan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh LAM. Terlebih, adanya amanat Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang menghendaki peraturan pelaksana akreditasi program studi oleh LAM dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan maka penting bagi Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dalam amar Putusan a quo bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi, sehingga tidak terikat dengan batas waktu karena secara faktual norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tidak menentukan batas waktu pembentukan LAM dimaksud. Meskipun demikian, pembentukan LAM untuk program studi yang belum memiliki LAM hanya dapat dilakukan setelah mendapat 662 kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 adalah dalil yang berdasar, sehingga norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2012, yang mengatur perihal pembentukan lembaga akreditasi mandiri, serta Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur perihal ketentuan lebih lanjut yang salah satunya mengenai lembaga akreditasi mandiri. Norma pasal-pasal a quo, menurut Mahkamah berkelindan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dalam Putusan a quo, sedangkan norma Pasal 55 ayat (6) berkaitan dengan pembentukan LAM atas rekomendasi BAN-PT, Pasal 55 ayat (7) berkaitan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu dan kewilayahan sebagai dasar pembentukan LAM, dan Pasal 55 ayat (8) berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut LAM, di mana pada prinsipnya semua norma pada ayat-ayat dimaksud menindaklanjuti norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dengan sendirinya keberlakuan Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 harus menyesuaikan dengan Putusan a quo, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, mengingat mekanisme akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM juga diperlukan dalam rangka penjaminan mutu program studi, 663 maka sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 penting bagi Mahkamah menegaskan dalam kaitan dengan pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM, antara lain sebagai berikut: 1. Proses rekrutmen asesor harus memperhatikan kredibilitas, kecakapan, dan kualifikasi asesor (qualified) pada bidang keilmuan tertentu agar mampu melakukan penilaian terhadap seluruh aspek berkenaan dengan program studi secara objektif dan profesional tanpa adanya konflik kepentingan dengan pihak yang akan dinilai kelayakannya. 2. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan asesor berorientasi pada mutu, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan akreditasi terhadap program studi agar tidak menimbulkan persoalan terhadap proses dan hasil dari akreditasi. 3. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan tidak terjadi pelayanan yang berlebihan (over services) dan tidak patut dari program studi kepada para asesor atau sebaliknya yang dinilai dapat mempengaruhi objektivitas hasil akreditasi, termasuk memastikan efisiensi waktu proses akreditasi. 4. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus melakukan pengawasan secara menyeluruh termasuk menyediakan mekanisme preventif atau represif untuk memitigasi risiko agar tidak terjadi penyalahgunaan akreditasi, termasuk mengawasi secara ketat kemungkinan komersialisasi dalam proses akreditasi. 5. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menyediakan standar instrumen asesmen dan penerapan standar evaluasi yang seragam, termasuk memberlakukan tarif yang tidak memberatkan program studi sehingga harus ditentukan standar yang jelas atau proporsional untuk dijadikan acuan bagi seluruh LAM dan program studi dalam proses akreditasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Diperbaiki menjadi “31” 664 [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, Pasal 55 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU 12/2012 telah ternyata berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan bermutu yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 telah ternyata menimbulkan persoalan kepastian keberlangsungan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 beralasan menurut hukum untuk sebagian. 665 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dalam hal ini 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menggunakan hak ingkar, masing-masing 666 sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima dan pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 10.49 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait (Prof. Dr.Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. (Ketua Majelis LAM INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (Dewan Eksekutif LAMSANA)), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes). KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 667 PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari