60/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Johannes Rettob, S.Sos., M.M. Tempat/Tanggal Lahir : Kokonao, 19 Oktober 1962 Pekerjaan/Jabatan : Plt. Bupati Kabupaten Mimika Alamat : Jalan Hasanudin, RT.009/RW.000, Desa Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Melani Aulia Putri Jassinta, S.H., Alfian Akbar Balyanan, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 2 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor 60/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Juni 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 4 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 5 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 23/2014 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PARA PEMOHON antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan 6 hukum serta memperjuangkan kehormatan, martabat sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 PEMOHON pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi. Proses sampai pada tahap pemeriksaan dan penyerahan Dokumen-dokumen kepada KPK (Bukti P.11) akan tetapi proses penyelidikan tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan prosesnya (Bukti P.5); 6.2 PEMOHON terpilih sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 6 Februari 2019 (Periode 2019 – 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Wakil Bupati Mimika Papua sebagai legalitas PEMOHON (Bukti P.10) 6.3 Namun karena Bupati Eltinus Omaleng menjalani proses hukum dan ditahan KPK pada bulan Desember 2022, PEMOHON diangkat menjadi Plt Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 (Bukti P.4) dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah in casu Plt. Bupati Mimika; 6.4 Pada tahun 2023 Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencurian. Namun Polda Papua kemudian pada bulan September 2023 7 menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana (Bukti P.6). 6.5 Pada Tanggal 01 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/TMK/02/2023, tertanggal 01 Maret 2023. Dalam Proses ini PEMOHON tidak dilakukan penahanan. Bahkan dalam Persidangan Yang Mulia Majelis Hakim mengatakan kepada PEMOHON untuk tetap menjalankan pemerintahannya seperti biasa, karena PEMOHON dinilai sangat kooperatif. 6.6 Pada Tanggal 27 April 2023, Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura mengeluarkan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang memutuskan: menyatakan dakwaan Kejati Papua batal demi hukum (Bukti P.7). 6.7 Pasca Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura mengeluarkan Putusan Sela, Kejati Papua kembali mengajukan dakwaan baru berdasarkan register perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 09 Mei 2023 (Bukti P.8) dan (Bukti P.12) 6.8 Namun dalam upaya kedua yang dilakukan oleh Kejati Papua dengan mengajukan dakwaan baru, Kejati Papua mengajukan surat kepada Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor B-844/R.1/Ft.1/05/2023 (Bukti P.9) perihal “permohonan pemberhentian sementara” terhadap PEMOHON tanpa ada alasan yang jelas, dimana pada poin ke-3 (ketiga) berbunyi: “bahwa terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Plt. Bupati Mimika yang masih aktif memimpin daerah dan tidak dilakukan penahanan, sehingga diduga menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya, menekan saksi dan ahli, serta melakukan serangkaian upaya untuk menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan.” 6.9 Apabila kita melihat alasan kepala Kejaksaan Tinggi sebagai apparat penegak hukum, tidak tepat bahkan tidak sepantas dan selayaknya 8 mengungkapkan pernyataan tanpa disertai bukti permulaan yang cukup bahwa PEMOHON diduga akan melakukan berbagai tindakan sebagaimana termuat dalam alasan pada surat No. B- 844/R.1/Ft.1/05/2023. 6.10 Sementara dalam mendakwa PEMOHON, Pihak Kejaksaan Tinggi Papua tidak melakukan penahanan, baik pada proses dakwaan pertama (1 Maret 2023) yang telah mendapatkan putusan tetap melalui Putusa Sela, ataupun pada proses dakwaan kedua (9 Mei 2023). Artinya Ini menunjukkan Kejati Papua tidak mempunyai kekhawatiran terhadap PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 6.11 Namun disisi lain Kejati Papua mendesak kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk memberhentikan sementara PEMOHON dengan menggunakan dasar Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, dengan alasan diduga akan menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya, menekan saksi dan ahli, serta melakukan serangkaian upaya untuk menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan. 6.12 Padahal apabila kita melihat dalam Ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa yang berwenang mengusulkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah in casu PEMOHON kepada Menteri Dalam negeri adalah GUBERNUR. 6.13 Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, menyebar di grup-grup whatsapp (Bukti P.13) softfile Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah. Sementara PEMOHON belum menerima secara resmi Keputusan tersebut baik secara pribadi ataupun sebagai Plt. Bupati Mimika. 9 6.14 Setelah beredar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023, PJ Gubernur Papua menyelenggarakan Pelantikan Pj Bupati Mimika menggantikan PEMOHON tanpa dihadiri oleh PEMOHON. Undangan pelantikan tersebut pun diketahui PEMOHON melalui Whatsapp. 6.15 Artinya Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 sangat rentan menjadi alat politik untuk dapat memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan menggunakan kekuasaannya untuk mendakwa dan setelah teregistrasi oleh Pengadilan, maka dapat langsung dilakukan pemberhentian sementara. Terlepas putusan pengadilan menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut terbukti atau tidak dalam melakukan tindakan yang di dakwa oleh Penuntut Umum in casu kejaksaan in casu kejaksaan tinggi Papua. Terlebih lagi untuk mendapatkan putusan yang bersifat tetap (inkracht) masih memerlukan proses panjang, mulai dari Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi bahkan hingga Peninjauan Kembali. 6.16 Artinya apabila PEMOHON diberhentikan sementara, dan harus menunggu adanya putusan inkracht dengan proses yang Panjang, maka dapat dipastikan saat PEMOHON mendapatkan Putusan yang bersifat inkracht masa jabatannya sudah habis sebagaimana periodisasinya 2019-2024. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON. 6.17 Padahal semangat “pemberhentian sementara” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan secara efektif ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang dilakukan penahanan. Artinya dalam penalaran yang wajar berbeda bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak dilakukan penahanan. 6.18 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami PEMOHON secara langsung (aktual) karena tidak 10 mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak adanya perlindungan atas Martabat dan kehormatan PEMOHON sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 6.19 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.17 tersebut di atas, maka telah terbukti PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab- akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1 Ketentuan Norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 belum membedakan “pemberhentian sementara” bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan penahanan dengan yang tidak dilakukan penahanan. 7.2 Sehingga PEMOHON saat ini harus mengalami proses pemberhentian sementara secara sewenang-wenang, padahal PEMOHON dalam menjalankan proses hukum tidak ditahan dan masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat Mimika. 7.3. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberikan pemaknaan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yakni Pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ditahan. 11 Maka dapat dipastikan PEMOHON tidak akan mengalami ancaman untuk dilakukan pemberhentian sementara kepada dirinya dan dapat dengan tenang menjalankan pemerintahanya sambil menghadapi proses hukum yang sedang dijalani in casu dakwaan kedua tipikor oleh Kejati Papua. Hal ini pun dikuatkan dalam sidang di Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jaya Pura, pada proses persidangan dakwan pertama, secara tegas Majelis Hakim meminta kepada Pemohon untuk tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti biasanya. 7.4 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara langsung (aktual). 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang di uji Konstitusionalitasnya, oleh PEMOHON, yakni: Pasal 83 ayat (1) “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, 12 tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Apabila tidak dimaknai: “dikecualikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang di dakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan.” Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni: - Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” - Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” PERMOHONAN PROVISI Sebelum masuk dalam Alasan Pokok Permohonan, PEMOHON mengajukan Permohonan Provisi untuk mendapatkan Putusan Provisi (Sela), dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah menimbulkan persoalan yang sangat signifikan dan krusial bagi PEMOHON, dimana setelah Pemohon menjalani proses hukum in casu dakwan Pertama dengan Nomor dakwaan PDS-02/TMK/02/2023 dan Nomor registrasi Perkara 02/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 Maret 2023. Dalam proses hukum dakwaan pertama ini, PEMOHON tidak ditahan dan tetap menjalankan tugas pemerintahannya 13 sebagai Plt. Bupati Mimika menggantikan Bupati Eltinus Omaleng yang ditahan oleh penegak hukum dan diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 dan sedang diproses hukum karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi; 2. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Pengadilan Tipikor Jayapura menggelar agenda Putusan Sela atas Perkara dengan Registrasi Nomor 02/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap tanggal 1 Maret 2023, dengan Amar Putusan sebagai berikut: - Mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk Sebagian - Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Johannes Rettob dengan dakwaan: Kedua: melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, atau Ketiga: melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 - Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDS- 02/TMK/02/2023, Tertanggal 01 Maret 2023 telah disusun secara tidak Cermat. - Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS- 02/TMK/02/2023 Tertanggal 01 Maret 2023, Batal Demi Hukum. 3. Bahwa kemudian Kejaksaan Tinggi Papua Kembali mendakwa PEMOHON dan teregistrasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 09 Mei 2023, dan terhadap proses dakwaan kedua ini, PEMOHON juga tidak ditahan; 4. Bahwa Berdasarkan Registrasi perkara No. No. 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 09 Mei 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Papua mengajukan surat Usulan Pemberhentian Sementara untuk PEMOHON yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor B-844/R.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023. Padahal pihak Kejaksaan Tinggi Papua sendiri tidak melakukan penahanan kepada PEMOHON; 14 5. Bahwa tanggal 13 Juni 2023 beredar di Whatsapp Grup (Bukti P.13), Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 29 Mei 2023. (Selanjutnya disebut SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023) (Bukti P.14). Padahal PEMOHON belum menerima secara resmi Keputusan tersebut. 6. Bahwa dalam diktum materi Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023, terdapat 2 bagian, sebagai berikut: Kesatu : Memberhentikan sementara saudara: Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua : Keputusan Menteri ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 7. Bahwa terhadap keluarnya keputusan mendagri telah menimbulkan kerugian konstitusional tidak hanya bagi PEMOHON secara subjektif, namun juga menimbulkan kerugian bagi Warga Masyarakat Mimika baik secara sosiologis maupun politik, keamanan karena dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan dan kemajuan kabupaten Mimika. 8. Bahwa terhadap uraian kerugian secara subjektif kepada PEMOHON maupun secara objektif, adalah sebagai berikut: 8.1. Pertama, PEMOHON tidak mendapatkan Keputusan mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tersebut secara resmi, melainkan mengetahui adanya Keputusan tersebut karena menyebar di Whatsapp Grup yang tentunya telah menjatuhkan harkat dan martabat PEMOHON baik dalam kapasitas sebagai Wakil Kepala Daerah dan/atau Plt. Kepala Daerah in casu bupati di Kabupaten Mimika juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama di provinsi Papua dan Papua Tengah. Padahal apabila kita melihat ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU 30/2014). Bahkan melanggar ketentuan 15 Pasal 62 ayat (2) UU 30/2014 yang menentukan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Artinya, apabila SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2023 maka paling lama tanggal 7 Juni 2023 sudah harus disampaikan secara langsung dan resmi kepada PEMOHON selaku Wakil Bupati Mimika dan Plt Bupati Mimika; 8.2. Kedua, PEMOHON tidak mendapatkan kepastian hukum, karena diktum Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 secara eksplisit hanya memberhentikan sementara PEMOHON dalam posisinya sebagai Wakil Bupati Mimika sampai Proses hukum yang yang sedang dijalaninya selesai. Sementara terhadap posisinya sebagai Plt. Bupati Mimika yang ditunjuk berdasarkan Keputusan No. 131.91/5566/SJ tentang Penugasan Wakil Bupati Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika belum dicabut dan/atau belum dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Mimika; 8.3. Ketiga, Pemberlakuan surut Keputusan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 yang mendasarkan pada Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah merugikan hak konstitusional PEMOHON atas semua yang telah dan sedang ataupun akan dilakukan, terhitung sejak 9 Mei 2023 in casu tanggal pemberlakuan surut pemberhentian sementara PEMOHON. Terlebih pemberlakuan surut tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30/2014 yang menyatakan: Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. 8.4. Pengecualian terhadap keputusan yang berlaku surut sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (6) UU 30/2014 tersebut apabila diukur dengan Kondisi yang terjadi di Kabupaten Mimika adalah sebaliknya. Dimana Keputusan yang diberlakukan surut justru Menimbulkan Kerugian yang lebih besar dan/atau semakin terabaikannya hak Warga Masyarkat, hal ini juga dapat didudukan sebagai kerugian yang 16 bersifat objektif yang dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat dalam memberikan Putusan Sela guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi; 8.5. Untuk memperkuat dalil Permohonan Provisi untuk mendapatkan Putusan Sela dalam Waktu yang cepat, perlu disampaikan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut: - PEMOHON selaku Plt. Bupati Mimika dalam memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.6-33 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, serta Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.6-31 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika tertanggal 25 Oktober 2022. Keputusan tersebut kemudian sempat digugat ke PTUN, dan Keputusan PEMOHON diperkuat status keabsahannya berdasarkan Putusan PTUN Jayapura No. 01/G/2023/PTUN-JPR pada tanggal 24 Mei 2023. Pertanyaannya apakah keberlakuan surut dalam SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 tahun 2023 dapat menegasikan Putusan Pengadilan in casu PTUN JPR? - Artinya dengan ditetapkannya SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 pada tanggal 29 Mei 2023 dan diberlakukannya secara surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023, maka keabsahan Keputusan PEMOHON mengenai pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika yang diperkuat berdasarkan Putusan PTUN Jayapura No. 01/G/2023/PTUN-JPR pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut justru menjadi tidak berkepastian hukum, karena apabila mengacu SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 maka sejak 9 Mei 2023 terhadap diri PEMOHON sudah diberhentikan sementara dari jabatan Wakil Bupati Mimika, terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi dalam SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tersebut; 17 - Kerugian yang dapat timbul akibat pemberlakuan surut SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023, dimana pada tanggal 16 Juni 2023 Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melalui surat bernomor 173/A.5/B.2/2023 mengundang secara resmi PEMOHON selaku Plt Bupati Mimika bersama dengan Plh Gubernur Papua, PTFI dan PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) untuk menghadiri rapat lanjutan pembahasan divestasi saham Freeport. Di mana, dalam rapat tersebut membahas mengenai laporan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan/disikapi, serta aturan yang disepakati bersama mengenai divestasi saham Freeport; - Kerugian lainnya yang terjadi, adalah terjadi gejolak yang timbul dari Masyarakat pemilih yang pada Pilkada telah mempercayakan kedaulatannya kepada PEMOHON sebagai Wakil Bupati Mimika, di mana saat ini akan melakukan demonstrasi penolakan. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar dapat menimbulkan konflik secara horizontal di lapangan (Bukti P.15). - Kemudian pada tanggal 19 Juni 2023, menyebar Undangan Pelantikan Penjabat Bupati Mimika di WhatsApp Grup tertanggal 16 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, Pkl. 15.00 WIT akan dilakukan Pelantikan Penjabat Bupati Mimika oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, tanpa kehadiran PEMOHON. Pelantikan tersebut dalam penalaran yang wajar sebagaimaan telah diuraikan pada angka 8 tersebut di atas, tentunya memiliki legitimasi yang sangat lemah. 9. Bahwa berdasarkan kerugian-kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh PEMOHON, dan untuk menjaga kondusifitas, mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi dan untuk tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat serta untuk menjamin tidak terabaikannya hak masyarakat kabupaten Mimika. Maka menjadi hal yang sangat penting dan mendesak bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempercepat proses persidangan dengan terlebih dahulu memberikan putusan sela dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 18 10. Bahwa terhadap pemberian Putusan Sela dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Dalam Putusan Sela No. 70- PS/PUU-XX/2022, dalam paragraph [3.7.2], mengatakan: Menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. 11. Bahwa dalam konteks perkara a quo, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela sebagaimana diuraikan alasan provisi tersebut diatas maka PEMOHON menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum serta akan mengalami terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum in casu Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 diterapkan, dan apabila terjadi “Pemberhentian Sementara” kepada PEMOHON sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara waktu menjabat PEMOHON sebagai Plt Bupati akan berakhir ditahun 2024. Maka terhadap hak-hak konstitusional PEMOHON yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Bahkan yang lebih krusial lagi terhadap kewajiban konstitusional PEMOHON yang wajib ditunaikan selaku Wakil Bupati Mimika dan Plt. Bupati Mimika ditengah ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas, maka sudah tentu akan semakin sulit dan rumit untuk ditunaikan dan dipertanggungjawabkan apabila harus menunggu putusan akhir; 12. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dengan segera memberikan putusan sela dalam perkara a quo; ALASAN POKOK PERMOHONAN Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk dalam uraian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, perlu kami jelaskan tentang Kedudukan Pelaksana Tugas dalam Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 23/2014, di mana Plt dijabat oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, apabila Gubernur, Bupati dan Walikota sedang berhalangan sementara termasuk berhalangan karena sedang menjalankan 19 Proses Hukum dan dilakukan penahanan. Otoritas Wakil Kepala daerah yang sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) adalah sama dengan kepala daerah. Artinya keberlakuan Pasal 83 UU 23/2014 juga dapat terkena kepada Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagai Plt Kepala Daerah in casu Plt. Gubernur, Plt. Bupati dan Plt. Walikota; 2. Bahwa Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 pada pokoknya mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan register perkara di pengadilan, karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Pemda menentukan kriteria kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, antara lain dikarenakan: a. didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; b. didakwa melakukan pidana korupsi; c. didakwa melakukan tindak pidana terorisme; d. didakwa melakukan tindak pidana makar; e. didakwa melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, konstruksi dalam Ketentuan norma tersebut belum membedakan antara keadaan seorang terdakwa yang ditahan dengan yang tidak ditahan. Sehingga terlepas ditahan atau tidak ditahannya seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2013 maka terhadap dirinya akan diberhentikan sementara; 5. Bahwa apabila melihat kembali berbagai risalah rapat pembahasan pembentukan UU 23/2014, tidak ditemukan pembahasan yang spesifik mendiskusikan ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 83 UU 23/2014; 20 6. Bahwa berdasarkan berbagai risalah rapat pembahasan pembentukan UU 23/2014, hanya ditemukan beberapa pernyataan anggota, peserta, maupun pakar yang hadir dan mengemukakan beberapa hal terkait pemberhentian sementara sebagai berikut: a. Apakah pemberhentian sementara terhadap terdakwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga termasuk berlaku terhadap status tersangka? (RDPU 27 Juni 2012, hlm. 13-14) Pernyataan Pakar - Prof. Moh.Ryas Rasyid, MA, PhD: “…Kemudian ini juga ada pertanyaan saya, saya tidak begitu paham mengenai keadaan sekarang, tetapi yang saya tahu sekarang itu seseorang menjadi tersangka, pejabat negara menjadi tersangka itukan diberhentikan sementara ya? Tersangka apa terdakwa Pak? Tersangka toh. Kalau tersangka sekarang kenapa pada Pasal 59 ayat (1) disebutnya didakwa. Didakwa ini apakah ditafsirkan menjadi terdakwa atau didakwa itu masuk didalam tersangkanya masuk didalam kategori didakwa juga. Ini bahasanya harus jelas. Di pasal 59 ayat (1) disitu dikatakan bahwa gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dan seterusnya. Apakah kata “didakwa” itu sudah inklusid di situ tersangka atau bagaimana. Jadi kalau tidak pakai kalimat jelas saja. Jika seseorang kepala desa dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu kasus yang ini-ini begitu. Jadi bahasanya jelas Pak, bahasa hukum jangan ditafsirkan jangan terlalu banyak…” b. Sanksi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dianggap tidak berkepastian hukum (RDPU 31 Mei 2012, hlm. 10 & Raker 1. 2 April 2012, hlm. 33-34) Wasekjen APKASI - Ir. M. Shadiq Passadigoe, SH: “…Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah membuat sangsi pemberhentian kepala daerah secara sewenang-wenang, sebagaimana tercermin antara lain dalam Pasal 49. “kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 f dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan sebagai kepala daerah tanpa ada prosedur, klarifikasi 21 atau pembelaan dari dan kepala daerah”. Kepastian hukum lebih tidak terjamin oleh karena apa yang dimaksud dengan program strategis nasional yang tidak jelas…” c. mempermasalahkan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, karena terkesan pemerintah pusat mendominasi sistem pemerintahan daerah (RDPU 9 April 2012, hlm. 22) F.PPP - Dr. A.W. Thalib, M.Si: “…Kemudian yang kedua, yang saya lihat bahwa begitu banyak pemberian sanksi yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Sanksi itu begitu banyak baik itu sanksi yang sifatnya berat ya seorang yang terdakwa sesuai register pengadilan, maka dia langsung di non aktifkan meskipun itu belum tentu salah. Itu dominasi yang pertama...” 7. Bahwa dengan minimnya informasi untuk menggali makna asli (original intent) ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 dari dokumen risalah rapat pembahasan RUU Pemda pada saat itu, maka sulit untuk mengetahui penjelasan yang menjadi latar belakang atau alasan dimuatnya ketentuan Pasal 83 UU 23/2014, termasuk sulit untuk mengetahui secara pasti tujuan dilakukannya pemberhentian sementara terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, maka sekaligus dapat membuktikan bahwa pada saat itu pembentuk undang-undang belum memikirkan lebih jauh sampai kepada problem konstitusionalitas yang terjadi dalam muatan Pasal 83 UU 23/2014; 8. Bahwa sehubungan dengan fakta tidak adanya pembahasan yang spesifik terhadap isu norma Pasal 83 UU 23/2014, atau setidak-tidaknya pembahasan terhadap isu pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara komprehensif, maka patut diduga pada saat itu para pembentuk UU Pemda belum memikirkan adanya fakta bahwa seseorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 22 paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang dilakukan penahanan dan dimungkinkan pula ada yang tidak dilakukan penahanan (in casu pemohon); 9. Bahwa oleh karena penggalian makna secara original intent sulit dilakukan, maka jalan selanjutnya yang dapat ditempuh untuk menggali makna/maksud dari ketentuan pemberhentian sementara dalam Pasal 83 UU 23/2014 adalah dengan cara memaknai ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 melalui penafsiran sistematis dengan melihat keterkaitannya dengan ketentuan pasal lain; 10. Bahwa penafsiran secara sistematis dilakukan dengan melihat dan mencermati keterkaitan Pasal 83 UU 23/2014 dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014. Sebagaimana Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014 yang menyatakan sebagai berikut: “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).” 11. Bahwa selanjutnya apabila dimaknai secara a contrario, Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014 dapat dipahami dan dimaknai sebagai berikut: “Kepala daerah yang tidak sedang menjalani masa tahanan tidak dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).” 12. Bahwa di dalam UU 23/2014 memang tidak terdapat norma yang secara tegas/eksplisit menyatakan “Kepala daerah yang tidak sedang menjalani masa tahanan tidak dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya…”, akan tetapi norma tersebut dapat ditemukan apabila menggunakan penafsiran secara a contrario dari norma Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014; 13. Bahwa penafsiran berlawanan (a contrario) diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum. Penafsiran berlawanan atau yang lebih lengkapnya disebut dengan argumentum a contrario yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 89 – 90); 23 14. Bahwa penafsiran secara a contrario ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwa. Adakalanya, suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tapi kebalikan dari peristiwa itu diatur dalam undang-undang. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang dicari hukumnya tidak ada, namun yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tapi ada unsur kemiripan dengan peristiwa yang akan dicari hukumnya. (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 89 – 90); 15. Bahwa singkatnya penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran arti/makna berlawanan pengertian, antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang (R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011); 16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran secara a contrario di atas, maka dengan tidak dilarangnya kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan dikarenakan tidak sedang menjalani masa tahanan, maka secara hukum status terdakwa yang tidak disertai penahanan terhadap diri seorang kepala daerah (in casu Pemohon) seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan/dasar untuk memberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah; 17. Bahwa oleh karenanya, apabila ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, dikaitkan dan dimaknai secara sistematis dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014, maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah, karena seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ketika didakwa melakukan tindak pidana sedang menjalani masa tahanan, maka UU 23/2014 melarangnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Sebab, apabila masih diperbolehkan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut maka dengan penalaran yang wajar dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah; 18. Bahwa artinya secara nyata dan terang benderang terdapat isu ketidakadilan yang mendasar apabila ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 24 23/2014 tidak dikecualikan untuk diberlakukan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ditahan. Ketidakadilan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan dengan proses hukum yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). 19. Bahwa suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dengan konstruksi demikian, maka memunculkan metode interpretasi sistematis/logis (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 15-16). 20. Bahwa ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan ketentuan KUHAP, lantaran ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 ini baru bisa diberlakukan apabila sudah terdapat keputusan- keputusan tertentu (in casu telah ditetapkannya seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagai terdakwa berdasarkan register Pengadilan) dari aparat penegak hukum perihal proses hukum pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP; 21. Bahwa dalam proses hukum pidana yang diatur dalam KUHAP, memungkinkan seorang tersangka/terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan penilaian aparat penegak hukum yang mengacu parameter ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHAP, dan sebaliknya juga memungkinkan seorang tersangka/terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan berdasarkan penilaian aparat penegak hukum yang mengacu parameter ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHAP; 22. Bahwa secara normatif, tujuan penahanan dapat ditemukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP; 23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan; 24. Bahwa tujuan penahanan juga dapat ditemukan dengan memahami esensi Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu untuk mengantisipasi apabila tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana; 25 25. Bahwa apabila terhadap seorang tersangka/terdakwa tidak dilakukan penahanan, bahkan dalam kasus yang Pemohon alami dalam 2 (dua) kali dakwaan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi ini tidak pernah ditahan, maka secara a contrario dan secara objektif menunjukkan bahwa tidak ada kekhawatirkan dari aparat penegak hukum terhadap diri Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana; 26. Bahwa hukum acara pidana pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten, sebagaimana biasa disebut dengan “due process of law”; 27. Bahwa hukum acara pidana oleh karenanya dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulainya penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, sampai dengan pelaksanaan hukuman atau eksekusi; 28. Bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan; 29. Bahwa penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial dalam hukum acara pidana, karena dengan adanya penahanan ini hukum acara pidana Indonesia menganut punishment before the trial. Penahanan adalah pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi sejauh mungkin penahanan ini dihindari karena mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk tidak ditahan (diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah) sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan (Chairul Huda, keterangan ahli dalam perkara pengujian materil di Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014); 30. Bahwa Pasal 20 KUHAP menjadi dasar hukum yang mememungkinkan aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, tetapi dibatasi hanya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; 26 31. Bahwa meskipun demikian, Pasal 21 ayat (1) KUHAP menentukan syarat/kriteria sebagai dasar pertimbangan rasional dan objektif bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa, antara lain adalah: (1) diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, ditentukan minimal 2 alat bukti); (2) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan (3) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti; (4) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana; 32. Bahwa terlepas apakah tersangka/terdakwa ditahan atau tidak ditahan, tetap terdapat prinsip yang mendasar dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Bahwa dengan asas ini, maka proses dan prosedur dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan diabdikan untuk melindungi, memenuhi dan mewujudkan hak-hak tersangka/terdakwa. Karena hukum acara pidana didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan (Chairul Huda, keterangan ahli dalam perkara pengujian materil di Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014); 33. Bahwa meskipun seorang tersangka/terdakwa dilakukan penahanan saat proses hukumnya berjalan, akan tetapi tindakan penahanan yang berakibat terampasnya hak dan kebebasan seseorang tetap harus mengutamakan pelindungan hak-hak asasi manusia. Apalagi dalam kasus ketika seorang tersangka/terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, selain tidak ada hak dan kebebasan yang untuk sementara waktu “dirampas” oleh negara berdasarkan ketentuan KUHAP, Namun juga tetap mendapat perlindungan atas hak asasi manusia; 34. Bahwa dengan tidak dibedakannya kondisi seorang tersangka/terdakwa yang ditahan dengan seorang tersangka/terdakwa yang tidak ditahan dalam 27 ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 justru jelas-jelas menimbulkan ketidakadilan; 35. Bahwa ketidakadilan yang terjadi akibat berlakunya ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tersebut terjadi dikarenakan dalam situasi/kondisi yang berbeda (in casu keadaan tersangka/terdakwa yang ditahan, dengan keadaan di mana seorang tersangka/terdakwa yang tidak ditahan), akan tetapi justru diberlakukan ketentuan hukum yang sama yaitu sama-sama diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; 36. Hal demikian dapat dibenturkan dengan konsep keadilan distributifnya Aristoteles misalnya, di mana setiap orang akan diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda; 37. Bahwa maka, terhadap Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 apabila tidak dikecualikan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala Daerah yang tidak ditahan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi PEMOHON untuk Seluruhnya 2. Menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap terdakwa yang 28 tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status Penangguhan Penahanan. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dikecualikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang di dakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – PEMOHON; 29 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 – PEMOHON; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kronologi Kasus – PEMOHON; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) – PEMOHON; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I.A Nomor 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap tertanggal 27 April 2023; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02. a/TMK/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Papua Nomor B- 844/R.1/Ft.1/05/2023 tertanggal 11 Mei 2023 Kepada PJ Gubernur Papua Tengah; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, untuk membuktikan PEMOHON adalah Wakil Bupati terpilih; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Dokumen No. STPD.EK-254/22/03/2019, untuk membuktikan bahwa tahun 2019 sempat melalui Proses Pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Namun karena tidak cukup alat bukti maka KPK tidak melanjutkan pemeriksaan; 12. Bukti P-12 : Print Sistem Informasi Penelusuran Perkara, untuk membuktikan dakwaan kedua atas PEMOHON telah di Registrasi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura; 13. Bukti P-13 : Print Screen Shoot Whatsapp, untuk membuktikan tersebarnya SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 padahal PEMOHON belum menerima secara resmi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 29 Mei 2023; 15. Bukti P-15 : Print out berita di Media Online, yang membuktikan akan ada Dua Lembaga Adat Besar Mimika dan beberapa 30 Paguyuban akan Turunkan ribuan Massa karena dilakukannya pergeseran kekuasaan dari PEMOHON Selaku Plt Bupati ke Pj Bupati; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undangan Pelantikan Penjabat Bupati Mimika pada Hari Selasa, 20 Juni 2023, Pkl. 15.00 WIT di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 31 23/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 32 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-3], selaku Wakil Bupati Mimika Tahun Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Wakil Bupati Mimika Papua [vide bukti P-10], yang dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Plt. Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 [vide bukti P-4], namun diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang 33 Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah [bukti P-14]; 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan sebagai berikut: a. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemohon diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, namun penyelidikan tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti; b. Bahwa Pemohon terpilih sebagai Wakil Bupati Mimika Papua berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng untuk periode 2019-2024. Kemudian dikarenakan Bupati Eltinus Omaleng menjalani proses hukum dan ditahan KPK pada Desember 2022, Pemohon diangkat menjadi Plt. Bupati Mimika yang dilekati wewenang, tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai kepala daerah, in casu Plt. Bupati Mimika; c. Bahwa pada tahun 2023, Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Pemohon, namun penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana. d. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/TMK/02/2023, tertanggal 01 Maret 2023, dengan hasil Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap menyatakan dakwaan Kejati Papua batal demi hukum, terhadap Pemohon tidak dilakukan penahanan; e. Bahwa Kejati Papua mengajukan dakwaan baru berdasarkan register perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap, tanggal 09 Mei 2023. Dalam upaya tersebut, Kejati Papua juga mengajukan surat kepada Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor B- 844/R.1/Ft.1/05/2023 perihal “permohonan pemberhentian sementara” terhadap Pemohon; f. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi 34 Papua Tengah, Pemohon diberhentikan sementara. Selanjutnya Pj. Gubernur Papua menyelenggarakan Pelantikan Pj Bupati Mimika menggantikan Pemohon tanpa dihadiri oleh Pemohon; g. Bahwa menurut Pemohon, dengan pemberhentian sementara Pemohon dari jabatannya dan harus menunggu adanya putusan inkracht dengan proses yang panjang, maka dapat dipastikan saat Pemohon mendapatkan Putusan yang bersifat inkracht masa jabatannya sudah habis sebagaimana periodesasinya 2019-2024. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara langsung (aktual) karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak adanya perlindungan atas martabat dan kehormatan Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 belum membedakan “pemberhentian sementara” bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan penahanan dengan yang tidak dilakukan penahanan; 5. Bahwa menurut Pemohon, proses pemberhentian sementara Pemohon dilakukan secara sewenang-wenang padahal dalam menjalankan proses hukum Pemohon tidak ditahan dan masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat Mimika. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon maka dapat dipastikan Pemohon tidak akan mengalami ancaman untuk dilakukan pemberhentian sementara kepada dirinya dan dapat dengan tenang menjalankan pemerintahanya sambil menghadapi proses hukum yang sedang dijalani, in casu dakwaan kedua tipikor oleh Kejati Papua. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab- 35 akibat (causal verband) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memberikan putusan sela guna menunda pemberlakuan ketentuan norma pasal a quo terhadap Pemohon yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status Penangguhan Penahanan sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura atas permohonan Kejati Papua a quo yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan untuk menjaga kondusifitas, mencegah terjadinya kerugian Pemohon yang lebih besar lagi dan tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat serta agar tidak terabaikannya hak masyarakat Kabupaten Mimika. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan tanpa dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Mahkamah juga tidak menemukan alasan yang cukup untuk menunda keberlakuan norma a quo. Dalam hal ini, Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalam perkara a quo 36 tidak dapat dibenarkan untuk menunda keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak memerlukan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon, konstruksi dalam ketentuan norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 belum membedakan antara keadaan seorang terdakwa yang ditahan dengan yang tidak ditahan. Sehingga terlepas ditahan atau tidak ditahannya seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 maka terhadap dirinya akan diberhentikan sementara; b. Bahwa menurut Pemohon, melalui risalah rapat pembahasan pembentukan UU 23/2014 tidak ditemukannya pembahasan secara spesifik dan komprehensif terkait ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. Oleh karena itu, patut diduga pada saat pembentuk UU 23/2014 membahas ketentuan pemberhentian sementara belum memikirkan adanya fakta bahwa seseorang kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 ada yang dilakukan penahanan dan dimungkinkan pula ada yang tidak dilakukan penahanan, in casu Pemohon; c. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena penggalian makna secara original intent sulit dilakukan, jalan selanjutnya yang dapat ditempuh untuk menggali makna pemberhentian sementara adalah dengan cara memaknai ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 melalui penafsiran sistematis dengan melihat keterkaitannya dengan ketentuan pasal lain; 37 d. Bahwa menurut Pemohon, penafsiran secara sistematis dilakukan dengan mencermati keterkaitan Pasal 83 UU 23/2014 dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014 yang menyatakan, “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”. Selanjutnya jika ditafsirkan secara a contrario ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014, maka dapat dimaknai “Kepala daerah yang tidak sedang menjalani masa tahanan tidak dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”; e. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan penafsiran a contrario di atas, dengan tidak dilarangnya kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan dikarenakan tidak sedang menjalani masa tahanan, maka secara hukum status terdakwa yang tidak disertai penahanan terhadap diri seorang kepala daerah (in casu Pemohon) seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan/dasar untuk memberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah; f. Bahwa menurut Pemohon, jika dimaknai secara sistematis maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah adalah karena kepala daerah/wakil kepala daerah ketika didakwa melakukan tindak pidana sedang menjalani masa tahanan, sehingga UU 23/2014 melarangnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, secara terang benderang terdapat isu ketidakadilan yang mendasar apabila ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 tidak dikecualikan untuk diberlakukan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ditahan. Ketidakadilan yang terjadi akibat berlakunya ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tersebut terjadi karena dalam situasi/kondisi yang berbeda (in casu keadaan tersangka/terdakwa yang ditahan dengan yang tidak ditahan) akan tetapi justru diberlakukan ketentuan hukum yang sama yaitu sama–sama diberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa dikecualikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 38 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah pada Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “dikecualikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan”. Terhadap masalah konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 39 [3.11.1] Bahwa pengaturan terkait dengan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terus mengalami perbaikan. Tujuan perbaikan dimaksud antara lain adalah menjadikan kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi lebih profesional sehingga mampu memberikan kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. Secara normatif, dalam UU 23/2014, pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 UU 23/2014. Dengan maksud membuat keseimbangan, selain mengatur pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian sementara, Undang-Undang a quo juga mengatur tentang rehabilitasi serta pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana merupakan pengaturan yang dapat dinilai bersifat antisipatif karena terkait dengan keberlangsungan jalannya pemerintahan daerah. Bagaimanapun, dalam batas penalaran yang wajar, kinerja pemerintahan daerah potensial akan terganggu jika kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjabat berada dalam status hukum tersangka atau terdakwa tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006, menegaskan pemberhentian sementara merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 a quo halaman 39-40 mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh. Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur 40 dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut. Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut. [3.11.3] Bahwa pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 menggambarkan bagaimana hukum tata usaha negara dan hukum pidana bekerja dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala daerah/wakil kepala daerah. Berfungsinya 2 (dua) bidang hukum tersebut pun telah dipertimbangkan dalam halaman 38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang menyatakan sebagai berikut: Sementara itu, yang dirumuskan oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, adalah keadaan yang menggambarkan bekerjanya dua proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun berhubungan, yaitu proses hukum tata usaha negara dalam bentuk tindakan administratif (administrative treatment) berupa pemberhentian sementara terhadap seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati, dan proses hukum pidana yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Untuk adanya proses hukum yang disebut terdahulu, yaitu tindakan administratif pemberhentian sementara, dipersyaratkan adanya proses hukum yang disebut belakangan, yaitu telah dituntutnya seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Dengan merujuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 tersebut, terhadap perkara a quo, perlu Mahkamah tegaskan, pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan tindakan administratif hukum tata usaha negara yang berjalan setelah bekerjanya proses hukum pidana terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, syarat pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah adalah setelah suatu perkara diregistrasi di pengadilan. Hal demikian, sebagaimana tertuang dalam 41 norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”. Sedangkan, terkait dengan ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan terhadap seseorang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sehingga, penahanan baru dapat dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu berupa syarat sahnya penahanan (rechtsvaardigheid) dan perlunya penahanan (noodzakelijkheid). Sementara itu, secara doktriner, sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak yaitu sepanjang terpenuhinya syarat yang ditentukan di dalam undang- undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan, sedangkan makna mutlak berarti pasti yang artinya tidak dapat diatur sendiri oleh penegak hukum. Sementara syarat lain adalah penahanan bersifat relatif/subjektif yang berarti tindakan penahanan merupakan pilihan dan bergantung pada penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan kapankah suatu penahanan diperlukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal a quo tidak dapat menghentikan bekerjanya proses hukum tata usaha negara berupa pemberhentian sementara karena ditahan atau tidaknya kepala daerah/wakil kepala daerah bukan merupakan unsur yang menentukan dikenainya tindakan administratif pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) dengan mengecualikan kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 42 Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status penangguhan penahanan. Permohonan Pemohon tersebut telah ternyata menghilangkan esensi utama dari Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yaitu ketentuan terkait pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana. Dengan hilangnya esensi dan tujuan dari pengaturan dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 menurut Mahkamah, hal demikian akan menyebabkan rusaknya konstruksi dari norma Pasal a quo, padahal ketentuan terkait Pasal a quo berkaitan erat dengan rumusan dari norma pasal-pasal berikutnya. Sehingga, menghilangkan esensi pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang melakukan tindak kejahatan pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 akan merusak tatanan norma serta menghilangkan jaminan kepastian hukum dalam penanganan kasus hukum bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 43 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 44 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca