PUU Tahun 2018

60/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Partai Persatuan Indonesia Kuasa Hukum : Christophorus Taufik, S.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2018-07-12

Tanggal Putusan: 2018-10-25

UU Diuji: UU 7/2017

Majelis Hakim: ["Arief Hidayat (K)", "Wahiduddin Adams (A)", "Suhartoyo (A)", "Anak Agung Dian Onita (PP)"]

Amar Putusan: perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang [[Pemilihan Umum]] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: - Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juli 2018, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PERINDO, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 memberi kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Ricky K. Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., M.H., dan Dr. H. Nudirman Munir, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat dan/atau Kader yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 142/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Juli 2018; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 12 Juli 2018; ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap [[UUD 1945]]. ### Putusan Mahkamah memutus perkara [[60/PUU-XVI/2018]] dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 39]] - [[Pasal 35 ayat (1)]] - [[Pasal 35 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Pemberantasan Korupsi ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[60/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ketetapan - **Tanggal Putusan**: 2018 Januari 05 - **Significance**: Medium - **File**: [[60 PUU 2018_UU_PEMILU-ketetapan-telahucap25Okt2018. Doc]]K 2. **2018**: Proses pemeriksaan dan sidang 3. **2018**: Putusan dijatuhkan ### Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam [[UUD 1945]] menolak permohonan karena tidak terbukti adanya pertentangan dengan [[UUD 1945 terkait konstitusionalitas pembatasan [[hak asasi manusia]] dalam undang-undang dan memberikan pedoman bagi penerapan hukum di masa mendatang. ### Analisis Khusus Pemberantasan Korupsi Mahkamah mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks ini, pembatasan hak-hak tertentu dapat dibenarkan sepanjang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi yang diamanatkan konstitusi. [[Mahkamah Konstitusi]] (Anggota) - [[Wahiduddin Adams]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang [[Pemilihan Umum]] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2018-07-10**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-07-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-07-18**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-07-30**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-08-16**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-09-26**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-10-25**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Merujuk - [[98/PUU-XVI/2018]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang [[Pemilihan Umum]] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: - Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juli 2018, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PERINDO, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 dan 19 Juli 2018 memberi kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Ricky K. Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., M.H., dan Dr. H. Nudirman Munir, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat dan/atau Kader yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 142/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Juli 2018; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 12 Juli 2018; ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap [[UUD 1945]]. ### Putusan Mahkamah memutus perkara [[60/PUU-XVI/2018]] dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 7 Tahun 2017]] tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 39]] - [[Pasal 35 ayat (1)]] - [[Pasal 35 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Yang