6/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 6/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Putra Arista Pratama L, S.T. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Taman Tridaya Indah 1, Jalan Anyelir 2 Blok D1 Nomor 6, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 6/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Maret 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 1. Kewenangan Mahkamah 1.1. Bahwa obyek dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang; 1.2. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 1.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.6. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”): “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 1.7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XXI/2023 yang pada intinya pengujian terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan oleh DPR menjadi UU Cipta Kerja menjadikan permohonan Pemohon kehilangan objek atau setidak–tidaknya kabur atau prematur, maka pengujian terhadap UU yang menetapkan Perppu menjadi UU menjadi objek pengujian baru Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya menguji undang– undang terhadap UUD 1945; 1.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil ataupun materiil dan manakala ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak berlakunya suatu norma ataupun pasal dalam undang- undang bahkan undang-undang a quo tersebut secara menyeluruh; 1.9. Bahwa pemohon berharap fungsi mulia ini dapat tetap dipertahankan dan terus ditegakkan sehingga masyarakat masih dapat berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi berbagai undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi melalui kewenangannya melakukan pengujian suatu undang-undang termasuk pengujian undang-undang dalam perkara a quo; 1.10. Bahwa berdasarkan kewenangan mulia tersebut tidaklah berlebihan apabila Pemohon berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain dapat mengadili dan mengabulkan permohonan a quo, juga dapat terus menjaga marwah mahkamah dengan tetap melanggengkan supremasi 4 putusan- putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan tidak dianggap sebagai putusan masa lalu tanpa ikatan karena para pemohon meyakini hakekat final and binding putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berarti putusan Mahkamah Konstitusi terimplementasi dan dilaksanakan oleh segenap lembaga pemangku kepentingan (stake holder) terkait, terlebih lembaga negara; 1.11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan mencerminkan kemandirian putusan sangat diharapkan oleh masyarakat meskipun dalam proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan hakim-hakim konstitusi, 6 (enam) dari 9 (sembilan) hakim konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden yang dalam hal pengujian UU terhadap UUD tahun 1945, lembaga negara tersebut adalah pembuat undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya sekaligus sebagai Termohon; 1.12. Bahwa dengan niat tulus tanpa bermaksud berprasangka buruk, Pemohon meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tetap menunjukkan integritas tersebut. Terlebih bagi seorang muslim perintah menegakkan keadilan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Alloh SWT sebagaimana firmannya dalam QS. 4:135:ْ َ ّ ى ا نْفُسِكُم ْ ا و ِ ال يٰٰٰٰۤـا يُّه ا الَّذِيْن اٰم نُوْ ا كُوْ نُوْ ا ق وَّ ا مِيْن بِا لْقِسْط ِ شُه لِلِ ِ ِ و ل و ْ ع لٰٰٰٰۤ د آء ْْل ْ ق و ا لِد يْن ِ و ا ر بِيْن ْ اِن ْ يَّكُن َّ ْ لِلِ ُ ا وْ لٰى بِهِم ا غ نِيًّا ا و ف قِيْرًا ف ا ل ت تَّبِعُوا الْه وٰٰٰٰۤ ى ا ن ْ ت عْدِلُوْ ا ف َّ لاله ك ا ن بِم ا و ا ِ ن ْ ت لْوٰٰٰۤ ا ا و ْ تُعْرِ ضُوْ ا ف ا ِ ن ت عْم لُوْ ن خ بِيْرً ا Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata- kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan". 1.13. Bahwa Permohonan Pemohon melakukan pengujian Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi: 5 Pasal 14 ayat (2) dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syaria Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan. Terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 1.14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, cukup alasan kiranya untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo guna melaksanakan fungsi dan tujuan serta cita konstitusional didirikannya Mahkamah Konstitusi. 6 2. Kedudukan Hukum Pemohon 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan yang sama” 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “ a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 e. dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-5) yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya prasyarat lembaga serta proses yang memungkinkan Pemohon menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut, Pemohon merupakan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (Bukti P-4) yang memiliki gelar yaitu S.T (Sarjana Teknik). Gelar pendidikan yang dimiliki permohon memiliki kesamaan dengan gelar pendidikan sarjana teknik yang lain seperti berikut ini : 1. Teknik Elektro (S.T.) 2. Teknik Industri (S.T.) 3. Teknik Mesin (S.T.) 4. Teknik Sipil (S.T.) 5. Teknik Kimia (S.T.) 6. Teknik Informatika (S.T.) 7. Teknik Lingkungan (S.T.) 8. Teknik Geodesi (S.T.) 9. Teknik Perkapalan (S.T.) 10. Teknik Penerbangan (S.T.) 8 11. Teknik Geologi (S.T.) 12. Teknik Material (S.T.) 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dalam Pasal 48 angka 14 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi :” Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan”. Maka atas dasar itu Pemohon telah mengikuti sertifikasi BNSP Penyelia Halal yang diadakan oleh LSP PT. LSP HALAL INDONESIA (Bukti P-6). 2.7. Bahwa Pemohon telah mengikuti pelatihan penyelia halal (Bukti P-7) yang diadakan oleh Greatedu yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Penyelia Halal sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam Pasal 48 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja 2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi “(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. Maka atas dasar ketentuan tersebut, Pemohon memiliki kualifikasi pengetahuan yang sama dengan auditor Halal sehingga berdasarkan hak Konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Pemohon seharusnya bisa juga menjadi auditor Halal 2.9. Bahwa Pemohon juga tercatat menjadi pendamping proses produk halal (P3H) yang tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berasal dari lembaga pendamping proses halal bernama Halal Hero Ibnu Chaldun (Bukti P-8), adapun kewenangan Pemohon terkait pendamping proses produk halal (P3H) tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang 9 bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. verifikasi; dan b. Validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil. Maka atas dasar itulah Pemohon juga memiliki kualifikasi yang sama seperti auditor Halal sehingga Pemohon juga dapat bekerja sebagai auditor Halal sehingga hak konstitusional pemohon untuk mendapat pekerjaan yang layak dapat terpenuhi (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945) 2.10. Bahwa adapun kewenangan auditor halal diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal (Bukti P-2 )yang berbunyi : Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. Memiliki kewenangan yang sama dengan tugas penyelia halal yang dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 14 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi “(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. 2.11. Bahwa berdasarkan salah satu tugas penyelia halal sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yaitu adalah mengawasi PPH di perusahaan maka penyelia halal memiliki fungsi sebagai auditor internal di perusahaan/Pelaku Usaha. Maka dari itu penyelia halal memiliki standard pengetahuan yang sama dengan auditor halal tersebut. 10 2.12. Bahwa berdasarkan Bab II KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL pada Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (Bukti P-9) disebutkan sebagai berikut: Kriteria SJPH dibangun atas lima kerangka prinsip dasar (arkan al-halal) meliputi Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Atas dasar ketentuan tersebut maka penyelia halal merupakan auditor halal internal di pelaku usaha yang memiliki tugas dan wewenang menjamin berjalannya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di pelaku usaha 2.13. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 19 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi “Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI,MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”. Dan Pasal 33 ayat (2) dalam Pasal 48 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang berbunyi “Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal”. Dalam ketentuan ini tidak ada kualifikasi pendidikan khusus atas orang – orang yang berhak duduk di sidang Fatwa Halal dan sangat subjektif karena memberikan kebebasan MUI dalam menempatkan orang – orang 11 yang duduk di sidang fatwa Halal. Hal ini sangat menimbulkan ketidak adilan karena hanya kualifikasi pendidikan auditor Halal saja yang diatur sangat rinci sementara Penyelia Halal dan MUI tidak ada kualifikasi pendidikan yang rinci. Hal ini sangat bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 2.14. Berdasarkan Kajian akademik tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Bukti P-10) disebutkan pada halaman 7 bahwa “Jumlah auditor halal baik di pusat maupun di daerah tidak proporsional (minim) dengan banyaknya jumlah produk yang harus dilakukan sertifikasi halal sehingga berakibat terhadap lamanya proses pemeriksaan kehalalan produk dikarenakan keterbatasan jumlah auditor halal yang juga berdampak terhadap penerbitan sertifikat halal dan label halal. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada terhambatnya pelaku usaha untuk menjual produknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha, dengan demikian penyelenggaraan jaminan produk halal tidak dapat berjalan optimal”. Maka atas dasar itulah maka tepat bahwa kualifikasi pendidikan auditor dapat diperluas sebagaimana keinginan Pemohon. 2.15. Bahwa berdasarkan data di website BPJPH jumlah auditor yang tercatat hanya berjumlah 1.325 auditor (Bukti P-11) sementara berdasarkan data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dirilis oleh Kementerian Investasi Dan Hilirasi /BKPM berjumlah 7.146.105 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Bukti P-12). Jika mengacu Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi ” Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Maka ketersediaan jumlah auditor yang memadai menjadi syarat mutlak dalam tercapainya sertifikasi halal atas seluruh barang/jasa yang beredar di Indonesia. Namun dengan jumlah auditor yang hanya 1.325 orang maka tidak akan mungkin dapat mensertifikasi halal atas produk/jasa yang 12 dihasilkan oleh 7.146.105 pelaku usaha tersebut. 2.16. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja terlalu bersifat rigid dan terlalu spesifik sehingga membatasi kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang tidak sesuai kualifikasi tersebut. Padahal kualifikasi Penyelia Halal maupun MUI tidak diatur terlalu rigid untuk kualifikasi pendidikannya sehingga bersifat terbuka (Open Legal Policy) . Atas dasar itu agar kerugian Konsititusional Pemohon dan agar tidak ada perbedaan Norma hukum dalam kualifikasi pendidikan Penyelia Halal, Auditor Halal Dan MUI maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir yang jelas sehingga kualifikasi pendidikan antara penyelia halal, Auditor Halal dan MUI memiliki kualifikasi pendidikan yang setara. 3. Alasan Permohonan 1. Bahwa Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menurut Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi merumuskan lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap memiliki legal standing, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. c. Kerugian yang diderita bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. d. Terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang diuji. 13 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Dalam hal ini, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena: 1. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 2. Hak Pemohon dirugikan akibat adanya persyaratan ketat bagi auditor halal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang membatasi kesempatan kerja Pemohon. 3. Kerugian Pemohon bersifat aktual dan potensial karena Pemohon telah memiliki sertifikasi penyelia halal, telah menjalani pelatihan penyelia halal, dan telah tercatat sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). 4. Terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan hilangnya kesempatan Pemohon untuk bekerja sebagai auditor halal. 5. Jika permohonan ini dikabulkan, maka kerugian Pemohon tidak akan terjadi, dan kesempatan kerja bagi lulusan teknik dalam bidang halal akan terbuka lebih luas. 2. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon Telah Dirugikan a. Hak atas Pengembangan Diri dan Kepastian Hukum yang Adil • Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membatasi ruang lingkup profesi auditor halal hanya bagi kalangan tertentu, tanpa 14 mempertimbangkan keahlian dan pengalaman di bidang halal yang diperoleh melalui jalur lain seperti penyelia halal dan pendamping proses produk halal. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Hak atas Pekerjaan yang Layak • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 3. Menurut Teori Keadilan John Rawls, negara harus menjamin keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pekerjaan. Namun, dengan adanya pembatasan ketat terhadap auditor halal, negara justru menciptakan ketimpangan akses terhadap pekerjaan, khususnya bagi mereka yang telah memiliki kompetensi di bidang halal tetapi tidak memenuhi kualifikasi akademik yang diatur secara rigid dalam undang- undang. Bahwa Penyelia Halal dan Auditor Halal Memiliki Kompetensi yang Sama Menurut Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja, tugas Penyelia Halal meliputi: a) Mengawasi Proses Produk Halal (PPH) di perusahaan. b) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. c) Mengoordinasikan PPH d) Mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan. Sementara itu, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tugas Auditor Halal meliputi: a) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. b) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk. c) Memeriksa sistem penyembelihan. d) Meneliti lokasi produk. e) Meneliti peralatan dan ruang produksi. f) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. 15 g) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha. h) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dari perbandingan tugas di atas, penyelia halal dan auditor halal memiliki kompetensi yang sangat mirip, terutama dalam hal: • Mengawasi proses halal. • Mengkoordinasikan dan memvalidasi kehalalan produk. • Menjalankan sistem jaminan halal di perusahaan. Sehingga, tidak ada alasan yang kuat untuk membatasi profesi auditor halal hanya pada kelompok tertentu, sementara penyelia halal dengan kualifikasi yang sama justru tidak diperbolehkan menjadi auditor halal. 4. Bahwa Pembatasan Profesi Auditor Halal Tidak Sesuai dengan Prinsip Open Legal Policy Dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan prinsip keterbukaan akses terhadap kesempatan kerja dan profesi (Open Legal Policy). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat ketidakseimbangan regulasi dalam penetapan kualifikasi pendidikan: 🔹 Kualifikasi auditor halal sangat ketat, sehingga membatasi kesempatan kerja. 🔹 Kualifikasi penyelia halal dan MUI tidak diatur secara spesifik, sehingga lebih fleksibel. Ketimpangan ini melanggar asas kesetaraan dan keadilan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 5. Bahwa Keterbatasan Jumlah Auditor Halal Menghambat Sertifikasi Halal di Indonesia Berdasarkan data dari BPJPH, jumlah auditor halal yang tercatat hanya 1.325 orang, sementara jumlah pelaku usaha yang wajib sertifikasi halal mencapai 7.146.105 usaha. Dengan jumlah auditor halal yang sangat terbatas, proses sertifikasi halal menjadi sangat lambat, yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan perekonomian nasional. 16 Jika permohonan ini dikabulkan, maka jumlah auditor halal dapat bertambah, sehingga proses sertifikasi halal menjadi lebih cepat dan efisien 6. Perbandingan Tugas Penyelia Halal, Auditor Halal, dan MUI Dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, terdapat tiga aktor utama yang memiliki peran berbeda, yaitu Penyelia Halal, Auditor Halal, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun ketiganya berperan dalam menjamin kehalalan suatu produk, terdapat perbedaan dalam tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang mereka emban. 1. Penyelia Halal Penyelia Halal adalah individu yang bekerja di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi halal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka bertanggung jawab mengawasi, mencatat, serta mendokumentasikan penggunaan bahan dan proses produksi agar tetap sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan perbaikan dan pencegahan jika terjadi penyimpangan dari ketentuan halal. Namun, meskipun memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan suatu perusahaan terhadap standar halal, penyelia halal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit independen. Tugas mereka terbatas pada pengawasan internal di dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Padahal, jika melihat dari segi kompetensi dan pemahaman terhadap proses produksi halal, penyelia halal memiliki kualifikasi yang sebanding dengan auditor halal. 2. Auditor Halal Auditor Halal adalah pihak yang bertugas memeriksa dan mengkaji seluruh aspek kehalalan suatu produk sebelum mendapatkan sertifikasi halal. Auditor halal bekerja di bawah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan memiliki kewenangan untuk meneliti bahan yang digunakan, proses produksi, sistem penyembelihan, hingga lokasi produksi dan peralatan yang digunakan. Selain itu, auditor halal juga bertanggung jawab melaporkan hasil pemeriksaan kepada LPH untuk kemudian diteruskan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 17 Perbedaan utama antara auditor halal dan penyelia halal terletak pada cakupan kerja dan kewenangan. Jika penyelia halal hanya bertugas dalam satu perusahaan, auditor halal dapat melakukan pemeriksaan ke berbagai perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Sayangnya, ketentuan peraturan saat ini membatasi kualifikasi pendidikan bagi auditor halal, sehingga penyelia halal yang memiliki pengalaman dan pemahaman luas terkait kehalalan tidak dapat serta-merta menjadi auditor halal. 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Berbeda dengan penyelia dan auditor halal yang berperan dalam aspek teknis dan operasional, MUI memiliki kewenangan dalam aspek keagamaan, yaitu menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Setelah auditor halal melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan ke BPJPH, MUI akan mengeluarkan keputusan final mengenai kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Menariknya, tidak ada ketentuan khusus mengenai kualifikasi pendidikan bagi individu yang duduk di sidang fatwa halal MUI. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam regulasi, karena auditor halal diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan tertentu, sementara MUI diberikan keleluasaan dalam menentukan siapa yang dapat memberikan fatwa halal. Ketidaksetaraan ini menimbulkan permasalahan konstitusional, terutama dalam aspek kepastian hukum dan kesempatan kerja yang adil bagi individu yang ingin menjadi auditor halal. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa penyelia halal memiliki peran yang mirip dengan auditor halal dalam menjamin proses produksi halal di perusahaan. Namun, regulasi saat ini membatasi kesempatan penyelia halal untuk menjadi auditor halal karena adanya persyaratan pendidikan yang ketat. Sementara itu, MUI memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa halal, tetapi tanpa adanya ketentuan yang spesifik terkait kualifikasi pendidikan bagi anggotanya. Dengan mempertimbangkan peran dan kompetensi masing-masing pihak, penting untuk merevisi aturan terkait kualifikasi auditor halal agar penyelia halal yang memiliki pengalaman dan sertifikasi yang relevan dapat beralih menjadi auditor halal. Hal ini tidak hanya 18 memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penyelia halal, tetapi juga dapat mengatasi kekurangan jumlah auditor halal yang saat ini menjadi kendala dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia. 7. Argumen Hukum Dalam konteks hukum, perubahan Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang kualifikasi auditor halal perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai teori hukum. Teori keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls, menegaskan bahwa hukum harus memberikan distribusi hak yang adil dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu. Pembatasan auditor halal berdasarkan syarat akademik tertentu menciptakan ketidakadilan, karena menutup peluang bagi individu yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang spesifik. Hal ini juga bertentangan dengan teori egalitarianisme Ronald Dworkin, yang menyatakan bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara setara tanpa diskriminasi yang tidak berdasar. Selain itu, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Pembatasan yang terlalu kaku dalam kualifikasi auditor halal justru menghambat proses sertifikasi halal dan menciptakan ketidakpastian bagi industri halal di Indonesia. Teori sistem hukum Lawrence Friedman juga menunjukkan bahwa hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Jika ada individu yang memiliki kompetensi di bidang halal tetapi tidak memenuhi syarat akademik tertentu, maka aturan yang ada perlu diubah agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat. Lebih lanjut, dari perspektif teori ekonomi dan kebijakan publik, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam hal ini, pembatasan auditor halal akan berdampak negatif terhadap industri halal, karena keterbatasan jumlah auditor dapat memperlambat proses sertifikasi halal, yang pada akhirnya merugikan produsen dan konsumen. 19 Richard Posner, dalam teori efisiensi hukum, juga menyatakan bahwa hukum harus mendukung efisiensi ekonomi, bukan justru menghambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, revisi aturan ini akan membantu mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi halal. Dari sudut pandang teori sosiologi hukum, hukum yang baik adalah hukum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Philip Nonet dan Philip Selznick, dalam teori hukum responsif, menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Jika aturan yang ada tidak lagi relevan dengan perkembangan industri halal, maka revisi hukum harus dilakukan untuk menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan inklusif. Satjipto Rahardjo, dalam teori hukum progresif, juga menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat perubahan sosial yang lebih baik. Jika aturan tentang auditor halal terbukti menghambat akses kerja dan memperlambat sertifikasi halal, maka hukum tersebut harus diubah agar lebih mendukung kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, dari perspektif teori hak asasi manusia dan demokrasi hukum, pembatasan yang tidak proporsional dalam kualifikasi auditor halal dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi struktural. Henry Shue dan McCrudden menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil, dan hukum tidak boleh membatasi akses seseorang terhadap suatu profesi hanya karena faktor administratif yang tidak relevan dengan kompetensinya. Teori rule of law dari A.V. Dicey juga menegaskan bahwa hukum harus berlaku bagi semua orang secara setara, tanpa memberikan keuntungan hanya kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, revisi aturan ini diperlukan agar hukum lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap individu yang memiliki kompetensi di bidang halal. Dari teori keseimbangan hukum Achmad Ali, hukum harus mampu mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Jika aturan yang ada terlalu membatasi, maka keseimbangan tersebut akan terganggu, karena industri halal akan kesulitan dalam mendapatkan auditor yang cukup, sementara individu yang memiliki 20 keahlian tidak dapat mengakses profesi tersebut. Marc Galanter, dalam teori reformasi hukum, menyatakan bahwa hukum harus terbuka terhadap perubahan jika terbukti tidak efektif. Dalam konteks ini, revisi terhadap aturan kualifikasi auditor halal menjadi keharusan agar regulasi yang ada lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan industri halal di Indonesia. Berdasarkan berbagai teori hukum yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 harus diubah agar lebih inklusif dan tidak membatasi kesempatan kerja bagi individu yang memiliki kompetensi di bidang halal. Pembatasan auditor halal berdasarkan latar belakang akademik tertentu tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menghambat efisiensi ekonomi, tidak responsif terhadap perkembangan industri halal, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan revisi aturan ini agar hukum lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan sektor halal di Indonesia. 8. Kesimpulan Pembatasan kualifikasi auditor halal dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi keadilan hukum, kepastian hukum, efisiensi ekonomi, maupun perkembangan industri halal di Indonesia. Aturan ini membatasi kesempatan individu yang telah memiliki kompetensi dalam bidang halal tetapi tidak memenuhi persyaratan akademik tertentu, sehingga menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan. Dari perspektif teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, hukum harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu. Pembatasan yang ketat terhadap auditor halal mencederai prinsip fair equality of opportunity, di mana seseorang tidak dinilai berdasarkan kompetensinya, tetapi hanya pada latar belakang akademiknya. Teori kepastian hukum dari Hans Kelsen juga menunjukkan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dalam penerapannya, tetapi aturan ini justru menciptakan ketidakpastian bagi tenaga kerja di sektor halal. Dari teori ekonomi hukum menurut Richard Posner, regulasi yang membatasi jumlah auditor halal berpotensi memperlambat sertifikasi halal 21 dan menghambat pertumbuhan industri halal. Data dari BPJPH menunjukkan bahwa jumlah auditor halal sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah usaha yang wajib memiliki sertifikasi halal, yang menyebabkan lambatnya proses sertifikasi. Secara keseluruhan, aturan ini perlu direvisi agar lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu yang memiliki kompetensi di bidang halal. Dengan revisi yang lebih fleksibel, jumlah auditor halal dapat meningkat, sertifikasi halal menjadi lebih cepat, dan industri halal dapat berkembang lebih pesat, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 4. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Klausa “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian” dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)” 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun melakukan perubahan terhadap Undang- undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dengan menyesuaikan klausa syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)” 4. Memerintahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk 22 menyesuaikan regulasi terkait syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)” 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025, namun tehadap bukti-bukti tersebut tidak dinazagel, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijasah strata 1 atas nama Putra Arista Pratama; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Putra Arista Pratama L,ST; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat BNSP Penyelia halal atas nama Putra Arista Pratama L; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat pelatihan penyelia halal atas nama Putra Arista Pratama; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Screenshoot register pendamping proses halal atas nama Putra Arista; pratama L di web https://bpjph.halal.go.id/search/data_p3h 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal; 23 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kajian akademik tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Screenshoot jumlah auditor Halal di website BPJPH https://bpjph.halal.go.id/search/data_auditor; 12. Bukti P-12 : Fotokopi screenshoot jumlah NIB di web BKPM https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/tutup-tahun- 2023-tujuh-juta-nib-terbitmelalui-oss. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon a quo tertulis “Pengujian Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang memuat perubahan Pasal 48 Angka 9 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021; [3.3.2] Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya substansi kedua permohonan a quo adalah sama, serta telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 18 Maret 2025. Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format 25 permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun pada bagian alasan- alasan permohonan (posita), Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal- pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan masalah para pihak yang bertugas dalam sistem jaminan produk halal yaitu antara lain auditor halal dan penyelia halal yang menurut Pemohon memiliki peran yang sama dalam menjamin proses produksi halal di perusahaan, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan antara apa yang akan diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilainya. Selain itu, Pemohon salah menempatkan uraian mengenai penjelasan kedudukan hukum Pemohon serta hak konstitusional Pemohon yang telah dianggap dirugikan pada bagian alasan- alasan permohonan. Selanjutnya permintaan Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum, sekalipun telah diberi nasihat oleh Majelis Panel, dapat ditemukan Petitum angka 3, “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dengan menyesuaikan klausa syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)” dan Petitum angka 4, “Memerintahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyesuaikan regulasi terkait syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)”. Menurut Mahkamah, rumusan kedua petitum a quo adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, kedua rumusan petitum tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terlebih, apabila dikaitkan dengan syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) PMK 2/2021, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus 26 pengesahan alat bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan namun tidak dibubuhi materai pada seluruh bukti yang diajukan yang menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (5) PMK 2/2021. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena adanya posita yang tidak relevan dan tidak jelas, petitum tidak lazim, dan alat bukti yang tidak dibubuhi materai, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok pemohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 28 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah