60/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 60/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leonardo Siahaan Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7, Nomor 24, RT 04/RW 012, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fransiscus Arian Sinaga Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Alamat : Kampung Rawa Panjang RT 001/RW 04, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2021, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., yang berdomisili di Jalan Ki Ageng Pemanahan Gang Bakti IV Nomor 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 November 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/11/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 11 November 2021 dengan Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2021, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Desember 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :“… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri terhadap Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman danperlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. b. Pasal 28G ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” c. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 4 untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; 6. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia 5 yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak- hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman danperlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. b. Pasal 28G ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” c. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; 6. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas sehari-hari di luar rumah yang berpotensi diperiksa oleh aparat Kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian yang menyatakan: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:“… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 7. Bahwa Pasal 16 berkaitan erat dengan Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 14 yang mengatur tentang tugas kepolisian dalam melaksakan tugas pokok 6 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 8. Bahwa para Pemohon sangat memahami Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 14 dalam bidang proses pidana, yaitu bilamana petugas Kepolisian mecurigai seseorang akan dan/atau telah melakukan tindak pidana maka petugas kepolisian berwenang untuk memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai tersebut; 7 9. Menurut para Pemohon, pasal yang diuji tersebut merupakan dasar bagi petugas kepolisian ketika menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai akan dan/atau telah melakukan tindak pidana guna memeriksa identitasnya. Namun kewenangan yang diberikan oleh pasal a quo akan melanggar hak- hak konstitusional para Pemohon bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai oleh para Pemohon. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya larangan dalam Pasal a quo untuk tidak melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum. Para Pemohon khawatir akan diberhentikan kemudian direkam bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum seperti yang disaksikan oleh para Pemohon selama ini di televisi atau youtube seperti yang diuraikan di poin nomor 11; 10. Petugas Kepolisian dalam melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d di atas, pada saat melakukan patroli kerap kali melakukan pemeriksaan identitas diri yang dibarengin dengan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum. Pemeriksaan tersebut sering kali dilakukan pada malam hari, dan juga tidak tertutup kemungkinan dilakukan pada siang hari; 11. Adapun program televisi yang menayangkan kegiatan patroli petugas kepolisian yang kemudian memeriksaan identitas seseorang adalah Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Net TV (https://www.netmedia.co.id/schedule) dan Program The Police yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Trans7 (https://www.trans7.co.id/programs/the-police). Sedangkan channel youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah channel Trans7 Official dan 86 & Custom Protection serta channel-channel lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (Bukti P-4). Bahkan dalam bukti yang para Pemohon lampirkan, secara terang-terangan hasil rekaman video tersebut diberi judul yang tidak senonoh yang secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat manusia. Judul dari video tersebut adalah “dibayar 500 dapat 1 kali main, 8 ternyata ini isi chat tindakan asusila – 86 (https://www.youtube.com/watch?v=fBa6a6etWkw)” (Vide Bukti P-4 lembaran ke-2). Dari judul tersebut, diketahui bahwa petugas memeriksa isi chat atau percakapan yang terdapat dalam handphone/hp dari orang yang diperiksa dan kemudian dijadikan sebagai headline atau judul video; 12. Para Pemohon setelah menyaksikan beberapa tayangan hasil rekaman baik di televisi maupun youtube dan/atau media lainnya atas pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon, hal ini disebabkan oleh tindakan petugas kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, dan/atau melakukan gerakan- gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia (Vide Bukti P-4). Sedangkan di sisi lain harkat dan martabat manusia serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) UUD 1945; 13. Tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada poin nomor 11 (sebelas) diantaranya adalah (a) Petugas Kepoisian menutup mulut orang yang sedang diperiksa pada saat orang tersebut berbicara; (b) memarahi orang yang sedang tidak sadarkan diri karena di bawah pengaruh alkohol; (c) memaksa memeriksa handphone/hp seluler seseorang yang sedang diperiksa sambil memarahi dan membentak padahal handpone/hp merupakan privasi seseorang. Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini; 14. Lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan- tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum; 9 15. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas setiap hari baik siang maupun malam hari, tidak tertutup kemungkinan akan diberhentikan oleh petugas Kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut para Pemohon berpotensi mengalami hal-hal seperti uraian di atas. Para Pemohon baik dalam keadaan identitas lengkap ataupun tidak lengkap, diperiksa pada siang atau malam hari, selama pemeriksaan tersebut merendahkan harkat dan martabat serta para Pemohon tidak diposisikan sebagai manusia utuh, maka hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi maupun di youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses dan dilihat oleh khayalak umum juga merupakan bagian dari tindakan perendahan harkat dan martabat manusia. Sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak kontitusionalnya karena dengan dapat diakses dan dilihatnya video hasil rekaman tersebut oleh khayalak umum para Pemohon akan mengalami bullying dan stigma negatif dari lingkungan; 16. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma yang tidak melarang tindakan petugas Kepolisian yang melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di untuk ditayangkan di televisi maupun youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses dan disaksikan oleh khayalak umum dan juga tindakan yang merendahkan derajat harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas dan tindakan. Dengan dapat diakses dan dilihatnya rekaman tersebut berpotensi pada rusaknya mental (mental illness) Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses; 17. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi logis dalam setiap tindakan dalam rangka penegakan hukum. Due process of law menjadi hal yang fundamental yang harus dijunjung dalam setiap penegakan hukum. Setiap orang yang diperiksa merupakan manusia yang utuh, yang wajib diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (1). Bilamana tindakan petugas kepolisian dalam rangka pemeriksaan identitas mengarah pada perendahan harkat, martabat, kehormatan, tidak memperlakukan orang yang diperiksa sebagai 10 pribadi tentunya telah melanggar Pasal 28G ayat (1); Pasal 28G ayat (2); dan Pasal 28I ayat (1); 18. Bahwa persoalannya pasal yang para Pemohon uji secara sekilas tidak terletak pada normanya namun terletak pada implementasi, tetapi jika dilihat secara utuh dan komprehensif tindakan-tindakan petugas Kepolisian yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia disebabkan oleh tidak adanya larangan dalam pasal yang diujikan supaya dalam setiap melakukan pemeriksaan petugas kepolisian wajib menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan dan tidak boleh melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diaskes oleh khayalak umum. Bilamana permohonan ini dikabulkan tentunya hal-hal yang para Pemohon uraikan di atas tentunya tidak akan dialami oleh para Pemohon kedepannya; 19. Bahwa kerugian konstituional tersebut tidak akan terjadi bilamana pasal yang para Pemohon uji dimaknai seperti yang para Pemohon maknai, yaitu “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”; 20. Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan dengan secara jelas hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami dengan norma Pasal yang diuji; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas pribadi dan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses oleh khayalak umum bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) UUD 1945 11 1. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan; 2. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa nilai-nilai tersebut diakomodir secara holistik dalam sila ke dua Pancasila dan harus diamalkan dalam hidup berbangsa dan bernegaara; 3. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain mencakup harkat dan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan kesengsaraan dan ketidakadilan, serta penghapusan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum; 4. Bahwa sejalan dengan itu, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara umum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Untuk mengatur lebih lanjut terkait hak-hak manusia maka kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 6. Pasal 28G ayat (1) telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara atas hak kehormatan dan martabat yang wajib dijunjung oleh siapapun termasuk oleh aparat penegak hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 12 ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 7. Bahwa kehormatan dan martabat merupakan hak yang melekat pada diri pribadi setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Terhadap setiap tindakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia harus dianggap sebagai pembangkangan terhadap kontitusi; 8. Selanjutnya Pasal 28G ayat (2) kembali menegaskan bahwa setiap orang harus terbebas dari tindakan atau perlakuan yang merendakan derajat dan martabat manusia. Ini merupakan pengulangan terhadap perlindungan martabat yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28G ayat (1). Pengulangan tersebut merupakan indikasi yang menandakan secara jelas bahwa harkat dan martabat manusia merupakan hak yang sangat dilindungi oleh konstitusi dan tidak boleh dikurangi. Pasal 28G ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; 9. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas menyampaikan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan dalam dirinya telah melekat hak dan martabat. Hal ini dimaknai bahwa harkat dan martabat merupakan hak yang melekat dalam diri pribadi seseorang sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan hak-hak tersebut pun juga harus tetap dilindungi. Pasal 3 ayat (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; 10. Selain harkat dan martabat, dianggap sebagai pribadi yang utuh juga merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan hak a quo secara tegas dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konsekuensi logis dari “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” adalah setiap orang bahkan penegak hukum dan penyelenggara negara harus menjunjung tinggi dan menghormatinya. Hak tersebut 13 diatur secara tegas dalam Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; 11. Seperti yang telah para Pemohon uraikan pada kerugian konstitusional permohonan ini, persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tindakan petugas Kepolisian yang cenderung merendahkan derajat harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas pribadi dan tindakan perekaman atau pengambilan video pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan. Menurut para Pemohon kedua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia; 12. Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam nomor 11 adalah: (a) membentak orang yang sedang diperiksa; (b) meneriaki, (c) memarahi; (d) melakukan gerakan-gerakan yang dinilai merendahkan harkat dan martabat manusia, dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang juga dapat dinilai sebagai tindakan yang bermuara pada perendahan derajat harkat dan martabat manusia yang juga setiap tindakan tersebut dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak menghormati manusia sebagai pribadi yang utuh sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1); 13. Bahwa alasan Pemohon menyatakan tindakan pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses oleh khayalak umum pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah karena akan muncul anggapan atau stigma negatif yang akan dialami oleh Pemohon baik di lingkungan keluarga, kerabat, maupun di lingkungan kerja bilamana hasil dari pengambilan video tersebut diakses dan disaksikan oleh siapapun; 14. Stigma negatif tersebut akan semakin diperparah bilamana pada saat melakukan perekaman atau pengambilan video tersebut petugas Kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan 14 martabat Pemohon sebagai manusia yang utuh sebagaimana Pemohon uraikan dalam poin nomor 12. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kesehatan mental Pemohon, bilamana kesehatan mental Pemohon terganggu tentunya akan mempengaruhi seluruh kehidupan Pemohon; 15. Bahwa salah satu contoh konkrit yang Pemohon jadikan sebagai bukti bagaimana pengaruh buruk hasil rekaman atau pengambilan video tersebut pada kesehatan mental adalah ketika seorang remaja yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh salah satu petugas Kepolisian. Di tengah-tengah pemeriksaan dan pada saat remaja tersebut sedang menyampaikan sesuatu, petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan menutup mulut remaja tersebut dengan menggunakan tangan (Vide Bukti P-4 lembaran pertama). Kemudian hasil rekaman video yang memperlihatkan aksi petugas kepolisian tersebut menjadi viral dan dijadikan meme dalam bentuk video (https://www.youtube.com/watch?v=V2A6BG24ruw) (Bukti P-5). Tentunya remaja tersebut akan mengalami bulliying sehingga secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami gangguan mental. bukan hanya remaja tersebut, namun keluarganya juga bisa saja mengalami gangguan atas video hasil rekaman yang ditayangkan tersebut. Dalam keadaan apapun seseorang, baik di bawah pengaruh alkohol maupun tidak dan biarpun identitas seseorang tersebut lengkap atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1); 16. Contoh konkrit lain yang para Pemohon ajukan adalah ketika seorang remaja tidak mengizinkan petugas Kepolisian untuk memeriksa handphone/hp namun petugas Kepolisian tetap memaksa dengan cara membentak, memarahi, dan meneriaki remaja yang sedang diperiksa hingga akhirnya dengan berat hati remaja yang sedang diperiksa tersebut memberikan handphone/hp miliknya kepada petugas untuk diperiksa. Padahal handphone/hp merupakan hak privasi seseorang yang di dalamnya kemungkinan terdapat dokumen atau percakapan yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain termasuk 15 petugas Kepolisian terkecuali ditemukan adanya bukti permulaan yang bersangkutan telah dan/atau akan melakukan tindak pidana. Sedangkan pada video yang para Pemohon saksikan, tidak ada suatupun tindakan yang mengarah pada telah dan/atau akan dilakukannya tindak pidana oleh remaja yang diperiksa tersebut (https://www.youtube.com/watch?v=f5R8p72nRZ4) (Vide Bukti P-4 lembaran ke- 4). Hingga saat ini video tersebut masih dapat diakses di media youtube atau pun media lainya; 17. Bilamana hal tersebut terus menerus dibiarkan akan menjadi legitimasi bagi setiap petugas Kepolisian untuk bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembiaran secara terus menerus yang bermuara pada terbentuknya anggapan dan pikiran masyarakat umum bahwa hal tersebut lazim dan wajar untuk dilakukan oleh petugas kepolisian karena sering disaksikan di media televisi atau media lainnya. Tentunya hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia; 18. Bahwa bilamana kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap tindakan Kepolisian pada saat melaksankan tugas dan kewenangannya tidak boleh dilakukan perekaman atau pengambilan video? Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo tidak dalam rangka membatasi atau melarang petugas Kepolisian untuk melakukan perekaman atau pengambilan video pada saat petugas Kepolisian melakukan tugas dan kewenangannya dalam rangka pemeriksaan terhadap identitas seseorang, para Pemohon hanya membatasi pada: a. bilamana petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap identitas pribadi sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d tidak boleh menggunakan tindakan-tindakan yang bermuara pada perendahan derajat harkat dan martabat manusia; b. apabila dilakukan perekaman atau pengambilan video, hasil rekaman tersebut tidak boleh disebar di media manapun termasuk televisi atau youtube; c. video hanya dapat disebar atau ditayangkan apabila dalam video tersebut orang yang diperiksa tidak direndahkan harkat dan 16 martabatnya dan harus atas persetujuan dari orang yang diperiksa identitasnya. Dengan demikian, ketiga poin di atas telah jelas bahwa permohonan ini tidak dalam rangka melarang petugas Kepolisian apabila melakukan perekaman atau pengambilan video terhadap suatu tindak pidana, misalnya terorisme, pembunuhan, dan/atau tindak pidana lainnya dan kemudian ditayangkan di media sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum; B. Tindakan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan, Pekerjaan, dan Masa Depan seseorang 19. Sebagai negara yang mengakui demokrasi serta keterbukaan dalam mengeluarkan pendapat, menjadikan media sangat penting dalam penyebaran informasi. Kini, media dapat berekspresi secara bebas baik tertulis maupun tidak tertulis dan/atau melalui video mengenai fenomena yang terjadi dalam hukum di Indonesia. Perlu disadari bahwa, pemberitaan media sangat berpengaruh terhadap nasib seseorang, oleh sebab itu pemberitaan media harus dilakukan secara bijaksana dan hati- hati, serta menyuguhkan informasi dan berita yang seobjektif mungkin; 20. Media dapat mengangkat nama seorang pemimpin atau tokoh dengan berbagai pujian atau sanjungan. Namun sebaliknya, status sosial seseorang pun dapat berakhir karena pemberitaan media. Kenyataannya, pemberitaan media tidak selalu dapat direspon positif. Pemberitaan media dapat berdampak negatif tatkala media menyajikan tayangan atau berita yang memperlihatkan seseorang yang sedang diperiksa dengan cara-cara yang tidak humanis. Artinya, media telah terjebak pada tindakan trial by the press dengan meletakkan orang yang diperiksa identitasnya tersebut telah bersalah. Tindakan trial by the press ini harus dihindari karena sangat bertentangan dengan prinsip proses hukum yang adil, khususnya yang bertalian dengan asas praduga tidak bersalah; 21. Bertalian dengan poin nomor 19 dan nomor 20, apabila petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan identitas seseorang dilakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk 17 ditayangkan di media televisi maupun youtube/dan atau media lainnya sehingga dapat diakses dan disaksikan oleh khayalak umum, terlebih apabila disaksikan oleh lingkungan dari orang yang diperiksa tersebut akan memunculkan stigma negatif terhadap dirinya yang dilabeli oleh lingkungannya. Hal tersebut terjadi semata-mata karena tindakan petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan tentunya juga merupakan akibat dari penayangan rekaman hasil pemeriksaan; 22. Bahwa dengan adanya labelling atau stigma negatif yang diarahkan pada orang yang diperiksa tentunya akan berpengaruh pada kesehatan mental yang berakibat pada terjadinya gangguan keseimbangan jiwa pada orang tersebut; 23. Bahwa karena media sosial merupakan alat yang sangat baik dalam merekam dan menyimpan sesuatu sehingga akan menjadi rekam jejak dalam setiap peristiwa yang diunggah maka tidak tertutup kemungkinan anak cucu dari orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa tersebut akan menyaksikan video hasil dari rekaman tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi gangguan bagi anak cucunya kelak; 24. Bahwa pada saat ini media sosial menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang diterima dalam suatu pekerjaan atau tidak. Bilamana perusahaan yang dilamar oleh orang yang memiliki rekam jejak digital yang buruk akibat penayangan di media televisi dan/atau youtube/dan atau media lainnya pada saat pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dan terjadi hal-hal seperti yang para Pemohon uraikan dalam poin-poin di atas maka perusahaan tentunya akan cenderung menolak orang tersebut; 25. Bahwa selain itu, apabila kedepannya orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa tersebut mencalonkan diri sebagai calon eksekutif maupun legislatif, maka video-video hasil rekaman pada saat pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai alat atau meme untuk menjatuhkan dan merendahkan dirinya; 18 26. Bahwa media-media yang menayangkan hasil video tersebut tentunya mendapat keuntungan berupa materil dari hasil tayangan di televisi maupun tayangan di youtube, sedangkan di sisi lain, orang-orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa menjadi bahan tontonan seluruh masyarakat Indonesia. Tentu hal ini merupakan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian; 27. Bahwa oleh karena begitu buruknya dampak yang diakibatkan oleh tindakan petugas Kepolisian tersebut maka sudah sepatutnya permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon patut dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstituti; C. Tindakan petugas Kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia bertentangan dengan prinsip Due Process of Law 28. Secara sederhana due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (due process of law) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara; 29. Mengenai due process of law ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari due process of law adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yang paling penting adalah keadilan prosedural (procedural juctice). Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. 19 Keadilan prosedural menempatkan manusia sebagai subjek dan bukan objek sebagaimana dianut dalam Kitab Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 30. KUHAP secara substantif menganut atau telah mengarah pada due process of law. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip due process of law atau due process model dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia; 31. Sebelum KUHAP berlaku, diterapkan asas inkuisitur (inquisitoir) yang menempatkan orang yang diperiksa sebagai objek pemeriksaan. Dengan hal ini, orang yang diperiksa kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (confession) dari orang yang diperiksa”. Dengan tindakan-tindakan Kepolisian yang terdapat dalam video maka telah membawa negara Indonesia kembali pada zaman di mana HAM tidak menjadi supremasi dalam hukum dan kembali pada prinsip inkuisitur (inquisitoir); 32. Pasca berlakunya KUHAP, asas inkuisitur (inquisitoir) berubah menjadi sistem akusatur (accusatoir) menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”; 33. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 20 b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); c. Adanya pembangian kekuasan dalam negara; dan d. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan. 34. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, khusus mengenai butir 33, yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat diartikan bahwa dalam setiap substansi dan prosedural hukum selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945, melalui beberapa pasal-pasalnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya diimplementasikan dalam proses peradilan melalui instrumen yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 35. Instrumen yang dimaksud adalah bilamana petugas kepolisian melakukan pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Namun hal-hal tersebut sama sekali tidak terpenuhi dalam video-video yang para Pemohon saksikan. Oleh karena itu kekhawatiran yang dialami oleh para Pemohon bukan tanpa alasan yang jelas; 36. Yang mulia Majelis Hakim, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dalam video-video yang disaksikan oleh para Pemohon melalui media televisi maupun youtube dan/atau media lainnya cenderung bersifat dehumanisasi. Secara pengertiannya dehuminisasi adalah tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Saat seseorang sudah "lupa" dengan moral, nilai-nilai kebaikan, dan tak lagi memiliki toleransi, akan berujung pada tindakan yang merendahkan manusia lain tanpa ada rasa peduli, simpati, atau empati sedikitpun. Dehumanisasi menjadi permasalahan serius apabila tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian tidak mengatur secara tegas mengenai batasan-batasan tidak boleh dilakukan pada saat menjalankan amanat Pasal 16 a quo. Batasan-batasan tersebut harus diatur secara eksplisit pada undang-undang terkait, dalam hal ini Undang- Undang Kepolisian, tidak hanya berpedoman pada KUHAP semata, 21 karena Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan wewenang Kepolisian dalam menjalankan Pasal 13 UU Kepolisian yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian; 37. Oleh karena pemerikasaan yang dilakukan petugas Kepolisian sebagaimana amanat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian merupakan tugas Kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU a quo, maka harus tetap bersandar pada UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu harus ada pembatasan secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur secara eksplisit batasan-batasan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”; 22 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Fransiscus Arian Sinaga dan Leonardo Olefin’s Hamonangan; (Hanya ada fotokopi leges, tidak ada yang asli leges) 4. Bukti P-4 : Foto Hasil Tangkap Layar (Screeshot) Tayangan dari media youtube aksi petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas; 5. Bukti P-5 : Foto Hasil Tangkap Layar (Screeshot) dari media youtube; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 24 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang selengkapnya sebagai berikut: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :“… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri 2. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang senantiasa melakukan aktifitas sehari-hari di luar rumah yang berpotensi diperiksa oleh aparat Kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi. Para Pemohon menganggap memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002; 25 3. Bahwa menurut para Pemohon meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah dasar bagi aparat Kepolisian ketika menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai akan dan/atau telah melakukan tindak pidana guna memeriksa identitasnya, namun kewenangan yang diberikan oleh pasal a quo akan melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon bilamana tidak dimaknai seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. Hal ini karena tidak adanya larangan dalam Pasal a quo untuk tidak melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum. 4. Bahwa tindakan aparat Kepolisian demikian menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon, karena kerap kali aparat Kepolisian memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, dan/atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia. Padahal harkat dan martabat manusia serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas di luar rumah, tidak tertutup kemungkinan akan diberhentikan oleh aparat Kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Dalam pemeriksaan tersebut para Pemohon berpotensi mengalami sebagaimana yang para Pemohon saksikan di media, yang berpotensi merendahkan martabat para Pemohon. 6. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika pasal yang para Pemohon uji dimaknai seperti yang para Pemohon maknai, yaitu “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa” 26 Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon sangat potensial akan terjadi. Menurut para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak mengatur adanya batasan bagi aparat Kepolisian dalam melakukan kewenangannya untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, potensial menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang senantiasa melakukan kegiatan sehari-hari di luar rumah. Menurut para Pemohon dengan tidak adanya batasan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002, norma a quo menjadi sering disalahgunakan oleh oknum aparat Kepolisian, sebagaimana para Pemohon saksikan di media televisi maupun media sosial. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma yang terdapat dalam UU 2/2002 yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang berbunyi: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 27 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak mengatur adanya batasan bagi anggota Kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam menyuruh berhenti orang yang dicurigai, kerap disalahgunakan oleh oknum aparat Kepolisian, yang seringkali bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan saat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo; 2. Bahwa menurut para Pemohon, jika hal tersebut terus menerus dibiarkan maka akan menjadi legitimasi bagi aparat Kepolisian untuk bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, tindakan yang merendahkan martabat manusia yang disebarkan di media akan berpengaruh pada lingkungan, pekerjaan, dan masa depan seseorang dan bertentangan dengan prinsip due process of law; 4. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang 28 berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti permohonan a quo sesungguhnya bertumpu pada persoalan apakah dengan tidak dibatasinya kewenangan Kepolisian untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan diperiksa identitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 akan mengakibatkan aparat Kepolisian menjadi sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, yang seringkali menyebabkan kehormatan dan martabat seseorang yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menjadi terabaikan. Terhadap dalil pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa kewenangan aparat Kepolisian untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002, merupakan norma yang sama isinya dengan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu mengatur wewenang penyelidik untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks permohonan para Pemohon, aparat Kepolisian yang melakukan patroli terutama pada malam hari dengan melakukan pemeriksaan seseorang yang dicurigai sesungguhnya akan memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat. Keberadaan aparat Kepolisian di jalan pada malam hari diharapkan akan meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang yang berniat jahat ataupun orang-orang yang mengganggu ketertiban umum. Namun, yang menjadi permasalahan pokok permohonan a quo adalah kegiatan aparat Kepolisian yang sedang melakukan tugas memberhentikan orang yang dicurigai di jalan dan melakukan pemeriksaan identitas tersebut direkam dan ditayangkan di media televisi atau media lainnya. Bahwa saat ini, semakin marak tayangan di media televisi dan platform digital lainnya yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya baik kegiatan sederhana seperti mendisiplinkan lalu lintas, memeriksa orang yang mencurigakan di jalan, membubarkan kerumunan, maupun 29 kegiatan penangkapan dan penggeledahan atas kejahatan berat seperti narkoba dan prostitusi. Bagi sebagian orang, tayangan di media televisi dan media sosial yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian sangat menarik untuk disaksikan. Tingginya minat masyarakat menonton tayangan demikian juga dapat dipahami karena orang-orang yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum itu berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian. Bahwa bagi Kepolisian, penayangan aktivitas aparat Kepolisian di berbagai media selain bertujuan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanakan tugas penegakan hukum dari Kepolisian, juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat menggunakan tayangan dari aksi nyata, di mana masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan yang ada, kejahatan yang seringkali terjadi di jalan, sehingga masyarakat dapat lebih peduli dan waspada dengan lingkungan sekitarnya. Tayangan-tayangan seperti ini sesungguhnya juga menjadi pengetahuan hukum terutama hukum pidana bagi masyarakat, yang diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku yang tertangkap sedang melakukan hal yang melangar hukum ataupun mengganggu ketertiban umum. Selain itu, bagi masyarakat luas agar dapat lebih memperhatikan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menjauhi perilaku melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum; Bahwa di pihak lain, media masa baik itu televisi dan platform digital yang bekerjasama dengan Kepolisian untuk menayangkan kegiatan Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan benar kepada masyarakat. Namun sebaliknya, media masa dengan semua tayangannya dapat menjadi pembentuk opini masyarakat. Oleh karenanya, meskipun kemerdekaan pers dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999), namun Pasal 5 UU 40/1999 membatasi kebebasan pers dengan kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. [3.10.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tayangan kegiatan aparat Kepolisian yang memberhentikan orang yang dicurigai dengan melakukan tindakan yang melanggar kehormatan dan martabat seseorang, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehormatan, martabat, dan derajat manusia. Dalam suatu negara hukum, 30 perlindungan terhadap kehormatan, martabat, derajat, serta nama baik seseorang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam hukum, berlaku asas praduga tak bersalah, yang dalam butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeroleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah seseorang harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam konteks permohonan a quo, menurut Mahkamah setiap tayangan di media manapun yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas akan membentuk opini publik, karena memang itulah tugas media dan pers sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf [3.10.1] di atas. Oleh karena itu, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa dengan tayangan tersebut persepsi penonton yang berasal dari berbagai kalangan akan terbentuk dan tidak bisa dibendung dan dibatasi, yang terkadang akan menyudutkan seseorang dan menimbulkan stigma yang tidak baik. Padahal orang yang diberhentikan di jalan yang ditayangkan di media belum tentu terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan opini masyarakat telah terlanjur terbentuk. Di sinilah pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah, di mana orang yang dicurigai dan diberhentikan petugas seharusnya diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun demikian, seandainyapun terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia saat aparat Kepolisian menjalankan kewenangannya yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 dan kemudian ditayangkan di media, apakah dapat dikatakan norma a quo inkonstitusional karena tidak memberi batasan? Hal inilah yang menjadi persoalan utama yang harus dijawab. [3.10.3] Bahwa untuk menjawab persoalan utama permohonan para Pemohon, maka Mahkamah akan melihat kembali pada norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 31 2/2002 yang tidak dapat dilepaskan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah sebagai sebuah norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 telah jelas rumusannya, dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut karena sudah cukup jelas. Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Kewenangan demikian, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian di negara manapun. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang- undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi 32 manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas terdapat batasan-batasan yang berlaku dalam pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 meskipun tidak tersurat dalam norma a quo. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaanya terjadi pelanggaran maka hal itu adalah persoalan implementasi dari norma dimaksud, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. [3.11] Menimbang bahwa terlepas dari tidak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma terhadap Pasal a quo, Mahkamah mengingatkan agar masyarakat selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan cara tidak segan- segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian melanggar hak asasinya. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 Mahkamah menegaskan agar diimplementasikan dengan selalu menjunjung prinsip due process of law yang berdampingan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP. 33 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 bukanlah menjadi penyebab oknum Kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media masa menurut Mahkamah telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media masa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah norma yang konstitusional. Sehingga, kekhawatiran para Pemohon berkenaan dengan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 34 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 35 oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani