60/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 60/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. H. Alirman Sori., S.H., M.Hum., M.M. NIK : 1301051405690001 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Alamat : Jalan Perdana Blok D.02 RT/RW 007/005, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Tamsil Linrung NIK : 3674031709610001 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Alamat : BSD City Delatinos Caribean Island J. 1/3 RT/RW 004/018, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M. Pekerjaan : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Perkumpulan Syarikat Islam yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0068296.AH. 01.07. TAHUN. 2016 tanggal 22 Juli 2016, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Perkumpulan Syarikat Islam Alamat : Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Dr. Marwan Batubara, M.Sc. NIK : 3174100607550001 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Depsos I Nomor 21 RT/RW 005/001 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Ir. Budi Santoso NIK : 3276040704640005 Pekerjaan : Karyawan Alamat : Komplek Green Hills F-7 Jalan Aria Putra RT/RW 002/004, Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Ilham Rifki Nurfajar NIK : 3603122605989992 Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata) Alamat : Perum Wisma Mas Blok D-1/15 RT/RW 005/014, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VII 3 8. Nama : M. Andrean Saefudin NIK : 3603202809920003 Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Alamat : Kp. Dukuh RT/RW 002/003, Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VIII Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 dan 6 Juli 2020 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Suyanto, S.H., M.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Jamil Burhan, S.H., M. Wirdan Syaifullah, SH., Dhimas Pradana, S.H, M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H., para Advokat dan/atau Pendamping Hukum yang tergabung dalam “Tim Hukum Uji Formil UU Minerba”, berkedudukan di Satrio Tower Lantai 13, Jalan Prof. Dr. Satrio, RT.07/RW.02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden. 4 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5 dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji formil ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. 7. Bahwa UU 3 Tahun 2020 diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 10 Juni 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 24 Juli 2020. 8. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon 10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat 6 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.” Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat atau dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) [Bukti P-2 & Bukti P-3] yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai Anggota DPD telah dirugikan dengan proses pembentukan UU 3 Tahun 2020. 13. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah, saat ini menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, merupakan alat kelengkapan DPD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang, sehingga sangat relevan dengan tanggungjawabnya untuk 7 menjaga hak konstitusional DPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Pemohon I yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I sebagai anggota DPD sekaligus Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD yang sesuai dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki hak konstitusional untuk membahas rancangan undang-undang di bidang sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemohon I untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai perorangan anggota DPD maupun sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD dalam permohonan ini. 14. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang saat ini menjadi anggota Komite II, merupakan alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Kepentingan daerah akan terabaikan dalam pengelolaan minerba, dan spirit dibentuknya DPD memang untuk memperjuangkan kepentingan daerah terkait kebijakan nasional. Komite II DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun tidak dilibatkan oleh DPR, sehingga secara langsung hak konstitusional Pemohon II dirugikan dengan tidak dilibatkannya dalam kapasitas sebagai anggota Komite II DPD untuk pembahasan RUU Minerba. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemohon II untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota Komite II dalam permohonan ini. 15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan relasi perorangan anggota DPD dengan kelembagaan DPD sebagai anak kandung reformasi yang tidak dapat dilepaskan dari semangat “memperjuangkan” kepentingan daerah di pusat, sehingga tidak mungkin kelembagaan DPD lahir tanpa ada asal- muasalnya, yakni representasi perorangan di daerah dengan keterwakilan 4 (empat) orang di tiap provinsi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sehingga berbeda dengan DPR yang mencerminkan dan berasal dari fraksi- fraksi. Sedangkan, anggota DPD merefresentasikan dirinya sendiri sebagai wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga ada 136 8 (seratus tiga puluh enam) perorangan yang secara sendiri-sendiri mewakili kepentingan daerahnya. Berbeda dengan anggota DPR yang mencerminkan dan berasal dari fraksi-fraksi. Dengan demikian, spirit/ruh DPD akan berpotensi hilang dan terdegradasi, apabila wakil daerah yang berada di pusat sebagai representasi perorangan di daerah tidak mampu memperjuangkan kepentingan daerahnya dengan baik dalam original intent- nya. 16. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan pemohon II tidak akan terjadi lagi, karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan pemohon II menjadi tidak hilang dan dipulihkan kembali, sehingga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pada bidang yang termasuk kewenangan DPD, maka DPD akan ikut membahas dan dilibatkan. Dengan demikian Pemohon atau setidak-tidaknya perwakilan dari DPD akan berkesempatan ikut membahas rancangan undang-undang a quo. 17. Bahwa Pemohon III adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis [Bukti P-4]. 18. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Bukti P-6]. 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing- masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemohon III dapat 9 bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya. Dalam permohonan ini, Pemohon III mempersoalkan hak konstitusionalnya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, padahal Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki cadangan mineral, antara lain timah, yang sangat besar di Indonesia. 20. Bahwa Pemohon III selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perorangan yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh proses pembahasan dan berlakunya UU 3 Tahun 2020. Pemohon III sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sama sekali tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU 3 Tahun 2020 oleh DPR dan Presiden, sehingga berlakunya undang-undang a quo merugikan Pemohon. 21. Bahwa Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dan upaya-upaya diantaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian formil terhadap UU 3 Tahun 2020 ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya- upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Pemohon IV memiliki hak untuk mewakili organisasi yang Pemohon IV pimpin di hadapan pengadilan sebagaimana tercermin di dalam Peraturan/anggaran Dasar organisasi Pemohon IV. [Bukti P-5]; 22. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dalam kesehariannya sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral dan batubara. Pemohon V dan Pemohon VI juga 10 kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dengan UU 3 Tahun 2020. Pemohon V dan Pemohon VI sampai saat ini konsisten mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk pemantauan dan partisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. 23. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan undang-undang a quo yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula bagi pembayaran bagi institusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon V dan Pemohon VI. 24. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah mahasiswa atau pengurus dan pimpinan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana Pemohon VII adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata) dan Pemohon VIII adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Sebagai mahasiswa atau Pimpinan organisasi mahasiswa, Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai perhatian terhadap proses pembentukan dan pembahasan UU 3 Tahun 2020. Namun karena pembahasan dilakukan secara cepat, tertutup dan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka Pemohon VII dan Pemohon VIII menjadi terhalang untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan undang-undang a quo. 25. Bahwa Pemohon VII adalah Pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan merupakan pewaris dan pelaku masa depan pertambangan Indonesia, sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya pertambangan 11 mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemohon VII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan Undang- Undang a quo, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VII sebagai warga negara yang berstatus mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan mengajukan permohonan ini. 26. Bahwa Pemohon VIII adalah Pimpinan organisasi mahasiswa hukum merupakan harapan masa depan pembangunan hukum nasional, sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya proses pembahasan sebuah undang-undang termasuk undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemohon VIII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan undang-undang a quo, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VIII sebagai warga negara yang berstatus Pimpinan organisasi mahasiswa hukum mengajukan permohonan ini. 27. Bahwa para Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun perundang-undangan terkait telah memberikan mandat, keterwakilannya melalui anggota dan institusi DPR yang salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang (fungsi legislasi). 28. Bahwa anggota DPR dan DPR sebagai sebuah institusi perwakilan dari Pemohon, seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembentukan dan pembahasan undang-undang dengan baik, benar serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban DPR secara proses yang baik dan benar terkait dengan permohonan a quo, maka jelaslah bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII sebagai warga negara yang telah memberikan mandatnya kepada anggota DPR telah dirugikan hak konstitusionalnya. 29. Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang a quo yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang- 12 undangan yang berlaku. Para Pemohon seharusnya berhak untuk berpartisipasi, bisa melihat dan/atau terlibat dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang a quo yang mana ternyata diakukan secara cepat dan tertutup. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa hak konstitusional Pemohon telah dilanggar dalam pembahasan undang-undang a quo sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. 30. Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dan berpotensi dilanggarnya hak konstitusionalnya. 31. Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 yang telah melanggar prosedural pembentukan undang-undang mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon selaku pejabat publik pada lembaga negara dan badan hukum publik yang mempunyai hak konstitusional, lembaga berbadan hukum, dan perorangan warga negara Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan dirinya sendiri, kepentingan lembaganya, maupun kepentingan publik atau masyarakat Indonesia secara umum untuk mengajukan permohonan menguji secara formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN 1. Pendahuluan 13 Sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi “roh” dan mendasari dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata kelola pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU 4 Tahun 2009”) yang diundangkan mulai 12 Januari 2009 [Bukti P-7]. Dengan latar belakang karena tidak implementatif dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam undang-undang yang lain, serta perlunya pengaturan baru sesuai perkembangan, maka UU 4 Tahun 2009 ini dilakukan perubahan. Walaupun ada beberapa pihak lain yang menyanggah, bahwa alasan perubahan tersebut mengada-ada, karena masalah utama UU 4 Tahun 2009 adalah karena tidak konsisten diimplementasikan dan adanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perubahan UU 4 Tahun 2009. Rencana perubahan ini terus bergulir sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 yang lalu, bahkan dibeberapa hari terakhir menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis, upaya “menggenjot” penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) terus dipaksakan, namun saat itu terhalang 14 dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019 [Bukti P-8]. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba. Karena gelombang demo selama beberapa hari yang cukup besar dan masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019, maka RUU Minerba tidak dibahas dapat pada DPR periode lalu. Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024 saat ini, yang sayangnya dilakukan dengan proses “kilat” dan tanpa keterlibatan publik dan masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan, dengan materi yang sangat banyak, terdiri dari 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan lebih dari 80% materi perubahan [Bukti P-9], namun hanya hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder. Selain itu, RUU Minerba ditetapkan dan dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah saat pandemi wabah Covid-19, saat dimana masyarakat tidak bisa keluar rumah karena menghindari penularan Covid-19 dan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di bulan April-Mei 2020. Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan “kilat” dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi (sangat kuat) karena RUU Minerba ini merupakan RUU “pesanan” korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya [Bukti P-10]. RUU Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam, karena sudah merupakan “RUU pesanan”, maka seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi diabaikan. Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi “yang penting selesai sesuai pesanan”. Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika RUU Minerba yang saat ini sudah menjadi UU 3 Tahun 2020 dilakukan 15 pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum Uji Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan live Youtube pada 5 Mei 2020 menyatakan, “Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari domokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, tapi kualitas suara nomor dua yang penting kuantitas suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi majoritarian, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbang dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya, pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme chack and balances, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (constitutional truth and constitutional justice), maka putusan Mahkamah Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali”.[Bukti P-11] Lebih lanjut Jimly mengatakan: “Batu uji Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya sebagai referensi saja, jadi cara pandang MK itu harus konstitusi, bisa dilihat apakah Pemerintah atau DPR dengan kekuasaannya melangkahi proses yang seharusnya. Contoh real adalah situasi Covid-19 saat ini dimana orang-orang di rumah, partisipasi publik tidak ada, demo tidak mungkin atau dibatasi karena ada larangan PSBB, di tengah pandemi seperti ini tiba-tiba DPR mengesahkan UU dan rapatnya via Zoom, lalu bagaimana jika ada UU yang sifatnya strategis disahkan oleh DPR di tengah pandemi? bisa saja dalam tiga bulan DPR mengesahkan 50 UU, apalagi koalisi mayoritas di DPR adalah pendukung Pemerintah, jika seandainya hal tersebut terjadi apakah masih ada demokrasi? Jawabannya tidak ada, demokrasi yang terjadi atas keadaan seperti itu hanya demokrasi formalistik, tidak ada perdebatan dan partisipasi publik itu sama halnya merampok kedaulatan rakyat. Atas dasar pilihan rakyat hasil pemilu (seolah-olah tindakan tersebut kehendak rakyat yang memilih mereka menjadi wakil di Senayan), padahal Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” jadi wakil rakyat di DPR bukan pemegang kedaulatan rakyat, DPR hanya mewakili kepentingan kedaulatan rakyat, kedaulatan tetap di tangan rakyat bukan pindah secara otomatis ke tangan DPR ketika selesai pemilu. Keadaan formalistik antara DPR dan Pemerintah bisa dikatakan sah karena telah memenuhi syarat, akan tetapi demokrasi substansial kedaulatan rakyat telah diabaikan. Oleh kerena itu MK harus menilai substansi dari proses pembentukan undang-undang, jadi ketika rapat telah dilaksanakan, pengambilan keputusan sudah sesuai quorum melalui 16 Zoom, dan segala hal telah terpenuhi hal itu adalah demokrasi formalistik, oleh karenanya MK harus melihat bahwa tidak ada partisipasi publik sama sekali. Jadi demokrasi itu harus deliberatif demokrasi harus partisipatoris, tanpa itu, prosedur pembentukan undang-undang cacat demokratis, MK sebagai hakim mengatasi titik koma, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang yang diuji, maupun UUD, jadi pengujian formil itu menggunakan batu uji tetap yaitu konstitusi tapi menggunakan bahan teknis/bahan penunjang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”) harus dipakai, namun jangan hanya melihat hal dari prosesnya tetapi harus melihat ide/filosofinya sebagaimana Ronald Dorkin katakan “Philosopical reading and moral reading of the constitutions”, pusat perhatian tetap proses tapi dengan sikap tetap statesmenship melihat persoalan dengan lebih serius, jadi jangan dibenarkan kalau ada UU yang memanfaatkan krisis Covid-19 ini lalu mempercepat proses UU. Jangan hanya mayoritas suara telah menentukan tapi demokrasi substansialnya tidak dilaksanakan, karena demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara. MK harus mengawal demokrasi itu menjadi substantif, walaupun hakim MK tidak dipilih oleh rakyat tapi MK harus membatalkan undang-undang kesepakatan mayoritas walaupun DPR dan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat sama-sama mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, tapi MK walaupun tidak dipilih oleh rakyat, tapi diberikan kewenangan untuk membatalkan produk mayoritas rakyat, atas dasar “constitusional truth and constitutional justice”. [Bukti P-11] Berdasarkan hal tersebut, pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020 ini mempunyai arti penting, maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan permohonan pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020. 2. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: I. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 17 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menjadi Batu Uji Formil Proses Pembentukan Undang-Undang. 39. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal a quo harus dibaca bahwa kekuasaan pembentukan undang- undang sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat harus memenuhi hak konstitusional warga negara dan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. 40. Bahwa Pasal 18A ayat (2) menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. 41. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. 42. Bahwa Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 43. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang- Undang; 44. Bahwa Pasal 22D ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 18 pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 45. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 46. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 47. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 48. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Hukum Acara Pengujian Undang- Undang, 2006), kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (formele toetsing) adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini. 49. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini. 50. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”) [Bukti P-12], Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa 19 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17 Tahun 2014) [Bukti P-13], dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) [Bukti P-14]. 51. Bahwa untuk menguji formil proses pembentukan UU 3 Tahun 2020, selain diuji dengan batu uji langsung pada pasal-pasal konstitusi UUD 1945 juga diuji dengan batu uji melalui ketentuan yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dalam UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR. 52. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, DPR telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR [Bukti P-14]. II. Proses Pembentukan UU 3 Tahun 2020 53. Bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 sebagai berikut: a. Perencanaan; b. Penyusunan; c. Pembahasan; d. Pengesahan/penetapan; dan e. Pengundangan. 54. Bahwa UU 3 Tahun 2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015- 2019 sebagaimana Keputusannya DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014- 2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun tahun 2015. 20 55. Bahwa setelah tahap perencanaan, dilakukan tahap penyusunan, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Minerba yang dilakukan sejak sejak tahun 2015 oleh Komisi VII DPR dan baru ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018. 56. Bahwa RUU Minerba yang telah ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR di atas, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden RI dengan surat Nomor LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Bukti P-15]. 57. Bahwa untuk menindaklanjuti atas surat Pimpinan DPR tersebut, Presiden menyampaikan surat ke DPR Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Minerba, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Minerba [Bukti P-16]. Dalam surat Presiden tersebut belum terdapat lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima”. Selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. 58. Bahwa pada bulan Juni – Juli 2019 Menteri ESDM pernah menyampaikan “DIM RUU Minerba” kepada DPR, namun belum ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana terdapat dalam Surat Presiden, yang artinya ini tidak bisa disebut sebagai DIM resmi Pemerintah, sehingga rapat pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah belum dapat 21 dilakukan. 59. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, DIM yang sudah ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden diserahkan kepada DPR [Bukti P-9]. Penyerahan ini dilakukan 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir (masa jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir tanggal 30 September 2019). 60. Bahwa berhubung waktu penyerahan DIM sudah di akhir masa jabatan anggota DPR, sehingga saat itu tidak bisa/tidak mungkin dilakukan pembahasan karena sudah tidak ada hari sidang efektif. Dengan demikian DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba atau dengan kata lain tidak satupun nomor DIM atau tidak ada satu pasal pun dalam RUU Minerba yang telah dibahas DPR periode 2014-2019. 61. Bahwa selain karena disebabkan tidak ada waktu membahas RUU Minerba karena sudah di penghujung masa jabatan DPR periode 2014-2019, tidak dibahasnya RUU Minerba juga disebabkan adanya tekanan publik dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba [Bukti P-8]. III. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over) 62. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik anggota DPR Periode 2019-2024. 63. Bahwa DPR Periode 2019-2024 telah menetapkan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan RUU Minerba masuk dalam Prolegnas dan masuk Prioritas Tahun 2020 dengan status carry over (lanjutan pembahasan) dari DPR periode yang lalu [Bukti P-31]. 64. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 22 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. 65. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, carry over atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM. 66. Bahwa tidak adanya pembahasan DIM pada DPR periode lalu juga diakui oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Tindaklanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan Legislasi DPR. Dalam surat tersebut Ketua Komisi VII DPR menyatakan bahwa “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang telah dibahas)”, lebih lanjut Ketua Komisi VII DPR juga menyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka lanjutan pembahasan (carry over) RUU Minerba tidak dapat dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada 23 DPR RI Periode 2019-2024 [Bukti P-20]. 67. Bahwa Ketua DPR dalam surat Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembahasan RUU Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah juga menyatakan RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR RI, Naskah Akademik dan draf RUU nya telah disiapkan oleh DPR RI Periode 2014-2019 yang pada saat itu belum dilakukan pembahasan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 berakhir). [Bukti P-18]. 68. Bahwa Pemerintah juga mengakui pembahasan RUU Minerba baru dimulai bulan Februari 2020 sebagaimana dokumen bahan rapat Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba yang menyatakan bahwa kickoff meeting dimulainya pembahasan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 [Bukti P-19]. 69. Bahwa Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Pemerintah tanggal 11 Mei 2010 juga menyatakan bahwa rapat kerja pada tanggal 13 Februari 2020 menyepakati DIM dengan rumusan tetap, hal ini menunjukkan awal mulai tahap pembahasan. Selanjutnya juga menyatakan bahwa Panja RUU Minerba dibentuk pada tanggal 13 Februari 2020 dalam memulai tugasnya diawali dengan rapat intern Panja tanggal 10 Februari 2020. [Bukti P-23] 70. Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas pada bulan Februari 2020, dengan demikian tidak benar jika telah dibahas sejak tahun lalu atau oleh DPR periode yang lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilakukan lanjutan pembahasan (carry over), sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sangat dipaksakan dengan motif tertentu. IV. Pembahasan UU 3 Tahun 2020 Melanggar Prinsip Keterbukaan 24 71. Bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang secara intensif dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja). Panja adalah alat kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM RUU Minerba, jumlah anggota Panja sebanyak 30 anggota DPR [Bukti P-24]. 72. Bahwa seluruh rapat Panja pembahasan DIM bersifat tertutup [Bukti P-22 & Bukti P-23], dan tidak ada satupun rapat pembahasan DIM oleh Panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel. Rapat-rapat Panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota Panja secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota Panja, itupun tidak penuh waktu kehadirannya. 73. Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka, yaitu rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal 13 Februari 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 11 Mei 2020. [Bukti P-22] [Bukti P-24] 74. Bahwa hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, selain itu tidak sesuai dengan Pasal 229 UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 246 Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kalaupun tertutup tentunya harus dengan alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan. 75. Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar Pasal 5 huruf g UU 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 76. Bahwa dengan tertutupnya pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 17 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2011, akibatnya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Hal ini tentunya menghalangi rakyat untuk melaksanakan 25 kedaulatannya sehingga bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. V. Pembahasan RUU Minerba Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan Stakeholder serta Tidak Ada Uji Publik oleh DPR 77. Materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat banyak terdiri 938 DIM dilakukan pembahasan secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan mengingat mulai awal bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah Covid-19 yang diikuti kebijakan Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 78. Bahwa Komisi VII DPR telah mengagendakan rapat kerja pengambilan keputusan pada tanggal 8 April 2020, hal ini menandakan bahwa pada awal bulan April ini pembahasan DIM RUU Minerba sudah selesai [Bukti P-25]. Namun rencana rapat tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat melalui media, masyarakat menganggap tidak tepat kalau RUU Minerba ditetapkan di tengah situasi wabah Covid-19 yang baru merebak dan akhirnya rapat kerja pengambilan keputusan ditunda. 79. Bahwa akhirnya pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU Minerba dilakukan pada rapat kerja tanggal 11 Mei 2020. 80. Dalam masa pembahasan RUU Minerba oleh DPR (bulan Februari sampai dengan April 2020) satu-satunya pihak yang menyampaikan public hearing dengan Komisi VII DPR adalah Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil kajian atas RUU Minerba pada tanggal 7 April 2020. Public hearing ini atas permintaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan inipun hanya formalitas karena dilakukan pada saat pembahasan DIM sudah selesai dan tidak ada pengaruh apa-apa pada hasil pembahasan yang telah dilakukan. 81. Bahwa tidak ada partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan 26 masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang serius atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. VI. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 82. Bahwa kewenangan keterlibatan DPD dalam pembahasan undang- undang telah dinyatakan dalam Pasal 22D UUD 1945, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”. 83. Bahwa terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang juga diatur dalam UU 12 Tahun 2011 dan UU 17 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 65 UU 12 Tahun 2011 (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, f. dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. 27 (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. Pasal 170 UU 17 Tahun 2014 (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari DPR; (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau 28 e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c. (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; dan c. Presiden. 84. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 92/PUU- X/2012 telah menegaskan keharusan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut: a. RUU yang berasal dari DPR disampaikan melalui surat kepada Presiden dan DPD. b. DPD menyampaikan pandangan dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I. c. DPD menyampaikan DIM. d. DPD ikut membahas pada Pembicaraan Tingkat I e. DPR menyampaikan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I berkaitan dengan kewenangan DPD. 85. Bahwa sesuai fakta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat I, tidak ada pandangan dari DPD dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I, tidak ada DIM dari DPD, DPD tidak sama sekali tidak ikut dalam rapat- rapat pembahasan, dan tidak ada pendapat mini dari DPD pada Pengambilan Keputusan Tingkat I. [Bukti P-12] 86. Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU Minerba. Patut disayangkan selevel lembaga negara yang mempunyai 29 hak konstitusional hanya dilibatkan satu kali dalam rapat Panja untuk memberi masukan, itupun di waktu yang pembahasan DIM sudah selesai (pada tanggal 27 April 2020 pembahasan DIM sudah selesai). Sehingga Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD ini hanya merupakan basa-basi. [Bukti P-26] 87. Bahwa indikasi ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan UU 3 Tahun 2020 dapat dilihat dengan tidak dicantumkannya Pasal 22D UUD 1945 dalam konsideran mengingat UU 3 Tahun 2020. 88. Bahwa dengan fakta-fakta tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR. Lebih dari itu, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. VII. Tidak ada Keterlibatan dan Penerimaan Aspirasi Pemerintah Daerah 89. Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam UU 3 Tahun 2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu seluruh kewenangan perizinan oleh pemerintah daerah (provinsi) ditarik ke pusat, artinya Pemerintah Provinsi yang selama ini mempunyai kewenangan perizinan berdasarkan UU 4 Tahun 2009 untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan menjadi tidak lagi punya kewenangan. 90. Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah, namun sayangnya dalam pembahasan RUU Minerba sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau pendapat dari daerah. 91. Bahwa tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan UU 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 30 pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. VIII. Rapat dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR Tidak Memenuhi Syarat 92. Pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang dan hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR [Bukti P-27]. 93. Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPR bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri ½ (setengah) jumlah fraksi. Kehadiran di sini adalah kehadiran fisik di ruang rapat yang dibuktikan dengan kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir. Hal ini juga ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa rapat DPR itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota DPR, tak bisa cuma kuorum di daftar hadir, semestinya tidak ada ketentuan dalam tata tertib DPR bahwa kehadiran cukup dengan tanda tangan, dia harus physically ada di sana. [Bukti P-28]. Perlunya kehadiran fisik anggota DPR dalam rapat juga dinyatakan oleh Saldi Isra dalam keterangan ahli di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa kehadiran anggota legislatif dalam proses pengambilan keputusan adalah merupakan keharusan. Kehadiran tersebut memang tidak harus untuk semua anggota, tetapi sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan. [Bukti P-29]. 94. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Tata Tertib DPR, sebagai berikut: (1) Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang- undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan 31 Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 95. Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak ada permintaan dari Pimpinan rapat kepada tiap-tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak, yang ada Pimpinan rapat langsung meminta persetujuan dan diketok palu tanda keputusan telah ditetapkan [Bukti P-27 & Bukti P-32]. 96. Bahwa sebagaimana sebelumnya pada Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII tanggal 11 Mei 2020, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan demikian dari sikap Fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi Undang-Undang, sehingga apabila terdapat fraksi/anggota DPR yang tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (aklamasi) [Bukti P-30]. 97. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengambilan keputusan tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR, maka pengambilan keputusan atas RUU Minerba melanggar Tata Tertib DPR dan melanggar hak konstitusional anggota DPR yang tidak mendapatkan haknya dalam proses pengambilan keputusan atas RUU Minerba. 32 IX. UU Nomor 30 Tahun 2020 seharusnya dalam bentuk Undang-Undang penggantian bukan Undang-Undang perubahan 98. Bahwa UU 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan atas UU 4 Tahun 2009, yang terdiri sebanyak 28 bab (2 bab baru), pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4 Tahun 2009. Selain itu, landasan filosofis dan sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah signifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009, sehingga UU 3 Tahun 2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya dalam bentuk UU penggantian (UU Baru yaitu dengan mencabut UU yang lama). 99. Bahwa berdasarkan bentuk, UU 3 Tahun 2020 yang merupakan Undang-Undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan bertentangan dengan UU 12 Tahun 2011 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri ESDM [Bukti P-19]. X. Urgensi Penundaan Pemberlakuan UU 3 Tahun 2020 100. Bahwa Pasal 58 UU MK yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberian perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia menunda pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020. 101. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang telah menerima permohonan provisi dengan menjatuhkan putusan sela melalui penundaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 33 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan provisi sangat dimungkinkan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 102. Bahwa demi penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang sangat eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang demikian masif sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar menunda atau tidak menerbitkan surat keputusan atas pemberian perpanjangan IUPK oleh pemerintah sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sampai ada putusan MK dalam perkara a quo. 103. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945, setidaknya saat pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi. D. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 34 Indonesia Nomor 6525), sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selama penundaan, undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525); 35 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Penetapan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019- 2024 (Dr. H. Alirman Sori., SH., MH., MM.); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Penetapan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019- 2024 (Tamsil Linrung); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017- 2022 (Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M.); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Dasar Syarikat Islam; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 65); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Bukti P-8 : Print out Berita Demo RUU Minerba Bulan September 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Minerba; 10. Bukti P-10 : Print out Berita 7 PKP2B yang Habis Kontrak; 11. Bukti P-11 : Rekaman Kuliah Umum Prof. Jimly Asshiddiqie; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 36 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pimpinan DPR kepada Presiden Nomor LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Presiden Kepada DPR Nomor R- 29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Minerba; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Tindak Lanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Ketua DPR kepada Pimpinan DPD Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Pembahasan RUU Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Bahan Rapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); 20. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Anggota Panja RUU Minerba; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Mendagri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan; 37 23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Mendagri, Menkumham, Menteri Perindustrian, dan Menkeu; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Undangan Rapat Komisi VII DPR RI tanggal 8 April 2020; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; 27. Bukti P-27 : Rekaman Rapat Paripurna DPR RI; 28. Bukti P-28 : Print out Berita Pendapat Bagir Manan Terkait Kuorum Fisik (Tidak Melalui Zoom); 29. Bukti P-29 : Pendapat Saldi Isra dalam Keterangan Ahli di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI Terhadap RUU Minerba; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020. Selain itu, Pemohon mengajukan empat orang ahli masing-masing bernama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D., Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., dan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis pada sidang tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 Mei 2021, serta seorang saksi bernama Ir. Ismet Djafar, M.M., yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang 8 Juni 2021 yang masing-masing keterangan pokoknya sebagai berikut: 1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D. (Ahli Pemohon) Sebagai keterangan ahli di bidang hukum, keterangan ini semata-mata bersifat keilmuan yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara keilmuan dapat 38 didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu suatu kepentingan. Sebagai konsekuensi, dapat terjadi perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita. Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama; kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justeru menimbulkan persoalan baru. Ketiga; kehendak menegakkan keadilan dan kebenaran. Suatu putusan dipandang adil apabila dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan dan harmoni. Keadilan adalah kepuasan dan harmoni. Hal ini hanya akan tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yakni permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdapat lima pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon, yang merupakan permasalahan hukum yang akan ahli jawab secara akademik, sebagai berikut: Apakah pembentukan suatu undang-undang harus semata-mata tunduk kepada rule of law dan mengabaikan rule of ethics? Dan apakah pembentukan undang- undang yang mengabaikan rule of ethics akan dapat bertentangan dengan konstitusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ahli mencoba untuk mengidentifikasi apa yang Pemohon maksud dengan rule of ethics tersebut. Di dalam ilmu hukum, pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara adalah bagaimana sebuah masyarakat dapat hidup secara tertib dan adil? Pertanyaan tersebut kemudian dapat dielaborasi menjadi berbagai pertanyaan lainnya seperti, bagaimana cara masyarakat agar dapat hidup bersama? Siapa yang dapat memangku kekuasaan dan apa alasannya? Apa batasan-batasannya? Apa fungsi dari negara? Apa itu legitimasi? Dan berbagai 39 pertanyaan fundamental lainnya. Seluruh jawaban atas pertanyaan tersebut umumnya direkam kedalam sebuah dokumen yang disepakati bersama, yang kita kenal dengan sebutan konstitusi. Oleh karena itu, dokumen konstitusi bukanlah merupakan hukum yang dibentuk oleh negara untuk mengatur rakyat, melainkan hukum yang dibentuk oleh rakyat untuk mengatur negara. Dengan demikian, maka dokumen konstitusi dapat pula disebut sebagai the rule of conduct and ethics yang wajib ditaati oleh negara. Sebagai dokumen yang merekam berbagai harapan publik untuk dapat hidup secara teratur dan adil, termasuk untuk mencegah terjadinya kesewenang-wennangan, maka pemenuhan atau ketaatan terhadap dokumen konstitusi harus dilakukan secara layak. Keterangan ahli berikut ini akan menguraikan bagaimana seharusnya kewenangan pembentukan undang-undang dilakukan secara layak dan optimal berdasarkan konstitusi. Di dalam perkembangan keilmuan, terdapat beberapa doktrin dan teori hukum mengenai pembentukan undang-undang yang dalam diskursus akademik dikenal dengan istilah legisprudence. Luc J. Wintgens, dalam bukunya yang berjudul ‘Legisprudence’, menguak sebuah permasalahan akut pada proses pembentukan undang-undang. Badan pembentuk undang-undang sering terperangkap pada permasalahan legisme, dimana mereka sebagai badan yang memiliki legitimasi merasa dapat menciptakan undang-undang apa saja, tanpa memperhatikan legal efficacy dan rational acceptability. Badan pembentuk undang-undang merasa sepanjang sebuah undang-undang dibuat oleh mereka, sebagai badan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, maka undang- undang tersebut sah secara hukum dan harus dipatuhi. Pemerintah pun merasa memiliki legitimasi untuk bertindak secara koersif kepada orang yang tidak mematuhi sebuah undang-undang, sekali pun proses pembentukan dan kualitasnya bermasalah. Luc J. Wintgens mengatakan bahwa organ pembentuk undang-undang tidak cukup hanya memiliki legitimasi (legitimacy) bahwa mereka organ yang berwenang untuk menetapkan undang-undang. Organ pembentuk undang- undang juga harus melegitimasi setiap tindakan dan pilihan-pilihan yang diambil di dalam proses pembentukan undang-undang. Ahli berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Witgens tersebut menunjukkan bahwa organ pembentuk undang-undang, meskipun memiliki legitimasi dari rakyat, tidak dapat 40 membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri, melainkan terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti agar undang-undang yang dibentuk memiliki legalitas, berkualitas, dan mencerminkan kehendak publik. Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran negara hukum tidak hanya mengenal due process semata-mata hanya dalam pengertian prosedural, malainkan juga dalam pengertian yang substantif atau kita kenal dengan istilah substantive due process. ‘Procedural due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah mengikuti prosedur yang memadai pada saat mengambil keputusan, sedangkan ‘substantive due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya sebuah keputusan. Berkaitan dengan procedural due process ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa fungsi pembentukan undang-undang merupakan sebuah fungsi penuh (total function) yang terdiri dari beberapa bagian fungsi (partial function). Artinya, prosedur pembentukan undang-undang merupakan rantai tindakan hukum (chain of legal acts) untuk menghasilkan undang-undang, sebagai sebuah tindakan negara yang penuh dengan cara yang sah. Sebagai sebuah rantai tindakan maka prosedur merupakan serangkaian tahapan yang akan memperlambat dan mempersulit proses pembentukan undang-undang. Pelambatan tersebut penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk telah melalui deliberasi yang cukup, agar warga negara terinformasi dengan baik mengenai adanya undang-undang yang akan dibentuk atau diubah. Dari perspektif demokrasi, terinformasinya warga negara mengenai adanya rencana pembentukan atau perubahan undang-undang menjadi penting, karena akan memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan diskursus publik, bahkan apabila diperlukan demonstrasi untuk menolak sebuah rancangan undang-undang yang berpotensi merugikan publik. Pada sisi inilah procedural due process memiliki korelasi dengan substantive due process, yakni procedural due process bertujuan untuk memastikan substantive due process berupa undang-undang yang berkualitas dapat terpenuhi. Berkualitas yang dimaksud tentunya merujuk pada undang- undang yang merepresentasikan kepentingan warga negara secara kolektif. Oleh karena itu, prosedur pembentukan undang-undang tidak boleh dilihat 41 semata sebagai ketentuan proses yang tidak memiliki korelasi terhadap undang- undang yang dihasilkan. Menurut pendapat ahli, proses pembentukan undang-undang yang baik akan menghasilkan undang-undang yang baik pula. Proses pembentukan undang-undang yang buruk seringkali menghasilkan undang-undang yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibanding menguntungkan publik secara kolektif. Intervensi kepentingan kelompok dalam pembentukan undang-undang dapat terjadi secara halus bahkan tak tampak, hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh filsuf kenamaan, Joseph Raz yang mengatakan “A ruler can promote general rules based on whim or self-interest, etc., without offending against the rule of law”. Pada kesempatan ini, ahli merasa penting pula untuk menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan tindakan mentransformasi, apa yang disebut oleh Edgar Bodenheimer sebagai sumber hukum non-formal menjadi sumber hukum formal. Sumber hukum non-formal dalam hal ini dapat berupa prinsip hukum, nilai moral, doktrin, hingga kecenderungan sosial. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang menerjemahkan “what the law should be” menjadi “what the law is”. Namun, sumber hukum nonformal seperti prinsip hukum, nilai moral, doktrin, dan kecenderungan sosial memang merupakan sesuatu yang relatif. Boleh jadi suatu prinsip berkontestasi dengan prinsip yang lain, suatu nilai moral bertentangan dengan nilai moral lain, suatu doktrin berbeda dengan doktrin lain, bahkan interpretasi mengenai apa yang sedang menjadi kecenderungan sosial tidak pernah tunggal. Dalam proses pembentukan undang-undang bisa saja terdapat pertentangan antara satu sumber hukum non-formal dengan sumber hukum non- formal yang lain. Oleh karena itu, prosedur pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pembentuk undang-undang benar-benar melaksanakan tugasnya untuk mengurai dan menimbang berbagai sumber hukum nonformal tersebut agar dapat menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Persoalannya, badan pembentuk undang-undang seringkali melihat pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran (realm of power, not reason). Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembentukan undang-undang seringkali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk 42 menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Pembentukan undang- undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (a power game) yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. Padahal proses pembentukan undang-undang tidak bisa dilihat sebagai formalitas politik semata. Pembentuk undang-undang harus dapat menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi, memenuhi legalitas, dan rasional. Aspek legitimasi dan legalitas dapat selesai dengan pendekatan institutional dan prosedural yang baik. Tetapi untuk menghasilkan undang-undang yang rasional, pembentuk undang-undang harus melaksanakannya berdasarkan prinsip- prinsip pembentukan undang-undang dan ketaatan yang tinggi terhadap etika dalam bernegara. Meminjam istilah dari Hannele Isola-Meiettinen, perkara legitimasi dan legalitas dapat dicapai ‘solely through rule-based norms’, tetapi menciptakan undang-undang yang rasional hanya dapat dicapai apabila disertai kemauan untuk mengkuti ‘legal principles’. Terdapat banyak prinsip pembentukan undang-undang yang disampaikan oleh para sarjana, seperti prinsip tujuan yang jelas, prinsip urgensi, prinsip koherensi, prinsip implementatif, prinsip partisipasi publik, dan prinsip-prinsip lainnya. Namun, dalam kesempatan kali ini, izinkan ahli menguraikan prinsip partisipasi, yang menurut ahli merupakan prinsip yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan di dalam perkara pengujian ini, terutama berkaitan dengan bagaimana sebuah undang-undang mampu diterima secara rasional oleh publik. Dalam perkembangan ilmu hukum terkini, terutama dalam teori pembentukan undang-undang, telah berkembang sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan badan pembentuk undang-undang yang menerima legitimasi. Pada pandangan tradisional, hubungan antara rakyat dengan pembentuk undang-undang didekati dari perspektif teori kontrak sosial, dimana rakyat digambarkan telah memberikan legitimasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang- undang yang mencerminkan kehendak publik (general will). Relasi kontrak sosial ini seringkali dilihat dalam kacamata proxy version, dimana rakyat memberikan 43 legitimasi kepada pembentuk undang-undang, lalu pembentuk undang-undang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan publik tanpa merasa perlu untuk menghadirkan legitimasi pada produk yang mereka ciptakan. Relasi yang demikian dapat dikategorikan sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada negara. Sementara itu, perkembangan teori legisprudence terkini telah melihat kontrak sosial melalui perspektif ‘trade off version’. Dalam versi ini, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan rakyat, dan memberikan justifikasi atas setiap pembentukan undang-undang yang dilakukan.Melalui paradigma baru ini, maka hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara layak. Bahkan, jika kita merujuk pada praktik pembentukan undang-undang di negara lain, ketiadaan partisipasi publik yang layak di dalam proses pembentukan undang-undang, berimplikasi pada dibatalkannya undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil. Hal ini tercermin misalnya di dalam perkara Value Added Tax pada tahun 2003 yang terjadi di Kolombia. Mahkamah Konstitusi Kolombia membatalkan undang-undang reformasi perpajakan karena meskipun memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang diatur di dalam undang-undang dasar, namun prosedur tersebut ditempuh tanpa menyertakan partisipasi publik yang memadai. Mahkamah Konstitusi Kolombia menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang merupakan produk yang memiliki sifat coercive, karenanya dapat berdampak pada dibatasinya hak-hak warga negara, sehingga pembahasan dan partisipasi publik yang memadai menjadi penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup pembatasan, implikasi terhadap kelompok yang paling rentan, dan siginifikansinya terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi. Praktik di Afrika Selatan juga mencerminkan cara pandang yang serupa. Di dalam perkara Doctors for life pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa jaminan atas hak berpartisipasi dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, pembentukan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan, merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, pemenuhannya harus dilakukan secara layak dengan membuka semua akses yang memungkinkan bagi masyarakat terlibat secara aktif. Oleh karena itu, 44 Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan doktrin ‘meaningful involvement test’ untuk menguji, apakah lembaga legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. ‘meaningful involvement test’ yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dilakukan dengan cara menguji prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagai berikut: 1. Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif? 2. Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan? Mekanisme partisipasi yang layak menurut Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat berbentuk ‘road show’, ‘regional workshop’, termasuk publikasi melalui berbagai media yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh untuk dapat mempengaruhi keputusan legislatif. Kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang ahli sebutkan, sebenarnya pernah pula dipraktikan oleh Mahkamah Konstittusi Indonesia di dalam praktik judicial review, yakni dalam perkara Nomor 32/PUU- VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partisipasi atau ‘memperhatikan pendapat masyarakat’, tidak dapat dilakukan sebatas memenuhi ketentuan formal prosedural. Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bahwa partisipasi harus dilakukan secara dialogis dimana warga negara diberikan hak untuk didengar dan dipertimbangkan (right to be heard and to be considered), bersifat terbuka, dan dilakukan dengan bahasa atau penyampaian yang mudah. Dengan demikian dapatlah ahli simpulkan bahwa ketaatan terhadap prosedur pembentukan undang-undang dan kualitas pemenuhan prosedur 45 pembentukan undang-undang merupakan the two sides of one coin. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus dipenuhi secara layak. Pemenuhan prosedur tanpa pemenuhan dari sisi kualitas akan mengakibatkan prosedur dapat digunakan secara manipulatif atau tokenistik yang hanya dilakukan sekedarnya, semata-mata hanya untuk memenuhi aspek administratif formil pembentukan undang-undang dan mengabaikan substansi dan hak-hak warganegara untuk turut berpartisipasi, di dengar, dan dipertimbangkan secara layak. Apakah batu uji di dalam pengujian formil hanya terbatas pada norma yang mengatur pembentukan undang-undang di dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan ahli untuk mengemukakan apa yang disebut oleh H. L. A. Hart sebagai the rule of recognition. Hart berangkat dari permasalahan bahwa dalam suatu masyarakat dapat saja hidup banyak sumber norma, sehingga terjadi permasalahan ketidakpastian (uncertainty) mengenai norma mana yang berlaku secara sah sebagai peraturan yang mengikat umum. Hart kemudian menguraikan bahwa dalam sebuah sistem hukum, diperlukan apa yang disebut sebagai rule of recognition. Rule of recognition merupakan ketentuan dimana subjek dalam sebuah sistem hukum dapat mengenali mana ketentuan yang berlaku sebagai undang-undang, mana yang bukan. Rule of recognition berisi ketentuan yang menetapkan kriteria oleh ‘organ mana’ dan ‘dengan cara’ apa suatu norma diberlakukan menjadi undang- undang. Ketentuan ini merupakan awal mula dari gagasan mengenai keabsahan hukum. Menurut pandangan Hart, the rule of recognition merupakan sebuah conditio sine qua non. Bahkan, pada negara dengan bentuk pemerintahan monarki absolut sekalipun, dimana apapun yang dititahkan oleh raja merupakan sebuah hukum yang mengikat, akan selalu ada cara untuk dapat mengklasifikasi tentang mana titah raja yang dapat dikategorikan sebagai hukum dan mana titah raja dalam kehidupan keseharian yang tidak ditujukan untuk menjadi hukum. Dengan demikian, Hart pada dasarnya hendak mengutarakan bahwa di dalam sistem hukum apapun, bahkan pada sistem dimana konstitusi tertulis tidak dikenal, dan dan parlemen berada pada kedudukan yang supreme seperti pada ketatanegaraan Inggris, akan tetap selalu ada ketentuan yang bersifat ‘manner 46 and form’ yang ditujukan untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh legislatif pada saat hendak membentuk hukum. Hart berpendapat the rule of recognition merupakan seperangkat aturan yang berisi kriteria untuk menentukan hukum. Aturan ini menurut Hart tidak berada pada satu bentuk hukum yang tunggal, melainkan dapat terfragmentasi pada berbagai bentuk. Artinya, kriteria tersebut dapat saja berada pada dokumen konstitusi, ataupun dapat pula berada pada dokumen lain selain konstitusi, seperti sumber-sumber hukum di level subconstitutional maupun extraconstitutional.19 Makna subconstitutional adalah bentuk-bentuk hukum yang secara hierarkhis berada di bawah konstitusi, misalnya undang-undang. Pada dimensi peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita mengenal berbagai undang-undang yang keberadaannya diperintahkan oleh UUD 1945 yang berisi berbagai prosedur pembentukan undang-undang, yakni Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya. Dari perspektif Hart, kedua undang- undang tersebut dapat dijadikan batu uji di dalam pengujian formil. Tidak sedikit pendapat di kalangan ahli hukum di Indonesia yang meragukan bahwa kedua undang-undang yang ahli sebutkan dapat digunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil. Keraguan tersebut umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dari ketentuan Pasal 24C tersebut, maka Mahkamah hanya dapat menjadikan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai batu uji pengujian. Pandangan ini juga ahli sadari sebagai pengaruh dari ajaran teori hukum berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai teori hukum yang sering kali dijadikan rujukan utama di dalam pengajaran di fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab keraguan ini, ahli justru akan menggunakan pendapat Hans Kelsen untuk memberikan justifikasi bahwa undang-undang tertentu dapat dijadikan batu uji di dalam pengujian karena kedudukannya yang berbeda dengan undang-undang yang lain. Dalam konteks pembentukan hukum, Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma yang mengatur tata cara pembentukan hukum pada suatu tatanan norma, umumnya berada pada konstitusi sebagai ‘the final postulate’ atau ‘the 47 last presupposition’, yakni norma tertinggi yang mengatur tata cara pembentukan hukum yang diasumsikan atau disepakati sebagai prosedur yang benar. Namun demikian, Kelsen juga mengungkapkan bahwa makna konstitusi yang dimaksud olehnya merupakan konstitusi dalam arti yang luas, yakni konstitusi dalam arti formil dan materil. Dalam arti formil, konstitusi dimaknai sebagai dokumen tertulis yang disebut sebagai undang-undang dasar. Sementara dalam arti materil, konstitusi merupakan seperangkat aturan mengenai tata cara pembentukan hukum, termasuk yang tertera di dalam undang-undang. Oleh karena itu, menurut Kelsen, jika terdapat undang-undang yang berisi mengenai tata cara pembentukan hukum, maka undang-undang tersebut memiliki materi konstitusional atau bersifat ketatanegaraan, dan karenanya harus diberi kedudukan yang berbeda dengan undang-undang lain pada umumnya. Hal ini menurut Kelsen, karena norma yang menentukan organ dan proses legislasi, merupakan elemen yang esensial dari sebuah sistem hukum. Pendapat Kelsen ini dalam bahasa Frederick Schauer disebut sebagai undang-undang organik. Bahkan Schauer menyatakan bahwa undang-undang organik sebagai quasi constitutional enactments, dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding undang-undang biasa karena diperintahkan secara langsung oleh undang-undang dasar. Dapat pula dikatakan bahwa Schauer menempatkan undang-undang organik sebagai undang-undang yang memiliki derajat konstitusi, dan bahkan dikategorikan sebagai konstitusi dalam arti luas. Pandangan yang ahli kemukakan di atas sejatinya telah dipraktikan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni di dalam perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan prosedural yang dapat menjadi batu uji pengujian formil tidak hanya berada di level konstitusi, melainkan dapat pula berada di berbagai peraturan lainnya, sepanjang peraturan tersebut merupakan pelaksana dari pendelegasian UUD 1945. Lebih jelas, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: “jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil 48 itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut semakin menguatkan pendapat ahli bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Tata Tertib DPR, dapat dijadikan batu uji dalam pengujian formil, karena merupakan peraturan pelaksana atau hasil dari delegasi UUD 1945, atau yang dalam perspektif the rule of recognition disebut sebagai ketentuan subconstitutional. Bagaimana dengan peraturan tata tertib DPR? Ahli lagi-lagi menggunakan pendekatan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen untuk menjawab hal ini. Di dalam teorinya Kelsen menyatakan bahwa validitas sebuah norma didasarkan pada apakah norma tersebut dibuat dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh sebuah norma dasar (basic norm). Norma dasar tersebut dapat berupa norma yang telah dibentuk secara spesifik untuk mengatur tata cara pembentukan norma hukum oleh parlemen, atau dibentuk dari kebiasaan yang dikembangkan baik oleh parlemen ataupun pengadilan.26 Dari sisi ini, maka sumber validitas prosedural dari sebuah norma, tidak selalu didasarkan pada norma yang lebih tinggi, melainkan dapat pula berupa norma- norma yang disepakati sebagai norma yang diperuntukan untuk membentuk hukum. Oleh karena itu Peraturan tata tertib DPR yang mengatur prosedur pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan kesepakatan atau ‘express agreement’ di antara para legislator, dan berlaku di antara mereka saja. Dari sudut pandang ini, maka Peraturan tata tertib DPR dapat dikategorikan sebagai the basic norm sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, dan karenanya dapat dijadikan sebagai batu uji di dalam pengujian formil. Apakah beban pembuktian di dalam pengujian formil hanya dapat dibebankan kepada Pemohon ataukah dapat pula dibebankan kepada pembentuk undang- undang? 49 Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan ahli membacakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.” Berdasarkan ketentuan di atas, ahli berpendapat bahwa frasa yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa, dapat dibaca sebagai kewenangan untuk “membalikkan” beban pembuktian. Artinya, sepanjang dibutuhkan demi memperoleh kebenaran materil, Mahkamah Konstitusi diperkenankan untuk meminta kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang, untuk membuktikan bahwa tindakannya, baik dalam konteks prosedural maupun substansial dapat dibenarkan secara hukum. Ahli juga berpendapat bahwa kehadiran ketentuan Pasal 54 tersebut, mencerminkan kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa perkara pengujian undang-undang merupakan perkara yang menempatkan warga negara vis a vis dengan pemerintah. Ketika warga negara berhadapan dengan pemerintah secara diametral, acapkali warga negara berada pada posisi yang lebih lemah (powerless) sementara pemerintah berada pada posisi yang lebih unggul karena memiliki segara sumber daya, termasuk penguasaan terhadap informasi. Dengan demikian, kehadiran Pasal 54 tersebut memang di desain agar di dalam persidangan pengujian undang-undang, baik formil maupun materil, beban pembuktian dapat diberikan pula kepada pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindakan-tindakannya. Konstruksi hukum yang demikian juga tidak terlepas dari filosofi dasar pemberian kewenangan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, yakni ditujukan agar hak-hak warga negara tidak dapat dengan mudah dilanggar oleh pemerintah melalui pembentukan undang-undang. Apalagi, sebagaimana yang telah ahli sampaikan sebelumnya bahwa badan pembentuk undang-undang seringkali melihat pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran. Pembentukan undang-undang seringkali lebih mencerminkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional. 50 Pembentukan undang-undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (a power game) yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. Dengan kata lain, pembentukan undang-undang sering kali tidak mencerminkan peran pemerintah, dalam hal ini DPR sebagai ‘a space of public reason’ dan hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi degradasi dalam praktik berpolitik. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian kepada pemerintah di dalam pengujian undang-undang menjadi penting, tidak hanya semata-mata dalam rangka melindungi hak-hak warga negara melainkan melindungi cita-cita republik yang mungkin terancam akibat degradasi praktik politik. Apa implikasi hukum yang muncul terhadap sebuah undang-undang, jika pada saat pembentukannya DPR RI tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pengambilan persetujuan dalam rapat paripurna yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI? Sebagaimana yang telah ahli kemukakan sebelumnya, bahwa Peraturan Tata Tertib DPR dapat dikategorikan sebagai the basic norm karena dibentuk secara spesifik untuk mengatur tata cara pembentukan norma hukum oleh parlemen, atau dibentuk dari kebiasaan yang dikembangkan oleh parlemen. Dari perspektif ketatanegaraan lainnya, misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Frederick Schauer, peraturan internal DPR seperti peraturan tentang tata tertib tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan dalam bentuk ‘express agreement’, dan merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis.30 Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang demokratis. Di dalam praktik pembentukan undang-undang di negara lain, misalnya di Israel, ketaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjadi penting untuk dijaga. Hal ini mengakibatkan Mahkamah Agung Israel mengembangkan “the basic principles test” untuk menjadi batu uji di dalam pengujian formil. Di dalam perkara Saarid v Kneeset, Mahkamah Agung Israel menguji tindakan-tindakan Kneeset dengan beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut: 1. Apakah proses legislasi telah melanggar prinsip partisipasi? 51 2. Apakah proses legislasi telah melanggar prinsip demokrasi? 3. Apakah proses legislasi dilakukan tanpa memenuhi asas publisitas yang memungkinkan rancangan undang-undang diketahui secara luas oleh publik? 4. Apakah proses legislasi dilaksanakan berdasarkan prinsip formal equality? Penting pula bagi kita untuk melihat bahwa peraturan tata tertib DPR tersebut diberi baju “Peraturan DPR” yang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Oleh karena itu, Peraturan DPR dapat dikategorikan sebagai sumber hukum formal dalam pembentukan undang-undang, dan karenanya memiliki sifat hukum (legal sense). Dengan demikian, Peraturan DPR dapat menjadi instrumen untuk menguji validitas undang-undang dari sisi prosedur. Dilanggarnya ketentuan di dalam Peraturan DPR akan berdampak pada tidak valid atau absahnya keputusan yang diambil di internal DPR dan karenanya dapat berdampak pada tidak valid/absahnya sebuah undang-undang yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Apa yang ahli kemukakan ini pada dasarnya dapat dijustifikasi dari sisi teori hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa tindakan manusia dapat secara sah diterjemahkan sebagai tindakan negara, hanya apabila dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan hukum. Apabila tidak, tindakan tersebut harus diterjemahkan sebagai tindakan perseorangan biasa yang tidak memiliki dampak hukum. Bahkan, orang yang melakukannya bertanggungjawab secara indvidu terhadap tindakan tersebut (personal responsibility). Terhadap tindakan yang diambil secara tidak sah tersebut, Kelsen mengatakan bahwa pada prinsipnya tindakan tersebut tidak bernilai (null) dan tidak dapat memiliki dampak hukum. Dengan demikian, prosedur dalam pembentukan undang-undang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai serangkaian kriteria dari rantai tindakan hukum (chain of legal acts) yang menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Jika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka berkonsekuensi 52 mengakibatkan norma-norma didalamnya dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya (nullity), yang dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai “batal demi hukum”. Pendapat ini merupakan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU- VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio),…”. Apa implikasi yang muncul jika undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dilakukan tanpa melibatkan DPD sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945? Berdasarkan pendapat Prof. Bagir Manan, kehadiran DPD dilandasi oleh gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Sebagai sebuah lembaga yang merupakan substitusi dari utusan daerah di dalam MPR, sifat keanggotaan dari anggota DPD bersifat individual dan tidak mewakili kekuatan politik tertentu. Dengan demikian, DPD ditujukan sebagai penyeimbang dari kekuatan politik DPR. Selain difungsikan sebagai penyeimbang kekuatan DPR dalam menentukan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, DPD juga berfungsi untuk: 1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah- daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; dan 53 3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Berbagai tujuan pembentukan DPD tersebut, menurut ahli menjadi latar belakang lahirnya Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, tentu hal ini merupakan pencederaan terhadap tujuan bernegara yang ada di dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa apabila undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tidak dibentuk dengan melibatkan DPD, dapat dikatakan bahwa DPR membentuk undang-undang melalui ‘pintu belakang’ dan mengkooptasi kewenangan DPD. Selain dapat dilihat dari sisi fungsi DPD di dalam pembentukan undang- undang, ahli juga perlu menjawab dari pendekatan prosedur pembentukan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan sumber validitas sebuah norma. Hans Kelsen di dalam teorinya mengemukakan, bahwa sebuah norma menemukan validitasnya ketika norma tersebut dibentuk dengan cara-cara tertentu yang dikehendaki oleh norma yang lebih tinggi. Menurutnya ”…any norm in the legal system “is valid because, and to the extent that, it had been created in a certain way, that is, in a way determined by another (higher) norm.” Dengan demikian, dalam konteks pembentukan undang-undang minerba yang didalamnya memiliki implikasi besar terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan maupun aspek pendapatan daerah, menjadikannya terikat dengan ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, dalam hal Undang-Undang Minerba ini, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 merupakan sumber validitas dari undang-undang tersebut. Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 22D ayat (2) tersebut, secara hukum berdampak pada keabsahan atau validitas undang- undang minerba. Sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya, ketiadaan validitas mengakibatkan sebuah norma bersifat ‘nullity’ atau batal demi hukum. Oleh karenanya, seluruh norma di dalam Undang-Undang Minerba harus dimaknai sebagai preposisi yang tidak mengikat dan mengandung sifat hukum sejak kelahirannya. Perkara ini sangat penting sebagai pembelajaran dalam bernegara, termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagai the Supreme Law of The Land, salah satu fungsi dan tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam 54 ajaran supremasi konstitusi, berbagai ketentuan prosedural yang mengatur mengenai pembentukan hukum merupakan bagian yang materil dari sebuah konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan ‘parliamentary constraint’, menciptakan the limited governement, dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi. 2. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Ahli Pemohon) Perkara ini adalah mengenai Judicial Review (pengujian) secara formil atas UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji baik secara formil (uji formil) maupun materiil (uji materiil) UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Apabila kita membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan terhadap proses, prosedur, formalitas pembentukan UU, apakah proses pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu UU cacad mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI Tahun1945. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional peraturan perundang- undangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) Landasan Formil Konstitusional. Landasan Formil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU. Landasan Formil Konstitusional PUU menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU terhadap UU. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada 55 sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem “Supremasi Konstitusi” di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD. Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU dan Pasal 21 UUD 1945 tidak dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan. Sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam setiap UU baik yang RUU-nya datang dari Presiden sendiri maupun RUU-nya datang dari DPR, karena pembentuk UU yang utama (primaire wetgever) pada saat itu adalah Presiden, sedangkan DPR hanyalah pembentuk UU serta (medewetgever). Sehingga selama masa Orde Baru Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU. Sedangkan Pasal 21 UUD 1945 hanya dicantumkan ketika RUU-nya datang dari DPR. Matrik di bawah ini menunjukan kewenangan pembentukan UU secara formal berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. No. Lembaga Dasar Konstitusional Ketentuan Norma 1. DPR Pasal 20 ayat (1) Pasal 21 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR berhak mengajukan RUU. 2. DPD Pasal 22D ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 56 pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Presiden Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Matrik di bawah ini mengenai dasar konstitusional pembentukan UU yang dilaksanakan secara bersama antara DPR, DPD dan Presiden. No. Lembaga Dasar Konstitusional Ketentuan Norma 1. DPR dan Presiden Pasal 20 ayat (2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2. DPR dan Presiden Pasal 20 ayat (3) Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu 3. Presiden Pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU 4. Presiden Pasal 20 ayat (5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU 57 tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan 5. DPR, DPD dan Presiden Pasal 22D ayat (1) RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Landasan Materiil Konstitusional. Landasan Materiil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU yang (akan) dibentuk. Landasan Materiil Konstitusional PUU ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans “menimbang” dan dituangkan dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas. Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional PUU dalam konsiderans “menimbang” dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal (- pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution). 58 Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang- undangan kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu, untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi semua peraturan yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU. Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah: a. UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam: a. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana telah diubah beberaapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018. b. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan Undang-Undang, maka peraturan perundang-undangan di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 59 c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Asas “dapat dilaksanakan" mengatur bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stake holder/pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Saya berpandangan bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti DPD dan lain-lain, namun RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap disahkan, sehingga proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang memiliki “daya laku” karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun tidak memenuhi asas “kehasilgunaan” dan asas “dapat dilaksanakan” karena mengabaikan sekian banyak suara penolakan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut serta sangat minimnya pelaksanaan asas “keterbukaan” dengan melibatkan stake holder/pemangku kepentingan. Selain itu, pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru sehingga mangabaikan ruang partisasi publik/masyarakat untuk memberikan masukan. 60 Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setia Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Kedua: Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Undang-Undang Terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, DPD seharusnya dilibatkan dalam pembahasan semua RUU yang materi muatannya terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945, DPD juga seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, Pasal 22D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi landasan formal konstitusional pembentukan UU, tetapi sekaligus juga terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembentukan UU. Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD 1945, terdapat 3 kewenangan konstitusional DPD yakni: 1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan 61 kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi Iainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindakianjuti. Berdasarkan pada kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 di atas, maka dapat dikatakan bahwa DPD adalah legislator juga tetapi terbatas pada materi muatan yang ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap RUU yang materi muatannya terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pembahasannya, baik pada tahap pembicaraan Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua, seharusnya dilakukan secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden. Berdasarkan pada uraian di atas, karena RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan inisaitif DPR, maka pembahasan RUU tersebut seharusnya didasarkan pada 2 (dua) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu dari Pemerintah (Presiden) dan DPD. Apabila RUU tersebut merupakan inisatif DPD, maka DIMnya ada 2 dari DPR dan Pemerintah. Begitu juga apabila RUU datang dari Pemerintah, maka DIMnya dari DPR dan DPD. Apabila pembahasan RUU yang materi muatannya terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dilakukan secara tripartit tanpa melibatkan DPD, saya berpandangan ada ketidaktaatan/pelanggaran terhadap prosedur pembentukan UU. Dengan demikian, apabila benar dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 62 Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPD tidak dilibatkan, maka UU ini cacat secara formal/prosedural. Ketiga: Carry Over RUU Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam Prolegnas 2014-2019 (long list), yang terdiri atas 160 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dan merupakan Prioritas Prolegnas Tahun 2019, yang terdiri atas 55 RUU. Namun, karena masa keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019 berakhir maka RUU tersebut sama sekali belum pernah dilakukan pembahasan pada masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019 tersebut. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kembali masuk ke dalam Prolegnas 2020- 2024, yang terdiri atas 248 RUU. Untuk Prioritas Prolegnas 2020 ada 50 RUU dan salah satunya adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan usul inisiatif DPR, yang merupakan warisan dari keanggotaan DPR Periode 2014-2019. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, RUU yang tidak selesai dibahas pada periode 5 tahun keanggotaan DPR tidak dikenal adanya sistem mewaris (carry over). Namun, dengan diubahnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui UU No. 15 Tahun 2019 dibuka untuk adanya sistem mewaris (carry over), yang diatur dalam Pasal 71A yang menentukan: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas tahunan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 di atas, maka sistem mewaris (carry over) dapat dilaksanakan asal RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 63 telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa keanggotaan DPR periode 2014-2019. Apabila belum sampai pada tahap pembahasan DIM ternyata RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwariskan (carry over) pembahasannya ke DPR Periode 2019-2024, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami cacat secara formal/prosedural karena tidak memenuhi syarat prioritas carry over ke DPR periode 2019=2024. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa undang- undang yang dapat dilanjutkan pembahasannya ke DPR periode berikutnya adalah undang-undang yang telah memasuki pembahasan daftar inventaris masalah (“DIM”). Hingga masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada September 2019, DIM RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 sama sekali belum dibahas antara DPR dan Pemerintah. Namun, RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tetap disepakati dan disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan dibahas pada periode berikutnya. Ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 sebenarnya lebih ditujukan untuk “menyelamatkan” proses pembahasan RUU KUHP yang telah jauh sekali progresnya, namun karena mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat maka pembahasannya ditunda untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR periode 2019-2024. 3. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H. (Ahli Pemohon) Saat ini pengujian UU telah mencapai 1401 perkara atau 43% dari seluruh perkara yang diadili Mahkamah Konstitusi yakni PUU, SKLN, PHPU, dan PHPKADA. Dalam jumlah perkara tersebut pada beberapa tahun ini menunjukkan trend kenaikan jumlah perkara pengujian formil atas UU. Pada tahun 2021 sampai bulan April ada 2 perkara uji formil, pada tahun 2019 ada 15 perkara, pada tahun 2018 sampai 2015 tidak ada data, tahun 2014 ada 5 perkara, tahun 2013 ada 2 perkara, tahun 2012 ada 2 perkara, dan tahun 2011- 2003 tidak ada data. 64 Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam berkontitusi semakin meningkat. Dalam pengujian materiil kecenderungannya, kerugian konstitusional bersifat individual dan/atau komunal yang langsung maupun potensial dirugikan oleh satu norma ayat, pasal atau satu undang-undang. Sedangkan bila pengujian formil karakteristiknya, kerugian konstitusional langsung dirasakan komunal bahkan satu bangsa. Kerugian konstitusional diajukan pengujian ke Mahkamah bukan akibat materi atau substansi normanya namun pada prosedur pembentukan undang-undangnya. Pengujian formil (formeele toetsing) merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah pemenuhan undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Menurut hemat ahli, sungguh sulit mencari keadilan dalam kasus konkrit prosedural sebagaimana hakekat pengujian formil tersebut. Bila terlalu berpegang pada prosedur pembentukan undang-undang maka akan hanya menemukan keadilan prosedural. Robbins dan Judge menyatakan bahwa keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau penghargaan yang didistribusikan (2015:235). Keadilan ini mengutamakan kepastian hukum dengan mengukur pemenuhan administrasi proses penyusunan UU. Akhirnya yang dilakukan adalah mempertimbangkan dan menilai pemenuhan semua prosedur yang dibuktikan dengan dokumen atau surat dan tempus. Isi dan konteks lahirnya dokumen-dokumen tersebut “terkadang” tidak atau setidaknya sulit dinilai kualitasnya untuk mendukung kebenaran yang sesungguhnya untuk menciptakan keadilan substantif. Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini Prof. Satjipto Rahardjo mengingatkan pentingnya penegakan hukum progresif. Hukum dijalankan tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, 65 penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (2009:xiii). Jadi meskipun natur dari perkara pengujian formil ini adalah menilai konstitusionalitas UU dari sisi prosedur pembentukannya, seharusnya tidak meninggalkan semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ada beberapa masalah hukum yang diajukan Pemohon melalui kuasanya kepada ahli untuk diberikan keterangan keahlian. Pertama, apakah Mahkamah dalam menjalankan pengujan formil hanya mendasarkan pada proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019 terkait Pembentukan Perturan Perundang-undangan semata? Atas pertanyaan ini ahli menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945 ada beberapa pasal yang mengatur pembentukan undang-undang antara lain Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD 1945. Pasal 22 A UUD 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD tersebut maka juga sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, ketentuan dalam membentuk undang- undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi juga termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Dengan demikian selain ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan pembentukan undang- undang termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam: a. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 (UUP3) dan UU MD3; b. tata tertib produk lembaga negara (Tatib DPR dan Tatib DPD; dan c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural pembentukan undang-undang (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Ketentuan-ketentuan tersebut ditambah pula dengan penafsiran MK atas konstitusionalitas UU P3 dan UU MD3 dalam pembentukan undang-undang sebagaimana sudah diputus dalam Nomor Perkara 92/PUU-X/2012. 66 Kedua, apa makna dan implikasi norma DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana ditetukan ayat (2) Pasal 22D UUD 1945 terhadap UU yang dimohonkan pengujian? Salah satu perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu perubahan dari “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan sepenuhnya oleh MPR maka setelah perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang di dalamnya diatur mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena seluruh aspek penyelenggaraan negara dalam bidang legislasi berdasarkan kedaulatan rakyat harus merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar maka sistem yang hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan konstitusi. UUD 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPD dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi DPD berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah [Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Makna frasa “ikut membahas rancangan undang-undang” sudah ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 67 dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing- masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan; Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut maka makna frasa “ikut membahas” dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 1. Pembahasan UU yang dimohonkan pengujian dalam proses pembahasaanya harus melibatkan DPD. Berdasarkan angka 269 Lampiran II UUP3 ditentukan makna kata “harus” sebagai berikut: Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang 68 bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Perubahan UU Minerba. Implikasi hukumnya, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi maka UU Perubahan UU Minerba yang diundangkan tanpa mengikutsertakan DPD adalah tidak memenuhi syarat pembentukan UU dan akhirnya menjadi inskonstitusional; 2. DPD harus ikut membahas RUU Perubahan UU Minerba sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak: a. menyampaikan pengantar musyawarah; b. mengajukan dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM); dan c. menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. 3. DPD harus memberikan pandangan terhadap RUU Perubahan UU Minerba; 4. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) harus dilakukan antara lembaga negara. Dalam hal ini masing-masing lembaga negara harus secara resmi menentukan wakil-wakilnya yang ditugasi dalam pembahasan dan tidak boleh dilakukan atas nama pribadi; dan 5. DPD harus menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan UU Perubahan UU Minerba. Menurut ahli, perlu dibuktikan 5 (lima) hal di atas untuk mengukur pemenuhan konstitusionalitas keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU Perubahan UU Minerba. Setiap anggota DPD atau warga negara yang mengetahui bahwa kelima hal di atas tidak dipenuhi maka dapat mengajukan permohon pengujian formil UU Perubahan UU Minerba. Sebagaimana telah diputus Mahkamah, dalam syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009). 69 Ketiga, Apakah tidak seharusnya diterapkan pembuktian terbalik dalam perkara uji formil? Pengujian Formil ini sekali lagi merupakan kasus konkrit sehingga pembuktiannya lebih pada fakta dan data/dokumen konkrit. Bagi masyarakat (bukan pembentuk UU) sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan keberadaan dan kebenaran fakta dan data/dokumen konkrit tersebut. Maka dari itu kalau tidak dilakukan pembuktian terbalik maka segala bukti pemenuhan proses pembentukan UU khususnya UU Perubahan UU Minerba harus disampaikan pemerintah, DPR, dan DPD sendiri dalam pemberian keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK: Pasal 54 Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. d. Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Bahkan menurut hemat ahli, dalam pengujian formil penafsiran kata “dapat” dalam Pasal a quo adalah bermakna perintah/obligatif/gebod bukan kebolehan/fakultatif/toestemming apalagi norma discretionarie bevoegheid (dapat tetapi tidak perlu melakukan/kan maar niet hoetf). Keempat, berkaitan dengan mekanisme pengambilan persetujuan paripurna sebagaimana terurai dalam Pasal 152 Tatib DPR berbunyi: (1) Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang- undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 70 Pertanyaan kepada ahli, apabila mekanisme sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka apakah rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah? Secara tegas ahli menyampaikan bahwa apabila mekanisme sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 152 ayat (2) sama dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 152 ayat (1) huruf b. Dengan demikian tidak ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota DPR. Bila pernyataan persetujuan atau penolakan itu tidak ada maka proses persetujuan bersama sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, tidak terpenuhi. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kelima, apakah apabila pemeriksaan sidang pengujian formil dibarengkan dengan pengujian materiil apa tepat? Dalam menjawab pertanyaan ini maka perlu mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Menurut Mahkamah, karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang- Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Dengan demikian seharusnya menurut ahli, pemeriksaan pengujian formil dan meteriil harus dipisah. Pengujian formil didahulukan daripada pengujian materiilnya bila satu undang-undang dimohonkan untuk dilakukan pengujian secara bersamaan. Bangun penalaran hukumnya adalah pengujian materiil atas suatu norma UU akan sia-sia dalam hal ternyata Mahakamah menyatakan validity UU tidak ada karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU. Di sisi lain, dengan dilakukannya pengujian formil dan meteriil secara bersamaan maka dapat menjadi isyarat bahwa Mahkamah sudah tidak akan mengabulkan permohonan formil karena UU sudah dianggap memenuhi 71 prosedur pembentukan dan tinggal menguji dari aspek materiilnya. Tentunya ini hanya anasir, namun seharusnya penilaian publik tidak demikian. Keenam, terkait provisi dalam perkara pengujian sebelumnya, Mahkamah menyatakan bahwa tidak menemukan alasan yang menunjukkan telah terjadi kekosongan hukum (rechts vacuum) sebagaimana yang para Pemohon uraikan untuk dikabulkannya permohonan provisi, sehingga Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon. Apakah hal ini tepat? Menurut ahli seharusnya dibalik, provisi dilakukan bila tidak ada kekosongan hukum bukan dalam hal akan terjadi kekosongan hukum sehingga bila ditunda keberlakuan UU yang diuji maka masih ada dasar hukum yang digunakan. Dalam konteks perkara a quo maka provisi dapat dikabulkan karena masih ada UU Minerba sehingga UU Perubahanya tidak diberlakukan dahulu tidak akan menjadi masalah hukum. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 maka temuan Mahkamah berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan undang- undang sudah dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang- undang. Mengingat temuan Mahkamah tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945 sudah disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara tahun 2009 tersebut maka tahun 2020 ini sangat tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan undang-undang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009. Penggunaan asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum dalam perkara pengujian formil pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 sudah berakhir relevansinya. Apabila saat ini Mahkamah sudah meyakini adanya cacat prosedur dalam proses pembentukan undang- undang maka demi kepastian hukum untuk tercapainya tujuan hukum, suatu undang-undang harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Asas kemanfaatan yang menegasikan asas kepastian tentunya tidak bisa diterapkan terus menerus dan serta merta untuk setiap perkara. Di samping itu, “alasan pemaaf” adanya cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang, namun secara materiil undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, menurut hemat Ahli juga kurang relevan 72 digunakan saat ini. Mengingat “alasan pemaaf” itu bersifat kuratif karena hanya berorietasi pada timbulnya korban atau kerugian terlebih dahulu yakni timbulnya persoalan hukum. Dalam sebuah negara hukum yang mapan, fungsi hukum seharusnya sebagai pemandu untuk menciptakan Jagad Ketertiban sebagaimana istilah yang digunakan Satjipto Rahardjo. Joseph Raz dalam bukunya The authority of law mengatakan salah satu fungsi hukum adalah preventing undesirable behaviour and securing desirable behaviour4. Hukum harus mencegah agar tidak terjadi persoalan hukum dalam masyarakat karena hukum bisa mencegah perilaku yang tidak diharapkan terjadi dan hukum bisa menciptakan perilaku yang diharapkan. 4. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. (Ahli Pemohon) Pendahuluan Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di lingkungan hukum ada dua teori hukum yakni positivisme hukum yang memunculkan pandangan tentang hukum dalam perspektif normatif yuridis atau legisme serta aliran realisme hukum seperti yang dibawa oleh teori sosiological jurisprudence Roscoe Pound maupun Utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang memandang hukum sebagai produk sosiologis. Kendati kedua paradigma teori besar di bidang hukum tersebut dimasukkan dalam era pemikiran hukum modern, namun jika dibandingkan dengan kemunculan aliran (teori) posmodern hukum sekitar tahun 1970 di AS, maka kedua paradigma teori hukum tersebut masuk dalam kategori Traditional Legal Theory, karena kedua paradigma teori hukum tersebut dalam pandangan filsafat modernisme kajian utamanya adalah membahas tentang fenomena hukum jika dilihat dari aspek “subyek” dan “dunia obyek” di bidang hukum. Sejak munculnya teori positivisme hukum yang kemudian berkembang menjadi dua sub aliran yakni aliran hukum positif analitis, dengan penggagasnya John Austin, dan aliran hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen, maka hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. keberadaan hukum sebagai norma kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa yang memiliki otoritas untuk menyusun pedoman hidup bersama. Dalam pemahaman yang demikian ini, Satjipto Rahardjo dengan mengutup pandangan John Austin memberikan gambaran mengenai hukum sebagai berikut: 73 1. hukum berkedudukan sebagai a command of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yakni suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan; 2. hukum dianggap merupakan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). Logis artinya hukum itu dapat diterima secara akal atau rasional dan dapat ditelusuri secara nalar. Tetap artinya hukum itu tidak mengalami perubahan selama kaidah normatifnya tetap diakui keberadaannya, dan bersifat tertutup karena hukum harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak yuridis; 3. hukum secara tegas dipisahkan dari moral, artinya hukum itu berkaitan dengan keadilan, dan tidak di dasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik dan buruk. Menyimak butir-butir gambaran yang dikemukakan oleh John Austin tersebut, maka tampak jelas bahwa hukum menjelma dalam berbagai aturan tertulis yang disusun oleh penguasa yang memiliki kedaulatan dan bersifat tetap (ajeg), dan oleh karena itulah hukum menjadi pedoman bagi pengaturan hidup manusia. Dalam konstruksi yang demikian inilah, maka pembentuk hukum yang memiliki kedaulatan itu sangat ditentukan oleh mayoritas dukungan, agar hukum yang dibentuk memiliki legitimasi dan mempunyai daya paksa. Menurut pandangan teori hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen dinyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti anasir etis, sosiologis, politis dan sejarah. Hukum adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai aturan yang ada. Oleh karena itu yang dipersoalkan bukan “bagaimana hukum itu seharusnya”, melainkan “apa hukumnya”. Pemahaman yang demikian ini menunjukkan bahwa teori hukum sifatnya normatif dan berada dalam dunia sollen, bukan dalam dunia sein, dan sifatnya adalah hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia, terutama kemauan penguasa. Dengan perkembangan teori hukum positivisme inilah, maka tradisi hukum tertulis atau sering disebut tradisi hukum Kontinental berkembang dan mempengaruhi dunia hukum pada umumnya. Tradisi ini menghendaki adanya unifikasi dan kodifikasi hukum dalam berbagai bidang untuk kemudian diterapkan dalam mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukum menjadi aturan main (rule of law) dan pemahaman hukum bersifat seragam atau 74 sama yang penerapannya selalu dikawal memalui putusan pengadilan, sehingga hakim hanya bertindak laksana “corong undang-undang” atau apa kata undang- undang, hakim tinggal menerapkan atau memutuskan. Teori hukum positivisme ini kemudian mengalami “pendobrakan” setelah kehadiran aliran realisme hukum mulai sekitar tahun 1920-an yang banyak digagas oleh para akademisi dan hakim seperti Roscoe Pound, John Wigmore, Oliver Holmes, Benjamin Cardozo, dan lain sebagainya. Gagasan aliran ini lebih menekankan pada paradigma ilmu hukum yang bertolak dari realitas yang terjadi dalam masyarakat, bukan bersumber dari rumusan pasal-pasal regulasi ataupun kehendak penguasa. Keberadaan aliran ini masih diklaim obyektif dan netral, karena ketika melawan doktrin, dogma, dan asas hukum klasik, realisme yurisprudence ini masih membawa universalitas, yang menempatkan mayoritas sebagai penentu. Pembentukan Undang-Undang (antara Rule of Law dan Rule of Ethics) Teori positivisme hukum dan realisme hukum dalam implementasinya memang lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan kelompok mayoritas yang sering disebut sebagai mewakili kata “sosial”. Dalam rangka pembentukan hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang, kelompok-kelompok dominan inilah yang memainkan peranan, sehingga kendati hukum (Undang-Undang) dianggap bersifat ajeg dan fair karena dirumuskan atas kehendak mayoritas, namun tetap saja hukum memunculkan ketidaksetaraan, karena bagaimanapun juga hukum tetap “mengabdi” pada kepentingan penguasa dalam pandangan teori positivisme hukum, dan tetap “mengabdi” pada kepentingan mayoritas sebagaimana digagas oleh realisme hukum. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, John Austin membagi hukum atas Hukum ciptaan Tuhan dan Hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terdiri dari: a. Hukum dalam arti yang sebenarnya yakni hukum positif yang terdiri dari: 1. Hukum yang dibuat oleh penguasa, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain; 2. Hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. 75 Contohnya hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian, hak kurator terhadap badan/orang dalam curatele. b. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang. Contohnya ketentuan- ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu dalam bidang keolahragaan, mahasiswa dan sebagainya. Sementara itu H.L.A. Hart mengemukakan bahwa ciri-ciri positivisme pada ilmu hukum dewasa ini, adalah: 1. Hukum merupakan perintah dari manusia (command of human being). 2. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu pihak dengan moral di lain pihak, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sebenarnya. 3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian-penilaian yang bersifat kritis. 4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan tertutup, serta di dalamnya memuat keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan- tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral. Masih dalam kerangka positivisme hukum, melalui pandangan Hans Kelsen lewat teori hukum postif murni, Friedmann mengemukakan antara lain: a. Tujuan teori tentang hukum – seperti juga setiap ilmu – adalah mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity) b. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. c. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. d. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. e. Suatu teori tentang hukum adalah formal, yakni suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 76 f. Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Menyimak pandangan-pandangan tersebut di atas, menunjukkan sekali lagi bahwa hukum positif bersifat mekanistis dan sangat tergantung dari dominasi sang pencipta hukum, bahkan dalam beberapa hal dalam konteks implementasinya harus dibedakan dengan aspek-aspek historis maupun sosiologis. Hukum positif menunjukkan nalar yang sangat matematis, dimana logika dimaknai sebagai alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan kepastian hukum tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, bahkan ukuran-ukuran moral dan etika. Secara doktriner prinsip rule of law dapat diterjemahkan bahwa masyarakat itu diatur oleh hukum yang obyektif dan oleh karenanya dalam prinsip ini dikenal asas equality before the law. Oleh sebab itu untuk menterjemahkan prinsip yang demikian itu, keajegan dan kesetaraan hukum melalui pendekatan formalisme menjadi penting. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keajegan dan kesetaraan hukum itu sejatinya hanyalah retorika utopis, sebab sesuai dengan pandangan positivisme hukum itu adalah kehendak penguasa yang dituangkan dalam undang-undang, maka keajegan dan kesetaraan hukum itu merupakan hasil intepretasi penguasa alias para pembentuk hukum (undang-undang) yang memiliki legitimasi prosedural. Pandangan seperti itu menunjukkan rasionalitasnya, karena dalam kontruksi pandangan teori Sosiological Jurispridence sebagaimana digagas oleh Rescoe Pound dinyatakan “law as a tool of social engineering”, dan jika dikaitkan dengan teori positivisme, mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Pound akan terwujud ketika penguasa mengintepretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Intepretasi ini akan semakin nampak ketika rekayasa masyarakat dilakukan melalui hukum yang memiliki karakteristik memaksa. Dengan mempergunakan teori sosiological jurisprudence tersebut, maka rekayasa sosial yang dikehendaki penguasa akan ditempuh dengan mempergunakan sarana hukum. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusuma Atmaja antara lain mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan menyeluruh, dilakukan dengan: 77 a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional antar lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang- bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat; b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing- masing; c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum. Pandangan Mochtar Kusuma Atmaja tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh interpretasi penguasa melalui pembentukan hukum tertulis dengan cara melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lebih hanya sebagai alat atau sarana pembangunan bahkan sebagai sarana untuk melakukan modernisasi masyarakat sesuai dengan kehendak pembentuknya, yakni penguasa yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif (Presiden bersama-sama dengan DPR). Oleh sebab itu hukum dan Peraturan perundang-undangan tidak ada keajegan, karena substansinya sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin menunjukkan kebenaran, ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam kerangka kebijakan nasional, pada hakikatnya Prolegnas merupakan agenda setting kebijakan publik nasional yang dalam perspektif hukum menyangkut rencana pembentukan UU secara nasional. John Kingdom mengemukakan bahwa dalam setiap pembentukan atau perubahan kebijakan publik, termasuk undang-undang, setidaknya ada tiga jenis arus yang perlu dikelola-disinergikan dengan baik, yaitu: (1) arus permasalahan (stream of problems), (2) arus kebijakan (stream of policies), dan (3) arus perpolitikan (stream of politics). Dalam stream of problems, biasanya memulai aktivitasnya dengan melakukan identifikasi masalah. Targetnya adalah mendapatkan kejelasan akan masalah, dan atas dasar rumusan itu ditawarkan solusi atas masalah. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang yang akan dibentuk seharusnya dimulai dengan riset kebijakan, agar bisa diketahui dengan jelas apa saja masalah yang ditemui dan mengapa masalah itu terjadi? Apakah solusi atas masalah itu perlu 78 diselesaikan dengan suatu Undang-undang yang baru atau cukup di peraturan perundangan lainnya, perlu mengubah undang-undang, atau perlu mengganti undang-undang yang sudah ada? Dalam Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. perencanaan pembangunan jangka panjang; f. perencanaan pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan g. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dalam Putusan MK No. 92/PUU- /2012 Majelis menyatakan: Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, norma Undang- Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. 79 Berpijak dari pertimbangan hukum tersebut, dalam Putusan MK No. 92/PUU-/2012 dinyatakan bahwa Pasal 18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana kerja DPR, dan rencana kerja DPD”. Namun demikian, atas dasar putusan MK tersebut dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 18 huruf g tidak dilakukan perubahan. Terlepas dari pengingkaran terhadap Putusan MK No. 92/PUU-/2012 yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah tatkala menyusun UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, proses agenda setting UU didasarkan oleh “arus atas” bahwa UU itu harus ada karena perintah Konstitusi ataupun kesepakatan elite di DPR-Pemerintah. Dalam arus atas ini sering muncul deviasi ketika proses pembentukan UU sering dijadikan semacam “project” oleh Kementerian maupun alat kelengkapan DPR. Disisi lain, proses agenda setting yang berasal dari arus “bawah”, walaupun dimungkinkan namun prosesnya tidak diatur dengan jelas. Berpijak dari hal di atas maka dalam upaya memperkuat agenda setting dalam perencanaan pembentukan UU perlu didasarkan oleh riset kebijakan yang kuat. Dari hasil riset inilah selanjutnya menjadi dasar akademik yang menentukan landasan, urgensi dan relevansi sebuah Undang-undang. Namun harus disadari bahwa secermat apapun identifikasi masalah dilakukan dan setajam apapun rumusan masalahnya dalam naskah akademik, tidak dengan serta-merta menggiring perubahan kalau publik tidak merasakannya sebagai suatu permasalahan serius. Kesadaran dan kesepakatan akan masalah inilah yang dimaksud sebagai stream of problems. Manakala pihak-pihak yang terkait merasakan adanya masalah dan analisis yang bergerak arus kebijakan berhasil menawarkan rumusan yang akurat, maka baru ada prospek bahwa masalah tersebut menjadi agenda publik. Inilah salah satu rule of ethics dalam perencanaan perundang-undangan yang terkandung dalam penyusunan Prolegnas. Arus kedua yang perlu dikelola adalah stream of policies. Disini diperlukan kemampuan perancangan sebuah UU. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Juncto UU 80 No. 15 Tahun 2019 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan memang sudah ditegaskan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter). Hal ini penting untuk memberikan dimensi teknokrasi dalam proses pembentukan UU. Para perancang inilah yang selanjutnya menurunkan naskah akademik ke dalam norma-norma hukum. Selain itu, dalam mengelola stream of policies ini perlu dibangun komunitas untuk “membaca” kebijakan publik dengan terus mengembangkan jaringan dan partisipasi masyarakat secara luas deleberatif. Dalam kerangka itu perlu dilakukan penggalangan komunitas yang mendalami substansi kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hubungan pusat dan daerah. Hal ini biasanya dilakukan DPR, dan Pemerintah dengan mengundang tim ahli/nara sumber dari berbagai universitas atau kelompok-kelompok pemikir. Proses ini seharusnya ditempatkan tidak semata-mata prosedural tapi harusnya memang menjadi bagian proses memperkaya dan memperkuat substansi kebijakan publik yang akan dituangkan dalam suatu Undang-Undang. Bisa saja prosesnya dilakukan dengan cara pengelolaan jejaring, antara para perancang kebijakan (legal drafter) dengan kelompok-kelompok pemikir. Dengan cara seperti inilah maka substasi kebijakan bisa ditingkatkan kualitas tidak hanya sekedar memenuhi tarjet waktu maupun prosedural. Arus ketiga adalah stream of politics. Arus ini memang paling sulit dikelola karena dalam realitasnya, proses pembentukan undang-undang berkaitan dengan kepentingan politik dari berbagai kekuatan politik. Sehingga, kita harus melihat bahwa proses legislasi adalah proses politik yang ditandai dengan proses negoisasi kepentingan dan diakhiri kompromi politik. Dengan demikian, arus perpolitikan dipersimpangan kepentingan antara aktor-eksponen elit politik dan eksponen masyarakat yang terpinggirkan. Di ranah nasional ada sejumlah aktor dalam institusi pemerintahan, baik di jajaran legislator maupun jajaran eksekutif.: (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang konfigurasinya berdasarkan partai, (2). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diwarnai dengan konfigurasi per daerah yang diwakili, dan (3) Pemerintah dalam konteks hubungan pusat- daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, karena bagaimanapun suatu Undang-Undang akan diberlakukan di daerah dalam kerangka NKRI. Belum lagi 81 konfigurasi kepentingan masyarakat yang terpinggirkan antara lain kaum minoritas, masyarakat tertinggal, kaum miskin, buruh, dan lain sebagainya. Menurut Irving Swerdlow sebagaimana dikutip oleh Muchsan salah satu cara campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dilakukan dengan pengendalian tak langsung (indirect control) lewat Peraturan Perundang-undangan yang ada pemerintah (pen: penguasa) dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya kegiatan tertentu, misalnya penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu.10 Gambaran ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalam konsep “the rule of law” hukum khususnya Undang-Undang dipergunakan sebagai “tempat” untuk menampung interpretasi penguasa dalam mengatur masyarakat. Hal ini berarti masyarakat tidak diatur oleh hukum, tetapi diatur oleh interpretasi penguasa yang diberi “baju” hukum. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan proses pembentukan Undang-Undang tidak semata-mata tunduk kepada prinsip rule of law dengan melandaskan pada aspek keabsahan lembaga, kesesuaian isi dan bentuk, kesesuaian dengan prosedur yang telah ditentukan, melainkan harus melandaskan pula pada prinsip-prinsip yang terangkum dalam rule of ethics, seperti: a. profesionalisme/ profesionalitas; b. ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum; c. kejujuran; d. responsif; e. akutabel; f. konsistensi; g. transparansi; h. keteladanan; i. tepat janji; j. taat aturan; k. keadilan; l. kewajaran dan kepatutan; m. kesetaraan dan persamaan; n. tanggung Jawab; dan 82 o. kehati-hatian. Sehubungan dengan hal ini, maka ketika pembentukan Undang-Undang mengabaikan rule of ethics, pembentukan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena sejatinya konstitusi itu tidak lain adalah wujud kontrak sosial yang dalam dataran filosofis memuat etika kehidupan berorganisasinya suatu kekuasaan yang dituangkan dalam norma-norma hukum seperti perlindungan HAM, pembagian/ pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas. Parameter MK dalam Pengujian Formil UU terhadap UUD NRI 1945 Di dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain dikemukakan: 1. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsisten dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. 2. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011 atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara 83 yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pengujian formil UU No. 17/2014 yang dimohonkan pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan No. 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Desember 2014 yang pada dasarnya menolak permohonan pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan pemohon a quo. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima. Terkait dengan putusan tersebut, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengemukakan: bahwa Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 27/PUU- VII/2009 paragraf [3.19] yang telah menentukan batu uji dalam pengujian formil yaitu Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Sedangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengemukakan: Pembentukan Undang-Undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan [vide Pasal 5 huruf b dan huruf g UU 12/2011] Menyimak adanya pendapat yang berbeda tersebut, maka sejatinya diantara Hakim Konstitusi masih tetap ada perbedaan argumentasi soal tolok ukur pengujian formil UU terhadap UUD NRI 1945. Perbedaan pandangan seperti ini di ranah hermeneutik merupakan sesuatu yang wajar karena menurut Arief Sidharta: Dalam Filsafat Hermeneutik, pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subyek (interpretator) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyeknya pemahamannya sebagai tabula-rasa, jadi tidak bertolak dari titik nol. Sebab tiap orang (subyek interpretasi atau interpretator), terlahir (artinya: terlempar, geworfen) ke dalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah terus-menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian- pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, dsb., yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subyek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu 84 menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan (Befindlichkeit: ia terlahir ke dalam suatu suasana yang sudah ada di situ, ia menemukan dirinya dalam suasana yang sudah ada, yakni suatu tradisi). Lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, yakni proses pembentukan diri atau pendidikan dalam arti luas (Bildung), tiap orang menyerap atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk pra-pemahaman (Vorverständnis) terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa putusan yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas, dan dengan itu juga terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (range of vision) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subyektif tertentu (vantage point). Pra-pemahaman dan cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah-pandang pengamatan individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya. Pergeseran ini dapat mengubah pengetahuan subyek, karena akan dapat memunculkan hal-hal baru dan aspek-aspek baru dari hal-hal yang tertangkap dalam cakrawala pandang. Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan karakteristik kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD baik materiil maupun formil, maka fungsi paradigmatik MK tidak lain adalah melakukan pelestarian norma-norma hukum konstitusi seperti perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan isi dan makna muatan konstitusi. Fungsi seperti ini menjadikan MK berperan sebagai constitutions intepretation. Dengan demikian dalam rangka pengujian formil, maka MK tidak hanya berfokus kepada proses pembentukan undang-undang yang didasari oleh UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Undang-undang semata, melainkan pada cakrawala pandang masing-masing Hakim Konstitusi, sebab tiap orang (subyek interpretasi atau interpretator), terlahir (artinya: terlempar, geworfen) ke dalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah terus-menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Oleh sebab dalam dataran empirik susunan yang Mulia Hakim Konstitusi berjumlah ganjil, yakni terdiri dari 9 (sembilan) orang. Dengan maksud ketika terjadi perbedaan penafsiran alias ada dessenting opinions, keputusan tetap bisa diambil melalui mekanisme prosedural 85 “pemungutan suara” perihal pandangan terhadap suatu Undang-Undang berdasar tafsir konstitusi (constitutions intepretation). Harus diakui bahwa pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD membutuhkan pembuktian yang tidak mudah apabila warga negara mengajukannya. Sehubungan dengan persoalan ini, Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan.15 Maruarar Siahaan mengemukakan bahwa karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.16 Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan tentang pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK. Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (1) Pembuktian dibebankan kepada pemohon. (2) Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/ atau Pihak tertentu. (3) Presiden/ Pemerintah, DPR, DPD, dan/ atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs). Terakhir sehubungan dengan pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon terkait dengan mekanisme pengambilan persetujuan paripurna sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR yang mengatakan bahwa Dalam hal 86 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak bila tidak dilakukan, maka apakah rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah? Ahli berpendapat bahwa jika ditinjau dari pendekatan rule of law dan rule of ethics dimana prosedur pengambilan keputusan telah ditentukan dalam aturan main dan konsistensi sebsgai salah satu unsur rule of ethics atas aturan yang telah disepakati bersama maka prosedur tersebut wajib untuk dipenuhi, dan oleh karena itulah ketika Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. 5. Ismet Djafar (Saksi Pemohon) - Saksi merupakan tenaga ahli di Komisi VII DPR RI mulai dari Tahun 2017 sampai 2019 sehingga mengikuti beberapa proses yang terkait dengan RUU Minerba yang ada di Komisi VII. Dalam memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah, saksi belum mendapatkan izin dari atasan. - Saksi mengetahui bahwa undang-undang ini sudah masuk prolegnas dan pada tahun 2019 juga masuk prolegnas prioritas, kemudian DPR sudah setahun sebelumnya menyampaikan kepada pemerintah draft RUU-nya dan dalam posisi DPR menunggu daftar inventarisasi masalah pada saat itu, dan kemudian pemerintah pada 2019 menyampaikan daftar inventarisasi masalah. Kemudian, pada saat itu ternyata DIM yang terima oleh DPR itu belum semuanya ditandatangani oleh menteri yang sesuai surpres, kemudian dikembalikan lagi pada pemerintah, dilengkapi, dan pada September 2019 itu dibawa lagi kepada forum di DPR dalam hal ini Komisi VII dan semuanya sudah ditandatangani oleh para menteri yang ada dalam surpres. - Pada tanggal 25 September itu terjadilah raker dalam rangka penyerahan di Undang-Undang Minerba dari Pemerintah kepada Komisi VII. Saksi menyaksikan proses itu dan itu terjadi pada tanggal 25 September 2019. - Kemudian, itu tidak ada lagi persidangan yang membahas mengenai Undang-Undang Minerba, setelah diterima DIM itu langsung diketuk rapat ditutup. Kebetulan juga pada saat itu sedang terjadi demo besar-besaran di sekitar DPR, rapat itu berakhir sekitar Pukul 21.30 WIB. Dan setelah itu tanggal 30 masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir dan tidak ada lagi persidangan yang membahas mengenai Undang-Undang Minerba. 87 - Setelah periode 2014 – 2019 dan kemudian dilanjutkan di 2019 – 2024, saksi mengetahui pembahasan itu dari jadwal-jadwal yang diberikan oleh Sekretariat Komisi VII. Sepanjang yang saksi tahu tidak ada lagi pembahasan atau sidang-sidang yang membahas mengenai DIM dari RUU Minerba tersebut. - Saksi mengetahui Pada 25 September sekitar pukul 21.15 WIB kurang-lebih, terjadi penyerahan DIM dari pemerintah kepada Komisi VII. Saksi tidak mengetahui ada pembahasan oleh panja karena jadwalnya dilakukan oleh panja dan seperti biasa oleh DPR, pembahasan panja itu tertutup. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Rabu, 21 Oktober 2021 dan keterangan tertulis bertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2021, mengemukakan sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 2 (dua) batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, yaitu: a. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai pelaksanaan hak pilih Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum; 1.) Bahwa Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 mendalilkan telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil- wakilnya di DPD melalui pemilu 2019 namun DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan UU 3/2020 sehingga telah menciderai kedaulatan rakyat yang diberikan melalui pemilu. Namun sepanjang uraian permohonannya, Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 tidak dapat membuktikan sama sekali mengenai pemberian kedaulatan atau 88 penggunaan hak pilih dimaksud. Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 sama sekali tidak menunjukkan bukti konkret bahwa telah mengikuti Pemilu 2019 dan telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPD sesuai dengan domisili Para Pemohon 59 dan Para Pemohon Perkara 60 sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum. 2.) Sejatinya dapat dikatakan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu jika wakil rakyat yang dipilihnya tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan kerja sungguh-sungguh melalui rapat-rapat yang menghasilkan undang-undang. Maka dari itu dalam konteks proses pembentukan UU 3/2020, DPR dan DPD telah melaksanakan tugasnya dengan hadir dalam rapat-rapat pembahasan UU 3/2020 secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab serta mengambil keputusan sesuai prosedur. Selain itu dalam risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan UU 4/2009 tanggal 27 April 2020 (vide Lampiran XXI) sudah jelas bahwa telah adanya keterlibatan Anggota DPD dalam pembahasan UU 3/2020. Dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60. b. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. 1) Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara 59 yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda, DPR berpandangan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I dalam Perkara 59 menyatakan bahwa profesinya ialah sebagai peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN yang concern mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada BUMN terutama yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara (vide Perbaikan Permohonan Perkara 59 poin 5 hal. 5). Kemudian Pemohon II adalah seorang akademisi/dosen yang merasa 89 dirugikan karena proses pembentukan UU a quo yang berlangsung di DPR dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup bahkan menutup diri dari publik (vide Perbaikan Permohonan Perkara 59 poin 6 dan 8 hal. 5-6). Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 59 tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon bukanlah subjek (addressat norm) yang diatur oleh UU 3/2020 karena pada intinya UU 3/2020 memberikan pengaturan yang harus dilaksanakan antara lain oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha pertambangan. Tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang memberikan pengaturan kepada peneliti atau akademisi. Oleh karenanya Para Pemohon Perkara 59 sama sekali tidak memiliki pertautan yang langsung dengan UU a quo. Selain itu pemikiran yang dituangkan oleh seorang peneliti atau akademisi tidak selalu digunakan seluruhnya sebagai landasan dalam proses pembentukan undang-undang karena pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan UU a quo. Bahwa berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat kewajiban bagi akademisi untuk melakukan 3 (tiga) yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sehingga tanpa ada keharusan bahwa pemikirannya diakomodir dalam pembentukan sebuah undang-undang, seorang akademisi/dosen tetap wajib untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. b) Bahwa untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) Para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip-prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan undang-undang atau oleh pengadilan, dan yang diakui oleh hukum. Bahwa macam legal interest dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan yurisprudensi yang telah dibangun oleh Mahkamah 90 Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa untuk mengabulkan atau menerima adanya kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Bahwa tidak semua subjek hukum, demi hukum boleh menjadi Pemohon; 2) Bahwa untuk menjadi subjek hukum di Mahkamah Konstitusi harus memiliki salah satu dari 4 (empat) kualifikasi hukum [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK]; 3) Bahwa bagi Pemohon tidak cukup hanya memiliki legal rights dan legal interest semata, tetapi Pemohon juga harus membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) Bahwa esensi utama untuk adanya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi Para Pemohon selain harus dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran/invasi hak-hak hukum (legal rights), Para Pemohon juga harus memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang hendak dilindungi dalam ranah kepentingan hukum menurut undang-undang. Para Pemohon Perkara 59 hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. Selain itu Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa gagasan- gagasannya dijadikan acuan oleh DPD dalam pembahasan UU 3/2020, begitupun halnya dengan Pemohon II yang tidak dapat membuktikan bahwa hasil penelitiannya yang dituangkan dalam karya tulis buku menjadi referensi bagi DPD dalam pembahasan UU 3/2020. Lebih jauh, Para Pemohon tidak memiliki bukti mengenai ketidakterlibatan DPD dalam pembahasan pada rapat manapun dalam proses pembentukan UU 3/2020. d) DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai peneliti dan akademisi. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. Adapun concern Para Pemohon tidak lantas menjadikan Para Pemohon memiliki keterkaitan dengan UU a quo. 91 2) Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara 60 yang memiliki latar belakang profesi yang beragam, DPR berpandangan sebagai berikut: a) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, dalam Perbaikan Permohonannya mendalilkan berprofesi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Anggota DPD dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD dan Anggota Komite II DPD (vide Perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 60 tidak secara jelas mendalilkan kedudukannya, sebagai perorangan WNI atau sebagai Anggota DPD yang mewakili lembaga DPD. Jika Para Pemohon Perkara 60 sebagai WNI, maka Para Pemohon harus membuktikan pertautannya secara langsung dengan ketentuan UU a quo. Tetapi jika Para Pemohon Perkara 60 sebagai Anggota DPD yang mewakili institusi DPD, maka Para Pemohon harus dapat membuktikan legalitas bahwa Para Pemohon diberikan kuasa oleh Pimpinan DPD untuk mewakili lembaga DPD dalam pengujian UU a quo ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Anggota DPD yang ditugaskan secara resmi oleh Pimpinan DPD untuk mewakili Komite II DPD dalam membahas RUU Perubahan UU 4/2009. Berdasarkan Lampiran XXI, Komite II DPD RI yang memberikan pandangan dan masukan adalah Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III). Selanjutnya DPD telah menunjuk Anggota untuk membacakan Keterangan DPD dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu Hasan Basri SE, MH. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kapasitas untuk mewakili DPD. Bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti dan tidak terlibat dalam pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 sehingga tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta informasi yang utuh terkait dengan pembahasan UU a quo. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan 92 permohonan a quo karena Pemohon I dan Pemohon II Perkara 60 tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum. b) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon III yang berprofesi sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung, DPR memberikan keterangan bahwa tidak terdapat kepentingan hukum antara profesi Pemohon III sebagai Kepala Daerah dengan UU a quo karena UU a quo bersifat umum mengatur pertambangan minerba dan tidak secara spesifik mengatur mengenai daerah tertentu dalam hal ini Provinsi Bangka Belitung. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengharuskan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberlakuan dan proses pembentukan UU a quo sama sekali tidak merugikan hak konstitusional dari Pemohon III. Perlu untuk diketahui bahwa: a.) Kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten apalagi hal yang diujikan adalah undang-undang yang berlaku umum dan mengikat di seluruh wilayah NKRI. b.) DPR mempertanyakan mengapa Pemohon III sebagai kepala daerah begitu reaktif terkait dengan UU a quo mengingat UU a quo berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia. Banyak daerah yang mengalami hal yang sama tetapi tidak reaktif seperti Pemohon III. Selain itu kepala daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. c.) Bahwa sebagai kepala daerah Pemohon III seharusnya memahami sumpah/janji kepala daerah yang telah diucap berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. d.) Saudara Pemohon III seharusnya memahami apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka wajib 93 diselesaikan secara administrasi kedinasan antar lembaga pemerintah. e.) Perlu kiranya Saudara Pemohon III memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2019 perihal Peran Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah angka 1 yang menyatakan “Agar dalam penyelesaian permasalahan hukum antar Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditempuh dengan upaya administratif ketatanegaraan, dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan.” Selain itu DPR mempertanyakan apakah Pemohon III bertindak untuk mewakili daerahnya karena terdapat institusi lain di daerah, yaitu DPRD Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XII/2014 bahwa untuk mewakili kepentingan daerah di muka pengadilan maka harus dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Dalam hal ini Pemohon III sama sekali tidak menunjukkan persetujuan DPRD dalam permohonan a quo. c) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon IV yang mendalilkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Perkumpulan Syarikat Islam, DPR memberikan keterangan bahwa Pemohon IV tidak menguraikan dimana letak terjadinya ketidakadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam proses pembentukan UU a quo. Tidak terlibatnya Pemohon IV dalam pembentukan UU a quo bukan berarti serta merta UU a quo telah melanggar keadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemohon IV harus bisa menunjukkan berdasarkan Anggaran Dasarnya memiliki wewenang untuk dapat bertindak mewakili organisasinya yaitu Perkumpulan Syarekat Islam. Selain itu tidak ada kaitannya antara tujuan organisasi Pemohon IV sebagai organisasi yang tidak bergerak dan tidak berkepentingan di bidang minerba dengan proses pembentukan formil UU a quo. 94 d) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon V mendalilkan diri sebagai wiraswasta dan Pemohon VI mendalilkan diri sebagai karyawan namun di satu sisi Pemohon V dan Pemohon VI dalam permohonannya menyatakan diri sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam. Oleh karenanya DPR mempertanyakan apa kapasitas sebenarnya kedudukan hukum Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya dalam permohonan pengujian formil UU a quo. Jika Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, Pemohon V dan Pemohon VI harus dapat menunjukkan bukti bahwa mereka dapat mewakili organisasinya. Selain itu baik profesi sebagai wiraswasta, karyawan, maupun sebagai Pengurus/Pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, kesemua kedudukan hukum tersebut sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. e) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, DPR memberikan keterangan bahwa sebagai organisasi mahasiswa tidak memiliki pertautan dengan UU a quo dan tidak ada ketentuan dalam pasal UU a quo yang mengurangi hak Pemohon VII dan Pemohon VIII untuk melakukan tugasnya sebagai pengurus organisasi. f) Bahwa dengan tidak terlibatnya keseluruhan Para Pemohon Perkara 60 untuk memberikan aspirasi dan kontribusi dalam pembahasan UU a quo, hal ini tidak serta merta menyalahi prosedur pembentukan undang-undang yang sebagaimana mestinya, karena dalam proses pembentukan undang-undang dapat banyak melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan UU a quo selain dari Para Pemohon Perkara 60. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua 95 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara-perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 2. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No 4/2009) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Keterangan DPR Terhadap Pengujian Formil UU Minerba Perubahan Dalam Perkara 59 dan 60/PUU-XVIII/2020 Terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 96 a. Proses Pembentukan UU 3/2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 2020). Bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 /2011 sebagai berikut: 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) pengesahan/ penetapan; dan 5) pengundangan. Berikut adalah tahapan yang telah dilakukan dalam pembentukan UU 3/2020: 1) Tahap Perencanaan a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU 12/2011 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. b) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 telah dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dengan agenda Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Selain dihadiri oleh Anggota Baleg dan Menteri Hukum dan HAM, rapat tersebut juga dihadiri oleh 6 (enam) orang Anggota Panitia Perancangan UU DPD RI dan menyepakati/menyetujui 158 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015- 97 2019 dan 37 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 (vide Lampiran I). c) Bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015 (vide Lampiran II). d) Bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list: (1) Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-25; (2) Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-32; (3) Prolegnas Prioritas tahun 2017 pada urutan ke-29; (4) Prolegnas Prioritas tahun 2018 pada urutan ke-19; (5) Prolegnas Prioritas tahun 2019 pada urutan ke-16; (6) Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-8. (pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Perubahan UU 4/2009 ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020). e) Bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, yang ditetapkan untuk jangka menengah (5 tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang (vide Pasal 20 UU 12/2011). Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (vide Pasal 21 ayat (1) UU 12/2011). f) Bahwa dalam rapat kerja Baleg DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 5 Desember 2019 dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI. Dalam rapat tersebut menetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020 – 2024 sebanyak 248 RUU, yang salah satunya adalah RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over (vide Lampiran III) 98 g) Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 59 yang menyatakan bahwa DPD tidak dilibatkan pada tahapan penyusunan Prolegnas dan melanggar ketentuan Pasal 20 UU 12/2011 (vide Perbaikan Permohonan hal. 9), DPR menerangkan bahwa (vide Lampiran IV): h) Berdasarkan keputusan Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019 terkait surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI No. LG/20399/DPR RI/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Penyampaian Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, Bamus menugaskan Baleg untuk menyusun kembali RUU Prolegnas Tahun 2020 bersama dengan Pemerintah dan DPD RI untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna pada awal Masa Sidang II Tahun 2019-2020. (1) Tindak lanjut dari keputusan Rapat Bamus tersebut Baleg melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020 dalam acara Pembahasan Kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sesuai amanat Keputusan Rapat Bamus tanggal 16 Desember 2019. (2) Dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPD yang diwakilkan oleh Ketua PPUU DPD RI, yaitu Dr. H. Alirman Sori, SH., M. Hum., M.M., menyetujui Hasil Penyusunan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 yang termasuk di dalamnya RUU Carry Over, yang salah satunya adalah RUU usul DPR yaitu RUU Perubahan UU 4/2009. (3) Bahwa berdasarkan data-data tersebut, maka jelas terlihat bahwa DPD terlibat dalam tahap perencanaan RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang didalamnya terdapat RUU Perubahan UU 4/2009. i) Bahwa urgensi perubahan UU 4/2009 adalah sebagai berikut: 99 (1) Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- VIII/2010 terkait penghapusan luas minimum WIUP Eksplorasi, Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan (WP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 terkait penentuan WP oleh Pemerintah Daerah; (2) Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, dimana kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi (tidak terdapat kewenangan kabupaten/kota); (3) Perubahan ketentuan sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU 4/2009 yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI; dan (4) Penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan UU 4/2009. 2) Tahap Penyusunan Tahap penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015, setelah RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019. Dengan telah ditetapkannya RUU Perubahan UU 4/2009 ke dalam Prolegnas, maka kemudian dilaksanakan serangkaian tahapan penyusunan Naskah Akademik dan RUU sebagaimana data dari website dpr.go.id berikut: a) Dalam proses penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009, Tim Penyusun RUU dari Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI telah menerima berbagai masukan dari stakeholder di antaranya (vide Lampiran V) Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertambangan Provinsi, Dispenda Provinsi, Jatam Provinsi, BLH Provinsi, Kadin Provinsi, Kanwil BPN, dan akademisi. b) Komisi VII DPR RI melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rumusan RUU Perubahan UU 4/2009. Beberapa 100 stakeholder yang memberikan masukan di antaranya (vide Lampiran VI): (1) Pakar, yaitu Felix Sembiring Ph.D., Dr. Ir. Thamrin Sihite, ME, Dr. Ir. Bambang Setiawan, dan Ir. Sukhyar. (2) Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan Universitas Sriwijaya). (3) Assosiasi (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Asosiasi Nickel Indonesia (ANI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)). (4) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (5) Melakukan pertemuan dengan stakeholders daerah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. c) Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 10.00 WIB dilaksanakan rapat penyampaian paparan tenaga ahli terkait harmonisasi RUU Perubahan UU 4/2009 yang membahas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tersebut dan dihadiri 24 orang anggota dan sifat rapat terbuka (vide Lampiran VII). d) Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Panja menyampaikan laporan kerja Panja terkait hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU menyangkut Aspek Teknis dan Aspek Substansi dalam Rapat Pleno Baleg DPR. Dalam rapat tersebut seluruh fraksi menyampaikan pendapat sebagai berikut: (1) terdapat 9 (sembilan) fraksi yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP yang menyatakan menyetujui perubahan UU 4/2009; (2) terdapat 1 (satu) fraksi (Demokrat) belum menyetujui dengan memberikan catatan. Berdasarkan rapat tersebut menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 (vide Lampiran VIII). e) RUU Perubahan UU 4/2009 merupakan rancangan undang- undang prakarsa/inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat 101 Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018 (vide Lampiran IX). f) Terhadap RUU Perubahan UU 4/2009 tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Perubahan UU Minerba. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud (vide Lampiran X). 3) Tahap Pembahasan a) Tahap Pembahasan Periode 2014-2019 Bahwa tahap pembahasan pada keanggotan DPR periode 2014- 2019 dimulai melalui surat Presiden No. R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dimana Presiden memberikan penugasan kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya terdapat beberapa agenda rapat pembahasan RUU Minerba sebagai berikut: (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Maret 2019 pukul 19.00 yang beragendakan sebagai berikut (vide Lampiran XI): • Evaluasi perusahaan yang tidak memenuhi DMO batubara tahun 2018; • Evaluasi persetujuan ekspor mineral tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019; • Mekanisme penetapan produksi minerba berbasis provinsi termasuk IUP daerah; dan lain-lain. (2) Raker pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009 dan Pembahasan DIM Minerba (vide Lampiran XII). Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi VII DPR menyampaikan penjelasan atas RUU 102 Perubahan UU 4/2009 dan dilanjutkan dengan pandangan dari Pemerintah mengenai summary tentang garis besar DIM RUU berupa 12 usulan Pemerintah yang terurai dalam 884 poin DIM. Namun masih terdapat beberapa catatan dari kementerian lain sehingga Pemerintah memerlukan waktu untuk sinkronisasi. (3) Raker pada tanggal 12 September 2019 dengan agenda pembahasan DIM RUU Perubahan UU 4/2009. Namun pada saat itu Pemerintah belum siap untuk menyampaikan DIM yang telah disinkronisasi antar kementerian (vide Lampiran XIII). (4) Raker pada tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan Panja RUU Perubahan UU 4/2009. Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyerahkan DIM yang diwakili oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Lampiran XIV). (5) Bahwa melalui rapat internal tanggal 25 September 2019 Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Lampiran XV). b) Pandangan DPR mengenai RUU Perubahan UU 4/2009 telah memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasan (carry over); (1) Bahwa agar suatu RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, maka harus memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU 12/2011 yang berketentuan sebagai berikut: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang- Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar 103 Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. (2) Bahwa rumusan tersebut diatas jika ditafsirkan secara gramatikal, maka terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus terpenuhi jika RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya yaitu: • “telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu”; dan • “berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD”. (3) Terkait dengan persyaratan “telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu”, DPR menjelaskan sebagai berikut: i. Bahwa pembahasan dan pengesahan rancangan Undang- Undang mengacu kepada UU 12/2011 Bab VII Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 71A. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah adalah masuk ke dalam tahapan pembahasan Undang-Undang pembicaraan tingkat I. ii. Bahwa berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR 2020, Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau rapat tim sinkronisasi (sebelumnya diatur dalam Pasal 153 Tatib 2014). Rapat Kerja tersebut merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislatif, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM (vide Pasal 153 Tatib DPR RI 2020). iii. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah disepakatinya jadwal pembahasan DIM tersebut dalam rapat kerja, maka kegiatan pembahasan DIM tersebut telah dimulai pelaksanaannya. 104 iv. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda Pembahasan DIM (vide Lampiran XII), Pemerintah menyampaikan mengenai jumlah DIM sebanyak 884 poin. Bahwa frasa “pembahasan DIM” dapat dimaknai sebagai forum untuk melakukan pembahasan DIM. v. Bahwa selain Rapat Kerja tanggal 18 Juli 2019 tersebut, tercatat telah dilakukan beberapa kali rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM bersama dengan Pemerintah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya, yaitu tanggal 12 dan 25 September 2019 (vide Lampiran XIII dan Lampiran XIV) (4) Terkait dengan persyaratan “berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD”, DPR menjelaskan sebagai berikut: i. Bahwa di dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancangan UU DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019 dengan agenda Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 (vide Lampiran III). ii. Bahwa rapat tersebut menyetujui Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 untuk dapat dilanjutkan pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, sehingga DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui untuk menjadikan RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas 2020-2024 sebagai RUU Carry Over. iii. Bahwa Prolegnas tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 yang memasukkan RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU Carry Over nomor urut 57 (vide Lampiran XVI). iv. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 untuk tetap menjadi RUU carry over dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran IV) 105 v. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka DPR, Presiden, dan DPD telah menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 71A UU 12/2011. vi. Bahwa secara teknis pengaturan mengenai carry over suatu RUU diatur dalam Pasal 110 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) Tatib DPR 2020 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventaris masalah pada periode keanggotan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. … (3) Rancangan undang-undang operan yang ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I dengan menggunakan surat Presiden dan daftar inventaris masalah yang sudah ada pada DPR periode keanggotan sebelumnya. … (7) Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventaris masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu RUU yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya. Oleh karena itu carry over memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya untuk menyetujui melanjutkan RUU carry over tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Perubahan UU 4/2009. Bahwa faktanya penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat 106 Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada tanggal 11 April 2018. c) Tahap Pembahasan Periode 2019-2024 (1) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Kerja pada tanggal 13 Februari 2020 (vide Lampiran XVII), dengan agenda sebagai berikut: • Pembahasan DIM RUU Perubahan UU 4/2009; • Pengesahan Tim Panja RUU Perubahan UU 4/2009. Dalam rapat kerja tersebut terdapat kesimpulan rapat sebagai berikut: i. Komisi VII DPR bersama Pemerintah bersepakat terhadap rumusan “tetap” (sebanyak 235 DIM) langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan terhadap “Substansi” yang belum disetujui (sebanyak 703 DIM) dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU 4/2009; ii. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah menyetujui susunan nama–nama anggota panja RUU Perubahan UU 4/2009 yang berasal dari unsur Komisi VII DPR RI dan Pemerintah iii. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati jadwal pembahasan panja RUU Perubahan UU 4/2009 pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020. (2) Bahwa kemudian Panja yang telah disahkan tersebut melakukan Rapat Kerja Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 secara intensif pada tanggal 18, 20, 21, 24, 25, 26 Februari 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Lampiran XVIII) (3) Pada tanggal 7 April 2020, Panja RUU Perubahan UU 4/2009 menerima Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam penyampaian hasil kajian hukum atas beberapa isu penting dalam revisi/perubahan RUU Perubahan UU 4/2009. Tim peneliti Fakultas Hukum UI terdiri dari Prof. Hikmahanto Juwana (Ketua Peneliti), Dr. Yetty Komalasari Dewi (Anggota Peneliti), Dr. Arie Afriansyah (Anggota Peneliti), Tanita Dhiyaan 107 (Asisten Peneliti), dan Rizky Banyualam Permana, LL.M (Asisten Peneliti) (vide Lampiran XIX); (4) Pada tanggal 21 April 2020, Panja RUU bersama Pemerintah melakukan konsolidasi kelanjutan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 untuk diharmonisasi dengan RUU tentang Cipta Kerja (vide Lampiran XX); (5) Pada tanggal 27 April 2020, Panja menerima Pandangan dan Masukan dari Komite II DPD RI yang disampaikan oleh Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III) (vide Lampiran XXI); (6) Pada tanggal 6 Mei 2020, Panja RUU Perubahan UU 4/2009 melakukan rapat dengan Pemerintah, dengan agenda penyampaian hasil harmonisasi RUU Perubahan UU 4/2009 dengan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XXII); (7) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Perubahan UU 4/2009 yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Melalui Pembicaraan Tingkat I tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan Pandangan Mini Fraksi dengan posisi 8 fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasannya pada Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) dan 1 fraksi menyatakan menolak pembahasan dan pengambilan keputusan untuk diteruskan pada tingkat selanjutnya (vide Lampiran XXIII); (8) Bahwa berdasarkan uraian kronologis tahap pembahasan di atas, terlihat jelas terdapat keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU Perubahan UU Perubahan UU 4/2009. 4) Tahapan Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Perubahan UU 4/2009 dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 (vide Lampiran XXIV). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: 108 a) bahwa konsep RUU Perubahan UU 4/2009 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; b) bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri ESDM menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah yang pada pokoknya menyetujui RUU Perubahan UU 4/2009 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang; c) bahwa persetujuan oleh 8 (delapan) Fraksi atas RUU Perubahan UU 4/2009 untuk menjadi Undang-Undang; d) bahwa peserta Rapat menyetujui RUU Perubahan UU 4/3009 untuk disahkan menjadi undang-undang tanpa adanya catatan dan interupsi. b. Terkait implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan UU 3/2020, diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan UU 12/2011, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011). Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa dalam menentukan legalitas formal suatu pembentukan undang-undang yang telah berlandaskan kaidah asas keterbukaan, haruslah diukur dengan sifat transparan dan terbuka dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang. Wujud nyata sebagai inti pelaksanaan asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka adalah dengan memberikan akses keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang. Bahwa dalam pemberian masukan oleh masyarakat dalam proses pembentukan undang- undang harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan dalam Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 Tatib DPR 2020. 109 2) Bahwa dalam proses pembentukan UU a quo DPR dan Presiden tidak pernah menutup akses kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan (baik lisan maupun tulisan) terhadap pembentukan UU a quo. Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 Tatib DPR 2020 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyiapan dan pembahasan RUU sehingga hak masyarakat tersebut tidak dikurangi sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedurnya. 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon 60 yang menyatakan hampir seluruh pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, DPR memberikan keterangan bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 2020 menyatakan “semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR”. Ketentuan tersebut tidak menutup ruang bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakannya beberapa rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2009 dengan Pemerintah dari tanggal 20-26 Februari 2020. Rapat-rapat tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Desember 2019 (vide Lampiran XXVI). Dengan demikian pelaksanaan rapat pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung DPR untuk memaksimalkan dan mendukung efektivitas tugas dan fungsi legislasi. Apalagi RUU Perubahan UU 4/2009 merupakan RUU carry over yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan harus diselesaikan oleh Anggota DPR. Oleh karena itu tidak melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. 4) DPR dan Pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk selalu taat hukum, taat asas, dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah maupun DPR 110 mempergunakan semua sarana dan prasarana untuk memastikan seluruh kegiatan dapat tunduk dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil maupun materil. 5) Bahwa ketentuan Pasal 276 Tatib DPR 2020 menyatakan: “(1) Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.” “(2) Rapat terbuka merupakan rapat yang selain dihadiri oleh Anggota juga dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. “(3) Rapat tertutup merupakan rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan bukan Anggota yang diundang.” Berdasarkan uraian di atas, dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009, rapat-rapat dimulai sejak penyusunan hingga pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Tatib DPR 2020 dengan melibatkan berbagai pihak, sangat terbuka dan transparan, dan disetujui bersama secara aklamasi oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat adalah opini yang keliru, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa diadakan kegiatan public hearing mengenai kajian hukum atas rancangan amandemen UU 4/2009 (vide Lampiran XIX). Sehingga tidak benar bahwa dalam penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 tidak melibatkan partisipasi publik. 6) Bahwa Para Pemohon telah keliru menafsirkan isi Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk ikut terlibat dalam pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009, karena apabila mencermati secara baik maka pesan utama dari pasal tersebut adalah keterlibatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam terjadi pada tataran pelaksanaan undang-undang dan bukan pada tataran pembahasan maupun pengesahan undang-undang. Lagipula Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dari ketidakterlibatan pemerintah daerah dalam 111 pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009. Seandainya memang benar adanya kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang maupun pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan UU 4/2009, quod non, maka faktanya pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009 dan evaluasi terhadap UU 4/2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta, diantaranya adalah Kepala Dinas Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. 7) Bahwa terkait partisipasi publik dalam pembuatan RUU Perubahan UU 4/2009, sejatinya hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan unsur- unsur publik yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa dan wahana lingkungan hidup (vide Lampiran VI), bahkan salah satu ahli yang telah diundang oleh DPR saat ini menjadi kuasa hukum dari Para Pemohon Perkara 60. Tidak hanya itu, Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara 60 juga pernah diundang oleh Pemerintah untuk memberikan pandangannya dalam forum atau kesempatan diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur- unsur publik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009. 8) Dengan demikian, tidak benar dali-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan RUU Perubahan UU 4/2009 tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, karena fakta-fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya, dimana faktanya DPR dan Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan yang diamanatkan oleh Pasal 5 huruf g UU 12/2011. 9) DPR bersama dengan Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia untuk memetakan permasalahan- permasalahan yang timbul dari UU 4/2009 dan solusi yang ditawarkan 112 oleh RUU Perubahan UU 4/2009 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu di kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, dan sebagainya. Sebagai contoh di Jakarta melibatkan ITB, Unpad, Usakti, dan lain-lain. 10) Bahwa saat ini seperti rumah kaca dimana masyarakat dapat melihat segala sesuatu perbuatan negara, DPR dan Pemerintah, karena sangat mudah terakses oleh publik dan terdokumentasi dengan rekam jejak digital yang begitu hebatnya. Secara khusus, Komisi VII telah menerima masukan dari stakeholder, di antaranya dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan, Pakar, Lembaga Pendidikan, dan Asosiasi (vide Lampiran VI). c. Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat, DPR berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 diselenggarakan pada saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Dalam kondisi demikian, maka DPR sebagai wakil rakyat harus tetap melaksanakan tugasnya dalam fungsi legislasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPT dan Presiden tetap berjalan dengan menggunakan sarana informasi dan teknologi berupa video meeting atau virtual meeting. 2) Berdasarkan kondisi tersebut, agar pelaksanaan fungsi DPR dapat tetap dilaksanakan, DPR melakukan terobosan hukum dengan menetapkan Tatib DPR 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020. Pasal 254 ayat (4) Tatib DPR 2020 menyatakan bahwa: “Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi 113 nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.” Oleh karenanya, DPR dapat melaksanakan semua jenis rapat di DPR secara virtual termasuk dalam pengambilan keputusan. 3) Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, maka Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan dengan menggunakan rapat kombinasi secara fisik oleh perwakilan fraksi maupun secara virtual dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dan Tingkat II tidak memenuhi syarat karena dilakukan secara virtual adalah tidak beralasan. Selain itu dalam risalah Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan seluruh fraksi dan pemerintah, Pimpinan DPR memberikan keputusan menetapkan RUU Perubahan UU 4/2009 menjadi undang-undang yang mana keputusan tersebut mengikat anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual (non fisik) (vide Lampiran XXIV). 4) Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU MD3 dan Pasal 281 Tata Tertib DPR 2020 bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari ½ (setengah) jumlah fraksi. 5) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Perubahan UU 4/2009. Raker dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Dalam raker ini secara fisik hadir 39 anggota terdiri dari 9 fraksi dari 52 anggota komisi VII (vide Lampiran XXV). 6) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dihadiri oleh 83 (delapan puluh tiga) orang hadir fisik, 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang hadir virtual dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang Anggota terdiri dari (vide Lampiran XXV): • Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 114 19 orang hadir fisik dan 90 orang hadir virtual dari 128 orang Anggota; • Fraksi Partai Golongan Karya 21 orang hadir fisik dan 40 orang hadir virtual dari 85 orang Anggota; • Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 10 orang hadir fisik dan 42 orang hadir virtual dari 78 orang Anggota; • Fraksi Partai Nasional Demokrat 5 orang hadir fisik dan 52 orang hadir virtual dari 59 orang Anggota; • Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 11 orang hadir fisik dan 33 orang hadir virtual dari 58 orang Anggota; • Fraksi Partai Demokrat 5 orang hadir fisik dan 27 orang hadir virtual dari 54 orang Anggota; • Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 orang hadir fisik dan 29 orang hadir virtual dari 50 orang Anggota; • Fraksi Partai Amanat Nasional 6 orang hadir fisik dan 25 hadir virtual dari 44 orang Anggota; • Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 10 orang hadir fisik dan 16 orang hadir virtual dari 19 orang Anggota. Oleh karenanya, Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dan Tingkat II telah memenuhi ketentuan kuorum rapat, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat tersebut tidak memenuhi syarat adalah tidak berdasar. 7) Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengambilan keputusan Tingkat II tersebut tidak mufakat karena terdapat satu fraksi yang menyatakan tidak setuju. DPR menerangkan bahwa pengambilan keputusan secara mufakat tersebut berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang dinyatakan dalam Sila ke-4 bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang kemudian dituangkan kembali dalam Pembukaan Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, 115 ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPRS RI No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (TAP MPRS 1968) menyatakan sebagai berikut: “Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti faham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke- IV Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.” 8) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) TAP MPRS 1968 menyatakan sebagai berikut: (2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musyawarah. (3) Apabila yang tersebut dalarn ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan musyawarah mengusahakan/berdaya-upaya agar musyawarah dapat berhasil mencapai mufakat. (4) Apabila yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Sila ke-4 Pancasila, maka mekanisme pengambilan suara terbanyak dalam menghasilkan suatu putusan merupakan jalan terakhir setelah melakukan usaha/daya-upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat. 9) Bahwa Pasal 171 ayat (3) UU MD3 menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.” 116 10) Bahwa dalam praktiknya, sebelum pengambilan keputusan atas suatu rancangan undang-undang dilakukan dengan mekanisme voting, maka telah dilakukan berbagai diskusi dan berbagai lobi sebagai usaha semaksimal mungkin untuk mencapai mufakat dalam musyawarah tersebut. Meskipun dalam pandangan mini fraksi pada Pengambilan Keputusan Tingkat I terdapat 1 fraksi yang menyatakan tidak setuju, namun dalam pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II semua fraksi telah memberikan persetujuannya tanpa adanya catatan maupun interupsi (vide Lampiran XXIV). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan persetujuan atas penetapan RUU Perubahan UU 4/2009 tersebut pada dasarnya telah disetujui oleh seluruh fraksi, sehingga dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. d. Terkait Keterlibatan DPD dalam Pembahasan Tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009 1) Bahwa DPR telah mengirimkan surat Nomor LG/04430/DPRRI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada Pimpinan DPD (vide Lampiran XXVII) yang pada intinya DPR menyampaikan naskah RUU Perubahan UU 4/2009 dan DIM untuk dapat diberikan masukan dan tanggapan dalam pembahasan oleh DPD. Bahwa DIM tersebut merupakan DIM yang diterima DPR dari Pemerintah pada tanggal 25 September 2019 (5 hari sebelum periode keanggotaan DPR 2015-2019 berakhir). 2) Setelah itu diadakan Rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2020 tanggal 27 April 2020 dengan agenda rapat Pandangan dan Masukan DPD RI atas RUU Perubahan UU 4/2020. Dalam rapat tersebut DPD diwakili oleh Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III) yang memberikan pernyataan bahwa masukan DPD yang dibacakan dalam rapat tersebut adalah masukan dari seluruh Anggota DPD RI berjumlah 34 orang yang sudah dielaborasi oleh Kesekretariatan DPD (vide Lampiran XXI). 117 3) Bahwa masukan yang diberikan oleh DPD RI tersebut telah diakomodir, antara lain penambahan pada bagian konsiderans, Penambahan pada bagian ketentuan umum, penambahan pada perencanaan pengelolaan minerba, keterlibatan koperasi dan badan usaha milik desa, pelestarian lingkungan, wilayah kerja pertambangan, keterlibatan pengusaha kecil dalam usaha pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, tenaga kerja, jangka waktu divestasi, pengaturan bagi hasil, jangka waktu penambang, izin usaha pertambangan, dan sinkronisasi kewenangan pemerintah. Ini adalah bentuk kontribusi oleh DPD yang hadir pada saat pembahasan dan diklaim oleh Para Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan UU 3/2020. 4) Perlu DPR sampaikan bahwa terdapat preseden pada saat beberapa Anggota DPR mengajukan uji materiil terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 bahwa para pemohon tersebut yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, karena DPR memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri untuk melakukan legislative review. 5) Selain itu DPD juga menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Perubahan UU 4/2009 yang tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 32/DPDRI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU Perubahan Atas UU 4/2009 tertanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPD RI (vide Lampiran XXVIII). 6) Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas bahwa DPD terlibat langsung dan aktif dalam Pembahasan Tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan keterlibatan DPD adalah sangat menyesatkan, tidak benar, dan tidak berdasar. 118 e. Terkait dengan dalil Para Pemohon 60 yang menyatakan DPR mengakui tidak adanya pembahasan DIM pada DPR Periode lalu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ketua Komisi VII DPR RI No. LG/00733/DPR RI/I/2020 dan Surat Ketua DPR RI No. LG/04430/DPR RI/III/2020, DPR menerangkan sebagai berikut 1) Bahwa surat-surat tersebut memuat informasi praktis dan fakta mengenai perkembangan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dan tidak pernah ada pengakuan dari DPR bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 tidak dapat dikategorikan sebagai RUU carryover karena belum dilaksanakannya pembahasan DIM pada keanggotaan DPR Periode 2015-2019. Informasi dan fakta yang termuat dalam surat-surat tersebut tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 71A UU 12/2011 yang mengatur mengenai persyaratan RUU carry over. 2) Bahwa surat-surat tersebut menunjukkan terdapat konsensus politik dari semua fraksi di Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 untuk mengulang kembali pembahasan DIM secara utuh guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait materi muatan dalam RUU Perubahan UU 4/2009. 3) Dengan demikian surat-surat tersebut bukan merupakan permasalahan hukum karena tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai dapat tidaknya RUU Perubahan UU 4/2009 dikategorikan sebagai RUU carry over. f. Terkait dengan dalil Para Pemohon 60 bahwa UU 3/2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4/2009, sehingga UU 3/2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya dalam bentuk UU penggantian 1) Bahwa berdasarkan Poin 237 Lampiran II UU 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peratuan Perundang-Undangan, mengatur sebagai berikut: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; 119 b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang- undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “lebih baik” yang bermakna memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. 2) Selain itu, UU 3/2020 merupakan undang-undang usul inisiatif DPR yang sejak prolegnas tahun 2010-2014, kemudian prolegnas 2015- 2019, dan prolegnas 2020-2024 selalu diusulkan dengan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu sedari awal komitmen pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan materi muatan UU 4/2009 dalam bentuk perubahan undang- undang telah dilaksanakan secara konsisten dengan tetap mempertahankan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3) Bahwa DPR juga memberikan pandangan terhadap dalil Para Pemohon Perkara 60 yang menilai bahwa UU 3/2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari UU 4/2009 merupakan dasar penilaian yang tidak memiliki mekanisme yang jelas mengenai penghitungan besaran prosentase, karena dalam Lampiran II UU 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peratuan Perundang-Undangan tidak diberikan panduan atau petunjuk mengenai bagaimana cara perhitungan prosentase perubahan suatu undang-undang. 4) Bahwa semangat dan suasana kebatinan saat pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 adalah untuk menyelaraskan dengan RUU Cipta Kerja yang memiliki keterkaitan materi muatan dengan UU 4/2009, khususnya mengenai diksi perizinan berusaha. 120 Sinkronisasi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja DPR selaku pembentuk undang- undang sehingga ketika RUU Cipta Kerja disahkan, DPR tidak perlu lagi melakukan perubahan UU 4/2009 yang baru saja direvisi. Salah satu ketentuan yang diselaraskan dengan RUU Cipta Kerja adalah terkait dengan penarikan wewenang pengeluaran IUP dari Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Pemerintah Pusat namun tetap diberikannya ruang pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 5) Bahwa sejak tahun 2015 telah dimulai proses penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 dengan kebutuhan dan suasana kebatinan yang tentunya sudah berbeda dari tantangan kekinian dalam industri pertambangan, yaitu hilirisasi, sehingga perlu adanya upaya mendorong industrialisasi di sektor pertambangan sebagaimana yang dituangkan dalam materi muatan RUU Perubahan UU 4/2009. g. Bahwa Para Pemohon Perkara 59 menuliskan perihal Permohonannya dengan keterangan pengujian formil, namun dalam uraian Posita, Pemohon menyinggung juga materi Pasal 169 A UU a quo (vide Perbaikan Permohonan poin 9 hal. 6). Selain itu, pada awal Permohonan, Pemohon menuliskan bahwa UU a quo bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 namun pada bagian lain Permohonan, Para Pemohon juga menuliskan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan poin 3 hal. 4 dan poin 10 hal. 7). Menurut DPR, jika Para Pemohon Perkara 59 merasa bahwa materi yang terdapat dalam rumusan Pasal 169A UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Para Pemohon seharusnya mengajukan pengujian UU a quo secara materiil. Namun dalam permohonan a quo, Para Pemohon jelas-jelas mengujikan secara formil pembentukan UU a quo. Selain itu petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo adalah petitum permohonan pengujian secara formil. Oleh karena itu Permohonan a quo 121 membingungkan karena tidak jelas apa yang hendak dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon Perkara 59, apakah formil atau materiil? h. Bahwa Para Pemohon Perkara 59 mendalilkan pada tanggal 12 Mei 2020 DPR menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mengesahkan UU a quo (vide Perbaikan Permohonan poin 1 hal. 8). DPR menerangkan bahwa rapat paripurna merupakan forum untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan bukan forum untuk mengesahkan undang-undang. Selain itu Para Pemohon juga menuliskan bahwa UU 3/2020 ditetapkan dan diundangkan pada 10 Juli 2020. DPR menegaskan bahwa Para Pemohon Perkara 59 keliru memahami mekanisme pembentukan undang-undang dan tanggal pengundangan UU a quo karena sebagaimana yang tertera dalam dokumen UU a quo adalah 10 Juni 2020. Oleh karena itu Para Pemohon Perkara 59 perlu untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu keseluruhan proses atau tahapan dalam penyusunan sebuah undang-undang. 2. Keterangan DPR RI Terhadap Permohonan Provisi Perkara 60 a. Bahwa ketentuan Pasal 63 UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan tersebut. b. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 pada bagian menimbang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 58 UU MK]. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan 122 dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara a quo Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi para Pemohon karena Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon a quo. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan provisi para Pemohon.” c. Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon yang memohon adanya putusan provisi maka terlebih dahulu harus dapat menguraikan dan menjelaskan adanya alasan yang kuat dan rasional bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi tersebut dengan menghentikan pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam UU a quo, karena pada faktanya tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan. Selain itu telah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan “selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” sehingga telah jelas Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabulkan permohonan provisi Perkara 60 tersebut. d. Bahwa permohonan provisi dengan alasan adanya kekhawatiran dari Para Pemohon apabila terjadi pemberian perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan dari kegiatan operasional KK atau PKP2B yang telah selesai pelaksanaannya juga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena terdapat syarat-syarat tertentu yang ketat dan wajib dipenuhi agar dapat diberikan perpanjangan waktu dalam bentuk IUPK, sehingga tidak diberikan secara otomatis. Persyaratan tersebut yang merupakan instrumen kontrol negara dari hak menguasai negara, antara lain: 1) Diajukan dalam waktu yang telah ditetapkan; 2) Harus memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; 3) Harus menunjukkan kinerja pertambangan yang baik; dan 4) Tidak boleh melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana dan melakukan perbuatan yang dianggap melalaikan kewajibannya. e. Bahwa selain itu terdapat beberapa urgensi PKP2B perlu segera diperpanjang, yaitu: 123 1) untuk memastikan terjaminnya pasokan batubara bagi seluruh PLTU di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui DMO batubara tahun 2020 mencapai 155 juta MT yang sebagian besar berasal dari perusahaan pemegang PKP2B; 2) untuk menghindari terjadi PHK besar-besaran akibat terhentinya operasional pertambangan akibat tidak adanya perpanjangan PKP2B; 3) menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan liar di wilayah PKP2B, dengan contoh kasus PT. Tanito Harum. f. Selain itu, masalah perpanjangan KK dan PKP2B telah dikenal sejak adanya UU 11/1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU 11/1967 dengan diaturnya ketentuan mengenai perpanjangan kuasa pertambangan. Hal tersebut juga diatur dalam beberapa dokumen Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah dengan perusahaan pertambangan sebagaimana telah DPR uraikan sebelumnya. Sedangkan, didalam UU 4/2009, khususnya Pasal 169 huruf a menyatakan: “Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No 4/2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.” Oleh karena itu keberadaan UU 3/2020 yang mengatur tentang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kotrak/Perjanjian merupakan cara untuk “memaksa” PKP2B untuk mau berubah menjadi IUPK (dari rezim kontrak/perjanjian menjadi izin), sedangkan sejauh ini praktik perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi telah dilaksanakan, sehingga dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon justru akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. g. Berdasaran uraian-uraian tersebut, maka sebenarnya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran Para Pemohon yang mengada-ada tersebut, terlebih lagi tidak ada satupun dari Para Pemohon yang mengalami kerugian spesifik dan tidak ada hubungan sebab akibat yang nyata yang dialaminya atas 124 diberlakukannya UU a quo. Oleh sebab itu, DPR berpandangan tidak ada urgensi yang beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon tersebut. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Bahwa terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020, DPR menyampaikan Keterangan Tambahan DPR sebagai berikut. A. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai penggunaan DIM dalam pembahasan RUU carry over, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan dokumentasi Rapat Kerja Komisi VII DPR Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019 dengan acara Penyerahan DIM RUU Perubahan UU 4/2009 dan Pembentukan Panja RUU Minerba, Sekjen Kementerian ESDM menyampaikan bahwa Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyusunan DIM dan telah mendapatkan berbagai masukan yang dituangkan dengan total 938 DIM dan seluruh kementerian kecuali Kementerian Perindustrian telah menyepakati serta membubuhkan paraf pada DIM 938 yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Penyerahan DIM ini dilakukan secara fisik dengan menyertakan surat Wakil Menteri ESDM No. 393/30/MEM.B/2019 dan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima DIM yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Ego Syahrial selaku Sekjen Kementerian ESDM, Achmad Sigit Diwahjono selaku Sekjen Kementerian Perindustrian, dan Ir. H. M. Ridwan Hisjam selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019. 2. Bahwa agenda berikutnya terkait dengan DIM dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 yakni pada forum Rapat Kerja Komisi VII Periode 2019- 2024 dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan dengan acara Pembahasan DIM RUU Minerba dan Pengesahan Tim Panja RUU Minerba. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan 938 DIM 125 sebagaimana DIM yang diserahkan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019. Lebih rinci, dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 dengan Pemerintah bahwa terhadap rumusan “tetap” sebanyak 235 DIM langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan terhadap “substansi” yang belum disetujui sebagai 703 DIM dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja RUU Minerba. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 pada tahun 2020 atau pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI saat ini (Periode 2019-2024) menggunakan DIM yang diserahkan Pemerintah pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI sebelumnya (Periode 2014-2019) yakni 938 poin DIM. B. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai persyaratan dalam perpanjangan KK dan PKP2B, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dasar hukum mengenai persyaratan perpanjangan KK dan PKP2B merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP No. 77/2014). Beberapa persyaratan tersebut antara lain: a. Pasal 112B angka 3: “Permohonan IUPK operasi produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.” b. Pasal 112B angka 4, 5, 6, dan 7 yang mengatur lebih rinci mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, yaitu sebagai berikut: “Persyaratan adminstratif meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; c. surat keterangan domisili.” 126 “Persyaratan teknis meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.” “Persyaratan lingkungan meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” “Persyaratan finansial meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.” c. Pasal 112B angka 9: “Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.” d. Pasal 112 angka 1 dan angka 2 huruf a: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 127 2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan syarat-syarat peningkatan penerimaan negara sebagai berikut: a. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; b. Kinerja pengusahaan pertambangan yang baik; c. Penerimaan negara lebih menguntungkan. 3. Bahwa ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 pada intinya mengatur bahwa Badan usaha (BUMN, BUMD, badan usaha swasta) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan terkait IUPK baru dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan DPR. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 86 UU 4/2009 diatur lebih lanjut melalui Pasal 56 ayat (1) PP 23/2010 sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang: “Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. finansial.” Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 4/2009, masing-masing persyaratan tersebut diatur lebih rinci sebagai berikut: Persyaratan administratif meliputi: a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; b. profil badan usaha; c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan d. nomor pokok wajib pajak. Persyaratan teknis meliputi: a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. Persyaratan finansial meliputi: 128 a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Dengan demikian, terdapat perbedaan syarat pelaksanaan ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 dengan Pasal 169A UU 3/2020. 5. Adapun terkait letak ketentuan Pasal 169 UU 4/2009 dan Pasal 169A UU 3/2020 yang berada di ketentuan peralihan tersebut karena secara khusus mengatur mengenai KK dan PKP2B yang tetap diberlakukan dan perpanjangannya menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sehingga perbedaan antara IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan IUPK baru dari WPN terletak dari aspek penerbitan izinnya, penerimaan negara, luas wilayah, serta letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. C. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai kewenangan pemerintah daerah yang direduksi, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dari aspek perizinan, UU 3/2020 telah mengatur kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan di bidang pertambangan yang merupakan bagian dari keselarasan atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak sepenuhnya kewenangan daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat. 2. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 yang telah secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan untuk pemberian perizinan berusaha, seperti: a. Nomor induk berusaha; b. Sertifikat standar; dan/atau c. Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terkait keselarasan antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengusahaan pertambangan yang bersifat strategis senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik 129 sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/1996 maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Pemerintah Daerah pada saat yang sama juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. 4. Bahwa PP 23/2010 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUPK yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Lebih lanjut dalam Pasal 63 PP 23/2010 mengatur bahwa untuk memperoleh IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 5. Oleh karena itu tidak seluruh kewenangan pemerintah daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat dalam ketentuan UU 3/2020 dengan masih terdapatnya pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizian berusaha seperti nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur 130 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama, kami perlu menyampaikan bahwa sebelum memberikan keterangan terkait Pokok materi yang digugat Pemohon, maka perlu kami sampaikan perihal Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); 131 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Sedangkan parameter untuk menilai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 bahwa persyaratan Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang secara perorangan WNI, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud; 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yang menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di mana salah satunya: “kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, 132 maka kami berpandangan bahwa dalam hal Kedudukan Hukum (Legal Standing) di antara Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan undang-undang a quo. Hal ini didasarkan pada alasan mengacu pada asas hukum tentang ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan yang mengandaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka dalam hal ini di antara Pemohon berdasarkan domisili tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat terhadap undang-undang a quo. Kedua, terkait keterangan dalam Pokok materi yang digugat Pemohon yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak melibatkan DPD. Sebagaimana alasan Pemohon yang disampaikan pada Perkara Nomor 59, 60, dan 64/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. DPD telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR No. LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM. Rencana pada tanggal 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi COVID-19 sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. 133 3. Pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. 4. Pasal 169A tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri, dalam hal memberikan jaminan perpanjangan IUPK kepada pemegang KK atau PKP2B yang masa kontrak atau perjanjiannya telah berakhir. Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pemberian jaminan perpanjangan IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B yang tidak melanggar ketentuan dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang tidak memerlukan rekomendasi atau keterlibatan Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUPK. Artinya, pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait perpanjangan IUPK tidak memberikan ketentuan kehadiran Pemerintah Daerah di dalam prosesnya, baik secara teknis maupun administratif. Sehingga, ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A masih menggunakan konsep yang sama dengan aturan sebelumnya atau yang selama ini berjalan di bawah naungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 5. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A tidak mengandung unsur diskriminasi antara Badan Usaha swasta mana pun dalam hal memperoleh IUPK. Perlu digaris bawahi bahwa Pasal 169A mengatur ketentuan mengenai jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sedangkan, ketentuan yang mengatur tentang pemberian IUPK diatur dalam Pasal 75 134 Undang-Undang Minerba. Sehingga, badan usaha yang berhak memperoleh IUPK sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Minerba yaitu BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian selama badan usaha tersebut adalah pemegang KK atau PKP2B. Sehingga, Pasal 169A tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 6. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta mengingat pemenuhan kebutuhan kelistrikan nasional atas batubara yang masih didominasi oleh badan usaha swasta nasional sehingga dirasa perlu agar PKP2B dapat dialihkan ke BUMN/BUMD agar negara dapat mengelola secara langsung sumber daya batubara yang dimiliki. Namun, keterlibatan badan usaha swasta dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya masih diperkenankan dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh Pemerintah dan bersifat sementara, sebagaimana yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12], Halaman 101. Hal ini juga sejalan dengan tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 di mana Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini juga linear dengan ketentuan divestasi saham yang harus dilakukan oleh pemegang IUPK secara bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara yang selama ini masih didominasi oleh badan usaha swasta tidak menyalahi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. 135 Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan: 1. Bahwa dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 DPD RI telah dilibatkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa dalam tahapan pembahasan RUU Minerba DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di rapat Panja DPR RI; dan Bahwa untuk ketentuan Pasal 169A tidak bertentangan dan masih sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Keterangan Presiden secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2020, serta Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 11 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2020, mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON (BODEM GESCHIL) PERMOHONAN UJI FORMIL Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) formil karena menganggap UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945, yang pada intinya menurut Para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Para Pemohon menganggap pembentukan RUU Minerba melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 A, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A UU P3, karena tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan rancangan undang-undang (carry over) yang diatur dalam Pasal 71A UU P3, bahwa carry over harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh DPR pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya disampaikan kepada DPR periode berikutnya; b. Para Pemohon menganggap pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah melanggar asas keterbukaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g UU P3, Pasal 229 UU MD3, dan Pasal 246 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 136 tentang Tata Tertib (“Tata Tertib DPR”) karena pembahasan RUU Minerba dilakukan di hotel dan bukan di Gedung DPR; c. Para Pemohon menganggap pembahasan RUU Minerba telah melanggar prinsip partisipasi publik yang diatur dalam Pasal 96 UU P3, karena baru ada penyerahan kajian RUU minerba dari Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 7 April 2020, sementara pembahasan DIM telah selesai pada akhir bulan Februari 2020, dan melanggar Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 karena tidak melibatkan aspirasi pemerintah daerah; d. Pembahasan RUU Minerba melanggar UU P3, UU MD3 dan Tata Tertib DPR, karena DPD RI hanya dilibatkan sekali pada tanggal 27 April 2020 ketika Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komisi II DPD, padahal pembahasan DIM telah selesai pada akhir bulan Februari 2020, serta tidak ada surat dari DPR kepada DPD RI sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan tidak ada keterlibatan DPD RI dalam proses pembahasan tingkat pertama; Tidak pula ada pandangan DPD RI dalam pengantar musyawarah pembukaan pembicaraan tingkat pertama serta DPD RI sama sekali tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan tingkat pertama; e. Pengambilan keputusan RUU Minerba dalam rapat tingkat I Komisi VII DPR melanggar Tata Tertib DPR, karena keputusan dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik dan tidak mencapai kuorum, serta melanggar hak konstitusional anggota DPR, dimana pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dilakukan secara aklamasi, padahal terdapat 1 (satu) fraksi DPR yang menolak RUU Minerba ditetapkan sebagai undang-undang; f. Para Pemohon menganggap pembentukan UU Minerba telah bertentangan dengan UU P3 karena tidak mengikuti pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan dipaksakan, oleh karena seharusnya UU Minerba dilakukan penggantian undang-undang dan bukan perubahan; dan g. Pemohon meminta Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan UU Minerba. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 137 2. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tersebut, Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 138 a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat pada Pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan masing-masing Para Pemohon apakah sudah 139 tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya UU Minerba. Selain itu apakah memang benar terdapat kerugian kontitusional dari Para Pemohon yang bersifat khusus (specific) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Pertanyaan tersebut muncul diantaranya karena: a. Ada Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020) yang mengaku sebagai anggota DPD RI dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan RUU Minerba, namun DPD RI sendiri sebagai lembaga negara tidak pernah mempersoalkan dugaan pelanggaran kewenangan konstitusional tersebut dengan mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berpandangan bahwa dalam permohonan tersebut sejatinya tidak jelas kapasitas Pemohon ini bertindak untuk dan atas nama DPD RI atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri/ pribadi; Hal ini sangat penting dan harus dipastikan dengan jelas agar dapat dilihat apakah betul Pemohon ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam mengajukan permohonan perkara a quo; Selain itu dalam permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyatakan bertindak atas nama pribadi (perorangan) dan sekaligus sebagai “Ketua Panitia Perancangan UU DPD” dan “Anggota DPD”, justru ini semakin membuat tidak jelas kedudukannya serta hak konstitusional mana dari Para Pemohon yang sebenarnya telah dirugikan dengan diberlakukannya UU Minerba; Andaikata memang benar DPD RI mempersoalkan keterlibatannya dalam pembentukan RUU Minerba, quod non, maka seharusnya pihak yang menjadi Pemohon adalah DPD RI dalam pengertian “lembaga negara” dan kemudian menunjuk perwakilannya yang sah untuk bertindak untuk 140 dan atas nama DPD RI dengan dilengkapi surat kuasa khusus atau surat tugas yang relevan untuk itu; Namun apabila diajukan oleh perorangan, maka Pemohon juga seharusnya menjelaskan hak konstitusional mana dari dirinya secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakuan UU Minerba; b. Ada Pemohon perorangan (Pemohon I Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020) yang mengaku dirugikan akibat pemberlakuan UU Minerba, namun justru kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian pemerintah daerah dan badan usaha publik atau privat; Andaikata memang benar perusahaan tempat Pemohon I bekerja yang mengalami kerugian akibat diberlakukannya UU Minerba, quod non, maka sesungguhnya yang layak untuk mengajukan pengujian UU Minerba adalah perusahan tersebut selaku “badan hukum publik atau privat” di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bukan malah Pemohon I selaku konsultan pertambangan di perusahaan tersebut; c. Ada juga pemohon yang mengaku sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan yang merasa dirugikan akibat adanya pemberlakuan UU Minerba, namun justru malah kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian konstitusional dari DPD sebagai lembaga negara; Apalagi tidak ada relevansinya sama sekali antara badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan instansi pemberi izin usaha pertambangan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan tidak pula ada hubungannya antara badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan kekhususan yang didalilkan telah diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B; d. Ada Pemohon yang menyatakan bertindak selaku kepala daerah sekaligus perorangan (Pemohon III dalam Perkara Nomor 60/PUU- XVIII/2020) yang mengaku hak konstitusionalnya dirugikan karena pada pokoknya merasa dirinya tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU Minerba; Padahal yang perlu digaris bawahi adalah apakah ada 141 keharusan untuk melibatkan yang bersangkutan baik secara perorangan atau selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilibatkan dalam prosesnya; e. Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) pada Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang dalam salah satu pokok permohonannya telah menyatakan bahwa pembahasan UU Minerba tidak pernah melibatkan partisipasi publik adalah merupakan suatu upaya pembangunan opini yang tidak berdasarkan fakta, karena pada kenyataannya ketiga Pemohon tersebut sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Minerba (Vide Bukti T-1); atau f. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga sangat perlu dikaji kedudukan hukumnya karena tidak menjabarkan secara jelas terkait hak konstitusional mana atas diri mereka secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakukan UU Minerba. Dalam permohonannya tersebut para pemohon justru menitik beratkan atas tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU Minerba, yang mana pada kenyataannya DPD RI sendiri selaku “lembaga negara” sudah pernah dimintai pendapatnya sebelum UU Minerba diberlakukan. Bahwa Para Pemohon perkara a quo dalam menjelaskan bentuk kerugian konstitusionalnya juga membahas terkait keberatannya terhadap Pasal 169 A UU Minerba yang memberikan jaminan kepada perusahan pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan IUPK, yang menurut anggapan Para Pemohon berpotensi merugikan “BUMN/ BUMD” karena tidak memiliki kesempatan melakukan pengelolaan secara langsung, padahal kedua pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan BUMN/BUMD yang menjalankan usaha pengelolaan batubara. g. Pemohon II (Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.) dalam Perkara Nomor 59/PUU- XVIII/2020 yang menerangkan bahwa dengan berlakunya UU Minerba telah menyebabkan hak pemohon yang berprofesi sebagai akademisi menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang berlangsung dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi adalah tidak mendasar, karena dengan 142 diberlakukannya UU Minerba Pemohon II tetap dapat memberikan konstribusi sebagai akademisi di bidangnya, terlebih lagi kerugian yang didalilkan Pemohon II a quo sama sekali tidak bersifat spesifik, hal ini serupa dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU- XVI/2018 (Vide Bukti T-2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T-3); Pada kenyataannya Para Pemohon dalam Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020 tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi dan/ atau setidak-tidaknya terhalangi kegiatan sehari-harinya karena keberadaan dari UU Minerba; Para Pemohon bukan pula perwakilan yang sah dari BUMN atau BUMD yang menganggap dirinya telah terdampak langsung dengan adanya Pasal 169 A UU Minerba. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 dalam permohonan a quo juga tidak dapat membuktikan secara aktual dan nyata dari kerugian konstitusional dan kerugian potensial selaku perwakilan yang sah dari lembaga negara DPD karena menganggap lembaganya tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, serta tidak terdapat causal verband antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Dengan perkataan lain, permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T- 2 dan Bukti T-3), diketahui bahwa Majelis Hakim tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan; Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya 143 menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU- XVI/2018 dan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) setelah Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum pemohon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana dapat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan, apakah Para Pemohon memang benar-benar memiliki kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 2-3/PUU-V/2007 (vide bukti T-4). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Terhadap materi permohonan Para Pemohon dalam 3 (tiga) perkara tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibutuhkannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai berikut: 144 1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Sebagai kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan habis pakai, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan pertambangan oleh Negara bukan merupakan suatu pemilikan tetapi Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan atas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pertambangan; Artinya bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 145 yang menjadi tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, dimana konsep “dikuasai oleh negara” tersebut sebenarnya telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba yang mengatur bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. 3. Dalam pengertian yang demikian tersebut, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah: (i) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 4. Iskandar Zulkarnain dalam bukunya berjudul “Dinamika dan peran pertambangan rakyat di Indonesia” halaman 33-34 yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta tahun 2007 menjelaskan secara umum konsepsi kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Sumber daya alam milik negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. Sumber daya alam alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. 146 b. Sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan Negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, maka pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif, sebagai contoh lahan pertanian. c. Sumber daya alam milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini; d. Sumber daya alam tidak bertuan (open access). Dalam konsep administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang atau kelompok masyarakat merasa memiliki privilege untuk memanfaatkannya. Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk kategori sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang cakupannya wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan; 6. Beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Masih maraknya jual beli IUP dari satu perusahaan kepada perusahaan lain dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba menyebabkan penjualan IUP dari pemegang IUP kepada pihak lain tetap dilakukan; 147 b. Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan; Tanpa adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran. Dengan kondisi yang demikian tersebut, maka kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan; c. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, padahal mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Minerba telah diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan; d. Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio- ekonomi masyarakat setempat; e. Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan; Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi real di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut; Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. f. Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya pemberian izin pertambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi, namun banyak ditemukan Kepala Dinas yang menjabat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait pertambangan; g. Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan, sebagai contoh masih banyak daerah yang tidak memiliki Geospacial Information System (GIS) dalam pengukuran wilayah izin usaha pertambangan; dan 148 h. Kurangnya Inspektur Tambang dalam praktek pengawasan kegiatan pertambangan, karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/ kota tidak mempunyai inspektur tambang yang merupakan jabatan fungsional. 7. Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, Negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaanya, pertambangan mineral dan batubara menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: a. Terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tidak implementatif dan belum cukup diatur, sebagai contoh: (i) Permasalahan antar sektor terkait kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian; (ii) Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit mineral dan batubara; (iii) Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah; (iv) Adanya anggapan bahwa divestasi saham menghambat investasi; (v) Penyempurnaan pertambangan rakyat; (vi) Pengaturan khusus izin pengusahaan batuan; (vii) Isu lingkungan yang masih menjadi masalah; (viii) Penguatan peran BUMN; dan (ix) Kelanjutan operasional pemegang KK/ PKP2B. b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan UU Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; c. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 149 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi Negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaanya tentu saja mengacu pada asas manfaat, asas keadilan yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. BAHWA PADA POKOKNYA PEMERINTAH MENOLAK SELURUH DALIL- DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMOHON PERKARA A QUO KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH PEMERINTAH. Terhadap Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 Pemerintah akan memberikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut: Pemohon a quo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya UU Minerba, pada pokoknya karena: a. Proses pembentukan RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan rancangan undang-undang (carry over), karena DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba yang telah masuk dalam Prolegnas 2015-2019, sebab baru disampaikan oleh Pemerintah dalam waktu 5 (lima) hari menjelang masa jabatan periode DPR 2014-2019 berakhir, sehingga melanggar Pasal 1 ayat 2, Pasal 18 A, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 20 A UUD 1945; b. Pembahasan RUU Minerba dilakukan di hotel dan bukan di Gedung DPR, karenanya melanggar asas keterbukaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g UU P3, Pasal 229 UU MD3 dan Pasal 246 Tata Tertib DPR; c. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan aspirasi pemerintah daerah, karenanya melanggar ketentuan Pasal 96 UU P3 dan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945; d. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD RI yang hanya dilibatkan sekali pada tanggal 27 April 2020 pada saat Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD, padahal pembahasan DIM telah selesai pada akhir bulan Februari 2020, serta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum 150 pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan tidak ada keterlibatan DPD dalam proses pembahasan dan tidak pula ada pandangan DPD dalam pengantar musyawarah pembukaan pembicaraan tingkat pertama serta DPD sama sekali tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan tingkat pertama, oleh karenanya melanggar UU P3, UU MD3 dan Tata Tertib DPR dan bertentangan langsung dengan Pasal 22D UUD 1945; e. Pengambilan keputusan dalam rapat tingkat I Komisi VII DPR dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik dan tidak mencapai kuorum serta pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dilakukan secara aklamasi, padahal terdapat satu fraksi DPR yang menolak RUU Minerba ditetapkan sebagai undang-undang, karenanya melanggar Tata Tertib DPR dan hak konstitusional anggota DPR; f. Pembentukan UU Minerba tidak mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dipaksakan, karena seharusnya UU Minerba dilakukan penggantian undang-undang dan bukan perubahan undang-undang karenanya bertentangan dengan UU P3; dan g. Pemohon meminta Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan UU Minerba. Sebelum Pemerintah menanggapi satu per satu dalil-dalil Para Pemohon, Pemerintah secara singkat akan menyampaikan terlebih dahulu proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU P3, UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang sebagai berikut: (Vide Bukti T-42) a. Perencanaan, pada tahap ini dilakukan penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) baik menengah maupun tahunan; b. Penyusunan, pada tahap ini rancangan undang-undang diajukan oleh: (i) DPR (anggota/gabungan komisi, atau badan legislasi); atau (ii) Pemerintah atau DPD (untuk RUU tertentu), yang dilengkapi dengan naskah akademik (kecuali untuk RUU APBN, Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dan pencabutan Undang- Undang/Pencabutan Perppu) disesuaikan/dimasukan dalam Prolegnas. c. Pembahasan, pada tahap ini Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan kepada seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna; Dalam rapat paripurna berikutnya 151 akan diputuskan apakah rancangan undang-undang tersebut dapat disetujui dengan catatan(perubahan) atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui maka akan ditindaklanjuti dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan: (i) Pembahasan Tingkat I dilakukan dalam: - Rapat Kerja - Rapat panitia kerja - Rapat tim perumus - Rapat tim sinkronisasi Kegiatan dalam pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar musyawarah - Pembahasan DIM - Penyampaian pendapat mini oleh fraksi, Presiden dan DPD. Pengambilan keputusan dalam pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus; - Laporan panitia; - Pembacaan naskah RUU; - Pendapat akhir mini; - Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; - Pengambil keputusan untuk lanjut ke pembahasan Tingkat II Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) peserta rapat yang terdiri dari unsur fraksi tingkat rapat panitia kerja, apabila tidak bisa dapat dilanjutkan pembahasannya ke rapat kerja atau rapat paripurna DPR. Apabila DPD tidak memberikan pendapatnya dalam pengantar musyawarah dan pendapat mini, maka pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan. (ii) Pembahasan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang meliputi rangkaian: - Laporan proses, pendapat mini fraksi, DPD dan hasil pembicaraan tingkat I; - Pernyataan persetujuan dan penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan (musyawarah gagal maka dapat melalui voting); Apabila tidak 152 disetujui oleh Presiden dan DPR maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan DPR pada masa itu; - Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh 47etika47 yang diwakilkan. d. Pengesahan, pada tahap ini setelah disetujui oleh DPR dan Presiden, maka Presiden harus menandatangani rancangan undang-undang tersebut dan jika tidak ditandatangani, maka apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) telah terlewati, rancangan undang-undang tersebut otomatis menjadi Undang- Undang dan wajib untuk diundangkan; e. Pengundangan, pada tahap ini dilakukan penempatan undang-undang tersebut dalam lembaran negara; Selain itu, dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan asas-asas, sebagaimana dengan pendapat oleh Burkhard Kremes, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus meliputi: a. Susunan peraturan (form der regelung); b. Metode pembentukan peraturan (metode der ausorbeitung der regelung); c. Bentuk dan isi peraturan (inhalt der regelung); d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (verforen der ausarbeitung der regelung). SELANJUTNYA PEMERINTAH AKAN MENANGGAPI DALIL-DALIL PARA PEMOHON SEBAGAI BERIKUT: Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon, karena: a. Terkait proses pembentukan RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan rancangan undang-undang (carry over) Pengaturan mengenai carry over diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang pada pokoknya mengatur bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/ atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/ atau Prolegnas prioritas tahunan. Secara teknis pengaturan mengenai carry over suatu rancangan undang- undang tertuang dalam Pasal 110 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 153 tentang Pembentukan Undang-Undang yang mengatur bahwa: (Vide Bukti T- 42) “1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventaris masalah pada periode keanggotan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. 2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan. 3) Rancangan undang-undang operan yang ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I dengan menggunakan surat Presiden dan daftar inventaris masalah yang sudah ada pada DPR periode keanggotan sebelumnya. (4) Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotan DPR sebelumnya dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, pembicaraan tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. (5) Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotan DPR sebelumnya dilakukan oleh panitia khusus, pembicaraan tingkat I dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini. (7) Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar invetaris masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah masuk dalam pembicaraan/ pembahasan pada Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotan DPR periode sebelumnya. Artinya bahwa carry over memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya untuk menyetujui melanjutkan rancangan undang-undang yang di carry over dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa, atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Minerba; Bahwa terkait dengan pembahasan RUU Minerba dalam perkara a quo, faktanya penyusunan RUU Minerba telah mulai dilakukan oleh DPR sejak tahun 2015 dan termasuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2015-2019 pada periode keanggotaan DPR tahun 2014-2019; RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang hasil prakarsa atau inisiatif DPR yang 154 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018, untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018. Bahwa melalui Surat Presiden Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Minerba dimaksud. (Vide Bukti T-6) Bahwa Komisi VII DPR RI telah beberapa kali mengagendakan rapat kerja pembahasan RUU Minerba dengan Menteri ESDM dan Menteri terkait yang ditunjuk oleh Presiden dalam Surat Presiden Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, diantaranya adalah Rapat Kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda: (i) Pembicaraan Tingkat I RUU Minerba; dan (ii) Pembahasan DIM RUU Minerba. Pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM RUU Minerba (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-8), dilanjutkan dengan rapat kerja tanggal 25 September 2019 (Vide Bukti T-9) berdasarkan DIM RUU Minerba yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Komisi VII DPR melalui Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dalam surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Vide Bukti T-10) Pada tanggal 27 September 2019 diagendakan rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri yang mewakili Pemerintah dengan agenda Pembahasan RUU Minerba, namun agenda rapat tersebut dibatalkan karena ada surat Kementerian ESDM Nomor 1734/06/SJN.R/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Penundaan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. (Vide Bukti T-40) Proses pembahasan DIM RUU Minerba yang sudah pernah dilakukan juga dapat dilihat dan dibuktikan melalui surat: 155 (i) Surat DPR Nomor LG/14948 tanggal 9 September 2019 kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan perihal Undangan Rapat Kerja untuk tanggal 12 September 2019 dengan agenda rapat Pembahasan DIM RUU Minerba; (Vide Bukti T-11) (ii) Surat DPR Nomor LG/16007/DPR RI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 kepada kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan tentang Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII yang dijadwalkan tanggal 24 September 2019; (Vide Bukti T- 12) (iii) Surat DPR Nomor: LG/16113/DPR RI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan perihal: Penjadwalan Ulang Rapat Kerja dijadwalkan ulang di 25 September 2019 dengan agenda rapat Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII. (Vide Bukti T-13); dan (iv) Surat Menteri ESDM No. 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyerahan DIM RUU Minerba yang sudah diparaf Menteri terkait. (Vide Bukti T-10) Mengacu pada catatan hasil Rapat Kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Badan Legislasi, Menteri Hukum dan HAM dan DPD Telah menyepakati Prolegnas termasuk RUU yang di carry over (Vide Bukti T- 14); selain itu berdasarkan hasil konsultasi Pimpinan Komisi VII DPR dengan Pimpinan Badan Legislasi DPR, Badan Legislasi DPR menjelaskan yang dimaksud dengan carry over artinya tidak diperlukan lagi surat Presiden baru sehingga RUU Minerba yang dibahas mengacu pada Surpres Nomor R-29/Pres/06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018. Bahwa ketika memasuki periode keanggotaan DPR tahun 2019-2024 dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II tahun 2019- 2020 pada tanggal 22 Januari 2020, maka RUU Minerba kemudian ditetapkan Badan Legislasi DPR termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan disepakati dilanjutkan pembahasannya pada masa jabatan DPR periode 156 2019-2020 (carry over) sesuai dengan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 (Vide Bukti T-15). Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR RI, ataupun DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang isinya menyatakan Prolegnas Prioritas 2020 dan status RUU Minerba sebagai RUU Carry Over tanpa adanya sanggahan dari Presiden atau DPD, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR, Presiden maupun DPD telah menyepakati adanya carry over RUU Minerba sebagaimana yang yang disyaratkan Pasal 71A UU P3. Bahwa hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pembahasan RUU Minerba tetap dilanjutkan, yang mana baik DPR RI, Presiden, maupun DPD RI telah menyampaikan masing-masing pendapat atau pandangannya secara kelembagaan. Adapun dalam hal tidak tercapai kesamaan persepsi ataupun pandangan dari masing-masing pihak adalah suatu hal yang normal dalam tatanan kehidupan berdemokrasi. Bahwa setelah RUU Minerba ditetapkan menjadi RUU yang di carry over, Komisi VII DPR kemudian melanjutkan proses pembahasan yang pada periode keanggotaan sebelumnya belum sempat terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan Tingkat I dengan tahapan: (i) Pembahasan DIM RUU Minerba (938 DIM) (Vide Bukti T-39); dan (ii) Penetapan anggota panitia kerja (Panja) RUU Minerba. Panitia kerja Komisi VII DPR bersama Pemerintah melakukan pembahasan RUU Minerba dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020, dimana pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan rapat internal Komisi VII DPR RI secara virtual untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU Minerba. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba telah memenuhi kualifikasi carry over rancangan undang-undang dan oleh karenanya tidak melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 A, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A UUD 1945. b. Terkait pembahasan RUU Minerba di luar Gedung DPR Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Pemohon pada bagian ini, karena senyatanya rapat pembahasan suatu rancangan undang-undang, 157 termasuk RUU Minerba dapat dilakukan di luar gedung DPR; Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 226 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Vide Bukti T-41) yang dipertegas kembali dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib (Vide Bukti T-16), yang pada pokoknya mengatur bahwa: “(3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR Bahwa rapat pembahasan RUU Minerba tetap dapat diadakan walaupun di luar Gedung DPR untuk memaksimalkan tugas dan fungsi legislasi dari anggota DPR dalam pembuatan undang-undang, apalagi RUU Minerba merupakan undang-undang dengan status carry over yang masuk dalam daftar prioritas yang harus diselesaikan pada masa keanggotan DPR masa bakti 2019-2024, karenanya tidak melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon; Lagipula, pelaksanaan rapat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR sebagaimana dipersyaratkan dalam Tata Tertib DPR tersebut (Vide Bukti T-41). Selain itu proses pembahasan rapat kerja DPR tetap berlangsung secara terbuka serta dapat disaksikan oleh publik melalui website DPR atau Live Streaming You Tube dan sosial media DPR. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar asas keterbukaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g UU P3, Pasal 229 UU MD3 dan Pasal 246 Tata Tertib DPR, Pasal 96 UU P3 dan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945. c. Terkait pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan aspirasi pemerintah daerah Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Minerba harus melibatkan pemerintah daerah, karena apabila mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 UU P3 yang mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang maupun UUD 1945 sebagai batu uji perkara a quo, tidak ada satupun kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk turut melibatkan pemerintah daerah, baik dalam proses pembahasan dan pengesahannya; Ketentuan Pasal 65 158 UU P3 secara tegas mengatur bahwa pembahasan rancangan undang- undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi; Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan isi dari Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk ikut terlibat dalam pembahasan RUU Minerba, karena apabila mencermati secara baik ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945, maka pesan utama dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: “(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam terjadi pada tataran pelaksanaan undang-undang dan bukan pada tataran pembahasan maupun pengesahan undang-undang tersebut; Lagipula, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan pasti dari ketidakterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Minerba; Seandainya memang benar ada kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang maupun pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba, quod non, maka faktanya pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Minerba dan evaluasi terhadap Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta, diantaranya adalah: (Vide Bukti T-17 s.d T-28) (i) Kepala Dinas Sumatera Selatan; (ii) Dinas ESDM Sumatera Selatan; (iii) Dinas ESDM Jambi; (iv) Dinas ESDM Sulawesi Selatan; (v) Dinas ESDM Sulawesi Barat; (vi) Dinas ESDM Sulawesi Tengah; (vii) Dinas ESDM Sulawesi Tenggara; (viii) Dinas ESDM Maluku; (ix) Dinas ESDM Maluku Utara; 159 (x) Dinas ESDM Papua Barat; (xi) Dinas ESDM Sumatera Utara; (xii) Dinas ESDM Aceh; (xiii) Dinas ESDM Sumatera Barat; (xiv) Dinas ESDM Bengkulu; (xv). Dinas ESDM Lampung; (xvi) Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM DIY; (xvii) Dinas ESDM Jawa Tengah; (xviii) Kepala Dinas ESDM Jawa Barat; dan (xix) Kepala Dinas ESDM Banten. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945. Bahwa terkait partisipasi publik dalam pembuatan RUU Minerba, sejatinya hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa dan wahana lingkungan hidup; Bahkan Dr. Ahmad Redi, SH, M.H., yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 17 Februari 2016 pernah diundang oleh Komisi VII DPR dalam Rapat Dengar Pendapat untuk menyempurnakan RUU Minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU P3 (Vide BuktiT-29) Bahwa tidak hanya Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., saja yang pernah diundang dalam Rapat Dengar Pendapat, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga pernah diundang atau memberikan pandanganannya dalam forum atau kesempatan diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan UU Minerba. Dengan demikian, tidak benar dali-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan UU Minerba tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, karena fakta-fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya, dimana faktanya Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan yang 160 diamanatkan oleh Pasal 5 huruf g UU P3 dengan melibatkan kedua unsur partisipan tersebut, satu diantaranya karena Pemerintah menyadari bahwa UU Minerba adalah produk undang-undang yang berdampak pada hajat hidup orang banyak dan karenanya sangat bergantung pada aspirasi dan partisipasi dari orang banyak pula. Dalil Pemerintah tersebut sangat beralasan dan dapat dibuktikan keabsahannya, sebagai contoh konkrit sebelum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 secara resmi diundangkan, Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia untuk memetakan permasalahan- permasalahan yang timbul dari undang-undang mineral dan batubara yang lama (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009) dan solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Minerba, yaitu di kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, yang daftar lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut; NO. KOTA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA 1. Jakarta Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Gedung Muhammad Sadli I Lt. 5, Jl. Soepomo No. 10, Tebet Jakarta Selatan. a. Institut Teknologi Bandung; b. Universitas Padjajaran; c. Universitas Trisakti; d. PERHAPI; e. MGEI; f. PERMATA; g. Seluruh Perusahaan Pemegang KK/PKP2B. 2. Palembang Kamis s.d Sabtu, tanggal 7 November 2019 s.d 9 November 2019 di Hotel Aston Pelembang Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 189 Palembang. a. Kepala Dinas Sumatera Selatan; b. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya; c. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 161 NO. KOTA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA d. Dinas ESDM Sumatera Selatan; e. Dinas ESDM Jambi; f. WALHI Sumatera Selatan; g. Pilar Nusantara; h. Inspektur Tambang; 3. Balikpapan Kamis s.d Sabtu, tanggal 14 November 2019 s.d 16 November 2019 di Hotel Four Points by Sheraton Jl. Pelita No. 19, Sepinggan Raya, Balikpapan. a. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; b. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman; c. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. 4. Makassar Kamis s.d Sabtu, tanggal 21 November 2019 s.d 23 November 2019 di Swiss - Belhotel Makassar Jl. Ujung Pandang No. 8, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. a. Dinas ESDM Sulawesi Selatan; b. Dinas ESDM Sulawesi Barat; c. Dinas ESDM Sulawesi Tengah; d. Dinas ESDM Sulawesi Tenggara; e. Dinas ESDM Maluku; f. Dinas ESDM Maluku Utara; g. Dinas ESDM Papua Barat; h. Universitas Hasanuddin; i. Universitas Muslim Indonesia; 162 NO. KOTA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA j. Universitas Bosowa; k. Universitas Karya Dharma Makassar. l. Universitas Pejuang Republik Indonesia; m. Walhi Sulawesi Selatan. n. Walhi Sulawesi Tenggara; o. Persatuan Mahasiswa Pertambangan; p. Inspektur Tambang. 5. Medan Kamis s.d Sabtu, tanggal 5 Desember 2019 s.d 7 Desember 2019 di Four Points Hotel by Sheraton Medan Jl. Gatot Subroto No. 395, Kec. Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. a. Fakultas Hukum Universitas Indonesia; b. Fakultas Hukum Universitas Riau; c. Fakultas Hukum Universitas Lampung; d. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; e. Dinas ESDM Sumatera Utara; f. Dinas ESDM Aceh; g. Dinas ESDM Sumatera Barat; h. Dinas ESDM Bengkulu; i. Dinas ESDM Lampung. 6. Yogyakarta Kamis s.d Sabtu, tanggal 9 Januari 2020 s.d 11 Januari 2020 di Hotel JW Marriot a. Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta; 163 NO. KOTA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA Yogyakarta Jl. Ring Road Utara, Kaliwaru, Depok, Yogyakarta. b. Fakultas Hukum Diponogoro; c. Fakultas Hukum Universitas; Atmajaya Yogyakarta; d. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; e. Fakultas Teknik UPN Yogyakarta; f. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; g. Fakultas Teknik UGM; h. Fakultas Hukum UGM; i. Fakultas Hukum UNS; j. Fakultas Kehutanan UGM; k. Dinas Perkerjaan Umum & ESDM DIY; l. l. Dinas ESDM Jawa Tengah. 7. Bandung Rabu s.d Jumat, tanggal 22 Januari 2020 s.d 24 Januari 2020 di Hotel Crowne Plaza Bandung Jl. Lembong No. 19, Braga, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. a. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; b. Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran; c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran; d. Fakultas Teknik Pepdrtambangan dan Perminyakan ITB; 164 NO. KOTA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PESERTA e. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon; f. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB; g. Fakultas Hukum Universitas Maranatha; h. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan; i. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; j. Sekolah Tinggi Hukum Bandung; k. SEAMEO BIOTROP Bogor; l. Article33 Indonesia; m. WALHI Jawa Barat; n. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL); o. Lembaga Kajian Energi Pertambangan dan Industri Strategis; p. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat; q. Kepala Dinas ESDM Banten. Dari daftar tersebut di atas, diketahui secara pasti bahwa dalam setiap roadshow yang dilakukan oleh Pemerintah di ketujuh kota besar di Indonesia 165 tersebut telah dihadiri oleh berbagai macam stakeholders yang dimaknai sebagai pelibatan unsur publik dalam pembuatan UU Minerba; Selain upaya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut di atas, perumusan RUU Minerba oleh Badan Keahlian Dewan Setjen DPR dan Komisi VII DPR juga dilakukan setelah menerima masukan dari stakeholders diantaranya: (Vide Bukti T-17 s.d T-28) a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Jaringan Tambang Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman. b. Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin, WALHI Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Provinsi Sulawesi Selatan. c. PT MIFA Bersaudara, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Universitas Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara; dan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat. e. R. Sukhyar (mantan Dirjen Minerba); f. Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas UPN Veteran, Universitas Sriwijaya); dan g. Assosiasi (Assosiasi Nickel Indonesia (ANI), Assosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO). Selain itu, seandainya benar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak pernah melibatkan partisipasi publik, quod non, maka bagaimana mungkin Para Pemohon dapat dengan fasihnya menguraikan informasi dan menyusun bukti-bukti sedemikian rupa untuk kemudian mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo; Bukti-bukti 166 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo malah membuktikan bahwa seluruh tahapan dan proses pembentukan UU Minerba dilakukan secara terbuka, transparan dan telah melibatkan partisipasi publik; Karena apabila prosesnya dilakukan secara tertutup, maka Pemerintah justru perlu mempertanyakan keabsahan perolehan seluruh informasi dan bukti-bukti tersebut oleh Para Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar ketentuan Pasal 96 UU P3 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. d. Terkait pembahasan RUU minerba tidak melibatkan DPD RI Mengacu pada Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014, maka sesungguhnya kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut: (i) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (ii) Ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan (iii) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan dan agama. Artinya bahwa DPD berwenang untuk ikut serta dalam pembahasan dan memberikan pendapat atas suatu rancangan undang-undang pada tingkat pertama, namun original intens kehadiran DPD tersebut tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut terlibat dalam tahap pemberian persetujuan rancangan undang-undang. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/ 2020 dan Perkara Perkara Nomor 60/ PUU- 167 XVIII/2020 yang menyatakan DPD RI tidak sekalipun dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, dengan alasan sebagai berikut: (i) Bahwa Badan Legislasi DPR telah mengirim surat kepada DPD berdasarkan Surat Badan Legislasi DPR Nomor 46 tanggal 17 Desember 2019 perihal Pengesahan Program Legislasi Nasional 2020-2024 (Vide Bukti T-30), dimana RUU Minerba adalah salah satu rancangan undang- undang yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024; (ii) Apabila mengacu pada Surat DPR RI Nomor LG/05225/DPRRI/IV/ 2020 tanggal 22 April 2020 kepada Komite II DPD RI, diketahui bahwa panitia kerja RUU Minerba dari Komisi VII DPR telah mengundang DPD untuk memberikan pandangan dan masukan atas RUU Minerba melalui virtual meeting untuk memenuhi protokol waspada Covid-19. (Vide Bukti T-31). (iii) Atas undangan DPR tersebut, pada tanggal 27 April 2020 panitia kerja RUU Minerba Komisi VII DPR kemudian mengadakan rapat terbuka dengan Komite II DPD sebagaimana ternyata dalam Laporan Singkat Rapat Terbuka tanggal 27 April 2020 (Vide Bukti T-32); (iv) Dalam rapat terbuka dengan panitia kerja RUU Minerba Komisi VII DPR tersebut, Komite II DPD diwakili oleh (i) Yorrys Raweyai (Ketua); (ii) Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I); (iii) H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II); dan (iv) Hasan Basri SE, MH (Waka III) sesuai dengan daftar hadir rapat kerja Komisi VII DPR dan DPD (Vide Bukti T-33); (v) Sebagai tindak lanjut dari rapat terbuka tersebut, Komite II DPD telah menyampaikan masukan dan sarannya terhadap RUU Minerba (Vide Bukti T-34), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: - Penambahan pada bagian konsiderans; - Penambahan pada bagian ketentuan umum; - Penambahan pada perencanaan pengelolaan minerba; - Keterlibatan koperasi dan badan usaha milik desa; - Pelestarian lingkungan; - Wilayah kerja pertambangan; - Keterlibatan pengusaha kecil dalam usaha pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara; - Tenaga kerja; - Jangka waktu divestasi; 168 - Pengaturan bagi hasil; - Jangka waktu penambang; - Izin usaha pertambangan; dan - Sinkronisasi kewenangan pemerintah. (vi) Dalam Laporan Pimpinan Komisi VII DPR terkait RUU Minerba pada Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 telah dipertegas pula keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba yang akan dikutip sebagai berikut: “Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 06 Mei 2020. Selain itu, disela-sela proses pembahasan, Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI menerima masukan dan pandangan dari Tim Peneliti Fakultas Hukum UI yang dipimpin Prof. Hikmahanto Juwana pada tanggal 7 April 2020 dan Komite II DPD RI pada tanggal 27 April 2020” Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPD RI telah diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan atas DIM RUU Minerba, dan terbukti secara faktual DPD telah memberikan saran dan pendapatnya terhadap DIM RUU Minerba dalam bentuk dan format yang diterima oleh DPR, sehingga saran dan pendapat DPD tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan atas keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Minerba; Apalagi berdasarkan laporan singkat rapat virtual dan daftar kehadiran, terbukti ada keterlibatan DPD RI untuk membahas DIM secara rapat virtual. Bahwa jika mengacu pada ketentuan dalam UU P3 dan UU MD3, tidak ada satupun ketentuan yang memberikan penjelasan sejauh apa dan seperti apa bentuk keterlibatan DPD dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Bahkan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 170 ayat (5) UU MD3 justru secara nyata telah tertulis bahwa dalam hal DPD tidak ikut menyampaikan pendapat mini, maka pembicaraan Tingkat I tetap dilakukan. Berdasarkan uraian keenam poin tersebut, maka Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara proper dan komprehensif, diantaranya dibuktikan dengan: (i) Adanya persetujuan DPD atas carry over RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020; 169 (ii) Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan (iii) Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada tanggal 27 April 2020. Dengan demikian, maka pembahasan RUU Minerba telah melibatkan DPD sepenuhnya dan karenanya tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU P3 serta Pasal 170 UU MD3. e. Terkait pengambilan keputusan dalam rapat tingkat I Komisi VII DPR yang dilakukan secara virtual dan tidak mencapai kuorum serta pengambilan keputusan secara aklamasi Berdasarkan Surat DPR Nomor: LG/05225/DPRRI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 kepada Komite II DPD, diketahui bahwa Panja Komisi VII mengadakan rapat terbuka Panja RUU Minerba Komisi VII DPR sesuai protokol waspada Covid-19 yang dilakukan secara virtual dengan Komite II DPD, dimana rapat tersebut beragendakan pandangan dan masukan DPD atas RUU Minerba, sebagaimana yang disampaikan oleh (i) Yorrys Raweyai (Ketua); (ii) Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I); (iii) H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II); dan (iv) Hasan Basri SE, MH (Waka III). Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, telah diatur bahwa: “(4) Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan rapat pembahasan RUU Minerba Tingkat I oleh Komisi VII DPR yang dilangsungkan ketika terjadi penyebaran virus Covid-19 dikualifikasi sebagai keadaan yang luar biasa, sehingga memberikan dispensasi kepada anggota Komisi VII DPR untuk menyelenggarakan rapat secara virtual sesuai ketentuan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 170 Walaupun rapat pembahasan RUU Minerba dilangsungkan secara virtual, namun dalam menetapkan kehadiran dan proses pengambilan keputusan dalam rapat kerja Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tetap memperhatikan kuorum anggota DPR dan tata tertib yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa kehadiran anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap fraksi, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan DPR dan semua jenis rapat DPR yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota secara virtual adalah sah. Selengkapnya akan dikutip sebagai berikut: “(5) Dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 (satu) Anggota untuk setiap Fraksi, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR. (6) Dalam hal kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat terpenuhi, semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh pimpinan dan Anggota secara virtual” Bahwa rapat virtual pembahasan RUU Minerba Tingkat I yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 telah dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi DPR, yaitu: (i) Dony Maryadi Oekon, ST. dari Fraksi PDI Perjuangan; (ii) Maman Abdurrahman, ST dari Fraksi Golkar; (iii) Moreno Soeprapto dari Fraksi Gerindra; (iv) Arkanata Akram, ST, BE (Hons) Meng, Sc. dari Fraksi Nasdem; (v) Abdul Wahid,S.Pd.I dari Fraksi PKB; (vi) DR H. Mulyanto, M.Eng dari Fraksi PKS; (vii) Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, MSc. dari Fraksi PAN; (viii) Drs.H.Anwar Idris dari Fraksi PPP; dan (ix) Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat, sesuai dengan daftar hadir peserta rapat (Vide Bukti T-35), Bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat mini fraksinya dalam rapat Tingkat I dengan hasil bahwa 8 (delapan) fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna (Pembicaraan Tingkat II) dan ada 1 (satu) Fraksi yang menyatakan tidak setuju, yaitu Fraksi Demokrat yang dibacakan Sartono Hutomo; 171 Namun demikian, pada pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tanggal 12 Mei 2020, seluruh Fraksi DPR telah memberikan persetujuan tanpa ada catatan dan maupun interupsi untuk menetapkan UU Minerba (Vide Bukti T-36); Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar Tata Tertib dan hak konstitusional anggota DPR. f. Selain itu, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap UU Minerba seharusnya dilakukan penggantian undang-undang dan bukan perubahan undang-undang, karena apabila mengacu pada Lampiran I Nomor 237 UU P3 diatur bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan (i) Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; (ii) Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau (iii) Esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang telah diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru. Apabila mencermati secara baik frase “lebih baik dicabut”, maka diketahui secara pasti bahwa tidak ada kewajiban hukum yang melekat pada para pembentuk undang-undang untuk melakukan pencabutan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan kemudian menggantikannya dengan yang baru melalui UU Minerba; Dengan demikian, tidak ada konsekuensi hukum dan tidak pula ada konsekuensi logis apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan yang berakibat pada batalnya UU Minerba sebagaimana dalil-dalil dari Para Pemohon, karena perihal formulasi penggantian atau perubahan suatu undang-undang diserahkan sepenuhnya menurut kebijakan mandiri dari pembentuk undang-undang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk Para Pemohon; Apalagi senyatanya Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian konstitusional atau kerugian material apa yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan undang-undang saja dan bukan undang-undang penggantian. 172 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar UU P3. g. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang mengajukan permohonan Putusan Sela untuk menunda pemberlakuan UU Minerba Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang), bahwasanya Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan pelaksanaan kewenangan dengan pertimbangan atas dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan tersebut; Namun faktanya dalam perkara a quo, tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan. Dalam memohon putusan sela harus pula mempunyai alasan-alasan yang rasional untuk segera menghentikan pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam UU Minerba; Dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau tidak dipenuhinya syarat-syarat permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Adanya permohonan putusan sela dengan alasan adanya kekhawatiran dari Pemohon apabila terjadi pemberian perpanjangan IUPK oleh Pemerintah sebagai kelanjutan dari kegiatan operasional KK/PKP2B yang telah selesai pelaksanaannya juga tidak beralasan, karena sebagaimana yang telah di sampaikan sebelumnya dan juga mengacu pada pemaparan kajian dan konsultasi publik di 7 (tujuh) kota-kota besar di Indonesia (termasuk pada universitas-universitas dan dinas dinas-dinas ESDM) yang telah berulang kali dilaksanakan sebelum RUU Minerba ini disahkan, ada syarat-syarat tertentu yang ketat dan wajib dipenuhi agar supaya dapat diberikan perpanjangan waktu dalam bentuk IUPK (tidak otomatis), diantaranya: (i) Diajukan dalam waktu yang telah ditetapkan; 173 (ii) Harus memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial; (iii) Harus menunjukan kinerja pertambangan yang baik; dan (iv) Tidak boleh melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana dan melakukan perbuatan yang dianggap melalaikan kewajibannya. Dengan fakta tidak serta mertanya permohonan perpanjangan IUPK dikabulkan sebagaimana yang didalilkan pemohon a quo sebenarnya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk mengesampingkan permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran yang mengada-ada tersebut, terlebih lagi tidak ada satupun dari Pemohon a quo yang mengalami kerugian spesifik dan tidak ada hubungan sebab-akibat yang nyata yang dialaminya atas diberlakukannya UU Minerba. Oleh sebab itu, Pemerintah berpandangan tidak ada urgensi yang beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dalam permohonan a quo dan oleh karenanya ketentuan Pasal 58 UU MK tetap harus diterapkan. Hal tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, yang akan dikutip berikut: “Permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut hukum karena menurut penilaian Mahkamah, tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan. Selain itu, berdasarkan pada pertimbangan berikut ini: (i) Dalam pengujian Undang-Undang, putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009; (ii) Putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; (iii) Putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus pengujian Undang- Undang bersifat erga omnes; Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang juga diatur dalam Pasal 58 UU MK yang berbunyi: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ini berarti bahwa putusan hakim MK yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari 174 putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan berlaku mengikat. V. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Menolak permohonan provisi Para Pemohon perkara Nomor: 60/PUU- XVII/2020 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku dan mengikat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya (void) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 169 A UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan proses pembentukan UU Minerba telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan 175 Batubara tetap berlaku dan mengikat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tambahan untuk menjawab pertanyaan dari para hakim konstitusi, sebagai berikut: I. BUKTI KETERLIBATAN PEMOHON VI (IR. BUDI SANTOSO), PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) DAN PEMOHON V (DR. MARWAN BATUBARA, M.SC) DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN UU MINERBA Bahwa dalam persidangan sebelumnya salah satu dari Hakim Panel, yaitu Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk dapat membuktikan fakta adanya keterlibatan dari Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) dalam proses pembentukan UU Minerba sebagaimana yang telah Pemerintah uraikan dan bacakan pada huruf c halaman 55 Keterangan Presiden tanggal 21 Oktober 2020. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, dengan ini sekaligus penegasan Pemerintah atas fakta-fakta keterlibatan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan juga Pemohon V (Dr. Marwan Batubara M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba, yang akan diuraikan sebagai berikut: a. PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) Bahwa Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) sudah pernah diundang dan ikut hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sebagai sarana partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Minerba tanggal 9 Oktober 2019; Sehubungan dengan penjelasan pada bagian ini, selain telah diuraikan pada poin huruf c halaman 55 Keterangan Presiden, Pemerintah juga telah menguraikan keterlibatan Pemohon VII dalam poin huruf e halaman 11 dan 12 Keterangan Presiden, karena kedua penjelasannya sama-sama mengacu pada fakta yang terungkap dalam Bukti T-1. 176 Apabila mencermati kembali Bukti T-1 yang telah diajukan oleh Pemerintah, terdapat beberapa lampiran bukti yang membuktikan bahwa Pemohon VII ikut terlibat dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba, diantaranya: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, yang dikutip sebagai berikut: NO NAMA UNIT/ INSTASI NO HP/EMAIL 1. .. 2. … 3. Ilham Rifki PERMATA 0815… (ii) Notulensi diskusi publik pada tanggal 9 Oktober 2019, dimana Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) telah hadir sebagai perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (PERMATA) dan telah memberikan saran dan masukannya dalam diskusi tersebut, yang dikutip sebagai berikut: “6. PERMATA - Berharap konstitusi terhadap pengimplementasian inkonsistensi dalam Penegakan Peraturan. - Tumpang tindih Regulasi. - Pandangan publik akan pertambangan PERMATA juga meng-counter antaranya: I. Pembinaan dan Pengawasan Pertama Inspektur Tambang penegasan konsep dalam hal pengaturan dari pusat tapi perlu ada wakil regional di daerah. II. IPR banyak sekali yang akan di bahas pendekatan dan sistem serta dampak lingkungan seperti apa.” (iii) Foto-foto ketika berlangsungnya diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019; (iv) Foto bersama setelah diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, dan juga diperkuat kembali dengan bukti foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) seorang diri pada diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019. (Vide Bukti T-43) b. PEMOHON VI (Ir. BUDI SANTOSO) Bahwa terhadap Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) selaku perwakilan dari CIRRUS (Center for Indonesian Resources Strategic Studies) juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum diskusi publik yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, sebagaimana dapat dibuktikan dari foto yang bersangkutan dalam forum diskusi tersebut (Vide Bukti T-44). Lebih lanjut, fakta keterlibatan Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum diskusi publik pembentukan UU Minerba tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 177 selaku pimpinan rapat dalam diskusi publik tersebut (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis dari Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 selaku peserta diskusi publik (Vide Bukti T-46); Dalam keterangan tertulisnya, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa dalam forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020 dirinya telah menyampaikan rencana amandemen Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan membenarkan kehadiran Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum tersebut, yang akan dikutip sebagai berikut: “4. Bahwa dalam forum diskusi publik tersebut saya telah memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan pembentukan UU 3/2020, khususnya terkait dengan rencana amandemen Pasal 169 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009, diantaranya adalah: a. Bahwa pengaturan mengenai PKP2B telah di atur dalam beberapa instrumen hukum peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu: (i) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (ii) Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta; (iii) Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor; dan (iv) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. b. Bahwa pemegang PKPB2B berhak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan sepanjang memenuhi persyaratan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Bahwa rencana perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 khususnya dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara; d. Bahwa dengan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, maka penerimaan negara dalam bentuk dana hasil produksi batubara (DHPB) akan meningkat; dan e. Bahwa Pemerintah juga sedang berupaya untuk mengevaluasi aspek eksplorasi, teknis pertambangan, konservasi batubara dan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan. 5. Bahwa berdasarkan pengamatan saya secara langsung ketika memimpin diskusi publik tersebut, saya melihat dan mengetahui bahwa forum tersebut telah dihadiri oleh: a. Ir. Budi Santoso selaku perwakilan dari Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRRUS); dan 178 b. Dr. Marwan Batubara, M.Sc selaku perwakilan dari Indonesian Resources Studies (IRESS). 6. Bahwa terhadap pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kedua peserta di atas juga telah menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing; c. PEMOHON V (Dr. MARWAN BATUBARA, M.Sc) Bahwa terhadap Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ternyata juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, yang bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada saat itu hadir untuk mewakili Indonesian Resources Studies (IRESS) sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 3 Februari 2020, yang dikutip sebagai berikut: (Vide Bukti T-47) No NAMA JABATAN UNIT 36. .. 37. … 38. Marwan B IRESS (ii) Foto kehadiran Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020. (Vide Bukti T-48) Bahwa kedua bukti keterlibatan Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 yang telah dikutip di atas (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis yang dibuat Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 (Vide Bukti T-46), serta keterangan saksi-saksi yang akan Pemerintah hadirkan dalam persidangan berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada keragu-raguan dan telah terbukti menurut hukum bahwa baik Pemohon VI (Ir. Budi Santoso), Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), maupun Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 telah ikut dilibatkan dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba. Hal ini sekaligus untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketiga pemohon tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU Minerba dalam perkara a quo. 179 Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa pelibatan unsur publik merupakan salah satu elemen penting dan sebagai upaya yang dapat Pemerintah lakukan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pembentukan UU Minerba. Unsur-unsur publik yang telah Pemerintah libatkan, diantaranya dapat dibaca dari Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tanggal 28 Januari 2020 (Vide Bukti T-49), yang terdiri dari Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang, Pusat Studi Hukum, Energi, dan Pertambangan, Wahana Lingkungan hidup Indonesia, Djakarta Mining Club, Indonesian Parliamentary Center, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Trend Asia, dan sebagainya. II. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta Pemerintah mempertegas maksud dari frasa “jaminan perpanjangan” yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 169A UU Minerba, apa memang benar berlaku serta-merta/ otomatis dan apakah ada perbedaan persyaratan yang dibutuhkan apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ketentuannya mengatur sebagai berikut: “(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.” Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan di halaman 34 - 35 Keterangan Presiden, yang menerangkan bahwa “jaminan perpanjangan” bagi para pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK tidak berlaku secara otomatis, karena pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang serupa dengan persyaratan yang diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Bahkan jika dilihat lebih seksama, Pemerintah justru 180 menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi pemegang KK/PKP2B apabila dibandingkan dengan persyaratan pemegang IUPK operasi produksi pada umumnya, yaitu adanya keharusan peningkatan penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak, penyesuaian wilayah dalam bentuk rencana pengembangan seluruh wilayah, dan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri, dimana ketentuan tersebut hanya mengikat pemegang KK/ PKP2B, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169A ayat (2) dan ayat (4) UU Minerba. Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, bagi pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh perpanjangan dalam bentuk IUPK kelanjutan dari KK/PKP2B juga harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan, yaitu: a. Melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; b. Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; c. Adanya penyesuaian luas wilayah; d. Penambahan penerimaan Negara; e. Adanya kewajiban divestasi; dan f. Tambahan persyaratan dari aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Contoh konkrit adanya penambahan persyaratan di luar dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dapat dibaca dari ketentuan Pasal 31 Amandemen Kontrak Karya yang dibuat oleh dan antara PT GAG Nikel dengan Pemerintah pada tanggal 12 April 2017, yang akan dikutip sebagai berikut: “PASAL 31 JANGKA WAKTU Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dari Persetujuan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut: 31. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk izin usaha di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat memberikan kelanjutan operasi pertambangan APABILA PERUSAHAAN MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AMANDEMEN, yaitu: a. Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri, b. Kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang-barang dan jasa dalam negeri, c. Penyesuaian luas wilayah, 181 d. Penerimaan Negara, e. Divestasi, dan f. Persyaratan aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. PEMERINTAH AKAN MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA PERUSAHAAN APABILA TERDAPAT SUATU PENILAIAN DARI PEMERINTAH BAHWA PERUSAHAAN, SECARA MATERIAL, TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DALAM PARAGRAF INI. Para Pihak akan mendiskusikan penilaian Pemerintah tersebut dan Perusahaan setuju untuk melakukan perbaikan terhadap ketidakpatuhan dimaksud sesegera mungkin. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan kutipan Amandemen Kontrak Karya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B tidak berlaku otomatis, artinya perpanjangan hanya dapat diberikan apabila terhadap pemegang KK/PKP2B telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pemerintah tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 169 B ayat (4) UU Minerba, yang akan dikutip sebagai berikut: “(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik” Bahwa selain bentuk persyaratan perpanjangan yang sama (bahkan lebih ketat), yang telah Pemerintah terapkan kepada pemegang KK/PKP2B yang ingin mendapatkan IUPK perpanjangan, Pemerintah juga telah menerapkan ketentuan yang sama pula dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban serta larangan yang berlaku bagi kedua pemegang IUPK operasi produksi dan pemegang IUPK kelanjutan dari KK/ PKP2B. Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 172 A UU Minerba yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 172 A Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang- Undang ini” Dengan demikian, maka perpanjangan yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B jelas tidak bersifat diskriminatif, karena faktanya baik syarat perpanjangannya maupun ketentuan hak dan kewajiban serta larangan yang 182 melekat padanya juga berlaku sama dengan yang telah diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi lainnya, karena sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang beresiko tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berharap agar Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan pandangan Pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman jaminan hak perpanjangan jangka waktu tidak berlaku secara otomatis, karena ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh pemegang KK/PKP2B agar mendapatkan IUPK perpanjangan tersebut; Selain itu, Pemerintah juga berharap agar Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa jaminan perpanjangan waktu yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B bukan untuk membedakan perlakuan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya Pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan negara yang lebih superior dalam pengelolaan pertambangan, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh kuasa hukum dari Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020, Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., ketika memberikan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 (Vide Bukti T-5). III. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta konfirmasi apakah memang ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sejak pemberlakukan UU Minerba dan apakah masih ada perizinan terkait lainnya yang masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa apabila mengacu pada halaman 209 dan 210 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi Negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya alam milik Negara yang pengelolaannya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa apabila dikaitkan antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan usaha 183 tertentu yang cakupan wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan secara baik dalam industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan. Bahwa apabila mencermati industri pertambangan yang bersifat holistik, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak melulu hanya berkaitan dengan izin usaha pertambangan semata; Artinya dengan diberlakukannya UU Minerba tidak serta-merta membuat seluruh kewenangan atas “seperangkat” perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (termasuk izin pendahuluannya) ikut menjadi beralih kepada pemerintah pusat seluruhnya; Perlu dipahami bersama bahwa perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya sebatas pada dibutuhkannya IUPK saja, akan tetapi masih ada banyak perizinan atau persyaratan yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan mineral dan batu bara yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pelaku usaha di bidang ini, yang kewenangan terhadap perizinan atau persyaratan tersebut masih dipegang penuh oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Rekomendasi tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diketahui bahwa ada persyaratan rekomendasi Gubernur setempat yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Bahwa Rekomendasi Gubernur ini diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang wilayah pertambangannya masuk dalam kawasan hutan; b. Izin Lokasi, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi secara tegas di atur bahwa kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Izin Lingkungan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun 184 pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juga telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahkan jika dicermati secara baik, izin usaha pertambangan operasi produksi tidak akan diterbitkan sebelum dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang berwenang tersebut. d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri secara tegas telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh perangkat perizinan-perizinan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diterbitkan oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian besar dari kewenangan perizinan tersebut masih melekat pada pemerintah daerah. Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang di atur dalam UU Minerba sendiri, ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba telah mengatur bahwa pemerintah daerah dapat didelegasikan untuk menerbitkan sejumlah perizinan tertentu, diantaranya yaitu nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau perizinan, seperti izin pertambangan rakyat dan izin penambangan batuan; Dalam proses pengujian dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah melalui perangkat di Dinas-Dinas ESDM daerah, tidak ada 185 keberatan dari pemerintah daerah berkaitan dengan hal-hal tersebut. (Vide Bukti T-17 s.d T-28) Lebih lanjut, jika berbicara lebih khusus terhadap seluruh kewenangan yang berkenaan dengan KK/PKP2B yang bersifat strategis, senyatanya pengawasan terhadap para pemegang KK/ PKP2B telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik sejak pengaturan pengelolaan pertambangan masih dalam format perjanjian karya atau kontrak karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/ 1996 maupun ketika pengaturan pengelolaan pertambangan telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, termasuk UU Minerba yang baru. Sehingga dengan kata lain, tidak ada kewenangan pemerintah daerah terkait perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan dari KK/PKP2B menjadi IUPK yang tereduksi, karena sejak awal memang seluruh kewenangan terkait KK/PKP2B tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah. Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa perizinan di bidang pertambangan harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan evaluasi yang seksama; Pemerintah berpendapat berdasarkan bukti dan penilaian yang komprehensif bahwa terkait pembagian kewenangan, khususnya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah, belum mencapai tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan cenderung timbul beberapa permasalahan di berbagai daerah. Bahwa namun demikian, walaupun tidak seluruh kewenangan penerbitan perizinan pertambangan diberikan kepada pemerintah daerah, namun faktanya manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah jauh lebih besar dari manfaat ekonomi yang diterima pemerintah pusat, sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 129 UU Minerba dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berharap Majelis Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang di atur dalam UU Minerba merupakan bentuk keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Apalagi tata kelola sumber daya alam nasional (dalam hal ini bidang pertambangan) memerlukan perhatian khusus yang tepat agar beberapa 186 permasalahan yang selama ini timbul akibat kewenangannya berada di pemerintah daerah tidak terjadi lagi. IV. TIDAK ADA NORMA BARU YANG DISISIPKAN DALAM RUU MINERBA SETELAH PERSETUJUAN CARRY OVER DIBERIKAN, SELAIN DARI NORMA YANG TELAH MASUK DALAM DAFTAR INVENTARIS MASALAH SEBELUM CARRY OVER Bahwa Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh juga meminta konfirmasi terkait materi Keterangan Presiden pada halaman 52 (Vide Bukti T-39), yang pada pokoknya menyatakan ada kekhawatiran penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah dilakukan carry over, padahal norma baru tersebut tidak pernah ada dalam pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) pada periode sebelumnya. Atas permintaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Pemerintah mengapresiasi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencermati materi muatan RUU Minerba, baik ketika RUU Minerba masih dalam tahap pembahasan oleh para anggota DPR periode 2014- 2019 maupun setelah RUU Minerba dilakukan carry over berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/ 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 (Vide Bukti T-15). Mengacu pada Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM tanggal 12 September 2019 dan tanggal 25 September 2019, diketahui bahwa jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Komisi VII DPR adalah sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) DIM RUU Minerba (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-9); Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 tersebut sama dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada tanggal 13 Februari 2020; Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 serta 13 Februari 2020 di atas juga bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang menjadi pembahasan Komite II DPD, sebagaimana yang dapat dilihat dari Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020 (Vide Bukti T-32); 187 Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 27 April 2020 di atas kembali bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan dalam Laporan Ketua Panja RUU Minerba kepada Komisi VII DPR mengenai hasil pembahasan Panja atas RUU Minerba tanggal 11 Mei 2020. Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 27 April 2020 dan tanggal 11 Mei 2020 tersebut juga dikuatkan dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, sebagaimana tercermin dalam Risalah Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020 (Vide Bukti T-36). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kesempatan yang baik ini Pemerintah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah adanya persetujuan carry over berdasarkan Pasal 71 A UU P3, selain daripada norma yang telah dimasukkan dalam DIM RUU Minerba sebelum dilakukan carry over. [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-49. Sesuai perintah majelis, pada saat pengesahan bukti tersebut kemudian diubah tandanya menjadi Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK- 49 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Partisipasi Publik tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVI/2018; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XVI/2018; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2- 3/PUU-V/2007; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XII/2014; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R- 29/Pres/06/2018 bertanggal 5 Juni 2018 perihal 188 Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 dengan agenda Pembahasan DIM masalah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 agenda Pembahasan DIM RUU Minerba; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR RI tanggal 25 September 2019; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/14948/DPR RI/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Undangan Rapat Kerja untuk tanggal 12 September 2019 dengan agenda rapat Pembahasan DIM RUU Minerba kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16007/DPR RI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal undangan rapat kerja kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 189 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16113/DPR RI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penjadwalan Ulang Rapat Kerja kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi Dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Tata Tertib; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam pada tanggal 27 April 2015 s.d. 30 April 2015; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengumpulan Data Provinsi Kalimantan Timur RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Notulensi Rapat Pembahasan tentang Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sesi 2) Tanggal 9 Oktober 2019 di Gedung Muhamad Sadli I Lantai 5 Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 9 s.d. 11 190 Januari 2020 di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok Yogyakarta 55283; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makassar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makasar Kota Makassar Sulawesi Selatan 90111; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makasar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan 90111; 23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Aston Hotel Palembang Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 189 Talang Aman, Kota Palembang, Sumatera Selatan; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Notulen Rapat Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Palembang; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan 191 Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Fotokopi Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Antara Komisi VII DPR dengan beberapa stake holders dalam penyempurnaan rumusan RUU Minerba yaitu: a. Risalah Rapat tanggal 17 Desember 2015; b. Risalah Rapat tanggal 4 Februari 2016; dan c. Risalah Rapat tanggal 17 Februari 2016. 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor LG/05225/DPR RI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal undangan rapat kerja untuk 192 memberikan pandangan dan masukan atas RUU Minerba melalui virtual meeting untuk memenuhi protokol waspada Covid-19; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Panja RUU Minerba Komisi VII DPR- RI tanggal 27 April 2020; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Masukan Komite II DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi VII DPR tanggal 11 Mei 2020; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-175/KF/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Penyampaian Tanggapan dan Pemarafan atas Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (DIM RUU Perubahan UU Minerba); 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 614/M-IND/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Tanggapan atas Permohonan Paraf; 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Nomor 1734/06/SJN.R/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Penundaan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, tanggal 16 September 2014; 193 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, tanggal 2 April 2020; 43. Bukti PK-43 : Foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar); 44 Bukti PK-44 : Foto Pemohon VI (Ir. Budi Santoso); 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan No. 925/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Muhamad Aditya Putra tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan Nomor 926/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Daftar Hadir Forum Diskusi Publik tanggal 3 Februari 2020; 48. Bukti PK-48 : Foto Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M. Sc); 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Undangan Sosialisasi dan Diskusi. [2.7] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, Presiden juga mengajukan 1 (satu) saksi yakni Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., dan 3 (tiga) ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal masing-masing pada tanggal 17 Juni 2021 dan 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M. 1. TUJUAN DAN URGENSI PERUBAHAN UU 4/2009 a. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari pemenuhan kewajiban Negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut 194 mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945; b. Selanjutnya di dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 4 UU 4/2009 secara tegas diatur bahwa penguasaan Negara atas mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan; c. Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 menyatakan bahwa untuk menilai apakah cabang produksi bernilai atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; d. Urgensi dilakukannya perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 semata- mata dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 4/2009 tersebut, diantaranya supaya: (i) Menyesuaikan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pengujian UU 4/2009; (ii) Terjadi sinkronisasi kewenangan dan data pemerintah pusat dan daerah; (iii) Optimalisasi pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca-tambang; (iv) Optimalisasi pelaksanaan dan mekanisme pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral tertentu; (v) Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dalam penerbitan IUP; (vi) Peningkatan dalam penegakan sanksi administratif maupun pidana untuk menegakkan kewajiban dan larangan. e. Selain urgensi di atas, tujuan dan manfaat dari perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah: (i) Peningkatan penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk kewajiban tambahan kepada Pemegang IUPK sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dan juga peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB); dan 195 (ii) Terjadi peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk pengembangan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi. 2. PROSES DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UU 3/2020 a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari apa yang saya alami, pembentukan UU 3/2020 telah memperhatikan aspek prosedural dan substansial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan keseluruhan etika dan rasionalitas penerimaan publik; Oleh karenanya, tuduhan yang tanpa disertai bukti kepada kami bahwa perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah pesanan oligarki dan kapitalis sangat melukai hati Pemerintah dan secara khusus seluruh jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, karena selain usulan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 merupakan inisiatif DPR, faktanya tuduhan tersebut juga menafikkan kerja keras yang telah kami lakukan untuk meng-goal-kan ketentuan mengenai peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak atau bukan pajak yang akhirnya telah diadopsi dalam UU 3/2020; b. Bahwa ruang partisipasi dalam proses pembentukan UU 3/2020 telah dilakukan secara adil, karena Pemerintah menyadari bahwa partisipasi diperlukan karena 2 (dua) alasan utama, yaitu penguatan demokratisasi dan penghargaan HAM dan penguatan keadilan serta keseimbangan dalam pengelolaan SDA minerba c. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada saat saya menjabat sebagai Dirjen Minerba, saya dapat memastikan bahwa proses pembentukan UU 3/2020 mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan telah dilakukan sesuai hukum; Dari yang saya alami, jajaran Direktorat Jenderal Minerba beserta Menteri ESDM, Bapak Ignatius Jonan juga telah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk kemudian melakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR dan Komite II DPD selaku wakil Pemerintah sesuai amanat konstitusi, dan faktanya rapat-rapat pembahasan tersebut dilakukan dengan waktu yang cukup secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi, dan bahkan juga telah dilakukan secara online melalui berbagai platform media DPR yang tersedia, yang pada pokoknya: 196 (i) Penyusunan RUU Minerba mulai dilakukan dan termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan disampaikan ke Presiden tanggal 11 April 2018; (ii) Penunjukan wakil Pemerintah dan proses pembahasan RUU Minerba telah mulai dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai 27 September 2019; (iii) Dalam rapat paripurna ke-VI masa persidangan II tahun 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020, DPR, Pemerintah dan DPD telah menyepakati pembahasan RUU Minerba dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode 2019-2020; dan (iv) Setelah ada persetujuan carry over, pembahasan RUU Minerba dilanjutkan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020. d. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai seorang pejabat publik dalam tata pemerintahan, kami sepenuhnya menyadari bahwa kami diberikan gaji dari pajak yang telah dibayarkan rakyat, sehingga dalam pembentukan UU 3/2020 secara hukum dan moral kami tentu senantiasa menjaga kepercayaan rakyat tersebut dan memang dalam prosesnya telah melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, sebagaimana affidavit yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tanggal 11 November 2020, sesuai bukti Pemerintah Nomor T-45, diantaranya: (i) Adanya dialog terbuka dan konsultasi publik yang memadai serta telah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang mewakili unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah daerah melalui dinas-dinas ESDM Kabupaten/ Kota, organisasi pengamat pertambangan dan wahana lingkungan hidup, termasuk juga pendapat dan aspirasi dari Dr. Marwan Batubara, M.Sc, Ir. Budi Santoso dan Ilham Rifki Nurfajar, yang ternyata saat ini mengajukan permohonan pengujian UU 3/2020 kepada Mahkamah Konstitusi masing-masing selaku Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, padahal seluruh pemohon tersebut telah mengikuti forum diskusi publik yang saya adakan tanggal 9 Oktober 197 2019 dan 3 Februari 2020 bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pada saat saya memimpin rapat tersebut ada yang setuju dengan perubahan UU 4/2009 dan ada yang menolak, namun sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi maka tentu tidak seluruh aspirasi dapat diakomodir, melainkan perlu dipertimbangkan mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan Negara. (ii) Jajaran di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga telah melakukan road show ke-7 (tujuh) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk sosialiasi dan penyerapan aspirasi publik sebelum pemberlakuan UU 3/2020; e. Pelibatan unsur publik dalam pembentukan UU 3/2020 bersifat nyata, dialogis dan penuh makna, dan bukan pelibatan publik yang bersifat manipulatif seperti yang diasumsikan para pemohon, karena dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan wujud manusianya, ada materi diskusinya, terdapat respon dari stakeholders terhadap diskusinya, serta telah dilakukan dalam rentang waktu yang memadai. 3. PERPANJANGAN KK/PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai saksi hidup yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya juga ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah-olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya filter dan evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat 198 terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan dari KK/PKP2B jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B. c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/ 2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali 199 dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah; dan d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. 4. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan kepemilikan PT Inalum Indonesia dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; 200 (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakukan UU 3/ 2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. 2) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pertama, berkenaan dengan Partisipasi publik/masyarakat pada waktu pembahasan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di DPR (yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2020). Dalam konteks partisipasi publik atau masyarakat, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sejalan dengan dianutnya Asas Keterbukaan dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU a quo. Dengan dianutnya Asas Keterbukaan tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau public hearing, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, seminar, loka karya, dan/atau diskusi. 201 Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat (partisipasi), akuntabilitas, dan transparansi. Keputusan dan hasil peran serta masyarakat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Dikatakan demikian, karena dalam sebuah Negara demokrasi, sistem dan kelembagaan negara idealnya dibangun atas dasar prinsip penyelenggaraan negara yang partisipatif. Hal ini berarti warga negara tidak hanya memiliki hak, namun juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam struktur dan proses kenegaraan. Sebab, tidaklah cukup apabila hanya mengandalkan demokrasi perwakilan sepenuhnya lewat pemilu, dan mempercayai wakil rakyat akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilih. Rakyat perlu memastikan bahwa permasalahan dan aspirasinya didengar oleh wakil mereka di parlemen. Dalam konsep participatory governance, rakyat tidak semestinya berdiam diri dan mengeluhkan pemerintahan yang tidak peduli persoalan rakyat. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada pemerintah tentang kebutuhannya. Selanjutnya, pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan mereka tersebut dengan menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi bertujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuan ini terkait dengan efektivitas, pembagian beban, dan efisiensi. Meningkatkan partisipasi akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dapat lebih besar dipenuhi. Meningkatkan partisipasi juga dapat menghasilkan titik temu kepentingan tersebut, dengan solusi yang diambil yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketika kelompok-kelompok yang dituju oleh suatu kebijakan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (termasuk dalam melaksanakan kegiatan tersebut), maka hasil kebijakan yang lebih baik dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, paling tidak ada 5 (lima) model yang dapat dikembangkan dalam pelembagaan partisipasi masyarakat, yaitu: 202 1. Mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan public sharing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat- rapat penyusunan peraturan perundang-undangan; 3. Dengan melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; 4. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten; dan 5. Mempublikasi rancangan peraturan perundang-undangan melalui media (cetak dan elektronik) dengan memanfaatkan kemajuan IT guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Atas dasar itu, maka terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan UU Minerba, Pemerintah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, bahkan penasehat hukum dari salah satu Pemohon juga pernah diundang oleh Komisi VII DPR dalam RDP untuk menyempurnakan RUU Minerba. Demikian pula Pemohon VI dan VII pernah diundang untuk memberikan pandangannya dalam forum diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Minerba. Dengan menunjuk konstatasi yang demikian itu, Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan Asas Keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan, karena Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa UU Minerba adalah produk legislatif yang berdampak pada hajat hidup orang banyak dan karenanya bergantung pada aspirasi dan partisipasi dari berbagai kalangan yang terkait. Bahkan sebelum UU No. 3 Tahun 2020 diundangkan, Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia (dengan melibatkan berbagai kalangan) untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari UU Minerba yang lama (UU No. 4 Tahun 2009) dan solusi yang ditawarkan oleh UU No. 3 Tahun 203 2020 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Minerba. Ketujuh kota besar yang dijadikan lokasi road show adalah Jakarta, Bandung, D.I. Yogyakarta, Palembang, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Selain melibatkan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, Pemerintah telah pula melibatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, meskipun tidak ada satu ketentuanpun dalam UUD 1945 dan UU P3 yang mewajibkan pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengikutsertakan ataupun melibatkan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses pembentukan UU. Bahwa Pemohon menjadikan ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan UU Minerba, adalah tidak beralasan secara hukum, karena norma yang terkandung dalam ketentuan a quo tidak bicara tentang proses pembentukan UU, melainkan bicara tentang UU (yang substansinya terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya antara Pusat dan Daerah) yang dalam pelaksanaan UU tersebut dilakukan secara adil dan selaras. Seandainyapun ada kewajiban yang melekat pada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, quod non faktanya Pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba dan evaluasi terhadap UU No. 4 Tahun 2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan masing- masing peserta yang berasal dari beberapa Dinas ESDM : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Keseluruhan fakta yang disebutkan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa DPR dan Pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik dan pemerintah daerah secara representatif dalam proses pembentukan UU Minerba. Dalam proses pelibatan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, tidaklah dilakukan secara formalitas, melainkan dilakukan secara dialogis di mana segenap stakeholder didengar (right to be heard) dan dipertimbangkan (right to be considered) serta dilakukan secara terbuka dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masukan ataupun umpan balik 204 (feedback) dari keterlibatan partisipasi stakeholder bermakna sigifikan dalam pembahasan UU Minerba (meaningful participation). Bahwa kemudian ada beberapa pihak yang menolak keberlakuan UU Minerba tidaklah dapat dijadikan patokan bahwa UU Minerba yang cakupannya berskala nasional tidak memenuhi substantive due process, karena tidak ada keharusan bahwa suatu RUU harus disetujui dan memuaskan semua pihak. Adalah suatu hal yang musyikil bahwa suatu produk legislatif berupa UU akan dapat disetujui dan memuaskan semua pihak yang memiliki beragam kepentingan yang berbeda-beda. Lagi pula ketiadaan format ideal dan tolok ukur partisipasi publik menjadi sebab lain dari musyikilnya suatu UU bisa memuaskan semua pihak. Kedua, berkenaan dengan beban pembuktian terbalik. Hukum Acara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya beban pembuktian terbalik, sebagai suatu hal yang berbeda dengan beban pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 yang pada intinya menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Sementara itu, Ketentuan Pasal 54 UU MK terkait dengan Hukum Acara yang berkenaan dengan pemeriksaan persidangan (termasuk permohonan Pengujian Undang-Undang/PUU) di Mahkamah Konstitusi - sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang menyebutkan: (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga Negara yang terkait dengan permohonan (3) Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. 205 Dalam perkara a quo, karena yang dimohonkan oleh (para) Pemohon adalah pengujian UU (Minerba), maka Termohon (DPR dan Pemerintah) sebagai lembaga negara pembentuk UU memberikan keterangan secara tertulis sebagai respon atau jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sesudah itu, bila kemudian Hakim MK memandang keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR dan/atau Pemerintah belum cukup memadai, maka barulah berlaku ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohoann yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” Frasa “dapat” dalam norma pasal a quo, bukanlah bersifat imperatif ataupun perintah, melainkan bersifat fakultatif, tergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim MK, apakah masih dipandang perlu untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat ataukah tidak, Hakim MK lah yang menentukan. Atas dasar itu, adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan keliru Ahli Hukum Pemohon memahami ketentuan Pasal 54 UU MK sebagai norma yang mengandung substansi pembuktian terbalik. Ketiga, berkenaan dengan carry over RUU Minerba Pengaturan mengenai carry over dijumpai dalam ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang pada pokoknya mengatur bahwa: “Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan” Secara teknis, pengaturan mengenai carry over suatu RUU tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, yang menyebutkan: (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU Operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; 206 (2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU Operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; (3) RUU Operan yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan menggunakan Surat Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya; (4) Dalam hal Pembicaraan Tingkat I pada periode Keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, pembicaraan Tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi; (5) Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Panitia Khusus, pembicaraan tingkat I dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini; (7) Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang sudah disebutkan di atas, bahwa suatu RUU bisa di carry over berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD. Bila kemudian dalam praktik, salah satu pihak, misalnya DPD tidak menyetujui, sementara DPR dan Presiden sudah menyetujuinya, tentu membutuhkan waktu untuk menghasilkan suara bulat yang berdampak pada berlarut-larutnya waktu untuk memulai pembahasan. Padahal, RUU yang di carry over itu sudah masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. Oleh karena itu, maka dengan atau tanpa mekanisme voting, RUU carry over bisa dilanjutkan pembahasannya. Dalam konteks Pasal 169A UU Minerba yang dimihonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dinyatakan bahwa proses pembentukan UU Minerba tersebut tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan RUU (carry over), dapat ditunjukkan konstatasi sebagai berikut: 1. Dengan mengacu pada catatan hasil Rapat Kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Badan Legislasi, Menkumham, dan DPD telah menyepakati Prolegnas termasuk RUU yang di carry over; 207 2. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR, dan DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR No. 1/DPR RI / II / 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang isinya menyatakan Prolegnas Prioritas 2020 dan Status RUU Minerba sebagai RUU carry over tanpa danya sanggahan dari Presiden atau DPD, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR maupun Presiden dan DPD telah menyepakati adanya carry over RUU Minerba sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 71 A UU P3. Dengan menunjuk konstatsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba telah memenuhi kualifikasi carry over RUU. Keempat, berkenaan dengan keterlibatan DPD Secara konstitusional, dalam pembentukan Undang-Undang pasca amandemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan mendasar, yaitu: (1) bahwa original power pembentukan Undang-Undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”; (2) meskipun original power pembentukan undang-undang ada di tangan DPR, namun tidak menghilangkan hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945); (3) selain Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan: - Otonomi daerah; - Hubungan Pusat dan Daerah; - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Daerah; - Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta - Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. (vide Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945); (4) setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (vide Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). Artinya, dari manapun prakarsa pengajuan RUU itu berasal, dilakukan pembahasan untuk disetujui bersama DPR dan Presiden sebagai sebuah bentuk sharing power DPR dan Presiden; (5) keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan hal-hal yang tersebut pada diktum Ketiga di atas, dilakukan hanya pada Pembicaraan Tingkat I (Pasal 65 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang 208 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan / UU P3), sebagaimana tampak pada proses pembentukan undang-undang yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut: Dengan merefer Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan (UU P3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, maka proses pembentukan Undang-Undang meliputi tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Prolegnas, baik menengah maupun tahunan; b. Penyusunan. Pada tahap ini Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan oleh: (i) DPR (Anggota, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi); atau (ii) Presiden, atau DPD (untuk RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah), yang dilengkapi dengan Naskah Akademik (kecuali untuk RUU APBN, Penetapan Perpu menjadi UU dan pencabutan UU/Pencabutan Perpu) disesuaikan / dimasukan dalam Prolegnas. c. Pembahasan Pada tahap ini, Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan kepada seluruh anggota DPR dalam Rapat Paripurna yang akan memutuskan apakah RUU tersebut dapat disetujui dengan catatan (perubahan) atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui, maka akan ditindak lanjuti dengan 2 (dua) Tingkat Pembicaraan: (i) Pembahasan Tingkat I dilakukan dalam: - Rapat Kerja; - Rapat Panitia Kerja; - Rapat Tim Perumus; dan - Rapat Tim Sinkronisasi. Kegiatan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: 209 - Pengantar Musyawarah; - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan Penyampaian Pendapat Mini oleh Fraksi, Presiden, dan DPD Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; - Pembacaan Naskah RUU; - Pendapat akhir mini - Penandatangan Naskah RUU; - Pengambilan Keputusan untuk lanjut ke Pembahasan Tingkat II. Pengambilan keputusan RUU dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) peserta rapat yang terdiri dari unsur fraksi di tingkat rapat panitia kerja, apabila tidak bisa, dapat dilanjutkan pembahasannya ke rapat kerja atau Rapat Paripurna DPR. Apabila DPD tidak memberikan pendapatnya dalam pengantar musyawarah dan pendapat mini, maka Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan. (ii) Pembahasan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang meliputi rangkaian kegiatan: - Laporan proses, pendapat mini fraksi, DPD, dan hasil pembicaraan tingkat; - Pernyataan persetujuan dan penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan (musyawarah gagal, maka dapat melalui voting); apabila tidak disetujui oleh Presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan DPR pada saat itu; - Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri. d. Pengesahan Pada tahap ini, setelah disetujui DPR dan Presiden, maka Presiden harus menandatangani RUU tersebut dan jika tidak ditandatangani, maka apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlewati, RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. e. Pengundangan Pada tahap ini dilakukan penempatan UU tersebut dalam Lembaran Negara. 210 Dengan demikian, maka sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU P3, keikutsertaan DPD dalam pembahasan UU hanya terbatas pada Pembicaraan Tingkat I, sehingga apapun bentuk keterlibatan ataupun keikutsertaan DPD dalam Pembicaraan Tingkat I, dianggap sudah cukup dan juga sudah menanggapi. Kelima, berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Pengaturan tentang (tata cara) pengambilan keputusan dijumpai dalam ketentuan Pasal 308 sampai dengan Pasal 317 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbit. Dalam ketentuan a quo, pada pokoknya mengatur cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah-mufakat dan suara terbanyak, beserta mekanisme ataupun tata cara pengambilan keputusan. Dalam hal cara pengambilan keputusan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) ketentuan yang dapat dijadikan acuan, yaitu: (1) ketentuan Pasal 308 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menyebutkan: (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (2) Ketentuan Pasal 309 ayat (1) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tatib, yang menyebutkan: (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan (3) Ketentuan Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 / 2020 tentang Tatib, yang berbunyi: Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota 211 rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain Berdasarkan ketentuan di atas, menjadi beralasan bila mayoritas fraksi di DPR yang sudah setuju mengambil keputusan untuk menyetuji RUU tersebut. Pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR terhadap RUU tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional suara minoritas (yaitu 1 fraksi yang tidak setuju), karena pengambilan keputusan oleh mayoritas fraksi sudah sejalan atau sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dalam hal ini, bila mufakat tidak tercapai / terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Apalagi dalam Demokrasi Pancasila yang dipraktikan selama ini di DPR, tidak mengenal Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (karena sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR) bukanlah cermin dari Diktator Mayoritas. Sebaliknya 1 (satu) fraksi yang menolak menyetujui RUU tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tirani minoritas, sepanjang sikapnya tidak menghalang-halangi pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi. Akan beda, misalnya, satu fraksi yang menolak itu berusaha keras menghalang-halangi pengambilan keputusan, maka sikap yang demikian itu dapat dikatakan sebagai cerminan Tirani Minoritas. 3) Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Pertama, Kedudukan Pasal 169A dalam Ketentuan Peralihan. Bahwa Pasal 169A UU Minerba, merupakan bagian dan kelanjutan dari Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 169A dalam struktur UU Minerba berada dalam Bab Ketentuan Peralihan. Pasal 169A, terdiri atas 5 ayat antara lain sebagai berikut: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan: a. Kontrak/perjanjian yang belum memperolah memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan menjadi IUPK, masing- masing untuk jangka 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama, 212 dijamin diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagimana dimaksud, pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. Luas wilayah WIUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri (3) ... dst. Ketentuan Peralihan atau Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (rechtspolitiek) di bidang perundang-undangan, karena dengan aturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama, demi untuk mencegah terjadinnya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama. Sebagai ilustrasi politik hukum bagi ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka yang ditetapkan dengan aturan peralihan yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan politik hukum yang ditentukan secara konstitusional tersebut, maka keberlakuan hukum-hukum yang berasal dari masa Pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sekedar untuk mencegah kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta diberlakukan secara efektif sesuai dengan martabat Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Hakikat aturan peralihan yang intinya adalah “(i) menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya peraturan perundandang-undangan yang baru, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru (ii) mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan kekosongan kekuasaan (machtsvacuum); (iii) menciptakan kepastian hukum (legal certainty) dalam arti 213 memberikan perlindungan hukum (legal protection) kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang lama. Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya aturan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak berlaku surut (non- retroactive). Perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi, baik yang bersifat publiekrechtelijk maupun privaatrechtelijk tidak akan mengikuti hukum yang belum ada, melainkan hanya tunduk kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana apabila perbuatan hukum itu berupa perjanjian/ kontrak (KK/PKP2B) dan/atau izin (Kuasa Pertambangan atau IUP) yang waktunya belum berakhir, sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan kontrak/perjanjian dan/atau izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh peraturan yang baru? Karena tadi Saya sebutkan bahwa perbuatan hukum yang sudah ada, tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan aturan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak bisa dilepaskan pada penempatan nya dalam Bab Aturan Peralihan dengan sejarah panjang investasi pada industri pertambangan. Kemudian sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, kita harus selalu menghormati segala perjanjian dan komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satu bentuk dan cara penghormatan itu adalah mengajak kembali pemegang KK/PKP2B yang waktunya akan berakhir, untuk berinvestasi dengan dasar pengusahaan dalam bentuk perizinan IUPK dengan catatan saling menguntungkan. Selanjutnya Pasal 169A UU Minerba, sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia, yang saat ini gencar-gencarnya mempromosikan potensi SDA dan mengundang Investor asing untuk berinvestasi di segala bidang terutama untuk pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Dengan demikian tepatlah kebijakan (beleid) pemerintah untuk memberikan 214 kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, untuk melanjutkan investasinya dengan dasar hukum pengusahaan pertambangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Berdasarkan uraian di atas, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak memiliki masalah konstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 169A justeru telah mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini berusaha dan berjuang untuk mendatangkan investor di Indonesia. Sementara investor yang sudah ada dan memiliki trade record yang baik dalam berinvestasi di sektor pertambangan, adalah sangat tepat dan logis apabila pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B untuk melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan Minerba Pasal 169A sungguh menjadi ketentuan yang bermartabat dan menghargai jasa-jasa dan kontribusi mitra pemerintah selaku pemegang KK/PKP2B. Kemudian ketentuan Pasal 169A inilah, mengubah posisi pemerintah dari mitra atau principal dalam KK/PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi perjanjian/kontrak, bekas mitranya. Kedua, Relevansi Pasal 169A UU Minerba dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap amanah Pasal 18A ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. UU Minerba sebelum perubahaan telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan IUPK. Kemudian dalam UU Minerba perubahan telah menambah kewenangan Menteri untuk menerbitkan IUPK Kelanjutan operasi bagi KK/PKP2B yang Kontrak/perjanjiaanya berakhir. Kewenangan Menteri dalam pemberian IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan Operasi tidak terdapat pertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana amanah ketentuan Pasal 18 A ayat (2) yang saya sebutkan di atas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f UU Minerba diatur secara tegas bahwa “WP sebagaimana dimaksud 215 pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” Kemudian frasa yang sama dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) “Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur”. Dari aspek hukum administrasi negara, frasa ditetapkan oleh Menteri adalah kewenagan deklaratif, sedangkan frasa ditentukan oleh Gubernur adalah kewenangan konstitutif. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanah Pasal 18A ayat (1) memiliki kewenangan yang seimbang. Khusus untuk SDA pertambangan terkait dengan Pasal 169A UU Minerba, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebelum ditetapkan oleh Menteri. IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, harus dibedakan dengan IUPK yang wadahnya dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), baik dari segi historisnya maupun dari segi luas wilayahnya. Terkait dengan luasan wilayah sesungguhnya untuk kepentingan good mining practice. Sebab luasan wilayah akan terkait dengan kewajiban untuk peningkatan penerimaan negara yang lebih besar, ketimbang dengan penerimaan negara sebelumnya melalui royalty pada KK dan 13, 5 % deviden dari PKP2B. Pertimbangan penetapan ketentuan 169A, selain untuk jaminan kepastian hukum juga untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak akan pernah mengalami penurunan dan memastikan usaha peningkatan penerimaan negara akan terwujud sebagaimana amanah ketentuan Pasal 169A. Dalam UUD 1945 hubungan pusat dan daerah sudah jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan pola hubungan semua kabupaten/kota dan provinsi yang disebut daerah adalah bagian tak terpisahkan dengan NKRI dan NKRI adalah terdiri atas provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota dan/atau Provinsi yang bukan bagian dari NKRI. Demikian juga sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah semua asset negara (nasional) yang keberadaannya di daerah. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran 216 penduduk atau rakyat di daerah yang juga merupakan penduduk dan rakyat NKRI. Berdasarkan pemahaman di atas, untuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, apakah kewenangan perizinan diberikan kepada Pemerintah Pusat atau kewenangan kepada Pemerintah daerah? Hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi, apalagi dikotomikan secara tajam. Sebab dalam hukum administrasi negara, dikenal kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Dalam UU Minerba ketentuan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan perizinan berusaha dalam UU Minerba bersumber dari Hak Menguasai negara yang sudah memiliki makna dan tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan fungsi beleid, regelen, bestuuren, beheren dan tozichouden harus bermuara kepada tujuan hak menguasai negara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam tataran pelaksanaan inilah yang harus diberikan perhatian khusus dan pengawasan yang ketat, sebab secara kasat mata, banyak penduduk dan masyarakat yang berada disekitar usaha pertambangan belum merasakan manfaat secara optimal dari pengusahaan pertambangan yang ada di wilayahnya. Disinilah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi dalam rangka mengukur perwujudan tujuan penguasaan negara terutama bagi masyarakat disekitar pengusahaan pertambangan. Masalah pengusahaan sumber daya alam pertambangan dan SDA lainnya di Indonesia, bukan persoalan kewenangan pusat atau di daerah, akan tetapi persoalannya adalah ketidak adilan di dalam pemanfaatan hasil pengusahaan sumber daya alam kepada masyarakat disekitar usaha pertambangan dan pengusahaan SDA lainnya. Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan amanah Pasal 18A ayat (2), bahkan UU Minerba secara keseluruhan sama sekali tidak menciptakan dikotomi hubungan pusat dan daerah baik dari segi kewenangan, fungsi dan tanggungjawab terhadap pemanfaatan hasil pengusahaan pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya dikotomi hanya akan memberi peluang dan jalan terjadinya 217 disintegrasi bangsa, terutama bagi wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, akan tetapi memiliki semangat dan rasa nasionalisme Keindonesiaan yang rendah. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan adalah “pola konsultasi ke atas dan berkoordinasi ke bawah”. Pola hubungan yang demikian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diterapkan dalam ketentuan UU Minerba. Semua pengelolaan dan pengusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sebagai satuan dan tingkatan pemerintahan di bawahnya pada wilayah sumber daya alam pertambangan diusahakan, sebaliknya kewenangan pemerintah daerah tetap dikonsultasikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan. Untuk jelas nya dalam konteks pengujian Pasal 169A terhadap amanah konstitusi Pasal 18A ayat (2), dapat dilihat beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan tersebut antara lain; Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17A ayat (2) dan (3) UU Minerba. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa Izin Usaha pertambangan (IUP) memiliki 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang izinnya dibagi menjadi dua jenis yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Apabila hasil eksplorasi memiliki prospektif untuk dilakukan penambangan, maka pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba: (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi 218 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf e terdapat frasa dijamin memperoleh perpanjangan...... “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian frasa yang sama dari ketentuan Pasal 46 dan 47 di atas secara mutatis mutandi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian b. masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. c. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Ketentuan di atas memberikan jaminan kepada Pemegang IUP Eksplorasi untuk mendapatkan peningkatan izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan 219 finansial. Kemudian Pemegang IUP Operasi Produksi mendapatkan jaminan perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya terhadap pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, akan mendapatkan jaminan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan setelah dievaluasi oleh Menteri. Dengan demikian semua jenis izin usaha pertambangan diberikan jaminan untuk dapat melanjutkan usahanya ketahapan berikutnya dan jaminann perpanjangan waktu dengan satu syarat yaitu memenuhi semua persyaratan. Frasa dijamin dan memberikan jaminan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap waktu dan kelanjutan usaha pertambangan Minerba. Namun untuk mendapatkan perpanjangan yang dimaksud memiliki syarat yang berbeda. IUP dan IUPK Eksplorasi akan diberikan apabila memenuhi persyaratan umum untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi yaitu: administrasi, teknis, lingkungan dan finansial). Sedangkan untuk jaminan perpanjangan waktu bagi KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian selain memenuhi persyaratan umum: syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finasial, juga harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan hasil evaluasi kinerja pengusahaan pertambangannya oleh Menteri. Syarat tambahan upaya peningkatan penerimaan negara diatur dalam ketentuan Pasal 169A ayat (2) huruf a dan b, sebagai berikut: (2). Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. luas wilayah IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 169A, dapat dimaknai bahwa UU Minerba telah menciptakan keseimbangan dan keselarasan perlakuan antara pemegang IUP/IUPK dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tentang jaminan kepastian hukum untuk kelanjutan dan waktu kegiatan pengusahaan pertambangan. Keseimbangan 220 dan keselarasan yang sama juga terhadap pelaku usaha pertambangan baik kepada usaha perseorangan, koperasi, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta nasional maupun kepada badan usaha penanaman modal asing. Meskipun terdapat keselarasan perlakuan, namun terdapat kewajiban yang berbeda antara IUP dengan IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian yang berkaitan dengan: (1) upaya peningkatan penerimaan negara, (ii) luas wilayah dan (iii) kewajiban membayar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6 % kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih selama operasi produksi. Konsep keadilan mengajarkan bahwa keadilan hukum adalah menempatkan perbedaan dimana dibutuhkan perbedaan, dan menempatkan persamaan dimana dibutuhkan persamaan. Terkadang untuk mendapatkan keadilan harus diperlakukan berbeda, artinya perlakuan berbeda tidak selamanya tidak adil, dan perlakuan sama tidak selamanya adil. Kemudian, keberlakuan ketentuaan Pasal 169A UU Minerba tidak mengurangi peluang badan usaha lain, termasuk BUMN dan BUMD untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK/PKP2B, sebab wilayah KK/PKP2B eksisting belum berakhir. Dalam ketentuan Pasal 36A UU Minerba mengatur tentang “Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran” Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, maka potensi wilayah usaha pertambangan minerba kedepan akan bertambah banyak untuk dapat diusahakan oleh badan usaha lainnya. Oleh karena itu, wilayah KK/PKP2B eksisting justeru lebih tepat dan adil, apabila dilanjutkan pengusahaannya dengan bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam rangka upaya peningkatan penerimaan negara. Sebab jika dilepas kepada negara dan kemudian diserahkan kepada badan usaha yang belum tentu memiliki kesungguhan dan tanggung jawab yang tinggi, maka tidak ada jaminan untuk mewujudkan usaha peningkatan penerimaan negara. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi objek bagi-bagi oleh 221 pelaku usaha yang belum tentu profesional dan tidak memiliki kesungguhan serta tanggungjawab tinggi di bidang pertambangan. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, telah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 diartikan menjadi negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan beleid, regelen, besturen, beheren dan tozichhoden. Dari lima bentuk kewenangan yang bersumber dari hak menguasai negara, sudah dijabarkan dalam beberapa ketentuan UU Minerba, bahkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba secara tegas mengatur sebagai berikut; (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” Indikator keberhasilan hak menguasai negara atas pengusahaan pertambangan adalah pemerintah menetapkan kebijakan, membuat pengaturan, menerbitkan perizinan sebagai fungsi pengurusan, memberikan peluang kepada badan- badan usaha BUMN, BUMD dan badan usaha perorangan serta koperasi. Kemudian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Indikator keberhasilan pelaksanaan hak menguasai negara dalam sektor pertambangan adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 222 keberlanjutan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain; dipastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan dan keterjangkauan listrik, ketersediaan dan keterjangkauan gas, ketersediaan batubara sebagai sumber energi dan ketersediaan mineral logam dasar untuk industri perhubungan, industri pengelolaan makanan dan industri perumahaan serta mineral logam tertentu dan mineral bukan logam, untuk industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak. Ketentuan Pasal 169A UU Minerba secara signifikan akan memberikan kepastian terhadap keberhasilan hak menguasai negara terutama untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjuatan atas kebutuhan energi (batubara) dan mineral logam (tembaga, nikel, bouxit, timah, timbal dan emas), yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak (rakyat). Substansi Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengusahaan pertambangan kepastian hukum investasi dan waktu yang cukup serta wilayah yang luas untuk mendukung good mining practice menjadi penting dan utama. Mengapa kepastian hukum dalam investasi pertambangan penting? Karena karakter usaha pertambangan yang high capital, high risk, high technology dan long yielding dapat memberi jaminan untuk memperoleh dan memperediksi profit dan benefit baik bagi investor maupun bagi negara dan masyarakat. Bahkan ada istilah yang lebih relevan dengan usaha pertambangan yaitu mining is gambling. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian dan jaminan hukum investasi berkorelasi dengan perlindungan hukum dan jaminan investasi serta kenyamanan berusaha. Kenyamanan dan keamanan berusaha harus didapatkan, agar pengelolaan dan pengusahaan pertambangan sebagai dasar dan upaya mempercepat perwujudan keadilan dan kemanfaatan hasil usaha pertambangan. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus secara simultan bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai indikator keberhasilan hak penguasaan negara atas pertambangan dan sumber daya alam lainnya. 223 Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Ketiga, Pemberian IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam Ketentuan Pasal 169A tidak berlaku otomatis. Terhadap ketentuan Pasal 169A pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kepada pemegang KK/PKP2B tidak secara otomatis. Jaminan mendapatkan perpanjangan atau kelanjutan operasi tidak serta merta atau tidak otomatis. Sebab sebelum diberikan IUPK Kelanjutan operasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Menteri. Bahkan Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. Dalam pengusahaan pertambangan baik bentuk perjanjian usaha pertambangan (PUP) maupun bentuk izin usaha pertambangan (IUP) tidak pernah ada pemberian izin dan/atau persetujuan yang otomotis atau serta merta. Akan tetapi selalu mengikuti tahapan teknis kegiatan pertambangan serta harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finasial. Selain persyaratan yang ketat juga selalu diawali dengan permohonan baik dari pemegang IUP, IUPK, maupun dari pemegang KK/PKP2B. Saya tegaskan bahwa dalam jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bagi pemegang KK/PKP2B TIDAK OTOMATIS. Pernyataan Saya ini diperkuat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 169B ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut: Pasal 169B (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir. (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. 224 Untuk mendapatkan perizinan berusaha baik IUP/IUPK maupun IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, selalu diawali dengan permohonan atau lelang WIUP. Kemudian semua IUP/IUPK dan IUPK Kelanjutan operasi akan diberikan setelah memenuhi syarat baik syarat umum (administrasi, teknis, lingkungan dan finansial) maupun syarat khusus (upaya peningkatan penerimaan negara dan setelah dievaluasi dan menunjukkan kinerja yang baik oleh Menteri). Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba. Dalam ketentuan Pasal 169A tidak terdapat norma yang diskriminatif dan juga tidak terdapat ketentuan yang memberikan jaminan untuk mendapatkan IUPK Kelanjutan operasi secara otomatis bagi KK/PKP2B yang waktu kontrak/perjanjianya berakhir. 4) Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN a. Bahwa sebagai salah satu kegiatan usaha yang memberikan revenue cukup tinggi kepada Negara, industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia termasuk industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology); Sehingga, apabila secara objektif membandingkan Indonesia dengan negara penghasil tambang terbesar lain di dunia, maka kegiatan pertambangan tidak pernah dilakukan dalam waktu sebentar, melainkan memerlukan waktu puluhan tahun lamanya, mulai dari persiapan permodalan, penemuan sumber cadangan, persiapan peralatan dan teknologi, perekrutan tenaga kerja, upaya komersialisasi produk pertambangan, sampai pemulihan lingkungan hidup; b. Dengan lamanya waktu yang diperlukan tersebut, maka kesempatan yang cukup merupakan elemen kunci yang paling esensial dan harus dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan untuk memperoleh return of investment bagi pengusaha dan jaminan pemulihan lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan bagi masyarakat dan Negara, sehingga sejak rezim kontrak dan perjanjian karya yang tunduk pada UU 11/1967 dan Keppres 75/1996 telah diatur sedemikian rupa jangka waktu kegiatan pertambangan dan hak para pemegang KK/PKP2B untuk memperoleh perpanjangannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 225 c. Sebagai bentuk penghormatan terhadap KK/PKP2B yang telah ditandatangani, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK/PKP2B, maka hak perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan yang telah berlaku dan dijalankan sejak tahun 1967 tersebut diatas tetap diakomodir oleh Pemerintah dalam UU 4/2009 dan UU 3/2020 tanpa mengesampingkan perlakuan yang sama bagi para pemegang IUP atau IUPK lainnya dari pihak swasta maupun BUMN. Hal tersebut karena Pemerintah telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 4 UU Minerba untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia; d. Selain itu, apabila hak pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 169A UU 3/2020 yang mensyaratkan perubahan konsep pengusahaan tambang dari KK/PKP2B menjadi IUPK, maka beberapa aspek positif yang diperoleh diantaranya adalah: (i) Kedudukan Negara dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan IUPK akan lebih tinggi dari pemegang KK/PKP2B, karena: - IUPK bersifat publik, sementara KK/PKP2B bersifat perdata, yang menempatkan Negara pada posisi yang setara; - IUPK diterbitkan oleh Pemerintah, sementara KK/PKP2B dibuat oleh Pemerintah dan perusahaan swasta berdasarkan perjanjian; - IUPK memberikan hak-hak dan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah, sementara hak dan kewenangan Pemerintah dalam KK/ PKP2B ditetapkan secara seimbang berdasarkan perjanjian; - IUPK dapat menerapkan akibat hukum yang sepihak dari Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B, sementara akibat hukum dalam KK/ PKP2B berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan perusahaan swasta; (ii) Menjaga citra positif atas kepastian hukum investasi di Indonesia; (iii) Adanya peningkatan penerimaan negara berupa kewajiban tambahan yang dikenakan kepada pemegang KK/PKP2B sebesar 10% (sepuluh persen), dimana 6% (enam persen) diberikan kepada Pemerintah 226 Daerah, sementara 4% (empat persen) sisanya diberikan kepada Pemerintah Pusat; (iv) Menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100%; (v) Mempercepat pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan; (vi) Menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; dan (vii) Peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang signifikan. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Bahwa sebagai seorang ahli pertambangan yang juga terlibat dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah- olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah keliru, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; 227 - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK jika pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B; c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah. d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG 228 a. Bahwa salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika terjadi peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan porsi kepemilikan PT Inalum dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakukan UU 3/ 2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon dan pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. 229 [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 230 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.34] menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020 dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa 231 pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Oleh karena perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara a quo tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan a quo. Begitu pula dengan tata cara pemeriksaan yang dapat dilakukan secara terpisah atau splitsing antara pengujian formil dengan pengujian materiil dalam permohonan a quo pun belum dapat diberlakukan. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 232 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 233 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon I dan II adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat atau dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di mana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh UUD 1945, yang dalam kedudukannya sebagai Anggota DPD telah dirugikan dengan proses pembentukan UU 3/2020. Pemohon I dan Pemohon II merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut RUU Minerba), sehingga menimbulkan kerugian konstitusional karena Pemohon I sebagai anggota DPD sekaligus Ketua Panitia Perancang UU DPD yang sesuai dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memiliki hak konstitusional untuk membahas rancangan undang-undang di bidang sumber daya alam. Sedangkan Pemohon II anggota DPD yang saat ini menjadi anggota Komite II sebagai alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Komite II DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun tidak dilibatkan oleh DPR, sehingga secara langsung hak konstitusional Pemohon II dirugikan dengan tidak dilibatkannya dalam kapasitas sebagai anggota Komite II DPD untuk pembahasan RUU Minerba. 2. Bahwa Pemohon III adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi 234 Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menyatakan kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan ini, Pemohon III mempersoalkan hak konstitusionalnya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, padahal Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki cadangan mineral, antara lain timah, yang sangat besar di Indonesia. Pemohon III sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sama sekali tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU 3/2020 oleh DPR dan Presiden, sehingga berlakunya undang- undang a quo merugikan Pemohon. 3. Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dan upaya-upaya di antaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2020 ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Pemohon IV memiliki hak untuk mewakili organisasi yang Pemohon IV pimpin di hadapan pengadilan sebagaimana tercermin dalam Peraturan/anggaran Dasar organisasi Pemohon IV. 4. Pemohon V dan Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dalam kesehariannya sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral dan batubara. Pemohon V dan Pemohon VI juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan 235 batubara yang saat ini diatur dengan UU 3/2020. Selain itu, Pemohon V dan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga, dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan undang-undang a quo yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula untuk penganggaran bagi institusi DPR, termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon V dan Pemohon VI. 5. Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah mahasiswa atau pengurus dan pimpinan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana Pemohon VII adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata) dan Pemohon VIII adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Sebagai mahasiswa atau Pimpinan organisasi mahasiswa, Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai perhatian terhadap proses pembentukan dan pembahasan UU 3/ 2020. Namun, karena pembahasan dilakukan secara cepat, tertutup dan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka Pemohon VII dan Pemohon VIII menjadi terhalang untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan undang-undang a quo. Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan Undang-Undang a quo, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VII sebagai warga negara yang berstatus mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan mengajukan permohonan ini. 6. Bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun perundang- undangan terkait telah memberikan mandat, keterwakilannya melalui anggota 236 dan institusi DPR yang salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang (fungsi legislasi). 7. Bahwa proses pembentukan UU 3/2020 telah melanggar prosedural pembentukan undang-undang sehingga mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan masing- masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai anggota DPD yang beranggapan tidak dilibatkannya dalam pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 sehingga proses tersebut telah melanggar keterpenuhan syarat pembentukan UU 3/2020 di mana seharusnya Pemohon I dan Pemohon II a quo sebagai anggota DPD memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena argumentasi tersebut sangat berkaitan dengan salah satu alasan pengajuan permohonan formil dalam pokok permohonan Pemohon, yaitu bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, maka ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. 2. Bahwa Pemohon III telah dapat membuktikan kedudukannya sebagai kepala daerah yaitu sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XIII/2015 dalam pengujian UU 23/2014 menyatakan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemohon III dapat bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan 237 hak dan/atau kewenangannya. Oleh karena itu, telepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon III ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat terdapat hubungan kausalitas/ pertautan yang langsung antara Pemohon III dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Bahwa terhadap Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII menurut Mahkamah, telepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon a quo telah cukup jelas menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga terdapat hubungan kausalitas/pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, sedangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. 238 Dalam Provisi [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan menunda keberlakuan UU 3/2020, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selama penundaan, undang- undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dengan alasan yang pada pokoknya demi penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang sangat eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang demikian masif di sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Terhadap permohonan provisi a quo, Mahkamah berpendapat bahwa alasan permohonan provisi yang diajukan para Pemohon adalah berkaitan dengan potensi kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak serta merta berkaitan dengan kepentingan umum yang mendesak. Selain itu, dugaan adanya keterkaitan antara permohonan Pemohon dengan upaya penyelamatan sumber daya alam dan penghentian kerusakan lingkungan adalah berkaitan dengan materi atau substansi dari UU 3/2020, sedangkan permohonan para Pemohon adalah mempermasalahkan mengenai proses pembentukan UU 3/2020 atau pengujian secara formil sehingga alasan permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2020 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over). Pemohon beranggapan sesuai dengan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 239 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 15/2019), carry over atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan Rancangan Undang- Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Padahal menurut para Pemohon, DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM. 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembahasan UU 3/2020 melanggar prinsip keterbukaan karena hampir seluruh pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR. Hal ini melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut 12/2011), selain itu tidak sesuai dengan Pasal 229 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014) dan Pasal 246 Tata Tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kalaupun tertutup tentunya harus dengan alasan tertentu. Dengan tertutupnya pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 17/2014 dan UU 12/2011, akibatnya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Hal ini tentunya menghalangi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder serta tidak ada uji publik oleh DPR. Menurut Pemohon, tidak adanya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12/2011 yang menyatakan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang serius atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.; 240 4. Bahwa menurut para Pemohon, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD. Dengan fakta-fakta tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tata tertib DPR. Lebih dari itu, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dalam proses penyusunan RUU Minerba tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi pemerintah daerah. Menurut para Pemohon tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; 6. Bahwa menurut para Pemohon, rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dalam pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen di mana ruang sidang paripurna sangat lengang dan hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR; 7. Bahwa menurut para Pemohon, UU 3/2020 seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan. Menurut para Pemohon, UU 3/2020 merupakan undang-undang perubahan atas UU 4/2009, yang terdiri dari 28 bab (2 bab baru), pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4/ 2009; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 241 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, serta mengajukan 4 (empat) orang ahli yang bernama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D., Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., dan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Ir. Ismet Djafar, M.M. Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021; [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.14] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. serta 1 (satu) orang saksi bernama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021; 242 [3.16] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dan keterangan para ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, serta kesimpulan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan ahli serta saksi yang diajukan Presiden, dan keterangan Pemberi Keterangan (DPD), sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang- undang dari segi formilnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil; [3.16.2] Bahwa berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya UU 15/2019 tahapan pembentukan perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011); [3.16.3] Bahwa pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU 12/2011 yang pada pokoknya menyatakan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berkenaan dengan UU 4/2009 telah direncanakan perubahannya dan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2015-2019 sebagaimana Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan selanjutnya terhadap perencanaan perubahan UU 4/2009 dimasukkan dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015. Berdasarkan keterangan DPR, RUU Perubahan UU 243 4/2009 telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat diakses publik dalam website DPR, yaitu http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list dengan perkembangan prioritasnya sebagai berikut: 1. Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-25; 2. Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-32; 3. Prolegnas Prioritas tahun 2017 pada urutan ke-29; 4. Prolegnas Prioritas tahun 2018 pada urutan ke-19; 5. Prolegnas Prioritas tahun 2019 pada urutan ke-16; Kemudian pada 22 Januari 2020 RUU Perubahan UU 4/2009 ditetapkan kembali untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020. [3.16.4] Bahwa proses pengajuan RUU Perubahan UU 4/2009 dalam Prolegnas 2015-2019 yang diprioritaskan pembahasannya dalam prioritas tahunan secara kronologis sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018, DPR menyetujui dan mengusulkan RUU tentang Minerba Usul Inisiatif Komisi VII DPR RI (vide Risalah Resmi Rapat Paripurna Terbuka DPR RI Selasa, 10 April 2018 pada Lampiran IX Keterangan DPR). RUU tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018; 2. Bahwa pemerintah mulai membahas RUU tentang Minerba bersama DPR dan DPD setelah ada Surat Presiden Nomor R29/Pres/06/2018, tanggal 5 Juni 2018 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009. Melalui surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM. 3. Bahwa pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Maret 2019 dengan agenda (vide Lampiran XI Keterangan DPR): - Melakukan evaluasi perusahaan yang tidak memenuhi DMO batubara tahun 2018; - Melakukan evaluasi persetujuan ekspor mineral tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019; - Membahas mekanisme penetapan produksi minerba berbasis provinsi termasuk IUP daerah; dan lain-lain 244 4. Bahwa selanjutnya Komisi VII DPR dan Pemerintah mengadakan Rapat Kerja pada 12 September 2019, dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan UU 4/2009. Namun, pada saat itu Pemerintah belum siap untuk menyampaikan DIM yang telah disinkronisasi antar- kementerian. (vide Lampiran XIII Keterangan DPR); 5. Bahwa DPR mengirim Surat DPR Nomor LG/16007/DPR RI/IX/2019 pada 23 September 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan tentang Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII yang dijadwalkan pada 24 September 2019. (vide Bukti Presiden PK-12); 6. Bahwa DPR mengirim Surat DPR Nomor: LG/16113/DPR RI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan perihal: Penjadwalan Ulang Rapat Kerja tanggal 25 September 2019 dengan agenda rapat Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII. (vide Bukti Presiden PK-13); 7. Bahwa Kementerian ESDM kemudian mengirimkan Surat Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyerahan DIM RUU Minerba yang sudah diparaf Menteri terkait kepada DPR. (vide Bukti Presiden PK-10); 8. Bahwa selanjutnya Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan perwakilan Pemerintah tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan Panja RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyerahkan DIM yang diwakili oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Bukti DPR Lampiran XIV); dan 9. Bahwa Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat internal tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Bukti DPR Lampiran XV); [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 245 [3.17.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over). Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali Pasal 71A UU 15/2019 yang menyatakan: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Tanpa bermaksud menilai substansi atau materiil dari norma Pasal 71A UU a quo, menurut Mahkamah perlu terlebih dahulu dirinci unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 71A UU a quo untuk menilai suatu RUU memenuhi syarat-syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (carry over) oleh DPR periode berikutnya, yaitu: a. RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu (2015-2019); b. Hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya (2020- 2024); dan c. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Bertolak dari unsur-unsur di atas penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR berkenaan dengan syarat RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, in casu untuk RUU Minerba sebagai berikut: 1. DPR menerangkan bahwa Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah adalah masuk ke dalam tahapan pembahasan Undang-Undang pembicaraan tingkat I. 2. DPR menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR 2020), Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau rapat tim sinkronisasi (sebelumnya diatur dalam Pasal 153 Tatib DPR 2014). Rapat Kerja tersebut merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislatif, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang 246 mewakili Presiden untuk terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM (vide Pasal 153 Tatib DPR 2020). 3. DPR menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah disepakatinya jadwal pembahasan DIM tersebut dalam rapat kerja, maka kegiatan pembahasan DIM telah dimulai pelaksanaannya. 4. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja pada 18 Juli 2019 dengan agenda Pembahasan DIM (vide Lampiran XII Keterangan DPR), Pemerintah menyampaikan mengenai jumlah DIM sebanyak 884 poin. Pemerintah menerangkan pula bahwa frasa “pembahasan DIM” dapat dimaknai sebagai forum untuk melakukan pembahasan DIM. 5. DPR menerangkan bahwa selain Rapat Kerja tanggal 18 Juli 2019 tersebut, tercatat pula telah dilakukan beberapa kali rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM bersama dengan Pemerintah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya, yaitu tanggal 12 dan 25 September 2019 (vide Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keterangan DPR); Selanjutnya, berkenaan dengan syarat sesuai unsur kedua dan ketiga di atas mengenai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over) pada periode berikutnya berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD, penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR mengenai RUU Minerba sebagai berikut: 1. DPR menerangkan bahwa dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancangan UU DPD RI pada 5 Desember 2019 dengan agenda Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan (vide Lampiran III Keterangan DPR), telah disepakati bahwa Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dapat dilanjutkan pada periode keanggotaan DPR berikutnya, sehingga DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui/menyepakati untuk menjadikan RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas 2020-2024 sebagai RUU Carry Over. 2. DPR menerangkan bahwa Prolegnas tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada 17 Desember 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 yang di dalamnya memasukkan RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU Carry Over nomor urut 57 (vide Lampiran XVI Keterangan DPR). 247 3. DPR menerangkan bahwa pada 16 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 untuk tetap menjadi RUU carry over dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran IV Keterangan DPR) 4. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka DPR, Presiden, dan DPD telah menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over karena telah memenuhi ketentuan Pasal 71A UU 15/2019. Berkenaan dengan RUU Minerba sebagai RUU carry over, Pemerintah telah menerangkan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu rancangan undang- undang yang telah masuk dalam pembicaraan/pembahasan pada Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotan DPR periode sebelumnya (2015-2019). Hal ini berarti bahwa carry over memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya apakah akan menyetujui untuk melanjutkan rancangan undang- undang yang di-carry over dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Minerba. Sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansial atau materiil Ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, menurut Mahkamah, adanya ketentuan ini adalah untuk memperjelas status suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas periode sebelumnya dan telah pula ditetapkan sebagai prioritas tahunan serta telah disiapkan DIM untuk RUU tersebut, sehingga perlu ada kepastian bagaimana keberlanjutan RUU tersebut supaya tidak lagi terkatung-katung atau diulangi lagi seluruh proses yang telah berjalan mulai dari awal, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 15/2019 bahwa “Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang- Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang;” Dalam kaitan ini, Pemerintah dan DPR berpandangan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu RUU yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya. Bahwa faktanya penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018. Terdapat fakta pula bahwa pada Rapat Kerja Badan Legislatif DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020- 248 2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada 5 Desember 2019 dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD. Dalam rapat tersebut telah ditetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 sebanyak 248 RUU, yang salah satunya adalah RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over. Artinya, DPR, Presiden, dan DPD telah menggunakan haknya untuk bersikap menyepakati sebagaimana unsur dari ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 tidak memenuhi syarat RUU carry over berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan, pembahasan UU 3/2020 melanggar prinsip keterbukaan. Menurut para Pemohon hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas keterbukaan. Berkenaan dengan asas keterbukaan, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang tidak adanya hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar asas keterbukaan. DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 2020 menyatakan “semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR”. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakannya untuk beberapa rapat Panja RUU Minerba dengan Pemerintah dari tanggal 20-26 Februari 2020. Rapat-rapat tersebut 249 dilakukan sesuai dengan jadwal acara rapat DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Desember 2019 (vide Lampiran XXVI Keterangan DPR). Dengan demikian, pelaksanaan rapat pembahasan RUU Minerba tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung DPR untuk memaksimalkan dan mendukung efektivitas tugas dan fungsi legislasi. Setelah mencermati keterangan dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para Pemohon, asas keterbukaan tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh DPR, namun lebih kepada bagaimana masyarakat umum mendapatkan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam hal tidak diberikannya akses atau kesempatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Minerba. Pemerintah dan DPR telah membuktikan bahwa pada masa perancangan telah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi publik untuk sebagai perwujudan asas keterbukaan untuk menampung tanggapan publik dan stakeholder terhadap RUU a quo. Lagipula, anggapan para Pemohon bahwa pengesahan RUU Minerba dilakukan secara tertutup tidak terbukti, karena dari bukti para Pemohon sendiri, justru para Pemohon dapat menunjukkan video rekaman Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 dengan salah satu agenda pengesahan RUU Minerba yang menurut para Pemohon bersumber dari TV Parlemen (bukti P-27). Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak memenuhi asas keterbukaan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.3] Bahwa selanjutnya, para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder serta tidak ada uji publik oleh DPR sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12/2011. Hal ini menurut Pemohon juga merupakan pelanggaran atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; Terhadap dalil tersebut Pemerintah menerangkan bahwa pada kenyataannya ketiga Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu Pemohon VI (Ir. Budi Santoso), Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), dan Pemohon VIII (M. Andrean Saefudin) sudah 250 pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Minerba (vide Bukti pemerintah PK-1, PK-43, PK-44, PK- 45, PK-46, PK-47 dan PK-48). Partisipasi publik terhadap RUU Minerba telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan berbagai unsur terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, dan wahana lingkungan hidup. Selain itu, Pemerintah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari undang- undang mineral dan batubara yang lama (UU 4/2009) dan solusi yang ditawarkan dalam RUU Minerba melalui rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik di kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bandung. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai tidak terdapat adanya partisipasi publik dan pelibatan stakeholder dalam pembentukan RUU Minerba. Sebaliknya, Presiden dan DPR telah membuktikan melalui bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan sosialiasi dan diskusi publik yang menunjukkan adanya upaya Presiden dan DPR untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan partisipasi publik adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tatib DPR. Menurut para Pemohon, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Berkenaan dengan dalil a quo, DPD telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah disampaikan pula pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya DPD menyatakan telah dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015- 2019 yang dilanjutkan dengan Prolegnas 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan, termasuk Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPD juga menerangkan bahwa penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR Nomor 251 LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM yang pada intinya mengagendakan pada 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga Menteri ESDM selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. Bahwa pada 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat Nomor LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara proper dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan: a. Adanya persetujuan DPD atas carry over RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020; b. Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan c. Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada 27 April 2020. Setelah mencermati keterangan DPD, Keterangan Presiden dan Keterangan DPR, beserta lampiran dan bukti-buktinya tersebut didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang 252 Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang meletakkan kerugian konstitusionalnya pada ketidakterlibatan DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi tidak terbukti karena DPD secara institusional telah dilibatkan dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba. Walaupun Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota DPD memiliki keterkaitan dengan proses pembahasan dan penyusunan RUU Minerba, namun argumentasi Pemohon a quo berkenaan dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 adalah tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.17.5] Bahwa lebih lanjut, para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan dan/atau menerima aspirasi pemerintah daerah. Menurut para Pemohon tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Pemerintah menerangkan bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Minerba harus melibatkan pemerintah daerah, karena apabila mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 UU 12/2011 yang mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang- undang, tidak terdapat satupun kewajiban yang melekat pada pembentuk undang- undang untuk turut melibatkan pemerintah daerah, baik dalam proses pembahasan dan pengesahannya. Ketentuan Pasal 65 UU 12/2011 secara tegas mengatur bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Seandainya memang benar ada kewajiban 253 yang melekat pada pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba, quod non, karena faktanya pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Minerba dan sekaligus dalam melakukan evaluasi terhadap UU 4/2009. Keterlibatan tersebut dilengkapi dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta [vide bukti Presiden PK-17 sampai dengan PK-28]; Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, tidak serta merta dapat diartikan bahwa proses pembahasan dan pengesahan suatu rancangan undang-undang wajib menyertakan pemerintah daerah secara terpisah dari unsur pemerintah pusat. Dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, kepentingan unsur daerah telah diwakilkan kepada DPD yang merupakan perwujudan perwakilan masing-masing daerah di mana anggota DPD telah dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan menjadi UU 3/2020 tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi pemerintah daerah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan, rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dalam pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang karena hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR; Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa kegiatan rapat pembahasan RUU Minerba Tingkat I oleh Komisi VII DPR berlangsung bersamaan 254 dengan saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang dikualifikasi sebagai kondisi pandemi, sehingga memberikan dispensasi kepada anggota Komisi VII DPR untuk menyelenggarakan rapat secara virtual sesuai ketentuan dalam Tatib DPR 2020. Walaupun rapat pembahasan RUU Minerba dilangsungkan secara virtual, namun dalam menetapkan kehadiran dan proses pengambilan keputusan dalam rapat kerja Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tetap memperhatikan kuorum anggota DPR dan tata tertib yang berlaku. Bahwa rapat virtual pembahasan RUU Minerba Tingkat I yang dilaksanakan pada 11 Mei 2020 telah dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi DPR. Bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat mini fraksinya dalam rapat Tingkat I dengan hasil bahwa 8 (delapan) fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna (Pembicaraan Tingkat II) dan ada 1 (satu) Fraksi yang menyatakan tidak setuju, yaitu Fraksi Demokrat. Namun demikian, pada pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tanggal 12 Mei 2020, seluruh Fraksi DPR telah memberikan persetujuan tanpa ada catatan atau interupsi terhadap persetujuan RUU Minerba menjadi UU. DPR menerangkan bahwa dalam praktiknya, sebelum pengambilan keputusan atas suatu rancangan undang-undang dilakukan dengan mekanisme voting, masing-masing fraksi menyepakati untuk melakukan berbagai diskusi dan lobby sebagai usaha semaksimal mungkin agar persetujuan atas RUU Minerba tersebut diambil secara mufakat dalam musyawarah, bukan voting. Meskipun dalam pandangan mini fraksi pada Pengambilan Keputusan Tingkat I terdapat 1 fraksi yang menyatakan tidak setuju, namun dalam pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II semua fraksi pada akhirnya telah memberikan persetujuannya tanpa adanya catatan atau interupsi (vide Lampiran XXIV Keterangan DPR). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan persetujuan atas penetapan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009) tersebut pada dasarnya telah disetujui oleh seluruh fraksi. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon bahwa dalam sidang paripurna pengambilan keputusan tidak memenuhi syarat kuorum karena tidak hadir secara fisik, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 yang antara lain mempertimbangkan: “…Mahkamah perlu menegaskan bahwa kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama adalah 255 sebuah keharusan. Kehadiran demikian diperlukan dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu: (1) sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat; (2) untuk memberikan kesempatan bagi anggota legislatif yang sejak semula tidak ikut membahas pembentukan suatu undang-undang karena mekanisme internal lembaga legislatif yang membagi pembentukan undang-undang berdasarkan komisi dan/atau gabungan komisi tertentu; dan (3) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengambilan putusan akhir melalui voting.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah kehadiran fisik dalam rapat paripurna pengambilan keputusan adalah suatu keharusan, namun untuk terpenuhinya syarat tersebut haruslah dipertimbangkan secara kasuistis dengan melihat secara keseluruhan kondisi pada saat pembahasan dan pengesahan RUU dilakukan. Dalam hal syarat rapat paripurna pengesahan RUU Minerba, para Pemohon mencoba membuktikan dalilnya dengan bukti P-27 berupa rekaman video persidangan paripurna yang menurut para Pemohon merupakan rekaman Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 yang disiarkan melalui TV Parlemen yang menunjukkan sedikitnya anggota DPR yang hadir secara fisik pada saat pengesahan RUU tersebut. Setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemerintah dan bukti Lampiran DPR berupa Risalah Rapat Paripurna DPR RI dan Daftar Hadir Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan Dalam Acara Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 12 Mei 2020 ditemukan fakta bahwa kehadiran yang tercatat pada Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 tersebut adalah sejumlah 83 anggota DPR RI hadir secara fisik dan sejumlah 355 anggota hadir secara virtual. Dalam keterangannya, DPR menyatakan kehadiran DPR secara virtual tersebut dilakukan karena pada 12 Mei 2020 adalah bagian dari masa penanggulangan Pandemi Covid-19 sehingga DPR harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencegah tingkat penyebaran Covid-19. Berkenaan dengan kehadiran rapat dan sidang secara virtual dikaitkan dengan kondisi pada saat RUU Minerba dibahas dan disahkan, pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan penyebaran Covid-19 tersebut semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 256 Berkenaan dengan pandemi Covid-19 ini pula, secara legal formal sejak tanggal 13 April 2020, Presiden telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Secara faktual Mahkamah juga mengetahui bahwa pada saat Keppres 12/2020 tersebut diterbitkan, masyarakat tengah menghadapi ancaman Pandemi Covid-19 yang penyebarannya relatif cepat dan dengan tingkat fatalitas yang tinggi sehingga tindakan pencegahan penyebaran penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Sehubungan dengan kondisi tersebut, ketentuan mengenai rapat DPR pada keadaan tertentu juga diakomodir dalam Pasal 254 ayat (4) Tatib DPR 2020 yang menyatakan: “Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.” Berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas meskipun Mahkamah dalam putusan sebelumnya menegaskan kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama adalah sebuah keharusan, namun hal tersebut harus pula memperhatikan bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Minerba tersebut dilaksanakan pada 12 Mei 2020 atau setelah tanggal ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Oleh karenanya, pelaksanaan rapat secara virtual merupakan wujud sikap kehati-hatian semua pihak yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut yang di antaranya dengan cara menjaga jarak atau melakukan pembatasan fisik (physical distancing) serta mengurangi pertemuan di dalam ruangan tertutup. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk kegiatan Rapat Paripurna DPR RI, namun pada seluruh kegiatan resmi kenegaraan lainnya, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif maupun judikatif. Di tengah agenda pengesahan RUU Minerba, terdapat kebijakan nasional yang penting untuk dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, oleh karena itu pelaksanaan rapat secara virtual sebagai pengganti kehadiran secara fisik di dalam ruang rapat dapat dikatakan merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, termasuk RUU Minerba. Selain itu, tidak terdapat bukti adanya 257 keberatan dari para peserta Rapat yang tidak dapat hadir secara fisik, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa keikutsertaan anggota DPR secara virtual dalam pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 tersebut telah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat kuorum untuk mengesahkan RUU a quo. Menurut Mahkamah, kehadiran secara fisik dalam pengesahan RUU adalah tetap mutlak sepanjang tidak ada alasan yang kuat untuk menyimpangi syarat tersebut. Dengan demikian, pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020, yang mendasarkan pada alasan yang dikemukakan di atas, maka kehadiran anggota secara virtual haruslah dipersamakan dengan kehadiran secara fisik sehingga tetap memenuhi kuorum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon mengenai pengesahan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2020 seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan karena pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4/2009. Terhadap dalil tersebut, Poin 237 Lampiran II UU 12/2011 menentukan sebagai berikut: “Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.” Menurut Mahkamah frasa “lebih baik” dalam ketentuan di atas bermakna suggestion yaitu dalam konteks memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat teknis seperti itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa penyusunan suatu undang-undang mengalami cacat formil. Oleh karena itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan UU 3/2020 seharusnya dibuat dalam bentuk 258 undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 259 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan para Pemohon. Terhadap pengujian formil a quo, kami: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut: [6.2] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikiut: 1) Bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over); 2) Bahwa pembahasan UU Minerba melanggar prinsip keterbukaan; 3) Bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder serta tidak ada uji publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 260 4) Bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 5) Bahwa tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi Pemerintah Daerah; 6) Bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat; 7) Bahwa UU Minerba seharusnya dalam bentuk UU penggantian bukan UU perubahan. [6.3] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mengemukakan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil di atas, terlebih dahulu kami akan menguraikan beberapa hal-hal berikut: Bahwa secara doktriner, pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses atau tata cara pembentukannya. Bilamana diletakkan dalam konteks negara hukum, pengujian formil akan “menjamin” dan “memastikan” perlindungan warga negara (protect citizens) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, pengujian formil merupakan instrumen untuk menilai atau menguji kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, terutama menilai konstitusionalitas aspek proses pembentukan (formil) suatu undang-undang. Bahkan, secara doktriner pun dipahami penilaian ihwal konstitusionalitas pembentukan undang-undang untuk menilai ketepatan bentuk (appropriate form), ketepatan institusi pembuatnya (appropriate institution), dan ketepatan prosedur (appropriate procedure). Bahwa selain secara doktriner, secara yuridis, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil (Sub-paragraf [3.15.1] hlm. 361-362), yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 261 Bahwa dengan merujuk doktriner dan putusan pengadilan, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah merupakan keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti- bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formal pembentukan undang-undang. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat berbeda kami tidak perlu menguraikan semua kemungkinan tahapan atau standar kecacatan formil pembentukan UU Minerba dalam permohonan a quo. Namun, kami cukup menentukan salah satu saja di antara tahapan atau standar pembentukan undang- undang, in casu pembentukan UU Minerba, terutama yang dapat kami jelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan. [6.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian dalam sistem hukum Indonesia, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang secara formil adalah demi menjaga kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan ketentuan dalam konstitusi, serta dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945. Bahkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil dimaksudkan untuk menilai keterpenuhan syarat formil dalam proses pembentukan undang-undang atau biasa disebut juga dengan istilah due process of law-making. Di samping itu, pembedaan antara uji formil dan uji materiil membawa konsekuensi pada proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Dalam rangka memeriksa kesesuaian prosedur, pembuktian menitikberatkan fakta-fakta yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk UU. Pentingnya pembuktian fakta-fakta tersebut, implisit, juga telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan: 262 “…untuk kepentingan pembuktian pengujian formil selanjutnya, pemohon dan pembentuk undang-undang tidak cukup hanya mengajukan bukti untuk membuktikan kehadiran anggota DPR secara fisik dengan hanya menyampaikan daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR apalagi hanya menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran, namun harus menyerahkan bukti visual dan/atau bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat menunjukkan jumlah kehadiran secara fisik anggota DPR.” [para. 3.15.6] [6.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang antara lain mendalilkan dalam proses pembahasan RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU operan (carry over) dari DPR periode sebelumnya (yaitu DPR Periode 2014-2019) ke DPR periode setelahnya (yaitu DPR Periode 2019-2024), dengan alasan adanya fakta perihal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang baru diserahkan 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019. Terhadap dalil Pemohon tersebut, kami berpendapat sebagai berikut: Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menguraikan secara jelas perihal prosedur pembahasan RUU yang di-”oper” (carry over) oleh DPR periode sebelumnya kepada DPR periode berikutnya. Dalam pembahasan RUU, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplist menyangkut RUU yang dapat di-“oper”. Ketentuan itu menggambarkan posisi DPR dan Presiden adalah fifty-fifty dalam persetujuan bersama RUU yang sebelumnya telah melewati fase pembahasan bersama. Dengan demkian, persetujuan bersama merupakan syarat konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, tidak akan pernah ada sebuah undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dengan demikian, RUU carry over tidaklah begitu saja dapat dikatakan atau diposisikan sebagai RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum status RUU operan haruslah dibaca dan dimaknai dalam kerangka “dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang- undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, penilaian keterpenuhan syarat formil RUU carry 263 over dapat dilakukan dengan merujuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Bahwa merujuk kemungkinan pengaturan dengan peraturan lain sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur RUU carry over sebagai berikut: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Bahwa setelah membaca secara cermat dan saksama, norma dalam Pasal 71A UU P3 di atas menghendaki dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif diperbolehkannya RUU carry over, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. Bahwa selain ketentuan dalam Pasal 71A UU P3 di atas, kemungkinan untuk dilakukan carry over suatu RUU juga diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020) yang menyatakan: “Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan” Bahwa terkait dengan kedua peraturan di atas, terdapat dua catatan penting yang perlu kami kemukakan yang berkelindan dengan keabsahan formil RUU carry over, in casu keabsahan carry over RUU Minerba. Pertama, adanya ketidakselarasan pengaturan prosedur berkenaan dengan “posisi pembahasan DIM” antara UU 15/2019 dengan Peraturan DPR 2/2020. Dalam hal ini, Pasal 71A UU 15/2019 menyatakan secara eksplisit posisi DIM “telah memasuki pembahasan DIM”. Sementara itu, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 menyatakan posisi DIM “telah memiliki DIM”. Bentangan fakta ini 264 menujukkan secara terang-benderang terjadi ketidakselarasan pengaturan mengenai “posisi pembahasan DIM”. Apakah ketidaselarasan pengaturan demikian merupakan sesuatu yang terjadi dengan sengaja (by design) atau tidak, yang dapat kami pastikan pengaturan yang tidak selaras tersebut menyebabkan persyaratan untuk kemungkinan adanya RUU carry over menjadi makin longgar. Pertanyaan berikutnya, apakah pelonggaran syarat tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan RUU tertentu, termasuk RUU Minerba? Karena tidak terdapat penjelasan berkenaan dengan pertanyaan tersebut, kami tidak mungkin memberikan jawaban secara tepat/pasti. Namun yang dapat kami pastikan, melacak urutan waktu, Peraturan DPR 2/2020 disahkan DPR (pada 2 April 2020), jauh setelah pengesahan UU 15/2019 (pada 4 Oktober 2019). Kedua, apabila ditelusuri bentangan empirik waktu (tanggal) pengesahan UU 15/2019 dan Peraturan DPR 2/2020, pengesahan kedua peraturan perundang- undangan tersebut dilakukan setelah berakhirnya masa waktu keanggotaan DPR Periode 2014-2019 yang berakhir pada 1 Oktober 2019, yaitu ditandai dengan peristiwa pengambilan sumpah keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: apakah mungkin produk hukum yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 4 Oktober 2019 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum “persetujuan carry over” RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019? Begitu pula, terhadap Peraturan DPR yang disahkan DPR pada 2 April 2020 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum “persetujuan carry over” RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019. Artinya, kesepakatan antara DPR dan (menteri yang ditunjuk mewakili) Presiden pada 25 September untuk menjadikan RUU Minerba sebagai RUU carry over adalah tidak memiliki dasar hukum, kecuali hanya dengan menerima atau membenarkan permberlakuan surut (retroactive) Pasal 71A UU 15/2019 dan Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020. Namun, pemberlakuan surut tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan konsideran “Menimbang” huruf b UU 12/2011, “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Selain itu, pemberlakuan surut juga akan mengingkari fakta bahwa sebelum pengesahan UU 265 15/2019, pengaturan yang masih berlaku/esksis ketika itu (yaitu UU 12/2011) tidak mengatur masalah carry over RUU kepada DPR periode berikutnya. Bahwa selain masalah di atas, sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sebelumnya, Pasal 71A UU P3 menghendaki dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif dibenarkannya RUU carry over, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. Dalam hal ini, harus dibedakan antara pembahasan DIM yang tidak dapat diselesaikan dalam masa keanggotaan DPR sebelumnya dengan pembahasan RUU yang tidak dapat diselesaikan masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas. Sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah benar telah terjadi kesepakatan menjadikan RUU Minerba sebagai RUU carry over kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Artinya, salah satu persyaratan untuk RUU carry over telah dipenuhi. Namun demikian, persyaratan “pembahasan DIM” belum benar-benar terjadi. Ketidakterpenuhan persyaratan tersebut dapat dilacak dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM. Karena DIM RUU Minerba baru diserahkan pada 25 September 2019, dan pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja (panja), oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar, dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 September 2019 dimaksud dan memang benar Mahkamah tidak mendapatkan bukti di persidangan terkait hal itu. Selain itu, dari keterangan DPR pula diketahui, setelah rapat pada malam hari pada 25 September 2019 tidak ada rapat DPR. Artinya pula, selama keanggotaan DPR Periode 20014-2019 belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Dengan begitu, seandainyapun telah terjadi kesepakatan RUU Minerba sebagai RUU carry over kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024, padahal nomenklatur carry over sendiri beserta syarat- syaratnya baru ada pada bulan Oktober pasca Pasal 71A UU 15/2019 dibentuk dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kami tidak mendapatkan bukti yang sahih dan menyakinkan bahwa DIM RUU Minerba telah dilakukan pembahasan DPR Periode Tahun 2014-2019. Dengan demikian, dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif yang dapat membenarkan RUU Minerba sebagai RUU carry over tidak terpenuhi. 266 [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil. Dengan telah terbuktinya secara meyakinkan salah satu cacat formil dari tahapan tersebut, kami tidak perlu lagi membuktikan kemungkinan adanya cacat-cacat formil yang lain sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan argumentasi tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil para pemohon dan menyatakan UU 3/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 267 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas