6/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 6/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Jaksa Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, 31 Januari 2024, dan 5 Februari 2024, memberi kuasa kepada Nawaz Syarif, S.H., Buce Abraham Beruat S.Sos, S.H., M.H., Ronald Gozali, S.H., Muhammad Ardi Langga, S.H., Wulan Febriana Putri, S.H., M.H., Rizky Ervianto, S.H., M.H., Welly Anggara, S.H., M.H., dan Weni Sepalia, S.H., M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Goodness Lawyers, beralamat di Jalan Bukhari RT/RW 002/001, Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal bulan November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 29 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Januari 2024 dengan Nomor 6/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Februari 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 3 Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian 4 terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-2) (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sebelum Pemohon menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan a quo alangkah baiknya apabila Pemohon terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang Pemohon tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normatif yang terdapat dalam Pasal 5 20 UU Kejaksaan. Mengingat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 (Butir [3.18] halaman 250) sebagaimana baru saja beberapa hari lalu dibacakan (Selasa, 15 Agustus 2023) secara expressis verbis menyatakan, “Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Pemohon melalui Permohonan ini memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan hati nurani agar menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak diartikan juga mencakup syarat bahwa apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pokok permohonan Pemohon pada perkara a quo sangat diperlukan menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Hal ini tidak terlepas dari fakta yuridis yang menunjukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selain hanya merupakan Lembaga Pemerintah tetapi juga memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai penegak hukum yang harus independen dan merdeka. 6 Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang- undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” pada permohonan ini. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan Pemohon terkait kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional (constitutional injury): 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau 7 kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Negarawan yang sangat memahami Hukum dan Konstitusi sekaligus aktivis penegakan hukum dan anti korupsi yang saat ini bekerja sebagai Jaksa, yakni sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan seorang Negarawan yang memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara (Constitutional Law) pada permohonan a quo bertindak secara perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (Bukti P-3) sebagai seorang Negarawan yang saat ini bekerja sebagai Jaksa (Bukti P-4) dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan Pemohon bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karir mulai dari bawah dengan kenyataan pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota partai politik 8 pada saat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jaksa sendiri merupakan jabatan fungsional yang diperoleh Pemohon setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) selama berbulan-bulan. Bahkan Pemohon sendiri kenyataannya mungkin saja menjadi satu-satunya Jaksa dari ribuan Jaksa di Indonesia yang memiliki pengalaman karir harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) sebanyak 2 (dua) kali kurang lebih total selama 9 (sembilan) bulan akibat perbuatan jahat seorang pejabat berpangkat bintang yang menjebak dan menjatuhkan impian Pemohon untuk diangkat menjadi Jaksa tahun 2022 silam sekalipun waktu itu nilai akademik Pemohon berada peringkat 3 di Kelas 1 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 79 Gelombang 1 hingga akhirnya berkat pertolongan diberikan oleh bapak Wakil Jaksa Agung dan tentunya atas restu bapak Jaksa Agung tanpa syarat dan kontrak politik apapun Pemohon dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 80 Gelombang 1 dan dilantik menjadi Jaksa tahun 2023 tepatnya tanggal 19 September 2023. Pemohon sengaja menceritakan pengalaman pribadi Pemohon yang sangat keras berjuang agar dilantik menjadi Jaksa pada uraian awal terkait kedudukan hukum (legal standing) supaya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami betapa besar kecintaan Pemohon terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang sekalipun sudah berulang kali Pemohon berusaha dijatuhkan bahkan dihancurkan karir Pemohon atas idealism perjuangan Pemohon oleh oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Kecintaan Pemohon terhadap institusi tempat Pemohon bekerja saat ini yang mendorong Pemohon tetap melanjutkan perjuangan agar tertutup celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang memberikan kesempatan dengan sangat mudahnya bagi anggota partai politik atau eks anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang tentunya sangat besar potensi mengakibatkan gangguan terhadap independensi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari institusi lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. b. Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong Pemohon secara pribadi (bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional) 9 mengajukan uji materi terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan. Terlebih ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (petitum) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila Pasal 20 UU Kejaksaan a quo tetap diberlakukan seperti rumusan yang ada saat ini. Pasal 20 UU Kejaksaan a quo berpotensi melanggar prinsip independensi penegakan hukum (badan peradilan termasuk juga badan- badan lain yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan atau in casu Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kenyataanya memang terdapat juga hak konstitusional Pemohon yang sangat berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan. c. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Uji Materi berkaitan dengan kedua ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan uji materi a quo (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Pemohon pada perkara yang teregistrasi dengan nomor 61/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 30/PUU-XII/2023 masing-masing bertindak selaku Pemohon I (Perkara Nomor 61/PUU- XIX/2021) dan Pemohon (Perkara Nomor 30/PUU-XII/2023) dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing). Berikut merupakan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023: - PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021 “Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon I yang pada saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, sebagaimana penjelasan Pemohon I dalam persidangan 10 pendahuluan (vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU/XIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15 WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan mengenai kelembagaan Kejaksaan RI akan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;” - PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023 “Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon benar sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa. Artinya, Pemohon memiliki potensi kelak setelah diangkat menjadi Jaksa akan bersentuhan langsung dengan permasalahan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo” Berdasarkan kutipan putusan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 tersebut di atas, maka sudah seharusnya terhadap permohonan ini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing). d. Bahwa rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak mengatur mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus tidak sedang atau setidaknya telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai 11 politik sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung dengan menggunakan penalaran yang wajar ketentuan tersebut merupakan celah hukum yang dapat memberikan kesempatan bagi seorang yang sedang menjadi anggota partai politik atau seorang yang masih belum terputus hubungannya dengan partai politik diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden. Rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo memang menimbulkan permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Pemohon sangat meyakini bahwa ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum. e. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo membuat dengan mudahnya seseorang yang sedang menjadi anggota partai politik tanpa perlu mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan partai politik dapat diangkat sebagai partai politik. Padahal selain Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi penegak hukum tetapi faktanya juga ketika Pemohon mendaftar sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdapat persyaratan agar Pemohon membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Pemohon tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai. Ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Artinya, apabila Pemohon dan ratusan bahkan ribuan Jaksa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang menjadi anggota partai politik, maka sudah seharusnya demikian juga dengan Jaksa Agung yang seharusnya bebas dari status keanggotaan partai politik. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bebas dari kepentingan partai politik manapun. Oleh karena itu, jelas Pemohon apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakadilan akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut, sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa ada pemberlakuan syarat berupa 12 tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya telah 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang Calon Jaksa dan Jaksa termasuk Pemohon yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa harus membuat dan menandatangani surat pernyataan berisikan pernyataan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik sejak awal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia agar merdeka dan independen serta bebas dari intervensi politik partai politik manapun, Pemohon memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus bebas dari status keanggotaan partai politik. Sehingga, jelas Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan (Petitum) pada permohonan a quo. Artinya, Pemohon tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 UU Kejaksaan (yang memberikan kemungkinan atau posibilitas diangkatnya seseorang sebagai Jaksa Agung bagi seseorang yang sedang atau tidak pernah menyatakan mengundurkan diri sejak 5 (tahun) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan Pemohon. f. Bahwa permohonan Pemohon a quo tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 sekalipun batu uji yang digunakan sama. Sebab Pemohon dalam permohonan a quo memiliki uraian posita dan pokok permohonan (petitum) yang berbeda dengan Permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023 berkaitan dengan Pasal 20 UU Kejaksaan memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa 13 aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.” Sementara itu, pada permohonan a quo Pemohon memohon agar Pasal 20 UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup juga syarat telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.” Sehingga JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN terdapat perbedaan uraian posita dan rumusan pokok permohonan (petitum) antara permohonan a quo dengan permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, sudah seharusnya permohonan a quo dinyatakan tidak nebis in idem. Terlebih terdapat konstruksi argumentasi hukum yang berbeda berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan pada permohonan a quo dengan pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU- XXI/2023. g. Bahwa permohonan a quo tidak nebis in idem karena terdapat alasan baru bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan a quo, yaitu selaras dengan pandangan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan sinar KETUHANAN yang menuntut adanya independensi lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum dimana politik tidak boleh mengendalikan hukum, maka JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Pasal 20 UU Kejaksaan a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum berpostulat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis terdapat nilai-nilai KETUHANAN didalamnya karena memberikan ruang kesempatan dengan mudahnya bagi anggota partai politik tanpa dipastikan terlebih dahulu telah keluar dari status keanggotaan partai politik minimal 5 tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Melalui permohonan a quo terdapat perbedaan dengan permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mana permohonan tersebut disusun oleh Pemohon meminta agar setiap anggota partai politik atau setiap orang yang pernah terdaftar sebagai anggota partai politik mutlak tidak boleh 14 diangkat menjadi Jaksa Agung. Namun, melalui permohonan a quo Pemohon tanpa bermaksud menegasikan hak konstitusi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat (in casu hak untuk bergabung dengan partai politik) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan juga termasuk adanya syarat bagi seorang anggota partai politik harus telah menyatakan atau dinyatakan keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. OLEH KARENA ITU, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN TERDAPAT ALASAN DAN LOGIKA ARGUMENTASI HUKUM BARU YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN PADA PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023. SEHINGGA PERMOHONAN A QUO TIDAK NEBIS IN IDEM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERLEPAS DARI DIKABULKAN ATAU TIDAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN INI SUDAH SEHARUSNYA MELAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT HINGGA DIPEROLEH PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN ATAU TIDAK MENGABULKAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON. h. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan adanya mekanisme perijinan atau persetujuan atasan. Mengingat tidak terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Kejaksaan untuk mengajukan permohonan Uji Materi suatu undang- undang di Mahkamah Konstitusi. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki independensi struktural lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Pemohon tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat teramat berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak 15 konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Terlebih apabila dikaitkan dengan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Pemohon besar sekali kemungkinan dimutasi hanya karena idealisme tidak melaksanakan perintah Jaksa Agung (yang semisalnya Jaksa Agung merupakan anggota partai politik memperoleh intervensi dari partai politik dan Pemohon mengetahui itu) baik untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan. i. Bahwa YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGINGAT ADANYA PERNYATAAN DARI SEORANG SAHABAT RASULLLAH MUHAMMAD SHALALLAHU ALAIHI WASSALAM BERNAMA ALI BIN ABI THALIB YANG JUGA PERNAH DIKUTIP OLEH JENDERAL SUDIRMAN YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT: “KEDZHOLIMAN AKAN TERUS ADA BUKAN KARENA BANYAKNYA ORANG JAHAT TETAPI KARENA DIAMNYA ORANG-ORANG BAIK.” Jabatan Yang Mulia sebagi Hakim Konstitusi seharusnya dimaknai sebagai media kebaikan untuk memperbaiki norma hukum dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga pastinya memahami hukum dan konstitusi selain menyatakan menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan menyatakan permohonan a quo tidak nebis in idem tetapi juga seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan hati nurani dan kejujuran terhadap ilmu hukum mengabulkan pokok permohonan Pemohon yang menginginkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism dalam arti positif supaya terdapat syarat yang semestinya dinyatakan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan bahwa seorang yang pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Pemohon masih sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk dalam bagian orang-orang baik yang tidak ingin mendiamkan atau membiarkan terjadinya kedzoliman pada penegakan hukum di Indonesia. Pemohon sangat meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti juga 16 menginginkan penegakan hukum (in casu yang diselenggarakan oleh Kejaksaan) tidak dikendalikan oleh politik. Sehingga wajar apabila Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa sudah seharusnya seorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung bebas dari afiliasi dan/atau intervensi partai politik dan tentunya bukan seorang anggota partai politik dibuktikan dengan telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. Berdasarkan uraian-uraian tersebut JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU KEJAKSAAN a quo. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 20 UU KEJAKSAAN A QUO Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Pemohon terlebih dahulu akan menjelasan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (petitum) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (conditional decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA 17 TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden” Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada Butir 2 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU Kejaksaan (vide Bukti P-2) sebagaimana pada intinya Pemohon meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketiga ketentuan tersebut. Terutama berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang seharusnya merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut secara konsisten dapat dikatakan bahwa Checks and Balances berupa mekanisme “permintaan persetujuan” itu perlu ada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antar lembaga. 4. Bahwa Pemohon mengajukan Uji Materi Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (yang sedang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa perlu mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, Pemohon harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik pada masa awal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Jaksa Ahli Pertama. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak mencantumkan adanya syarat setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU Kejaksaan a quo pasca perubahan diketahui menyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 19 Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU Kejaksaan sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum adanya perubahan. Pasal 20 UU Kejaksaan sebelum perubahan menyatakan sebagai berikut: “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.” Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan. 5. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada BUTIR 1 sampai dengan BUTIR 4 tersebut, MAKA JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK HANYA BERWENANG MENERIMA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 20 UU KEJAKSAAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN SECARA RINCI DALAM BAB KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERMOHONAN A QUO tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran bahwa seseorang agar dapat diangkat menjadi Jaksa Agung wajib setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari status keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri. 20 Selanjutnya akan diuraikan alasan-alasan Pemohon mengajukan uji materi ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (rechtstaat) adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan. Lebih lanjut, berkaitan dengan konsep negara hukum terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum malah tunduk pada politik (Politiae legius non leges politii adoptandae). Adagium tersebut ditransformasi secara yuridis-normatif dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara kan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang seperti penyidikan tindak pidana tertentu (salah satunya penyidikan tindak pidana korupsi) dan intelijen penegakan hukum. Sehingga dengan kondisi atau kenyataan yuridis demikian wajar apabila dapat dikatakan terdapat suatu tuntutan adanya keharusnya independensi dalam Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Terlebih konsideran “Menimbang” dalam UU Kejaksaan menyatakan secara expressis verbis sebagai berikut, “bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun”. Namun, faktanya Pasal 20 UU Kejaksaan malah membuka ruang kesempatan bagi anggota atau eks anggota partai politik dapat dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden tanpa ada mekanisme atau syarat untuk memastikan anggota atau eks anggota partai politik tersebut telah keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan atau mengundurkan diri. 21 Sehingga JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN seorang anggota atau eks anggota partai politik dengan menggunakan rujukan berupa Pasal 20 UU Kejaksaan a quo dapat memanfaatkan ketentuan tersebut untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagai konsekuensi logis dari patronase-klientisme politik yang ada antara Presiden dan partai politik pengusung pada saat pemilihan umum. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Terlebih dikaitkan dengan adanya prinsip een en ondelbaar di Kejaksaan Republik Indonesia yang membuat adanya budaya atau sistem kerja semi komando ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo berpotensi besar menghancurkan marwah Kejaksaan Republik Indonesia ketika celah hukum yang ada dimanfaatkan oleh para politikus untuk berebut posisi strategis menjadi Jaksa Agung. Mengingat selain hanya tidak adanya mekanisme Checks and Balances pada proses pengangkatan Jaksa Agung tetapi juga kenyataanya saat ini siapapun termasuk anggota partai politik dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. 3. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konseptual merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan (equality), bukan kesamaan (equity). Sehingga dapat dikatakan bahwa, “adil tidak harus selalu sama” tetapi secara jumlah maupun kedudukan mungkin dapat terlihat berbeda dengan pemberian berdasarkan indikator tertentu. Teori keadilan distributif tersebut selanjutnya menjadi acuan dari lahirnya konsep kebijakan afirmatif (affirmative action). Salah satu kebijakan afirmatif (affirmative action) yang terdapat dalam UU Kejaksaan juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah adanya kebijakan bahwa seorang yang berstatus sebagai seorang Jaksa sudah pasti tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. Secara tidak langsung kebijakan tersebut juga mensyaratkan agar seseorang apabila ingin mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terutama formasi Jaksa Ahli Pertama wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan kebijakan 22 yang bernilai positif karena Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang harus bebas dari intervensi atau gangguan politik dari partai politik. Walaupun Jaksa Agung bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan Pejabat Negara tetapi tetap saja karena Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum, maka sudah seharusnya ada pengaturan yang menyatakan bahwa jabatan Jaksa Agung hanya dapat diberikan oleh Presiden kepada seorang yang bebas dari afiliasi partai politik manapun dan apabila seorang eks anggota partai politik hendak diangkat menjadi Jaksa Agung harus telah keluar dari keanggotaan partai politik paling tidak sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Terlebih Article 2 Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors menyatakan bahwa “the use of prosecutorial discretion, when permitted in a particular jurisdiction, should be exercised independently and be free from political interference.” Secara sederhana dapat dimaknai bahwa terdapat kewajiban pengambilan keputusan dalam penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Jaksa harus independen dan bebas dari intervensi politik pihak manapun. Apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon pada pokok permohonan a quo, maka justru malah terjadi pelanggaran normatif terhadap UUD NRI 1945, khususnya Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (in casu termasuk juga Kejaksaan sebagai salah satu badan yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjadi suatu pertanyaan tersendiri yang menunjukan adanya keraguan independensi Kejaksaan apabila Jaksa Agung yang diangkat berasal dari anggota partai politik atau masih memiliki keterikatan hubungan dengan anggota partai politik sebagai berikut, “bagaimana mungkin penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dapat berjalan secara independen bebas dari intervensi politik pihak manapun sesuai amanat Article 2 Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors jika Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden adalah seorang anggota partai politik atau seorang yang masih memiliki keterikatan hubungan dengan partai politik tertentu?” 23 Selain itu, pengaturan Pasal 20 UU Kejaksaan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena membiarkan ketidakadilan terjadi. Sebab bagaimana mungkin Pemohon yang merupakan seorang Jaksa dilarang untuk menjadi anggota partai politik tetapi Pasal 20 UU Kejaksaan malah memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang notabennya merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus Penuntut Umum Tertinggi dan Jaksa Pengacara Negara. 4. Bahwa keterlibatan aktif seorang penegak hukum (in casu Jaksa dan Jaksa Agung) dalam pragmatisme politik dengan sedang/merangkap menjadi anggota partai politik tentu dapat merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab Jaksa Agung yang apabila masih memiliki keterikatan dengan partai politik dalam konstruksi Pasal 20 UU Kejaksaan dapat saja memutuskan memerintahkan para Jaksa yang merupakan anggotanya untuk menghentikan atau melanjutkan penanganan perkara atas dasar desakan atau tekanan dari kolega politik yang ada dibelakangnya sebagai konsekuensi logis dari kemungkinan adanya kontrak politik atau patronase- klientisme antar partai pendukung Presiden pada saat pemilihan. Terlebih saat ini tidak terdapat mekanisme Checks and Balances berupa Fit and Proper Test pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan. Sehingga kapanpun seorang Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dirinya dianggap membangkang atau tidak dapat diintervensi oleh Presiden dan/atau kolega partai politik di belakangnya. 5. Bahwa sekalipun Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet pemerintahan tetapi kedudukan Jaksa Agung tidak dapat disamakan bahkan tidak pula dapat diidentikan dengan Menteri yang memimpin institusi Kementerian. Bahkan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung berbeda dengan instrumen hukum yang mengatur terkait kedudukan dan kewenangan Menteri. Kedudukan dan kewenangan Jaksa diatur dalam UU Kejaksaan sedangkan kedudukan dan kewenangan Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sekalipun Jaksa Agung dan Menteri secara ketatanegaraan termasuk dalam 24 kategori Pejabat Negara dan bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Jaksa Agung memiliki kedudukan sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang merupakan bagian dari kewenangan sangat strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga wajar apabila posisi jabatan Jaksa Agung seharusnya bebas dari intervensi politik pihak manapun dan salah satu upaya untuk mewujudkan agar posisi jabatan Jaksa Agung bebas dari intervensi politik adalah dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan Constitutional Interpretation terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan guna menutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya kewajiban telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik setidaknya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Bahkan Pemohon berani dengan tegas menyatakan melalui permohonan a quo bahwa apabila terdapat pihak yang mengatakan posisi Jaksa Agung dapat saja dijabat oleh politikus atau anggota partai politik sesunguhnya pihak atau orang tersebut telah mengingkari hati nuraninya yang sebenarnya juga meyakini kalau penegakan hukum seharusnya bebas dari intervensi politik pihak manapun. Sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan argumentasi pihak manapun yang menyatakan bahwa posisi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan sebagaimana merupakan institusi penegak hukum dapat dijabat oleh politikus atau anggota partai politik. Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang memberikan kesempatan kepada politikus atau anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung bertentangan dengan Pancasila dan konstitusionalisme Indonesia yang mencita-citakan adanya Sinar Ketuhanan dan Keadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi yang sangat kuat untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat mengabulkan pokok permohonan Pemohon pada permohonan a quo yang pada intinya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan juga mencakup syarat memberikan kewajiban bagi 25 anggota atau eks anggota partai politik telah keluar dari keanggotaan partai politik sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. 6. Bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan membuka kemungkinan terjadinya kebenaran atas klaim yang menyatakan “Politik adalah jalan ninjaku” seperti Slogan Partai Solidaritas Indonesia bagi seorang anggota partai politik tanpa perlu bersusah payah menikmati proses perjalanan karir penuh persaingan dan dinamika sebagai seorang Jaksa dan tanpa perlu berjuang bersusah payah memahami berbagai administrasi penanganan perkara serta tanpa perlu lelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Memang benar hak berpolitik setiap warga negara tidak dapat dibatasi bahkan dilindungi dalam UUD NRI 1945 akan tetapi bukan berarti harus membuka ruang kesempatan hancurnya marwah Kejaksaan Republik Indonesia dengan membiarkan adanya celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang memberikan kesempatan kepada anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus sebelumnya telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab apabila merujuk pada pernyataan bapak Johanis Tanak (eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) pada saat Fit and Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak langsung telah terbukti besarnya intervensi yang terjadi dalam penegakan hukum kalau jabatan Jaksa Agung diberikan kepada seseorang yang baru saja atau masih ada afiliasi politik dengan partai politik tertentu. Lebih lanjut berikut pernyataan Johanis Tanak yang WAJIB dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo. Johanis Tanak mengaku pernah diminta untuk menghadap bapak Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh seorang eks anggota partai politik, ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya sedang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju. Johanis Tanak di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat Negara menceritakan bahwa beliau melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan 26 beliau dipanggil oleh Jaksa Agung dan beliau menghadap Jaksa Agung. Lebih lanjut, Johanis Tanak menyatakan saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya. Johanis Tanak menceritakan kepada Panitia Seleksi Capim KPK dengan berkata, "Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, Mantan Gubernur Mayor Jenderal Purnawirawan, putera daerah. Selain itu enggak ada lagi". Setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung yang pada saat itu eks anggota partai politik kemudian mengatakan bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang sebelum Jaksa Agung diangkat menjadi Jaksa Agung adalah anggota partai politik tersebut. Saat itu Johanis Tanak yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung. Johanis Tanak lebih lanjut berkata, "Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas- tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan." Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pernyataan eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya tidak perlu ada pernyataan Jaksa Agung pada saat itu yang berkata bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang hingga membuat Johanis Tanak menceritakan di hadapan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkata demikian, "tapi ketika itu saya sampaikan, ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, bapak ini tidak layak menurut media, tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol Bapak, yaitu NasDem. Mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik." Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para Jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu harus adanya syarat yang membatasi bahkan menutup 27 kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung (baca https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-tegaskanjaksa-agung-tak pernah-intervensi-kasus-korupsi-kader-nasdem.html pernyataan Johanis Tanak tersebut diperoleh dari website tersebut dan video pada youtube Sekretariat Negara pada link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s). 7. Bahwa terdapat 3 (tiga) kategori politikus yang seharusnya dilarang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu: Pertama, seorang yang bukan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun seorang tersebut memiliki rekam jejak pengabdian dan kemampuan litigasi atau advokasi tetapi apabila tidak pernah mengabdi sebagai seorang Jaksa, maka seorang tersebut tidak dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi yang sangat besar baik kedudukan dan kewenangannya. Seorang yang layak diamanahi menjabat sebagai Jaksa Agung selain memiliki kemampuan di bidang hukum dan manajemen atau manajerial tetapi juga harus memahami kondisi kultur atau budaya kerja di institusi Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik atau menyeluruh. Kedua, seorang yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik yang memang tidak pernah mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa. Selain tidak memahami kondisi kultur atau budaya kerja di Kejaksaan Republik Indonesia tetapi juga tipe kedua politikus yang tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung ini karena statusnya sebagai anggota Partai Politik besar sekali potensi intervensi partai politik yang terjadi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila seorang yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik yang juga tidak pernah menjadi seorang Jaksa diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketiga, seorang pensiunan Jaksa yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun memiliki pengalaman sebagai seorang Jaksa akan tetapi pensiunan Jaksa yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sangat berpotensi besar tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kepentingan partai politik atau kolega partai politiknya dalam memimpin 28 institusi Kejaksaan Republik Indonesia apabila diberikan amanah sebagai seorang Jaksa Agung. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat aspek inkonstitusional dari rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang tidak mengatur syarat seorang untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung haruslah tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Seharusnya ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan mencakup juga syarat bagi seorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung setidaknya telah 5 (lima) tahun tidak terdaftar dalam keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri. 8. Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonan (petitum) selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 30/PUU- XXI/2023 yang dibacakan beberapa bulan lalu atas permohonan yang juga diajukan oleh Pemohon sebagaimana secara expressis verbis menyatakan sebagai berikut: “Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Pemohon sangat teramat yakin bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial bahkan hingga mampu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga merasakan kesedihan yang mendalam dan menginginkan agar Mahkamah Konstitusi Kembali dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon dengan 29 penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo yang menginginkan agar institusi Kejaksaan Republik Indonesia tidak dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang masih memiliki keterikatan dengan partai politik manapun. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berkewajiban mengawal agar penegakan hukum di Indonesia khususnya in casu a quo yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidak dikendalikan oleh politikus dengan berbagai kepentingan politiknya. Sebab politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebalinya malah hukum tunduk pada politik. Pemohon tidak ingin fondasi yang sudah sangat baik dibuat oleh bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin selama memimpin Kejaksaan Republik Indonesia yang membuat Kejaksaan Republik Indonesia dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hancur seketika apabila politikus memanfaatkan celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus dipastikan terlebih dahulu telah bebas dari afiliasi atau kedekatan dengan partai politik manapun. Pemohon sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih memiliki hati nurani untuk melihat potensi permasalahan yang ada apabila ketentuan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang memberikan ruang kesempatan kepada anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tetap dipertahankan tanpa adanya penafsiran inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) untuk memastikan agar independensi struktural maupun independensi personal Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa Agung dan para Jaksa) tetap terjaga. 9. Bahwa Pemohon tidak ingin Mahkamah Konstitusi Kembali menjadi buah bibir negatif apabila menolak permohonan a quo karena dianggap inkonsisten terhadap pendapat hukum dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 telah secara tegas, lugas, dan meyakinkan menyatakan bahwa, “untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem 30 rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Oleh karena itu, demi suatu kepastian hukum (legal certainty) untuk mengawal independensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, maka Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dalam pokok permohonan. 10. Bahwa terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo menutup celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung dengan mudahnya tanpa diberikan kewajiban berupa telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat Jaksa Agung, yaitu sebagai berikut: - Mekanisme adjudikasi konstitusional berupa pengujian norma konkret dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya syarat wajib telah keluar dari keanggotaan partai politik setidaknya sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan mekanisme yang tepat dan mekanisme yang sangat teramat terbaik. Sebab sesuatu yang mustahil apabila gagasan pemohon dalam pokok permohonan a quo yang dikemukakan berdasarkan semangat melihat penegakan hukum di Indonesia agar menjadi lebih baik di kemudian hari dikabulkan melalui 31 perjuangan dengan mekanisme legislative review secara kelembagaan melalui Rencana Undang-Undang. Karena Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan organ politik dan diisi oleh orang-orang yang mayoritas anggota partai politik bahkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah pasti anggota partai politik. Sehingga suatu hal yang wajar apabila perjuangan konstitusional ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Padahal faktanya celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo telah dimanfaatkan oleh eks anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus menunggu waktu 5 (lima) tahun setelah keluar dari keanggotaan partai politik. Misalnya, seperti pada pengangkatan eks Jaksa Agung H.M Prasetyo pada tahun 2014 yang sempat kontroversial dan salah satu bentuk intervensi apabila Jaksa Agung dijabat oleh seorang yang masih memiliki keterikatan moril atau terafiliasi dengan partai politik dapat dilihat pada penjelasan BUTIR 5 alasan-alasan permohonan Pemohon (in casu pada pernyataan JOHANIS TANAK ketika mengikuti Fit and Proper Test Calom Pimpinan KPK terekam di video pada youtube Sekretariat Negara pada link https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s). - Pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat Pemilihan Umum Serentak salah satunya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasca pemilihan umum akan terdapat pengangkatan anggota kabinet oleh Presiden terpilih. Tentunya saat ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of constitution) dan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) untuk mengawal agar penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun termasuk dan terutama intervensi yang berasal dari partai politik. Mahkamah Konstitusi melalui putusan pada perkara a quo dapat melakukan Judicial Activism dalam arti positif dengan memberikan tafsir konstitusional bermuara pada putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) untuk menyelamatkan institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum dari ancaman dikuasai atau dipimpin oleh politikus (in casu anggota partai 32 politik). Judicial Activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan Pemohon a quo dapat dikatakan memiliki legitimasi yang sangat kuat. Sebab suatu keniscayaan tanpa harus kuliah di Fakultas Hukum, masyarakat pasti menginginkan agar posisi jabatan strategis atau jabatan tertinggi institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia (in casu posisi jabatan Jaksa Agung) tidak dijabat oleh seorang politikus atau anggota partai politik. Terlebih apabila dikaitkan dengan adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tentu masyarakat menginginkan agar tidak terdapat tebang pilih pada proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung yang berasal dari unsur partai politik atau masih terdapat ikatan afiliasi politik dengan partai politik karena belum 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik dapat membuat Kejaksaan tidak independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan berpotensi sangat besar terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi melakukan Judicial Activism dalam arti positif dengan mengabulkan permohonan a quo. Alasan terkait urgensi Judicial Activism dalam arti positif tersebut memenuhi prinsip Implicationism Principle pada doktrin virtue jurisprudence kaitannya dengan praktik Judicial Activism yang legitimate (Christopher G. Buck, “Judicial Activism” dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, Encyclopedia of Activism and Social Justice, California: SAGE Publication, 2007, h. 785). Terlebih apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berpikir dengan kejernihan hati nurani, maka melalui putusan terhadap perkara atau permohonan a quo Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjemput peluang memperbaiki citra institusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sempat rusak dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sempat menurun pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat yang saat ini masih 33 menjadi Hakim Konstitusi berdasarkan publikasi pada website Mahkamah Konstitusi(https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10903&m enu=2) diketahui merasa prihatin dengan kehidupan hukum di Indonesia. Lebih lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkata, “Kehidupan hukum Indonesia tidak bisa dijalankan semestinya. Lantas yang salah siapa? Apa karena sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya itu yang membentuk dan menolak adalah perguruan tinggi hukum,” ucap Arief saat menjadi keynote speaker Diskusi Panel Nasional “Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi” yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara pada Rabu (20/5/2015) siang di Jakarta. Berkaitan dengan keprihatinan tersebut Pemohon dengan semangat membara menginginkan agar adanya Sinar Ketuhanan dalam penegakan hukum selaras dengan pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat menemukan salah satu penyebab dari polemik kehidupan hukum di Indonesia, yaitu salah satunya adanya struktur hukum (legal structure) yang tertuang secara normatif dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang memberikan ruang kesempatan kepada siapapun termasuk anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah merasakan suka duka pengabdian sebagai seorang Jaksa dan tanpa diberikan kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Seharusnya walaupun memang Jaksa Agung bagian dari kabinet pemerintahan dalam rumpun eksekutif tetapi karena Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum, seorang anggota partai politik seharusnya tidak diperkenankan dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa diberikan kewajiban normatif telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Hal ini penting demi terwujudnya cita-cita bersama melihat adanya Sinar Ketuhanan dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk kategori negara religious- welfare state. - Bahwa permohonan Pemohon a quo sesuai dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan 34 Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 seharusnya dapat dinilai sebagai keinginan objektif untuk mencegah atau menghindarkan Kejaksaan dari pengaruh “unsur-unsur politik” dalam penegakan hukum. Sekalipun tidak ada jaminan Jaksa Agung yang bukan berasal dari partai politik akan menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih independen, namun larangan terhadap figur yang merupakan kader atau anggota partai politik akan memberikan perlindungan lebih terhadap institusi Kejaksaan dan sekaligus perlindungan terhadap upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, jika tidak ada larangan yang tegas terhadap anggota partai politik menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan akan selalu berpotensi menimbulkan rasa curiga dan pontensial diselimuti banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, mencegah menjadi jauh lebih baik untuk menghindari kecurigaan berkepanjangan dalam penegakan hukum, in casu penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. Berkenaan dengan permintaan adanya syarat tambahan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan pada permohonan a quo, upaya memohon adanya syarat tambahan dimaksud, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan potensi konflik (conflict of interest) dalam rangkap jabatan. Dan, apabila dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung, sebagai salah satu figur atau jabatan sentral dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya potensi konflik tersebut harus dapat dicegah sejak awal. Bagaimanapun, larangan conflict of interest harus menjadi bagunan etik dalam merawat penegakan hukum, termasuk dalam institusi Kejaksaan. Artinya, larangan untuk rangkap jabatan, termasuk rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik menjadi sesuatu yang sangat krusial dihindari guna memastikan calon Jaksa Agung benar-benar independen dan imparsial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung. Dalam konteks itu, postulat bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Bahkan, bagi seorang yang akan diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung, yang bersangkutan harus mempunyai jarak waktu yang cukup berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum 35 diangkat sebagai Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas (loyalty) kepada partai politik, paling tidak, seseorang telah berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. - Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Pemohon dalam permohonan a quo dapat bersama-sama menciptakan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang masa pernah menutup celah hukum dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang memberikan ruang kesempatan kepada anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik setidaknya sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Jangka waktu setidaknya 5 (lima) tahun telah keluar dari keanggotaan partai politik sesungguhnya merupakan jangka waktu yang patut dan layak untuk menjaga kemandirian Jaksa Agung (in casu Jaksa Agung yang berasal dari unsur anggota atau eks anggota partai politik) dari upaya-upaya pragmatis partai politik yang dapat mengganggu independensinya dalam memimpin pelaksanaan penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini selain selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XXI/2023 tetapi juga selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 (halaman 58) terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lebih lanjut berikut merupakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tersebut: “Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf I UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam 36 jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon” Sehingga demi mewujudkan kepastian hukum dan independensi dari jabatan strategis Jaksa Agung, maka Mahkamah Konstitusi dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 sudah seharusnya juga mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) untuk menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan a quo pada intinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mencakup juga syarat berupa apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Mengingat para pemohon pada Perkara Nomor 81/PUU- IX/2011 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut mengajukan permohonan menggunakan narasi inkonstitusional bersyarat yang ternyata Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut: “Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”; 11. Bahwa terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar proses persidangan atau pemeriksaan terhadap permohonan a quo bebas dari intervensi politik pihak manapun dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of law), yaitu dengan penuh rasa hormat Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi melarang Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M ikut 37 memeriksa dan mengadili permohonan ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Mengingat sekalipun saat ini Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M diberikan kesempatan menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi tetapi terdapat sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik. Sehingga JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat teramat besar dalam diri Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M apabila Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M berpotensi besar dalam memeriksa dan mengadili permohonan a quo akan terbawa dengan unsur subyektif yang melekat dalam dirinya sebagai eks anggota partai politik yang baru beberapa bulan saja keluar dari keanggotaan partai politik sebelum diangkat menjadi penegak hukum (in casu Hakim Konstitusi) sebagaimana dapat membuat Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M memberikan sikap dan pandangan serta putusan yang tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Oleh karena itu, sangat wajar apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat demi terjaganya marwah Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi lagi penjatuhan sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk melarang Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik tersebut ikut serta dalam memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Mengingat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 05/MKMK/L/11/2023 telah menegaskan secara tidak langsung bahwa perlu adanya kepatuhan Hakim Konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk saling ingat mengingatkan termasuk terhadap pimpinan. Sudah seharusnya semua Hakim Konstitusi (tanpa kecuali Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M) dengan penuh kesadaran dan didorong oleh sikap sebagai seorang negarawan saling menasihati terutama menasihati Ketua Mahkamah Konstitusi agar memutuskan untuk melarang Hakim Konstitusi 38 Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M ikut serta mengadili dan memeriksa permohonan a quo. Bukti bahwa Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M belum 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dapat diakses pada link berita berikut ini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118123017-32- 1051170/arsul-sani- mundur-dari-ppp-dan-dpr-usai-dilantik-jadi-hakim- mk#:~:text=Politikus%20Arsul%20Sani%20mengundurkan%20diri,bagian% 20dari%2 0PPP%20dan%20DPR. 12. Bahwa sekalipun terdapat perbedaan argumentasi hukum dan pokok permohonan antara permohonan a quo dan permohonan pada Perkara Nomo 30/PUU-XXI/2023 tetapi tetap saja logika atau konsep berpikir penyusunan argumentasi/dalil-dalil dalam posita memiliki persamaan, yaitu sama-sama ingin mencegah politikus atau anggota partai politik dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung. Faktanya, Mahkamah Konstitusi pada persidangan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 telah meminta keterangan pihak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung terkait permohonan Pemohon yang diajukan tahun lalu tersebut. Setelah mendengarkan keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung kemudian Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 menyatakan secara eksplisit, “……….untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif 39 Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil kebijakan untuk segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo tanpa terlebih dahulu meminta keterangan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung. Sebagai rujukan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu permohonan tanpa meminta keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pihak- pihak lain (in casu Kejaksaan Agung) pada perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi pada pada permohonan a quo dapat menjadi acuan yuridis bagi Presiden terpilih pasca Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat seseorang menjabat sebagai Jaksa Agung. 13. Berdasarkan penjelasan posita pada Butir 1 s/d Butir 12 tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti yang terdapat dalam pokok permohonan. IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa rumusan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan a quo yang secara tidak langsung memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung melalui adanya celah hukum pada ketentuan tersebut tanpa terdapat syarat berupa kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (independent judiciary) khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (in casu Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana secara konstitutif diatur dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim 40 Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: PILIHAN PERTAMA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g” yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Warga Negara Indonesia” dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dimaknai, “Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik 41 yang bersangkutan.” Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau PILIHAN KEDUA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, “Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g” yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 42 c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak juga dimaknai termasuk juga mencakup syarat, “g. apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang- kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.” Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan g. Apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 43 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jaksa. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 44 Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 45 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa (vide bukti P-4); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 20 UU Kejaksaan yang menyatakan: Pasal 20 UU Kejaksaan Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 20 UU Kejaksaan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan pengujian materil dalam Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 tentang pengujian terhadap Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 46 UU Kejaksaan dan Perkara Nomor 30/PUU-XII/2023 tentang pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan. Dalam pertimbangan hukum kedua perkara tersebut, Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan Hukum; 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo secara pribadi bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional; 6. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak mengatur mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus tidak sedang atau setidaknya telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, dengan menggunakan penalaran yang wajar dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Kejaksaan Republik Indonesia yang harus bebas dari intervensi pihak manapun; 7. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 20 UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena Pasal a quo memberikan kemudahan bagi seseorang yang sedang menjadi anggota partai politik tanpa perlu mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan partai politik dapat diangkat sebagai Jaksa Agung. Sementara itu, untuk menjadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Calon Jaksa, Pemohon harus memenuhi persyaratan dan membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. Oleh karena itu, Pasal a quo bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan bersifat diskriminatif yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon yaitu persyaratan pengangkatan Jaksa Agung terkait dengan kepentingan Pemohon sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya potensi kerugian hak konstitusional yang dialaminya serta hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 20 UU Kejaksaan. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial atau setidaknya akan terjadi 47 yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 20 UU Kejaksaan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa menurut Pemohon, Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang- undang seperti penyidikan tindak pidana tertentu salah satunya tindak pidana korupsi maupun intelijen penegakan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk independen dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya; 2. Bahwa menurut Pemohon, konsideran menimbang UU Kejaksaan menyatakan bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Namun ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan justru membuka ruang kesempatan bagi anggota atau mantan anggota partai politik dengan mudahnya diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden tanpa adanya mekanisme atau syarat untuk memastikan calon Jaksa Agung tersebut bukan anggota atau mantan anggota partai politik atau setidaknya telah keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan ataupun mengundurkan diri. Hal ini dapat digunakan oleh anggota partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung sebagai konsekuensi logis dari 48 patronase klientisme politik antara Presiden dan partai politik pengusungnya saat pemilihan umum; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena membiarkan ketidakadilan terjadi. Ketidakadilan tersebut timbul karena sebagai seorang Jaksa dilarang untuk menjadi anggota partai politik tetapi Pasal a quo justru memberi ruang dan kesempatan bagi Jaksa Agung untuk dapat berasal dari anggota ataupun mantan anggota partai politik; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo dapat merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab Jaksa Agung yang masih memiliki keterikatan dengan partai politik dalam konstruksi Pasal a quo dapat saja memutuskan memerintahkan para Jaksa yang merupakan anggotanya untuk menghentikan atau melanjutkan penanganan perkara atas dasar desakan atau tekanan dari kolega politik yang ada di belakangnya sebagai konsekuensi logis dari kemungkinan adanya kontrak politik atau patronase-klientisme antar partai pendukung Presiden saat pemilihan. Terlebih saat ini tidak terdapat mekanisme checks and balances berupa fit and proper test pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan; 5. Bahwa menurut Pemohon, penegakan hukum di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan sinar Ketuhanan yang menuntut adanya independensi lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum di mana politik tidak boleh mengendalikan hukum, sehingga Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum berpostulat pada Pancasila dan UUD 1945 yang secara filosofis terdapat nilai-nilai Ketuhanan di dalamnya; 6. Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu setidaknya 5 (lima) tahun telah keluar dari keanggotaan partai politik sesungguhnya merupakan jangka waktu yang patut dan layak untuk menjaga kemandirian Jaksa Agung (yang berasal dari anggota partai politik) dari upaya-upaya pragmatis partai politik yang dapat mengganggu independensinya dalam memimpin pelaksanaan penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah secara alternatif yaitu: 49 Menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Warga Negara Indonesia” tidak dimaknai ‘Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan’. Atau Menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga mencakup syarat, ‘g. apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan’. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan hak ingkar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 yang meminta kepada Mahkamah untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Arsul Sani memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan alasan Hakim Konstitusi Arsul Sani belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik ketika terpilih dan diajukan oleh DPR sebagai hakim konstitusi sehingga terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam diri Hakim Konstitusi 50 Arsul Sani jika diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah menegaskan, persoalan utama yang harus dinilai adalah apakah hakim bersangkutan telah mengundurkan diri atau belum sebagai anggota atau pengurus partai politik. Jika belum atau tidak mengundurkan diri dari partai politik, hak ingkar tersebut menjadi relevan. Terlebih, masalah atau norma yang diuji konstitusionalitasnya tidak terkait langsung dengan hakim konstitusi yang dimaksud Pemohon. Selain itu, hak ingkar dimaksud menemukan relevansinya jika norma yang diuji memiliki kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung yang dapat dinilai secara kasuistis (case by case) dengan hakim konstitusi, baik karena faktor sedarah maupun faktor perkawinan [vide Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009]. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim Konstitusi Arsul Sani dilarang untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan Permohonan pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan telah pernah diajukan pengujian sebelumnya, yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang 51 diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan amar Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Adapun dalam perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sedangkan alasan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan memungkinkan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan yaitu bukan berstatus Jaksa aktif ataupun pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) sehingga tidak juga pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan telah memberikan celah hukum bagi pengurus ataupun anggota partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung yang akan membahayakan institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas. Terhadap permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang diujikan, dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan kepada diperlukannya pemaknaan secara konstitusional terhadap persyaratan pengangkatan Jaksa Agung yaitu calon Jaksa Agung harus telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Dalil permohonan demikian, meskipun memiliki irisan dengan dalil pada permohonan perkara sebelumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 52 [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah ketiadaan pengaturan persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung yaitu mengenai pembatasan waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi calon Jaksa Agung untuk tidak menjadi anggota atau mantan anggota suatu partai politik dalam Pasal 20 UU Kejaksaan adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai negara hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri. Oleh karena itu, UUD 1945 setelah perubahan mengatur kekuasaan kehakiman secara spesifik dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C demi menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga penyelenggaraan peradilan terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun guna menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan tanpa batas tetapi tetap harus bekerja dalam prinsip keterbukaan, keadilan, imparsialitas, profesional, integritas moral, dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 diakui juga adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang pengaturannya akan dilakukan oleh undang-undang. Badan-badan lain tersebut antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga 53 Pemasyarakatan [vide Penjelasan Pasal 38 UU 48/2009]. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum UU Kejaksaan]. [3.13.2] Bahwa yang dimaksud dengan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 UU Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam rangka melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Pasal 1 UU Kejaksaan]. Pernyataan ini menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, oleh karena itu pimpinan Kejaksaan juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Hal ini telah pula ditegaskan dalam pendapat Mahkamah diantaranya dalam Paragraf [3.24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 dan kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023. Bahwa sebagai konsekuensi dari kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan, Presiden dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pemerintahan memiliki hak konstitusional (hak prerogatif) untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan Kejaksaan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.16.1] dan [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan: “[3.16.1] … berdasarkan Putusan a quo, Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum Paragraf [3.24] menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pertimbangan hukum dalam Paragraf a quo memberikan konsekuensi bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, Kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Presiden memiliki hak konstitusional untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. Putusan a quo selanjutnya ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang dengan mengubah norma 54 Pasal 22 ayat (1) UU 16/2004 yang memasukkan pengaturan Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan [vide Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 11/2021]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung adalah anggota kabinet yang pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung pada Presiden sebagaimana halnya menteri-menteri dalam kabinet.” “[3.16.2] Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif, di mana secara doktriner diterjemahkan sebagai hak yang istimewa yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun hak prerogatif Presiden dalam pembahasan perubahan UUD 1945 disetujui oleh hampir semua fraksi dengan batasan yaitu tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Mekanisme checks (kontrol) dimaksud adalah adanya suatu pengawasan antara satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, sedangkan mekanisme balances (penyeimbang) dimaksudkan agar masing- masing cabang kekuasaan memiliki proporsi kewenangan yang seimbang, dalam arti tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak (absolut) atau melampaui kekuasaan lembaga negara lainnya. Tujuan diterapkannya mekanisme dimaksud adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi ataupun untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang atau suatu institusi. Hal ini sejalan pula dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang menghendaki dianutnya mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang berlangsung sebelum perubahan UUD 1945 sehingga dapat terwujud tata kelola bernegara yang demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih transparan. Salah satu wujud mekanisme checks and balances adalah adanya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme yaitu dalam hal ini DPR dibekali dengan empat hak: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Hak ini dilakukan oleh DPR dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah [vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 2/2018)] … .” Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, namun dalam 55 pelaksanaannya tetap diperlukan pembatasan melalui mekanisme checks and balances. Pendirian Mahkamah ini tergambar jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, yang menyatakan sebagai berikut: “[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat Menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogative untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. …” [3.13.3] Bahwa peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan di antaranya untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi. Secara khusus, Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambteenar). Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia dapat juga berperan dalam ranah hukum perdata maupun tata usaha negara yang mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata dan tata usaha negara yaitu sebagai Jaksa Pengacara Negara. Di samping itu, dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan harus melaksanakan penegakan hukum secara independen (merdeka) yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. [3.14] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 20 UU Kejaksaan yang menurut Pemohon berpotensi melanggar prinsip independensi penegakan hukum badan peradilan termasuk juga badan-badan lainnya yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan in casu Kejaksaan Republik Indonesia karena norma Pasal 20 UU Kejaksaan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung tidak 56 memberikan pengaturan bagi Calon Jaksa Agung telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa berdasarkan Pasal 18 UU Kejaksaan, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Kejaksaan yang meliputi tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, ketertiban dan ketenteraman umum, pemulihan aset, bidang intelijen penegakan hukum, dan tugas lainnya yang diatur dalam Pasal 30C UU Kejaksaan serta kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Sedangkan, tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 UU Kejaksaan. Mengingat tugas dan kewenangan Kejaksaan dan Jaksa Agung yang begitu strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, jabatan Jaksa Agung haruslah diisi oleh seseorang yang mempunyai karakteristik khas dan mempunyai pengetahuan hukum yang baik serta keahlian khusus termasuk keahlian manajerial dalam memimpin dan mengkoordinir penegak hukum lain dalam upaya penegakan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023]. Oleh karena itu, Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak, komitmen yang tinggi dalam upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi serta harus terbebas dari kepentingan politik. Bahwa posisi Jaksa Agung memerlukan independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga idealnya Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi dengan partai politik. Keterkaitan Jaksa Agung dengan partai politik terlebih sebagai pengurus suatu partai politik akan menimbulkan konflik kepentingan ketika Jaksa Agung yang bersangkutan harus mengambil keputusan-keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum namun karena memiliki kepentingan dengan partai politik maka terbuka kemungkinan untuk memutus 57 berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan kemungkinan adanya intervensi dari partai politik yang menaunginya. Terafiliasinya Jaksa Agung dengan partai politik akan memengaruhi persepsi netralitas dalam penuntutan serta profesionalisme dalam menjaga integritas dan independensinya. Seorang Jaksa Agung dituntut untuk fokus secara penuh dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan yang dibebankan kepadanya. Terlibatnya Jaksa Agung dalam urusan partai politik akan mengganggu kinerja dan efektivitas kepemimpinannya yang pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendapat Mahkamah terkait kemandirian Kejaksaan terutama posisi Jaksa Agung yang harus terbebas dari keanggotaan maupun kepengurusan suatu partai politik, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan sebagai berikut: “[3.18] … Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.” [3.14.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) terdapat perbedaan peran dalam struktur dan fungsi partai politik antara anggota partai politik dengan pengurus partai politik. 58 Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Parpol, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) menyatakan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Selanjutnya, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Ketentuan tersebut dapat diartikan bagi seseorang yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dengan menjadi anggota DPR maupun anggota DPRD haruslah terlebih dahulu bergabung dengan partai politik dengan menjadi anggota partai politik. Oleh karena itu, partai politik dapat merekrut dan melakukan seleksi bagi kalangan profesional yang berminat untuk berkecimpung dalam dunia politik dengan menjadi bakal calon anggota DPR maupun DPRD. Semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau bagi yang sudah/pernah kawin dapat mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara yang menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Adapun hak anggota partai politik adalah menentukan kebijakan partai, serta hak untuk dipilih dan memilih. Sedangkan kewajiban anggota partai adalah mematuhi AD/ART partai serta berpartisipasi dalam kegiatan partai. Bahwa pengaturan tentang pengurus partai politik terdapat dalam Pasal 19 UU Parpol. Pengurus partai bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan partai politik, dan operasional partai. Pengurus partai akan berperan aktif dalam mengambil keputusan strategis seperti program partai, koalisi dan arah politik partai, mengoordinasikan kegiatan partai dan memastikan partai berjalan efisien. Kepengurusan partai politik terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga pusat. Pengurus partai berfungsi melakukan interest aggregation (mengumpulkan aspirasi), interest articulation (menyuarakan aspirasi), kaderisasi dan rekrutmen. Dalam proses kaderisasi, pengurus akan terlibat langsung dalam 59 upaya pembentukan dan pelatihan kader partai. Pengurus partai akan membina calon kader yang akan menduduki posisi strategis di partainya. Oleh karena itu, pengurus partai memiliki akses lebih mendalam kepada informasi dan proses pengambilan keputusan dalam suatu partai politik. Berdasarkan perbedaan tugas, fungsi dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik, menurut Mahkamah seorang pengurus partai politik lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya, karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya. Hal ini berbeda dengan anggota partai politik yang dapat saja menjadikan partai politik hanya sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan politiknya, misalnya menjadi anggota DPR ataupun DPRD, sehingga tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan partainya sebagaimana yang dimiliki oleh pengurus partai. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama 5 (lima) tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, haruslah diberlakukan bagi calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik. Hal ini dikarenakan sebagai pengurus partai politik seseorang memiliki keterikatan mendalam dengan partainya, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar potensial memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan partai politik yang dinaunginya. Sedangkan bagi calon Jaksa Agung yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan anggota partai politik cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung. Adapun jangka waktu 5 (lima) tahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung adalah waktu yang dipandang cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut. [3.14.3] Bahwa dengan adanya pemaknaan perihal syarat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.2] di atas, seharusnya tidak dimaknai telah menghilangkan hak prerogatif presiden dalam menentukan anggota kabinet. Sebagai bagian dari anggota kabinet [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010], pemaknaan demikian tidak menghilangkan atau mengurangi hak prerogatif presiden dalam menentukan anggota kabinet. Secara doktriner, penggunaan hak prerogatif untuk mengisi jabatan politik tertentu, lebih merupakan hak untuk menentukan orang dalam arti pejabat, bukan hak untuk 60 menentukan syarat untuk menduduki jabatan. Dalam hal ini, selama presiden memiliki kebebasan dalam menentukan calon untuk mengisi anggota kabinet, termasuk dalam memilih Jaksa Agung, hak prerogatif presiden tidak dibatasi. Ihwal pertimbangan demikian tidak mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023]. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 20 UU Kejaksaan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan batas waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk seorang calon Jaksa Agung telah keluar dari keanggotaan partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah dapat memahami substansi yang dikehendaki Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan, namun Mahkamah tidak dapat memenuhi karena telah ternyata terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik yang dapat menunjukkan derajat keterikatan hubungan dengan partainya. Demikian halnya dengan permohonan Pemohon yang menghendaki agar syarat dimaksud melekat pada Pasal 20 huruf a UU Kejaksaan, terhadap hal tersebut Mahkamah juga tidak dapat memenuhi sepenuhnya, mengingat penambahan syarat yang dikehendaki Pemohon tidak tepat jika diletakkan pada syarat warga negara ataupun menambahkannya sebagai norma baru sebagai huruf g, sehingga pemaknaan syarat yang dimohonkan tersebut lebih tepat apabila dilekatkan pada keseluruhan norma Pasal 20 UU Kejaksaan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara a quo. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 20 UU Kejaksaan telah ternyata menimbulkan ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda di hadapan hukum, tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan 61 oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 62 bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. -------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURING OPINION) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, terhadap pengujian norma Pasal 20 UU Kejaksaan, sebagai berikut: ALASAN BERBEDA HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan alasan berbeda sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa sehubungan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, saya menerima pendapat Mahkamah a quo namun dengan menyampaikan dan menambahkan alasan selengkapnya di bawah ini yang karena tidak termuat dalam pendapat Mahkamah a quo menjadi alasan yang berbeda (concurring opinion). Hal-hal yang ingin saya sampaikan ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman atau tafsir terhadap amar Putusan a quo yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Putusan a quo. 2. Menimbang bahwa Mahkamah pernah menguji dan memutus isu konstitusionalitas berkaitan dengan larangan calon Jaksa Agung dari partai politik (parpol) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 30/PUU- XXI/2023 sebagai berikut. 63 ….. Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap hal tersebut, Mahkamah setidaknya telah memberikan pandangan dalam putusan a quo berkaitan dengan isu konstitusionalitas calon Jaksa Agung dari parpol. Namun, menurut saya, putusan ini belum mengidentifikasi apakah hanya pengurus parpol atau termasuk juga anggota parpol yang dibatasi menjadi Jaksa Agung, sehingga ketiadaan pemaknaan pembatasan a quo masih membuka ruang bagi Mahkamah untuk membatasi larangan yang menjadi Jaksa Agung hanya berasal dari pengurus parpol saja. 3. Menimbang bahwa Mahkamah perlu menegaskan siapa yang masuk dalam kategori pengurus parpol yang harus telah berhenti lebih dahulu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. Hal ini vital untuk diuraikan secara spesifik guna menghindari adanya multitafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum manakala terdapat anggota parpol yang sudah tidak lagi terlibat secara aktif lagi dalam urusan kepartaiannya ditunjuk oleh Presiden untuk menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung, sehingga penting kiranya untuk diuraikan siapa yang dimaksud pengurus parpol dalam putusan ini. 64 4. Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari pengurus adalah anggota yang dipilih untuk mengelola perkumpulan (https://www.kbbi.web.id/anggota). Sedangkan, pengurus parpol, berdasarkan kamus pada Law Insider, merupakan ketua nasional, pimpinan, sekretaris jenderal atau sebutan yang setara, bendahara nasional, dan anggota pengurus nasional parpol lainnya (executive officers of a political party means the national chairman, the leader, the general secretary or equivalent designation, the national treasurer and the other members of the national executive committee of the political party) (sumber: https://www.lawinsider.com/dictionary/executive- officers-of-a-political-party). Sebutan lainnya bagi pengurus yakni board of directors adalah sekelompok orang yang mengelola atau mengarahkan suatu perusahaan atau organisasi (a group of people who manage or direct a company or organization (sumber: https://www.merriam-webster.com). 5. Menimbang bahwa dalam kajian manajemen organisasi, pengurus atau board of executives parpol adalah mereka yang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang oleh Tamas (2016) dalam “Political Management: The Development Management of the Policies and the Governance” sebagaimana dikutip oleh E. Cornelia Ungureanu dan Michaela Moga dalam artikel jurnal berjudul “Performance and Evaluation in Political Parties Management (Annals of “Dunarea de Jos”, University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XXV, no. 3, 2019), disebut melakukan aktivitas “organizing the internal life of party, supervising the observance of the statutory provisions, managing the staffs problems, organizing relations with other parties in the country and abroad, coordinating relations with NGO’s, communication with media, achieving communication channels among parties and citizens, control of the political party finances and management of the assets of the political party” (terjemahan bebasnya: mengorganisir kehidupan internal partai, mensupervisi ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan, mengelola persoalan- persoalan jajaran, mengorganisir hubungan dengan partai lain di dalam negeri dan luar negeri, mengkoordinasi hubungan dengan organisasi non pemerintah, berkomunikasi dengan media, membuat dan mencapai saluran komunikasi dengan partai lain dan warga negara, mengontrol keuangan partai politik dan pengelolaan aset parpol). 65 6. Menimbang bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik) tidak didefinisikan secara spesifik tentang siapa yang secara tegas masuk dalam cakupan pengertian pengurus parpol. Oleh karena itu, menurut saya untuk memahami siapa yang masuk dalam pengertian pengurus parpol dalam konteks pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah a quo perlu melihat dan mencermati baik Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) parpol maupun apa yang merupakan notoire feiten tentang kepengurusan parpol. 7. Menimbang bahwa berdasarkan AD/ART sejumlah parpol dapat disimpulkan bahwa dalam bab dan/atau pasal tentang struktur organisasi parpol pada umumnya dibuat pembedaan fungsi, tugas dan wewenang yang biasanya dibedakan atas (i) kepengurusan (eksekutif) sehari-hari atau rutin; (ii) penasehatan atau pertimbangan; (iii) kepakaran atau keahlian; (iv) penyelesaian sengketa internal; dan (v) fungsi, tugas dan kewenangan lainnya sesuai dengan hal yang dipandang sebagai ciri atau kebutuhan penguatan organisasi parpol (sumber: https://jdih.kpu.go.id›data› data_parpol). Oleh karena itu, merupakan notoire feiten bahwa dalam struktur dewan pimpinan partai baik di tingkat pusat atau di bawahnya distrukturkan ke dalam kelompok-kelompok yang penamaannya berbeda antara satu parpol dengan parpol lainnya seperti pengurus harian dan pengurus pleno, dewan pembina, dewan pertimbangan, dewan kehormatan, dewan pakar atau dewan ahli, mahkamah partai atau dewan penyelesaian perselisihan atau sengketa internal. Sedangkan, pengurus parpol umumnya dibedakan antara pengurus harian dan pengurus pleno. 8. Menimbang bahwa berdasarkan examples of practices di negara lain, seperti contohnya di Jerman dan Rusia juga menerapkan sistem organisasi pada parpol yang memiliki struktur organisasi dengan diferensiasi fungsi. Pengurus yang umumnya disebut Executive Board/Central Executive Commitee berwenang menentukan kebijakan dan melaksanakan aktivitas kepengurusan parpol. Sedangkan, struktur lain yang tidak termasuk pengurus seperti Control Committee/Control & Revision Commission memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari kegiatan pengurus. Terdapat pula organ lain seperti Arbitration Committee/Supreme Council yang berfungsi menyelesaikan sengketa maupun permasalahan di internal partai. Berdasarkan 66 berbagai sumber literasi juga dapat dipahami bahwa pada umumnya anggota partai yang menjadi bagian dari Control Committee dan Arbitration Committee merupakan figur publik profesional. (Catrina Schlager dan Judith Christ (Eds), Modern Political Party Management - What Can Be Learned from International Practices? halaman 52-79). 9. Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk menghindari atau meminimalisir pemahaman atau tafsir yang berbeda terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan a quo, saya berkeyakinan, yang dimaksud dengan pengurus parpol adalah orang atau kumpulan orang yang berada dalam rumpun fungsi, tugas dan kewenangan kepengurusan atau eksekutif parpol yang mencakup setidaknya perencanaan (planning), pelaksanaan (executing), dan evaluasi (evaluating) program kerja yang luas, serta menjadi representasi parpol baik ke dalam maupun ke luar internal parpol. Tidak termasuk dalam cakupan pengertian pengurus adalah mereka yang tidak berada dalam fungsi, tugas dan kewenangan demikian, seperti yang dikenal dengan penamaan berbagai dewan dan mahkamah atau istilah lainnya yang dapat ditemukan dalam struktur organisasi parpol. PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN DAN HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH 1. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang memohonkan pengujian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Norma Pasal 20 UU Kejaksaan selengkapnya menyatakan: “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” 67 2. Bahwa petitum Pemohon pada pokoknya meminta agar terhadap norma a quo dilekatkan syarat tambahan, yaitu “apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”. Pemohon dalam petitumnya mengajukan alternatif penempatan syarat tambahan tersebut untuk disisipkan pada Pasal 20 huruf a UU Kejaksaan atau menjadi Pasal 20 huruf g UU Kejaksaan. 3. Bahwa apabila dicermati secara saksama, sesungguhnya isu permohonan a quo sudah pernah dimohonkan oleh Pemohon yang sama dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Dalam petitum perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023, Pemohon memohonkan pengujian beberapa norma UU Kejaksaan yang salah satunya berupa penambahan syarat menjadi Jaksa Agung, antara lain, “tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik” pada Pasal 20 UU Kejaksaan dan larangan rangkap jabatan Jaksa Agung menjadi “anggota dan/atau pengurus partai politik” pada Pasal 21 UU Kejaksaan. Bahkan, Pemohon juga menggunakan dasar pengujian yang sama dalam perkara sebelumnya dengan permohonan a quo. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.18] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, hlm. 249-250, menyatakan: “[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 21 UU 16/2004 yang perlu menambahkan syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Merdeka atau mandiri berarti adanya kebebasan bagi Jaksa Agung dari intervensi dan pengaruh seseorang, 68 suatu kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya kemandirian tersebut dapat dijamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.” 4. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah sesungguhnya telah memberikan kriteria/standar ideal yang dapat dipertimbangkan dalam pengangkatan seorang Jaksa Agung yaitu, “... apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya 69 memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Dengan demikian, kriteria/standar ideal tersebut turut diiringi dengan permakluman bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat seorang Jaksa Agung. 5. Bahwa kata “prerogatif” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Sedangkan menurut Merriam-Webster, kata prerogative dimaknai sebagai berikut: Pertama, an exclusive or special right, power, or privilege: a) one belonging to an office or an official body; b) one belonging to a person, group, or class of individuals; c) one possessed by a nation as an attribute of sovereignty (hak, kekuasaan, atau keistimewaan eksklusif atau khusus: a) milik suatu kantor atau badan resmi; b) milik seseorang, kelompok, atau golongan individu; yang dimiliki oleh suatu negara sebagai atribut kedaulatan); Kedua, the discretionary power inhering in the British Crown (kekuasaan diskresi yang melekat pada Kerajaan Inggris). Dalam kaitan dengan Kerajaan Inggris, Robert Hazell dan Timothy Foot dalam buku Executive Power: The Prerogative, Past, Present and Future (2022), menjelaskan bahwa kekuasaan prerogatif merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kadang-kadang hal ini ini dilakukan oleh Ratu atas saran para menterinya; terkadang hal ini dilakukan oleh menteri secara langsung. Namun, kekuasaan prerogatif berakar pada kekuasaan kerajaan–prestise dari hak prerogatif di zaman modern mengingatkan dan menghidupkan kembali sejarah tersebut. Kisah evolusinya hingga saat ini adalah bagian dari kisah pembatasan kekuasaan kerajaan dan munculnya negara modern. Masing-masing kekuasaan prerogatif telah berkembang dengan caranya sendiri. Hasil dari sejarah berabad-abad ini adalah sebuah hak prerogatif yang meskipun masih memberikan kekuasaan yang kuat di sejumlah bidang tertentu, namun merupakan tetap bagian dari common law, yang harus tunduk pada undang- undang parlementer, yang tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang dan cakupannya tampaknya semakin berkurang. Secara sederhana, menurut H.W.R. Wade dan C.F. Forsyth dalam buku Administrative Law (2004), kekuasaan prerogatif adalah legal power that appertains to the Crown but not to its subjects (kekuasaan hukum yang dimiliki oleh Kerajaan, namun tidak dimiliki oleh rakyatnya). Sedangkan A.V. Dicey dalam buku An 70 Introduction to the Study of the law of the Constitution (1967) menyatakan hak prerogatif sebagai the residue of discretionary or arbitrary authority which at any given time is legally left in the hands of the Crown (sisa kewenangan diskresi atau otoritas sewenang-wenang yang pada waktu tertentu secara hukum berada di tangan Kerajaan). Bagir Manan dalam tulisan berjudul Kekuasaan Prerogatif (1998) menyebutkan bahwa kekuasaan prerogatif setidaknya memiliki beberapa karakter sebagai berikut: a. sebagai residual power; b. kekuasaan diskresi (freies ermessen, beleid); c. tidak ada dalam hukum tertulis; d. penggunaan dibatasi; e. akan hilang apabila telah diatur dalam undang- undang atau UUD. Ditinjau dari aspek sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak prerogatif Presiden ditemukan dalam 3 (tiga) hukum dasar yang pernah berlaku yaitu Konstitusi RIS 1949 antara lain, dalam hal memberikan tanda kehormatan (Pasal 126), memberi pengampunan dan amnesti (Pasal 160), mengadakan dan mengesahkan traktat dengan negara-negara lain (Pasal 175), mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia Serikat (Pasal 178). Selanjutnya, pada masa UUDS 1950, hak istimewa Presiden muncul dalam hal membentuk kementerian-kementerian (Pasal 50), membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 84), memberikan tanda-tanda kehormatan (Pasal 87), memberi grasi (Pasal 107), mengadakan dan mengesahkan traktat dengan negara-negara lain (Pasal 120), mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada negara-negara lain dan menerima wakil-wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia (Pasal 123), dan menyatakan keadaan bahaya (Pasal 129). Adapun pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta negara lain (Pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14), memberi tanda jasa dan kehormatan (Pasal 15), serta mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri (Pasal 17 ayat (2)). 6. Bahwa sebelum ada undang-undang tentang kementerian negara yang mengatur syarat menjadi menteri, dan UU Kejaksaan yang mengatur syarat menjadi Jaksa Agung dalam hal dan pemberhentian menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini sejalan dengan kewenangan Presiden dalam membentuk 71 kementerian-kementerian (Pasal 50 UUD S 1950). Berkenaan dengan hak prerogatif pengangkatan Jaksa Agung, Mahkamah telah berpendirian bahwa masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya atau diberhentikan oleh Presiden dalam masa jabatannya dalam periode yang bersangkutan, sebagaimana selengkapnya dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.31] dan [3.32] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010, sebagai berikut: “[3.31] Menimbang bahwa untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya. Oleh karena ternyata tidak ada satu pun dari alternatif tersebut yang secara tegas dianut dalam Undang-Undang a quo, maka menurut Mahkamah, ketentuan “karena berakhir masa jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat pula bahwa karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya pembentuk UndangUndang segera melakukan legislative review untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut. Namun karena legislative review memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut Mahkamah memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional (conditionally constitutional) untuk berlakunya Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tersebut yang dinyatakan berlaku prospektif sejak selesai diucapkannya putusan ini; [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 agar dinyatakan conditionally constitutional beralasan untuk dikabulkan. Artinya, pasal a quo dinyatakan konstitusional dengan syarat diberi tafsir tertentu oleh Mahkamah, yaitu masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang 72 mengangkatnya atau diberhentikan oleh Presiden dalam masa jabatannya dalam periode yang bersangkutan. ...;” 7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 telah ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap UU Kejaksaan, in casu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e yang berbunyi, “Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: … d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sarna masa jabatan anggota kabinet; e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan; …”. 8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 dan Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan yang tergolong sebagai “political appointees” atau “presidential appointees”, bukan jabatan karir (administrative appointees). Terlebih ketentuan UU Kejaksaan membedakan persyaratan untuk menjadi jaksa dan Jaksa Agung. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan, hanya Presiden yang diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Desain yang demikian secara jelas memberikan kewenangan penuh bagi Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung setiap saat (serves at the pleasure of the President and can be removed by the President at any time) sebagaimana juga berlaku dalam jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. 9. Bahwa apabila dibandingkan dengan institusi kekuasaan kehakiman yang secara universal mensyaratkan keharusan independen dan terbebas dari intervensi pihak manapun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU 4/2014), yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2014, pernah megatur syarat larangan bagi anggota partai politik menjadi hakim konstitusi yang memiliki kemirip dengan petitum Pemohon. Ketika itu, Pasal 15 ayat (2) 73 huruf i UU 4/2014 menyatakan, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, antara lain, menyatakan: “[3.23] Menimbang bahwa UU 4/2014 mengubah ketentuan yang mengatur tentang syarat Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 a quo yang menyatakan, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Ketentuan a quo dicantumkan dalam PERPU 1/2013 setelah kejadian tertangkap tangannya M. Akil Mochtar, yang waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Oleh karenanya, sulit untuk dilepaskan anggapan bahwa ayat ini tidak didasarkan atas kenyataan bahwa M. Akil Mochtar berasal dari politisi/Anggota DPR sebelum menjadi Hakim Konstitusi. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul dalam masyarakat. Bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi pada M. Akil Mochtar kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik pastilah tidak pantas menjadi Hakim Konstitusi. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan. Oleh karenanya, setiap pembatasan terhadap hak tersebut haruslah memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid. Mahkamah pernah memutus satu ketentuan dalam Undang-Undang yang didasarkan atas suatu stigma, yaitu larangan bagi seorang warga negara untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang terlibat tidak langsung dalam peristiwa G30S/PKI yang menyatakan, ”...bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;” [vide Putusan Nomor 011- 017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004]. Pertimbangan Mahkamah mengenai larangan melakukan hukuman politik berdasarkan stigma tersebut harus berlaku pula untuk perkara a quo, yaitu tidak membuat 74 aturan berdasarkan stigmatisasi baik terhadap anggota partai politik atau anggota DPR, maupun kelompok atau golongan masyarakat lainnya, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi. Dari segi original intent pengajuan Hakim Konstitusi dari DPR dimaksudkan bahwa DPR bebas memilih calon Hakim Konstitusi termasuk dari Anggota DPR yang memenuhi syarat, asalkan pada saat menjadi Hakim Konstitusi melepaskan keanggotaannya dari partai politik. Sumber calon Hakim Konstitusi haruslah dibuka seluas-luasnya dari berbagai latar belakang, sepanjang sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan; Bahwa korupsi haruslah diberantas adalah benar, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan oleh karenanya berkepribadian tercela dan tidak dapat berlaku adil sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar. Perilaku tercela dan tidak adil merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga. Di samping melanggar UUD 1945, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi. Partai politik di Indonesia cukup banyak, tidak saja yang lolos ikut pemilihan umum tetapi juga yang tidak lolos ikut pemilihan umum. Sudahkah semua partai politik mempunyai daftar anggota yang disusun secara tertib dan terdapat kewajiban bagi partai politik mengeluarkan kartu anggota kepada anggotanya. Kalaupun ada seseorang menyatakan diri sudah sejak tujuh tahun tidak menjadi anggota partai politik, adakah catatan resmi yang bisa memberi kepastian hal tersebut sebab jika tidak ada catatan resmi, akan dengan mudah dipalsukan. Siapakah yang harus memberikan keterangan bahwa seseorang paling tidak sudah tujuh tahun tidak menjadi anggota partai politik. Tentunya supaya benar dan dapat dipastikan, keterangan tersebut haruslah diperoleh dari semua pengurus partai yang ada di Indonesia, termasuk partai lokal. Keanggotaan partai politik tidak dapat didasarkan atas dugaan semata. Bagaimana halnya dengan mereka yang menjadi simpatisan partai politik. Atas dasar rasionalitas apa sesungguhnya ketentuan ini dibuat. Mungkin saja terjadi seseorang yang hanya menjadi simpatisan partai politik tertentu, namun keterlibatannya dalam partai politik tersebut justru sangat dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dibandingkan dengan anggota biasa. Kepada siapa sebetulnya larangan ini ditujukan. Kepada simpatisan tersebut atau memang kepada anggota biasa. Lain halnya jika larangan ini ditujukan kepada anggota partai politik yang pernah duduk menjadi Anggota DPR, yang akan sangat jelas maksudnya. Persoalan lain yang juga akan muncul adalah, bagaimana jika anggota partai politik tersebut menjadi anggota DPD. Larangan ini mungkin dapat dilakukan kepada pengurus partai, namun demikian apakah ada catatan yang memadai siapa saja pengurus partai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengurus partai di tingkat pusat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Masalahnya, bagaimana 75 dengan kepengurusan partai di tingkat daerah sampai terbawah. Apakah juga ada catatan resminya disertai dengan kepemimpinan siapa yang sah dan valid, karena seringkali pula terjadi adanya sengketa keabsahan kepengurusan partai politik, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah; Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan a quo tanpa landasan konstitusional yang benar sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 lebih didasarkan pada stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, sehingga dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 beralasan menurut hukum.” 10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa sumber calon hakim konstitusi harus dibuka seluas- luasnya dari berbagai latar belakang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk anggota/bagian dari partai politik. Rangkaian pertimbangan hukum tersebut mengantarkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 lebih didasarkan pada stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, sehingga dalil permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dinyatakan tidak beralasan hukum. 11. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1- 2/PUU-XII/2014, bisa dimengerti mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang tugas dan kewenangannya sangat dekat dengan persoalan-persoalan politik ketatanegaraan. Oleh karenanya, lembaga ini juga oleh banyak ahli disebut sebagai peradilan tata negara, yaitu sebuah lembaga peradilan yang akan menyelesaikan berbagai/sejumlah atau keseluruhan persoalan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002. Oleh karena itu, hakim konstitusi bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari partai politik, dengan catatan bahwa pada saat dia dilantik menjadi hakim konstitusi, maka dia sudah harus mengundurkan diri dari keanggotaannya tersebut. 12. Bahwa apabila dicermati secara saksama, oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 telah sejalan dengan petitum permohonan a quo, maka apa yang dikehendaki 76 Pemohon dengan sendirinya telah terpenuhi. Lagi pula, permohonan a quo diajukan tidak berselang lama, sekitar 6 (enam) bulan dari waktu pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, dan hingga saat ini tidak terdapat alasan/kondisi terbaru yang dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Terlebih lagi, meskipun kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung ada pada Presiden (hak prerogatif), namun UU Kejaksaan telah menjamin kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun [konsiderans Menimbang huruf c], dilaksanakan secara merdeka [vide Pasal 2 ayat (2)], pelaksanaan penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani [vide Pasal 37 ayat (1)], dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 37 ayat (2)]. 13. Bahwa Mahkamah semestinya mempertahankan pendiriannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, tanpa harus diamarkan mengikuti keinginan Pemohon dalam permohonan a quo. Kalau Mahkamah ingin merubah pendirian dari amar putusan sebelumnya sebaiknya terlebih dahulu mendengar kembali keterangan dari pihak DPR dan Presiden. Karena dengan diamarkan maka norma tersebut tidak saja mengurangi hak prerogatif Presiden. Tetapi juga mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1- 2/PUU-XII/2014 yang menolak stigma larangan bagi anggota partai politik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi namun sebaliknya dalam putusan a quo, membuat stigma baru dengan melarang pengurus partai politik menjadi jaksa agung. Larangan ini tidak sejalan dengan fakta yang pernah terjadi ketika Jaksa Agung Baharuddin Lopa dan Marzuki Darusman yang sebelumnya menjadi anggota partai politik namun selama menjabat menunjukkan sikap independen dan professional. 14. Bahwa dari amar putusan a quo Mahkamah bergeser pendirian yang semula melarang anggota partai politik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023] menjadi “pengurus partai” sebagai syarat menjadi Jaksa Agung. Pergeseran ini melahirkan sejumlah pertanyaan. Bukankah pengurus partai politik otomatis anggota dari partai politik? Mengapa yang dilarang hanya pengurus partai dan bukan anggota partai? Apakah sebagai pengurus partai ketika menjadi Jaksa Agung tidak independen jika dibandingkan dengan 77 anggota partai? Bukankah UU Kejaksaan telah menjamin kekuasaan negara di bidang penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani dan dilaksanakan secara merdeka, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun? Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya manakala seorang diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung seharusnya yang bersangkutan tidak saja mundur sebagai pengurus partai tetapi juga mundur dari keanggotaan partai politik. Di sisi yang lain secara faktual ihwal kepengurusan partai politik terdapat beberapa fungsi yaitu fungsi eksekutif, fungsi advisory (kepenasehatan), fungsi kepakaran (dewan pakar), dan fungsi penyelesaian sengketa (mahkamah partai) atau menjadi pengurus pada badan yang bersifat ad hoc seperti badan pemenangan pemilu (Bapilu) dan lain sebagainya. Sedangkan dari fungsi eksekutif, kepengurusan partai politik bersifat hierarki pada tingkat pusat, tingkat wilayah/daerah (provinsi/kabupaten/kota) bahkan partai politik besar terdapat kepengurusan di tingkat pengurus anak cabang hingga pengurus anak ranting. Dari fungsi partai politik tersebut, dalam penalaran yang wajar apabila ingin melarang pengurus partai menjadi Jaksa Agung harus memiliki ukuran atau kriteria yang jelas. 15. Dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendirian seharusnya permohonan pemohon ditolak. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 78 dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca